PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. QUTY KARUNIA DENGAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (F SP TSK – SPSI) PERIODE 2021 – 2023

MUKADIMAH

Dengan rahmat dan karunia Tuhan yang Maha Kuasa pimpinan Perusahaan PT. QUTY KARUNIA dengan Pengurus SP-TSK-SPSI PT.Quty Karunia telah selesai membuat Perjanjian Kerja Bersama sebagai norma-norma untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pimpinan perusahaan serta hak-hak dan kewajiban para pekerja di dalam hubungan kerja di perusahaan.

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat guna menciptakan hubungan yang lebih harmonis, saling memberikan pengertian, saling mempercayai, saling menghormati sehingga timbul adanya ketenangan dan ketentraman kerja bagi pekerja dan ketenangan serta ketentraman usaha bagi pengusaha.

Dengan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, akan memberikan kepastian Hukum yang dapat menjadi pegangan selama proses produksi berjalan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas demi kemajuan dan kelangsungan hidup perusahaan serta demi peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini Pimpinan perusahaan dan Pengurus Serikat Pekerja TSK-SPSI PT. Quty Karunia berunding menyatukan satu pengertian, satu maksud dan tujuan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya PKB ini oleh kedua belah pihak, maka dengan ini merupakan satu ikatan didalam hubungan kerja yang tidak dapat diingkari/ dilanggar, maka mudah-mudahan selama proses produksi berjalan baik Perusahaan maupun seluruh Pekerja dapat melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama ini secara baik dan lancar.

BAB I : UMUM

Pasal 1 : Pengertian dan Istilah

Dalam PKB ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan

Adalah PT. Quty Karunia yang berkedudukan di JL.Industri KM3 Babakancikao Purwakarta

2. Pengusaha

Adalah Pimpinan Perusahaan PT. Quty Karunia atau orang yang diberi kuasa untuk melakukan

tindakan untuk dan atas nama Perusahan

3. Serikat Pekerja

Adalah Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Sandang dan Kulit Federasi Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia PT. Quty Karunia yang beralamat di Jl.Industri Km3 Babakan Cikao Kab.Purwakarta.

4. Anggota Serikat Pekerja

Adalah setiap Pekerja PT. Quty Karunia yang telah menyatakan secara sukarela atas kehendaknya

sendiri menjadi anggota serikat pekerja.

5. Karyawan/Pekerja

Adalah setiap orang yang bekerja di PT. Quty Karunia dengan mendapatkan Upah,

6. Karyawan Tetap

Adalah setiap pekerja di PT. Quty Karunia berdasarkan perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu

dan telah mendapatkan pengangkatan dari pimpinan perusahaan setelah melalui masa percobaan

terlebih dahulu,

7. Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)

Adalah setiap pekerja yang bekerja di PT. Quty Karunia berdasarkan Perjanjian Kerja untuk.

8. Keluarga Karyawan

Adalah isteri dan anak-anak karyawan dari hasil perkawinan yang sah

9. Tanggungan Keluarga

Adalah anggota keluarga karyawan yang tinggal serumah yang merupakan tanggung jawab

karyawan.

10. Ahli Waris Karyawan

Adalah keluarga karyawan dan keluarga lainnya yang ada pertalian darah yang diakui sebagai ahli

menurut hukum.

11. Hari Kerja

Adalah hari hari yang telah ditentukan dimana pekerja wajib melakukan pekerjaan di perusahaan.

12. Hari libur dimana pekerja dibebaskan dari kewajiban melakukan pekerjaan.

Adalah dimana pekerja dibebaskan dari kewajiban melakukan pekerjaan.

13. Cuti/Istirahat

Adalah waktu dimana pekerja dibebaskan dari kewajiban bekerja sebagian tujuan mengistirahatkan

badan, tenaga dan pikiran dari kelelahan bekerja atau karena kondisi badan tertentu.

14. Ijin tidak bekerja

Adalah suatu kebijaksanaan pimpinan perusahaan atau atasan yang diberikan kepada pekerja

untuk tidak melakukan pekerjaan, atas dasar permintaan/pengajuan secara lisan maupun tertulis

dari pekerja yang bersangkutan.

15. Mangkir

Adalah pekerja tidak melakukan pekerjaan tanpa pemberitahuan sebelumnya atau tanpa

keterangan sesudahnya dengan alasan yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

16. Pesangon

Adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya

pemutusan hubungan kerja.

17. Uang pisah

Adalah uang yang diberikan perusahaan sebagai penghargaan atas pengabdian dan loyalitas

karyawan selama masa kerja tertentu dengan prestasi yang baik, dan merupakan kompensasi atas

tidak adanya pesangon dan uang jasa.

Pasal 2 : Pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian Kerja Bersama ini telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pimpinan perusahaan PT. Quty Karunia, bertindak untuk dan atas nama PT. Quty Karunia yang

beralamat di Jl.Industri Km3 Babakan Cikao Purwakarta didirikan berdasarkan akta notaris no.124

pada tanggal 19 September 1990.

2. Pengurus Unit Kerja SP TSK FSPSI PT. Quty Karunia, bertindak untuk dan atas nama seluruh pekerja

yang menjadi anggota yang beralamat sekretariat di industri Km3 Babakancikao Purwakarta

Pasal 3 : Ruang Lingkup dan berlakunya PKB

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berisikan ketentuan ketentuan tentang tata tertib kerja. syarat-

syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan yang merupakan hak-hak dan

kewajiban perusahaan yang bersifat umum, termasuk ketentuan tata cara perubahan/tambahan,

perpanjang masa berlakunya dll.

Pasal 4 : Pengakuan Hak dan Kewenangan pihak-pihak

1. Perusahaan mengakui bahwa, Serikat Pekerja Textile, Sandang dan Kulit, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit PT. Quty Karunia sebagai organisasi Pekerja yang ada diperusahaan yang sah legalitasnya menurut hukum yang mempunyal fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, serta merupakan partner pimpinan perusahaan didalam berproduksi dan berproduktivitas demi mencapai peningkatan kemajuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

2. Pengurus Unit Kerja SP-TSK - FSPSI PT. Quty Karunia mengakui bahwa, Pimpinan perusahaan PT. Quty Karunia berhak dan berwenang memimpin, menjalankan perusahaan, mencari dan mengatur pekerjaan, memperoleh hasil produksi yang berkualitas termasuk menerima, menempatkan pekerja pada jabatan-jabatan yang diatur menurut struktur organisasi perusahaan.

Pasal 5 : Kewajiban Perusahaan dan Serikat Pekerja

1. Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama ini secara baik dan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan konsekuen, apabila ada terdapat perbedaan penafsiran didalam pelaksanaannya, maka kedua belah pihakdapat saling memberitahukan dan kedua belah pihak akan mengembalikan kepada penafsiran semula menurut kronologisnya dengan cara berunding dan bermusyawarah.

2. Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban menyebarluaskan isi Perjanjian Kerja Bersama ini kepada seluruh pekerja PT. Quty Karunia melalui acara sosialisasi PKB dan atau dengan cara membagikannya kepada setiap pekerja, buku PKB ini.

3. Perusahaan berkewajiban memperbanyak buku PKB ini dan mencetaknya menjadi buku saku untuk dibagikan kepada seluruh pekerja PT. Quty Karunia.

Pasal 6 : Larangan bagi Perusahaan dan Serikat Pekerja

1. Perusahaan dan Serikat Pekerja dilarang saling memaksakan kehendak dan mencampuri urusan intern organisasi masing-masing kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan diperbolehkan atas hal tersebut.

2. Perusahaan tidak melakukan tekanan-tekanan atau menghalang-halangi terhadap pengurus serikat Pekerja dalam melakukan kegiatan organisasi serikat pekerja, mengikuti kegiatan atas permintaan perangkat organisasi dan mengikuti/memenuhi panggilan pemerintah.

3. Perusahaan dan Serikat Pekerja tidak dibenarkan saling melakukan tindakan balasan yang bersifat legal baik sebelum, sedang dan sesudah melakukan perundingan untuk sesuatu masalah yang diperselisihkan diantara kedua belah pihak.

Pasal 7 : Dispensasi dan iuran Serikat Pekerja

1. Perusahaan dan Serikat Pekerja wajib memberitahukan terlebih dahulu atau mengajukan keinginan terhadap pihak lainnya apabila akan melakukan perundingan atas segala sesuatu yang menyangkut hubungan kerja, syarat-syarat kerja atau hal-hal lain yang menyangkut ketenagakerjaan

diperusahaan.

2. Dalam mengatur pelaksanaan perundingan yang menyangkut waktu, tempat, sarana, dan biaya perundingan akan diatur oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah dengan prinsip saling menghormati, mengerti atas kepentingan masing-masing.

3. Setiap perundingan yang dilaksanakan oleh kedua pihak akan dibuatkan berita acara perundingan dan setiap hasil yang disepakati akan dibulatkan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak .

4. Selama perundingan berlangsung kedua belah pihak harus bertanggung jawab untuk selalu menjaga situasi dan kondisi hubungan kerja agar tetap aman dan lancar.

