Daftar Gaji Pejabat Indonesia Periode 2024 – 2029
Berikut daftar gaji pejabat Indonesia, gaji dan tunjangan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MA, TNI, Kapolri, hingga kepala daerah!
Besaran gaji pejabat negara periode 2024-2029 mengacu pada Undang-undang No 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden dan juga KEPPRES nomor 68 tahun 2001 mengenai tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu.
Lalu, bagaimana perhitungan gaji Presiden dan Wakil Presiden?
Besaran gaji yang diterima oleh Presiden ialah enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia. Gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia.
Jadi, gaji pokok Presiden RI per bulan adalah 6 x Rp. 5.040.000 yaitu Rp. 30.240.000. Sedangkan gaji pokok Wakil Presiden per bulan menjadi 4 x Rp. 5.040.000 yaitu Rp. 20.160.000. Ketentuan ini diatur di dalam PP No.75 Tahun 2000.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung memiliki besaran penerimaan gaji setiap bulan nya sebesar Rp.5.040.000 sebulan.
Lebih lengkap untuk mengetahui besaran gaji para pejabat negara Republik Indonesia pada kabinet 20124– 2029 dapat disimak dalam tabel pembahasan berikut ini
| Jabatan | Gaji Pokok (Rp) | Tunjangan Jabatan | Tunjangan Lainnya |
| per bulan | (Rp) | No(Rp) | |
| Presiden | 30.240.000 | 32.500.000 | |
| Wakil Presiden | 20.160.000 | 22.000.000 | |
| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | 5.040.000 | 67.733.503 | Biaya perjalanan (harian) a. Daerah tingkat I (per hari) Rp.5.000.000b. Daerah tingkat II (per hari ) Rp.4.000.000Uang Representasi a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 4.000.000b. Daerah tingkat II (per hari) Rp.3.000.000Anggaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan)RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) Rp. 3.000.000RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) Rp. 5.000.0000Perlengkapan rumah lengkapPensiunan:Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) Rp. 3.024.000Tunjangan beras Rp.30.090 per jiwa per bulan Rp.30.090 |
| Wakil Ketua DPR | 4.620.000 | 62.505.703 | Biaya perjalanan (harian) a. Daerah tingkat I (per hari) Rp.5.000.000b. Daerah tingkat II (per hari ) Rp.4.000.000Uang Representasi a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 4.000.000b. Daerah tingkat II (per hari) Rp.3.000.000Anggaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan)RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) Rp. 3.000.000RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) Rp. 5.000.0000Perlengkapan rumah lengkapPensiunan:Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) Rp. 2.772.000Tunjangan beras Rp.30.090 per jiwa per bulan Rp.30.090 |
| Ketua Mahkamah Agung (MA) | 5.040.000 | 121.609.000 | Tunjangan kinerja Mahkamah Agung dibagi menjadi 27 tingkatan kelas jabatan: Jabatan terendah kelas jabatan ke-1 maksimum tunjangan kinerjanya adalah: Rp 2.060.000Jabatan tertinggi kelas jabatan ke-27 maksimum tunjangan kinerjanya adalah: Rp 37.560.000 |
| Wakil Ketua MA | 4.620.000 | 82.451.000 | Tunjangan kinerja Mahkamah Agung dibagi menjadi 27 tingkatan kelas jabatan: Jabatan terendah 1 maksimum tunjangan kinerjanya adalah: Rp 2.060.000Jabatan tertinggi 27 maksimum tunjangan kinerjanya adalah: Rp 37.560.000 |
| Ketua Muda MA | 4.410.000 | 77.504.000 | Tunjangan kinerja Mahkamah Agung dibagi menjadi 27 tingkatan kelas jabatan: Jabatan terendah 1 maksimum tunjangan kinerjanya adalah: Rp 2.060.000Jabatan tertinggi 27 maksimum tunjangan kinerjanya adalah: Rp 37.560.000 |
| Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | 5.040.000 | 15.500.000 | Tunjangan Kinerja BPK : Kelas Jabatan 1: 1.540.000Kelas Jabatan 17: 41.550.000 |
| Wakil Ketua BPK | 4.620.000 | 14.717.000 | Tunjangan Kinerja BPK : Kelas Jabatan 1: 1.540.000Kelas Jabatan 17: 41.550.000 |
| Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 5.040.000 | 24.818.000 | Tunjangan Kehormatan: 2.396.000 Fasilitas Perumahan: 37.750.000Fasilitas Transportasi: 29.546.000Asuransi Kesehatan: 16.325.000Tunjangan Hari Tua: 8.063.500 |
| Wakil Ketua KPK | 4.620.000 | 20.475.000 | Tunjangan Kehormatan : Rp. 2.134.000 Fasilitas Perumahan : Rp.34.900.000Fasilitas Transportasi : Rp.27.330.000Asuransi Kesehatan : Rp.16.325.000Tunjangan Hari Tua : Rp.6.807.250 |
| Anggota DPR sebagai Ketua Komisi | 4200000 | 39.871.813 | Biaya perjalanan (harian) a. Daerah tingkat I (per hari) Rp.5.000.000b. Daerah tingkat II (per hari ) Rp.4.000.000Uang Representasi a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 4.000.000b. Daerah tingkat II (per hari) Rp.3.000.000Anggaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan)RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) Rp. 3.000.000RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) Rp. 5.000.0000Perlengkapan rumah lengkapPensiunan:Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) Rp. 2.520.000Tunjangan beras Rp.30.090 per jiwa per bulan Rp.30.090 |
| Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi | 4200000 | 39.871.813 | Biaya perjalanan (harian) a. Daerah tingkat I (per hari) Rp.5.000.000b. Daerah tingkat II (per hari ) Rp.4.000.000Uang Representasi a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 4.000.000b. Daerah tingkat II (per hari) Rp.3.000.000Anggaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan)RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) Rp. 3.000.000RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) Rp. 5.000.0000Perlengkapan rumah lengkapPensiunan:Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) Rp. 2.520.000Tunjangan beras Rp.30.090 per jiwa per bulan Rp.30.090 |
| Anggota DPR | 4200000 | 54.051.903 | Biaya perjalanan (harian) a. Daerah tingkat I (per hari) Rp.5.000.000b. Daerah tingkat II (per hari ) Rp.4.000.000Uang Representasi a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 4.000.000b. Daerah tingkat II (per hari) Rp.3.000.000Anggaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan)RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) Rp. 3.000.000RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) Rp. 5.000.0000Perlengkapan rumah lengkapPensiunan:Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) Rp. 2.520.000Tunjangan beras Rp.30.090 per jiwa per bulan Rp.30.090 |
| Anggota MA (Hakim Konstitusi) | 4.200.000 | 72.854.000 | Tunjangan kinerja Mahkamah Agung dibagi menjadi 27 tingkatan kelas jabatan : Jabatan terendah 1 maksimum tunjangan kinerjanya adalah : Rp 2.700.000Jabatan tertinggi 27 maksimum tunjangan kinerjanya adalah : Rp 37.560.000 |
| Anggota BPK | 4.200.000 | Tunjangan Jabatan Pejabat BPK:Kelas Jabatan 1: 3.102.000 Kelas Jabatan 17: 15.500.000 | Tunjangan Kinerja BPK Kelas Jabatan 1: 1.540.000Kelas Jabatan 17: 41.550.000 |
| Menteri Negara | 5.040.000 | 13.608.000 | |
| Jaksa Agung | 13.608.000 | Tunjangan Kinerja Kejaksaan dibagi menjadi 18 kelas jabatan Kelas jabatan terendah 1 yaitu Rp 2.513.000Kelas jabatan tertinggi 18 yaitu Rp 38.226.000 | |
| Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 5.646.100 | 13.608.000 | Tunjangan Kinerja Rp 43.627.500 Panglima Tentara Nasional Indonesia |
| Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) | 5.930.800 | 13.608.000 | Berdasarkan PP 103 nomor 2018, Maka tunjangan Kapolri ialah 150 % dari tunjangan tertinggi nomor 17 sehingga Tunjangan Kinerja Kapolri Rp.43.627.500 |
| Pejabat lain setara Menteri | 5.040.000 | 13.608.000 | |
| Kepala Daerah Provinsi | 3.000.000 | 5.400.000 | Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: a. sampai dengan Rp 15 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;b. di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 paling rendah Rp 262.5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;c. di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0.75%;d. di atas Rp 100 miliar s/d Rp250 miliar paling rendah Rp750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;e. di atas Rp250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi sebesar 0,25%;f. di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15%. |
| Wakil Kepala Daerah Provinsi | 2.400.000 | 4.320.000 | Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: a. sampai dengan Rp 15 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;b. di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 paling rendah Rp 262.5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;c. di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0.75%;d. di atas Rp 100 miliar s/d Rp250 miliar paling rendah Rp750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;e. di atas Rp250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi sebesar 0,25%;f. di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15%. |
| Kepala Daerah Kabupaten /Kota | 2.100.000 | 3.780.000 | Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: a. sampai dengan Rp 5 miliar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;b. di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;c. di atas Rp 10 miliar s/d Rp 20 miliar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;d. di atas Rp 20 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;e. di atas Rp 50 miliar s/d Rp 150 miliar paling rendah Rp 400 miliar dan paling tinggi sebesar 0,40%;f. di atas Rp 150 miliar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%,. |
| Wakil Kepala Daerah | 1.800.000 | 3.240.000 | Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: a. sampai dengan Rp 5 miliar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;b. di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;c. di atas Rp 10 miliar s/d Rp 20 miliar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;d.di atas Rp 20 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;e. di atas Rp 50 miliar s/d Rp 150 miliar paling rendah Rp 400 miliar dan paling tinggi sebesar 0,40%;f. di atas Rp 150 miliar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%,. |
Sumber:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000, tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara Presiden Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, tentang hak keuangan/administratif menteri negara dan bekas menteri negara serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012, tentang perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.
PP Nomor 31 Tahun 2015, tentang gaji Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2019, tentang perubahan ke-12 atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota Kepolisian Negara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, tentang hak keuangan/administratif menteri negara dan bekas menteri negara serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993.
Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014, tentang hak keuangan dan fasilitas hakim agung dan hakim konstitusi.
PP Nomor 84 Tahun 2018, tentang tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001, tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
PP Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014, tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020, tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018, tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018, tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000, tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
