Jaminan Kematian - JKM BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Kematian atau JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Bagaimana perhitungan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan? Simak selengkapnya dalam artikel di bawah ini.

Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kematian atau jkm?

Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Siapa saja yang dapat menjadi peserta program JKM?

Peserta program JKM terdiri dari:

Peserta penerima upah

Peserta penerima upah meliputi:

Aparatur Sipil Negara (ASN)
calon pegawai negeri sipil
pegawai negeri sipil
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
prajurit Tentara Nasional Indonesia
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
pejabat negara
prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, dan
peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi:

Pekerja pada perusahaan
Pekerja pada orang perseorangan, dan
Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Peserta bukan penerima Upah, meliputi:
Pemberi Kerja
Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan
Pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan kerja/mandiri

Aturan tersebut tertuang dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PP 44/2015 dan Permenaker No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraaan Program JKK, JKM, dan JHT.

Apakah perusahaan wajib mendaftarkan pekerja dalam program JKM?

Ya. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKM BPJS Ketenagakerjaan. Ini termasuk perusahaan skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu (pasal 53 PP 44/2015).

Apa saja manfaat yang bisa didapat dari JKM?

Manfaat program JKM menjadi semakin baik karena adanya perubahan peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 82/2019). Manfaat yang bisa didapat oleh ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia, seperti:

Santunan sekaligus Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
Beasiswa pendidikan bagi anak, paling banyak untuk 2 (dua) anak mulai dari TK hingga kuliah sebesar maksimal Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Total keseluruhan manfaat Jaminan Kematian yang diterima sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ditambah beasiswa pendidikan maksimal Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Bagaimana rincian santunan beasiswa pendidikan dalam program JKM?

Berikut ketentuan santuan beasiswa pendidikan dalam program JKM:

Diberikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun.
Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta.
Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
Besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat pendidikan, yaitu: a. TK sampai SD/sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun.
b. SMP/sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun.
c. SMA/sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 tahun.
d. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 tahun.
Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

Bagaimana ketentuan pendaftaran, besarnya iuran, serta tata cara pembayaran iuran bagi peserta (Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, dan Pekerja Migran Indonesia) JKM?

Ketentuan pendaftaran, besarnya iuran, serta tata cara pembayaran iuran bagi peserta penerima upah, bukan penerima upah, dan pekerja migran Indonesia, berbeda-beda. Perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Keterangan	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Pekerja Migran Indonesia
Bentuk Manfaat	Manfaat yang diterima oleh peserta adalah: 1. Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000. 2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 3. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 dan 4. Beasiswa pendidikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta	Manfaat yang diterima oleh peserta adalah: 1. Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000. 2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 3. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 dan 4. Beasiswa pendidikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta	Pada masa sebelum bekerja dan setelah bekerja terdiri dari: 1. Santunan kematian sebesar Rp. 16.200.000 2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 4.800.000, dan 3. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000 Manfaat JKM pada masa selama bekerja terdiri dari: 1. Santunan kematian, santunan berkala dan biaya pemakaman sebesar Rp. 85.000.000 2. Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 (dua) orang anak peserta. Manfaat tambahan yang diterima oleh PMI perseorangan dalam masa paling lama 1 bulan setelah pendaftaran dan pembayaran iuran sampai dengan PMI berangkat ke negara tujuan penempatan: 1. Santunan kematian sebesar Rp. 16.200.000 2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 4.800.000 3. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000.
Pihak yang Melakukan Pendaftaran	Perusahaan	Dapat dilakukan secara perorangan atau melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau PMI yang bersangkutan
Pihak yang Melakukan Pelaporan adanya Perubahan Data	Perusahaan	Dapat dilakukan secara perorangan atau melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau PMI yang bersangkutan
Besar Iuran	Sebesar 0,2% dari upah sebulan pekerja. Bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi yang komponen upahnya tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi (pasal 55 PP 44/2015)	Besar perhitungan iuran senilai Rp 6.800/bulan	Calon pekerja migran (CPMI) melalui perusahaan, membayar Rp. 370.000 sebelum berangkat ke negara tujuan, untuk 31 bulan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. CPMI Perseorangan sebesar Rp. 332.500 dibayar sekaligus sebelum berangkat.
Upah yang dijadikan dasar menghitung iuran	Upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap	-	-
Cara Pembayaran Iuran	Dibayarkan oleh perusahaan paling lambat tanggal 15 bulan Bila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.	Dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan atau melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta, paling lambat tanggal 15 bulan Bila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.	Pembayaran iuran program JKM dibayarkan sebelum keberangkatan ke negara tujuan.

Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris yang sah?

Pasal 40 ayat (2) PP 44/2015 menyebut, ahli waris yang sah, meliputi:

janda, duda, atau anak
Dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
Keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua
Saudara kandung
Mertua
Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja, dengan ketentuan wasiat tersebut harus dibuat dalam akta notaris dan ditetapkan dengan surat penetapan ahli waris dari pengadilan dan,
bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

Bagaimana dengan tata cara pengajuan JKM?

Pengusaha/keluarga dari pekerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti:

Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan
Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan
Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang masih berlaku
Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga)
Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat
Surat Kuasa bermaterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini dikuasakan)

Berapa lama pencairan JKM?

Setelah menerima pelaporan dan pengajuan manfaat JKM, BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan manfaat JKM. Dan jika telah lengkap dan benar, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat JKM paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengajuan manfaat JKM. Hal ini terdapat di dalam pasal 40 ayat (3) dan (4) PP 44/2015 sangat ketat mengatur yakni. Apabila BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dikenakan ganti rugi sebesar 1% dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris.

Apakah ahli waris pekerja yang meninggal dunia juga berhak atas uang pesangon, uang penggantian hak, selain manfaat dari JKM?

Ya. Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, mengatur PHK karena pekerja meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Bagaimana sanksinya apabila perusahaan tidak mendaftarkan pekerja dalam program JKM?

Perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi resiko terhadap pekerjanya, perusahaan wajib membayar hak JKM pekerja sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan (pasal 35 PP 44/2015. Selain itu perusahaan juga dapat dikenai sanksi administratif, berupa:

Teguran tertulis
Denda, dan/atau
Tidak mendapat pelayanan publik tertentu, meliputi:
1. Pelayanan perizinan terkait usaha
2. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
3. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing
4. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, atau
5. Izin mendirikan bangunan

Sanksi administratif tersebut di atas, juga dikenakan pada perusahaan yang tidak melaporkan perubahan data pekerjanya (bila ada), terjadi kekurangan pembayaran iuran JKM karena perusahaan melaporkan upah tidak sesuai dengan upah yang diterima pekerja, tidak membayarkan atau menunggak iuran JKM (pasal 59 PP 44/2015).

Sumber:

Indonesia. Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Indonesia. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Program JKK, JKM, dan JHT

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Program JKK, JKM, dan JHT

Situs Resmi Kesehatan RI

Situs Resmi BPJS Kesehatan

Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan