[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dan-pimpinan-komisariat---konfederasi-serikat-buruh-sejahtera-indonesia-pk-ksbsi-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dan-pimpinan-pengurus-unit-kerja-kspn-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-2019-2021":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":372,"content_type_view":373,"extra_breadcrumbs":374,"body":376,"body_blocks":387,"related_pages":391},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":370,"translations":371},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dan-pimpinan-komisariat---konfederasi-serikat-buruh-sejahtera-indonesia-pk-ksbsi-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dan-pimpinan-pengurus-unit-kerja-kspn-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-2019-2021","7ae2df6a-e847-11ea-89f8-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dan-pimpinan-komisariat---konfederasi-serikat-buruh-sejahtera-indonesia-pk-ksbsi-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dan-pimpinan-pengurus-unit-kerja-kspn-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-2019-2021\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dan-pimpinan-komisariat---konfederasi-serikat-buruh-sejahtera-indonesia-pk-ksbsi-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-dan-pimpinan-pengurus-unit-kerja-kspn-pt-parkland-world-indonesia-plant-2-2019-2021\u002F","Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) Antara PT. Parkland World Indonesia Plant 2 Dengan Pimpinan Serikat Pekerja – Serikat Pekerja Nasional ( PSP-SPN ) PT. Parkland World Indonesia Plant 2 Dan Pimpinan Komisariat - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK – KSBSI) PT. Parkland World Indonesia Plant 2 Dan Pimpinan Pengurus Unit Kerja KSPN PT. Parkland World Indonesia Plant 2 2019\u002F2021","ba_ID","IDN PT. Parkland World Indonesia 2 - Lanud Gorda, Serang - 2019","Indonesia - IDN PT. Parkland World Indonesia 2 - Lanud Gorda, Serang - 2019","IDN PT. Parkland World Indonesia 2 - Lanud Gorda, Serang - 2019 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"PT Parkland World Indonesia Plant 2 .html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=iso-8859-1\">\n  \u003Ctitle>PT Parkland World Indonesia Plant 2 \u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) Antara PT. Parkland World Indonesia Plant\n2 Dengan Pimpinan Serikat Pekerja – Serikat Pekerja Nasional ( PSP-SPN )\nPT. Parkland World Indonesia Plant 2 Dan Pimpinan Komisariat - Konfederasi\nSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK – KSBSI) PT. Parkland World\nIndonesia Plant 2 Dan Pimpinan Pengurus Unit Kerja KSPN PT. Parkland World\nIndonesia Plant 2 2019 -2021\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada dasarnya hubungan antara Pengusaha dan pekerja , tidak saling\nbertentangan akan tetapi saling berkepentingan dan membutuhkan .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan perusahaan adalah menuju kemajuan,perkembangan dan keuntungan lebih\nbaik dengan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien . Sementara pekerja di\ndalam batas kegiatannya di perusahaan mengharapkan dan menghendaki\nkesejahteraan dan ketenangan lahir dan batin dalam hidupnya bersama\nkeluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan sarana yang paling penting untuk\nmelaksanakan Hubungan industrial yang serasi , selaras , seimbang dan\nberdasarkan keadilan yang bertujuan untuk mengemban cita-cita Proklamasi\nKemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 , di dalam\npembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang\nberdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta ikut\nmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi , keadilan\nsocial melalui penciptaan ketenangan , ketertiban dan ketentraman kerja serta\nketenangan dan kelancaran usaha , guna tercapainya peningkatan produtifitas dan\npeningkatan kesejahteraan pekerja sesuai harkat , derajat dan martabatnya sama\nbagi manusia Indonesia seutuhnya .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesuai dan seirama dengan pembangunan jangka panjang pada era reformasi\nmenyeluruh di segala bidang , maka hanya dalam keadaan semacam itulah peran\nserta dan sumbangsih perusahaan serta pekerjaannya dalam meningkatkan sumber\ndaya manusia dan perbaikan ekonomi Negara dan menaikkan taraf hidup bangsa\ndapat terwujud .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk mempertegas hak dan\nkewajiban perusahaan , Serikat Pekerja dan para pekerja untuk memperkuat\nhubungan industrial yang sehat dan harmonis di dalam perusahaan , mengatur tata\ncara penyelesaian perbedaan pendapat , perbaikan peningkatan , mempertahankan\nserta mengembankan hubungan yang kooperatif dengan di landasi nilai-nilai luhur\nkemitraan antara pengusaha dan pekerja serta memberikan kepastian hukum kedua\nbelah pihak yang sudah di sepakati bersama . Apabila salah satu pihak melakukan\ntindakan sepihak maka pihak lainnya akan mengambil tindakan sesuai ketentuan\nperundang-undangan yang berlaku , kecuali jika hal tersebut di setujui dan di\nsepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat . Pengusaha dan serikat pekerja\nsecara hukum akan bertanggung jawab , mentaati , menjaga dan mempertahankan hak\ndan kewajiban yang tekah disepakati dan disetujui dan disahkan oleh Pemerintah\nDeparteman Tenaga Kerja RI , secara menyeluruh ataupun yang berhubungan dengan\npelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan berdasarkan pemikiran tersebut di atas dan atas dasar saling\nmenghormati , mempercayai dan menjunjung tinggi perjajian kerja bersama ini ,\nmaka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa , kami pimpinan Perusahaan PT.\nPARKLAND WORLD INDONESIA PLANT 2 dan Pimpinan Serikat Pekerja – Serikat\nBuruh PT PARKLAND WORLD INDONESIA PLANT 2, telah sepakat dan setuju untuk\nmengadakan Perjanjian Kerja Bersama sekurang-kurangnya sesuai dengan asas dalam\nperaturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Rpepublik\nIndonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk mencapai tujuan tersebut , maka harus disadari , diyakini dan\ndisetujui , bahwa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha mempunyai hak untuk mengelola kegiatan – kegiatan seluruh\nunit – unit usaha maupunpekerjaannya , sesuai ketentuan perundang –\nundanganketenaga kerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha mempunyai hak untuk menerima , menempatkan dan mengangkat\npekerja untuk suatu jabatan tertentu , serta memberlakukan pekerja secara wajar\nsesuai perundang – undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh adalah organisasi pekerja yang berfungsi\nuntuk menwakili anggotanya yang menjadi pekerja PT. PARKLAND WORLD INDONESIA\nPLANT 2 berdomisili di jalan raya Lanud Gorda KM . 68 , DESA JULANG KEC CIKANDE\n, KABUPATEN SERANG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Setiap pekerja secara bebas , suka rela berhak untuk memasuki dan menjadi\nanggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh PT. PARKLAND WORLD INDONESIA PLANT 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap keluh kesah pekerja baik secara perorangan maupun kelompok yang\ndisampaikan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh , Pengusaha berkewajiban\nmemperhatikan , menanggapi dan menyelesaikan dengan berunding secara bipartit\nsecara baik dan benar berdasarkan keadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Setiap pekerja mempunyai kesempatan untuk maju , meningkatkan kemampuan\ndan keterampilan adalah cita-cita setiap pekerja dan pengusaha berkewajiban\nuntuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja berhak untuk dapat bekerja secara tenang , tentram secara lahir\ndan batin tanpa adanya kecemasan , keresahan ketakutan dan tindakan\ndiskriminasioleh pengusaha karena keanggotannya dalam Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pengusaha wajib memberikan upah yang layak dan kesejahteraan yang memadai\n, akan mendorong dan merangsang pekerja dapat meningkatkan etos kerja , gairah\nkerja , motifasi dan dedikasi serta produktifitas yang tinggi , untuk mencapai\nprestasi sesuai dengan kemampuan pekerja masing-masing , tanpa membedakan unsur\nsuku , agama , keturunan dan golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>9. Pekerja berhak menerima upah dan kesejahteraan yang adil tanpa membedakan\nlatar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi .\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , kedua belah pihak yaitu pengusaha dan\nSerikat Pekerja\u002FBuruh sepakat bahwa selama berlakunya Perjanjian Kerja Bersama\nini , tidak ada satu pihak manapun yang mengajukan permintaan untuk mengubah\natau memperbaiki Perjanjian ini atau suatu permintaan yang dapat melampaui atau\nmengurangi makna ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dan disetujui\nbersama .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 Istilah – Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan adalah PT. Parkland World Indonesia Plant 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang\nmenjalankan perusahaan milik sendiri, orang perseorangan, persekutuan atau\nbadan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan\nmiliknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Serikat Pekerja\u002FBuruh adalah Pimpinan Serikat pekerja\u002FBuruh PT. Parkland\nWorld Indonesia Plant 2 yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja RI\nKabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja\u002FKaryawan adalah orang yang mengadakan hubungan kerja dan menanda\ntangani perjanjian kerja dengan PT. Parkland World Indonesia Plant 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Anggota Serikat Pekerja\u002FBuruh adalah orang yang dipekerjakan oleh\nPT.Parkland World Indonesia Plant 2 yang menggabungkan diri dari Organisasi\nSerikat Pekerja\u002FBuruh dan membayar Iuran COS setiap bulannya sesuai Anggaran\nDasar dan Anggaran Rumah Tangga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pimpinan Serikat Pekerja\u002FBuruh adalah anggota Serikat Pekerja\u002FBuruh yang\ndipilih dan ditunjuk oleh anggota untuk memimpin organisasi Serikat\nPekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Keluarga Pekerja\u002FKaryawan: adalah orang tua , mertua , seorang istri \u002F\nsuami dan anak – anak dari pekerja berdasarkan perkawinan yang syah\nmenurut hukum yang berlaku secara resmi dan telah didaftarkan pada bagian\npersonalia perusahaan sebagai tanggungan karyawan yang bersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Anak adalah anak pekerja yang bersangkutan yang lahir dari perkawinan\nyang syah atau anak yang disyahkan menurut hukum yang berlaku , anak tiri yang\nbelum berumur 18 tahun , belum berpenghasilan sendiri dan belum kawin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Suami adalah seorang suami yang syah menurut hukum yang berlaku dan\nterdaftar pada bagian personalia perusahaan .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Istri adalah seorang istri yang syah menurut hukum yang berlaku dan di\nlaporkan pada bagian personalia perusahaan .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Ahli waris adalah keluarga pekerja yang terdekat yaitu suami\u002Fistri\u002Fanak\npekerja dan orang tua pekerja yang syah untuk menerima hak bilamana pekerja\nmeninggal dan atau diatur menurut hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Tertanggung adalah orang yang masuk kedalam anggota keluarganya yang\ntidak mempunyai penghasilan dan jaminan tunjangan kesehatan , menjadi beban\ntanggung jawab pekerja berdasarkan hubungan darah dari garis keturunan keatas ,\nmenyamping dan kebawah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Hari Kerja adalah hari-hari kerja pekerja,untuk melakukan kewajiban\npekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Hari Kerja Shift adalah hari kerja pekerja shift yang diatur secara\nbergilir pagi , siang , sore , dan malam dan jam istirahatnya tidak harus sama\ndengan jam istirahat pekerja biasa .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Istirahat Kerja adalah waktu yang tidak dipergunakan untuk bekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Jam Kerja adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja atas dasar 7 (\ntujuh ) jam 1 ( satu ) hari apabila 6 ( enam ) hari kerja dan 8 ( delapan ) jam\n1 ( satu ) hari , apabila 5 ( lima ) hari kerja atau 40 ( empat puluh ) jam\nkerja selama 1 ( satu ) minggu .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Jam Kerja Shift adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja menurut\njadwal shift yang telah diatur secara bergilir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Jam Kerja Lembur adalah waktu kerja selama kerja diluar jam kerja pokok\n7 ( tujuh ) jam kerja untuk 6 ( enam ) hari kerja dikurangi 1 ( satu ) hari jam\nkerja pendek 5 ( lima ) jam kerja , atau 8 ( delapan ) jam untuk 5 ( lima )\nhari kerja atau 40 ( empat puluh ) jam dalam 1 (satu) minggu .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>19. Hari libur adalah hari dimana pekerja menghentikan aktifitas kerja\nsesuai kalender yang ditetapkan pemerintah .\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>20. Komplek Perusahaan adalah seluruh ruangan , halaman , lapangan dan\nsekelilingnya yang berhubungan dengan tempat peristirahatan pekerja , serta\nmerupakan milik perusahaan .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Lokasi Pabrik\u002F Lingkungan Kerja adalah seluruh ruangan, halaman,\nlapangan dan sekelilingnya yang berhubungan dengan tempat proses produksi atau\nyang berhubungan langsung dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Lokasi \u002F Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang berada di\nbawah penguasaan perusahaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Pekerjaan adalah tugas yang dijalankan oleh seorang pekerja \u002F karyawan\nuntuk kepentingan perusahaan dalam hubungan kerja dengan menerima upah \u002F\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Upah \u002F Gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan\nkepada pekerja \u002F karyawan untuk suatu pekerjaan, yang dinyatakan atau dinilai\ndalam bentuk uang dengan mata uang rupiah, yang ditetapkan menurut persetujuan\natau peraturan perundangan dan dibayarkan dengan dasar perjanjian kerja antara\nperusahaan dan pekerja \u002F karyawan yang termasuk tunjangan tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Tunjangan Tetap adalah tunjangan yang diberikan secara tetap dan tidak\nterpengaruh oleh kehadiran (Absensi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Tunjangan Masa Kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\nmempunyai masa kerja sekurang – kurangnya 1 ( satu ) tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\nmempunyai jabatan sesuai dengan SK pengangkatan .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. Tunjangan Kondisi Kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja\nyang bekerja pada tempat yang membahayakan kesehatan seperti area panas ,\nbising dan tempat yang berhubungan dengan bahan kimia .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Tunjungan Tidak Tetap adalah tunjangan yang diberikan secara tidak tetap\n .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. Insentif adalah suatu bonus yang diberikan oleh perusahaan , kepada\npekerja dimana ketentuan mengenai pemberian syarat , besar jumlahnya serta\nkemungkinan menghapuskannya ditentukan oleh perusahaan .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31. Sanksi adalah hukuman yang bersifat pembinaan , ditetapkan karena adanya\npelanggaran materi PKB , tata tertib ataupun ketentuan pelaksanaan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 Pihak – Pihak Yang Bersepakat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian kerja bersama ini di buat antara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perseroan terbatas PT. Parkland World Indonesia Plant 2 berdasarkan Akta\nNotaris Pariasman Efendi SH :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : 05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 10 April 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ijin usaha \u002F Industri : 762\u002FT\u002FIndustri\u002F2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili : 536\u002F20\u002FTrantib\u002F2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anggota Apindo : Apindo Pusat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : 0302.01.030.334.141.0710\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 28 Juli 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dan diwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Nama Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Shin Wan Soo Vice Presiden\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ju Sock Chan General Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dida Juanda HRD Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Rico Permata Ass.Manager HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Gatot Prayitmo Ass.Manager GA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Ceppi Andriyana Ass. Manager CR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Firdaus Supervisor GA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Jaenal Arifin Supervisor CR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke 1 ( satu )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pimpinan Serikat Pekerja – Serikat Pekerja Nasional ( PSP-SPN ) PT.\nParkland World Indonesia Plant 2, berdomisili JL. Raya Lanud gorda KM 68 Desa\nJulang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Prop Banten .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja RI Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : 0474\u002FA-Ext\u002FDPC-SPN\u002FSRG\u002FIV\u002F2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 10 Desember 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja RI Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor Bukti Pencatan : 06\u002FPSP-SPN\u002FPT.PWI\u002F03\u002FIV\u002F2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 09 April 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Nama Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Syarifuddin M Tayeb Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Yus Saparudin Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kurniawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Beni Zulkifli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Roilaijah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Afriyatna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Budi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pimpinan Komisariat - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK\n– KSBSI) PT. Parkland World Indonesia Plant 2, berdomisili di JL. Raya\nLanud gorda KM 68 Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Prop\nBanten,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja RI Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor Bukti Pencatatan : 14\u002FPK-FSBSI-FGARTEKS\u002FPT. PWI\u002F08\u002FXI\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 01 November 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam Hal ini diwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Nama Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Zulfikar Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Arif Rahman Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. M. Sulaeman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Nina Sumaena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Faturohman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke 2 ( dua )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pimpinan Pengurus Unit Kerja KSPN PT. Parkland World Indonesia Plant 2,\nberdomisili di JL. Raya Lanud gorda KM 68 Desa Julang Kecamatan Cikande\nKabupaten Serang Prop Banten .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja RI Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor Bukti Pencatatan : 010\u002FDisnakertrans\u002FHI\u002FIV\u002F2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 26 April 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam Hal ini diwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Nama Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Takwin Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Afendi Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Mus Mulyadi Wakil Ketua Advokasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Mulyadi Wakil Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Bambang Wakil Ketua Advokasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke 2 ( dua )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 Tujuan Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian kerja ini di buat oleh pengusaha dan pekerja , untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Mempertegas dan memperjelaskan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja\n.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Menetaplkan secara bersama syarat – syarat kerja , hubungan kerja\ndan kondisi kerja yang sesuai aturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang\ntelah disepakati bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 Ruang Lingkup Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh bersama-sama menyetujui dan meyakini\ndengan penuh tanggung jawab bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku\ndanmengikat secara hukum bagi kadua belah pihak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh apabila mengadakan perubahan nama\nataumengadakan penggabungan dengan organisasi lain, maka isi pasal-pasal\nPerjanjian Kerja Bersama ini akan tetap berlaku bagi kedua belah pihak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh apabila mengadakan perubahan,\npengurangan atau penambahan tanpa ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua\nbelah pihak, maka di luar hasil perjanjian akan mempunyai akibat batal demi\nhukum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh tetap memiliki hak-hak lainnya sesuai\nketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ketenagakerjaan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 Pengakuan Hak-Hak Para Pihak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Serikat Pekerja\u002FBuruh mengakui bahwa pengusaha mempunyai hak untuk\nmengatur jalannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>perusahaan,seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Menerima pekerja baru, membina pada masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Menempatkan pekerja sesuai kebutuhan dan mengangkat jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Memutasikan pekerja ke bagian lain sesuai kebutuhan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Memberikan pendidikan dan latihan serta ketrampilan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Memberikan pengupahan dan kesejahteraan yang adil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Membina, memberikan peringatan dan menjatuhkan sanksi PHK sesuai\naturan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh telah menyetujui dan sepakat serta\nbertekad untuk bekerja sama menciptakan ketenangan kerja dan berusaha sesuai\ndengan prinsip Hubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang dan\nberdasarkan keadilan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh akan menjunjung tinggi sikap saling\npercaya, menghargai dan menghormati serta tidak mencampuri urusan intern\nmasing-masing pihak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh akan selalu mengutamakan musyawarah\nuntuk mencapai kata sepakat apabila terjadi adanya perselisihan yang ada dan\ntidak saling memaksakan kehendak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha mengakui bahwa Pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh mempunyai hak\nuntuk mengatur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>jalannya Serikat Pekerja, seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Merekrut anggota baru\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Memberikan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan AD\u002FART, UU\nketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Memungut iuran Serikat Pekerja\u002FBuruh melalui slip gaji sesuai AD\u002FART yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Memberikan pembinaan , perlindungan , pembelaan dan bantuan hukum\nkepadanggota Serikat Pekerja\u002FBuruh yang mempunyai perselisihan hak dan\nkepentingan dari tingkat bipartit sampai kasasi Mahkamah Agung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 Keanggotaan Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Berdasarkan Keputusan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh,antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Setiap Pekerja yang bekerja di PT. Parkland World Indonesia Plant 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Warga Negara Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja yang menduduki jabatan tertentu atau yang tugas dan fungsinya\ndapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja atau\nkarena tugas dan kewajibannya memiliki kepentingan bagi pengusaha, tidak dapat\nmenjadi pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 Jaminan Perlindungan Bagi Pengurus Dan Anggota Serikat\nPekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1 Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang merugikan pekerja disebabkan\noleh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh di perusahaan baik sebagai pengurus maupun sebagai\nanggota Serikat PekerjaSerikat Buruh di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha berkewajiban membantu dan memberi kesempatan seluas-luasnya\nkepada pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh untuk menjalankan tugas\norganisasi sehari-hari sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Sebagai penyalur aspirasi para anggota dalam masalah-masalah yang\nmenyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja maupunsebagai\nwarga negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Memberi perlindungan serta mendapatkan hak-hak dan kepentingan anggota\ndalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan para anggota bagi kelangsungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab untuk terpeliharanya\nketenangan kerja dan ketenangan berusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 Dispensasi Waktu Untuk Kepentingan Dan Urusan Serikat\nPekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruhyang\nditunjuk Serikat Pekerja\u002FBuruh untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nperusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Dispensasi\ntersebut diberikan kepada Pimpinan\u002FWakil Serikat PekerjaBuruh yang ditunjuk\nuntuk menghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa\nmengalami pengurangan upah atau tunjangan lainnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada wakil Serikat Pekerja\u002FBuruh\nberdasarkan surat tugas organisasi untuk menghadiri rapat\u002Fpertemuan dengan\npimpinan perusahaan, dinas tenaga kerja dan pimpinan Serikat Pekerja\u002FBuruh yang\nlebih tinggi yang berhubungan dengan kepentingan Serikat Pekerja\u002FBuruh dan\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota Serikat\nPekerja\u002FBuruh atau pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh yang diangkat menjadi\npengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh di tingkat yang lebih tinggi seperti Dewan\nPimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) , Dewan Pimpinan Pusat (DPP)\nuntuk menghadiri rapat , musyawarah , seminar, konferensi , pendidikan dan\nkursus lainnya , baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mendapat\nupah penuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus Serikat\nPekerja\u002FBuruh yang untuk melaksanakan tugas organisasi 5 Pengusaha memberikan\ndispensasi penuh kepada pengurus yang menjalankan tugas piket secara bergiliran\nsesuai dengan jadwal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 Fasilitas Kantor Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana lainnya yang memadai\nkepada organisasi Serikat Pekerja\u002FBuruh antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ruangan yang layak untuk kantor Sekretariat Serikat Pekerja\u002FBuruh sebagai\ntempat kegiatan Serikat Pekerja\u002FBuruh sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk\nSekretariat Serikat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Meja & Kursi kantor bagi pengurus sesuai tugas dan jabatannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Meja & Kursi untuk meeting pengurus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Sofa untuk Tamu Organisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Lemari Filling Kabinet dan Lemari Biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Papan tulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Lampu penerangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Air Conditioner\u002FAC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Air Phone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Komputer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 Papan Pengumuman Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan berkewajiban menyediakan papan pengumuman guna penempatan\npengumuman\u002Fpemberitahuan tentang kegiatan Serikat Pekerja\u002FBuruh tetapi harus\nseijin pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha memberi keleluasaan kepada pengurus Serikat \u002FBuruh untuk\nmemasang kotak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>saran\u002Fpengaduan di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 Iuran Anggota Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha membantu melakukan pemotongan iuran Serikat Pekerja\u002FBuruh\nberdasarkan surat kuasa anggota Serikat Pekerja\u002FBuruh.pada penerimaan upah\nsetiap tanggal 5 setiap bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya pemotongan iuran Serikat Pekerja\u002FBuruhsesuai dengan AD\u002FART\nmasing-masing; atau berdasarkan kesepakatan antara anggota dengan pengurus\nSerikat Pekerja\u002FBuruh\u002FBuruh PT. PWI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Laporan keuangan Serikat Pekerja\u002FBuruh dimuat pada papan pengumuman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 Protokol Kebebasan Berserikat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan Serikat Pekerja berkomitment untuk menegakkan hak atas\nkebebasan berserikat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Protokol Kebebasan\nBerserikat yang telah ditandatangani bersama; sebagai bentuk pelaksanaan dari\nUndang-undangNo. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 Penerimaan Calon Pekerja Baru\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Persyaratan calon pekerja baru sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan dilampiri :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Photo copy Ijazah\u002FSTTB yang dilegalisir atau menunjukkan ljazah\u002FSTTB\nasli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Surat keterangan kesehatan terbaru dari dokter d. Surat keterangan\npencari kerja dari Depnaker\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Daftar riwayat hidup.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pas photo terbaru ukuran : 2 x 3 = 2 Lembar dan 4 x 6 = 2 Lembar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Photo copy keterangan lain bila dianggap perlu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Photocopy Kartu Tanda Penduduk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Berkas lamaran dimasukan kedalam stop map.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Penerimaan pekerja baru tidak dipungut biaya apapun oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Menanda tangani formulir penjanjian kerja l. Bagi pekerja baru yang akan\nditempatkan yang memerlukan keahlian tertentu akan diseleksi dan penilaian\nditentukan oleh bagian yang membutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Yang mempunyai masalah salah satu dibawah ini, tidak dapat diterima\nantara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Umur belum mencapai 18 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Menjadi buronan aparat keamanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Sedang dalam masa menjalani hukuman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Cacat secara mental.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Menderita penyakit menular.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pada waktu mengisi surat perjanjian kerja atau wawancara memberikan\nketerangan palsu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Dinyatakan tidak sehat oleh dokter perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Pernah bekerja di PT. Parkland World Indonesia yang dikeluarkan karena\ntelah melakukan kesalahan berat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang sudah diterima bekerja ternyata di ketahui telah melanggar\nketentuan salah salah satu peraturan di ayat 2 ( dua ) tersebut diatas dapat di\nPHK dengan tanpa pesangon dan ganti rugi atau pembayaran dalam bentuk apapun ,\npekerja tersebut tidak dapat menggugat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>1. Setiap pekerja baru wajib menjalankan masa percobaan 1(satu) kali selama\n3 bulan terhitung sejak pekerja yang bersangkutan mulai bekerja di\nperusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Seorang pekerja yang telah menyelesaikan masa percobaan dengan baik dapat\ndiangkat menjadi pekerja tetap,yang di tetapkan dalam surat keputusan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja baru yang dinyatakan tidak lulus masa percobaan akan diberikan\npenjelasandengan Surat Keterangan Tidak Lulus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Serikat Pekerja\u002Fburuh diikutsertakan memberikan pembinaan bagi pekerja\nbaru untuk menjelaskan tentang Hubungan Industrial yang serasi, selaras,\nseimbang dan berdasarkan keadilan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan\ndanpemahaman tentang Organisasi Serikat Pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Dan Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap\nkepada setiap pekerja yang dinyatakan lulus masa percobaan menjadi pekerja\ntetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>2. Pengusaha wajib menerbitkan surat keputusan pengangkatan jabatan kepada\nsetiappekerja yang mempunyai jabatan seperti berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">JENJANG\n        JABATAN :\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">OPERATOR\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">MANDOR\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PENGAWAS\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">SUPERVISOR\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">CHIEF\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">ASS\n        MANAGER \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">MANAGER\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">SR\n        MANAGER\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Jabatan kepada setiap pekerja yang\nmemangku jabatan sesuai ayat 2 diatas setelah memangku jabatan paling lama 3\n(tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Apabila ada penurunan jabatan karena adanya penilaian kinerja, dan atau\nmelakukan kesalahan\u002Fpelanggaran sebelumnya, dan atau adanya perubahan struktur\norganisasi, maka tunjangan jabatan serta tunjangan tidak tetap lainnya\ndisesuaikan dengan jabatan yang baru, akan tetapi gaji pokok danInsentif\nkehadiran tetap \u002Ftidak berubah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap Pimpinan Kerja wajib memberikan surat tembusan ke Perusahaan atau\nHRD apabila sedang mempromosikan jabatan untuk anak buahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 Kesempatan Berkarir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia,\nuntuk meningkatkan kemampuan dan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki\njabatan tertinggi di perusahaan tanpa melihat suku, agama, warna kulit dan\ngolongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\nselain kenaikan upah minimum dan pengaturannya diatur oleh management\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 Penurunan Jabatan \u002F Demosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Demosi adalah proses menurunkan jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Penurunan jabatan\u002Fdemosi adalah wewenang penuh dari manajemen perusahaan\ndan dilaksanakan oleh Dept HRD berdasarkan usulan pimpinan department secara\ntertulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Penurunan jabatan\u002Fdemosi dapat dilakukan terhadap pekerja karena alas an\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu\ndan proporsional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Karena melakukan kesalahan pada saat pekerja yang bersangkutan sedang\nmenjalani sangksi minimal SP III atas kesalahan\u002Fpelanggaran sebelumnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja yang mengalami penurunan jabatan \u002F demosi, maka tunjangan jabatan\nserta tunjangan tidak tetap lainnya disesuaikan dengan jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 Mutasi Dan Prosedurnya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat memindahkan\u002Fmemutasikan pekerja dari satu bagian kebagian\nlainnya atas dasar kepentingan dan keperluan produksi dengan tidak mengurangi\natau menurunkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemindahan atau mutasi pekerja dilakukan atas dasar:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Untuk kelancaran dan kepentingan produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perubahan tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Perubahan tugas pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Promosi Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Tugas pekerjaan tidak cocok atau tidak sesuai dengan skill atau keahlian\ndan keterampilan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perubahan jabatan tidak termasuk dalam pengertian mutasi atau pemindahan\npekerja dari jabatan lama beralih ke jabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dilarang memutasikan pekerja apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Adanya unsur SARA atau diskriminasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bertujuan asusila atau pelecehan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Adanya unsur suka atau tidak suka.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tata cara mutasi, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengusaha memanggil pekerja dan menjelaskan alasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pengusaha merundingkan maksud dan tujuan adanya mutasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pengusaha memberikan Surat Keputusan Mutasi kepada pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Mutasi berlaku sejak disetujui dan ditanda tangani oleh pimpinan\nperusahaan dan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 Tenaga Kerja Asing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan penjelasan, penyuluhan dan penataran bagi\ntenaga kerja asing yang akan ditempatkan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tenaga kerja asing wajib mempelajari, memahami dan mengikuti, sosial\nbudaya dan sistem hubungan industrial pancasila di Indonesia, agar antara\ntenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia dapat berkerja sama dengan baik,\nharmonis dan komunikatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tenaga kerja asing wajib patuh dan tunduk kepada PKB dan aturan\nperundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ( Perlu Diterbitkannya PKB\nberbahasa Asing \u002FKorea )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tenaga Kerja asing wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya\nsehingga terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV WAKTU KERJA, CEKROLL DAN PERGANTIAN SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 Waktu Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non shift maupun shift 2. Jadwal waktu kerja dan pengaturannya\nditentukan oleh pengusaha dengan persetujuan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Melaksanakan kerja melebihi dari ketentuan tersebut, diperhitungkan\ndengan jam kerja 4. Dasar penetapan waktu\u002Fjam kerja pekerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. SYSTEM 5 HARI KERJA :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SHIFT SIANG \u002F NON SHIFT:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam Kerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – kamis : 07.00 – 16.00 WIB ( selebihnya dihitung lembur\n)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum’at : 07.00 – 16.30 WIB ( selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB ( berdasarkan jadwal tiap gedung)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu & Minggu : LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SHIFT MALAM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Jumat : 19.00 – 04.00 WIB ( selebihnya dihitung lembur\n)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 24.00 – 01.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu & minggu : LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. SYSTEM 6 HARI KERJA :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SHIFT SIANG \u002F NON SHIFT :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – jumat : 07.00 – 15.00 WIB ( Selebihnya dihitung lembur\n)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jumat : 07.00 – 15.30 WIB ( selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu : 07.00 – 12.00 WIB ( Selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB ( Berdasarkan jadwal tiap gedung)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minggu : LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SHIFT MALAM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – jumat : 19.00 – 03.00 WIB ( Selebihnya dihitung lembur\n)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu : 19.00 – 24.00 WIB ( selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minggu : LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang mengikuti rapat dengan pimpinan bagian masing-masing diluar\njam kerja pokok, pengusaha wajib memperhitungkan dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja Satuan Pengamanan (SATPAM), selama jam istirahat tidak\ndiperkenankan meninggalkan Pos Jaga, jam istirahat diperhitungkan kerja lembur\n1 jam x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Khusus bagi pekerja yang melaksanakan tugas \u002F dinas luar atas perintah\npengusaha yang melebihi jam kerja pokok diperhitungkan dengan kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Apabila terjadi Emergency seperti pemadaman aliran arus Listrik yang\nmendadak dan tiba-tiba pada saat jam kerja ( Produksi ) maka komponen upahnya\ntidak mempengaruhi upah pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Perputaran shift di lakukan dalam dalam 1 ( satu ) minggu sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 Istirahat Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>1. Istirahat mingguan diberikan 1 hari setelah 6 hari kerja dalam seminggu\nberturut-turut bagi pekerja non shift maupun karyawan shift.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Istirahat kerja minimal 1 jam ( 60 Menit ) untuk non shift, shift satu\ndan long shift , apabila terjadi keterlambatan waktu istirahat disebabkan\nmeeting produksi \u002F pembinaan maka wajib dikompensasikan pada waktu masuk dan\napabila keterlambatan melebihi 15 menit wajib diperhitungkan dengan jam kerja\nlembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pada waktu jam istirahat dan jam pulang seluruh karyawan –\nkaryawati tidak di perbolehkan untuk meeting\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 Cekroll\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang masuk kerja atau pulang kerja wajib mencatatkan diri\ncheckroll\u002Fabsensi pada alat pencatat waktu (time recorder\u002Fmesin cardnetic\u002Fproxy\nminity).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak mencatatkan diri\u002Fcheckroll pada waktu masuk atau\npulang pekerja karena lupa atau kartu pengenal karyawan rusak\u002Fhilang, wajib\nmengisi formulir tidak checkroll dan setelah diketahui atasan langsung dianggap\nmasuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Terlambat checkroll disebabkan karena “force majure” dianggap\nmasuk kerja setelah melaporkan kepada atasan langsung, selanjutnya atasan\nlangsung melaporkan kepada staf administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Lupa checkroll , datang terlambat , pulang cepat dijelaskan kepada atasan\nlangsung untuk diteruskan kepada kepala bagian personalia serta dimasukan daam\ndaftar masuk lambat atau pulang cepat untuk dihitung jumlah jam kerjanya. Dalam\nkeadaan tertentu misalkan dinas luar atau mesin checkroll rusak tidak dianggap\nlupa checkroll setelah disetujui oleh atasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap hari petugas Administrasi harus melaporkan data kehadiran karyawan\ndan memeriksa data chekroll karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 Pergantian Kerja Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam melaksanakan pergantian kerja shift, pekerja yang akan meninggalkan\npekerjaannya harus mengadakan serah terima kepada pekerja shift\nberikutnya\u002Fpenggantinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pergantian kerja shift dilakukan setelah pekerja shift berikutnya berada\ndilokasi.Serah terima pergantian kerja shift, harus dapat\ndipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Di dalam perputaran kerja shift di lakukan dalam 1 ( satu ) minggu\nsekali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam usaha menciptakan keteraturan, ketertiban, ketentraman dan kesenangan\nkerja dilingkungan perusahaan, maka diatur ketentuan-ketentuan yang harus\ndilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terkait dengan proses\nproduksi, maka diatur kewajiban dasar pekerja dan kewajiban dasar pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 Kewajiban Dasar Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh pengusaha, sepanjang\ntidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wajib sudah berada ditempat kerja setelah bel berbunyi tanda jam\nkerja dimulai dan atau meninggalkan tempat kerja setelah bel berbunyi tanda\nwaktu istirahat kerja atau pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja wajib mentaati ketentuan yang berlaku diperusahaan dengan baik\nselama melakukan pekerjaannya masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan dan\npengembangan usaha-usaha perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja wajib berkerja secara efektif dan efisien sehingga perusahaan\ndapat berkembang maju.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib menjaga dokumen penting, barang inventaris, surat-surat\nberharga milik perusahaan dengan penuh tanggung jawab\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja wajib mengenakan Kartu Pengenal Karyawan (KPK) yang masih\nberlaku, pada saat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>masuk\u002Fkeluar pintu gerbang pabrik dan\u002Fatau selama menjalankan aktifitas di\ndalam perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja wajib mencatatkan waktu masuk kerja dan waktu pulang atau selesai\nmelakukan kerja pokok atau waktu kerja lembur dengan cara cekroll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pekerja wajib memelihara keutuhan hubungan kerjasama di dalam lingkungan\nperusahaan baik terhadap pekerja maupun dengan pihak pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pekeria wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan kesehatan dan\nkeselamatan kerja (K3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pekerja wajib menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan dan keasrian\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pekerja wajib melaporkan kepada atasan, satuan pengaman, apabila\nmelihat,mendengar dan mengetahui ada pihak-pihak lain tertentu yang akan\nberbuat merugikan pengusaha baik secara materiil maupun immateriil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Pekerja wajib memeriksa barang-barang bawaannya, apabila membawa\nbarang-barang baik kedalam lokasi maupun keluar lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Pekerja wajib ikut membela, mempertahankan perusahaan, apabila adanya\nrongrongan, gangguan, pencurian dan pengerusakan serta bencana alam yang\nmerugikan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Pekerja wajib memberitahukan kepada atasannya atau pengusaha apabila\ndatang masuk kerja terlambat atau pulang cepat, dengan memberitahukan alasannya\nsecara benar dan tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Pekerja yang berhenti bekerja dan atau dimutasikan ke bagian lain wajib\nmembuat laporan dan serah terima pekerjaan serta barang -barang milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Pekerja yang tidak bisa\u002Fmasuk kerja karena keperluan pribadi\u002Fijin\nbiasa\u002Fijin resmi wajib memberitahukan kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Pekerja tidak masuk kerja karena sakit wajib menunjukan surat keterangan\ndokter yang memeriksanya dan dilegalisir dokter poliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Pekerja yang akan melaksanakan tugas luar karena tugas dari pengusaha\natau karena melaksanakan tugas organisasi Serikat Pekerja wajib memberitahukan\natasannya, baik keberangkatan maupun sekembalinya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Pekerja yang tidak masuk kerja karena mengambil istirahat haid harus\nmenunjukan surat dokter dari klinik\u002FPoliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Pekerja dimutasi karena kenaikan pangkat\u002Fjabatan, penurunan pangkat atau\ndipindah tugaskan harus menyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam waktu\nyang ditentukan setelah menerima surat perintah dari pihak yang mengadakan\nmutasi untuk menempati jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Sebelum hubungan kerja putus, pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya\nharus diselesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Pekerja yang mengurus keuangan, surat-surat berharga, bukti pembukuan,\ndata hasil produksi, sarana kekayaan, peralatan, stempel korespondensi, gambar\ndesign, data teknik, arsip dokumen, data management penting dan lain-lain harus\nmenyelesaikan menurut prosedur serah terima tugas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Pekerja wanita yang sudah melaporkan hamil , dipekerjakan waktu kerja\nnon shift dan dapat bekerja lembur selama – lamanya sampai pukul 17.00\nWIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Prinsip-prinsip K3 :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam\nmelakukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta\nproduktivitas nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Setiap pekerja yang berada ditempat kerja perlu dijamin pula\nkesehatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman\ndan efisien.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala upaya untuk membina\nnorma-norma perlindungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Pekerja wajib menjaga dan memelihara dengan baik semua barang dan atau\nfasilitas milik perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Pekerja melaporkan segera ke HRD dept.apabila ada perubahaan\n–perubahaan terhadap diri pekerja dan perubahaan alamat melalui pimpinan\ndept.yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Menjadi teladan bagi pekerja lainnya di lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. Berkata jujur ,teliti,tertib,displin dan bersemangat serta mendukung\nsetiap upaya dalam mencapai kemajuan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Menjaga dan menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih,indah,dan\nsehat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. Mentaati semua tata tertib yang berlaku di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 Kewajiban Dasar Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang\ntelah disyahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib melaksanakan perundang-undangan ketenagakerjaan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib merundingkan dengan serikat pekerja\u002Fburuh apabila akan\nmemberlakukan peraturan baru yang tidak diatur dalam Undang-undang maupun\nPKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk\nalih managemen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha wajib mengikut sertakan serikat pekerja\u002Fburuh untuk mendampingi\nanggotanya dalam proses penanganan masalah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 Jenis Pelanggaran, Pembinaan Dan Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi yang dilakukan oleh pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah\nlaku pekerja. Masa berlaku dari masing-masing jenis pelanggaran, pembinaan dan\nsanksi adalah selama-lamanya 6 (enam) bulan dan apabila masa berlakunya habis\nsanksi dimulai dari awal kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adapun Jenis Pelanggaran, Pembinaan dan Sanksi diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Peringatan Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja diberikan pembinaan dan sanksi peringatan lisan antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Tidak mematuhi peraturan di perusahaan dalam bentuk anjuran atau larangan\ndan tidak merugikan siapapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK), selama dilingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Berpakaian dan berpenampilan tidak rapi dan tidak sopan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bekerja secara malas-malasan dan santai atau menunda-nunda pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Melakukan tindakan indisipliner atau melalaikan tugas dan kewajiban\nlainnyayang bersifat ringan, sehingga perlu diberikan sanksi peringatan\nlisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Berambut gondrong bagi karyawan laki-laki sehingga kelihatan tidak rapi\natau mengganggu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Membawa tas\u002Fbungkusan besar kedalam lingkungan tempat kerja\u002Flokasi pabrik\nyang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan h. Datang terlambat 2 (dua) kali\ndalam sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Meninggalkan area peerusahaan selama jam kerja tanapa ijin pimpinan\ndept.yang bersangkutan dan atau dept.HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan memasuki area kerja lain yang\ntidak ada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hubungannya dengan pekerjaannya,kecuali atas permintaan atau perintah\natasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-1 (SP I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa berlaku Surat Peringatan ke – 1 ( SP I ) adalah 6 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP I (satu) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja yang diberikan peringatan lisan kurang dari 6 (enam) bulan dan\nmengulangi kembali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>perbuatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Corat-coret disembarang tempat, meludah didepan orang banyak atau\npimpinan, membuang sampah disembarang tempat atau tidak ditempat sampah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bekerja tidak bertanggungjawab, menganggu ketenangan\nkerja\u002Fngobrol\u002Fmembuat gaduh dan atau menelantarkan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi atasan yang mengakibatkan\nkesalahan dalam pekerjaannya (proses kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Tidak mematikan listrik dan mesin produksi atau merapikan barang-barang\npekerjaan setelah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>selesai jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Tidak membersihkan tempat kerja sehingga berantakan dan kotor, setelah\nselesai kerja dan langsung meninggalkan tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Tidak masuk kerja selama 2 hari tidak berturut-turut selama satu bulandan\ntidak memberitahukan kepada atasan\u002Fpengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Tidak bersedia diperiksa oleh petugas satpam perusahaan pada waktu\nmasuk\u002Fkeluar pintu gerbang produksi dan atau pintu gerbang perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Malas dan atau santai dalam bekerja setelah diberikan peringatan\nlisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Tidak menggunakan alat perlengkapan keselamatan kerja dan atau tidak\nmengikuti Prosedir operasional kerja (SOP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Atasan tidak memberikan bimbingan kepada bawahannya sesuai dengan\nnorma-norma yang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Terbukti mencari-cari alasan untuk meminta ijin meninggalkan kerja, pada\nwaktu kerja belum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Mengajak masuk saudara, teman ke lokasi pabrik tanpa seijin petugas atau\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Tanpa seijin petugas atau pimpinan pekerja masuk ke lokasi\u002Fkamar mess\npekerja yang berlainan jenis kelaminnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK), selama dilingkungan\nperusahaan setelah di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>beri peringatan lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Terbukti mempergunakan barang bawaannya yang tidak sesuai dengan tugas\ndan jenis pekerjaanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. Pekerja menggunakan sarana komunikasi milik perusahaan untuk kepentingan\npribadi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r. Anggota SATPAM memakai seragam dan perlengkapan tidak sesuai dengan jam\nkerja\u002Fshiftnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s. Mencekrolkan\u002Fmengesek KPK orang lain pada saat masuk dan atau pulang\nkerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t. Lebih dari 3 (tiga) kali datang terlambat tanpa ada alasan yang jelas\ndalam sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u. Menolak perintah kerja yang layak dari pimpinan yang bersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v. Pulang lebih awal tanpa izin atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w. Lalai untuk menjaga dan merawat KPK sebagai asset perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-2 (SP II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa berlaku Surat Peringatan Ke - ( SP ) adalah 6 bulan Pekerja yang\nmelakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan pembinaan dan SP\nII (dua) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja yang sudah diberikan sanksi SP-I yang masa berlakunya belum\nhabis, dan mengulangi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mangkir selama 2 (dua) hari berturut-turut atau 3 (tiga) hari tidak\nberturut-turut dalam 1 (satu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bulan kalender, tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tidak memberikan dan atau melaporkan pimpinan atas segala kemungkinan\nyang dapat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan atau orang lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Petugas SATPAM tidak sungguh-sungguh dalam melakukan tugas pemeriksaan di\nPos jaga\u002Fpintu keluar pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Petugas SATPAM tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, memberikan ijin\ntamu atau kendaraan tamu memasuki kawasan\u002Flokasi pabrik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Petugas SATPAM yang sedang jaga tidak mengetahui di daerah pengawasannya\nterjadi pencurian\u002Fada tindak kejahatan terhadap barang milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Terbukti seorang atasan tanpa mengindahkan norma ketenagakerjaan yang\nberlaku, menolak permintaan bawahan untuk menggunakan hak-hak dan\nkepentingannya sesuai aturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Terbukti seorang atasan yang mengetahui bawahannya hamil namun tidak\nmelaporkannya dan mempekerjakan pada tempat yang membahayakan kehamilannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Berpindah pekerjaan\u002Ftugas tidak seijin kepada atasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat kerja dan tidak\nmaumenurut setelah dinasehati oleh atasan\u002Fpengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Boros dalam menggunakan bahan baku, sehingga merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Bagi karyawati \u002F Ibu hamil dengan sengaja tidak mau melaporkan\nKehamilannya pada Personalia\u002FCR\u002FKLINIK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Terbukti Petugas SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga tanpa ijin atasan\natau tanpa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>memberitahukan teman sekerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Makan\u002Fjajan sambil bekerja yang mengganggu pekerjaan (proses kerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Melakukan kelalaian atau kecerobohan dalam pekerjaan yang mengakibatkan\nkerugian bagi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>perusahaan dan atau keselamatan orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Dengan sengaja melepas, merubah, merusak atau menghilangkan pengaman\nmesin ( safety\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>guarding )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-3 (SP III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa berlaku Surat Peringatan ke – 3 ( SP ) adalah 6 bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP III (tiga) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP. I (satu), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP. II\n(dua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP. II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP. II (dua)\natau SP . I (satu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Terbuki menyuruh, membiarkan, mengijinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mesin atau inventaris perusahaan tanpa seijin pimpinan untuk kepentingan\npribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Tidak menjunjung tinggi terhadap kepercayaan dan nama baik perusahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Terbukti merokok di tempat kerja yang terdapat larangan DILARANG\nMEROKOK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Terbukti tidur pada saat jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Terbukti menerima penjamuan dan pemberian hadiah dari Pihak lain untuk\nmempengaruhi suatu keputusan yang merugikan perusahaan (makan biasa tidak\ntermasuk).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Terbukti berjualan dilokasi kerja \u002F pabrik pada jam kerja atau bukan jam\nkerja tanpa ijin dari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pengusaha atau atasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Terbukti dengan sengaja mencemarkan nama baik atasannya sehingga\nmempengaruhikewibawaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Mangkir 3 (tiga) hari berturut-turut atau 4 ( empat ) hari tidak\nberturut-turut dalam satu bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Terbukti anggota SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga sebelum waktunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Melakukan perbuatan yang tidak layak kepada atasan,bawahan dan atau\nsesama pekerja berupa perlakuan ucapan dan tulisan yang kasar\u002Ftidak senonoh\nsehingga mengakibatkan tekanan fisik maupun mental\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Menyalahgunakan wewenang atau jabatannya untuk kepentingan pribadi\nsehingga merugikan pihak lain didalam perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Petugas SATPAM terbukti membiarkan orang lain ( bukan petugas\u002Fkaryawan )\nkeluar masuk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lingkungan pabrik tanpa seijin atasan atau lengah dalam melaksanakan tugas\ndipos jaga o. Atasan yang mempekerjakan karyawati ibu hamil yang sudah\nmendapatkan Surat Keterangan cuti hamil dan melahirkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Bagi karyawati Ibu hamil yang sudah diberikan Surat Keterangan cuti\nmelahirkan tetapi tidak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mau melaporkan ke Personalia\u002Ftidak mau menggunakan \u002Fmelaksanakan cuti sesuai\nketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. Terbukti seorang atasan menyuruh bawahannya bekerja kembali setelah jam\nkerja pokok atau jam kerja lemburnya selesai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r. Terbukti seorang atasan memarahi bawahannya didepan orang banyak dengan\nnada keras\u002Fkasar tanpa kaitannya dengan pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s. Terbukti seorang atasan mempekerjakan wanita hamil dengan usia kandungan\ndiatas 71⁄2 bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t. Menyalahgunakan dan atau memalsukan Surat Keterangan Dokter (SKD)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u. Melakukan kelalaian atau kecerobohan dalam pekerjaan yang mengakibatkan\nkerugian besar bagi perusahaan dan atau menimbulkan claim dari Buyer Pekerja\nsetelah diberikan sanksi SP III ( tiga ) pengusaha agar memberikan tembusan\nkepada Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh untuk memberikan pembinaan kepada pekerja\nyang bersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pembinaan dan Surat Peringatan Terakhir ( SP TERAKHIR )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terhadap pekerja yang telah mendapatkan SP III dan melakukan kesalalahan\nsebelum habis masa berlakunya SP III, maka pengusaha berhak melakukan Pemutusan\nHubungan Kerja terhadap pekerja tersebut. Akan tetapi dalam hal pengusaha masih\nmemberikan kesempatan terakhir terhadap pekerja yang dimaksud, maka pengusaha\ndapat memberikan Surat Peringatan Terakhir dan surat pernyataan, apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP I (satu), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II (dua) atau SP III (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja sudah diberikan sanksi SP III (tiga), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III (tiga)\natau SP II (dua) atau SP I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>d. Seorang karyawan terbukti melakukan tindak pelecehan dan atau tindak\nkekerasan terhadap bawahannya sekalipun bawahannya sudah menerima permintaan\nmaaf dari yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e. Terbukti Petugas SATPAM dalam pemeriksaan karyawan melakukan pelecehan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Pesangon.