Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bintang Triputratex (Tritex) Dengan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP – SPN) PT. Bintang Triputratex (Tritex) 2012 – 2014

MUKADIMAH

Bahwa di era reformasi ini dibutuhkan adanya saling keterbukaan dan saling menghormati di antara Pengusaha dan Pekerja sehingga akan terjalin hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Pengusaha mengharapkan adanya kemajuan dan perkembangan perusahaan yang lebih baik dan pekerja mengharapkan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.

Atas dasar tersebut, berlaku prinsip tanggung jawab bersama, baik oleh Pengusaha maupun Serikat Pekerja yang ditandai dengan itikad baik, saling menghargai dan sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan.

Kita menyadari bersama, bahwa untuk menuju suatu hubungan Industrial yang sehat, perlu dibuat Perjanjian Kerja Bersama antara Pengusaha dan Serikat Pekerja, sehingga akan tercipta kepastian hak dan kewajiban antara Pengusaha dan Pekerja demi terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan.

Dengan berlandaskan pokok – pokok pikiran tersebut dan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Pengusaha bersama Serikat Pekerja sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama serta bertanggung jawab dalam menjalankan Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai dengan yang tertera dalam bab – bab dan pasal – pasal berikut ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Pasal 1: Istilah – Istilah

1.Perusahaan adalah perusahaan PT. Bintang Triputratex (TRITEX), yang berkedudukan di Jl. A. Yani No. 11 – 18 Pekalongan.

2.Pengusaha/Pimpinan perusahaan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini adalah Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak dan mewakili atas nama PT. Bintang Triputratex Pekalongan

3.Pabrik adalah seluruh ruangan, halaman, lapangan, bangunan, mesin – mesin, semua peralatan dan sekelilingnya yang berhubungan dengan tempat kerja dan merupakan milik perusahaan PT. Bintang Triputratex Pekalongan.

4.Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang dinamakan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP – SPN) PT. Bintang Triputratex (Tritex) Pekalongan.

5.Pengurus Serikat Pekerja adalah anggota serikat kerja yang dipilih atau ditunjuk oleh anggota untuk mewakili serikat kerja.

6.Pekerja borongan tetap adalah mereka yang bekerja tidak ditentukan batas waktu dan sistem pengupahannya berdasarkan hasil produksi yang diperolehnya.

7.Keluarga pekerja adalah seorang istri dan anak dari pekerja berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.

8.Istri/Suami pekerja adalah seorang istri/suami yang sah berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.

9.Anak pekerja adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah/anak yang disahkan oleh hukum, belum kawin dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pekerja.

10.Mangkir adalah suatu keadaan dimana seorang pekerja tidak masuk kerja tanpa memperoleh izin tertulis terlebih dahulu oleh perusahaan.

11.Izin dispensasi adalah suatu keadaan dimana seorang pekerja tidak masuk kerja karena kepentingan – kepentingan pihak pemerintah tingkat kelurahan, kecamatan atau instansi dan organisasi pekerja.

12.Izin sakit adalah keadaan dimana seorang pekerja tidak masuk kerja karena sakit dengan dibuktikan surat keterangan sakit.

13.Dokter BPJS adalah dokter yang ditunjuk pekerja sebagai fasilitas kesehatan I melayani perawatan kesehatan para pekerja dan keluarganya.

14.Tugas Dinas adalah keadaan dimana seorang pekerja tidak berada di lokasi pabrik oleh karena ada tugas yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.

15.Ahli waris adalah anggota keluarga atau orang yang ditunjuk oleh pekerja untuk menerima setiap haknya, bilamana pekerja tersebut meninggal dunia.

16.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

17.Insentif adalah perangsang berupa uang yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja berdasarkan atas kerajinan, prestasi, efisiensi dan produktivitas kualitas produksi yang pelaksanaannya diatur oleh pengusaha.

18.Peraturan Direksi adalah peraturan yang diterbitkan oleh direksi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan Perjanjian Kerja Bersama ini.

19.Staf Manajemen/Eselon pimpinan adalah personil – personil yang biasa mewakili kepentingan perusahaan dalam pengaturan jalannya perusahaan, mereka itu:

a.Asisten direksi/manager/setingkat manager.

b.Asisten manager

c.Kepala bagian atau disamakan

d.Staf administrasi

Pasal 2: Pihak Yang Mengadakan Kesepakatan Dan Ruang Lingkup Kesepakatan

1.Kesepakatan kerja ini dibuat antara PT. BINTANG TRIPUTRATEX (TRITEX) Pekalongan, berkedudukan di Jl. A. Yani N. 11-18 Pekalongan, dengan PSP SPN PT. BINTANG TRIPUTRATEX (TRITEX) Pekalongan. Pihak – pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama adalah sebagai berikut :

a.Pihak Pengusaha / Pimpinan Perusahaan.

1)Nama : JAP GUNAWAN

Jabatan : Direktur Utama

2)Nama : SUYANTO.

Jabatan : Wakil Direktur

Selanjutnya dalam hal ini bertindak atas nama Pengusaha PT. Bintang Triputratex (Tritex) Pekalongan.

b.Pihak Serikat Pekerja.

1)Nama : ALFIAN SANTOSO

Jabatan : Ketua.

2)Nama : BUSTANIL ARIFIN

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya dalam hal ini bertindak atas nama PSP SPN PT. Bintang Triputratex (Tritex) Pekalongan.

2.Kegiatan perencanaan, pengaturan, pengolahan, pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan jalannya operasional perusahaan dan pengaturan pekerjaannya dalam hubungan kerja adalah menjadi hak perusahaan.

3.Serikat pekerja berdasarkan prinsip hubungan industrial yang berkeadilan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

e.Dan hal – hal yang langsung maupun tidak langsung menyangkut kelangsungan hidup perusahaan sepanjang tidak bertentangan denga Perjanjian Kerja Bersama ini dan mendapatkan persetujuan dari pihak serikat pekerja.

Pasal 3 : Tujuan Dan Kesepakatan

Tujuan kesepakatan ini adalah untuk merumuskan hak dan kewajiban antara pihak perusahaan, pihak serikat pekerja dan pihak pekerja untuk mengatur dan menetapkan syarat – syarat kerja di lingkungan pekerjaan untuk memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan hubungan industrial berkeadilan.

Pasal 4 : Ruang Lingkup Kesepakatan

Kesepakatan ini mengatur hal yang sifatnya umum seperti tertera dalam Perjanjian Kerja Bersama ini disamping adanya Peraturan Perundang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku serta peraturan/ketentuan Direksi selama tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama.

BAB II : FASILITAS DAN DISPENSASI UNTUK SERIKAT PEKERJA

Pasal 5 : Fasilitas Dan Dispensasi

1.Perusahaan wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PSP SPB PT. Tritex Pekalongan berupa Kantor Kesekretariatan Serikat dalam rangka menunjang kegiatan SPN.

2.Dengan izin tertulis, perusahaan, meminjamkan ruangan serta alat -alat untuk keperluan rapat pertemuan SPN.

3.Dalam hal tertentu perusahaan akan membantu serikat pekerja dalam melaksanakan kegiatannya.

4.Pengusaha bersedia melakukan pemotongan iuran anggota SPN di PT. Tritex Pekalongan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Atas permintaan serikat pekerja dan berdasarkan kuasa pemotongan. Perusahaan bersedia membantu menarik iuran anggota serikat pekerja dengan cara memotong upah/gaji anggota tersebut secara langsung untuk diserahkan kepada serikat pekerja.

b.Besar iuran akan ditentukan oleh serikat pekerja berdasarkan keputusan rapat SPN.

5.Penempelan dari edaran, pengumuman – pengumuman, selebaran dan informasi lainnya dari serikat pekerja harus sepengetahuan perusahaan.

Pasal 6 : Sosialisasi

1.Pimpinan perusahaan wajib mensosialisasikan PKB ini pada jajaran manajemen termasuk personalia.

2.Serikat pekerja wajib mensosialisasikan PKB ini kepada anggotanya dengan penuh tanggung jawab.

BAB III : KETENAGAKERJAAN

Pasal 7 : Penerimaan Karyawan / Tenaga Kerja Bersama

1.Penambahan, pengaturan dan penetapan mengenai persyaratan yang diperlukan serta pelaksanaan seleksi untuk penerimaan tenaga kerja baru adalah hak dan wewenang perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.Setiap calon pekerja dapat diterima setelah melalui syarat – syarat serta lulus dalam seleksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Pasal 8 : Perjanjian Kerja

1.Setiap calon pekerja yang akan diterima harus menandatangani surat perjanjian kerja yang isinya tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam surat tersebut.

2.Setiap calon pekerja yang telah diterima sebagai pekerja di perusahaan harus bersedia ditempatkan di bagian yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Pasal 9 : Masa Percobaan

2.Selama masa percobaan kedua belah pihak diperbolehkan untuk memutuskan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan pengusaha tidak berkewajiban memberikan pesangon atau ganti rugi.

Pasal 10 : Mutasi Pekerjaan

1.Berdasarkan kepentingan dan pertimbangan tertentu dari perusahaan maka pengusaha dapat melakukan mutasi terhadap pekerja dari bagian lain tanpa mengurangi upahnya.

2.Pelaksanaan mutasi merupakan hak dan wewenang perusahaan dan dalam pelaksanaannya terlebih dahulu meminta pertimbangan dari serikat pekerja dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

3.Pengusaha dapat melakukan mutasi atas permintaan pekerja dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan bukan merupakan hak pekerja.

Pasal 11 : Pengangkatan Tenaga Kerja

Setiap calon tenaga kerja yang telah memenuhi syarat tersebut diatas dalam hal ini telah dinyatakan lulus training maka diangkat menjadi pekerja tetap dengan surat pengangkatan

Pasal 12 : Kenaikan Jabatan / Promosi

Kenaikan jabatan merupakan hak dan wewenang perusahaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan pertimbangan berdasarkan prestasi, masa kerja dan kemampuan kerja serta mendapatkan persetujuan dari pihak pekerja yang bersangkutan.

Pasal 13 : Disiplin Kerja

Baik Pengusaha maupun Serikat Pekerja wajib mengusahakan sepenuhnya menegakkan disiplin kerja sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Bersama ini

Pasal 14 : Petunjuk -Petunjuk Mengenai Pekerjaan

Dalam hubungan pekerjaan semua pekerja diharuskan memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik – baiknya pedoman standar kerja yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan jenis pekerjaan di bagian masing – masing.

Pasal 15 : Pokok – Pokok Kewajiban Pekerja

1.Perusahaan dan Serikat Pekerja bersama – sama wajib melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memelihara suasana kerja yang harmonis di dalam lingkungan kerja.

2.Setiap pekerja harus melakukan kewajiban dengan menjalankan pekerjaan dengan sebaik baiknya.

3.Setiap pekerja harus mentaati perintah yang diberikan oleh pengusaha atau yang diwakilkan oleh petugas, pejabat atau atasannya langsung mengenai pelaksanaan pekerjaan atau hal lain yang berhubungan dengan pekerjaannya.

4.Setiap pekerja harus bersikap sopan di dalam perusahaan baik kepada teman kerja maupun atasannya dan tunduk terhadap peraturan / ketentuan yang ada serta peraturan / ketentuan yang dikeluarkan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.

5.Setiap pekerja diharuskan menjaga nama baik perusahaan baik di dalam maupun di luar tempat kerja.

6.Bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan keterangan / laporan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaannya.

7.Setiap pekerja diwajibkan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

8.Setiap pekerja diharuskan menjaga barang – barang dan mesin – mesin yang menjadi milik perusahaan serta memeliharanya dengan sebaik – baiknya.

9.Setiap pekerja diharuskan datang di tempat kerja 10 menit sebelum jam kerja untuk absensi dan mulai bekerja tepat pada waktunya serta berhenti pada waktu yang telah ditentukan.

10.Menggunakan sidik jari atau kartu absensi di tempat yang telah disediakan baik waktu masuk / pulang harus dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan.

11.Setiap pekerja wajib memeriksa semua alat – alat kerja masing – masing sebelum mulai bekerja atau akan meninggalkan pekerjaan sehingga benar – benar tidak akan menimbulkan kerusakan / bahaya yang dapat mengganggu pekerjaannya atau merugikan perusahaan.

12.Setiap pekerja diberikan haknya untuk menjadi anggota Serikat Pekerja.

13.Setiap pekerja tidak keberatan untuk diperiksa barang bawaannya oleh petugas keamanan pada waktu masih bekerja maupun keluar dari lingkungan perusahaan.

14.Setiap pekerja harus memperoleh izin dari pihak perusahaan apabila akan :

a.Masuk kerja terlambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

b.Tidak masuk kerja.

c.Akan pulang lebih cepat dari jam yang telah ditetapkan.

15.Setiap pekerja diwajibkan berpakaian rapi dan bersih.

16.Pekerja diharuskan memelihara suasana kerja yang baik dengan sesama pekerja maupun dengan pihak lain di dalam pabrik serta memberikan teladan yang baik kepada sesama pekerja.

17.Mentaati peraturan / ketentuan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan pada waktu mendatang dengan mengacu / tidak menyimpang kepada peraturan / ketentuan umum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 16 : Larangan – Larangan Bagi Pekerja

Demi mencapainya ketertiban, kelancaran kerja dan keselamatan kerja dan demi kelangsungan perusahaan, maka pengusaha dan pekerja menciptakan suasana kerja yang baik dengan tidak melakukan hal – hal terlarang sebagai berikut :

1.Berusaha mencari keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan di perusahaan.

2.Melakukan kejahatan misal : mencuri, menipu, menggelapkan barang dan tindak kejahatan lainnya baik di dalam maupun di luar perusahaan.

3.Merusak, atau menggunakan atau membawa keluar tanpa izin barang – barang milik perusahaan sehingga merugikan perusahaan.

4.Memakai obat terlarang, mabuk, membawa barang – barang terlarang di lingkungan perusahaan.

5.Melakukan segala macam bentuk perjudian dan tindakan asusila di lingkungan perusahaan.

6.Membawa senjata api, senjata tajam dan bahan yang lain yang berbahaya ke dalam lingkungan pabrik.

7.Menolak perintah yang beruhubungan dengan pekerjaannya.

8.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan.

9.Melakukan penganiayaan, menghina atau mengancam pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja.

10.Melalaikan kewajiban dan melanggar tata tertib.

11.Membujuk pengusaha dan teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

12.Dengan sengaja mencemooh, merusak dan membiarkan diri sendiri atau teman – teman sekerjanya dalam bahaya.

13.Membongkar rahasia perusahaan, mencemarkan nama baik pengusaha dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan.

14.Melakukan aksi sepihak.

15.Mengganggu ketenangan kerja dengan tindakan menghasut dan sabotase.

17.Makan atau minum di kantin pada saat jam kerja.

18.Istirahat lebih dari 1 (satu) jam.

19.Terlambat masuk, setelah 1 (satu) jam istirahat.

20.Menggunakan handphone (hp) pada saat jam kerja di luar kepentingan perusahaan.

21.Izin terlambat tidak sepengetahuan Personalia / Kabag. yang bersangkutan

22.Pekerja tidur disaat jam kerja atau tidur di atas kain.

Pasal 17 : Hari Kerja Dan Waktu Kerja

2.Yang dimaksud dengan waktu kerja adalah waktu adalah waktu karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan isi PKB ini.

3.Jam kerja di perusahaan serta rotasinya diatur sebagai berikut :

Shift pertama: Pukul 07.00 – 15.00 WIB

Shift kedua: Pukul 15.00 – 23.00 WIB

Shift ketiga: Pukul 23.00 – 07.00 WIB

Shift umum: Pukul 08.00 – 16.00 WIB

4.Untuk karyawan yang menjalani 3 shift rotasinya pagi-malam-siang dan seterusnya.

5.Khusus bagi karyawan yang menjalin 3 shift 1,2,3 jadwal shiftnya akan ditentukan oleh kepala shift masing – masing dengan meminta persetujuan dari kepala bagian serta bagian personalia.

Pasal 18 : Istirahat Mingguan Dan Tahunan

4.Bagi pekerja yang akan menggunakan cuti tahunan, pekerja sebelumnya telah mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada kepala bagian kemudian diserahkan ke personalia.

BAB V : PENGUPAHAN

Pasal 19 : Sistem Pengupahan

1.Sistem pengupahan yang dianut PT. BINTANG TRIPUTRATEX adalah sistem upah bersih dalam uang tanpa ada satupun bentuk natura.

2.Sistem pengupahan yang diberlakukan di perusahaan dimaksudkan untuk memberikan imbalan kepada setiap pekerja yang seimbang dalam tugas kemampuan dan masa kerja.

4.Sistem pengupahan dengan berdasarkan status pekerjaan yaitu :

a.Upah borongan yang dibayarkan setiap 1 hari sekali.

b.Upah bulanan yang dibayarkan setiap 1 bulan sekali.

5.Untuk merangsang pekerja agar rajin masuk kerja maka perusahaan memberikan uang premi dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Premi hadir tidak hilang bila diliburkan oleh perusahaan.

b.Besar premi berdasarkan kebijaksanaan perusahaan.

Pasal 20 : Kenaikan Upah

Pasal 21 : Pemotongan Upah

Pemotongan upah bagi pekerja pada dasarnya dapat dilakukan untuk hal – hal sebagai berikut :

a.Iuran anggota serikat pekerja.

b.Iuran jamsostek.

c.Potongan premi hadir.

d.Uang yang diterima tidak sah atau terlanjur terbayar.

e.Lain – lain yang tidak disetujui serikat kerja dengan pengusaha.

Pasal 22 : Upah Dalam Keadaan Over Match

1.Bersama pekerja tidak berhak atas upahnya beserta penghasilan lain, bila ia tidak dapat melakukan pekerjaan disebabkan karena keadaan yang timbul di luar tanggungan dan kemampuan perusahaan (over match) sehingga perusahaan tidak dapat berfungsi menjalankan kegiatannya.

2.Pada waktu perusahaan yang sulit bukan karena over match sehingga perusahaan teroaksa dihentikan sementata maka karyawan akan mendapatkan upah 50% tanpa karyawan hadir bekerja.

3.Apabila pada suatu saat tidak ada suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pekerja maka pekerja tersebut bersedia memgerjakan tugas lain untuk kelancaran produksi dengam melihat situasi dan kondisi pekerjaan, pekerja tersebut tetap mendapatkan upah penuh dan lainnya yang berlaku.

4.Keadaan tersebut yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini adalah keadaan – keadaan lain yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini akan ditentukan berdasarkan keputusan masyarakat antara perusahaan dan serikat pekerja sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan - ketentuan pemerintah yang berlaku.

Pasal 23 : Upah Lembur

2.Perhitungan upah perjam adalah sebagai berikut :

a.Upah perjam bagi pekerja bulanan : 1/73 × upah sebulan

b.Upah perjam bagi pekerja harian : 3/20 × upah sehari

c.Upah pekerja borongan : 1/7 upah rata – rata sehari

3.Pembayaran upah lembur dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bersama dengan upahnya.

4.Upah lembur akan diberikan bila lembur pekerja telah diketahui kepala bagian / kepala shift dengan persertujuan pimpinan perusahaan.

5.Pekerja yang bekerja yang lebih dari jam kerja diberikan upah lembur sesuai dengan ketentuan pada pasal ini.

7.Pekerja bersedia untuk bekerja lembur dalam hal keadaan sebagai berikut :

a.Jika pada saat tertentu atau berulang kali ataupun pada waktu – waktu tertentu ada pekerjaan tertumpuk dan harus sudah diselesaikan dan tidak dapat ditangguhkan.

b.Dalam keadaan mendesak, seperti kebakaran, kebanjiran dan apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat ditanggugkan.

c.Untuk memenuhi rencana produksi.

Pasal 24 : Izin Dengan Mendapatkan Upah Dan Tanpa Upah

1.Izin tidak masuk kerja.

b.Mengikuti kegiatan serikat pekerja

BAB VI : SANKSI – SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB

Pasal 28 : Bentuk Sanksi Dan Hukum

1.Pada prinsipnya pekerja yang melakukan pelanggaran – pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja akan dikenakan sanksi / hukuman.

2.Sanksi atau hukuman berupa :

●Peringatan secara lisan

●Peringatan tertulis I

●Peringatan tertulis II

●Peringatan tertulis Iii

●Pemutusan hubungan kerja (PHK)

Pasal 29 : Peringatan Lisan

Perusahaan dapat memberikan peringatan lisan atau teguran kepada setiap pekerja yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

1.Masuk pulang kerja tanpa melalui jalan masuk atau keluar yang sudah ditentukan.

2.Datang terlambat atau tidak mengisi daftar hadir absen.

3.Berlaku kurang santun atau tidak berpakaian rapi.

4.Berada di luar tempat kerja tanpa ada kepentingan dinas pada waktu jam kerja.

5.Tidak dapat bekerja sama dengan teman sekerja atau dengan atasannya sehingga mengganggu kelancaran produksi.

6.Melanggar peraturan waktu istirahat.

7.Mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan pada waktu kerja.

Pasal 30 : Peringatan Tertulis

Perusahaan dapat memberikan peringatan tertulis kepada pekerja bila melakukan perbuatan antara lain :

1.Pekerja yang sudah mendapatkan teguran lisan masih melakukan pelanggaran .

2.Pekerja malas dan melakukan kewajiban secara serampangan.

3.Pekerja dalam menjalankan tugasnya sering melanggar peraturan instruksi – instruksi atau perintah yang layak dan tidak mematuhi disiplin perusahaan.

4.Pekerja membawa keluar barang – barang perusahaan dari lingkungan pabrik tanpa izin perusahaan

5.Melakukan istirahat disaat jam kerja.

6.Waktu bertugas bercakap – cakap, bergerombol atau tidur.

7.Menolak adanya pemeriksaan terhadap dirinya oleh petugas yang berwenang di dalam perusahaan.

8.Mengabaikan atau melalaikan akan tugas pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian di dalam perusahaan.

9.Menolak perintah kerja lembur dari perusahaan walaupun perintah tersebut telah disepakati bersama mengingat situasi yang mendadak serta perintah tersebut layak.

10.Pekerja yang tidak masuk kerja tanpa keterangan atau mangkir.

11.Memberikan isu -isu negatif tentang perusahaan.

Pasal 31 : Proses Pemberian Peringatan Lisan Dan Tertulis Serta Masa Berlaku Peringatan

1.Peringatan lisan terdiri dari I, II, III dan jangka waktu disesuaikan dengan kondisi dan situasi perusahaan saat itu.

2.Apabila sampai pada peringatan lisan III pekerja masih melakukan pelanggaran maka kepadanya akan diberikan peringatan tertulis I.

3.Peringatan tertulis terdiri dari :

Surat Peringatan I, dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.

Surat Peringatan II, dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.

Surat Peringatan III, dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.

4.Dalam memberikan surat peringatan I, II, III tersebut pada ayat 3 akan gugur bila masa yang ditentukan terlampaui dan selama masa tersebut karyawan yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran lagi.

5.Surat peringatan berlaku untuk satu kasus dan tidak berlaku untuk kasus lainnya.

6.Terlepas dari konsekuensi hukumannya tindakan – tindakan indisipliner akan dipertimbangkan dengan sifat dan berapa besar pelanggaran dengan macam perhitungan tingkat pertanggungjawaban dari karyawan yang bersangkutan maka seorang karyawan dapat langsung diberikan surat peringatan ke III tanpa memperhatikan surat – surat peringatan berikutnya.

7.Surat peringatan harus ditandatangani oleh pekerja yang bersangkutan dan bersedia untuk tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran lagi.

8.Apabila pekerja sudah dapat surat peringatan tertulis III masih melakukan pelanggaran lagi sebelum masa / jangka waktu terlampaui seperti pada ayat (5), maka pekerja tersebut dikenakan skorsing dengan mendapat upah 50% adapun waktu lamanya skorsing ditentukan oleh perusahaan.

9.Apabila pekerja yang melakukan pelanggaran / kesalahan terdapat unsur disengaja / ceroboh sehingga menimbulkan kerugian perusahaan maka pekerja yang bersangkutan disamping mendapatkan surat peringatan tertulis juga diharuskan membayar denda administratif, cara pembayaran denda tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pekerja yang bersangkutan dengan jaminan pengurus serikat pekerja.

10.Pekerja yang melakukan pelanggaran / kesalahan lagi setelah mendapatkan peringatan tertulis III yang masa berlakunya belum berakhir maka kepadanya dapat diberikan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pasal 32 : Tindakan Skorsing Menuju PHK

1.Pekerja yang mendapat surat peringatan III atau terakhir bisa segera diberhentikan dari tugas jabatannya dengan status pemberhentian sementara.

2.Dengan pertimbangan kelancaran produksi. Jajaran Staf / Kepala Bagian, Manajer dapat mengambil keputusan lebih lanjut dengan pekerja yang bersangkutan dengan mempertimbangkan saran dari PSP SPN PT. Tritex.

3.Untuk keputusan yang ditentukan oleh Manjer dapat dibatalkan oleh Dirrksi, apabila pada saat keputusan diambil kepada pekerja yang bersangkutan, Direksi tidak ada tempat.

BAB VII : BANTUAN SOSIAL

Pasal 33 : Bantuan Sosial Oleh Pengusaha

2.Dari serikat pekerja dalam memberikan bantuan sosial kepada anggota.

3.Setiap karyawan harus mengajukan surat keterangan bila ingin mengambil bantuan sosial.

BAB VIII : TUNJANGAN, PERIBADAHAN, JAMINAN SOSIAL DAN HARI LIBUR RESMI

Pasal 35 : Tunjangan Seragam

Perusahaan memberikan seragam kerja 1 (satu) stel setiap tahun dan diberikan setiap bulan Juli.

Pasal 36 : Fasilitas Tempat Peribadahan

Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana untuk peribadahan yang layak berupa tempat untuk melakukan ibadah sholat di lingkungan perusahaan.

Pasal 37 : Kegiatan Kerja Di Luar Jam Kerja

1.Perusahaan mendukung kegiatan pekerja di luar jam kerja yang bersifat positif, khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan peningkatan profesi.

2.Pengusaha memberikan bantuan dana atau fasilitas untuk mengembangkan kegiatan olahraga dan kesenian dan mempertimbangkan situasi, kondisi serta kemampuan pengusaha.

Pasal 38 : Jaminan Sosial Dan Kesejahteraan Pekerja

4.Adapun untuk ketentuan ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut melalui kesepakatan fr gan serikat pekerja.

Pasal 39 : Waktu Kerja Lembur

1.Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang dilakukan lebih dari 7 jam dalam sehari dan 40 jam seminggu atau kerja yang dilakukan pada hari libur mingguan dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2.Pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja, diberikan upah lembur sesuai peraturan yang berlaku.

3.Pekerja bersedia bekerja lembur menurut yang ditetapkan oleh perusahaan atau dalam keadaan mendesak seperti kebakaran, kebanjiran dan apabila pekerja tidak diselesaikan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan, untuk memenuhi target produksi dan apabila tidak dilembur hasilnya akan cacat dan kualitasnya menurun.

4.Pekerja yang tidak bisa melaksanakan kerja lembur makan harus melaporkan dahulu kepada pimpinan / izin pimpinan.

Pasal 40 : Subsidi Makanan

Pasal 41 : Subsidi Shift Malam

Setiap pekerja / karyawan yang bekerja pada shift malam berhak mendapatkan subsidi 1 sachet susu, yang disediakan oleh perusahaan (akan direalisasikan pada awal September 2012) dalam peningkatan produktivitas kerja.

Pasal 42 : Hari Raya Dan Hari Libur Resmi

1.Pada hari libur resmi semua pekerja yang bekerja di perusahaan berhak mendapatkan istirahat dengan upah penuh sebagaimana biasa tanpa membedakan status pekerja.

2.Hari libur dan hari besar dalam satu tahun ditetapkan :

a.Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam): 1 hari

b.Tahun Baru Masehi (1 Januari): 1 hari

c.Maulid Nabi Muhammad SAW: 1 hari

d.Isro’ Mi’roj : 1 hari

e.Hari Raya Nyepi: 1 hari

f.Hari Raya Waisak: 1 hari

g.Hari Raya Idul Fitri: 2 hari

h.Hari Raya Idul Adha: 1 hari

i.Hari Natal: 1 hari

j.Wafat Isa Almasih: 1 hari

k.Kenaikan Isa Almasih: 1 hari

l.HUT Proklamasi Kemerdekaan RI: 1 hari

m.Hari Raya Imlek: 1 hari

3.Hari libur resmi diatas jatuh bukan pada hari istirahat mingguan, maka pekerja berhak mendapatkan upah penuh.

4.Pada hari libur resmi yang jatuh bukan pada hari libur / istirahat mingguan dan pekerja dipekerjakan, maka upahnya dihitung lembur.

5.Karena alasan teknis perusahaan yang mana beberapa departemen yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat ditinggalkan baik oleh sebagian maupun oleh seluruh karyawan maka pada hari – hari besar resmi pemerintah dapat dinyatakan masuk kerja kecuali Hari raya Idul Fitri, Adha dan HUT Kemerdekaan RI.

6.Hari libur resmi pemerintah yang jatuh pada hari jum’at atau hari istirahat karyawan diatur sesuai undang – undang.

Pasal 43 : Cuti Hamil, Keguguran, Dan Cuti Haid

2.Bagi yang akan menggunakan cuti hamil tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan dengan disertai surat keterangan dokter atau bidan yang merawatnya.

Pasal 44 : Upah Selama Sakit

1.Apabila pekerja sakit dengan menggunakan surat keterangan dokter maka upahnya dibayar penuh.

Pasal 45 : Tunjangan Hari Raya

BAB IX : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 46 : Sebab – Sebab Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 47 : Sebab – Sebab Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja terjadi karena :

a.Pemutusan hubungan kerja karena permohonan pekerja.

b.Pekerja meninggal dunia.

c.Diberhentikan perusahaan.

d.Diberhentikan perusahaan secara horman yaitu bagi karyawan yang sudah lansia / masa pensiun (umur 55 tahun) dan diberikan pesangon sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 48 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Meninggal Dunia

Apabila pekerja meninggal dunia maka keluarga ahli waris pekerja akan diberikan :

1.Santunan dari jamsostek

a.Santunan kematian

b.Jaminan hari tua.

2.Uang pesangon dan uang jasa dari perusahaan minimal besarnya uang pesangon dan uang jasa sebagaimana yang diatur dalam peraturan Undang – Undang Ketenagakerjaan.

Pasal 49 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Diberhentikan Perusahaan

Pekerja yang melakukan pelanggaran, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan, apabila :

1.Melanggar larangan – larangan yang tercantum pada Bab IV pasal 16 dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

2.Pekerja tidak masuk kerja dalam waktu 5 (lima) hari berturut – turut tanpa keterangan tertulis dan dengan bukti yang sah telah dipanggil oleh pengusaha sebanyak 2 (dua) kali, pekerja tersebut dianggap mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku.

3.Tidak mampu melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya disebabkan oleh faktor – faktor kesehatan dalam hal ini harus dinyatakan oleh dokter.

4.Karena penyakitnya dan untuk menjaga kesehatan sesame pekerja, pekerja menolak diperiksa oleh dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk perusahaan.

5.Perusahaan mengalami keadaan yang sulit dan tidak dapat dihindari seperti halnya kerugian besar, kekurangan bahan baku, terkena bencana alam dan lain – lain, sehingga peril diperkecil yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang / akuntan publik.

6.Uang pesangon dan uang jasa karena pelanggaran tersebut tetap mengacu pada ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan.

BAB X : KELUH KESAH DAN SIKAP BAIK

Pasal 50 : Penyampaian Dan Penyelesaian Keluh Kesah

Pengusaha dan Serikat Pekerja bersepakat bahwa keluh kesah pekerja diupayakan bersepakat diselesaikan secepatnya dengan musyawarah kekeluargaan oleh atasannya langsung, bila belum baru pada manajer dan didampingi oleh pengurus serikat pekerja. Cara penyampaian keluh kesah dilakukan sebagai berikut :

1.Keluh kesah dan pengaduan pekerja yang menyangkut dengan pekerjaan terlebih dahulu diselesaikan dengan atasannya langsung (Karu, Ka. Shift) secara bertahap dari masing – masing produksi.

2.Keluh kesah pengaduan pekerja menyangkut pembayaran upah terlebih dahulu diselesaikan melalui juru bayarnya masing – masing apabila belum puas dapat naik ke bagian personalia.

3.Untuk masalah – masalah lainnya dapat disalurkan melalui serikat dan penyelesaiannya dengan pimpinan perusahaan dengan cara musyawarah mufakat dan masing – masing pihak tidak memaksakan kepentingannya.

4.Apabila masalah – masalah seperti pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini belum dapat terselesaikan dengan pengusaha maka serikat pekerja dapat meminta alasan untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Apabila ternyata belum selesai maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 51 : Sikap Baik Antara Perusahaan Dengan Pekerja

1.Perusahaan selalu berusaha untuk :

a.Meningkatkan serta memajukan semangat pekerja sesuai dengan fungsi dan jabatannya.

b.Mempertimbangkan dan berlaku baik terhadap semua persoalan antara pengusaha dengan pekerja.

2.Pekerja memahami tugas dan kewajiban untuk :

a.Mematuhi perintah atasannya

b.Meningkatkan produktivitas

c.Mempunyai rasa tanggung jawab dalam memelihara dan pengakuan barang – barang milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya.

d.Membina kerja sama yang baik dengan teman kerja.

e.Menyampaikan kepada atasannya saran – saran yang baik meliputi pengertian sistem dan kondisi kerja serta upaya meningkatkan produksi dan kualitas.

Pasal 52 : Kotak Saran

1.Perusahaan menyediakan kotak saran sebagai sarana komunikasi sejauh penyampaian langsung tidak memungkinkan dalam hal karyawan mengajukan pendapat, saran dan usul.

2.Saran, pendapat dan usul yang tertampung dalam kotak saran setelah dengan pertimbangan dari segi baik dan segi biaya, segi Teknik, daya guna dan hasil guna ternyata dapat dilaksanakan, maka kepada karyawan pemberian saran tersebut akan diberikan penghargaan.

BAB XI : PENUTUP

Pasal 53 : Ketentuan Peralihan

1.Apabila di kemudian hari terdapat pihak – pihak yang menandatangani perjanjian ini mengundurkan diri atau meninggal dunia atau adanya penggantian pengurus, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan.

2.Hal – hal yang sudah diatur dalam Keputusan / Peraturan Direksi yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Bersama ini.

3.Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur dalam Keputusan / Peraturan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dan Peraturan perundang – undangan Ketenagakerjaan.

4.Naskah Perjanjian Kerja Bersama ini akan dicetak dan diperbanyak dalam bentuk buku saku dan dibagikan kepada setiap pekerja atas biaya perusahaan.

Pasal 54 : Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

3.Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku dan diperpanjang sebelum Perjanjian Kerja yang baru disahkan.

4.Apabila terjadi perbedaan penafsiran dari isi Perjanjian Kerja Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, dan apabila dalam musyawarah itu belum tercapai kesesuaian pendapat, maka akan dimintakan pendapat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

PIHAK – PIHAK YANG TELAH MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA