[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-eagle-nice-indonesia-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-eagle-nice-indonesia-2019-2021":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":281,"content_type_view":282,"extra_breadcrumbs":283,"body":285,"body_blocks":296,"related_pages":300},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":279,"translations":280},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-eagle-nice-indonesia-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-eagle-nice-indonesia-2019-2021","417b6af6-daca-11ea-a1ef-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-eagle-nice-indonesia-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-eagle-nice-indonesia-2019-2021\u002Fperjanjian-kerja-bersama-pkb-antara-pt-eagle-nice-indonesia-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-eagle-nice-indonesia-2019-2021\u002F","Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT.Eagle Nice Indonesia Dengan Pimpinan Serikat Pekerja–Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT. Eagle Nice Indonesia 2019\u002F2021","ba_ID","IDN PT. Eagle Nice Indonesia - 2019","Indonesia - IDN PT. Eagle Nice Indonesia - 2019","IDN PT. Eagle Nice Indonesia - 2019 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"PT Eagle Nice Indonesia.html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New1\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA PT. EAGLE NICE INDONESIA DENGAN\nPIMPINAN SERIKAT PEKERJA –SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PSP-SPN) PT. EAGLE NICE\nINDONESIA 2019-2021\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada dasarnya hubungan antara pengusaha dan pekerja, tidak saling\nbertentangan akan tetapi saling berkepentingan dan membutuhkan. Tujuan\nperusahaan adalah menuju kemajuan, perkembangan dan keuntungan lebih baik\ndengan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien. Sementara pekerja di dalam\nbatas kegiatannya di perusahaan mengharapkan dan menghendaki kesejahteraan dan\nketenangan lahir dan batin dalam hidupnya bersama keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan sarana yang paling penting untuk\nmelaksanakan Hubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang dan berdasarkan\nkeadilan yang bertujuan untuk mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara\nKesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di dalam pembangunan nasional\nuntuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan\nUndang- Undang Dasar 1945 serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang\nberdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan,\nketertiban dan ketentraman kerja serta ketenangan dan kelancaran usaha, guna\ntercapainya peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja\nsesuai harkat, derajat dan martabatnya sama bagi manusia Indonesia\nseutuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesuai dan seirama dengan pembangunan jangka panjang pada era reformasi\nmenyeluruh di segala bidang, maka hanya dalam keadaan semacam itulah peran\nserta dan sumbangsih perusahaan serta pekerjaannya dalam usaha meningkatkan\nsumber daya manusia dan perbaikan ekonomi negara dan menaikkan taraf hidup\nbangsa dapat terwujud.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk mempertegas hak dan\nkewajiban perusahaan, Serikat Pekerja dan para pekerja untuk memperkuat\nhubungan industrial yang sehat dan harmonis di dalam perusahaan, mengatur tata\ncara penyelesaian perbedaan pendapat, perbaikan, peningkatan, mempertahankan\nserta mengembangkan hubungan yang kooperatif dengan dilandasi nilai-nilai luhur\nkemitraan antara pengusaha dan pekerja serta memberikan kepastian hukum kedua\nbelah pihak yang sudah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak melakukan\ntindakan sepihak maka pihak lainnya akan mengambil tindakan sesuai ketentuan\nperundang-undangan yang berlaku, kecuali jika hal tersebut disetujui dan\ndisepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Pengusaha dan Serikat\nPekerja secara hukum akan bertanggung jawab, mentaati, menjaga dan\nmempertahankan hak dan kewajiban yang telah disepakati dan disetujui dan\ndisahkan oleh Pemerintah Cq Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI,\nsecara menyeluruh ataupun yang berhubungan dengan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan berlandaskan pemikiran tersebut diatas dan atas dasar saling\nmenghormati, mempercayai dan menjunjung tinggi Perjanjian Kerja Bersama ini,\nmaka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami Pimpinan Perusahaan PT. Eagle\nNice Indonesia dan Pimpinan Serikat Pekerja – Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) PT. Eagle Nice Indonesia, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan\nPerjanjian Kerja Bersama sekurang-kurangnya sesuai dengan asas dalam peraturan\nperundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus disadari, diyakini dan disetujui,\nbahwa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha mempunyai hak untuk mengelola kegiatan-kegiatan seluruh unit-\nunit usaha maupun pekerjanya, sesuai ketentuan perundang-undangan\nketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha mempunyai hak untuk menuntut kepada pekerja sesuai dengan haknya\nmeliputi : cara kerja, daya kerja dan etos kerja serta kesetiaan sesuai dengan\nnorma-norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha mempunyai hak untuk menerima, menempatkan dan mengangkat pekerja\nuntuk suatu jabatan tertentu, memindahkan ke bagian lain yang diperlukan serta\nmemperlakukan pekerja secara wajar sesuai perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang berfungsi untuk mewakili\nanggotanya yang menjadi pekerja PT. Eagle Nice Indonesia yang berdomisili di\nJalan Raya Serang KM. 70, Gorda Kibin, Serang. baik secara sendiri-sendiri\nmaupun bersama-sama dalam hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Setiap pekerja secara bebas, sukarela berhak untuk memasuki dan menjadi\nanggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. Eagle Nice Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Setiap keluh kesah pekerja baik secara perorangan maupun kelompok yang\ndisampaikan Serikat Pekerja, Pengusaha berkewajiban memperhatikan, menanggapi\ndan menyelesaikan dengan berunding secara bipartit secara baik dan benar\nberdasarkan keadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Setiap pekerja mempunyai kesempatan untuk maju, meningkatkan kemampuan dan\nketerampilan adalah cita-cita setiap pekerja dan menjadikan kewajiban bagi\npengusaha untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pekerja berhak untuk dapat bekerja secara tenang, tentram secara lahir dan\nbatin tanpa adanya kecemasan, keresahan, ketakutan dan tindakan diskriminasi\noleh pengusaha karena keanggotaannya dalam Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pengusaha wajib memberikan upah yang layak dan kesejahteraan yang memadai,\nakan mendorong dan merangsang pekerja dapat meningkatkan etos kerja, gairah\nkerja, motivasi dan dedikasi serta produktivitas yang tinggi, untuk mencapai\nprestasi sesuai dengan kemampuan pekerja masing-masing, tanpa membedakan unsur\nsuku, agama, keturunan dan golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>10.Pekerja berhak untuk menerima upah dan kesejahteraan yang adil tanpa\nmembedakan latar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak yaitu Pengusaha dan\nSerikat Pekerja sepakat bahwa selama berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini,\ntidak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ada satu pihak manapun yang mengajukan permintaan untuk mengubah atau\nmemperbaiki Perjanjian ini atau suatu permintaan yang dapat melampaui atau\nmengurangi makna ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dan disetujui\nbersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I: UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1: Istilah-Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan:ialah Perseroan Terbatas PT. Eagle Nice Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha: ialah Direktur Umum PT. Eagle Nice Indonesia serta pejabat yang\ndiberi kuasa hukum untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Serikat Pekerja: ialah Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nasional ( PSP-SPN ) Kawasan Industri PT. Eagle Nice Indonesia yang telah\nterdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan\nNomor Bukti Pencatatan 13\u002FSP- SPN\u002FPT.ENI\u002F03\u002FVIII\u002F2012, 29 Agustus 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja\u002FKaryawan: ialah orang yang mengadakan hubungan kerja dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>menanda-tangani perjanjian kerja dengan Perseroan Terbatas PT. Eagle Nice\nIndonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Anggota Serikat Pekerja: ialah orang yang dipekerjakan oleh Perseroan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terbatas PT. Eagle Nice Indonesia yang menggabungkan diri dari Organisasi\nSerikat Pekerja Nasional dan membayar Iuran COS setiap bulannya sesuai Anggaran\nDasar dan Anggaran Rumah Tangga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pimpinan Serikat Pekerja:ialah Anggota Serikat Pekerja Nasional yang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dipilih dan ditunjuk oleh anggota untuk memimpin organisasi Serikat Pekerja\nNasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Keluarga Pekerja\u002FKaryawan: ialah, orang tua, mertua, seorang istri \u002F suami\ndan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anak-anak dari pekerja berdasarkan perkawinan yang syah menurut hukum yang\nberlaku secara resmi dan telah didaftarkan pada bagian personalia perusahaan\nsebagai tanggungan karyawan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Anak: ialah anak pekerja yang bersangkutan yang lahir dari perkawinan yang\nsyah atau anak yang disyahkan menurut hukum yang berlaku, anak tiri yang belum\nberumur 21 tahun, belum berpenghasilan sendiri dan belum kawin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Suami: ialah seorang suami yang syah menurut hukum yang berlaku dan\nterdaftar pada bagian personalia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.lstri: ialah seorang istri yang syah menurut hukum yang berlaku dan\nterdaftar pada bagian personalia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Ahli Waris: ialah keluarga atau pekerja lain yang ditunjuk oleh pekerja\nuntuk menerima haknya, bilamana pekerja meninggal dunia. Apabila tidak ada\npenunjukan atas ahli warisnya akan diatur menurut hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Tertanggung: ialah orang yang masuk ke dalam anggota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>keluarganya yang tidak mempunyai penghasilan dan jaminan tunjangan\nkesehatan, menjadi beban tanggung jawab pekerja berdasarkan hubungan darah dari\ngaris keturunan ke atas, menyamping dan ke bawah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Hari Kerja: ialah hari-hari kerja pekerja, sesuai dengan jadwal hari\nkerja yang ditentukan oleh perusahaan yaitu dari jam 07.30 WIB sampai jam 07:30\nberikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Hari Kerja Shift: ialah hari kerja pekerja shift yang diatur secara\nbergilir pagi, siang, sore dan malam dan jam istirahatnya tidak harus sama\ndengan jam istirahat pekerja biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Istirahat Kerja: ialah waktu yang tidak dipergunakan untukbekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Jam Kerja: ialah waktu yang dipergunakan untuk bekerja atas dasar 7 (\ntujuh ) jam 1 ( satu ) hari, apabila 6 ( enam ) hari kerja dan 8 ( delapan )\njam 1 ( satu ) hari, apabila 5 ( lima ) hari kerja atau 40 jam kerja selama 1 (\nsatu minggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Jam Kerja Shift: ialah waktu yang dipergunakan untuk bekerja menurut\njadwal shift yang telah diatur secara bergilir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Jam Kerja Lembur: ialah waktu kerja selama kerja diluar jam kerja pokok 7\njam kerja untuk 6 hari kerja dikurangi 1 hari jam kerja pendek 5 jam kerja,\natau 8 jam untuk 5 hari kerja atau 40 jam 1 minggu yang mana kerja lembur pada\njam pertama 15 menit atau kurang tidak diperhitungkan tetapi jam kerja lembur\nlebih 15 menit harus diperhitungkan ½ jam kerja dan pekerja harus berada\ndilokasi kerja serta melaksanakan tugasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Jam Kerja Malam Hari: ialah jam kerja yang dimulai pukul 23.00 WIB malam\nsampai pukul 07.00 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Hari Libur \u002F Nasional: ialah hari dimana pekerja menghentikan aktifitas\nkerja sesuai kalender yang ditetapkan pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Lingkungan Kerja: ialah seluruh ruangan, halaman, lapangan dan\nsekelilingnya yang berhubungan dengan tempat proses produksi atau yang\nberhubungan langsung dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Lingkungan Perusahaan: ialah keseluruhan tempat usaha dan fasilitas\nyang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>menjadi milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Pekerjaan: ialah tugas yang dijalankan oleh seorang pekerja \u002F karyawan\nuntuk kepentingan perusahaan dalam hubungan kerja dengan menerima upah \u002F\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Upah \u002F Gaji: ialah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan\nkepada pekerja \u002F karyawan untuk suatu pekerjaan, yang dinyatakan atau dinilai\ndalam bentuk uang dengan mata uang rupiah, yang ditetapkan menurut persetujuan\natau peraturan perundangan dan dibayarkan dengan dasar perjanjian kerja antara\nperusahaan dan pekerja \u002F karyawan termasuk tunjangan tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Tarif Upah Lembur (TUL): ialah suatu penerimaan sebagai imbalan dari\nperusahaan kepada pekerja \u002F karyawan untuk suatu pekerjaan diluar jam kerja\npokok, yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang dengan mata uang rupiah,\nberdasarkan perhitungan 1\u002F173 x Gaji pokok + Tunjangan berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Tunjangan Tetap: ialah Tunjangan yang diberikan secara tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Tunjangan Berkala: ialah Tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\nmempunyai masa kerja sekurang – kurangnya 1 (satu)\ntahunmulaidarigolonganupahterendahsampai golongan upah tertinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Tunjangan Jabatan: ialah Tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\nmempunyai jabatan sesuai dengan SK Pengangkatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Tunjangan Tidak Tetap: ialah Tunjangan yang diberikan secara tidak\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.Insentif: ialah suatu bonus yang diberikan oleh perusahaan, kepada\npekerjadimana ketentuan mengenai pemberian syarat, besar ditentukan oleh\njumlahnya perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31.Tunjangan Kerajinan: Ialah tunjangan yang di berikan kepada pekerja\ndimana ketentuan mengenai pemberiannya harus memenuhi syarat tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32.Bonus: ialah pendapatan pekerja yang di berikan sesuai dengan ketentuan\ndan kemampuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33.Sanksi: ialah hukuman yang bersifat pembinaan, ditetapkan karena adanya\npelanggaran materi PKB, tata tertib ataupun ketentuan pelaksanaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2: Pihak-Pihak Yang Bersepakat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian kerja bersama ini dibuat antara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perseroan Terbatas PT. Eagle Nice Indonesia. Berdasarkan Akta Notaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor:70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal:29 januari 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Surat Ijin Usaha Nomor:141\u002F1\u002FIP\u002FI\u002FPMA\u002F2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili:Gorda, Kibin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dan diwakili oleh : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No.NAMA JABATAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.JOHNNY TSAI CEO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. BRAIN TSAI MANAGER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. NURYANI MANAGER HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. ARIF RACHMAT HIDAYAT PERSONALIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. SYAIFUL NUFUS HUMAS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. H.ISMAIL CR-LABOUR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. DEVI RAHMAWATI HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. RUSMIYATI ADM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. HERI FIRMANSYAH KOORDINATOR HSE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1 ( satu )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pimpinan Serikat Pekerja – Serikat Pekerja Nasional ( PSP-SPN ) PT.\nEagle Nice Indonesia :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili: Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang,Prop. Banten Terdaftar di Kantor\nDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang\nNomor:250\u002F2204\u002FHI\u002FVIII\u002F2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 29 – Agustus – 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang\nNomor Bukti Pencatatan:13\u002FPSP-SPN\u002FPT.ENI\u002F03\u002FVIII\u002F2012 Tanggal:29 – Agustus\n– 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal yang diwakili oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No.NAMA JABATAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.HAERUDIN KETUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. M. WAHID FATELLAH SEKRETARIS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. MAMAN WK.BID.ORG &KADERISASI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. JAJANG WK.BID.ADV&PEMBELAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. SUPARMIN WK.BID.ADV&PEMBELAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. IMAM SYAFI’I WASEK.BID.KEUANGAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. METI EKASARI WK.BID.PENDIDIKAN& LATIHAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. SITI FATIMAH WK.BID.PENDIDIKAN& LATIHAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. SUNARIYAH WK.BID.PPPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3: Tujuan Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat oleh pengusaha dan pekerja, untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Menciptakan dan memperkuathubungan industrial yang harmonis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja, hubungan kerja dan kondisi\nkerja yang sesuai aturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang telah\ndisepakati bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4: Ruang Lingkup Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dan Serikat Pekerja bersama-sama menyetujui dan melaksanakan\ndengan penuh tanggung jawab bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku dan\nmengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan Serikat Pekerja apabila mengadakan perubahan nama atau\nmengadakan penggabungan dengan organisasi lain, maka isi pasal-pasal Perjanjian\nKerja Bersama ini akan tetap berlaku bagi kedua belah pihak, sampai berakhirnya\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dan Serikat Pekerja apabila mengadakan perubahan, pengurangan\natau penambahan isi PKB tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua\nbelah pihak, maka di luar hasil perjanjian akan mempunyai akibat batal demi\nhukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha dan Serikat Pekerja tetap memiliki hak-hak lainnya sesuai\nketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II: PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 5: Pengakuan Hak-hak Para Pihak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Serikat Pekerja mengakui bahwa Pengusaha mempunyai hak untuk mengatur\njalannya perusahaan, seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menerima pekerja baru, membina pada masa percobaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menempatkan pekerja sesuai kebutuhan dan mengangkat jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memutasikan pekerja ke bagian lain sesuai kebutuhan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Memberikan pendidikan dan latihan serta keterampilan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Memberikan pengupahan dan kesejahteraan yang adil;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Membina, memberikan peringatan dan menjatuhkan sanksi PHK sesuai\naturan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Memutuskan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan Serikat Pekerja telah menyetujui dan sepakat serta bertekad\nuntuk bekerja sama menciptakan ketenangan kerja dan berusaha sesuai dengan\nprinsip Hubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang dan berdasarkan\nkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dan Serikat Pekerja akan menjunjung tinggi sikap saling percaya,\nmenghargai dan menghormati serta tidak mencampuri urusan intern masing-masing\npihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha dan Serikat Pekerja akan selalu mengutamakan musyawarah untuk\nmencapai kata sepakat apabila terjadi adanya perselisihan yang ada dan tidak\nsaling memaksakan kehendak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha akan mengadakan perundingan dengan Serikat Pekerja yang\nmempunyai anggotaterbanyak mengenai ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha mengakui bahwa Pengurus Serikat Pekerja mempunyai hak untuk\nmengatur jalannya Serikat Pekerja, seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Merekrut anggota baru;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memberikanpelatihan,pendidikandanpenyuluhanAD\u002FART,UU Ketenagakerjaan yang\nberlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memungut iuran Serikat Pekerja melalui slip gaji sesuai AD \u002F ARTyang\nberlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Memberikan pembinaan, perlindungan, pembelaan dan bantuan hukum kepada\nanggota Serikat Pekerja Nasional yang mempunyai perselisihan hak dan\nkepentingan dari tingkat bipartit sampai kasasi Mahkamah Agung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengusaha memeberikan kesempatan kepada pengurus serikat pekerja nasional\nuntuk ikut serta atau melaksanakan sendiri kegiatan pendidikan dan latihan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6: Keanggotaan Serikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.BerdasarkanKeputusanUndang-undangNo.21Tahun2000TentangSerikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setiap Pekerja yang bekerja di Perusahaan PT. Eagle Nice Indonesia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Warga Negara Indonesia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja status masa percobaan tanpa mengurangi wewenang pengusaha dalam\nmelakukan penilaian terhadap status masa percobaan tersebut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja yang menduduki jabatan tertentu atau yang tugas dan fungsinya\ndapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja atau\nkarena tugas dan kewajibannya memiliki kepentingan bagi pengusaha, tidak dapat\nmenjadi pengurus Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang tidak berhak menjadi anggota Serikat Pekerja Nasional\nPT.EAGLE NICE INDONESA antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja rekanan pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja anak perusahaan yang tidak tunduk atau melaksanakan Perjanjian\nKerja Bersama ini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tenaga kerja asing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7: Jaminan Perlindungan Bagi Pengurus Dan Anggota Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang merugikan pekerja disebabkan\noleh hal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi Serikat Pekerja di\nperusahaan baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota Serikat Pekerja di\nperusahaan antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.PengusahadilarangMelakukanPHKterhadappengurusatauanggotayang melaksanakan\ntugas organisasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Melakukanintimidasidandiskriminasiterhadappengurusatauanggotayang\nmenjalankan tugas organisasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Melakukan mutasi tanpa alasan yang jelas;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Melakukan Demosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha di larang melakukan tindakan yang merugikan pekerja disebabkan\noleh hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi serikat\npekerja di perusahaan baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat\npekerja di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha berkewajiban membantu dan memberi kesempatan seluas-luasnya\nkepada pengurus Serikat Pekerja untuk menjalankan tugas organisasi sehari-hari\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sebagai penyalur aspirasi para anggota dalam masalah-masalah yang\nmenyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja maupun sebagai\nwarga negara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memberi perlindungan serta mendapatkan hak-hak dan kepentingan anggota\ndalam meningkatkan kesejahteraan pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Meningkatkan keterampilan dan kemampuan para anggota bagi kelangsungan\nperusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab untuk terpeliharanya\nketenangan kerja dan ketenangan berusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8: Dispensasi Waktu Untuk Kepentingan Dan Urusan Serikat Pekerja\nNasional\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>1.Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja yang\nditunjuk Serikat Pekerja untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nperusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Dispensasi\ntersebut diberikan kepada Pimpinan\u002FWakil Serikat Pekerja yang ditunjuk untuk\nmenghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa\nmengalami pengurangan upah atau tunjangan lainnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada wakil Serikat Pekerja\nberdasarkan surat tugas organisasi untuk menghadiri rapat \u002F pertemuan dengan\npimpinan perusahaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pimpinan Serikat\nPekerja yang lebih tinggi yang berhubungan dengan kepentingan Serikat Pekerja\ndan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota Serikat\nPekerja atau Pengurus Serikat Pekerja yang diangkat menjadi pengurus Serikat\nPekerja di tingkat yang lebih tinggi seperti Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ),\nDewan Pimpinan Daerah ( DPD ), Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) untuk menghadiri\nrapat, musyawarah, seminar, konferensi, pendidikan dan kursus lainnya, baik di\ndalam negeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah penuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus Serikat Pekerja yang\nmenjadi Ketua, Sekretaris, Urusan Hubungan Industrial, Urusan Advokasi Dan\nPembelaan dan pengurus lainnya untuk melaksanakan tugas organisasi sehari-hari\ndalam jam kerja sesuai jadwal yang telah diketahui oleh Pengusaha, dengan\nmendapatkan upah penuh. Dan pekerja yang menjadi Pengurus Serikat Pekerja harus\nmengutamakan peningkatan produktifitas kerja, disiplin dan bertanggung jawab\nmelaksanakan tugas di masing-masing pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9: Fasilitas Kantor Serikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana lainnya yang memadai\nkepada organisasi Serikat Pekerja antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ruanganyanglayak untuk kantor SekretariatSerikatPekerja sebagaitempat\nkegiatan Serikat Pekerja sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha akan memberikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk\nSekretariat Serikat Pekerja, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Meja & kursi kantor untuk ketua , sekretaris dan bendahara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kursi untuk pengurus dan tamu organisasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Lemari filling kabinet dan lemari biasa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Papan tulis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Lampu penerangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Air Conditioner \u002F AC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Air Phone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Computer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10: Papan Pengumuman Serikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan berkewajiban menyediakan papan pengumuman guna penempatan\npengumuman \u002F pemberitahuan tentang kegiatan Serikat Pekerja tetapi harus seijin\npimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha memberi izin kepada pengurus PSP-SPN untuk memasang kotak saran\n\u002F pengaduan di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11: Iuaran Anggota Serikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha membantu melakukan pemotongan iuran Serikat Pekerja berdasarkan\nsurat kuasa anggota Serikat Pekerja Nasional pada penerimaan upah setiap\ntanggal 5 setiap bulan dan ditransfer ke rekening Pimpinan Serikat Pekerja –\nSerikat Pekerja Nasional ( PSP-SPN ) pada Bank yang ditunjuk oleh Pimpinan\nSerikat Pekerja – Serikat Pekerja Nasional ( PSP-SPN ) PT. Eagle Nice\nIndonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya pemotongan iuran Serikat Pekerja minimal 0.5% ( setengah persen )\nper bulan dari upah minimum yang berlaku di Kabupaten Serang setiap tahunnya (\nsesuai AD \u002FART SPN ), dan di transfer ke rekening Pimpinan Serikat Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT. EAGLE NICE INDONESIA, paling\nlambat tanggal 12 dalam setiap bulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Laporan keuangan Serikat Pekerja dimuat pada Papan Pengumuman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III: HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 12: Penerimaan Calon Pekerja Baru\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Persyaratan calon pekerja baru sebagai berikut : a.Surat lamaran ditulis\ntangan sendiri .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Photo copy Ijazah \u002F STTB yang dilegalisir atau menunjukkanljazah \u002F STTB\nasli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Surat keterangan kelakuan baik dan kepolisian;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Surat keterangan kesehatan terbaru dari dokter;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat keterangan pencari kerja dari Disnakertrans;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Daftar riwayat hidup;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pas photo terbaru ukuran : 2 x 3 = 2 Lembar dan 4 x 6 = 2 Lembar;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Hasil MCU\u002F Medical Check Up yang biayanya dibebankan kepada perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Photo copy keterangan lain bila dianggap perlu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Photocopy Kartu Tanda Penduduk;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Berkas lamaran dimasukan ke dalam stop map;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Penerimaan pekerja baru tidak dipungut biaya apapun oleh perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Menanda tangani formulir penjanjian kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Bagi pekerja baru yang akan ditempatkan yang memerlukan keahlian tertentu\nakan diseleksi dan penilaian ditentukan oleh bagian yang membutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Rekening Bank yang di tunjuk perusahaan sebagai pay roll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Yang mempunyai masalah salah satu dibawah ini, tidak dapat diterima antara\nlain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Umur belum mencapai 18 tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menjadi buronan aparat keamanan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Sedang dalam masa menjalani hukuman;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Menderita penyakit menular;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Padawaktumengisisuratperjanjiankerjaatauwawancaramemberikan keterangan\npalsu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang sudah diterima bekerja ternyata diketahui telah melanggar\nketentuan salah satu peraturan di ayat 2 ( dua ) tersebut diatas dapat di PHK\ndengan tanpa pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak atau pembayaran\ndalam bentuk apapun, pekerja tersebut tidak dapat mengganggu gugat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha dalam proses penerimaan calon pekerja baru tidak akan meminta\natau menerima segala bentuk imbalan maupun uang. Apabila terbukti melakukan\ntindakan yang tersebut sebelumnya dapat melapor ke HR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha dalam proses penerimaan calon pekerja baru harus bersifat\ntransparan, objektif, anti diskriminasi serta menghindari praktek-praktek yang\nberbau nepotisme dengan memperhatikan kode etik dan peraturan\nperundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Bagi calon pekerja yang telah dinyatakan telah lulus tes maka harus\nmengisi resume dan menandatangani perjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13: Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>1.Setiap pekerja baru wajib menjalankan masa percobaan sebanyak 1 ( satu )\nkali selama 3 ( tiga ) bulan. dan di evaluasi setiap 1 (satu) bulan sekali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Lama masa percobaan terhitung sejak pekerja diterima sebagai pekerja\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila pekerja baru telah menjalankan masa percobaan selama 3 ( tiga )\nbulan dapat dinyatakan lulus masa percobaan dan diangkat menjadi pekerja\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja baru yang dinyatakan tidak lulus masa percobaan akan diberikan\npenjelasan dengan Surat Keterangan Tidak Lulus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Serikat Pekerja diikutsertakan memberikan pembinaan bagi pekerja baru\nuntuk menjelaskan tentang Hubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang\ndan berdasarkan keadilan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan\npemahaman tentang organisasi serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14: Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Dan Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib memberikan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap\nkepada setiap pekerjayang dinyatakan lulus masa percobaan menjadi pekerja\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>2.Pengusaha wajib menerbitkan surat keputusan pengangkatan jabatan kepada\nsetiap pekerja yang mempunyai jabatan tersebut seperti berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>JABATAN DI PABRIK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>JABATAN DI KANTOR\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>OPERATOR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>STAFF 1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>PENGAWAS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>STAFF 2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SUPERVISOR\u002F ASISTEN PRODUKSI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>WAKIL KEPALA SEKSI\u002F SUPERVISOR\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>CHIEF SUPERVISOR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KEPALA SEKSI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>ASISTEN MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>ASISTEN MANAGER\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>MANAGER\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SENIOR MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SENIOR MANAGER\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Jabatan kepada setiap pekerja yang\nmemangku jabatan sesuai ayat 2 diatas setelah memangku jabatan paling lama 3 (\ntiga ) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila ada penurunan jabatan, maka tunjangan jabatan disesuaikan dengan\njabatan yang baru dengan komponen upah yang lain tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15: Kesempatan Berkarir \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia, untuk\nmeningkatkan kemampuan dan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki jabatan\ntertinggi di perusahaan tanpa melihat suku, agama, warna kulit dan golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>2.Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\nselain kenaikan upah minimum.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi diberikan per tiga bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16: Prosedur Mutasi \u002F Promosi \u002F Demosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dapat memindahkan \u002F memutasikan pekerja dari satu bagian ke\nbagian lainnya atas dasar kepentingan dan keperluan produksi dengan tidak\nmengurangi atau menurunkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dapat menaikan jabatan pekerja (promosi) \u002F menurunkan jabatan\npekerja (demosi) berdasarkan kriteria dan standar penilaian yang dilakukan\nuntuk menduduki suatu jabatan dengan mempengaruhi upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pemindahan atau mutasi pekerja dilakukan atas dasar :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk kelancaran dan kepentingan produksi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Perubahan jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Perubahan tempat kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Perubahan tugas pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Promosi Jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Tugas pekerjaan tidak cocok atau tidak sesuai dengan skill atau keahlian\ndan keterampilan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Alasan kesehatan dengan keterangan \u002F rekomendasi medis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perubahan jabatant idak termasuk dalam pengertian mutasi atau pemindahan\npekerja dari jabatan lama beralih ke jabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha dilarang memutasikan pekerja apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Adanya unsur SARA atau diskriminasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bertujuan asusila atau pelecehan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Adanya unsur suka atau tidak suka secara pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tata cara mutasi, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengusaha memanggil pekerja dan menjelaskan alasannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pengusaha merundingkan maksud dan tujuan adanya mutasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pengusaha memberikan Surat Mutasi kepada pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja dan atasan yang bersangkutan menanda tangani formulir mutasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17: Tenaga Kerja Asing \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib memberikan penjelasan, penyuluhan dan penataran bagi\ntenaga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kerja asing yang akan ditempatkan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tenaga kerja asing wajib mempelajari, memahami dan mengikuti, sosial\nbudaya dan sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia, agar antara\ntenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia dapat berkerja sama dengan baik,\nharmonis dan komunikatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tenaga kerja asing wajib patuh dan tunduk kepada PKB dan aturan perundang-\nundangan yang berlaku di Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tenaga Kerja asing wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya\nsehingga terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV: WAKTU KERJA,CEKROLLDAN PERGANTIAN SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 18: Waktu Kerja \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>1.Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non shift maupun shift.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Jadwal waktu kerja dan pengaturannya ditentukan oleh pengusaha dengan\npersetujuan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Melaksanakan kerja melebihi dari ketentuan tersebut, diperhitungkan dengan\njam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dasar penetapan waktu \u002F jam kerja pekerja sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NON SHIFT:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin-Kamis: 07.30-15.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum'at: 07.30-16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 07.30-12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 11.30-12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PABRIK SHIFT I:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin-Kamis: 06.30 -14.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum'at: 06.30 -15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 07.30 -12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 11.30 -12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PABRIK SHIFT II:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin-Kamis: 14.30 -22.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum'at: 15.00 -23.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 12.30 -17.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 17.30 -18.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PABRIK SHIFT III: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin-Kamis: 22.30 - 06.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum'at: 22.30 - 06.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 16.30 - 21.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 03.00 - 04.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang mengikuti rapat dengan pimpinan bagian masing-masing diluar\njam kerja pokok, Pengusaha wajib memperhitungkan dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja Satuan Pengamanan ( SATPAM ), selama jam istirahat tidak\ndiperkenankan meninggalkan Pos Jaga, jam istirahat diperhitungkan kerja lembur\n1 jam x TUL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Khusus bagi pekerja yang melaksanakan tugas \u002F dinas luar atas perintah\npengusaha yang melebihi jam kerja pokok diperhitungkan dengan kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19: Istirahat Kerja \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>1.Istirahat mingguan diberikan 1 hari setelah 6 hari kerja dalam seminggu\nberturut- turut bagi pekerja non shift maupun karyawan shift.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Istirahat kerja minimal 1 jam ( 60 Menit ), apabila terjadi keterlambatan\nwaktu istirahat disebabkan meeting produksi \u002F pembinaan maka wajib\ndikompensasikan pada waktu masuk dan apabila keterlambatan melebihi 15 menit\nwajib diperhitungkan dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja diharuskan istirahat dan meninggalkan tempat kerja bila sudah\nwaktunya istirahat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20: Cekroll\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang masuk kerja atau pulang kerja wajib mencatatkan diri\ncheckroll \u002F absensi pada alat pencatat waktu (time recorder \u002F mesin cardnetic \u002F\nproxy minity).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang tidak mencatatkan diri \u002F checkroll pada waktu masuk atau\npulang kerja karena lupa atau tidak terdata di mesin chekroll, wajib mengisi\nformulir tidak checkroll dan setelah diketahui atasan langsung dianggap masuk\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Terlambat checkroll disebabkan karena “force majure” dianggap masuk\nkerja setelah melaporkan kepada atasan langsung, selanjutnya atasan langsung\nmelaporkan kepada staf administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Lima belas menit baru tiba setelah jam kerja dimulai dianggap lambat,\npulang lebih awal Lima belas menit sebelum jam kerja berakhir dianggap pulang\ncepat. Lambat datang atau pulang cepat melebihi Lima belas menit harus\ndikemukakan alasannya, jika tidak dianggap tidak masuk ( alpa ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Lupa checkroll, datang terlambat, pulang cepat dijelaskan kepada atasan\nlangsung untuk diteruskan kepada kepala bagian personalia serta dimasukan dalam\ndaftar masuk lambat atau pulang cepat untuk dihitung jumlah jam kerjanya, 3\nkali lupa checkroll dalam satu bulan insentif kehadiran dipotong 50 %, 4 kali\ndipotong 100%. Dalam keadaan tertentu misalkan dinas luar atau mesin checkroll\nrusak tidak dianggap lupa checkroll setelah disetujui oleh atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21: Pergantian Kerja Shift \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam melaksanakan pergantian kerja shift, pekerja yang akan meninggalkan\npekerjaannya harus mengadakan serah terima kepada pekerja shift berikutnya \u002F\npenggantinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pergantian kerja shift dilakukan setelah pekerja shift berikutnya berada\ndilokasi. Serah terima pergantian kerja shift, harus dapat dipertanggung\njawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pergantian shift dilakukan 1 (satu) minggu sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V: TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dalam usaha menciptakan keteraturan, ketertiban, ketentraman dan kesenangan\nkerja dilingkungan perusahaan, maka diatur ketentuan-ketentuan yang harus\ndilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terkait dengan proses\nproduksi, maka diatur kewajiban dasar pekerja dan kewajiban dasar pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22: Kewajiban Dasar Pekerja \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh pengusaha, sepanjang\ntidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja wajib sudah berada ditempat kerja setelah bel selesai berbunyi\ntanda jam kerja dimulai dan atau meninggalkan tempat kerja setelah bel berbunyi\ntanda waktu istirahat kerja atau pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja wajib mentaati ketentuan yang berlaku diperusahaan dengan baik\nselama melakukan pekerjaannya masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan dan\npengembangan usaha-usaha perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja wajib berkerja secara efektif dan efisien sehingga perusahaan\ndapat berkembang maju.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja wajib menjaga dokumen penting, barang inventaris, surat-surat\nberharga milik perusahaan dengan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja wajib memakai Kartu Pengenal Karyawan ( KPK ) yang masih berlaku,\nselama berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pekerja wajib mencatatkan waktu masuk kerja dan waktu pulang atau selesai\nmelakukan kerja pokok atau waktu kerja lembur dengan cara cekroll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pekerja wajib menjunjung tinggi nama baik pengusaha, keluarganya, nama\nbaik sesama pekerja dan menjaga persatuan dan kesatuan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan kesehatan dan\nkeselamatan kerja ( K3 ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Pekerja wajib menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan dan keasrian\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Pekerja wajib melaporkan kepada atasan, satuan pengaman, apabila melihat,\nmendengar dan mengetahui ada pihak-pihak lain tertentu yang akan berbuat\nmerugikan pengusaha baik secara materiil maupun immateriil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Pekerja wajib diperiksa barang-barang bawaannya oleh petugas keamanan (\nSATPAM ), apabila membawa barang-barang baik kedalam lokasi maupun keluar\nlokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Pekerja wajib melaporkan, dan atau memberikan keterangan kepada petugas\nSATPAM yang ditunjuk oleh Pengusaha, apabila di lingkungan kerja dan lingkungan\nperusahaan terjadi dugaan tindak pidana yang merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Pekerja yang mengalami kerugian tindak pidana wajib melaporkan, dan atau\nmemberikan keterangan kepada petugas SATPAM yang diberi tugas oleh Pengusaha,\napabila kejadian tersebut terjadi di lingkungan kerja dan lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Pekerja wajib ikut membela, mempertahankan perusahaan, apabila adanya\nrongrongan, gangguan, pencurian dan pengrusakan serta bencana alam yang\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Pekerja wajib memberitahukan kepada atasannya atau pengusaha apabila\ndatang masuk kerja terlambat atau pulang cepat, dengan memberitahukan alasannya\nsecara benar dan tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Pekerja yang berhenti bekerja dan atau dimutasikan ke bagian lain wajib\nmembuat laporan dan serah terima pekerjaan serta barang -barang milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Pekerja yang tidak bisa masuk kerja karena keperluan pribadi \u002F ijin biasa\n\u002F ijin resmi wajib memberitahukan kepada atasannya atau kepada pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Pekerja tidak masuk kerja karena sakit wajib menunjukan surat keterangan\ndokter yangmemeriksanya dan surat dokter non BPJS harus dilegalisir oleh dokter\nklinik perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Pekerja yang akan melaksanakan tugas luar karena tugas dari pengusaha\natau karenamelaksanakan tugas organisasi Serikat Pekerja wajib memberitahukan,\nbaik keberangkatanmaupun sekembalinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Pekerja yang tidak masuk kerja karena mengambil istirahat haid harus\nmenunjukan surat dokter dari klinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Pekerja dimutasi karena kenaikan pangkat, penurunan pangkat atau dipindah\ntugaskan harusmenyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam waktu yang\nditentukan setelah menerimasurat perintah dari pihak yang mengadakan mutasi\nuntuk menempati jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Sebelum hubungan kerja putus, pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya\nharus diselesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Pekerja yang mengurus keuangan, surat-surat berharga, bukti pembukuan,\ndata hasil produksi, sarana kekayaan, peralatan, stempel korespondensi, gambar\ndesign, data teknik,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>arsip dokumen, data management penting dan lain-lain harus menyelesaikan\nmenurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>25.Pekerja wanita non shift yang sudah melaporkan hamil, tidak diwajibkan\nkerja lembur dan apabila bersedia kerja lembur selama-lamanya 2 ( dua ) jam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>26.Prinsip-prinsip K3 :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam\nmelakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi\nserta produktivitas nasional;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Setiap pekerja lainnya yang berada ditempat kerja perlu dijamin pula\nkesehatannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman\ndan efisien;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala upaya untuk membina\nnorma-norma perlindungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Pekerja yang pindah alamat wajib melaporkan kepada Pengusaha selambat-\nlambatnya 14 ( empat belas ) hari sejak terhitung sejak mulai pindah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.SATPAM sebagai pekerja karena tugas dan tanggung jawabnya menjaga\nkeamanan, ketertiban dan memeriksa semua pekerja yang berada di wilayah\nperusahaan yang diduga melakukan pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Pekerja berkewajiban :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menjaga lingkungan hidup melalui penghematan penggunaan listrik, air dan\nbahan bakar lainnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mendukung pengusaha dalam hal kebijakan lingkungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23: Kewajiban Dasar Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) yang\ntelah disyahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib melaksanakan perundang-undangan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha wajib merundingkan dengan Serikat Pekerja apabila akan\nmemberlakukan peraturan baru yang tidak diatur dalam Undang-undang maupun\nPKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk\nalih managemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha wajib mengikutsertakan Serikat Pekerja untuk mendampingi\nanggotanya dalam proses penanganan masalah, atas permintaan pekerja yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha wajib memberi tugas kepada anggota SATPAM yang diberi wewenang\nuntuk menerima laporan, meminta keterangan dan memanggil pekerja atau setiap\norang tentang dugaan pelanggaran \u002F kesalahan yang terjadi di lingkungan kerja\ndan lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengusaha wajib memberikan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja yang\ndi cap asli kepada pekerja yang diputus hubungan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pengusaha berkewajiban dan berkomitmen :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melindungi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran polusi lingkungan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menghemat penggunaan listrik \u002F air \u002F bahan bakar, menggunakan bahan baku\nseefisien mungkin;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengurangi jumlah limbah, menggalakkan program daur ulang, dan mengurangi\ndampak emisi terhadap lingkungan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang bersih, sehat, indah dan\nnyaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri atau perlengkapan\nkesehatan dan keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Pengusaha wajib memberikan tembusan kepada serikat pekrja terkait pekerja\nyang telah mendapatkan SP ke 3 dan SP terakhir untuk mendapatkan pembinaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24: Jenis Pelanggaran, Pembinaan Dan Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi yang dilakukan oleh pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah\nlaku pekerja. Masa berlaku dari masing-masing jenis pelanggaran, pembinaan dan\nsanksi adalah selama-lamanya 6 ( enam ) bulan dan apabila masa berlakunya habis\nsanksi dimulai dari awal kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adapun Jenis Pelanggaran, Pembinaan dan Sanksi diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Peringatan Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja diberikan pembinaan dan sanksi peringatan lisanantara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tidak mematuhi peraturan di perusahaan dalam bentuk anjuran atau larangan\ndan tidak merugikan siapapun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.TidakmemakaiKartuPengenalKaryawan(KPK),selamadilingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Berpakaian dan berpenampilan tidak rapi dan sopan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Bekerja secara malas-malasan dan santai atau menunda-nunda pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Melakukan tindakan indisipliner atau melalaikan tugas dan kewajiban\nlainnya yang bersifat ringan, sehingga perlu diberikan sanksi peringatan\nlisan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Berambut gondrong bagi karyawan laki-laki sehingga kelihatan tidak rapi\natau mengganggu pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Membawa tas \u002F bungkusan besar kedalam lingkungan kerja yang tidak ada\nhubungannya dengan pekerjaan. Sebagai bukti pembinaan peringatan lisan pekerja\nmenandatangani surat keterangan pembinaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pembinaan dan Surat Peringatan ke-1 ( SP. I )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP. I ( satu ) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang diberikan peringatan lisan kurang dari 6 ( enam ) bulan dan\nmengulangi kembali perbuatan tersebut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Meninggalkan pekerjaan atau mengajak berbicara pekerja lain yang tidak ada\nhubungannya dengan pekerjaan pada saat jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Corat-coret disembarang tempat, meludah didepan orang banyak atau\npimpinan, membuang sampah disembarang tempat atau tidak dikotak sampah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Bekerja tidak bertanggungjawab, menganggu ketenangan kerja \u002F ngobrol \u002F\nmembuat gaduh dan atau menelantarkan pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi atasan yang mengakibatkan\nkesalahan dalam pekerjaannya ( proses kerja );\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Tidak membersihkan tempat kerja sehingga berantakan dan kotor, setelah\nselesai kerja dan langsung meninggalkan tempat kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Tidak masuk kerja tanpa alasan selama 2(dua) hari dan atau 3 ( tiga ) hari\ntidak berturut-turut dalam satu bulan dan tidak memberitahukan kepada atasan \u002F\npengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Menolak untuk diperiksa oleh SATPAM di dalam lingkungan kerja dan\nlingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Malas dan atau santai dalam bekerja setelah diberikan peringatan lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Melanggar tata kerja atau tidak mempergunakan peralatan yang ditentukan\nsehingga hasil produksi rusak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Makan \u002F jajan sambil bekerja yang mengganggu pekerjaan ( proses kerja\n);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Atasan tidak memberikan bimbingan kepada bawahannya sesuai dengan norma-\nnorma yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Terbukti mencari-cari alasan untuk meminta ijin meninggalkan kerja, pada\nwaktu kerja belum selesai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Mengajak masuk saudara, teman ke lokasi pabrik tanpa seijin petugas atau\npengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Tanpaseijinpetugasataupimpinanpekerjamasukkelokasi\u002Fkamarmess pekerja yang\nberlainan jenis kelaminnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Boros dalam menggunakan bahan baku, sehingga merugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan ( KPK ), selama di lingkungan\nperusahaan setelah di beri peringatan lisan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r.Mempergunakan barang bawaannya yang tidak sesuai dengan tugas dan jenis\npekerjaanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s.Pekerja menggunakan sarana komunikasi milik perusahaan atau inventaris\nperusahaan untuk kepentingan pribadi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t.Anggota SATPAM memakai seragam dan perlengkapan tidak sesuai dengan jam\nkerja \u002F shiftnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u.Pekerja naik \u002F turun angkutan tidak ditempat yang telah ditentukan oleh\nperusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v.Pekerja yang menolak pembinaan secara lisan, yaitu pekerja yang tidak\nbersedia menandatangani surat keterangan pembinaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w.Menolak pembinaan atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pembinaan dan Surat Peringatan ke-2 ( SP. II )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP. II ( dua ) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang sudah diberikan sanksi SP. I yang masa berlakunya belum\nhabis, dan mengulangi pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP. I;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mangkir selama 3(tiga) hari berturut-turut atau 4 (Empat) hari tidak\nberturut-turut dalam 1 (satu) bulan kalender, tanpa memberikan alasan yang\ndapatdipertanggung jawabkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tidak melaporkan adanya bahaya kepada atasan \u002F pengusaha yang dapat\nmerugikan pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Petugas SATPAM tidak sungguh-sungguh dalam melakukan tugas pemeriksaan di\nPos jaga \u002F pintu keluar pabrik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Petugas SATPAM tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, memberikan ijin tamu\natau kendaraan tamu memasuki kawasan \u002F lokasi pabrik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Petugas SATPAM atau pekerja biasa terbukti tidur pada jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Terbukti seorang atasan tanpa mengindahkan norma ketenagakerjaan yang\nberlaku, menolak permintaan bawahan untuk menggunakan hak-hak dan\nkepentingannya sesuai aturan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Berpindah pekerjaan \u002F tugas tidak seijin kepada atasannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Terbukti Petugas SATPAM meninggalkan pos \u002F tempat jaga tanpa ijin atasan\natau tanpa memberitahukan teman sekerjanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Mencheckrolkan atau dicheckrolkan pekerja lainnya yang berada di\nlingkungan kerja dan lingkungan perusahaan, pada waktu masuk kerja dan atau\nselesai kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat kerja dan tidak mau\nmenuruti setelah dinasehati oleh atasan \u002F pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Pekerja yang melanggar ketentuan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan\nLingkungan( K3L ) yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Menolak pemeriksaan kesehatan\u002F Medical Chek Up yang di selenggarakan oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pembinaan dan Surat Peringatan ke-3 ( SP. III )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP. III ( tiga ) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja sudah diberikan sanksi SP. I ( satu ), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP. II ( dua\n);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja sudah diberikan sanksi SP. II ( dua ), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP. II ( dua )\natau SP. I ( satu );\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Terbuki menyuruh, membiarkan, mengijinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan mesin atau inventaris perusahaan tanpa seijin pimpinan untuk\nkepentingan pribadi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tidak menjunjung tinggi terhadap kepercayaan dan nama baik perusahan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Terbukti merokok di lokasi pabrik \u002F lingkungan kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Terbukti menerima perjamuan dan pemberian hadiah dari konsumen untuk\nmempengaruhi suatu keputusan yang merugikan perusahaan ( makan biasa tidak\ntermasuk );\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Terbukti berjualan di lokasi kerja \u002F pabrik pada jam kerja atau bukan jam\nkerja tanpa ijin dari pengusaha atau atasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Terbukti dengan sengaja mencemarkan nama baik atasannya sehingga\nmempengaruhi kewibawaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Mangkir 4( Empat ) hari berturut-turut atau 5 ( Lima ) hari tidak\nberturut- turut dalam satu bulan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Terbukti anggota SATPAM meninggalkan pos \u002F tempat jaga sebelum waktunya\nsehingga perusahaan kehilangan barang \u002F menderita kerugian;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Memaki-maki dengan kata-kata kasar \u002F tidak senonoh kepada orang lain di\nmuka umum \u002F di tempat kerja dengan bahasa yang melecehkan nama baik orang\nlain;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>l.Terbukti Petugas SATPAM dalam pemeriksaan pekerja biasa melakukan\npelecehan;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>m.Mandi \u002F mencuci \u002F mancing \u002F berenang dikolam penampungan air perusahaan\ntanpa seijin atasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang dapat menggangu\npekerjaannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Petugas SATPAM terbukti membiarkan orang lain ( bukan petugas \u002F karyawan)\nkeluar masuk lingkungan pabrik tanpa seijin atasan atau lengah dalam\nmelaksanakan tugas di pos jaga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Atasan yang mempekerjakan ibu hamil yang sudah mendapatkan Surat\nKeterangan cuti hamil dan melahirkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Ibu hamil yang sudah diberikan Surat Keterangan cuti melahirkan, tetapi\ntidak mau melaporkan ke Personalia \u002F tidak mau menggunakan \u002F melaksanakan cuti\nsesuai ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r.Petugas SATPAM yang sedang jaga tidak mengetahui di daerah pengawasannya\nterjadi pencurian \u002F ada tindak kejahatan terhadap barang milik perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s.Dengan sengaja sering mengganggu pekerjaan orang lain sehingga merugikan\nperusahaan \u002F orang lain;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t.Tidak mematikan listrik dan mesin produksi atau merapikan barang-barang\npekerjaan setelah selesai jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u.Terbukti seorang atasan menyuruh bawahannya bekerja kembali setelah jam\nkerja pokok atau jam kerja lemburnya selesai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v.Terbukti setelah cekrol jam kerja pulang melanjutkan pekerjaannya\nkembali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w.Terbukti seorang atasan memarahi bawahannya didepan orang banyak dengan\nnada keras \u002F kasar tanpa kaitannya dengan pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x.Terbukti seorang atasan mempekerjakan wanita hamil dengan usia kandungan\ndiatas8 bulan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y.Ibu hamil dengan sengaja tidak mau melaporkan kehamilannya pada Personalia\n\u002F CR \u002F SEA \u002F SHE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z.Terbukti seorang atasan setelah mendapatkan laporan tidak menempatkan\nbawahannya yang hamil pada bagian yang sesuai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja setelah diberikan sanksi SP. III ( tiga ) pengusaha wajib\nmemberikan tembusan kepada Serikat Pekerja Nasional ( SPN ) untuk memberikan\npembinaan kepada pekerja yangbersangkutan. Dan SPN wajib memberikan tembusan\nkembali kepada Pengusaha bahwa karyawan yang bersangkutan telah diberikan\npembinaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pembinaan dan Surat Peringatan Terakhir ( SP TERAKHIR )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran yang dilakukan pekerja, yang menyebabkan diberikan Surat\nPeringatan Terakhir atau SP Terakhir, apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja sudah diberikan sanksi SP I (satu), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III\n(tiga);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja sudah diberikan sanksi SP II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II (dua)\natau SP III (tiga);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja sudah diberikan sanksi SP III (tiga), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III (tiga)\natau SP II (dua) atau SP I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja sudah diberikan sanksi SP Terakhir, yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP 1 atau SP 2\natau SP 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja yang mangkir selama 5 ( lima) hari kerja atau lebih berturut –\nturut tanpa keterangan secara tertulis yang di lengkapi dengan bukti yang sah\ndan telah di panggil oleh pengusaha 2 ( dua ) kali secara patut dan tertulis\ndapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.PHK Karena Kesalahan Berat Tanpa Pesangon sesuai Undang-undang No.13 Tahun\n2003 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dapat melakukan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa memberikan\npesangon sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 dan perundang-undangan\nyang berlaku, apabila pekerja melakukan pelanggaran berat dan\u002Fatau tindak\npidana sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Terbukti melakukan penipuan,pencurian, dan atau penggelapan barang\ndan\u002Fatau uang\u002Fdokumen rahasia\u002F data computer milik perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Terbukti memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga\nmerugikan perusahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Terbukti mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan\u002Fatau\nmengedarkan narkotika,psikotopika, dan zat aditif lainnya dilingkungan kerja\ndan lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Terbukti melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja dan\nlingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>e.Terbukti menyerang, menganiaya,mengancam atau mengintimidasi teman sekerja\natau pengusaha dilingkungan kerja dan lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f.Terbukti membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan\nyang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Terbukti dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan\nbahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Terbukti dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau\npengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Terbukti membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya\ndirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Terbukti melakukan perbuatan lainnya dilingkungan kerja dan lingkungan\nperusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Terbukti melakukan pemotongan dan pengambilan gaji tanpa kuasa dan\nkesepakatan tertulis dari kedua belah pihak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Terbukti mencari keuntungan pribadi dengan membungakan uang (rentenir);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Terbukti membawa barang milik perusahaan tanpa izin dari perusahaan atau\natasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Terbukti tidak bekerja dengan baik akibat minum minuman keras atau obat-\nobatan terlarang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Terbukti baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad tidak baik baik\nmenerima sejumlah uang dari calon karyawan pada proses penerimaan karyawan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Terbukti baik langsung maupun tidak langsung meminta sejumlah uang kepada\ncalon karyawan yang melamar kerja ke perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Terbukti baik langsung maupun tidak langsung memberikan janjin kepada\ncalon karyawan dapat diterima bekerja di perusahaan dengan imbalan berupa\nuang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r.Petugas satuan pengaman (SATPAM) memergoki pelaku pencurian, penipuan\nkejahatan, penganiayaan, penggelapan, tindakan asusila, tidak bisa melakukan\npenangkapan dan menyerahkan kepada atasan, untuk diambil tindakan\u002Fdiproses\nsesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s.Tanpa seizing atasan menyalin dokumen rahasia perusahaan, mengirim atau\nmengunduh dokumen rahasia perusahaan dengan menggunakan USB\u002Femail pribadi serta\nmengirim rahasia perusahaan ke alamat email yang tidak bersangkutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pelanggaran berat dan\u002Fatau tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas harus\ndidukung dengan bukti sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja tertangkap tangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan atau;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang\ndi perusahaan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI: PEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 25: Izin Resmi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>1.Pengusaha dalam hal–hal tertentu wajib memberikan ijin resmi kepada\npekerja sebagai tanda simpatik dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai\nketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>2.Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan ijin resmi, antara\nlain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja sendiri menikah: 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja menikahkan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>c.Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d.Pekerja menyunatkan \u002F membaptiskan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>e.Keluarga pekerja ( istri, suami, anak, orang tua \u002F mertua) meninggal\ndunia: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f.Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang akan meminta ijin resmi kepada pengusaha, wajib mengajukan\npermohonan selambat-lambatnya 1 ( satu ) minggu sebelumnya kecuali karena\nkeluarga meninggal dunia dan \u002F atau istri pekerja melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha wajib memberikan ijin resmi kepada pekerja sesuai ketentuan yang\nberlaku tanpa adanya alasan – alasan yang menyebabkan keluhan bagi\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja wajib melampirkan surat keterangan yang syah sebagai tanda bukti\nkejadian dan maksimal diserahkan kepada HRD 2 hari setelah masuk kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha wajib memberikan ijin sesuai dengan berita kejadian dan prosedur\npermohonan ijin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26: Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1.Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja setelah\nbekerja selama12 ( dua belas ) bulan terus menerus, dengan mendapat upah\npenuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat-lambatnya 1 (\nsatu ) minggu sebelumnya dikecualikan hal-hal yang bersifat insidentil \u002F\nmendadak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>3.Pengusaha wajib memberikan cuti tahunan yang diambil bersamaan dengan cuti\nmassal( Idul Fitri ) sebanyak 8 ( delapan ) hari dan selebihnya adalah hak\nmutlak pekerja sepenuhnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang sampai batas waktu berakhirnya pengambilan hak cuti tahunan\ntidak mempergunakannya, pengusaha wajib mengkompensasikan dengan uang secara\notomatis pada bulan ke-25 dengan perhitungan proporsional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 ( dua belas ) bulan\nberturut – turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam cuti\nmassal ( Idul Fitri ) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan dipotong\nsebanyak cuti massal yang telah diambil, adapun selebihnya adalah hak mutlak\npekerja sepenuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha dapat mengijinkan pekerja untuk menggabungkan pengambilan cuti\ntahunan dengan ijin resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Personalia wajib menjawab pertanyaan dari pekerja saat mulai berlaku dan\nhabisnya hak cuti tahunannya atas persetujuan pengusaha akan dikompensasikan\ndengan uang sesuai prosedur yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 ( dua belas )\nbulan berturut-turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam cuti\nmassal ( Idul Fitri ) dan pekerja tersebut di PHK atau mengundurkan diri\nsebelum masa cutinya lahir, maka haknya akan dipotong secara proporsional\nsesuai jumlah hari cuti yang telah diambil dengan cara perhitungan\nkompensasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27: Istirahat Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1.Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib memberi ijin kepada pekerja wanita yang akan mengambil\nistirahat haid, dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau klinik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang mengambil istirahat haid berhak atas upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28: Cuti Hamil Dan Cuti Melahirkan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1.Pekerja berhak atas cuti hamil dan cuti melahirkan \u002F bersalin.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pekerja wanita harus mengambil cuti melahirkan 1 ½ ( satu setengah )\nbulan sebelum melahirkan dan 1 ½ (satu setengah ) bulan setelah melahirkan.\nBagi yang mengajukan cuti setelah melahirkan maka haknya hanya diberikan cuti\nsebanyak 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>½ ( satu setengah ) bulan setelah melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila hak cuti hamil dan melahirkan telah diambil ternyata terjadi\nkelahiran dismatur (kelahiran melebihi TP \u002F batas normal) maka selebihnya akan\ntetap di hitung cuti melahirkan selama1 ½ (satu setengah ) bulan setelah\nmelahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>4.Untuk karyawan yang keguguran, atau kelahiran di bawah batas waktu normal,\ndiberikan hak cuti 1.5 bulan, dari hari pertama dia keguguran.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.Karyawati dengan usia kehamilan minggu ke 30 harus mengajukan cuti hamil\ndan melahirkan ke personalia 1 ( satu ) minggu sebelum pelaksanaan cuti dengan\nmelampirkan surat nikah dan surat keterangan cuti hamil dan melahirkan yang\ndiberikan atau telah disetujui oleh klinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Untuk karyawati yang tidak pernah melakukan kontrol di klinik dan terjadi\nkelahiran di luar klinik maka klinik tidak berhak mengeluarkan surat keterangan\ncuti hamil dan atau melahirkan, akan tetapi diperbolehkan untuk memberikan acc\nsurat keterangan cuti hamil dan atau melahirkan dari dokter \u002F bidan di luar\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29: Izin Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan surat\nketerangan sakit dari dokter atau tim medis yang memeriksa kepada personalia\npaling lambat 2 ( dua ) hari kerja dari tanggal masuk. Apabila melewati batas\nwaktu yang telah ditentukan pekerja yang bersangkutan tidak memenuhi\nkewajibannyamakaakandianggapsakittanpa surat dokter \u002F sakit biasa atau\ndikompensasikan dengan hak cuti tahunan apabila masih mempunyai hak cuti\ntahunan setelah dipotong cuti massal ( cuti Idul Fitri ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 ( satu ) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 ( satu ) kali\nseminggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang syah berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perusahaan dapat menolak surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh\nBalai Pengobatan atau Yayasan yang tidak mendapat ijin dan diakui oleh instansi\nterkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Karyawan yang sakit di lingkungan pabrik harus di lakukan observasi oleh\nklinik perusahaan kecuali kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30: Izin Meninggalkan Kerja Dengan Mendapat Upah Penuh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang tidak melakukan kerja karena perintah pengusaha berhak atas\nupah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan tugas negara \u002F\nperusahaan, berhak atas upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan ibadah sesuai\nsyariat agamanya, berhak atas upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja karena menjadi anggota \u002F pengurus Serikat Pekerja tidak melakukan\nkerja, karena melaksanakan tugas atas perintah organisasi Serikat Pekerja,\nberhak atas upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja tidak melakukan kerja atas izin pengusaha dengan mendapat upah\ndiantaranya :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Rumah atau jalan yang dilewati kebanjiran \u002F bencana alam yang lain sesuai\npengumuman pemerintah paling lama 2 ( dua) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Antar keluarga ( istri, suami, anak, orang tua \u002F mertua ) dalam satu\nlingkungan karena sakit mendesak dan dirawat diruang UGD\u002FICCU, paling lama 1 (\nsatu) hari dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit\u002Fklinik dimana\nkeluarga dirawat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Terkena musibah kebakaran, pencurian atau perampokan dan dipanggil yang\nberwajib selaku saksi paling lama 1 ( satu ) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.jalan yang di lalui terblokir oleh aksi masa,paling lama satu hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31: Ijin Meninggalkan Kerja Dengan Tidak Mendapat Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja tidak melakukan pekerjaan untuk kepentingan pribadi dan wajib\nmengajukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja tidak melakukan kerja karena sakit dan tidak ada keterangan dokter\n\u002F tim medis yang syah atau bisa mengajukan kompensasi cuti tahunan dengan\nmenginformasikan kepada atasan dan atau HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perhitungan upah yang tidak dibayar adalah sebagai berikut : upah \u002F 30 x\njumlah hari yang tidak masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32: Ijin Biasa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan pada jam kerja, wajib\nmengajukan permohonan ijin kepada atasannya minimal 3 hari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang akan meminta ijin biasa wajib memberitahukan secara tertulis\ndan untuk kasus mendesak \u002F insidentil bisa lewat telpon sendiri kepada\natasannya dan 2 hari dari tanggal masuk harus mengisi formulir ijin tertulis,\napabila setelah jangka waktu yang ditentukan tidak memenuhi syarat yang\nditentukan maka dianggap alpa ( tanpa keterangan ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII: PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 33: Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Mengenai system pengupahan berdasarkan pada peraturan Menteri Tenaga Kerja\ndan Transmigrasi R.I Nomor 1 tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah yang\nterlampir dalam perjanjian kerja bersama yang tidak dapat di pisahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sistem pembayaran upah dilakukan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Upah yang dibayar 1 ( satu ) kali dalam sebulan setiap tanggal 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Upah yang dibayar 2 ( dua ) kali dalam sebulan setiap tanggal 5 dan 20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Komponen Upah terdiri atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.Gaji Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.GajiPokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tunjangan Berkala\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.Tunjangan Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Insentif kehadiran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kerajinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tunjangan Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.Non Upah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Insentif Produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Subsidi Luar & Transportasi ( SLT )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kompensasi Cuti Tahunan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bonus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Lain-lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.Lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Hari Biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Hari Minggu \u002F Besar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila waktu pembayaran jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur\nNasioanal, karena bank tutup maka personalia akan mengumumkan hari pembayaran\ndengan kesepakatan Serikat Pekerja, makasimal 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan\nyang harus ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan dan perusahaan sebagai\nwajib pungut, akan menyetorkan kepada instansi yang berwenang dan\nmemberitahukan pemberitahuan pajak tahunan kepada pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34: Penyesuaian Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>1. Upah terendah pekerja adalah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Serang (\nUMK ) ditambah upah minimum sektoral ( UMSK ) tahun berjalan yang disyahkan\noleh Pemerintah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cp>2 . Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi serta\ndisesuaikan denganjabatan dan golongan upahnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35: Upah Lembur \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1.Dasar perhitungan tarif upah lembur adalah surat Keputusan Menteri Tenaga\nKerja No. KEP-102 \u002F MEN \u002F VI \u002F 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni\n2004.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Tarif Upah Lembur ( TUL ) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 x Upah tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perhitungan Tarif Upah Lembur, berdasarkan waktu kerja lembur sebagai\nberikut : Besarnya upah lembur untuk jam kerja diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>a.Hari kerja biasa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1,5xTUL xTUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam 1 ( pertama ):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam 2 dan seterusnya: 2\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>b.Hari Libur Minggu atau Nasional : Jam ke 1 s\u002Fd 7:2xTUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 8:3xTUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 seterusnya:4xTUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Hari libur Nasional jatuh pada hari kerja terpendek :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 5: 2 xTUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 6: 3xTUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 7 dan 8 seterusnya: 4xTUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36: Intensif Cuti Massal Lebaran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang masuk bekerja pada saat Cuti Massal Lebaran tidak mengurangi\nhak cuti tahunannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Insentif Cuti Massal diberikan pada saat pelaksanaan tugas berdasarkan\nkehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37: Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Tunjangan Jabatan diberikan kepada pekerja yang memangku suatu\njabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya tunjangan jabatan ditentukan menurut tingkat jabatan yang\nbesarnya menurut uraian jabatan, analisa jabatan, evaluasi jabatan pada setiap\ntingkat jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tunjangan Jabatan besarnya tidak diambil dari gaji pokok pekerja yang\nmemangku jabatan. Apabila pekerja tidak lagi memangku jabatan maka tunjangan\njabatan dihapus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bagi pekerja yang memangku jabatan harus diberikan SK Jabatan dari\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang memangku jabatan minimal 1 bulan dan selama-lamanya dalam\njangka waktu 3 ( tiga ) bulan harus segera diberikan kepada pemangku jabatan\nberupa bonus jabatan disertai form pengajuan dan yang termasuk kriteria bonus\nadalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.All in bonus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Out put bonus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bonus yang lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38: Uang Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan pada shift III\natau pekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp 5.000,- \u002F\nhari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39: Intensif Kehadiran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Insentif kehadiran akan diberikan penuh apabila pekerja selama 1 ( satu )\nbulan masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Insentif kehadiran akan dipotong 100 % apabila pekerja absen 1 hari tanpa\nalasan atau tanpa dikompensasikan dengan cuti tahunan apabila masih mempunyai\nhak cuti setelah dipotong cuti massal \u002F Idul Fitri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Insentif kehadiran tidak akan dipotong jika ijin resmi, cuti tahunan (\npasal 25 & 26 ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam satu bulan absen ½ hari sebanyak dua kali dihitung absen 1 hari,\ndan kelipatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Insentif kehadiran akan dikurangi 50%, apabila pekerja sakit biasa atau\nijin biasa 1 (satu) hari dan untuk 2 (dua) hari ke atas akan dikurangi 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Kecuali disebutkan dalam pasal 30 ayat 5, insentif kehadiran tidak akan\ndibayar apabila1 hari 50 % dan 2 hari 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Bagi karyawan yang terlambat ( TL ) dan pulang cepat ( PC ) 3 kali dalam\nsatu bulan maka insentif kehadiran akan dipotong 50 % dan untuk 4 kali keatas\nakan dipotong 100 %.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Besarnya Insentif Kehadiran diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>JABATAN DI PABRIK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>JABATAN DI KANTOR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>INSENTIF KEHADIRAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>OPERATOR\u002F LEADER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>STAFF 1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 20.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>PENGAWAS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>STAFF 2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 34.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SUPERVISOR\u002FASISTEN PRODUKSI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>WAKIL KEPALA SEKSI\u002F SUPERVISOR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 42.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>CHIEF SUPERVISOR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KEPALA SEKSI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 62.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>ASISTEN MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ASISTEN MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 82.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 87.000\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SENIOR MANAGER\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SENIOR MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 97.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40: Tunjangan Berkala \u002F Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>1.Tunjangan berkala diberikan kepada pekerja, mulai dari golongan upah\nterendah sampai golongan upah tertinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Cp>2.Tunjangan berkala diberikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama1 ( satu ) tahun dan sebagai tanda senioritas dan diberikan\nterhitung pertanggal masuk kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowanceamount1\">\u003Cp>3.Besarnya tunjangan berkala \u002F masa kerja sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.1-2 tahun masa kerja sebesar Rp5.000,- \u002F bln\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2-3 tahun masa kerja sebesar Rp7.000,- \u002F bln\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.3-4tahun masa kerja sebesar Rp9.000,- \u002F bln\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.4-5tahun masa kerja sebesar Rp11.000,- \u002F bln\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.5-6 tahun masa kerja sebesar Rp13.000,-\u002F bln\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.6-7 tahun masa kerja sebesar Rp15.000,-\u002F bln\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.7-8 tahun masa kerja sebesar Rp17.000,-\u002F bln\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.8-9 tahun masa kerja sebesar Rp19.000,-\u002F bln\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.9-10 tahun masa kerja sebesar Rp21.000,-\u002F bln\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.10-11 tahun masa kerja sebesar RP.23.000,.\u002Fbln\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Tunjangan berkala \u002F masa kerja komponen upah dimasukkan kedalam gaji\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41: Tunjangan Penggantian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Seorang pekerja yang ditunjuk secara tertulis oleh kepala bagian dengan\nmenggunakan formulir yang berlaku untuk menggantikan seorang pekerja lain yang\njabatannya lebih tinggi akan mendapat tunjangan penggantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tunjangan pergantian tersebut adalah 7\u002F173 x selisih upah antara kedua\ntingkat jabatan untuk setiap hari bertindak sebagai pengganti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Masa penggantian akan berlangsung selama-lamanya enam minggu terkecuali\napabila menggantikan pekerja yang sakit atau cuti hamil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Seorang pekerja yang menggantikan jabatan yang lebih tinggi selama 6 (\nenam ) bulan berturut-turut harus dikukuhkan dalam jabatan yang lebih tinggi\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42: Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1.Tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 1 (\nsatu ) minggu sebelum hari raya keagamaan. Besarnya tunjangan hari raya\nkeagamaan adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>NO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Persentase\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja kurang dari 3 bulan (masa percobaan)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>proporsional\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 3 bulan sampai dengan kurang deri 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>proporsional\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>102%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>107%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 3 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>112%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 5 tahun sampai dengan kurang dari 7 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>117%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 7 tahun sampai dengan kurang dari 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>122%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 9 tahun sampai dengan kurang dari 11 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>127%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) karena mengundurkan\ndiri atau karena kasus tertentu setelah memasuki Bulan Ramadhan \u002F Puasa berhak\nmendapatkan THR yang besarnya seperti ayat 1 diatas dan diberikan bersamaan\ndengan uang pesangon.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43: Tunjangan Perjalanan Dinas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Tunjangan Perjalanan Dinas diberikan sebagai pengganti biaya makan,\npenginapan dan transportasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerjayangmelakukanperjalanandinasadalahuntukmelaksanakantugas perusahaan\nkeluar \u002F kedalam kota berdasarkan surat dinas dari atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Besarnya tunjangan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dari\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tunjangan transportasi dan penginapan selama melakukan perjalanan dinas\nakan diperhitungkan secara langsung pada nota perjalanan dinas yang\nbersangkutan disertai bukti-bukti atau pertanggung jawaban yang jelas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII: JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Jaminan sosial tenaga kerja adalah pengganti sebagian dari penghasilan yang\nhilang atau berkurang, sebagai akibat dari peristiwa dan atau keadaan yang\ndialami pekerja, yang berupa: jaminan kecelakan kerja, jaminan hari tua,\njaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44: Jaminan Kecelakaan Kerja \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>1.Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakan\nkerja ( JKK ) yang berupa penggantian biaya meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Biaya pengangkutan pekerja ke rumah sakit dan \u002F atau ke rumah tempat\ntinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada kecelakaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Biaya pemeriksaan, pengobatan dan \u002F atau perawatan selama di rumah sakit\ntemasuk biaya rawat jalan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan \u002F atau alat ganti bagi yang\nanggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Besarnya santunan berupa uang, diatur sesuai ketentuan yang ada meliputi\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Santunan sementara tidak mampu bekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Santunan kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>3.Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89% per bulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap ada\npekerja yang tertimpa kecelakaan kerja, baik terjadi pada waktu perjalanan\nmenuju ketempat kerja, dalam waktu kerja dan pada pada waktu pulang dari kerja.\nUntuk melaporkan kepada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS\nketenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam, terhitung sejak\nterjadinya kecelakan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha pada waktu melapokan kejadian kecelakaan kerja, setelah ada\nsurat keterangan dari dokter pemeriksa atau dokter penasehat, wajib melaporkan\nsurat – surat keterangan, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Keterangan sementara tidak mampu bekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Keterangan cacat sebagian untuk selama-lamanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Keterangan cacal total untuk selama-lamanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.PengajuanpenggantianpembayaranJaminanKecelakaankerjakepadaBPJS\nketenagakerjaan dengan melampirkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Foto copy kartu peserta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat, yang menerangkan\ntingkat kecacatan yang diderita pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh BPJS ketenagakerjaa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Hal-hal yang tidak tercakup dalam ktentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45: Jaminan Kecelekaan Diluar Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerja dalam Asuransi Kecelakaan\nDiluar Hubungan Kerja ( AKDHK ) sejak pekerja tersebut menjadi karyawan sesuai\ndengan Peraturan Daerah ( PERDA ) No. 13 Tahun 2003 Kabupaten Serang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya premi Asuransi Kecelakaan Di Luar Hubungan Kerja sebesar 0,24 %\nperbulan menjadi tanggungan pengusaha, dan pengajuan klaim di lakukan oleh\nkaryawan yang bersangkutan kepada penyelenggara asuransi yang di tunjuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Hal-hal yang tidak tercakup dalam ktentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46: Jaminan Kematian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>1.Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, pihak keluarga\n( ahli waris yang syah ) berhak atas Jaminan Kematian.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada ahli waris pekerja(janda, duda\natau anak ) yang meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Santunan kematian dan biaya pemakaman sesuai dengan ketentuan perundang-\nundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.dalam hal pekerjat idak mempunyai keturunan sedarah,jaminan kematian\ndibayarkan kepada yang ditunjuk pekerja dalam wasiatnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.selama tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau\npihak lain selama pengurusan pemakaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Premi asuransi dan iuran setiap bulan sebesar 0.30% dari upah sebulan\nmenjadi tanggungan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.PengajuanpembayaranjaminankematiankepadaBPJSKetenagakerjaandengan disertai\nbukti - bukti, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan foto copy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.KTP ahli waris;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Foto Copy KTP yang meninggal;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Sebagai rasa simpati dan bela sungkawa dari perusahaan, perusahaan\nmembantu biaya transportasi jenazah dengan ketentuan meninggal pada saat\nberangkat kerja, saat kerja dan pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Hal-hal yang tidak tercakup dalam ktentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47: Jaminan Hari Tua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Jaminan Hari Tua ( JHT ) dibayarkan kepada pekerja yang telah mencapai\numur sesuai dengan ketentuan BPJS atau cacat total tetap untuk selama-lamanya\ndan dilakukan secara sekaligus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.tenaga kerja yang telah mencapai usia sesuai dengan ketentuan BPJS tetapi\nmasih tetap bekerja, dapat memilih untuk menerima pembayaran jaminan hari\ntuanya pada saat usia yang telah ditentukan oleh BPJS atau pada saat tenaga\nkerja yang bersangkutan berhenti bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal tenaga kerja memilih untuk menerima pembayaran Jaminan Hari Tua\npada usia yang telah ditentukan oleh BPJS, maka pembayaran Jaminan Hari Tua\ndilakukan sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang cacat total tetap untuk selama-lamanya sebelum mencapai umur\nyang ditentukan oleh BPJS, berhak mengajukan pembayaran jaminan hari tua kepada\nBPJS ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang sebelum mencapai umur yang telah ditentukan oleh BPJS tetapi\nberhenti bekerja dapat mengajukan pembayaran jaminan hari tua kepada BPJS\nketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Besarnya premi dan atau iuran jaminan hari tua, yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.3,7 % x upah sebulan menjadi kewajiban pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2 % x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Tata cara pengajuan pembayaran jaminan hari tua, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mendatangi kantor BPJS ketenagakerjaan setempat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mengisi formulir pembayaran jaminan hari tua yang tersedia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Melampirkan\u002Fmenyerahkan tanda bukti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Keterangan tidak bekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Kartu tanda kepesertaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP );\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Keterangan lain yang disyaratkan BPJS ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Hal-halyang tidak tercakup dalam kteentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48: Jaminan Pensiun \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah mencapai usia pensiun yang telah di tentukan oleh bpjs\ndan telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 15 tahun berhak memperoleh\nmanfaat jaminan pensiun sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal pekerja telah memasuki usia pensiun tetapi masih tetap bekerja,\npekerja dapat memilih untuk menerima manfaat jaminan pensiun pada saat mencapai\nusia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 1\n(Satu) tahun setelah usia pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang telah memasuki usia pensiun tetapi tetap dipekerjakan dan\nmemilih menerima manfaat jaminan pensiun pada saat mencapai usia pensiun, tidak\ndapat menjadi peserta lagi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang mengalami cacat total tetap sebelum usia yang telah\nditentukan oleh BPJS berhak memperoleh manfaat jaminan pensiun sesuai dengan\nperaturan perundang – undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dalam hal pekerja mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa kepesertaan\n15 tahun, berhak mendapatkan seluruh akumulasi iuran ditambah hasil\npengembangannya secara sekaligus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>6.Besarnya iuran jaminan pensiun, yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.2% dari upah sebulan ditanggung oleh pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1% dari upah sebulan ditanggung oleh pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7.Pengajuan pembayaran jaminan pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan\nmengisi formulir dan melampirkan dokumen sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Fotocopy KTP beserta aslinya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Fotocopy Kartu Keluarga beserta Aslinya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dokumen lain yang disyaratkan BPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Hal – hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang – undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49: BPJS Kesehatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, pengusaha bekerjasama dengan BPJS\nKesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>1.Jaminan Kesehatan diberikan kepada pekerja dan suami \u002F istri yang sah dan\nanak – anaknya sebanyak 3 ( tiga ) orang;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pekerja atau suami \u002F istri yang sah dan 3 ( tiga ) orang anak yang sah,\nberhak atas Jaminan Kesehatan, sekurang-kurangnya sama dengan paket Jaminan\nKesehatan dasar yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pemberian Jaminan Kesehatan bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan,\npeningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan serta pemulihan kesehatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Penyelenggaraan pelayanan paket jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perawatan jalan tingkat pertama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Perawatan jalan tingkat lanjutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Rawat inap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan kelahiran \u002F persalinan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Penunjang diagnostik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pelayanan khusus;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Gawat darurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Pemeriksaan dan perawatan cuci darah, kanker, tumor, jantung dan\nHIV\u002FAIDS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>5.Jaminan Kesehatan, sebesar 4 % dari upah sebulan menjadi tanggungan\npengusaha dan 1% dari upah sebulan menjadi tanggungan pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6.Untuk keadaan darurat, perusahaan menyiapkan klinik In House untuk\npenangan pertama jika terjadi kecelakaan kerja atau karyawan sakit mendadak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Hal – hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang – undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 50: Perlindungan, Keselamatan, Dan Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>1.Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\ndiwajibkan mentaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\nsesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Teknik dan pelaksanaannya mengacu kepada kebijakan kesehatan dan\nkeselamatan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51: Pakaian Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>1.Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\nbahan dan jenis pekerjaan yangberbahaya bagi keselamatan dan kesehatan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pakaian kerja disesuaikan dengan standar keselamatan dan kesehatan\nkerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52: Kesehatan Dan Keselamatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya diwajibkan memakai alat pelindung\nyang memenuhi syarat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Alat–alat pelindung harus selalu dirawat dan diperiksa secara berkala,\napabila alat-alat pelindung tersebut sudah tidak layak pakai segera diusulkan\nkepada atasannya untuk diadakan penggantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Alat-alat pelindung harus disimpan pada tempat yang telah ditentukan dan\ntidak diperkenankan dipindahkan ketempat lain kecuali ada persetujuan dari\natasan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja harus mentaati petunjuk-petunjuk, standart-standart dan peraturan-\nperaturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tempat kerja harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya serta tidak\ndiperkenankanmeletakkan barang – barang tidak pada tempatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pemakaian api :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja dilarang merokok atau menggunakan api kecuali tempat yang telah\nditentukan pengusaha dan sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Apabila pekerja memasuki\u002Fmelewati daerah yang telah dilarang keras untuk\nmenggunakan api, tidak diperkenankan membawa korek api ( lighter ) atau\nbenda-benda lain yang menimbulkan api.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Perlengkapan pemadam kebakaran :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja harus mengetahui dimana alat-alat pemadam kebakaran ( tabung dan\nhydran ) ditempatkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tanpa izin atasan yang berwenang, dilarang memindahkan tabung pemadam api\nyang telah ditentukan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dilarangkerasuntukmemainkanalatpemadamapi,hydrandanalat-alat pemadam api\nlainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Dilarang meletakkan atau menyusun barang dalam jarak radius 1,5 meter dari\nalat pemadam kebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pencegahan kebakaran :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untukmenghadapikemungkinanterjadinyakebakaran,pekerjaharus\nmengetahuicara–caramenggunakan APK ( Alat Pemadam Kebakaran );\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Di tempat pemakaian api yang telah ditentukan olehperusahaandilarang\nmeletakkanbenda \u002F barang \u002F bahan yang berbahaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Dilarang meletakkan atau menyusun barang di jalan pintas \u002F darurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Tingkah laku pekerja harus taat pada peraturan yang telah disepakati yang\ndapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cp>11.Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\ndilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan Kerja ( P2K3 ) sesuai dengan\nrekomendasi dari dinas terkait.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>12.Perusahaan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan\nperaturan perundang undangan yang berlaku atau pendapat lain yang\nberkompeten.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53: Wabah Penyakit \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila pekerja terkena penyakit\u002Fepidemi, wajib melaporkan kepada\npengusaha guna diambil tindakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang terkena wabah penyakit, wajib mengikuti program vaksinasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerjayangterkenapenyakitmenular,dilarangmemasukilokasiperusahaan kecuali\nseijin pengusaha, guna untuk mencegah penularan penyakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang diragukan kesehatannya, tidak dapat menolak untuk diperiksa\nkesehatannya oleh dokter perusahaan dan\u002Fatau dokter yang ditunjuk oleh\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X: PEMBINAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 54: Prinsip - Prinsip Pembinaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha, Pekerja dan atau Serikat Pekerja dengan segala upaya harus\nmengusahakan agar tidak terjadi PHK, apabila pembinaan terhadap pekerja sudah\ndilaksanakan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha merundingkan\ndengan pihak Serikat Pekerja Nasional \u002F Lembaga Kerjasama Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>2.Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sakit dengan Surat Keterangan Dokter sesuai ketentuan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja wanita karena menikah, hamil atau melahirkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja aktif sebagai pengurus Serikat Pekerja atau menjalankan tugas\nSerikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dilarang melakukan PHK massal karena alasan efisiensi sebelum\nada upaya penyelamatanmelalui usaha peningkatan efisiensi dan penghematan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila PHK tidak bisa dihindari oleh pihak pengusaha, maka maksud PHK\nwajib dirundingkan dengan Serikat Pekerja terlebih dahulu secara Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.PengusahaapabilamelakukanPHKwajibmemintaijinkepadapejabatyang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Selama proses berlangsung pengusaha wajib membayar hak atas upah kepada\npekerja setiap bulannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengusaha apabila melakukan PHK secara sepihak tanpa menjalankan ketentuan\nayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6diatas batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Penetapan Pejabat\nBerwenang\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa ijin \u002F penetapan pejabat berwenang\nantara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja dalam masa percobaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja mengundurkan diri secara tertulis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja telah memasuki umur pensiun sesuai UU, atau perjanjian kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja telah sepakat dengan pengusaha secara Bipartit dan disaksikan\nSerikat Pekerja Nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setelah pekerja diberikan tugas tidak dapat melakukan tugas dengan baik\nsetelah dilakukan penilaian yang proporsional dalam kurun waktu 3 ( tiga )\nbulan, maka pekerja dianggap tidak lulus masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang terkena PHK karena tidak lulus masa percobaan berhak atas\nupah terakhir tapi tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang\npenggantian hak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Atas Kehendak Sendiri\n(Mengundurkan Diri)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja karena alasan tertentu berhak mengundurkan diri dari hubungan\nkerja dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang mengundurkan diri sendiri, wajib membuat surat pengunduran\ndiri secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja jabatan operator diajukan 1 ( satu ) minggu sebelumnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja jabatan staf administrasi dan pemegang jabatan diajukan selambat -\nlambatnya 1 ( satu ) bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan telah\nmempunyai masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sedikitnya 5 (Lima) tahunatau lebih diberikan uang pisah antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang pisah hanya diberikan kepada pekerja yang mengundurkan diri atas\nkemauan sendiri sesuai prosedur dan untuk semua golongan gaji;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja yang mendapatkan uang pisahdengan masa kerja 5-10 tahun adalah 1\nbulan gaji tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja yang mendapatkan uang pisahdengan masa kerja 10-15 tahun adalah 2\nbulan gaji tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Adanya uang penggantian hak 15% dari total uang pisah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang mengundurkan diri dengan tidak sesuai dengan prosedur yang\ntercantum pada ayat 2 sub a dan b tidak berhak atas uang pisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Meninggal Dunia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja karena meninggal dunia biasa\natau akibat kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusahawajibmemberikanhak-hakpekerjakepadaahliwarisyangsah sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang Pesangon 2 x gaji x masa kerja sesuai ketentuan undang – undang No\n13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 1 x gaji x masa kerja sesuai ketentuan undang – undang\nNo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang penggantian hak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kompensasi uang cuti jika masih ada;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Gaji terakhir yang belum dibayarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Indisipliner \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena Indisipliner setelah\nmemperoleh ijin \u002F penetapan daripejabat berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja karena PHK Indisipliner sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang Pesangon sebesar 1 xsesuai ketentuan undang – undang No 13 tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang Penghargaan 1 x upah x masa kerja sesuai ketentuanundang – undang\nNo 13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang pengantian hak sesuai denganketentuanundang – undang No 13 tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kompensasi uang cuti jika masih ada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Gaji terakhir yang belum dibayarkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Surat Keterangan Kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Sakit Yang Berkepanjangan\nDan Cacat Total\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena sakit berkepanjangan\ndan atau cacat total karena kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib memberikan hak kepada pekerja tersebut sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai denganketentuanundang – undang No\n13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 2 x upah x masa kerja sesuai denganketentuanundang –\nundang No 13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang pengantian hak sesuai denganketentuanundang – undang No 13 tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kompensasi uang cuti jika masih ada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Gaji terakhir yang belum dibayarkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Surat Keterangan Kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Kecelakaan Kerja Dan\nPenyakit Akibat Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah bekerja dan belum mencapai umur 57 tahun dan cacat\ntotal akibat kecelakaan kerjapengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan\nKerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang diberikan Pemutusan Hubungan Kerja karena kecelakaan kerja\nberhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pesangon 2 x ketentuan undang – undang No 13 tahun 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 2 x ketentuan undang – undang No 13 tahun 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang penggantian hak sesuai ketentuan undang – undang No 13 tahun\n2003;;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Santunan cacat akibat kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Kompensasi uang cuti jika masih ada;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Gaji terakhir yang belum dibayarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Surat Keterangan Kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah bekerja dan telah mencapai umur 57 tahun dan tidak\ndipekerjakan lagi berhak atas pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang menerima pensiun dan dipekerjakan lagi oleh pengusaha maka\npekerja berhak untuk negosiasi lagi dengan pengusahadengan masa kerja dihitung\nnol tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang saat ini bekerja dan telah melampaui masa usia pensiun\nsesuai ketentuan secara tertulis minimal mengajukan permohonan pensiun secara\ntertulis minimal 1 ( satu ) bulan sebelumnya kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena pensiun berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pesangon 2 x ketentuan sesuai ketentuanundang – undang No 13 tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 1 x ketentuan sesuai undang – undang No 13 tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uangpenggantian hak sesuai ketentuanundang – undang No 13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kompensasi uang cuti jika masih ada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Gaji terakhir yang belum dibayarkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang masuk kerja diatas usia pensiun maka pekerja tersebut tidak\nberhak menerima uang pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha memberikan waktu Masa Persiapan Pensiun ( MPP ) kepada pekerja\nselama sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) bulan sebelum waktu pensiun\ndiberlakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Efisiensi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah bekerja belum mencapai umur 57 tahun tetapi karena\nkondisi perusahaan yang tidak dapat melangsungkan kegiatan dengan baik dan\nterpaksa melakukan pengurangan jumlah pekerja \u002F efisiensi perusahaan, pengusaha\ndapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara massal yang\ndisebabkan oleh efisiensi perusahaan berhak antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang Pesangon sebesar 2 x sesuaiketentuan undang – undang No 13 tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaansebesar 1 x masa kerja sesuai ketentuanundang – undang\nNo 13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang pengantian hak sesuai denganketentuanundang – undang No 13 tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kompensasi uang cuti jika masih ada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Gaji terakhir yang belum dibayarkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Surat Keterangan Kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alih Managemen\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja \u002F\nburuh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau\nperubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja \u002F buruh tidak bersedia melanjutkan\nhubungan kerja, maka pekerja \u002F buruh berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang pesangon 1 x upah x masa kerjasesuai ketentuan undang – undang No\n13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 1 x upah xmasa kerja sesuai ketentuanundang – undang\nNo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang pengantian hak sesuai denganketentuanundang – undang No 13 tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kompensasi uang cuti jika masih ada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Gaji terakhir yang belum dibayarkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Surat Keterangan Kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja\u002Fburuh\nkarena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dan perusahaan\ntidak bersedia menerima pekerja buruh di perusahaannya maka pekerja \u002F buruh\nberhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang Pesangon sebesar 2 x sesuaiketentuan undang – undang No 13 tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan sebesar 1 xmasa kerja sesuai ketentuanundang – undang\nNo 13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang pengantian hak sesuai denganketentuanundang – undang No 13 tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kompensasi uang cuti jika masih ada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Gaji terakhir yang belum dibayarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Surat Keterangan Kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan\nuang penggantian hak sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dibebankan kepada\npengusaha baru, kecuali diperjanjikan lain antara pengusaha lama dan pengusaha\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perlakuan Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada\nlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara langsung dalam hal\npengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Membujukdan\u002Fataumenyuruhpekerjauntukmelakukanperbuatanyang bertentangan\ndengan peraturan perundang – undangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tidak membayar upah yang tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)\nbulan berturut – turut atau lebih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaandiluaryang\ndiperjanjikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Memberikan pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan\nkesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada\nperjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai ayat 1 berhak atas\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pesangon 2 x upah x masa kerja;sesuai denganketentuanundang – undang No\n13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 1 x upah x masa kerjasesuai denganketentuanundang –\nundang No 13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang pengantian hak sesuai denganketentuanundang – undang No 13 tahun\n2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kompensasi uang cuti jika masih ada;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Gaji terakhir yang belum dibayarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Surat Keterangan Kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI: PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 66: Bentuk-bentuk Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Keluh Kesah Perorangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara perorangan, apabila mengalami perlakuan dari pekerja lain,\natasan lokal \u002F asing atau pengusaha, berhak menyampaikan keluh kesah langsung\nmenghadap pengurus Serikat Pekerja Nasional atau secara tertulis kepada Serikat\nPekerja Nasional dan\u002Fatau CR labour.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Keluh Kesah Kelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara bersama-sama apabila mempunyai permasalahan akibat perlakuan\nyang tidak adil dari atasan orang lokal \u002F TKA atau manajemen \u002F pengusaha,\nberhak menyampaikan keluh kesah melalui perwakilan langsung atau dengan surat\ntertulis kepada Serikat Pekerja Nasional dan atau CR labour untuk segera\nditindaklanjuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67: Ketentuan Penerimaan Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dilarang ikut campur tangan \u002F intervensi pada waktu Serikat\nPekerja Nasional menerima pengaduan \u002F keluh kesah dari pekerja secara\nperorangan atau melalui perwakilan \u002F kelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja Nasional dilarang ikut campur tangan \u002F intervensi pada\nwaktu pengusaha \u002F manajemen menerima pengaduan \u002F keluh kesah dari pekerja\nsecara perorangan atau melaluiperwakilan \u002F kelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Keluh kesah dapat di sampaikan pada pertemuan face to face, hati ke hati,\nhotline, extention, kotak saran, SPN, CR team.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68: Prosedur Penanganan Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah secara perorangan atau\nbersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sama, tidak mengganggu jam kerja \u002F produksi kecuali keadaan memaksa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja berhak menyampaikan pengaduan \u002F keluh kesah menggunakan alat\nkomunikasi \u002F telepon milik perusahaan apabila hal-hal yang mendesak, agar tidak\nmeninggalkan tempat kerja \u002F mengganggu kelancaran kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja berhak memperoleh pendamping dari serikat pekerja Nasional setiap\nmenghadapi proses penanganan kasus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69: Langkah-langkah Penyelesaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Serikat Pekerja Nasional ( SPN ) setelah menerima pengaduan \u002F keluh kesah,\nakan melakukan langkah-langkah tindakan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mengadakan wawancara dengan pekerja yang bersangkutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mengadakanwawancaradenganpekerjalainnya,untukmencaribukti-bukti akurat\nyang dapat dipertanggungjawabkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengadakan penelitian apakah kasus \u002F permasalahan tersebut, pernah terjadi\n\u002F belum dan atau pernah diatur atau belum;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mengujinya dengan ketentuan yang ada dan peraturan normatif yang ada \u002F\nyang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Membicarakan dalam rapat pengurus PSP-SPN;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Menetapkan kebijakan yang diambil serta tahap-tahapnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Mengajukankepadapengusahauntukdiadakanupayaperundingansecara bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Menyampaikan penjelasan kepada pengadu \u002F penyampai keluh kesah setelah ada\nkeputusan kesepakatan bersama antara Serikat Pekerja Nasional dengan\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII: KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Untuk menunjang dedikasi, loyalitas, motivasi dan etos kerja yang tinggi\nsehingga perkembangan dan kemajuan perusahaan dapat tercapai, pekerja sebagai\nmitra pengusaha berkewajiban meningkatkan produktivitas, demi perkembangan dan\nkemajuan perusahaan, maka dengan demikian pengusaha akan sebaliknya\nberkewajiban meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70: Fasilitas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Mess pekerja mencakup antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengusaha menyediakan mess bagi pekerja, secara cuma-cuma dan\u002Fatau tidak\ndikenakan pemotongan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pengusaha dalam menyediakan fasilitas mess untuk pekerja dengan dilengkapi\nsarana lain seperti : tempat tidur yang layak \u002F memadai, penerangan, teras, air\nminum dan lingkungan yang bersih serta sehat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pengusaha berkewajiban menempatkan pekerja di mess yang disediakan dengan\ntidak membedakan unsur suku, agama, ras dan atau golongan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pengusaha berkewajiban menempatkan pekerja wanita dan laki-laki tidak\ndalam satu lokasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>e.Pekerja yang tidak tinggal di Mess perusahaan, diberikan Subsidi Luar\nTransportasi( SLT ) dengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operator dan staff 1 sebesar Rp. 2.500,-\u002Fhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pengawas dan staff 2 sebesar Rp.2.900,-\u002Fhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Supervisor dan wk. Kepala seksi sebesar Rp.3.200,-\u002Fhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Chief supervisor dan kepala seksi sebesar Rp.3.700,-\u002Fhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assistan Manager sebesar Rp.3.900,-\u002Fhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Manager sebesar Rp.4.100,-\u002Fhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Senior manager sebesar Rp. 4.500,-\u002Fhari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Kantin Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan kantin yang bersih dan baik sebagai tempat makan bagi\npekerja sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71: Pemberian Makan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>1.Pengusaha menyediakan makan yang sehat dan halal bagi pekerja secara\ncuma-cuma setiap hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>2.Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang\ndisediakan dalam kantin perusahaan yang pola menu makannya dipantau oleh ahli\ngizi dan tidak dapat diganti dengan uang.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan makan di kantin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada waktu jam makan pekerja tidak\nberada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pemberian makan pekerja sakit dan menginap di klinik, dilakukan oleh\nkantin perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha memberikan tambahan makanan gizi kepada pekerja wanita hamil\nmelalui program penyuluhan ibu hamil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72: Extra Fooding\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja shift\nIII dan kerja long shift malam hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemberian extra fooding berupa makanan dan tidak dapat diganti dengan uang\n\u002F bentuk lain, kecuali karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan extra\nfooding.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja Shift\nIII dan Long Shift malam hari dan extra fooding berupa susu cair yang diberikan\ndalam bentuk mentah( succet ) dengan menimbang kadar gizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73: Sumbangan - Sumbangan \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Sumbangan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengusaha memberikan kesempatan \u002F ijin kepada pekerja yang ingin memberi\nbantuan secara sukarela dalam bentuk uang \u002F barang sebagai ungkapan turut\nberduka cita kepada pekerja atau orang tua pekerja yang terkena musibah\nkematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Bantuan dari TKA secara suka rela untuk kematian karyawan, istri \u002F suami,\nanak, orang tua atau mertua dan bagi pekerja yang mengalami sakit di luar\njaminan sosial serta mengalami peristiwa operasi yang besar dan ketentuan\npersyaratannya ditentukan oleh pengurus Badan Kesejahteraan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sumbangan Bencana Alam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila terjadi bencana alam banjir, gempa bumi, gunung meletus,\ntsunami,tanah longsor puting beliung atau kebakaran , maka perusahaan\nmemberikan sumbangan bencana alam melalui tim bansos yang di bentuk oleh\nperusahaan dan pimpinan serikat pekerja Serikat Pekerja Nasional dengan\nketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Keanggotaan tim bansos terdiri dari perwakilan pekerja\u002Fserikat pekerja\nnasional dan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tim bansos bertugas melakukan survai ke lokasi bencana, penggalangan dana,\ndan penyaluran bantuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tim bansos di evaluasi setiap 2 tahun sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dana bantuan sosial di dapat dari sumbangan sukarela pekerja dan\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Besaran dana bantuan dari perusahaan sekurang – kurangnya sama dengan\nhasil penggalangan dana dari pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sumbangan bagi pekerja yang terkena musibah bencana alam banjir, gempa\nbumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, puting beliung atau kebakaran\nyang mengakibatkan rumah milik pekerja rusak , hancur, hangus maka perusahaan\nmemberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dana perusahaan yang ketentuannya di\natur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melampikan surat keterangan dari desa atau kelurahan setempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mengisi formulir bantuan yang di sediakan perusahaan dan di ketahui oleh\nPSP SPN \u002F tim penyalur bantuan ( bansos )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Telah di lakuakan servai oleh tim survai dari perusahaan dan PSP SPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Realisasi bantuan paling lambat 1 bulan setelah pekerja mengajukan\nbantuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74: Koperasi Pekerja \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk dan menjadi\nanggota serta pengurus, guna mengelola koperasi dengan tujuan untuk\nmeningkatkan kesejahteraan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan Serikat Pekerja ( PSP-SPN ) secara bersama – sama\nmengusahakan akan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui koperasi\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha bersama-sama Serikat Pekerja ( PSP-SPN ) berusaha membentuk team\nbadan pengawas koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha menyediakan fasilitas kantor dan gedung yang memadai untuk\nkegiatan usaha koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha wajib memberi kesempatan kepada pengurus koperasi untuk\nmengembangkan usaha koperasi dan bekerja sama dengan pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75: Olah Raga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha menyelenggarakan kegiatan olahraga diluar jam kerja untuk\nmeningkatkan dan pengembangan bakat pekerja dan menunjang produktivitas kerja,\nserta memberikan hadiah perlombaan secara berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha meyediakan tempat kegiatan olahraga seperti Lapangan Bola,\nBasket, Volly, Bulu Tangkis,Tenis meja, Futsal, dan jenis olahraga lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76: Kesenian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha bersama PSP- SPN menyediakan perangkat alat musik seperti band,\ndangdut dan lain-lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha bersama PSP- SPN mengelola program kesenian secara berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77: Penghargaan Masa Kerja \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha memberikan penghargaan masa kerja kepada pekerja yang telah\nbekerja sekurang-kurangnya 5 ( lima ) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Penghargaan masa kerja berupa : piagam penghargaan, bingkisan, hiburan\nmusik dan door price dilakukan setiap satu tahun sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78: Pemilihan Pekerja Teladan \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha setiap setahun sekali mengadakan pemilihan pekerja teladan,\nsebagai usaha meningkatkan kesetiaan pekerja pada pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja teladan yang terpilih dapat diberikan penghargaan antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang penghargaan sebesar Rp. 500.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Sertifikat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Penghargaan lain yang ditentukan oleh pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ketentuan \u002F syarat-syarat menjadi pekerja teladan ditentukan oleh panitia\nyang dibentuk antara pengusaha dan PSP-SPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pemilihan pekerja teladan sekurang-kurangnya satu pabrik satu orang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79: Tempat Ibadah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha menyediakan tempat peribadatan sesuai agama dan kepercayaan\npekerja antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masjid bagi umat Islam;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Ruang kebaktian bagi umat Nasrani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusahawajibmemberikanbantuankegiatanhari-haribesaragamadengan ketentuan\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha wajib memberikan bantuan kegiatan hari-hari besar agama dengan\nketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Islam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Hewan Qurban, setiap hari raya Idul Adha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SetiapkegiatanPeringatanHariBesarIslamPerusahaanmemberikan sumbangan dana\nsebesar Rp 700.000,- kepada DKM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Nasrani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Hari raya natal, Paskah setahun sekali masing-masing Rp 700.000 yang\ndiserahkan kepadaPersatuan Umat Nasrani PT. Eagle Nice Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Hari Raya Nyepi setahun sekali Rp. 700.000,- yang diserahkan kepada\nPaguyuban Umat Hindu Kawasan Industri PT. Eagle Nice Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80: Klinik Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>1.Pengusaha menyediakan klinik untuk melayani kesehatan dan keselamatan\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha menyediakan klinik untuk pelayanan observasi sebelum dirujuk ke\nRSU Serang atau RS lain atas rekomendasi dokter perusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII: PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk\nmemperoleh sumber daya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berfikir,\ndedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan\nberusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala\ntingkatan jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81: Komisi Pendidikan Dan Latihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>1.Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja\nuntuk meningkatkan SDM dan produktivitas\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\npendidikan dan pelatihan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82: Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>1.Di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusahamelaksanakanprogrampendidikandanlatihansendiridantenaga trainning\nsendiri atau mendatangkan tenaga dari luar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Di luar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengantanggungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83: Bea Siswa Untuk Anak Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>1.Perusahaan memberikan bantuan bea siswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1, 2 dan 3 dengan keterangan dari kepala\nsekolah yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bantuan bea siswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di tingkat\nSD \u002F MI,SMP \u002F MTS, SMU \u002F SMK \u002F ALIYAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Jumlah nominal bantuan dan penerima bantuan serta prosedur pelaksanaan\nditentukan antara pengusaha dan PSP-SPN.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV: PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 84: Pelaksaan Dan Perjanjian \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini disepakati dan dilaksanakan oleh pengusaha\ndan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur ketentuan yang sekurang-kurangnya\nsama dengan Undang-Undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.PerjanjianKerjaBersamainiberlakuselama1periode(2tahun)sejak ditandatangani\nmulai 6 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 5 Maret 2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di\nKawasan IndustriPT. Eagle Nice Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 85: Pembagian Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya\ndan mempunyai kekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak Perusahaan,\nSerikat Pekerja Nasional dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik\nIndonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha berkewajiban memperbanyak dan membagikan Perjanjian Kerja\nBersama ini kepada pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 86: Peraturan Peralihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian kerja bersama ini dibuat dan dicetak dengan menggunakan Bahasa\nIndonesia, dengan berlakunya perjanjian kerja bersama ini, maka para pihak\nwajib untuk melaksanakannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Hal-hal yang dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama, diperlukan\npetunjuk tekhnis dan petunjuk pelaksanaan dibuat secara bersama-sama antara\npengusaha dan PSP SPN dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87: Pernyataan Hukum \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka semua\nketentuan-ketentuan yang dibuat sebelumnya dan atau peraturan-peraturan lainnya\nyang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan batal demi\nhukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini tetap tunduk pada peraturan\nperundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila ada perundang-undangan yang baru atau hal-hal yang belum diatur di\ndalam Perjanjian Kerja Bersama dan akan dilaksanakan maka wajib dirundingkan\nterlebih dahulu oleh pengusaha dengan Pimpinan Serikat Pekerja Nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Hal-hal yang belum diatur di dalam isi Perjanjian Kerja Bersama ini akan\ndimusyawarahkan lebih lanjut oleh pengusaha dengan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perjanjian Kerja Bersama ini, hanya mempunyai kekuatan hukum dan dapat\nberlaku untuk seluruh pekerja di Kawasan berikat PT. Eagle Nice Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Apabila dikemudian hari anggota-anggota pengurus Serikat Pekerja Nasional\ndan pengusaha yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama ini\nmengundurkan diri atau meninggal dunia, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap\nberlaku sampai dengan batas waktu yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KESEPAKATAN BERSAMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No : ENI\u002F03\u002F2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TENTANG PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PERIODE 2019-2021 ANTARA PENGUSAHA\nPT. EAGLE NICE INDONESIA DENGAN PIMPINAN SERIKAT PEKERJA-SERIKAT PEKERJA\nNASIONAL (PSP-SPN) PT. EAGLE NICE INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>Pada hari Rabu, 06 Maret 2019 telah mengadakan Kesepakatan Perjanjian Kerja\nBersama (PKB) periode 2019-2021 antara pihak Perusahaan dengan pihak Serikat\nPekerja Nasional PT.Eagle Nice Indonesia antara lain sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>1.Bahwa Perjanjian Kerja Bersama(PKB) periode 2017-2019 yang berakhir pada\ntanggal 06 Maret 2019, dan masing-masing pihak sudah mengadakan perundingan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>2.Bahwa dengan mengacu kepada peraturan dan Undang-undang ketenagakerjaan\nyang berlaku, maka para pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Perjanjian\nKerja Bersama (PKB) periode 2019-2021 selama 2 (dua) tahun sampai dengan\ntanggal 05 Maret 2021\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-casignemployees\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003Cp>Demikian kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan untuk dilaksanakan,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>PIHAK SERIKAT PEKERJA NASIONAL\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>PIHAK PERUSAHAAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>HAERUDIN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>JOHNNY TSAI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\n\n        \u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">M. WAHID\n        FATELLAH\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>BRAIN TSAI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>MAMAN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>NURYANI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>JAJANG\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ARIF RACHMAT H\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SUPARMIN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SYAIFUL NUFUS\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>IMAM SYAFI’I\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>H. ISMAIL\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>METIEKA SARI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>DEVI RAHMAWATI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SITI FATIMAH\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>RUSMIYATI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SUNARIYAH\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\n\n        \u003Cp>HERI FIRMANSYAH\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":46,"cbadate_end":50,"casignemployees":54,"cbamemother":58,"jobclassifaction1":60,"trainingprogrammes":64,"trainingfund":68,"disabilityfund":72,"pensionfund":76,"contracttrial":80,"contracttrialperiod":84,"disabilitypay":86,"menstruationleave":90,"healthcareaccess":94,"healthinsurance":98,"healthinsurancerelatives":102,"protectiveclothing":106,"code_application":110,"healthandsafetypolicy":114,"monitoring":116,"hivpolicy":120,"funeralpay":124,"paidmaternityleave":128,"jobsecuritymothers":132,"maternityotherclause":136,"pregnancy":140,"paidpaternityleaveduration":144,"paidpaternityleave":148,"paidpaternityleavepay":152,"deathrelatives":156,"deathrelativesleave":160,"educationtuition":162,"discrimination":166,"sexualhar":170,"violence":174,"hourspday_select":178,"hourspday":182,"hourspweek":184,"dayspweek_select":186,"PAIDLEAV_trigger":188,"holidaysfixed":192,"holidaysfixeddays":196,"SCHEDULE_trigger":198,"schedulesrestpw":202,"TRADEUNLEAV_trigger":205,"LOWWAGE_trigger":209,"LOWWAGE_government":213,"STRUCINCR_trigger":215,"wageincreasefirmperformance":219,"ONCERISE_trigger":223,"incidentalbonustype2":227,"incidentalbonusdate":231,"NOCTPREM_trigger":233,"shiftallowancetype1":237,"OVERTIME_trigger":239,"overtimeallowancetype_general":243,"overtimeallowancetype":247,"SUNDAY_trigger":249,"COMMUTE_trigger":253,"SENIOR_trigger":257,"longserviceallowanceamount1":261,"longserviceallowancetype1":265,"longserviceallowancetype2":269,"mealvouchers":271,"MEALALL_trigger":275},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"cbadate_start","Pada hari Rabu, 06 Maret 2019 telah meng","Pada hari Rabu, 06 Maret 2019 telah mengadakan Kesepakatan Perjanjian Kerja\nBersama (PKB) periode 2019-2021 antara pihak Perusahaan dengan pihak Serikat\nPekerja Nasional PT.Eagle Nice Indonesia antara lain sebagai berikut :",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"cbadate_end","2.Bahwa dengan mengacu kepada peraturan ","2.Bahwa dengan mengacu kepada peraturan dan Undang-undang ketenagakerjaan\nyang berlaku, maka para pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Perjanjian\nKerja Bersama (PKB) periode 2019-2021 selama 2 (dua) tahun sampai dengan\ntanggal 05 Maret 2021",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"casignemployees","Demikian kesepakatan Bersama ini ditanda","Demikian kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan untuk dilaksanakan,\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      PIHAK SERIKAT PEKERJA NASIONAL\n      PIHAK PERUSAHAAN\n    \n    \n      HAERUDIN\n      JOHNNY TSAI\n    \n    \n      \n\n        M. WAHID\n        FATELLAH\n      \n      BRAIN TSAI\n    \n    \n      MAMAN\n      NURYANI\n    \n    \n      JAJANG\n      ARIF RACHMAT H\n    \n    \n      SUPARMIN\n      SYAIFUL NUFUS\n    \n    \n      IMAM SYAFI’I\n      H. ISMAIL\n    \n    \n      METIEKA SARI\n      DEVI RAHMAWATI\n    \n    \n      SITI FATIMAH\n      RUSMIYATI\n    \n    \n      SUNARIYAH\n      \n\n        HERI FIRMANSYAH",{"bindId":59,"name":56,"text":57},"cbamemother",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"jobclassifaction1","2.Pengusaha wajib menerbitkan surat kepu","2.Pengusaha wajib menerbitkan surat keputusan pengangkatan jabatan kepada\nsetiap pekerja yang mempunyai jabatan tersebut seperti berikut:\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      JABATAN DI PABRIK\n      JABATAN DI KANTOR\n      \n    \n    \n      OPERATOR\n      STAFF 1\n    \n    \n      PENGAWAS\n      STAFF 2\n    \n    \n      SUPERVISOR\u002F ASISTEN PRODUKSI\n      WAKIL KEPALA SEKSI\u002F SUPERVISOR\n    \n    \n      CHIEF SUPERVISOR\n      KEPALA SEKSI\n    \n    \n      ASISTEN MANAGER\n      ASISTEN MANAGER\n      \n    \n    \n      MANAGER\n      MANAGER\n    \n    \n      SENIOR MANAGER\n      SENIOR MANAGER",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"trainingprogrammes","1.Pengusaha wajib menyelenggarakan pendi","1.Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja\nuntuk meningkatkan SDM dan produktivitas",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"trainingfund","1.Di lokasi perusahaan. Pengusahamelaksa","1.Di lokasi perusahaan.\n\nPengusahamelaksanakanprogrampendidikandanlatihansendiridantenaga trainning\nsendiri atau mendatangkan tenaga dari luar.\n\n2.Di luar perusahaan.\n\nPendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengantanggungan perusahaan.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"disabilityfund","3.Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89%","3.Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89% per bulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"pensionfund","6.Besarnya iuran jaminan pensiun, yaitu ","6.Besarnya iuran jaminan pensiun, yaitu :\n\na.2% dari upah sebulan ditanggung oleh pengusaha.\n\nb.1% dari upah sebulan ditanggung oleh pekerja.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"contracttrial","1.Setiap pekerja baru wajib menjalankan ","1.Setiap pekerja baru wajib menjalankan masa percobaan sebanyak 1 ( satu )\nkali selama 3 ( tiga ) bulan. dan di evaluasi setiap 1 (satu) bulan sekali.",{"bindId":85,"name":82,"text":83},"contracttrialperiod",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"disabilitypay","1.Pekerja yang mengalami kecelakaan kerj","1.Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakan\nkerja ( JKK ) yang berupa penggantian biaya meliputi :\n\na.Biaya pengangkutan pekerja ke rumah sakit dan \u002F atau ke rumah tempat\ntinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada kecelakaan;\n\nb.Biaya pemeriksaan, pengobatan dan \u002F atau perawatan selama di rumah sakit\ntemasuk biaya rawat jalan;\n\nc.Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan \u002F atau alat ganti bagi yang\nanggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"menstruationleave","1.Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerj","1.Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid.\n\n2.Pengusaha wajib memberi ijin kepada pekerja wanita yang akan mengambil\nistirahat haid, dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau klinik\nperusahaan.\n\n3.Pekerja yang mengambil istirahat haid berhak atas upah.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"healthcareaccess","1.Pengusaha menyediakan klinik untuk mel","1.Pengusaha menyediakan klinik untuk melayani kesehatan dan keselamatan\npekerja.\n\n2.Pengusaha menyediakan klinik untuk pelayanan observasi sebelum dirujuk ke\nRSU Serang atau RS lain atas rekomendasi dokter perusahaan",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"healthinsurance","5.Jaminan Kesehatan, sebesar 4 % dari up","5.Jaminan Kesehatan, sebesar 4 % dari upah sebulan menjadi tanggungan\npengusaha dan 1% dari upah sebulan menjadi tanggungan pekerja.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"healthinsurancerelatives","1.Jaminan Kesehatan diberikan kepada pek","1.Jaminan Kesehatan diberikan kepada pekerja dan suami \u002F istri yang sah dan\nanak – anaknya sebanyak 3 ( tiga ) orang;",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"protectiveclothing","1.Pakaian kerja diberikan kepada pekerja","1.Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\nbahan dan jenis pekerjaan yangberbahaya bagi keselamatan dan kesehatan\nkerja.\n\n2.Pakaian kerja disesuaikan dengan standar keselamatan dan kesehatan\nkerja.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"code_application","1.Untuk mencegah terjadinya kecelakaan y","1.Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\ndiwajibkan mentaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\nsesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya.",{"bindId":115,"name":112,"text":113},"healthandsafetypolicy",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"monitoring","11.Pengawasan mengenai perlindungan kese","11.Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\ndilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan Kerja ( P2K3 ) sesuai dengan\nrekomendasi dari dinas terkait.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"hivpolicy","12.Perusahaan harus melaksanakan pemerik","12.Perusahaan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan\nperaturan perundang undangan yang berlaku atau pendapat lain yang\nberkompeten.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"funeralpay","1.Pekerja yang meninggal dunia bukan aki","1.Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, pihak keluarga\n( ahli waris yang syah ) berhak atas Jaminan Kematian.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"paidmaternityleave","1.Pekerja berhak atas cuti hamil dan cut","1.Pekerja berhak atas cuti hamil dan cuti melahirkan \u002F bersalin.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"jobsecuritymothers","2.Pengusaha dilarang melakukan PHK kepad","2.Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena :\n\na.Sakit dengan Surat Keterangan Dokter sesuai ketentuan yang berlaku;\n\nb.Pekerja wanita karena menikah, hamil atau melahirkan;\n\nc.Pekerja aktif sebagai pengurus Serikat Pekerja atau menjalankan tugas\nSerikat Pekerja.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"maternityotherclause","4.Untuk karyawan yang keguguran, atau ke","4.Untuk karyawan yang keguguran, atau kelahiran di bawah batas waktu normal,\ndiberikan hak cuti 1.5 bulan, dari hari pertama dia keguguran.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"pregnancy","25.Pekerja wanita non shift yang sudah m","25.Pekerja wanita non shift yang sudah melaporkan hamil, tidak diwajibkan\nkerja lembur dan apabila bersedia kerja lembur selama-lamanya 2 ( dua ) jam.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"paidpaternityleaveduration","c.Istri pekerja melahirkan atau kegugura","c.Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"paidpaternityleave","2.Hari-hari yang wajib bagi pengusaha un","2.Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan ijin resmi, antara\nlain :\n\na.Pekerja sendiri menikah: 3 hari\n\nb.Pekerja menikahkan anak: 2 hari\n\nc.Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari\n\nd.Pekerja menyunatkan \u002F membaptiskan anak: 2 hari\n\ne.Keluarga pekerja ( istri, suami, anak, orang tua \u002F mertua) meninggal\ndunia: 2 hari\n\nf.Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1hari",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"paidpaternityleavepay","1.Pengusaha dalam hal–hal tertentu wajib","1.Pengusaha dalam hal–hal tertentu wajib memberikan ijin resmi kepada\npekerja sebagai tanda simpatik dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai\nketentuan yang berlaku.\n\n2.Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan ijin resmi, antara\nlain :\n\na.Pekerja sendiri menikah: 3 hari\n\nb.Pekerja menikahkan anak: 2 hari\n\nc.Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari\n\nd.Pekerja menyunatkan \u002F membaptiskan anak: 2 hari\n\ne.Keluarga pekerja ( istri, suami, anak, orang tua \u002F mertua) meninggal\ndunia: 2 hari\n\nf.Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1hari",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"deathrelatives","e.Keluarga pekerja ( istri, suami, anak,","e.Keluarga pekerja ( istri, suami, anak, orang tua \u002F mertua) meninggal\ndunia: 2 hari",{"bindId":161,"name":158,"text":159},"deathrelativesleave",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"educationtuition","1.Perusahaan memberikan bantuan bea sisw","1.Perusahaan memberikan bantuan bea siswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1, 2 dan 3 dengan keterangan dari kepala\nsekolah yang bersangkutan.\n\n2.Bantuan bea siswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di tingkat\nSD \u002F MI,SMP \u002F MTS, SMU \u002F SMK \u002F ALIYAH\n\n3.Jumlah nominal bantuan dan penerima bantuan serta prosedur pelaksanaan\nditentukan antara pengusaha dan PSP-SPN.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"discrimination","10.Pekerja berhak untuk menerima upah da","10.Pekerja berhak untuk menerima upah dan kesejahteraan yang adil tanpa\nmembedakan latar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"sexualhar","l.Terbukti Petugas SATPAM dalam pemeriks","l.Terbukti Petugas SATPAM dalam pemeriksaan pekerja biasa melakukan\npelecehan;",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"violence","e.Terbukti menyerang, menganiaya,menganc","e.Terbukti menyerang, menganiaya,mengancam atau mengintimidasi teman sekerja\natau pengusaha dilingkungan kerja dan lingkungan perusahaan;",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"hourspday_select","1.Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 4","1.Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non shift maupun shift.",{"bindId":183,"name":180,"text":181},"hourspday",{"bindId":185,"name":180,"text":181},"hourspweek",{"bindId":187,"name":180,"text":181},"dayspweek_select",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"PAIDLEAV_trigger","1.Pengusaha wajib memberikan waktu cuti ","1.Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja setelah\nbekerja selama12 ( dua belas ) bulan terus menerus, dengan mendapat upah\npenuh.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"holidaysfixed","3.Pengusaha wajib memberikan cuti tahuna","3.Pengusaha wajib memberikan cuti tahunan yang diambil bersamaan dengan cuti\nmassal( Idul Fitri ) sebanyak 8 ( delapan ) hari dan selebihnya adalah hak\nmutlak pekerja sepenuhnya.",{"bindId":197,"name":194,"text":195},"holidaysfixeddays",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"SCHEDULE_trigger","1.Istirahat mingguan diberikan 1 hari se","1.Istirahat mingguan diberikan 1 hari setelah 6 hari kerja dalam seminggu\nberturut- turut bagi pekerja non shift maupun karyawan shift.\n\n2.Istirahat kerja minimal 1 jam ( 60 Menit ), apabila terjadi keterlambatan\nwaktu istirahat disebabkan meeting produksi \u002F pembinaan maka wajib\ndikompensasikan pada waktu masuk dan apabila keterlambatan melebihi 15 menit\nwajib diperhitungkan dengan jam kerja lembur.\n\n3.Pekerja diharuskan istirahat dan meninggalkan tempat kerja bila sudah\nwaktunya istirahat.",{"bindId":203,"name":200,"text":204},"schedulesrestpw","1.Istirahat mingguan diberikan 1 hari setelah 6 hari kerja dalam seminggu\nberturut- turut bagi pekerja non shift maupun karyawan shift.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"TRADEUNLEAV_trigger","1.Pengusaha memberikan dispensasi kepada","1.Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja yang\nditunjuk Serikat Pekerja untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nperusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Dispensasi\ntersebut diberikan kepada Pimpinan\u002FWakil Serikat Pekerja yang ditunjuk untuk\nmenghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa\nmengalami pengurangan upah atau tunjangan lainnya.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"LOWWAGE_trigger","1. Upah terendah pekerja adalah berdasar","1. Upah terendah pekerja adalah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Serang (\nUMK ) ditambah upah minimum sektoral ( UMSK ) tahun berjalan yang disyahkan\noleh Pemerintah",{"bindId":214,"name":211,"text":212},"LOWWAGE_government",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"STRUCINCR_trigger","2.Pengusaha wajib memberikan kenaikan up","2.Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\nselain kenaikan upah minimum.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"wageincreasefirmperformance","2 . Penyesuaian upah diberikan kepada pe","2 . Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi serta\ndisesuaikan denganjabatan dan golongan upahnya.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"ONCERISE_trigger","1.Tunjangan hari raya diberikan perusaha","1.Tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 1 (\nsatu ) minggu sebelum hari raya keagamaan. Besarnya tunjangan hari raya\nkeagamaan adalah sebagai berikut :",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"incidentalbonustype2","NO Masa kerja Persentase 1. Masa kerja k","NO\n      Masa kerja\n      Persentase\n    \n    \n      1.\n      Masa kerja kurang dari 3 bulan (masa percobaan)\n      proporsional\n    \n    \n      2.\n      Masa kerja 3 bulan sampai dengan kurang deri 1 tahun\n      proporsional\n    \n    \n      3.\n      Masa kerja 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun\n      102%\n    \n    \n      4.\n      Masa kerja 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun\n      107%\n    \n    \n      5.\n      Masa kerja 3 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun\n      112%\n    \n    \n      6.\n      Masa kerja 5 tahun sampai dengan kurang dari 7 tahun\n      117%\n    \n    \n      7.\n      Masa kerja 7 tahun sampai dengan kurang dari 9 tahun\n      122%\n    \n    \n      8.\n      Masa kerja 9 tahun sampai dengan kurang dari 11 tahun\n      127%",{"bindId":232,"name":225,"text":226},"incidentalbonusdate",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"NOCTPREM_trigger","Uang shift diberikan kepada pekerja yang","Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan pada shift III\natau pekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp 5.000,- \u002F\nhari.",{"bindId":238,"name":235,"text":236},"shiftallowancetype1",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"OVERTIME_trigger","1.Dasar perhitungan tarif upah lembur ad","1.Dasar perhitungan tarif upah lembur adalah surat Keputusan Menteri Tenaga\nKerja No. KEP-102 \u002F MEN \u002F VI \u002F 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni\n2004.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"overtimeallowancetype_general","a.Hari kerja biasa : 1,5xTUL xTUL Jam 1 ","a.Hari kerja biasa :\n\n1,5xTUL xTUL\n\nJam 1 ( pertama ):\n\nJam 2 dan seterusnya: 2",{"bindId":248,"name":245,"text":246},"overtimeallowancetype",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"SUNDAY_trigger","b.Hari Libur Minggu atau Nasional : Jam ","b.Hari Libur Minggu atau Nasional : Jam ke 1 s\u002Fd 7:2xTUL\n\nJam ke 8:3xTUL\n\nJam ke 9 seterusnya:4xTUL",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"COMMUTE_trigger","e.Pekerja yang tidak tinggal di Mess per","e.Pekerja yang tidak tinggal di Mess perusahaan, diberikan Subsidi Luar\nTransportasi( SLT ) dengan ketentuan sebagai berikut :\n\n- Operator dan staff 1 sebesar Rp. 2.500,-\u002Fhari\n\n- Pengawas dan staff 2 sebesar Rp.2.900,-\u002Fhari\n\n- Supervisor dan wk. Kepala seksi sebesar Rp.3.200,-\u002Fhari\n\n- Chief supervisor dan kepala seksi sebesar Rp.3.700,-\u002Fhari\n\n- Assistan Manager sebesar Rp.3.900,-\u002Fhari\n\n- Manager sebesar Rp.4.100,-\u002Fhari\n\n- Senior manager sebesar Rp. 4.500,-\u002Fhari",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"SENIOR_trigger","1.Tunjangan berkala diberikan kepada pek","1.Tunjangan berkala diberikan kepada pekerja, mulai dari golongan upah\nterendah sampai golongan upah tertinggi.\n\n2.Tunjangan berkala diberikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama1 ( satu ) tahun dan sebagai tanda senioritas dan diberikan\nterhitung pertanggal masuk kerja.",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"longserviceallowanceamount1","3.Besarnya tunjangan berkala \u002F masa kerj","3.Besarnya tunjangan berkala \u002F masa kerja sebagai berikut :\n\na.1-2 tahun masa kerja sebesar Rp5.000,- \u002F bln\n\nb.2-3 tahun masa kerja sebesar Rp7.000,- \u002F bln\n\nc.3-4tahun masa kerja sebesar Rp9.000,- \u002F bln\n\nd.4-5tahun masa kerja sebesar Rp11.000,- \u002F bln\n\ne.5-6 tahun masa kerja sebesar Rp13.000,-\u002F bln\n\nf.6-7 tahun masa kerja sebesar Rp15.000,-\u002F bln\n\ng.7-8 tahun masa kerja sebesar Rp17.000,-\u002F bln\n\nh.8-9 tahun masa kerja sebesar Rp19.000,-\u002F bln\n\ni.9-10 tahun masa kerja sebesar Rp21.000,-\u002F bln\n\nj.10-11 tahun masa kerja sebesar RP.23.000,.\u002Fbln",{"bindId":266,"name":267,"text":268},"longserviceallowancetype1","2.Tunjangan berkala diberikan kepada sem","2.Tunjangan berkala diberikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama1 ( satu ) tahun dan sebagai tanda senioritas dan diberikan\nterhitung pertanggal masuk kerja.",{"bindId":270,"name":267,"text":268},"longserviceallowancetype2",{"bindId":272,"name":273,"text":274},"mealvouchers","1.Pengusaha menyediakan makan yang sehat","1.Pengusaha menyediakan makan yang sehat dan halal bagi pekerja secara\ncuma-cuma setiap hari.",{"bindId":276,"name":277,"text":278},"MEALALL_trigger","2.Pemberian makan kepada pekerja diberik","2.Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang\ndisediakan dalam kantin perusahaan yang pola menu makannya dipantau oleh ahli\ngizi dan tidak dapat diganti dengan uang.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Eagle Nice Indonesia - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2019-03-06\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2021-03-05\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Garmen (garmen, pakaian jadi)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Eagle Nice Indonesia\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Haerudin, M wahid Fatellah, Maman, Janjang, Suparmin, Imam Syafií, Metieka Sari, Siti fatimah,Sunariyah\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → -9.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → -9.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → 8.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 102 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR  per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Tunjangan transportasi: → IDR 52500.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Tunjangan masa kerja: → IDR 5000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[284],{"title":39,"slug":34},[286],{"type":287,"data":288},"call_to_action_body_block",{"title":289,"description":290,"variant":291,"link":292},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":289,"url":293,"description":289,"rel":294,"type":295},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[297],{"type":287,"data":298},{"title":289,"description":290,"variant":291,"link":299},{"title":289,"url":293,"description":289,"rel":294,"type":295},[]]