5. Perusahaan dapat membantu pemotongan upah yang menjadi anggota serikat pekerja untuk iuran serikat pekerja setiap bulannya apabila diperlukan dengan prosedur pemotongan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 : Ijin meninggalkan Pekerjaan untuk Serikat Pekerja (Dispensasi)

1. Perusahaan akan memberikan jin sebagaimana mestinya terhadap pengurus serikat pekerja untuk mengikuti rapat-rapat, pendidikan atau panggilan panggilan keluar perusahaan dalam kepentingan organisasi serikat pekerja dengan permohonan dispensasi tersebut diajukan sebelumnya kepada

pimpinan perusahaan, upah selama ijin tersebut dibayarkan 100%.

2. Meninggalkan pekerjaan untuk mengikuti kegiatan rapat rapat, pendidikan atau memenuhi dalam kepentingan organisasi tanpa in pimpinan terlebih dahulu akan dinyatakan pelanggaran disiplin kerja atas nama pengurus ybs, dan akan dikenakan sanksi menurut ketentuan PKB ini.

3. Perusahaan dapat memberikan pemakaian fasilitas untuk dipergunakan dalam kegiatan organisasi serikat pekerja dengan permohonan ijin pemakaian diajukan terlebih dahulu.

BAB II : KABUR HUBUNGAN KERJA

Pasal 9 : Penerimaan Karyawan

1. Pimpinan perusahaan berhak melaksanakan penerimaan karyawan baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

2. Setiap penerimaan karyawan baru pimpinan perusahaan dapat menentukan prosedur/tata cara Penerimaan karyawan baru a.l:

- Calon karyawan harus menyerahkan surat lamaran pekerjaan yang dilampiri berkas-berkas yang dijadikan pelengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- Pimpinan perusahaan berhak melakukan seleksi terhadap pelamar yang telah menyerahkan surat lamaran pekerjaan, baik secara administratif maupun tes pengetahuan keahlian maupun keterampilan calon karyawan.

- Pimpinan perusahaan hanya akan menerima calon karyawan yang telah dinyatakan lulus test yang diadakan diperusahaan.

- Setiap akan memulai melakukan Hubungan Kerja dengan calon karyawan yang telah dinyatakan lulus, maka perusahaan membuat surat perjanjian kerja tertulis yang harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan masing-masing karyawan baru.

3. Dalam setiap penerimaan karyawan batasan usia minimum disesuaikan dengan undang undang yang berlaku.

6. Menjaga kebersihan lingkungan kerja, kantin, toilet dan lain-lainnya.

Pasal 10 : Perjanjian Kerja

1. Setiap karyawan yang telah lulus seleksi akan diterima bekerja dengan dibuatkan terlebih dahulu Surat Perjanjian Kerja yang harus ditanda tangani oleh pekerja yang bersangkutan dengan pihak Pimpinan perusahaan.

3. Bagi karyawan kontrak dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi dengan tidak lebih dari 5 tahun, bagi karyawan kontrak tidak diwajibkan menjalani masa percobaan. (UU No. 11 2020, jo PP No. 35 2021 Pasal 8)

Pasal 11 : Penempatan, Pemindahan/Mutasi, Promosi dan Demosi

1. Penempatan karyawan baru

a. Perusahaan berhak menempatkan setiap karyawan baru pada bagian-bagian dan jabatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

b. Setiap penempatan karyawan akan dipertimbangkan pendidikan, keterampilan dan keahlian karyawan itu sendiri.

c. Apabila karyawan menolak penempatan yang ditentukan pimpinan perusahaan, akan dinyatakan membatalkan Perjanjian Kerja sehingga tidak dapat melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan.

2. Pemindahan / Mutasi karyawan

a. Apabila diperlukan untuk mengisi bagian-bagian atau jabatan-jabatan yang kosong, maka perusahaan berhak memindahkan / memutasikan karyawan dari bagian/jabatan lain kebagian/jabatan yang kosong tersebut.

b. Apabila terdapat karyawan yang dinilai tidak cakap atau tidak mampu bekerja, maka akan dicoba

dipindahkan dari bagian / jabatannya ke bagian / jabatan lain sebagai upaya pembinaan karyawan.

c. Setiap karyawan yang terkena pemindahan/mutasi berhak mendapatkan upah sama dengan upah sebelum pemindahan / mutasi dilakukan.

d. Setiap karyawan yang menolak pemindahan / mutasi akan dinyatakan sebagai tindakan menolak perintah pimpinan dan merupakan pelanggaran disiplin kerja.

3. Promosi dan Demosi

a. Pimpinan perusahaan berhak melakukan promosi terhadap karyawan yang menurut penilaian telah memenuhi syarat untuk dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi sebagai penghargaan atas prestasi, keahlian dan dedikasinya.

b. Pimpinan perusahaan berhak melakukan demosi terhadap karyawan yang dinilai lalai dalam tugas pekerjaannya, tanggung jawabnya, maupun disiplinnya.

c. Setiap karyawan yang terkena pemindahan / mutasi berhak mendapatkan upah sama dengan upah sebelum pemindahan/mutasi dilakukan.

d. Setiap karyawan yang menolak keputusan promosi atau demosi akan dinyatakan sebagai penolakan perintah pimpinan dan merupakan pelanggaran disiplin kerja.

