[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-p-k-b-antara-pengusaha-kawasan-industri-nikomas-gemilang-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-kawasan-industri-nikomas-gemilang-profesionalisme-dedikasi-inovasi-pelayanan-periode-2019-2021":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":335,"content_type_view":336,"extra_breadcrumbs":337,"body":339,"body_blocks":350,"related_pages":354},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":333,"translations":334},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-p-k-b-antara-pengusaha-kawasan-industri-nikomas-gemilang-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-kawasan-industri-nikomas-gemilang-profesionalisme-dedikasi-inovasi-pelayanan-periode-2019-2021","f01141fa-3fcf-11ed-af5d-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-p-k-b-antara-pengusaha-kawasan-industri-nikomas-gemilang-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-kawasan-industri-nikomas-gemilang-profesionalisme-dedikasi-inovasi-pelayanan-periode-2019-2021\u002Fperjanjian-kerja-bersama-p-k-b-antara-pengusaha-kawasan-industri-nikomas-gemilang-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-kawasan-industri-nikomas-gemilang-profesionalisme-dedikasi-inovasi-pelayanan-periode-2019-2021\u002F","Perjanjian Kerja Bersama (P.K.B.) Antara Pengusaha Kawasan Industri Nikomas Gemilang Dengan Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional Kawasan Industri Nikomas Gemilang Profesionalisme - Dedikasi - Inovasi- Pelayanan Periode 2019-2021","IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia - 2019","Indonesia - IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia - 2019","IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia - 2019 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"PT Nikomas Gemilang 2019-2021.html","\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA (P.K.B.) ANTARA PENGUSAHA KAWASAN INDUSTRI NIKOMAS\nGEMILANG DENGAN PIMPINAN SERIKAT PEKERJA-SERIKAT PEKERJA NASIONAL KAWASAN\nINDUSTRI NIKOMAS GEMILANG PROFESIONALISME - DEDIKASI - INOVASI- PELAYANAN\nPERIODE 2019-2021\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada dasarnya hubungan antara pengusaha dan pekerja, tidak saling\nbertentangan akan tetapi saling berkepentingan dan membutuhkan. Tujuan\nperusahaan adalah menuju kemajuan, perkembangan dan keuntungan lebih baik\ndengan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien. Sementara pekerja di dalam\nbatas kegiatannya di perusahaan mengharapkan dan menghendaki kesejahteraan dan\nketenangan lahir dan batin dalam hidupnya bersama keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan sarana yang paling penting untuk\nmelaksanakan Hubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang dan berdasarkan\nkeadilan yang bertujuan untuk mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara\nKesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di dalam pembangunan nasional\nuntuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan\nUndang-Undang Dasar 1945 serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang\nberdasarkan perdamaian abadi. keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan,\nketertiban dan ketentraman kerja serta ketenangan dan kelancaran usaha, guna\ntercapainya peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja\nsesuai harkat, derajat dan martabatnya sama bagi manusia Indonesia\nseutuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesuai dan seirama dengan pembangunan jangka panjang pada era reformasi\nmenyeluruh di segala bidang, maka hanya dalam keadaan semacam itulah peran\nserta dan sumbangsih perusahaan serta pekerjaannya dalam usaha meningkatkan\nsumber daya manusia dan perbaikan ekonomi negara dan menaikkan taraf hidup\nbangsa dapat terwujud.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk mempertegas hak dan\nkewajiban perusahaan, Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) dan para pekerja untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis,\ndinamis dan berkeadilan di dalam perusahaan, mengatur tata cara penyelesaian\nperbedaan pendapat, perbaikan, peningkatan, mempertahankan serta mengembangkan\nhubungan yang kooperatif dengan dilandasi nilai-nilai luhur kemitraan antara\npengusaha dan pekerja serta memberikan kepastian hukum kedua belah pihak yang\nsudah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak melakukan tindakan sepihak\nmaka pihak lainnya akan mengambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan\nyang berlaku, kecuali jika hal tersebut disetujui dan disepakati oleh kedua\nbelah pihak yang bersepakat Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN) secara hukum akan bertanggung jawab, mentaati,\nmenjaga dan mempertahankan hak dan kewajiban yang telah disepakati dan\ndisetujui dan disahkan oleh Pemerintah Cq Kementerian Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi RI, secara menyeluruh ataupun yang berhubungan dengan\npelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan berlandaskan pemikiran tersebut diatas dan atas dasar saling\nmenghormati, mempercayai dan menjunjung tinggi Perjanjian Kerja Bersama ini,\nmaka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami Pimpinan Perusahaan PT. Nikomas\nGemilang - PT. Pou Chen Indonesia - PT. Suksespermata Indonusa - PT. Ever Tech\nPlastic PT. Ka Yuen Indonesia dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja\nNasional (PSP SPN) Kawasan Industri Nikomas Gemilang, telah sepakat dan setuju\nuntuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama sekurang-kurangnya sesuai dengan asas\ndalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik\nIndonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus disadari, diyakini dan disetujui,\nbahwa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha mempunyai hak untuk mengelola kegiatan-kegiatan seluruh unit-\nunit usaha maupun pekerjanya, sesuai ketentuan perundang-undangan\nketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha mempunyai hak untuk menuntut kepada pekerja sesuai dengan\nhaknya meliputi: cara kerja, daya kerja dan etos kerja serta kesetiaan sesuai\ndengan norma-norma ketenagakerjaan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha mempunyai hak untuk menerima, menempatkan dan mengangkat\npekerja untuk suatu jabatan tertentu, memindahkan ke bagian lain yang\ndiperlukan serta memperlakukan pekerja secara wajar sesuai perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) adalah\norganisasi pekerja yang berfungsi untuk mewakili anggotanya yang menjadi\npekerja PT. Nikomas Gemilang - PT. Pou Chen Indonesia - PT. Suksespermata\nIndonusa - PT. Ever Tech Plastic PT. Ka Yuen Indonesia yang berdomisili di\nJalan Raya Serang KM. 71, Tambak Kibin, Serang maupun yang berkantor di\nJakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan kerja.\nmaupun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap pekerja secara bebas, sukarela berhak untuk memasuki dan menjadi\nanggota Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) Kawasan\nIndustri Nikomas Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Setiap keluh kesah pekerja baik secara perorangan maupun kelompok yang\ndisampaikan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN),\nPengusaha berkewajiban memperhatikan, menanggapi dan menyelesaikan dengan\nberunding secara bipartit secara baik dan benar berdasarkan keadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Setiap pekerja mempunyai kesempatan untuk maju, meningkatkan kemampuan\ndan keterampilan adalah cita cita setiap pekerja dan menjadikan kewajiban bagi\npengusaha untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>8. Pekerja berhak untuk dapat bekerja secara tenang, tentram secara lahir\ndan batin tanpa adanya kecemasan, keresahan, ketakutan dan tindakan\ndiskriminasi oleh pengusaha karena keanggotaannya dalam Pimpinan Serikat\nPekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>9. Pengusaha wajib memberikan upah yang layak dan kesejahteraan yang\nmemadai, akan mendorong\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dan merangsang pekerja dapat meningkatkan etos kerja, gairah kerja, motivasi\ndan dedikasi serta produktivitas yang tinggi, untuk mencapai prestasi sesuai\ndengan kemampuan pekerja masing-masing, tanpa membedakan unsur suku, agama,\nketurunan dan golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>10. Pekerja berhak untuk menerima upah dan kesejahteraan yang adil tanpa\nmembedakan latar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak yaitu Pengusaha dan\nPimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) sepakat bahwa\nselama berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, tidak ada satu pihak manapun\nyang mengajukan permintaan untuk mengubah atau memperbaiki Perjanjian ini atau\nsuatu permintaan yang dapat melampaui atau mengurangi makna ketentuan-ketentuan\nyang sudah disepakati dan disetujui bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : ISTILAH-ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Kawasan Industri : ialah kawasan yang mana didalamnya terdapat beberapa\nperusahaan yang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>menggabungkan diri dalam lingkup yang sama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan: ialah Perseroan Terbatas Nikomas Gemilang – Pou Chen\nIndonesia – Suksespermata Indonusa – Ever Tech Plastic – Ka Yuen\nIndonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha : ialah Presiden Direktur PT. Nikomas Gemilang - PT. Pou Chen\nIndonesia - PT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Suksespermata Indonusa - PT. Ever Tech Plastic-PT. Ka Yuen Indonesia serta\npejabat yang diberi kuasa hukum untuk bertindak untuk dan atas nama\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Serikat Pekerja: ialah Organisasi Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP SPN) Kawasan Industri Nikomas Gemilang yang telah\nterdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. ialah\norang yang menjalin hubungan kerja dan menandatangani perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja\u002FKaryawan: ialah orang yang menjalin hubungan kerja dan\nmenandatangani perjanjian kerja dengan Perseroan Terbatas Nikomas Gemilang –\nPou Chen Indonesia – Suksespermata Indonusa – Ever Tech Plastic – Ka Yuen\nIndonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Anggota Serikat : ialah orang yang dipekerjakan oleh Perseroan Terbatas\nNikomas Gemilang – Pou Chen Indonesia – Suksespermata Indonusa – Ever\nTech Plastic – Ka Yuen Indonesia yang menggabungkan diri dengan Organisasi\nSerikat Pekerja Nasional dan membayar Iuran COS (Check of System) setiap\nbulannya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pekerja Nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengurus PSP-SPN : ialah Anggota Organisasi Pimpinan Serikat Pekerja -\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) yang dipilih dan ditunjuk oleh anggota untuk\nmemimpin organisasi Serikat Pekerja Nasional secara kolektif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Keluarga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FKaryawan : ialah, orang tua, mertua, seorang istri\u002Fsuami dan\nanak-anak dari pekerja berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang\nberlaku secara resmi dan telah didaftarkan pada bagian HR perusahaan sebagai\ntanggungan pekerja\u002Fkaryawan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Anak: ialah anak pekerja yang lahir dari perkawinan yang sah atau anak\nyang disahkan menurut hukum yang berlaku, anak tiri, anak angkat (adopsi) yang\nbelum berumur 21 tahun yang diakui hukum, belum berpenghasilan sendiri dan\nbelum kawin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Suami: ialah laki-laki yang telah menikah dan sah menurut hukum yang\nberlaku dan terdaftar pada bagian HR perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Istri: ialah perempuan yang telah menikah dan sah menurut hukum yang\nberlaku dan terdaftar pada bagian HR perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Ahli Waris: ialah orang atau keluarga yang memiliki hubungan darah,\nperkawinan, atau adanya wasiat tertentu dari pewaris sesuai hukum yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Tertanggung: ialah orang yang masuk ke dalam anggota keluarganya yang\ntidak mempunyai penghasilan dan jaminan tunjangan kesehatan, menjadi beban\ntanggung jawab pekerja berdasarkan hubungan darah dari garis keturunan ke atas,\nmenyamping dan ke bawah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Hari kerja: ialah hari-hari kerja pekerja, sesuai dengan jadwal hari\nkerja yang ditentukan oleh perusahaan yaitu dari jam 07.00 WIB sampai jam 07.00\nWIB berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Hari Kerja Shift: ialah hari kerja pekerja shift yang diatur secara\nbergilir pagi, siang, sore dan malam dan jam istirahatnya tidak harus sama\ndengan jam istirahat pekerja biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Istirahat Kerja: ialah waktu yang tidak dipergunakan untuk bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Jam Kerja: ialah waktu yang dipergunakan untuk bekerja atas dasar 7\n(tujuh) jam 1 (satu) hari, apabila 6 (enam) hari kerja dan 8 (delapan) jam 1\n(satu) hari, apabila 5 (lima) hari kerja atau 40 jam kerja selama 1 (satu)\nminggu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Jam Kerja Shift: ialah waktu yang dipergunakan untuk bekerja menurut\njadwal shift yang telah diatur secara bergilir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Jam Kerja Lembur: ialah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari\ndan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1\n(satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)\nminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang\nditetapkan Pemerintah. Waktu yang diberikan untuk melakukan checkroll adalah\nkurang dari 15 menit dari ketentuan jam kerja yang mana bila mencapai 15 menit\nharus diperhitungkan 1\u002F2 jam TUL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Jam Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malam Hari: ialah jam kerja yang dimulai pukul 23.00 WIB malam sampai pukul\n07.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>21. Hari Libur Nasional: ialah hari dimana pekerja menghentikan aktifitas\nkerja sesuai kalender yang ditetapkan pemerintah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>22. Lingkungan Kerja: ialah seluruh ruangan, halaman, lapangan dan\nsekelilingnya yang berhubungan dengan tempat proses produksi atau yang\nberhubungan langsung dengan pekerjaan dengan tempat proses produksi atau yang\nberhubungan langsung dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Lingkungan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan: ialah keseluruhan tempat usaha dan fasilitas yang menjadi milik\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Pekerjaan: ialah tugas yang dijalankan oleh seorang pekerja\u002Fkaryawan\nuntuk kepentingan perusahaan dalam hubungan kerja dengan menerima upah\u002Fgaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Upah\u002FGaji: ialah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada\npekerja\u002Fkaryawan untuk suatu pekerjaan, yang dinyatakan atau dinilai dalam\nbentuk uang dengan mata uang rupiah, yang ditetapkan menurut persetujuan atau\nperaturan perundangan dan dibayarkan dengan dasar perjanjian kerja antara\nperusahaan dan pekerja\u002Fkaryawan termasuk tunjangan tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Tarif Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lembur (TUL): ialah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada\npekerja\u002Fkaryawan untuk suatu pekerjaan diluar jam kerja pokok, yang dinyatakan\natau dinilai dalam bentuk uang dengan mata uang rupiah, berdasarkan perhitungan\n1\u002F173 x (Gaji pokok + Tunjangan Masa kerja + Tunjangan Jabatan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Tunjangan Tetap: ialah Tunjangan yang diberikan secara tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. Tunjangan Masa Kerja : ialah Tunjangan yang diberikan kepada pekerja\nyang mempunyai masa kerja sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun mulai dari\ngolongan upah terendah sampai golongan upah tertinggi dan tidak dipengaruhi\noleh kehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Tunjangan Jabatan: ialah Tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\nmempunyai jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sesuai dengan SK Pengangkatan dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. Tunjangan Tidak Tetap: ialah Tunjangan yang diberikan secara tidak\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31. Tunjangan shift: ialah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\nbekerja menurut jadwal shift yang telah diatur secara bergiliran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32. Tunjangan Kerajinan: ialah tunjangan yang diberikan kepada pekerja\ndimana ketentuan mengenai pemberiannya harus memenuhi syarat tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33. Insentif: ialah suatu tambahan pendapatan yang diberikan oleh perusahaan\nsecara langsung kepada pekerja dimana ketentuan mengenai pemberian dan\nkemungkinan penghapusannya harus memenuhi syarat tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34. Bonus: ialah pendapatan pekerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan\nyang ditetapkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35. Sanksi: ialah hukuman yang bersifat pembinaan, ditetapkan karena adanya\npelanggaran materi PKB, tata tertib ataupun ketentuan pelaksanaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Perseroan Terbatas Nikomas Gemilang -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Akta Notaris : Nomor 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 1 Desember 1995\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Surat Ijin Usaha - Nomor615\u002FT\u002FINDUSTRI\u002F1996\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili : Tambak, Kibin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : APINDO132.2.72.138\u002FDPP\u002F93\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : 136\u002FDPCHIX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 22.12.1993 s\u002Fd 30.01.1999\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perseroan Terbatas Pou Chen Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Akta Notaris - Nomor 69 Tanggal 06 Juli 1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Surat Ijin Usaha -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor 232\u002FT\u002FINDUSTRI\u002F1997\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili Tambak, Kibin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Perseroan Terbatas Suksespermata Indonusa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Akta Notaris - Nomor 10 Tanggal 27 Maret 1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Surat Ijin Usaha : -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : 14\u002FV\u002FPM\u002F1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili Tambak, Kibin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Perseroan Terbatas Ever Tech Plastic\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Akta Notaris - Nomor 17 Tanggal 18 September\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Surat Ijin Usaha-Nomor 533\u002FI\u002FPMA\u002F2002\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili Tambak, Kibin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Perseroan Terbatas Ka Yuen Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Akta Notaris- Nomor 2 Tanggal 7 Juli 2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Surat Ijin Usaha-Nomor710\u002FI\u002FPMA\u002F2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili Tambak, Kibin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dan diwakili oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Nama Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Bruce Shih - Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Rick Chou - Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Rex Wang - Direktur Operasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Prince Tee General - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Dylen Huang - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Jennifer Chuang - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Aimee Chang - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Dadan Endang K - Ka. Ka. HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Supandi SD - ERC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Clarence Hsu SD - ERC Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Yerick Weng - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Abdul Ghani Aprizal - Legal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Derek Shih - Manager Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Angie Chen - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Ade Firdaus - Ka. Ka.HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Erica Ruth - HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Saipul Bahri - HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Tracy Chen - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Olivia Hung - Manager Ka. Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Widiawati - Ka. HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Kartini - HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Ary Kuncoro - HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Jillian Hsiao - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Juno - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Ishak SPL Tobing - Ka. HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. A Budi Permana - Ka.HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Huang Jungtsung - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. EB. Sumitro - Manager Ka. Ka. HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Anne - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. Paul Lau - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31. Yulia Findaningsih - HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32. Simon Ho - Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33. Anugrah Agung - HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1 (satu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) Kawasan\nIndustri Nikomas Gemilang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili : Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prop. Banten Terdaftar di Kantor\nDinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : Kep.21\u002FW.9\u002FK.411998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 28 Juli 1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor Bukti Pencatatan: 12\u002FPSP-SPN PT.NG\u002F04.3\u002FXI\u002F2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 11 - November-2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal yang diwakili oleh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. Nama Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Suprihat,SH - Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Fitri Maysuri - Wakil Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Saripan Wakil - Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Edwar Permana - Wakil Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Asep Saepulloh, SH, MM - Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Yanti Hartini,SE - Sekretaris Bina Program SM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Sri Lestari - Sekretaris Keuangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Herry Maryanto - Urusan Advokasi & Pembelaan Urusan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Nayan Sidex Awalludin - Advokasi & Pembelaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Lukman - Urusan Organisasi & Kaderisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Sampe H Manullang - Urusan Organisasi & Kaderisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Septi Apriyani - Urusan Pendidikan & Latihan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Yepi Gusmanto - Urusan Pendidikan & Latihan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Marjuki Urusan - HI & Koperasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Tantra Riswanto - Urusan Investigasi & Monitoring L&\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Ariadina - Urusan K3L & Produktifitas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Budi Burhannudin, SE - Urusan Kesra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Dinik Setiorini - Urusan Kesra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Maryanto - Urusan OlahRaga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Sukanto - Urusan OlahRaga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Rustiyani - Urusan PPPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Sunarti - Urusan PPPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Suripno, S.Pd - Urusan SOSMAS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Andhika Purbantoro - Asistensi Publikasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Hari Dwi Purwantono, ST - Asistensi BPKO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Kartoni - Asistensi BPKO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. M. Romli - Asistensi Hukum & UU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. Mulyadi, S.Pd - Asistensi Hukum & UU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Surya Rianto - Asistensi Hukum & UU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. Sutopo - Asistensi Hukum & UU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31. Mistriyani Palupi - Asistensi Laskar Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32. Risdiyanto - Komite OlahRaga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut pihak ke-2 (dua)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : TUJUAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat oleh pengusaha dan pekerja, untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Menciptakan dan memperkuat hubungan industrial yang harmonis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja, hubungan kerja dan kondisi\nkerja yang sesuai aturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang telah\ndisepakati bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : RUANG LINGKUP PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) bersama-sama menyetujui dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab\nbahwa Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku mengikat secara hukum bagi kedua\nbelah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) apabila mengadakan perubahan nama atau mengadakan penggabungan dengan\norganisasi lain, maka isi pasal-pasal Perjanjian Kerja Bersama ini akan tetap\nberlaku bagi kedua belah pihak, sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Pimpinan Serikat - Pekerja Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) apabila mengadakan perubahan, pengurangan atau penambahan isi PKB\ntanpa ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, maka di luar\nhasil perjanjian akan mempunyai akibat batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\ntetap memiliki hak-hak lainnya sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS PIMPINAN SERIKAT PEKERJA-SERIKAT\nPEKERJA NASIONAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : PENGAKUAN HAK-HAK PARA PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) mengakui\nbahwa Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mempunyai hak untuk mengatur jalannya perusahaan, seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Menerima pekerja baru, membina pada masa\npercobaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Menempatkan pekerja sesuai kebutuhan dan\nmengangkat jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Memutasikan pekerja ke bagian lain sesuai\nprosedur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Memberikan pendidikan dan latihan serta\nketerampilan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Memberikan pengupahan dan kesejahteraan yang\nadil:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Membina, memberikan peringatan dan sanksi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Memutuskan hubungan kerja sesuai dengan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) telah menyetujui dan sepakat serta bertekad untuk bekerja sama\nmenciptakan ketenangan kerja dan berusaha sesuai dengan prinsip Hubungan\nIndustrial yang serasi, selaras, seimbang dan berdasarkan keadilan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja- Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) akan menjunjung tinggi sikap saling percaya, menghargai dan\nmenghormati serta tidak mencampuri urusan intern masing-masing pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) akan selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kata sepakat\napabila terjadi perselisihan dan tidak Saling memaksakan kehendak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha hanya mengadakan perundingan dengan Pimpinan Serikat Pekerja\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) yang mempunyai anggota terbanyak mengenai\nketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha mengakui bahwa Pengurus Pimpinan Serikat Pekerja Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mempunyai hak untuk mengatur jalannya Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP- SPN), seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Merekrut anggota baru:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Memberikan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan AD\u002FART, UU\nKetenagakerjaan yang berlaku,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pemotongan iuran Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) melalui slip gaji sesuai AD\u002FART yang berlaku,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Memberikan pembinaan, perlindungan, pembelaan dan bantuan hukum kepada\nanggota Serikat Pekerja Nasional yang mempunyai perselisihan hak, PHK,\nKepentingan dan Perselisihan SP\u002FSB dari tingkat bipartit sampai kasasi Mahkamah\nAgung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha memberikan kesempatan kepada Pengurus Pimpinan Serikat Pekerja\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) untuk ikut serta atau melaksanakan sendiri\nkegiatan pendidikan dan latihan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : KEANGGOTAAN PIMPINAN SERIKAT PEKERJA SERIKAT PEKERJA NASIONAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1 Berdasarkan Keputusan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Setiap Pekerja yang bekerja di Kawasan Industri\nNikomas Gemilang:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Warga Negara Indonesia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja status masa percobaan tanpa mengurangi\nwewenang pengusaha dalam melakukan penilaian terhadap status masa percobaan\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak berhak menjadi anggota Pimpinan Serikat Pekerja -\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja rekanan pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja anak perusahaan yang tidak tunduk atau\nmelaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tenaga kerja asing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PIMPINAN SERIKAT\nPEKERJA - SERIKAT PEKERJA NASIONA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang merugikan pekerja disebabkan\noleh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi Pimpinan\nSerikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) di perusahaan baik sebagai\npengurus maupun sebagai anggota Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja\nNasional (PSP-SPN) di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pengurus yang melaksanakan\ntugas organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha berkewajiban membantu dan memberi kesempatan seluas-luasnya\nkepada pengurus Serikat Pekerja untuk menjalankan tugas organisasi sehari-hari\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Sebagai penyalur aspirasi para anggota dalam\nmasalah-masalah yang menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai\npekerja maupun sebagai warga negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Memberi perlindungan serta mendapatkan hak-hak\ndan kepentingan anggota dalam meningkatkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan para\nanggota bagi kelangsungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab\nuntuk terpeliharanya ketenangan kerja dan ketenangan kesejahteraan pekerja\nberusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : DISPENSASI WAKTU UNTUK KEPENTINGAN DAN URUSAN PIMPINAN SERIKAT\nPEKERJA-SERIKAT PEKERJA NASIONAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja yang\nditunjuk Serikat Pekerja untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nperusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Dispensasi\ntersebut diberikan kepada Pimpinan Wakil Serikat Pekerja yang ditunjuk untuk\nmenghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa\nmengalami pengurangan upah atau tunjangan lainnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada wakil Serikat Pekerja\nberdasarkan surat tugas organisasi untuk menghadiri rapat\u002Fpertemuan dengan\npimpinan perusahaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pimpinan Serikat\nPekerja yang lebih tinggi yang berhubungan dengan kepentingan Serikat Pekerja\ndan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota Serikat\nPekerja atau PengurusSerikat Pekerja yang diangkat menjadi pengurus Serikat\nPekerja di tingkat yang lebih tinggi seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan\nPimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menghadiri rapat.\nmusyawarah, seminar, konferensi, pendidikan dan kursus lainnya, baik di dalam\nnegeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus Serikat Pekerja\nyang menjadi Ketua, Sekretaris, Urusan Hubungan Industrial, Urusan Advokasi dan\npembelaan dan pengurus lainnya untuk melaksanakan tugas organisasi sehari-hari\ndalam jam kerja sesuai jadwal yang telah diketahui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>oleh Pengusaha, dengan mendapatkan upah penuh. Dan pekerja yang menjadi\nPengurus Serikat Pekerja harus mengutamakan peningkatan produktifitas kerja,\ndisiplin dan bertanggung jawab melaksanakan tugas di masing-masing pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengurus dan\u002Fatau anggota Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja\nNasional (PSP-SPN) yang mendapatkan tugas dari Pimpinan Serikat Pekerja\nNasional memberitahukan dan meminta izin kepada atasan yang bersangkutan dan\nHR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) secara\nrutin membuat daftar Pengurus yang melaksanakan piket.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengurus Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\nwajib memakai atribut (PSP-SPN) pada saat melaksanakan piket, monitoring ke\npabrik dan\u002Fatau tugas-tugas organisasi lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : FASILITAS KANTOR PIMPINAN SERIKAT PEKERJA-SERIKAT PEKERJA\nNASIONAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana lainnya yang memadai\nkepada organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ruangan yang layak untuk kantor Sekretariat Pimpinan Serikat Pekerja\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) sebagai tempat kegiatan sehari-hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha akan memberikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk\nSekretariat Pimpinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN), antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Meja & kursi kantor untuk ketua, sekretaris\ndan bendahara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Kursi untuk pengurus dan tamu organisasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Lemari filling kabinet dan lemari biasa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Papan tulis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Lampu penerangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Air Conditioner\u002FAC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Air Phone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : PAPAN PENGUMUMAN PIMPINAN SERIKAT PEKERJA - SERIKAT PEKERJA\nNASIONAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan berkewajiban menyediakan papan pengumuman guna penempatan\npengumuman\u002Fpemberitahuan tentang kegiatan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN) tetapi harus seijin pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha memberi izin kepada pengurus Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN) untuk memasang kotak saran\u002Fpengaduan di lokasi\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha melakukan pemotongan iuran anggota Serikat Pekerja Serikat\nBuruh berdasarkan surat kuasa dari anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh untuk\nsetiap penerimaan upah setiap bulannya dengan besaran pemotongan sesuai\nAD\u002FART:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha melakukan transfer iuran anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\nke rekening organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh Kawasan Industri Nikomas\nGemilang Paling lambat tanggal 20 dalam setiap bulannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Laporan keuangan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dilakukan setiap bulan dan\ndimuat pada Tabloid Gemas Kawasan Industri Nikomas Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : PENERIMAAN CALON PEKERJA BARU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Persyaratan calon pekerja baru wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai\nberikut: Suratlamaran ditulis tangan sendiri dengan dilampiri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai pendidikan\nterakhir yang telah dilegalisir dan atau menunjukkan Ijazah asli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian\n(SKCK) yang dilegalisir dan masih berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Surat keterangan sehat terbaru dari dokter\n(Asli);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Fotokopi Surat keterangan pencari kerja dari\nDisnakertrans yang sudah dilegalisir;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Pas photo terbaru ukuran: 2 x 3, 3 x 4, dan 4 x\n6 = masing-masing 2 Lembar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Fotokopi keterangan lain bila dianggap perlu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan\u002Fatau\nsurat keterangan dari Disdukcapil yang masih berlaku dan Kartu Keluarga\nmasing-masing 5 lembar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">2. Selain itu, calon pekerja baru wajib memenuhi\nsyarat-syarat di bawah ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Berkas lamaran dimasukan ke dalam stop map:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Penerimaan pekerja baru tidak dipungut biaya\napapun oleh perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Menandatangani formulir perjanjian kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Bagi pekerja baru yang akan ditempatkan yang\nmemerlukan keahlian tertentu akan diseleksi dan penilaian ditentukan oleh\nbagian yang membutuhkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Persyaratan di atas disesuaikan dengan\nSOP\u002Fperaturan pabrik masing-masing divisi dan tidak bertentangan dengan\nPerjanjian Kerja Bersama serta perundang-undangan yang berlaku setelah dibahas\ndan diketahui oleh Serikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Lulus tes dan lulus interview.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Yang mempunyai masalah salah satu dibawah ini, tidak dapat diterima\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Umur belum mencapai 18 tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Menjadi buronan aparat keamanan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Sedang dalam masa menjalani hukuman;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Menderita penyakit menular,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Pada waktu mengisi surat perjanjian kerja atau\nwawancara memberikan keterangan palsu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang sudah diterima bekerja ternyata diketahui telah melanggar\nketentuan salah satu peraturan di ayat 3 (tiga) tersebut diatas dapat di PHK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha dalam proses penerimaan calon pekerja baru tidak akan meminta\natau menerima segala bentuk imbalan maupun uang. Apabila terbukti melakukan\ntindakan yang tersebut sebelumnya, dapat melapor ke HR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha dalam proses penerimaan calon pekerja baru tidak diskriminatif,\ntransparan, objektif serta menghindari praktek-praktek yang berbau nepotisme\ndengan memperhatikan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>1. Setiap pekerja baru wajib menjalankan masa percobaan sebanyak 1 (satu)\nkali paling lama 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Lama masa percobaan terhitung sejak pekerja diterima dan menandatangani\nsurat perjanjian kerja sebagai pekerja baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila pekerja baru telah menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga)\nbulan dapat dinyatakan lulus masa percobaan dan diangkat menjadi pekerja\ntetap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pekerja baru yang dinyatakan tidak lulus masa percobaan akan diberikan\npenjelasan dengan Surat Keterangan Tidak Lulus dengan melampirkan bukti\npenilaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\ndiikutsertakan memberikan sosialisasi pembinaan bagi pekerja untuk menjelaskan\ntentang Hubungan Industrial dan pemahaman tentang organisasi Pimpinan Serikat\nPekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEKERJA\u002FKARYAWAN TETAP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha wajib memberikan surat keputusan pengangkatan pekerja\u002Fkaryawan\ntetap kepada setiap pekerja yang dinyatakan lulus masa percobaan menjadi\npekerja tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib menerbitkan surat keputusan pengangkatan jabatan kepada\nsetiap pekerja yang mempunyai jabatan tersebut seperti berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>\u003Cstrong>Tingkat\n        Jabatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Managerial\n        Career\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Professional\n        Career\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">KETUA\n        LINE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>Team\n        leader\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">SENIOR\n        STAFF\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Administrator\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">KETUA\n        REGU\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">WAKIL\n        KEPALA SEKSI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Sr.\n        Administrator\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" rowspan=\"2\">SUPERVISOR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Deputy\n        section \n\n        \u003Cp>Chief\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" rowspan=\"2\">KEPALA SEKSI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>Principal\n        Administrator\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Section\n        Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Sr.\n        Principal Administrator\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">7B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>WAKIL\n        KEPALA GEDUNG\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">WAKIL\n        KEPALA \n\n        \u003Cp>BAGIAN\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Project\n        Chief\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">7A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">KEPALA\n        GEDUNG\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Assistant\n        Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">KEPALA\n        BAGIAN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Assistant\n        Project Chief\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">ASS\n        MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Deputy\n        Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">ASS\n        MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Deputy\n        Project Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>Project\n        Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Jabatan kepada setiap pekerja yang\nmemangku jabatan sesuai ayat 1 diatas setelah memangku jabatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila ada penurunan jabatan, maka tunjangan jabatan disesuaikan dengan\njabatan yang baru dengan komponen upah yang lain tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : KESEMPATAN BERKARIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia, yang\nmempunyai kemampuan dan prestasi sehingga dapat menduduki jabatan tertinggi di\nperusahaan tanpa melihat suku, agama, warna kulit dan golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\nselain kenaikan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi diberikan pada bulan Maret\natau bulan September jika memenuhi persyaratan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : PROSEDUR MUTASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat memindahkan memutasikan pekerja dari satu bagian ke\nbagian lainnya atas dasar kepentingan dan keperluan produksi dengan tidak\nmengurangi atau menurunkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Mutasi pekerja dilakukan atas dasar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk kelancaran dan kepentingan produksi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Perubahan jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Perubahan tempat kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Perubahan tugas pekerjaan,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Promosi Jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Alasan kesehatan dengan keterangan\u002Frekomendasi\nmedis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha harus mendapatkan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan\ndan disetujui oleh bagian departemen lama dan bagian\u002Fdepartemen baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>4. Pengusaha dilarang memutasikan pekerja apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Adanya unsur SARA atau diskriminasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Bertujuan asusila atau pelecehan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Adanya unsur suka atau tidak suka secara\npribadi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Tata cara mutasi, sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pengusaha memanggil pekerja dan menjelaskan\nalasannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pengusaha merundingkan maksud dan tujuan adanya\nmutasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pengusaha memberikan formulir mutasi kepada\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Ketentuan di atas disesuaikan dengan SOP\u002Fperaturan pabrik masing-masing\ndivisi dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama serta\nperundang-undangan yang berlaku setelah dibahas dan diketahui oleh Pimpinan\nSerikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : TENAGA KERJA ASING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan penjelasan, penyuluhan dan penataran bagi\ntenaga kerja asing yang akan ditempatkan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tenaga kerja asing wajib mempelajari, memahami dan mengikuti, sosial\nbudaya dan sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia, agar antara\ntenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia dapat bekerjasama dengan baik,\nharmonis dan komunikatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tenaga kerja asing wajib patuh dan tunduk kepada PKB dan aturan\nperundang-undangan yang berlaku di Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tenaga Kerja asing wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya\nsehingga terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tenaga kerja asing wajib berbahasa Indonesia dengan baik dalam lingkungan\nkerjanya serta menjaga etika dan sopan santun dalam hubungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : WAKTU KERJA, CEKROL DAN PERGANTIAN SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : WAKTU KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non-shift maupun shift.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Jadwal waktu kerja dan pengaturannya ditentukan oleh pengusaha dengan\npersetujuan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Melaksanakan kerja melebihi dari ketentuan tersebut, diperhitungkan\ndengan jam kerja lembur. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dasar penetapan waktu\u002Fjam kerja pekerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. PUSAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin-Kamis Jum'at : 07.30-16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum’at: 07.30-16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 11.45-13.15 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu : 07.30-12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. 7 jam kerja dalam sehari dan 6 hari kerja dalam seminggu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin-Kamis: 07.00 - 15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 11.30 - 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum’at: 07.00 - 15.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 11.30 -13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu : 07.00 - 12.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. 8 jam kerja dalam sehari dan 5 hari kerja dalam seminggu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin - Kamis : 07.00 - 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 11.30 - 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum'at : 07.00 - 16.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 11.30 - 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. JAM KERJA SHIFT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SHIFT I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin - Kamis: 06.30 - 14.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 11.30 - 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum’at: 06.30 - 15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 11.30 - 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 06.30 - 11.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SHIFT II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Kamis: 14.30 - 22.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 18.00 - 19.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum'at: 15.00 - 22.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 18.00 - 18.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 11.30 - 16.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SHIFT III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Kamis : 22.30 - 06.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 03.00 - 04.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum'at : 22.30 - 06.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 03.00 - 04.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu : 16.30 - 21.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang mengikuti rapat dengan pimpinan bagian masing-masing diluar\njam kerja pokok, Pengusaha wajib memperhitungkan dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja Satuan Pengamanan (SATPAM), dan bagian lain yang selama jam\nistirahat tidak diperkenankan meninggalkan tempat kerja, jam istirahat\ndiperhitungkan kerja lembur 1 jam x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Bagi pekerja yang melaksanakan tugas luar atas perintah pengusaha yang\nmelebihi jam kerja pokok diperhitungkan dengan kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>8. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak tiga (3) jam dalam\nsatu (1) hari dan empat belas (14) jam dalam satu (1) minggu. Ketentuan waktu\nlembur tersebut diatas, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu\nistirahat mingguan atau hari libur resmi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>9. Jam kerja disesuaikan dengan SOP\u002Fperaturan pabrik masing-masing divisi\ndan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan perundang-undangan\nyang berlaku setelah dibahas dan diketahui oleh Pimpinan Serikat Pekerja -\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : ISTIRAHAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>1. Istirahat mingguan diberikan 2 hari yaitu hari sabtu dan minggu bagi yang\n5 hari kerja, dan 1 hari yaitu hari minggu bagi yang memberlakukan 6 hari kerja\ndalam seminggu berturut-turut, bagi pekerja yang shift maupun non-shift wajib\nmendapatkan istirahat minimal 24 jam\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pelaksanaan pergantian shift dimulai dari shift 1 ke shift 3 kemudian ke\nshift 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Istirahat kerja minimal 1 jam (60 Menit), apabila terjadi keterlambatan\nwaktu istirahat disebabkan meeting produksi pembinaan maka wajib\ndikompensasikan pada waktu masuk dan apabila keterlambatan mencapai 15 menit\nwajib diperhitungkan dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja diharuskan istirahat dan meninggalkan tempat kerja bila sudah\nwaktunya istirahat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : CEKROLL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang masuk kerja atau pulang kerja wajib mencatatkan diri\ncheckroll\u002Fabsensi pada alat pencatat waktu (time recorder\u002Fmesin cardnetic\u002Fproxy\nminity).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak mencatatkan diri\u002Fcheckroll pada waktu masuk atau\npulang kerja karena lupa atau kartu pengenal pekerja\u002Fkaryawan rusak, wajib\nmengisi formulir tidak checkroll dan setelah diketahui atasan langsung dianggap\nmasuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Terlambat checkroll disebabkan karena \"force majure\" dianggap masuk kerja\nsetelah melaporkan kepada atasan langsung. selanjutnya atasan langsung\nmelaporkan kepada staf administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tiga menit baru tiba setelah jam kerja dimulai dianggap terlambat, tiga\nmenit pulang lebih awal sebelum jam kerja berakhir dianggap pulang cepat.\nBerkaitan dengan terlambat, pulang cepat atau kehadiran tidak normal lainnya\nlebih dari tiga menit harus melaporkan kepada atasan untuk memberikan alasan\nketidakhadiran dan mengisi formulir ketidakhadiran (berdasarkan judul formulir)\nyang disetujui oleh atasan tidak lebih dari 2 hari dari tanggal ketidakhadiran\nuntuk pembatalan catatan absensi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Lupa checkroll, datang terlambat, pulang cepat dijelaskan kepada atasan\nlangsung untuk diteruskan kepada HR serta dimasukan dalam daftar masuk lambat\natau pulang cepat, 3 kali lupa checkroll dalam satu bulan insentif kehadiran\ndipotong 50%, 4 kali dipotong 100%. Dalam keadaan tertentu misalkan dinas luar\natau mesin checkroll rusak tidak dianggap lupa checkroll setelah disetujui oleh\natasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : PERGANTIAN KERJA SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam melaksanakan pergantian kerja shift, pekerja yang akan meninggalkan\npekerjaannya harus mengadakan serah terima kepada pekerja shift\nberikutnya\u002Fpenggantinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pergantian kerja shift dilakukan setelah pekerja shift berikutnya berada\ndi lokasi. Serah terima pergantian kerja shift, harus dapat dipertanggung\njawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Waktu pergantian shift dilakukan satu minggu sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dalam usaha menciptakan keteraturan, ketertiban, ketentraman, kenyamanan dan\nketenangan kerja dilingkungan perusahaan, maka diatur ketentuan-ketentuan yang\nharus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terkait dengan\nproses produksi, maka diatur kewajiban dasar pekerja dan kewajiban dasar\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : KEWAJIBAN DASAR PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh pengusaha, sepanjang\ntidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wajib sudah berada ditempat kerja sesuai standar jam kerja atau\nsetelah bel berbunyi tanda jam kerja dimulai dan\u002Fatau meninggalkan tempat kerja\nsesuai standar jam kerja atau setelah bel berbunyi tanda waktu istirahat kerja\natau pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja wajib mentaati ketentuan yang berlaku diperusahaan dengan baik\nselama melakukan pekerjaannya masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan dan\npengembangan usaha-usaha perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja wajib bekerja secara efektif dan efisien sehingga perusahaan\ndapat berkembang maju.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib menjaga dokumen penting, barang inventaris, surat-surat\nberharga milik perusahaan dengan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja wajib memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK) yang masih berlaku,\nselama berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja wajib mencatatkan waktu masuk kerja dan waktu pulang atau selesai\nmelakukan kerja pokok atau waktu kerja lembur dengan cara cekroll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pekerja wajib menjunjung tinggi nama baik pengusaha, keluarganya, nama\nbaik sesama pekerja dan menjaga persatuan dan kesatuan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan kesehatan dan\nkeselamatan kerja (K3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pekerja wajib menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan dan keasrian\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pekerja wajib melaporkan kepada atasan, satuan pengaman, apabila\nmelihat, mendengar dan mengetahui ada pihak-pihak lain tertentu yang akan\nberbuat merugikan pengusaha baik secara materiil maupun immateriil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Pekerja bersedia diperiksa barang-barang bawaannya oleh petugas keamanan\n(SATPAM), apabila membawa barang-barang baik kedalam lokasi maupun keluar\nlokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Pekerja wajib melaporkan, dan\u002Fatau memberikan keterangan kepada petugas\nSATPAM yang ditunjuk oleh Pengusaha, apabila di lingkungan kerja dan lingkungan\nperusahaan terjadi dugaan tindak pidana yang merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Pekerja yang mengalami kerugian tindak pidana wajib melaporkan, dan\u002Fatau\nmemberikan keterangan kepada petugas SATPAM yang diberi tugas oleh Pengusaha,\napabila kejadian tersebut terjadi di lingkungan kerja dan lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Pekerja wajib ikut membela, mempertahankan perusahaan, apabila adanya\nrongrongan, gangguan, pencurian dan pengrusakan serta bencana alam yang\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Pekerja wajib memberitahukan kepada atasannya atau pengusaha apabila\ndatang masuk kerja terlambat atau pulang cepat, dengan memberitahukan alasannya\nsecara benar dan tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Pekerja yang berhenti bekerja dan\u002Fatau dimutasikan ke bagian lain wajib\nmembuat laporan dan serah terima pekerjaan serta barang -barang milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Pekerja yang tidak bisa masuk kerja karena keperluan pribadi\u002Fijin\nbiasa\u002Fijin resmi wajib memberitahukan kepada atasannya atau kepada\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Pekerja yang akan melaksanakan tugas luar karena tugas dari pengusaha\natau karena melaksanakan tugas organisasi Serikat Pekerja wajib memberitahukan,\nbaik keberangkatan maupun sekembalinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Pekerja yang tidak masuk kerja karena mengambil istirahat haid harus\nmemberitahukan kepada atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Pekerja dimutasi karena kenaikan pangkat, penurunan pangkat atau\ndipindah tugaskan harus menyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam waktu\nyang ditentukan setelah menerima surat perintah dari pihak yang mengadakan\nmutasi untuk menempati jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Sebelum hubungan kerja putus, pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya\nharus diselesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Pekerja yang mengurus keuangan, surat-surat berharga, bukti pembukuan,\ndata hasil produksi, sarana kekayaan, peralatan, stempel korespondensi, gambar\ndesign, data teknik, arsip dokumen,data management penting dan lain-lain harus\nmenyelesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>24. Pekerja wanita hamil yang sudah melaporkan kehamilannya tidak diwajibkan\nkerja lembur dan apabila bersedia kerja lembur bagi yang bekerja 7 jam maksimal\n2 (dua) jam lembur dan bagi yang 8 jam kerja maksimal 1 (satu) jam lembur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>25. Pekerja yang pindah alamat wajib melaporkan kepada Pengusaha\nselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terhitung sejak mulai pindah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. SATPAM sebagai pekerja karena tugas dan tanggung jawabnya menjaga\nkeamanan, ketertiban dan memeriksa semua pekerja yang berada di wilayah\nperusahaan yang diduga melakukan pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Pekerja berkewajiban:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Menjaga lingkungan melalui penghematan\npenggunaan listrik, air dan bahan bakar lainnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mendukung pengusaha dalam hal kebijakan\nlingkungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">28. Pekerja wajib melaksanakan isi Perjanjian Kerja\nBersama yang telah disahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Demi keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja wajib menggunakan sepatu\nyang sesuai dengan Lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : KEWAJIBAN DASAR PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang\ntelah disahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib melaksanakan perundang-undangan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib merundingkan dengan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat\nPekerja Nasional (PSP- SPN) apabila akan memberlakukan peraturan baru yang\ntidak diatur dalam Undang-undang maupun PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk\nalih manajemen 5. Pengusaha wajib mengikutsertakan Pimpinan Serikat Pekerja -\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) untuk mendampingi anggotanya dalam proses\npenanganan masalah, atas permintaan pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha wajib memberi tugas kepada anggota SATPAM yang diberi wewenang\nuntuk menerima laporan, meminta keterangan dan memanggil pekerja atau setiap\norang tentang dugaan pelanggaran kesalahan yang terjadi di lingkungan kerja dan\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha wajib memberikan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja yang\ndi cap asli kepada pekerja yang diputus hubungan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pengusaha berkewajiban dan berkomitmen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Melindungi lingkungan hidup dan mencegah\npencemaran polusi lingkungan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Menghemat penggunaan listrik\u002Fair\u002Fbahan bakar,\nmenggunakan bahan baku seefisien mungkin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Mengurangi jumlah limbah, menggalakkan program\ndaur ulang, dan mengurangi dampak emisi terhadap lingkungan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang\nbersih, sehat, indah dan nyaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri atau perlengkapan\nkesehatan dan keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pengusaha setelah memberikan SP. III dan SP Terakhir kepada pekerja\nsebagai sanksi, wajib memberikan tembusan kepada Pimpinan Serikat Pekerja\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) untuk memberikan pembinaan kepada pekerja\nyang bersangkutan. Dan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) wajib memberikan tembusan kembali kepada Pengusaha bahwa\npekerja\u002Fkaryawan yang bersangkutan telah diberikan pembinaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pengusaha yang memberikan sanksi Surat Peringatan (SP) kepada Tenaga\nKerja Asing (TKA) wajib diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia serta memberikan\ntembusan kepada Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Pengusaha mengunjungi pekerja\u002Fkaryawan yang sakit berkepanjangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cp>13. Pengusaha melarang pekerja yang sedang hamil bekerja pada malam hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>14. Pengusaha wajib memperbaharui data terbaru sejak mulai pekerja\nmelaporkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : JENIS PELANGGARAN, PEMBINAAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi yang dilakukan oleh pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah\nlaku pekerja. Masa berlaku dari masing-masing jenis pelanggaran, pembinaan dan\nsanksi adalah selama-lamanya 6 (enam) bulan dan apabila masa berlakunya habis\nsanksi dimulai dari awal kembali. Bagi TKA yang melakukan pelanggaran selain\nyang tercantum di bawah ini, dapat merujuk kepada Perjanjian Perjanjian Kerja\nTKA serta tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan\nPerundang-undangan yang berlaku. Adapun Jenis Pelanggaran, Pembinaan dan Sanksi\ndiatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Peringatan Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja diberikan pembinaan dan sanksi peringatan lisan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Tidak mematuhi peraturan di perusahaan dalam\nbentuk anjuran atau larangan dan tidak merugikan siapapun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK),\nselama di lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja berpakaian dan berpenampilan tidak rapi\ndan tidak sopan sehingga mengganggu pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Bekerja secara malas-malasan dan santai atau\nmenunda-nunda pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Pekerja melalaikan tugas dan kewajiban lainnya\nyang bersifat ringan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Berambut gondrong bagi pekerja\u002Fkaryawan\nlaki-laki sehingga kelihatan tidak rapi atau mengganggu pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Tidak membersihkan tempat kerja sehingga\nberantakan dan kotor;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Membawa tas\u002Fbungkusan besar kedalam lingkungan\nkerja\u002Flokasi pabrik yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Pemberian peringatan lisan diatur dalam\nSOP\u002Fperaturan pabrik masing-masing divisi dan tidak bertentangan dengan\nPerjanjian Kerja Bersama serta perundang-undangan yang berlaku yang sudah\ndibahas dan diketahui oleh Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Membuat kegaduhan (seperti memindahkan\nperabotan, membuat keributan) yang mengganggu waktu istirahat orang lain,\nmerusak perlengkapan yang dipakai bersama di area mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Sebagai bukti pembinaan peringatan lisan pekerja\nmenandatangani surat keterangan pembinaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-1 (SP. I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP 1 (satu) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja yang diberikan peringatan lisan kurang\ndari 6 (enam) bulan dan mengulangi kembali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">perbuatan tersebut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja yang ngobrol atau mengajak berbicara\npekerja lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, bermain telepon\nseluler, mengganggu ketenangan kerja\u002Fmembuat gaduh dan atau menelantarkan\npekerjaan pada saat jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Corat-coret disembarang tempat, meludah didepan\norang banyak atau pimpinan, membuang sampah disembarang tempat atau tidak di\nkotak sampah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan Standar\nOperasional Perusahaan (SOP) yang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">mengakibatkan kesalahan dalam pekerjaannya (proses\nkerja) sehingga hasil produksi rusak dan merugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Tidak masuk kerja tanpa alasan selama 2 (dua)\nhari berturut-turut dan\u002Fatau 3 (tiga) hari tidak berturut turut dalam satu\nbulan dan tidak memberitahukan kepada atasan\u002Fpengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Menolak untuk diperiksa oleh SATPAM di dalam\nlingkungan kerja dan lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Malas dan\u002Fatau santai dalam bekerja setelah\ndiberikan peringatan lisan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Makan\u002Fjajan sambil bekerja yang mengganggu\npekerjaan (proses kerja);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Atasan tidak memberikan bimbingan kepada\nbawahannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Terbukti mencari-cari alasan untuk meminta ijin\nmeninggalkan kerja, pada waktu kerja belum selesai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Boros dalam menggunakan bahan baku, sehingga\nmerugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK),\nselama di lingkungan perusahaan setelah di beri peringatan lisan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Pekerja menggunakan sarana komunikasi milik\nperusahaan atau inventaris perusahaan untuk kepentingan pribadi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Anggota SATPAM memakai seragam dan perlengkapan\ntidak sesuai dengan jam kerja\u002Fshiftnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Menolak pembinaan atasan atau tidak mematuhi\nperintah atasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Memen Memelihara atau memberi makan segala jenis\nbinatang yang dapat mempengaruhi ketenangan, keamanan, atau kesehatan\nlingkungan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">q. Tidak memenuhi tanggung jawab sebagai atasan\natau pengawas dan membiarkan bawahan (bawahan langsung maupun tidak langsung)\nmelanggar aturan terkait keamanan produk atau rahasia perusahaan pabrik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">r. 2 (dua) level atasan pekerja turut bertanggung\njawab terhadap pelanggaran keamanan produk karena tidak melakukan pengawasan\nterhadap pekerjanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">s. Tinggal di mess atau bertukar kamar mess tanpa\nizin dari Pihak pengelola mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-2 (SP. II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP. II (dua) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a Pekerja yang sudah diberikan sanksi SP. I yang\nmasa berlakunya belum habis, dan mengulangi pelanggaran kembali yang bobot\nsanksinya SP. I;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mangkir selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau\n4 (empat) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan kalender, tanpa\nmemberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tidak melaporkan adanya bahaya kepada\natasan\u002Fpengusaha yang dapat merugikan pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Petugas SATPAM tidak sungguh-sungguh dalam\nmelakukan tugas pemeriksaan di Pos jaga\u002Fpintu keluar pabrik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Petugas SATPAM tanpa mengikuti prosedur yang\nberlaku, memberikan ijin tamu atau kendaraan tamu memasuki kawasan\u002Flokasi\npabrik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Petugas SATPAM atau pekerja biasa terbukti tidur\npada jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Terbukti seorang atasan tanpa mengindahkan norma\nketenagakerjaan yang berlaku, menolak permintaan bawahan untuk menggunakan\nhak-hak dan kepentingannya sesuai aturan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Berpindah pekerjaan\u002Ftugas tidak seijin kepada\natasannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Terbukti Petugas SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat\njaga tanpa ijin atasan atau tanpa memberitahukan teman sekerjanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat\nkerja dan tidak mau menuruti setelah dinasehati oleh atasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Pekerja yang melanggar ketentuan Keselamatan,\nKesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang dapat membahayakan diri sendiri atau\norang lain;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Terbukti melanggar kebijakan keamanan produk\nperusahaan, dengan melakukan tindakan seperti: pemotretan, rekaman,\nmengaktifkan aplikasi internal dan tindakan lainnya yang menggunakan alat-alat\nyang berfungsi sebagai alat perekam pada kamera, kamera telepon seluler, dan\nperangkat perekam lainnya di area yang dilarang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Terbukti dengan sengaja merusak aset perusahaan,\nmesin, system (seperti: pengawasan, pintu akses. perangkat keamanan, dan\nrekaman);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Terbukti secara sengaja memasuki area yang\ndilarang\u002Fmembiarkan orang lain memasuki area perusahaan tanpa izin Satuan\nPengamanan (SATPAM);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Menghilangkan aset perusahaan (seperti: sampel,\nmold, produk jadi setengah jadi, material, kain dan lain-lain) atau kelalaian\nyang menyebabkan aset perusahaan tersebar keluar perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Tidak mematuhi peraturan pintu akses, Termasuk\nmenolak memberikan biometrik (seperti sidik jari. wajah), dan menolak Satuan\nPengamanan (SATPAM) memeriksa badan, barang-barang yang dibawa saat keluar\nmasuk pintu akses perusahaan serta mengamankan barang yang dianggap\nmencurigakan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">q. Tidak ada persetujuan memakai aset perusahaan\nseperti komputer, email, internet, alat komunikasi termasuk mengubah,\nmenyesuaikan atau mengunduh perangkat lunak atau menolak kegiatan pemeriksaan\ndan menolak mengembalikan aset perusahaan seperti semula;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">r. Atasan atau pengawas tidak memenuhi tanggung\njawabnya dengan membiarkan pekerja karyawan baik secara langsung atau tidak\nlangsung melanggar aturan perusahaan atau membocorkan keamanan produk atau\nrahasia perusahaan dengan kesalahan yang tingkat keseriusan yang lebih besar\ndari sebelumnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">s. Melakukan perubahan atau mengubah hasil\nproduksi, memusnahkan, membuat informasi pengiriman palsu, atau mencoba\nmenggunakan produk tanpa ada persetujuan dari perusahaan atau prosedur setiap\npabrik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">t. Pekerja yang tinggal di mess tidak mematuhi tata\ntertib mess;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">u. Melanggar hal-hal yang dilarang dalam aturan\npenggunaan internet mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-3 (SP. III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP. III (tiga) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP. I (satu),\nyang masa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang\nbobot sanksinya SP. II (dua);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP. II (dua),\nyang masa berlakunya belum habis tetapi melakukan. pelanggaran kembali yang\nbobot sanksinya SP. II (dua) atau SP. I (satu);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Terbuki menyuruh, membiarkan, mengijinkan kepada\npekerja lain untuk memakai peralatan mesin atau inventaris perusahaan tanpa\nseijin pimpinan untuk kepentingan pribadi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tidak menjaga nama baik perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Terbukti merokok di lokasi pabrik lingkungan\nkerja yang ada stiker larangan merokok;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Terbukti menerima perjamuan dan pemberian hadiah\ndari konsumen untuk mempengaruhi suatu keputusan yang merugikan perusahaan\n(makan biasa tidak termasuk);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Terbukti berjualan di lokasi kerja\u002Fpabrik pada\njam kerja atau bukan jam kerja tanpa ijin dari pengusaha atau atasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Terbukti dengan sengaja mencemarkan nama baik\natasan dan bawahannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Mangkir 4 (empat) hari berturut-turut atau 5\n(lima) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Terbukti anggota SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat\njaga sebelum waktunya sehingga perusahaan kehilangan barang\u002F mengalami\nkerugian;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Berkata kasar\u002Ftidak senonoh kepada orang lain di\nmuka umum\u002Fdi tempat kerja dengan bahasa yang melecehkan nama baik orang\nlain;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">L. Terbukti Petugas SATPAM dalam pemeriksaan\npekerja biasa melakukan pelecehan dalam Pemeriksaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Mandi\u002Fmencuci\u002Fmancing\u002Fberenang di kolam\npenampungan air perusahaan tanpa seijin atasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan\npribadi yang dapat mengganggu pekerjaannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Petugas SATPAM terbukti membiarkan orang lain\n(bukan petugas\u002Fpekerja karyawan) keluar masuk lingkungan pabrik tanpa seijin\natasan atau lengah dalam melaksanakan tugas di pos jaga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Atasan yang mempekerjakan ibu hamil yang sudah\nmendapatkan Surat Keterangan cuti hamil dan melahirkan atau tidak memberikan\nijin bagi pekerja wanita yang hamil untuk memeriksa kehamilannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">q. Ibu hamil yang sudah diberikan Surat Keterangan\ncuti melahirkan, tetapi tidak mau melaporkan ke HR\u002FSD\u002FERC\u002FHSE tidak mau\nmenggunakan\u002Fmelaksanakan cuti sesuai ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">r. Petugas SATPAM yang sedang jaga tidak mengetahui\ndi daerah pengawasannya terjadi pencurian\u002Fada tindak kejahatan terhadap barang\nmilik perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">s. Tidak mematikan listrik dan mesin produksi atau\nmerapikan barang-barang pekerjaan setelah selesai jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">t. Terbukti seorang atasan menyuruh dan membiarkan\nbawahannya bekerja kembali setelah jam kerja pokok atau jam kerja lemburnya\nselesai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">u. Terbukti