[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-terminal-petikemas-koja-dengan-sp-tpk-koja":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":339,"content_type_view":340,"extra_breadcrumbs":341,"body":343,"body_blocks":354,"related_pages":358},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":337,"translations":338},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-terminal-petikemas-koja-dengan-sp-tpk-koja","86e449a0-c654-11e3-8c75-001e0bc20076","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-terminal-petikemas-koja-dengan-sp-tpk-koja\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-terminal-petikemas-koja-dengan-sp-tpk-koja\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara Terminal Petikemas Koja Dengan SP TPK Koja 2012 - 2014","IDN Terminal Petikemas Koja - 2012","Indonesia - IDN Terminal Petikemas Koja - 2012","IDN Terminal Petikemas Koja - 2012 - Angkutan, logistik, komunikasi",{"name":42,"data":43},"15 - PKB Terminal Petikemas Koja.html","\n              \n              \n              \n              \n              \u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New1\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA TERMINAL PETIKEMAS KOJA\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>DENGAN SERIKAT PEKERJA TERMINAL PETIKEMAS KOJA\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Pihak – Pihak Yang Mengadakan Pengadakan Perjanjian Kerja\nBersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang bertanda tangan dibawah ini :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminal Petikemas Koja adalah suatu persekutuan perdata yang berbentuk\nKerjasama Operasi yang dibentuk oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) dan\nPT. Hutchison Ports Indonesia (d\u002Fh PT. Ocean Terminal Petikemas, d\u002Fh PT.\nHampuss Terminal Petikemas) berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 53\nTanggal 23 Oktober 1996, berkedudukan di Jalan Timor I Nomor. 1 Tanjung Priok\nJakarta, dalam hal ini diwakili oleh Indra Hidayat Sani selaku General Manager\nberdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II\n(persero) dan PT. Hutchison Ports Indonesia Nomor HK.56\u002F4\u002F14\u002FPI.II-12 dan Nomor\n068\u002FSKB-HPI\u002FIX\u002F12 tanggal 18 September 2012 tentang Penggantian dan\nPengangkatan jabatan pada Organisasi Kerjasama Operasi (KSO) Terminal Petikemas\nKoja dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia\nII (persero) dan PT. Hutchison Ports Indonesia, selanjutnya disebut sebagai\n……PIHAK PERTAMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja Terminal Petikemas Koja (SP TPK KOJA) adalah Organisasi\nPekerja Terminal Petikemas Koja, berkedudukan di Jalan Timor I Nomor 1 Tanjung\nPriok Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Prakoso Wibowo selaku Ketua Umum\nSerikat Pekerja Terminal Petikemas Koja berdasarkan Berita Acara Perhitungan\nSuara Calon Ketua Umum Serikat Pekerja TPK Koja pada hari Jum’at, Tanggal 6\nAgustus 2010 dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja\nPetikemas Koja, selanjutnya disebut\nsebagai………………………………………….……PIHAK KEDUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut\nsebagai “PARA PIHAK”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama\n(PKB) ini yang terdiri dari XVII BAB dan 136 Pasal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Pengertian Dan Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil\nperundingan antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha yang memuat syarat-syarat\nkerja, hak, dan kewajiban para pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan adalah Kerjasama Operasi (KSO) Terminal Petikemas Koja-\nselanjutnya disebut Terminal Petikemas Koja - yang berlokasi di Jalan Timor I\nNomor 1- Tanjung Priok , Jakarta 14310 dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH\nnomor 53 tanggal 23 Otober 1996.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha adalah Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan Direksi\nPT. Hutchison Ports Indonesia (d\u002Fh PT. Ocean Terminal Petikemas, d\u002Fh PT.\nHampuss Terminal Petikemas) dan\u002Fatau KUASANYA yakni Manajemen KSO Terminal\nPetikemas Koja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Manajemen adalah Pengelola Terminal Petikemas Koja yang dibentuk oleh\nPengusaha terdiri dari General Manager dan Deputy General Manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Manager adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada\nmenejemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Atasan Pekerja adalah Pejabat Perusahaan\u002Forang yang berwenang untuk\nmemberikan perintah\u002Fpetunjuk kepada pekerja dan meminta pertanggung jawaban\ndari Pekerja tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pekerja adalah seseorang yang bekerja di Perusahaan yang diangkat secara\ntertulis dan menerima upah dari Perusahaan, terdiri dai :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja Tetap adalah seseorang yang telah memenuhi syarat untuk diangkat\nsetelah melalui masa percobaan dan diberikan upah sesuai dengan ketentuan yang\nberlaku untuk waktu tidak tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja Tidak Tetap adalah Pekerja yang direkrut oleh Perusahaan\nberdasrkan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja yang diperbantukan adalah Pekerja yang ditugaskan oleh instansi\nInduk PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Hutchison Ports Indonesia\nkepada Perusahaan yang pembinaan administrasinya tetap berada pada unit\norganisasi Induk, sedangkan tugas-tugasnya diatur oleh Perusahaan, dan\ndiberikan upah serta tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja yang ditugaskan adalah Pekerja Perusahaan yang diperbantukan pada\ninstansi lain (Perusahaan lain, Anak Perusahaan dan atau Induk Perusahaan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Calon Pekerja adalah peserta lulus seleksi dari proses rekruitmen yang\ndilakukan oleh Perusahaan untuk pekerjaan tertentu paling lama 3 (tiga) bulan\ndan dapat diangkat sebagai Pekerja berdasarkan penilaian unjuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pekerjaan adalah kegiatan yang dijalankan oleh Pekerja yang bersangkutan\nuntuk kepentingan Persahaan dalam suatu hubungan kerja dengan mendapatkan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab,\nwewenang dan hak seorang Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Kelas Jabatan (Job Class) adalah peringkat jabatan yang didasarkan pada\nNilai Jabatan, yang mengacu pada sistem standar, terukur dan transparan yang\ndipergunakan dalam perhitumngan pengupahan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan\nsecara bersama-sama dan atau oleh Serikat Pekerja untuk menghentikan Pekerjaan\natau memperlambat pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Pensiun adalah berakhirnya hubungan kerja Pekerja dengan Perusahaan\nkarena Pekerja mencapai usia tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pengakhiran hubungan kerja karena suatu\nhal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja\ndan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja Terminal Petikemas KOJA (SP-TPK\nKOJA) sebagaimana terdaftar pada Kantor Wilayah Depertemen Tenaga Kerja DKI\nJakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 92\u002FW.26.4\u002F4\u002FVII\u002FK\u002F200 dengan Nomor\nPendaftaran 300\u002FOP-SP.TPKK\u002FDFT\u002F02\u002FIX\u002FVII\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Pengurus Serikat Pekerja adalah anggota Serikat Pekerja Terminal\nPetikemas KOJA (SP-TPK KOJA) yang terpilih dalam musyawarah SP-TPK KOJA untuk\nmemimpin dan mengelola Serikat Pekerja TPK KOJA serta mewakili kepentingan\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Koperasi Karyawan (Kopkar) adalah Koperasi yang beranggotakan dan\ndikelola para Pekerja Perusahaan sebagai gerakan ekonomi Pekerja, berdasarkan\nprinsip koperasi, menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi\nanggotanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Pekerja Outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan\nkepada Pihak ketiga dengan cara melakukan Perjanjian Pemborongan pekerjaan atau\nperjanjian penyediaan jasa Pekerja yang dibuat secara tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Keluarga Pekerja adalah isteri\u002Fsuami dan tiga orang anak yang sah\n(maksimal usia anak 25 Tahun dan belum menikah) yang tertanggung dan terdaftar\npada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Suami\u002FIsteri adalah suami\u002Fisteri dari pernikahan yang sah menurut\nundang-undang dengan ketentuan Perusahaan hanya mengakui 1 (satu) Isteri\u002FSuami\ndari pernikahan yang sah telah terdaftar pada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Anak adalah Anak kandung dari pernikahan yang sah,anak tiri, dan\u002Fatau\nanak angkat yang didukung dengan dokumen yang berkekuatan hukum, diakui dan\nterdaftar pada Perusahaan, yang berusia maksimal 25 Tahun, kecuali sudah\nmenikah, atau sudah bekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Ahli Waris adalah Isteri\u002FSuami atau Anak Pekerja yang harus dibuktikan\ndengan penetapan ahli waris atau kepada pihak lain yang ditunjuk secara\ntertulis sebagai penerima wasiat oleh Pekerja untuk menerima pembayaran yang\nmenjadi hak Pekerja yang meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang\nsebagai imbalan dari Perusahaan atau pemberi kerja kepada Pekerja yang\nditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau\nperaturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluargannya\natas suatu pekerjaan dan\u002Fatau jasa yang telah atau akan dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Hari dan Waktu Kerja adalah hari dan waktu kerja yang ditetapkan oleh\nPerusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan berdasarkan pada peraturan\nperunadang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Kerja Nonstop adalah kegiatan yang dilakukan Pekerja Operasional dan\npendukung operasional pada jam istirahat yang bertujuan untuk optimalisasi\npelayanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Kerja Lembur adalah Pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja diluar jam\nkerja yang telah ditetapkan atau yang berlaku, bertujuan mempercepat\npenyelesaian pekerjaan tertentu yang sifatnya mendesak yang pelaksanaanya\nberdasarkan Surat Perintah Lembur (SPL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Hari Libur Nasional adalah hari libur dan cuti bersama yang ditetapkan\noleh Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Masa Kerja adalah masa kerja Pekerja terus menerus sejak Tanggal Pekerja\nmulai bekerja di KSO TPK KOJA atau sejak menandatangani Surat Perjanjian Kerja,\ntidak termasuk cuti diluar tanggungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Penyesuaian Penghasilan adalah peninjauan atas besaran upah berdasarkan\nnilai inflasi dari BPS dan\u002Fatau keputusan pemerintah dan\u002Fatau peraturan\npemerintah yang mengakibatkan perubahan terhadap biaya hidup.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Surat Kesepakatan Bersama adalah Surat Kesepakatan yang dibuat antara\nPerusahaan dan Serikat Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.PSAK 24\u002FImbalan Pasca Kerja (Revisi 2010) adalah pernyataan standar\nakutansi keuangan yang mengatur pengakuan kewajiban perusahaan untuk imbalan\npasca kerja karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Dasar Hukum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini disusun berdasarkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Undang – Undang Dasar 1945.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Undang – Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Undang – Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2002 tentang perubahan ketiga atas\nPeraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program\nJaminan Sosial Tenaga Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Undang – Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan\nHubungan Industrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Undang – Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial\nNasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Kepres Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Kepmenakertrans Nomor 48 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan\nPengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian\nKerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50\u002FPMK.010\u002F2012 tentang Perubahan ketiga\natas Keputusan Menteri Keuangan nomor 343\u002FKMK.047\u002F1998 tentang Iuran dan\nmanfaat Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan dan\nsemua peraturan pelaksanaanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Kode Etik\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Komitmen Menejemen untuk meningkatkan “stakeholder value” antara lain\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Memberikan mutu pelayanan terbaik kepada pelanggan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menghargai Pekerja sebagai asset dan sumber daya utama yang berprestasi\ndan sejahtera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memberikan konstribusi optimal pada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Ikut mengemban tanggung jawab sosial dan lingkungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pekerja dan Perusahaan menerapkan Good Corporate Governance.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Komitmen Bersama Perusahaan Dan Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan dan Serikat Pekerja bersama – sama berkomitmen untuk\nmenjadikan TPK Koja sebagai Terminal Petikemas pilihan yang cepat, aman,\nefesien dan sejahtera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perusahaan dan Serikat Pekerja bersama – sama memiliki komitmen untuk\nmenjalankan prinsip umum terhadap Pengusaha dan prinsip umum terhadap Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6: Maksud Dan Tujuan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Maksud dan tujuan PKB ini adalah menciptakan keserasian, keselarasan dan\nkeseimbangan hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja dalam meningkatkan\nefesiensi, Produktifitas kerja dan kesejahteraan seluruh Pekerja serta\nmempertahankan eksistensi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Tujuan dibuatnya PKB ini untuk menjamin kepastian hukum bagi pengusaha\ndan pekerja di dalam hubungan industrial secara proposional serta menciptakan\nhubungan yang sinergis dalam rangka pencapaian produktifitas yang berdaya\nsaing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Ruang Lingkup\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityexcludedtrigger\">\u003Cp>(1)Perjanjian Kerja Bersama ini dan mengikat bagi Serikat Pekerja, Pekerja,\nManajemen dan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Manajemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas termasuk manajemen\nyang ditempatkan oleh Perusahaan dengan status kontrak dan\u002Fatau diperbantukan\ndan\u002Fatau status lain yang ditentukan kemudian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : HUBUNGAN INDUSTRIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Maksud\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hubungan Industrial yang dimaksud adalah hubungan kerja yang sehat, dinamis,\ndan bertanggung jawab antara Pengusaha dan Pekerja, dimana para pihak saling\nmemahami hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja\nBersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Prinsip Umum Terhadap Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Pengusaha dan Pengurus Serikat Pekerja sepakat untuk melakukan musyawarah\ndalam mengambil keputusan bersama serta akan mengusahakan tercapainya suatu\nsuasana kerja yang tenang dan tentram sehingga tercipta suatu hubungan\nindustrial, saling menghormati hak dan kewajiban masing – masing pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pengusaha mengakui Serikat Pekerja TPK KOJA yang didirikan secara sah\nadalah satu – satunya badan atau organisasi yang mewakili Pekerja, dimana\nPengusaha dan Serikat Pekerja akan berkonsulitasi dan bernegosiasi tentang hal\n– hal yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan dan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Pengurus Serikat Pekerja berhak mendampingi dan menjembatani Pekerja\ndalam penyelesaian masalah Pekerja dengan Perusahaan. Untuk Pekerja yang bukan\nanggota Serikat Pekerja harus ada permintaan tertulis dari pekerja yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Perusahaan atas permintaan tertulis Serikat Pekerja memotong gaji anggota\nSerikat Pekerja setiap bulan (check off system) sebagai iuran bulanan dan\ndisetorkan ke kas Serikat Pekerja berdasarkan Surat Kuasa pemotongan dari\nAnggota Serikat Pekerja kepada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Keanggotaan serta hak dan kewajiban anggota, diatur dalam Anggaran Dasar\ndan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Kegiatan Pekerja dilingkungan Perusahaan merupakan bagian tidak\nterpisahkan dari Serikat Pekerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 tahun\n2000 pasal 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)Dispensasi untuk menjalankan fungsi Organisasi Serikat Pekerja, atas\npermintaan Serikat Pekerja, Perusahaan memberikan dispensasi dan pertimbangan\nkepada anggota dan atau pengurus Serikat Pekerja yang ditunjuk tanpa mengurangi\nhak – haknya dalam menjalankan aktifitas perangkat organisasi, menghadiri\nsidang, konsultasi, rapat, seminar, pendidikan\u002Flatihan perburuhan dan atau\nkegiatan lainnya yang berhubungan dengan instansi pemerintah dan atau\nmenjalankan organisasi lainnya baik didalam maupun diluar Perusahaan dengan\nmekanisme pelaksanaan agar dibuat permintaan tertulis seminggu sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)Perusahaan yang diwakili oleh atasan langsung (minimal setingkat manajer)\ndapat memberikan ijin secara tertulis dengan diketahui oleh pengelola SDM untuk\nmeninggalkan pekerjaan kepada pekerja tanpa mengurangi hak-haknya sebagai\nPekerja untuk mengikuti kegiatan didalam ataupun diluar yang berkaitan dengan\nSerikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)Pengusaha tidak akan mencampuri urusan Serikat Pekerja dalam memberikan\nkesempatan serta keleluasaan kepada pengurus Serikat Pekerja untuk\nmengembangkan organisasi dan membina anggota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)Pengusaha dan Serikat Pekerja sepakt untuk memperhatikan dan\nmenyelesaikan setiap keluhan anggota Serikat Pekerja yang diajukan oleh serikat\npekerja kepada pihak perusahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Bantuan Dan Fasilitas Bagi Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan menyediakan fasilitas ruang kantor beserta kelengkapannya yang\nmemadai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Fasilitas untuk mengadakan rapat bagi serikat pekerja, atas permintaan\nSerikat Pekerja, Perusahaan akan mengizinkan Serikat Pekerja mengadaka\nrapat\u002Fpertemuan diruang milik perusahaan dan menyediakan alat – alat yang\ndiperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Perusahaan memberikan bantuan dana dan fasilitas yang dibutuhkan Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Perusahaan memberikan fasilitas kendaraan untuk operasional Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Perusahaan memberikan bantuan keuangan kepada Serikat Pekerja untuk\nmenjalankan aktifitas organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Prusahaan memberikan fasilitas untuk Ketua Umum Serikat Pekerja setingkat\ndengan fasilitas yang diberikan kepada Manajer.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Lembaga Kerjasama Bipartit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Lembaga Kerjasama Bipartit adalah lembaga dalam Perusahaan yang merupakan\nsuatu forum komunikasi, kosultasi dan musyawarah dimana anggotanya terdiri dari\nunsure Perusahaan dan unsure pekerja yang dalam hal ini diwakili Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Forum komunikasi dan musyawarah dilakukan dengan melakukan pertemuan\nberkala minimal 3 (tiga) bulan sekali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Lembaga Kerjasama Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi, kosultasi\nmusyawarah antara serikat pekerja dengan perusahaan guna meningkatkan\nproduktifitas, disiplin kerja, ketenangan usaha, peningkatan kesejahteraan\npekerja dan penyelesaian kasus – kasus perburuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Lembaga Kerjasama Bipartit merupakan satu – satunya lembaga\npenyelesaian ketenagakerjaan yang ada diperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Apabila ada permasalahan tidak dapat diselesaikan dalam Lembaga Kerjasama\nBipartit maka akan diselesaikan melalui PPHI (Penyelesaian Perselisihan\nHubungan Industrial – UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Perundingan Tripartit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perundingan Tripartit adalah perundingan yang terdiri dari unsure\npemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh instansi yang bertanggung jawab\ndibidang ketenagakerjaan atau instansi pemerintah lainnya yang terkait, wakil\nserikat pekerja dan wakil dari perusahaan. Tujuannya ialah untuk mencapai titik\ntemu permasalahan yang diperselisihkan agar hasilnya lebih harmonis dan\nkooperatif bagi para pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perundingan ini terdiri dari unsure Pejabat Pemerintah dalam hal ini\ndiwakili oleh Sukudinas Tenaga Kerja, wakil Serikat Pekerja dan wakil dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Apabila didalam perundingan Tripartit belum juga menghasilkan hasil yang\nmemuaskan antara para pihak yang berselisih maka sesuai UU Nomor 13 tahun 2003,\nmaka bisa ditempuh melalui jalur PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan\nIndustrial).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Prinsip Umum Terhadap Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Serikat Pekerja mengakui bahwa Pengusaha berhak mengelola serta\nmenyelenggarakan usahanya sesuai dengan arah dan kebijakan Perusahaan sejauh\ntidak bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Untuk mencapai tujuan Perusahaan maka pengusaha berkepentingan untuk\nmenyampaikan visi dan misinya serta arah kebijakan Perusahaan kepada Serikat\nPekerja sekurang – kurangnya sekali setahun atau setiap kali adanya\npergantian pejabat manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Perusahaan menyadari bahwa kewajiban memberikan upah dan jaminan sosial\nyang layak sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang memungkinkan para\npekrja bekerja dengan baik sesuai dengan perundang – undangan dan Perjanjian\nKerja Bersama yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Setiap kebijakan Pengusaha yang menyangkut Pekerja wajib diberitahukan\nkepada Serikat Pekerja dan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Pengusaha mempunyai hak :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menilai kemampuan, kesanggupan hasil dan cara kerja Pekerja pada jabatan\nyang diduduki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menentukan jadwal waktu kerja dan penjadwalan pekerjaan dalam batas –\nbatas yang dijamin Undang – undang dan Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Menggunakan metode – metode, peralatan atau fasilitas baru yang lebih\nmodern.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mengatur dan menugaskan Pekerja dalam melakukan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Mengangkat pekerja baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Memberikan latihan dan fasilitas pendidikan kepada pekerja baik di\nIndonesia dan\u002Fatau diluar negeri sesuai dengan kebutuhan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Menjalankan aturan – aturan disiplin terhadap pekerja sesuai Perjanjian\nKerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Mengadakan perubahan dalam kewajiban para Pekerja, sebagaimana dianggap\nperlu dan lebih selaras bagi pelaksanaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Koperasi Karyawan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk\u002Fmenumbuh\nkembangkan koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perusahaan dan Serikat Pekerja wajib membantu kelangsungan dan\npengembangan usaha koperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Perusahaan akan memberikan kesempatan kepada koperasi menjadi rekanan\nPerusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Perusahaan dapat mengikutsertakan koperasi Pekerja untuk terlibat dalam\nusaha memenuhi kebutuhan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Perusahaan membantu pemotongan atas simpanan pokok\u002Fwajib dan juga atas\ntagihan koperasi lainnya sesuai dengan prosedur dan\u002Fatau peraturan keuangan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Jenis Pekerjaan Yang Dapat Dilakukan Secara Outsourcing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak\nketiga dengan cara melakukan pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyedia\njasa pekerjaan yang dibuat secara tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Terhadap perjanjian jenis pekerjaan yang bisa dilakukan secara\noutsourcing terlebih dahulu dibicarakan dan disepakati dengan Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan cara\nmelakukan perjanjian pemborong pekerjaan atau penyedia jasa pekerja dapat\ndilkukan sepanjang tidak melanggar Undang – undang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Mogok Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Mogok kerja adalah hak dasar Pekerja dan Serikat Pekerja yang dilakukan\nsecara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Mogok Kerja hanya dapat dilakukan apabila melalui prosedur yang telah\nditentukan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu\nUndang - undang Nomor 13 tahun 2003, antara lain sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Akibat gagalnya perundingan karena tuntutan terhadap hak normative yang\ntertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama dan\u002Fatau UU Ketenagakerjaan yang\ndilanggar perusahaan, Pekerja berhak mendapatkan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan dan Instansi yang\nbertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat, sekurang – kurangnya 7\n(tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Siapapun tidak dapat menghalang – halangi dan atau menghambat Pekerja\ndan Serikat Pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara\nsah, tertib, dan damai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan\u002Fatau penahanan terhadap\nPekerja dan pengurus Serikat Pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah,\ntertib, dan damai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Perusahaan dilarang mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pekerja\nlain dari luar perusahaan atau memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam\nbentuk apapun kepada Pekerja dan Pengurus Serikat Pekerja selama dan sesudah\nmelakukan mogok kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan\nhak normative yang sungguh – sungguh dilanggar oleh perusahaan tetap\nmendapatkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Formasi, Pengadaan Dan Seleksi Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Serikat Pekerja mengakui bahwa pengangkatan Pekerja baru merupakan hak\nPerusahaan dan pihak serikat Pekerja tidak akan mencampuri kebijakan\nkepegawaian Perusahaan tetapi dalam hal Penerimaan Pekerja baru Perusahaan\nwajib memperhtikan peraturan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan riil yang\nefektif dan efesien, berdasarkan atas luas bidang usaha, volume pekerjan yang\nsecara umum tercermin dari formasi dan struktur organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Penerimaan (pengadaan) pekerja baru dilkukan melalui iklan media masa dan\natau kerjasama dengan lembaga\u002FPerusahaan lain atau dengan jalan lainnya yang\ndipandang perlu oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Untuk kepentingan Perusahaan, perusahaan dapat sewaktu – waktu\nmenyerahkan penerimaan (pengadaan) dan seleksi pekerjaan kepada perusahaan\npenyedia tenagakerja bagi pekerjaan-pekerjan tertentu yang diikat dengan\nkontrak pemborongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Syarat Umum Pelamar\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Berusia minimum 18 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Tidak pernah dihukum pidana karena kejahatan criminal berdasarkan\nkeputusan Pengadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pekerja di suatu\nPerusahaan baik pemerintah maupun swasta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Dinyatakan sehat Jasmaniah dan Rohaniah yang dibuktikan dengan surat\nketerangan Dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Proses Seleksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Proses seleksi penerimaan dan penempatan Pekerja dilakukan secara terbuka,\ntransparan dengan system gugur, meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Wawacara awal (initial interview), dilaksanakan oleh bagian sumberdaya\nmanusia dengan berpedoman kepada uraian jabatan (job description), spesifikasi\njabatan dan spesifikasi orang yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tes tertulis, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk menilai tingkat\npengetahuan, kemampuan dan wawasan yang dimiliki pelamar dengan menggunakan\nmateri – materi yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tes Psikologi, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk menilai akibat,\nkepribadian dan tingkat kecerdasan pelamar dengan menggunakan materi – materi\nyang sudah distandarisasi oleh lembaga psikologi yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Wawancara pengguna (user interview), untuk menilai kemampuan dan\nketerampilan yang dimiliki pelamar sesuai dengan bidang kerja yang akan\nditempati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tes-tes lain yang dipersyaratkan untuk jabatan tertentu, bertujuan untuk\nmenilai kesesuaian kualifikasi pelamar dengan posisi yang akan ditempatinya dan\nsekaligus memperkenalkan lingkungan kerja TPK KOJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pemeriksaan Kesehatan, dilakukan oleh tim medis yang telah ditunjuk oleh\nperusahaan dengan obyek pemeriksan disesuaikan dengan spesifikasi jabatan dan\norang yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>(1)Perusahaan dapat mewajibkan calon Pekerja yang diterima untuk menjalani\nmasa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Peserta lolos seleksi dalam percobaan mempunyai kewajiban yang sama\ndengan pekerja tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Selama 3 bulan masa percobaan, berhak menerima :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.80% dari struktur Upah Pokok dan Tunjangan transportasi pada jabatan yang\nsama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Upah selama istirahat sakit setelah menyerahkan surat keterangan medis\ndari dokter\u002Fspesialis terdaftar yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Penggantian biaya-biaya medis sesuai dengan kelasnya, maksimum 1 bulan\nUpah Pokok Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Selain daripada yang tersebut diatas, Pekerja dalam masa percobaan tidak\nberhak atas manfaat-manfaatnya lainnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Setiap saat selama masa percobaan baik peserta lolos seleksi maupun\nperusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja. Pemberitahuan pengakhiran hubungan\nkerja wajib diberikan selambat – lambatnya pada hari terakhir masa percobaan.\nDalam hal Perusahaan tidak memberikan pemberitahuan tertulis tentang diterima\ntidaknya peserta lolos seleksi maka hubungan kerja berakhir selambat –\nlambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal berakhirnya masa percobaan.\nPengakhiran hubungan kerja dalam masa percobaan oleh Perusahaan tidak\nmenimbulkan kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun kepada peserta lolos\nseleksi kecuali Upah bulanan hingga tanggal terakhir bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Tenaga Kerja Asing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Dalam mempekerjakan tenaga kerja asing harus memenuhi ketentuan yang\nsesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan Kepentingan Pekerja dan dilakukan\nevaluasi hasil kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Tenaga kerja asing yang dipekerjakan harus memahami dan menghormati\nbudaya dan adat istiadat bangsa Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Tenaga kerja asing harus didampingi minimal satu orang Pekerja dari KSO\nTPK Koja untuk alih ilmu pengetahuan (transfer knowledge).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Perjanjian Kerja Untuk Perseorangan (PKUP)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-EMPCONTR_trigger\">\u003Cp>(1)Hubungan kerja antara Perusahaan dan Pekerja dituangkan dalam Perjanjian\nKerja Untuk perseorangan (PKUP).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)PKUP menyatakan persetujuan antara Pekerja dan Perusahaan atas\nkewajiban\u002Ftugasnya dan haknya dan dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh\nPekerja yang bersangkutan dan Perusahaan (Manajemen yang mewakili KSO TPK\nKoja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)PKUP tidak bertentangan dengan PKB\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : HARI DAN WAKTU KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Hari Dan Waktu Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Cp>(1)Perusahaan menentukan hari kerja didasarkan kepada kebutuhan Perusahaan\ndan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku termasuk hari\nistirahat mingguan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>(2)Hari – hari libur Nasional ditetapkan sesuai dengan ketetapan\npemerintah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cp>(3)Jam kerja Pekerja maksimum 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh)\njam seminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>(4)Hari dan jam kerja Perusahaan diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Regular – Hari dan Jam Kerja Normal yaitu 5 hari kerja 2 hari libur\nditetapkan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Hari Senin s\u002Fd Kamis :08.00 – 17.00(istirahat) 12.00 – 13.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Hari Jum’at:07.30 – 16.30 (istirahat) 11.30 – 13.30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Shift – Hari dan Jam Kerja yang tidak mengikuti Pola Reguler atau 6 hari\nkerja 2 hari libur yaitu pola kerja yang tidak normal yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Shift I :07.00 – 15.30(istirahat) 12.00 – 13.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Shift II:15.30 – 23.00 (istirahat) 11.30 – 13.30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Shift III:23.00 - 07.00 (istirahat) 04.00 – 05.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Khusus hari Jum’at:11.30 – 13.30(istirahat\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Waktu istirahat bagi Pekerja operasional langsung selama 1 jam dan\ndilakukan secara bergantian.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d.Pekerja Shift hadir sebelum waktu kerja untuk melakukan Shift Change\nOperation .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Bagi Pekerja yang tidak mengikuti pola kerja shift yang ditugaskan oleh\natasanya (minimal setingkat menejer) diluar dari waktu kerja normal maka\ndiberikan upah lembur sesuai ketentuan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Pengaturan jadwal shift kerja untuk Pekerjanya langsung dari bagian\u002Funit\nkerja atas persetujuan manajer yang terkait dan diketahui oleh pengelola\nSDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)Pekerja yang datang diatas dan pulang dibawah dari waktu kerja yang telah\nditentukan oleh ayat (4) pasal ini merupakan bentuk dari keterlambatan datang\natau cepat pulang dalam bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)Pada saat pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, pekerja diberi keleluasan\nberibadah. Pekerja yang mendapat gilir kerja sift II dan shift III lama waktu\nistirahat adalah 2 (dua) jam termasuk pelaksanaan buka puasa dan makan sahur.\nUntuk Pekerja yang mengikuti pola kerja normal jam kerja berakhir pukul\n16:30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Jam Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1)Kerja lembur dilaksanakan atas persetujuan antara pekerja dan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perusahaan dapat meminta Pekerja untuk bekerja lembur sesuai dengan\nUndang – undang yang berlaku dan dilakukan dengan penuh rasa tanggung\njawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Berdasarkan ayat 1 pasal ini pada dasarnya dilihat dari urgensi kebutuhan\nseperti halnya :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Dalam hal-hal yang bersifat force major seperti kebakaran, kerusuhan dan\nsebagainya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dalam hal ada Pekerjaan – pekerjaan yang apabila tidak segera\ndiselesaikan akan membahayakan kesehatan atau keselamatan orang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Dalam hal-hal apabila pekerjaan tidak diselesaikan akan menimbulkan\nkerugian bagi perusahaan atau dapat mengganggu kelancaran pelayanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dalam hal terdapat Pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera,\nberdasarkan target yang ditetapkan manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Dalam hal mengisi kekosongan pekerja yang tidak masuk karena sakit, cuti\ndan menjalankan dinas luar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-shiftstype1\">\u003Cp>(4)Waktu kerja lembur adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1\n(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) mingu atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5\n(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Waktu kerja pada hari istirahat mingguan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Jam kerja lembur akan dibayarkan kepada pekerja yang tidak termasuk dalam\njabatan manager keatas dengan melampirkan Surat Perintah Lembur (SPL) sesuai\ndengan ayat 1 pasal ini dan ditembuskan kepengelola SDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Setiap pekerja yang telah melakukan kerja lembur diberikan bantuan makan\ndalam bentuk natura dan apabila sampai melewati tengah malam (pukul 24.00),\ndiberikan makan tambahan dalam bentuk natura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Kerja Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan dan Serikat Pekerja menyadari bahwa untuk beberapa unit kerja\nyang berdasarkan pertimbangan bisnis Perusahaan atau karena sifat pekerjaannya,\ndiperlukan aktivitas kerja yang terus menerus\u002Fintensif dan melebihi ketentuan\njam kerja yang ditetapkan, maka diperlukan kerja shift.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Kerja shift diberlakukan setiap hari tanpa melihat hari libur, kecuali\nshift tertentu pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Pekerja shift mendapatkan tunjangan shift perbulannya dan tidak\ntergantung jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Kerja Nonstop\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Kerja nonstop adalah kerja yang dilakukan Pekerja Operasional dan\npendukung operasional pada jam istirahat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Kerja nonstop mendapat konpensasi yang besarnya sesuai kesepakatan antara\nManajemen dan Serikat Pekerja yang diatur dalam Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Panggilan Darurat (On Call)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype2\">\u003Cp>(1)Panggilan kepada pekerja dari atasan ke tempat kerja (TPK Koja) secara\nmendadak untuk kepentingan perusahaan diluar jamkerja dan hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowanceamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003Cp>(2)Pembayaran On Call meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang transport pulang pergi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang makan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Upah lembur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Mekanisme On Call diatur dalam surat keputusan Manajemen\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : CUTI DAN IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>(1)Cuti tahunan adalah hak pekerja yang diberikan dalam rangka memberikan\nkesempatan beristirahat untuk mengembalikan kesegarannya agar lebih produktif,\ndengan tetap mendapat upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perusahaan berkewajiban mengatur hari- hari cuti Tahunan Pekerja dalam\ntahun taqwim untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran kerja Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>(3)Lamanya cuti tahunan diberikan kepada pekerja dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja dengan masa kerja 1-5 tahun diberikan cuti tahunan sebanyak 12\nhari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja dengan masa kerja lebih dari 5 tahun diberikan cuti tahunan\nsebanyak 16 hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Hak cuti tahunan baru dapat diambil oleh Pekerja yang telah bekerja\nselama 12 (dua belas) bulan terus menerus.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Masa percobaan dihitung sebagai masa kerja penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Hak cuti dapat diambil sekaligus atau bagian demi bagian mengingat\nkepentingan Perusahaan dan Pekerja sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)Hak cuti tahunan dapat dikonpenasikan\u002Fdiganti dengan suatu pembayaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)Hak cuti tahunan harus diambil pada tahun taqwim berjalan karena\nditangguhkan atasan (minimal setingkat meneger), maka perusahaan wajib\nmenyetujui pelaksanaan cuti selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun\ntaqwim tersebut berakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)Cuti bersama tidakmengurangi hak cuti tahunan pekerja dan bagi pekerja\nshift pelaksanaan cuti bersama disesuaikan dengan kondisi kegiatan operasional\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)Pekerja yng hendak menjalankan cuti tahunannya diwajibkan mengajukan\npermohonan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum cuti\ntahunan dijalankan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)Bagi pekerja dengan status hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu\n(kontrak) yang lamanya lebih dari 1 (satu) tahun, maka berhak atas cuti tahunan\nsetelah melewati masa kerja 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)Tunjangan cuti tahunan hanya diberikan kepada Pekerja yang telah bekerja\nselama 1 (satu) tahun terus menerus pada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)Perusahaan berhak memotong hak cuti tahunan terhadap Pekerja yang tidak\nmasuk kerja tanpa alasan yang jelas dengan pemberitahuan terhadap pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Cuti Besar (Istirahat Panjang)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Cuti besar (istirahat panjang) adalah hak istirahat bagi Pekerja yang\ntelah mempunyai masa kerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pada saat timbulnya hak istirahat panjang, maka hak cuti tahunan menjadi\ngugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Istirahat panjang diberikan selama 3 (tiga) bulan kalender dengan tetap\nmendapat upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Ketentuan yng bersifat procedural dan administrative tentang istirahat\npanjang ini diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Perusahaan berkewajiban untuk mengatur waktu pengambilan istirahat\npanjang Pekerja untuk menjaga keberlangsungan dan kelancaran Perusahaan serta\nterpenuhinya hak – hak Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Bagi Pekerja yang tidak mengambil cuti besar diberikan tunjangan\npengganti cuti besar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Cuti Bersalin Dan Gugur Kandungan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>(1)Pekerja wanita berhak atas cuti bersalin sesuai dengan keterangan dokter\nselama 3 (tiga) bulan dengan mendapat upah yang pelaksanaanya disesuaikan\ndengan kebutuhan Pekerja yang bersangkutan yang lamanya istirahat dapat\ndiperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter\u002Fbidan baik sebelum maupun\nsetelah melahirkan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>(2)Pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan dapat diberikan hak cuti\nselama 1,5 (satu setengah) bulan dan lamanya istirahat dapat diperpanjang\nberdasarkan surat keterangan dokter\u002Fbidan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Cuti diluar tanggungan Perusahaan dapat diberikan kepada pekerja yang\ntelahbekerja sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena\nalasan pribadi yang penting dan mendesak tanpa diberikan upah dan fasilitas\nlainnya oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Lamanya cuti diluar tanggungan Perusahaan adalah paing lama 3 (tiga)\ntahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Selama cuti diluar tanggungan Perusahaan tidadk diperhitungkan sebagai\nmasa kerja pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Pekerja yang tidak melaporkan diri kepada Perusahaan setelah habis\nmenjalani masa cuti diluar tanggungan perusahaan diberhentikan dengan hormat\nsebagai pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Cuti Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>Diberikan kepada Pekeja wanita yang sedang haid dan perlu istirahat. Ijin\nini diberikan pada waktu permulaan haid dan lamanya tidak lebih dari 2 (dua)\nhari dengan tetap mendapatkan upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Ijin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Cp>(1)Jika seorang Pekerja tidak masuk kerja (absen) karena sakit, Pekerja yang\nbersangkutan harus melaporkan secara lisan pada atasannya (minimal tingkat\nmanager) pada hari itu juga, dan apabila lebih dari 2 (dua) hari harus\ndikuatkan dengan surat keterangan dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pada saat Pekerja masuk kembali harus mengisi form ijin yang\nditandatangani oleh atasan (minimal setingkat manager) dan diserahkan ke\npengelola SDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Bagi pekerja yang ijin tidak masuk kerja seperti termaktub dalam ayat 1\nmaka kepadanya tetap mendapatkan upah penuh tanpa potongan apapun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Ijin Resmi Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>(1)Kepada Pekerja diperbolehkan untuk tidak masuk kerja pada peristiwa –\nperistiwa khusus dan penting yang disebutkan dibawah ini, dengan mendapat ijin\nresmi dari perusahaan, sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pernikahan Pekerja:4 (empat) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pernikahan anak Pekerja:3 (tiga) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pernikahan saudara kandung:1 (satu) hari kerja dan tambahan 1 (satu) hari\natas rekomendasi atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>d.Istri Pekerja melahirkan atau keguguran:2 (dua) hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e.Khitan anak Pekerja:1 (satu) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Kematian isteri\u002Fsuami\u002Fanak\u002Forang tua\u002Fmertua\u002Fsaudara kandung:3 (tiga) hari\nkerja atau lebih sesuai rekomendasi manajer yang bersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareleave\">\u003Cp>g.Suami\u002Fistri\u002Forang tua\u002Fmertua\u002Fanak sakit keras:2 (dua) hari kerja dalam\nsatu bulan atau lebih sesuai dengan rekomendasi manejer yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>h.Kematian orang yang menjadi tanggungan yang tinggal dirumah Pekerja yang\ntercantum dalam Kartu Keluarga:3 (tiga) hari kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Kematian kerabat\u002Ffamily (kakek, nenek, paman\u002Fbibi kandung dan sepupu:1\n(satu) hari kerja (dibatasi maksimum pengambilan ijin 2 (dua) kali setahun\nselebihnya diperhitungkan sebagai cuti tahunan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Membaptisan Pekerja, istri, anak:1 (satu) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Menjalankan tugas\u002Fkewajiban pada Negara:sesuai kebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Pekerja yng mendapat musibah bencana seperti kebakaran, kebanjiran atau\nyang dapat dipersamakan dengan itu:3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang\natas rekomendasi atasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Pekerja pindah rumah:2 (dua) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Cuti Ibadah Haji diberikan paling lama 40 hari kalender atau disesuaikan\ndengan jadwal perjalanan haji. Cuti ibadah haji diberikan untuk 1 (satu) kali\ndalam 3 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Perjalanan rohani keagamaan seperti ibadah umroh atau ziarah ketempat suci\nmaksimal 10 hari kerja. Pengambilan ijin 1 (satu) kali dalam 3 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Bagi peristiwa – peristiwa tersebut diatas yang dapat diperkirakan,\nperlu mengajukan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada atasan (minimal\nsetingkat manager).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Kepada Pekerja yang menjadi mahasiswa di perguruan tinggi dapat diberikan\nijin sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Ijin untuk mengikuti ujian menurut ketentuan Lembaga Pendidikan yang\nbersangkutan paling lama 5 (lima) hari dengan melampirkan surat dari Lembaga\nPendidikan yang bersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Ijin untuk riset\u002Fpenelitian sehubungan dengan pembuatan skripsi, thesis,\ndan disertai dengan melampirkan surat dari Lembaga Pendidikan yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Ijin Sekolah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bagi Pekerja yang berkeinginan melanjutkan seklah, diberi ijin sekolah oleh\nperusahaan dengan mempertimbangkan kegiatan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Cuti Sakit Berkepanjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Bagi Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan paling lama 12 bulan\nterus menerus akan mendapatkan hak cuti sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pekerja yang menjalani hak cuti sakit berkepanjangan tetap mendapat\npenghasilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>(3)Dalam hal setelah 12 bulan terus menerus Pekerja belum dinyatakan sembuh,\nmka perusahaan dapat memproses pengakhiran hubungan kerja, dengan tetap\nmengedepankan pertimbangan kemanusiaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cp>(1)Perusahaan membayar Upah Pekerja sesuai dengan kinerja dan produktifitas\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Dalam menjalankan kebijakan ini, Perusahaan akan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Memastikan daya saing eksternal dengan selalu menyesuaikan besaranya\ndengan besaran pada industry sejenis yang menarik guna mempertahankan Pekerja\nyang dibutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memastikan tingkatan upah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pekerja\ndengan menggunakan tehnik – tehnik penilaian kerja yang tepat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Melakukan peninjauan upah sesuai dengan tingkat biaya hidup,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Peninjauan upah berdasarkan penyesuaian penghasilan yaitu sesuai nilai\ninflasi, kenaikan biaya hidup dan kemampuan keuangan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pembayaran upah bulanan dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulan dan\napabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dilakukan\npada hari kerja sebelumnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Komponen Penghasilan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Upah pokok yang diterima oleh Pekerja terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Gaji Pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan Perumahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Tunjangan lainnya terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tunjangan Jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tunjangan Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Insentif Produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Tunjangan Pendidikan Anak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Tunjangan Mobilitas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Tunjangan Makan dalam bentuk Natura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Upah Kerja Lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Upah Kerja Nonstop\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Productivity Reward\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Tunjangan Cuti Tahunan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Tunjangan Hari Raya Keagmaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Upah ke 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Tunjangan Pengganti Cuti besar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Upah Kerja Nonstop saat bulan Rhamadhan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Bonus Produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Tunjangan Pajak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Gaji Pokok\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Gaji pokok yang diterima oleh Pekerja berdasarkan kelas jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Gaji pokok yang diterima oleh pekerja adalah Upah bersih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobwagegroups\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobwagegroupsperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobwagegroups\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobwagegroups\">\u003Cp>(3)Gaji Pokok dapat berubah karena :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perubahan struktur gaji setiap tahunnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mutasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Penyesuaian kelas jabatan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_period\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-COSTLIV_trigger\">\u003Cp>(4)Kenaikan gaji pokok dihitung berdasarkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa berprestasi (merit system) adalah kenaikan berkala berdasarkan masa\nkerja dan hasil penilaian unjuk kerja yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun\nsekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tingkat inflasi, kenaikan biaya hidup dan kemampuan keuangan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_period\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-COSTLIV_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_period\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Tunjangan Perumahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Merupakan tunjangan bulanan tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Tunjangan perumahan diberikan kepada Pekerja setiap bulan bersamaan\ndengan pembayaran gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Penyesuaian kenaikan berdasarkan pada tingkat inflansi, kenaikan biaya\nhidup dan kemampuan keuangan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Tunjangan Transport\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype1\">\u003Cp>(1)Merupakan tunjangan bulanan tidak tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Besaran tunjangan transport akan berubah setiap tahun berdasarkan tingkat\ninflasi, kenaikan biaya hidup dan kemampuan keuangan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Tunjangan Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceamount1\">\u003Cp>(1)Tunjangan Shift adalah konpensasi untuk pekerja yang bekerja mengikuti\npola kerja shift.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Besaran tunjangan shift akan dituangkan dalam Surat Keputusan\nManajemen.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : Insentif Produksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Merupakan penghasilan bulanan tidak tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Jumlah insentif yang diterima oleh setiap pekerja didasarkan pada formula\ninsentif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Nilai dasar index insentif produksi adalah sebesar 1,8% dari pendapatan\nbersih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Insentif tidak dipotong untuk ketidak-hadiran yang disebabkan oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Istirahat Tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Istirahat Panjang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Istirahat melahirkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Meninggalkan pekerjaan untuk pergi ibadah keagamaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Istirahat dengan ijin khusus dan ijin resmi Perusahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Sakit sehingga tidak bisa melaksanakan pekerjaan maksimal 5 hari yang\ndibuktikan dengan surat keterangan dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Tidak masuk kerja atas perintah manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Melaksanakan tugas Serikat Pekerja atas persetujuan tertulis manajemen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Untuk pekerja yang perhitungan insentifnya berdasarkan boxes diberikan\ninsentif standar bilamana berhalangan hadir sebagaimana ayat 4 dalam pasal\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Ketentuan mengenai besaran dan mekanisme pemberian insentif produksi\ndiatur dalam Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Tunjangan Pendidikan Anak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>(1)Pemberian tunjangan pendidikan anak mempertimbangkan biaya sekolah\nbulanan, uang buku dan peralatan seklah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Tunjangan pendidikn anak diberikan setiap bulan yang dituangkan kedalam\nSurat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : Tunjangan Mobilitas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Untuk membantu Pekerja dalam hal meningkatkan kinerja, Perusahaan\nmemandang perlu untuk memberikan tunjangan mobilitas kepada pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Tunjangan mobilitas diberikan setiap bulan yang dituangkan kedalam Surat\nKeputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Tunjangan Makan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Merupakan tunjangan bulanan tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>(2)Tunjangan makan diberikan dalam bentuk natura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Perusahaan menyediakan makanan ringan\u002Fsnack untuk semua pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Perusahaan menyediakan kantin\u002Ftempat makan untuk pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Besar tunjangan dengan memperhatikan kelayakan dan kecukupan kalori dan\nkandungan gizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Pada saat puasa Ramadhan, pekerja shift I dan regular dapat mengganti\ntunjangan makan dalam bentuk natura atau lainnya dengan nilai setara.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Upah Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Ketentuan mengenai kerja lembur sesuai dengan pasal 24 (jam kerja\nlembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Bagi Pekerja yang menjalankan kerja lembur mendapat upah kerja lembur\nsesuai dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>(3)Waktu kerja lembur dapat diberikan maksimal 3 (tiga) jam dalam 1(satu)\nhari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Pekerjaan tambahan dan tidak mendesak yang dilakukan pada saat jam kerja\ndan tidak melebihi dari jam kerja normal tidak diartikan sebagai jam kerja\nlembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Kerja lembur dilaksanakan atas perintah dari ataan pekerja minimal\nsetingkat manajer dengan menandatangani form Pengisian Surat Perintah Kerja\nLembur (SPKL) dan diketahui oleh manajemen serta diverifikasi oleh pengelola\nSDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) harus masuk ke pengelola SDM dua hari\nsetelah SPKL dibuat dengan di isi lengkap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-overtimeallowancetypeperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>(7)Dasar perhitungan upah Lembur adalah 100% (seratus Persen) dari upah\npokok.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : Upah Kerja Nonstop\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>(1)Kerja nonstop adalah kerja yang dilakukan Pekerja Operasional dan\npendukung operasional pada jam istirahat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowancetype1\">\u003Cp>(2)Kerja lembur nonstop tidak bersifat wajib dan mendapat konpensasi yang\nbesarnya sesuai kesepakatan antara Menejemen dan Serikat Pekerja yang diatur\ndalam Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Pembayaran Upah pekerja nonstop dibayarkan pada saat pekerja selesai\nmelakukan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Peninjauan atas besaran konpensasi atas tariff upah kerja nontop\ndilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Productivity Reward\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Productivity Reward adalah tambahan insentif produksi karena tercapainya\ntarget kinerja bulanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Ketentuan mengenai Productivity Reward diatur dalam Surat Keputusan\nManajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : Tunjangan Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ANNLEAVE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-annleaveallowancetype1\">\u003Cp>(1)Perusahaan memberikan Tunjangan Cuti kepada Pekerja yang telah bekerja\nkepada Perusahaan selama 1 Tahun berturut turut.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-annleaveallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-annleaveallowancetype\">\u003Cp>(2)Tunjangan cuti diberikan pekerja1,7 (satu koma tujuh) kali upah pokok.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Tunjangan cuti dibayarkan penuh pada saat pekerja mengambil minimal\nsetengah dari maksimum hak cuti tahunan dihitung akumulatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Apabila Pekerja belum mengambil hak cuti tahunan ampai akhir tahun\nberjalan maka tunjangan dibayarkan pada akhir bulan Desember.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : Tunjangan Hari Raya Keagamaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Tunjangan Hari Raya Keagamaan akan diberikan kepada Pekerja paling lambat\n14 hari sebelum Hari Raya yang bersangkutan tiba.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>(2)Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) diberikan sebesar 1,7 (satu koma\ntujuh) kali upah pokok.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : Upah ke – 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Upah bulan ke-13 adalah sebesar 1,7 (satu koma tujuh) kali upah, yang\ndiberikan kepada Pekerja oleh Perusahaan engan persyaratan masa kerja 1 tahun\nlebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Upah ke-13 dibayarkan setahun sekali pada akhir tahun kalender.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : Tunjangan Pengganti Cuti Besar\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terhadap Pekerja yang tidak mengambil hak Cuti Besar maka diberikan\nkompensasi sebesar 1,7 (satu koma tujuh) kali upah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : Upah Kerja Nonstop Saat Bulan Ramadhan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Kerja nonstop bulan Ramadhan adalah kerja yang dilakukan Pekerja\nOperasional dan pendukung Operasional pada jam istirahat selama bulan Ramadhan,\nmaksimal 1 (satu) jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Kerja lembur nonstop pada bulan Ramadhan tidak bersifat wajib dan\nmendapat kompensasi 4X (empat kali) dari tariff upah kerja nonstop.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Pembayaran upah pekerja nonstop saat bulan Ramadhan dibayarkan secara\ntunai pada saat Pekerja selesai melakukan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : Bonus Produksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-extrapayfirmperformance\">\u003Cp>(1)Bonus akan diberikan sebagai perusahaan kepada Pekerja dengan ketentuan\nmemperhitungkan kemampuan perusahaan dan kinerja pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Bagi Pekerja dengan masa kerja 3 (tiga) bulan dan kurang dari 1 (satu)\ntahun besarnya bonus dihitung secara proporsional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Bonus diterima Pekerja selambat lambatnya akhir bulan Maret.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Formula perhitungan besarn bonus adalah 7% dari keuntungan operasional\nperusahaan sebelum pajak, sebelum penyusutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Pajak atas bonus ditanggung oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : Pembayaran Upah Selama Sakit Berkepanjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>Seorang Pekerja yang dalam perawatan medis yang tidak bisa bekerja berturut\n– turut untuk jangka waktu yang panjang dan yang dinyatakan sakit oleh dokter\nyang ditunjuk oleh Perusahaan dan\u002Fatau dokter lain yang berlokasi ditempat\nPekerja bertempat tinggal yang disahkan oleh dokter perusahaan akan menerima\npembayaran sebeasr 100% dari upah untuk 12 bulan pertama.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : Pembayaran Upah Ketika Pekerja Menjalankan Kewajiban Tugas\nNegara\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan harus membayar upah kepada Pekerja yang sedang menjalankan\ntugas Negara yang tidak menerima upah dari Negara, untuk jangka waktu maksimum\n1 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perusahaan harus membayar kekurangan upah dalam hal upah yang diterima\noleh Pekerja dari Negara kurang dari upah yang biasa diterima dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar Upah jika Pekerja telah\nmenerima Upah tambahan tunjangan lain dari Negara yang jumlahnya sama atau\nlebih besar dari upahnya di perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : Pembayaran Upah Selama Pekerja Dalam Tahanan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Ketika seorang Pekerja ditahan oleh pihak berwenang karena alasan-alasan\nselain dari suatu aduan yang diajukan oleh Perusahaan. Maka Perusahaan tidak\nberkewajiban untuk membayar gaji, tetapi Perusahaan berkewajiban untuk\nmemberikan bantuan kepada keluarga Pekerja dengan ketentuan sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.1 (satu) tanggungan : 25% dari Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2 (satu) tanggungan : 35% dari Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.3 (satu) tanggungan : 45% dari Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.4 (satu) tanggungan : 50% dari Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Ketika seorang Pekerja ditahan oleh berwenang karena aduan yang diajukan\noleh Perusahaan, maka perusahaan berkewajiban untuk memberikan bantuan hingga\nputusan tetap pengadilan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Ketika seorang Pekerja dibebaskan dari tahanan karena aduan yang diajukan\noleh Perusahaan dan Pekerja tidak terbukti melakukan suatu kesalahan, maka\nperusahaan berkewajiban untuk mempekerjakan kembali Pekerja dengan membayar\nupah penuh dan hak-hak lain yang seharusnya diterima oleh Pekerja, yang\ndihitung sejak tanggal ditahannya pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Pekerja yang ditahan oleh pihak berwajib bukan karena pengaduan dan atau\npengaduan dari perusahaan, maka selama proses hukum berlangsung, besarnya upah\nyang dibayarkan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya sesuai dengan\nperjanjian kerja bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : Pembayaran Upah Ketika Pekerja Diberhentikan Sementara Dari\nKerja Karena melanggar PKB (Skorsing)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Bagi Pekerja yang diberhentikan sementara dari pekerjaanya karena\nmelakukan pelanggaran dan atau dapat mengganggu system kerja yang ada, maka\ndapat dihentikan sementara\u002Fskorsing dengan menerima 100% (seratus persen) dari\nupah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pemberhentian sementara\u002Fskorsing yang bersifat mendidik diberikan paling\nlama 1 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Sekorsing dalam rangka PHK diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan\nsambil menunggu putusan PPHI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : Pekerja Yang Diperbantukan Kepada Instansi\u002FInstitusi Lain\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Pekerja yang diperbantukan ke instansi lain harus menandatangani Surat\nPerjanjian dengan Perusahan. Surat Perjanjian yang dimaksud dibuat bersama\nantara perusahaan, pekerja dan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Status Pekerja tetap merupakan Pekerja Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Penghasilan, manfaat, jangka waktu dan fasilitas yang diterima\nsebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) dalam pasal ini. Masa kerja yang\ndimiliki selama diperbantukan akan diperhitungkan penuh seandainya Pekerja\ntersebut kembali ke perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Perusahaan tempat Pekerja diperbantukan, berkewajiban menyampaikan\npenilaian kerja tahunan kepada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Apabila Pekerja dikembalikan ke Perusahaan yang disebabkan karena\nmelakukan pelanggaran, maka untuk selanjutnya Perusahaan berhak melakukan\npemeriksaan dan pengenaan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku\ndiperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Persyaratan, hak dan kewajiban Pekerja yang diperbantukan akan diatur\nlebih lanjut pada Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : Tunjangan Pajak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan memberikan Tunjangan pajak atas penghasilan dari perusahaan yang\nditerima karyawan dengan besaran sama dengan pajak penghasilan yang wajib\ndibayarkan kepada Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN PROGRAM PENSIUN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan memberikan manfaat program Pensiun dan Jaminan Sosial bagi\npekerja untuk memastikan Kesejahteraan pekerja pada saat pekerja pension.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Manfaat dan jaminan sosial yang disediakan oleh perusahaan adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jaminan Sosial Tenaga Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Program Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Jaminan Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : Jaminan Sosial Tenaga Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>(1)Semua Pekerja terdaftar sebagai anggota dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja\n(JAMSOSTEK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Program PT. JAMSOSTEK meliputi antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : 1,27 % dari Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Jaminan Hari Tua (JHT) : 5,70 % dari Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Jaminan Kematian (JKM) : 0,30 % dari Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Total : 7,27 % dari Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Kewajiban perusahaan menjamin hal tersebut (ayat 2 pasal ini) adalah\nselama hubungan kerja dengan Pekerja yang bersangkutan masih berlangsung.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Pembayaran manfaat dari JAMSOSTEK kepada ahli waris sepenuhnya menjadi\ntanggung jawab perusahaan dengan ketetapan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pembayaran tunjangan – tunjangan Pekerja dari Jamsostek berdasarkan\nperaturan Jamsostek akan diurus oleh perusahaan atas nama ahli waris dan\nsetelah pengurusan selesai akan diserahkan langsung kepada ahli waris.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Jaminan Hari Tua akan dibayar langsung oleh Jamsostek kepada Pekerja yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : Program Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk menjamin Pekerja dalam memasuki masa pensiun maka Perusahaan\nmenyediakan Program sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Dana Pensiun Lembaga Keuangan \u002F DPLK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iuran DPLK adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Iuran Pensiun : 9% dari Upah pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Iuran Pekerja: 1,25% dari Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perusahaan akan memberikan Topping-Up kepada Pekerja yang pensiun normal\nsampai dengan tercapainya annuitas minimal program DPLK berdasarkan jumlah\nsetoran DPLK yang telah disetorkan perusahaan. Besaran dan mekanisme Topping-Up\nakan diatur dalam Surat Keputusan Manajemen KSO TPK Koja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : Cadangan Kewajiban Masa Kini – PSAK 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan wajib mencatatkan seluruh kewajiban dan beban imbalan pasca\nkerja secara penuh berdasarkan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan No. 24\nRevisi Tahun 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perhitungan seluruh kewajiban dan beban imbalan pasca kerja dilakukan\noleh aktuaris independen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Komponen atas perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen harus\nmengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Kewajiban perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 (satu) harus\nditempatkan di rekening terpisah khusus untuk imbalan pasca kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Dengan persetujuan pengusaha, dana imbalan pasca kerja sebagaimana\ntersebut menurut ayat 4 diatas dapat ditempatkan di pihak ketiga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : Masa Persiapan Pensiun (MPP)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan memberikan pelatihan (dua) tahun sebelum masa pension dalam\nbentuk training kepada pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pekerja yang diberikan training diluar kantor, maka hak-haknya sebagai\npekerja aktif tetap diberikan penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Masa persiapan pensiun diberikan maksimal selama 6 bulan sebelum mencapai\nusia pensiun dan dilaksanakan secara sukarela, selama masa persiapan pensiun\nkerja mendapatkan hak-haknya seperti pekerja yang masih aktif lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Mekanisme masa persiapan pensiun diatur dalam Surat Keputusan\nManajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 : Jaminan Kesehatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>(1)Jaminan Kesehatan diberikan oleh perusahaan untuk Pekerja TPK Koja berupa\nPerawatan dan Pengobatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perawatan dan pengobatan untuk Pekerja dan keluarga Pekerja meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pelayanan Medis Umum (Rawat Jalan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Rawat Inap (termasuk ICU\u002FNICU).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Persalinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Semua jenis imunisasi dan vaksinasi yang diatur dalam pedoman pelayanan\nkesehatan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>e.Pemeriksaan menyeluruh (General Check-up) 1 kali bagi pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f.Alat Bantu Medis meliputi (pembelian Kacamata, Alat Bantu Dengar dan Alat\nBantu Tongkat\u002FKursi Roda, alat bantu pacu jantung, cuci darah\u002Ftranspalasi\nginjal dan alat bantu medis lainnya) bagi pekerja saja dan tidak berlaku untuk\ntanggungan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Pengobatan dan perawatan gigi (bukan bersifat kosmetik dan berdasarkan\nrekomendasi dokter) bagi pekerja dan tertanggung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Susu formula bayi dijamin oleh perusahaan sampai bayi usia 1 bulan\nmaksimal Ro; 1.000,000,- berdasarkan rekomendasi dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Hepatitis A, B, C, dan HIV\u002FAIDS yang tidak disebabkan oleh tindakan\nasusila dan penggunaan narkoba.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Papsmeer dan mammography atas rekomendasi dokter rumah sakit provider\nsetelah ada gejala dan indikasi penyakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>(3)Perusahaan akan menanggung biaya perawatan dan pengobatan untuk keluarga\nPekerja yang meliputi Suami\u002Fistri dan 3 anak yang terdaftar pada bagian Sumber\nDaya Manusia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Perusahaan memberikan fasilitas perawatan kesehatan berdasarkan kelasnya\ndi Rumah Sakit provider yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Perusahaan tidak menanggung biaya perawatan dan pengobatan untuk hal-hal\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perawatan yang lebih bertujuan kosmetik daripada bertujuan kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Penyakit yang disebabkan karena tindakan asusila dan penggunaan obat –\nobat terlarang dan alcohol.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Perawatan yang bukan dilakukan oleh dokter yang diakui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Aborsi yang tidak direkomendasi oleh dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Biaya protesa gigi, sakup gigi, gigi palsu dan penambalan gigi dengan\nlogam mulia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Biaya untuk multivitamin, obat kuat dan\u002Fatau tonik, kecuali untuk maksud\npengobatan yang ditetapkan oleh dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan reimbursement perusahaan\nmenunjuk rumah sakit provider secara langsung dan terdekat dengan domisili\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 : Asuransi Dan Penanganan Kecelakaan Di Luar Jam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan wajib memproteksi karyawannya dalam hal kecelakaan di luar jam\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, perusahaan menunjuk badan\npenyelenggara Asuransi dengan kredibilitas yang baik dalam program proteksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Besaran iuran premi sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan sesuai dengan\nketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Perusahaan wajib mengutus perwakilannya untuk mengurus administrasi\napabila karyawan mengalami kecelakaan diluar jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 : Asuransi Kesehatan Purna Karya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>(1)Perusahaan memberikan Jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluargannya\nsetelah purna bakti yang dilakukan oleh badan penyelenggara Asuransi yang\nmempunyai kredibilitas yang baik serta mampu memberikan nilai manfaat akhir\nyang menguntungkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Asuransi yang telah disepakati antara Manajemen dan Serikat Pekerja,\nharus dievaluasi setiap tahunnya, dan bilamana dari hasil evaluasi tidak\nmenunjukan performa yang baik, maka manajemen dan serikat pekerja harus\nmengambil sikap dan dapat menunjuk Asuransi lain sebagai pengganti\npengelolaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Premi yang dibayarkan sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : FASILITAS, BANTUAN DAN SANTUNAN BAGI PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 : Pakaian Seragam\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan memberikan pakaian dinas harian dan\u002Fpakaian kerja (wearpack)\nserta perlengkapan kerja kepada semua pekerja sesuai jenis pekerjaannya setiap\ntahun dengan qualitas baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Distribusi pakaian dinas harian, pakaian kerja (wearpack) dan\nperlengkapan kerja dilakukan pada setiap tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Setiap pekerja diwajibkan menggunakan pakaian seragam sesuai dengan\naturan yang disepakati perusahaan. Adapun fasilitas pakaian seragam akan\ndiberikan setiap tahunnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Seluruh pekerja diharuskan memakai pakaian dan berpenampilan sesuai\ndengan azas tata susila ketimuran dan berpakaian yang sopan dan pantas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 : Kartu Bakti Diri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Setiap pekerja akan mendapatkan Nomor Induk Pekerja (NIP) dan kartu bukti\ndiri yang berlaku selama dua tahun dan diperpanjang selama yang bersangkutan\nmenjadi pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Kartu bukti Diri ini wajib dikenakan selama dalam lingkungan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 : Rekreasi, Olah Raga Dan Kesenian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan wajib menyelenggarakan rekreasi bagi Pekerja dan keluarganya 1\n(satu) tahun sekali dalam bentuk kegiatan Family Day\u002FFamily Gathering.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Terkait dengan ayat (1) di atas kepada Pekerja diberikan uang pengganti\ntransport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Perusahaan menyediakan fasilitas olah Raga dan Kesenian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 : Pernikahan Dan Bantuan Pernikahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan memberikan bantuan pernikahan untuk pernikahan pertama\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Mekanisme pemberian bantuan pernikahan sesuai diatur dalam Surat\nKeputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 : Bantuan Fasilitas Kendaraan Antar Jemput\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Untuk pekerja shift dan regular diberikan fasilita mobil antar jemput\ndalam rangka meningkatkan produktifitas kerja dan peningkatan disiplin\nwaktu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pelaksanaan sebagaimana ayat (1) pasal ini, ditempatkan pada titik\u002Flokasi\nbanyaknya pekerja bertempat tinggal dan diatur dalam Surat Keputusan\nManajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 : Bantuan Hukum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Setiap pekerja yang karena pekerjaannya atau pekerjaan atas perintah\natasannya yang mengakibatkan berurusan dengan hukum, perusahaan wajib\nmemberikan bantuan hukum sampai permasalahan dinyatakan selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 : Bantuan Sosial\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bantuan sosial adalah pemberian berupa barang ataupun uang kepada pekerja\nyang mengalami suatu keadaan atau suatu kondisi yang tidak diinginkan adanya\nseperti terkena bencana alam : Banjir, Gempa, Kebakaran, Tsunami dan Force\nmajeur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 : Kebebasan Dan Fasilitas Beribadah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan menjamin dan memberikan kebebasan untuk semua agama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perusahaan dan serikat pekerja memberikan pembinaan Rohani untuk\npekerja\u002Fanggota, dalam rangka meningkatkan ahklak dan budi pekerti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Perusahaan memberikan bantuan kegiatan keagamaan yang diadakan oleh\nPekerja di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 : Fasilitas Ibadah Haji Dan Bantuan Kunjungan Keagamaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Fasilitas Ibadah Haji (muslim)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perusahaan memberikan fasilitas pelaksanaan ibadah haji kepada pekerja\nsetiap tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pelaksanaan sebagaimana tersebut ayat 1a pasal ini, diberikan kepada\nPekerja dengan proses seleksi untuk 5 (lima) orang setiap tahunnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bagi pekerja yang mendapatkan fasilitas ibadah haji, perusahaan memberikan\nuang saku sebesar Rp; 7.500,000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Bagi pekerja yang berangkat ibadah haji dengan biaya sendiri perusahaan\nmemberikan bantuan berupa uang saku sebesar Rp; Rp; 7.500,000,- (Tujuh juta\nlima ratus ribu rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Bantuan Kunjungan Keagamaan (Non Muslim)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Bantuan kunjungan keagamaan hanya diperuntukan untuk pekerja yang menganut\nagama dan kepercayaan non muslim\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Perusahaan memberikan bantuan kunjungan keagamaan berupa uang saku sebesar\nRp; 7.500,000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mekanisme tujuan keagamaan diatur dalam Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 : Bantuan Beasiswa Pendidikan Anak Pekerja Berprestasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan memberikan beasiswa pendidikan kepada anak berprestai dari\ntingkat Sekolah dasar sampai tingkat SLTA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Ketentuan dan besarnya diatur dalam Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 : Bantuan Pendidikan Anak Almarhum Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan memberikan bantuan pendidikan bagi anak dari pekerja yang\ntelah meninggal dunia hingga tingkat SLTA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Mekanisme pemberian bantuan pendidikan terhadap anak pekerja diatur dalam\nSurat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 : Bantuan Pendidikan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan memberikan bantuan pendidikan bagi pekerja yang akan\nmelanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Bantuan diberikan kepada pekerja yang melanjutkan pendidikan sampai\njenjang S2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Pekerja yang mendapatkan bantuan pendidikan adalah mereka yang kuliah\npada Universitas\u002FInstitusi\u002FAkademi negeri atau swasta yang direkomendasikan\noleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Mekanisme bantuan pendidikan pekerja diatur dalam Surat Keputusan\nManajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 : Bantuan Pelatihan Usaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Bantuan pelatihan usaha diperuntukan bagi pekerja yang memauki masa\npersiapan pensiun, dalam rangka meningkatkan skill entrepreneurship berupa\npelatihan dan atau pendidikan wirausaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana disebut dalam ayat (1) diatas\ndiatur dalam Surat Keputusan Manajemen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 : Santunan Duka Cita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bagi pekerja yang mengalami musibah berupa kematian sanak keluarga dekat\n(orang tua, mertua, anak, istri atau suami) akan diberikan santunan duka\ncita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 : Santunan Janda \u002F Duda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>(1)Bagi janda\u002Fduda dari pekerja yang meninggal, perusahaan memberikan\nsantunan dengan jumlah yang merupakan upah bulan terakhir yang diterima oleh\npekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Santunan diberikan selama 3 (tiga) bulan upah pokok dimulai sejak bulan\nberikutnya setelah kematian Pekerja. Santunan dibayarkan dalam bentuk tunai\nsekaligus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Dalam hal tidak ada suami atau istri, santunan diteruskan kepada ahli\nwarisnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : PENGEMBANGAN KARIR\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 85 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan membuka kesempatan bagi pekerja untuk pengembangan karir tanpa\nmemperhatikan SARA, umur, jenis kelamin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perusahaan harus menyusun pola karir yang dinamis, transparan, akuntable,\nresponsible dan fairness guna memberikan kepastian arah karir bagi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Perusahaan akan melakukan proses assessment yang dilakukan oleh pihak\nindependen dalam rangka pengembangan karir pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 : Penilaian Unjuk Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Penilaian Unjuk Kerja adalah system penilaian yang menggunakan Indeks\nPrestasi yang setiap tahunnya akan diakumulatifkan sebagai dasar pertimbangan\nuntuk pengembangan karir\u002Fpromosi jabatan, peningkatan gaji, dan perhitungan\npemberian bonus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Penilaian Unjuk Kerja (PUK) Pekerja mencakup pertimbangan yang objektif\ndan menyeluruh yang meliputi factor-faktor :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Hail Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pengetahuan Jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Keterampilan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pengambilan Keputusan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Kepemimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Kerjasama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Tanggung Jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Disiplin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Prakarsa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Dalam menentukan penilaian Unjuk Kerja merujuk pada Key Performance\nIndicator (KPI) masing – masing bagian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Pekerja berhak mengetahui hasil akhir PUK yang telah ditandatangani semua\npihak yang terkait dengan penilaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Penilaian Unjuk Kerja ilaksanakan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.PUK semester I selambat – lambatnya Bulan Juli pada tahun berjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.PUK semester II selambat – lambatnya Bulan Januari pada tahun\nberikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 : Pendidikan Dan Pelatihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1)Untuk meningkatkan kopetensi, performansi dan sikap mental kepada\npekerja, perusahaan wajib merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan\ndan pelatihan yang efektif dan berdayaguna baik secara internal maupun\neksternal, dalam negeri maupun luar negeri, secara berkesinambungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Sebagaimana tersebut pada ayat 1 paal ini, pekerja mempunyai kesempatan\nyang sama untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Pendidikan dan pelatihan secara internal adalah pendidikan dan pelatihan\nyang diselenggarakan oleh perusahaan dengan menggunakan instruktur dari dalam\nperusahaan atau dari instruktur luar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Pendidikan dan pelatihan secara eksternal adalah pendidikan dan pelatihan\nyang diselenggarakan diluar perusahaan, oleh lembaga-lembaga diklat\nakademis\u002Fnon akademis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Beban biaya pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Pendidikan dan pelatihan yang mendasar sesuai kopetensi dijabatannya yang\nharus dipunyai oleh setiap pekerja dan akan di tuangkan dalam Surat Keputusan\nManajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)Pengusaha sesuai kebutuhan memberikan pelatihan tingkat dasar kepada\npekerja berupa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Hard Skill yaitu pelatihan computer dan baha asing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Soft Skill yaitu pelatihan kepemimpinan dan team building.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)Bagi pekerja yang akan dimutasi sebagaimana tersebut dalam pasal 91,\nwajib diberikan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu berkenaan dengan\ntempat dimana pekerja tersebut dimutasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)Bagi pekerja yang akan memasuki usia pensiun, perusahaan wajib\nmenyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang akan menjadi bekal pekerja untuk\nmenghadapi purnabakti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)Segala bentuk biaya atas penyelenggaran pendidikan dan pelatihan\ntermasuk uang saku dibebankan kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)Ketidakhadiran atas keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan tidak\nmempengaruhi\u002Fmengurangi penerimaan upah secara keseluruhan, pengaturan lebih\nlanjut diatur dalam Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)Biaya pendidikan dan pelatihan per tahun adalah sebesar 1% dari laba\nbersih perusahaan per tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)Biaya-biaya yang timbul baik tempat, akomodasi, uang saku dan yang\nterkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dalam Surat\nKeputusan tersendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14)Program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kemampuan dasar\ndibidangnya masing – masing diupayakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)\ntahun bagi setiap pekerja sesuai dengan kopetensi jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(15)Program pendidikan dan pelatihan yang dipandang baik untuk dipertahankan\ndan dilanjutkan pelaksanaanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(16)Jika pekerja mengikuti pendidikan atau pelatihan pada saat waktu libur\npekerja tersebut, maka perusahaan akan memberikan uang saku khusus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 88 : Perjalanan Dinas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas\nperusahaan, baik perjalanan dinas dalam kota, luar kota dan atau luar\nnegeri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perjalanan Dinas yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, harus mendapat\npersetujuan dari manajemen dan diketahui oleh atasan pekerja dengan\nditerbitkannya surat perintah perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Segala bentuk biaya yang timbul dalam perjalanan dinas, dibebankan kepada\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Uang saku, uang makan dan transportasi local diberikan secara lumpsum\nkepada pekerja yang ditugaskan dengan perhitungan tambahan hari : 1 (satu) hari\nsebelumnya dan 1 (satu) hari sesudahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Pengaturan perjalanan dinas dan besaran biaya yang timbul karena\nperjalanan dinas, diatur tersendiri yang merupakan bagian tak terpisakhan dalam\nPKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 89 : Perjalanan Dinas Domestik (Dalam Negeri)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Suatu perjalanan Dinas domestic adalah suatu perjalanan yang dilakukan\noleh seorang Pekerja diluar wilayah DKI Jakarta dengan tujuan untuk menjalankan\nsuatu pekerjaan\u002Ftugas dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Biaya perjalanan dinas yang merupakan tanggungan perusaan adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Transportasi dengan pesawat udara kecuali untuk tempat tertentu\ndisesuaikan dengan kebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Akomodasi (penginapan hotel, laundry).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Selama perjalanan dinas Pekerja berhak mendapatkan : uang saku, uang\nmakan, dan transportasi local dan uang saku per hari lumpsum dengan besaran\ndiatur dalam Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 90 : Perjalanan Dinas Luar Negeri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perjalanan dinas luar negeri adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh\nseorang Pekerja atas perintah Perusahaan untk kegiatan pelatihan atau\npekerjaan\u002Ftugas di luar wilayah Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pekerja yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus\nmendapatkan rekomendasi dari DGM terkait dan persetujuan dari GM. Surat\nPerintah Perjalanan Dinas (SPPD) akan diterbitkan oleh DGM & Adm dan\nditandatangani oleh General Manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Biaya perjalanan dinas yang merupakan tanggungan Perusahaan adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Transportasi dengan pesawat udara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Akomodasi (Penginapan Hotel, Loundry dll).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Transportasi dari dan ke bandara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Uang harian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Uang saku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Dokumen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Airport Tax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Visa, apabila diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Biaya pakaian sipil lengkap apabila diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Biaya pakaian musim dingin apabila diperlukan dan hanya diberikan sekali\ndalam 2 (dua) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Biaya komunikasi secara lumpsum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Besaran biaya perjalanan dinas diatur dalam Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 91 : Mutasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Mutasi terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Promosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Transfer.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Demosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perusahaan berhak menentukan tugas, penempatan serta pemindahan\u002Fmutasi\nPekerja dalam hl pekerjaan, jabatan, tempat kerja dengan mengindahkan\nsubyektif-obyektifitasnya kemampuan, kecakapan pengalaman serta keahlian\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Perusahaan dapat mempertimbangkan permohonan dari pekerja untuk mengisi\nformasi yang ada dengan berdasarkan atas criteria dan persyaratan yang berlaku\ndiperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Setiap mutasi dalam bentuk promosi, transfer dan demosi ditetapkan dengan\nSurat Keputusan yang ditanda tangani pejabat yang berwenang dan diberitahukan\nkepada Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 92 : Promosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Setiap Pekerja mempunyai hak yang sama dalam hal promosi, baik dalam\npromosi jabatan ataupun kelas jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Promosi jabatan dan atau kelas jabatan harus bersifat:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Fair : terbuka kesempatan bagi setiap pekerja yang telah memenuhi\npersyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Transparan : diinformasikan secara terbuka dan keputusannya dapat\ndipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kopetensi : melakukan seleksi yang dilakukan oleh lembaga independent.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Prestasi : berdasarkan Penilaian Unjuk Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Perusahaan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pekerja untuk\nmenduduki jabatan manager sesuai kemampuan dan kopentensi yang dibutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Perubahan atas adanya promosi tersebut, mka upah dan fasilitas lainnya\ndisesuaikan menurut ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 93 : Transfer\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Demi lancarnya kegiatan perusahaan serta pendayagunaan tenaga kerja,\nperusahaan dapat menempatkan, memutasikan Pekerja untuk suatu pekerjaan\u002Fjabatan\ndi perusahaan dalam hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Bertambahnya pekerjaan disuatu bagian dan karenanya memerlukan penambahan\nPekerja dari bagian lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kondisi kesehatan Pekerja menurut nasehat dokter tidak memungkinkan\nbekerja pada pekerjaan\u002Fjabatan lain yang sesuai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Transfer bukan merupakan tindakan hukuman dan pelaksanaanya tidak\nmengurangi hak-hak Pekerja termasuk hak untuk mendapatkan promosi dan kenaikan\nupah seperti yang telah diatur dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Dalam hal transfer tetap dilakukan, maka perusahaan wajib\nmempertimbangkan keahlian dan kemampuan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Dapat dilakukan transfer Pekerja TPK Koja ke instansi perusahaan lain\ndalam lingkup pemilik yang sama akan diatur dalam Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 94 : Rotasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Demi kelancaran jalannya pekerjaan serta dayagunaan tenaga kerja dan\npeningkatan kemampuan pekerja, maka perusahaan dapat melakukan rotasi\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Surat Keputusan harus ditandatangani oleh pengelola SDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 95 : Demosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Demosi adalah merupakan penurunan kelas jabatan karena alasan – alsan yang\nbersifat obyektif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 96 : Penggolongan Kelas Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Susunan jabatan di perusahaan diklasifikasikan dalam kelas jabatan\n(Grading).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Nilai Jabatan adalah hasil pengukuran bobot suatu jabatan yang besarannya\ndidasarkan pada factor- factor :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pendidikan dan Pelatihan minimal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pengalaman minimal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Ruang lingkup tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Ruang lingup pengawasan dan pengendalian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Lingkup kepemimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Kemampuan mengatasi permasalahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Interaksi Lingkungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Nama, nilai dan kelas jabatan diatur dalam Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 97 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>(1)Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya perlindungan agar para\nPekerja dan orang yang berada ditempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan\nsehat serta agar setiap sarana dan prasarana kerja\u002Fkantor digunakan secara aman\ndan efesien. Perusahaan wajib menerapkan System Manajemen Keselamatan dan\nKesehatan Kerja (SMK3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pekerja berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila\ntidak sesuai dengan standard Keselamatan dan Kesehatan Kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Alam menerapkan dan meningkatkan aspek K3, perusahan membentuk safety\nCommittee yang berfungsi untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Memberikan saran dan pertimbangan kepada perusahaan mengenai masalah\nKeselamatan dan Kesehatan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Membantu menunjukkan dan menjelaskan factor bahaya, alat pelindung diri,\ncara dan sikap kerja yang benar dan aman kepada pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Membantu pimpinan perusahaan untuk menyusun dan merumuskan kebijaksanaan\nManajemen dalam hal K3 dan Pedoman Kerja dalam upaya meningkatkan Keselamatan\ndan Kesehatan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 98 : Kewajiban Perusahaan Dalam HAL Keselamatan Dan Kesehatan\nKerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>Kewajiban Perusahan kepada para Pekerja antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Menjelaskan kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Memberikan alat pengaman dan pelindung diri yang sesuai dengan standard\ndan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Memberikan pelatihan dan simulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada\nsemua Pekerja dan secara terus menerus meningkatkan segala aspek\nkeselamatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Membuat peraturan dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan\nbantuan Safety Commite dan ditetapkan dalam buku petunjuk dan garis pedoman\nKeselamatan dan Kesehatan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Melakukan sosialisasi dan distribusi buku petunjuk dan garis pedoman\nKeselamatan dan Kesehatan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Memiliki komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 99 : Kewajiban Pekerja dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kewajiban Pekerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain serta asset Perusahaan di\nlingkungan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan tentang Keselamatan dan Kesehatan\nKerjayang telah ditetapkan di lingkungan kerja Perusahaan dan dituangkan dalam\nSKM tentang K3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Menggunakan saran pelindung Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah\ndisediakan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk mencegah resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pekerja berhak\nmenolak melakukan pekerjaan apabila tidak sesuai dengan standard Operasi\nProsedur dan tidak disediakan peralatan kerja yang sesuai standard K3 oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang tidak memperhatikan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja\nini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 100 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk meningkatkan sikap kerja yang diinginkan dan memastikan produktifitas\nkerja yang tinggi dalam lingkungan perusahaan, maka ditetapkan etika dan\ntanggung jawab kerja untuk diterapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 101 : Etika Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan berusaha untuk menjaga disiplin yang baik dan menumpuk rasa\nsaling menghormati dan pengertian penuh atas hak-hak dan tanggung jawab antara\nPerusahan dan Pekerja. Olh karena itu, Perusahaan menganggap perlu untuk\nmemberikan nasihat, bimbingan dan intruksi agar tindakan – tindakan penegakan\ndisiplin sedapat mungkin dihindari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Harus disadari bahwa tujuan Perusahaan dalam menerapkan tindakan –\ntindakan penegakkan disiplin adalah bersifat pembinaan dan mendidik. Dengan\ncara ini, pekerja yang bersalah diberikan kesempatan yang wajar untuk\nmeningkatkan prestasi pekerja. Namun, bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh\nPekerja maka perusahaan akan memberikan sanksi kepada Pekerja yang melanggar\nberdasarkan ketentuan yang telah diatur didalam perjanjian kerja bersama\n(PKB)ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Setiap pekerja wajib mentaati dan menjalankan system dan prosedur kerja\ndi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Setiap Pekerja diwajibkan memakai pakaian kerja yang rapid an pantas\nsesuai ketentuan yang berlaku diperusahan untuk memberikan citra yang baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Bagi Pekerja yang mendapatkan Pakaian kerja\u002Fseragam diwajibkan untuk\nmengenakannya selama bekerja, sesuai dengan ketentuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Setiap Pekerja diwajibkan untuk selalu memelihara lingkungan kerja agar\nselalu bersih dan teratur serta wajib memelihara dengan baik semua peralatan\ndan inventaris yang disediakan oleh Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.\nSetiap kehilangan, kerusakan dan pemindahan peralatan dan inventaris tersebut\nkepada atasan atau pejabat yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)Pekerja wajib mengganti peralatan kerja yang dihilangkan dengan sengaja\ndan kerugian administrasi yang timbul dimasukan dalam tata tertib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)Peralatan dan Inventaris milik perusahaan hanya boleh dipergunakan untuk\nkeperluan-keperluan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)Setiap Pekerja diwajibkan untuk memakai Kartu Tanda Pengenal ( ID Card )\nselama berada dalam lingkungan perusahaan dan selama melaksanakan tugas-tugas\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)Setiap Pekerja diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan password, PIN dan\nkata sandi miliknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)Setiap Pekerja diharapkan untuk memperhatikan Pengumuman-pengumuman\nresmi dari perusahaan yang diedarkan kepada Pekerja dan atau terpasang pada\npapan Pengumuman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)Setiap Pekerja harus memberitahukan kepada Perusahaan Khususnya ke\npengelola Sumber Daya Manusia bila terjadi perubahan data sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pergantian alamat tempat tinggal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Perubahan status yang menyangkut kelahiran, perkawinan dan kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Perubahan gelar akademis atau tambahan klasifikasi lainnya dalam bidang\npendidikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Melaporkan hasil pendidikan, seminar, workshop, training dan sejenisnya\nbaik yang diikuti atas biaya sendiri maupun perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)Dalam hubungan dengan setiap pelanggan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setiap pekerja harus menunjukan sikap dan tingkah laku yang baik dan\nramah, sehingga menimbulkan citra yang positif atas semua pelayanan yang\ndiberikan kepada pelanggan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Apabila ada keluhan dari pelanggan, baik yang dinyatakan secara lisan\nmaupun surat wajib untuk segera diselesaikan\u002Fdijawab secara cepat dan\nmemberikan kepuasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>(14)Setiap Pekerja harus menghindarkanterjadinya perkelahian atau\npertengkaran mulut yang keras atau yang mendorong pekerja lain untuk melakukan\nkekerasan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>(15)Selama jam kerja atau didalam lingkungan kantor maupun dalam rangka\ntugas dinas, Pekerja dilarang mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sopan,\nmenyebarkan informasi yang bersifat menghina atau menggunjingkan pihak lain dan\npelecehan seksual.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(16)Menjaga nama baik perusahaan, baik dari pandangan normative dan hal –\nhal umum baik dalam tata karma, bertingah laku maupun dalam tindakan didalam\nmaupun diluar kantor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17)Bagi pekerja yang melanggar ketentuan – ketentuan tersebut diatas ini\ndapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(18)Fasilitas – fasilitas yang diterima\u002Fdigunakan Pekerja selama menjabat\nharus dikembalikan saat Pekerja berhenti dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 102 : Kerahasiaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja dilarang untuk membocorkan rahasia perusahaan yaitu antara lain\ndengan memberikan informasi secara tertulis yang dapat memberikan keuntungan\nbagi pihak lain berupa rekening-rekening, transaksi – transaksi, dan data\npelanggan, system dan prosedur, rencana usaha, metode dan strategi\ndokumen-dokumen lainnya yang dapat merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 103 : Kehadiran Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Pekerja diwajibkan untuk masuk sesuai dengan hari dan waktu kerja yang\ndiatur dalam bab IV dalam perjanjian ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perusahaan wajib menyediakan sarana dalam pelaksanaan pengisisan daftar\nhadir (presensi) yang dikordinir dan diawasi oleh pengelola SDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Data kehadiran\u002Fpresensi yakni waktu masuk dan waktu meninggalkan tugas\nsetiap pekerja disimpan perusahaan, c.q. pengelola SDM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Pekerja harus melakukan regestrasi hadir dan pulang melalui sarana yang\ntelah disediakan oleh perusahaan pada setiap masuk kerja dan pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Pekerja yang karena suatu hal, baik untuk keperluan dinas ataupun\nkeperluan pribadi mengakibatkan yang bersangkutan datang terlambat atau pulang\nlebih awal, harus dengan ijin lisan dari atasan langsung setingkat meneger,\nsehingga dapat ditembuskan kebagian SDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Apabila pekerja karena satu dan lain hal, tidak melakukan absensi\nmeskipun Pekerja tersebut hadir di kantor, maka harus melaporkan kepada\natasannya minimal setingkat Supervisor dan disetujui minimal setingkat\nManajer.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)Bagi pekerja yang sedang melakukan kegiatan atas penugasan Perusahaan,\nmaka Pekerja tersebut tetap tercatat kehadirannya. Dan jika adanya undangan\ninstansi di luar perusahaan wajib melampirkan undangan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 104 : Kewajiban Atasan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Bersikap dan berprilaku sebagai panutan, dapat diteladani oleh\nbawahannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Memberi perintah yang layak, tegas dan jelas pada bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Memberi pembinaan, bimbingan dan tuntunan secara pro-aktif kearah\npeningkatan prestasi, berdisiplin dan peningkatan produktifitas kerja\nbawahannya masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Melakukan teguran atas pelanggaran ringan yang dilakukan oleh\nbawahannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Melakukan tindakan penegakkan disiplin sesuai dengan BAB XII Perjanjian\nKerja Bersama ini dan tembusan kepada pengelola SDM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 105 : Kewajiban Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Melakukan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan fungsi\ndan kedudukannya dengan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik serta mencapai suatu\nprestasi kerja\u002Fsasaran yang merupakan tujuan dari pekerjaan atau jabatannya\ndengan mengikuti deskripsi kerja yang telah ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Mengikuti segenap kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan\nintelektualitas dan komitmen moral.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Memelihara lingkungan kerja agar selalu bersih dan teratur agar\nmenimbulkan citra yang baik mengenai perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Setiap pekerja harus menyadari dan menghayati perannya sebagai bagian tak\nterpisahkan dari usaha perusahaan, oleh karenanya selalu berupaya untuk\nmenumbuhkan citra yang positif dalam setiap situasi dan kondisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Pekerja yang secara sengaja mengakibatkan perusahaan menderita kerugian,\ndiwajibkan untuk bertanggung jawab kepada perusahaan. Jika dipandang perlu maka\nperusahaan dapat melaporkan pihak tersebut kepada pihak yang berwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 106 : Hal – Hal Terlarang Yang dilakukan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Setiap pekerja dilarang menerima dalam bentuk apapun dari pelanggan atau\nrelasi Perusahaan yang mempunyai kaitan atau setidak tidaknya diduga mempunyai\nkaitan dengan pekerjaannya yang dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan\nyang akan diambil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Setiap pekerja tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan tercela seperti\nmemalsukan dokumen-dokumen perusahaan atau tanda tangan pejabat perusahaan\nserta tindakan – tindakan lainnya yang dapat merugikan serta merusak nama\nbaik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Setiap pekerja dilarang membawa senjata api\u002Ftajam lainnya ke tempat kerja\natau kantor, kecuali petugas keamanan yang diatur dalam keputusan tersendiri\nyang tidak dapat dipisahkan dari PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Setiap pekerja dilarang menyebarkan gossip\u002Frumor yang menyangkut\npenempatan pekerja, mutasi, promosi atau gossip dan atau melaksanakan agitasi\ndan mempengaruhi pekerja lainnya yang dapat mengganggu ketenangan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Setiap pekerja dilarang melakukan tindakan kejahatan misalnya menyerang,\nmengintimidasi atau menipu perusahaan atau teman sekerja dan keluargannya\nmemperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Setiap pekerja dilarang mencemarkan nama baik perusahaan\u002FPekerja dan atau\nkeluarga Perusahaan\u002Fpekerja yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk\nkepentingan hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)Setiap pekerja dilarang menggunakan jabatan dan wewenang untuk melakukan\ntindakan yang menguntungkan diri atau pun pihak ketiga seperti keluarga,\nteman-teman tanpa mengindahkan kepentingan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)Setiap pekerja dilarang pada saat jam kerja, bekerja sebagai pekerja\ndipihak lain atau memberi perhatian pada usaha lain atau menggunakan fasilitas\nperusahaan tanpa ijin perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)Setiap pekerja dilarang menggunakan password, PIN, kata sandi, milik\npekerja lain untuk mengoperasikan computer, telepon dan mesin absen, kecuali\nmerupakan bagian dari prosedur kerja dengan sepengetahuan atasan minimal\nsetingkat Supervisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 107 : Benturan (Konflik) Kepentingan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Pekerja tidak diperboleh kan untuk berpartisipasi dalam, atau\nmempengaruhi pembelian atau penjualan barang – barang atau jasa – jasa\nkepada dan dari perusahaan, usaha atau organisasi manapun dimana dia mempunyai\nkepentingan financial baik secara langsung maupun tidak langsung. Pekerja tidak\nakan melakukan aktifitas yang bertentangan atau bersaing dengan kepentingan\nperusahaan. Pekerja tidak akan memeralat anggota keluarganya atau pihak ketiga\nuntuk melakukan aktifitas tersebut atas nama Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Seorang pekerja dianggap terlihat dalam suatu benturan (konflik)\nkepentingan dalam pekerjaan jika ia atau anggota keluarganya atau kerabat dekat\natau teman-teman menerima manfaat atau menderita kerugian karena keputusan\nusaha yang akan pekerja lakukan. Pekerja harus menghindari dalam melibatkan\ndiri dalam benturan kepentingantersebut dan harus melaporkan kasus tersebut\nkepada atasannya dengan segera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Pelanggaran terhadap ketentuan ayat 1 dan 2 pasal ini dikategorikan dalam\npelanggaran tingkat berat yang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : TINDAKAN PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 108 : Pelanggaran Dan Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Pelanggaran adalah tindakan Pekerja yang melakukan penyimpangan dan\u002Fatau\npelanggaran terhadap tata tertib kerja yang tercantum dalam PKB dan atau\nterhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Tindakan pembinaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pembinaan terhadap sikap dan perilaku\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Tindakan Pembinaan berupa sanksi didasarkan kepada :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jenis pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Frekuensi (sering\u002Fpengulangan) pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Berat ringan pelanggaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Unsure Kesengajaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pekerja mengakibatkan\nkerugian material, maka pemberian sanksi\u002Fhukuman disiplin dapat disertai dengan\npengembalian kerugian sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 109 : Tindakan - Tindakan Penegakan Disiplin\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Berikut ini adalah garis pedoman mengenai tindakan – tindakan penegakan\ndisiplin atas pelanggaran, yang berupa antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Peringatan lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Peringatan tertulis : peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan\nterakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Penangguhan peningkatan upah secara periodic.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Penangguhan promosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Demosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Skors atau diberhentikan sementara dari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Diberhentikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Peringatan lisan adalah suatu tindakan penegakan disiplin dalam bentuk\nkomunikasi antara atsan langsung dengan pekerja dan dicatat secara tertulis\natas pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Peringatan tertulis, diklasifikasikan sebagai berikut : peringaatan\npertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga. Sanksi dan masa berlakunya\nperingatan tertulis ditulis dalam table tentang tingkat Pelanggaran dan\nsanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Tingkat pelanggaran disiplin terdiri dari 5 kategori :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pelanggaran ringan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pelanggaran tingkat I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pelanggaran tingkat II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pelanggaran tingkat III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pelanggaran tingkat berat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Sanksi atau surat peringatan tetap berlaku meskipun pekerja tidak\nmenandatangani surat peringatan yang dikeluarkan apabila terbukti bersalah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Sebelum menjatuhkan sanksi, perusahan yang diwakili oleh manajemen\nbersama Serikat Pekerja harus melakukan investigasi terlebih dahulu atas dugaan\ntindakan indispliner yang telah dilakukan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)Jika selama masa pemberian sanksi, pekerja mengulangi pelanggaran atau\nmelakukan pelanggaran lainnya, Pekerja akan diberikan sanksi tingkat\nberikutnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Table Tingkat Pelanggaran Dan Sanksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tingkat Pelanggaran\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sanksi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Berlaku Sanksi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pembinaan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ditandatangani Oleh\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\">Ringan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Teguran lisan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Berita Acara \u002F Bukti tertulis\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Melakukan Komunikasi dan memberikan Motivasi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manajer ybs atau atasan Langsung\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Teguran Tertulis I\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Konseling\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manajer SDM\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Teguran Tertulis II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Konseling\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manajer SDM\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Teguran Tertulis III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Konseling\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manajer SDM\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tingkat I \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>•Peringatan tertulis pertama \n\n        \u003Cp>•Pemotongan insentif sebesar 10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 bulan \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Training \n\n        \u003Cp>Konseling\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Coaching\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>DGM SDM & Adm\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tingkat II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>•Peringatan tertulis pertama \n\n        \u003Cp>•Pemotongan insentif sebesar 20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 bulan \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Training \n\n        \u003Cp>Konseling\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Coaching\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>DGM SDM & Adm\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tingkat III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>•Peringatan tertulis pertama \n\n        \u003Cp>•Pemotongan insentif sebesar 30%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 bulan \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Training \n\n        \u003Cp>Konseling\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Coaching\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>DGM SDM & Adm\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">Berat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>•Demosi terhadap kelas jabatan maksimal 2 (dua) tingkat lebih\n      rendah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 tahun dan selanjutnya 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">Konseling \n\n        \u003Cp>Coaching\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">General Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>•Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Diberikan bonus secara proporsional\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>•Pemberhentian dengan tidak hormat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tidak diberikan bonus\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 110 : Pelanggaran Ringan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran yang dianggap Pelanggaran Ringan dank arena diberikan sanksi\nperingatan lisan adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tidak masuk kerja selama 1 hari tanpa alasan sah\u002Fyang dapat dibenarkan\natau tanpa pemberitahuan kepada atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Terlambat masuk kerja maksimum 3 kali per bulan atau pulang lebih awal\nmaksimum 3 (tiga) kali per bulan tanpa alasan yang sah\u002Fyang dapat\ndibenarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tidak memakai seragam dan perlengkapan kerja sesuai aturan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tidak melakukan registrasi datang dan registrasi pulang pada system\nabsensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tidak mengenakan Kartu Bukti Diri (ID-Card).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tidak menggunakan computer\u002Fsystem computer dengan benar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Mengambil cuti tahunan sebelum mendapatkan persetujuan dari atasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Mengganggu ketenangan dalam lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Tidak mematuhi peringatan atas tindakan – tindakan tertentu yang sudah\ndilarang sebagai contoh, merokok tidak pada tempatnya, membuang sampah tidak\npada tempatnya, meludah sembarang tempat, memberikan akses masuk dengan ID-Card\nyang tidak sebenarnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Menggunakan bahasa yang tidak pantas\u002Fbahasa kotor kepada orang lain\ndilingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Tidak menggunakan peralatan K3 yang sudah diwajibkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 111 : Pelanggaran Tingkat I\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran yang dianggap Pelanggaran tingkat I adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pelanggaran ringan yang dilakukan lebih dari 3 kali yang telah diberikan\nperingatan lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tidak masuk kerja selama 2-3 hari berturut – turut atau lebih dari 3\nkali tidak berturut – turut dalam sebualan tanpa alasan yng sah\u002Fyang dapat\ndibenarkan oleh atasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Terlambat masuk kerja lebih dari 4-9 kali per bulan atau pulang lebih awal\nlebih dari 4-9 kali per bulan tanpa alasan sah\u002Fyang dapat dibenarkan oleh\natasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Kelalaian dalam kerja yang menyebabkan kerugian pada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Sikap kerja yang tidak bertanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pelanggaran\u002Fpenolakan untuk mematuhi perintah – perintah tugas yang\nberkaitan dengan kepentingan Perusahaan atau melaksanakan tugas – tugas\nkedinasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 112 : Pelanggaran Tingkat II\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran yang dianggap sebagai pelanggaran Tingkat II adalah sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Melakukan pelanggaran Tingkat I lebih dari 3 kali atau pelanggaran yang\ndilakukan selama masa berlakunya peringatan tertulis pertam yang telah\ndikeluarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tidak masuk kerja selama 4 hari berturut-turut atau lebih dari 4 hari\ntidak berturut – turut dalam sebulan tanpa alasan sah\u002Fyang dapat dibenarkan\noleh atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Menolak untuk mengikuti petunjuk dari atasan tanpa alasan yang dapat\ndibenarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Terlambat masuk kerja 10-12 kali per bulan atau pulang lebih awal 10-12\nkali per bulan tanpa alasan sah\u002Fyang dapat dibenarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Mengemudikan kendaraan perusahaan tanpa ijin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Kebiasaan atau praktek kerja yang berbahaya yang dapat membahayakan diri\nsendiri atau orang lain, dan membahayakan alat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Tidak menjalankan dan tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Mengoperasikan peralatan kerja bongkar muat tanpa ijin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan bisnis pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 113 : Pelanggaran Berat III\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran yang dianggap sebagai pelanggaran tingkat III adalah sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pelanggaran Tingkat II yang dilakukan lebih dari 3 kali atau pelanggaran\nyang dilakukan selama masa berlakunya peringatan tertulis kedua yang telah\ndikeluarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tidak masuk kerja selama 5 hari berturut – turut atau lebih dari 11 hari\ntidak berturut – turut dalam satu bulan tanpa alasan sah\u002Fyang dapat\ndibenarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Terlambat masuk kerja lebih dari 13 kali per bulan atau pulang lebih awal\nlebih dari 13 kali per bulan tanpa alasan sah\u002F yang dapat dibenarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja melanggar ketentuan – ketentuan yang telah dinyatakan dalam PKB\nyang telah diberikan suatu peringatan terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Mengulang pelanggaran\u002Fpenolakan untuk mematuhi perintah – perintah tugas\nyang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan atau melaksanakan tugas – tugas\nnormal setelah dikeluarkannya Peringatan Tertulis Kedua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 114 : Pelanggaran Berat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Pelanggaran yang akan dianggap sebagai pelanggaran Berat adalah sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melakukan pelanggaran Tingkat III yang dilakukan lebih dari 3 kali\npelanggaran yang dilakukan selama masa berlakunya peringatan tertulis terakhir\nyang telah dikeluarkan, semua pelanggaran yang memuat unsure pidana tidak lagi\ndapat dikategorikan kesalahan berat dan dapat langsung di PHK. Namun harus\nterlebihdahulu dilakukan pemeriksaan oleh polisi dan sudah dalam ketetapan\nterpidana dari pengadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tidak masuk kerja lebih dari 5 hari berturut – turut atau lebih dari 12\nhari tidak berturut – turut dalam satu bulan tanpa alasan sah\u002Fyang apat\ndibenarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Melakukan tindakan asusila, pelecehan seksual atau berjudi dilingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Penggunaan yang bersifat merusak atas fasilitas\u002Fperlengkapan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Meminta atau menerima sogokan dalam bentuk apapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Tiga (3) kali berturut – turut Pekerja menolak untuk mematuhi suatu\nperintah atau menjalankan tugas wajar sebagaimana dinyatakan dalam Perjanian\nKerja atau PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Berkelahi dengan sesame pekerja dalam lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan barang-barang\u002Fuang milik\nperusahaan atau sesama rekan kerja atau mitra usaha Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan yang merugikan perusahaan\natau kepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Mabuk akibat minuman keras, minum - minuman keras, menggunakan obat –\nobatan terlarang, madat, memakai obat bius atau penyalahgunaan obat – obatan\nterlarang yang dilarang oleh Undang-undang termasuk mengedarkan, memperjual\nbelikan didalam lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Melakukan suatu kejahatan seperti menyerang, mengintimidasi perusahaan\natau pekerja dan keluargannya dan memperdagangkan barang-barang terlarang baik\ndidalam maupun diluar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Menganiaya, mengancam baik secara fisik maupun mental atau dengan kasar\nmenghina perusahaan, keluarga Perusahaan atau pekerja dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Membujuk perusahaan atau rekan kerja untuk suatu yang melanggar hukum atau\nyang amoral berdasarkan undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik perusahaan, atau\nkeluarga perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali jika rahasia tersebut\ndiungkapkan untuk kepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Mengulang pelanggaran\u002Fpenolakan untuk mematuhi perintah-perintah khusus\natau melaksanakan tugas-tugas normal setelah dikeluarkannya Peringatan\nTertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Merusak, meninggalkan barang milik perusahaan dalam situasi berbahaya dan\natau menghilangkan barang milik perusahaan baik disengaja ataupun karena\nkelalaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Ditemukan melanggar konflik kepentingan sebagaimana yang diatur dalam PKB\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r.Menyalahgunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak semestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s.Membiarkan pihak lain yang tidak berhak untuk memasuki daerah terlarang\ntanpa kordinasi\u002Fijin dengan pihak terkait dan atau atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t.Melakukan perbuatan korupsi yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih\ndan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Dalam hal atasan langsung tidak memberikan teguran lisan dan atau teguran\ntertulis, pejabat bagian SDM mengingatkan secara tertulis kepada atasan\nlangsung pekerja yang bersangkutan tentang kewajiban pemberian teguran lisan\ndan teguran tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 115 : Pembinaan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Pekerja yang menerima sanksi atas tingkat pelanggaran maka perusahaan\nwajib memberikan pembinaan yang pelaksanaan mengacu pada pasal 109 dalam\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pembinaan adalah suatu upaya melalui kebijakan perusahaan dalam rangka\nmembentuk yang mempunyai sikap, perilaku dan kemampuan yang dilaukan dalam\nbentuk konseling dan coaching.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Apabila pekerja telah menyelesaikan masa sanksi dan pembinaan maka\nperusahaan harus mengembalikan hak-haknya seperti semula.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : PENGHARGAAN PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 116 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan wajib memberikan penghargaan (reward) sebagai bentuk keseimbangan\natas pemberian hukuman (punishment) kepada Pekerja. Penghargaan ini dimaksudkan\nuntuk memacu dan memotivasi Pekerja agar berprestasi sehingga pada akhirnya\ndapat meningkatkan performance Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 117 : Program Penghargaan (Reward)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Program reward untuk Pekerja dibuat berdasarkan criteria tertentu seperti\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Berprestasi dalam bidang tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Melakukan efesiensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Menjadi yang berkinerja terbaik (best performer).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kelompok terbaik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Menyelamatkan asset Perusahaan, dan lain sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Besaran dan system mekanisme reward dalam Perjanjian Kerja Bersama ini\ndiatur dalam Surat Keputusan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 118 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Jika terjadi perbedaan pendapat, maka Perusahaan dan Pekerja memiliki\nkewajiban untuk memelihara hubungan yang harmonnis dan menyelesaikan masalah\nmelalui musyawarah secara adil dan secepatmungkin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Suatu kasus harus diselesaikan sesuai prosedur yang ditetapkan dan\npihak-pihak terkait tidak dibolehkan menyampaikan kasus ini kepihak lain\nsebelum prosedur tersebut diterapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Bila ada pelanggaran dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam\nperjanjian kerja bersam ini maka hal ini diatur dan diselesaikansebagaimana\nPasal 108 dan 109 Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 119 : Tahapan Penyelesaian Perselisihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Tahap I (Pertama)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jika seorang Pekerja mempunyai keluhan, maka ia pertama-tama akan\nmenyampaikan baik tertulis atau lisan kepada atasan terkait dan melibatkan\natasan (minimal setingkat manager) yang akan menyelesaikan perselisihan\nselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari atau jangka waktu yang disepakati, dan\ndiharapkan pada tahap pertama permasalahan dapat dislesaikan dengan jalan\nmusyawarah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Tahap II (Kedua)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila atasan yang lebih tinggi (ayat 1 pasal ini) tidak dapat\nmenyelesaikan Perselisihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari atau jangka waktu\nyang disepakati, maka pekerja dapat menyampaikan secara tertulis kepada\npimpinan diatas Manager yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Tahap III (Tiga)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila pimpinan diatas Manager yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan\nperselisihan tersebut maka pekerja berhak melanjutkan ke tingkat Bipartit\nsebagaimana Pasal 11 dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 120 : Status Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Selama proses penyelesaian perselisihan tersebut berlangsung, Pekerja etap\ndapat bekerja untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV : BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 121 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Berakhirnya huungan kerja antara Perusahaan dan Pekerja dapat disebabkan\noleh alasan-alasan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kematian\u002Fhilangnya Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Sakit yang berkepanjangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Ketidakcakapan Fisik dan Mental.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Rasionalisasi (antara lain akibat Merger, Akuisisi atau pergantian\npemilik).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Pelanggaran Hukum Tindak Pidana berat yang telah mempunyai kekuatan hukum\nyang tetap pada pengadilan tingkat pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Tindakan Indispliner berat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Berakhirnya KSO TPK KOJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Perusahaan dan Serikat Pekerja dengan segala upaya harus mengusahakan\nagar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan undang-undang nomor\n13 tahun 2003 pasal 151 ayat 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja\ntidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan\noleh perusahaan dan serikat pekerja atau dengan pekerja apabila pekerja yang\nbersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 151 ayat 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak\nmenghasilkan persetujuan, perusahaan hanya dapat memutusakan hubungan kerja\ndengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian\nPerselisihan Hubungan Industrial (PPHI); Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003\npasal 151 ayat 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Segala hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang tidak\ndiatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) harus dibicarakan antara perusahaan\ndenganSerikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 122 : Kematian\u002FHilangnya Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Kematian\u002Fmeninggal pekerja dapat disebabkan oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kecelakaan bukan kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kejadian saat menjalankan tugas perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Sebagaimana tersebut pada ayat 1 hurf a dan b, kepada ahli warisnya\ndiberikan hak berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.2 (dua) kali Uang Pesangon mengacu pasal 156 ayat 2 UU Nomor 13\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan Masa Kerja mengacu pasal 156 ayat 3 UU Nomor 13\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang Penggantian Hak mengacu pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Manfaat Program Pensiun DPLK dan Topping-Up.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Manfaat Program Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Penghargaan Masa Kerja, dengan formula :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa Kerja (dalam bulan) x 50 x Upah Pokok \u002F 360\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Manfaat Asuransi Kesehatan Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Manfaat Asuransi Jiwa (kecelakaan diluar jam kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Bantuan Pendidikan Anak Almarhum Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Santunan Kematian dari perusahaan sebesar 10X (sepuluh) kali Upah\nPokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Jaminan Fasilitas Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Santunan Duka Cita, yang besarnya diatur oleh Surat Keputusan\nManajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Penghargaan dalam bentuk Logam Mulia 24 Karat seberat 50 gram atau jumlah\nuang dengan nilai yang sama (berdasarkan www.logammulia.com).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Bonus secara proposional dalam tahun berjalan dan tunjangan-tunjangan yang\nbelum terrealisasikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Upah dalam bulan berjalan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf c dan huruf d, kepada ahli\nwarisnya diberikan hak berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.2 (dua) kali Uang Pesangon mengacu pasal 156 ayat 2 UU Nomor 13\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan Masa Kerja mengacu pasal 156 ayat 3 UU Nomor 13\u002F2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang Penggantian Hak mengacu pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Manfaat Program Pensiun DPLK dan Topping-Up.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Manfaat Program Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Penghargaan Masa Kerja, dengan formula :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa Kerja (dalam bulan) x 50 x Upah Pokok \u002F 360\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Manfaat Asuransi Kesehatan Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Manfaat Asuransi Jiwa (kecelakaan diluar jam kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Bantuan Pendidikan Anak Almarhum Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Santunan Kematian dari perusahaan sebesar 15X (limabelas) kali Upah\nPokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Jaminan Fasilitas Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Santunan Duka Cita, yang besarnya diatur oleh Surat Keputusan\nManajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Penghargaan dalam bentuk Logam Mulia 24 Karat seberat 50 gram atau jumlah\nuang dengan nilai yang sama (berdasarkan www.logammulia.com).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Bonus secara proposional dalam tahun berjalan dan tunjangan-tunjangan yang\nbelum terrealisasikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Upah dalam bulan berjalan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke rumahnya atau ke Rumah\nSakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Biaya pemakaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Dalam hal Pekerja dinyatakan hilang sejak adanya bukti surat laporan\norang hilang dari kepolisian atas laoran pihak ahli warisnya, terhitung sejak\nditerbitkan orang hilang sampai batas waktu 12 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)Sebagaimana tersebut pada ayat 4 pasal ini, ahli warisnya tetap\nmendapatkan hak atas pekerja yang dinyatakan hilang tersebut sepanjang\nhilangnya pekerja karena menjalankan tugas perusahan dan bukan karena kehendak\nsendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)Dalam hal pekerja yang hilang ditemukan hidup, perusahaan akan\nmempekerjakan kembali Pekerja pada posisi yang sama, dan memberikan upah kepada\npekerja dan hak-hak yang seharusnya diterima pekerja, dihitung sejak tanggal\npekerja dinyatakan hilang. Dalam hal pekerja terbukti hilang karena kehendak\nsendiri maka harus mengembalikan pembayaran upah yang telah diterima ahli\nwarisnya sebagaimana ayat 5 pasal ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)Apabila pekerja tersebut meninggal setelah 12 bulan, maka kepada ahli\nwarisnya diberikan sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 123 : Pengunduran Diri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Seorang pekerja yang bermaksud untuk mengakhiri hubungan kerja atas\npermintaannya sendiri harus menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis terlebih\ndahulu kepada perusahaan minimal 2(dua) minggu sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, kepada pekerja yang\nbersangkutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, dan menerima :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Manfaat menurut program Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Manfaat Program Pensiun DPLK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Penghargaan masa kerja, dengan formula :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa Kerja (dalam bulan) x 50 x Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>360\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Menerima hak atas penghasilan pada bulan tersebut (Upah, Bonus tahun\nberjalan secara proporsional, tunjangan-tunjangan yang belum\nterrealisasikan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pengembalian premi beserta pengembangannya terhadap keikutsertaan Asuransi\nkesehatan pension sesuai dengan premi yang dibayar oleh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 124 : Diberhentikan Karena Sakit Berkepanjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja jika pekerja mengalami sakit\nberkepanjangan sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya seperti yang\ndiatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Dalam hal ini Pekerja akan menerima hak-haknya :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU Nomor 13\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13\u002F2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Manfaat menurut Program Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Manfaat Program Pensiun DPLK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Penghargaan Masa Kerja, dengan formula :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa Kerja (dalam bulan) x 50 x Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>360\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Penghargaan dalam bentuk Logam Mulia 24 Karat seberat 50 gram atau jumlah\nuang dengan nilai yang sama (berdasarkan www.logammulia.com).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Jaminan fasilitas Kesehatan bagi pekerja dan pasanganya (asuransi purna\nbakti) atau pengembalian nilai tunai asuransi kesehatan purna karya dan\npengembangannya sesuai dengan premi yang dibayar oleh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Menerima hak atas penghasilan pada bulan tersebut (Upah, Bonus tahun\nberjalan secara penuh, tunjangan-tunjangan yang belum terrealisasikan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 125 : Ketidak Cakapan Fisik Dan Mental\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja jika pekerja dinyatakan tidak\nmampu menjalankan pekerjaannya karena tidak sehat fisik sebagaimana dinyatakan\noleh dokter. Atau mengalami gangguan kejiwaan\u002Fmental yang dinyatakan oleh\npsikiater yang bersangkutan dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang\nlain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pekerja yang diberhentikan atas keputusan perusahaan karena alasan ayat\n(1) diatas akan memperoleh hak-haknya :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU Nomor 13\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13\u002F2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Manfaat menurut Program Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Manfaat Program Pensiun DPLK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Penghargaan Masa Kerja, dengan formula :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa Kerja (dalam bulan) x 50 x Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>360\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Penghargaan dalam bentuk Logam Mulia 24 Karat seberat 50 gram atau jumlah\nuang dengan nilai yang sama (berdasarkan www.logammulia.com).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Jaminan fasilitas Kesehatan bagi pekerja dan pasanganya (asuransi purna\nbakti) atau pengembalian nilai tunai asuransi kesehatan purna karya dan\npengembangannya sesuai dengan premi yang dibayar oleh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Menerima hak atas penghasilan pada bulan tersebut (Upah, Bonus tahun\nberjalan secara penuh, tunjangan-tunjangan yang belum terrealisasikan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 126 : Rasionalisasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cp>(1)Pengertian rasionalisasi adalah pemutusan hubungan kerja terhadap\nsebagian atau seluruh pekerja karena sebab-sebab seperti yang diatur dalam UU\nNomor 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Untuk pemutusan hubungan kerja akibat rasionalisasi kepada pekerja\ndiberikan Hak sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pesangon 2,5 kali pasal 156 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Uang penggantian hak 1 (satu) kali pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13 Tahun\n2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Manfaat menurut Program Jamsostek dan Pensiun Pasal 63 dan 64 PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Asuransi Kesehatan Purna Karya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Uang Purna Bakti pasal 132 PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Uang Pindah sesuai pasal 133 PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Penghargaan dalam bentuk Logam Mulia 24 Karat seberat 50 gram atau jumlah\nuang dengan nilai yang sama (berdasarkan www.logammulia.com).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Menerima hak atas penghasilan pada bulan tersebut (Upah, Bonus tahun\nberjalan secara penuh, tunjangan-tunjangan yang belum terrealisasikan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 127 : Mencapai Usia Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1).Pemutusan hubungan kerja karena Pekerja telah mencapai usia pensiun (56\ntahu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2).Sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, kepada pekerja yang\nbersangkutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, dan menerima :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Manfaat program Pensiun DPLK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Perusahaan akan memberikan Topping-Up kepada pekerja yang pensiun normal\nsampai dengan tercapainnya annuitas minimal program DPLK berdasarkan jumlah\nsetoran DPLK yang telah disetorkan perusahaan. Besaran dan mekanisme Topping-Up\ndiatur dalam Surat keputusan Manajemen KSO TPK Koja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Program Jaminan Hari Tua\u002FJHT JAMSOSTEK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Penghargaan Masa Kerja, dengan formula :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cmath xmlns=\"http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002F1998\u002FMath\u002FMathML\">\n  \u003Cmfrac>\n    \u003Cmrow>\n      \u003Cmi>Masa\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmi>Kerja\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>(\u003C\u002Fmo>\n      \u003Cmi>dalam\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmi>bulan\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>)\u003C\u002Fmo>\n    \u003C\u002Fmrow>\n    \u003Cmn>360\u003C\u002Fmn>\n  \u003C\u002Fmfrac>\n\u003C\u002Fmath>x 50 x upah pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Uang pesangon yang besarannya sesuai dengan UU Nomor 13\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Penghargaan dalam bentuk Logam Mulia 24 Karat seberat 50 gram atau jumlah\nuang dengan nilai yang sama (berdasarkan www.logammulia.com).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Bonus secara proporsional dalam tahu berjalan dan tunjangan-tunjangan yang\nbelum terealisasikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 128 : Program Pensiun Dini\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1).Berakhirnya hubungan kerja karena Pekerja pensiun dini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2).Pekerja dapat mengajukan pensiun dini dengan syarat :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Telah mencapai usia 46 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa kerja lebih dari 10 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3).Persetujuan permohonan pensiun tersebut tergantung pada keputusan\npengusaha yang mempertimbangkan kepentingan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4).Perusahaan dapat menawarkan pensiun kepada pekerja yang memenuhi syarat\npensiun dini dengan alasan kesehatan dan kinerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5).Pekerja yang memasuki pensiun dini akan menerima sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Manfaat Program Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Manfaat menurut Program Pensiun DPLK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Penghargaan Masa Kerja, dengan formula :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cmath xmlns=\"http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002F1998\u002FMath\u002FMathML\">\n  \u003Cmfrac>\n    \u003Cmrow>\n      \u003Cmi>Masa\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmi>Kerja\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>(\u003C\u002Fmo>\n      \u003Cmi>dalam\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmi>bulan\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>)\u003C\u002Fmo>\n    \u003C\u002Fmrow>\n    \u003Cmn>360\u003C\u002Fmn>\n  \u003C\u002Fmfrac>\n\u003C\u002Fmath>x 50 x upah pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Bantuan uang pindah pensiun, mengacu pada pasal 133.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Jaminan fasilitas Kesehatan bagi Jaminan fasilitas Kesehatan bagi pekerja\ndan pasanganya (asuransi purna bakti) atau pengembalian nilai tunai asuransi\nkesehatan purna karya dan pengembangannya sesuai dengan premi yang dibayar oleh\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 129 : PHK Karena Pelanggaran Hukum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1).Ketika Pekerja terbuktimelakukan suatu pelanggaran hukum tindak pidana\nyang diputuskan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,\nbaik akibat pengaduan dari perusahaan maupun pengaduan dari pihak luar\nperusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2).Pekerja yang diberhentikan karena alasan ayat 1 pasal ini akan menerima\nhak-haknya :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Manfaat menurut Program Jamsostek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Manfaat Program Pensiun DPLK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Penghargaan Masa Kerja, dengan formula\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cmath xmlns=\"http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002F1998\u002FMath\u002FMathML\">\n  \u003Cmfrac>\n    \u003Cmrow>\n      \u003Cmi>Masa\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmi>Kerja\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>(\u003C\u002Fmo>\n      \u003Cmi>dalam\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmi>bulan\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>)\u003C\u002Fmo>\n    \u003C\u002Fmrow>\n    \u003Cmn>360\u003C\u002Fmn>\n  \u003C\u002Fmfrac>\n\u003C\u002Fmath>x 50 x upah pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pengembalian nilai tunai asuransi kesehatan purna karya dan\npengembangannya sesuai dengan premi yang dibayar oleh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3).Bilamana pekerja sesuai dengan keputusan pengadilan dikemudian hari\ndinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan wajib mempekerjakan kembali dan\nmemberikan hak-haknya yang tidak direalisasikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 130 : PHK Karena Indisipliner\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1).Dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PKB\nini Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja\nyang bersangkutan diberikan surat pemanggilan untuk diperiksa secara\nberturut-turut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2).Surat peringatan sebagaimana dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk\npaling lama 3 (tiga) hari kalender.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3).Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan\nsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor\n13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat\n(3) UU Nomor 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun\n2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Menerima hak atas penghasilan pada bulan tersebut (Upah penuh, Bonus tahun\nberjalan secara proporsional, tunjangan-tunjangan yang belum terealisasikan,\npengembalian nilai tunai asuransi kesehatan purna karya dan pengembangannya\nsesuai dengan premi yang dibayar oleh pekerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 131 : Status Pekerja Saat Berakhirnya KSO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada saat berakhirnya KSO TPK Koja, dengan sendirinya pekerja tetap KSO TPK\nKoja menjadi pegawai perusahaan berbadan hukum yang akan mengelola TPK Koja\nberikutnya dengan ketentuan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tetap memperhitungkan masa kerja sejak keberadaan pekerja menjadi pekerja\ntetap KSO TPK Koja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mendapatkan hak-hak pekerja paling sedikit seperti yang diterima pada saat\nterakhir jabatan menjadi Pekerja KSO TPK Koja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 132 : Uang Purna Bhakti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bila karena suatu hal karyawan tetap KSO TPK Koja tidak dapat diterima\nsebagai karyawan perusahaan pengelola TPK Koja berikutnya, maka karyawan TPK\nKoja akan mendapatkan hak-hak sesuai dengan pasal 126 Perjanjian kerja Bersama\nini dan uang purna bhakti yang besarnya adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cmath xmlns=\"http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002F1998\u002FMath\u002FMathML\">\n  \u003Cmfrac>\n    \u003Cmrow>\n      \u003Cmi>Masa\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmi>Kerja\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>(\u003C\u002Fmo>\n      \u003Cmi>dalam\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmi>bulan\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>)\u003C\u002Fmo>\n    \u003C\u002Fmrow>\n    \u003Cmn>360\u003C\u002Fmn>\n  \u003C\u002Fmfrac>\n\u003C\u002Fmath>x 50 x upah pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 133 : Uang Pindah Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah suatu pemberian yang berkaitan dengan berakhirnya masa kerja karena\npensiun yang besarannya ditetapkan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Kelas 1-6 : Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kelas 7-9 : Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kelas 10-12 : Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Kelas 13-16 : Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVI : MASA BERLAKUNYA PKB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 134 : Masa Berlaku, Perubahan Dan Perpanjangan PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>(1).Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku sejak tanggal 28 Desember\n2012 sampai dengan 28 Desember 2014.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2).Perjanjian Kerja Bersama (PKB) didaftarkan untuk jangka waktu 2 (dua)\ntahun, dan secara otomatis akan diperpanjang dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun\nlagi jika tidak ada permintaan perundingan dari para pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3).Bilamana sampai berakhirnya masa berlaku PKB ini, belum juga dibuat PKB\nyang baru, maka dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai PKB\nbaru dirundingkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4).Khusus untuk perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang akan\ndatang, Perusahaan dan Serikat Pekerja setuju untuk membicarakan hal-hal\nmengenai prosedur perundinga selanjutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan\nsebelum berakhir masa berlakunnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5).Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama\n(PKB) ini akan diatur\u002Fditetapkan tersendiri oleh para pihak Perusahaan dan\nSerikat Pekerja atas persetujuan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6).Sambil menunggu pembuatan petunjuk tekhnis pelaksanaan Perjanjian Kerja\nBersama (PKB) ini, disepakati para pihak untuk tetap berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVII : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 135 : Distribusi Naskah Hasil PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1).Penyebarluasan informasi PKB ini dalam bentuk sosialisasi dan buku\npedoman merupakan kewajiban dari Perusahaan bersama dengan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2).PKB ini didistribusikan kepada pihak :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Semua Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3).Biaya memperbanyak Naskah Hasil PKB ditanggung sepenuhnnya oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 136 : Ketentuan Penutup\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1).PKB didaftarkan di Suku Dinas atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi\nJakarta Utara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2).Apabila Perusahaan berubah maka PKB ini tetap berlaku hingga PKB yang\nbaru dikeluarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3).Apabila Perusahaan bergabung dengan Perusahaan lain maka PKB yang\nberlaku adalah PKB yang lebih baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4).Berita Acara Kesepakatan sebagaimana terlampir dengan Perjanjian Kerja\nBersama ini adalah mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5).Penjelasan, masalah-masalah tekhnis dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB)\nharus dibuat peraturan pelaksanaannya oleh manajemen Perusahaan dan menjadi\nbagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6).Apabila dalam menafsirkan pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Bersama\n(PKB) ini terdapat ketidakjelasan pengertian maka akan dimusyawarahkan kembali\nantaram Perusahaan dan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7).Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dibuat dalam bahasa Indonesia,\nPerusahaan, Manajemen dan semua Pekerja wajib membaca,mempelajari dan mentaati\nserta melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama dan tidak dapat melepaskan\nkewajiban\u002Ftanggung jawabnya dengan alasan tidak mengetahuinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8).Perusahaan bersama dengan Serikat Pekerja berkewajiban untuk\nmenyebarluaskan dan mensosialisasikan Perjanjian Kerja Bersama dan buku\npedomannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9).Apabila dipandang perlu dan disepakati bersama oleh para pihak, maka\npasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Bersama bisa dimusyawarahkan kembali antara\nSerikat Pekerja dan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10).Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan PKB dan dibuat sesudah atau\nsebelum disepakati PKB ini, apabila nilainya lebih rendah dari isi PKB ini,\nmaka nilai yang berlaku adalah nilai yang tercantum dalam isi PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11).Bahwa Serikat Pekerja dapat menyampaikan masukan-masukan terhadap\nkebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan hubungan kerja industrial, baik\ndiminta maupun tidak diminta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            \n            ",{"contracttrialperiod":45,"extrapayfirmperformance":49,"dayspweek":53,"funeralpay":57,"annleaveallowancetype1":61,"maxsicknesspayperc":65,"severance_number_1_tenure":69,"jobwagegroups":73,"holidaysweeks":77,"EMPCONTR_trigger":81,"annleaveallowanceperc1":85,"schedulesrestpw":89,"paidmaternityleaveall":91,"shiftallowanceamount1":95,"incidentalbonustype2":99,"NOCTPREM_trigger":103,"hoursovertimemax":105,"contractseverancepay1":109,"WAGES_trigger":111,"CONSIGN_trigger":115,"hourspday_select":119,"hardshipallowancetype":123,"maternitydifferenttrigger":127,"maxsicknesspay":131,"ONCERISE_trigger":133,"maternityexcludedtrigger":135,"standbyallowancetype":137,"equalitydifferenttrigger":141,"STRUCINCR_trigger":143,"HARDSHIP_trigger":146,"PAYSCALES_period":150,"severance":154,"pensionfund":156,"COSTLIV_trigger":160,"ANNLEAVE_trigger":162,"WORKHOURS_trigger":165,"standbyallowanceamount1":169,"hourspweek":172,"equalityexcludedtrigger":175,"SICDIS_trigger":177,"MAXHOURS_trigger":181,"violence":183,"mealvouchers":187,"sicknessmaxdays":191,"shiftstype1":193,"contractseverancepay":197,"sexualhar":199,"paidmaternityleaveduration":203,"childcareleave":205,"jobwagegroupsperiod":209,"cbadate_start":211,"healthinsurance":215,"commutingallowancetype":219,"holidaysdays":223,"maxsicknesspaytype":225,"shiftallowancetype":227,"healthinsurancerelatives":229,"COMMUTE_trigger":231,"healthandsafetypolicy":233,"contracttrial":237,"sicknesspay":240,"dayspweek_select":242,"incidentalbonusperc1":244,"paidpaternityleave":246,"standbyallowancetype2":250,"sicknessmaxdaysnr":253,"menstruationleave":257,"overtimeallowancetype":261,"hivpolicy":265,"disabilityfund":269,"paidpaternityleaveduration":271,"disabilitypay":275,"cbadate_end":278,"severance_number":280,"hourspweek_select":282,"childcare":284,"hourspday":287,"maternityotherclause":289,"OVERTIME_trigger":293,"SOCSEC_trigger":295,"healthcareaccess":297,"annleaveallowancetype":301,"healthandsafetytraining":303,"MEDICAL_trigger":307,"overtimeallowanceperc1":309,"commutingallowancetype1":311,"hardshipallowancetype1":313,"SCHEDULE_trigger":315,"educationtuition":318,"healthcareaccessrelatives":322,"bankholidays1":326,"paidmaternityleave":330,"PAIDLEAV_trigger":333},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"contracttrialperiod","(1)Perusahaan dapat mewajibkan calon Pek","(1)Perusahaan dapat mewajibkan calon Pekerja yang diterima untuk menjalani\nmasa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"extrapayfirmperformance","(1)Bonus akan diberikan sebagai perusaha","(1)Bonus akan diberikan sebagai perusahaan kepada Pekerja dengan ketentuan\nmemperhitungkan kemampuan perusahaan dan kinerja pekerja.\n\n\n\n(2)Bagi Pekerja dengan masa kerja 3 (tiga) bulan dan kurang dari 1 (satu)\ntahun besarnya bonus dihitung secara proporsional.\n\n\n\n(3)Bonus diterima Pekerja selambat lambatnya akhir bulan Maret.\n\n\n\n(4)Formula perhitungan besarn bonus adalah 7% dari keuntungan operasional\nperusahaan sebelum pajak, sebelum penyusutan.\n\n\n\n(5)Pajak atas bonus ditanggung oleh Perusahaan.",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"dayspweek","(4)Hari dan jam kerja Perusahaan diatur ","(4)Hari dan jam kerja Perusahaan diatur sebagai berikut :\n\na. Regular – Hari dan Jam Kerja Normal yaitu 5 hari kerja 2 hari libur\nditetapkan sebagai berikut :\n\n1.Hari Senin s\u002Fd Kamis :08.00 – 17.00(istirahat) 12.00 – 13.00\n\n2.Hari Jum’at:07.30 – 16.30 (istirahat) 11.30 – 13.30\n\n\n\nb.Shift – Hari dan Jam Kerja yang tidak mengikuti Pola Reguler atau 6 hari\nkerja 2 hari libur yaitu pola kerja yang tidak normal yaitu:\n\n1.Shift I :07.00 – 15.30(istirahat) 12.00 – 13.00\n\n2.Shift II:15.30 – 23.00 (istirahat) 11.30 – 13.30\n\n3.Shift III:23.00 - 07.00 (istirahat) 04.00 – 05.00\n\n4.Khusus hari Jum’at:11.30 – 13.30(istirahat",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"funeralpay","(1)Bagi janda\u002Fduda dari pekerja yang men","(1)Bagi janda\u002Fduda dari pekerja yang meninggal, perusahaan memberikan\nsantunan dengan jumlah yang merupakan upah bulan terakhir yang diterima oleh\npekerja\n\n\n\n(2)Santunan diberikan selama 3 (tiga) bulan upah pokok dimulai sejak bulan\nberikutnya setelah kematian Pekerja. Santunan dibayarkan dalam bentuk tunai\nsekaligus.\n\n\n\n(3)Dalam hal tidak ada suami atau istri, santunan diteruskan kepada ahli\nwarisnya.",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"annleaveallowancetype1","(1)Perusahaan memberikan Tunjangan Cuti ","(1)Perusahaan memberikan Tunjangan Cuti kepada Pekerja yang telah bekerja\nkepada Perusahaan selama 1 Tahun berturut turut.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"maxsicknesspayperc","Seorang Pekerja yang dalam perawatan med","Seorang Pekerja yang dalam perawatan medis yang tidak bisa bekerja berturut\n– turut untuk jangka waktu yang panjang dan yang dinyatakan sakit oleh dokter\nyang ditunjuk oleh Perusahaan dan\u002Fatau dokter lain yang berlokasi ditempat\nPekerja bertempat tinggal yang disahkan oleh dokter perusahaan akan menerima\npembayaran sebeasr 100% dari upah untuk 12 bulan pertama.",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"severance_number_1_tenure","(1)Pengertian rasionalisasi adalah pemut","(1)Pengertian rasionalisasi adalah pemutusan hubungan kerja terhadap\nsebagian atau seluruh pekerja karena sebab-sebab seperti yang diatur dalam UU\nNomor 13 Tahun 2003.\n\n\n\n(2)Untuk pemutusan hubungan kerja akibat rasionalisasi kepada pekerja\ndiberikan Hak sebagai berikut :\n\na.Pesangon 2,5 kali pasal 156 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003.",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"jobwagegroups","(3)Gaji Pokok dapat berubah karena : a.P","(3)Gaji Pokok dapat berubah karena :\n\na.Perubahan struktur gaji setiap tahunnya.\n\nb.Mutasi.\n\nc.Penyesuaian kelas jabatan",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"holidaysweeks","(3)Lamanya cuti tahunan diberikan kepada","(3)Lamanya cuti tahunan diberikan kepada pekerja dengan ketentuan sebagai\nberikut:\n\na.Pekerja dengan masa kerja 1-5 tahun diberikan cuti tahunan sebanyak 12\nhari kerja.\n\nb.Pekerja dengan masa kerja lebih dari 5 tahun diberikan cuti tahunan\nsebanyak 16 hari kerja.",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"EMPCONTR_trigger","(1)Hubungan kerja antara Perusahaan dan ","(1)Hubungan kerja antara Perusahaan dan Pekerja dituangkan dalam Perjanjian\nKerja Untuk perseorangan (PKUP).\n\n\n\n(2)PKUP menyatakan persetujuan antara Pekerja dan Perusahaan atas\nkewajiban\u002Ftugasnya dan haknya dan dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh\nPekerja yang bersangkutan dan Perusahaan (Manajemen yang mewakili KSO TPK\nKoja).\n\n\n\n(3)PKUP tidak bertentangan dengan PKB",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"annleaveallowanceperc1","(2)Tunjangan cuti diberikan pekerja1,7 (","(2)Tunjangan cuti diberikan pekerja1,7 (satu koma tujuh) kali upah pokok.",{"bindId":90,"name":55,"text":56},"schedulesrestpw",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"paidmaternityleaveall","(1)Pekerja wanita berhak atas cuti bersa","(1)Pekerja wanita berhak atas cuti bersalin sesuai dengan keterangan dokter\nselama 3 (tiga) bulan dengan mendapat upah yang pelaksanaanya disesuaikan\ndengan kebutuhan Pekerja yang bersangkutan yang lamanya istirahat dapat\ndiperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter\u002Fbidan baik sebelum maupun\nsetelah melahirkan.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"shiftallowanceamount1","(1)Tunjangan Shift adalah konpensasi unt","(1)Tunjangan Shift adalah konpensasi untuk pekerja yang bekerja mengikuti\npola kerja shift.\n\n\n\n(2)Besaran tunjangan shift akan dituangkan dalam Surat Keputusan\nManajemen.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"incidentalbonustype2","(2)Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) d","(2)Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) diberikan sebesar 1,7 (satu koma\ntujuh) kali upah pokok.",{"bindId":104,"name":97,"text":98},"NOCTPREM_trigger",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"hoursovertimemax","(3)Waktu kerja lembur dapat diberikan ma","(3)Waktu kerja lembur dapat diberikan maksimal 3 (tiga) jam dalam 1(satu)\nhari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.",{"bindId":110,"name":71,"text":72},"contractseverancepay1",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"WAGES_trigger","(1)Perusahaan membayar Upah Pekerja sesu","(1)Perusahaan membayar Upah Pekerja sesuai dengan kinerja dan produktifitas\nPekerja.\n\n\n\n(2)Dalam menjalankan kebijakan ini, Perusahaan akan :\n\na.Memastikan daya saing eksternal dengan selalu menyesuaikan besaranya\ndengan besaran pada industry sejenis yang menarik guna mempertahankan Pekerja\nyang dibutuhkan.\n\nb.Memastikan tingkatan upah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pekerja\ndengan menggunakan tehnik – tehnik penilaian kerja yang tepat.\n\nc.Melakukan peninjauan upah sesuai dengan tingkat biaya hidup,\n\nd.Peninjauan upah berdasarkan penyesuaian penghasilan yaitu sesuai nilai\ninflasi, kenaikan biaya hidup dan kemampuan keuangan perusahaan.\n\ne.Pembayaran upah bulanan dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulan dan\napabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya dilakukan\npada hari kerja sebelumnya.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"CONSIGN_trigger","(1)Panggilan kepada pekerja dari atasan ","(1)Panggilan kepada pekerja dari atasan ke tempat kerja (TPK Koja) secara\nmendadak untuk kepentingan perusahaan diluar jamkerja dan hari kerja.\n\n\n\n(2)Pembayaran On Call meliputi :\n\na.Uang transport pulang pergi.\n\nb.Uang makan.\n\nc.Upah lembur.\n\n\n\n(3)Mekanisme On Call diatur dalam surat keputusan Manajemen",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"hourspday_select","(3)Jam kerja Pekerja maksimum 8 (delapan","(3)Jam kerja Pekerja maksimum 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh)\njam seminggu.\n\n\n\n(4)Hari dan jam kerja Perusahaan diatur sebagai berikut :\n\na. Regular – Hari dan Jam Kerja Normal yaitu 5 hari kerja 2 hari libur\nditetapkan sebagai berikut :\n\n1.Hari Senin s\u002Fd Kamis :08.00 – 17.00(istirahat) 12.00 – 13.00\n\n2.Hari Jum’at:07.30 – 16.30 (istirahat) 11.30 – 13.30\n\n\n\nb.Shift – Hari dan Jam Kerja yang tidak mengikuti Pola Reguler atau 6 hari\nkerja 2 hari libur yaitu pola kerja yang tidak normal yaitu:\n\n1.Shift I :07.00 – 15.30(istirahat) 12.00 – 13.00\n\n2.Shift II:15.30 – 23.00 (istirahat) 11.30 – 13.30\n\n3.Shift III:23.00 - 07.00 (istirahat) 04.00 – 05.00\n\n4.Khusus hari Jum’at:11.30 – 13.30(istirahat",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"hardshipallowancetype","(2)Kerja lembur nonstop tidak bersifat w","(2)Kerja lembur nonstop tidak bersifat wajib dan mendapat konpensasi yang\nbesarnya sesuai kesepakatan antara Menejemen dan Serikat Pekerja yang diatur\ndalam Surat Keputusan Manajemen.\n\n\n\n(3)Pembayaran Upah pekerja nonstop dibayarkan pada saat pekerja selesai\nmelakukan pekerjaannya.\n\n\n\n(4)Peninjauan atas besaran konpensasi atas tariff upah kerja nontop\ndilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"maternitydifferenttrigger","(1)Perjanjian Kerja Bersama ini dan meng","(1)Perjanjian Kerja Bersama ini dan mengikat bagi Serikat Pekerja, Pekerja,\nManajemen dan Pengusaha.",{"bindId":132,"name":67,"text":68},"maxsicknesspay",{"bindId":134,"name":101,"text":102},"ONCERISE_trigger",{"bindId":136,"name":129,"text":130},"maternityexcludedtrigger",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"standbyallowancetype","(2)Pembayaran On Call meliputi : a.Uang ","(2)Pembayaran On Call meliputi :\n\na.Uang transport pulang pergi.\n\nb.Uang makan.\n\nc.Upah lembur.",{"bindId":142,"name":129,"text":130},"equalitydifferenttrigger",{"bindId":144,"name":75,"text":145},"STRUCINCR_trigger","(3)Gaji Pokok dapat berubah karena :\n\na.Perubahan struktur gaji setiap tahunnya.\n\nb.Mutasi.\n\nc.Penyesuaian kelas jabatan\n\n\n\n(4)Kenaikan gaji pokok dihitung berdasarkan :\n\na.Masa berprestasi (merit system) adalah kenaikan berkala berdasarkan masa\nkerja dan hasil penilaian unjuk kerja yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun\nsekali.\n\nb.Tingkat inflasi, kenaikan biaya hidup dan kemampuan keuangan\nperusahaan.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"HARDSHIP_trigger","(1)Kerja nonstop adalah kerja yang dilak","(1)Kerja nonstop adalah kerja yang dilakukan Pekerja Operasional dan\npendukung operasional pada jam istirahat.\n\n\n\n(2)Kerja lembur nonstop tidak bersifat wajib dan mendapat konpensasi yang\nbesarnya sesuai kesepakatan antara Menejemen dan Serikat Pekerja yang diatur\ndalam Surat Keputusan Manajemen.\n\n\n\n(3)Pembayaran Upah pekerja nonstop dibayarkan pada saat pekerja selesai\nmelakukan pekerjaannya.\n\n\n\n(4)Peninjauan atas besaran konpensasi atas tariff upah kerja nontop\ndilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"PAYSCALES_period","(4)Kenaikan gaji pokok dihitung berdasar","(4)Kenaikan gaji pokok dihitung berdasarkan :\n\na.Masa berprestasi (merit system) adalah kenaikan berkala berdasarkan masa\nkerja dan hasil penilaian unjuk kerja yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun\nsekali.\n\nb.Tingkat inflasi, kenaikan biaya hidup dan kemampuan keuangan\nperusahaan.",{"bindId":155,"name":71,"text":72},"severance",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"pensionfund","(1)Semua Pekerja terdaftar sebagai anggo","(1)Semua Pekerja terdaftar sebagai anggota dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja\n(JAMSOSTEK).\n\n\n\n(2)Program PT. JAMSOSTEK meliputi antara lain:\n\na.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : 1,27 % dari Upah Pokok\n\nb.Jaminan Hari Tua (JHT) : 5,70 % dari Upah Pokok\n\nc.Jaminan Kematian (JKM) : 0,30 % dari Upah Pokok\n\nTotal : 7,27 % dari Upah Pokok\n\n(3)Kewajiban perusahaan menjamin hal tersebut (ayat 2 pasal ini) adalah\nselama hubungan kerja dengan Pekerja yang bersangkutan masih berlangsung.\n\n\n\n(4)Pembayaran manfaat dari JAMSOSTEK kepada ahli waris sepenuhnya menjadi\ntanggung jawab perusahaan dengan ketetapan sebagai berikut:\n\na.Pembayaran tunjangan – tunjangan Pekerja dari Jamsostek berdasarkan\nperaturan Jamsostek akan diurus oleh perusahaan atas nama ahli waris dan\nsetelah pengurusan selesai akan diserahkan langsung kepada ahli waris.\n\nb.Jaminan Hari Tua akan dibayar langsung oleh Jamsostek kepada Pekerja yang\nbersangkutan.",{"bindId":161,"name":152,"text":153},"COSTLIV_trigger",{"bindId":163,"name":63,"text":164},"ANNLEAVE_trigger","(1)Perusahaan memberikan Tunjangan Cuti kepada Pekerja yang telah bekerja\nkepada Perusahaan selama 1 Tahun berturut turut.\n\n\n\n(2)Tunjangan cuti diberikan pekerja1,7 (satu koma tujuh) kali upah pokok.\n\n\n\n(3)Tunjangan cuti dibayarkan penuh pada saat pekerja mengambil minimal\nsetengah dari maksimum hak cuti tahunan dihitung akumulatif.\n\n\n\n(4)Apabila Pekerja belum mengambil hak cuti tahunan ampai akhir tahun\nberjalan maka tunjangan dibayarkan pada akhir bulan Desember.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"WORKHOURS_trigger","(1)Perusahaan menentukan hari kerja dida","(1)Perusahaan menentukan hari kerja didasarkan kepada kebutuhan Perusahaan\ndan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku termasuk hari\nistirahat mingguan.",{"bindId":170,"name":139,"text":171},"standbyallowanceamount1","(2)Pembayaran On Call meliputi :\n\na.Uang transport pulang pergi.\n\nb.Uang makan.\n\nc.Upah lembur.\n\n\n\n(3)Mekanisme On Call diatur dalam surat keputusan Manajemen",{"bindId":173,"name":121,"text":174},"hourspweek","(3)Jam kerja Pekerja maksimum 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh)\njam seminggu.",{"bindId":176,"name":129,"text":130},"equalityexcludedtrigger",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"SICDIS_trigger","(1)Jika seorang Pekerja tidak masuk kerj","(1)Jika seorang Pekerja tidak masuk kerja (absen) karena sakit, Pekerja yang\nbersangkutan harus melaporkan secara lisan pada atasannya (minimal tingkat\nmanager) pada hari itu juga, dan apabila lebih dari 2 (dua) hari harus\ndikuatkan dengan surat keterangan dokter.\n\n\n\n(2)Pada saat Pekerja masuk kembali harus mengisi form ijin yang\nditandatangani oleh atasan (minimal setingkat manager) dan diserahkan ke\npengelola SDM.\n\n\n\n(3)Bagi pekerja yang ijin tidak masuk kerja seperti termaktub dalam ayat 1\nmaka kepadanya tetap mendapatkan upah penuh tanpa potongan apapun.",{"bindId":182,"name":107,"text":108},"MAXHOURS_trigger",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"violence","(14)Setiap Pekerja harus menghindarkante","(14)Setiap Pekerja harus menghindarkanterjadinya perkelahian atau\npertengkaran mulut yang keras atau yang mendorong pekerja lain untuk melakukan\nkekerasan.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"mealvouchers","(2)Tunjangan makan diberikan dalam bentu","(2)Tunjangan makan diberikan dalam bentuk natura.\n\n\n\n(3)Perusahaan menyediakan makanan ringan\u002Fsnack untuk semua pekerja.\n\n\n\n(4)Perusahaan menyediakan kantin\u002Ftempat makan untuk pekerja.\n\n\n\n(5)Besar tunjangan dengan memperhatikan kelayakan dan kecukupan kalori dan\nkandungan gizi.\n\n\n\n(6)Pada saat puasa Ramadhan, pekerja shift I dan regular dapat mengganti\ntunjangan makan dalam bentuk natura atau lainnya dengan nilai setara.",{"bindId":192,"name":67,"text":68},"sicknessmaxdays",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"shiftstype1","(4)Waktu kerja lembur adalah : a.Waktu k","(4)Waktu kerja lembur adalah :\n\na.Waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1\n(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) mingu atau\n\nb.8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5\n(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau.\n\nc.Waktu kerja pada hari istirahat mingguan.\n\nd.Pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.",{"bindId":198,"name":71,"text":72},"contractseverancepay",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"sexualhar","(15)Selama jam kerja atau didalam lingku","(15)Selama jam kerja atau didalam lingkungan kantor maupun dalam rangka\ntugas dinas, Pekerja dilarang mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sopan,\nmenyebarkan informasi yang bersifat menghina atau menggunjingkan pihak lain dan\npelecehan seksual.",{"bindId":204,"name":93,"text":94},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"childcareleave","g.Suami\u002Fistri\u002Forang tua\u002Fmertua\u002Fanak saki","g.Suami\u002Fistri\u002Forang tua\u002Fmertua\u002Fanak sakit keras:2 (dua) hari kerja dalam\nsatu bulan atau lebih sesuai dengan rekomendasi manejer yang bersangkutan.",{"bindId":210,"name":75,"text":145},"jobwagegroupsperiod",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"cbadate_start","(1).Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini b","(1).Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku sejak tanggal 28 Desember\n2012 sampai dengan 28 Desember 2014.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"healthinsurance","(1)Perusahaan memberikan Jaminan kesehat","(1)Perusahaan memberikan Jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluargannya\nsetelah purna bakti yang dilakukan oleh badan penyelenggara Asuransi yang\nmempunyai kredibilitas yang baik serta mampu memberikan nilai manfaat akhir\nyang menguntungkan.\n\n\n\n(2)Asuransi yang telah disepakati antara Manajemen dan Serikat Pekerja,\nharus dievaluasi setiap tahunnya, dan bilamana dari hasil evaluasi tidak\nmenunjukan performa yang baik, maka manajemen dan serikat pekerja harus\nmengambil sikap dan dapat menunjuk Asuransi lain sebagai pengganti\npengelolaan.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"commutingallowancetype","(1)Merupakan tunjangan bulanan tidak tet","(1)Merupakan tunjangan bulanan tidak tetap.\n\n\n\n(2)Besaran tunjangan transport akan berubah setiap tahun berdasarkan tingkat\ninflasi, kenaikan biaya hidup dan kemampuan keuangan Perusahaan.",{"bindId":224,"name":79,"text":80},"holidaysdays",{"bindId":226,"name":67,"text":68},"maxsicknesspaytype",{"bindId":228,"name":97,"text":98},"shiftallowancetype",{"bindId":230,"name":217,"text":218},"healthinsurancerelatives",{"bindId":232,"name":221,"text":222},"COMMUTE_trigger",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"healthandsafetypolicy","(1)Keselamatan dan Kesehatan Kerja adala","(1)Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya perlindungan agar para\nPekerja dan orang yang berada ditempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan\nsehat serta agar setiap sarana dan prasarana kerja\u002Fkantor digunakan secara aman\ndan efesien. Perusahaan wajib menerapkan System Manajemen Keselamatan dan\nKesehatan Kerja (SMK3).\n\n\n\n(2)Pekerja berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila\ntidak sesuai dengan standard Keselamatan dan Kesehatan Kerja.",{"bindId":238,"name":47,"text":239},"contracttrial","(1)Perusahaan dapat mewajibkan calon Pekerja yang diterima untuk menjalani\nmasa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.\n\n\n\n(2)Peserta lolos seleksi dalam percobaan mempunyai kewajiban yang sama\ndengan pekerja tetap.\n\n\n\n(3)Selama 3 bulan masa percobaan, berhak menerima :\n\na.80% dari struktur Upah Pokok dan Tunjangan transportasi pada jabatan yang\nsama.\n\nb.Upah selama istirahat sakit setelah menyerahkan surat keterangan medis\ndari dokter\u002Fspesialis terdaftar yang berwenang.\n\nc.Penggantian biaya-biaya medis sesuai dengan kelasnya, maksimum 1 bulan\nUpah Pokok Pekerja.\n\nd.Selain daripada yang tersebut diatas, Pekerja dalam masa percobaan tidak\nberhak atas manfaat-manfaatnya lainnya.",{"bindId":241,"name":67,"text":68},"sicknesspay",{"bindId":243,"name":55,"text":56},"dayspweek_select",{"bindId":245,"name":101,"text":102},"incidentalbonusperc1",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"paidpaternityleave","(1)Kepada Pekerja diperbolehkan untuk ti","(1)Kepada Pekerja diperbolehkan untuk tidak masuk kerja pada peristiwa –\nperistiwa khusus dan penting yang disebutkan dibawah ini, dengan mendapat ijin\nresmi dari perusahaan, sebagai berikut :\n\na.Pernikahan Pekerja:4 (empat) hari kerja.\n\nb.Pernikahan anak Pekerja:3 (tiga) hari kerja.\n\nc.Pernikahan saudara kandung:1 (satu) hari kerja dan tambahan 1 (satu) hari\natas rekomendasi atasan.\n\nd.Istri Pekerja melahirkan atau keguguran:2 (dua) hari kerja.",{"bindId":251,"name":117,"text":252},"standbyallowancetype2","(1)Panggilan kepada pekerja dari atasan ke tempat kerja (TPK Koja) secara\nmendadak untuk kepentingan perusahaan diluar jamkerja dan hari kerja.\n\n\n\n",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"sicknessmaxdaysnr","(3)Dalam hal setelah 12 bulan terus mene","(3)Dalam hal setelah 12 bulan terus menerus Pekerja belum dinyatakan sembuh,\nmka perusahaan dapat memproses pengakhiran hubungan kerja, dengan tetap\nmengedepankan pertimbangan kemanusiaan.",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"menstruationleave","Diberikan kepada Pekeja wanita yang seda","Diberikan kepada Pekeja wanita yang sedang haid dan perlu istirahat. Ijin\nini diberikan pada waktu permulaan haid dan lamanya tidak lebih dari 2 (dua)\nhari dengan tetap mendapatkan upah.",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"overtimeallowancetype","(7)Dasar perhitungan upah Lembur adalah ","(7)Dasar perhitungan upah Lembur adalah 100% (seratus Persen) dari upah\npokok.",{"bindId":266,"name":267,"text":268},"hivpolicy","e.Pemeriksaan menyeluruh (General Check-","e.Pemeriksaan menyeluruh (General Check-up) 1 kali bagi pekerja.",{"bindId":270,"name":158,"text":159},"disabilityfund",{"bindId":272,"name":273,"text":274},"paidpaternityleaveduration","d.Istri Pekerja melahirkan atau kegugura","d.Istri Pekerja melahirkan atau keguguran:2 (dua) hari kerja.",{"bindId":276,"name":158,"text":277},"disabilitypay","(1)Semua Pekerja terdaftar sebagai anggota dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja\n(JAMSOSTEK).\n\n\n\n(2)Program PT. JAMSOSTEK meliputi antara lain:\n\na.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : 1,27 % dari Upah Pokok\n\nb.Jaminan Hari Tua (JHT) : 5,70 % dari Upah Pokok\n\nc.Jaminan Kematian (JKM) : 0,30 % dari Upah Pokok\n\nTotal : 7,27 % dari Upah Pokok\n\n(3)Kewajiban perusahaan menjamin hal tersebut (ayat 2 pasal ini) adalah\nselama hubungan kerja dengan Pekerja yang bersangkutan masih berlangsung.",{"bindId":279,"name":213,"text":214},"cbadate_end",{"bindId":281,"name":71,"text":72},"severance_number",{"bindId":283,"name":121,"text":174},"hourspweek_select",{"bindId":285,"name":248,"text":286},"childcare","(1)Kepada Pekerja diperbolehkan untuk tidak masuk kerja pada peristiwa –\nperistiwa khusus dan penting yang disebutkan dibawah ini, dengan mendapat ijin\nresmi dari perusahaan, sebagai berikut :\n\na.Pernikahan Pekerja:4 (empat) hari kerja.\n\nb.Pernikahan anak Pekerja:3 (tiga) hari kerja.\n\nc.Pernikahan saudara kandung:1 (satu) hari kerja dan tambahan 1 (satu) hari\natas rekomendasi atasan.\n\nd.Istri Pekerja melahirkan atau keguguran:2 (dua) hari kerja.\n\ne.Khitan anak Pekerja:1 (satu) hari kerja.\n\nf.Kematian isteri\u002Fsuami\u002Fanak\u002Forang tua\u002Fmertua\u002Fsaudara kandung:3 (tiga) hari\nkerja atau lebih sesuai rekomendasi manajer yang bersangkutan\n\ng.Suami\u002Fistri\u002Forang tua\u002Fmertua\u002Fanak sakit keras:2 (dua) hari kerja dalam\nsatu bulan atau lebih sesuai dengan rekomendasi manejer yang bersangkutan.\n\nh.Kematian orang yang menjadi tanggungan yang tinggal dirumah Pekerja yang\ntercantum dalam Kartu Keluarga:3 (tiga) hari kerja\n\ni.Kematian kerabat\u002Ffamily (kakek, nenek, paman\u002Fbibi kandung dan sepupu:1\n(satu) hari kerja (dibatasi maksimum pengambilan ijin 2 (dua) kali setahun\nselebihnya diperhitungkan sebagai cuti tahunan).\n\nj.Membaptisan Pekerja, istri, anak:1 (satu) hari kerja.\n\nk.Menjalankan tugas\u002Fkewajiban pada Negara:sesuai kebutuhan.\n\nl.Pekerja yng mendapat musibah bencana seperti kebakaran, kebanjiran atau\nyang dapat dipersamakan dengan itu:3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang\natas rekomendasi atasan\n\nm.Pekerja pindah rumah:2 (dua) hari kerja.\n\nn.Cuti Ibadah Haji diberikan paling lama 40 hari kalender atau disesuaikan\ndengan jadwal perjalanan haji. Cuti ibadah haji diberikan untuk 1 (satu) kali\ndalam 3 tahun.\n\no.Perjalanan rohani keagamaan seperti ibadah umroh atau ziarah ketempat suci\nmaksimal 10 hari kerja. Pengambilan ijin 1 (satu) kali dalam 3 tahun.\n\np.Bagi peristiwa – peristiwa tersebut diatas yang dapat diperkirakan,\nperlu mengajukan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada atasan (minimal\nsetingkat manager).",{"bindId":288,"name":121,"text":174},"hourspday",{"bindId":290,"name":291,"text":292},"maternityotherclause","(2)Pekerja wanita yang mengalami gugur k","(2)Pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan dapat diberikan hak cuti\nselama 1,5 (satu setengah) bulan dan lamanya istirahat dapat diperpanjang\nberdasarkan surat keterangan dokter\u002Fbidan.",{"bindId":294,"name":263,"text":264},"OVERTIME_trigger",{"bindId":296,"name":158,"text":159},"SOCSEC_trigger",{"bindId":298,"name":299,"text":300},"healthcareaccess","(1)Jaminan Kesehatan diberikan oleh peru","(1)Jaminan Kesehatan diberikan oleh perusahaan untuk Pekerja TPK Koja berupa\nPerawatan dan Pengobatan.\n\n\n\n(2)Perawatan dan pengobatan untuk Pekerja dan keluarga Pekerja meliputi :\n\na.Pelayanan Medis Umum (Rawat Jalan).\n\nb.Rawat Inap (termasuk ICU\u002FNICU).\n\nc.Persalinan.\n\nd.Semua jenis imunisasi dan vaksinasi yang diatur dalam pedoman pelayanan\nkesehatan perusahaan.\n\ne.Pemeriksaan menyeluruh (General Check-up) 1 kali bagi pekerja.",{"bindId":302,"name":87,"text":88},"annleaveallowancetype",{"bindId":304,"name":305,"text":306},"healthandsafetytraining","Kewajiban Perusahan kepada para Pekerja ","Kewajiban Perusahan kepada para Pekerja antara lain :\n\n1.Menjelaskan kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja.\n\n\n\n2.Memberikan alat pengaman dan pelindung diri yang sesuai dengan standard\ndan peraturan yang berlaku.\n\n\n\n3.Memberikan pelatihan dan simulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada\nsemua Pekerja dan secara terus menerus meningkatkan segala aspek\nkeselamatan.\n\n\n\n4.Membuat peraturan dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan\nbantuan Safety Commite dan ditetapkan dalam buku petunjuk dan garis pedoman\nKeselamatan dan Kesehatan Kerja.\n\n\n\n5.Melakukan sosialisasi dan distribusi buku petunjuk dan garis pedoman\nKeselamatan dan Kesehatan Kerja.\n\n\n\n6.Memiliki komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.",{"bindId":308,"name":299,"text":300},"MEDICAL_trigger",{"bindId":310,"name":263,"text":264},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":312,"name":221,"text":222},"commutingallowancetype1",{"bindId":314,"name":125,"text":126},"hardshipallowancetype1",{"bindId":316,"name":55,"text":317},"SCHEDULE_trigger","(4)Hari dan jam kerja Perusahaan diatur sebagai berikut :\n\na. Regular – Hari dan Jam Kerja Normal yaitu 5 hari kerja 2 hari libur\nditetapkan sebagai berikut :\n\n1.Hari Senin s\u002Fd Kamis :08.00 – 17.00(istirahat) 12.00 – 13.00\n\n2.Hari Jum’at:07.30 – 16.30 (istirahat) 11.30 – 13.30\n\n\n\nb.Shift – Hari dan Jam Kerja yang tidak mengikuti Pola Reguler atau 6 hari\nkerja 2 hari libur yaitu pola kerja yang tidak normal yaitu:\n\n1.Shift I :07.00 – 15.30(istirahat) 12.00 – 13.00\n\n2.Shift II:15.30 – 23.00 (istirahat) 11.30 – 13.30\n\n3.Shift III:23.00 - 07.00 (istirahat) 04.00 – 05.00\n\n4.Khusus hari Jum’at:11.30 – 13.30(istirahat\n\nc.Waktu istirahat bagi Pekerja operasional langsung selama 1 jam dan\ndilakukan secara bergantian.",{"bindId":319,"name":320,"text":321},"educationtuition","(1)Pemberian tunjangan pendidikan anak m","(1)Pemberian tunjangan pendidikan anak mempertimbangkan biaya sekolah\nbulanan, uang buku dan peralatan seklah.",{"bindId":323,"name":324,"text":325},"healthcareaccessrelatives","(3)Perusahaan akan menanggung biaya pera","(3)Perusahaan akan menanggung biaya perawatan dan pengobatan untuk keluarga\nPekerja yang meliputi Suami\u002Fistri dan 3 anak yang terdaftar pada bagian Sumber\nDaya Manusia.",{"bindId":327,"name":328,"text":329},"bankholidays1","(2)Hari – hari libur Nasional ditetapkan","(2)Hari – hari libur Nasional ditetapkan sesuai dengan ketetapan\npemerintah.",{"bindId":331,"name":93,"text":332},"paidmaternityleave","(1)Pekerja wanita berhak atas cuti bersalin sesuai dengan keterangan dokter\nselama 3 (tiga) bulan dengan mendapat upah yang pelaksanaanya disesuaikan\ndengan kebutuhan Pekerja yang bersangkutan yang lamanya istirahat dapat\ndiperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter\u002Fbidan baik sebelum maupun\nsetelah melahirkan.\n\n\n\n(2)Pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan dapat diberikan hak cuti\nselama 1,5 (satu setengah) bulan dan lamanya istirahat dapat diperpanjang\nberdasarkan surat keterangan dokter\u002Fbidan.",{"bindId":334,"name":335,"text":336},"PAIDLEAV_trigger","(1)Cuti tahunan adalah hak pekerja yang ","(1)Cuti tahunan adalah hak pekerja yang diberikan dalam rangka memberikan\nkesempatan beristirahat untuk mengembalikan kesegarannya agar lebih produktif,\ndengan tetap mendapat upah\n\n\n\n(2)Perusahaan berkewajiban mengatur hari- hari cuti Tahunan Pekerja dalam\ntahun taqwim untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran kerja Perusahaan.\n\n\n\n(3)Lamanya cuti tahunan diberikan kepada pekerja dengan ketentuan sebagai\nberikut:\n\na.Pekerja dengan masa kerja 1-5 tahun diberikan cuti tahunan sebanyak 12\nhari kerja.\n\nb.Pekerja dengan masa kerja lebih dari 5 tahun diberikan cuti tahunan\nsebanyak 16 hari kerja.\n\n\n\n(4)Hak cuti tahunan baru dapat diambil oleh Pekerja yang telah bekerja\nselama 12 (dua belas) bulan terus menerus.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN Terminal Petikemas Koja - 2012\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2012-12-28\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2014-12-28\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2012-12-28\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Angkutan, logistik, komunikasi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pengelolaan Kargo\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Terminal Petikemas Koja \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Pekerja Terminal Petikemas Koja\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 100 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Cuti berbayar tiap tahun yang diberikan untuk merawat anggota keluarga: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → \u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 150 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 14.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Cuti libur nasional berbayar: → Hari Raya Natal, Wafat Isa Almasih, Army Day \u002F Feast of the Sacred Heart\u002F St. Peter & Paul’s Day (30th June), John Chilembwe Day (15th January), Umuganura Day (first Friday of August)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → 1\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR  per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Tunjangan untuk kerja siaga\u002Fstandby\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Tunjangan untuk kerja siaga\u002Fstandby: → IDR \n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Tunjangan untuk kerja siaga\u002Fstandby di hari Minggu saja: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Tunjangan untuk kerja siaga\u002Fstandby di semua hari dalam seminggu: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ANNLEAVE_trigger\">Tunjangan extra untuk cuti tahunan\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-annleaveallowanceperc1\">\n                    Tunjangan extra untuk cuti tahunan: → 170.0 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Tunjangan untuk kesulitan kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[342],{"title":38,"slug":34},[344],{"type":345,"data":346},"call_to_action_body_block",{"title":347,"description":348,"variant":349,"link":350},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":347,"url":351,"description":347,"rel":352,"type":353},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[355],{"type":345,"data":356},{"title":347,"description":348,"variant":349,"link":357},{"title":347,"url":351,"description":347,"rel":352,"type":353},[]]