BAB III : PENGUPAHAN

Pasal 12 : Macam dan Komponen Upah

1. Macam/Status upah

a. Bagi karyawan tetap dan karyawan kontrak akan diperhitungkan upah dinyatakan sebagai upah bulanan. satu bulan sekali yang

2. Komponen Upah

a. Perusahaan memberikan upah kepada setiap karyawan yang terdiri dari:

- Upah Pokok

- Tunjangan tetap:

Tunjangan Jabatan

- Tunjangan tidak tetap:

Bonus

Insentif

Premi Produksi

Pasal 13 : Peninjauan Upah dan Pembayaran Upah

2. Pembayaran upah setiap karyawan dilaksanakan setiap tanggal 10, apabila tanggal 10 jatuh pada Hari libur, maka upah akan tetap dibayarkan pada tanggal 10.

Pasal 14 : Kerja Lembur

Pasal 15 : Upah Selama Sakit

1. Setiap karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, maka upahnya tetap dibayar.

BAB IV : KESEJAHTERAAN

Pasal 16 : Tunjangan Hari Raya

Pasal 17 : Transportasi dan Makan

1. Perusahaan memberikan uang transportasi dan uang makan kepada setiap karyawan yang

ditugaskan Dinas Luar.

2. Perusahaan menyediakan transportasi dan memberikan makan terhadap setiap karyawan yang

melaksanakan kerja lembur sampai jam 21.00 WIB.

Pasal 18 : Bantuan Uang Duka

Pasal 19 : Jaminan Sosial Tenaga Kerja

4. Perusahaan juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum atau Swasta dalam pelayanan Trauma Center bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja sesuai prosedur yang berlaku.

BAB V : Pembebasan Kewajiban Untuk Bekerja

Pasal 20 : Ijin Meninggalkan Tempat Kerja

1. Setiap karyawan yang tidak dapat melakukan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan karena kepentingan pribadi diwajibkan meminta izin terlebih dahulu dari atasannya (kepala bagiannya) atau dari orang yang dikuasakan.

2. Apabila kepentingan pribadi hanya di lingkungan perusahaan, ijin atasan dapat diberikan secara lisan, tetapi apabila harus keluar lingkungan perusahaan izin diberikan secara tertulis yang diketahui

oleh kepala personalia.

3. Meninggalkan tempat kerja yang harus meminta izin adalah:

a. Tidak dapat masuk kerja pada hari yang akan datang

b. Meninggalkan tempat kerja untuk pulang dan tidak dapat kembali lagi

c. Meninggalkan tempat kerja untuk pulang sementara dan kembali lagi bekerja

d. Meninggalkan tempat kerja karena kedatangan tamu diperusahaan dengan kepentingan mendesak.

4. Upah selama ijin meninggalkan tempat kerja untuk selama 4 (empat) jam kerja atau lebih adalah tidak dibayar.

Pasal 21 : Cuti Tahunan dan Cuti Panjang

Pasal 22 : Tidak Masuk Kerja Karena Ijin Dengan Upah Dibayar

1. Karyawan yang tidak dapat masuk kerja dengan telah memperoleh ijin dari pimpinan perusahaan terlebih dahulu, akan tetap dibayarkan upahnya dalam hal :

b. Menikahkan anaknya yang sah, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.

c. Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari

d. Membaptis Kan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari

h. Karyawan muslim menunaikan ibadah haji, dibayar untuk selama waktu yang dibutuhkan, dengan tidak melebihi waktu 3 (tiga) bulan dengan ketentuan hanya sekali selamat Pekerja/Buruh bekerja di Perusahaan. (PP 36 Th 2021 Pasal 43)

i. Karyawan menjalankan kewajiban terhadap Negara yang tanpa imbalan dari pemerintah, pemerintah, untuk selama waktu menjalankan kewajiban tersebut.

k. Karyawan melaksanakan tugas serikat pekerja, atas persetujuan pimpinan perusahaan, dibayar untuk selama yang disetujui oleh pimpinan perusahaan.

2. Karyawan yang meninggalkan pekerjaan melebihi waktu yang diijinkan, maka selama tidak masuk kerja tanpa ijin tersebut akan dinyatakan mangkir yang dapat diberikan sanksi pelanggaran disiplin

serta upahnya tidak dibayarkan.

3. Untuk memperoleh ijin tidak masuk kerja dengan mendapatkan upah tersebut pada ayat (1),karyawan harus melampirkan bukti dari aparat yang berwenang.

Pasal 23 : Cuti Haid, Melahirkan dan Gugur Kandungan

BAB VI : WAKTU KERJA

Pasal 24 : Hari Kerja dan Jam Kerja

A. Hari Kerja Normal

- Hari Senin s/d Kamis: 07:00 - 16:00 (8 Jam kerja/Hari)

- Pengaturan jam istirahat terbagi 2 bagian yaitu:

*Group A: 11.30 - 12.30

*Group B: 12.00 – 13.00

*(Pengaturan jam istirahat berdasarkan Kesepakatan Bersama kedua belah Pihak)

- Hari Jum’at

07:00 - 11:40 bekerja

11:40 - 12:40 * istirahat (disesuaikan)

12:40 - 16:00 bekerja kembali

- Sabtu: Libur

B. Kerja Shift

Shift 1 ÷ 07.00 - 16.00

Shift 2: 12.00 - 21.00

Shift 3: 21.00 - 06.00

*Pengaturan Istirahatnya disesuaikan dengan Shiftnya masing masing

3. Jam kerja bagi anggota keamanan / satpam, agar diatur sendiri dengan memperhatikan kepentingan keamanan dan ketertiban di perusahaan.

4. Kerja yang dilakukan melebihi jam kerja yang ditentukan akan diperhitungkan sebagai kerja lembur.

5. Apabila terdapat sesuatu hal, jam kerja dapat dirubah dengan kesepakatan antara pimpinan perusahaan dengan pengurus serikat pekerja.

BAB VIl : KEWAJIBAN KARYAWAN DAN SANKSI

Pasal 25 : Kewajiban Karyawan

1. Setiap karyawan harus sudah berada ditempat kerja sebelum jam kerja dimulai, dan melakukan pekerjaan pada saat-saat jam kerja dengan penuh konsentrasi, disiplin pada petunjuk kerja dan mengutamakan kualitas produk dan selalu meningkatkan produktivitas kerja.

2. Setiap karyawan harus selalu menjaga ketertiban, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, memelihara kelancaran kerja, memelihara peralatan kerja termasuk mesin-mesin.

Setiap karyawan harus memakai pakaian seragam kerja dengan rapi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Setiap karyawan wajib mengisi absen / time card setiap mask bekerja atau pulang bekerja.

5. Setiap karyawan wajib memberitahukan/melaporkan kepada atasannya apabila ada hal-hal yang mengganggu kelancaran kerja atau hal-hal yang membahayakan dirinya, teman sekerja atau perusahaan

Pasal 26 : Larangan - Larangan Bagi Karyawan

1. Setiap karyawan dilarang mengganggu teman sekerja, ngobrol atau berkelakar dengan teman bekerja pada saat jam kerja.

2. Setiap karyawan dilarang membawa senjata api atau senjata ke tempat kerja, kecuali atas ijin pimpinan perusahaan, atau merupakan peralatan kerja.

3. Setiap karyawan dilarang mengerjakan yang bukan tugasnya atau pekerjaan orang lain, tanpa ijin atasan.

4. Setiap karyawan dilarang berjualan ditempat kerja, atau melakukan kegiatan bersifat menguntungkan pribadi tanpa ijin pimpinan perusahaan.

5. Setiap karyawan dilarang membawa peralatan kerja keluar lingkungan perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan.

6. Setiap karyawan dilarang membawa atau memindahkan barang-barang milik perusahaan dari tempatnya, tanpa seijin pimpinan perusahaan.

7. Setiap karyawan dilarang makan / minum atau merokok ditempat dan saat jam kerja, kecuali pada jam istirahat dan pada tempat yang disediakan.

8. Setiap karyawan dilarang bermain kart, berjudi, minum minuman keras yang memabukan, mempergunakan bahan narkotika, dan berbuat asusila di lingkungan perusahaan.

9. Setiap karyawan dilarang membocorkan rahasia perusahaan, rahasia pimpinan perusahaan atau keluarga pimpinan perusahaan kecuali atas permintaan petugas yang berwajib untuk kepentingan negara.

Pasal 27 : Sanksi Pelanggaran

1. Dalam memelihara tata tertib dan disiplin diperusahaan, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan akan diberikan sanksi pelanggaran.

