PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. SRI REJEKI ISMAN TBK DENGAN PENGURUS UNIT KERJA ( SPTSK - SPSI ) PT. SRI REJEKI ISMAN TBK

BAB I : U M U M

Pasal 1 : Istilah - Istilah

PENGUSAHA :

Ialah pemilik / para pemilik / pejabat perusahaan yang di beri wewenang sepenuhnya mengelola Perusahaan.

PERUSAHAAN :

Ialah PT. Sri Rejeki Isman Tbk - Sukoharjo yang berkedudukan di Jl. KH. Samanhudi No.88 Jetis Sukoharjo.

SERIKAT PEKERJA :

Ialah Pengurus Unit Kerja ( SPTSK - SPSI ) PT. Sri Rejeki Isman Tbk, sesuai berita acara pendaftaran di kantor Disnaker Sukoharjo Nomor : 75 / PNCT / IX / 2006 Tertangal 30 Januari 2006.

PEKERJA :

Ialah seseorang yang mengadakan hubungan kerja dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan PT. Sri Rejeki Isman Tbk - Sukoharjo dengan menerima upah.

UPAH :

Ialah uang yang di terima pekerja atas jasa atau prestasi yang telah di hasilkan sebagai akibat adanya hubungan kerja dan dinyatakan dalam bentuk uang dan natura sebagaimana mestinya yang ditetapkan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.

ANGGOTA SPTSK - SPSI :

Ialah seluruh pekerja PT. Sri Rejeki Isman Tbk - Sukoharjo, kecuali Section Head keatas.

PENGURUS SPTSK - SPSI :

Ialah anggota SPTSK - SPSI yang di pilih atau ditunjuk oleh anggota untuk mewakili pekerja.

ISTRI/SUAMI PEKERJA

Ialah istri dan suami yang sah mempunyai Surat Nikah yang sah dari KUA atau Akte Pencatatan Sipil bagi Non Muslim dan didaftarkan ke Personalia.

ANAK PEKERJA

Ialah anak pekerja yang bersangkutan yang lahir dari perkawinan yang sah, atau anak yang disahkan menurut hukum, anak tiri yang belum berpenghasilan sendiri dan belum pernah menikah.

AHLI WARIS :

Ialah keluarga atau seseorang yang memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut hukum / ketentuan.

LOKASI PABRIK :

Ialah seluruh ruangan, lapangan, halaman, sekelilingnya, yang berhubungan dengan tempat kerja serta merupakan milik perusahaan, termasuk mess perusahaan.

STATUS PEKERJA :

Ialah status pekerja yang berlaku, terdiri dari :

a.Pekerja Harian

b.Pekerja Bulanan

c.Pekerja Management Staff (MS)

d.Pekerja Kontrak (PKWT)

JENJANG JABATAN :

1.Operator (Pelaksana)

2.Group Leader (Kepala Regu)

3.Supervisor (Pengawas/Ka Shift)

4.Section Head (Kepala Seksi)

5.Manager (Pimpinan Departemen)

6.General Manager (GM)

UPAH LEMBUR :

Ialah upah yang diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 2: Isi Dan Batas-Batas Kesepakatan

1.Perjanjian Kerja Bersama ini memuat kesepakatan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja tentang syarat-syarat kerja dan hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja.

2.Dalam hal Pengusaha atau Serikat Pekerja mengadakan perubahan nama atau penggabungan dengan nama atau bentuk lain, maka pasal-pasal dari kesepakatan ini tetap berlaku bagi kedua belah pihak sampai dengan masa berakhirnya kesepakatan ini.

3.Disamping Perjanjian Kerja Bersama ini, kesepakatan tambahan yang memuat persoalan- persoalan setempat dapat diadakan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja, dengan ketentuan bahwa kesepakatan setempat tersebut tidak boleh meniadakan, mengganti atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam PKB ini dan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 3 : Luasnya Kesepakatan

Pasal 4 : Masa Berlakunya Kesepakatan

1.Perjanjian Kerja Bersama berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal di tandatanganinya.

2.Dalam hal pembaharuan, salah satu pihak harus sudah mengajukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling sedikit 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir.

3.Apabila sampai akhir berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini tidak ada pemberitahuan atau pernyataan untuk pembaharuan / perubahan dari salah satu pihak, maka kesepakatan ini dianggap diperpanjang/ berlaku untuk 1 (satu) tahun lagi.

Pasal 5 : Kewajiban-Kewajiban Pihak Yang Mengadakan Kesepakatan

1.Pengusaha dan Serikat Pekerja berkewajiban memberi penerangan kepada pekerja atau pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama ini, baik isi, makna dan pengertian seperti apa yang telah ditetapkan dalam kesepakatan ini.

2.Pekerja wajib mentaati kententuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

3.Pengusaha dengan penuh tangung jawab melaksanakan semua kententuan-kententuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

4.SPTSK - SPSI PT. Sri Rejeki Isman Tbk berkewajiban untuk membina pekerja untuk mencapai produktivitas yang optimal, sehingga dapat meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan demi kesejahteraan bersama.

BAB II : PENGAKUAN DAN FASILITAS UNTUK SERIKAT PEKERJA

Pasal 6 : Pengakuan

1.Pengusaha mengakui SPTSK - SPSI PT. Sri Rejeki Isman Tbk yang menandatangani Perjanjian Kerja Bersama ini adalah satu-satunya organisasi pekerja yang mewakili anggota-anggota yang bekerja di perusahaan.

2.Pengusaha dan Serikat Pekerja saling tidak merintangi dan mencampuri pekerjaan / perkembangan dan kebijaksanaan masing-masing serta tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Negara.

3.Serikat pekerja tidak mencampuri atau menghalangi kewibawaan Pengusaha dalam menjalankan Policy perusahaan dan kebijaksanaan pengurusan dan sasarannya selama perkembangannya tidak merugikan pekerja atau bertentangan dengan Hukum Negara.

4.Pengusaha menjamin tidak memperlakukan tekanan-tekanan langsung maupun tidak langsung atau tindakan-tindakan lainnya terhadap pekerja yang telah dipilih / ditunjuk.

5.Sesuai dengan pengakuan atas hak-hak Serikat Pekerja, maka setiap fungsionaris Serikat Pekerja dengan Perjanjian Pengusaha dapat masuk ke daerah kerja Pengusaha untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a.Kewajiban-kewajiban disiplin kerja bersama.

b.Masalah-masalah Industrial.

c.Keorganisasian pekerja.

d.Menerima dan mendengarkan keluh kesah, pekerja melalui prosedur yang telah ditentukan .

e.Masalah peningkatan kesejahteraan pekerja, pengusaha berkewajiban memberikan bantuan seperlunya, guna kepentingan kelancaran maksud diatas.

6.Pengusaha bersedia memotongkan iuran anggota SPTSK - SPSI secara CHECK OFF SYSTEM dan diserahkan kepada pengurus SPTSK - SPSI PT. Sri Rejeki Isman Tbk untuk di transfer sesuai instruksi organisasi NO. 006 / INS / PP / SP. TSK - SPSI / XII / 1995 tanggal 29 Desember 1995.

7.Besarnya potongan Rp. 350,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah ) per pekerja perbulan untuk iuran organisasi dan sosial SPTSK - SPSI PT. Sri Rejeki Isman Tbk.

Pasal 7 : Fasilitas Bantuan

1.Pengusaha menyediakan ruangan dan aiphone untuk kantor Pengurus SPTSK - SPSI PT. Sri Rejeki Isman Tbk.

3.Dalam pelaksanaan pemberian Dispensasi tersebut ayat ( 2 ) pasal ini, Serikat Pekerja memberitahukan kepada Pengusaha dengan dilampiri Surat Bukti Undangan Kongres, Seminar dan tugas organisasi lainnya, sekurang-kurangnya 1 ( satu ) minggu sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendadak, dalam pelaksanaannya pekerja tersebut dinyatakan masuk kerja.

4.Apabila pengusaha keberatan karena sifat pekerja yang bersangkutan, maka diadakan perundingan supaya masing-masing pihak terpenuhi kepentingannya.

BAB III : HUBUNGAN KERJA

Pasal 8 : Penerimaan Pekerja

1.Penerimaan pekerja adalah hak Pengusaha.

2.Sebelum diterima sebagai pekerja setiap calon pekerja harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Perusahaan, yaitu :

a.Mengajukan lamaran tertulis.

b.Umur sudah mencapai 18 tahun (kecuali untuk jabatan tertentu sesuai kebutuhan perusahaan). Pada waktu penerimaan bagi pekerja wanita harus ada ijin tertulis dari orang tua / wali / suami.

c.Pendidikan dan pengalaman sesuai dengan lapangan kerja yang diperlukan.

d.Sehat jasmani dan rohani, yang diakui oleh Dokter perusahaan, atau Dokter yang di tunjuk oleh perusahaan.

e.Berkelakuan baik yang di nyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian.

f.Keterangan lain yang diperlukan .

3.Mengikuti seleksi antara lain : psychotest, test tertulis, medical test dan intervew.

5.Pada saat akan memasuki hubungan kerja calon pekerja harus menandatangani perjanjian kerja yang antara lain menyetujui dan tunduk pada peraturan / ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, termasuk dengan peraturan tata tertib lainnya.

6.Selama masa training kedua belah pihak saling tidak terikat untuk memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu dan berlaku seketika itu juga.

7.Akibat dari pemutusan hubungan kerja seperti tersebut pada ayat ( 6 ) pasal ini, Perusahaan tidak berkewajiban membayar ganti rugi, pesangon dan sebagainnya.

8.Setelah berhasil dengan baik melampaui masa training 3 ( tiga ) bulan dan dinyatakan memenuhi syarat diangkat menjadi pekerja PT. Sri Rejeki Isman Tbk dengan memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.Setelah diangkat menjadi pekerja PT. Sri Rejeki Isman Tbk maka otomatis pekerja menjadi anggota Serikat Pekerja.

10.Masa kerja pekerja dihitung sejak mulai bekerja di PT. Sri Rejeki Isman Tbk atau SRITEX Group Sukoharjo.

Pasal 9 : Waktu Kerja Dan Istirahat Mingguan

1.Yang dimaksud waktu kerja adalah waktu pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.

3.Mengingat kepentingan perusahaan, penyimpangan waktu kerja sesuai ijin kantor Disnaker No. 01/IPWK/SKH/TH 2011 tidak melebihi 10 ( sepuluh ) jam sehari atau 60 ( enam puluh) jam seminggu.

4.Waktu kerja di PT. Sri Rejeki Isman Tbk diatur 8 ( delapan ) jam sehari atau 48 jam seminggu dengan ketentuan :

a.Shift pagi / Shift pertama

- Jam 06.00 - 14.00

- Jam 07.00 - 15.00 - Dengan istirahat selama 1 ( satu ) dan waktunya diatur secara bergilir, waktu istirahat tidak di hitung jam kerja.

b.Shift siang / Shift kedua

- Jam 14.00 - 22.00

- Jam 15.00 - 23.00 - Dengan istirahat selama 1 ( j am ) dan Waktunya diatur secara bergilir , waktu istirahat tidak di hitung jam kerja.

c.Shift malam / Shift ketiga

- Jam 22.00 - 06.00

- Jam 23.00 - 07.00 - Dengan istirahat selama 1 ( jam ) dan waktunya diatur secara bergilir, waktu istirahat tidak di hitung jam kerja.

d.Day Shift / General Shift

- Jam 08.00 - 16.00

- Jam 07.00 - 15.00 - Dengan istirahat selama 1 ( jam ) dan sudah waktunya diatur secara bergilir waktu istirahat tidak di hitung jam kerja, sedangkan pada hari pendek setelah bekerja 5 ( lima ) jam, baru berhak istirahat

5.Istirahat mingguan diberikan sekurang-kurangnya 1 ( satu ) hari dalam seminggu setelah bekerja 6 hari berturut-turut

6.Menyesuaikan kepentingan Perusahaan dan atas kesediaan pekerja dapat dilakukan pekerjaan pada hari istirahat mingguan.

7.Mengingat dari kepentingan Perusahaan, istirahat mingguan tidak diberikan secara bersamaan tetapi diberikan secara bergilir.

8.Pekerja status Management Staff, Pekerja status Management Staff yang ditunjuk ditetapkan oleh Management (yang memangku jabatan / tidak memangku Jabatan) diatur hal-hal sebagai berikut :

a.Karyawan Management Staff dibawah level Section Head, bila masuk kerja pada hari libur resmi diberikan tambahan cuti satu hari kerja yang pengaturannya diatur oleh Kepala Departemen masing-masing.

b.Pekerja status MS pada hari pendek pulang kerja lebih lambat 2 jam dari pada pekerja harian dan pekerja bulanan ( masuk jam 08.00 pulang jam 15.00 ) istirahat 1 ( satu ) jam.

Pasal 10 : Kerja Lembur

1.Yang disebut dengan lembur ialah bekerja yang dilakukan selebihnya dari 7 ( tujuh ) jam sehari atau 40 ( empat puluh ) jam seminggu.

2.Perhitungan dan pembayaran kerja lembur sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 50 / Men / IV / 2004.

Pasal 11: Kerja Malam Wanita

1.Mengingat kepentingan Perusahaan dan karena sifat pekerjaannya, Maka diadakan kerja malam untuk pekerja wanita.

2.Pada industri tekstil tidak dapat dihindari mempekerjakan pekerja wanita secara rutin pada malam hari dengan seijin / persetujuan DISNAKER.

3.Pengusaha akan melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam ijin Kerja Malam Wanita.

Pasal 12 : Mutasi Pekerja

1.Setiap pekerja PT. Sri Rejeki Isman Tbk - Sukoharjo, harus bersedia di mutasikan kemana saja di lingkungan SRITEX Group atau di Perusahaan lain yang berada dibawah Management PT. Sri Rejeki Isman Tbk.

2.Setiap mutasi antar unit ( SRITEX Group ) harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur PT. Sri Rejeki Isman Tbk.

3.Mutasi lokal antar Departement / bagian ke Departement / bagian lain harus mendapat persetujuan Manager / GM yang melepas atau Manager / GM yang menerima.

4.Mutasi dalam Departement / bagian hanya di jalankan dengan ijin dari masing-masing Manager / Kepala Departement / bagian yang bersangkutan.

5.Pemindahan tugas pekerja di satu Departement / bagian, dapat dilaksanakan oleh Manager / kepala department / bagian yang bersangkutan.

6.Setiap mutasi harus tertulis dan tembusannya disampaikan pada pengurus SPTSK - SPSI PT. Sri Rejeki Isman Tbk dan Manager Personalia.

7.Mutasi tidak menyebabkan berkurangnya upah beserta komponen-komponennya dan bukan merupakan suatu hukuman.

8.Untuk mutasi yang tersebut pada ayat ( 1 ) pada pasal ini, segala biaya yang terjadi (transpor dan lain sebagainnya), di tanggung oleh perusahaan.

BAB IV : P E N G U P A H A N

Pasal 13 : Sistem Dan Ketentuan Pengupahan

1.Sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan adalah upah atas dasar jangka waktu dalam bentuk uang sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pengupahan.

3.Komponen upah :

a.Upah pokok

b.Tunjangan tetap

c.Tunjangan tidak tetap :

c.1.Premi hadir ialah insentif terhadap kehadiran dalam pekerjaan yang diperhitungkan mingguan dan bulanan, bagian pekerja yang telah lulus masa percobaan.

c.2.Premi produksi ialah insentif yang diberikan apabila tercapai target produksi yang telah ditetapkan, besarnya premi ditetapkan dalam aturan tersendiri.

5.Upah yang diterimakan kepada pekerja dapat dikenakan potongan yang besarnya tidak lebih dari 25 % dari jumlah keseluruhan upah yang diterima setiap kali penerimaan upah. Potongan upah yang bisa dilakukan sebagai akibat dari timbulnya hal-hal, antara lain :

a.Ganti rugi yang dibebankan kepada pekerja bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik perusahaan maupun pihak ketiga oleh pekerja karena kesengajaan atau kelalaian.

b.Kelebihan pembayaran yang terlanjur dibayarkan kepada pekerja.

c.Iuran SPTSK - SPSI (Check Of System).

d.Iuran BPJS sesuai UU 24 Tahun 2011 yang mencakup BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

e.Pembayaran-pembayaran lain untuk keperluan yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

f.Pembayaran kepada koperasi.

g.Pembayaran angsuran pinjaman terhadap bank / asuransi yang bekerjasama dengan perusahaan.

6.Setiap bentuk pemotongan upah pekerja harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.

7.Apabila terjadi kenaikan upah minimum Kabupaten / Kota atau keputusan pemerintah mengenai Upah Minimum Kabupaten / Kota, maka pengusaha dan SPTSK -SPSI akan melaksanakan ketentuan yang berlaku tersebut.

Pasal 14 : Tidak Masuk Bekerja Dengan Mendapat Upah

1.Dengan mengingat kepentingan pekerja, pengusaha memberikan ijin tidak masuk kerja

dengan mendapat upah, untuk kepentingan sebagai berikut :

a.Cuti / Istirahat Hamil

a.2. Penggunaan hak cuti Hamil sebagaimana tercantum dalam butir ( a.1 ) ayat ( 1 ) pasal ini, harus menunjukkan surat keterangan dokter / bidan.

a.4. Perpanjangan istirahat hamil / keguguran bagi ibu yang bersangkutan didasarkan kondisi kesehatannya atas dasar hasil pemeriksaan dokter yang merawatnya.

a.6. Pembayaran upah diberikan sampai dengan anak ke II ( dua ) selanjutnya bagi karyawan yang melahirkan tetap diberikan cuti satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan.

b.Haid pada hari pertama dan kedua ( selama dua hari )

b.2. Penggunaan tersebut pada ayat ( b.1 ) pasal ini hanya dibenarkan apabila pekerja memberitahukan kepada kepala departement / bagian, dengan mengajukan permohonan yang dilampiri Surat Keterangan dari dokter luar dan dokter perusahaan.

c.Menjalani Cuti Tahunan

e.Perkawinan.

Pekerja sendiri : 3 hari

Anak pekerja : 2 hari

f.Khitanan :

Anak pekerja : 2 hari

i.Baptis

Anak pekerja : 2 hari

Pekerja: 2 hari

j.Menjalankan tugas negara dan atau agama, yang disetujui pemerintah : selama waktu yang di perlukan.

Keterangan :

Untuk butir e, f, g, h dan i pada ayat ( 1 ) pasal ini, apabila lokasi kejadian berada di luar kota yang memerlukan perjalanan darat lebih dari 6 ( enam ) jam, diberi tambahan 1 hari cuti collective.

2.Untuk memperoleh ijin tersebut pada ayat (1 ) pasal ini, prosedurnya diatur dengan ketentuan sendiri.

Pasal 15 : Pekerja Ditahan Yang Berwajib

1.Pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan Perusahaan atau bukan pengaduan Perusahaan tidak mendapat upah.

2.Dalam hal pekerja ditahan oleh yang berwajib akan diselesaikan sesuai UU yang berlaku.

3.Dalam hal pekerja dibebaskan dari tahanan karena pengaduan Pengusaha tidak terbukti bersalah wajib mempekerjakan kembali pekerja terhitung sejak pekerja ditahan.

4.Dalam hal pekerja dinyatakan bersalah oleh yang berwajib, maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja.

Pasal 16 : Tidak Masuk Bekerja Dengan Tidak Mendapat Upah

Apabila Pekerja tidak masuk bekerja :

1.Untuk kepentingan lain di luar yang tersebut pada ayat ( 1 ) pasal 14 dalam PKB ini.

2.Dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan / dipertangung j awabkan.

3.Pekerja ( Harian, Bulanan, Ms ) yang berstatus karyawan tetap bila tidak bekerja tanpa keterangan yang sah ( mangkir ), dipotong upahnya sebesar 1/30 x Upah Sebulan x Jumlah Hari Mangkirnya.

Pasal 17 : Upah Lembur

1.Pekerja yang melakukan kerja lembur, diberikan upah lembur yang perhitungannya sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 102 / Men / IV / 2004.

2.Pekerja yang melakukan kerja lembur lebih dari 3 ( tiga ) jam di berikan makan satu kali.

a.3. Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu dan seterusnya, dibayar upah lembur sebesar 4 (empat) kali upah sejam.

c. Cara menghitung Upah Lembur Sejam

Ialah sebagai berikut : 1/173 upah sebulan.

Pasal 18 : Diluar Tanggungan Perusahaan Karena Force Majeur

1.Pekerja tidak berhak atas upah beserta penghasilan lainnya, apabila ia tidak dapat melakukan pekerjaannya disebabkan karena keadaan yang timbul di luar kemampuan perusahaan ( force majeur ).

2.Keadaan yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini adalah :

a.Peperangan dan akibatnya.

b.Kebakaran yang berakibat luas.

c.Bencana alam dan akibatnya.

d.Bencana tehnik dan akibatnya, yang merupakan kerusakan besar.

e.Huru-hara dan akibatnya.

f.Atau keadaan-keadaan lain yang dapat dimasukan sebagai force majeur.

3.Kerusakan akan bahan-bahan dan akibatnya yang terjadi karena hal-hal yang diluar kemampuan perusahaan seperti :

a.Kekurangan bahan baku yang dapat mengakibatkan terganggunya produksi.

b.Kerusakan mesin atau listrik padam yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan tidak bisa bekerja. Perusahaan memberi uang tunggu 50 % dari upah.

BAB V : JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 19 : Sumbangan

Pengusaha memberikan bantuan dan sumbangan kepada pekerja dalam hal :

1.Kelahiran

Pekerja Bulanan atau isteri Pekerja Bulanan yang melahirkan sampai dengan anak ke- 2, diberikan sumbangan sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu ), dengan syarat :

• Masa kerja minimal 3 tahun
• Apabila pekerja, suami / isteri pekerja sama-sama pekerja maka yang berhak menerima hanya isteri pekerja.
• Bagi pekerja yang isterinya bekerja di tempat lain dan mendapat fasilitas yang sama, pekerja tidak diberikan haknya.

Pasal 20 : Perawatan Kesehatan Dan Pengobatan

1.Pada dasarnya setiap pekerja diwajibkan menjaga dengan baik kondisi kesehatannya masing-masing.

2.Untuk menjaga kesehatan pekerja, bila ada pekerja yang menderita penyakit menular di wajibkan segera melapor kepada pihak Perusahaan.

3.Bagi pekerja yang menderita penyakit ringan, disediakan obat-obatan oleh Perusahaan dengan cuma-cuma.

c.Pekerja yang berhak mendapat fasilitas bantuan penggantian pengobatan :

c.1. Pekerja dengan status Bulanan tetap.

c.2. Biaya pengobatan yang diganti perusahaan bagi pekerja diatur sebagai berikut :

• Pekerja Bulanan tetap yang telah mempunyai masa kerja 3 tahun keatas diberikan bantuan Rawat Inap dalam satu tahun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
• Pekerja Manajemen Staff (MS) yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun maksimal 1 x upah pokok untuk masa 1 (satu) tahun dalam satu bulan maksimal 1/12 dari upah pokok.

Pasal 21 : Makan dan Minum

3.Khusus bagi pekerja yang masuk bekerja malam, pengusaha memberikan minum teh manis.

Pasal 22 : Kendaraan Antar Jemput & Mess / Perumahan

1.Menyesuaikan kepentingannya, perusahaan menyediakan kendaraan antar jemput di pusatkan di Baturono / Solo.

2.Menyesuaikan kepentingannya, perusahaan menyediakan Mess atau perumahan bagi pekerja menurut kondisi dan kemampuan perusahaan, serta kepada pekerja yang loyal dan berprestasi menurut penilaian perusahaan di berikan kemudahan mengambil perumahan.

3.Menyesuaikan kepentingannya, perusahaan menyediakan kendaraan untuk mengangkut pekerja yang sakit atau kecelakaan saat kerja ke Rumah Sakit.

Pasal 23 : BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Pasal 24 : Tempat Peribadatan

Pengusaha memberikan kesempatan, tempat dan fasilitas kepada pekerja untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pasal 25 : Olah Raga dan Kesenian

Pengusaha menyediakan fasilitas kepada pekerja untuk melakukan kegiatan olah raga dan kesenian dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Perusahaan.

Pasal 26 : Program Keluarga Berencana

Guna ikut mensukseskan Program Nasional tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pengusaha memberikan fasilitas untuk melaksanakan Program Keluarga Berencana bagi pekerja, melalui Penguyuban Keluarga Berencana ( PKB ).

Pasal 27 : Program Koperasi Karyawan

1.Perusahaan bersedia untuk membantu dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan Koperasi Karyawan.

2.Setiap pekerja berkewajiban menjadi anggota koperasi dan senantiasa berupaya mendukung dan meningkatkan terselenggaranya koperasi karyawan.

Pasal 28 : Program Latihan dan Pendidikan

2.Jenis dan sistem pendidikan yang diberikan akan disesuaikan dengan bidang tugas dan jabatan masing-masing pekerja.

3.Latihan dan pendidikan dapat diadakan di dalam maupun di luar perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

4.Untuk meningkatkan loyalitas dan mental pekerja, Perusahaan dapat mengatur program pengembangan pekerja yang antara lain diskusi mengenai pekerjaan dan kegiatan kerohanian, guna meningkatkan moral pekerja yang baik dan bermanfaat, baik bagi perusahaan maupun pekerja itu sendiri.

Pasal 29 : Tunjangan Hari Raya / Keagamaan

3.Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 ( tiga ) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 ( dua belas ) bulan akan diberikan secara proposional.

5.Bagi karyawan kontrak diberikan Tunjangan Hari Raya sesuai dengan isi kontrak yang bersangkutan.

6.Upah satu bulan sebagaimana di maksud dalam ayat ( 4 ) pasal ini adalah upah pokok,tunjangan dan tunjangan tetap.

7.Untuk mempermudah di dalam penyesuaian anggaran dan pelaksanaan pembayaran- pembayaran Tunjangan Hari Raya / Keagamaan untuk seluruh agama diberikan bersama- sama yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri.

8.Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya / Keagamaan yang dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini paling lambat 7 tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

9.Kepada Pekerja diberikan libur masal 2 (dua) hari menjelang Hari Raya dan 2 hari setelah Hari Raya dengan memperhatikan kepentingan perusahaan.

Pasal 30 : Pakaian Seragam Kerja

1.Pengusaha memberikan pakaian seragam kerja kepada pekerja tetap sebanyak 2 ( dua ) stel bagi yang telah memiliki masa kerja 12 ( dua belas ) bulan dan diberikan setiap tahun sekali.

2.Bentuk, warna dan ketentuan pakaian seragam kerja tersebut diatur dan ditetapkan oleh Perusahaan.

3.Perlengkapan kerja yang dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini bila mana hilang / rusak dan lain sebagainnya karyawan yang bersangkutan mengganti dengan membeli perlengkapan kerja di toko yang telah ditunjuk Perusahaan.

4.Khusus pakaian seragam SATPAM diberikan 2 stell pakaian biru - putih dan 1 ( satu ) stell pakaian biru - biru setahun sekali kecuali sepatu 2 ( dua ) tahun sekali.

BAB VI : PERLENGKAPAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pasal 31 : Perlengkapan Kerja

1.Perlengkapan kerja yang diperlukan oleh pekerja sesuai dengan bidang tugasnya disediakan oleh Perusahaan.

2.Perlengkapan kerja yang disediakan oleh Perusahaan harus dipakai dan atau digunakan oleh setiap pekerja sebagai mana mestinnya.

3.Perlengkapan kerja dimaksud ayat ( 1 ) dan ( 2 ) dalam pasal ini apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang ditimbulkan karena kelalaian pekerja menjadi tanggung jawab pekerja yang bersangkutan.

Pasal 32 : Keselamatan Kerja

c.Penggunaan alat-alat keselamatan pribadi yang telah diberikan oleh perusahaan, misalnya pakaian kerja khusus, sepatu, kaca mata, sarung tangan, topi pengaman, earolux, dan lain-lain diwajibkan bagi yang berkepentingan.

d.Alat-alat pengaman pada mesin-mesin dan pesawat-pesawat harus digunakan tanpa kecuali.

4.BAHAYA KEBAKARAAN, Untuk mencegah atau menghindari terjadinya bahaya kebakaran di tempat kerja, di komplek perusahaan, setiap pekerja harus mentaati hal-hal sebagai berikut :

a.Dilarang keras merokok di tempat terlarang.

b.Tanpa ijin atasan, dilarang membakar waste / sampah, atau menggunakan alat pemanas listrik atau menyalakan api di lokasi Pabrik.

c.Harus mengindahkan hal-hal yang terlarang, yang di nyatakan dalam tanda atau sinyal peringatan.

BAB VII : PERATURAN TATA TERTIB KERJA

Pasal 33 : Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib Kerja

1.Untuk menjamin adanya ketertiban di Perusahaan, Pengusaha perlu menetapkan ketentuan- ketentuan mengenai tata tertib kerja.

2.Setiap pekerja wajib melaksanakan dan mentaati segala ketentuan mengenai tata tertib kerja dengan sebaik-baiknya.

Pasal 34 : Kewajiban Umum

1.Semua pekerja harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Perusahaan untuk mengusahakan :

a.Produksi yang sebanyak-banyaknya.

b.Mutu yang sebaik-baiknya.

c.Resiko sekecil-kecilnya.

2.Semua pekerja harus bersikap sopan dan berpenampilan rapi di Perusahaan (kuku tidak boleh panjang, kancing baju atas tidak boleh di lepas, khusus pekerja laki-laki rambut tidak boleh gondrong dan telinga / hidung tidak boleh ditindik dan dipasangi perhiasan atau aksesoris), serta loyal terhadap Perusahaan.

3.Setiap pekerja dilarang melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan perusahaan atau atasan.

4.Setiap pekerja tidak diperkenankan (dilarang) melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan nama baik perusahaan.

6.Setiap pekerja diwajibkan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun, kecuali kepentingan negara, mengenai segala yang di ketahuinya, tentang hal ihwal perusahaan dalam arti yang seluas-luasnya menurut penafsiran Pimpinan Perusahaan, misalnya : hal- hal mengenai produksi, mesin-mesin, cara kerja, pendapat-pendapat baru, gambar, kontrak-kontrak pada leveransir dan para pembeli.

7.Perubahan-perubahan status dirinya (lajang , kawin , cerai) atau susunan keluarga (melahirkan, kematian) juga perubahan alamat tempat tinggal supaya dilaporkan ke Personalia maupun SPTSK - SPSI dilengkapi dengan surat-surat keterangan yang resmi diperlukan (photocopy surat nikah, surat cerai, surat kelahiran, surat kematian, dan lain- lain)

8.Selama dalam tugas, pekerja dilarang menjalankan usaha-usaha memungut bayaran dari pihak lain, mengedarkan daftar sokongan, menempelkan poster-poster, menjual barang- barang dagangan tanpa seijin Pengusaha.

Pasal 35 : Perilaku Atasan Terhadap Bawahan

1.Pekerja yang berstatus atasan harus berperilaku :

a.Bersikap dan berperilaku sebagai panutan, dapat diteladani bawahannya.

b.Memberi perintah yang layak, tegas dan jelas kepada bawahannya.

c.Memberi pembinaan, bimbingan, dan tuntunan ke arah peningkatan prestasi, berdisiplin dan peningkatan produktivitas kerja bawahannya masing-masing.

d.Memberi sanksi atas pelanggaran yang sifatnya mendidik terhadap bawahannya.

2.Pekerja yang berstatus bawahan harus berperilaku :

a.Melaksanakan perintah, petunjuk, dan lain-lain mengenai pekerjaan dari atasannya.

b.Bersifat menghormati dan sopan santun.

c.Menanyakan kepada atasan tentang hal-hal yang belum di mengerti atau belum di ketahui tentang pekerjaan atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tugas.

d.Minta pendapat, saran dan keterangan kepada atasan dalam hal adanya persoalan baik mengenai pekerjaan maupun mengenai hubungan kerja

e.Bersikap jujur, taat, patuh dan terbuka dengan atasan.

Pasal 36 : Keluar / Masuk Komplek Perusahaan

1.Setiap pekerja masuk / keluar melalui pintu yang telah ditetapkan , dan harus memakai / menunjukkan tanda pengenal kepada petugas satpam yang bertugas juga di pos penjagaan.

2.setiap pekerja yang bertugas harus mengenakan tanda pengenal, pakaian seragam dan sepatu.

3.Bagi pekerja yang membawa bungkusan, tas, ransel dan lain-lain masuk / keluar komplek perusahaan harus dilaporkan dan dieriksa kepada petugas satpam yang bertugas di pos penjagaan.

4.Setiap pekerja diarang membawa barang yang bukan miliknya masuk / keluar komplek perusahaan tanpa seijin Pimpinan Perusahaan atau pejabat yang berwenang.

5.Setiap pekerja yang dalam jam kerja karena sesuatu hal untuk kepentingan pribadi (sakit, pulang pergi kesuatu tempat) terpaksa meninggalkan dan atau keluar komplek Perusahaan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pimpinan bagian dan bagian SATPAM sesuai prosedur yang belaku (menunjukan surat ijin).

6.Sepuluh menit sebelum waktu kerja mulai setiap pekerja harus sudah berada di tempat kerja masing-masing antara lain untuk mengadakan serah terima pekerjaan dan apel.

7.Setiap hari pada waktu mau masuk bekerja dan menjelang berakhirnya waktu kerja tiap pekerja harus memasukkan kartu absen ke Time Record secara sendiri (tidak boleh di wakilkan orang lain) sebagai bukti kehadirannya di tempat pekerjaan.

8.Untuk kepentingan keamanan dan keselamatan perusahaan, setiap pekerja kendaraan harus bersedia untuk digeledah / diperiksa.

Pasal 37 : Larangan Memasuki Komplek Perusahaan

Jika dipandang perlu oleh Pimpinan Perusahaan, pekerja yang mematuhi ketentuan di bawah ini , dilarang memasuki komplek perusahaan :

1.Membawa senjata api, senjata tajam, barang-barang yang membahayakan.

2.Dalam keadaan mabuk akibat minuman alkohol, obat bius atau sejenisnya.

3.Ditinjau dari segi kesehatan dianggap merugikan orang lain.

4.Pekerja yang dikenakan ( dalam proses ) Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ).

5.Pekerja yang melanggar hukum pidana, atau diduga keras adanya pelanggaran tersebut sehingga dipandang perlu untuk tidak masuk komplek perusahaan.

6.Pekerja yang berindikasi menggangu pekerjaan orang lain atau menggangu tata tertib perusahaan.

7.Pekerja yang memakai pakaian Militer, Instansi Pemerintah, Organisasi politik.

Pasal 38 : Tidak Masuk Kerja

Pada hakekatnya ketidak-hadiran pekerja (absen) di tempat kerja dapat dibagi dua yaitu :

1.Tidak hadir di pekerjaan dengan alasan yang dianggap sah :

a.Sakit

a.1. Harus memberitahukan kepada perusahaan dan harus ada Surat Keterangan istirahat karena sakit dari dokter perusahaan atau dokter luar karena sakit Rawat Inap yang disetujui dokter perusahaan.

a.2. Dalam hal seperti tersebut di atas pekerja mendapat upah.

a.3. Keterangan dokter luar bukan Rawat Inap tidak mendapat upah dan dianggap ijin.

b.Hal tersebut pada ayat ( 1 ) butir a.1. dan a.2. pasal ini adalah sakit yang bukan akibat hubungan kerja, tentang sakit dalam hubungan kerja, diatur tersendiri pada pasal 20 PKB ini.

c. Cuti Tahunan (T).

c.3. Atas kesepakatan bersama pada waktu Hari Raya Idul Fitri akan diberikan cuti masal yang diperhitungkan dengan cuti tahunan di luar libur hari rayanya.

c.4. Untuk dapat menjalani cuti tahunan pekerja harus mengajukan permohonan kepada perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu satu minggu sebelum melaksanakan cuti.

c.5. Atas dasar pertimbangan kepentingan perusahaan, kepala bagian yang bersangkutan dapat mengundurkan atau menentukan hari dimulainnya dan diakhirinya hak cuti tahunan, dengan mengingat kepentingan-kepentingan pekerja.

c.6. Hak cuti tahunan di nyatakan gugur, apabila dalam waktu 6 ( enam ) bulan setelah terbitnya hak atas cuti tahunan, pekerja tidak menggunakan hak cuti tahunannya bukan atas dasar pertimbangan kepentingan Perusahaan.

c.7.Apabila permohonan penggunaan hak cuti tahunan pekerja terpaksa ditolak atas pertimbangan kepentingan perusahaan dan dibuktikan dengan penolakan secara tertulis dari Manager Departement yang bersangkutan maka cutinya dinyatakan tidak gugur / hangus.

d.Dispensasi

d.1.Menunaikan tugas negara atau agama yang disetujui oleh pemerintah selama waktu yang di perlukan.

d.2. Dalam hal ini harus ada pemberitahuan resmi secara tertulis dari pihak yang berwenang.

d.3. Berdasarkan pertimbangan dan keputusan perusahaan dapat diberikan dispensasi sesuai kebutuhan.

d.4.Dispensasi lainnya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981.

e.Keperluan lain-lain, di luar yang tersebut pada butir c.1. s/d c.7. ayat (1) pasal ini, kepada pekerja dapat di berikan permisi (P) dengan ketentuan sebagai berikut :

e.1.Harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada perusahaan dengan menyebutkan keperluannya.

e.2. Berdasarkan keperluannya dan pertimbangan yang layak dari perusahaan, permisi dapat di berikan sebanyak-banyaknya 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan di setujui Pimpinan Departemen masing-masing dan di teruskan ke HRD & Personalia.

e.3. Bila di pandang perlu harus dapat menunjukkan surat keterangan / bukti yang sah dari pihak yang berwenang dan terkait.

e.4. Dalam hal seperti tersebut diatas pekerja tidak mendapat upah.

Keterangan :

- Pelaksanaan butir a s/d e ayat (1) pasal ini, untuk hal-hal yang sudah dapat di ketahui dan atau di rencanakan sebelumnya permohonan harus sudah di ajukan kepada perusahaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum waktunya.

- Bagi pekerja yang permisi di karenakan sakit tanpa surat keterangan dokter, pemberitahuan harus di sampaikan paling lambat satu hari (24 jam) sejak masuk kerja.

- Bila ketentuan tersebut di atas tidak di penuhi oleh pekerja maka permohonan tidak dapat di kabulkan dan selama tidak masuk bekerja dianggap sebagai mangkir.

2.Tidak hadir di tempat kerja dengan alasan yang dianggap tidak sah.

a.Tanpa ada keterangan atau alasan sama sekali.

b.Ada keterangan tetapi tidak memenuhi prosedur yang telah di tentukan perusahaan dan ini berarti pekerja dengan sengaja melalaikan kewajibannya, karenanya dinyatakan sebagai mangkir.

Pasal 39 : Tata Cara dan Ketentuan Kerja

1.Setiap pekerja di dalam melaksanakan tugas sehari-hari harus menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan sesuai bidang masing-masing.

2.Setiap pekerja wajib tunduk dan taat kepada perintah atasan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.

3.Setiap pekerja harus senantiasa memperhatikan dengan baik tugas dan pekerjaannya dan apabila mengetahui hal-hal kejadian yang tidak benar supaya segera mengambil langkah untuk mengatasi atau melaporkan kepada atasannya.

4.Setiap pekerja wajib mengusahakan agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap mesin maupun hasil produksi serta peralatan / perlengkapan kerja lainnya

5.Selama jam kerja setiap pekerja harus selalu berada di tempat kerja masing-masing.

6.Selama jam kerja semua pekerja dilarang berkeliaran, bersenda gurau, duduk-duduk dan tidur.

7.Setiap pekerja harus dapat saling bantu-membantu dan menjalin kerja sama yang baik dengan teman sekerjanya.

8.Setiap pekerja harus mentaati dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya semua pengumuman, pemberitahuan dan instruksi yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

Pasal 40 : Kebersihan Dan Kerapian Lingkungan

1.Pada dasarnya setiap pekerja wajib merawat kebersihan dan kerapian diri sendiri demi untuk menjaga kesehatan.

2.Disamping tugas pekerjaannya setiap pekerja harus menjaga dan merawat kebersihan mesin dan ruang kerja serta kerapian penyusunan barang-barang dibagian masing-masing.

3.Setiap pekerja wajib menjaga kebersihan :

a.Tempat peribadatan ( Mushola )

b.Tempat makan ( Kantin )

c.Kamar mandi dan WC

4.Secara tidak langsung setiap pekerja wajib turut menjaga kebersihan lingkungan Perusahaan.

5.Bagi pekerja penghuni mess dan asrama, wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian lingkungannya.

BAB VIII : SANKSI - SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DAN TATA TERTIB KERJA

Pasal 41 : Jenis Hukuman / Sanksi

1.Bagi pekerja yang melanggar Peraturan / Ketentuan Perusahaan dan atau tata tertib sebagaimana tersebut pada Perjanjian Kerja Bersama ini, di kenakan sanksi sebagai berikut:

a.Peringatan-peringatan.

b.Denda dan ganti rugi.

c.Dipotong upahnya.

d.Penurunan Pangkat / Jabatan.

e.Penundaan kenaikan Upah untuk waktu-waktu tertentu.

f.Pemutusan Hubungan Kerja.

2.Bagi pekerja yang melakukan satu kesalahan / pelanggaran, kepadanya tidak dibenarkan diberikan sanksi ganda.

Pasal 42 : Peringatan - Peringatan

1.Kepada setiap pekerja yang melakukan pelanggaran Peraturan / Ketentuan dan atau tata tertib, Pengusaha dapat memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis.

2.Peringatan tertulis diberikan melalui surat yang terdiri dari :

a.Surat peringatan pertama (kesatu), dengan masa berlaku 4 ( empat ) bulan.

b.Surat peringatan kedua, dengan masa berlaku selama 5 ( lima ) bulan.

c.Surat peringatan ketiga / terakhir, dengan masa berlaku selama 6 ( enam ) bulan.

3.Surat peringatan tertulis pertama, kedua, atau ketiga / terakir tersebut ayat ( 2 ) pasal ini dinyatakan gugur apabila masa berlakunya telah terlampaui dan selama masa tersebut pekerja / pekerja yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran lagi.

4.Berdasarkan kesalahan atau pelanggaran serta sifat dan besarnya kerugian yang di derita, dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan tingkat rasa tanggung jawab pekerja yang melakukan pelanggaran, dapat langsung di berikan surat peringatan tertulis ke tiga / terakhir tanpa memperhatikan surat peringatan sebelumnya.

5.Susunan dan isi peringatan di tentukan oleh pengusaha yang prinsipnya ialah peryataan tertulis tentang kesediaan seorang pekerja untuk bekerja lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan / pelanggaran yang pernah di lakukannya, maupun hal-hal yang merugikan perusahaan. adapun jenis dan susunan Surat Peringatan sebagai berikut :

a.Surat Peringatan I :

Dikeluarkan dan ditandatangani oleh Manager / Kepala Departemen / Bagian yang bersangkutan dan tembusannya di sampaikan kepada.

- Bagian Personalia

- SPTSK - SPSI PT. Sri Rejeki Isman Tbk.

b.Surat Peringatan II :

Di keluarkan dan ditandatangani oleh Manager / Kepala Departemen / Bagian yang bersangkutan dan tembusannya di sampaikan kepada :

- Bagian Personalia

- SPTSK - SPSI PT. Sri Rejeki Isman Tbk.

c.Surat Peringatan III :

Di keluarkan dan ditandatangani oleh Manager / Kepala Personalia dan tembusannya di sampaikan kepada :

- Manager / Kepala Departemen / Bagian yang bersangkutan.

- SPTSK - SPSI PT. Sri Rejeki Isman Tbk.

- Disnaker.

6.Pekerja dapat diberikan sanksi skorsing tidak boleh bekerja dan tidak boleh masuk ke lingkungan Perusahaan yaitu :

a.Pekerja yang melakukan pelanggaran yang dapat meresahkan pekerja lainnya, Sehingga mengakibatkan terganggunya ketenangan bekerja dan ketenangan usaha di lingkungan Perusahaan.

b.Dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja.

c.Masa skorsing paling lama maksimal 1 (satu) bulan.

Pasal 43 : Denda atau Ganti Rugi

1.Denda :

a.Berdasarkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha dapat memintakan denda atau ganti rugi.

b.Denda yang di kenakan oleh pengusaha kepada pekerja baik langsung atau tidak langsung, tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang yang di beri wewenang untuk menjatuhkan denda tersebut.

c.Hasil denda diberikan 50% untuk Koperasi dan 50% untuk yang menangkap.

d.Adapun kesalahan atau pelanggaran yang dapat dikenakan denda adalah sebagai berikut:

d.1. Merokok di lingkungan perusahaan kecuali di kantin / di tempat yang telah di tentukan besar dendanya Rp.7.500,-

d.2. Buang sampah di sembarang tempat besar dendanya Rp. 5.000,-

d.3. Tidak memakai atribut di dalam komplek pabrik :

- Tidak memakai Topi besar dendanya Rp. 1.000,¬

- Tidak memakai kartu NPK besar dendanya Rp. 2.000,¬

2.Ganti Rugi :

a.Ganti rugi dapat dimintakan oleh Pengusaha dari pekerja, bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik pengusaha maupun pihak ketiga dikarenakan kesengajaan atau kelalaian pekerja.

b.Ganti rugi yang di kenakan oleh pengusaha kepada pekerja, sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan pengusaha.

c.Adapun kesalahan atau pelanggaran yang dapat dikenakan ganti rugi adalah sebagai berikut :

c.1. Kerugian dan kecerobohan / kelalaian dalam melaksanakan tugas / pekerjaan.

c.2.Kerugian akibat kesengajaan yang di lakukan pekerja.

d.Kewajiban membayar ganti rugi tersebut ayat ( 2 ) point ( a ) pasal ini mengikuti ketentuan sebagai berikut :

d.1.Maksimal ganti rugi adalah 50% dari total kerugian.

d.2. Jumlah potongan upah pekerja yang di kenakan ganti rugi tidak boleh lebih dari 25% dari jumlah upah sebelum untuk setiap kali angsuran.

Pasal 44 : Jenis - Jenis Pelanggaran Yang Dikenakan Sanksi Peringatan

1.Peringatan tertulis pertama diberikan kepada pekerja :

a.Tidak memakai pakaian seragam sesuai dengan yang telah diberikan oleh perusahaan pada waktu jam kerja masing-masing kecuali pakaian pengganti yang diijinkan pimpinan perusahaan.

b.Tidak memakai kelengkapan seragam yang telah diberikan oleh Perusahaan .

c.Tidak mengesekkan kartu cardnetic atau tidak absen pada waktu masuk kerja atau pulang kerja.

d.Datang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh atasan.

e.Meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja / lembur tanpa seijin Pimpinan.

f.Tidak memakai alat keselamatan kerja sesuai dengan yang telah diberikan oleh perusahaan.

g.Membuang sampah bukan pada tempatnya.

h.Mangkir satu s/d dua kali dalam satu bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut.

i.Menolak untuk diperiksa di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang di tunjuk oleh Pengusaha.

j.Keluar masuk di tempat jalan yang terlarang.

k.Mengemudikan kendaraan di dalam wilayah perusahaan yang kecepatannya melebihi ketentuan.

l.Tidak ikut upacara bendera 17 an dengan tidak ada keterangan yang sah.

m.Duduk-duduk atau ngobrol-ngobrol pada waktu jam kerja dan di tempat kerja.

n.Mencoret-coret kartu absen, bangunan milik perusahaan dan barang-barang milik perusahaan lainnya.

2.Peringatan tertulis ke II ( dua ) diberikan kepada pekerja :

a.Telah diberikan peringatan pertama dan masa berlakunya belum habis lalu melanggar peraturan Perusahaan lagi .

b.Mengganggu teman yang sedang melakukan pekerjaan.

c.Melakukan pekerjaan lain yang bukan pekerjaannya kecuali dalam rangka penyelamatan / pencegahan kerusakan.

d.Mangkir 3 hari dalam sebulan berturut-turut atau tidak berturut-turut.

e.Meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja / lembur minimal 15 menit.

f.Membawa makanan kedalam lokasi perusahaan / pabrik minimal 2 x dalam sebulan baik secara berturut-turut atau tidak.

g.Menempelkan pamflet / poster di dalam perusahaan, mengedarkan sokongan yang tidak seijin pimpinan perusahaan cq Personalia.

h.Bagi pekerja putra memakai anting-anting, tindik yang di telinga maupun di hidung dan gelang akar yang ditangan maupun di kaki.

i.Membawa peralatan / kelengkapan kerja milik perusahaan atau milik pribadi kedalam / keluar perusahaan tanpa seijin Pimpinan Perusahaan.

j.Tidak cakap melakukan pekerjaannya, walaupun sudah di coba di tempat yang lain.

3.Peringatan tertulis ke III diberikan kepada pekerja :

a.Telah diberikan peringatan tertulis ke II (dua) dan masa berlakunya belum habis lalu membuat pelanggaran lagi .

b.Merokok di tempat terlarang di lingkungan Perusahaan

c.Menggesekkan kartu cardnetic atau mengabsenkan kartu absen orang lain atau cardneticnya / kartunya di gesekan / di absenkan oleh orang lain.

d.Menolak perintah yang layak dari atasan, atau bersifat malas melaksanakan perintah.

e.Meminjamkan tanda pengenal / kartu pengenal, surat keterangan pribadi yang di keluarkan oleh perusahaan .

f.Mangkir 4 hari atau lebih dalam satu bulan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

g.Hamil sebelum nikah ( nikah dalam keadaan hamil tiga bulan keatas )

BAB IX : BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA

Pasal 45 : Sebab - Sebab Berakhirnya Hubungan Kerja

Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha akan berakhir apabila :

1.Pekerja meninggal dunia.

2.Pekerja telah mencapai batas usia maksimum 55 tahun.

Bagi pekerja yang masih di butuhkan oleh perusahaan, pelaksanaannya diatur tersendiri dalam perjanjian kerja.

3.Pekerja telah habis masa kerjanya sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian kerja.

4.Pekerja mengundurkan diri.

5.Pekerja melanggar terhadap peraturan tata tertib perusahaan yang sebelumnya sudah di berikan Surat Peringatan III dan masa berlakunya belum habis lalu membuat pelanggaran lagi di kualifikasikan mengundurkan diri.

b.8. Membujuk pengusaha, pimpinan, teman sekerja atau orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum atau kesusilaan serta yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b.9. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik pengusaha.

b.10. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, atau membiarkan diri teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.

b.11. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau pengusaha dan keluarga pengusaha yang seharusnya di rahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

b.12. Dengan ceroboh melalaikan tugas membiarkan pekerjaan atau mesin-mesin dalam bahaya ( contoh tidur atau tertidur pada jam kerja ).

b.13. Mangkir selama 5 ( lima ) hari kerja berturut-turut atau 7 ( tujuh ) hari terputus- putus dalam 1 ( satu ) bulan atau 12 ( dua belas ) hari terputus-putus dalam 1 (satu ) tahun tanpa keterangan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut.

b.14. Melakukan jualan atau dagang atau rentenir untuk memperkaya diri sendiri didalam perusahaan.

b.15. Bekerja rangkap di perusahaan lain.

b.16. Menyalah gunakan wewenang jabatan untuk mencari keuntungan pribadi antara lain menerima suap, baik dalam bentuk uang maupun barang.

b.17. Membawa senjata tajam, senjata api atau benda-benda lainnya yang berbahaya yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan tanpa ijin pengusaha.

b.18. Melakukan sabotase atau melakukan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja sehingga merugikan Perusahaan, teman sekerja atau tamu Perusahaan.

b.19. Menolak mutasi sama dengan menolak pekerjaan atau mengingkari pernyataan khusus yang ditanda tangani sewaktu mau masuk kerja.

b.20. Menghasut teman sekerja atau sabotase dengan membawa teman lainnya atau sendiri untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau meresahkan teman sekerja.

b.21. Mengedarkan selebaran, gambar, minta tanda tangan untuk kepentingan tertentu yang mengakibatkan merugikan perusahaan atau teman sekerja atau menarik uang dari Karyawan / Karyawati dilingkungan kerja atau lokasi perusahaan tanpa seijin pimpinan perusahaan.

Pasal 46 : Pelaksanaan Berakhirnya Hubungan Kerja

3.Prosedur Pekerja mengajukan berhenti atas permintaan sendiri sebagai berikut :

Pekerja mengajukan surat pengunduran diri 1 ( satu ) bulan sebelumnya dan di setujui oleh Manager / Kepala Departemen bagian masing - masing di ketahui oleh SPTSK-SPSI dan Manager Personalia, sedangkan khusus untuk Manager atau Section Head surat pengunduran diri di ajukan 3 ( tiga ) bulan sebelumnya dan di setujui Presiden Direktur.

4.Pengunduran diri atas kehendak sendiri, diatur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau mempertimbangkan surat pernyataan yang bersangkutan.

Pasal 47 : Surat Keterangan Pengalaman Kerja

Pada saat berakhirnya hubungan kerja, apabila dikehendaki oleh pekerja yang bersangkutan dapat di berikan Surat Keterangan Kerja setelah memiliki sedikit - dikitnya masa kerja 1 (satu) tahun, dan bagi karyawan - karyawati yang mengundurkan diri tidak melalui prosedur tidak diberikan Surat Keterangan Kerja.

BAB X : PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN PERUNDINGAN

Pasal 48 : Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah Dan Perundingan

1.Setiap timbul keluh kesah diantara pekerja yang berhubungan dengan pekerja, maka harus di laporkan lebih dahulu pada atasan langsung masing-masing.

2.Bilamana penyelesaian seperti tersebut ayat ( 1 ) pasal ini belum memuaskan, maka keluh kesah tersebut diajukan pada atasan yang lebih tinggi.

3.Bila dalam penyelesaian seperti ayat ( 2 ) pasal ini belum berhasil, maka penyelesaian berikutnya dengan membawa persoalan di \maksud ke pihak Pimpinan Perusahaan dan unit kerja PUK - SPSI PT. Sri Rejeki Isman Tbk melalui Personalia.

4.Apabila dalam ayat ( 3 ) belum tuntas, maka persoalan di maksud akan di selesaikan melalui lembaga Tripartit.

BAB XI : HUTANG - HUTANG PEKERJA PUTUS HUBUNGAN KERJA

Pasal 49

1.Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja, sedangkan pekerja tersebut dengan bukti-bukti sah mempunyai hutang kepada perusahaan atau koperasi karyawan, maka pembayaran atas hutang-hutangnya akan diperhitungkan / dipotong dari uang yang akan di terima olehnya (apabila ada).

2.Apabila penerimaan tersebut pada ayat 1 di atas tidak mencukupi, maka pekerja harus bersedia menandatangani surat perjanjian tentang kesanggupan pelunasan hutang-hutang tersebut dengan memberikan sesuatu jaminan kepada perusahaan, antara lain tanggungan perorangan yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

BAB XII : PENUTUP

Pasal 50 : Peraturan Tambahan

1.Kesepakatan ini berlaku sah, kecuali di kemudian hari di dalamnya terdapat ketentuan - ketentuan yang tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan peraturan perundangan baru dari pemerintah.

2.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

3.Atas perjanjian kedua belah pihak PKB ini dapat di perpanjang masa berlakunya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi.

4.Bilamana salah satu pihak hendak mengadakan perubahan atau pembaharuan sesudah masa berlakunya PKB ini habis, maka maksud tersebut harus di beritahukan kepada pihak yang lain paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya PKB ini.

5.Hal - hal yang belum di atur dalam PKB serta hal - hal yang timbul dalam pelaksanaan PKB ini akan di musyawarahkan oleh kedua belah pihak untuk mufakat dengan mengingat kepentingan bersama.

Pasal 51 : Ketentuan Penutup

Wakil Pekerja

SPTSK-SPSI PT. Sri Rejeki Isman Tbk-Sukoharjo

Widada

Ketua

Agus Sugiyono

Sekretaris

Wakil Perusahaan

Pengusaha PT. Sri Rejeki Isman Tbk-Sukoharjo

Iwan Setiawan Lukminto

Presiden Direktur

Dadang Setiawan

GM.HR & GA