[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-parkland-world-indonesia-1-dengan-psp-spn-dan-pk-fsb-garteks-ksbsi-pt-parkland-world-indonesia-2019-2021":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":392,"content_type_view":393,"extra_breadcrumbs":394,"body":396,"body_blocks":407,"related_pages":411},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":390,"translations":391},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-parkland-world-indonesia-1-dengan-psp-spn-dan-pk-fsb-garteks-ksbsi-pt-parkland-world-indonesia-2019-2021","314591d6-dd34-11ea-bbee-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-parkland-world-indonesia-1-dengan-psp-spn-dan-pk-fsb-garteks-ksbsi-pt-parkland-world-indonesia-2019-2021\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-parkland-world-indonesia-1-dengan-psp-spn-dan-pk-fsb-garteks-ksbsi-pt-parkland-world-indonesia-2019-2021\u002F","Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT. Parkland World Indonesia 1 Dengan PSP SPN dan PK-FSB GARTEKS KSBSI PT. Parkland World Indonesia 2019\u002F2021","ba_ID","IDN PT. Parkland World Indonesia 1 - Cikande, Serang - 2019","Indonesia - IDN PT. Parkland World Indonesia 1 - Cikande, Serang - 2019","IDN PT. Parkland World Indonesia 1 - Cikande, Serang - 2019 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"Garteks - PWI 1.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New2\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">PERJANJIAN KERJA\nBERSAMA (PKB)\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">ANTARA\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">PT. PARKLAND WORLD\nINDONESIA\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">DENGAN\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">PSP SPN DAN PK-FSB\nGARTEKS KSBSI PT. PARKLAND WORLD INDONESIA\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>PERIODE 2019-2021\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada dasarnya hubungan antara Pengusaha dan pekerja , tidak saling\nbertentangan akan tetapi saling berkepentingan dan membutuhkan. Tujuan\nperusahaan adalah menuju kemajuan,perkembangan dan keuntungan lebih baik dengan\nmelakukan kegiatan yang efektif dan efisien. Sementara pekerja di dalam batas\nkegiatannya di perusahaan mengharapkan dan menghendaki kesejahteraan dan\nketenangan lahir dan batin dalam hidupnya bersama keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0;\">Bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan sarana yang\npaling penting untuk melaksanakan Hubungan industrial yang serasi, selaras,\nseimbang dan berdasarkan keadilan yang bertujuan untuk mengemban cita-cita\nProklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di\ndalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang\nberdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta ikut melaksanakan\nketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi , keadilan sosial melalui\npenciptaan ketenangan , ketertiban dan ketentraman kerja serta ketenangan dan\nkelancaran usaha , guna tercapainya peningkatan produtifitas dan peningkatan\nkesejahteraan pekerja sesuai harkat, derajat dan martabatnya sama bagi manusia\nIndonesia seutuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesuai dan seirama dengan pembangunan jangka panjang pada era reformasi\nmenyeluruh di segala bidang , maka hanya dalam keadaan semacam itulah peran\nserta dan sumbangsih perusahaan serta pekerjaannya dalam meningkatkan sumber\ndaya manusia dan perbaikan ekonomi Negara dan menaikkan taraf hidup bangsa\ndapat terwujud.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk mempertegas hak dan\nkewajiban perusahaan , Serikat Pekerja dan para pekerja untuk memperkuat\nhubungan industrial yang sehat dan harmonis di dalam perusahaan , mengatur tata\ncara penyelesaian perbedaan pendapat , perbaiakan peningkatan , mempertahankan\nserta mengembankan hubungan yang kooperatif dengan di landasi nilai-nilai luhur\nkemitraan antara pengusaha dan pekerja serta memberikan kepastian hukum kedua\nbelah pihak yang sudah di sepakati bersama . Apabila salah satu pihak melakukan\ntindakan sepihak maka pihak lainnya akan mengambil tindakan sesuai ketentuan\nperundang-undangan yang berlaku , kecuali jika hal tersebut di setujui dan di\nsepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat . Pengusaha dan serikat pekerja\nsecara hukum akan bertanggung jawab , mentaati , menjaga dan mempertahankan hak\ndan kewajiban yang telah disepakati dan disetujui dan disahkan oleh Pemerintah\nDeparteman Tenaga Kerja RI , secara menyeluruh ataupun yang berhubungan dengan\npelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan berdasarkan pemikiran tersebut di atas dan atas dasar saling\nmenghormati , mempercayai dan menjunjung tinggi perjajian kerja bersama ini ,\nmaka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa , kami pimpinan Perusahaan PT.\nPARKLAND WORLD INDONESIA dan Pimpinan Serikat Pekerja – Serikat Pekerja\nNasional ( PSP SPN ) PT PARKLAND WORLD INDONESIA , Pengurus Komisariat Federasi\nSerikat Buruh Garteks KSBSI ( PK FSB GARTEKS KSBSI ) telah sepakat dan setuju\nuntuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama sekurang-kurangnya sesuai dengan asas\ndalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik\nIndonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk mencapai tujuan tersebut , maka harus disadari , diyakini dan\ndisetujui , bahwa :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha mempunyai hak untuk mengelola kegiatan – kegiatan seluruh\n    unit – unit usaha maupun pekerjaannya , sesuai ketentuan perundang –\n    undangan ketenaga kerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha mempunyai hak untuk menerima , menempatkan dan mengangkat\n    pekerja untuk suatu jabatan tertentu , serta memberlakukan pekerja secara\n    wajar sesuai perundang – undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh adalah organisasi pekerja yang berfungsi\n    untuk mewakili anggotanya yang menjadi pekerja PT. PARKLAND WORLD INDONESIA\n    berdomosili di jalan raya Serang KM . 68 , DESA NAMBO ILIR KEC KIBIN ,\n    KABUPATEN SERANG .\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap pekerja secara bebas , suka rela berhak untuk menjadi atau tidak\n    menjadi anggota Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh di PT. PARKLAND WORLD\n    INDONESIA.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap keluh kesah pekerja baik secara perorangan maupun kelompok yang\n    disampaikan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh, Pengusaha berkewajiban\n    memperhatikan , menanggapi dan menyelesaikan dengan berunding secara\n    bipartit secara baik dan benar berdasarkan keadilan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cp>Setiap pekerja mempunyai kesempatan untuk maju , meningkatkan\n    kemampuan dan keterampilan adalah cita-cita setiap pekerja dan pengusaha\n    berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cli>Pekerja berhak untuk dapat bekerja secara tenang , tentram secara lahir\n    dan batin tanpa adanya kecemasan , keresahan ketakutan dan tindakan\n    diskriminasi oleh pengusaha karena keanggotannya dalam Serikat Pekerja\u002F\n    Serikat Buruh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan upah yang layak dan kesejahteraan yang memadai\n    , akan mendorong dan merangsang pekerja dapat meningkatkan etos kerja,\n    semangat kerja, motifasi dan dedikasi serta produktifitas yang tinggi ,\n    untuk mencapai prestasi sesuai dengan kemampuan pekerja masing-masing ,\n    tanpa membedakan unsur suku , agama , keturunan dan golongan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja berhak menerima upah dan kesejahteraan yang adil tanpa membedakan\n    latar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , kedua belah pihak yaitu pengusaha dan\nSerikat Pekerja\u002F Serikat Buruh sepakat bahwa selama berlakunya Perjanjian Kerja\nBersama ini , tetap menjalankan bersama-sama yang menjadi ketentuan-ketentuan\nyang sudah disepakati dan disetujui dan atau tidak mengurangi yang sudah\ndisepakati dan atau mengurangi yang sudah disepakati dan disetujui bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 1 : ISTILAH\n– ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan : Adalah PT. Parkland World Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha : Adalah Presiden Direktur PT. Parkland World Indonesiaserta\n    pejabat yang diberi kuasa hukum untuk bertindak untuk dan atas nama\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh : Adalah Pimpinan Serikat pekerja –\n    Serikat Pekerja Nasional ( PSP – SPN ) yang telah terdaftar pada Dinas\n    Tenaga Kerja RI Kabupaten Serang Nomor 37\u002FPSP.SPN\u002F03.01\u002FII\u002F2007 dan PK-FSB\n    Garteks KSBSI PT. Parkland World Indonesia yang telah terdaftar pada Dinas\n    Tenaga Kerja RI Kabupaten Serang dengan nomor bukti pencatatan 01\u002FPK-FSBSI\n    F Garteks\u002FPT. PWI\u002F08\u002F01\u002F2014.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FKaryawan : Adalah orang yang mengadakan hubungan kerja dan\n    menanda tangani perjanjian kerja dengan PT. Parkland World Indonesiasebagai\n    pekerja\u002Fkaryawan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Anggota Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh : Adalah karyawan karyawati yang\n    bekerja di PT. Parkland World Indonesia yang menggabungkan diri dengan\n    Organisasi Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh dan membayar Iuran COS setiap\n    bulannya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pimpinan Serikat Pekerja: Adalah anggota Serikat Pekerja Nasional yang\n    dipilih dan ditunjuk oleh anggota untuk memimpin organisasi Serikat Pekerja\n    Nasional PT. Parkland World Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengurus Komisariat : adalah anggota Serikat Buruh yang dipilih dan\n    ditunjuk oleh anggota untuk memimpin organisasi PK FSB Garteks KSBSI PT.\n    Parkland World Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keluarga Pekerja\u002FKaryawan : Adalah orang tua , mertua , seorang istri \u002F\n    suami dan anak – anak dari pekerja berdasarkan perkawinan yang syah\n    menurut hukum yang berlaku secara resmi dan telah didaftarkan pada bagian\n    personalia perusahaan sebagai tanggungan karyawan yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Anak : Adalah anak pekerja yang bersangkutan yang lahir dari perkawinan\n    yang sah atau anak yang disyahkan menurut hukum yang berlaku , anak tiri\n    yang belum berumur 18 tahun , belum berpenghasilan sendiri dan belum\n  kawin.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Suami : Adalah seorang suami yang syah menurut hukum yang berlaku dan\n    terdaftar pada bagian personalia perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Istri : Adalah seorang istri yang syah menurut hukum yang berlaku dan\n    terdaftar pada bagian personalia perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ahli waris : Adalah pekerja atau pekerja lain yang ditunjuk oleh pekerja\n    untuk menerima haknya , bilamana pekerja meninggal dunia apabila ada\n    penunjuk atas ahli warisnya akan diatur menurut hukum yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tertanggung : Adalah orang yang masuk kedalam anggota keluarganya yang\n    tidak mempunyai penghasilan dan jaminan tunjangan kesehatan , menjadi beban\n    tanggung jawab pekerja berdasarkan hubungan darah dari garis keturunan\n    keatas , menyamping dan kebawah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari Kerja : Adalah hari – hari kerja pekerja , sesuai dengan jadwal\n    hari kerja yang ditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari Kerja Shift: Adalah hari kerja pekerja shift yang diatur secara\n    bergilir pagi , siang , sore , dan malam dan jam istirahatnya tidak harus\n    sama dengan jam istirahat pekerja biasa.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Istirahat Kerja : Adalah waktu yang tidak dipergunakan untuk bekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam Kerja : Adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja atas dasar 7\n    (tujuh) jam 1 (satu) hari apabila 6 (enam) hari kerja dan 8 (delapan) jam 1\n    (satu) hari , apabila 5 (lima) hari kerja atau 40 (empat puluh) jam kerja\n    selama 1 (satu) minggu.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cp>Jam Kerja Shift: Adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja menurut\n    jadwal shift yang telah diatur secara bergilir .\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam Kerja Lembur: Adalah waktu kerja selama kerja diluar jam kerja\n  pokok.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari libur : Adalah hari dimana pekerja menghentikan aktifitas kerja\n    sesuai kalender yang ditetapkan pemerintah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Komplek Perusahaan : Adalah seluruh ruangan , halaman , lapangan dan\n    sekelilingnya yang berhubungan dengan tempat peristirahatan pekerja , serta\n    merupakan milik perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cp>Lokasi Pabrik\u002F Lingkungan Kerja : Adalah seluruh ruangan , halaman ,\n    lapangan dan sekelilingnya yang berhubungan dengan tempat proses produksi\n    atau yang berhubungan langsung dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Lokasi \u002F Lingkungan Perusahaan : Adalah keseluruhan tempat yang berada di\n    bawah penguasaan perusahaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerjaan : Adalah tugas yang dijalankan oleh seorang pekerja \u002F karyawan\n    untuk kepentingan perusahaan dalam hubungan kerja dengan menerima upah \u002F\n    gaji.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah \u002F Gaji : adalah hak pekerja\u002Fburuh yang diterima dan dinyatakan dalam\n    bentuk uang dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja\u002Fburuh yang\n    ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan\n    kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, yang termasuk\n    tunjangan tetap.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Gaji Pokok: Adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut\n    tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan\n    kesepakatan pekerja dan pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cp>Tunjangan Tetap : Adalah tunjangan yang diberikan secara tetap dan\n    tidak terpengaruh oleh kehadiran ( Absensi ).\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Masa Kerja : Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja\n    yang mempunyai masa kerja sekurang – kurangnya 1 ( satu ) tahun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Jabatan: Adalah Tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\n    mempunyai jabatan sesuai dengan SK pengangkatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Kondisi Kerja : Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja\n    yang bekerja pada tempat yang membahayakan kesehatan seperti area panas ,\n    bising dan tempat yang berhubungan dengan bahan kimia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjungan Tidak Tetap: Adalah tunjangan yang diberikan secara tidak\n  tetap.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Insentif : Adalah suatu bonus yang diberikan oleh perusahaan , kepada\n    pekerja dimana ketentuan mengenai pemberian syarat , besar jumlahnya serta\n    kemungkinan menghapuskannya ditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sanksi : Adalah hukuman yang bersifat pembinaan , ditetapkan karena\n    adanya pelanggaran materi PKB , tata tertib ataupun ketentuan pelaksanaan\n    yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 2 : PIHAK\n– PIHAK YANG BERSEPAKAT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian kerja bersama ini di buat antara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perseroan terbatas PT. Parkland World Indonesia Berdasarkan Akta Notaris\nSyahril, SH. MKn.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Nomor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>01 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tanggal\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>04 September 2018\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Ijin usaha \u002F Industri\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>762\u002FT\u002FIndustri\u002F2008\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Domisili\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>536\u002F054\u002FTrantib\u002FV\u002F2013\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Anggota Apindo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Apindo Pusat\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Nomor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0302.01.030.334.141.0710\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tanggal\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28 Juli 2010\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dan\ndiwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Kim Young Jin - Managing Director\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Lee Jung Hoon - General Manager\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Absori - HRD Sr Manager\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hairuddin - HRD Manager\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Arya Narotama - Chief HRD\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>M. Toneko - SEA Manager\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Eva Agistiawati - SEA Asst. Manager\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ir. Tb. Fahruroji - GA Manager\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke 1 (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em;line-height:1em;\">2. Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh\nPT. Parkland World Indonesia : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;line-height:1em;\">a. Pimpinan Serikat Pekerja –\nSerikat Pekerja Nasional ( PSP-SPN ) PT. Parkland World Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Domisili\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>JL.Raya Serang KM 68 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang\n        Prop Banten . Terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja RI Kabupaten\n      Serang\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Nomor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>002\u002FPSP.SPN\u002F03.01\u002FII\u002F2007\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tanggal \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19 Februari 2007\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">Tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja RI Kabupaten\n      Serang\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Nomor Bukti Pencatatan \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>37\u002FPSP.SPN\u002F03.01\u002FII\u002F2007\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tanggal\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21 Februari 2007\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Dalam Hal ini diwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Agus Sugianto [ST Ketua]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mukhtamar Hendriyanto [Kabid ]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Joko Purwanto [Kabid 2]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Rasudin [Kabid 3]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Isdarmaji [Kaur Advokasi]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Rosmawati [Kaur Pemberdayaan Perempuan]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Yulianto [Kaur Investigasi dan K3]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Adi Kusniyadi [Sekretaris]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Euis Yuliawati [Kaur Keuangan]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tarmizi Misrian [Perwakilan Anggota]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Insapri Jasudin [Perwakilan Anggota]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Haryadi. S [Perwakilan Anggota]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Maryawan Karsi [Perwakilan Anggota]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dede Ridwan Juhara [Perwakilan Anggota]\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>b. Pengurus Komisariat – Federasi Serikat Buruh GARTEKS KSBSI PT. Parkland\nWorld Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Domisili\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>JL. Raya Serang KM 68 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten\n        Serang Prop Banten . Terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja RI\n        Kabupaten Serang\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Nomor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>01\u002FPK-FSBSI\u002FF-GARTEKS\u002FPT.PWI\u002FI\u002F2014\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tanggal \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 Januari 2014\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Tercatat di\n        Kantor Dinas Tenaga Kerja RI Kabupaten Serang\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Nomor Bukti Pencatatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>01\u002FPK-FSBSI\u002FF-GARTEKS\u002FPT.PWI\u002F08\u002FI\u002F2014\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tanggal\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13 Januari 2014\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Dalam Hal ini diwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Supriyanto [Ketua]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Eko Karsono [Sekretaris 1]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Malenta [Wakil Kepala Divisi Advokasi]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Harry Sudarto [Kepala Divisi Organisasi]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sofiah Sobari [Bendahara]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Abdul Basir [Kepala Divisi Investigasi & Monitoring]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surya Erhadi [Kepala Divisi Advokasi]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Said Abdul Azis [Kepala Divisi Kerohanian]\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sapto Hadi [Sekertaris 2]\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke 2 ( dua )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 3 : TUJUAN\nPERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian kerja bersama ini dibuat oleh pengusaha dan pekerja, untuk :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Mempertegas dan memperjelaskan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja\n  .\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis .\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menetapkan secara bersama syarat – syarat kerja , hubungan kerja dan\n    kondisi kerja yang sesuai aturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang\n    berlaku di RI.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 4 : RUANG\nLINGKUP PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bersama-sama\n    menyetujui,meyakini dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab bahwa\n    Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku dan mengikat secara hukum bagi kadua\n    belah pihak.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh apabila mengadakan perubahan\n    nama atau mengadakan penggabungan dengan organisasi lain, maka isi\n    pasal-pasal Perjanjian Kerja Bersama ini akan tetap berlaku bagi kedua\n    belah pihak, sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh apabila mengadakan perubahan,\n    pengurangan atau penambahan tanpa ada perjanjian terlebih dahulu antara\n    kedua belah pihak, maka di luar hasil perjanjian akan mempunyai akibat\n    batal demi hukum.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh tetap memiliki hak-hak\n    lainnya sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB II :\nPENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS SERIKAT PEKERJA\u002F SERIKAT BURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 5 :\nPENGAKUAN HAK-HAK PARA PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengakui bahwa\npengusaha mempunyai hak untuk mengatur jalannya perusahaan, seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Menerima pekerja baru, membina pada masa\npercobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Menempatkan pekerja sesuai kebutuhan dan\nmengangkat jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Memutasikan pekerja ke bagian lain sesuai\nkebutuhan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Memberikan pendidikan dan latihan serta\nketrampilan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e. Memberikan pengupahan dan kesejahteraan yang\nadil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">f. Membina, memberikan peringatan dan menjatuhkan\nsanksi PHK sesuai aturan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">g. Pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;line-height:1em;\">2. Pengusaha dan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh telah menyetujui dan sepakat serta bertekad untuk\nberkerja sama menciptakan ketenangan kerja dan berusaha sesuai dengan prinsip\nHubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang dan berdasarkan keadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh\nakan menjunjung tinggi sikap saling percaya, menghargai dan menghormati serta\ntidak mencampuri urusan intern masing-masing pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh akan\nselalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kata sepakat apabila terjadi\nadanya perselisihan yang ada dan tidak saling memaksakan kehendak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Pengusaha mengakui bahwa Pengurus Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh mempunyai hak untuk mengatur jalannya Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh, seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Merekrut anggota baru\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Memberikan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan\nAD\u002FART, UU Ketenagakerjaan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Memungut iuran Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\nmelalui slip gaji sesuai AD\u002FART atau berdasarkan keputusan yang telah\ndisepakati dari masing-masing organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Memberikan pembinaan ,perlindungan,pembelaan dan\nbantuan hukum kepada anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang mempunyai\nperselisihan hak dan kepentingan dari tingkat bipartit sampai kasasi Mahkamah\nAgung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 6 :\nKEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Berdasarkan Keputusan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Setiap Karyawan karyawati PT. PARKLAND WORLD\nINDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Warga Negara Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja yang menduduki jabatan tertentu atau\nyang tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara\npengusaha dan pekerja atau karena tugas dan kewajibannya memiliki kepentingan\nbagi pengusaha , tidak dapat menjadi pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 7 : JAMINAN\nPERLINDUNGAN BAGI PENGURUS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">DAN ANGGOTA\nSERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang merugikan pekerja disebabkan\n    oleh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi Serikat\n    Pekerja \u002FSerikat Buruh di perusahaan baik sebagai pengurus maupun sebagai\n    anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh di perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha berkewajiban membantu dan memberi kesempatan seluas-luasnya\n    kepada pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh untuk menjalankan tugas\n    organisasi sehari-hari sebagai berikut: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Sebagai penyalur aspirasi para anggota dalam\n    masalah-masalah yang menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab\n    sebagai pekerja maupun sebagai warga negara.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Memberi perlindungan serta mendapatkan\n    hak-hak dan kepentingan anggota dalam meningkatkan kesejahteraan\n    pekerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan para\n    anggota bagi kelangsungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab\n    untuk terpeliharanya ketenangan kerja dan ketenangan berusaha.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengurus serikat pekerja\u002FSerikat Buruh berkewajiban untuk bekerja,\n    menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai\n    pekerja; terkecuali bagi pengurus serikat pekerja\u002FSerikat Buruh yang\n    mendapatkan tugas piket sesuai dengan jadwal piket yang dibuat oleh\n    organisasi serikat pekerja\u002FSerikat Buruh dan bagi pengurus serikat\n    pekerja\u002FSerikat Buruh yang mendapatkan hak untuk dibebastugaskan dari\n    pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Protokol Kebebasan\n    Berserikat.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 8 :\nDISPENSASI WAKTU UNTUK KEPENTINGAN DAN URUSAN SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cli>Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat\n    Buruh yang ditunjuk Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh untuk menghadiri rapat\n    atau musyawarah dengan perusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan\n    ketenagakerjaan. Dispensasi tersebut diberikan kepada Pimpinan\u002FWakil\n    Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang ditunjuk untuk menghadiri rapat dengan\n    pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa mengalami pengurangan upah\n    atau tunjangan lainnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada wakil Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh berdasarkan surat tugas organisasi untuk menghadiri\n    rapat\u002Fpertemuan dengan pimpinan perusahaan, dinas tenaga kerja dan pimpinan\n    Serikat Pekerja \u002FSerikat Buruh yang lebih tinggi yang berhubungan dengan\n    kepentingan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota Serikat\n    Pekerja \u002F Serikat Buruh atau pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang\n    diangkat menjadi pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh di tingkat yang\n    lebih tinggi seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah\n    (DPD) \u002F Kordinator Wilayah (KORWIL) , Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk\n    menghadiri rapat , musyawarah , seminar, konferensi , pendidikan dan kursus\n    lainnya , baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah\n    penuh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh yang untuk melaksanakan tugas organisasi sehari-hari\n    dalam jam kerja, dengan tidak mengurangi hak-haknya sebagaimana biasa ,\n    dengan mendapatkan upah penuh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus yang menjalankan\n    tugas piket secara bergiliran sesuai dengan jadwal.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 9 :\nFASILITAS KANTOR SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana lainnya yang memadai\nkepada organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh antara lain :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Ruangan yang layak untuk kantor Sekretariat Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\n    sebagai tempat kegiatan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sehari-hari.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk\n    Sekretariat Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh, antara lain :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Meja & Kursi kantor bagi pengurus sesuai\ntugas dan jabatannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Meja & Kursi untuk meeting pengurus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Sofa untuk Tamu Organisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Lemari Filling Kabinet dan Lemari Biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e. Papan Tulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">f. Lampu Penerangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">g. Kipas angin atau Air Conditioner\u002FAC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">h. Fasilitas Komunikasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i. Komputer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">j. Toilet\u002FUrinoir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 10 : PAPAN\nPENGUMUMAN SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha berkewajiban menyediakan papan pengumuman guna penempatan\n    pengumuman\u002Fpemberitahuan tentang kegiatan Serikat Pekerja\u002FSerikat\n  Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Papan pengumuman kegiatan serikat pekerja\u002Fserikat buruh dapat menggunakan\n    fasilitas papan pengumuman yang sudah ada; apabila dianggap perlu untuk\n    dilakukan penambahan atau pemisahan papan pengumuman untuk perusahaan dan\n    untuk organisasi serikat pekerja\u002Fserikat buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberi keleluasaan kepada pengurus Serikat Pekerja \u002F Serikat\n    Buruh untuk memasang kotak saran\u002Fpengaduan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 11 : IURAN\nANGGOTA SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha membantu melakukan pemotongan iuran Serikat Pekerja\u002FSerikat\n    Buruh berdasarkan surat kuasa anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh pada\n    penerimaan upah setiap tanggal 5 setiap bulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya pemotongan iuran Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sesuai AD\u002FART\n    Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh atau berdasarkan kesepakatan antara anggota\n    dengan pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat BuruhPT. Parkland World\n  Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Laporan keuangan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dimuat pada papan\n    pengumuman atau media lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi\n    serikat pekerja\u002Fserikat buruh.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 12 :\nPROTOKOL KEBEBASAN BERSERIKAT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh berkomitment untuk menegakkan\nhak atas kebebasan berserikat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Protokol\nKebebasan Berserikat yang telah ditandatangani bersama; sebagai bentuk\npelaksanaan dari Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB III : HUBUNGAN\nKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 13 :\nPENERIMAAN CALON PEKERJA BARU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Persyaratan calon pekerja baru sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan dilampiri :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Photo copy Ijazah\u002FSTTB yang dilegalisir atau menunjukkan ljazah\u002FSTTB\n  asli.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat keterangan kesehatan terbaru dari dokter\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat keterangan pencari kerja dari Depnaker\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Daftar riwayat hidup.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pas photo terbaru ukuran : 2 x 3 = 2 Lembar dan 4 x 6 = 2 Lembar\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Photo copy keterangan lain bila dianggap perlu.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Photocopy Kartu Tanda Penduduk\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Berkas lamaran dimasukan kedalam stop map.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penerimaan pekerja baru tidak dipungut biaya apapun oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menanda tangani formulir penjanjian kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja baru yang akan ditempatkan yang memerlukan keahlian tertentu\n    akan diseleksi dan penilaian ditentukan oleh bagian yang membutuhkan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>2. Yang mempunyai masalah salah satu dibawah ini, tidak dapat diterima\nantara lain :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Umur belum mencapai 17 tahun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menjadi buronan aparat keamanan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sedang dalam masa menjalani hukuman.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Cacat secara mental.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menderita penyakit menular dan penyakit dalam berdasarkan hasil\n    pemeriksaan dari dokter.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pada waktu mengisi surat perjanjian kerja atau wawancara memberikan\n    keterangan palsu\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dinyatakan tidak sehat oleh dokter perusahaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pernah bekerja di PT. Parkland World Indonesia yang dikeluarkan karena\n    telah melakukan kesalahan berat\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang sudah diterima bekerja ternyata diketahui telah melanggar\nketentuan salah satu Peraturan pada ayat 2 ( dua ) tersebut diatas dapat di PHK\ndengan tanpa pesangon dan ganti rugi atau pembayaran dalam bentuk apapun ,\npekerja tersebut tidak dapat menggugat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 14 : MASA\nPERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cli>Setiap pekerja baru yang statusnya PKWTT wajib menjalankan masa percobaan\n    sebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pekerja\n    diterima sebagai pekerja baru.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila pekerja baru telah menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga)\n    bulan dapat dinyatakan lulus masa percobaan dan diangkat menjadi pekerja\n    tetap.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja baru yang dinyatakan tidak lulus masa percobaan akan diberikan\n    penjelasan dengan Surat Keterangan Tidak Lulus.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh diikutsertakan memberikan pembinaan bagi\n    pekerja baru untuk menjelaskan tentang Hubungan Industrial yang serasi,\n    selaras, seimbang dan berdasarkan keadilan, peraturan perundang-undangan\n    ketenagakerjaan dan pemahaman tentang Organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat\n    Buruh.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 15 : SURAT\nKEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP DAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap\n    kepada setiap pekerja yang dinyatakan lulus 3 bulan masa percobaan menjadi\n    pekerja tetap, Jabatan dicantumkan dalam SK Pengangkatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">Pengusaha wajib menerbitkan dan memberikan surat keputusan pengangkatan\n    jabatan kepada setiap pekerja yang mempunyai jabatan sbb; \n    \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">JENJANG\n    JABATAN:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">OPERATOR\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">MANDOR\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PENGAWAS\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">SUPERVISOR\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">CHIEF\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">ASS\n    MANAGER\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">MANAGER\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">SR\n    MANAGER\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan Surat Pengangkatan dan Tunjangan Jabatan\n    kepada setiap pekerja yang dinilai mampu memangku jabatan di atas operator\n    sesuai ayat 2 diatas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila ada kenaikan jabatan, maka komponen upah ( Gaji Pokok, Tunjangan\n    Jabatan, Tunjangan Kerajinan ) naik sesuai dengan standard upah jabatan\n    untuk jabatan baru.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila ada penurunan jabatan, maka Gaji pokok tidak berubah, akan tetapi\n    tunjangan jabatan dan tunjangan yang lainnya disesuaikan berdasarkan\n    standard upah pada jabatan tersebut\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pimpinan Kerja wajib memberikan surat tembusan ke Perusahaan atau\n    HRD apabila sedang mempromosikan jabatan untuk anak buahnya. Pelanggaran\n    atas pasal 15 dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal pelanggaran dan\n    sanksi.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 16 :\nKESEMPATAN BERKARIR\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia,\n    untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki\n    jabatan tertinggi di perusahaan tanpa melihat suku, agama, warna kulit dan\n    golongan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cli>Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\n    selain kenaikan upah minimum dan pengaturannya diatur oleh management\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja tetap yang telah\n    menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara\n    mengumumkan lalu menyeleksi untuk diberikan job sesuai dengan kemampuan\n    yang dimiliki.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 17 :\nPENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwagetxt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cli>Upah pekerja terendah adalah sekurang-kurangnya berdasarkan Upah Minimum\n    Kabupaten dan upah Sektoral ( UMSK ) yang di syahkan oleh Pemerintah daerah\n    setempat.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cli>Penyesuaian Upah akan di lakukan apabila perusahaan menganggap perlu\n    berdasarkan keadaan dan prestasi karyawan masing-masing.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 18 : MUTASI,\nPROMOSI, DEMOSI DAN PROSEDURNYA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat memindahkan\u002Fmemutasikan pekerja dari satu bagian kebagian\n    lainnya atas dasar kepentingan dan keperluan produksi dengan tidak\n    mengurangi atau menurunkan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat mempromosikan pekerja yang dinilai mampu dan layak untuk\n    memangku jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya berdasarkan\n    penilaian dari pimpinannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat menurunkan\u002F demosi jabatan pekerja apabila dinilai tidak\n    mampu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab atas jabatan yang\n  diberikan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Proses pemindahan atau mutasi, promosi pekerja dilakukan atas dasar : \n    \u003Cp>a. Untuk kelancaran dan kepentingan produksi.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Perubahan tempat kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Perubahan tugas pekerjaan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Tugas pekerjaan tidak cocok atau tidak sesuai dengan skill atau\n    keahlian dan keterampilan\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perubahan jabatan tidak termasuk dalam pengertian mutasi atau pemindahan\n    pekerja dari jabatan lama beralih ke jabatan baru.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dilarang memutasikan dan mendemosikan pekerja apabila : \n    \u003Cp>a. Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Adanya unsur SARA atau diskriminasi.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c.Bertujuan asusila atau pelecehan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d.Adanya unsur suka atau tidak suka.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tata cara mutasi, promosi dan demosi sebagai berikut: \n    \u003Cp>a.Pengusaha memanggil pekerja dan menjelaskan alasannya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b.Pengusaha menjelaskan alasan, maksud dan tujuannya\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c.Pengusaha memberikan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan kepada\n    pekerja yang telah `menempati jabatan baru berdasarkan promosi yang\n    diajukan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d.Mutasi berlaku sejak disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan\n    departemen masing-masing.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cp>Proses mutasi, promosi dan demosi yang tidak sesuai dengan prosedur di\n    atas dapat dibatalkan oleh HRD.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 19 : TENAGA\nKERJA ASING\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan penjelasan, penyuluhan dan penataran bagi\n    tenaga kerja asing yang akan ditempatkan di perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tenaga kerja asing wajib mempelajari, memahami dan mengikuti, sosial\n    budaya dan sistem hubungan industrial pancasila di Indonesia, agar antara\n    tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia dapat berkerja sama dengan\n    baik, harmonis dan komunikatif.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tenaga kerja asing wajib patuh dan tunduk kepada PKB dan aturan\n    perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ( Perlu Diterbitkannya PKB\n    berbahasa Asing \u002FKorea )\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tenaga Kerja asing wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya\n    sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB IV : WAKTU\nKERJA, CEKROLL DAN PERGANTIAN SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 20 : WAKTU\nKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cli>Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\n    atau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja,\n    untuk pekerja non shift maupun shift\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Jadwal waktu kerja dan pengaturannya ditentukan oleh pengusaha dengan\n    persetujuan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melaksanakan kerja melebihi dari ketentuan tersebut, diperhitungkan\n    dengan jam kerja lembur\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dasar penetapan waktu\u002Fjam kerja pekerja sebagai berikut :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">I. SISTEM 5\nHARI KERJA :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>SHIFT\nSIANG \u002F NON SHIFT :\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jam\n        Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Senin – kamis\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.00 – 16.00 WIB ( selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jum’at\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.30 WIB ( selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Istirahat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.00 – 13.00 WIB ( berdasarkan jadwal tiap gedung )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sabtu & Minggu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>SHIFT\nMALAM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Senin – Jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.00 – 04.00 WIB ( selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Istirahat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>00.00 – 01.00 WIB (Diberikan extra Fooding)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sabtu & minggu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">II. SYSTEM 6\nHARI KERJA :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>SHIFT\nSIANG \u002F NON SHIFT :\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Senin – jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.00 – 15.00 WIB ( Selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.00 – 15.30 WIB ( selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sabtu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.00 – 12.00 WIB ( Selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Istirahat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.00 – 13.00 WIB ( Berdasarkan jadwal tiap gedung )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Minggu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>SHIFT\nMALAM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Senin – jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.00 – 03.00 WIB ( Selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sabtu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.00 – 24.00 WIB ( selebihnya dihitung lembur )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Minggu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Untuk tujuan efektifitas kerja; pelaksanaan jam\nkerja dan libur mingguan dapat diatur lain dan atau dilakukan perubahan dengan\nsyarat tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur peraturan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6. Pekerja yang mengikuti rapat dengan pimpinan\nbagian masing-masing diluar jam kerja pokok, pengusaha wajib memperhitungkan\ndenganjam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">7. Khusus bagi pekerja yang melaksanakan tugas \u002F\ndinas luar atas perintah pengusaha yang melebihi jam kerja pokok diperhitungkan\ndengan kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">8. Apabila terjadi Emergency seperti pemadaman\naliran arus Listrik yang mendadak dan tiba-tiba pada saat jam kerja ( Produksi\n) maka komponen upahnya tidak mempengaruhi upah pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">9. Perputaran shift di lakukan dalam 1 ( satu )\nminggu sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 21 :\nISTIRAHAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cli>Istirahat mingguan diberikan 1 hari setelah 6 hari kerja untuk system 6\n    hari kerja; dan diberikan 2 hari libur mingguan untuk system 5 hari\n  kerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Istirahat kerja minimal 30 menit, apabila terjadi keterlambatan waktu\n    istirahat disebabkan meeting produksi \u002F pembinaan maka wajib\n    dikompensasikan pada waktu masuk dan apabila keterlambatan melebihi 15\n    menit wajib diperhitungkan dengan jam kerja lembur\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pada waktu jam istirahat dan jam pulang seluruh karyawan – karyawati\n    tidak di perbolehkan untuk meeting.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 22 :\nCEKROLL\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja yang masuk kerja atau pulang kerja wajib mencatatkan diri\n    checkroll\u002Fabsensi pada alat pencatat waktu (time recorder\u002Fmesin\n    cardnetic\u002Fproxymity).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak mencatatkan diri\u002Fcheckroll pada waktu masuk atau\n    pulang pekerja karena lupa atau kartu pengenal karyawan rusak\u002Fhilang, wajib\n    mengisi formulir tidak checkroll dan setelah diketahui atasan langsung\n    dianggap masuk kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Terlambat checkroll disebabkan karena “force majure” dianggap masuk\n    kerja setelah melaporkan kepada atasan langsung, selanjutnya atasan\n    langsung melaporkan kepada staf administrasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Lupa checkroll , datang terlambat , pulang cepat dijelaskan kepada atasan\n    langsung untuk diteruskan kepada kepala bagian personalia serta dimasukan\n    dalam daftar masuk lambat atau pulang cepat untuk dihitung jumlah jam\n    kerjanya. Dalam keadaan tertentu misalkan dinas luar atau mesin checkroll\n    rusak tidak dianggap lupa checkroll setelah disetujui oleh atasan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap hari petugas Administrasi harus melaporkan data kehadiran karyawan\n    dan memeriksa data chekroll karyawan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 23 :\nPERGANTIAN KERJA SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dalam melaksanakan pergantian kerja shift, pekerja yang akan meninggalkan\n    pekerjaannya harus mengadakan serah terima kepada pekerja shift\n    berikutnya\u002Fpenggantinya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pergantian kerja shift dilakukan setelah pekerja shift berikutnya berada\n    dilokasi.Serah terima pergantian kerja shift, harus dapat\n    dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Di dalam perputaran kerja shift di lakukan dalam 1 ( satu ) minggu\n  sekali\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB V : TATA\nTERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dalam usaha menciptakan keteraturan, ketertiban, ketentraman dan ketenangan\nkerja dilingkungan perusahaan, maka diatur ketentuan-ketentuan yang harus\ndilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terkait dengan proses\nproduksi, maka diatur kewajiban dasar pekerja dan kewajiban dasar pengusaha,\nJenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi serta peraturan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 24 :\nKEWAJIBAN DASAR PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh pengusaha, sepanjang\n    tidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib sudah berada ditempat kerja setelah bel berbunyi tanda jam\n    kerja dimulai dan atau meninggalkan tempat kerja setelah bel berbunyi tanda\n    waktu istirahat kerja atau pulang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib mentaati ketentuan yang berlaku diperusahaan dengan baik\n    selama melakukan pekerjaannya masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan\n    dan pengembangan usaha-usaha perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib berkerja secara efektif dan efisien sehingga perusahaan\n    dapat berkembang maju.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib menjaga dokumen penting, barang inventaris, surat-surat\n    berharga milik perusahaan dengan penuh tanggung jawab\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib mengenakan Kartu Pengenal Karyawan (KPK) yang masih\n    berlaku, selama berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib mencatatkan waktu masuk kerja dan waktu pulang atau selesai\n    melakukan kerja pokok atau waktu kerja lembur dengan cara cekroll.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib menjunjung tinggi nama baik pengusaha, keluarganya, nama\n    baik sesama pekerja dan menjaga persatuan dan kesatuan di perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan keselamatan,\n    kesehatan kerja dan lingkungan (K3L)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan dan keasrian\n    lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib melaporkan kepada pimpinan, satuan pengaman, apabila\n    melihat, mendengar dan mengetahui ada pihak-pihak lain tertentu yang akan\n    berbuat merugikan pengusaha baik secara materiil maupun immateriil.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib memeriksa barang-barang bawaannya, apabila membawa\n    barang-barang baik kedalam lokasi maupun keluar lokasi perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib ikut membela, mempertahankan perusahaan, apabila adanya\n    rongrongan, gangguan, pencurian dan pengerusakan serta bencana alam yang\n    merugikan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib memberitahukan kepada pimpinannya atau pengusaha apabila\n    datang masuk kerja terlambat atau pulang cepat, dengan memberitahukan\n    alasannya secara benar dan tanggung jawab.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang berhenti bekerja dan atau dimutasikan ke bagian lain wajib\n    membuat laporan dan serah terima pekerjaan serta barang -barang milik\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak bisa masuk kerja karena keperluan pribadi\u002Fijin\n    biasa\u002Fijin resmi wajib memberitahukan kepada pimpinannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja tidak masuk kerja karena sakit wajib menunjukan surat keterangan\n    dokter yang memeriksanya dan dilegalisir dokter poliklinik perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang akan melaksanakan tugas luar karena tugas dari pengusaha\n    atau karena melaksanakan tugas organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\n    wajib memberitahukan, baik keberangkatan maupun sekembalinya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak masuk kerja karena mengambil istirahat haid harus\n    menunjukan surat dokter dari klinik\u002FPoliklinik perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dimutasi karena kenaikan pangkat\u002Fjabatan, penurunan pangkat atau\n    dipindah tugaskan harus menyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam\n    waktu yang ditentukan setelah menerima surat perintah dari pihak yang\n    mengadakan mutasi untuk menempati jabatan yang baru.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebelum hubungan kerja putus, pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya\n    harus diselesaikan menurut prosedur serah terima tugas\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang mengurus keuangan, surat-surat berharga, bukti pembukuan,\n    data hasil produksi, sarana kekayaan, peralatan, stempel korespondensi,\n    gambar design, data teknik, arsip dokumen, data management penting dan\n    lain-lain harus menyelesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wanita yang sudah melaporkan hamil , dipekerjakan waktu kerja non\n    shift dan dapat bekerja lembur selama – lamanya sampai pukul 18.00\n  WIB\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Prinsip-prinsip K3L : \n    \u003Cp>a. Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam\n    melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi\n    serta produktivitas nasional.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Setiap pekerja lainnya yang berada ditempat kerja perlu dijamin pula\n    kesehatannya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara\n    aman dan efisien.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala upaya untuk\n    membina norma-norma perlindungan kerja.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 25 :\nKEWAJIBAN DASAR PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang\n    telah disyahkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib melaksanakan perundang-undangan ketenagakerjaan yang\n    berlaku\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib merundingkan dengan serikat pekerja\u002FSerikat Buruh apabila\n    akan memberlakukan peraturan baru yang tidak diatur dalam Undang-undang\n    maupun PKB.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk\n    alih managemen\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib mengikut sertakan serikat pekerja\u002FSerikat Buruh untuk\n    mendampingi anggotanya dalam proses penanganan masalah ketenagakerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan keselamatan,\n    kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) sesuai dengan perundangan yang\n  berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 26 : JENIS\nPELANGGARAN, PEMBINAAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi yang dilakukan oleh pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah\nlaku pekerja. Masa berlaku dari masing-masing jenis pelanggaran, pembinaan dan\nsanksi adalah selama-lamanya 6 (enam) bulan dan apabila masa berlakunya habis\nsanksi dimulai dari awal kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adapun Jenis Pelanggaran, Pembinaan dan Sanksi diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Peringatan Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja diberikan pembinaan dan sanksi peringatan lisan antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Tidak mematuhi peraturan di perusahaan dalam\nbentuk anjuran atau larangan dan tidak merugikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">siapapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK),\nselama dilingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Terlambat masuk kerja tanpa alasan yang\ntepat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Berpakaian dan berpenampilan tidak rapi dan\ntidak sopan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Bekerja secara malas-malasan dan santai atau\nmenunda-nunda pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Melakukan tindakan indisipliner atau melalaikan\ntugas dan kewajiban lainnya yang bersifat ringan, sehingga perlu diberikan\nsanksi peringatan lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Berambut gondrong bagi karyawan laki-laki\nsehingga kelihatan tidak rapi atau mengganggu pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Membawa tas\u002Fbungkusan besar kedalam lingkungan\ntempat kerja\u002Flokasi pabrik yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-1 (SP I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa berlaku Surat Peringatan ke – 1 ( SP I ) adalah 6 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP I (satu) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja yang diberikan peringatan lisan kurang\ndari 6 (enam) bulan dan mengulangi kembali perbuatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Corat-coret disembarang tempat, meludah\nsembarangan didepan orang banyak atau pimpinan, membuang sampah disembarang\ntempat atau tidak dikotak sampah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Bekerja tidak bertanggungjawab, menganggu\nketenangan kerja\u002Fngobrol\u002Fmembuat gaduh dan atau menelantarkan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi\u002F\nSOP sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pekerjaannya (proses kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Tidak mematikan listrik dan mesin produksi atau\nmerapikan barang-barang pekerjaan setelah selesai jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Tidak membersihkan tempat kerja sehingga\nberantakan dan kotor, setelah selesai kerja dan langsung meninggalkan tempat\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Tidak masuk kerja selama 2 hari tidak\nberturut-turut selama satu bulan dan tidak memberitahukan kepada\npimpinan\u002Fpengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Menolak untuk diperiksa oleh SATPAM saat\nmeninggalkan kerja baik waktu istirahat atau pulang kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Malas dan atau santai dalam bekerja setelah\ndiberikan peringatan lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Melanggar tata kerja atau tidak mempergunakan\nperalatan kerja ataupun alat pelindung diri yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Pimpinan tidak memberikan bimbingan kepada\npekerja di bawahnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Terbukti mencari-cari alasan untuk meminta ijin\nmeninggalkan kerja, pada waktu kerja belum selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Mengajak masuk saudara, teman ke lokasi pabrik\ntanpa seijin petugas atau pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Tanpa seijin petugas yang berwenang; pekerja\nmasuk ke lokasi\u002Fkamar mess pekerja yang berlainan jenis kelaminnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK),\nselama dilingkungan perusahaan setelah di beri peringatan lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Terbukti mempergunakan barang bawaannya yang\ntidak sesuai dengan tugas dan jenis pekerjaanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">q. Pekerja menggunakan sarana komunikasi milik\nperusahaan untuk kepentingan pribadi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">r. Anggota SATPAM memakai seragam dan perlengkapan\ntidak sesuai dengan jam kerja\u002Fshiftnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">s. Terlambat masuk kerja tanpa alasan yang tepat 2\nhari berturut – turut atau 4 hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan\nyang sama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">t. Mencheckrolkan atau dicheckrolkan pekerja\nlainnya yang berada di lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan pada waktu\nmasuk kerja dan\u002Fatau selesai kerja dalam hal pekerja yang menchekrollkan dan\ndicheckrollkan sudah berada di tempat kerja kecuali kondisi tertentu karena\ngangguan system absensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">u. Melakukan aktifitas kerja diluar jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">v. Pimpinan mengetahui dan membiarkan bawahannya\nmelakukan aktifitas kerja diluar jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">w. Makan didalam lingkungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-2 (SP II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa berlaku Surat Peringatan Ke - 2 ( SP -2) adalah 6 bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP II (dua) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja yang sudah diberikan sanksi SP-I yang\nmasa berlakunya belum habis, dan mengulangi pelanggaran kembali yang bobot\nsanksinya SP I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mangkir selama 2 (dua) hari berturut-turut atau\n3 (tiga) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan kalender, tanpa\nmemberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tidak melaporkan adanya bahaya kepada\npimpinan\u002Fpengusaha yang dapat merugikan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Petugas SATPAM tidak sungguh-sungguh dalam\nmelakukan tugas pemeriksaan di Pos jaga\u002Fpintu keluar pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Petugas SATPAM tanpa mengikuti prosedur yang\nberlaku, memberikan ijin tamu atau kendaraan tamu memasuki kawasan\u002Flokasi\npabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Terbukti seorang pimpinan yang mengetahui\nbawahannya hamil namun tidak melaporkannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Pimpinan membiarkan pekerja bawahannya\nmenggunakan\u002Fmenjalankan mesin yang bukan menjadi tanggung jawabnya sehingga\nmengakibatkan celaka.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Berpindah pekerjaan\u002Ftugas tidak seijin kepada\npimpinannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi\u002F\nSOP sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pekerjaannya (proses kerja),\npemborosan bahan dan mengakibatkan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Bagi karyawati \u002F Ibu hamil dengan sengaja tidak\nmelaporkan kehamilannya padaPersonalia\u002FSEA\u002FKLINIK; dan atau pimpinan yang\nmembiarkan bawahannya yang hamil tidak melaporkan kehamilannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Terbukti Petugas SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat\njaga tanpa ijin pimpinan atau tanpa memberitahukan teman sekerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Makan\u002Fjajan sambil bekerja yang mengganggu\npekerjaan (proses kerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Mencheckrolkan atau dicheckrolkan pekerja\nlainnya yang berada di lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan pada waktu\nmasuk kerja dan\u002Fatau selesai kerja dalam hal pekerja yang dicheckrollkan belum\nberada di tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-3 (SP III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa berlaku Surat Peringatan ke – 3 ( SP ) adalah 6 bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP III (tiga) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP. I (satu),\nyang masa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang\nbobot sanksinya SP. II (dua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP. II (dua),\nyang masa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang\nbobot sanksinya SP. II (dua) atau SP . I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Terbukti seorang pimpinan tanpa mengindahkan\nnorma ketenagakerjaan yang berlaku, menolak permintaan bawahan untuk\nmenggunakan hak-hak dan kepentingannya sesuai aturan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Terbukti pekerja meminjam uang melalui\nrentenir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Petugas SATPAM yang sedang jaga tidak mengetahui\ndi daerah pengawasannya terjadi pencurian\u002Fada tindak kejahatan terhadap barang\nmilik perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Tidak mematikan mesin, listrik dan mengakibatkan\nterjadinya kebakaran di tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat\nkerja dan tidak mau menuruti setelah dinasehati oleh pimpinan\u002Fpengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Terbukti menyuruh, membiarkan, mengijinkan\nkepada pekerja lain untuk memakai peralatan mesin atau inventaris perusahaan\ntanpa seijin pimpinan untuk kepentingan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Tidak menjunjung tinggi terhadap kepercayaan dan\nnama baik perusahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Terbukti merokok di tempat kerja yang terdapat\nlarangan DILARANG MEROKOK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Terbukti tidur pada saat jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Terbukti menerima penjamuan dan pemberian hadiah\ndari konsumen untuk mempengaruhi suatu keputusan yang merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Terbukti berjualan dilokasi kerja \u002F pabrik pada\njam kerja atau bukan jam kerja tanpa ijin dari pengusaha atau pimpinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Terbukti dengan sengaja mencemarkan nama baik\npimpinannya sehingga mempengaruhi kewibawaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Mangkir 3 (tiga) hari berturut-turut atau 4 (\nempat ) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan kalender\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Terbukti anggota SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat\njaga sebelum waktunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">q. Memaki-maki dengan kata – kata kasar atau\ntidak senonoh kepada bawahannya di muka umum\u002Fditempat kerja dengan bahasa yang\nmelecehkan nama baik bawahan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">r. Menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan\npribadi yang dapat menggangu pekerjaannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">s. Petugas SATPAM terbukti membiarkan orang lain (\nbukan petugas\u002Fkaryawan ) keluar masuk lingkungan pabrik tanpa seijin\npimpinanatau lengah dalam melaksanakan tugas dipos jaga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">t. Pimpinan yang mempekerjakan karyawati ibu hamil\nyang sudah mendapatkan Surat Keterangan cuti hamil dan melahirkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">u. Bagi karyawati Ibu hamil yang sudah diberikan\nSurat Keterangan cuti melahirkan , tetapi tidak mau melaporkan ke\nPersonalia\u002Ftidak mau menggunakan \u002Fmelaksanakan cuti sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">v. Terbukti seorang pimpinan menyuruh bawahannya\nbekerja diluar jam kerja yang telah ditentukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">w. Terbukti seorang pimpinan memarahi bawahannya\ndidepan orang banyak dengan nada keras\u002Fkasar tanpa kaitannya dengan\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">x. Terbukti Petugas SATPAM dalam pemeriksaan\npekerja, dengan cara kasar baik secara fisik maupun verbal di depan orang\nbanyak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">y. Terbukti seorang pimpinan mempekerjakan wanita\nhamil dengan usia kandungan diatas 8 ½ bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">z. Terbukti setelah cekrol jam kerja pulang\nmelanjutkan pekerjaannya kembali dengan segala bentuk alasan apapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">aa. Mencheckrolkan atau dicheckrolkan pekerja\nlainnya yang berada di lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan dalam hal\npekerja yang dicheckrollkan tidak masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja setelah diberikan sanksi SP III ( tiga ) pengusaha agar memberikan\ntembusan kepada Serikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FSerikat Buruh untuk memberikan pembinaan kepada pekerja yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pembinaan dan Surat Peringatan Terakhir ( SP TERAKHIR )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terhadap pekerja yang telah mendapatkan SP III dan melakukan kesalalahan\nsebelum habis masa berlakunya SP III, maka pengusaha berhak melakukan Pemutusan\nHubungan Kerja terhadap pekerja tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">Akan tetapi dalam hal pengusaha masih memberikan\nkesempatan terakhir terhadap pekerja yang dimaksud, maka pengusaha dapat\nmemberikan Surat Peringatan Terakhir, apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP I (satu), yang\nmasa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot\nsanksinya SP III (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP II (dua), yang\nmasa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot\nsanksinya SP II (dua) atau SP III (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja sudah diberikan sanksi SP III (tiga),\nyang masa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang\nbobot sanksinya SP III (tiga) atau SP II (dua) atau SP I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Dengan sengaja pekerja lalai dalam melaksanakan\ntugas dan pekerjaan sehingga berakibat fatal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Seorang pimpinan terbukti melakukan tindak\npelecehan dan atau tindak kekerasan terhadap bawahannya sekalipun bawahannya\nsudah menerima permintaan maaf dari yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Pesangon.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>Pengusaha dapat melakukan Pemutuskan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Memberikan\npesangon,apabila pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Terbukti petugas satpam melakukan tindakan\npelecehan seksual pada saat pemeriksaan terhadap pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Terbukti melakukan penipuan, pencurian, atau\npenggelapan barang dan\u002Fatau uang milik perusahaan; atau milik karyawan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Terbukti memberikan keterangan palsu atau yang\ndipalsukan sehingga merugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Terbukti mabuk, meminum minuman keras yang\nmemabukkan, memakai dan\u002Fatau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat\naditif lainnya di lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Terbukti melakukan perbuatan asusila atau\nperjudian di lingkungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Terbukti menyerang, menganiaya, mengancam, atau\nmengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Terbukti membujuk teman sekerja atau pengusaha\nuntuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan\nperundang-undangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Terbukti dengan sengaja merusak atau membiarkan\ndalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Terbukti dengan sengaja membiarkan teman sekerja\natau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Terbukti membongkar atau membocorkan rahasia\nperusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Terbukti melakukan pemotongan dan pengambilan\ngaji tanpa kuasa dan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Terbukti mencari keuntungan pribadi dengan\nmembungakan uang (rentenir)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Terbukti membawa barang milik perusahaan tanpa\nijin dari perusahaan atau pimpinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Terbukti tidak bekerja dengan baik akibat minum\nminuman keras atau obat obatan terlarang yang dilakukan diluar perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Terbukti melakukan Rekrutmen Fee di lingkungan\nPerusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Pada saat perjanjian diadakan, memberikan\nketerangan atau data palsu atau yang dipalsukan untuk membuat pengusaha \u002F\npetugas percaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kesalahan \u002F pelanggaran berat sebagaimana diatas harus didukung dengan bukti\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja tertangkap tangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Ada pengaduan dari pekerja yang bersangkutan\natau rekan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat\noleh pihak yang berwenang di perusahaan dan didukung oleh sekurang –kurangnya\n(dua ) orang saksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Ada putusan pengadilan yang telah mempunyai\nkekuatan hukum mengikat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Mendapatkan Pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran yang dilakukan pekerja,yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja\n(PHK) mendapatkan pesangon antara lain sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja telah menerima pembinaan dan SP III atau\nSP Terakhir akan tetapi melakukan pelanggaran kembali dengan kesalahan yang\ntidak sama dengan SP sebelumnya; dan bobot sanksinya SP I, SP II atau SP\nIII.