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dapat melakukan Pemutuskan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Memberikan\npesangon,apabila pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Terbukti melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan\u002Fatau\nuang milik perusahaan; atau milik karyawan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Terbukti memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga\nmerugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Terbukti mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan\u002Fatau\nmengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya di lingkungan\nperusahaan d. Terbukti melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan\nkerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Terbukti menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman\nsekerja atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pengusaha di lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Terbukti membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan\nyang bertentangan dengan peraturan perundang-undanganTerbukti dengan sengaja\nmerusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang\nmengakibatkan kerugian bagi perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Terbukti dengan sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam\nkeadaan bahaya di tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Terbukti membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya\ndirahasiakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kecuali untuk kepentingan negara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Terbukti melakukan pemotongan dan pengambilan gaji tanpa kuasa dan\nkesepakatan tertulis dari keduabelahpihak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Terbukti mencari keuntungan pribadi dengan membungakan uang (rentenir)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Terbukti membawa barang milik perusahaan tanpa ijin dari perusahaan atau\natasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Terbukti tidak bekerja dengan baik akibat minum minuman keras atau obat\nobatan terlarang yang dilakukan diluar perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Terbukti melakukan Rekrutmen Fee di lingkungan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Terbukti pekerja telah menerima Surat Peringatan III yang masih berlaku\nkarena alasan mangkir atau karena faktor kesengajaan akan tetapi mengulang\nkesalahan yang sama sebelum berakhirnya masa surat peringatan tersebut maka\ntidak berhak atas uang pesangon.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Pada saat perjanjian diadakan, memberikan keterangan atau data palsu atau\nyang dipalsukan untuk membuat pengusaha \u002F petugas percaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Mencekrolkan\u002Fmengesek ID Card orang lain yang tidak hadir pada saat masuk\nkerja atau pulang kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kesalahan \u002F pelanggaran berat sebagaiman diatas harus didukung dengan bukti\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja tertangkap tangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan baik secara lisan maupun\ntertulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang\ndi perusahaan dan didukung oleh sekurang –kurangnya (dua ) orang saksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Mendapatkan Pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran yang dilakukan pekerja,yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja\n(PHK) mendapatkan pesangon antara lain sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja telah menerima pembinaan dan SP III atau SP Terakhir akan tetapi\nmelakukan pelanggaran kembali dengan kesalahan yang tidak sama dengan SP\nsebelumnya; dan bobot sanksinya SP I, SP II atau SP III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Terbukti menjelekan\u002Fmencemarkan nama baik sesama pekerja,atasan,bawahan\nsehingga mengakibatkan kerugian bagi pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Terbukti menyuruh,membiarkan,mengijinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan mesin\u002Fbarang investaris perusahaan tanpa seijin pimpinan\nperusahaan yang mengakibatkan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Tanpa seijin atasan yang berwenang, menggunakan mesin atau barang,\nperalatan milik perusahaan untuk keperluan pribadi mengakibatkan kerugian\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Petugas satuan pengamanan (SATPAM) memergoki pelaku pencurian,penipuan\nkejahatan, penganiayaan,penggelapan,tindakan asusila,tidak bisa melakukan\npenangkapan dan menyerahkan kepada atasan, untuk diambil tindakan\u002Fdiproses\nsesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Tanpa alasan yang tepat dan jelas menolak dipindahtugaskan kerjanya ke\nbagian lain (menolak mutasi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Dengan sengaja sering mengganggu pekerjaan orang lain sehingga merugikan\nperusahaan \u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Melakukan pekerjaan secara tidak baik\u002Fserampangan\u002Fasal-asalan dengan\nsengaja dan merugikan perusahaan\u002Forang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 Peraturan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari ada beberapa hal penting yang harus\ndiperhatikan dan dilaksanakan baik oleh Pimpinan maupun operator antara lain\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tidak dibenarkan bekerja diluar jam kerja yang telah ditentukan yaitu\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)\nmingguuntuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (UU Ketenakerjaan NO 13\nTH 2003 pasal 77 ayat 2b) dan 78 ayat 1b atau sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundangan yang masih berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>b. Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam seminggu ( UU NO. 13 TH 2003 pasal\n78 ayat 1b dan kepmen No. 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004 pasal 3 sub 1 ) atau sesuai dengan\nketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Sebelum masuk jam kerja karyawan harus sudah berada dilokasi perusahaan\nuntuk mempersiapkan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tidak diperbolehkan meeting maupun bekerja pada waktu jam istirahat,\npelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi sesuai PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tidak diperbolehkan makan didalam lingkungan kerja, pelanggaran atas\nketentuan ini diberikan sanksi SURAT PERINGATAN ( PKB )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Jika ada penambahan jam kerja atau lembur; rencana pelaksanaannya harus\nada persetujuan dari Pimpinan Perusahaan dan diserahkan ke Personalia paling\nlambat jam 14:00 WIB. Pelaksanaan lembur harus disertai dengan tandatangan\nkesediaan Lembur Sukarela dari pekerja yang bersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI PEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 Izin Resmi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerjadengan tetap memberikan upah penuh , sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi antara\nlain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sendiri menikah : 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja menikahkan anak : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>c. Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d. Pekerja menyunatkan anak \u002F membaptiskan anak : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cp>e. Keluarga pekerja ( istri,suami,anak,orang tua\u002Fmertua meninggal dunia : 2\nhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia : 1 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang akan minta izin resmi kepada pengusaha , wajib mengajukan\npermohonan selambat- lambatnya 1 ( satu ) minggu sebelumnya kecuali karena\nkeluarga meninggal dunia dan \u002F istri pekerja melahirkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan izin resmi kepada pekerja sesuai dengan\nketentuan yang berlaku tanpa adanya alasan-alasan yang menyebabkan keluhan bagi\npekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Karyawan wajib melampirkan surat keterangan yang syah sebagi tanda bukti\nkejadian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha wajib memberikan izin sesuai dengan berita kejadian dan\nprosedur permohonan izin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja selama 12\nhari kerja setelah bekerja selama 12 ( dua belas ) bulan terus menerus ,dengan\nmendapat upah penuh\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat-lambatnya 1\n(satu) minggu sebelumnya dikecualikan hal-hal yang bersifat\ninsidentil\u002Fmendadak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang sampai batas waktu berakhirnya pengambilan sisa hak cuti\ntahunan dan pekerja belum mempergunakanya pengusaha dapat mengkompensasikan\ndengan uang secara proporsional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 ( dua belas ) bulan\nberturut –turut , dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam\ncutimassal ( idul fitri ) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan di\npotong sebanyak cuti massal yang telah di ambil ,adapun selebihnya adalah hak\nmutlak pekerja sepenuhnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha dapat mengijinkan pekerja untuk menggabungkan pengambilan cuti\ntahunan dengan izin resmi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. HRD \u002F Personalia berkewajiban menginformasikan sisa cuti tahunan pekerja\ndi slip gaji bulanan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Teknis pelaksanaan cuti tahunan di bantu oleh masing-masing adm\ndepartement form cuti diberikan kepada pekerja untuk melakukan pilihan cuti\nbadan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 Cuti Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>1. Cuti Bersama adalah cuti yang dilakukan bersama sama oleh seluruh\npekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Cuti bersama dilaksanakan berdasarkan ketetapan pemerintah dan\u002Fatau\nkesepakatan bersama antara pengusah dan serikat pekerja\u002Fburuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Cuti bersama diambil dari cuti tahunan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 Istirahat Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1. Bagi pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan\nmemberitahukan kepada perusahaan,tidak wajib bekerja pada hari pertama dan\nkedua pada waktu haid\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan ijin kepada pekerja perempuan yang mengambil\nistirahat haid,dengan melampirkan surat keterangan Dokter atau poli klinik\nperusahaan. 3. Pekerja yang mengambil istirahat haid berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 Cuti Hamil Dan Cuti Melahirkan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1. Pekerja Perempuan berhak atas cuti hamil dan cuti melahirkan\u002Fbersalin\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>2. Pekerja wanita yang sedang hamil , akan di berikan cuti 1,5 ( satu\nsetengah ) bulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1,5 (\nsatu setengah) setelah melahirkan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Apabila hak cuti hamil dan melahirkan telah diambil ternyata terjadi\nkelahirkan dismatur (kelahiran melebihi tanggal penentuan\u002F batas normal) maka\nselebihnya di hitung ijin biasa dan di ajukan ke personalia masing-masing\npaling lama 40 (empat puluh) hari kecuali disertai dengan surat keterangan dari\ndokter \u002F bidan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja perempuan dengan usia kehamilan 32 ( tiga puluh dua ) minggu\nharus mengajukan cuti hamil dan cuti melahirkan ke personalia 1 ( satu ) minggu\nsebelum pelaksanaan cuti dengan melampirkan USG dan surat keterangan cuti hamil\ndan melahirkan yang diberikan atau telah di setujui oleh poliklinik\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>5. Bagi pekerja perempuan yang hamil kemudian keguguran maka berhak cuti 1\n1⁄2 ( satu setangah ) bulan dan atau menurut keterangan bidan \u002Fdokter\nperusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 Peraturan Bagi Ibu Hamil Di Tempat Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Karyawan –karyawati yang sudah menikah harus melaporkan ke bagian\nHRD masing-masing dengan membawa surat nikah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bagi karyawati hamil harus membuat kartu ibu hamil , dengan membawa surat\nketerangan hamil dari bidan\u002Fklinik perusahaan dan harus melaporkan keatasan\nmengenai kehamilanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi karyawati yang hamil harus mengikuti program \u002Ftraining khusus ibu\nhamil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Khusus bagi ibu hamil tidak di benarkan untuk bekerja lembur melebihi\nwaktu pukul 17:00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Karyawati yang usia kehamilannya telah mencapai usia 7.5 (Tujuh setengah)\nbulan harus mengajukan cuti hamil \u002F melahirkan ke bagian personalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>6. Karyawati yang hamil tidak di benarkan bekerja pada bagian yang\nmengandung zat kimia dan tempat- tempat yang berbahaya lainnya sesuai ketentuan\nDept.CR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Karyawati yang hamil tidak dibenarkan dalam keadaan berdiri terlalu lama\ndan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya serta sering naik turun\ntangga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Karyawati yang hamil tidak di benarkan bekerja mengangkat bahan yang\nberat-berat dan mengoperasikan mesin yang bergetar dan berdebu\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cp>9. Karyawati yang hamil tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\nbagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>10. Ibu hamil diperkenankan meninggalkan pekerjaannya lebih dahulu pada saat\npulang kerja untuk menghindari antrian dan desak-desakan pada saat pulang\nkerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 Izin Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit , wajib menyerahkan\nsurat keterangan sakit dari dokter atau tim medis yang memeriksa kepada\npersonalia paling lambat 2 ( dua ) hari kerja dari tanggal masuk kerja .Apabila\nmelewati dari batas waktu yang telah di tentukan pekerja yang bersangkutan\ntidak memenuhi kewjibannya maka di anggap sakit tanpa surat keterangan dokter \u002F\nsakit biasa atau di kompensasikan dengan hak cuti tahunan apabila masih\nmempunyai hak cuti tahunan setelah di potong cuti massal (cuti idul fitri )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 ( satu ) tahun ,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 ( satu ) kali\nseminggu\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang sakit dan diperiksa oleh dokter diluar perusahaan , surat\nketerangan sakitnya harus mendapat rekomendasi dari dokter poliklinik\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>4. Pekerja yang tidak dapat bekerja Karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang syah berhak atas upah penuh\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Perusahaan dapat menolak surat keterangan sakit yang di keluarkan oleh\nBalai Pengobatan atau Yayasan yang tidak mendapat izin dan tidak diakui oleh\ninstansi terkait\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 Izin Meninggalkan Kerja Dengan Mendapat Upah Penuh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena perintah pengusaha berhak atas\nupah penuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan tugas Negara \u002F\nperusahaan , berhak atas upah penuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan ibadah sesuai\nsyariat agamanya , berhak atas upah penuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja karena menjadi anggota \u002F pengurus serikat pekerja\u002Fburuh tidak\nmelakukan kerja , karena melaksanakan tugas atas perintah organisasi serikat\npekerja\u002Fburuh, berhak atas upah penuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja tidak melakukan kerja atas ijin pengusaha dengan mendapat upah\ndiantaranya :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Rumah atau jalan yang di lewati kebanjiran \u002F bencana alam yang lain\nsesuai pengumuman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pemerintah paling lambat 2 ( dua ) hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mengantar keluarga ( istri , suami , anak , orang tua \u002F mertua ) dalam\nsatu lingkungan karena sakit yang bersifat mendesak kerumah sakit atau\npuskesmas , paling lama 1 ( satu ) hari dengan surat keterangan dokter dan\nharus mendapat rekomendasi dari dokter poliklinik perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Terkena musibah pencurian atau perampokan dan di panggil oleh pihak yang\nberwajib selaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>saksi paling lama 1 ( satu ) hari atau sesuai kebutuhan dengan mendapat kan\nijin dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 Izin Biasa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan pada jam kerja , wajib\nmengajukan permohonan ijin kepada atasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang akan meminta ijin biasa wajib memberitahukan secara tertulis\n, kecuali untuk kasus mendesak \u002F insidentil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor\nKep: 49\u002FMEN\u002FIV\u002F2004 Tentang ketentuan nilai dan strutur skala upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Sistem pembayaran Upah pokok dan lembur di bayarkan 1 ( satu ) kali dalam\nsebulan setiap tanggal 5. 3. Komponen upah terdiri atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A. Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Gaji Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Gaji Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tunjangan Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Tunjangan Kerajinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Tunjangan Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Tunjangan Khusus \u002F kondisi kerja \u002F lingkungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Premi Panas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Tunjangan keahlian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. Non Upah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Insentif Kehadiran b. Subsidi Transport c. Tunjangan Makan d. Kompensasi\ncuti tahunan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C. Lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Hari kerja biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Hari Libur \u002F Besar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Apabila jadwal pembayaran upah tanggal 5 jatuh pada hari sabtu atau\nminggu atau hari libur Nasional , karena bank tutup maka pembayaran upah\ndiundur di hari kerja yang terdekat ( tanggal 6 atau 7 )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sesuai dengan undang – undang no 7 tahun 2000 tentang pajak\npenghasilan yang harus ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan dan perusahaan\nwajib pungut akan menyetorkan kepada instansi yang berwenang ( Dinas Perpajakan\n) dan memberitahukan pajak tahunan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Kompensasi pelaksanaan kerja yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan untuk\nwaktu khusus ( hari libur\u002Fbesar ) untuk bagian tertentu dapat diajukan oleh\npimpinan departemen kepada pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 Pajak Penghasilan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berkewajiban membagikan kepada setiap pekerja wajib pajak berupa\nbukti pembayaran pajak penghasilan yang telah disetor tiap tahun sesuai dengan\nketentuan UU perpajakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 Penyesuaian Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>1. Upah terendah pekerja berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah\nsetempat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Upah pekerja yang bekerja diatas satu tahun ditetapkan berdasarkan\nkesepakatan dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Penyesuaian upah di berikan kepada pekerja berdasarkan prestasi yang\ndisesuaikan dengan jabatan dan golongan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Penyesuaian upah di berikan kepada pekerja yang mempunyai\nketrampilan\u002Fskill dan atau pekerja yang mempunyai pengalaman\nkerja\u002Fpropesional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 Upah Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1. Dasar perhitungan upah lembur adalah Surat Kepetusan Menteri Tenaga Kerja\nNo : KEP- 102\u002F MEN\u002F VI \u002F 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 juni 2004\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Tarif upah lembur ( TUL ) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 X Upah\nsebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kompensasi pelaksanaan lembur yang sifatnya special case untuk waktu\nkhusus atau bagian tertentu dapat diajukan oleh pimpinan departemen\nkepadapimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perhitungan upah lembur , berdasarkan waktu kerja lembur sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1. System 5 Hari Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Hari kerja biasa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam kerja pokok : 8 Jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 : 1,5 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam 10 dst : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Hari Sabtu; Minggu atau Libur Nasional :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 8 : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 : 3 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 10 dst : 4 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>4.2. System 6 Hari Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>a.Hari kerja biasa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam kerja pokok : 7 Jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 8 : 1,5 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam 9 dst : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Hari Sabtu (Hari kerja terpendek)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam kerja pokok : 5 Jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 6 : 1,5 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 7 : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp>c. Minggu atau Libur Nasional :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 7 : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 8 : 3 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 dst : 4 X TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d. Hari Libur jatuh pada hari kerja terpendek :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 5 : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 6 : 3 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 7 dst : 4 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 Upah Piket\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Bagi pekerja yang piket pada saat cuti bersama di perhitungkan sekurang\n– kurangnya sama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dengan upah sehari serta tidak mengurangi hak cuti tahunan 2. Upah piket\ndibayarkan pada saat pelaksanaan piket\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan jabatan di berikan kepada pekerja yang memangku suatu\njabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya tunjangan jabatan ditentukan menurut tingkat jabatan yang\nbesarnya menurut uraian jabatan, analisa jabatan , evaluasi jabatan pada setiap\njabatan adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>NO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>JABATAN DI PABRIK BESARNYA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>MANDOR \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30,000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>PENGAWAS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40,000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SUPERVISOR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>70,000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>CHIEF \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>130,000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ASS MANAGER \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>200,000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>250,000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>3. Tunjangan jabatan besarnya tidak diambil dari gaji pokok pekerja yang\nmemangku jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang memangku jabatan minimal 1 ( satu ) bulan dan selama-lamanya\ndalam jangka waktu 3 ( tiga ) bulan masa training jabatan harus segera diajukan\npromosi jabatan untuk mendapatkan hak tunjangan jabatan sesuai dengan jenjang\njabatannya ( disertakan SK pengangkatan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 Uang Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift atau\npekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp 3.000 ( Tiga Ribu\nRupiah ) \u002F hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 Insentif Kehadiran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Insentif kehadiran \u002F atau premi hadir akan di berikan penuh apabila\npekerja selama ( satu ) bulan masuk kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Insentif kehadiran akan dipotong 50 % apabila pekerja absen 1 hari , 100\n% apabila 2 (dua) hari karena alpha , ijin biasa atau sakit tanpa surat\ndokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Insentif kehadiran tidak akan di potong jika pekerja mengambil hak cuti\ntahunan , cuti hamil serta ijin resmi (contoh : cuti nikah , khitanan anak ,\nmenikahkan anak , keluarga meninggal , istri melahirkan dll)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Besarnya tunjangan kehadiran di atur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Golongan O ( operator ) besarnya : Rp. 20,000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Golongan P ( staff \u002F mandor ) besarnya : Rp. 36,000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Golongan F ( pengawas ) besarnya : Rp. 45,000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Golongan S ( supervisor ) besarnya : Rp. 60,000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Golongan C ( chief ) besarnya : Rp. 65,000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Golongan MI ( Ass Manager ) besarnya : Rp. 85,000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Golongan M2 ( Manager ) besarnya : Rp.107,500\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>1. Tunjangan berkala di berikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 ( satu ) tahun sebagai tanda senioritas dan di berikan\nterhitung pertanggal mulai masuk kerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowanceamount1\">\u003Cp>2. Besarnya tunjangan berkala \u002F masa kerja , sebagai berikut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">Masa\n        Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"8\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">Jabatan\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"line-height:1.5em;\">Operator \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"line-height:1.5em;\">Mandor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"line-height:1.5em;\">Pengawas \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"line-height:1.5em;\">Staff \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"line-height:1.5em;\">Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"line-height:1.5em;\">Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"line-height:1.5em;\">Ass Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"line-height:1.5em;\">Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1<2 Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2<3 Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3<4 Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4<5 Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5<6 Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6<7 Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7<8 Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8<9 Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9<10 Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10<11Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>11<12 Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12<13 Th\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>13 Th<\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>3. Tunjangan berkala \u002F masa kerja komponen upah di masukkan kedalam gaji\ntetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 Tunjangan Penggantian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Seorang pekerja yang di tunjuk secara tertulis oleh kepala bagian dengan\nmenggunakan formulir yang berlaku untuk menggantikan seorang pekerja lain yang\njabatannya lebih tinggi akan mendapat tunjangan penggantian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tunjangan penggantian tersebut adalah 7 \u002F 173 X selisih upah antara kedua\ntingkat jabatan untuk setiap hari bertindak sebagai pengganti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Masa penggantian akan berlangsung selama-lamanya enam minggu terkeculi\napabila menggantikan pekerja yang sakit atau cuti hamil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Seorang pekerja yang menggantikan jabatan yang lebih tinggi selama 6 (\nenam ) bulan berturut – turut harus di kukuhkan dalam jabatan yang lebih\ntinggi tersebut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1. Tunjangan hari raya di berikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan di berikan sekurang-kurangnya 1 (\nsatu ) minggu sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam Permenaker\nNo 6 Tahun 2016\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>2. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>NO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Besaran % THR\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja kurang dari 1 bulan \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>sesuai kebijakan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 bulan < 12 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Proporsional\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 tahun < 2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 2 tahun < 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>110%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 3 tahun < 4 tahun \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>115%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 4 tahun < 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 5 tahun < 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>130%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 6 tahun < 7 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>140%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 7 tahun < 8 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>145%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 8 tahun < 9 tahun \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>150%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 9 tahun <10 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>155%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja10 tahun <12 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>160%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 12 tahun <13 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>160% + Rp 100.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 13 tahun < keatas sampai berakhirnya PKB\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>170%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK ) karena mengundurkan\ndiri atau karena kasus tertentu setelah memasuki bulan Ramadhan \u002F Puasa berhak\nmendapatkan THR yang besarnya seperti ayat 2 di atas dan di berikan bersamaan\nuang pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 Subsidi Transport\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>1. Subsidi Transport akan diberikan kepada pekerja dalam 1 (satu) bulan\ndengan nilainya diberikan berdasarkan level jabatan dan jumlah kehadiran.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cp>2. Besarnya subsidi Transporti di atur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowanceamount1\">\u003Cp>a. Golongan O ( operator ) : Rp. 2,800 per hari \u002F ( Rp. 70.000 per bulan\n)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Golongan M (Mandor ) : Rp. 2,800 per hari \u002F ( Rp. 70.000 per bulan )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Golongan p ( pengawas ) : Rp. 3,300 per hari \u002F ( Rp. 82.500 per bulan\n)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Golongan f (Staff ) : Rp. 3,300 per hari \u002F ( Rp. 82.500 per bulan )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Golongan S ( supervisor ) : Rp. 3,500 per hari \u002F ( Rp. 87.500 per bulan\n)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Golongan C ( chief ) : Rp. 3,900 per hari \u002F ( Rp. 97.500 per bulan )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Golongan MI( Ass Manager) : Rp 4,300 per hari \u002F ( Rp. 107.500 per bulan\n)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Golongan M2 ( Manager ) : Rp. 5,300 per hari \u002F ( Rp. 132.500 per bulan\n)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 Tunjangan Perjalanan Dinas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan perjalanan dinas di berikan sebagai pengganti biaya makan\npenginapan dan transpotasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas adalah untuk melaksanakan tugas\nperusahaan keluar dari area pabrik berdasarkan surat dinas dari atasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tunjangan perjalanan dinas akan diperhitungkan dan di berikan secara\nlangsung pada nota perjalanan dinas yang bersangkutan disertai bukti-bukti atau\npertanggung jawaban yang jelas dan di serahkan kepada pihak manajemen \u002FGA\npaling lambat 1 ( satu ) minggu setelah perjalanan dinas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL(BPJS)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 BPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan\nPenyelenggara Jaminan Sosial,maka pekerja PT.Parkland World Indonesia Plant2 di\nikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Jaminan kecelakaan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Jaminan Hari tua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Jaminan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 Jaminan Kecelakaan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>1. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja , berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja ( JKK ) yang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>berupa penggantian biaya meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Biaya transportasi pekerja kerumah sakit \u002F atau kerumah tempat tinggalnya\n, termasuk biaya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pertolongan pada kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Biaya pemeriksaan pengobatan dan \u002F atau perawatan selama di rumah sakit\ntermasuk biaya rawat jalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan \u002F atau alat ganti bagi yang\nanggota badannya hilang atau tidak berfungsi pada waktu akibat kecelakaan\nkerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Besarnya santunan berupa uang , diatur sesuai ketentuan yang ada\nmeliputi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Santunan sementara tidak mampu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Santunan cacat sebagian untuk selama – lamanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Santunan cacat total untuk selama – lamanya baik fisik maupun\nmental\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Santunan kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89 % perbulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan , setiap\nada pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja , baik terjadi pada waktu perjalanan\nmenuju ketempat kerja, dalam waktu kerja dan pada waktu pulang dari kerja .\nUntuk melaporkan kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan\ndalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam , terhitung sejak terjadinya kecelakaan\nkerja .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha pada waktu melaporkan kejadian kecelakaan kerja , setelah ada\nsurat keterangan dari dokter pemeriksa atau dokter penasehat , wajib melaporkan\nsurat-surat keterangan , antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Keterangan sementara tidak mampu bekerja .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Keterangan cacat sebagian untuk selama-lamanya .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Keterangan cacat total untuk selama-lamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengajuan penggantian pembayaran jaminan kecelakaan kerja kepada badan\npenyelenggara BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Kartu peserta jamsostek\u002FBPJS Ketenagakerjaan asli dan foto copy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat , yang\nmenerangkan tingkat kecacatan yang diderita pekerja .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh badan penyelenggaraan BPJS\nKetenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 Jaminan Kecelakaan Diluar Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerja dalam Asuransi\nKecelakaan Diluar Hubungan Kerja ( AKDHK ) sejak pekerja tersebut menjadi\nkaryawan sesuai dengan peraturan daerah (PERDA ) No.13 Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya premi Asuransi kecelakaan diluar hubungan kerja menjadi\ntanggungan pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sepenuhnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 Jaminan Kematian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>1. Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja , pihak\nkeluarga (ahli waris yang syah)berhak atas jaminan kematian\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Jaminan kematian dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sekaligus kepada\nahli waris pekerja (janda, duda, anak atau orang tua) yang meliputi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Santunan kematian sebasar Rp. 16.200.000.- ( enam belas juta dua ratus\nribu rupiah )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000.- ( tiga juta rupiah )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Santunan berkala akan diberikan sebesar 200.000 ( dua ratus ribu rupiah )\nselama 24 bulan atau selama 2 ( dua ) tahun atau bisa dibayarkan sekaligus\nsebesar Rp 4.800.000 ( empat juta delapan ratus ribu rupiah )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Dalam hal pekerja tidak mempunyai keturunan sedarah , jaminan kematian\ndibayarkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kepada yang ditunjuk pekerja dalam wasiatnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Selama tidak ada wasiat , biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha\natau pihak lain selama pengurusan pemakaman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Premi asuransi dan iuran setiap bulan sebesar 0.30 % dari upah sebulan\nmenjadi tanggungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengajuan pembayaran jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan\ndisertai bukti –bukti , antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Photo Copy KPK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Kartu peserta jamsostek asli\u002FBPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Foto copy KTP ( karyawan dan ahli waris )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Photo copy Kartu keluarga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Photo copy surat keterangan nikah ( bagi karyawan yang sudah menikah )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Surat keterangan kematian ( Rumah sakit dan visum Dokter ) apabila\nmeninggal dirumah sakit h. Surat kematian dari desa ( kelurahan ) i. Surat\nketerangan kematian dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sebagai rasa simpati dan bela sungkawa dari perusahaan , perusahaan\nmembantu biaya transportasi jenazah dengan ketentuan meninggal pada saat\nberangkat kerja saat kerja , dan pulang kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Berdasarkan PP No. 44 tahun 2015, bea siswa pendidikan anak diberikan\nBPJS ketenagakerjaan pada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat\nkecelakaan kerja dan telah memiliki IUR paling singkat 5 tahun yaitu sebesar\nRp. 12,000,000.- ( Dua Belas Juta Rupiah )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 Jaminan Hari Tua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Jaminan hari tua ( JHT ) dibayarkan kepada pekerja yang telah mempunyai\numur 55 tahun atau cacat total untuk selama-lamanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembayaran jaminan hari tua ( JHT ) dilakukan sekaligus kepada janda atau\nduda , dalam hal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja yang menerima pembayaran jaminan hari tua secara berkala\nmeninggal dunia , dibayar sekaligus sisa jaminan hari tua yang belum\ndibayarkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja meninggal dunia dalam hal tidak ada janda atau duda maka\npembayaran jaminan hari tua diberikan kepada anaknya yang syah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pengajuan pembayaran jaminan hari tua dilakukan oleh janda atau duda atau\nanaknya yang syah sebagai ahli waris.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun tetapi masih tetap bekerja\n, dapat memilih untuk menerima pembayaran jaminan hari tuanya pada saat usia 55\ntahun atau pada saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dalam hal tenaga kerja memilih untuk menerima pembayaran Jaminan Hari Tua\ndilakukan sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang cacat total tetap untuk selama-lamanya sebelum mencapai usia\n55 tahun , berhak mengajukan pembayaran jaminan hari tua kepada BPJS\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja yang belum mencapai umur 55 tahun dan baru bekerja ,setelah\npaling lama 5 tahun tetapi berhenti bekerja dapat mengajukan pembayaran jaminan\nhari tua kepada BPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Besarnya premi dan \u002F atau iuran jaminan hari tua yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. 3,7 % x upah sebulan menjadi kewajiban pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. 2 % x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Tata cara pengajuan pembayaran jaminan hari tua , sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mengisi formilir pembayaran jaminan hari tua yang tersedia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Melampirkan \u002Fmenyerahkan tanda bukti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Keterangan tidak bekerja ( Surat Pengalaman Kerja )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Kartu tanda kepesertaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Foto copy kartu tanda penduduk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Keterangan lain yang disyaratkan BPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 Program Jaminan Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Sesuai dengan ketentuan PP No. 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program\nJaminan Pensiun, Maka pekerja PT. Parkland World Indonesia Plant 2 di\nikutsertakan kedalam Program Jaminan Pensiun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>1. Sesuai dengan ketentuan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan\nKesehatan, maka pekerja PT. Parkland World Indonesia Plant 2 di ikutsertakan\nkedalam Program Jaminan Kesehatan ( BPJS Kesehatan ) dengan nilai pembayaran\niuran sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• 4 % x upah, adalah kewajiban pemberi upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• 1 % x upah, adalah kewajiban pekerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Seluruh pekerja wajib mengisi formulir pendaftaran kepesertaan BPJS\nKesehatan untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS\nKesehatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi pekerja yang sudah mengisi formulir pendafataran BPJS dan sudah\ndidaftarkan kepada BPJS kesehatan tetapi ternyata belum terregistrasi karena\nperlenjgkapan datanya kurang, akan dikembalikan dan harus dilengkapi dan\ndidaftarkan kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Bagi pekerja yang belum mengisi formulir pendaftaran kepesertaan BPJS\nKesehatan karena alasan kelengkapan data kependudukan atau data pribadi dan\u002F\natau keluaraganya, atau karena alasan lain yang disebabkan oleh kelalaian\npekerja sendiri, maka belum terdaftarnya pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan\nbukan kesalahan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Untuk memberikan kemudahaan dalam pelayanan kesehatan kepada seluruh\npekerja, maka\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>perusahaan berkewajiban untuk menyediakan poliklinik perusahaan didalam\nlokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Poliklinik perusahaan dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau\ndikerjasamakan dengan pihak lain untuk pengelolaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Poliklinik perusaahaan menyediakan sarana mobil ambulance 24 jam beserta\ndokter dan tenaga medis untuk penanganan pasien ( pekerja ) dalam situasi\ndarurat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan disesuaikan dengan ketentuan BPJS\nKesehatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>9. Perubahan Faskes 1 ( satu ) dan penambahan anggota keluarga akan diatur\noleh prosedur yang dibuatkan dan ditetapkan oleh HRD Dept.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>10. Untuk karyawan yang sakit berobat harus berdasarkan Faskesnya masing\nmasing yang sudah dipilih oleh karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 Perlindungan , Keselamatan Dan Kesehatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak di inginkan ,\npekerjadiwajibkan mentaati seluruh standart kerja , keselamatan kerja dan\nkesehatan sesuai dengan UU NO. 1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Tehnik dan pelaksanaannya mengacu kepada kebijakan , keselamatan dan\nkesehatan kerja di perusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 Pakaian Keselamatan Kerja Dan Seragam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>Pakaian keselamatan kerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat , bahan dan jenis\npekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Disesuaikan dengan standart keselamatan dan kesehatan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Diberikan secara Cuma-Cuma sesuai dengan kebutuhan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Pakaian Seragam :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pakaian seragam yang sudah diberikan oleh perusahaan wajib dipakai oleh\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha tidak diperbolehkan mewajibkan pekerja untuk memakai seragam\napabila perusahaan tidak memberikan pakaian seragam kepada karyawan secara Cuma\n- cuma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya diwajibkan memakai alat\npelindungdiri yang memenuhi syarat dan disesuaikan dengan kondisi\npekerjaannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Alat-alat pelindung harus selalu dirawat dan diperiksa secara berkala ,\napabila alat-alat pelidung tersebut sudah tidak layak pakai segera diusulkan\nkepada atasannya untuk diadakan penggantian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Alat-alat pelindung harus di simpan di tempat yang telah ditentukan dan\ntidak di perkenankan di pindahkan ke tempat lain kecuali telah melalui\npersetujuan oleh atasan yang berwenang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja harus mentaati petunjuk-petunjuk , standart-standart dan\nperaturan-peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tempat kerja harus selalu di jaga dan dipelihara kebersihannya serta\ntidak diperkenankan meletakkan barang-barang tidak pada tempatnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pemakaian api :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja di larang merokok atau menggunakan api kecuali di tempat yang\ntelah ditentukan pengusaha dan sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Apabila pekerja memasuki \u002F melewati daerah yang di larang keras untuk\nmenggunakan api , tidak di perkenankan membawa korek api ( lighter ) atau benda\n– benda lain yang menimbulkan api\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Perlengkapan pemadam kebakaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja harus mengetahui dimana tempat alat-alat pemadam kebakaran (\ntabung dan hydran ) ditempatkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tanpa ijin atasan yang berwenang , dilarang memindahkan tabung pemadam\napi yang telah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ditentukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Dilarang keras untuk memainkan pemadam api , hydrand dan alat-alat\npemadam api lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Dilarang meletakkan atau menysun barang dalam marking line dari alat\npemadam kebakaran 8. Pencegahan kebakaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran , pekerja harus\nmengetahui cara-cara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>menggunakan APK ( alat pemadam kebakaran )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Di tempat atau lingkungan yang berhubungan dengan api dilarang meletakkan\nbenda \u002F barang, bahan yang mudah terbakar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Dilarang meletakkan atau menyusun barang di jalan pintas \u002F darurat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Sikap dan tingkah laku pekerja harus taat pada peraturan yang telah\ndisepakati yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerjanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\ndilaksanakan oleh panitia Pembina Keselamatan kerja ( P2K3 ) sesuai rekomendasi\ndari dinas terkait\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 Wabah Penyakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Apabila pekerja terkena penyakit \u002F epidemi , wajib melaporkan kepada\npengusaha guna di ambil tindakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena wabah penyakit , wajib mengikuti program vaksinasi.\nYang telah disediakan oleh perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang terkena penyakit menular , dilarang memasuki wilayah\nperusahaan kecuali seijin pengusaha , guna untuk mencegah menularnya\npenyakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang diragukan kesehatannya , tidak dapat menolak untuk diperiksa\nkesehatannya oleh dokter perusahaan dan \u002F atau dokter yang di tunjuk oleh\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar,\nperusahaanikut berpartisipasi dalam upaya penanganannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X PEMBINAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 Prinsip – Prinsip Pembinaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha, Pekerja dan atau Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dengan segala\nupaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK, apabila pembinaan terhadap\npekerja sudah dilaksanakan tetapi PHK tidak dapat dihindari , maka pengusaha\nperlu merundingkan dengan pihak serikat pekerja \u002F Lembaga Kerjasama Bipartit\n(lembaga informasi atau konsultasi, unsur nya: pengusaha & buruh)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter dan tidak melebihi 12 bulan berturut\nturut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja menikah, hamil atau melahirkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja aktif sebagai pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh dan sedang\nmenjalankan tugas Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Karena memenuhi kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh\nundang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadah yang diperintahkan\nagama dan di setujui Pemerintah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dilarang melakukan PHK massal karena alasan efisiensi sebelum\nada upaya penyelematan melalui usaha peningkatan efisiensi dan penghematan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Apabila PHK tidak bisa dihindari oleh pihak pengusaha, maka maksud PHK\nwajib dirundingkan dengan Serikat Pekerja\u002FBuruh terlebih dahulu secara\nBipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha apabila melakukan PHK wajib meminta ijin kepada pejabat yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Selama proses berlangsung pengusaha wajib membayar hak atas upah kepada\npekerja setiap bulannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha apabila melakukan PHK secara sepihak tanpa menjalankan\nketentuan ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 diatas batal demi hukum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Penetapan Pejabat\nBerwenang\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa ijin\u002Fpenetapan pejabat berwenang\nantara lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja dalam masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja mengundurkan diri secara murni dan tertulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja telah memasuki usia pensiun sesuai UU ( Ketenaga Kerjaan\nyanberlaku ) , atau perjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pekerja meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja telah sepakat dengan pengusaha secara Bipartite dan disaksikan\nSerikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setelah pekerja diberikan tugas tidak dapat melakukan tugas dengan baik\nsetelah dilakukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>penilaian yang proporsional dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, maka pekerja\ndianggap tidak lulus masa percobaan, dengan kriteria sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sering tidak masuk kerja tanpa keterangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja sering melanggar tata tertib kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Atau alasan lain yang berhubungan dengan kinerja dan efisiensi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena PHK karena tidak lulus masa percobaan berhak atas\nupah terakhir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 Pemutusan Hubungan Kerja Atas Kehendak Sendiri ( Mengundurkan Diri\n)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja karena alasan tertentu berhak mengundurkan diri dari hubungan\nkerjadengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengundurkan diri sendiri, wajib membuat surat pengunduran\ndiri secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya dan mendapat persetujuan dari\nKepalaBagian\u002F Pimpinan perusahaan \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan telah\nmempunyai masa kerja sedikitnya 5 ( Lima) tahun atau lebih diberikan uang pisah\ndengan dengan ketentuan sbb :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 5 Th <7 Th : 1 ( satu ) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 7 Th <9 Th : 1,5 ( satu setengah ) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 9 Tahun lebih : 2 ( dua ) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pembayaran uang pisah dibayarkan bersamaan dengan pembayaran sisa gaji\ngantungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang mengundurkan diri yang tidak sesuai dengan prosedur yang\ntercantum pada pasal 2 tidak berhak atas uang pisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri tidak dalam kondisi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Karena tekanan dari pihak lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Karena salah satu sebab dalam pekerjaannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Karena pengaruh orang lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Karena Pekerja dalam kondisi tidak sehat dan tidak sadar secara lahir\nbatin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri tetap melaksanakan\nkewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Indisipliner\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena Indisipliner setelah\nmelalui tahapan Surat Peringatan III dan\u002Fatau SP Terakhir akan tetapi masih\nmengulangi\u002Fmelakukan kesalahan kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja karena PHK Indisipliner\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>a. Uang Pesangon 1 x gaji x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b. Uang Penghargaan 1 x gaji x masa kerja ,apabila berhak atas uang\npenghargaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Ganti kerugian 15% dari uang pesangon di tambah dengan uang penghargaan\nmasa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan e. Sisa uang cuti tahunan yang\nbelum di ambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Sakit Yang\nBerkepanjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1 Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena sakit berkepanjangan\nsesuai UU ketenagakerjaan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak kepada pekerja tersebut sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 2 x gaji x masa kerja, sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Ganti kerugin 15% dari uang pesangon ditambah dengan uang penghargaan\nmasa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat Pengalaman Kerja dari Perusahaan e. Sisa uang cuti tahunan yang\nbelum di ambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang telah bekerja dan telah mencapai umur 55 tahun dan tidak\ndipekerjakan lagi berhak atas pension\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang menerima pensiun dan dipekerjakan lagi oleh pengusaha maka\npekerja berhak untuk negosiasi lagi dengan pengusaha dengan masa kerja dihitung\nnol tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi pekerja yang saat ini bekerja dan telah melampaui masa usia pensiun\nsesuai ketentuan secara tertulis minimal mengajukan permohonan pensiun secara\ntertulis minimal 1 ( satu ) bulan sebelumnya kepada perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena pensiun berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1 x gaji x masa kerja, sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang jaminan hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Uang penggantian hak sebesar 15 % dari total uang pesangon dan\npenghargaan masa kerja, sesuai perundang – undangan yag berlaku serta\nSisa uang cuti yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang masuk kerja diatas usia pensiun maka pekerja tersebut tidak\nberhak menerima uang pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha memberikan waktu Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada pekerja\nselama sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pensiun diberlakukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Efisiensi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Apabila kondisi perusahaan tidak dapat melangsungkan kegiatan dengan baik\ndan terpaksa melakukan pengurangan jumlah pekerja \u002F efisiensi perusahaan ,\npengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. setelah\nmendapatkan ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan melakukan perundingan dengan pihak\nSerikatPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara massal yang\ndisebabkan oleh efisiensi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>perusahaan berhak antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pesangon sebesar 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundanganyang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja,apabila berhak atas uang\npenghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak 15 % dari uang pesangon dan penghargaan masa\nkerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat Pengalaman Kerja e. Sisa uang cuti tahunan yang belum di ambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alih Managemen\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja \u002F\nburuh dalam hal terjadi perubahan status , penggabungan , peleburan , atau\nperubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja \u002F buruh tidak bersedia melanjutkan\nhubungan kerja , maka pekerja \u002F buruh berhak atas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pesangon 1 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja , apabila berhak atas uang\npenghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat Pengalaman kerja dari perusahaan e. Sisa uang cuti tahunan yang\nbelum di ambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja .\u002F\nburuh karena perubahan status , penggabungan atau peleburan perusahaan dan\nperusahaan tidak bersedia menerima pekerja \u002F buruh di perusahaannya maka\npekerja buruh berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1x upah x masa kerja , apabila berhak atas uang\npenghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat pengalaman kerja dari perusahaan e. Sisa uang cuti tahunan yang\nbelum di ambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kewajiban untuk membayar uang pesangon , uang penghargaan masa kerja dan\nuang penggantian hak sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dibebankan kepada\npengusaha baru, kecuali diperjanjikan lain antara pengusaha lama dan pengusaha\nbaru\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK ) Karena Perlakuan Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada\nlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara langsung dalam hal\npengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>a. Menganiaya , menghina secara kasar atau mengancam pekerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b. Membujuk dan \u002F atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang\nbertentangan dengan peraturanperundang – undangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tidak membayar yang tepat waktu yang telah ditentukan selama 3(tiga)\nbulan berturut – atau lebih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Tidak melakukan kewajiban yang telah di sepakati di PKB dan atau\ndijanjikan kepada pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang di\nperjanjikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan keselamatan , kesehatan dan\nkesusilaan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai ayat 1\nberhak atas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja apabila berhak atas\nuangpenghargaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak 15% dari uang pesangon dan uang masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Sisa uang cuti tahunan yang belum di ambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Surat pengalaman kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 Bentuk-Bentuk Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Keluh Kesah Perorangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara perorangan, apabila mengalami perlakuan dari pekerja lain,\natasan lokal\u002Fasing atau pengusaha, berhak menyampaikan keluh kesah langsung\nmenghadap pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh atau secara tertulis kepada\nSerikat Pekerja,\u002FSerikat Buruh , CR ,atau HRD .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 Keluh Kesah Kelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara bersama-sama apabila mempunyai permasalahan akibat perlakuan\nketidakadilan dari atasan orang lokal \u002F TKA atau manajemen\u002Fpengusaha, berhak\nmenyampaikan keluh kesah melalui perwakilan langsung atau dengan surat tertulis\nkepada Serikat Pekerja\u002FSerikat Pekerja , CR dan atau HRD untuk segera\nditindaklanjuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 Ketentuan Penerimaan Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dilarang ikut campur tangan\u002Fintervensi pada waktu Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh menerima pengaduan\u002F keluh kesah dari pekerja secara\nperorangan atau melalui perwakilan\u002Fkelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dilarang ikut campur tangan\u002Fintervensi pada\nwaktu pengusaha\u002Fmanajemen menerima pengaduan\u002Fkeluh kesah dari pekerja secara\nperorangan atau melalui perwakilan\u002Fkelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bisa secara bersama-sama\nmenerima keluh kesah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 Prosedur Penyampaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah secara perorangan atau\nbersama-sama, tidak mengganggu jam kerja\u002Fproduksi kecuali keadaan memaksa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah menggunakan alat\nkomunikasi\u002Ftelepon milik perusahaan apabila hal-hal yang mendesak, agar tidak\nmeninggalkan tempat kerja\u002Fmengganggu kelancaran kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja berhak menyampaikan keluh kesah dengan datang secara langsung ke\nkantor Serikat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FSerikat Buruh,CR dan HRD maupun di ruang konseling\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 Langkah-Langkah Penyelesaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh setelah menerima\npengaduan\u002Fkeluh kesah, akan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>melakukan langkah-langkah tindakan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Mengadakan wawancara dengan pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mengadakan wawancara dengan pekerja lainnya, untuk mencari bukti-bukti\nakurat yang dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Mengadakan penelitian apakah kasus\u002Fpermasalahan tersebut, pernah\nterjadi\u002Fbelum dan\u002Fatau pernah diatur atau belum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Mengujinya dengan ketentuan yang ada dan peraturan normatif yang ada\u002Fyang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Membicarakan dalam rapat pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Menetapkan kebijakan yang diambil serta tahap-tahapnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Mengajukan kepada pengusaha untuk diadakan upaya perundingan secara\nbipartit, sehingga permasalahan tersebut tidak mencuat keluar dan\ntidakdiketahui oleh masyarakat umum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Membuat arsip hasil kesepakatan , dokumentasi sebagai bukti di Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh maupun managemen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Menyampaikan penjelasan kepada pengadu\u002Fpenyampai keluh kesah setelah ada\nkeputusan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kesepakatan bersama antara Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dengan\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Untuk menunjang dedikasi, loyalitas, motivasi dan etos kerja yang tinggi\nsehingga perkembangan dan kemajuan perusahaan dapat tercapai, pekerja sebagai\nmitra pengusaha berkewajiban meningkatkan produktivitas, demi perkembangan dan\nkemajuan perusahaan, maka dengan demikian pengusaha akan sebaliknya\nberkewajiban meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 Fasilitas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Mess pekerja mencakup antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengusaha menyediakan mess bagi pekerja untuk golongan tertentu , secara\ncuma-Cuma dan\u002Fatau tidak dikenakan pemotongan upah berdasarkan pengajuan dari\nkepala bagian serta persetujuan pimpinan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pengusaha dalam menyediakan fasilitas mess untuk pekerja, dengan\ndilengkapi sarana lain, seperti tempat tidur yang layak\u002Fmemadai, penerangan,\nteras, air minum dan lingkungan yang bersih serta sehat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Kantin Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan kantin yang bersih,sehat,rapi dan baik serta menu\nmakan berkalori dan bergizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tempat Ibadah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan masjid dan musholla untuk tempat ibadah bagi\nkaryawan\u002Fti PT. PWI Plant 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sarana Olah Raga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarana Olah Raga berupa : Lapangan Sepak Bola, Volley, Tenis meja, Bulu\nTangkis,Futsal dan lain- lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tempat parkir kendaraan karyawan ( Sarana tempat parkir kendaraan yang\nmemadai , layak aman untuk parkir kendaraan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Tempat Istirahat \u002F Rest area di sekitar kantin karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Ruang Konseling\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyediakan Ruang Konseling untuk karyawan yang mempunyai masalah\nInternal\u002FExternal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 Pemberian Makan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi pekerja secara cuma-cuma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang layak\nsesuai dengan standard kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>3. Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan makan di kantin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada waktu jam makan pekerja\ntidak berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan memberikan makanan pekerja sakit dan menginap di\npoliklinik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 Extra Fooding\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja\nshift III dan kerja long shift malam hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemberian extra fooding tidak dapat diganti dengan uang\u002Fbentuk lain,\nkecuali karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan extra fooding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja\nShift III dan Long Shift malam hari yang diberikan langsung pada saat jam\nistirahat shift malam berlangsung\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 Sumbangan-Sumbangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Sumbangan Kematian\u002FSakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengusaha memberikan kesempatan\u002Fijin kepada pekerja yang ingin memberi\nbantuan secara sukarela dalam bentuk uang sebagai ungkapan turut berduka cita\nkepada pekerja atau keluarga pekerja yang terkena musibah kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp>b. Bagi pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya mendapatkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Upah penuh dalam bulan berjalan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cp>- Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah )\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Sumbangan Bencana Alam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan pertimbangan kondisi perusahaan , kepada pekerja yang terkena musibah\nbencana alam banjir atau kebakaran yang mengakibatkan rumah milik pekerja rusak\natau hancur \u002F hangus , maka perusahaan memberikan bantuan sesuai dengan\nkemampuan dana perusahaan yang ketentuannya diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Melampirkan Surat Keterangan dari desa atau kelurahan setempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mengisi formulir bantuan yang disediakan perusahaan dan diketahui oleh\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh atau tim penyalur bantuan ( Bansos )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Telah dilakukan survei dari perusahaan dan Serikat Pekerja\u002FBuruh PT. PWI\nPLANT2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 Koperasi Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk dan\nmenjadi anggota serta pengurus , guna mengelola koperasi dengan tujuan untuk\nmeningkatkan kesejahteraan bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh secara bersama –sama\nmengusahakan akan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui koperasi\npekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha bersama-sama Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh berusaha membentuk\nteam badan pengawas koperasi pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha menyediakan fasilitas kantor dan gedung yang memadai untuk\nkegiatan usaha koperasi pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha wajib memberi kesempatan kepada pengurus koperasi untuk\nmengembangkan usaha koperasi dan bekerja sama dengan pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Sisa hasil usaha ( SHU ) akan dibagikan kepada anggota setiap tahunnya\nmelalui Rapat Anggota Tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 Olah Raga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyelenggarakan kegiatan olahraga diluar jam kerja untuk\nmeningkatkan dan pengembangan bakat pekerja dan menunjang produktivitas kerja,\nserta memberikan hadiah perlombaan secara berkala\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh membentuk komisi olahraga\nyang bertugas untuk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>menjalankan kegiatan-kegaiatan seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Sepak Bola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Bulu tangkis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bola Volly.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Tenis Meja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Futsal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Dan jenis lainnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Untuk mengembangkan bakat dan menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi\nmaka Perusahaan dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh PT.PWI PLANT 2 dapat\nmengadakan open turnamen olah raga khusus karyawan\u002Fti PT.PWI PLANT.2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dan Serikat Pekerja membentuk tim khusus menangani masalah\nolahraga agar lebih terprogram\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 Kesenian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha bersama Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh menyediakan perangkat\nalat musik seperti band, dangdut dan lain-lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha bersama Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengelola program\nkesenian untuk menyalurkan bakat seni dari seluruh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha bersama-sama dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengadakan\nlomba musik seperti dangdut dan band untuk menyalurkan bakat seni untuk seluruh\nkaryawan\u002Fti tiap setahun sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 Pemilihan Pekerja Teladan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha setiap setahun sekali mengadakan pemilihan karyawan teladan ,\nsebagai usaha meningkatkan kesetiaan pekerja pada pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terpilih dapat di berikan penghargaan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Piagam Penghargaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Bonus , berupa uang atau barang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ketentuan \u002F syarat-syarat menjadi karyawan teladan di tentukan oleh\npanitia yang di bentuk antara Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 Tempat Ibadah Dan Hari Raya Keagamaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan tempat peribadatan berupa masjid di perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha mendukung kegiatan hari-hari besar agama seperti : Hari Raya\nIdul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Agama lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan tidak menghalangi pekerja untuk menjalani ibadah sesuai dengan\nkepercayaan dan agama yang di anutnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha menyediakan Mushola bagi pekerja dan setiap pekerja wajib\nmemelihara dan menjaga tempat peribadatan tersebut dari segala bentuk\npenyalahgunaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Musholla dan Masjid yang di sediakan oleh perusahaan tidak di perbolehkan\ndi pergunakan sebagai tempat propaganda pihak-pihak tertentu, sebagai tempat\ntidur,tempat merokok dan kegiatan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan\nfungsi sebenarnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 Poliklinik Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan poliklinik perusahaan untuk melayani kesehatan dan\nkeselamatan pekerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha menyediakan poliklinik perusahaanuntuk pelayanan observasi\nsebelum dirujuk ke RSU Serang atau RS lain atas rekomendasi dokter\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Poliklinik perusahaan dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau\ndikerjasamakan dengan pihak lain perusahaan pengelola jasa pelayanan kesehatan\nswasta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk\nmemperoleh sumber daya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berfikir,\ndedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan\nberusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala\ntingkatan jabatan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 85 Komisi Pendidikan Dan Latihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja\nuntuk meningkatkan SDM dan produktivitas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha menyelenggarakan sistem pendidikan dan pelatihan secara rutin\ndan sistematis berupa Paket B,C dan kursus - kursus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\npendidikan dan pelatihan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>1. Dilokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntrainning sendiri atau mendatangkan tenaga pengajar dari luar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Diluar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 Bea Siswa Untuk Anak Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>1. Perusahaan memfasilitasi bantuan bea siswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1, 2 ,3 , 4 dan 5 dengan keterangan dari kepala\nsekolah yang bersangkutan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bantuan bea siswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di\ntingkat SD\u002FMI, SMP\u002FMTS,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SMU\u002FSMK\u002FALIYAH yang berbentuk bantuan biaya sekolah per semester\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Prosedur pelaksanaan ditentukan oleh pengusaha dan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 88 Pelaksanaan Dan Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini disepakati dan dilaksanakan oleh pengusaha\ndan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur ketentuan yang sekurang-kurangnya\nsama dengan Undang- undang yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>3. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\nditandatangani sampai dengan Tanggal Agustus 2021\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cp>4. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di PT\nPARKLAND WORLD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDONESIA PLANT.2\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 89 Pembagian Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya\ndan mempunyai kekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak Perusahaan,\nSerikat Pekerja dan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha berkewajiban memperbanyak dan membagikan Perjanjian Kerja\nBersama kepada pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 90 Peraturan Peralihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Apabila dikemudian hari anggota-anggota pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh dan pengusaha yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama\nini tidak aktif bekerja lagi di PT. Parkland World Indonesia Plant 2 karena\nalasan mengundurkan diri atau alasan lainnya, maka Perjanjian Kerja Bersama ini\ntetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditentukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Untuk menyamakan persepsi dalam penanganan setiap masalah perlu\ndibuatpetunjuk tekhnis serta petunjuk pelaksanaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka para pihak wajib\nuntuk melaksanakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 91 Pernyataan Hukum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka semua\nketentuan-ketentuan yang dibuat sebelumnya dan atau peraturan-peraturan lainnya\nyang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan batal demi\nhukum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini tetap tunduk pada ketentuan peraturan\nperundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Hal-hal yang belum diatur di dalam isi Perjanjian Kerja Bersama ini akan\ndimusyawarahkan lebih lanjut oleh pengusaha dengan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perjanjian Kerja Bersama ini, hanya mempunyai kekuatan hukum dan dapat\nberlaku di PT Parkland World Indonesia Plant 2 setelah mendapat persetujuan\ndari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>Ditetapkan di : Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>Pada tanggal : Agustus 2019\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003Cp>Pihak Serikat Pekerja \u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT.Parkland World Indonesia Plant 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Syarifuddin M. Tayeb\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua PSP SPN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yus Safarudin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Zulfikar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua PK FSBSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Arief Rahman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Takwin BM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua PUK KSPN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apendi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003Cp>Pihak Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT Parkland World Indonesia Plant 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shin Wan Soo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vice Presiden Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ju Sock Chan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>General Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dida Juanda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HRD Manager\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaactorratified\">\u003Cp>Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H.R. SETIAWAN SH. M.Si\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pembina Utama Muda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NIP. 19610604 198903 1 007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":46,"cbadate_start_date":50,"cbadate_end":53,"cbadate_end_date":57,"cbaactorratified":59,"cbaratificationdate":63,"cbasignsinglesignatory":65,"cbamemother":69,"jobclassifaction1":73,"trainingprogrammes":77,"trainingfund":81,"pensionfund":85,"disabilityfund":89,"contracttrial":93,"contracttrialperiod":97,"contractseverancepay":99,"sicknesspay":103,"maxsicknesspay":107,"maxsicknesspayperc":111,"sicknessmaxdays":113,"sicknessmaxdaysnr":115,"menstruationleave":117,"disabilitypay":121,"healthcareaccess":123,"healthinsurance":127,"healthinsurancerelatives":131,"healthandsafetypolicy":135,"protectiveclothing":139,"code_application":143,"funeralpay":146,"funeralpaytype":150,"funeralpayamount":154,"paidmaternityleave":158,"paidmaternityleaveduration":162,"jobsecuritymothers":166,"maternityotherclause":170,"breastfeeding_dangerouswork":174,"alternatives":178,"paidpaternityleaveduration":182,"paidpaternityleavepay":186,"paidpaternityleavepayperc":190,"paidpaternityleave":193,"deathrelatives":197,"deathrelativesleave":200,"educationtuition":204,"discrimination":208,"sexualhar":212,"violence":216,"hourspday_select":220,"hourspday":224,"hourspweek_select":226,"hourspweek":228,"dayspweek_select":230,"dayspweek":232,"MAXHOURS_trigger":234,"hoursovertimemax":238,"PAIDLEAV_trigger":240,"holidaysdays":244,"holidaysweeks":246,"bankholidays1":248,"holidaysfixed":252,"SCHEDULE_trigger":256,"schedulesrestpw":260,"TRADEUNLEAV_trigger":262,"ONCERISE_trigger":266,"incidentalbonustype2":270,"incidentalbonusperc1":274,"incidentalbonusdate":278,"LOWWAGE_trigger":280,"LOWWAGE_government":284,"LOWWAGE_provision":286,"lowwageperiod":288,"wageincreasefirmperformance":290,"wageincreasetype":294,"STRUCINCR_trigger":296,"NOCTPREM_trigger":298,"shiftallowancetype":302,"shiftallowanceamount1":304,"shiftallowancetype1":306,"OVERTIME_trigger":308,"overtimeallowancetype_general":312,"overtimeallowanceperc1_general":316,"overtimeallowancetype":320,"overtimeallowanceperc1":322,"SUNDAY_trigger":324,"sundayallowancetype":328,"sundayallowanceperc1":330,"COMMUTE_trigger":332,"commutingallowancetype":336,"commutingallowanceamount1":340,"SENIOR_trigger":344,"longserviceallowancetype":348,"longserviceallowanceamount1":352,"longserviceallowancetype1":354,"longserviceallowancetype2":356,"mealvouchers":358,"MEALALL_trigger":362,"coverunion_trigger":366},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"cbadate_start","Ditetapkan di : Serang Pada tanggal : Ag","Ditetapkan di : Serang\n\nPada tanggal : Agustus 2019",{"bindId":51,"name":52,"text":52},"cbadate_start_date","Pada tanggal : Agustus 2019",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"cbadate_end","3. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku ","3. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\nditandatangani sampai dengan Tanggal Agustus 2021",{"bindId":58,"name":55,"text":56},"cbadate_end_date",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"cbaactorratified","Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra","Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang\n\nH.R. SETIAWAN SH. M.Si\n\nPembina Utama Muda\n\nNIP. 19610604 198903 1 007\n\n45",{"bindId":64,"name":52,"text":52},"cbaratificationdate",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"cbasignsinglesignatory","Pihak Pengusaha PT Parkland World Indone","Pihak Pengusaha\n\nPT Parkland World Indonesia Plant 2\n\n\n\nShin Wan Soo\n\nVice Presiden Direktur\n\n\n\nJu Sock Chan\n\nGeneral Manager\n\n\n\nDida Juanda\n\nHRD Manager",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"cbamemother","Pihak Serikat Pekerja \u002FSerikat Buruh PT.","Pihak Serikat Pekerja \u002FSerikat Buruh\n\nPT.Parkland World Indonesia Plant 2\n\n\n\nSyarifuddin M. Tayeb\n\nKetua PSP SPN\n\nYus Safarudin\n\nSekretaris\n\n\n\nZulfikar\n\nKetua PK FSBSI\n\nArief Rahman\n\nSekretaris\n\n\n\nTakwin BM\n\nKetua PUK KSPN\n\nApendi\n\nSekretaris",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"jobclassifaction1","2. Pengusaha wajib menerbitkan surat kep","2. Pengusaha wajib menerbitkan surat keputusan pengangkatan jabatan kepada\nsetiappekerja yang mempunyai jabatan seperti berikut :\n\n\n  \n  \n    \n      JENJANG\n        JABATAN :\n    \n    \n      OPERATOR\n      \n    \n    \n      MANDOR\n    \n    \n      PENGAWAS\n      \n    \n    \n      SUPERVISOR\n    \n    \n      CHIEF\n      \n    \n    \n      ASS\n        MANAGER \n    \n    \n      MANAGER\n    \n    \n      SR\n        MANAGER",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"trainingprogrammes","Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pen","Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk\nmemperoleh sumber daya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berfikir,\ndedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan\nberusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala\ntingkatan jabatan",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"trainingfund","1. Dilokasi perusahaan. Pengusaha melaks","1. Dilokasi perusahaan.\n\nPengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntrainning sendiri atau mendatangkan tenaga pengajar dari luar.\n\n2. Diluar perusahaan.\n\nPendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"pensionfund","Sesuai dengan ketentuan PP No. 45 Tahun ","Sesuai dengan ketentuan PP No. 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program\nJaminan Pensiun, Maka pekerja PT. Parkland World Indonesia Plant 2 di\nikutsertakan kedalam Program Jaminan Pensiun.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"disabilityfund","1. Pekerja yang mengalami kecelakaan ker","1. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja , berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja ( JKK ) yang\n\nberupa penggantian biaya meliputi :\n\na. Biaya transportasi pekerja kerumah sakit \u002F atau kerumah tempat tinggalnya\n, termasuk biaya\n\npertolongan pada kecelakaan.\n\nb. Biaya pemeriksaan pengobatan dan \u002F atau perawatan selama di rumah sakit\ntermasuk biaya rawat jalan.\n\nc. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan \u002F atau alat ganti bagi yang\nanggota badannya hilang atau tidak berfungsi pada waktu akibat kecelakaan\nkerja",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"contracttrial","1. Setiap pekerja baru wajib menjalankan","1. Setiap pekerja baru wajib menjalankan masa percobaan 1(satu) kali selama\n3 bulan terhitung sejak pekerja yang bersangkutan mulai bekerja di\nperusahaan",{"bindId":98,"name":95,"text":96},"contracttrialperiod",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"contractseverancepay","a. Uang Pesangon 1 x gaji x masa kerja s","a. Uang Pesangon 1 x gaji x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"sicknesspay","2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan","2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 ( satu ) tahun ,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 ( satu ) kali\nseminggu",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"maxsicknesspay","4. Pekerja yang tidak dapat bekerja Kare","4. Pekerja yang tidak dapat bekerja Karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang syah berhak atas upah penuh",{"bindId":112,"name":109,"text":110},"maxsicknesspayperc",{"bindId":114,"name":105,"text":106},"sicknessmaxdays",{"bindId":116,"name":105,"text":106},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"menstruationleave","1. Bagi pekerja perempuan yang dalam mas","1. Bagi pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan\nmemberitahukan kepada perusahaan,tidak wajib bekerja pada hari pertama dan\nkedua pada waktu haid",{"bindId":122,"name":91,"text":92},"disabilitypay",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"healthcareaccess","1. Pengusaha menyediakan poliklinik peru","1. Pengusaha menyediakan poliklinik perusahaan untuk melayani kesehatan dan\nkeselamatan pekerja",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"healthinsurance","1. Sesuai dengan ketentuan UU No. 24 Tah","1. Sesuai dengan ketentuan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan\nKesehatan, maka pekerja PT. Parkland World Indonesia Plant 2 di ikutsertakan\nkedalam Program Jaminan Kesehatan ( BPJS Kesehatan ) dengan nilai pembayaran\niuran sebagai berikut :\n\n• 4 % x upah, adalah kewajiban pemberi upah\n\n• 1 % x upah, adalah kewajiban pekerja",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"healthinsurancerelatives","9. Perubahan Faskes 1 ( satu ) dan penam","9. Perubahan Faskes 1 ( satu ) dan penambahan anggota keluarga akan diatur\noleh prosedur yang dibuatkan dan ditetapkan oleh HRD Dept.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"healthandsafetypolicy","1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan ","1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak di inginkan ,\npekerjadiwajibkan mentaati seluruh standart kerja , keselamatan kerja dan\nkesehatan sesuai dengan UU NO. 1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya\n\n2. Tehnik dan pelaksanaannya mengacu kepada kebijakan , keselamatan dan\nkesehatan kerja di perusahaan",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"protectiveclothing","Pakaian keselamatan kerja : 1. Diberikan","Pakaian keselamatan kerja :\n\n1. Diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat , bahan dan jenis\npekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan kerja\n\n2. Disesuaikan dengan standart keselamatan dan kesehatan kerja\n\n3. Diberikan secara Cuma-Cuma sesuai dengan kebutuhan",{"bindId":144,"name":137,"text":145},"code_application","1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak di inginkan ,\npekerjadiwajibkan mentaati seluruh standart kerja , keselamatan kerja dan\nkesehatan sesuai dengan UU NO. 1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"funeralpay","1. Pekerja yang meninggal dunia bukan ak","1. Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja , pihak\nkeluarga (ahli waris yang syah)berhak atas jaminan kematian",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"funeralpaytype","b. Bagi pekerja yang meninggal dunia, ke","b. Bagi pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya mendapatkan :\n\n- Upah penuh dalam bulan berjalan\n\n- Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah )",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"funeralpayamount","- Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.","- Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah )",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"paidmaternityleave","1. Pekerja Perempuan berhak atas cuti ha","1. Pekerja Perempuan berhak atas cuti hamil dan cuti melahirkan\u002Fbersalin",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"paidmaternityleaveduration","2. Pekerja wanita yang sedang hamil , ak","2. Pekerja wanita yang sedang hamil , akan di berikan cuti 1,5 ( satu\nsetengah ) bulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1,5 (\nsatu setengah) setelah melahirkan",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"jobsecuritymothers","2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepa","2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena :\n\na. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter dan tidak melebihi 12 bulan berturut\nturut\n\nb. Pekerja menikah, hamil atau melahirkan\n\nc. Pekerja aktif sebagai pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh dan sedang\nmenjalankan tugas Serikat Pekerja.\n\nd. Karena memenuhi kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh\nundang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadah yang diperintahkan\nagama dan di setujui Pemerintah",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"maternityotherclause","5. Bagi pekerja perempuan yang hamil kem","5. Bagi pekerja perempuan yang hamil kemudian keguguran maka berhak cuti 1\n1⁄2 ( satu setangah ) bulan dan atau menurut keterangan bidan \u002Fdokter\nperusahaan",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"breastfeeding_dangerouswork","6. Karyawati yang hamil tidak di benarka","6. Karyawati yang hamil tidak di benarkan bekerja pada bagian yang\nmengandung zat kimia dan tempat- tempat yang berbahaya lainnya sesuai ketentuan\nDept.CR\n\n7. Karyawati yang hamil tidak dibenarkan dalam keadaan berdiri terlalu lama\ndan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya serta sering naik turun\ntangga\n\n8. Karyawati yang hamil tidak di benarkan bekerja mengangkat bahan yang\nberat-berat dan mengoperasikan mesin yang bergetar dan berdebu",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"alternatives","9. Karyawati yang hamil tidak sanggup un","9. Karyawati yang hamil tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\nbagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"paidpaternityleaveduration","c. Istri pekerja melahirkan atau kegugur","c. Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"paidpaternityleavepay","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu waji","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerjadengan tetap memberikan upah penuh , sesuai ketentuan yang berlaku.",{"bindId":191,"name":188,"text":192},"paidpaternityleavepayperc","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerjadengan tetap memberikan upah penuh , sesuai ketentuan yang berlaku.\n\n2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi antara\nlain :\n\na. Pekerja sendiri menikah : 3 hari\n\nb. Pekerja menikahkan anak : 2 hari\n\nc. Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"paidpaternityleave","2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha u","2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi antara\nlain :\n\na. Pekerja sendiri menikah : 3 hari\n\nb. Pekerja menikahkan anak : 2 hari\n\nc. Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari",{"bindId":198,"name":195,"text":199},"deathrelatives","2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi antara\nlain :\n\na. Pekerja sendiri menikah : 3 hari\n\nb. Pekerja menikahkan anak : 2 hari\n\nc. Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari\n\nd. Pekerja menyunatkan anak \u002F membaptiskan anak : 2 hari\n\ne. Keluarga pekerja ( istri,suami,anak,orang tua\u002Fmertua meninggal dunia : 2\nhari\n\nf. Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia : 1 hari",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"deathrelativesleave","e. Keluarga pekerja ( istri,suami,anak,o","e. Keluarga pekerja ( istri,suami,anak,orang tua\u002Fmertua meninggal dunia : 2\nhari\n\nf. Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia : 1 hari",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"educationtuition","1. Perusahaan memfasilitasi bantuan bea ","1. Perusahaan memfasilitasi bantuan bea siswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1, 2 ,3 , 4 dan 5 dengan keterangan dari kepala\nsekolah yang bersangkutan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.\n\n2. Bantuan bea siswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di\ntingkat SD\u002FMI, SMP\u002FMTS,\n\nSMU\u002FSMK\u002FALIYAH yang berbentuk bantuan biaya sekolah per semester\n\n3. Prosedur pelaksanaan ditentukan oleh pengusaha dan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"discrimination","9. Pekerja berhak menerima upah dan kese","9. Pekerja berhak menerima upah dan kesejahteraan yang adil tanpa membedakan\nlatar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi .",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"sexualhar","d. Seorang karyawan terbukti melakukan t","d. Seorang karyawan terbukti melakukan tindak pelecehan dan atau tindak\nkekerasan terhadap bawahannya sekalipun bawahannya sudah menerima permintaan\nmaaf dari yang bersangkutan.",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"violence","a. Menganiaya , menghina secara kasar at","a. Menganiaya , menghina secara kasar atau mengancam pekerja",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"hourspday_select","1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau ","1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non shift maupun shift 2. Jadwal waktu kerja dan pengaturannya\nditentukan oleh pengusaha dengan persetujuan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh",{"bindId":225,"name":222,"text":223},"hourspday",{"bindId":227,"name":222,"text":223},"hourspweek_select",{"bindId":229,"name":222,"text":223},"hourspweek",{"bindId":231,"name":222,"text":223},"dayspweek_select",{"bindId":233,"name":222,"text":223},"dayspweek",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"MAXHOURS_trigger","b. Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam ","b. Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam seminggu ( UU NO. 13 TH 2003 pasal\n78 ayat 1b dan kepmen No. 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004 pasal 3 sub 1 ) atau sesuai dengan\nketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku.",{"bindId":239,"name":236,"text":237},"hoursovertimemax",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"PAIDLEAV_trigger","1. Pengusaha wajib memberikan waktu cuti","1. Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja selama 12\nhari kerja setelah bekerja selama 12 ( dua belas ) bulan terus menerus ,dengan\nmendapat upah penuh",{"bindId":245,"name":242,"text":243},"holidaysdays",{"bindId":247,"name":242,"text":243},"holidaysweeks",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"bankholidays1","19. Hari libur adalah hari dimana pekerj","19. Hari libur adalah hari dimana pekerja menghentikan aktifitas kerja\nsesuai kalender yang ditetapkan pemerintah .",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"holidaysfixed","1. Cuti Bersama adalah cuti yang dilakuk","1. Cuti Bersama adalah cuti yang dilakukan bersama sama oleh seluruh\npekerja\n\n2. Cuti bersama dilaksanakan berdasarkan ketetapan pemerintah dan\u002Fatau\nkesepakatan bersama antara pengusah dan serikat pekerja\u002Fburuh\n\n3. Cuti bersama diambil dari cuti tahunan",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"SCHEDULE_trigger","1. Istirahat mingguan diberikan 1 hari s","1. Istirahat mingguan diberikan 1 hari setelah 6 hari kerja dalam seminggu\nberturut-turut bagi pekerja non shift maupun karyawan shift.",{"bindId":261,"name":258,"text":259},"schedulesrestpw",{"bindId":263,"name":264,"text":265},"TRADEUNLEAV_trigger","1. Pengusaha memberikan dispensasi kepad","1. Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruhyang\nditunjuk Serikat Pekerja\u002FBuruh untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nperusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Dispensasi\ntersebut diberikan kepada Pimpinan\u002FWakil Serikat PekerjaBuruh yang ditunjuk\nuntuk menghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa\nmengalami pengurangan upah atau tunjangan lainnya.",{"bindId":267,"name":268,"text":269},"ONCERISE_trigger","1. Tunjangan hari raya di berikan perusa","1. Tunjangan hari raya di berikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan di berikan sekurang-kurangnya 1 (\nsatu ) minggu sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam Permenaker\nNo 6 Tahun 2016",{"bindId":271,"name":272,"text":273},"incidentalbonustype2","2. Besarnya tunjangan hari raya keagamaa","2. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sebagai berikut :\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      NO\n      Masa Kerja \n      Besaran % THR\n    \n    \n      1\n      Masa Kerja kurang dari 1 bulan \n      sesuai kebijakan\n    \n    \n      2\n      Masa kerja 1 bulan \u003C 12 bulan\n      Proporsional\n    \n    \n      3\n      Masa kerja 1 tahun \u003C 2 tahun\n      100%\n    \n    \n      4\n      Masa kerja 2 tahun \u003C 3 tahun\n      110%\n    \n    \n      5\n      Masa kerja 3 tahun \u003C 4 tahun \n      115%\n    \n    \n      6\n      Masa kerja 4 tahun \u003C 5 tahun\n      120%\n    \n    \n      7\n      Masa kerja 5 tahun \u003C 6 tahun\n      130%\n    \n    \n      8\n      Masa kerja 6 tahun \u003C 7 tahun\n      140%\n    \n    \n      9\n      Masa kerja 7 tahun \u003C 8 tahun\n      145%\n    \n    \n      10\n      Masa kerja 8 tahun \u003C 9 tahun \n      150%\n    \n    \n      11\n      Masa kerja 9 tahun \u003C10 tahun\n      155%\n    \n    \n      12\n      Masa kerja10 tahun \u003C12 tahun\n      160%\n    \n    \n      13\n      Masa kerja 12 tahun \u003C13 tahun\n      160% + Rp 100.000\n    \n    \n      14\n      Masa kerja 13 tahun \u003C keatas sampai berakhirnya PKB\n      170%",{"bindId":275,"name":276,"text":277},"incidentalbonusperc1","3 Masa kerja 1 tahun \u003C 2 tahun 100%","3\n      Masa kerja 1 tahun \u003C 2 tahun\n      100%",{"bindId":279,"name":268,"text":269},"incidentalbonusdate",{"bindId":281,"name":282,"text":283},"LOWWAGE_trigger","1. Upah terendah pekerja berdasarkan kep","1. Upah terendah pekerja berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah\nsetempat.",{"bindId":285,"name":282,"text":283},"LOWWAGE_government",{"bindId":287,"name":282,"text":283},"LOWWAGE_provision",{"bindId":289,"name":282,"text":283},"lowwageperiod",{"bindId":291,"name":292,"text":293},"wageincreasefirmperformance","2. Pengusaha wajib memberikan kenaikan u","2. Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\nselain kenaikan upah minimum dan pengaturannya diatur oleh management",{"bindId":295,"name":292,"text":293},"wageincreasetype",{"bindId":297,"name":292,"text":293},"STRUCINCR_trigger",{"bindId":299,"name":300,"text":301},"NOCTPREM_trigger","Uang shift diberikan kepada pekerja yang","Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift atau\npekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp 3.000 ( Tiga Ribu\nRupiah ) \u002F hari",{"bindId":303,"name":300,"text":301},"shiftallowancetype",{"bindId":305,"name":300,"text":301},"shiftallowanceamount1",{"bindId":307,"name":300,"text":301},"shiftallowancetype1",{"bindId":309,"name":310,"text":311},"OVERTIME_trigger","1. Dasar perhitungan upah lembur adalah ","1. Dasar perhitungan upah lembur adalah Surat Kepetusan Menteri Tenaga Kerja\nNo : KEP- 102\u002F MEN\u002F VI \u002F 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 juni 2004",{"bindId":313,"name":314,"text":315},"overtimeallowancetype_general","4.2. System 6 Hari Kerja a.Hari kerja bi","4.2. System 6 Hari Kerja\n\na.Hari kerja biasa :\n\nJam kerja pokok : 7 Jam\n\nJam ke 8 : 1,5 X TUL\n\nJam 9 dst : 2 X TUL\n\nb.Hari Sabtu (Hari kerja terpendek)\n\nJam kerja pokok : 5 Jam\n\nJam ke 6 : 1,5 X TUL\n\nJam ke 7 : 2 X TUL",{"bindId":317,"name":318,"text":319},"overtimeallowanceperc1_general","a.Hari kerja biasa : Jam kerja pokok : 7","a.Hari kerja biasa :\n\nJam kerja pokok : 7 Jam\n\nJam ke 8 : 1,5 X TUL\n\nJam 9 dst : 2 X TUL",{"bindId":321,"name":318,"text":319},"overtimeallowancetype",{"bindId":323,"name":318,"text":319},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":325,"name":326,"text":327},"SUNDAY_trigger","c. Minggu atau Libur Nasional : Jam ke 1","c. Minggu atau Libur Nasional :\n\nJam ke 1 s\u002Fd 7 : 2 X TUL\n\nJam ke 8 : 3 X TUL\n\nJam ke 9 dst : 4 X TUL",{"bindId":329,"name":326,"text":327},"sundayallowancetype",{"bindId":331,"name":326,"text":327},"sundayallowanceperc1",{"bindId":333,"name":334,"text":335},"COMMUTE_trigger","1. Subsidi Transport akan diberikan kepa","1. Subsidi Transport akan diberikan kepada pekerja dalam 1 (satu) bulan\ndengan nilainya diberikan berdasarkan level jabatan dan jumlah kehadiran.",{"bindId":337,"name":338,"text":339},"commutingallowancetype","2. Besarnya subsidi Transporti di atur s","2. Besarnya subsidi Transporti di atur sebagai berikut:\n\na. Golongan O ( operator ) : Rp. 2,800 per hari \u002F ( Rp. 70.000 per bulan\n)\n\nb. Golongan M (Mandor ) : Rp. 2,800 per hari \u002F ( Rp. 70.000 per bulan )\n\nc. Golongan p ( pengawas ) : Rp. 3,300 per hari \u002F ( Rp. 82.500 per bulan\n)\n\nd. Golongan f (Staff ) : Rp. 3,300 per hari \u002F ( Rp. 82.500 per bulan )\n\ne. Golongan S ( supervisor ) : Rp. 3,500 per hari \u002F ( Rp. 87.500 per bulan\n)\n\nf. Golongan C ( chief ) : Rp. 3,900 per hari \u002F ( Rp. 97.500 per bulan )\n\ng. Golongan MI( Ass Manager) : Rp 4,300 per hari \u002F ( Rp. 107.500 per bulan\n)\n\nh. Golongan M2 ( Manager ) : Rp. 5,300 per hari \u002F ( Rp. 132.500 per bulan\n)",{"bindId":341,"name":342,"text":343},"commutingallowanceamount1","a. Golongan O ( operator ) : Rp. 2,800 p","a. Golongan O ( operator ) : Rp. 2,800 per hari \u002F ( Rp. 70.000 per bulan\n)\n\nb. Golongan M (Mandor ) : Rp. 2,800 per hari \u002F ( Rp. 70.000 per bulan )\n\nc. Golongan p ( pengawas ) : Rp. 3,300 per hari \u002F ( Rp. 82.500 per bulan\n)\n\nd. Golongan f (Staff ) : Rp. 3,300 per hari \u002F ( Rp. 82.500 per bulan )\n\ne. Golongan S ( supervisor ) : Rp. 3,500 per hari \u002F ( Rp. 87.500 per bulan\n)\n\nf. Golongan C ( chief ) : Rp. 3,900 per hari \u002F ( Rp. 97.500 per bulan )\n\ng. Golongan MI( Ass Manager) : Rp 4,300 per hari \u002F ( Rp. 107.500 per bulan\n)\n\nh. Golongan M2 ( Manager ) : Rp. 5,300 per hari \u002F ( Rp. 132.500 per bulan\n)",{"bindId":345,"name":346,"text":347},"SENIOR_trigger","1. Tunjangan berkala di berikan kepada s","1. Tunjangan berkala di berikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 ( satu ) tahun sebagai tanda senioritas dan di berikan\nterhitung pertanggal mulai masuk kerja",{"bindId":349,"name":350,"text":351},"longserviceallowancetype","2. Besarnya tunjangan berkala \u002F masa ker","2. Besarnya tunjangan berkala \u002F masa kerja , sebagai berikut\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Masa\n        Kerja\n      Jabatan\n      \n    \n    \n      Operator \n      Mandor\n      Pengawas \n      Staff \n      Supervisor\n      Chief\n      Ass Manager\n      Manager\n    \n    \n      1\u003C2 Th\n      2.000\n      3.000\n      4.000\n      4.000\n      5.000\n      6.000\n      7.000\n      8.000\n    \n    \n      2\u003C3 Th\n      4.000\n      5.000\n      6.000\n      6.000\n      7.000\n      8.000\n      9.000\n      10.000\n    \n    \n      3\u003C4 Th\n      6.000\n      7.000\n      8.000\n      8.000\n      9.000\n      10.000\n      11.000\n      12.000\n    \n    \n      4\u003C5 Th\n      7.000\n      8.000\n      9.000\n      9.000\n      10.000\n      11.000\n      12.000\n      13.000\n    \n    \n      5\u003C6 Th\n      8.000\n      9.000\n      10.000\n      10.000\n      11.000\n      12.000\n      13.000\n      14.000\n    \n    \n      6\u003C7 Th\n      9.000\n      10.000\n      11.000\n      11.000\n      12.000\n      13.000\n      14.000\n      15.000\n    \n    \n      7\u003C8 Th\n      10.000\n      11.000\n      12.000\n      12.000\n      13.000\n      14.000\n      15.000\n      16.000\n    \n    \n      8\u003C9 Th\n      11.000\n      12.000\n      13.000\n      13.000\n      14.000\n      15.000\n      16.000\n      17.000\n    \n    \n      9\u003C10 Th\n      12.000\n      13.000\n      14.000\n      14.000\n      15.000\n      16.000\n      17.000\n      18.000\n    \n    \n      10\u003C11Th\n      13.000\n      14.000\n      15.000\n      15.000\n      16.000\n      17.000\n      18.000\n      19.000\n    \n    \n      11\u003C12 Th\n      14.000\n      15.000\n      16.000\n      16.000\n      17.000\n      18.000\n      19.000\n      20.000\n    \n    \n      12\u003C13 Th\n      15.000\n      16.000\n      17.000\n      17.000\n      18.000\n      19.000\n      20.000\n      21.000\n    \n    \n      13 Th\u003C\n      16.000\n      17.000\n      18.000\n      18.000\n      19.000\n      20.000\n      21.000\n      22.000",{"bindId":353,"name":350,"text":351},"longserviceallowanceamount1",{"bindId":355,"name":346,"text":347},"longserviceallowancetype1",{"bindId":357,"name":346,"text":347},"longserviceallowancetype2",{"bindId":359,"name":360,"text":361},"mealvouchers","1. Pengusaha menyediakan makan yang seha","1. Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi pekerja secara cuma-cuma.",{"bindId":363,"name":364,"text":365},"MEALALL_trigger","3. Pengusaha dapat memberikan penggantia","3. Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh:\n\na. Karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan makan di kantin.\n\nb. Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada waktu jam makan pekerja\ntidak berada di lokasi perusahaan.",{"bindId":367,"name":368,"text":369},"coverunion_trigger","4. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku ","4. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di PT\nPARKLAND WORLD\n\nINDONESIA PLANT.2","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Parkland World Indonesia 2 - Lanud Gorda, Serang - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2019-08-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2021-08-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2019-08-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Parkland World Indonesia 2 - Lanud Gorda, Serang\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Syarifuddin, Yus, Zulfikar, Arief, Takwin, Apendi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 100 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Employee involvement in the monitoring, The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 3000000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 14.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR 63000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 200 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Tunjangan transportasi: → IDR 70000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Tunjangan masa kerja: → IDR 168000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 →  per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[375],{"title":39,"slug":34},[377],{"type":378,"data":379},"call_to_action_body_block",{"title":380,"description":381,"variant":382,"link":383},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":380,"url":384,"description":380,"rel":385,"type":386},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[388],{"type":378,"data":389},{"title":380,"description":381,"variant":382,"link":390},{"title":380,"url":384,"description":380,"rel":385,"type":386},[]]