[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pt-agrojaya-perdana-dengan-dewan-pengurus-komisariat-serikat-buruh-nasional-indonesia-dapekom-sbni-pt-agrojaya-perdana-tahun-2021-2023":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":331,"content_type_view":332,"extra_breadcrumbs":333,"body":335,"body_blocks":346,"related_pages":350},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":329,"translations":330},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-pt-agrojaya-perdana-dengan-dewan-pengurus-komisariat-serikat-buruh-nasional-indonesia-dapekom-sbni-pt-agrojaya-perdana-tahun-2021-2023","cbbf2434-1142-11ef-b6cf-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pt-agrojaya-perdana-dengan-dewan-pengurus-komisariat-serikat-buruh-nasional-indonesia-dapekom-sbni-pt-agrojaya-perdana-tahun-2021-2023\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pt-agrojaya-perdana-dengan-dewan-pengurus-komisariat-serikat-buruh-nasional-indonesia-dapekom-sbni-pt-agrojaya-perdana-tahun-2021-2023\u002F","Perjanjian Kerja Bersama PT. Agrojaya Perdana Dengan Dewan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Nasional Indonesia (Dapekom SBNI) PT. Agrojaya Perdana Tahun 2021 - 2023","Perjanjian Kerja Bersama PT. Agrojaya Perdana Dengan Dewan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Nasional Indonesia (Dapekom SBNI) PT. Agrojaya Perdana Tahun 2021 - 2023 - 2021","Indonesia - Perjanjian Kerja Bersama PT. Agrojaya Perdana Dengan Dewan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Nasional Indonesia (Dapekom SBNI) PT. Agrojaya Perdana Tahun 2021 - 2023 - 2021","Perjanjian Kerja Bersama PT. Agrojaya Perdana Dengan Dewan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Nasional Indonesia (Dapekom SBNI) PT. Agrojaya Perdana Tahun 2021 - 2023 - 2021 - Pertanian, Kehutanan, penangkapan ikan",{"name":42,"data":43},"Perjanjian Kerja Bersama PT. Agrojaya Perdana Tahun 2021 - 2023.html","\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT. AGROJAYA PERDANA DENGAN DEWAN PENGURUS\nKOMISARIAT SERIKAT BURUH NASIONAL INDONESIA (DAPEKOM SBNI) PT. AGROJAYA PERDANA\nTAHUN 2021 - 2023\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, setelah mengalami proses cukup\npanjang dari tahap perumusan hingga perundingan antara pihak Management PT.\nAgrojaya Perdana, dengan Dewan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Nasional\nIndonesia (Depekom SBNI) PT.Agrojaya Perdana, maka disusunlah Perjanjian Kerja\nBersama (PKB) ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan\nhubungan industrial yang harmonis yang berkeadilan antara kedua belah pihak\nguna meningkatkan produktifitas perusahaan. Perlu disadari bahwa seiring dengan\nberkembangnya perusahaan maka adalah wajar jika pihak Perusahaan dapat\nmenyetujui kesepakatan dengan pihak Depekom SBNI PT.Agrojaya Perdana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini hanya mencakup hal-hal yang bersifat umum\nsaja, dan untuk hal-hal yang lebih khusus perlu penjabaran yang lebih detail\nmaka dapat dimusyawarakan melalui bentuk suatu perundingan antara Pengusaha\ndengan Depekom SBNI PT. Agrojaya Perdana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diharapkan dengan perumusan PKB ini, kedua belah pihak dapat menjunjung\ntinggi dan melaksanakannya secara konsekuen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I: UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 1: PENGERTIAN ISTILAH-ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, yang dimaksud dengan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan adalah PT. Agrojaya Perdana, yang berbadan hukum dan\nberkedudukan di Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 15,5 Medan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha adalah pemilik perusahaan dan atau orang yang diberi kuasa untuk\nmengelola jalannya perusahaan dan melakukan tindakan untuk dan atas nama\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Keluarga Pengusaha adalah, istri\u002Fsuami, anak kandung atau anak angkat yang\nsah dari Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja adalah orang yang bekerja pada perusahaan dan menerima upah karena\nadanya hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Menurut statusnya, pekerja dibedakan menjadi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja Tetap adalah pekerja yang bekerja di Perusahaan untuk jangka waktu\ntidak tertentu (maksimal 56 tahun).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja Waktu Tertentu adalah pekerja yang bekerja di Perusahaan selama\nwaktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang berbadan hukum dan\nterdaftar di Disnaker, yang berada di lingkungan PT. Agrojaya Perdana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Anggota Serikat Pekerja adalah pekerja PT. Agrojaya Perdana, yang\nmendaftarkan diri untuk menjadi anggota serikat pekerja yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pengurus Serikat Pekerja adalah anggota Serikat Pekerja yang sah yang\ndipilih oleh anggota Serikat Pekerja untuk menduduki jabatan dalam Serikat\nPekerja PT. Agrojaya Perdana berdasarkan ketentuan pemilihan pengurus, atas\nsepengetahuan Pengusaha dan disahkan dihadapan Rapat Umum Anggota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Keluarga Pekerja adalah istri\u002Fsuami, anak kandung dan atau anak angkat\nyang sah sampai usia 21 tahun, belum menikah dan belum bekerja sebagaimana\nterdaftar di departemen personalia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Ahli Waris adalah keluarga atau orang yang ditunjuk untuk menerima setiap\npembayaran\u002Fsantunan bila pekerja meninggal dunia. Dalam hal tidak ada ahli\nwarisnya, maka diatur menurut aturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang\nsebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan\nmenurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan\natas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dan atau dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja yang ditentukan oleh\nperusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Kerja Lembur adalah bekerja di luar jam kerja biasa sebagaimana\nditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Masa Kerja adalah lamanya seseorang pekerja bekerja di PT. Agrojaya\nPerdana secara tidak terputus yang dihitung sejak tanggal diterima sebagai\npekerja tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Masa Percobaan adalah masa yang dijalani oleh pekerja sebelum diangkat\nmenjadi pekerja tetap\u002Fkaryawan tetap dan masa percobaan maksimal 3 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi\u002Ftimbul saat melaksanakan\npekerjaan dan atau akibat hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Surat Peringatan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan\n(departemen personalia), karena adanya tindakan pelanggaran disiplin atau\npelanggaran PKB yang dilakukan oleh pekerja, dan pemberian Surat Peringatan\nbersifat mendidik bagi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Mutasi adalah perpindahan seorang pekerja dari suatu seksi atau\ndepartemen ke seksi atau departemen lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Skorsing adalah sanksi pemberhentian sementara terhadap pekerja dalam\nproses peyelesaian perselisihan yang terjadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Ijin Dispensasi adalah ijin yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja\nuntuk meninggalkan tugas tanpa mengurangi hak-haknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Lingkungan Perusahaan adalah seluruh wilayah kerja dalam lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 2: PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja bersama ialah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.PT. Agrojaya Perdana, Jln, K. L. Yos Sudarso Km. 15,5 Medan 20254 Phone :\n(061) 6850688, Facs : (061) 6850203, 6850204, yang disebut Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dewan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Nasional Indonesia (Depekom SBNI)\nPT. Agrojaya Perdana yang tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor :\n1375\u002FSPSB\u002FDKKM\u002F2017 Tertanggal 24 Oktober 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 3: LUAS KESEPAKATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Telah sama-sama dimengerti dan disepakati oleh pengusaha dan pihak Serikat\nPekerja, bahwa PKB ini terbatas mengenai hal-hal yang bersifat umum saja\nseperti tertera dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Hal-hal yang bersifat teknis dan memerlukan penjabaran lebih lanjut, akan\ndiatur dalam ketentuan tersendiri atas dasar kesepakatan bersama antara\nPengusaha PT. Agrojaya Perdana dengan Dewan Pengurus Komisariat Serikat Buruh\nNasional Indonesia (Depekom SBNI) PT. Agrojaya Perdana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan\ntetap berlaku dan secara langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari\nPKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 4: KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pihak Pengusaha PT. Agrojaya dan Pihak Serikat Pekerja berkewajiban\nmentaati, mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya semua kewajiban yang telah\ndisepakati bersama dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pihak Pengusaha dan Pihak Serikat Pekerja berkewajiban untuk\nmenyebarluaskan serta memberikan penjelasan kepada seluruh pekerja baik isi,\nmakna, penafsiran, maupun pengertian yang tertera dalam PKB ini agar dimengerti\ndan dipatuhi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Disamping itu, kedua belah pihak jika diperlukan akan memberikan\npenjelasan kepada pihak lain yang berkepentingan mengenai PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 5: PENGAKUAN HAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha mengakui bahwa Dewan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Nasional\nIndonesia (Depekom SBNI) PT. Agrojaya Perdana sebagai lembaga atau organisasi\nyang sah mewakili pekerja yang menjadi anggotanya sesuai dengan fungsi, peranan\ndan tugas Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja mengakui bahwa yang mengatur para pekerja dalam\nmenjalankan perusahaan adalah fungsi dan tanggung jawab Pengusaha yang\ndilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kedua belah pihak saling menghormati dan tidak mencampuri urusan internal\nmasing-masing pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 6: HUBUNGAN PENGUSAHA DENGAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dan Serikat Pekerja sepakat untuk bekerja sama dalam menciptakan\nketenangan bekerja dan ketenangan berusaha agar tercipta hubungan industrial\nyang harmonis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk lembaga kerjasama Bipartit disepakati untuk membicarakan hal-hal\nyang menyangkut hubungan ketenagakerjaan, dan akan melakukan pertemuan\nsekurangnya satu kali dalam sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 7: JAMINAN BAGI SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pekerja\nyang disebabkan oleh dan atau kaitannya dengan Serikat Pekerja, baik sebagai\npengurus maupun sebagai anggota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Atas permintaan Serikat Pekerja, Pengusaha berkewajiban memberikan\nketerangan yang diperlukan yang menyangkut ketenagakerjaan seperti : penilaian,\nabsensi, lembur, status di perusahaan, pengupahan, hari dan jam kerja, jaminan\nsosial dan hal lain yang diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha akan menyelesaikan masalah yang timbul akibat hubungan kerja\ndengan Serikat Pekerja dengan azas musyawarah untuk mufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II: FASILITAS DAN BANTUAN BAGI SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 8: FASILITAS DAN BANTUAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha menyediakan ruangan kantor untuk sekretariat serikat pekerja\ndengan ukuran yang layak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja dapat menggunakan papan-papan pengumuman yang disediakan\noleh pengusaha sepanjang isi pengumuman telah disepakati oleh Pengusaha dan\nSerikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha mengijinkan Serikat Pekerja untuk mengadakan rapat\u002Fpertemuan dan\npendidikan di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha memberikan bantuan