2. Sanksi pelanggaran tersebut antara lain:

a. Teguran secara lisan, Yang diberikan terhadap setiap karyawan yang melakukan kesalahan / pelanggaran tata krama sopan santun dalam pergaulan kerja, mengganggu ketertiban kerja, tidak menjaga kebersihan tempat kerja, tidak mengindahkan kerapihan

berpakaian, dan kesalahan lain yang bersifat dianggap ringan.

b. Surat peringatan I, surat peringatan I, dan surat peringatan Ill / terakhir yang diberikan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam PKB, namun tidak termasuk kesalahan berat, setiap surat peringatan berlaku untuk masa 6 (enam) bulan.

c. Schorsing, diberikan terhadap setiap karyawan yang akan terkena PHK, namun perusahaan menganggap masih memerlukan klarifikasi atas kesalahannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan bekerja/di skorsing sampai dengan persoalannya selesai atau sampai proses PHK-nya selesai, minimal selama 1 (satu) bulan dan maximal 6 (enam) bulan, upah selama schorsing, dibayar seperti biasa.

d. Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan suratperingatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut dan melakukan kesalahan pada saat SP. III masih berlaku dan terhadap setiap karyawan yang telah melakukan pelanggaran / kesalahan berat. (PP 35 2021 Pasal 52 ayat 1).

Pasal 28 : Pelanggaran-Pelanggaran yang dikenakan PHK

1. Pelanggaran berat (mendesak) yang dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja adalah:

a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang, milik perusahaan.

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.

c. Mabuk, minum minuman keras yang memabukan, memakai dan atau mengedarkan

narkotika, zat psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan perusahaan.

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan perusahaan.

f. Membujuk teman sekerja tau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pimpinan perusahaan dalam keadaan bahaya ditempat kerja.

i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara.

j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih.

2. Pelanggaran berat (mendesak) sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan bukti sebagai berikut:

a. Karyawan tertangkap basah mengambil barang perusahaan

b. Pengakuan dari yang bersangkutan

c. Merokok diwaktu kerja di area yang berbahaya

d. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

3. Pelaksanaan penyelesaian PHK terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran berat (mendesak), akan diselesaikan menurut prosedur PP No. 35 th 2021 Pasal 52 ayat 2.

4. Pelaksanaan pemberian hak-hak pekerja yang di PHK karena pelanggaran berat (mendesak), akan berpedoman kepada ketentuan PP No. 35 th 2021 Pasal 52 ayat 2 dan ketentuan pemberian uang pisah sebagai berikut:

a. Masa kerja 0 tahun s/d kurang 3 tahun tidak diberikan uang pisah.

b. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 6 tahun diberikan 0,50% dari upah.

c. Masa kerja 6 tahun s/d kurang 9 tahun diberikan 100% dari upah.

d. Masa kerja 9 tahun s/d kurang 12 tahun diberikan 150% dari upah.

e. Masa kerja 12 tahun s/d kurang 15 tahun diberikan 200% dari upah.

f. Masa kerja 15 tahun dan seterusnya, diberikan 250% dari upah

5. Pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak termasuk pelanggaran berat (mendesak), tetapi dilakukan setelah karyawan mendapatkan surat peringatan SP. III/terakhir, yang masih berlaku maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak, yang dihitung sesuai dengan ketentuan PP No. 35 th 2021Pasal 52 ayat 1.

6. Pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dapat diberikan Surat Peringatan, antara lain:

a. Tidak masuk kerja tanpa ijin/mangkir.

b. Bekerja serampangan sehingga menghambat kelancaran pekerjaan/produksi.

c. Menolak perintah atasan pimpinan perusahaan yang layak.

d. Tidur atau ketiduran pada saat melakukan pekerjaan.

e. Meninggalkan pekerjaan tanpa seijin atasan/pimpinan perusahaan.

f. Mengadakan rapat, memasang pamphlet diruangan pabrik tanpa seizin pimpinan perusahaan.

g. Meninggalkan pekerjaan lebih cepat sebelum waktunya.

h. Terlambat masuk kerja, membuat kegaduhan di lingkungan kerja

i. Mencoret-coret dinding atau menempelkan gambar-gambar yang tidak perlu pada dinding pabrik.

J. Pelanggaran-pelanggaran lain yang dinilai tidak perlu dilakukan dan dapat berakibat terganggu Situasi dan kondisi kenyamanan kerja, keamanan kerja, ketertiban kerja, keharmonisan hubungan diantara teman sekerja, kelancaran produksi dil. Lingkungan perusahaan.

Pasal 29 : Tata Cara Pemberian Peringatan dan Skorsing

1. Surat Peringatan (SP) I diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran ringan pertama kali, apabila pada periode SP I masih berlaku, karyawan melakukan pelanggaran kembali maka diberikan SP II, apabila karyawan melakukan pelanggaran kembali dalam periode masih berlaku SP. II, maka akan diberikan SP III dan terakhir.

2. Apabila SP I atau SP atau SP III telah habis masa berlakunya lalu karyawan melakukan pelanggaran kembali, maka akan diberikan SP sesuai dengan bobot pelanggarannya.

3. Pelanggaran ringan yang dilakukan pada saat SP. III dan terakhir masih berlaku dapat dikenakan sanksi PHK

4. Karyawan yang telah melakukan pelanggaran berat atau melakukan pelanggaran kembali setelah mendapat SP II, SP III atau skorsing yang masih berlaku namun pimpinan perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperbaiki diri (tidak di PHK), dapat diberikan sanksi

skorsing pembinaan untuk paling 1 (satu) bulan, dengan mendapat upah seperti biasa kecuali tunjangan tidak tetap, setelah selesai menjalani skorsing ini kepada karyawan diperbolehkan bekerja kembali seperti biasa (Kebijakan), (sesuai dengan PP 35 Tahun 2021, pasal 49,50,51,52,54 Ayat (1).

5. Masa berlaku Surat Peringatan (SP) selama 6 (enam) bulan/UU no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 154 a ayat (1) huruf K

Pasal 30 : Keamanan

1. Petugas keamanan wajib menjaga keamanan pabrik/perusahaan dari hambatan, ancaman, gangguan kelancaran produksi, serta terjaga dari pencurian, pengrusakan dan segala bentuk kejahatan lainnya atas barang milik perusahaan.

2. Petugas keamanan berhak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh karyawan yang keluar, masuk perusahaan, termasuk pemeriksaan terhadap orang lain yang keluar/masuk perusahaan.

3. Setiap karyawan harus bersedia dilakukan pemeriksaan atas dirinya oleh petugas keamanan demi kelancaran proses produksi.

4. Pemeriksaan terhadap para karyawan dilakukan dengan selalu memelihara tata krama dan tata susila, saling menghormati, saling menghargai dan tidak melanggar norma hukum dan norma susila lainnya.

5. Petugas keamanan berhak menahan barang yang dibawa oleh karyawan apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan, penahanan barang tersebut dilakukan sampai dengan kecurigaan diyakini tidak terjadi.

6. Apabila terjadi kehilangan barang milik perusahaan akibat pencurian, maka petugas keamanan yang bertugas saat terjadinya pencurian harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya Perjanjian Kerja Bersama 2021 PT. Quty Karunia semaksimal mungkin, apabila pencurian tersebut diakibatkan kelalaian petugas keamanan, maka petugas akan mendapatkan sanksi SP sesuai dengan bobot kelalaian dalam bertugas.

7. Apabila dalam melaksanakan tugas keamanan, petugas merasa tidak mampu bertindak mengamankan, melerai, menghalangi tindakan kejahatan yang terjadi, maka wajib melakukan koordinasi dengan aparat keamanan Negara yang berwenang/ atau pihak kepolisian yang ada.

8. Perusahaan akan menyediakan petugas keamanan secukupnya sesuai dengan kemampuan perusahaan, sehingga perusahaan cukup terjaga dalam setiap hari dan malam.

9. Jam kerja petugas keamanan akan diatur tersendiri dengan prinsip tidak melanggar hak-haknya menurut hukum.

BAB. VIII : PENYELESAIAN KELUH KESAH

Pasal 31: Keluh Kesah dan tata cara penyelesaiannya

Pasal 32 : Pengakhiran Hubungan Kerja Akibat Sakit Berkepanjangan

Pasal 33 : Pengakhiran Hubungan Kerja Akibat Karyawan Meninggal Dunia

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena karyawan meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang menurut ketentuan pasal 57 PP No. 35 tahun 2021.

Pasal 34 : Pengakhiran Hubungan Kerja karena tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja.

Dalam hal karyawan tidak mampu bekerja karena cacat akibat kecelakaan kerja setelah melampaui batas 12 bulan dan setelah nyata-nyata tidak dapat bekerja lagi pada bagian apapun diperusahaan maka perusahaan dapat melakukan pengakhiran hubungan kerjanya dengan pekerja, dan hak haknya akan diselesaikan dengan berpedoman pada pasal 55 ayat (1) PP No. 35 tahun 2021.

Pasal 35 : Pengakhiran Hubungan Kerja karena usia lanjut

1. Batas usia lanjut setiap karyawan diperusahaan adalah 57 tahun.

2. Setiap karyawan yang telah mencapai usia 57 tahun, perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja yang dilaksanakan berdasarkan pasal 56 PP no. 35 tahun 2021.

3. Atas persetujuan kedua belah, dalam arti perusahaan masih membutuhkan dan karyawan bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka hubungan kerja dapat dimulai kembali setelah penyelesaian hak-hak atas pengakhiran hubungan kerja usia lanjut selesai, dengan status karyawan kontrak

(perjanjian kerja untuk waktu tertentu).

Pasal 36 : Pengakhiran Hubungan Kerja karena Efisiensi

1. Dalam hal karyawan mengalami surplus jumlah tenaga kerja, maka perusahaan perlu melakukan efisiensi jumlah karyawan, sehingga sejumlah karyawan akan diakhiri hubungan kerjanya.

2. Dalam pengakhiran Hubungan Kerja karena efisiensi tersebut, akan dilaksanakan berpedoman pada pasal 43 ayat (1) dan (2) PP No. 35 tahun 2021

Pasal 37 : Pengakhiran hubungan kerja karena mengundurkan diri

Karyawan yang dimaksud akan mengundurkan diri dari perusahaan, wajib terlebih dahulu mengajukan Permohonan tertulis yang disampaikan ke bagian Personalia paling lambat 30 (tiga) puluh hari sebelumnya.

Pada hari terakhir ia bekerja, wajib mengadakan serah terima kepada atasannya langsung dengan menyerahkan dokumen, alat-alat kerja, dan lain-lain yang perlu dibawah tanggung jawabnya.

Karyawan mengundurkan diri yang tidak sesuai dengan ketentuan diatas dianggap berhenti dengan tidak hormat.

Untuk hak hak yang diterima dikarenakan PHK pada pasal 37 sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 162 atau Undang Undang Cipta Kerja yang berlaku.

BAB. IX : FASILITAS-FASILITAS KESEJAHTERAAN

Pasal 38 : Tempat Ibadah

1. Perusahaan menyediakan tempat/ruangan yang dapat dipergunakan oleh setiap karyawan yang melakukan ibadah sholat.

2. Untuk melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, perusahaan memberikan kesempatan secukupnya dengan ketentuan:

- Melapor terlebih dahulu kepada atasannya.

- Dilakukan secara bergilir dengan tetap menjaga kelancaran pekerjaan.

- Sesudahnya secepat mungkin kembali ketempat kerja kembali.

Pasal 39 : Keluarga Berencana

1. Perusahaan akan selalu memberikan motivasi terhadap setiap karyawan untuk mengikuti program keluarga berencana.

2. Perusahaan memberikan bantuan terhadap setiap karyawan yang akan memasang alat kontrasepsi dengan permohonan terlebih dahulu dengan pemasangan melalui poliklinik yang ditunjuk perusahaan

Pasal 40 : Koperasi

1. Perusahaan memberikan kesempatan serta mengharapkan terbentuknya Koperasi karyawan dengan prinsip dibentuk oleh karyawan untuk karyawan.

2. Apabila Koperasi membutuhkan sarana dalam kegiatannya, perusahaan dapat memberikan Pinjaman ruangan kepada koperasi karyawan untuk dipergunakan kegiatan administrasi/serikat koperasi karyawan.

3. Bila mana perlu perusahaan akan membantu pemotongan upah untuk iuran anggota koperasi sesuai dengan kuasa dari karyawan yang bersangkutan.

BAB. X : PERUBAHAN/TAMBAHAN DAN MASA BERLAKU

Pasal 41 : Perubahan/tambahan PKB

1. Hal-hal yang belum diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini, akan diatur kemudian Berdasarkan pada hasil perundingan dan kesepakatan antar pimpinan perusahaan dengan pengurus serikat pekerja textile sandang dan kulit, SPSI unit Kerja PT.Quty Karunia.

2. Pihak perusahaan maupun pihak serikat pekerja tidak dapat merubah atau mengganti kalimat isi PKB ini ataupun melakukan pembatalan atas PKB ini secara sepihak, kecuali atas kesepakatan

bersama.

3. Apabila ternyata didalam masa berlakunya PKB ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42 : Masa Berlaku PKB

2. Apabila setelah berakhir 2 (dua) tahun, PKB ini ternyata tidak ada perubahan, maka perjanjian kerja bersama ini diperpanjang dengan diberlakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pimpinan perusahaan PT. Quty Karunia dengan Pengurus Serikat Pekerja Textile, Sandang dan kulit SPSI PT. Quty Karunia.

3. Setiap perundingan pembuatan PKB, dimulai UU No. 13 tahun 2003 pasal 123 ayat (3) sejak (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku.

Pasal 43 : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Quty Karunia Purwakarta ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Ditanda tangan di: Purwakarta

PIHAK PIMPINAN PERUSAHAAN	PENGURUS SERIKAT PEKERJA PIHAK
1. ( KIM MOON S00)	1. ( WAHYU )
2 ( KIM YONG CHEOR)	2. ( ERI KUSNADI )
3. ( KWON SAM SOO )	3. ( HERLAMBANG )
4. (H. INSYAF UNGGUL P,SH)	4. ( KOMAR )
5. (BUDHI IRAWAN H )	5. ( RASHIM )
6. (YOPHIE YOGASWARA)	6. (POPPY K )