Daftar Gaji Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Apa saja komponen gaji yang diberikan kepada seorang komisaris BUMN?

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, penghasilan dan fasilitas yang didapat komisaris BUMN dapat terdiri dari:

1. Honorarium
2. Tunjangan yang terdiri atas:
   - Tunjangan Hari Raya
   - Tunjangan transportasi
   - Asuransi purna jabatan
3. Fasilitas yang terdiri atas:
   - Fasilitas kesehatan
   - Fasilitas bantuan hukum
4. Tantiem/Insentif kerja, dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive)
5. Insentif jangka panjang

Bagaimana aturan besaran gaji komisaris BUMN?

Gaji komisaris utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal oleh Menteri BUMN. Besarnya honorarium komisaris BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri BUMN setiap tahun selama satu tahun buku sejak bulan Januari tahun berjalan.

Setiap tahun RUPS atau Menteri BUMN dapat melakukan penyesuaian honorarium komisaris BUMN terhadap dampak inflasi, yang penetapannya berlaku untuk seluruh BUMN.

Faktor penyesuaian inflasi untuk perhitungan gaji anggota komisaris BUMN setiap tahun ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN yang besarnya dapat berkisar antara 0% sampai dengan 50% dari inflasi tahun sebelumnya berdasarkan penetapan Bank Indonesia atau instansi lain yang berwenang.

Bagaimana perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR) anggota komisaris BUMN?

Besaran THR untuk komisaris BUMN mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/06/2016. Dalam pasal 1, huruf b yang menyebutkan bahwa Anggota komisaris dapat diberikan THR sebesar 1 (satu) kali honorarium per bulan.

Bagaimana aturan tunjangan transportasi komisaris BUMN?

Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% dari honorarium masing-masing anggota dewan komisaris BUMN.

Apakah komisaris BUMN mendapatkan asuransi purna?

Asuransi purna jabatan diberikan pada anggota komisaris selama menjabat, untuk diberikan kepada anggota komisaris setelah ia berhenti dari jabatan sebagai komisaris. Anggota komisaris dapat memilih sendiri program untuk asuransi purna jabatan. Perusahaan akan menanggung premi asuransi paling banyak 25% dari gaji dalam satu tahun, pemberian premi ini sudah termasuk premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Apakah komisaris BUMN berhak atas fasilitas kendaraan?

Tidak. Berbeda dengan direksi BUMN yang berhak atas 1 kendaraan dari perusahaan, termasuk biaya pemeliharaan dan operasional, komisaris BUMN tidak berhak memperoleh fasilitas kendaraan.

Apakah seorang komisaris BUMN dan keluarganya berhak atas fasilitas kesehatan (asuransi, penggantian biaya pengobatan, dll)?

Ya, fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota komisaris serta seorang istri/suami dan maksimal 3 orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun.

Fasilitas kesehatan yang diberikan berupa:

• Program jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Rawat jalan dan obat
• Rawat inap dan obat
• Medical check up 1 kali setiap tahun dan dilakukan di dalam negeri

Apabila komisaris terkena kasus permasalahan hukum, apakah BUMN dapat memberikan bantuan hukum?

Ya, fasilitas bantuan hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Jasa kantor pengacara yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada perusahaan hanya untuk satu kantor pengacara dan untuk satu kasus tertentu.

Apa saja kriteria atau syarat menjadi Dewan Komisaris BUMN?

Untuk menjadi dewan komisaris BUMN, ada syarat materiil, syarat formal, dan syarat-syarat lainnya.
Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. Per-3/MBU/03/2023 pasal 15, syarat materiil dewan komisaris terdiri dari:
a. Integritas
b. Dedikasi
c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen
d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan
e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
f. Memiliki kemauan yang kuat untuk memajukan dan mengembangkan anak perusahaan di mana yang bersangkutan dicalonkan

Pada pasal 16, ada syarat formal sebagai berikut:
a. orang perseorangan
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum
c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan
d. tidak pernah menjadi anggota komisaris atau anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan
e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, anak perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Sumber:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/06/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan komisaris, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoma Penetapan Penghasilan komisaris, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara