Mengenal Tokoh-Tokoh Aktivis Buruh Perempuan Indonesia

Pada Hari Buruh 2022 lalu, Partai Buruh mengumumkan gelar Pahlawan Buruh Nasional. Mereka adalah Marsinah, Jacob Nuwa Wea, Muchtar Pakpahan, dan Thamrin Mosii. Artikel ini ingin melengkapi tokoh-tokoh buruh perempuan lainnya. 

Daftar tokoh aktivis buruh perempuan ini dibuat untuk mengingat jejak perjuangannya. Hal ini tidak menihilkan perjuangan buruh-buruh perempuan Indonesia lainnya. 

Lalu, siapa saja tokoh-tokoh buruh perempuan tersebut? Ikuti profil dan rekam jejak perjuangannya.

1. Dewi Sartika

Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Jawa Barat, pada 4 Desember 1884. Dewi Sartika lebih banyak dikenal sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan pendidikan perempuan. Dia berhasil mendirikan Sakola Istri di Bandung pada 1904, hingga menjadi sembilan sekolah pada tahun 1912. 

Namun, Dewi Sartika juga vokal menyuarakan isu buruh perempuan, dari mulai kesenjangan upah, hak cuti hamil dan melahirkan, hingga perlakuan tak adil di tempat kerja. 

Ia mengatakan, “...meskipun melakukan pekerjaan yang sama seperti buruh laki-laki, yang juga tidak memperoleh keterampilan, ternyata menerima upah yang lebih sedikit daripada buruh laki-laki”. 

Di tengah hak-hak pekerja perempuan yang hampir nihil, jauh sebelum adanya regulasi/aturan perundang-undangan nasional, Dewi Sartika sudah dahulu bersuara.

Dia menyuarakan isu hak cuti hamil yang iya sebut minimal berlangsung tiga puluh hari. Ini disampaikannya ketika waktu itu buruh perempuan harus bekerja setelah melahirkan meski mengalami sakit sekalipun.

2. SK Trimurti

Lahir 11 Mei 1912 di Surakarta, Surastri Karma Trimurti merupakan anak seorang priyayi. Ia mengenyam pendidikan Tweede Inlandsche School (TIS) yang setara sekolah dasar. Lalu, ayahnya meminta Trimurti masuk ke Sekolah Guruh Putri atau Meisjes Normaal School (MNS), dan kemudian menjadi guru sekolah di Banyumas. 

Di Banyumas, Trimurti memulai jejak-jejak perjuangannya, dan menjadi salah satu tokoh perempuan penting di Indonesia. Sejarah mencatatnya sebagai pejuang pers, pejuang kemerdekaan, dan tentu saja pejuang kaum buruh perempuan. 

Timurti pernah menjadi guru di sekolah dasar di Bandung, Surakarta, hingga Banyumas pada tahun 1930an. Pada tahun 1936, pemerintah kolonial Belanda memenjarakannya selama sembilan bulan di Penjara Bulu Semarang karena menyebarkan pamflet anti kolonialisme.

Ia mendirikan dan menjadi ketua Barisan Buruh Wanita atau BBW yang didirikan pada 1945. Pada Kongres tahun 1946 di Kediri, Trimurti sekali lagi menekankan pentingnya perlindungan hak buruh perempuan.

“Hal-hal jang choesoes yang lebih doeloe dirasakan oleh boeroeh wanita, misalnya: kekorangan perlingdoengan terhadap boeroeh wanita jang mengandoeng dan melahirkan anak, kekoerangan perlindoengan dalam hal pendjagaan kehormatan dan kesopanan wanita di tempat-tempat pekerjaannja, tidak adanja tempat-tempat penitipan anak-anak ketjil bagi kaeom boeroeh wanita dan lain sebagainya,” tulisnya dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat, 24 Januari 1946.

Pada tahun 1947-1948, Trimurti diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja pertama Indonesia. Di masa kepemimpinannya, Undang-Undang Kerja No. 12 tahun 1948 disahkan. Undang-Undang ini terbilang maju pada masanya, termasuk di dalamnya terdapat hak cuti haid, cuti melahirkan, dan perlindungan kekerasan bagi buruh perempuan.

Usai mengakhiri masa jabatannya, Trimurti menjadi pelopor pendirian Gerakan Wanita Sedar (Gerwis). Berhasil menjadi organisasi perempuan terbesar, Gerwis berganti nama menjadi Gerwani pada 1954. Dalam tiga tahun, Gerwani berhasil memiliki 650 ribu anggota, dan menjadi 3 juta anggota pada tahun 1965. 

3. Umi Sardjono

Umi Sardjono bukanlah nama aslinya. Perempuan yang lahir pada 24 Desember 1923 di Salatiga ini memiliki nama asli Suharti Sumodiwirjo. Lahir di keluarga pegawai pemerintah Belanda, Umi beruntung bisa bersekolah di Holladnsch-Inlandsche School (HIS). 

Umi muda sangat terinspirasi oleh pemikiran Kartini, terutama dari tulisan Habis Gelap Terbitlah Terang. Dorongan pikirannya membawa tekadnya bergabung di Partai Indonesia Raya atau Parindra. Nama Trimurti, aktivis dan jurnalis perempuan yang berkali-kali ditahan oleh Belanda, tak asing di telinganya, karena cerita-cerita ayahnya. Karena itu, selain Kartini, Umi juga mengagumi sosok S.K. Trimurti.

Mendapatkan kesempatan berkenalan dengan S.K Trimurti, Umi tertarik mengikuti jejaknya bergabung dengan Gerindo (Gerakan Indonesia) cabang Blitar. Setelah Barisan Buruh Indonesia terbentuk pada 1945, Umi Sardjono dan S.K Trimurti mendirikan Barisan Buruh Wanita, organisasi perempuan pejuang hak buruh.  

Bersama Trees Metty dan Trimurti, Umi Sardjono kembali mendirikan organisasi perempuan, Gerwis (Gerakan Wanita Sedar). Umi menjadi ketua pada kongres kedua Gerwis tahun 1954, dan berubah nama menjadi Gerwani. Perubahan ini tak hanya soal nama, tapi bagian dari konsolidasi organisasi afiliasi PKI.  Hal itulah yang membuat Trimurti mundur, karena ia tak mau organisasi tersebut diintervensi PKI lebih jauh. 

Di bawah Umi Sardjono, Gerwani tumbuh pesat. Kelompok buruh dan petani, baik dari kampung maupun kota ikut bergabung. Alhasil, anggota Gerwani tumbuh menjadi 1,5 juta orang. Berafiliasi dengan PKI, Gerwani juga ikut dalam aksi ambil alih aset kolonial dan aksi reforma agraria.

Pada pemilu pertama 1955, Umi Sardjono terpilih menjadi anggota Dewan Konstituante dari PKI. Dalam masa peralihan dari UUDS ke UUD 45, Soekarno membentuk anggota parlemen baru. Umi kembali terpilih menjadi utusan golongan perempuan dari Gerwani di MPR/DPR. 

Selama menjadi parlemen, Umi berhasil menghapuskan pasal UU Keimigrasian yang mewajibkan perempuan harus didampingi anggota keluarga laki-laki bila berpergian ke luar negeri. Dia juga mendorong pembahasan kembali RUU Perkawinan versi Ny. Soemari yang mengupayakan perkawinan monogami. 

4. Marsinah

Lahir di Nganjuk pada 10 April 1969, Marsinah tumbuh di keluarga tak berkecukupan. Marsinah selalu meraih peringkat pertama di kelasnya, tapi kendala biaya memaksanya tak meneruskan pendidikan hingga perguruan tinggi. 

Lulus dari sekolah menengah, Marsinah bekerja di PT Catur Putera Surya (CPS) sebuah pabrik arloji di Porong Jawa Timur. Di sana, ia aktif di organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tingkat perusahaan. 

Di tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran kepada pengusaha agar menaikkan upah buruh sebesar 20 persen dari gaji pokok. Meski bersifat imbauan, buruh menuntut realisasi surat edaran ini, dengan aksi dan mogok kerja. 

Sebagian perusahaan menolak pemogokan dengan meminta buruh kembali bekerja, termasuk PT CPS. Marsinah menjadi yang paling vokal menolak sikap perusahaannya tersebut. 

Menjelang negosiasi 3-4 Mei 1993, seluruh pekerja PT CPS melakukan mogok dan aksi pemenuhan kenaikan upah dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Namun, catatan ELSAM menerangkan ada 11 tuntutan lainnya, yaitu:

1. Asuransi Tenaga Kerja yang ditanggung perusahaan
2. Penghitungan lembur sesuai kepmen
3. Jaminan kesehatan
4. Kenaikan uang makan dan transportasi
5. THR satu bulan gaji
6. Penyesuaian cuti haid dengan upah minimum
7. Tunjangan cuti hamil yang tepat waktu
8. Upah pekerja baru disamakan dengan yang sudah setahun bekerja
9. Peniadaaan pencabutan hak karyawan yang sudah diberikan
10. Larangan mutasi, intimidasi, dan PHK pekerja yang menuntut haknya
11. Bubarkan SPSI

Peraturan saat itu membolehkan campur tangan militer apabila terjadi perselisihan antara buruh dan pengusaha. Ini terbukti jadi masalah kala koordinator aksi, Yudo Prakoso, ditangkap dan diinterogasi di Kantor Koramil Porong pada aksi mogok hari pertama. 

Pada 4 Mei 1993, negosiasi terjadi antara 15 perwakilan buruh (termasuk Marsinah), PT CPS, Departemen Tenaga kerja, ditambah petugas kecamatan Siring, polisi dan Koramil.  Seluruh tuntutan tersebut dikabulkan, kecuali pembubaran SPSI.

Di hari yang sama, Yudo diminta hadir ke kantor Kodim Sidoarjo dan memberikan nama-nama buruh yang terlibat dalam aksi mogok kerja.

Hasilnya, pada 5 Mei 1993, Yudo dan 12 buruh lainnya diminta mengundurkan diri dari PT CPS di Kodim Sidoarjo. Marsinah geram, dan naik pitam. Ia menyampaikan surat protes langsung ke pabrik dan akan mengadukan tindakan Kodim ke pengadilan. Malamnya, Marsinah sempat berkunjung ke rumah teman-temannya. 

Pada 8 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi membeku di sebuah gubuk di Wilangan, Nganjuk, sekitar 200 km dari PT CPS. Berbagai pihak meyakinin, kematiannya berhubungan dengan aktivitasnya melawan perusahaan dan penguasa. Kematian Marsinah tidak hanya menjadi tragedi, tapi nyala api abadi bagi perjuangan aktivis buruh perempuan Indonesia.

5. Ari Sunarijati

Ari Sunarijati lahir di Jawa Timur, pada tahun 1952. Lahir dari keluarga kelas menengah, ayahnya bekerja sebagai rimbawan di Perhutani, sementara ibunya menjadi guru sekolah dasar. Kepedulian dan kepekaan sosialnya sudah dibangun sejak kecil. 

Dari sejak dini, Ari sudah berhasil ‘mengadvokasi’ kondisi di sekolahnya. Dari mulai menurunkan harga koperasi dari siswa yang terlalu besar, hingga membela temannya yang tak diizinkan ikut tim voli karena kendala biaya.

Bergelar sarjana administrasi bisnis, Ari memulai karirnya sebagai asisten manajer di Divisi Personalia pada perusahaan tekstil di tahun 1974. Meski mempunyai posisi sebagai HRD, Ari justru pelan-pelan sukses meyakinkan pihak manajemen untuk memenuhi hak-hak di tempat kerja. 

Dengan modal itu dan kedekatannya bersama para pekerja, Ari terpilih secara aklamasi pada tahun 1979 sebagai pimpinan serikat buruh tingkat pabrik. Di tahun yang sama, ia juga terpilih sebagai anggota Federasi Pekerja Indonesia, dan mendorong adanya bidang pendidikan dan pelatihan. Meski usulan ini ditolak, Ari dalam senyap mengatur pelatihannya sendiri di tempat aman pada hari Sabtu dan Minggu.

Ia mulai mengabdikan dirinya sebagai aktivis buruh dan meninggalkan pekerjaannya pada 1 Desember 1983. Kasus pertama yang ia tangani adalah kasus PHK tanpa pesangon yang dialami oleh 1500 buruh di perusahaan garmen. 

Sadar akan kurangnya pendidikan dan pelatihan terutama bagi buruh perempuan, Ari mengembangkan Pondok Wanita Pekerja. Sebuah program yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, informasi, dan pelatihan. 

Pada tahun 2003, Ari Sunarijati terpilih menjadi Ketua Umum SP TSK SPSI Reformasi, setelah menyalonkan diri menjadi Sekretaris Umum dan Ketua Umum. 

Bersama dengan jaringan yang mendukung perlindungan pekerja rumah tangga JALA PRT, ia sempat terlibat dalam mendorong program rumah susun bagi buruh perempuan di masa pemerintahan periode I Joko Widodo pada 2014.

Perempuan yang dulu menjadi Ketua Dewan Pimpinan Nasional Federasi SPSI Reformasi ini mempunyai satu mimpi: adanya serikat pekerja yang dipimpin, diorganisir, dan dikelola oleh buruh, sehingga menjadi organisasi yang benar-benar menyuarakan kepentingan dan kebutuhan buruh.

Ari mengkhawatirkan Serikat Buruh Indonesia saat itu yang kehilangan kemandiriannya hingga dikuasai pihak-pihak di luar buruh. Ari Sunarijati meninggal dunia pada 5 Juni 2015. 

Sumber:

Jafar Suryomenggolo. Dewi Sartika, Pahlawan Nasional yang Suarakan Isu Buruh Perempuan: Womenlead Magdelene.co, 12 Maret 2021

Giana Fitri Indraswari & Leli Yulifar. Surastri Karma Trimurti: Menggugat Hak-Hak Kaum Buruh Perempuan Indonesia Tahun 1945-1954, Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 2018.

Ruth Indiah Rahayu. Umi Sardjono: Feminis Marxis yang Menahkodai Gerwani, Indoprogress, 16 Februari 2017.

Channel YouTube Kabari TV. Ari Sunarijati, Tak Kenal Lelah Berjuang Demi Buruh, 25 Juni 2014.

Ashoka.org. Ari Sunarijati, Biro Perempuan dan Anak FSPSI Reformasi.  

Hellena Souisa. Tiga Dekade Kasus Pembunuhan Marsinah: Buruh Masih Berjuang Sendiri?, abc.net.au, 8 Mei 2023. 

Ari Sunarijati. The Fight for Women's Rights. Insideindonesia.org, 15 Juli 2007.