Aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia

Apa saja langkah-langkah perusahaan mewujudkan K3? 

Dalam mewujudkan K3, perusahaan atau pemberi kerja perlu mengikuti sejumlah upaya-upaya berikut:

• Menyediakan alat pelindung diri (APD) di tempat kerja.
• Menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya.
• Menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab.
• Menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja (SSLK). Contohnya, tempat kerja steril dari debu kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan; aman dari arus listrik; memiliki penerangan yang memadai; memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang seimbang; dan memiliki peraturan kerja atau aturan perilaku di tempat kerja.
• Menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja.
• Menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja.
• Memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
• Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Apa saja hak dan kewajiban pekerja dalam pelaksanaan K3?

Menurut pasal 12 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak pekerja adalah sebagai berikut :

• Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
• Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
• Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
• Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
• Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

Apa yang dimaksud dengan P2K3?

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini tercantum dalam Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

Anggota P2K3 siapa saja?

Unsur keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua sekretaris dan anggota. Sebagai sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus yang membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan di bidang K3. Hal ini terdapat pasal 3 Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987.

Apa saja tugas pengurus/pengawas dalam pelaksanaan K3?

Yang perlu diketahui pertama adalah Pengurus/Pengawas merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Mereka adalah direktur perusahaan yang melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang K3.

Adapun para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang K3 dan membantu pelaksanaannya.

Berdasarkan pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengurus bertanggung jawab untuk:

• Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat - sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
• Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
• Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
• Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
• Semua pengamanan dan alat - alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya
• Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
• Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
• Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.
• Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
• Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja

Bagaimana prosedur pelaksanaan K3 di tempat kerja?

Prosedur K3 ini merupakan tahap atau proses suatu kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode (cara) langkah demi langkah secara pasti dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan (K3). Perusahaan dapat melakukan prosedur pelaksanaan K3 dengan cara:

• Menetapkan standar K3
• Menetapkan tata tertib yang harus dipatuhi
• Menetapkan peraturan-peraturan
• Mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan K3 ini kepada seluruh tenaga kerja.
• Memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan

Prosedur K3 seperti di atas pada tingkat yang lebih rinci disebut juga dengan Sistem Manajemen K3 (SMK3). Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebut sistem ini harus diterapkan dan menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Apakah semua perusahaan wajib menerapkan prosedur pelaksanaan K3?

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, K3 wajib diterapkan seluruh tempat kerja (tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap), di mana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya. 

Apa saja tantangan menerapkan K3 di dalam PKB?

• Pemahaman karyawan mengenai isi Perjanjian Kerja Bersama

Cara mengatasi tantangan ini dengan pembinaan atau koordinasi dan sosialisasi antara pengurus Serikat Pekerja dengan para pekerja melalui musyawarah

• Penanganan keselamatan kerja tidak optimal

Apabila terjadi kecelakaan berarti tindakan pecegahan tidak berhasil, maka pihak manajemen perusahaan mempunyai kesempatan untuk mempelajari apa yang salah.

• Kebijakan perusahaan yang tidak tegas

Memastikan setiap kebijakan K3 dijalankan dengan baik, dan terdapat konsekuensi apabila tidak dijalankan.

Apa saja standar K3 terbaru?

Standar K3 baru ditandai oleh terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Permenaker ini memberikan pedoman baru mengenai nilai ambang batas (NAB) faktor fisika dan kimia, standar faktor biologi, ergonomi, dan psikologi serta persyaratan kebersihan dan sanitasi, termasuk kualitas udara dalam ruangan untuk terwujudnya tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Faktor psikologi yang belum pernah diatur sebelumnya, menandai standar baru dalam pengukuran K3. 

Mengapa  faktor psikologi penting dalam standar baru K3?

Faktor psikologi sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Psikologis seseorang sangat berpengaruh pada konsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Bila terjadi stress kerja dapat mempengaruhi tindakan-tindakan yang akan dilakukan pekerja ketika bekerja. Sehingga kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi. Stress akibat kerja dalam jangka panjang juga dapat mengakibatkan gangguan mental pekerja.

Apa yang dimaksud dengan faktor psikologi K3?

Faktor psikologi yang dimaksud dalam Permenaker 5 tahun 2018 adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas pekerja, diakibatkan oleh hubungan antar personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Pengukuran dan pengendalian faktor psikologi harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor psikologi. Potensi bahaya faktor psikologi meliputi:

• Ketidakjelasan/ketaksaan (ambigu) peran atau uraian pekerjaan
• Konflik peran
• Beban kerja berlebih secara kualitatif
• Beban kerja berlebih secara kuantitatif
• Pengembangan karier
• Tanggung jawab terhadap orang lain.

Bagaimana mengetahui kesehatan mental pekerja di tempat kerja?

Pengukuran faktor psikologi di tempat kerja dilakukan menggunakan metode survei, meliputi tujuan tugas dan pekerjaan, tuntutan pekerjaan, beban kerja, pengembangan karier, peran dalam pekerjaan, dan lain-lain.

Sumber:

Indonesia.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Indonesia. Undang - Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Indonesia. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Indonesia.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Indonesia. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 1996 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja