Awal dari Keberlanjutan: Bagaimana Serikat Pekerja Indonesia Melanjutkan Pendekatan Berbasis Data Secara Mandiri

10 July 2026

Selama 10 tahun ini, serikat pekerja di sektor teksil, garmen, sepatu, dan kulit (TGSL) bekerja proaktif mengumpulkan data dari pekerja mengenai kondisi kerja dan upahnya. Informasi ini dikumpulkan dari pekerja, awalnya pelan tapi pasti, digunakan dalam dialog sosial di tingkat perusahaan untuk meningkatkan kondisi kerja dan memenuhi tuntutan pekerjanya.

WageIndicator dan mitra kami menyebut pendekatan ini “Makin Terang”. Makin Terang dirancang setelah tiga fase proyek berturut-turut, dan kini mengambil bentuk yang luar biasa pada awal 2026: bahkan tanpa pendanaan ‘proyek’, pendekatan Makin Terang berlanjut karena mitra serikat di perusahaan, di tingkat wilayah, dan nasional memang meminta untuk itu, secara terang dan konsisten.

WageIndicator bersama mitra serikat pekerja sama-sama bertujuan untuk memastikan agar pendekatan berbasis data dan berbasis pekerja dapat terus berlangsung tanpa dukungan WageIndicator.

Mitra serikat pekerja yang terlibat tetap sama, yaitu Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-SPSI), Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (FSB GARTEKS), dan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)

Bagi mitra serikat pekerja, waktu tambahan program ini menjadi transisi untuk membuat pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama ini terintegrasi secara kontinu dalam program kerja organisasi.

Dari pengumpulan data, serikat pekerja mengumpulkan secara mandiri data perundingan bipartit, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Polling Prioritas Pekerja (WPP). Untuk sesi pelatihan, terdapat lingkar belajar, training of trainer tingkat nasional/regional, pelatihan mandiri, dan pelatihan safeguarding. Untuk koordinasi lanjutan, Focus Group Discussion juga diadakan di tingkat wilayah.

Mari simak strategi dan cerita dari serikat pekerja mitra melanjutkan program Makin Terang secara independen dan mandiri.

Serikat Pekerja Nasional

Sembilan Putaran Perundingan untuk Mengamankan Kenaikan Upah yang Layak

Dari awal Januari 2026, Pengurus tingkat pabrik SPN dari salah satu pabrik benang di Tangerang memulai awal yang panjang dari perundingan bipartit. Sebelas orang perwakilan pengurus SPN duduk bersama dengan sepuluh perwakilan manajemen perusahaan. Dari hasil aspirasi pekerja, SPN merumuskan permintaan untuk meninjau penyesuain upah berdasarkan kondisi ekonomi dan profit perusahaan.

SPN mengajukan tunjangan kenaikan awal sebesar Rp951.260 per orang berdasarkan tingkat inflasi nasional 2025 (2,92%), kenaikan UMK (6,5%), dan profit perusahaan. Pihak manajemen menanggapi dengan menawarkan angka sebesar Rp180.135.

Kedua belah pihak berkali-kali berkompromi di tiap pertemuan. SPN berkompromi dengan menurunkan bertahap, sementara manajemen menaikkan angka kenaikan juga sedikit demi sedikit.

Untuk memperkuat posisi tawar, selain menggunakan data makro ekonomi seperti inflasi, proyeksi kenaikan UMK 2026, dan UMK sektoral sebanyak 3 persen, SPN juga menggunakan data pendukung seperti persentase perbandingan Upah Minimum dan Upah Layak WageIndicator yang berlaku di daerahnya. Selain itu, terdapat data keuntungan perusahaan tahun 2025, sebesar 3 persen dan data masa kerja serta rasio kehadiran dari sampel 145 pekerja.

Dengan ini, kesepakatan akhirnya tercapai pada pertemuan kesembilan di pertengahan Mei 2026. Nilai kenaikan upah disepakati pada angka Rp395.000 per pekerja. Selain itu, terdapat kompensasi PAKU (Persentase Selisih Kesepakatan Upah) sekali bayar sebesar Rp240.000 untuk pekerja tetap.

Pemanfaatan dan Tantangan Polling Prioritas Pekerja

Awal Mei 2026, DPP SPN melakukan kunjungan ke PSP SPN di wilayah Banten untuk menyampaikan hasil Polling Prioritas Pekerja, mendalami hasil pemanfaatannya, dan mengintegrasikan hasil polling ke dalam perundingan bipartit dan PKB.

Dari sepuluh perusahaan yang hadir, enam perusahaan berhasil memanfaatkan data WPP untuk perbaikan kondisi kerja. Sebagian besar aspirasi yang hadir sangat dekat dengan keseharian tempat kerja, seperti kantin, lahan parkir, renovasi gedung, jam istirahat, hingga pemisahan toilet perempuan.

SPN mencatat forum informal justru dapat jadi wadah efektif dalam menyampaikan data aspirasi pekerja, seperti forum lobi dan sesi Ngopi Pagi atau Morning Coffee. Dalam catatan pengurus, instrumen WPP terbukti valid dan diakui sebagai bahan advokasi yang kuat di meja perundingan, terlihat dalam aspirasi untuk menolak pemotongan dana jaminan sosial pensiun pekerja.

TSK SPSI

Melanjutkan Pelatihan Makin Terang Secara Masif dan Mandiri

DPP FSP TSK SPSI menyambut program lanjutan Makin Terang dengan memperluas wilayah dan kepesertaan dalam pelatihan mandiri. Sejak April hingga Juni 2026, pimpinan pusat telah menyelenggarakan empat pelatihan mandiri di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

Dengan total 156 partisipan, TSK SPSI berhasil mengorganisir pelatihan dengan menyediakan secara mandiri keperluan materi, administrasi, dan operasional kegiatan.

Khusus di Bandung, Jawa Barat, TSK SPSI mengadakan Training of Trainer tingkat nasional yang ditujukan kepada 80 anggota perempuan untuk menjadi fasilitator bagi serikat pekerja di perusahaannya. Pihak DPP berkomitmen untuk melakukan pendampingan untuk menerapkan hasil dari ToT di tingkat wilayah dan unit kerja masing-masing peserta.

GARTEKS

Peningkatan Kapasitas Pengorganisiran, Gender-Mainstreaming, dan Negosiasi

Seperti mitra serikat lainnya, FSB GARTEKS melakukan Focus Group Discussion untuk membahas dan mengkoordinasikan program lanjutan Makin Terang. FGD yang melibatkan 11 orang peserta ini dilaksanakan pada 12 April 2026 di Jakarta. Hasilnya, GARTEKS melaksanakan tiga jenis pelatihan yang berbeda, dari mulai gender mainstreaming, pelatihan kemampuan negosiasi, hingga pelatihan pengorganisiran.

Dalam pelatihan pengarusutamaan gender, sebanyak 21 perempuan dan 9 laki-laki terlibat. Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam program, kebijakan, dan aktivitas organisasi.

Dengan urgensi untuk berunding dan negosiasi, pelatihan khusus pun diadakan oleh GARTEKS di Jepara pada 13-14 Mei. Diikuti 21 orang peserta dari pengurus komisariat, pelatihan negosiasi ini berupaya memperkuat kapasitas dan pemahaman akan konsep, strategi, dan teknik negosiasi yang efektif. Dengan menggunakan metode diskusi kelompok, studi kasus, role play, dan simulasi, peserta dapat lebih mudah memahami topik. Adapun topik yang diangkat seputar prinsip dasar negosiasi, komunikasi efektif, penyusunan strategi negosiasi, dan pengelolaan konflik selama perundingan.

Terakhir, FSB GARTEKS juga mengadakan pelatihan pengorganisiran. Bertempat di Jepara, pelatihan ini difasilitasi oleh Trisnur Priyanto selaku Ketua Umum dan masroni sebagai kepala Departemen Pengembangan. Adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun rencana pengorganisasian yang sistematis, memperkuat keterlibatan anggota, membangun jaringan dan solidaritas antar pekerja, serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan keanggotaan.

Di akhir pelatihan, peserta berhasil melakukan pemetaan wilayah dan sektor potensial untuk pengembangan organisasi. Selain itu, mereka juga menyusun rencana tindak lanjut yang mencakup target pengembangan keanggotaan, strategi pendekatan kepada pekerja, serta langkah-langkah penguatan organisasi di wilayah kerja masing-masing.

GSBI

Rangkaian Kerja Jaringan untuk Mendukung Pengorganisasian Berbasis Data

Sepanjang Maret hingga Mei, GSBI memanfaatkan kegiatan pengorganisasian program lanjutan Makin Terang dengan kerja-kerja jaringan. Kerja jaringan ini bertujuan secara strategis untuk melakukan pengorganisasian dan memperkuat advokasi berbasis hukum,

Untuk itulah, DPP GSBI pertama-tama mengadakan pertemuan dan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Dengan rentannya kasus-kasus PHK beserta pemberangusan serikat, kehadiran LBH Semarang dapat memperkuat strategi advokasi dan litigasi hukum.

Selain menggaet lembaga bantuan hukum, DPP GSBI juga memfasilitasi pertemuan bersama mahasiswa-mahasiswa di tiga kampus daerah Jawa Tengah: Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Islam Negeri Walisongo, dan Universitas Diponegoro. Sejak lama, GSBI memang dikenal mengorganisir kalangan mahasiswa untuk mengumpulkan suara-suara akademik dan anak muda.

Terakhir, GSBI menjalin hubungan dengan Serikat Buruh Migran Indonesia daerah Tegal, Jawa Tengah. Meningat kondisi buruh migran tanpa ada jaminan pekerja dan kesejahteraan minim, GSBI berupaya untuk terhubung terutama dengan keluarga migran yang tinggal di daerah tersebut..

Mengadvokasi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja

Pada Februari 2026 lalu, salah satu perusahaan garmen di Sukabumi Jawa Barat melakukan PHK terhadap 250 pekerjanya. Kebijakan ini dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan pembagian Tunjangan Hari Raya. Dalam Undang-undang, hal ini jelas melanggar. Karena itu, GSBI mulai melakukan rencana aksi, advokasi, hingga mogok kerja selama dua hari.

Setidaknya 60 persen pekerja mengikuti aksi mogok kerja tersebut, dan berhasil menaikkan posisi tawar pekerja secara signifikan. Aksi mogok kerja ini juga berjalan sesuai rencana: upah pekerja tidak dipotong.

Hasilnya, beberapa bulan kemudian GSBI menuai kemenangan-kemenangan. Dari mulai penundaan waktu PHK, pengurangan jumlah pekerja yang terdampak, pemenuhan seluruh hak akibat PHK, dan yang terakhir dapat mempekerjakan kembali 90 persen pekerja yang di-PHK. Setelah berhasil mengadvokasi pekerja untuk dipekerjakan kembali, banyak pekerja yang mendaftarkan diri bergabung dengan GSBI.