Jaminan Kecelakaan Kerja - JKK BPJS Ketenagakerjaan

Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja?

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 44/2015). 

Pada prinsipnya, jaminan ini melindungi agar pekerja yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja, menjadi disabilitas, atau mengalami sakit akibat kerja tetap dijamin kehidupannya dan memperoleh hak-haknya sebagai pekerja seperti sebelum terjadi kecelakaan kerja atau mengalami sakit akibat kerja.

Apa saja lingkup kecelakaan kerja?

Dalam pasal 7 Permenaker 1/2025, kecelakaan kerja meliputi:

1.  Kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di tempat kerja 
2. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya
3. Kecelakaan  yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/atau kepentingan perusahaan 
4. Kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja di dalam atau di luar tempat kerja karena melakukan hal penting dan/atau mendesak
5. Penyakit Akibat Kerja (PAK)
6. Meninggal dunia mendadak di tempat kerja
7. Kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan yang terjadi di tempat kerja dan/atau dalam hubungan kerja dengan pembuktian harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian atas kejadian kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan serta visum et repertum untuk korban kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan. 

Siapa saja yang dapat menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja?

Peserta program JKK terdiri dari: 

1. Peserta penerima upah

Peserta penerima upah meliputi:

• Aparatur Sipil Negara (ASN)
• calon pegawai negeri sipil
• pegawai negeri sipil
• pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
• prajurit Tentara Nasional Indonesia
• anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
• pejabat negara
• prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, dan
• peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  1. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, meliputi:

• Pekerja pada perusahaan
• Pekerja pada orang perseorangan, dan
• Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 

2.  Peserta bukan penerima Upah, meliputi:

1. Pemberi Kerja
2. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan
3. Pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan kerja/mandiri

Aturan tersebut tertuang dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PP 44/2015 dan Permenaker No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraaan Program JKK, JKM, dan JHT.

Apakah perusahaan wajib mendaftarkan pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja? 

Ya. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk perusahaan skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu (pasal 53 PP 44/2015).

Apa saja manfaat yang bisa didapat oleh peserta penerima upah dari Jaminan Kecelakaan Kerja?

Manfaat program JKK  menjadi semakin baik  karena adanya perubahan  peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 82/2019). Manfaat yang diberikan, antara lain:

1. Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
a. Pemeriksaan dasar dan penunjang
b. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan
c. Rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit swasta yang setara
d. Perawatan intensif
e. Penunjang diagnosti
f. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
g. Pelayanan khusus
h. Alat kesehatan dan implant
i. Jasa dokter/medis
j. Operasi
k. Pelayanan darah
l. Rehabilitasi medik
m. Perawatan di rumah (homecare) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis
2) Diberikan berdasarkan rekomendasi dokter
3) Dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan
4) Diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

n. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.

2. Santunan berupa uang meliputi:

a. Penggantian biaya transportasi dengan rincian:
1) Transportasi darat, sungai atau danau maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2) Transportasi laut maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3) Transportasi udara maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00; dan
4) Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.

b. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) dengan rincian sebagai berikut:
1) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah
2) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah
3) 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah.

c. Santunan Cacat, meliputi:
1) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan
2) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan
3) Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan

d. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar santunan kematian JKM.

e. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00

f. Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

g. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitas medik.

h. Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

i. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

j. Penggantian biaya kacamata maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

k. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
b) Pendidikan SD/sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
c) Pendidikan SMP/sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
d) Pendidikan SMA/sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
e) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.

2) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.

3) Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.

4) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

3. Program Kembali Kerja (Return To Work)

Program Return To Work (RTW) merupakan pemberian manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) secara menyeluruh, mulai dari pelayanan Kesehatan, rehabilitasi dan pelatihan kerja agar peserta dapat bekerja Kembali dan diberikan dengan ketentuan:

a. . Diberikan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

b. Pemberi Kerja tertib membayar iuran.

c. Ada rekomendasi dari Dokter Penasehat bahwa peserta perlu difasilitasi dalam Program Kembali Kerja (Return To Work)

d. Pemberi Kerja dan Peserta bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti Program Kembali Kerja.

Bagaimana ketentuan pendaftaran, besarnya iuran, serta tata cara pembayaran iuran bagi peserta (Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, dan Pekerja Migran Indonesia) Jaminan Kecelakaan Kerja?

Pemberi Kerja dan Peserta bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti Program Kembali Kerja.n penerima upah, dan pekerja migran Indonesia, berbeda-beda. Perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kapan kecelakaan kerja harus dilaporkan/diklaim kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan? Aapakah ada masa kadaluarsa?

Ada. Pasal 26 PP 82/2019 mengatur hak untuk menuntut manfaat JKK akan gugur atau hilang apabila telah melewati waktu 5 (lima) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis. Sebelumnya melalui PP 44/2015 dibatasi hanya 2 (dua) tahun. Aturan 5 tahun dianggap lebih melindungi mengingat dampak penyakit akibat kerja yang biasanya baru diketahui atau dirasakan dalam jangka panjang.

Apakah manfaat program JKK harus menunggu penetapan peristiwa sebagai kecelakaan kerja?

Tidak. Melalui ketentuan baru PP 49/2023 diatur pemberian manfaat JKK pada dugaan kecelakaan kerja, mengingat seringkali diagnosa kecelakaan kerja khususnya yang berupa penyakit akibat kerja membutuhkan pemeriksaan mendalam dan dalam waktu yang cukup lama. Atau artinya manfaat program JKK tidak harus menunggu kesimpulan atau penetapan status sebagai kecelakaan kerja. 

Layanan yang lebih pasti disempurnakan oleh Permenaker 1/2025 yang menyebut pelayanan kesehatan untuk dugaan kecelakaan kerja atau dugaan PAK sebelum mendapatkan kesimpulan atau penetapan status sebagai Kecelakaan Kerja/PAK atau bukan, dijamin terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan (pasal 48E Permenaker 1/2025).

Dalam hal dugaan kecelakaan kerja atau dugaan PAK telah disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan kecelakaan kerja atau bukan PAK, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan hasil kesimpulan atau penetapan kepada BPJS Kesehatan untuk dilakukan pengalihan penjaminan karena semua biaya pelayanan kesehatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kecuali bila pekerja tidak terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional maka semua biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh pekerja secara mandiri (Pasal 48F Permenaker 1/2025).

Bagaimana tata cara pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja?

Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib melakukan hal-hal berikut: 

1. Mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Lebih dari waktu itu manfaat JKK menjadi kewajiban pemberi kerja, dan dapat diajukan penggantian setelah pemberi kerja menyampaikan laporan
2. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris.
3. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:
   1. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
   2. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c
   3. Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan

Bagaimana apabila perusahaan tidak mendaftarkan pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja? Apa yang dapat dilakukan oleh pekerja?

Dalam hal perusahaan tidak mendaftarkan pekerja dalam program JKK, pekerja dapat melaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan dan perusahaan akan dikenakan kewajiban membayar kekurangan pembayaran sesuai manfaat JKK. Selain itu perusahaan juga dapat dikenai sanksi administratif, berupa: 

1. Teguran tertulis
2. Denda, dan/atau
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu, meliputi
   1. Pelayanan perizinan terkait usaha
   2. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
   3. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing
   4. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh,  atau
   5. Izin mendirikan bangunan 

Sanksi administratif tersebut di atas, juga dikenakan pada perusahaan yang tidak melaporkan perubahan data pekerjanya (bila ada), terjadi kekurangan pembayaran iuran JKK karena perusahaan melaporkan upah tidak sesuai dengan upah yang diterima pekerja, tidak membayarkan iuran JKK sama sekali, atau tidak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan (pasal 59 PP 44/2015)

Sumber

Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang  No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah  No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah  No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah  No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Program JKK, JKM, dan JHT

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Program JKK, JKM, dan JHT

Departemen Kesehatan RI 

Situs Resmi BPJS Kesehatan 

Situs Resmi BPJS Ketenagakerjaan