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Terbukti menjelekan\u002Fmencemarkan nama baik sesama\npekerja,pimpinan,bawahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Terbukti menyuruh,membiarkan,mengijinkan kepada\npekerja lain untuk memakai peralatan mesin\u002Fbarang inventaris perusahaan tanpa\nseijin pimpinan perusahaan yang mengakibatkan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tanpa seijin pimpinan yang berwenang,\nmenggunakan mesin atau barang, peralatan milik perusahaan untuk keperluan\npribadi mengakibatkan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Petugas satuan pengamanan (SATPAM) memergoki\npelaku pencurian,penipuan kejahatan, penganiayaan,penggelapan,tindakan\nasusila,tidak bisa melakukan penangkapan dan menyerahkan kepada pimpinan, untuk\ndiambil tindakan\u002Fdiproses sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Tanpa alasan yang tepat dan jelas menolak\ndipindahtugaskan kerjanya ke bagian lain (menolak mutasi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Dengan sengaja sering mengganggu pekerjaan orang\nlain sehingga merugikan perusahaan \u002F orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Melakukan pekerjaan secara tidak\nbaik\u002Fserampangan\u002Fasal-asalan dengan sengaja dan merugikan perusahaan\u002Forang\nlain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 27 :\nPERATURAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari ada beberapa hal penting yang harus\ndiperhatikan dan dilaksanakan baik oleh pimpinan maupun operator antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tidak dibenarkan bekerja diluar jam kerja yang telah ditentukan yaitu\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat\npuluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (UU\nKetenakerjaan NO. 13 TH 2003 pasal 77 ayat 2b) dan 78 ayat 1b atau sesuai\ndengan ketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku dan,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam seminggu (\nUU NO. 13 TH 2003 pasal 78 ayat 1b dan kepmen No. 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004 pasal 3 sub 1\n) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Jika ada penambahan jam kerja atau lembur; rencana pelaksanaannya harus\nada persetujuan dari Pimpinan Perusahaan dan diserahkan ke Personalia paling\nlambat jam 14:00 WIB. Pelaksanaan lembur harus disertai dengan tandatangan\nkesediaan Lembur Sukarela dari pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB VI :\nPEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 28 : IZIN\nRESMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp>1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerja dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi antara\nlain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sendiri menikah : 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja menikahkan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Istri pekerja melahirkan atau keguguran\nkandungan: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja menyunatkan anak \u002F membaptiskan anak: 2\nhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Keluarga pekerja ( istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua meninggal dunia : 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia: 1\nhari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang akan minta izin resmi kepada pengusaha, wajib mengajukan\npermohonan selambat-lambatnya 1 ( satu ) minggu sebelumnya kecuali karena\nkeluarga meninggal dunia dan \u002F istri pekerja melahirkan\u002Fkeguguran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan izin resmi kepada pekerja sesuai dengan\nketentuan yang berlaku tanpa adanya alasan-alasan yang menyebabkan keluhan bagi\npekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib melampirkan surat keterangan yang syah sebagi tanda bukti\nkejadian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha wajib memberikan izin sesuai dengan berita kejadian dan\nprosedur permohonan izin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 29 : CUTI\nTAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cli>Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja selama 12\n    hari kerja setelah bekerja selama 12 ( dua belas ) bulan terus menerus\n    ,dengan mendapat upah penuh\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat-lambatnya 1 (\n    satu ) minggu sebelumnya dikecualikan hal-hal yang bersifat\n    insidentil\u002Fmendadak\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang sampai batas waktu 6 bulan setelah jatuh tempo cuti belum\n    dipergunakan hak cutinya masih dapat mengajukan permohonan cuti untuk\n    periode 6 bulan berikutnya. Dan apabila sampai batas waktu 6 bulan kedua\n    belum mempergunakan hak cutinya karena kesibukan pekerjaan atau hal lain,\n    maka pengusaha wajib mengkompensasikannya secara proporsional berdasarkan\n    ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cli>Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 ( dua belas ) bulan\n    berturut –turut , dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam\n    cuti massal ( idul fitri ) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan\n    di potong sebanyak cuti massal yang telah di ambil ,adapun selebihnya\n    adalah hak mutlak pekerja sepenuhnya\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat mengijinkan pekerja untuk menggabungkan pengambilan cuti\n    tahunan dengan izin resmi\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>HRD \u002F Personalia berkewajiban menginformasikan sisa cuti tahunan pekerja\n    setelah di potong cuti massal; informasi sisa cuti tahunan dicantumkan\n    dalam slip gaji.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Teknis pelaksanaan cuti tahunan di bantu oleh masing-masing administrasi\n    departement, form cuti dibagikan kepada pekerja untuk pengajuan cuti.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 30 :\nISTIRAHAT HAID\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cli>Pekerja wanita tidak di wajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\n  haid\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan ijin kepada pekerja wanita yang akan mengambil\n    istirahat haid , dengan melampirkan surat keterangan Dokter atau poliklinik\n    perusahaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang mengambil istirahat haid berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 31 : CUTI\nHAMIL DAN CUTI MELAHIRKAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cli>Pekerja wanita yang sedang hamil, di berikan cuti 1,5 ( satu setengah )\n    bulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1,5 ( satu\n    setengah ) setelah melahirkan; termasuk didalamnya apabila pekerja\n    mengalami kelahiran premature.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila hak cuti hamil dan melahirkan telah diambil ternyata terjadi\n    kelahirkan dismature (kelahiran melebihi tanggal penentuan\u002F batas normal )\n    maka batas waktu cuti melahirkan dihitung 1,5 ( satu setengah ) bulan\n    terhitung sejak tanggal melahirkan. Apabila setelah batas waktu tersebut\n    karena kondisinya pekerja belum bisa bekerja kembali, maka selebihnya di\n    hitung ijin kecuali disertai dengan surat keterangan dari dokter \u002F\n  bidan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Karyawati dengan usia kehamilan 32 ( tiga puluh dua ) minggu harus\n    mengajukan cuti hamil dan cuti melahirkan ke personalia 1 ( satu ) minggu\n    sebelum pelaksanaan cuti dengan melampirkan hasil USG untuk akurasi\n    perkiraan waktu melahirkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cli>Bagi karyawati yang hamil kemudian keguguran maka berhak cuti 1 ½ ( satu\n    setangah ) bulan. Keterangan pekerja yang mengalami keguguran dimaksud\n    berdasarkan keterangan bidan \u002Fdokter perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cli>Bagi karyawati yang masih menyusui disediakan tempat khusus untuk memerah\n    dan menyimpan ASI di ruang ASI.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 32 :\nPERATURAN BAGI IBU HAMIL DI TEMPAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cli>Bagi karyawati hamil harus membuat kartu ibu hamil, dengan membawa surat\n    keterangan hamil dari bidan dan harus melaporkan kepada atasan mengenai\n    kehamilannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-riskassessment\">\u003Cli>Bagi karyawati yang hamil harus mengikuti program\u002F training khusus ibu\n    hamil.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Khusus bagi ibu hamil diberikan hak untuk pulang kerja lebih awal dari\n    jam kerja karyawan pada umumnya; dan tidak dibenarkan untuk bekerja lembur\n    melebihi waktu pukul 18:00 WIB.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan penyuluhan ibu hamil secara periodik kepada\n    karyawati yang hamil yang dilaksanakan oleh bidan dan SEA\u002F CR team.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Karyawati yang usia kehamilannya telah mencapai usia 7.5 ( Tujuh setengah\n    ) bulan harus mengajukan cuti hamil \u002F melahirkan ke bagian HRD\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cli>karyawati yang hamil tidak di benarkan bekerja pada bagian yang terpapar\n    zat kimia dan mengoperasikan mesin yang beresiko bagi kehamilannya, serta\n    tempat – tempat yang berbahaya lainnya.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Karyawati yang hamil tidak dibenarkan dalam keadaan berdiri terlalu lama\n    dan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya menurut rekomendasi\n    medis dari dokter.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Karyawati yang hamil tidak di benarkan bekerja mengangkat, mengangkut,\n    mendorong dan menarik beban berat sesuai perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cli>Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\n    bagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Ibu hamil diperkenankan meninggalkan pekerjaannya lebih dahulu pada saat\n    pulang kerja untuk menghindari antrian dan desak-desakan pada saat pulang\n    kerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 33 : IZIN\nSAKIT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit , wajib menyerahkan\n    surat keterangan sakit dari dokter atau tim medis yang memeriksa kepada\n    personalia paling lambat 2 ( dua ) hari kerja dari tanggal masuk kerja.\n    Apabila melewati dari batas waktu yang telah di tentukan pekerja yang\n    bersangkutan tidak memenuhi kewjibannya maka di anggap sakit tanpa surat\n    keterangan dokter \u002F sakit biasa atau di kompensasikan dengan hak cuti\n    tahunan apabila masih mempunyai hak cuti tahunan setelah di pototng cuti\n    massal (cuti idul fitri )\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cli>Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 ( satu ) tahun ,\n    surat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 ( satu ) kali\n    seminggu.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pekerja yang sakit dan diperiksa oleh dokter diluar perusahaan, harus\n    mendapat rekomendasi dari dokter poliklinik perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cli>Pekerja yang tidak dapat bekerja Karena sakit dengan bukti surat\n    keterangan dokter yang syah berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat menolak surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh\n    Balai Pengobatan atau Yayasan yang tidak mendapat izin dan tidak diakui\n    oleh instansi terkait.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 34 : IZIN\nMENINGGALKAN KERJA DENGAN MENDAPAT UPAH PENUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak melakukan kerja karena perintah pengusaha berhak atas\n    upah penuh\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan tugas Negara \u002F\n    perusahaan , berhak atas upah penuh\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan ibadah sesuai\n    syariat agamanya , berhak atas upah penuh\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja karena menjadi anggota \u002F pengurus serikat pekerja\u002FSerikat Buruh\n    tidak melakukan kerja , karena melaksanakan tugas atas perintah organisasi\n    serikat pekerja\u002FSerikat Buruh , berhak atas upah penuh\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli style=\"line-height:1em;\">Pekerja tidak melakukan kerja atas ijin\n    pengusaha dengan mendapat upah diantaranya :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"line-height:1em;margin-left:4em\">a. Rumah atau jalan yang di lewati\nkebanjiran \u002F bencana alam yang lain sesuai pengumuman pemerintah paling lambat\n2 ( dua ) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"line-height:1em;margin-left:4em\">b. Mengantar keluarga ( istri ,\nsuami , anak , orang tua \u002F mertua ) dalam satu lingkungan karena sakit yang\nbersifat mendesak kerumah sakit atau puskesmas , paling lama 1 ( satu ) hari\ndengan surat keterangan dokter dan harus mendapatkan rekomendasi dari dokter\npoliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"line-height:1em;margin-left:4em\">c. Terkena musibah pencurian atau\nperampokan dan di panggil oleh pihak yang berwajib selaku saksi paling lama 1 (\nsatu ) hari atau sesuai kebutuhan dengan mendapat kan ijin dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 35 : IZIN\nBIASA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan pada jam kerja , wajib\n    mengajukan permohonan ijin kepada atasannya\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang akan meminta ijin biasa, wajib memberitahukan secara\n    tertulis , kecuali untuk kasus mendesak \u002F insidentil\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB VII :\nPENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 36 : SISTEM\nPENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Sesuai dengan PP. 78 tahun 2015 tentang pengupahan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sesuai dengan PERMEN No. 01 Tahun 2017 tentang Struktur dan skala\n  upah\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sistem pembayaran Upah pokok dan lembur di bayarkan 1 (satu) kali dalam\n    sebulan setiap tanggal 5.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Komponen upah terdiri atas : \n    \u003Cp>- UPAH\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>A. Gaji Tetap\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Gaji Pokok\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>B. Tunjangan Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Tunjangan Kerajinan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tunjangan Shift\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Premi Panas\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>- Non UPAH :\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Insentif Kehadiran\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Subsidi Transport\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tunjangan Makan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Kompensasi cuti tahunan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>C.Lembur\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Hari kerja biasa\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Hari Libur \u002F Besar\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila jadwal pembayaran upah tanggal 5 jatuh pada hari sabtu; maka\n    proses transfer pembayaran gaji, tetap dilaksanakan pada tanggal 5 tersebut\n    (kecuali tanggal 5 jatuh pada hari Minggu atau libur nasional maka\n    pembayaran gaji dilakukan pada hari kerja berikutnya).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kompensasi pelaksanaan kerja yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan untuk\n    waktu khusus (hari libur\u002Fbesar ) untuk bagian tertentu dapat diajukan oleh\n    pimpinan departemen kepada pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 37 : PAJAK\nPENGHASILAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai dengan undang – undang tentang pajak penghasilan, maka penghasilan\npekerja wajib ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan dan perusahaan wajib\nmemotongkan menyetorkan kepada instansi yang berwenang ( Dinas Perpajakan ) dan\npengusaha wajib membagikan kepada setiap pekerja berupa bukti pembayaran pajak\npenghasilan yang telah disetor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 38 :\nPENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Upah terendah pekerja berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah\n  setempat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah pekerja yang bekerja diatas satu tahun ditetapkan berdasarkan\n    kesepakatan dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penyesuaian upah di berikan kepada pekerja berdasarkan prestasi yang\n    disesuaikan dengan jabatan dan golongan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 39 : UPAH\nLEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cli>Dasar perhitungan upah lembur adalah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja\n    NO. KEP- 102\u002F MEN \u002F VI \u002F 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 juni\n  2004.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Tarif upah lembur ( TUL ) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 X Upah\n  sebulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kompensasi pelaksanaan lembur yang sifatnya special case untuk waktu\n    khusus atau bagian tertentu dapat diajukan oleh pimpinan departemen kepada\n    pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perhitungan upah lembur , berdasarkan waktu kerja lembur sebagai berikut\n  :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>System 5 Hari Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Hari kerja\n        biasa\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam kerja pokok\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8 Jam\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,5 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 10 dst\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Hari Sabtu;\n        Minggu atau Libur Nasional\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 1 s\u002Fd 8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 10 dst\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 X TUL\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>\u003Cstrong>System 6 Hari Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Hari kerja\n        biasa\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam kerja pokok\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7 Jam\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,5 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 9 dst\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 X TUL\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Hari Sabtu\n        ( Hari kerja terpendek )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam kerja pokok \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 Jam\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,5 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 7 dst\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Minggu atau\n        Libur Nasional\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 1 s\u002Fd 7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 9 dst\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 X TUL\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Hari Libur\n        jatuh pada hari kerja terpendek :\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 1 s\u002Fd 5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 6 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jam ke 7 dst\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 X TUL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 40 : UPAH\nPIKET\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bagi pekerja yang piket pada saat cuti bersama di perhitungkan sekurang –\nkurangnya sama dengan upah sehari serta tidak mengurangi hak cuti tahunan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Upah piket dibayarkan pada saat pelaksanaan piket.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 41 :\nTUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Tunjangan jabatan di berikan kepada pekerja yang memangku suatu\n  jabatan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya tunjangan jabatan ditentukan menurut tingkat jabatan yang\n    besarnya menurut uraian jabatan, analisa jabatan , evaluasi jabatan pada\n    setiap jabatan adalah sebagai berikut : \n\n    \u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n      \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>NO \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>JABATAN\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>ESARNYA TUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>MANDOR\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 30.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>PENGAWAS\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 40.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>SUPERVISOR\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 70.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>CHIEF \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 130.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>ASS MANAGER\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 200.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>MANAGER\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 250.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n      \u003C\u002Ftbody>\n    \u003C\u002Ftable>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan jabatan besarnya tidak diambil dari gaji pokok pekerja yang\n    memangku jabatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang memangku jabatan minimal 1 ( satu ) bulan dan selama-lamanya\n    dalam jangka waktu 3 ( tiga bulan masa training jabatan harus segera\n    diajukan promosi jabatan untuk mendapatkan hak tunjangan jabatan sesuai\n    dengan jenjang jabatannya ( disertakan SK pengangkatan ).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 42 : UANG\nSHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift atau\npekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp. 3.000,- ( Tiga\nRibu Rupiah ) \u002F malam\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 43 :\nINSENTIF KEHADIRAN DAN SUBSIDI TRANSPORT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Insentif kehadiran \u002F atau premi hadir akan di berikan penuh apabila\n    pekerja selama 1 ( satu ) bulan masuk kerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Insentif kehadiran akan dipotong 50 % apabila tidak ada keterangan,tetapi\n    apabila tidak masuk tapi ada keterangan maka tidak ada potongan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Insentif kehadiran tidak akan di potong jika pekerja mengambil hak cuti\n    tahunan , cuti hamil serta ijin resmi ( contoh : cuti nikah , khitanan anak\n    , menikahkan anak , keluarga meninggal , istri melahirkan dll)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya tunjangan kehadiran di atur sebagai berikut : \n\n    \u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n      \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Operator\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp.20.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Staff\u002F Mandor\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 36.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Pengawas\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 45.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 60.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 65.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Ass. Manager\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 85.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 107.500\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n      \u003C\u002Ftbody>\n    \u003C\u002Ftable>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">Sebagai salah satu bentuk insentive lain yang diberikan perusahaan berupa\n    subsidi transport; yang nilainya diberikan berdasarkan level jabatan\n    berdasarkan jumlah hari kehadiran; dengan perincian sebagai berikut : \n\n    \u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowanceamount1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n      \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n        \u003Ctr>\n          \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Operator \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 2,800 per hari ( Rp. 70.000 per bulan )\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Mandor\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 2,800 per hari ( Rp. 70.000 per bulan)\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Pengawas\u002F Staff \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 3.300 per hari ( Rp. 82.500 per bulan )\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 3,500 per hari ( Rp. 87.500 perbulan )\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Chief \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 3,900 per hari ( Rp. 97.500 perbulan )\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Ass. Manager \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 4,300 per hari ( Rp. 107.500 perbulan )\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Rp. 5.300 per hari ( Rp. 132.500 perbulan )\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n        \u003C\u002Ftr>\n      \u003C\u002Ftbody>\n    \u003C\u002Ftable>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 44 :\nTUNJANGAN MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cli>Tunjangan berkala di berikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\n    bekerja selama 1 ( satu ) tahun sebagai tanda senioritas dan di berikan\n    terhitung pertanggal mulai masuk kerja\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">Besarnya tunjangan berkala \u002F masa kerja , sebagai berikut : \n\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowanceamount1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n      \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n        \u003Ctr>\n          \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd style=\"line-height:2em;\">Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd style=\"line-height:2em;\">Operator \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd style=\"line-height:2em;\">Mandor \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd style=\"line-height:2em;\">Pengawas\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd style=\"line-height:2em;\">Staff \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd style=\"line-height:2em;\">Supervisor\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd style=\"line-height:2em;\">Chief \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd style=\"line-height:2em;\">Ass Mgr\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd style=\"line-height:2em;\">Manager\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>1 < 2 Th\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>2.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>3.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>4.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>4.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>5.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>2 < 3 Th\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>4.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>5.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>6.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>8.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>3 < 4 Th\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>8.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>8.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>4 < 5 Th\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>9.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>12.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>5 < 6 Th\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>8.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>11.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>12.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>6 < 7 Th \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>10.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>11.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>14.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>7 < 8 Th\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>10.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>11.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>12.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>13.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>16.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>8 < 9 Th \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>11.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>13.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>14.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>16.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>17.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>9 < 10 Th\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>14.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>16.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>17.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>18.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>10 < 11 Th\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>13.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>14.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>15.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>15.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>16.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>17.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>18.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>19.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>11 < 12 Th\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>14.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>15.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>16.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>16.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>17.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>18.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>19.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>20.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>12 < 13Th\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>15.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>16.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>17.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>17.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>19.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>20.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>21.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>13 < \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>16.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>17.000\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>18.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>18.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>19.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>20.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>21.000 \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>22.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n        \u003C\u002Ftr>\n      \u003C\u002Ftbody>\n    \u003C\u002Ftable>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan berkala \u002F masa kerja komponen upah di masukkan kedalam gaji\n    tetap\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 45 :\nTUNJANGAN PENGGANTIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Seorang pekerja yang di tunjuk secara tertulis oleh kepala bagian dengan\n    menggunakan formulir yang berlaku untuk menggantikan seorang pekerja lain\n    yang jabatannya lebih tinggi akan mendapat tunjangan penggantian\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan penggantian tersebut adalah 7 \u002F 173 X selisih upah antara kedua\n    tingkat jabatan untuk setiap hari bertindak sebagai pengganti\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa penggantian akan berlangsung selama-lamanya enam minggu terkeculi\n    apabila menggantikan pekerja yang sakit atau cuti hamil\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Seorang pekerja yang menggantikan jabatan yang lebih tinggi selama 6 (\n    enam ) bulan berturut – turut harus di kukuhkan dalam jabatan yang lebih\n    tinggi tersebut\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 46 :\nTUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cli>Tunjangan hari raya di berikan perusahaan kepada pekerja agar yang\n    bersangkutan dapat merayakan hari raya dan di berikan sekurang-kurangnya 1\n    ( satu ) minggu sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam\n    Permenaker No 6 Tahun 2016\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sebagai berikut : \n\n    \u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n      \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003Ccol>\n      \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>MASA KERJA \u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>PERSENTASE\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja kurang dari 1 bulan\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Sesuai kebijakan\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 1 bulan < 1 Tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Proporsional\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 1 tahun < 2 Tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>100 % \u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 2 tahun < 3 Tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>110 %\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 3 tahun < 4 Tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>115 %\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 4 tahun < 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>120 %\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 5 tahun < 6 Tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>130 %\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 6 tahun < 7 Tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>140 %\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 7 Tahun < 8 Tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>145%\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 8 Tahun < 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>150%\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 9 Tahun < 10 tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>155%\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 10 Tahun < 12 Tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>160%\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>13\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 12 Tahun < 13 Tahun\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>160% + 100.000\u003C\u002Ftd>\n        \u003C\u002Ftr>\n        \u003Ctr>\n          \u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>Masa kerja 13 Tahun < ke atas sampai berakhirnya PKB\u003C\u002Ftd>\n          \u003Ctd>170%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n        \u003C\u002Ftr>\n      \u003C\u002Ftbody>\n    \u003C\u002Ftable>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ( PHK ) karena mengundurkan\ndiri atau karena kasus tertentu setelah memasuki bulan Ramadhan \u002F Puasa berhak\nmendapatkan THR yang besarnya seperti ayat 2 di atas dan di berikan bersamaan\nuang pesangon.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 47 :\nTUNJANGAN PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Tunjangan Perjalanan Dinas diberikan oleh perusahaan sebagai pengganti\n    biaya makan, penginapan dan transportasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang melakukan perjalanan dinas adalah untuk melaksanakan tugas\n    perusahaan keluar dari area pabrik berdasarkan surat dinas dari departemen\n    atas instruksi pimpinannya\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan perjalanan dinas akan diperhitungkan dan diberikan secara\n    langsung pada nota perjalanan dinas yang bersangkutan disertai bukti-bukti\n    atau pertanggung-jawaban yang jelas dan diserahkan kepada management paling\n    lambat 1 ( satu ) minggu setelah perjalanan dinas\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 48 :\nTUNJANGAN ALL IN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tunjangan ALL IN di berikan kepada pekerja yang status gajinya ALL IN yang\nmasuk kerja di hari sabtu ( dalam hal penerapan 5 hari kerja dalam 1 minggu )\ndengan nilai besarannya sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jabatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Nominal\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Manager Keatas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 300.000 ( per sabtu )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Ass Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 290.000 ( per sabtu )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 270.000 ( per sabtu )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 250.000 ( per sabtu )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pengawas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 230.000 ( per sabtu )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Mandor \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 220.000 ( per sabtu )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Staff\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 210.000 ( per sabtu )\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB VIII : BPJS\nKetenagakerjaan\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>BPJS Ketenagakerjaan adalah pergantian nama dari Jamsostek, yang programnya\nmeliputi :Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan\nJaminan Pensiun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 49 : JAMINAN\nKECELAKAAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>\u003C\u002Fli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cli>Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja , berhak atas jaminan kecelakaan\n    kerja ( JKK ) yang berupa penggantian biaya meliputi : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Biaya transportasi pekerja kerumah sakit \u002F\n    atau kerumah tempat tinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada\n    kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Biaya pemeriksaan pengobatan dan \u002F atau\n    perawatan selama di rumah sakit termasuk biaya rawat jalan dan tindakan\n    medis lainnya sesuai dengan kebutuhan medis menurut dokter pemeriksa.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan \u002F\n    atau alat ganti bagi yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi pada\n    waktu akibat kecelakaan kerja .\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli style=\"margin-left:0em\">\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003Cli style=\"margin-left:0em\">Besarnya santunan berupa uang , diatur sesuai\n    ketentuan yang ada meliputi : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Santunan sementara tidak mampu bekerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Santunan cacat sebagian untuk selama –\n    lamanya\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Santunan cacat total untuk selama –\n    lamanya baik fisik maupun mental\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Santunan kematian\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cli>Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89 % perbulan dan menjadi tanggungan\n    perusahaan\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan , setiap\n    ada pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja , baik terjadi pada waktu\n    perjalanan menuju ketempat kerja, dalam waktu kerja dan pada waktu pulang\n    dari kerja . Untuk melaporkan kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan\n    BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam , terhitung\n    sejak terjadinya kecelakaan kerja .\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha pada waktu melaporkan kejadian kecelakaan kerja , setelah ada\n    surat keterangan dari dokter pemeriksa atau dokter penasehat , wajib\n    melaporkan surat-surat keterangan , antara lain : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Keterangan sementara tidak mampu bekerja\n    .\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Keterangan cacat sebagian untuk\n    selama-lamanya .\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Keterangan cacat total untuk\n    selama-lamanya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengajuan penggantian pembayaran jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS\n    Ketenagakerjaandengan melampirkan : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan\n    foto copy.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Surat keterangan dokter pemeriksa atau\n    dokter penasehat , yang menerangkan tingkat kecacatan yang diderita pekerja\n    .\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Kwitansi biaya pengobatan dan\n    pengangkutan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh\n    BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 50 : JAMINAN\nKEMATIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cli>Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja , pihak\n    keluarga ( ahli waris yang syah ) berhak atas jaminan kematian .\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Jaminan kematian dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sekaligus kepada\n    ahli waris pekerja ( janda , duda atau anak ) yang meliputi : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Santunan kematian sebasar Rp. 16.200.000.- (\n    Enam belas Juta dua ratus ribu rupiah )\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000.- (\n    tiga juta rupiah )\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Santunan berkala akan diberikan sebesar\n    200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) selama 24 bulan atau selama 2 ( dua )\n    tahun atau bisa dibayarkan sekaligus sebesar Rp 4.800.000 ( empat juta\n    delapan ratus ribu rupiah ).\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Bea siswa sebesar Rp. 12.000.000,- ( dari\n    BPJS Ketenagakerjaan ) apabila pekerja yang bersangkutan mempunyai anak\n    usia sekolah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Apabila karyawan meninggal dunia karena\n    kecelakaan kerja maka akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan\n    sesuai dengan upah yang di terima terakhir.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Dalam hal pekerja tidak mempunyai keturunan\n    sedarah , jaminan kematian dibayarkan kepada yang ditunjuk pekerja dalam\n    wasiatnya\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Selama tidak ada wasiat , biaya pemakaman\n    dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain selama pengurusan pemakaman\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Premi asuransi dan iuran setiap bulan sebesar 0.30 % dari upah sebulan\n    menjadi tanggungan perusahaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengajuan pembayaran jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan\n    disertai bukti –bukti , antara lain : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Photo Copy KPK\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Foto copy KTP ( karyawan dan ahli waris )\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Photo copy Kartu keluarga\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Surat keterangan ahli waris dari\n    kelurahan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Photo copy surat keterangan nikah ( bagi\n    karyawan yang sudah menikah )\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Surat keterangan kematian ( Rumah sakit dan\n    visum Dokter ) apabila meninggal dirumah sakit\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Surat kematian dari desa ( kelurahan )\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Surat keterangan kematian dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebagai rasa simpati dan bela sungkawa dari perusahaan , perusahaan\n    membantu biaya trnsportasi jenazah dengan ketentuan meninggal pada saat\n    berangkat kerja , saat kerja , dan pulang kerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 51 : JAMINAN\nHARI TUA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Jaminan hari tua ( JHT ) dibayarkan kepada pekerja yang telah mempunyai\n    umur 56 tahun atau cacat total untuk selama-lamanya\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pembayaran jaminan hari tua ( JHT ) dilakukan sekaligus kepada janda atau\n    duda, dalam hal : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja yang menerima pembayaran jaminan\n    hari tua secara berkala meninggal dunia , dibayar sekaligus sisa jaminan\n    hari tua yang belum dibayarkan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja meninggal dunia dalam hal tidak ada\n    janda atau duda maka pembayaran jaminan hari tua diberikan kepada anaknya\n    yang syah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pengajuan pembayaran jaminan hari tua\n    dilakukan oleh janda atau duda atau anaknya yang syah sebagai ahli\n    waris.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tenaga kerja yang telah mencapai minimal kepesertaan 10 tahun dan masih\n    aktif bekerja, dapat mengambil JHT sebagian: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pengambilan maksimal 10% untuk persiapan\n    Hari Tua,\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pengambilan maksimal 30% untuk membantu\n    biaya perumahan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebagaimana diatur dalam PP No 46 Tahun 2015, bahwa bagi karyawan yang\n    sudah keluar dan tidak bekerja lagi, maka berhak untuk mengambil JHT nya\n    meskipun masa kepesertaan belum mencapai 5 tahun; kecuali ada perubahan\n    peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya premi dan \u002F atau iuran jaminan hari tua , adalah : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 3,7 % x upah sebulan menjadi kewajiban\n    pengusaha\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. 2 % x upah sebulan menjadi kewajiban\n    pekerja\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tata cara pengajuan pembayaran jaminan hari tua , sebagai berikut : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan\n    setempat\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengisi formilir pembayaran jaminan hari tua\n    yang tersedia\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Melampirkan \u002F menyerahkan tanda bukti\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Keterangan tidak bekerja ( Surat Pengalaman\n    Kerja )\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Kartu tanda kepesertaan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Foto copy kartu tanda penduduk\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Keterangan lain yang disyaratkan BPJS\n    Kertenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 52 : JAMINAN\nPENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">Besarnya Iuran Jaminan Pensiun adalah : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 2% x upah sebulan menjadi tanggung jawab\n    pengusaha\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. 1% x upah sebulan menjadi kewajiban\n    pekerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jaminan Pensiun dapat diterima bagi pekerja yang telah mencapai usia\n    pensiun (57 Tahun); dengan masa kepesertaan 15 tahun atau sesuai dengan\n    peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Persyaratan dan teknis pemberian Jaminan Pensiun diatur sesuai dengan\n    ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 53 : BPJS\nKESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan\nkesehatan berdasarkan sistem jaminan sosial nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No.\n12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala\nbesar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan\nPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta\n    Jaminan Kesehatan kepada BPJS kesehatan dan membayar iuran dengan nilai : \n    \u003Cp>a. 4% x Upah : Kewajiban pemberi kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. 1% x Upah : Kewajiban pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Seluruh pekerja wajib mengisi formulir pendaftaran kepesertaan BPJS\n    Kesehatan untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui Badan\n    Penyelenggara Jaminan Sosisal ( BPJS ) Kesehatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja yang sudah mengisi formulir pendaftaran BPJS dan sudah\n    didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan ternyata belum teregistrasi karena\n    kelengkapan datanya kurang; akan dikembalikan dan harus dilengkapi dan\n    didaftarkan kembali\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja yang belum mengisi formulir pendaftaran kepesertaan BPJS\n    Kesehatan karena alasan kelengkapan data kependudukan atau data pribadi dan\n    keluarganya; atau karena alasan lain yang disebabkan oleh kelalaian pekerja\n    sendiri; maka belum terdaftarnya pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan\n    bukan kesalahan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada seluruh pekerja,\n    maka perusahaan wajib menyediakan inhouse klinik di dalam lokasi perusahaan\n    untuk melayani pekerja selama 24 jam.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Inhouse Klinik dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau dikerjasamakan\n    dengan pihak lain untuk pengelolaannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Inhouse klinik harus bekerjasama pula dengan BPJS Kesehatan sebagai\n    klinik Faskes I BPJS Kesehatan sehingga dapat memberikan rujukan pengobatan\n    lanjutan atau rawat inap ke Faskes II ( Rumah Sakit ) terhadap pekerja\n    dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan apabila kondisi pasien tidak\n    dapat ditangani oleh team medis inhouse klinik.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Inhouse klinik menyediakan sarana mobil ambulance 24 Jam beserta dokter\n    dan tenaga medis untuk penanganan pasien ( pekerja ) dalam situasi\n  darurat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dengan diwajibkannya Inhouse klinik bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,\n    maka pekerja dapat memilih Klinik Inhouse sebagai salah satu pilihan Faskes\n    I.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB IX :\nKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 54 :\nPERLINDUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cli>Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak di inginkan, pekerja\n    diwajibkan mentaati seluruh standart kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\n    sesuai dengan UU NO. 1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya, Permenaker No.\n    5 Tahun 2018 tentang K3L.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Tehnik dan pelaksanaannya mengacu kepada kebijakan , keselamatan dan\n    kesehatan kerja di perusahaan\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 55 : PAKAIAN\nKESELAMATAN KERJA DAN SERAGAM KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pakaian keselamatan kerja di berikan kepada:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cli>Pakaian kerja di berikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat ,\n    bahan dan jenis pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan\n    kerja; berupa baju; sepatu safety; helmet safety; atau peralatan\n    keselamatan kerja lainnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pakaian kerja di sesuaikan dengan standart keselamatan dan kesehatan\n  kerja\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pemberian pakaian kerja diberikan secara Cuma-Cuma paling lama 1 tahun\n    sekali.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Pakaian Seragam :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pakaian seragam yang sudah diberikan oleh perusahaan wajib dipakai oleh\n    pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha tidak diperbolehkan mewajibkan pekerja untuk memakai seragam\n    apabila perusahaan tidak memberikan pakaian seragam kepada karyawan secara\n    Cuma-Cuma.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 56 :\nKESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya diwajibkan memakai alat pelindung\n    diri yang memenuhi syarat dan disesuaikan dengan kondisi pekerjaannya\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Alat-alat pelindung harus selalu dirawat dan diperiksa secara berkala ,\n    apabila alat-alat pelidung tersebut sudah tidak layak pakai segera\n    diusulkan kepada atasannya untuk diadakan penggantian\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Alat-alat pelindung diri harus di simpan di tempat yang telah ditentukan\n    dan tidak di perkenankan di pindahkan ke tempat lain kecuali telah melalui\n    persetujuan oleh atasan yang berwenang\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja harus mentaati petunjuk-petunjuk, standart-standart dan\n    peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tempat kerja harus selalu di jaga dan dipelihara kebersihannya serta\n    tidak diperkenankan meletakkan barang-barang tidak pada tempatnya\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemakaian api : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja di larang merokok atau menggunakan\n    api kecuali di tempat yang telah ditentukan pengusaha dan sesuai dengan\n    keselamatan dan kesehatan kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Apabila pekerja memasuki \u002F melewati daerah\n    yang di larang keras untuk menggunakan api , tidak di perkenankan membawa\n    korek api ( lighter ) atau benda – benda lain yang menimbulkan api\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perlengkapan pemadam kebakaran : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja harus mengetahui dimana tempat\n    alat-alat pemadam kebakaran ( tabung dan hydran ) ditempatkan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tanpa ijin atasan yang berwenang , dilarang\n    memindahkan tabung pemadam api yang telah ditentukan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Dilarang keras untuk memainkan pemadam api ,\n    hydrand dan alat-alat pemadam api lainnya yang tidak sesuai dengan\n    fungsinya\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Dilarang meletakkan atau menysun barang\n    dalam marking line dari alat pemadam kebakaran\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pencegahan kebakaran : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya\n    kebakaran , pekerja harus mengetahui cara-cara menggunakan APK ( alat\n    pemadam kebakaran )\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Di tempat atau lingkungan yang berhubungan\n    dengan api dilarang meletakkan benda \u002F barang, bahan yang mudah terbakar\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dilarang meletakkan atau menyusun barang di jalan pintas \u002F darurat\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sikap dan tingkah laku pekerja harus taat pada peraturan yang telah\n    disepakati yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerjanya\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cli>Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\n    dilaksanakan oleh panitia Pembina Keselamatan kerja ( P2K3 ) sesuai\n    rekomendasi dari dinas terkait\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 57 : WABAH\nPENYAKIT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila pekerja terkena penyakit \u002F epidemi , wajib melaporkan kepada\n    pengusaha guna di ambil tindakan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang terkena wabah penyakit , wajib mengikuti program vaksinasi\n    yang telah disediakan oleh perusahaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang terkena penyakit menular , dilarang memasuki wilayah\n    perusahaan kecuali atas rekomendasi dokter perusahaan , guna untuk mencegah\n    menularnya penyakit\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang diragukan kesehatannya , tidak dapat menolak untuk diperiksa\n    kesehatannya oleh dokter perusahaan dan \u002F atau dokter yang di tunjuk oleh\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar,\n    perusahaan ikut berpartisipasi dalam upaya penanganannya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB X : PEMBINAAN\nDAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 58 : PRINSIP\n– PRINSIP PEMBINAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha, Pekerja dan atau Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dengan segala\n    upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK, apabila pembinaan terhadap\n    pekerja sudah dilaksanakan tetapi PHK tidak dapat dihindari , maka\n    pengusaha perlu merundingkan dengan pihak serikat pekerja\u002FSerikat\n  Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter dan\n    tidak melebihi 12 bulan berturut turut\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja menikah, hamil atau melahirkan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja aktif sebagai pengurus Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh dan sedang menjalankan tugas Serikat Pekerja\u002FSerikat\n    Buruh.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Karena memenuhi kewajiban terhadap Negara\n    yang ditetapkan oleh undang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan\n    ibadah yang diperintahkan agama dan di setujui Pemerintah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dilarang melakukan PHK massal karena alasan efisiensi sebelum\n    ada upaya penyelamatan melalui usaha peningkatan efisiensi dan\n  penghematan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>pabila PHK tidak bisa dihindari oleh pihak pengusaha, maka maksud PHK\n    wajib dirundingkan dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh terlebih dahulu\n    secara Bipartit.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha apabila melakukan PHK wajib meminta ijin kepada pejabat yang\n    berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama proses berlangsung pengusaha wajib membayar hak atas upah kepada\n    pekerja setiap bulannya\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha apabila melakukan PHK secara sepihak tanpa menjalankan\n    ketentuan ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 diatas batal demi hukum.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 59 :\nPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TANPA PENETAPAN PEJABAT BERWENANG\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa ijin\u002Fpenetapan pejabat berwenang\n    antara lain : \n    \u003Cp>a. Pekerja dalam masa percobaan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Pekerja mengundurkan diri secara murni dan tertulis\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Pekerja telah memasuki usia pensiun sesuai UU ( Ketenaga Kerjaan yang\n    berlaku ) , atau perjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Pekerja meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja telah sepakat dengan pengusaha secara Bipartite dan disaksikan\n    Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruhh\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 60\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">PEMUTUSAN HUBUNGAN\nKERJA (PHK) MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setelah pekerja diberikan tugas tidak dapat melakukan tugas dengan baik\n    setelah dilakukan penilaian yang proporsional dalam kurun waktu 3 (tiga)\n    bulan, maka pekerja dianggap tidak lulus masa percobaan, dengan kriteria\n    sebagai berikut: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sering tidak masuk kerja tanpa\n    keterangan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja sering melanggar tata tertib\n    kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Atau alasan lain yang berhubungan dengan\n    kinerja dan efisiensi kerja.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang terkena PHK karena tidak lulus masa percobaan berhak atas\n    upah terakhir\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 61 :\nPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS KEHENDAK SENDIRI (MENGUNDURKAN DIRI)\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja karena alasan tertentu berhak mengundurkan diri dari hubungan\n    kerja dengan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang mengundurkan diri sendiri, wajib membuat surat pengunduran\n    diri secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya dan mendapat persetujuan\n    dari Kepala Bagian\u002F Pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan telah\n    mempunyai masa kerja sedikitnya 5 ( Lima ) tahun atau lebih diberikan uang\n    pisah dengan dengan ketentuan sbb : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Masa kerja 5 Th < 7 Th: 1 ( Satu ) bulan\n    upah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Masa kerja 7 Th < 9 Th: 1,5 ( Satu\n    setengah ) bulan upah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Masa kerja 9 Th < 11 Th: 2 ( Dua) bulan\n    upah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Masa kerja 11 Th < 13 Th: 2.5 ( Dua\n    setengah ) bulan upah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Masa Kerja 13 Th < 15 Th : 3 ( Tiga )\n    bulan upah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>Pembayaran uang pisah dibayarkan bersamaan dengan pembayaran sisa gaji\n    gantungan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang mengundurkan diri yang tidak sesuai dengan prosedur yang\n    tercantum pada pasal 2 tidak berhak atas uang pisah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri tidak dalam kondisi : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Karena tekanan dari pihak lain\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Karena salah satu sebab dalam pekerjaannya\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Karena pengaruh orang lain\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Karena Pekerja dalam kondisi tidak sehat dan\n    tidak sadar secara lahir batin\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri tetap melaksanakan\n    kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 62 :\nPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA INDISIPLINER\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena Indisipliner setelah\n    melalui tahapan Surat Peringatan III atau SP terakhir akan tetapi masih\n    mengulangi\u002Fmelakukan kesalahan kembali.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja karena PHK Indisipliner\n    sebagai berikut : \n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon 1 x upah x masa kerja sesuai\n    ketentuan perundangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang Penghargaan 1 x upah x masa kerja\n    ,apabila berhak atas uang penghargaan sesuai ketentuan perundangan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Ganti kerugian 15% dari uang pesangon di\n    tambah dengan uang penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Sisa uang cuti tahunan yang belum di\n    ambil\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 63 :\nPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA SAKIT YANG BERKEPANJANGAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena sakit berkepanjangan\n    sesuai UU ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan hak kepada pekerja tersebut sebagai berikut : \n    \u003Cp>a. Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\n    berlaku\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Uang penghargaan 2 x upah x masa kerja, sesuai ketentuan perundangan\n    yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Ganti kerugin 15% dari uang pesangon ditambah dengan uang penghargaan\n    masa kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Surat Pengalaman Kerja dari Perusahaan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>e. Sisa uang cuti tahunan yang belum di ambil\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 64 :\nPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja yang telah bekerja dan telah mencapai umur 57 tahun dan tidak\n    dipekerjakan lagi berhak atas pension\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang menerima pensiun dan dipekerjakan lagi oleh pengusaha maka\n    pekerja berhak untuk negosiasi lagi dengan pengusaha dengan masa kerja\n    dihitung nol tahun\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja yang saat ini bekerja dan telah melampaui masa usia pensiun\n    sesuai ketentuan secara tertulis minimal mengajukan permohonan pensiun\n    secara tertulis minimal 1 ( satu ) bulan sebelumnya kepada perusahaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena pensiun berhak atas : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai\n    ketentuan perundangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan 1 x gaji x masa kerja,\n    sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang jaminan hari Tua dari BPJS\n    Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Uang penggantian hak sebesar 15 % dari total\n    uang pesangon dan penghargaan masa kerja , sesuai perundang – undangan\n    yag berlaku serta Sisa uang cuti yang belum diambil.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang masuk kerja diatas usia pensiun maka pekerja tersebut tidak\n    berhak menerima uang pension\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan waktu Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada pekerja\n    selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pensiun\n  diberlakukan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 65 :\nPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA EFISIENSI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila kondisi perusahaan tidak dapat melangsungkan kegiatan dengan baik\n    dan terpaksa melakukan pengurangan jumlah pekerja \u002F efisiensi perusahaan ,\n    pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal setelah\n    mendapatkan ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan melakukan perundingan dengan\n    pihak Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara massal yang\n    disebabkan oleh efisiensi perusahaan berhak antara lain : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pesangon sebesar 2 x upah x masa kerja\n    sesuai ketentuan perundangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan 1 x upah x masa\n    kerja,apabila berhak atas uang penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak 15 % dari uang pesangon\n    dan penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat Pengalaman Kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Sisa uang cuti tahunan yang belum di\n    ambil\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 66 :\nPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALIH MANAGEMEN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja \u002F\n    buruh dalam hal terjadi perubahan status , penggabungan , peleburan , atau\n    perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja \u002F buruh tidak bersedia\n    melanjutkan hubungan kerja , maka pekerja \u002F buruh berhak atas : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pesangon 1 x upah x masa kerja sesuai\n    ketentuan perundangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja ,\n    apabila berhak atas uang penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak 15% dari uang pesangon\n    dan penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat Pengalaman kerja dari perusaha\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Sisa uang cuti tahunan yang belum di\n    ambil\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja \u002F\n    buruh karena perubahan status , penggabungan atau peleburan perusahaan dan\n    perusahaan tidak bersedia menerima pekerja \u002F buruh di perusahaannya maka\n    pekerja buruh berhak atas : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai\n    ketentuan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan 1x upah x masa kerja ,\n    apabila berhak atas uang penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak 15% dari uang pesangon\n    dan penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat pengalaman kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Sisa uang cuti tahunan yang belum di\n    ambil\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kewajiban untuk membayar uang pesangon , uang penghargaan masa kerja dan\n    uang penggantian hak sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dibebankan kepada\n    pengusaha baru, kecuali diperjanjikan lain antara pengusaha lama dan\n    pengusaha baru\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 67 :\nPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK ) KARENA PERLAKUAN PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga\npenyelesaian perselisihan hubungan industrial secara langsung dalam hal\npengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Menganiaya , menghina secara kasar atau mengancam pekerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membujuk dan \u002F atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang\n    bertentangan dengan peraturan perundang – undangan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak membayar upah yang tepat waktu yang telah ditentukan selama 3(tiga)\n    bulan berturut – turut atau lebih\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak melakukan kewajiban yang telah di sepakati di PKB dan atau\n    dijanjikan kepada pekerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang di\n    perjanjikan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memberikan pekerjaan yang membahayakan keselamatan , kesehatan dan\n    kesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada\n    perjanjian kerja\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Pekerja yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai ayat 1\nberhak atas\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja apabila berhak atas uang\n    penghargaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Uang penggantian hak 15% dari uang pesangon dan uang masa kerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sisa uang cuti tahunan yang belum di ambil\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat pengalaman kerja\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB XI :\nPENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 68 :\nBENTUK-BENTUK KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Keluh Kesah Perorangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara perorangan, apabila mengalami perlakuan dari pekerja\nlain,atasan lokal\u002F tenaga kerja asingatau pengusaha, berhak menyampaikan keluh\nkesah langsung menghadap pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh atau secara\ntertulis kepada Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh , SEA atau HRD atau melalui SMS\nGateway atau aplikasi WOVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Keluh Kesah Kelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara bersama-sama apabila mempunyai permasalahan akibat perlakuan\nketidakadilan dari atasan orang lokal \u002F TKA atau manajemen\u002Fpengusaha, berhak\nmenyampaikan keluh kesah melalui perwakilan langsung atau dengan surat tertulis\nkepada Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh , SEA dan atau HRD untuk segera\nditindaklanjuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 69 :\nKETENTUAN PENERIMAAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dilarang ikut campur tangan\u002Fintervensi pada waktu Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh menerima pengaduan\u002F keluh kesah dari pekerja secara\n    perorangan atau melalui perwakilan\u002Fkelompok\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dilarang ikut campur tangan\u002Fintervensi pada\n    waktu pengusaha\u002Fmanajemen menerima pengaduan\u002Fkeluh kesah dari pekerja\n    secara perorangan atau melalui perwakilan\u002Fkelompok.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penyelesaian Keluh Kesah dapat dilaksanakan bersama sama antara\n    Pengusaha; yang dalam hal ini diwakili oleh HRD dan SEA dengan Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 70 :\nPROSEDUR PENYAMPAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah secara perorangan atau\n    bersama-sama, tidak mengganggu jam kerja\u002Fproduksi kecuali keadaan\n  memaksa.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah menggunakan alat\n    komunikasi\u002Ftelepon milik perusahaan apabila hal-hal yang mendesak, agar\n    tidak meninggalkan tempat kerja\u002Fmengganggu kelancaran kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja berhak menyampaikan keluh kesah dengan datang secara langsung ke\n    kantor Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh,SEA dan HRD maupun di ruang\n  konseling.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah dengan cara sms ke sms\n    hotline.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 71 :\nLANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh setelah menerima\n    pengaduan\u002Fkeluh kesah, akan melakukan langkah-langkah tindakan sebagai\n    berikut : \n    \u003Cp>a. Mengadakan wawancara dengan pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Mengadakan wawancara dengan pekerja lainnya, untuk mencari\n    bukti-bukti akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Mengadakan penelitian apakah kasus\u002Fpermasalahan tersebut, pernah\n    terjadi\u002Fbelum dan\u002Fatau pernah diatur atau belum\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Mengujinya dengan ketentuan yang ada dan peraturan normatif yang\n    ada\u002Fyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>e. Membicarakan dalam rapat pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>f. Menetapkan kebijakan yang diambil serta tahap-tahapnya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>g. Mengajukan kepada pengusaha untuk diadakan upaya perundingan secara\n    bipartit, sehingga permasalahan tersebut cepat diselesaikan secara\n    internal.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>h. Membuat arsip hasil kesepakatan , dokumentasi sebagai bukti di\n    Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh maupun Management.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyampaikan penjelasan kepada pengadu\u002Fpenyampai keluh kesah setelah ada\n    keputusan kesepakatan bersama antara Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dengan\n    Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB XII :\nKESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Untuk menunjang dedikasi, loyalitas, motivasi dan etos kerja yang tinggi\nsehingga perkembangan dan kemajuan perusahaan dapat tercapai, pekerja sebagai\nmitra pengusaha berkewajiban meningkatkan produktivitas, demi perkembangan dan\nkemajuan perusahaan, maka dengan demikian pengusaha akan sebaliknya\nberkewajiban meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya seperti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 72 :\nFASILITAS\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Mess pekerja mencakup antara lain : \n    \u003Cp>a. Pengusaha menyediakan mess bagi pekerja untuk golongan tertentu ,\n    secara cuma-cuma dan\u002Fatau tidak dikenakan pemotongan upah berdasarkan\n    pengajuan dari kepala bagian serta persetujuan pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>b. Pengusaha dalam menyediakan fasilitas mess untuk pekerja, dengan\n    dilengkapi. sarana lain, seperti : tempat tidur yang layak\u002Fmemadai,\n    penerangan, teras, air minum dan lingkungan yang bersih serta sehat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kantin Pekerja \n    \u003Cp>Pengusaha menyediakan kantin yang bersih,sehat,rapi dan baik serta menu\n    makan berkalori dan bergizi; serta\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tempat Ibadah \n    \u003Cp>Pengusaha menyediakan masjid dan musholla untuk tempat ibadah bagi\n    karyawan\u002Fti PT. PWI\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sarana Olah Raga \n    \u003Cp>Sarana Olah Raga berupa : Lapangan Sepak Bola, Volley, Tenis meja, Bulu\n    Tangkis, Futsal dan Basket.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tempat parkir kendaraan karyawan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tempat Istirahat \u002F Rest area di sekitar kantin karyawan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 73 :\nPEMBERIAN MAKAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cli>Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi pekerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang layak\n    sesuai dengan standard kesehatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\n    disebabkan oleh: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Karena suatu sebab pengusaha tidak\n    menyediakan makan di kantin.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada\n    waktu jam makan pekerja tidak berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan makanan pekerja sakit dan menginap di\n  poliklinik.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 74 : EXTRA\nFOODING\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja\n    shift III dan kerja long shift malam hari.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemberian extra fooding tidak dapat diganti dengan uang\u002Fbentuk lain,\n    kecuali karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan extra fooding\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 75 :\nSUMBANGAN-SUMBANGAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Sumbangan Kematian\u002FSakit \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pengusaha memberikan kesempatan\u002Fijin kepada\n    pekerja yang ingin memberi bantuan secara sukarela dalam bentuk uang\n    sebagai ungkapan turut berduka cita kepada pekerja atau keluarga pekerja\n    dan orang tua pekerja yang terkena musibah kematian.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Bagi pekerja yang meninggal dunia, kepada\n    ahli warisnya mendapatkan :\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Upah penuh dalam bulan berjala\u003C\u002Fp>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000 (\n    tiga juta rupiah )\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sumbangan Bencana Alam\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Dengan pertimbangan kondisi perusahaan, kepada\npekerja yang terkena musibah bencana alam banjir atau kebakaran yang\nmengakibatkan rumah milik pekerja rusak atau hancur \u002F hangus , maka perusahaan\nmemberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dana perusahaan yang ketentuannya\ndiatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">a. Melampirkan Surat Keterangan dari desa atau\nkelurahan setempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">b. Mengisi formulir bantuan yang disediakan\nperusahaan dan diketahui oleh Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh atau tim penyalur\nbantuan ( Bansos )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">c. Telah dilakukan survei dari perusahaan dan\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh PT. Parkland World Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 76 :\nKOPERASI PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk dan\n    menjadi anggota serta pengurus , guna mengelola koperasi dengan tujuan\n    untuk meningkatkan kesejahteraan bersama\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh secara bersama –sama\n    mengusahakan akan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui koperasi\n    pekerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha bersama-sama Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh berusaha membentuk\n    team badan pengawas koperasi pekerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menyediakan fasilitas kantor dan gedung yang memadai untuk\n    kegiatan usaha koperasi pekerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberi kesempatan kepada pengurus koperasi untuk\n    mengembangkan usaha koperasi dan bekerja sama dengan pihak lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sisa hasil usaha ( SHU ) akan dibagikan kepada anggota setiap tahunnya\n    melalui Rapat Anggota Tahunan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha bersama SP\u002FSB dapat melakukan pengontrolan harga di koperasi\n    pekerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 77 : OLAH\nRAGA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha menyelenggarakan kegiatan olahraga diluar jam kerja untuk\n    meningkatkan dan pengembangan bakat pekerja dan menunjang produktivitas\n    kerja, serta memberikan hadiah perlombaan secara berkala.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh membentuk komisi olahraga\n    yang bertugas untuk menjalankan kegiatan-kegaiatan seperti : \n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Sepak Bola.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Bulu tangkis\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Bola Volly.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Tenis Meja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">e. Dan jenis lainnya\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk mengembangkan bakat dan menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi\n    maka Perusahaan dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dapat mengadakan open\n    turnamen olah raga khusus karyawan\u002Fti PT.PWI\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh membentuk tim khusus\n    menangani masalah olah raga agar lebih terprogram\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha bersama SP\u002FSB agar dapat mendukung kepada karyawan\u002Fti yang\n    mempunyai bakat\u002Ftalenta di bidang seni dan olah raga yang diikuti di luar\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 78 :\nKESENIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha bersama Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh menyediakan perangkat\n    alat musik seperti band, dangdut dll\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha bersama Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengelola program\n    kesenian untuk menyalurkan bakat seni dari seluruh pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha bersama-sama dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengadakan\n    lomba musik seperti dangdut dan band untuk menyalurkan bakat seni tiap\n    setahun sekali.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 79 :\nPEMILIHAN PEKERJA TELADAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha setiap setahun sekalimengadakan pemilihan karyawan teladan ,\n    sebagai usaha meningkatkan kesetiaan pekerja pada pengusaha\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang terpilih dapat di berikan penghargaan antara lain : \n    \u003Cp>a. Piagam Penghargaan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Bonus , berupa uang atau barang\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ketentuan \u002F syarat-syarat menjadi karyawan teladan di tentukan oleh\n    panitia yang di bentuk antara Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat\n  Buruh.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 80 : TEMPAT\nIBADAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan tempat peribadatan berupa masjid di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha mendukung kegiatan hari-hari besar agama dan hari besar nasional\nseperti : Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Kemerdekaan RI DLL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan tidak menghalangi pekerja untuk menjalani ibadah sesuai dengan\nkepercayaan dan agama yang di anutnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan Mushola bagi pekerja dan setiap pekerja wajib\nmemelihara dan menjaga tempat peribadatan tersebut dari segala bentuk\npenyalahgunaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Musholla dan Masjid yang di sediakan oleh perusahaan tidak di perbolehkan di\npergunakan sebagai tempat propaganda pihak-pihak tertentu, sebagai tempat\ntidur,tempat merokok dan kegiatan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan\nfungsi sebenarnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 81 :\nPOLIKLINIK PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cli>Pengusaha menyediakan poliklinik Inhouse untuk melayani kesehatan dan\n    keselamatan pekerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menyediakan poliklinik Inhouse untuk pelayanan observasi\n    sebelum dirujuk ke RSU Serang atau RS lain atas rekomendasi dokter\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Poliklinik Inhouse dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau\n    dikerjasamakan dengan pihak lain Perusahaan Pengelola Jasa Pelayanan\n    Kesehatan Swasta.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Poliklinik Inhouse wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai Faskes\n    I BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cli>Seluruh pekerja dan atau keluarganya dapat memanfaatkan Klinik Inhouse\n    sebagai pilihan Faskes I BPJS Kesehatan\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB XIII :\nPENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk\nmemperoleh sumber daya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berfikir,\ndedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan\nberusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala\ntingkatan jabatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 82 : KOMISI\nPENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja\n    untuk meningkatkan SDM dan produktivitas\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menyelenggarakan sistem pendidikan dan pelatihan secara rutin\n    dan sistematis berupa Paket B,C dan kursus - kursus\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\n    pendidikan dan pelatihan\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 83 :\nPELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dilokasi perusahaan. \n    \u003Cp>Pengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\n    trainning sendiri atau mendatangkan tenaga pengajar dari luar.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">Diluar perusahaan. \n    \u003Cp>Pendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan\n    peserta keluar dengan tanggungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 84 : BEA\nSISWA UNTUK ANAK PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cli>Perusahaan memfasilitasi bantuan bea siswa kepada anak pekerja yang\n    berprestasi, menempati rangking 1, 2 ,3 , 4 dan 5 dengan keterangan dari\n    kepala sekolah yang bersangkutan melalui program BPJS, koperasi dan\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bantuan bea siswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di\n    tingkat SD\u002FMI, SMP\u002FMTS, SMU\u002FSMK\u002FALIYAH yang berbentuk bantuan biaya sekolah\n    per semester\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Prosedur pelaksanaan ditentukan oleh pengusaha dan Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">BAB XIV :\nPELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 85 :\nPELAKSANAAN DAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini disepakati dan dilaksanakan oleh pengusaha\n    dan pekerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur ketentuan yang sekurang-kurangnya\n    sama dengan Undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\n    ditandatangani sampai dengan Tanggal 01 Agustus 2021\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 86 :\nPEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) yang sama bunyinya\n    dan mempunyai kekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak\n    Perusahaan, Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan Departemen Tenaga Kerja\n    Republik Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha berkewajiban memperbanyak dan membagikan Perjanjian Kerja\n    Bersama kepada pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha berkewajiban mensosialisasikan isi PKB kepada seluruh\n  karyawan\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 87 :\nPERATURAN PERALIHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila dikemudian hari anggota-anggota pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat\n    Buruh dan pengusaha yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja\n    Bersama ini tidak aktif bekerja lagi di PT. Parkland World Indonesia karena\n    alasan mengundurkan diri atau alasan lainnya, maka Perjanjian Kerja Bersama\n    ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditentukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk menyamakan persepsi dalam penanganan setiap masalah perlu dibuat\n    petunjuk tekhnis serta petunjuk pelaksanaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka para pihak wajib\n    untuk melaksanakannya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Pasal 88 :\nPERNYATAAN HUKUM\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka Perjanjian Kerja\n    Bersama yang dibuat sebelumnya dan setelah masa perpanjangan dan masih\n    dipergunakan sebagaimana diatur dalam Permenakertrans No 28 Tahun 2014 pasl\n    29 ayat 3 (tiga ) sampai dengan Perjanjian Kerja Bersama ini disepakati;\n    maka Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini tetap tunduk pada ketentuan peraturan\n    perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal yang belum diatur di dalam isi Perjanjian Kerja Bersama ini akan\n    dimusyawarahkan lebih lanjut oleh pengusaha dengan serikat pekerja\u002FSerikat\n    Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini, hanya mempunyai kekuatan hukum dan dapat\n    berlaku di PT Parkland World Indonesia sejak tanggal ditandatangani dan\n    setelah mendapat persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di PT\n    PARKLAND WORLD INDONESIA.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Ditetapkan di\n: Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Pada tanggal :\n01 Agustus 2019\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PIHAK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PIHAK\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>SERIKAT\n        PEKERJA \u002FSERIKAT BURUH PT.PARKLAND WORLD INDONESIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PENGUSAHA \n\n        \u003Cp>PT.PARKLAND WORLD INDONESIA \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">AGUS\n        SUGIANTO, ST \n\n        \u003Cp>Ketua PSP SPN \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">SUPRIYANTO \n\n        \u003Cp>Ketua PK FSB Garteks KSBSI \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">KWAK\n        KUK MIN \n\n        \u003Cp>Presiden Direktur\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">ADI\n        KUSNIYADI \n\n        \u003Cp>Sekretaris \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">Eko\n        Karsono \n\n        \u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">KIM\n        YOUNG JIN \n\n        \u003Cp>Managing Director\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">A\n        B S O R I \n\n        \u003Cp>HRD Sr. Manager\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\" colspan=\"3\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratified\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaactorratified\">Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi \n\n        \u003Cp>Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>H.R SETIAWAN. SH.M.SI\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Pembina Tk. I\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>NIP. 196106041989031007\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;line-height:1.5em;\" colspan=\"3\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":46,"cbadate_start_date":50,"cbadate_end":54,"cbadate_end_date":56,"cbaratified":58,"cbaactorratified":62,"cbaratificationdate":64,"cbasignsinglesignatory":66,"cbamemother":70,"jobclassifaction1":74,"trainingprogrammes":78,"trainingfund":82,"SOCSEC_trigger":86,"pensionfund":90,"disabilityfund":94,"contracttrial":98,"contracttrialperiod":102,"contractseverancepay":104,"contractseverancepay1":108,"sicknesspay":110,"maxsicknesspay":114,"maxsicknesspayperc":118,"sicknessmaxdays":120,"sicknessmaxdaysnr":122,"menstruationleave":124,"disabilitypay":128,"healthcareaccess":132,"healthcareaccessrelatives":136,"healthinsurance":140,"protectiveclothing":144,"healthandsafetypolicy":148,"code_application":152,"monitoring":154,"funeralpay":158,"funeralpaytype":162,"funeralpayamount":166,"paidmaternityleave":170,"paidmaternityleaveduration":174,"jobsecuritymothers":176,"maternityotherclause":180,"breastfeeding_dangerouswork":184,"pregnancy":188,"riskassessment":192,"alternatives":196,"paidpaternityleave":200,"paidpaternityleaveduration":204,"paidpaternityleavepay":208,"paidpaternityleavepayperc":212,"deathrelatives":215,"deathrelativesleave":217,"nursingmothers":221,"nursingfacilities":225,"educationtuition":227,"discrimination":231,"sexualhar":235,"violence":239,"hourspday_select":243,"hourspday":247,"hourspweek_select":249,"hourspweek":251,"dayspweek_select":253,"dayspweek":255,"MAXHOURS_trigger":257,"hoursovertimemax":261,"PAIDLEAV_trigger":263,"holidaysdays":267,"holidaysweeks":269,"holidaysfixed":271,"SCHEDULE_trigger":275,"schedulesrestpw":279,"TRADEUNLEAV_trigger":281,"LOWWAGE_trigger":285,"LOWWAGE_government":289,"LOWWAGE_provision":291,"lowwageperiod":293,"lowwagetxt":295,"STRUCINCR_trigger":297,"wageincreasetype2":301,"wageincreasefirmperformance":303,"ONCERISE_trigger":307,"incidentalbonustype2":311,"incidentalbonusperc1":315,"incidentalbonusdate":317,"NOCTPREM_trigger":319,"shiftallowancetype":323,"shiftallowanceamount1":325,"shiftallowancetype1":327,"OVERTIME_trigger":329,"overtimeallowancetype_general":333,"overtimeallowanceperc1_general":337,"overtimeallowancetype":339,"overtimeallowanceperc1":341,"sundayallowancetype":343,"SUNDAY_trigger":347,"sundayallowanceperc1":349,"commutingallowancetype":351,"COMMUTE_trigger":355,"commutingallowanceamount1":358,"SENIOR_trigger":362,"longserviceallowancetype":366,"longserviceallowancetype2":370,"longserviceallowancetype1":372,"longserviceallowanceamount1":374,"mealvouchers":378,"MEALALL_trigger":382,"coverunion_trigger":386},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"cbadate_start","Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sel","Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\n    ditandatangani sampai dengan Tanggal 01 Agustus 2021",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbadate_start_date","Ditetapkan di : Serang Pada tanggal : 01","Ditetapkan di\n: Serang\n\nPada tanggal :\n01 Agustus 2019",{"bindId":55,"name":48,"text":49},"cbadate_end",{"bindId":57,"name":48,"text":49},"cbadate_end_date",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"cbaratified","Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra","Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi \n\n        Kabupaten Serang\n\n        \n\n        \n\n        H.R SETIAWAN. SH.M.SI\n\n        Pembina Tk. I\n\n        NIP. 196106041989031007",{"bindId":63,"name":60,"text":61},"cbaactorratified",{"bindId":65,"name":52,"text":53},"cbaratificationdate",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"cbasignsinglesignatory","PIHAK PIHAK SERIKAT PEKERJA \u002FSERIKAT BUR","PIHAK\n      \n      PIHAK\n    \n    \n      SERIKAT\n        PEKERJA \u002FSERIKAT BURUH PT.PARKLAND WORLD INDONESIA\n      \n      \n      PENGUSAHA \n\n        PT.PARKLAND WORLD INDONESIA \n      \n    \n    \n      AGUS\n        SUGIANTO, ST \n\n        Ketua PSP SPN \n      \n      SUPRIYANTO \n\n        Ketua PK FSB Garteks KSBSI \n      \n      KWAK\n        KUK MIN \n\n        Presiden Direktur\n      \n    \n    \n      ADI\n        KUSNIYADI \n\n        Sekretaris \n      \n      Eko\n        Karsono \n\n        Sekretaris\n      \n      KIM\n        YOUNG JIN \n\n        Managing Director\n      \n    \n    \n      \n      \n      A\n        B S O R I \n\n        HRD Sr. Manager",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"cbamemother"," PIHAK PIHAK SERIKAT PEKERJA \u002FSERIKAT BU","\n  \n  \n  \n  \n    \n      PIHAK\n      \n      PIHAK\n    \n    \n      SERIKAT\n        PEKERJA \u002FSERIKAT BURUH PT.PARKLAND WORLD INDONESIA\n      \n      \n      PENGUSAHA \n\n        PT.PARKLAND WORLD INDONESIA \n      \n    \n    \n      AGUS\n        SUGIANTO, ST \n\n        Ketua PSP SPN \n      \n      SUPRIYANTO \n\n        Ketua PK FSB Garteks KSBSI \n      \n      KWAK\n        KUK MIN \n\n        Presiden Direktur\n      \n    \n    \n      ADI\n        KUSNIYADI \n\n        Sekretaris \n      \n      Eko\n        Karsono \n\n        Sekretaris\n      \n      KIM\n        YOUNG JIN \n\n        Managing Director\n      \n    \n    \n      \n      \n      A\n        B S O R I \n\n        HRD Sr. Manager",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"jobclassifaction1","Pengusaha wajib menerbitkan dan memberik","Pengusaha wajib menerbitkan dan memberikan surat keputusan pengangkatan\n    jabatan kepada setiap pekerja yang mempunyai jabatan sbb; \n    JENJANG\n    JABATAN:\n    OPERATOR\n    MANDOR\n    PENGAWAS\n    SUPERVISOR\n    CHIEF\n    ASS\n    MANAGER\n    MANAGER\n    SR\n    MANAGER",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"trainingprogrammes","Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pen","Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk\nmemperoleh sumber daya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berfikir,\ndedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan\nberusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala\ntingkatan jabatan.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"trainingfund","Diluar perusahaan. Pendidikan dan latiha","Diluar perusahaan. \n    Pendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan\n    peserta keluar dengan tanggungan perusahaan.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"SOCSEC_trigger","BPJS Ketenagakerjaan adalah pergantian n","BPJS Ketenagakerjaan adalah pergantian nama dari Jamsostek, yang programnya\nmeliputi :Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan\nJaminan Pensiun.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"pensionfund","Besarnya Iuran Jaminan Pensiun adalah : ","Besarnya Iuran Jaminan Pensiun adalah : \n    a. 2% x upah sebulan menjadi tanggung jawab\n    pengusaha\n    b. 1% x upah sebulan menjadi kewajiban\n    pekerja",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"disabilityfund","Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89 % ","Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89 % perbulan dan menjadi tanggungan\n    perusahaan",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"contracttrial","Setiap pekerja baru yang statusnya PKWTT","Setiap pekerja baru yang statusnya PKWTT wajib menjalankan masa percobaan\n    sebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pekerja\n    diterima sebagai pekerja baru.",{"bindId":103,"name":100,"text":101},"contracttrialperiod",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"contractseverancepay","a. Uang Pesangon 1 x upah x masa kerja s","a. Uang Pesangon 1 x upah x masa kerja sesuai\n    ketentuan perundangan yang berlaku",{"bindId":109,"name":106,"text":107},"contractseverancepay1",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"sicknesspay","Pekerja yang sakit berkepanjangan dan ti","Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 ( satu ) tahun ,\n    surat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 ( satu ) kali\n    seminggu.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"maxsicknesspay","Pekerja yang tidak dapat bekerja Karena ","Pekerja yang tidak dapat bekerja Karena sakit dengan bukti surat\n    keterangan dokter yang syah berhak atas upah penuh.",{"bindId":119,"name":116,"text":117},"maxsicknesspayperc",{"bindId":121,"name":112,"text":113},"sicknessmaxdays",{"bindId":123,"name":112,"text":113},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"menstruationleave","Pekerja wanita tidak di wajibkan bekerja","Pekerja wanita tidak di wajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\n  haid\n  Pengusaha wajib memberikan ijin kepada pekerja wanita yang akan mengambil\n    istirahat haid , dengan melampirkan surat keterangan Dokter atau poliklinik\n    perusahaan\n  Pekerja yang mengambil istirahat haid berhak atas upah penuh.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"disabilitypay","Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ","Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja , berhak atas jaminan kecelakaan\n    kerja ( JKK ) yang berupa penggantian biaya meliputi : \n    a. Biaya transportasi pekerja kerumah sakit \u002F\n    atau kerumah tempat tinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada\n    kecelakaan.\n    b. Biaya pemeriksaan pengobatan dan \u002F atau\n    perawatan selama di rumah sakit termasuk biaya rawat jalan dan tindakan\n    medis lainnya sesuai dengan kebutuhan medis menurut dokter pemeriksa.\n    c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan \u002F\n    atau alat ganti bagi yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi pada\n    waktu akibat kecelakaan kerja .\n  \n  ",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"healthcareaccess","Pengusaha menyediakan poliklinik Inhouse","Pengusaha menyediakan poliklinik Inhouse untuk melayani kesehatan dan\n    keselamatan pekerja\n  Pengusaha menyediakan poliklinik Inhouse untuk pelayanan observasi\n    sebelum dirujuk ke RSU Serang atau RS lain atas rekomendasi dokter\n    perusahaan.\n  Poliklinik Inhouse dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau\n    dikerjasamakan dengan pihak lain Perusahaan Pengelola Jasa Pelayanan\n    Kesehatan Swasta.\n  Poliklinik Inhouse wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai Faskes\n    I BPJS Kesehatan.\n  Seluruh pekerja dan atau keluarganya dapat memanfaatkan Klinik Inhouse\n    sebagai pilihan Faskes I BPJS Kesehatan",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"healthcareaccessrelatives","Seluruh pekerja dan atau keluarganya dap","Seluruh pekerja dan atau keluarganya dapat memanfaatkan Klinik Inhouse\n    sebagai pilihan Faskes I BPJS Kesehatan",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"healthinsurance","Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya","Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta\n    Jaminan Kesehatan kepada BPJS kesehatan dan membayar iuran dengan nilai : \n    a. 4% x Upah : Kewajiban pemberi kerja\n    b. 1% x Upah : Kewajiban pekerja.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"protectiveclothing","Pakaian kerja di berikan kepada pekerja ","Pakaian kerja di berikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat ,\n    bahan dan jenis pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan\n    kerja; berupa baju; sepatu safety; helmet safety; atau peralatan\n    keselamatan kerja lainnya.\n  Pakaian kerja di sesuaikan dengan standart keselamatan dan kesehatan\n  kerja",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"healthandsafetypolicy","Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yan","Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak di inginkan, pekerja\n    diwajibkan mentaati seluruh standart kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\n    sesuai dengan UU NO. 1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya, Permenaker No.\n    5 Tahun 2018 tentang K3L.",{"bindId":153,"name":150,"text":151},"code_application",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"monitoring","Pengawasan mengenai perlindungan kesehat","Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\n    dilaksanakan oleh panitia Pembina Keselamatan kerja ( P2K3 ) sesuai\n    rekomendasi dari dinas terkait",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"funeralpay","Pekerja yang meninggal dunia bukan akiba","Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja , pihak\n    keluarga ( ahli waris yang syah ) berhak atas jaminan kematian .",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"funeralpaytype","b. Bagi pekerja yang meninggal dunia, ke","b. Bagi pekerja yang meninggal dunia, kepada\n    ahli warisnya mendapatkan :\n    - Upah penuh dalam bulan berjala\n    - Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000 (\n    tiga juta rupiah )",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"funeralpayamount","- Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.","- Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000 (\n    tiga juta rupiah )",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"paidmaternityleave","Pekerja wanita yang sedang hamil, di ber","Pekerja wanita yang sedang hamil, di berikan cuti 1,5 ( satu setengah )\n    bulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1,5 ( satu\n    setengah ) setelah melahirkan; termasuk didalamnya apabila pekerja\n    mengalami kelahiran premature.",{"bindId":175,"name":172,"text":173},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"jobsecuritymothers","Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada ","Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena : \n    a. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter dan\n    tidak melebihi 12 bulan berturut turut\n    b. Pekerja menikah, hamil atau melahirkan\n    c. Pekerja aktif sebagai pengurus Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh dan sedang menjalankan tugas Serikat Pekerja\u002FSerikat\n    Buruh.\n    d. Karena memenuhi kewajiban terhadap Negara\n    yang ditetapkan oleh undang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan\n    ibadah yang diperintahkan agama dan di setujui Pemerintah",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"maternityotherclause","Bagi karyawati yang hamil kemudian kegug","Bagi karyawati yang hamil kemudian keguguran maka berhak cuti 1 ½ ( satu\n    setangah ) bulan. Keterangan pekerja yang mengalami keguguran dimaksud\n    berdasarkan keterangan bidan \u002Fdokter perusahaan.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"breastfeeding_dangerouswork","karyawati yang hamil tidak di benarkan b","karyawati yang hamil tidak di benarkan bekerja pada bagian yang terpapar\n    zat kimia dan mengoperasikan mesin yang beresiko bagi kehamilannya, serta\n    tempat – tempat yang berbahaya lainnya.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"pregnancy","Bagi karyawati hamil harus membuat kartu","Bagi karyawati hamil harus membuat kartu ibu hamil, dengan membawa surat\n    keterangan hamil dari bidan dan harus melaporkan kepada atasan mengenai\n    kehamilannya.\n  Bagi karyawati yang hamil harus mengikuti program\u002F training khusus ibu\n    hamil.\n  Khusus bagi ibu hamil diberikan hak untuk pulang kerja lebih awal dari\n    jam kerja karyawan pada umumnya; dan tidak dibenarkan untuk bekerja lembur\n    melebihi waktu pukul 18:00 WIB.\n  Pengusaha memberikan penyuluhan ibu hamil secara periodik kepada\n    karyawati yang hamil yang dilaksanakan oleh bidan dan SEA\u002F CR team.\n  Karyawati yang usia kehamilannya telah mencapai usia 7.5 ( Tujuh setengah\n    ) bulan harus mengajukan cuti hamil \u002F melahirkan ke bagian HRD\n  karyawati yang hamil tidak di benarkan bekerja pada bagian yang terpapar\n    zat kimia dan mengoperasikan mesin yang beresiko bagi kehamilannya, serta\n    tempat – tempat yang berbahaya lainnya.\n  Karyawati yang hamil tidak dibenarkan dalam keadaan berdiri terlalu lama\n    dan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya menurut rekomendasi\n    medis dari dokter.\n  Karyawati yang hamil tidak di benarkan bekerja mengangkat, mengangkut,\n    mendorong dan menarik beban berat sesuai perundangan yang berlaku.\n  Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\n    bagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya.\n  Ibu hamil diperkenankan meninggalkan pekerjaannya lebih dahulu pada saat\n    pulang kerja untuk menghindari antrian dan desak-desakan pada saat pulang\n    kerja.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"riskassessment","Bagi karyawati yang hamil harus mengikut","Bagi karyawati yang hamil harus mengikuti program\u002F training khusus ibu\n    hamil.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"alternatives","Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk","Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\n    bagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"paidpaternityleave","2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha u","2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi antara\nlain :\n\na. Pekerja sendiri menikah : 3 hari\n\nb. Pekerja menikahkan anak: 2 hari\n\nc. Istri pekerja melahirkan atau keguguran\nkandungan: 2 hari\n\nd. Pekerja menyunatkan anak \u002F membaptiskan anak: 2\nhari\n\ne. Keluarga pekerja ( istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua meninggal dunia : 2 hari\n\nf. Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia: 1\nhari",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"paidpaternityleaveduration","c. Istri pekerja melahirkan atau kegugur","c. Istri pekerja melahirkan atau keguguran\nkandungan: 2 hari",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"paidpaternityleavepay","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu waji","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerja dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai ketentuan yang berlaku.\n\n2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi antara\nlain :\n\na. Pekerja sendiri menikah : 3 hari\n\nb. Pekerja menikahkan anak: 2 hari\n\nc. Istri pekerja melahirkan atau keguguran\nkandungan: 2 hari\n\nd. Pekerja menyunatkan anak \u002F membaptiskan anak: 2\nhari\n\ne. Keluarga pekerja ( istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua meninggal dunia : 2 hari\n\nf. Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia: 1\nhari",{"bindId":213,"name":210,"text":214},"paidpaternityleavepayperc","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerja dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai ketentuan yang berlaku.",{"bindId":216,"name":202,"text":203},"deathrelatives",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"deathrelativesleave","e. Keluarga pekerja ( istri, suami, anak","e. Keluarga pekerja ( istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua meninggal dunia : 2 hari",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"nursingmothers","Bagi karyawati yang masih menyusui dised","Bagi karyawati yang masih menyusui disediakan tempat khusus untuk memerah\n    dan menyimpan ASI di ruang ASI.",{"bindId":226,"name":223,"text":224},"nursingfacilities",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"educationtuition","Perusahaan memfasilitasi bantuan bea sis","Perusahaan memfasilitasi bantuan bea siswa kepada anak pekerja yang\n    berprestasi, menempati rangking 1, 2 ,3 , 4 dan 5 dengan keterangan dari\n    kepala sekolah yang bersangkutan melalui program BPJS, koperasi dan\n    perusahaan.\n  Bantuan bea siswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di\n    tingkat SD\u002FMI, SMP\u002FMTS, SMU\u002FSMK\u002FALIYAH yang berbentuk bantuan biaya sekolah\n    per semester\n  Prosedur pelaksanaan ditentukan oleh pengusaha dan Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"discrimination","Pekerja berhak untuk dapat bekerja secar","Pekerja berhak untuk dapat bekerja secara tenang , tentram secara lahir\n    dan batin tanpa adanya kecemasan , keresahan ketakutan dan tindakan\n    diskriminasi oleh pengusaha karena keanggotannya dalam Serikat Pekerja\u002F\n    Serikat Buruh.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"sexualhar","Pengusaha dapat melakukan Pemutuskan Hub","Pengusaha dapat melakukan Pemutuskan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Memberikan\npesangon,apabila pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut :\n\na. Terbukti petugas satpam melakukan tindakan\npelecehan seksual pada saat pemeriksaan terhadap pekerja.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"violence","e. Seorang pimpinan terbukti melakukan t","e. Seorang pimpinan terbukti melakukan tindak\npelecehan dan atau tindak kekerasan terhadap bawahannya sekalipun bawahannya\nsudah menerima permintaan maaf dari yang bersangkutan.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"hourspday_select","Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 ","Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\n    atau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja,\n    untuk pekerja non shift maupun shift",{"bindId":248,"name":245,"text":246},"hourspday",{"bindId":250,"name":245,"text":246},"hourspweek_select",{"bindId":252,"name":245,"text":246},"hourspweek",{"bindId":254,"name":245,"text":246},"dayspweek_select",{"bindId":256,"name":245,"text":246},"dayspweek",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"MAXHOURS_trigger","b. Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam ","b. Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam seminggu (\nUU NO. 13 TH 2003 pasal 78 ayat 1b dan kepmen No. 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004 pasal 3 sub 1\n) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku.",{"bindId":262,"name":259,"text":260},"hoursovertimemax",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"PAIDLEAV_trigger","Pengusaha wajib memberikan waktu cuti ta","Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja selama 12\n    hari kerja setelah bekerja selama 12 ( dua belas ) bulan terus menerus\n    ,dengan mendapat upah penuh",{"bindId":268,"name":265,"text":266},"holidaysdays",{"bindId":270,"name":265,"text":266},"holidaysweeks",{"bindId":272,"name":273,"text":274},"holidaysfixed","Pekerja yang mempunyai masa kerja belum ","Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 ( dua belas ) bulan\n    berturut –turut , dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam\n    cuti massal ( idul fitri ) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan\n    di potong sebanyak cuti massal yang telah di ambil ,adapun selebihnya\n    adalah hak mutlak pekerja sepenuhnya",{"bindId":276,"name":277,"text":278},"SCHEDULE_trigger","Istirahat mingguan diberikan 1 hari sete","Istirahat mingguan diberikan 1 hari setelah 6 hari kerja untuk system 6\n    hari kerja; dan diberikan 2 hari libur mingguan untuk system 5 hari\n  kerja.",{"bindId":280,"name":277,"text":278},"schedulesrestpw",{"bindId":282,"name":283,"text":284},"TRADEUNLEAV_trigger","Pengusaha memberikan dispensasi kepada P","Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat\n    Buruh yang ditunjuk Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh untuk menghadiri rapat\n    atau musyawarah dengan perusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan\n    ketenagakerjaan. Dispensasi tersebut diberikan kepada Pimpinan\u002FWakil\n    Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang ditunjuk untuk menghadiri rapat dengan\n    pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa mengalami pengurangan upah\n    atau tunjangan lainnya.\n  Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada wakil Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh berdasarkan surat tugas organisasi untuk menghadiri\n    rapat\u002Fpertemuan dengan pimpinan perusahaan, dinas tenaga kerja dan pimpinan\n    Serikat Pekerja \u002FSerikat Buruh yang lebih tinggi yang berhubungan dengan\n    kepentingan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan pengusaha.\n  Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota Serikat\n    Pekerja \u002F Serikat Buruh atau pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang\n    diangkat menjadi pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh di tingkat yang\n    lebih tinggi seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah\n    (DPD) \u002F Kordinator Wilayah (KORWIL) , Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk\n    menghadiri rapat , musyawarah , seminar, konferensi , pendidikan dan kursus\n    lainnya , baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah\n    penuh.\n  Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh yang untuk melaksanakan tugas organisasi sehari-hari\n    dalam jam kerja, dengan tidak mengurangi hak-haknya sebagaimana biasa ,\n    dengan mendapatkan upah penuh.\n  Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus yang menjalankan\n    tugas piket secara bergiliran sesuai dengan jadwal.",{"bindId":286,"name":287,"text":288},"LOWWAGE_trigger","Upah pekerja terendah adalah sekurang-ku","Upah pekerja terendah adalah sekurang-kurangnya berdasarkan Upah Minimum\n    Kabupaten dan upah Sektoral ( UMSK ) yang di syahkan oleh Pemerintah daerah\n    setempat.",{"bindId":290,"name":287,"text":288},"LOWWAGE_government",{"bindId":292,"name":287,"text":288},"LOWWAGE_provision",{"bindId":294,"name":287,"text":288},"lowwageperiod",{"bindId":296,"name":287,"text":288},"lowwagetxt",{"bindId":298,"name":299,"text":300},"STRUCINCR_trigger","Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah","Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\n    selain kenaikan upah minimum dan pengaturannya diatur oleh management",{"bindId":302,"name":299,"text":300},"wageincreasetype2",{"bindId":304,"name":305,"text":306},"wageincreasefirmperformance","Penyesuaian Upah akan di lakukan apabila","Penyesuaian Upah akan di lakukan apabila perusahaan menganggap perlu\n    berdasarkan keadaan dan prestasi karyawan masing-masing.",{"bindId":308,"name":309,"text":310},"ONCERISE_trigger","Tunjangan hari raya di berikan perusahaa","Tunjangan hari raya di berikan perusahaan kepada pekerja agar yang\n    bersangkutan dapat merayakan hari raya dan di berikan sekurang-kurangnya 1\n    ( satu ) minggu sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam\n    Permenaker No 6 Tahun 2016",{"bindId":312,"name":313,"text":314},"incidentalbonustype2","Besarnya tunjangan hari raya keagamaan a","Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sebagai berikut : \n\n    \n      \n      \n      \n      \n        \n          No\n          MASA KERJA \n          PERSENTASE\n        \n        \n          1\n          Masa kerja kurang dari 1 bulan\n          Sesuai kebijakan\n        \n        \n          2\n          Masa kerja 1 bulan \u003C 1 Tahun\n          Proporsional\n        \n        \n          3\n          Masa kerja 1 tahun \u003C 2 Tahun\n          100 % \n        \n        \n          4\n          Masa kerja 2 tahun \u003C 3 Tahun\n          110 %\n        \n        \n          5\n          Masa kerja 3 tahun \u003C 4 Tahun\n          115 %\n        \n        \n          6\n          Masa kerja 4 tahun \u003C 5 tahun\n          120 %\n        \n        \n          7\n          Masa kerja 5 tahun \u003C 6 Tahun\n          130 %\n        \n        \n          8\n          Masa kerja 6 tahun \u003C 7 Tahun\n          140 %\n        \n        \n          9\n          Masa kerja 7 Tahun \u003C 8 Tahun\n          145%\n        \n        \n          10\n          Masa kerja 8 Tahun \u003C 9 tahun\n          150%\n        \n        \n          11\n          Masa kerja 9 Tahun \u003C 10 tahun\n          155%\n        \n        \n          12\n          Masa kerja 10 Tahun \u003C 12 Tahun\n          160%\n        \n        \n          13\n          Masa kerja 12 Tahun \u003C 13 Tahun\n          160% + 100.000\n        \n        \n          14\n          Masa kerja 13 Tahun \u003C ke atas sampai berakhirnya PKB\n          170%",{"bindId":316,"name":313,"text":314},"incidentalbonusperc1",{"bindId":318,"name":309,"text":310},"incidentalbonusdate",{"bindId":320,"name":321,"text":322},"NOCTPREM_trigger","Uang shift diberikan kepada pekerja yang","Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift atau\npekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp. 3.000,- ( Tiga\nRibu Rupiah ) \u002F malam",{"bindId":324,"name":321,"text":322},"shiftallowancetype",{"bindId":326,"name":321,"text":322},"shiftallowanceamount1",{"bindId":328,"name":321,"text":322},"shiftallowancetype1",{"bindId":330,"name":331,"text":332},"OVERTIME_trigger","Dasar perhitungan upah lembur adalah Sur","Dasar perhitungan upah lembur adalah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja\n    NO. KEP- 102\u002F MEN \u002F VI \u002F 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 juni\n  2004.",{"bindId":334,"name":335,"text":336},"overtimeallowancetype_general","System 6 Hari Kerja Hari kerja biasa Jam","System 6 Hari Kerja\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Hari kerja\n        biasa\n    \n    \n      Jam kerja pokok\n      7 Jam\n    \n    \n      Jam ke 8\n      1,5 X TUL\n    \n    \n      Jam ke 9 dst\n      2 X TUL",{"bindId":338,"name":335,"text":336},"overtimeallowanceperc1_general",{"bindId":340,"name":335,"text":336},"overtimeallowancetype",{"bindId":342,"name":335,"text":336},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":344,"name":345,"text":346},"sundayallowancetype","Minggu atau Libur Nasional Jam ke 1 s\u002Fd ","Minggu atau\n        Libur Nasional\n    \n    \n      Jam ke 1 s\u002Fd 7\n      2 X TUL\n    \n    \n      Jam ke 8\n      3 X TUL\n    \n    \n      Jam ke 9 dst\n      4 X TUL",{"bindId":348,"name":345,"text":346},"SUNDAY_trigger",{"bindId":350,"name":345,"text":346},"sundayallowanceperc1",{"bindId":352,"name":353,"text":354},"commutingallowancetype","Sebagai salah satu bentuk insentive lain","Sebagai salah satu bentuk insentive lain yang diberikan perusahaan berupa\n    subsidi transport; yang nilainya diberikan berdasarkan level jabatan\n    berdasarkan jumlah hari kehadiran; dengan perincian sebagai berikut : \n\n    \n      \n      \n      \n        \n          Operator \n          Rp. 2,800 per hari ( Rp. 70.000 per bulan )\n        \n        \n          Mandor\n          Rp. 2,800 per hari ( Rp. 70.000 per bulan)\n        \n        \n          Pengawas\u002F Staff \n          Rp. 3.300 per hari ( Rp. 82.500 per bulan )\n        \n        \n          Supervisor\n          Rp. 3,500 per hari ( Rp. 87.500 perbulan )\n        \n        \n          Chief \n          Rp. 3,900 per hari ( Rp. 97.500 perbulan )\n        \n        \n          Ass. Manager \n          Rp. 4,300 per hari ( Rp. 107.500 perbulan )\n        \n        \n          Manager\n          Rp. 5.300 per hari ( Rp. 132.500 perbulan )",{"bindId":356,"name":353,"text":357},"COMMUTE_trigger","Sebagai salah satu bentuk insentive lain yang diberikan perusahaan berupa\n    subsidi transport; yang nilainya diberikan berdasarkan level jabatan\n    berdasarkan jumlah hari kehadiran; dengan perincian sebagai berikut : \n\n    ",{"bindId":359,"name":360,"text":361},"commutingallowanceamount1","Operator Rp. 2,800 per hari ( Rp. 70.000","Operator \n          Rp. 2,800 per hari ( Rp. 70.000 per bulan )\n        \n        \n          Mandor\n          Rp. 2,800 per hari ( Rp. 70.000 per bulan)\n        \n        \n          Pengawas\u002F Staff \n          Rp. 3.300 per hari ( Rp. 82.500 per bulan )\n        \n        \n          Supervisor\n          Rp. 3,500 per hari ( Rp. 87.500 perbulan )\n        \n        \n          Chief \n          Rp. 3,900 per hari ( Rp. 97.500 perbulan )\n        \n        \n          Ass. Manager \n          Rp. 4,300 per hari ( Rp. 107.500 perbulan )\n        \n        \n          Manager\n          Rp. 5.300 per hari ( Rp. 132.500 perbulan )",{"bindId":363,"name":364,"text":365},"SENIOR_trigger","Tunjangan berkala di berikan kepada semu","Tunjangan berkala di berikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\n    bekerja selama 1 ( satu ) tahun sebagai tanda senioritas dan di berikan\n    terhitung pertanggal mulai masuk kerja",{"bindId":367,"name":368,"text":369},"longserviceallowancetype","Besarnya tunjangan berkala \u002F masa kerja ","Besarnya tunjangan berkala \u002F masa kerja , sebagai berikut : \n\n    \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n        \n          Masa Kerja\n          Operator \n          Mandor \n          Pengawas\n          Staff \n          Supervisor\n          Chief \n          Ass Mgr\n          Manager\n        \n        \n          1 \u003C 2 Th\n          2.000 \n          3.000\n          4.000 \n          4.000\n          5.000 \n          6.000\n          7.000\n          8.000\n        \n        \n          2 \u003C 3 Th\n          4.000\n          5.000\n          6.000 \n          6.000\n          7.000\n          8.000 \n          9.000\n          10.000\n        \n        \n          3 \u003C 4 Th\n          6.000\n          7.000\n          8.000 \n          8.000 \n          9.000\n          10.000\n          11.000\n          12.000\n        \n        \n          4 \u003C 5 Th\n          7.000\n          8.000\n          9.000 \n          9.000\n          10.000\n          11.000\n          12.000 \n          13.000\n        \n        \n          5 \u003C 6 Th\n          8.000 \n          9.000\n          10.000\n          10.000\n          11.000 \n          12.000 \n          13.000\n          14.000\n        \n        \n          6 \u003C 7 Th \n          9.000\n          10.000 \n          11.000 \n          11.000\n          12.000\n          13.000\n          14.000 \n          15.000\n        \n        \n          7 \u003C 8 Th\n          10.000 \n          11.000 \n          12.000\n          12.000 \n          13.000 \n          14.000\n          15.000\n          16.000\n        \n        \n          8 \u003C 9 Th \n          11.000 \n          12.000\n          13.000\n          13.000 \n          14.000 \n          15.000\n          16.000 \n          17.000\n        \n        \n          9 \u003C 10 Th\n          12.000\n          13.000\n          14.000\n          14.000 \n          15.000\n          16.000 \n          17.000\n          18.000\n        \n        \n          10 \u003C 11 Th\n          13.000 \n          14.000 \n          15.000 \n          15.000 \n          16.000 \n          17.000 \n          18.000 \n          19.000\n        \n        \n          11 \u003C 12 Th\n          14.000 \n          15.000 \n          16.000 \n          16.000 \n          17.000 \n          18.000 \n          19.000 \n          20.000\n        \n        \n          12 \u003C 13Th\n          15.000 \n          16.000 \n          17.000 \n          17.000 \n          18.00\n          19.000 \n          20.000 \n          21.000\n        \n        \n          13 \u003C \n          16.000 \n          17.000\n          18.000 \n          18.000 \n          19.000 \n          20.000 \n          21.000 \n          22.000",{"bindId":371,"name":364,"text":365},"longserviceallowancetype2",{"bindId":373,"name":368,"text":369},"longserviceallowancetype1",{"bindId":375,"name":376,"text":377},"longserviceallowanceamount1","1 \u003C 2 Th 2.000 3.000 4.000 4.000 5.000 6","1 \u003C 2 Th\n          2.000 \n          3.000\n          4.000 \n          4.000\n          5.000 \n          6.000\n          7.000\n          8.000",{"bindId":379,"name":380,"text":381},"mealvouchers","Pengusaha menyediakan makan yang sehat b","Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi pekerja.",{"bindId":383,"name":384,"text":385},"MEALALL_trigger","Pengusaha dapat memberikan penggantian d","Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\n    disebabkan oleh: \n    a. Karena suatu sebab pengusaha tidak\n    menyediakan makan di kantin.\n    b. Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada\n    waktu jam makan pekerja tidak berada di lokasi perusahaan.",{"bindId":387,"name":388,"text":389},"coverunion_trigger","Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Bu","Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bersama-sama\n    menyetujui,meyakini dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab bahwa\n    Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku dan mengikat secara hukum bagi kadua\n    belah pihak.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Parkland World Indonesia 1 - Cikande, Serang - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2019-08-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2021-08-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2019-08-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Parkland World Indonesia 1 - Cikande, Serang\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Agus Sugianto, Adi Kusniyadi, Supriyanto, Eko Karsono\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 100 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 3000000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 14.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → -9.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR 63000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Tunjangan transportasi: → IDR 70000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Tunjangan masa kerja: → IDR 42000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 →  per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[395],{"title":39,"slug":34},[397],{"type":398,"data":399},"call_to_action_body_block",{"title":400,"description":401,"variant":402,"link":403},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":400,"url":404,"description":400,"rel":405,"type":406},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[408],{"type":398,"data":409},{"title":400,"description":401,"variant":402,"link":410},{"title":400,"url":404,"description":400,"rel":405,"type":406},[]]