untuk kegiatan Serikat Pekerja didalam maupun\ndiluar perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha bersedia untuk melaksanakan pemotongan iuran anggota Serikat\nPekerja setiap bulannya berdasarkan data-data yang diberikan Pengurus Serikat\nPekerja melalui\u002Flewat upah yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan menteri\ntenaga kerja No. 05\u002FPer\u002F Men\u002F1984 tentang pelaksanaan pemungutan iuran Serikat\nPekerja Check Of Sistem (COS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>6.Pengusaha memberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan membayar upah\npenuh dalam hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>a.Sebanyak-banyaknya dua (2) orang selama dua (2) hari dalam sebulan kepada\nfungsionaris Serikat Pekerja untuk mengurus keperluan organisasi dengan\nmengajukan permintaan izin kepada pengusaha tiga (3) hari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Sebanyak-banyaknya dua (2) fungsionaris Serikat Pekerja, paling lama enam\n(6) hari dalam satu tahun untuk menghadiri kongres\u002Fkonferensi yang diadakan di\nSumatera dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengusaha, tujuh (7) hari\nsebelumnya. Permohonan peserta kongres atau konfrensi harus dibuktikan dengan\nadanya undangan tertulis pada peserta tersebut. Dalam hal kongres atau\nkonfrensi diluar Sumatera Utara tambahan izin dapat diberikan pengusaha sesuai\ndengan kebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Fungsionaris atau anggota Serikat Pekerja dapat memenuhi panggilan\nPemerintah sejauh panggilan tersebut berhubungan dengan masalah\nketenagakerjaan, dengan memberitahukan dahulu kepada pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Fungsionaris atau Anggota Serikat Pekerja dapat mengikuti pendidikan\nketenagakerjaan sesuai dengan permintaan Pemerintah\u002FSerikat Pekerja dengan\nmemperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Bila dalam keadaan yang sangat mendesak dan penting sifatnya, maka\npengurus Serikat Pekerja dapat diberikan kelonggaran untuk mengadakan pertemuan\ndengan anggotanya pada jam kerja dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih\ndahulu kepada Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 9: PERSYARATAN MENJADI PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Warga Negara Indonesia yang berusia 18 tahun keatas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mengajukan permohonan tertulis dan dilampiri dengan persyaratan lainnya\nyang ditentukan oleh pihak Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Lulus test yang diadakan oleh pihak Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dinyatakan sehat oleh Dokter untuk dapat bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Telah mengikuti masa percobaan dan dinyatakan lulus, serta diberikan Surat\nKeputusan Pengangkatan menjadi karyawan oleh Pihak Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>6.Ketentuan masa percobaan diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>a.Masa kerja paling lama 3 bulan pertama dalam hubungan kerja dianggap masa\npercobaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Pekerja masa percobaan mempunyai kewajiban yang sama dengan pekerja\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Hubungan kerja dalam masa percobaan dapat diputuskan setiap saat oleh\nkedua belah pihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa kewajiban\napapun dari pihak Pengusaha dan pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 10: TENAGA KERJA ASING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, Pengusaha mematuhi ketentuan dan\npenempatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tenaga kerja asing yang dipekerjakan harus memahami dan menghormati adat\nistiadat bangsa Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha akan memberikan informasi tentang tenaga kerja asing kepada\nSerikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sesuai dengan program ahli teknologi, maka tenaga kerja asing wajib\nmengalihkan keahlian dan pengetahuannya kepada pekerja Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III: HARI DAN JAM KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 11: HARI DAN JAM KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>1.Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu atau 6 hari dalam\nseminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cp>2.Jumlah jam kerja dalam adalah 40 jam seminggu dengan ketentuan sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Jam Kerja Non Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Senin s\u002Fd Kamis\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Jam Kerja : 08:00 - 16:30 WIB\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Istirahat : 12:00 - 13:05 WIB\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari Jumat : 08:00 - 16:30 WIB\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Istirahat : 12:00 - 13:30 WIB\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari Sabtu : 08:00 - 11:30 WIB\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>b.Jam Kerja Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan menerapkan peraturan jam kerja secara bergilir (Shift) untuk\nmemenuhi kebutuhan operational Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Penetapan waktu kerja bergilir (Shift), lamanya waktu kerja dan waktu\nistirahat diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Shift 1 : 07:00 - 15:00 WIB (termasuk 1 jam istirahat)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift II : 15:00 - 23:00 WIB (termasuk 1 jam istirahat)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift III : 23:00 - 07:00 WIB (termasuk 1 jam istirahat)\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>3.Selama waktu istirahat karyawan dilarang meninggalkan lokasi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengaturan jam kerja Shift tidak sama dengan jam kerja Non Shift, dan hari\nlibur karyawan tidak selalu jatuh pada hari Minggu.\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Shift 1 : 07:00 - 15:00 WIB (termasuk 1 jam istirahat)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift II : 15:00 - 23:00 WIB (termasuk 1 jam istirahat)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift III : 23:00 - 07:00 WIB (termasuk 1 jam istirahat)\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>c.Jam Kerja Shift Keamanan\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Shift I : 08:00 - 16:00 WIB\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift II : 16:00 - 24:00 WIB\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift III : 24:00 - 08:00 WIB\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>d.Bagi pekerja yang beragama Islam diberi kesempatan meninggalkan\npekerjaannya secara bergantian untuk melaksankan sholat dan bagi pekerja yang\nberagama Kristen, Budha, Hindu perusahaan juga memberikan kesempatan bila pada\nhari kerja\u002Fjam kerja mengisyaratkan untuk sembahyang atau ibadah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Khusus untuk pekerja yang beragama Islam pada hari Jumat untuk\nmelaksanakan sholat Jumat selambat-lambatnya masuk kembali jam 13:30 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Istirahat mingguan bagi keamanan yang bekerja dengan shift sesuai dengan\njam kerja beregu, dimana jatuh harinya tidak sama dengan bagian produksi dan\nbagian lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ketentuan hari dan jam kerja dalam pasal ini dapat dirubah berdasarkan\nkesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja serta pelaksanaannya\ndilakukan dengan menetapkan kalender kerja setiap tahunnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>4.Hari-hari libur resmi disesuaikan dengan ketentuan pemerintah, sedangkan\nhari libur lainnya ditentukan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Hari-hari libur resmi merupakan hari tidak bekerja bagi seluruh\npekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6.Demi kepentingan Perusahaan, pada bagian-bagian pekerjaan tertentu\nperusaahaan menerapkan sistem 5 (lima) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 12: KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja biasa sebagaimana ditetapkan\ndalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tingkat pekerja yang berhak memperoleh upah lembur diatur dalam Surat\nKeputusan pihak Pengusaha setelah mempertimbangkan saran-saran dari Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kerja Lembur hanya dilakukan apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Terdapat pekerjaan yang membahayakan keselamatan perusahaan jika tidak\ncepat diselesaikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dalam penyelesaian pekerjaan yang sangat penting bagi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Kerja lembur hanya dilakukan atas perintah atasan langsung dimana pekerja\nberada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tanpa seijin dan perintah dari atasan langsung, kerja lembur tidak\ndibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Perhitungan upah lembur diatur sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi RI No. 102\u002FMEN\u002FVI\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 13: KERJA SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pada prinsipnya wanita tidak diperbolehkan bekerja pada malam hari,\nkecuali dalam keadaan mendesak dan harus sesuai dengan ketentuan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 14: PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pekerja yang melakukan perjalanan\ndinas baik dalam kota\u002Fkeluar kota, dan diluar negeri, ditetapkan dengan surat\nkeputusan tersendiri yang dibuat oleh pihak Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi pekerja yang akan melakukan perjalanan dinas akan diberikan\npenjelasan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang melakukan perjalanan dinas dengan jarak tempuh 100 km\natau lebih maka kepada pekerja yang bersangkutan diberikan tunjangan berupa\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tunjangan makan sebesar Rp. 100.000 dan tidak ada perhitungan overtime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan penginapan disesuaikan lokasi dan tempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Jika lebih dari 1 (satu) hari maka besarnya tunjangan tersebut diatas akan\ndikalikan selama hari perjalanan dinasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV: PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 15: IZIN TIDAK BEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha mengijinkan pekerja untuk tidak bekerja tanpa mengurangi\nhak-haknya karena hal-hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sakit karena kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Sakit dengan keterangan dokter BPJS yang terdaftar di Kartu Peserta\nBPJS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Cuti Khusus yang diberikan kepada karyawan apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriageleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>a.Melaksanakan Pernikahan sendiri selama 3 (tiga) hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Melaksanakan Pernikahan anak kandung selama 2 (dua) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pernikahan saudara kandung selama 1 (satu) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>d.Istri melahirkan\u002Fkeguguran selama 2 (dua) hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>e.Meninggal istri\u002Fsuami, anak\u002Fmenantu, orangtua\u002Fmertua, saudara kandung\nselama 3 (tiga) hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f.Penabalan nama anak atau Baptisan anak selama 1 (satu) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Khitanan anak selama 1 (satu) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Meninggal anggota keluarga lain yang serumah selama 1 (satu) hari kerja\ndengan surat keterangan dari RT\u002FKepling setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Pekerja atau anak pekerja yang Wisuda selama 1 (satu) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Pekerja menjalani sidang meja hijau (akademik atau instansi pemerintah)\nselama 1 (satu) hari kerja (melampirkan bukti\u002Fsurat undangan yang sah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Menghadiri panggilan Negara\u002FPemerintah\u002FPolisi\u002FPengadilan\u002FKejaksaan\ndiberikan selama diwajibkan oleh lembaga tersebut untuk menghadirinya dan\ndisertai bukti\u002Fsurat yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila untuk peristiwa kematian diperlukan hari tambahan, pekerja dapat\nmengajukan permintaan kepada atasannya untuk mengambil cuti tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 16: CUTI \u002F MUTASI \u002F PROMOSI \u002F DEMOSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Cuti Tahunan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>a.Cuti Tahunan diberikan 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 12 bulan\nberturut-turut, dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu minimal 1 (satu)\nminggu sebelum hari cutinya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Cuti Tahunan dapat digunakan pada awal tahun berikutnya setelah tahun\nberjalan, kecuali untuk kepentingan yang tidak dapat ditangguhkan, dengan\nseizin pihak Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Cuti Hamil\u002FMelahirkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cp>a.Cuti hamil\u002Fmelahirkan diberikan selama 3 bulan, yaitu satu setengah bulan\nsebelum melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Cuti hamil\u002Fmelahirkan boleh diambil setelah dokter\u002Fbidan yang bersangkutan\nmemperkirakan waktu kelahiran bayinya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>c.Cuti hamil\u002Fmelahirkan diberikan maksimal 1½ (satu setengah) bulan dengan\nsurat keterangan dokter kandungan\u002Fbidan bagi yang mengalami keguguran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh\nistirahat satu setengah bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Cuti Haid\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dapat\nmemberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan\nkedua pada waktu haid dan turut di lampirkan surat keterangan dokter atau bidan\npada waktu masuk kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Mutasi, Promosi, Demosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Promosi adalah peningkatan jabatan sesuai dengan skill.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mutasi adalah perpindahan seorang pekerja dari suatu divisi atau\ndepartemen ke divisi atau departemen lainnya dengan posisi yang selevel.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Demosi adalah penurunan jabatan dan atau golongan ke jenjang yang lebih\nrendah dari posisi semula sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mutasi, Promosi dan Demosi adalah hak perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 17: UPAH SELAMA CUTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>Pengusaha memberikan upah penuh (gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan\nkehadiran) kepada pekerja yang mengambil hak cutinya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 18: SAKIT BERKEPANJANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cp>1.Pekerja yang dirawat\u002Fistirahat karena sakit berkepanjangan upahnya dibayar\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>4 bulan pertama : 100% x Upah, setiap bulan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>4 bulan kedua : 75% x Upah, setiap bulan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>4 bulan ketiga : 50 % x Upah, setiap bulan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk bulan selanjutnya 25% x upah sebelum PHK dilakukan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>2.Sakit selama 12 bulan dengan surat keterangan dokter, pekerja yang\nbersangkutan sudah tidak mampu untuk bekerja lagi, maka hubungan kerjanya dapat\ndiputus dan diberikan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 19: PENAHANAN PEKERJA OLEH PIHAK YANG BERWAJIB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib, maka yang bersangkutan\ndapat di berhentikan sementara sampai ada keputusan lebih lanjut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal pekerja di tahan oleh pihak yang berwajib sebagaimana dimaksud\npada ayat 1, Pengusaha tidak membayar upah kepada pekerja tetapi memberikan\nbantuan kepada keluarganya yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Untuk 1 orang tanggungan : 25% dari Upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Untuk 2 orang tanggungan : 35% dari Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Untuk 3 orang tanggungan : 45% dari Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Untuk 4 orang tanggungan atau lebih : 50% dari Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberikan untuk jangka waktu 6\nbulan terhitung sejak pekerja ditahan pihak yang berwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila pekerja yang bersangkutan dibebaskan dari tuduhan pihak\nPerusahaan, maka Pengusaha wajib merehabilitir nama baik pekerja tersebut\ntermasuk membayarkan hak-haknya yang tertunda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila pekerja tersebut ternyata bersalah dan menjalani hukuman, maka\nhubungan kerjanya dapat diputus sesuai peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V: PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 20: PENGERTIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cp>Upah adalah pendapatan pekerja berupa uang yang terdiri dari gaji pokok,\ntunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap yang berhak diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha membayar upah pekerja pada akhir bulan, apabila tanggal tersebut\njatuh pada hari libur, maka dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Periode perhitungan upah adalah dari tanggal 01 sampai dengan akhir bulan\npada bulan berjalan sesuai kalender.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 21: TUNJANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvoucherstype1\">\u003Cp>Disamping gaji pokok, perusahaan memberikan tunjangan-tunjangan sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tunjangan Tetap :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Tunjangan uang makan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan uang transport\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>2.Tunjangan tidak tetap (jika ada) :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Tunjangan jabatan\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 22: TUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tunjangan jabatan diberikan kepada pekerja yang memangku jabatan, besarnya\ntunjangan jabatan ditentukan dalam Surat Keputusan pihak Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 23: TUNJANGAN HARI RAYA (THR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>1.Pengusaha memberikan tunjangan hari raya besarnya tunjangan hari raya\nditentukan dalam Surat Keputusan pihak Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cp>2.Tunjangan hari raya dibayarkan 15 hari sebelum hari raya atau karena suatu\nhal dapat dimajukan atau dimundurkan (tidak melewati 10 hari sebelum hari raya\njatuh tempo).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun akan dibayarkan sesuai\ndengan masa kerjanya secara proporsional.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 24: KENAIKAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasedate\">\u003Cp>1.Pengusaha memberikan kenaikan upah pekerja setiap awal tahun yaitu pada\nbulan Januari, dengan dasar sebagai berikut : \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>a. Prestasi kerja (penilaian)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kenaikan upah karena peyesuaian Upah Minimum Sektoral Kota Medan secara\notomatis diberikan kepada pekerja apabila terjadi kebijaksanaan baru dari\npemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kenaikan upah pekerja berupa kenaikan gaji pokok dan kenaikan\ntunjangantunjangannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cp>4.Besarnya kenaikan upah disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 25: UPAH BAGI PEKERJA BARU SELAMA MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>Upah bagi pekerja selama masa percobaan adalah gaji pokok dan\ntunjangan-tunjangan yang berhak diterimanya tidak lebih rendah dari Upah\nMinimum Sektoral Kota Medan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 26: PERHITUNGAN UPAH KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang diminta bekerja lebih dari ketentuan jam\u002Fhari kerja\ndiperhitungkan dengan upah lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>2.Perhitungan upah kerja lembur adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Upah lembur pada hari kerja biasa\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Jam pertama : 1,5 X Upah\u002F173\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam kedua, dst : 2,0 X Upah\u002F173\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cp>b.Upah lembur pada hari libur :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Tujuh jam pertama : 2,0 X upah\u002F173\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam kedelapan : 3,0 X Upah\u002F173\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam kesembilan, dst : 4,0 X Upah\u002F173\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>c.Upah lembur pada hari-hari yang diliburkan pemerintah, perhitungannya sama\ndengan perhitungan upah lembur pada hari libur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Yang dimaksud hari-hari yang diliburkan sesuai dengan pasal ini adalah\nhari-hari libur pada kalender kerja yang ditetapkan bersama antara Pengusaha\ndan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk perhitungan upah kerja lembur diperhitungkan dari komponen upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 27: BONUS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonly_detail\">\u003Cp>1.Bonus adalah sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada\nPekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonlytype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonlytype\">\u003Cp>2.Bonus hanya dibayarkan kepada Pekerja tetap yang sudah bekerja lebih dari\n1 tahun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 28: KESELAMATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>1.Perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan\nsyarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai standar yang disyaratkan.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Sepatu Pengaman jika diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Sarung Tangan sesuai dengan jenis pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pakaian Kerja bila diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Penutup hidung dan mulut, bila diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Kaca Mata Pelindung jika diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Penutup Telinga jika diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Penerangan yang cukup ditempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Helm pengaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Ventilasi yang baik.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang menggunakan alat keselamatan kerja akan mendapat penggantian\napabila alat-alat tersebut rusak\u002Fperlu diganti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan\nkerja serta melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan perlindungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila pekerja bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara alat\nkeselamatan kerja yang diberikan\u002Fdisediakan, kepadanya dapat dikenakan\nsanksi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 29: PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Cp>1.Pengusaha memberikan bantuan pemeriksaan, pemeliharaan kesehatan bagi\nPekerjanya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>2.Bagi Pekerja yang sakit dapat berobat pada klinik pengobatan yang sudah\nditunjuk oleh badan penjamin kesehatan pekerja kecuali dalam keadaan darurat\n(emergency).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal-hal tertentu pihak Pengusaha dapat mewajibkan Pekerja untuk\nmemeriksakan kesehatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang menolak pemeriksaan kesehatan dimaksud pada pasal ini dapat\ndikenakan peringatan tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila hasil pemeriksaan hasil Pekerja terdapat kelainan penyakit yang\nmemerlukan perawatan pengobatan lebih lanjut, maka dilaksankan sesuai ketentuan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII: JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 30: JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>1.Setiap pekerja wajib didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS\nKetenagakerjaan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>2.Jaminan sosial tenaga kerja meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Jaminan Kematian (JK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Jaminan Hari Tua (JHT).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Jaminan Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Jaminan Kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>3.Besarnya iuran jaminan sosial tenaga kerja (dalam %) adalah sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Program \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Pengusaha\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Pekerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>a. Jaminan Kecelakaan Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>b. Jaminan Kematian\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>c. Jaminan Hari Tua\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3,70\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2,0\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>d. Jaminan Pensiun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2,0\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>e. Jaminan Kesehatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4,0\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,0\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 31: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>1.Pengusaha menjamin pemeliharaan kesehatan pekerja dan keluarganya\nsebagaimana terdaftar di bagian personalia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Yang dimaksud pekerja dalam jaminan pemeliharaan kesehatan ini adalah\npekerja yang terdaftar di bagian personalia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Yang dimaksud istri\u002Fsuami adalah seorang istri\u002Fsuami pekerja yang sah\nsecara hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Yang dimaksud anak adalah anak kandung\u002Fanak angkat pekerja yang sah sampai\nberusia 21 tahun belum menikah, belum bekerja dan maksimum 3 orang anak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dimaksud pada pasal ini meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Rawat jalan tingkat pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Rawat jalan tingkat lanjutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Rawat inap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pemeriksaan kehamilan dan bantuan persalinan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Sarana pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini, ialah\n: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Dokter rujukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Rumah sakit rujukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang akan berobat ke klinik pada jam kerja harus seizin dari\nkepala bagian masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja tidak dibenarkan berobat keluar negeri terkecuali mendapat\nmendapat kecelakaan, sakit pada waktu menjalankan tugas dan atau seizin pihak\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja diberikan kartu berobat sebagai tanda pengenal yang harus dibawa\ndan ditunjukkan pada saat berobat di klinik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 32: BANTUAN DANA KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dana kesehatan tersebut akan diberikan kepada karyawan dengan menggunakan\nfasilitas JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) yang ditanggung sepenuhnya oleh\npihak pengelola JPK yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)\nKesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Klausul-klausul yang dijamin oleh JPK yang dikelola oleh Badan\nPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan dijelaskan tersendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 33: PENGOBATAN YANG TIDAK MENDAPATKAN PENGGANTIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang merupakan pengecualian\nantara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Penyakit akibat kecanduan obat-obat terlarang, minuman keras dan atau\nsejenisnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Semua perawatan obat-obatan kosmetik untuk kecantikan\u002Fketampanan dan bukan\nindikasi medis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Semua obat\u002Fvitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit yang\ndiderita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 34: PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang mencapai usia 56 tahun diputuskan hubungan kerjanya dengan\nhak pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi pekerja yang oleh karena kondisi fisik atau mental tidak memungkinkan\nmelaksanakan tugas, maka Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerjanya dengan\nhak pensiun muda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 35: DANA PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha tetap berkewajiban memberikan uang pensiun kepada karyawan yang\ntelah berusia 56 tahun dengan hak pensiun sesuai UU No.11 tahun 2020, atau PP\n35 tahun 2021 bahwa dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja\u002Fburuh\nyang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun maka pengusaha\nwajib memberikan uang pesangon\u002Fpensiun sebesar :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.(1,75) kali ketentuan pasal 156 ayat (2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1 (satu) ketentuan pasal 156 ayat (3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 36: PEMBINAAN ROHANI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam rangka pembinaan rohani bagi Pekerja, maka Pengusaha memberikan\nbantuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perusahaan memberikan kesempatan dan menyediakan fasilitas peribadatan\nbagi Pekerja dilingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memberikan bantuan kegiatan keagamaan yang diadakan oleh Pekerja di\nlingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, Pengusaha memberikan\nkesempatan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 37: REKREASI (TAMASYA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Teknis pelaksanaan rekreasi dimusyawarahkan antara Pengusaha dan Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 38: SUMBANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha memberikan sumbangan pernikahan kepada pekerja yang menikah\n(status karyawan tetap) dengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja menyampaikan bukti yang sah kepada pihak Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya sumbangan pernikahan diatur oleh kebijakan Perusahaan dan yang\nberhak menerima hanya pernikahan yang pertama kali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 39: SANTUNAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>1.Pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan santunan\nkematian sesuai ketentuan UU No.11 tahun 2020.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.1 (satu) bulan upah bagi karyawan kontrak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 40: MAKANAN TAMBAHAN (EXTRA FOODING)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Sesuai dengan kesepakatan Management dan Serikat Pekerja untuk ini\npemberian extra fooding kepada semua karyawan PT. Agrojaya Perdana diberikan\ndalam bentuk kompensasi uang sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dengan\nrincian sebagai berikut : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja\u002FBuruh yang lembur (overtime) sampai jam 19:00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja\u002FBuruh yang masuk jam 15:00 WIB S\u002FD 23:00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja\u002FBuruh yang masuk jam 23:00 WIB S\u002FD 07:00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja\u002FBuruh yang masuk kerja dari jam 19:00 WIB S\u002FD 07:00 WIB dapat 2\nkali uang tambahan (Extra Fooding).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pemberian uang extra fooding di atur oleh kebijakan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 41: PAKAIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha menyediakan pakaian kerja satu tahun sekali kepada setiap\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja diwajibkan memakai pakaian kerja selama bekerja, termasuk kerja\nlembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang bekerja pada hari libur nasional diwajibkan berpakaian\nseragam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII: PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN ALIH TUGAS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 42: PENILAIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha melakukan penilaian terhadap pekerja berdasarkan sistem penilaian\nyang berlaku di perusahaan dalam rangka menjamin karier Pekerja yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 43: KENAIKAN PANGKAT \u002F GOLONGAN, JABATAN DAN ALIH TUGAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Kenaikan pangkat\u002Fgolongan dan jabatan dilaksanakan sesuai dengan sistem\nyang ditetapkan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kenaikan Jabatan\u002FGolongan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Didasarkan pada masa kerja dan prestasi kerja dilakukan melalui prosedur\ndan sistem yang ada\u002Fkebijakan management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Apabila terjadi kekosongan jabatan dalam bagian tertentu, maka diutamakan\nposisi tersebut diisi dari bagian bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kenaikan jabatan seseorang pekerja akan disesuaikan dengan kenaikan upah\nyang diterima berdasarkan keputusan Management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Alih tugas pekerja dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tidak akan\nmerugikan karier yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Alih tugas dapat dilakukan dengan alasan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Bertambah\u002Fberkurangnya pekerjaan di suatu tempat\u002Fbagian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja tidak mampu menjalankan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memberikan kesempatan pada Pekerja yang berpotensi untuk maju.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Alasan kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Setiap alih tugas diinformasikan & dijelaskan kepada pekerja yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 44: PENDIDIKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>1.Untuk peningkatan dan kemajuan perusahaan serta untuk meningkatkan\nkemampuan pekerja dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, maka pengusaha\nmemberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti pendidikan didalam atau\ndiluar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pendidikan seperti dimaksud pada ayat 1 pasal ini antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pendidikan dasar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pendidikan promosi (kenaikan pangkat\u002Fgolongan dan jabatan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pendidikan keterampilan dan pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang\ntugas\u002Fpekerjaannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>3.Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini penunjukan,\npenetapan, persyaratan serta biayanya adalah tanggung jawab dan wewenang\npengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 45: PENGHARGAAN PENDIDIKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang meningkatkan jenjang pendidikan lebih tinggi dari waktu\nditerima sebagai pekerja. Pengusaha memberikan kesempatan untuk mengikuti\nseleksi penerimaan pekerja baru dengan jenjang pendidikan yang diperolehnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang memperoleh penghargaan pendidikan seperti dimaksud pada ayat\n1 diatas adalah pekerja tetap yang masa kerja lebih dari 3 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX: TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 46: DISIPLIN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Absensi\u002FKehadiran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setiap pekerja diharapkan datang ke tempat kerja sebelum jam kerja dan\nmulai bekerja tepat pada waktunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Setiap pekerja harus melakukan absensi di mesin absensi yang telah\ndisediakan baik masuk kerja dan pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pakaian seragam kerja dan alat pelindung diri bekerja digunakan dalam\nperusahaan saat mulai bekerja sampai dengan jam kerja selesai termasuk\nlembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja tidak dibenarkan meninggalkan tempat kerja tanpa sepengetahuan\nkepala bagian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pulang pada waktu jam kerja dapat diijinkan apabila pekerja yang\nbersangkutan sakit, mendapat panggilan dari Negara, keluarga sakit\nkeras\u002Fmeninggal atau urusan yang sangat penting\u002Fmendesak yang dapat diterima\nalasannya dengan izin atasannya dan diketahui bagian Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Izin pada saat jam kerja karena suatu hal penting harus mendapat\npersetujuan atasan tidak melebihi 2 jam. Apabila melebih di kenakan potong cuti\n1 (satu) hari serta di ketahui bagian Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Pekerja tidak dibenarkan datang terlambat kecuali seizin atasan dan atau\nbagian Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Apabila pekerja tidak masuk kerja karena sakit wajib menyerahkan bukti\nsurat sakit dari klinik\u002Frumah sakit BPJS kesehatan yang terdaftar di kartu\npesertanya di dalam surat keterangan dokter di tulis membutuhkan istirahat bila\nbertulisan keterangan berobat di potong cuti serta bersangkutan diwajibkan\nmemberitahukan kepada atasannya dan surat keterangan dokter di serahkan ke\nPersonalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Keluar perusahaan karena tugas atau urusan lain diharuskan mengisi surat\ntugas atau ijin keluar yang ditandatangani atasannya dan diketahui oleh bagian\nPersonalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Pekerja tidak dibenarkan tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan tertulis\nyang di setujui oleh atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Setiap pekerja wajib memeriksa semua alat-alat kerja, mesin dan sebagainya\nsebelum mulai bekerja atau meninggalkan pekerjaan sehingga benar-benar tidak\nakan menimbulkan kerusakan\u002Fbahaya yang akan menggangu pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Jam istirahat tidak di benar melebih 1 jam yang di berikan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Setiap pekerja tidak dibenarkan meninggalkan tempat kerja sebelum jam\nkerja berakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Setiap pekerja tidak boleh menerima\u002Fmeminta sesuatu dari pihak luar yang\nbersifat merugikan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Menyalahgunakan bahan narkoba yang dinyatakan oleh Pihak berkompeten\npositif menggunakan bahan narkoba.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap pekerja wajib memberikan laporan secara tertulis kepada atasannya\ndan diteruskan kebagian Personalia apabila merubah\u002Fganti nama, pindah\nalamat\u002Ftempat tinggal, nikah, cerai, kematian anggota keluarga , kelahiran anak\nserta perubahan lain mengenai pribadi pekerja yang diperlukan perusahaan\nselambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadi perubahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 47: LARANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>1. Setiap Pekerja tidak dibenarkan untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melakukan perdagangan obat-obatan terlarang didalam perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Membantah perintah atasan dalam rangka dinas, terkecuali hal-hal yang\ntidak rasional\u002Ftidak masuk akal menurut kebiasaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Membawa masuk barang-barang pribadi yang sejenis hasil produksi\u002Fkegiatan\nperusahaan, kecuali atas seizin pihak atasan atau pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mengucapkan\u002Fmenuliskan kata-kata tidak sopan atau menulis sesuatu yang\ntidak pada tempatnya didalam lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Setiap pekerja dilarang merokok dilokasi Perusahaan terkecuali lokasi yang\ndisediakan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan\nperusahaan kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Membawa senjata api, senjata tajam, minuman keras, narkotika atau barang\nsejenis ke dalam lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Membawa\u002Fmengambil barang-barang milik perusahaan dan teman sekerja secara\ntidak sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Berkelahi, memukul orang lain, menganiaya dan mengancam pekerja lain.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>j.Melakukan perbuatan asusila dan atau tindak pidana di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Mengajak\u002Fmenghasut atau membantu pekerja lain untuk melakukan pelanggaran\nterhadap Kesepakatan Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Setiap pekerja dilarang membawa\u002Fmenggunakan barang-barang\u002Falat-alat milik\nPerusahaan keluar dari lingkungan Perusahaan tanpa seizin Pimpinan Perusahaan\nyang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Setiap pekerja dilarang melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan tidak\ndiperkenankan memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya kecuali atas\nperintah\u002Fseizin atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Setiap pekerja dilarang menjual\u002Fmemperdagangkan barang-barang berupa\napapun atau mengedarkan daftar, menempelkan atau mengedarkan poster, yang tidak\nada hubungan dengan pekerjaannya tanpa seizin Pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 48: SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pelanggaran terhadap disiplin kerja dan larangan dalam PKB diberikan\nsanksi sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Teguran lisan atau tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Surat Peringatan Tertulis I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Surat Peringatan Tertulis II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat Peringatan Tertulis III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pemberhentian Sementara (Skorsing).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Surat Peringatan Tertulis I, II dan III masa berlakunya masing-masing 6\nbulan sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan dan pemberian surat peringatan\ntidak harus berurut tergantung penilai tingkat kesalahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang pernah mendapatkan Peringatan Lisan, bila melakukan kesalahan\nyang sama akan diberikan Surat Peringatan Tertulis I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila dalam masa berlakunya setiap peringatan tertulis yang bersangkutan\nmelakukan pelanggaran, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi tertulis\nberikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Setiap Surat Peringatan Tertulis yang menyangkut disiplin kerja,\ntembusannya disampaikan kepada Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 49: PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN ATAU PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila dalam 6 bulan masa peringatan ke III pekerja melakukan pelanggaran\nlagi atas larangan dalam Kesepakatan Kerja Bersama ini, maka kepadanya\ndijatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara dan atau Pemutusan Hubungan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemberhentian Sementara (skorsing) sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat\n1 selamalamanya 15 hari kerja, dan apabila persoalannya belum dapat\ndiselesaikan, dapat diperpanjang sampai dengan adanya keputusan definitif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Masa tunggu dari proses PHK sesuai dengan ayat 1 dan 2 pasal 52, pekerja\ndikenakan sanksi skorsing atau pemberhentian sementara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pemberhentian Sementara sehubungan dengan sanksi yang akan dijatuhkan\ndidasarkan atas hasil musyawarah antara Serikat Pekerja dan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X: PENYELESAIAN DAN PENGADUAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 50: PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dan Serikat Pekerja berusaha menciptakan suasana yang harmonis,\nsehingga setiap pekerja dapat dengan bebas menyampaikan pengaduan dan keluh\nkesah serta ketidak puasannya atas perlakuan-perlakuan yang dianggap tidak\nsesuai dengan isi Kesepakatan Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-direct_participation_trigger\">\u003Cp>2.Untuk mengawasi pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama ini serta menampung\npengaduan dan keluh kesah pekerja, maka pengusaha dan Serikat Pekerja membentuk\nLembaga Kerja sama (Bipartit).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Lembaga ini anggotanya terdiri dari 5 orang dari unsur pengusaha dan 5\norang dari unsur Serikat Pekerja atau disesuaikan dengan kebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Cp>4.Lembaga Kerja sama Bipartit mengadakan pertemuan 1 kali dalam 1 bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 51: TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN DAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Tata cara penyampaian pengaduan dan keluh kesah diatur sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tingkat pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disampaikan kepada Pengurus Serikat Komisariat SBNI PT. Agrojaya Perdana.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tingkat kedua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat pertama maka pengaduan di-\nlanjutkan LKS Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tingkat ketiga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila penyelesaian tidak diperoleh pada tingkat kedua maka pengaduan\ndilanjutkan ke LKS Tripartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Waktu penyelesaian pengaduan dan keluh kesah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tingkat pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diselesaikan selama 7 hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tingkat kedua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tingkat ketiga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ditanggapi selambat-lambatnya 14 hari kerja dan diselesaikan dalam 30\nhari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 52: PEMUTUSAN HUBUNGAN TENAGA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pemutusan Hubungan Kerja terjadi karena :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kehendak pekerja itu sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Habis kontrak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pekerja percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Sakit berkepanjangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Cacat total dan tidak mampu bekerja lagi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Efisiensi tenaga kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemutusan Hubungan Kerja antara kehendak karyawan itu sendiri,\ndilaksanakan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti minimal 1\nbulan (30 hari) sebelumnya karyawan non penyelia dan bagi karyawan penyelia 60\nhari atau setelah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 53: PEMUTUSAN HUBUNGAN TENAGA KERJA KARENA PELANGGARAN BERAT DISIPLIN\nKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja\u002Fburuh dengan\nalasan pekerja\u002Fburuh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan\u002Fatau milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan\u002Fatau mengedarkan\nnarkotika, psikotropika dan adiktif lainnya di lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Apabila dari pemeriksaan kesehatan karyawan ditemukan indikasi positif,\nbahwa karyawan pemakai illegal narkotika dan maupun zat aditif lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau\npengusaha di lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang\nbertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya\nbarang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam\nkeadaaan