setelah cekroll jam kerja pulang\nmelanjutkan pekerjaannya kembali dengan segala bentuk alasan apapun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">v. Terbukti seorang atasan mempekerjakan wanita\nhamil dengan usia kandungan diatas 8 bulan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">w. Ibu hamil dengan sengaja tidak mau melaporkan\nkehamilannya pada HR\u002FSD\u002FHSE\u002FERC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-riskassessment\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">x. Terbukti seorang atasan setelah mendapatkan\nlaporan tidak menempatkan bawahannya yang hamil pada bagian yang sesuai;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">y. Mengajak masuk orang yang bukan pekerja\u002Fkaryawan\nke lokasi pabrik tanpa seijin petugas;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">z. Mencheckrolkan atau dicheckrolkan pekerja\nlainnya yang berada di lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan, pada waktu\nmasuk kerja dan\u002Fatau selesai kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">aa. Terbukti tanpa ijin dari atasan bekerja di\ntempat lain, mengakibatkan tugas-tugas yang diberikan pengusaha terganggu,\nsehingga merugikan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">bb. Kelalaian membocorkan rahasia perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">cc. Membocorkan rahasia perusahaan sebelumnya atau\nmelanggar perjanjian kontrak dengan perusahaan sebelumnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">dd. Tidak ada persetujuan dari atasan untuk\nmelakukan perubahan \u002F memindahkan \u002F menyesuaikan\u002Fmerusak aset perusahaan,\nmesin, sistem (seperti: pengawasan, pintu akses, perangkat keamanan\u002Fanti\npencuri, dan rekaman)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ee. Di area terkontrol pabrik membawa alat perekam\nbukan milik perusahaan atau menggunakan alat perekam yang bukan milik\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ff. Melanggar aturan pemakaian dan penyimpanan\nkamera rekaman, penyimpanan data seperti flashdisk, hardisk eksternal milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">gg. Tidak ada persetujuan dari atasan untuk memasuki\narea perusahaan atau membawa orang lain memasuki area terkontrol pabrik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">hh. Menghilangkan aset perusahaan (seperti: sampel,\nmold, produk jadi setengah jadi, material, kain dan lain-lain) ataupun\nkelalaian dimana aset perusahaan tersebar keluar perusahaan \u002F tersebar ke\npublik serta menimbulkan dampak yang cukup serius\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii. Tidak ada persetujuan dari atasan untuk memakai\naset perusahaan seperti komputer, email, internet, alat komunikasi, termasuk\nmengubah, menyesuaikan atau mengunduh perangkat lunak atau menolak kegiatan\npemeriksaan dan menolak mengembalikan aset perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">jj. Tanpa ada persetujuan perusahaan atau prosedur\nsetiap pabrik, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah hasil produksi,\nmemusnahkan, membuat informasi palsu mengenai produksi serta mencoba\nmenggunakan produk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">kk. Mengundang orang luar \u002F pihak luar yang bukan\npekerja\u002Fkaryawan tinggal di mess tanpa izin dari pihak pengelola mess\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">II. Menggunakan dan menyimpan barang atau zat yang\nberbahaya di lingkungan mess, seperti: bahan mudah terbakar, bahan kimia\nberbahaya dan lainnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">mm. Melanggar tata tertib penggunaan listrik, air,\napi dan gas di lingkungan mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pembinaan dan Surat Peringatan Terakhir (SP TERAKHIR) Pelanggaran yang\ndilakukan pekerja, yang menyebabkan diberikan Surat Peringatan Terakhir atau SP\nTerakhir, apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP 1 (satu), yang\nmasa berlakunya belum habis tetapi melakukan. pelanggaran kembali yang bobot\nsanksinya SP III (tiga);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP II (dua), yang\nmasa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot\nsanksinya SP II (dua) atau SP III (tiga);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja sudah diberikan sanksi SP III (tiga),\nyang masa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang\nbobot sanksinya SP III (tiga) atau SP II (dua) atau SP 1 (satu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. PHK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP Terakhir, yang\nmasa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot\nsanksinya SP I atau SP II atau SP III;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja karyawan yang mangkir selama 5 (lima)\nhari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang\ndilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua)\nkali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena\ndidiskualifikasikan mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. PHK TANPA PESANGON\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Pesangon dapat dilakukan oleh\npengusaha apabila pekerja melakukan pelanggaran sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Penghuni mess baik TKA maupun TKI yang melakukan kegiatan atau perbuatan\nyang melanggar hukum seperti melakukan perbuatan asusila di lingkungan mess;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Penghuni mess baik TKA maupun TKI yang terlibat perkelahian atau hal yang\ndapat melukai orang lain di lingkungan mess;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Penghuni mess baik TKA maupun TKI yang mabuk sehingga mengganggu\nketertiban dan ketentraman penghuni mess yang lain, termasuk merusak fasilitas\ndan ketertiban umum di lingkungan mess;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Terbukti melakukan tindakan penipuan, pencurian, perkelahian,\npenganiayaan, dan penggelapan di lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Terbukti mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan\u002Fatau\nmengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya di lingkungan kerja\ndan lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Terbukti melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja\ndan lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Terbukti baik langsung atau tidak langsung dengan itikad tidak baik\nmeminta atau menerima sejumlah uang atau barang dari calon pekerja karyawan\npada proses penerimaan pekerja\u002Fkaryawan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Terbukti memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga\nmerugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Terbukti dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam\nkeadaan bahaya barang milik perusahaan, teman sekerja yang menimbulkan kerugian\nbagi perusahaan dan menimbulkan cacat total pekerja bahkan sampai menimbulkan\nteman sekerja meninggal dunia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Terbukti melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang\ndiancam pidana minimal 5 (lima) tahun atau lebih;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Terbukti melakukan pemotongan dan pengambilan gaji tanpa kuasa dan\nkesepakatan tertulis dari kedua belah pihak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Terbukti merokok di tempat-tempat yang berbahaya dan\u002Fatau mudah terbakar\nyang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi Perusahaan, seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.1. Ruang Laboratorium.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.2. Ruang Penyimpan Gas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.3. Ruang Laminating\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.4. Ruang Packing 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.5. Gudang Material\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.6. Gudang Kimia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Terbukti mencari keuntungan pribadi dengan membungakan uang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Petugas satuan pengamanan (SATPAM) memergoki pekerja\u002Fkaryawan atau bukan\npekerja karyawan melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan di atas dengan\nsengaja tidak melakukan penangkapan serta menyerahkan kepada atasan untuk\ndiambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. Pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) harus didukung\ndengan bukti sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja tertangkap tangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan\natau;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat\noleh pihak yang berwenang di perusahaan didukung oleh sekurang-kurangnya 2\n(dua) orang saksi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Ada putusan pengadilan yang telah mempunyai\nkekuatan hukum mengikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : IZIN RESMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp>1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan ijin resmi kepada\npekerja sebagai tanda simpatik dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai\nketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriageleave\">\u003Cp>2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan ijin resmi, antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sendiri menikah: 3 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja menikahkan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Istri pekerja melahirkan atau keguguran\nkandungan: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja menyunatkan\u002Fmembaptiskan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Keluarga pekerja (istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua) meninggal dunia: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal\ndunia : 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang akan meminta ijin resmi kepada pengusaha, wajib mengajukan\npermohonan selambat lambatnya I (satu) minggu sebelumnya kecuali karena\nkeluarga meninggal dunia dan\u002Fatau istri pekerja melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan ijin resmi kepada pekerja sesuai ketentuan\nyang berlaku tanpa adanya alasan alasan yang menyebabkan keluhan bagi\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib melampirkan surat keterangan yang sah sebagai tanda bukti\nkejadian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha wajib memberikan ijin sesuai dengan berita kejadian dan\nprosedur permohonan ijin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja setelah\nbekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan mendapat upah\npenuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat-lambatnya 1\n(satu) minggu sebelumnya dikecualikan hal-hal yang bersifat\ninsidentil\u002Fmendadak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>3. Pengusaha wajib memberikan cuti tahunan yang diambil bersamaan dengan\ncuti massal (Idul Fitri) sebanyak 8 (delapan) hari dan selebihnya adalah hak\nmutlak pekerja sepenuhnya. Penetapan cuti masal lebaran melalui perundingan\nantara Pengusaha dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang sampai batas waktu berakhirnya pengambilan hak cuti tahunan\ntidak mempergunakannya, pengusaha wajib mengkompensasikan dengan uang secara\notomatis pada bulan ke-25 dengan perhitungan proporsional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam cuti\nmassal (Idul Fitri) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan dipotong\nsebanyak cuti massal yang telah diambil, adapun selebihnya adalah hak mutlak\npekerja sepenuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha dapat mengijinkan pekerja untuk menggabungkan pengambilan cuti\ntahunan dengan ijin resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. HR wajib menjawab pertanyaan dari pekerja saat mulai berlaku dan habisnya\nhak cuti tahunannya atas persetujuan pengusaha akan dikompensasikan dengan uang\nsesuai prosedur yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas)\nbulan berturut-turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam cuti\nmassal (Idul Fitri) dan pekerja tersebut di PHK atau mengundurkan diri sebelum\nmasa cutinya lahir, maka haknya akan dipotong secara proporsional sesuai jumlah\nhari cuti yang telah diambil dengan cara perhitungan kompensasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pekerja mendapatkan tambahan cuti tahunan sebagai bentuk penghargaan\npekerja dengan masa kerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. 15 - 20 tahun diberikan 1 hari cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. 20 - 25 tahun diberikan 2 hari cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. 25 tahun keatas diberikan 3 hari cuti\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : ISTIRAHAT HAID\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengambil istirahat haid berhak atas upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : CUTI HAMIL DAN CUTI MELAHIRKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cp>1. Pekerja wanita berhak atas cuti hamil dan cuti melahirkan bersalin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wanita harus mengambil cuti melahirkan 1½ (satu setengah) bulan\nsebelum melahirkan dan 1½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila hak cuti hamil dan melahirkan telah diambil ternyata terjadi\nkelahiran melebihi TP\u002Fbatas normal, maka selebihnya akan tetap dihitung Cuti\nmelahirkan selama 1½ Bulan setelah melahirkan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pekerja wanita dengan usia kehamilan minggu ke 30 harus mengajukan cuti\nhamil dan melahirkan ke HR 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan cuti dengan\nmelampirkan surat nikah dan surat keterangan cuti hamil dan melahirkan yang\ndiberikan atau telah disetujui oleh dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>5. Pekerja wanita yg mengalami keguguran\u002Fgugur kandungan\u002FABORTUS diberikan\nhak cuti selama 1 1\u002F2 bulan setelah keguguran\u002Fgugur kandungan, dengan surat\nketerangan dari Dokter\u002FBidan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Pekerja wanita yang melahirkan sebelum mengambil hak cuti\nmelahirkan\u002FPREMATUR, berhak mendapatkan hak cuti melahirkan selama tiga bulan\ndan dibuktikan dengan surat keterangan dari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dokter\u002FBidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : IZIN SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Cp>1. Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan\nsurat keterangan sakit dari dokter atau tim medis yang memeriksa kepada HR\npaling lambat 2 (dua) hari kerja dari tanggal masuk. Apabila melewati batas\nwaktu yang telah ditentukan pekerja yang bersangkutan tidak memenuhi\nkewajibannya maka akan dianggap sakit tanpa surat dokter\u002Fsakit biasa atau\ndikompensasikan dengan hak cuti tahunan apabila masih mempunyai hak cuti\ntahunan setelah dipotong cuti massal (cuti Idul Fitri).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang sah berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan dapat menolak surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh\nBalai Pengobatan atau Yayasan yang tidak mendapat ijin dan diakui oleh instansi\nterkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>5. Pemberian upah bagi pekerja yang sakit berkepanjangan diatur dalam\nSOP\u002Fperaturan pabrik masing-masing divisi dan tidak bertentangan dengan\nPerjanjian Kerja Bersama dan perundang-undangan yang berlaku. setelah dibahas\ndan diketahui oleh Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : IZIN MENINGGALKAN KERJA DENGAN MENDAPAT UPAH PENUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena perintah pimpinan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan tugas Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan ibadah yang\ndiwajibkan\u002Fdiperintahkan agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja karena menjadi anggota\u002Fpengurus Pimpinan Serikat Pekerja Serikat\nPekerja Nasional (PSP-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPN) tidak melakukan kerja, karena melaksanakan tugas atas perintah\norganisasi Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja tidak melakukan kerja atas izin pengusaha dan memberikan\ninformasi kepada atasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dengan mendapat upah diantaranya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Rumah atau jalan yang dilewati\nkebanjiran\u002Fbencana alam yang lain sesuai pengumuman pemerintah paling lambat 2\n(dua) hari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Antar keluarga (istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua) dalam satu lingkungan karena sakit mendesak dan dirawat di ruang\nUGD atau ICCU paling lama 2 (dua) hari dengan surat keterangan dokter dari\nrumah sakit yang bersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Terkena musibah pencurian atau perampokan dan\ndipanggil yang berwajib selaku saksi paling lama 1 (satu) hari dan\u002Fatau\nbilamana diperlukan oleh pihak berwenang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja yang melakukan ibadah umroh diberikan\nizin dengan mendapat upah penuh sebanyak 9 (sembilan) hari dan diberikan 1\n(satu) kali selama bekerja di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : IZIN MENINGGALKAN KERJA DENGAN TIDAK MENDAPAT UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja tidak melakukan pekerjaan untuk kepentingan pribadi dan wajib\nmengajukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja tidak melakukan kerja karena sakit dan tidak ada keterangan\ndokter\u002Ftim medis yang sah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : IZIN BIASA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan pada jam kerja, wajib\nmengajukan permohonan ijin kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang akan meminta ijin biasa wajib memberitahukan secara tertulis\ndan untuk kasus mendesak\u002Finsidentil bisa lewat telpon sendiri kepada atasannya\ndan 2 hari dari tanggal masuk harus mengisi formulir ijin tertulis, apabila\nsetelah jangka waktu yang ditentukan tidak memenuhi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>syarat yang ditentukan. maka dianggap alpa (tanpa keterangan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : SISTEM PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>1. Mengenai sistem pengupahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga\nKerja dan Transmigrasi R.I Nomor 01 tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah\nyang terlampir dalam Perjanjian Kerja Bersama yang tidak dapat dipisahkan\nbulannya dan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Sistem pembayaran upah dilakukan 1 (satu) bulan sekali paling lambat\ntanggal 7 setiap diberlakukan mulai bulan Juni 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Komponen Upah terdiri atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em\">I. Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">A. Gaji Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1. UMK dan UMSK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">B. Tunjangan Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1. Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2. Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">C. Tunjangan Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1. Kerajinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2. Tunjangan Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">II. Non Upah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1. Insentif Kehadiran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2. Insentif Produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">3. Subsidi Luar & Transportasi (SLT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">4. Kompensasi Cuti Tahunan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">5. Bonus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">6. Lain-lain I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">III. Lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1. Hari Biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2. Hari Minggu\u002FBesar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. HR akan mengumumkan jadwal pembayaran gaji periode 1 tahun melalui\nkesepakatan dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja -nasional\n(PSP-SPN) dengan mempertimbangkan hari sabtu, minggu dan libur nasional dimana\nBank tidak beroperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan\nyang harus ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan dan perusahaan sebagai\nwajib pungut, akan menyetorkan kepada instansi yang berwenang dan\nmemberitahukan pemberitahuan pajak tahunan kepada pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perhitungan upah bagi pekerja yang memiliki laporan kehadiran selain\n\"Normal\" akan dihitung per hari. Bila laporan kehadiran menjadi \"Tidak Normal\"\ndikarenakan oleh ijin biasa atau alpa, upah akan dihitung berdasarkan per 30\nmenit (jam kerja sebenarnya pekerja). Persyaratan ini disesuaikan dengan SOP\ninternal dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama serta\nperundang-undangan yang berlaku setelah dibahas dan diketahui oleh Pimpinan\nSerikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Standar telat dan pulang cepat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Telat: Setelah jam masuk kerja yang ditetapkan,\ndihitung telat (Pemotongan gaji dihitung per 30 menit)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pulang cepat: Sebelum jam pulang kerja yang\nditetapkan, dihitung pulang cepat (untuk pulang cepat, dikontrol dengan surat\nkeluar, pemotongan gaji dihitung per 30 menit)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Standar pemotongan gaji dan perhitungan jika telat masuk dan pulang\ncepat:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Jika tidak melebihi 30 menit, tidak dipotong\ngaji, tetapi insentif kehadiran disesuaikan dengan ketentuan pasal 40;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Jika melebihi 30 menit, standar perhitungan\npemotongan gaji dihitung untuk tiap 30 menit dan insentif kehadiran disesuaikan\ndengan ketentuan pasal 40;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Perhitungan pemotongan untuk telat masuk dan\npulang cepat adalah ((Gaji Pokok Tunjangan Kerajinan)\u002F173)\u002F2* tiap unit telat\n(setiap 30 menit sebagai standar I unit), dan peraturan lain disesuaikan dengan\nSOP pabrik masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : PENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>1. Upah terendah pekerja adalah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Serang\n(UMK) dan\u002Fatau Upah Minimum Sektoral (UMSK) yang disahkan oleh Pemerintah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>2. Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi dan\nkompetensi yang disesuaikan dengan jabatan dan golongan upahnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : UPAH LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1. Dasar perhitungan tarif upah lembur adalah surat Keputusan Menteri Tenaga\nKerja No. KEP- 102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tarif Upah Lembur (TUL) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 x Upah tetap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>3. Perhitungan Tarif Upah Lembur, berdasarkan waktu kerja lembur sebagai\nberikut: Besarnya upah lembur untuk jam kerja diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Hari kerja biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Jam 1 (pertama): 1,5 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Jam 2 dan seterusnya : 2 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Hari Libur Minggu atau Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Jam ke 1 s\u002Fd 7 : 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Jam ke 8 : 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Jam ke 9 seterusnya : 4 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Hari libur Nasional jatuh pada hari kerja\nterpendek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Jam ke I s\u002Fd 5: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Jam ke 6 : 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Jam ke 7 dan 8 seterusnya : 4 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Bagi pekerja All in yang bekerja pada hari Libur Nasional dan istirahat\nmingguan sesuai dengan ketentuan pemberitahuan, akan diberikan insentif sesuai\ndengan SOP\u002Fperaturan pabrik dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja\nBersama serta perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : INSENTIF CUTI MASSAL LEBARAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang masuk bekerja pada saat Cuti Massal Lebaran tidak mengurangi\nhak cuti tahunannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Insentif Cuti Massal diberikan pada saat pelaksanaan tugas berdasarkan\nkehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : TUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan Jabatan diberikan kepada pekerja yang memangku suatu\njabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya tunjangan jabatan ditentukan menurut tingkat jabatan yang\nbesarnya menurut uraian jabatan, analisa jabatan, evaluasi jabatan pada setiap\ntingkat jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tunjangan Jabatan besarnya tidak diambil dari gaji pokok pekerja yang\nmemangku jabatan. Apabila pekerja tidak lagi memangku jabatan maka tunjangan\njabatan dihapus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Bagi pekerja yang memangku jabatan harus diberikan SK Jabatan dari\nperusahaan sejak memangku jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : TUNJANGAN SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceamount2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Tunjangan shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift III\natau pekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp. 10.000,\n-\u002Fhari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : INSENTIF KEHADIRAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Insentif kehadiran akan diberikan penuh apabila pekerja selama 1 (satu)\nbulan masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Insentif kehadiran akan dipotong 100% apabila pekerja absen 1 hari tanpa\nalasan atau tanpa dikompensasikan dengan cuti tahunan apabila masih mempunyai\nhak cuti setelah dipotong cuti massal\u002FIdul Fitri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Insentif kehadiran tidak akan dipotong jika ijin resmi, cuti tahunan dan\nsurat dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Insentif kehadiran akan dikurangi 50% apabila pekerja sakit biasa atau\nijin biasa selama 1 (satu) hari, dan 100% apabila selama 2 (dua) hari atau\nlebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Kecuali disebutkan dalam pasal 30 ayat 5, insentif kehadiran tidak akan\ndibayar apabila I hari 50% dan 2 hari 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Bagi pekerja\u002Fkaryawan yang terlambat (TL) dan pulang cepat (PC) 3 kali\ndalam satu bulan maka insentif kehadiran akan dipotong 50% dan untuk 4 kali\nkeatas akan dipotong 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Besarnya insentif kehadiran diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Golongan 1 besarnya Rp. 47.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Golongan 2 besarnya Rp. 59.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Golongan 3 besarnya Rp 67.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Golongan 4 besarnya Rp. 87.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Golongan 5\u002F6 besarnya Rp. 107.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Golongan 7B besarnya Rp. 112.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Golongan 7A besarnya Rp. 122.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : TUNJANGAN MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>1. Tunjangan masa kerja diberikan kepada pekerja, mulai dari golongan upah\nterendah sampai golongan upah tertinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tunjangan masa kerja diberikan kepada semua pekerja setelah paling\nsedikit bekerja selama 1 (satu) tahun dan diberikan terhitung per tanggal masuk\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cp>3. Besarnya tunjangan masa kerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 1-2 tahun masa kerja sebesar Rp. 13.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. 2-3 tahun masa kerja sebesar Rp. 19.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. 3-4 tahun masa kerja sebesar Rp. 22.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. 4-5 tahun masa kerja sebesar Rp. 26.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. 5-6 tahun masa kerja sebesar Rp. 29.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. 6-7 tahun masa kerja sebesar Rp. 32.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. 7-8 tahun masa kerja sebesar Rp. 35.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. 8-9 tahun masa kerja sebesar Rp. 38.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. 9-10 tahun masa kerja sebesar Rp. 41.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. 10-11 tahun masa kerja sebesar Rp. 44.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. 11-12 tahun masa kerja sebesar Rp. 47.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. 12-13 tahun masa kerja sebesar Rp. 50.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. 13-14 tahun masa kerja sebesar Rp. 53.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. 14-15 tahun masa kerja sebesar Rp. 56.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">0. 15-16 tahun masa kerja sebesar Rp. 59.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. 16-17 tahun masa kerja sebesar Rp. 62.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">q. 17-18 tahun masa kerja sebesar Rp. 65.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">r. 18-19 tahun masa kerja sebesar Rp. 68.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">s. 19-20 tahun masa kerja sebesar Rp. 71.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">t. 20-21 tahun masa kerja sebesar Rp. 74.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">u. 21-22 tahun masa kerja sebesar Rp. 77.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">v. 22 tahun masa kerja sebesar Rp. 80.000,\n-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cp>1. Tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 1(satu)\nminggu sebelum hari raya keagamaan. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan\nadalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Masa Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Persentase\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja kurang dari 1 bulan (masa percobaan)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sesuai kebijakan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Proporsional\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>115%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Masa kerja 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>130%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 3 tahun sampai dengan kurang dari 4 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>150%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 4 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>175%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 5 tahun sampai dengan kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>200%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 6 tahun sampai dengan kurang dari 7 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>203%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 7 tahun sampai dengan kurang dari 8 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>207%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 8 tahun sampai dengan kurang dari 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>210%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 9 tahun sampai dengan kurang dari 10 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>213%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Masa kerja 10 tahun sampai dengan kurang dari 11 tahun\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>216%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 11 tahun sampai dengan kurang dari 12 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>219%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 12 tahun sampai dengan kurang dari 13 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>222%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Masa kerja 13 tahun sampai dengan kurang dari 14 tahun\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>225%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 14 tahun ke atas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>228%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena mengundurkan\ndiri atau karena kasus tertentu setelah memasuki Bulan Ramadhan\u002FPuasa berhak\nmendapatkan THR yang besarnya seperti ayat 1 diatas dan diberikan bersamaan\ndengan uang penggantian hak lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : TUNJANGAN PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan Perjalanan Dinas diberikan sebagai pengganti biaya makan,\npenginapan dan transportasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas adalah untuk melaksanakan tugas\nperusahaan keluar \u002F ke dalam kota berdasarkan surat dinas dari atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Besarnya tunjangan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dari\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tunjangan transportasi dan penginapan selama melakukan perjalanan dinas\nakan diperhitungkan secara langsung pada nota perjalanan dinas yang\nbersangkutan disertai bukti-bukti atau pertanggungjawaban yang jelas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>Jaminan sosial tenaga kerja adalah pengganti sebagian dari penghasilan yang\nhilang atau berkurang, sebagai akibat dari peristiwa dan\u002Fatau keadaan yang\ndialami pekerja, yang berupa: jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian,\njaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : JAMINAN KECELAKAAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>1. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Biaya pengangkutan pekerja ke rumah sakit\ndan\u002Fatau ke rumah tempat tinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada\nkecelakaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan\u002Fatau perawatan\nselama dirumah sakit termasuk biaya rawat jalan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan\u002Fatau\nalat ganti bagi yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat\nkecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya santunan berupa uang, diatur sesuai ketentuan yang ada\nmeliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik\nfisik maupun mental;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Santunan kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89% per bulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap\nada pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja, baik terjadi pada waktu perjalanan\nmenuju ke tempat kerja, dalam waktu kerja dan pada pada waktu pulang dari\nkerja. Untuk melaporkan kepada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan\nBPJS Ketenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam, terhitung sejak\nterjadinya kecelakan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha pada waktu melaporkan kejadian kecelakaan kerja, setelah ada\nsurat keterangan daridokter. pemeriksa atau dokter penasehat, wajib melaporkan\nsurat-surat keterangan, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Keterangan sementara tidak mampu bekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Keterangan cacat sebagian untuk\nselama-lamanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Keterangan cacat total untuk selama-lamanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengajuan penggantian pembayaran Jaminan Kecelakaan kerja kepada BPJS\nKetenagakerjaan dengan melampirkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Foto copy kartu peserta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter\npenasehat, yang menerangkan tingkat kecacatan yang diderita pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan; d.\nDokumen pendukung lain yang diperlukan oleh BPJS Ketenagakerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : JAMINAN KECELAKAAN DILUAR HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerja\u002Fkaryawan dalam Asuransi\nKecelakaan Diluar Hubungan. Kerja (AKDHK) sesuai dengan Peraturan Daerah\n(PERDA) No. 13 Tahun 2003 Kabupaten Serang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya premi Asuransi Kecelakaan Di Luar Hubungan Kerja sebesar 0,24%\nper bulan menjadi tanggungan pengusaha, dan pengajuan klaim dilakukan oleh\npekerja\u002Fkaryawan yang bersangkutan. kepada penyelenggara asuransi yang\nditunjuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : JAMINAN KEMATIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>1. Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, pihak\nkeluarga (ahli waris yang sah) berhak atas Jaminan Kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada ahli waris pekerja (janda, duda\natau anak) yang meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Santunan kematian dan biaya pemakaman sesuai\ndengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Dalam hal pekerja tidak mempunyai keturunan\nsedarah, jaminan kematian dibayarkan kepada yang ditunjuk pekerja dalam\nwasiatnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Selama tidak ada wasiat, biaya pemakaman\ndibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain selama pengurusan pemakaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Premi asuransi dan iuran setiap bulan sebesar 0.30% dari upah sebulan\nmenjadi tanggungan pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pengajuan pembayaran jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan\ndisertai bukti- bukti, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan foto\ncopy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. KTP ahli waris;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Foto Copy KTP yang meninggal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sebagai rasa simpati dan belasungkawa dari perusahaan, perusahaan\nmembantu biaya \\ transportasi jenazah dengan ketentuan meninggal pada saat\nberangkat kerja, saat kerja dan pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : JAMINAN HARI TUA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada pekerja yang telah mencapai umur\nsesuai degan ketentuan BPJS atau cacat total tetap untuk selama-lamanya dan\ndilakukan secara sekaligus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tenaga kerja yang telah mencapai usia sesuai dengan ketentuan BPJS tetapi\nmasih tetap bekerja, dapat memilih untuk menerima pembayaran jaminan hari\ntuanya pada saat usia yang telah ditentukan oleh BPJS atau pada saat tenaga\nkerja yang bersangkutan berhenti bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dalam hal tenaga kerja memilih untuk menerima pembayaran Jaminan Hari Tua\npada usia yang telah ditentukan oleh BPJS, maka pembayaran Jaminan Hari Tua\ndilakukan sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang cacat total tetap untuk selama-lamanya sebelum mencapai umur\nyang telahditentukan oleh BPJS, berhak mengajukan pembayaran jaminan hari tua\nkepada BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang sebelum mencapai umur yang telah ditentukan oleh BPJS tetapi\nberhenti bekerja dapat mengajukan pembayaran jaminan hari tua kepada BPJS\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Besarnya premi dan\u002Fatau iuran jaminan hari tua, yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 3,7% x upah sebulan menjadi kewajiban\npengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. 2% x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Tata cara pengajuan pembayaran jaminan hari tua, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan\nsetempat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengisi formulir pembayaran jaminan hari tua\nyang tersedia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Melampirkan\u002Fmenyerahkan tanda bukti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Keterangan tidak bekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Kartu tanda kepesertaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Keterangan lain yang disyaratkan BPJS\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : JAMINAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>1. Pekerja yang telah mencapai usia pensiun yang telah ditentukan oleh BPJS\ndan telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 15 tahun berhak memperoleh\nmanfaat jaminan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal pekerja telah memasuki usia pensiun tetapi masih tetap bekerja,\npekerja dapat memilih untuk menerima manfaat jaminan pensiun pada saat mencapai\nusia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3\n(tiga) tahun setelah usia pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang telah memasuki usia pensiun tetapi tetap dipekerjakan dan\nmemilih menerima manfaat jaminan pensiun pada saat mencapai usia pensiun, tidak\ndapat menjadi peserta lagi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang mengalami cacat total tetap sebelum usia yang telah\nditentukan oleh BPJS berhak memperoleh manfaat jaminan pensiun sesuai dengan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku 5. Dalam hal pekerja mencapai usia\npensiun sebelum memenuhi masa kepesertaan 15 tahun, berhak mendapatkan seluruh\nakumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya secara sekaligus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Besarnya iuran jaminan pensiun, yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 2% dari upah sebulan ditanggung oleh\npengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. 1% dari upah sebulan ditanggung oleh pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7. Pengajuan pembayaran jaminan pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan\nmengisi formulir dan melampirkan dokumen sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Fotocopy KTP beserta aslinya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Fotocopy Kartu Keluarga beserta aslinya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Dokumen lain yang disyaratkan BPJS\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : BPJS KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, pengusaha bekerja sama dengan BPJS\nKesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Jaminan Kesehatan diberikan kepada pekerja dan suami\u002Fistri yang sah dan\nanak-anaknya sebanyak 3 (tiga) orang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja atau suami istri yang sah dan 3 (tiga) orang anak yang sah,\nberhak atas Jaminan Kesehatan, sekurang-kurangnya sama dengan paket jaminan\nkesehatan dasar yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pemberian jaminan kesehatan bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan,\npeningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan serta pemulihan kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Penyelenggaraan pelayanan paket jaminan kesehatan meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Perawatan jalan tingkat pertama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Perawatan jalan tingkat lanjutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Rawat inap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan kelahiran\npersalinan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Penunjang diagnostik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Pelayanan khusus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Gawat darurat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Pemeriksaan dan perawatan cuci darah, kanker,\ntumor, jantung dan HIV\u002FAIDS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Jaminan kesehatan, sebesar 4% dari upah sebulan menjadi tanggungan\npengusaha dan 1% dari upah sebulan menjadi tanggungan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : PERLINDUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\ndiwajibkan mentaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\nsesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Teknik dan pelaksanaannya mengacu kepada kebijakan kesehatan dan\nkeselamatan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib menyediakan konsultan K3 atau dokter perusahaan untuk\nmelayani seluruh Kawasan yang tugas dan fungsinya sesuai dengan\nperundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : PAKAIAN PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>1. Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\nbahan dan jenis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pakaian kerja disesuaikan dengan standar keselamatan dan kesehatan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya diwajibkan memakai alat pelindung\nyang memenuhim syarat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Alat-alat pelindung harus selalu dirawat dan diperiksa secara berkala,\napabila alat-alat pelindung tersebut sudah tidak layak pakai segera diusulkan\nkepada atasannya untuk diadakan penggantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Alat-alat pelindung harus disimpan pada tempat yang telah ditentukan dan\ntidak diperkenankan dipindahkan ketempat lain kecuali ada persetujuan dari\natasan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja harus mentaati petunjuk-petunjuk, standart-standart dan\nperaturan-peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tempat kerja harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya serta tidak\ndiperkenankan meletakkan barang -barang tidak pada tempatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pemakaian api:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja dilarang merokok atau menggunakan api\nkecuali tempat yang telah ditentukan pengusaha dan sesuai dengan keselamatan\ndan kesehatan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Apabila pekerja memasuki\u002Fmelewati daerah yang\ntelah dilarang keras untuk menggunakan api, tidak diperkenankan membawa korek\napi (lighter) atau benda-benda lain yang menimbulkan api.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Perlengkapan pemadam kebakaran:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja harus mengetahui dimana alat-alat\npemadam kebakaran (tabung dan hydran) ditempatkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tanpa izin atasan yang berwenang, dilarang\nmemindahkan tabung pemadam api yang telah ditentukan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Dilarang keras untuk memainkan alat pemadam api,\nhydrant dan alat-alat pemadam api lainnya yang tidak sesuai dengan\nfungsinya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Dilarang meletakkan atau menyusun barang dalam\njarak radius 1,5 meter dari alat pemadam kebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pencegahan kebakaran:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran, pekerja harus\nmengetahui cara-cara menggunakan APK (Alat Pemadam Kebakaran);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Di tempat pemakaian api yang telah ditentukan oleh perusahaan dilarang\nmeletakkan benda barang\u002Fbahan yang berbahaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Dilarang meletakkan atau menyusun barang di jalan pintas\u002Fdarurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Tingkah laku pekerja harus taat pada peraturan yang telah disepakati\nyang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\ndilaksanakan oleh Panitia Pembina Kesehatan Keselamatan Kerja (P2K3) dan\nPSP-SPN Kawasan Industri Nikomas Gemilang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>12. Perusahaan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai\ndengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau pendapat lain yang\nberkompeten.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>13. Prinsip-prinsip K3:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam\nmelakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi\nserta produktivitas nasional;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Setiap pekerja lainnya yang berada di tempat kerja perlu dijamin pula\nkesehatannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman\ndan efisien;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala upaya untuk membina\nnorma-norma perlindungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : WABAH PENYAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Apabila pekerja terkena penyakit\u002Fepidemi, wajib melaporkan kepada\npengusaha guna diambil tindakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena wabah penyakit, wajib mengikuti program medis sesuai\ndengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang terkena penyakit menular, dilarang memasuki lokasi\nperusahaan kecuali seizin pengusaha, guna untuk mencegah penularan penyakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang diragukan kesehatannya, tidak dapat menolak untuk diperiksa\nkesehatannya oleh dokter perusahaan dan\u002Fatau dokter yang ditunjuk oleh\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : PEMBINAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : PRINSIP-PRINSIP PEMBINAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_trigger\">\u003Cp>1. Pengusaha, Pekerja dan\u002Fatau Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja\nNasional (PSP-SPN) dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi\nPHK, apabila pembinaan terhadap pekerja sudah dilaksanakan tetapi PHK tidak\ndapat dihindari, maka pengusaha merundingkan dengan pihak Pimpinan Serikat\nPekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) Lembaga Kerjasama Bipartit.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter sesuai\nketentuan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja wanita karena menikah, hamil atau\nmelahirkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja aktif sebagai pengurus atau menjalankan\nPimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dilarang melakukan PHK massal karena alasan efisiensi sebelum\nada upayapenyelamatan melalui usaha peningkatan efisiensi dan penghematan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Apabila PHK tidak bisa dihindari oleh pihak pengusaha, maka maksud PHK\nwajib dirundingkan dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) terlebih dahulu secara Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha apabila melakukan PHK wajib meminta ijin kepada pejabat yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Selama proses berlangsung pengusaha wajib membayar hak atas upah kepada\npekerja setiap bulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha apabila melakukan PHK secara sepihak tanpa menjalankan\nketentuan ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 diatas batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TANPA PENETAPAN PEJABAT\nBERWENANG\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa ijin\u002Fpenetapan pejabat berwenang\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja dalam masa percobaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja mengundurkan diri secara tertulis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja telah memasuki umur pensiun sesuai UU,\natau perjanjian kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja telah sepakat dengan pengusaha secara Bipartit dan disaksikan\nPimpinan Serikat Pekerja –Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setelah pekerja diberikan tugas tidak dapat melakukan tugas dengan baik\nsetelah dilakukan penilaian yang proporsional dan transparan dalam kurun waktu\n3 (tiga) bulan, maka pekerja dianggap tidak lulus masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena PHK karena tidak lulus masa percobaan berhak atas\nupah terakhir tapi tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang\npenggantian hak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ATAS KEHENDAK SENDIRI\n(MENGUNDURKAN DIRI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja karena alasan tertentu berhak mengundurkan diri dari hubungan\nkerja dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengundurkan diri sendiri, wajib membuat surat pengunduran\ndiri secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja jabatan operator diajukan 1 (satu)\nminggu sebelumnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja jabatan staf administrasi dan pemegang\njabatan diajukan selambat lambatnya I (satu) bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri hanya diberikan\nuang pisah seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3.1 Uang pisah hanya diberikan kepada pekerja yang\nmengundurkan diri atas kemauan sendiri sesuai prosedur dan untuk semua golongan\ngaji;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3.2 Pekerja yang mendapat uang pisah dengan masa\nkerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. 5 tahun s\u002Fd kurang dari 10 tahun 1 (satu) bulan\ngaji tetap yang diterima saat itu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. 10 tahun s\u002Fd kurang dari 15 tahun 2 (dua) bulan\ngaji tetap yang diterima saat itu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. 15 tahun s\u002Fd kurang dari 20 tahun 3 (tiga) bulan\ngaji tetap yang diterima saat itu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. 20 tahun s\u002Fd kurang dari 25 tahun 5 (lima) bulan\ngaji tetap yang diterima saat itu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e. 25 tahun keatas 6 (enam) bulan gaji tetap yang\nditerima saat itu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang mengundurkan diri dengan tidak sesuai dengan prosedur yang\ntercantum pada ayat 2 sub a dan b tidak berhak atas uang pisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MENINGGAL DUNIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja karena meninggal dunia biasa\natau akibat kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja kepada ahli waris yang sah\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon: 2 x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan : 1 x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003, apabila berhak atas uang penghargaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Kompensasi uang cuti jika masih ada;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Gaji terakhir yang belum dibayarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA INDISIPLINER\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena Indisipliner setelah\nmemperoleh ijin\u002Fpenetapan dari pejabat berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja karena PHK Indisipliner\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon: 1 x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1 x upah sesuai Undang-undang\nNo. 13 Tahun 2003, apabila berhak atas uang penghargaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat Keterangan Kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA SAKIT YANG BERKEPANJANGAN\nDAN CACAT TOTAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena sakit berkepanjangan\ndan\u002Fatau cacat total kecelakaan karena\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak kepada pekerja tersebut sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon: 2 x upah sesuai Undang-undang No.\n13 Tahun 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan : 2 x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003, apabila berhak atas uang penghargaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat Keterangan Kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja karena sakit berkepanjangan setelah 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut berhak mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KECELAKAAN KERJA DAN\nPENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang telah bekerja dan belum mencapai umur 55 tahun dan cacat\ntotal akibat kecelakaan kerja pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang diberikan pemutusan hubungan kerja karena kecelakaan kerja\nberhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang pesangon: 2 x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 2 x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003, apabila berhak atas uang penghargaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Santunan cacat akibat kecelakaan kerja dari BPJS\nKetenagakerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Surat keterangan kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang telah bekerja dan telah mencapai umur 55 tahun dan tidak\ndipekerjakan lagi berhak atas pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang menerima pensiun dan dipekerjakan kembali atas permintaan\npengusaha maka pekerja berhak untuk negosiasi lagi dengan pengusaha dengan masa\nkerja dihitung nol tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi pekerja yang saat ini bekerja dan telah melampaui masa usia pensiun\nsesuai ketentuan secara mtertulis minimal mengajukan permohonan pensiun secara\ntertulis minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena pensiun berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 2 x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan : 1x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003, apabila berhak atas uang penghargaan,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang masuk kerja diatas usia pensiun maka pekerja tersebut tidak\nberhak menerima uang Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang telah bekerja 25 tahun berturut-turut di 1 (satu) perusahaan\ndapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, permohonan tersebut harus\ndiajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha berhak menerima atau menolak permohonan pekerja dengan\nmempertimbangkan produktifitas pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Jika permohonan disetujui maka pengusaha wajib memberikan kompensasi\nsesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratannya ditentukan oleh SOP\nperusahaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA EFISIENSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang telah bekerja belum mencapai umur 55 tahun tetapi karena\nkondisi perusahaan yang tidak dapat melangsungkan kegiatan dengan baik dan\nterpaksa melakukan pengurangan jumlah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pekerja\u002Fefisiensi perusahaan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan\nkerja secara massal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara massal yang\ndisebabkan oleh efisiensi perusahaan berhak antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 2 x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan : 1x upah Undang-undang No.13\nTahun 2003 dikali Upah, apabila berhak atas uang penghargaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Kompensasi uang cuti jika masih ada;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Gaji terakhir yang belum dibayarkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Surat Keterangan Pengalaman Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALIH MANAGEMENT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap\npekerja\u002Fkaryawan dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan\natau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja karyawan tidak bersedia\nmelanjutkan hubungan kerja, maka pekerja\u002F karyawan berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon: 1x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003, apabila berhak atas uang penghargaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja\u002F\nkaryawan karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dan\nperusahaan tidak bersedia menerima pekerja karyawan di perusahaannya maka\npekerja\u002F karyawan berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang pesangon: 2x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003 dikali Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1x upah sesuai Undang-undang\nNo. 13 Tahun 2003, apabila berhak atas uang penghargaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan pengalaman kerja dari\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan\nuang penggantian hak sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dibebankan kepada\npengusaha baru, kecuali diperjanjikan lain antara pengusaha lama dan pengusaha\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PERLAKUAN PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada\nPengusaha dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara\nlangsung dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam\npekerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Membujuk atau menyuruh pekerja untuk melakukan\nperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tidak membayar atau lebih; upah dengan tepat\nwaktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan\nkepada pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan\npekerjaan diluar yang diperjanjikan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan\nkeselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut\ntidak dicantumkan pada perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai ayat 1 berhak\natas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Uang Pesangon : 2 x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Uang penghargaan : 1 x upah sesuai Undang-undang\nNo.13 Tahun 2003, apabila berhak atas uang penghargaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang penggantian hak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 : BENTUK-BENTUK KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Keluh Kesah Perorangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara perorangan, apabila mengalami perlakuan dari pekerja lain,\natasan lokal atau TKA atau pengusaha, berhak menyampaikan keluh kesah langsung\natau secara tertulis kepada pengurus Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja\nNasional (PSP-SPN) dan\u002Fatau SD Nike dan HSE Adidas dan ERC PGT, ERC Team.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Keluh Kesah Kelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara bersama-sama apabila mempunyai permasalahan akibat perlakuan\nyang tidak adil dari atasan orang lokal atau TKA atau manajemen atau pengusaha,\nberhak menyampaikan keluh kesah melalui perwakilan langsung atau dengan surat\ntertulis kepada Pimpinan Serikat Pekerja – Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\ndan\u002Fatau SD Nike atau HSE Adidas dan ERC PGT, ERC Team untuk segera\nditindaklanjuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 : KETENTUAN PENERIMAAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dilarang ikut campur tangan atau intervensi pada waktu Pimpinan\nSerikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) menerima pengaduan atau\nkeluh kesah dari pekerja secara perorangan atau melalui perwakilan atau\nkelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) dilarang\nikut campur tangan atau intervensi pada waktu pengusaha atau manajemen menerima\npengaduan atau keluh kesah dari pekerja secara perorangan atau melalui\nperwakilan atau kelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Keluh kesah dapat disampaikan pada pertemuan Face to Face, Hati ke Hati,\nHotline, Extension, Kotak Saran, ER Team Puma, PSP-SPN, ERC Team.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 : PROSEDUR PENANGANAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah secara perorangan atau\nbersama-sama, tidak mengganggu jam kerja\u002Fproduksi kecuali keadaan memaksa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja berhak menyampaikan pengaduan keluh kesah menggunakan alat\nkomunikasi telepon milik perusahaan apabila hal-hal yang mendesak, agar tidak\nmeninggalkan tempat kerja\u002Fmengganggu kelancaran kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja berhak memperoleh pendamping dari Pimpinan Serikat Pekerja -\nSerikat Pekerja Nasional (PSP SPN) setiap menghadapi proses penanganan\nkasus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 : LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) setelah\nmenerima pengaduan keluh kesah, akan melakukan langkah-langkah tindakan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mengadakan wawancara dengan pekerja yang\nbersangkutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengadakan wawancara dengan pekerja lainnya,\nuntuk mencari bukti-bukti akurat yang dapat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Mengadakan penelitian apakah kasus\u002Fpermasalahan\ntersebut, pernah terjadi\u002Fbelum dan\u002Fatau pernah diatur dipertanggungjawabkan;\natau belum;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Mengujinya dengan ketentuan yang ada dan\nperaturan normatif yang ada yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Membicarakan dalam rapat pengurus Pimpinan\nSerikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Menetapkan kebijakan yang diambil serta\ntahap-tahapnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Mengajukan permohonan secara bipartite kepada\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Menyampaikan penjelasan kepada pengadu\u002Fpenyampai keluh kesah setelah ada\nkeputusankesepakatan bersama antara PSP-SPN dengan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Untuk menunjang dedikasi, loyalitas, motivasi dan etos kerja yang tinggi\nsehingga perkembangan dan kemajuan perusahaan dapat tercapai, pekerja sebagai\nmitra pengusaha berkewajiban meningkatkan produktivitas, demi perkembangan dan\nkemajuan perusahaan, maka dengan demikian pengusaha akan sebaliknya\nberkewajiban meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 : FASILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Mess pekerja mencakup antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengusaha menyediakan mess bagi pekerja, secara cuma-cuma atau tidak\ndikenakan pemotongan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pengusaha dalam menyediakan fasilitas mess untuk pekerja dengan\ndilengkapi sarana lain seperti: tempat tidur yang layak atau memadai,\npenerangan, teras, air minum dan lingkungan yang bersih serta sehat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pengusaha berkewajiban menempatkan pekerja di mess yang disediakan dengan\ntidak membedakan unsur suku, agama, ras dan\u002Fatau golongan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pengusaha berkewajiban menempatkan pekerja wanita dan laki-laki tidak\ndalam satu lokasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Pekerja yang tidak tinggal di Mess perusahaan, diberikan Subsidi Luar\nTransportasi (SLT) dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Golongan 1,2 sebesar RP 5.200,-\u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Golongan 3 sebesar RP 5.600,-\u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Golongan 4 sebesar RP 6.000,-\u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Golongan 5\u002F6 sebesar RP 6.400,-\u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Golongan 7B sebesar RP 6.600,-\u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Golongan 7A sebesar RP 6.800,-\u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Golongan 8 sebesar RP 7.200,-\u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Golongan 9 sebesar RP 7.600,-\u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Kantin pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan kantin yang bersih dan baik sebagai tempat makan bagi\npekerja sehari hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cp>3. pengusaha menyediakan fasilitas untuk pekerja ibu hamil dan menyusui\nseperti: pojok ASI, penyimpanan ASI, toilet prioritas ibu hamil, jalur\nprioritas ibu hamil makan dikantin, dan jalur prioritas checkroll ibu hamil.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 : PEMBERIAN MAKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan makan yang sehat dan halal bagi pekerja secara\ncuma-cuma setiap hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang\ndisediakan dalam kantin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>perusahaan yang pola menu makannya dipantau oleh ahli gizi dan komite kantin\ndan tidak dapat diganti dengan uang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan\nmakan di kantin;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada\nwaktu jam makan pekerja tidak berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha memberikan tambahan makanan gizi kepada pekerja wanita hamil\nmelalui program penyuluhan ibu hamil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 : EXTRA FOODING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja\nshift III dan kerja long shift malam hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemberian extra fooding berupa makanan dan tidak dapat diganti dengan\nuang atau bentuk lain, kecuali karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan\nextra fooding.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja\nShift III dan Long Shift malam hari dan extra fooding berupa susu cair dalam\nkemasan yang diberikan dengan menimbang kadar gizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 : SUMBANGAN - SUMBANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Sumbangan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengusaha memberikan kesempatan atau ijin kepada pekerja yang ingin\nmemberi bantuan secara sukarela dalam bentuk uang atau barang sebagai ungkapan\nturut berduka cita kepada pekerja atau orang tua pekerja yang terkena musibah\nkematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Bantuan dari TKA secara sukarela untuk kematian pekerja\u002Fkaryawan, istri\natau suami, anak, orang tua atau mertua dan bagi pekerja yang mengalami sakit\ndi luar jaminan sosial serta mengalami peristiwa operasi yang besar dan\nketentuan persyaratannya ditentukan oleh Panitia Bansos.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Sumbangan Bencana Alam Apabila terjadi bencana alam banjir, gempa bumi,\ngunung meletus, tsunami, longsor, atau kebakaran yang ditetapkan bencana oleh\npemerintah, maka Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>memberikan sumbangan bencana alam melalui tim bansos yang dibentuk oleh\nPerusahaan dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\ndengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Keanggotaan team bansos terdiri dari perwakilan pekerja\u002Fserikat pekerja\ndan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tim Bansos bertugas melakukan survey ke lokasi bencana, penggalangan\ndana, dan penyaluran bantuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tim bansos dievaluasi setiap 2 tahun sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Dana bantuan sosial didapat dari sumbangan sukarela pekerja dan\npengusaha,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Besaran dana bantuan dari perusahaan sekurang-kurangnya sama dengan hasil\npenggalangan dana dari pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Sumbangan bagi pekerja yang terkena musibah Bagi Pekerja yang terkena\nmusibah bencana alam banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, tsunami atau\nkebakaran yang mengakibatkan rumah milik pekerja\u002Fkaryawan rusak atau\nhancur\u002Fhangus, maka perusahaan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dana\nperusahaan yang ketentuannya diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Melampirkan Surat Keterangan dari desa atau\nkelurahan setempat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengisi formulir bantuan yang disediakan\nperusahaan dan diketahui oleh Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja\nNasional (PSP-SPN) atau tim penyalur bantuan (Bansos);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Telah dilakukan survei oleh tim survei dari\nperusahaan dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja. Nasional\n(PSP-SPN);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Realisasi Bantuan paling lambat 1 bulan setelah\npekerja mengajukan bantuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sumbangan-sumbangan untuk pekerja karyawan selain dari Ayat 1, 2, dan 3\ndiatur melalui persetujuan Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 : KOPERASI PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk dan\nmenjadi anggota serta pengurus, guna mengelola koperasi dengan tujuan untuk\nmeningkatkan kesejahteraan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) secara bersama-sama mengusahakan akan meningkatkan kesejahteraan\npekerja melalui koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha bersama-sama Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja\nNasional (PSP-SPN) berusaha membentuk tim badan pengawas koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha menyediakan fasilitas kantor dan gedung yang memadai untuk\nkegiatan usaha koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha wajib memberi kesempatan kepada pengurus koperasi untuk\nmengembangkan usahakoperasi dan bekerja sama dengan pihak lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 : OLAH RAGA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyelenggarakan kegiatan olahraga diluar jam kerja untuk\nmeningkatkan dan pengembangan bakat pekerja dan menunjang produktivitas kerja,\nserta memberikan hadiah perlombaan secara berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha menyediakan tempat kegiatan Olahraga seperti Lapangan Bola,\nBasket, Volly, Bulu Tangkis, Tenis meja, Futsal dan jenis olahraga lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\nbekerjasama membentuk komisi Olahraga yang bertujuan untuk menjalankan\nkegiatan-kegiatan Olah Raga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 : KESENIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha bersama Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) menyediakan perangkat alat musik seperti band, dangdut dan\nlain-lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha bersama Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) mengelola program kesenian secara berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha memberikan tempat untuk penyimpanan perangkat alat musik yang\nlayak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 : PENGHARGAAN MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan penghargaan masa kerja kepada pekerja yang telah\nbekerja sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Penghargaan masa kerja berupa: piagam penghargaan, bingkisan, hiburan\nmusik dan door price dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 tahun maka\npengusaha wajib memberikan setiap satu tahun sekali. bintang penghargaan berupa\npin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 : PEMILIHAN PEKERJA TELADAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha sekurang-kurangnya setahun sekali mengadakan pemilihan pekerja\nteladan, sebagai usaha meningkatkan kesetiaan pekerja pada pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja teladan yang terpilih dapat diberikan penghargaan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang penghargaan sebesar Rp. 1,000,000,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Sertifikat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penghargaan lain yang ditentukan oleh\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ketentuan\u002Fsyarat-syarat menjadi pekerja teladan ditentukan oleh panitia\nyang dibentuk antara pengusaha dan PSP-SPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pemilihan pekerja teladan sekurang-kurangnya satu pabrik satu orang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 : TEMPAT IBADAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan tempat peribadatan sesuai agama dan kepercayaan\npekerja antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Masjid bagi umat Islam;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Ruang kebaktian bagi umat Nasrani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan bantuan kegiatan hari-hari besar agama dengan\nketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Islam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Hewan Qurban, setiap hari raya Idul Adha:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Setiap kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (Hari Raya Nuzul Qur'an, Hari\nRaya Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Muharram, dan Isra Mi'raj) Perusahaan\nmemberikan sumbangan dana sebesar Rp. 2,000,000,- kepada masing-masing masjid\nper pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Nasrani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Hari raya natal dan Paskah setahun sekali masing-masing Rp. 2.000.000,-\nyang diserahkan kepada Persatuan Umat Nasrani Kawasan Industri Nikomas\nGemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Hindu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Hari Raya Nyepi setahun sekali Rp. 2.000.000,- yang diserahkan kepada\nPaguyuban Umat Hindu Kawasan Industri Nikomas Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Budha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Hari raya waisak, setahun sekali Rp. 2.000.000,- yang diserahkan kepada\npaguyuban umat Budha Kawasan Industri Nikomas Gemilang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Proposal diajukan melalui induk Organisasi keagamaan masing-masing\nsetelah diketahui oleh SPN dan diajukan bersama ke Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengajuan dana dilakukan kepada pimpinan perusahaan bagian HR dua bulan\nsebelum hari perayaan dan dicairkan dua minggu sebelum hari perayaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 : KLINIK PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan klinik perusahaan atau ruang emergency untuk\nmelayani kesehatan atau 2. Pengusaha menyediakan klinik perusahaan atau ruang\nemergency untuk pelayanan observasi sebelum dirujuk ke RS Serang atau RS lain\natas rekomendasi dokter. keselamatan pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cp>Pengusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk memperoleh sumber\ndaya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berpikir, dedikasi dan disiplin\nyang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan berusaha melaksanakan\nprogram pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala tingkatan jabatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 : KOMISI PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja untuk\nmeningkatkan SDM dan produktivitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyelenggarakan sistem pendidikan tentang ketenagakerjaan dan\nMasa Persiapan Pensiun (MPP) dengan status pekerja karyawan aktif yang\ndiselenggarakan secara rutin dan sistematis yang pengelolaannya dilakukan oleh\nperusahaan dan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\npendidikan dan pelatihan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 : PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntraining sendiri atau mendatangkan tenaga dari luar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Di luar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 : BEASISWA UNTUK ANAK PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>1. Perusahaan memberikan bantuan beasiswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1,2 dan 3 dengan keterangan dari kepala sekolah\nyang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bantuan bea siswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di\ntingkat SD\u002FMI, SMP\u002FMTS, SMU\u002FSMK\u002FALIYAH, dan S1 dan S2 yang berbentuk bantuan\nbiaya sekolah per semester.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Jumlah nominal bantuan dan penerima bantuan serta Prosedur pelaksanaan\nditentukan antara pengusaha dan PSP-SPN.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 85 : PELAKSANAAN DAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini disepakati dan dilaksanakan oleh pengusaha\ndan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur ketentuan yang sekurang-kurangnya\nsama dengan Undang- undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>3. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\nditandatangani mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2021.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di\nKawasan Industri Nikomas Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 : PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya\ndan mempunyai kekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak Perusahaan,\nPimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) dan Dinas Tenaga\nKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha berkewajiban memperbanyak dan membagikan Perjanjian Kerja\nBersama ini kepada pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 : PERATURAN PERALIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan dicetak dengan menggunakan Bahasa\nIndonesia dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka para pihak wajib\nuntuk melaksanakannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Hal-hal yang dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama, diperlukan\npetunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibuat secara bersama-sama antara\npengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) dan\nmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 88 : PERNYATAAN HUKUM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka semua\nketentuan-ketentuan yang dibuat sebelumnya dan\u002Fatau peraturan-peraturan lainnya\nyang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan batal demi\nhukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini tetap tunduk pada peraturan\nperundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila ada perundangan undangan yang baru atau hal-hal yang belum diatur\ndi dalam Perjanjian Kerja Bersama dan akan dilaksanakan maka wajib dirundingkan\nterlebih dahulu oleh Pengusaha dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Hal-hal yang belum diatur di dalam isi Perjanjian Kerja Bersama ini akan\ndimusyawarahkan lebih lanjut oleh pengusaha dengan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perjanjian Kerja Bersama ini, hanya mempunyai kekuatan hukum dan dapat\nberlaku untuk seluruh pekerja di Kawasan Industri Nikomas Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa\nindonesia dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mempunyai kekuatan\nhukum yang sama serta didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi\nKabupaten Serang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Apabila dikemudian hari anggota-anggota pengurus Pimpinan Serikat Pekerja\n- Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) dan pengusaha yang membuat dan\nmenandatangani Perjanjian Kerja Bersama ini mengundurkan diri atau meninggal\ndunia, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku sampai dengan batas\nwaktu yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">KESEPAKATAN\nBERSAMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PCI (HR) 19\n(293)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">TENTANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PERJANJIAN\nKERJA BERSAMA (PKB) PERIODE 2019-2021 ANTARA PENGUSAHA KAWASAN INDUSTRI NIKOMAS\nGEMILANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">DENGAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PIMPINAN\nSERIKAT PEKERJA - SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PSP-SPN) KAWASAN INDUSTRI NIKOMAS\nGEMILANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada hari Kamis, 31 Oktober 2019 (Tanggal Tiga Puluh Satu Oktober Tahun Dua\nRibu Sembilan belas), telah mengadakan Kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama\n(PKB) periode 2019-2021 antara pihak Perusahaan dengan pihak Serikat Pekerja\nNasional Kawasan Industri Nikomas Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa dengan mengacu kepada peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang\nberlaku, maka para pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Perjanjian Kerja\nBersama (PKB) periode 2019-2021 selama 2(dua) tahun, berlaku mulai 1 November\n2019 sampai dengan 31 Oktober 2021.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan untuk dilaksanakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Pihak Serikat Pekerja Nasional \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Suprihat SH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua(………....) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Fitri Maysuri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Wakil Ketua (………....) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Saripan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Wakil Ketua (.............) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Edwar Permana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Wakil Ketua (.............)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Asep Saepallo,SH,MM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekertaris (.............) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Yanti Hartini, S.M\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris Bina Program (..............) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Sri Lestari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris Keuangan (..............) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Heri Maryanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Advokasi & pembelaan (..............) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Nayan Sidex Awalludin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Advokasi & pembelaan(..............) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Lukman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Organisasi & Kaderisasi(...............)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Sumpe H Manullang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Organisasi & Kaderisasi (...............) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Septi Apriyani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Pendidikan & Latihan (………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Yepi Gusmanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Pendidikan & Latihan (………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Marzuki \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan HI & Koperasi (………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Tantra Riswanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Investasi & Monitoring (………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Ariandina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan K3L Produktivitas (………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Budi Bahanudin,S.E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Kesra (………….)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Dinik Setiorini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Kesra (………….)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Maryanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Olahraga (………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Sukanto Wijaya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Olahraga (………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Rustiyani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan PPAA (………….)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Surnati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan PPAA (………….)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Suripno,.S.Pd\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan SOSMAS (………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Andhika Purbantono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asisten Publikasi (………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Hari Dwi Purwantono.,S.T\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asisten BPKO (………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Kartoni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asisten BPKO (………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. M.Romli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asisten Hukum & UU(………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. Mulyadi.,ST\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asisten Hukum & UU(………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Surya Rianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asisten Hukum & UU(………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. Sutopo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asisten Hukum & UU(………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31. Mistriyani Palupi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Asisten Laskar Nasional(………….) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32. Risdiyanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Komite Olahraga (………..) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Pihak Perusahaan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Bruce Shiih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur (……...……)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Rick Chou\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur (……...……)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Rex Wang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur Operasional (..............)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Prince Tee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>General Manager (...............)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Dylen Huang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager(...............)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Jennifer Chuang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (...............)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Aimee Cheng\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (...............)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Dadan Endang K\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ka. HRD (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. H. Supandi,SKM.,S.H\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SD-ERC(................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Clarence Fisu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Yerick Weng\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Abdul Ghani A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legal (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Derek Shih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (………………)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Angie Chen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (………………)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Ade firdaus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ka. HRD (………………)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Erica Ruth\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HR (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Saipul Bahri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HR (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Tracy Chen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Olivia Hung\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Widiawati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ka HRD (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Kartini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HR (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Ary Kuncoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HR (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Jillian Hsiao\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Juno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Ishak SPL tobing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ka HRD (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. A Budi Permana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HR (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Huang Jungtsung\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. EB Sumitro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ka. HRD (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Anne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. Paul lau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31. Yulia Findaningsih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HR(................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32. Simon Ho\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager(................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33. Anugrah Agung \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HR (................)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:right;margin-left:auto;margin-right:0;\">Ditetapkan di\nSerang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Unit Kerja SPN\nKawasan Industri Niks Gemilang \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Suprihat, S.H \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak Perusahaan Kawasan Industri Nikomas Gemilang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bruce Shih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Irene Liao\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Kevin Chuang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presiden Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Dean Chang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Presiden\nDirektur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Sean Kuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Presiden Direktur\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kevin Yen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Presiden Direktur\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Amos Wu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">MENYAKSIKAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PENANDATANGANAN\nPERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Antara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">KAWASAN\nINDUSTRI NIKOMAS GEMILANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PT NIKOMAS\nGEMILANG - PT POU CHEN INDONESIA PT KA YUEN INDONESIA - PT SUKSESPERMATA\nINDONUSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PT EVER TECH\nPLASTIC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">SPN KAWASAN\nINDUSTRI NIKOMAS GEMILANG PT NIKOMAS GEMILANG - PT POU CHEN INDONESIA PT KA\nYEUN INDONESIA - PT SUKSESPERMATA INDONUSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PT EVER TECH\nPLASTIC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KEPALA DINAS TENAGA KERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KABUPATEN SERANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ER SETIAWAN. SH. M.Si\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NIP 19610604 198903 1 007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start_date":45,"TRAINING_trigger":49,"trainingprogrammes":53,"trainingfund":57,"SOCSEC_trigger":59,"pensionfund":63,"disabilityfund":67,"contracttrial":71,"contracttrialperiod":75,"SICDIS_trigger":78,"sicknesspay":82,"sicknessmaxdays":86,"sicknessmaxdaysnr":90,"menstruationleave":92,"disabilitypay":96,"healthinsurance":98,"healthinsurancerelatives":102,"healthcareaccess":104,"healthandsafetypolicy":108,"healthandsafetyext":112,"protectiveclothing":115,"code_application":119,"hivpolicy":121,"funeralpay":125,"paidmaternityleave":129,"paidmaternityleaveduration":133,"paidmaternityleaveall":135,"jobsecuritymothers":137,"maternitydiscrimination":141,"maternityotherclause":143,"breastfeeding_dangerouswork":147,"riskassessment":151,"alternatives":155,"nursingfacilities":159,"paidpaternityleave":163,"paidpaternityleaveduration":167,"paidpaternityleavepay":171,"paidpaternityleavepayperc":173,"deathrelatives":175,"deathrelativesleave":179,"marriage":183,"marriageleave":186,"educationtuition":188,"eqpay":192,"discrimination":196,"sexualhar":200,"hourspday_select":204,"hourspweek_select":208,"hourspday":210,"hourspweek":212,"dayspweek_select":214,"dayspweek":216,"MAXHOURS_trigger":218,"hoursovertimemax":222,"PAIDLEAV_trigger":224,"holidaysfixed":228,"holidaysfixeddays":232,"bankholidays1":234,"SCHEDULE_trigger":238,"schedulesrestpw":242,"TRADEUNLEAV_trigger":245,"PAYSCALES_trigger":249,"LOWWAGE_trigger":253,"LOWWAGE_government":257,"LOWWAGE_provision":259,"STRUCINCR_trigger":261,"wageincreasetype":265,"ONCERISE_trigger":267,"oncerise_detail":271,"incidentalbonustype":274,"incidentalbonusperc1":276,"NOCTPREM_trigger":278,"shiftallowanceamount1":282,"shiftallowanceamount2":284,"OVERTIME_trigger":286,"overtimeallowancetype_general":290,"overtimeallowanceperc1_general":294,"overtimeallowancetype":296,"overtimeallowanceperc1":298,"overtimeallowancetype1":300,"SUNDAY_trigger":302,"sundayallowancetype":306,"sundayallowanceperc1":308,"sundayallowancetype1":310,"SENIOR_trigger":312,"longserviceallowancetype":316,"mealvouchers":320,"direct_participation_trigger":324,"holidaysdays":328,"holidaysweeks":331},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_start_date","3. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku ","3. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\nditandatangani mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2021.",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"TRAINING_trigger","Pengusaha meningkatkan ilmu pengetahuan ","Pengusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk memperoleh sumber\ndaya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berpikir, dedikasi dan disiplin\nyang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan berusaha melaksanakan\nprogram pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala tingkatan jabatan.",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"trainingprogrammes","Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidi","Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja untuk\nmeningkatkan SDM dan produktivitas.\n\n1. Pengusaha menyelenggarakan sistem pendidikan tentang ketenagakerjaan dan\nMasa Persiapan Pensiun (MPP) dengan status pekerja karyawan aktif yang\ndiselenggarakan secara rutin dan sistematis yang pengelolaannya dilakukan oleh\nperusahaan dan serikat pekerja.\n\n2. Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\npendidikan dan pelatihan.",{"bindId":58,"name":55,"text":56},"trainingfund",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"SOCSEC_trigger","Jaminan sosial tenaga kerja adalah pengg","Jaminan sosial tenaga kerja adalah pengganti sebagian dari penghasilan yang\nhilang atau berkurang, sebagai akibat dari peristiwa dan\u002Fatau keadaan yang\ndialami pekerja, yang berupa: jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian,\njaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kesehatan.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"pensionfund","1. Pekerja yang telah mencapai usia pens","1. Pekerja yang telah mencapai usia pensiun yang telah ditentukan oleh BPJS\ndan telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 15 tahun berhak memperoleh\nmanfaat jaminan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\n\n2. Dalam hal pekerja telah memasuki usia pensiun tetapi masih tetap bekerja,\npekerja dapat memilih untuk menerima manfaat jaminan pensiun pada saat mencapai\nusia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3\n(tiga) tahun setelah usia pensiun.\n\n3. Pekerja yang telah memasuki usia pensiun tetapi tetap dipekerjakan dan\nmemilih menerima manfaat jaminan pensiun pada saat mencapai usia pensiun, tidak\ndapat menjadi peserta lagi.\n\n4. Pekerja yang mengalami cacat total tetap sebelum usia yang telah\nditentukan oleh BPJS berhak memperoleh manfaat jaminan pensiun sesuai dengan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku 5. Dalam hal pekerja mencapai usia\npensiun sebelum memenuhi masa kepesertaan 15 tahun, berhak mendapatkan seluruh\nakumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya secara sekaligus.\n\n6. Besarnya iuran jaminan pensiun, yaitu:\n\na. 2% dari upah sebulan ditanggung oleh\npengusaha;\n\nb. 1% dari upah sebulan ditanggung oleh pekerja.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"disabilityfund","1. Pekerja yang mengalami kecelakaan ker","1. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi:\n\na. Biaya pengangkutan pekerja ke rumah sakit\ndan\u002Fatau ke rumah tempat tinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada\nkecelakaan;\n\nb. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan\u002Fatau perawatan\nselama dirumah sakit termasuk biaya rawat jalan;\n\nc. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan\u002Fatau\nalat ganti bagi yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat\nkecelakaan kerja.\n\n2. Besarnya santunan berupa uang, diatur sesuai ketentuan yang ada\nmeliputi:\n\na. Santunan sementara tidak mampu bekerja;\n\nb. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;\n\nc. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik\nfisik maupun mental;\n\nd. Santunan kematian.\n\n3. Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89% per bulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan.\n\n4. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap\nada pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja, baik terjadi pada waktu perjalanan\nmenuju ke tempat kerja, dalam waktu kerja dan pada pada waktu pulang dari\nkerja. Untuk melaporkan kepada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan\nBPJS Ketenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam, terhitung sejak\nterjadinya kecelakan kerja.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"contracttrial","1. Setiap pekerja baru wajib menjalankan","1. Setiap pekerja baru wajib menjalankan masa percobaan sebanyak 1 (satu)\nkali paling lama 3 (tiga) bulan.\n\n2. Lama masa percobaan terhitung sejak pekerja diterima dan menandatangani\nsurat perjanjian kerja sebagai pekerja baru.\n\n3. Apabila pekerja baru telah menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga)\nbulan dapat dinyatakan lulus masa percobaan dan diangkat menjadi pekerja\ntetap.",{"bindId":76,"name":73,"text":77},"contracttrialperiod","1. Setiap pekerja baru wajib menjalankan masa percobaan sebanyak 1 (satu)\nkali paling lama 3 (tiga) bulan.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"SICDIS_trigger","1. Pekerja yang tidak dapat masuk kerja ","1. Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan\nsurat keterangan sakit dari dokter atau tim medis yang memeriksa kepada HR\npaling lambat 2 (dua) hari kerja dari tanggal masuk. Apabila melewati batas\nwaktu yang telah ditentukan pekerja yang bersangkutan tidak memenuhi\nkewajibannya maka akan dianggap sakit tanpa surat dokter\u002Fsakit biasa atau\ndikompensasikan dengan hak cuti tahunan apabila masih mempunyai hak cuti\ntahunan setelah dipotong cuti massal (cuti Idul Fitri).",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"sicknesspay","5. Pemberian upah bagi pekerja yang saki","5. Pemberian upah bagi pekerja yang sakit berkepanjangan diatur dalam\nSOP\u002Fperaturan pabrik masing-masing divisi dan tidak bertentangan dengan\nPerjanjian Kerja Bersama dan perundang-undangan yang berlaku. setelah dibahas\ndan diketahui oleh Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN).",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"sicknessmaxdays","2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan","2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.",{"bindId":91,"name":88,"text":89},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"menstruationleave","1. Pekerja wanita tidak diwajibkan beker","1. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid.\n\n2. Pekerja yang mengambil istirahat haid berhak atas upah.",{"bindId":97,"name":69,"text":70},"disabilitypay",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"healthinsurance","Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, p","Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, pengusaha bekerja sama dengan BPJS\nKesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:\n\n1. Jaminan Kesehatan diberikan kepada pekerja dan suami\u002Fistri yang sah dan\nanak-anaknya sebanyak 3 (tiga) orang.\n\n2. Pekerja atau suami istri yang sah dan 3 (tiga) orang anak yang sah,\nberhak atas Jaminan Kesehatan, sekurang-kurangnya sama dengan paket jaminan\nkesehatan dasar yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.",{"bindId":103,"name":100,"text":101},"healthinsurancerelatives",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"healthcareaccess","1. Pengusaha menyediakan klinik perusaha","1. Pengusaha menyediakan klinik perusahaan atau ruang emergency untuk\nmelayani kesehatan atau 2. Pengusaha menyediakan klinik perusahaan atau ruang\nemergency untuk pelayanan observasi sebelum dirujuk ke RS Serang atau RS lain\natas rekomendasi dokter. keselamatan pekerja.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"healthandsafetypolicy","1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan ","1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\ndiwajibkan mentaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\nsesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya.",{"bindId":113,"name":110,"text":114},"healthandsafetyext","1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\ndiwajibkan mentaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\nsesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya.\n\n2. Teknik dan pelaksanaannya mengacu kepada kebijakan kesehatan dan\nkeselamatan perusahaan.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"protectiveclothing","1. Pakaian kerja diberikan kepada pekerj","1. Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\nbahan dan jenis\n\npekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan kerja.",{"bindId":120,"name":117,"text":118},"code_application",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"hivpolicy","12. Perusahaan harus melaksanakan pemeri","12. Perusahaan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai\ndengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau pendapat lain yang\nberkompeten.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"funeralpay","1. Pekerja yang meninggal dunia bukan ak","1. Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, pihak\nkeluarga (ahli waris yang sah) berhak atas Jaminan Kematian.\n\n2. Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada ahli waris pekerja (janda, duda\natau anak) yang meliputi:\n\na. Santunan kematian dan biaya pemakaman sesuai\ndengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;\n\nb. Dalam hal pekerja tidak mempunyai keturunan\nsedarah, jaminan kematian dibayarkan kepada yang ditunjuk pekerja dalam\nwasiatnya;\n\nc. Selama tidak ada wasiat, biaya pemakaman\ndibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain selama pengurusan pemakaman.\n\n3. Premi asuransi dan iuran setiap bulan sebesar 0.30% dari upah sebulan\nmenjadi tanggungan pengusaha.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"paidmaternityleave","1. Pekerja wanita berhak atas cuti hamil","1. Pekerja wanita berhak atas cuti hamil dan cuti melahirkan bersalin.\n\n2. Pekerja wanita harus mengambil cuti melahirkan 1½ (satu setengah) bulan\nsebelum melahirkan dan 1½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan.\n\n3. Apabila hak cuti hamil dan melahirkan telah diambil ternyata terjadi\nkelahiran melebihi TP\u002Fbatas normal, maka selebihnya akan tetap dihitung Cuti\nmelahirkan selama 1½ Bulan setelah melahirkan.",{"bindId":134,"name":131,"text":132},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":136,"name":131,"text":132},"paidmaternityleaveall",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"jobsecuritymothers","2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepa","2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena:\n\na. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter sesuai\nketentuan yang berlaku;\n\nb. Pekerja wanita karena menikah, hamil atau\nmelahirkan;\n\nc. Pekerja aktif sebagai pengurus atau menjalankan\nPimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).",{"bindId":142,"name":139,"text":140},"maternitydiscrimination",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"maternityotherclause","5. Pekerja wanita yg mengalami keguguran","5. Pekerja wanita yg mengalami keguguran\u002Fgugur kandungan\u002FABORTUS diberikan\nhak cuti selama 1 1\u002F2 bulan setelah keguguran\u002Fgugur kandungan, dengan surat\nketerangan dari Dokter\u002FBidan.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"breastfeeding_dangerouswork","24. Pekerja wanita hamil yang sudah mela","24. Pekerja wanita hamil yang sudah melaporkan kehamilannya tidak diwajibkan\nkerja lembur dan apabila bersedia kerja lembur bagi yang bekerja 7 jam maksimal\n2 (dua) jam lembur dan bagi yang 8 jam kerja maksimal 1 (satu) jam lembur.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"riskassessment","x. Terbukti seorang atasan setelah menda","x. Terbukti seorang atasan setelah mendapatkan\nlaporan tidak menempatkan bawahannya yang hamil pada bagian yang sesuai;",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"alternatives","13. Pengusaha melarang pekerja yang seda","13. Pengusaha melarang pekerja yang sedang hamil bekerja pada malam hari.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"nursingfacilities","3. pengusaha menyediakan fasilitas untuk","3. pengusaha menyediakan fasilitas untuk pekerja ibu hamil dan menyusui\nseperti: pojok ASI, penyimpanan ASI, toilet prioritas ibu hamil, jalur\nprioritas ibu hamil makan dikantin, dan jalur prioritas checkroll ibu hamil.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"paidpaternityleave","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu waji","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan ijin resmi kepada\npekerja sebagai tanda simpatik dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai\nketentuan yang berlaku.\n\n2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan ijin resmi, antara\nlain:\n\na. Pekerja sendiri menikah: 3 hari\n\nb. Pekerja menikahkan anak: 2 hari\n\nc. Istri pekerja melahirkan atau keguguran\nkandungan: 2 hari",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"paidpaternityleaveduration","c. Istri pekerja melahirkan atau kegugur","c. Istri pekerja melahirkan atau keguguran\nkandungan: 2 hari",{"bindId":172,"name":165,"text":166},"paidpaternityleavepay",{"bindId":174,"name":165,"text":166},"paidpaternityleavepayperc",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"deathrelatives","2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha u","2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan ijin resmi, antara\nlain:\n\na. Pekerja sendiri menikah: 3 hari\n\nb. Pekerja menikahkan anak: 2 hari\n\nc. Istri pekerja melahirkan atau keguguran\nkandungan: 2 hari\n\nd. Pekerja menyunatkan\u002Fmembaptiskan anak: 2 hari\n\ne. Keluarga pekerja (istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua) meninggal dunia: 2 hari",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"deathrelativesleave","e. Keluarga pekerja (istri, suami, anak,","e. Keluarga pekerja (istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua) meninggal dunia: 2 hari",{"bindId":184,"name":177,"text":185},"marriage","2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan ijin resmi, antara\nlain:\n\na. Pekerja sendiri menikah: 3 hari",{"bindId":187,"name":177,"text":185},"marriageleave",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"educationtuition","1. Perusahaan memberikan bantuan beasisw","1. Perusahaan memberikan bantuan beasiswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1,2 dan 3 dengan keterangan dari kepala sekolah\nyang bersangkutan.\n\n2. Bantuan bea siswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di\ntingkat SD\u002FMI, SMP\u002FMTS, SMU\u002FSMK\u002FALIYAH, dan S1 dan S2 yang berbentuk bantuan\nbiaya sekolah per semester.\n\n3. Jumlah nominal bantuan dan penerima bantuan serta Prosedur pelaksanaan\nditentukan antara pengusaha dan PSP-SPN.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"eqpay","10. Pekerja berhak untuk menerima upah d","10. Pekerja berhak untuk menerima upah dan kesejahteraan yang adil tanpa\nmembedakan latar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"discrimination","8. Pekerja berhak untuk dapat bekerja se","8. Pekerja berhak untuk dapat bekerja secara tenang, tentram secara lahir\ndan batin tanpa adanya kecemasan, keresahan, ketakutan dan tindakan\ndiskriminasi oleh pengusaha karena keanggotaannya dalam Pimpinan Serikat\nPekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"sexualhar","4. Pengusaha dilarang memutasikan pekerj","4. Pengusaha dilarang memutasikan pekerja apabila :\n\na. Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja;\n\nb. Adanya unsur SARA atau diskriminasi;\n\nc. Bertujuan asusila atau pelecehan;\n\nd. Adanya unsur suka atau tidak suka secara\npribadi.",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"hourspday_select","1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau ","1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non-shift maupun shift.",{"bindId":209,"name":206,"text":207},"hourspweek_select",{"bindId":211,"name":206,"text":207},"hourspday",{"bindId":213,"name":206,"text":207},"hourspweek",{"bindId":215,"name":206,"text":207},"dayspweek_select",{"bindId":217,"name":206,"text":207},"dayspweek",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"MAXHOURS_trigger","8. Waktu kerja lembur hanya dapat dilaku","8. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak tiga (3) jam dalam\nsatu (1) hari dan empat belas (14) jam dalam satu (1) minggu. Ketentuan waktu\nlembur tersebut diatas, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu\nistirahat mingguan atau hari libur resmi",{"bindId":223,"name":220,"text":221},"hoursovertimemax",{"bindId":225,"name":226,"text":227},"PAIDLEAV_trigger","1. Pengusaha wajib memberikan waktu cuti","1. Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja setelah\nbekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan mendapat upah\npenuh.",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"holidaysfixed","3. Pengusaha wajib memberikan cuti tahun","3. Pengusaha wajib memberikan cuti tahunan yang diambil bersamaan dengan\ncuti massal (Idul Fitri) sebanyak 8 (delapan) hari dan selebihnya adalah hak\nmutlak pekerja sepenuhnya. Penetapan cuti masal lebaran melalui perundingan\nantara Pengusaha dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN).",{"bindId":233,"name":230,"text":231},"holidaysfixeddays",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"bankholidays1","21. Hari Libur Nasional: ialah hari dima","21. Hari Libur Nasional: ialah hari dimana pekerja menghentikan aktifitas\nkerja sesuai kalender yang ditetapkan pemerintah.",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"SCHEDULE_trigger","1. Istirahat mingguan diberikan 2 hari y","1. Istirahat mingguan diberikan 2 hari yaitu hari sabtu dan minggu bagi yang\n5 hari kerja, dan 1 hari yaitu hari minggu bagi yang memberlakukan 6 hari kerja\ndalam seminggu berturut-turut, bagi pekerja yang shift maupun non-shift wajib\nmendapatkan istirahat minimal 24 jam\n\n2. Pelaksanaan pergantian shift dimulai dari shift 1 ke shift 3 kemudian ke\nshift 2.\n\n3. Istirahat kerja minimal 1 jam (60 Menit), apabila terjadi keterlambatan\nwaktu istirahat disebabkan meeting produksi pembinaan maka wajib\ndikompensasikan pada waktu masuk dan apabila keterlambatan mencapai 15 menit\nwajib diperhitungkan dengan jam kerja lembur.\n\n4. Pekerja diharuskan istirahat dan meninggalkan tempat kerja bila sudah\nwaktunya istirahat.",{"bindId":243,"name":240,"text":244},"schedulesrestpw","1. Istirahat mingguan diberikan 2 hari yaitu hari sabtu dan minggu bagi yang\n5 hari kerja, dan 1 hari yaitu hari minggu bagi yang memberlakukan 6 hari kerja\ndalam seminggu berturut-turut, bagi pekerja yang shift maupun non-shift wajib\nmendapatkan istirahat minimal 24 jam",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"TRADEUNLEAV_trigger","1. Pengusaha memberikan dispensasi kepad","1. Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja yang\nditunjuk Serikat Pekerja untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nperusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Dispensasi\ntersebut diberikan kepada Pimpinan Wakil Serikat Pekerja yang ditunjuk untuk\nmenghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa\nmengalami pengurangan upah atau tunjangan lainnya.",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"PAYSCALES_trigger","1. Mengenai sistem pengupahan berdasarka","1. Mengenai sistem pengupahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga\nKerja dan Transmigrasi R.I Nomor 01 tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah\nyang terlampir dalam Perjanjian Kerja Bersama yang tidak dapat dipisahkan\nbulannya dan",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"LOWWAGE_trigger","1. Upah terendah pekerja adalah berdasar","1. Upah terendah pekerja adalah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Serang\n(UMK) dan\u002Fatau Upah Minimum Sektoral (UMSK) yang disahkan oleh Pemerintah.",{"bindId":258,"name":255,"text":256},"LOWWAGE_government",{"bindId":260,"name":255,"text":256},"LOWWAGE_provision",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"STRUCINCR_trigger","2. Penyesuaian upah diberikan kepada pek","2. Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi dan\nkompetensi yang disesuaikan dengan jabatan dan golongan upahnya.",{"bindId":266,"name":263,"text":264},"wageincreasetype",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"ONCERISE_trigger","1. Tunjangan hari raya diberikan perusah","1. Tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 1(satu)\nminggu sebelum hari raya keagamaan. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan\nadalah sebagai berikut:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No.\n      Masa Kerja\n      Persentase\n    \n    \n      1\n      Masa kerja kurang dari 1 bulan (masa percobaan)\n      Sesuai kebijakan\n    \n    \n      2\n      Masa kerja 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun\n      Proporsional\n    \n    \n      3\n      Masa kerja 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun\n      115%\n    \n    \n      4\n      Masa kerja 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun\n      \n      130%\n    \n    \n      5\n      Masa kerja 3 tahun sampai dengan kurang dari 4 tahun\n      150%\n    \n    \n      6\n      Masa kerja 4 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun\n      175%\n    \n    \n      7\n      Masa kerja 5 tahun sampai dengan kurang dari 6 tahun\n      200%\n    \n    \n      8\n      Masa kerja 6 tahun sampai dengan kurang dari 7 tahun\n      203%\n    \n    \n      9\n      Masa kerja 7 tahun sampai dengan kurang dari 8 tahun\n      207%\n    \n    \n      10\n      Masa kerja 8 tahun sampai dengan kurang dari 9 tahun\n      210%\n    \n    \n      11\n      Masa kerja 9 tahun sampai dengan kurang dari 10 tahun\n      213%\n    \n    \n      12\n      Masa kerja 10 tahun sampai dengan kurang dari 11 tahun\n      \n      216%\n    \n    \n      13\n      Masa kerja 11 tahun sampai dengan kurang dari 12 tahun\n      219%\n    \n    \n      14\n      Masa kerja 12 tahun sampai dengan kurang dari 13 tahun\n      222%\n    \n    \n      15\n      Masa kerja 13 tahun sampai dengan kurang dari 14 tahun\n      \n      225%\n    \n    \n      16\n      Masa kerja 14 tahun ke atas\n      228%\n    \n  \n",{"bindId":272,"name":269,"text":273},"oncerise_detail","1. Tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 1(satu)\nminggu sebelum hari raya keagamaan. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan\nadalah sebagai berikut:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No.\n      Masa Kerja\n      Persentase\n    \n    \n      1\n      Masa kerja kurang dari 1 bulan (masa percobaan)\n      Sesuai kebijakan\n    \n    \n      2\n      Masa kerja 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun\n      Proporsional\n    \n    \n      3\n      Masa kerja 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun\n      115%\n    \n    \n      4\n      Masa kerja 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun\n      \n      130%\n    \n    \n      5\n      Masa kerja 3 tahun sampai dengan kurang dari 4 tahun\n      150%\n    \n    \n      6\n      Masa kerja 4 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun\n      175%\n    \n    \n      7\n      Masa kerja 5 tahun sampai dengan kurang dari 6 tahun\n      200%\n    \n    \n      8\n      Masa kerja 6 tahun sampai dengan kurang dari 7 tahun\n      203%\n    \n    \n      9\n      Masa kerja 7 tahun sampai dengan kurang dari 8 tahun\n      207%\n    \n    \n      10\n      Masa kerja 8 tahun sampai dengan kurang dari 9 tahun\n      210%\n    \n    \n      11\n      Masa kerja 9 tahun sampai dengan kurang dari 10 tahun\n      213%\n    \n    \n      12\n      Masa kerja 10 tahun sampai dengan kurang dari 11 tahun\n      \n      216%\n    \n    \n      13\n      Masa kerja 11 tahun sampai dengan kurang dari 12 tahun\n      219%\n    \n    \n      14\n      Masa kerja 12 tahun sampai dengan kurang dari 13 tahun\n      222%\n    \n    \n      15\n      Masa kerja 13 tahun sampai dengan kurang dari 14 tahun\n      \n      225%\n    \n    \n      16\n      Masa kerja 14 tahun ke atas\n      228%",{"bindId":275,"name":269,"text":273},"incidentalbonustype",{"bindId":277,"name":269,"text":273},"incidentalbonusperc1",{"bindId":279,"name":280,"text":281},"NOCTPREM_trigger","Tunjangan shift diberikan kepada pekerja","Tunjangan shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift III\natau pekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp. 10.000,\n-\u002Fhari.",{"bindId":283,"name":280,"text":281},"shiftallowanceamount1",{"bindId":285,"name":280,"text":281},"shiftallowanceamount2",{"bindId":287,"name":288,"text":289},"OVERTIME_trigger","1. Dasar perhitungan tarif upah lembur a","1. Dasar perhitungan tarif upah lembur adalah surat Keputusan Menteri Tenaga\nKerja No. KEP- 102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2004.\n\n2. Tarif Upah Lembur (TUL) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 x Upah tetap.",{"bindId":291,"name":292,"text":293},"overtimeallowancetype_general","3. Perhitungan Tarif Upah Lembur, berdas","3. Perhitungan Tarif Upah Lembur, berdasarkan waktu kerja lembur sebagai\nberikut: Besarnya upah lembur untuk jam kerja diatur sebagai berikut:\n\na. Hari kerja biasa:\n\nJam 1 (pertama): 1,5 x TUL\n\nJam 2 dan seterusnya : 2 x TUL",{"bindId":295,"name":292,"text":293},"overtimeallowanceperc1_general",{"bindId":297,"name":292,"text":293},"overtimeallowancetype",{"bindId":299,"name":292,"text":293},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":301,"name":292,"text":293},"overtimeallowancetype1",{"bindId":303,"name":304,"text":305},"SUNDAY_trigger","b. Hari Libur Minggu atau Nasional Jam k","b. Hari Libur Minggu atau Nasional\n\nJam ke 1 s\u002Fd 7 : 2 x TUL\n\nJam ke 8 : 3 x TUL\n\nJam ke 9 seterusnya : 4 x TUL",{"bindId":307,"name":304,"text":305},"sundayallowancetype",{"bindId":309,"name":304,"text":305},"sundayallowanceperc1",{"bindId":311,"name":304,"text":305},"sundayallowancetype1",{"bindId":313,"name":314,"text":315},"SENIOR_trigger","1. Tunjangan masa kerja diberikan kepada","1. Tunjangan masa kerja diberikan kepada pekerja, mulai dari golongan upah\nterendah sampai golongan upah tertinggi.\n\n2. Tunjangan masa kerja diberikan kepada semua pekerja setelah paling\nsedikit bekerja selama 1 (satu) tahun dan diberikan terhitung per tanggal masuk\nkerja.\n\n3. Besarnya tunjangan masa kerja sebagai berikut:\n\na. 1-2 tahun masa kerja sebesar Rp. 13.000,\n-\u002Fbulan\n\nb. 2-3 tahun masa kerja sebesar Rp. 19.000,\n-\u002Fbulan\n\nc. 3-4 tahun masa kerja sebesar Rp. 22.000,\n-\u002Fbulan\n\nd. 4-5 tahun masa kerja sebesar Rp. 26.000,\n-\u002Fbulan\n\ne. 5-6 tahun masa kerja sebesar Rp. 29.000,\n-\u002Fbulan\n\nf. 6-7 tahun masa kerja sebesar Rp. 32.000,\n-\u002Fbulan\n\ng. 7-8 tahun masa kerja sebesar Rp. 35.000,\n-\u002Fbulan\n\nh. 8-9 tahun masa kerja sebesar Rp. 38.000,\n-\u002Fbulan\n\ni. 9-10 tahun masa kerja sebesar Rp. 41.000,\n-\u002Fbulan\n\nj. 10-11 tahun masa kerja sebesar Rp. 44.000,\n-\u002Fbulan\n\nk. 11-12 tahun masa kerja sebesar Rp. 47.000,\n-\u002Fbulan\n\nl. 12-13 tahun masa kerja sebesar Rp. 50.000,\n-\u002Fbulan\n\nm. 13-14 tahun masa kerja sebesar Rp. 53.000,\n-\u002Fbulan\n\nn. 14-15 tahun masa kerja sebesar Rp. 56.000,\n-\u002Fbulan\n\n0. 15-16 tahun masa kerja sebesar Rp. 59.000,\n-\u002Fbulan\n\np. 16-17 tahun masa kerja sebesar Rp. 62.000,\n-\u002Fbulan\n\nq. 17-18 tahun masa kerja sebesar Rp. 65.000,\n-\u002Fbulan\n\nr. 18-19 tahun masa kerja sebesar Rp. 68.000,\n-\u002Fbulan\n\ns. 19-20 tahun masa kerja sebesar Rp. 71.000,\n-\u002Fbulan\n\nt. 20-21 tahun masa kerja sebesar Rp. 74.000,\n-\u002Fbulan\n\nu. 21-22 tahun masa kerja sebesar Rp. 77.000,\n-\u002Fbulan\n\nv. 22 tahun masa kerja sebesar Rp. 80.000,\n-\u002Fbulan",{"bindId":317,"name":318,"text":319},"longserviceallowancetype","3. Besarnya tunjangan masa kerja sebagai","3. Besarnya tunjangan masa kerja sebagai berikut:\n\na. 1-2 tahun masa kerja sebesar Rp. 13.000,\n-\u002Fbulan\n\nb. 2-3 tahun masa kerja sebesar Rp. 19.000,\n-\u002Fbulan\n\nc. 3-4 tahun masa kerja sebesar Rp. 22.000,\n-\u002Fbulan\n\nd. 4-5 tahun masa kerja sebesar Rp. 26.000,\n-\u002Fbulan\n\ne. 5-6 tahun masa kerja sebesar Rp. 29.000,\n-\u002Fbulan\n\nf. 6-7 tahun masa kerja sebesar Rp. 32.000,\n-\u002Fbulan\n\ng. 7-8 tahun masa kerja sebesar Rp. 35.000,\n-\u002Fbulan\n\nh. 8-9 tahun masa kerja sebesar Rp. 38.000,\n-\u002Fbulan\n\ni. 9-10 tahun masa kerja sebesar Rp. 41.000,\n-\u002Fbulan\n\nj. 10-11 tahun masa kerja sebesar Rp. 44.000,\n-\u002Fbulan\n\nk. 11-12 tahun masa kerja sebesar Rp. 47.000,\n-\u002Fbulan\n\nl. 12-13 tahun masa kerja sebesar Rp. 50.000,\n-\u002Fbulan\n\nm. 13-14 tahun masa kerja sebesar Rp. 53.000,\n-\u002Fbulan\n\nn. 14-15 tahun masa kerja sebesar Rp. 56.000,\n-\u002Fbulan\n\n0. 15-16 tahun masa kerja sebesar Rp. 59.000,\n-\u002Fbulan\n\np. 16-17 tahun masa kerja sebesar Rp. 62.000,\n-\u002Fbulan\n\nq. 17-18 tahun masa kerja sebesar Rp. 65.000,\n-\u002Fbulan\n\nr. 18-19 tahun masa kerja sebesar Rp. 68.000,\n-\u002Fbulan\n\ns. 19-20 tahun masa kerja sebesar Rp. 71.000,\n-\u002Fbulan\n\nt. 20-21 tahun masa kerja sebesar Rp. 74.000,\n-\u002Fbulan\n\nu. 21-22 tahun masa kerja sebesar Rp. 77.000,\n-\u002Fbulan\n\nv. 22 tahun masa kerja sebesar Rp. 80.000,\n-\u002Fbulan",{"bindId":321,"name":322,"text":323},"mealvouchers","1. Pengusaha menyediakan makan yang seha","1. Pengusaha menyediakan makan yang sehat dan halal bagi pekerja secara\ncuma-cuma setiap hari.\n\n2. Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang\ndisediakan dalam kantin\n\nperusahaan yang pola menu makannya dipantau oleh ahli gizi dan komite kantin\ndan tidak dapat diganti dengan uang.\n\n3. Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh:\n\na. Karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan\nmakan di kantin;\n\nb. Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada\nwaktu jam makan pekerja tidak berada di lokasi perusahaan.",{"bindId":325,"name":326,"text":327},"direct_participation_trigger","1. Pengusaha, Pekerja dan\u002Fatau Pimpinan ","1. Pengusaha, Pekerja dan\u002Fatau Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja\nNasional (PSP-SPN) dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi\nPHK, apabila pembinaan terhadap pekerja sudah dilaksanakan tetapi PHK tidak\ndapat dihindari, maka pengusaha merundingkan dengan pihak Pimpinan Serikat\nPekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) Lembaga Kerjasama Bipartit.",{"bindId":329,"name":226,"text":330},"holidaysdays","1. Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja setelah\nbekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan mendapat upah\npenuh.\n\n2. Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat-lambatnya 1\n(satu) minggu sebelumnya dikecualikan hal-hal yang bersifat\ninsidentil\u002Fmendadak.\n\n3. Pengusaha wajib memberikan cuti tahunan yang diambil bersamaan dengan\ncuti massal (Idul Fitri) sebanyak 8 (delapan) hari dan selebihnya adalah hak\nmutlak pekerja sepenuhnya. Penetapan cuti masal lebaran melalui perundingan\nantara Pengusaha dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN).\n\n4. Pekerja yang sampai batas waktu berakhirnya pengambilan hak cuti tahunan\ntidak mempergunakannya, pengusaha wajib mengkompensasikan dengan uang secara\notomatis pada bulan ke-25 dengan perhitungan proporsional.\n\n5. Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam cuti\nmassal (Idul Fitri) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan dipotong\nsebanyak cuti massal yang telah diambil, adapun selebihnya adalah hak mutlak\npekerja sepenuhnya.\n\n6. Pengusaha dapat mengijinkan pekerja untuk menggabungkan pengambilan cuti\ntahunan dengan ijin resmi.\n\n7. HR wajib menjawab pertanyaan dari pekerja saat mulai berlaku dan habisnya\nhak cuti tahunannya atas persetujuan pengusaha akan dikompensasikan dengan uang\nsesuai prosedur yang berlaku.\n\n8. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas)\nbulan berturut-turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam cuti\nmassal (Idul Fitri) dan pekerja tersebut di PHK atau mengundurkan diri sebelum\nmasa cutinya lahir, maka haknya akan dipotong secara proporsional sesuai jumlah\nhari cuti yang telah diambil dengan cara perhitungan kompensasi.\n\n9. Pekerja mendapatkan tambahan cuti tahunan sebagai bentuk penghargaan\npekerja dengan masa kerja sebagai berikut:\n\na. 15 - 20 tahun diberikan 1 hari cuti.\n\nb. 20 - 25 tahun diberikan 2 hari cuti.\n\nc. 25 tahun keatas diberikan 3 hari cuti",{"bindId":332,"name":226,"text":330},"holidaysweeks","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2019-11-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2021-10-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet, Pabrik Manufaktur Garmen (garmen, pakaian jadi)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Nikomas Gemilang, Pouchen Indonesia\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_2\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama pengusaha: → \n                        Nikomas Gemilang, Pouchen Indonesia\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_2_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        SPN - Serikat Pekerja Nasional\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Suprihat, S.H\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Referensi khusus untuk gender dalam kesetaraan upah: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 30 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 14.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → 8.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, but there are only indices (no wages)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 115 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR 26000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Tunjangan masa kerja: → IDR 44000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 10 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[338],{"title":38,"slug":34},[340],{"type":341,"data":342},"call_to_action_body_block",{"title":343,"description":344,"variant":345,"link":346},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":343,"url":347,"description":343,"rel":348,"type":349},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[351],{"type":341,"data":352},{"title":343,"description":344,"variant":345,"link":353},{"title":343,"url":347,"description":343,"rel":348,"type":349},[]]