bahaya di tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya di\nrahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Melakukan perbuatan lainya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana\npenjara 5 (lima) tahun atau lebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Meminta atau menerima uang atau sesuatu dari supplier yang dapat merugikan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Penggelapan dalam Jabatan Pasal 374 KUHP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Meninggalkan pekerjaan (Absen 5 hari berturut-turut atau 8 hari tidak\nberturut-turut dalam satu bulan) tanpa alasan yang jelas atau tidak dapat\ndipertanggung jawabkan secara resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja\u002Fburuh yang diputus hubungan kerjanya karena pelangaran berat ayat\n(1) berhak mendapatkan uang pisah yang di tentukan oleh Kebijaksanaan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 54: MOGOK KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>1.Mogok kerja sebagai Hak Dasar Pekerja\u002FBuruh dan Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh dilakukan secara Sah, Tertib, dan Damai sebagai akibat gagalnya\nPerundingan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Siapapun tidak dapat menghalang-halangi Pekerja\u002FBuruh dan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara\nsah, tertib dan damai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan\u002Fatau penahanan terhadap\npekerja\u002Fburuh dan Pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang melakukan mogok\nkerja secara Sah, Tertib dan Damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 55: PESANGON DAN PENGHARGAAN MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cp>1.Pengusaha memberikan pesangon dan penghargaan masa kerja, serta\npenggantian hak kepada pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pengusaha\nbukan karena kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya Uang Pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Masa kerja kurang dari 1 tahun adalah 1 bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun adalah 2 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun adalah 3 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun adalah 4 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun adalah 5 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun adalah 6 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun adalah 7 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun adalah 8 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun adalah 9 bulan\n    upah. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>3. Besarnya Uang Penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun adalah 2 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun adalah 3 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun adalah 4 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun adalah 5 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun adalah 6 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun adalah 7 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun adalah 8 bulan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 24 tahun atau lebih adalah 10 bulan upah.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>4. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagai mana dimaksud dalam\nayat (1) meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja\u002Fburuh dan keluarganya ketempat\ndimana pekerja\u002Fburuh diterima bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Hal-hal lain yang di tetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan\natau perjanjian kerja bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 56: UANG PISAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Uang Pisah diberikan kepada pekerja\u002Fburuh yang mengundurkan diri atas\nkemauan sendiri yang memenuhi syarat :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa kerja 5 tahun sampai dengan 10 tahun adalah 1 kali upah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa kerja 11 tahun sampai dengan 15 tahun adalah 2 kali upah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Masa kerja 16 tahun sampai dengan 20 tahun adalah 3 kali upah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Masa kerja di atas 21 tahun adalah 4 kali upah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Uang Pisah diberikan kepada pekerja\u002Fburuh yang melakukan Pelangaran berat\nadalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa kerja 5 tahun sampai dengan 10 tahun adalah 50% kali upah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa kerja 11 tahun lebih 1 kali upah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 57: PENYESUAIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk pembahasan Pensiun dan PHK maka akan disesuaikan dengan peraturan\nperundangundangan dan\u002Fperaturan pemerintah yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII: MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 58: MASA BERLAKU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku 2 tahun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang 1 tahun kecuali bila salah\nsatu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang\nkeinginan untuk melakukan perubahan Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pemberitahuan yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini, disampaikan\nselambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama ini\nberakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila Perjanjian Kerja Bersama telah berakhir masa berlakunya namun\nbelum dilakukan penggantian\u002Fperubahan, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap\nberlaku sampai adanya Perjanjian Kerja Bersama yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila dikemudian hari dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Bersama ini ada\nhal-hal yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, maka Pengusaha atau\nSerikat Pekerja dapat mengajukan permintaan untuk membuka perundingan, meskipun\nmasa berlakunya belum berakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 59: LANDASAN HUKUM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Landasan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perburuan dan Tenaga Kerja maupun\nPeraturan Pemerintah terkait dengan Tenaga Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 60: PENUTUP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Apabila di kemudian hari dalam Perjanjian Kerja Bersama ini terdapat\nsesuatu yang dinytakan tidak sah oleh Pengadilan karena bertentangan dengan\nPeraturan Perundang-undangan yang baru, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap\nsah dan berlaku kecuali bagian yang dinyatakan tidak sah tersebut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini beserta seluruh lampiran-lampirannya\ndinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditandatangani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila ada hal-hal yatau ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang belum\ndilampirkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini, maka harus\ndimusyawarahkan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja (Depekom SBNI AJP)\nuntuk mencari penyelesaian atau kesepakatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perjanjian Kerja Bersama tidak dapat ditarik kembali dan\u002Fatau diubah,\nkecuali atas persetujuan para pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>Ditandatangani di: Medan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada tanggal: Oktober 2021\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak - pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. Agrojaya Perdana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dewan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Nasional Indonesia PT. Agrojaya\nPerdana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mengetahui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"direct_participation_trigger":45,"strikes_trigger":49,"TRAINING_trigger":53,"trainingprogrammes":57,"trainingfund":60,"SOCSEC_trigger":64,"pensionfund":68,"disabilityfund":72,"contracttrial":74,"contracttrialperiod":78,"contractseverancepay":82,"contractseverancepay1":86,"severance":88,"severance_number":90,"severance_number_1_tenure":92,"sicknesspay":94,"maxsicknesspay":98,"maxsicknesspayperc":101,"maxsicknesspaytype":103,"sicknessmaxdays":105,"sicknessmaxdaysnr":109,"menstruationleave":111,"disabilitypay":115,"MEDICAL_trigger":119,"healthcareaccess":123,"healthinsurance":127,"healthcareaccessrelatives":129,"healthandsafetypolicy":133,"protectiveclothing":137,"WORKFAM_trigger":140,"paidmaternityleave":144,"paidmaternityleaveduration":146,"paidmaternityleaveall":148,"paidmaternityleavepay":150,"paidmaternityleavepayperc":154,"funeralpay":156,"maternityotherclause":160,"paidpaternityleave":164,"paidpaternityleaveduration":168,"paidpaternityleavepay":170,"paidpaternityleavepayperc":172,"deathrelatives":174,"deathrelativesleave":178,"marriage":180,"marriageleave":184,"violence":186,"hourspday_select":190,"hourspday":194,"hourspweek_select":196,"hourspweek":198,"dayspweek_select":200,"dayspweek":204,"PAIDLEAV_trigger":206,"holidaysdays":210,"holidaysweeks":213,"bankholidays1":215,"schedulesrestpw":219,"TRADEUNLEAV_trigger":221,"tradeunleavdays":225,"WAGES_trigger":229,"LOWWAGE_trigger":233,"LOWWAGE_government":237,"LOWWAGE_provision":239,"STRUCINCR_trigger":241,"wageincreasetype":245,"wageincreasefirmperformance":247,"wageincreasedate":251,"ONCEONLY_trigger":254,"onceonly_detail":258,"onceonlytype":261,"onceonlytype2":265,"oncerise_detail":267,"ONCERISE_trigger":271,"incidentalbonustype":273,"incidentalbonustype2":275,"incidentalbonusdate":277,"OVERTIME_trigger":281,"overtimeallowancetype_general":285,"overtimeallowanceperc1_general":287,"overtimeallowancetype":289,"overtimeallowanceperc1":291,"overtimeallowancetype1":293,"sundayallowancetype":295,"SUNDAY_trigger":299,"sundayallowanceperc1":301,"sundayallowancetype1":303,"COMMUTE_trigger":305,"commutingallowancetype":309,"commutingallowancetype1":311,"MEALALL_trigger":313,"mealvoucherstype1":315,"direct_participation_hrs":317,"cbadate_start_date":321,"cbadate_end_date":325},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"direct_participation_trigger","2.Untuk mengawasi pelaksanaan Kesepakata","2.Untuk mengawasi pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama ini serta menampung\npengaduan dan keluh kesah pekerja, maka pengusaha dan Serikat Pekerja membentuk\nLembaga Kerja sama (Bipartit).",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"strikes_trigger","1.Mogok kerja sebagai Hak Dasar Pekerja\u002F","1.Mogok kerja sebagai Hak Dasar Pekerja\u002FBuruh dan Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh dilakukan secara Sah, Tertib, dan Damai sebagai akibat gagalnya\nPerundingan.\n\n2.Siapapun tidak dapat menghalang-halangi Pekerja\u002FBuruh dan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara\nsah, tertib dan damai.\n\n3.Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan\u002Fatau penahanan terhadap\npekerja\u002Fburuh dan Pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang melakukan mogok\nkerja secara Sah, Tertib dan Damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan\nyang berlaku.",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"TRAINING_trigger","1.Untuk peningkatan dan kemajuan perusah","1.Untuk peningkatan dan kemajuan perusahaan serta untuk meningkatkan\nkemampuan pekerja dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, maka pengusaha\nmemberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti pendidikan didalam atau\ndiluar perusahaan.\n\n2.Pendidikan seperti dimaksud pada ayat 1 pasal ini antara lain :\n\na.Pendidikan dasar.\n\nb.Pendidikan promosi (kenaikan pangkat\u002Fgolongan dan jabatan).\n\nc.Pendidikan keterampilan dan pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang\ntugas\u002Fpekerjaannya.\n\n3.Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini penunjukan,\npenetapan, persyaratan serta biayanya adalah tanggung jawab dan wewenang\npengusaha.",{"bindId":58,"name":55,"text":59},"trainingprogrammes","1.Untuk peningkatan dan kemajuan perusahaan serta untuk meningkatkan\nkemampuan pekerja dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, maka pengusaha\nmemberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengikuti pendidikan didalam atau\ndiluar perusahaan.\n\n2.Pendidikan seperti dimaksud pada ayat 1 pasal ini antara lain :\n\na.Pendidikan dasar.\n\nb.Pendidikan promosi (kenaikan pangkat\u002Fgolongan dan jabatan).\n\nc.Pendidikan keterampilan dan pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang\ntugas\u002Fpekerjaannya.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"trainingfund","3.Pendidikan sebagaimana dimaksud pada a","3.Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini penunjukan,\npenetapan, persyaratan serta biayanya adalah tanggung jawab dan wewenang\npengusaha.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"SOCSEC_trigger","1.Setiap pekerja wajib didaftarkan menja","1.Setiap pekerja wajib didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS\nKetenagakerjaan oleh Pengusaha.\n\n2.Jaminan sosial tenaga kerja meliputi :\n\na.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).\n\nb.Jaminan Kematian (JK).\n\nc.Jaminan Hari Tua (JHT).\n\nd.Jaminan Pensiun.\n\ne.Jaminan Kesehatan.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"pensionfund","3.Besarnya iuran jaminan sosial tenaga k","3.Besarnya iuran jaminan sosial tenaga kerja (dalam %) adalah sebagai\nberikut :\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Program \n      Pengusaha\n      Pekerja\n    \n    \n      a. Jaminan Kecelakaan Kerja\n      0,89\n      -\n    \n    \n      b. Jaminan Kematian\n      0,30\n      -\n    \n    \n      c. Jaminan Hari Tua\n      3,70\n      2,0\n    \n    \n      d. Jaminan Pensiun\n      2,0\n      1,0\n    \n    \n      e. Jaminan Kesehatan\n      4,0\n      1,0",{"bindId":73,"name":70,"text":71},"disabilityfund",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contracttrial","6.Ketentuan masa percobaan diatur sebaga","6.Ketentuan masa percobaan diatur sebagai berikut :\n\na.Masa kerja paling lama 3 bulan pertama dalam hubungan kerja dianggap masa\npercobaan.\n\nb.Pekerja masa percobaan mempunyai kewajiban yang sama dengan pekerja\ntetap.\n\nc.Hubungan kerja dalam masa percobaan dapat diputuskan setiap saat oleh\nkedua belah pihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa kewajiban\napapun dari pihak Pengusaha dan pekerja.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"contracttrialperiod","a.Masa kerja paling lama 3 bulan pertama","a.Masa kerja paling lama 3 bulan pertama dalam hubungan kerja dianggap masa\npercobaan.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"contractseverancepay","1.Pengusaha memberikan pesangon dan peng","1.Pengusaha memberikan pesangon dan penghargaan masa kerja, serta\npenggantian hak kepada pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pengusaha\nbukan karena kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja.\n\n2.Besarnya Uang Pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :\n\n  Masa kerja kurang dari 1 tahun adalah 1 bulan upah.\n  Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun adalah 2 bulan\n    upah.\n  Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun adalah 3 bulan\n    upah.\n  Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun adalah 4 bulan\n    upah.\n  Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun adalah 5 bulan\n    upah.\n  Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun adalah 6 bulan\n    upah.\n  Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun adalah 7 bulan\n    upah.\n  Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun adalah 8 bulan\n    upah.\n  Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun adalah 9 bulan\n    upah. ",{"bindId":87,"name":84,"text":85},"contractseverancepay1",{"bindId":89,"name":84,"text":85},"severance",{"bindId":91,"name":84,"text":85},"severance_number",{"bindId":93,"name":84,"text":85},"severance_number_1_tenure",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"sicknesspay","1.Pekerja yang dirawat\u002Fistirahat karena ","1.Pekerja yang dirawat\u002Fistirahat karena sakit berkepanjangan upahnya dibayar\nsebagai berikut :\n\n  4 bulan pertama : 100% x Upah, setiap bulan\n  4 bulan kedua : 75% x Upah, setiap bulan\n  4 bulan ketiga : 50 % x Upah, setiap bulan\n  Untuk bulan selanjutnya 25% x upah sebelum PHK dilakukan.\n\n\n2.Sakit selama 12 bulan dengan surat keterangan dokter, pekerja yang\nbersangkutan sudah tidak mampu untuk bekerja lagi, maka hubungan kerjanya dapat\ndiputus dan diberikan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.",{"bindId":99,"name":96,"text":100},"maxsicknesspay","1.Pekerja yang dirawat\u002Fistirahat karena sakit berkepanjangan upahnya dibayar\nsebagai berikut :\n\n  4 bulan pertama : 100% x Upah, setiap bulan\n  4 bulan kedua : 75% x Upah, setiap bulan\n  4 bulan ketiga : 50 % x Upah, setiap bulan\n  Untuk bulan selanjutnya 25% x upah sebelum PHK dilakukan.",{"bindId":102,"name":96,"text":100},"maxsicknesspayperc",{"bindId":104,"name":96,"text":100},"maxsicknesspaytype",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"sicknessmaxdays","2.Sakit selama 12 bulan dengan surat ket","2.Sakit selama 12 bulan dengan surat keterangan dokter, pekerja yang\nbersangkutan sudah tidak mampu untuk bekerja lagi, maka hubungan kerjanya dapat\ndiputus dan diberikan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.",{"bindId":110,"name":107,"text":108},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"menstruationleave","Pekerja\u002FBuruh wanita yang dalam masa hai","Pekerja\u002FBuruh wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dapat\nmemberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan\nkedua pada waktu haid dan turut di lampirkan surat keterangan dokter atau bidan\npada waktu masuk kerja.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"disabilitypay","2.Jaminan sosial tenaga kerja meliputi :","2.Jaminan sosial tenaga kerja meliputi :\n\na.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).\n\nb.Jaminan Kematian (JK).\n\nc.Jaminan Hari Tua (JHT).\n\nd.Jaminan Pensiun.\n\ne.Jaminan Kesehatan.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"MEDICAL_trigger","1.Pengusaha memberikan bantuan pemeriksa","1.Pengusaha memberikan bantuan pemeriksaan, pemeliharaan kesehatan bagi\nPekerjanya.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"healthcareaccess","2.Bagi Pekerja yang sakit dapat berobat ","2.Bagi Pekerja yang sakit dapat berobat pada klinik pengobatan yang sudah\nditunjuk oleh badan penjamin kesehatan pekerja kecuali dalam keadaan darurat\n(emergency).",{"bindId":128,"name":117,"text":118},"healthinsurance",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"healthcareaccessrelatives","1.Pengusaha menjamin pemeliharaan keseha","1.Pengusaha menjamin pemeliharaan kesehatan pekerja dan keluarganya\nsebagaimana terdaftar di bagian personalia perusahaan.\n\na.Yang dimaksud pekerja dalam jaminan pemeliharaan kesehatan ini adalah\npekerja yang terdaftar di bagian personalia perusahaan.\n\nb.Yang dimaksud istri\u002Fsuami adalah seorang istri\u002Fsuami pekerja yang sah\nsecara hukum.\n\nc.Yang dimaksud anak adalah anak kandung\u002Fanak angkat pekerja yang sah sampai\nberusia 21 tahun belum menikah, belum bekerja dan maksimum 3 orang anak.\n\n2.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dimaksud pada pasal ini meliputi :\n\na.Rawat jalan tingkat pertama.\n\nb.Rawat jalan tingkat lanjutan.\n\nc.Rawat inap.\n\nd.Pemeriksaan kehamilan dan bantuan persalinan.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"healthandsafetypolicy","1.Perusahaan menyediakan alat-alat kesel","1.Perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan\nsyarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai standar yang disyaratkan.\n\n\na. Sepatu Pengaman jika diperlukan.\n\nb.Sarung Tangan sesuai dengan jenis pekerjaannya.\n\nc.Pakaian Kerja bila diperlukan.\n\nd.Penutup hidung dan mulut, bila diperlukan.\n\ne.Kaca Mata Pelindung jika diperlukan.\n\nf.Penutup Telinga jika diperlukan.\n\ng.Penerangan yang cukup ditempat kerja.\n\nh.Helm pengaman.\n\ni.Ventilasi yang baik.\n\n2.Pekerja yang menggunakan alat keselamatan kerja akan mendapat penggantian\napabila alat-alat tersebut rusak\u002Fperlu diganti.\n\n3.Pekerja berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan\nkerja serta melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan perlindungan kerja.\n\n4.Apabila pekerja bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara alat\nkeselamatan kerja yang diberikan\u002Fdisediakan, kepadanya dapat dikenakan\nsanksi.",{"bindId":138,"name":135,"text":139},"protectiveclothing","1.Perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja dan menetapkan\nsyarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai standar yang disyaratkan.\n\n\na. Sepatu Pengaman jika diperlukan.\n\nb.Sarung Tangan sesuai dengan jenis pekerjaannya.\n\nc.Pakaian Kerja bila diperlukan.\n\nd.Penutup hidung dan mulut, bila diperlukan.\n\ne.Kaca Mata Pelindung jika diperlukan.\n\nf.Penutup Telinga jika diperlukan.\n\ng.Penerangan yang cukup ditempat kerja.\n\nh.Helm pengaman.\n\ni.Ventilasi yang baik.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"WORKFAM_trigger","a.Cuti hamil\u002Fmelahirkan diberikan selama","a.Cuti hamil\u002Fmelahirkan diberikan selama 3 bulan, yaitu satu setengah bulan\nsebelum melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan.\n\nb.Cuti hamil\u002Fmelahirkan boleh diambil setelah dokter\u002Fbidan yang bersangkutan\nmemperkirakan waktu kelahiran bayinya.",{"bindId":145,"name":142,"text":143},"paidmaternityleave",{"bindId":147,"name":142,"text":143},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":149,"name":142,"text":143},"paidmaternityleaveall",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"paidmaternityleavepay","Pengusaha memberikan upah penuh (gaji po","Pengusaha memberikan upah penuh (gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan\nkehadiran) kepada pekerja yang mengambil hak cutinya.",{"bindId":155,"name":152,"text":153},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"funeralpay","1.Pekerja yang meninggal dunia kepada ah","1.Pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan santunan\nkematian sesuai ketentuan UU No.11 tahun 2020.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"maternityotherclause","c.Cuti hamil\u002Fmelahirkan diberikan maksim","c.Cuti hamil\u002Fmelahirkan diberikan maksimal 1½ (satu setengah) bulan dengan\nsurat keterangan dokter kandungan\u002Fbidan bagi yang mengalami keguguran.\n\nd.Pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh\nistirahat satu setengah bulan.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"paidpaternityleave","d.Istri melahirkan\u002Fkeguguran selama 2 (d","d.Istri melahirkan\u002Fkeguguran selama 2 (dua) hari kerja.",{"bindId":169,"name":166,"text":167},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":171,"name":152,"text":153},"paidpaternityleavepay",{"bindId":173,"name":152,"text":153},"paidpaternityleavepayperc",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"deathrelatives","e.Meninggal istri\u002Fsuami, anak\u002Fmenantu, o","e.Meninggal istri\u002Fsuami, anak\u002Fmenantu, orangtua\u002Fmertua, saudara kandung\nselama 3 (tiga) hari kerja.",{"bindId":179,"name":176,"text":177},"deathrelativesleave",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"marriage","a.Melaksanakan Pernikahan sendiri selama","a.Melaksanakan Pernikahan sendiri selama 3 (tiga) hari kerja.",{"bindId":185,"name":182,"text":183},"marriageleave",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"violence","1. Setiap Pekerja tidak dibenarkan untuk","1. Setiap Pekerja tidak dibenarkan untuk :\n\na.Melakukan perdagangan obat-obatan terlarang didalam perusahaan.\n\nb.Membantah perintah atasan dalam rangka dinas, terkecuali hal-hal yang\ntidak rasional\u002Ftidak masuk akal menurut kebiasaan.\n\nc.Membawa masuk barang-barang pribadi yang sejenis hasil produksi\u002Fkegiatan\nperusahaan, kecuali atas seizin pihak atasan atau pengusaha.\n\nd.Mengucapkan\u002Fmenuliskan kata-kata tidak sopan atau menulis sesuatu yang\ntidak pada tempatnya didalam lingkungan perusahaan.\n\ne.Setiap pekerja dilarang merokok dilokasi Perusahaan terkecuali lokasi yang\ndisediakan Perusahaan.\n\nf.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan\nperusahaan kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.\n\ng.Membawa senjata api, senjata tajam, minuman keras, narkotika atau barang\nsejenis ke dalam lingkungan perusahaan.\n\nh.Membawa\u002Fmengambil barang-barang milik perusahaan dan teman sekerja secara\ntidak sah.\n\ni.Berkelahi, memukul orang lain, menganiaya dan mengancam pekerja lain.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"hourspday_select","2.Jumlah jam kerja dalam adalah 40 jam s","2.Jumlah jam kerja dalam adalah 40 jam seminggu dengan ketentuan sebagai\nberikut :\n\na. Jam Kerja Non Shift\n\nHari Senin s\u002Fd Kamis\n\n  Jam Kerja : 08:00 - 16:30 WIB\n  Istirahat : 12:00 - 13:05 WIB\n  Hari Jumat : 08:00 - 16:30 WIB\n  Istirahat : 12:00 - 13:30 WIB\n  Hari Sabtu : 08:00 - 11:30 WIB\n\n\nb.Jam Kerja Shift\n\n1.Perusahaan menerapkan peraturan jam kerja secara bergilir (Shift) untuk\nmemenuhi kebutuhan operational Perusahaan.\n\n2.Penetapan waktu kerja bergilir (Shift), lamanya waktu kerja dan waktu\nistirahat diatur sebagai berikut :\n\n  Shift 1 : 07:00 - 15:00 WIB (termasuk 1 jam istirahat)\n  Shift II : 15:00 - 23:00 WIB (termasuk 1 jam istirahat)\n  Shift III : 23:00 - 07:00 WIB (termasuk 1 jam istirahat)",{"bindId":195,"name":192,"text":193},"hourspday",{"bindId":197,"name":192,"text":193},"hourspweek_select",{"bindId":199,"name":192,"text":193},"hourspweek",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"dayspweek_select","1.Hari kerja adalah hari Senin sampai de","1.Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu atau 6 hari dalam\nseminggu.",{"bindId":205,"name":202,"text":203},"dayspweek",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"PAIDLEAV_trigger","a.Cuti Tahunan diberikan 12 hari kerja s","a.Cuti Tahunan diberikan 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 12 bulan\nberturut-turut, dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu minimal 1 (satu)\nminggu sebelum hari cutinya.\n\nb.Cuti Tahunan dapat digunakan pada awal tahun berikutnya setelah tahun\nberjalan, kecuali untuk kepentingan yang tidak dapat ditangguhkan, dengan\nseizin pihak Pengusaha.",{"bindId":211,"name":208,"text":212},"holidaysdays","a.Cuti Tahunan diberikan 12 hari kerja setelah pekerja bekerja 12 bulan\nberturut-turut, dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu minimal 1 (satu)\nminggu sebelum hari cutinya.",{"bindId":214,"name":208,"text":212},"holidaysweeks",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"bankholidays1","4.Hari-hari libur resmi disesuaikan deng","4.Hari-hari libur resmi disesuaikan dengan ketentuan pemerintah, sedangkan\nhari libur lainnya ditentukan oleh Pengusaha.\n\n5.Hari-hari libur resmi merupakan hari tidak bekerja bagi seluruh\npekerja.",{"bindId":220,"name":202,"text":203},"schedulesrestpw",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"TRADEUNLEAV_trigger","6.Pengusaha memberikan izin meninggalkan","6.Pengusaha memberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan membayar upah\npenuh dalam hal sebagai berikut :\n\na.Sebanyak-banyaknya dua (2) orang selama dua (2) hari dalam sebulan kepada\nfungsionaris Serikat Pekerja untuk mengurus keperluan organisasi dengan\nmengajukan permintaan izin kepada pengusaha tiga (3) hari sebelumnya.\n\nb.Sebanyak-banyaknya dua (2) fungsionaris Serikat Pekerja, paling lama enam\n(6) hari dalam satu tahun untuk menghadiri kongres\u002Fkonferensi yang diadakan di\nSumatera dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengusaha, tujuh (7) hari\nsebelumnya. Permohonan peserta kongres atau konfrensi harus dibuktikan dengan\nadanya undangan tertulis pada peserta tersebut. Dalam hal kongres atau\nkonfrensi diluar Sumatera Utara tambahan izin dapat diberikan pengusaha sesuai\ndengan kebutuhan.\n\nc.Fungsionaris atau anggota Serikat Pekerja dapat memenuhi panggilan\nPemerintah sejauh panggilan tersebut berhubungan dengan masalah\nketenagakerjaan, dengan memberitahukan dahulu kepada pengusaha.\n\nd.Fungsionaris atau Anggota Serikat Pekerja dapat mengikuti pendidikan\nketenagakerjaan sesuai dengan permintaan Pemerintah\u002FSerikat Pekerja dengan\nmemperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinan perusahaan.\n\n7.Bila dalam keadaan yang sangat mendesak dan penting sifatnya, maka\npengurus Serikat Pekerja dapat diberikan kelonggaran untuk mengadakan pertemuan\ndengan anggotanya pada jam kerja dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih\ndahulu kepada Pengusaha.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"tradeunleavdays","a.Sebanyak-banyaknya dua (2) orang selam","a.Sebanyak-banyaknya dua (2) orang selama dua (2) hari dalam sebulan kepada\nfungsionaris Serikat Pekerja untuk mengurus keperluan organisasi dengan\nmengajukan permintaan izin kepada pengusaha tiga (3) hari sebelumnya.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"WAGES_trigger","Upah adalah pendapatan pekerja berupa ua","Upah adalah pendapatan pekerja berupa uang yang terdiri dari gaji pokok,\ntunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap yang berhak diterima.\n\n1.Pengusaha membayar upah pekerja pada akhir bulan, apabila tanggal tersebut\njatuh pada hari libur, maka dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.\n\n2.Periode perhitungan upah adalah dari tanggal 01 sampai dengan akhir bulan\npada bulan berjalan sesuai kalender.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"LOWWAGE_trigger","Upah bagi pekerja selama masa percobaan ","Upah bagi pekerja selama masa percobaan adalah gaji pokok dan\ntunjangan-tunjangan yang berhak diterimanya tidak lebih rendah dari Upah\nMinimum Sektoral Kota Medan",{"bindId":238,"name":235,"text":236},"LOWWAGE_government",{"bindId":240,"name":235,"text":236},"LOWWAGE_provision",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"STRUCINCR_trigger","1.Pengusaha memberikan kenaikan upah pek","1.Pengusaha memberikan kenaikan upah pekerja setiap awal tahun yaitu pada\nbulan Januari, dengan dasar sebagai berikut : \n\na. Prestasi kerja (penilaian)\n\nb. Masa kerja\n\n2.Kenaikan upah karena peyesuaian Upah Minimum Sektoral Kota Medan secara\notomatis diberikan kepada pekerja apabila terjadi kebijaksanaan baru dari\npemerintah.\n\n3.Kenaikan upah pekerja berupa kenaikan gaji pokok dan kenaikan\ntunjangantunjangannya.\n\n4.Besarnya kenaikan upah disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan\nperusahaan.",{"bindId":246,"name":243,"text":244},"wageincreasetype",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"wageincreasefirmperformance","4.Besarnya kenaikan upah disesuaikan den","4.Besarnya kenaikan upah disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan\nperusahaan.",{"bindId":252,"name":243,"text":253},"wageincreasedate","1.Pengusaha memberikan kenaikan upah pekerja setiap awal tahun yaitu pada\nbulan Januari, dengan dasar sebagai berikut : ",{"bindId":255,"name":256,"text":257},"ONCEONLY_trigger","1.Bonus adalah sebagian keuntungan perus","1.Bonus adalah sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada\nPekerja.\n\n2.Bonus hanya dibayarkan kepada Pekerja tetap yang sudah bekerja lebih dari\n1 tahun.",{"bindId":259,"name":256,"text":260},"onceonly_detail","1.Bonus adalah sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada\nPekerja.",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"onceonlytype","2.Bonus hanya dibayarkan kepada Pekerja ","2.Bonus hanya dibayarkan kepada Pekerja tetap yang sudah bekerja lebih dari\n1 tahun.",{"bindId":266,"name":263,"text":264},"onceonlytype2",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"oncerise_detail","1.Pengusaha memberikan tunjangan hari ra","1.Pengusaha memberikan tunjangan hari raya besarnya tunjangan hari raya\nditentukan dalam Surat Keputusan pihak Pengusaha.\n\n2.Tunjangan hari raya dibayarkan 15 hari sebelum hari raya atau karena suatu\nhal dapat dimajukan atau dimundurkan (tidak melewati 10 hari sebelum hari raya\njatuh tempo).\n\n3.Bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun akan dibayarkan sesuai\ndengan masa kerjanya secara proporsional.",{"bindId":272,"name":269,"text":270},"ONCERISE_trigger",{"bindId":274,"name":269,"text":270},"incidentalbonustype",{"bindId":276,"name":269,"text":270},"incidentalbonustype2",{"bindId":278,"name":279,"text":280},"incidentalbonusdate","2.Tunjangan hari raya dibayarkan 15 hari","2.Tunjangan hari raya dibayarkan 15 hari sebelum hari raya atau karena suatu\nhal dapat dimajukan atau dimundurkan (tidak melewati 10 hari sebelum hari raya\njatuh tempo).",{"bindId":282,"name":283,"text":284},"OVERTIME_trigger","2.Perhitungan upah kerja lembur adalah s","2.Perhitungan upah kerja lembur adalah sebagai berikut :\n\na.Upah lembur pada hari kerja biasa\n\n  Jam pertama : 1,5 X Upah\u002F173\n  Jam kedua, dst : 2,0 X Upah\u002F173",{"bindId":286,"name":283,"text":284},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":288,"name":283,"text":284},"overtimeallowanceperc1_general",{"bindId":290,"name":283,"text":284},"overtimeallowancetype",{"bindId":292,"name":283,"text":284},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":294,"name":283,"text":284},"overtimeallowancetype1",{"bindId":296,"name":297,"text":298},"sundayallowancetype","b.Upah lembur pada hari libur : Tujuh ja","b.Upah lembur pada hari libur :\n\n  Tujuh jam pertama : 2,0 X upah\u002F173\n  Jam kedelapan : 3,0 X Upah\u002F173\n  Jam kesembilan, dst : 4,0 X Upah\u002F173",{"bindId":300,"name":297,"text":298},"SUNDAY_trigger",{"bindId":302,"name":297,"text":298},"sundayallowanceperc1",{"bindId":304,"name":297,"text":298},"sundayallowancetype1",{"bindId":306,"name":307,"text":308},"COMMUTE_trigger","Disamping gaji pokok, perusahaan memberi","Disamping gaji pokok, perusahaan memberikan tunjangan-tunjangan sebagai\nberikut :\n\n1.Tunjangan Tetap :\n\n  Tunjangan uang makan\n  Tunjangan uang transport",{"bindId":310,"name":307,"text":308},"commutingallowancetype",{"bindId":312,"name":307,"text":308},"commutingallowancetype1",{"bindId":314,"name":307,"text":308},"MEALALL_trigger",{"bindId":316,"name":307,"text":308},"mealvoucherstype1",{"bindId":318,"name":319,"text":320},"direct_participation_hrs","4.Lembaga Kerja sama Bipartit mengadakan","4.Lembaga Kerja sama Bipartit mengadakan pertemuan 1 kali dalam 1 bulan.",{"bindId":322,"name":323,"text":324},"cbadate_start_date","Ditandatangani di: Medan Pada tanggal: O","Ditandatangani di: Medan\n\nPada tanggal: Oktober 2021",{"bindId":326,"name":327,"text":328},"cbadate_end_date","1.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini ber","1.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku 2 tahun.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>Perjanjian Kerja Bersama PT. Agrojaya Perdana Dengan Dewan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Nasional Indonesia (Dapekom SBNI) PT. Agrojaya Perdana Tahun 2021 - 2023 - 2021\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2021-10-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2023-10-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2021-10-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Pertanian, Kehutanan, penangkapan ikan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Kegiatan pendukung usaha pertanian sesudah panen\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes, but only if the employer wishes to\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Insufficient data\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 3 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 90 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → The CBA explicitly refers to the law hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → The CBA explicitly refers to the law hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: → 2.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 →  per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[334],{"title":38,"slug":34},[336],{"type":337,"data":338},"call_to_action_body_block",{"title":339,"description":340,"variant":341,"link":342},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":339,"url":343,"description":339,"rel":344,"type":345},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[347],{"type":337,"data":348},{"title":339,"description":340,"variant":341,"link":349},{"title":339,"url":343,"description":339,"rel":344,"type":345},[]]