[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-yc-tec-indonesia-dengan-sp-tsk-spsi-dan-psp-sp--spn-pt-yc-tec-indonesia---2018-2020":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":298,"content_type_view":299,"extra_breadcrumbs":300,"body":302,"body_blocks":313,"related_pages":317},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":296,"translations":297},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-yc-tec-indonesia-dengan-sp-tsk-spsi-dan-psp-sp--spn-pt-yc-tec-indonesia---2018-2020","4ded4044-8dae-11e9-aa2b-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-yc-tec-indonesia-dengan-sp-tsk-spsi-dan-psp-sp--spn-pt-yc-tec-indonesia---2018-2020\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-yc-tec-indonesia-dengan-sp-tsk-spsi-dan-psp-sp--spn-pt-yc-tec-indonesia---2018-2020\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. YC Tec Indonesia Dengan SP TSK SPSI dan PSP SP- SPN PT. YC Tec Indonesia - 2018\u002F2020","ba_ID","IDN PT. YC Tec Indonesia - 2018","Indonesia - IDN PT. YC Tec Indonesia - 2018","IDN PT. YC Tec Indonesia - 2018 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"131 - PKB PT. YC Tec - 2018.html","\n \n \n \u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n \u003Ctitle>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. YC TEC INDONESIA DENGAN PUK SP-TSK\n SPSI DAN PSP SP-\u003C\u002Ftitle>\n \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">PERJANJIAN KERJA\nBERSAMA ANTARA PT. YC TEC INDONESIA DENGAN PUK SP-TSK SPSI DAN PSP SP- SPN PT.\nYC TEC INDONESIA\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Bahwa pengusaha dan pekerja menyadari arti penting dalam hubungan industrial\nadalah komunikasi saling menghargai dan menjalin kemitraan yang baik. Untuk\nmencapai itu semua maka Pengusaha dan Serikat Pekerja membuat Perjanjian Kerja\nBersama demi tercapainya hubungan kerja yang harmonis dan seimbang serta\nkemajuan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa tujuan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n \u003Cli>Untuk lebih memperjelas hak-hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Menetapkan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja dalam perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Meningkatkan dan memperara hubungan kerja dalam perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Mengatur penyelesaian perbedaan pendapat dan perselisihan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Menciptakan, memelihara dan meningkatkan disiplin kerja serta hubungan\n industry antara perusahaan dengan Pekerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Bahwa untuk mencapai kesemua itu didasari oleh :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n \u003Cli>Pengelolaan jalannya perusahaan serta pengaturan terhadap pekerja adalah\n hak dan tanggung jawab perusahaan, dan Pekerja diwajibkan untuk\n meningkatkan kemampuan kerja yang baik demi kemajuan bersama.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya dapat selalu dikembangan dalam\n rangka meningkatkan produksi dan produktivitas serta penghasilan untuk\n kesejahteraan pekerja itu sendiri beserta keluarganya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Semoga dengan adanya kesepakatan PKB ini dapat diaplikasikan dengan\nsebaik-baiknya mengingat semua ini semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan\nPekerja dan motivasi untuk tetap melakukan perbaikan serta demi terwujudnya\nhubungan industrial yang lebih baik lagi dan dapat menjadi pedoman hubungan\nkerja bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Purwakarta, April 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Pengertian Istilah-Istilah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Perusahaan adalah PT. YC TEC Indonesia yang didirikan berdasarkan Akte\n Notaris Don Arfan, SH M.Kn No. 09 Tanggal 09 Januari 2012. Yang beralamat\n di Kp. Cisantri RT. 002 Rw. 001 desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten\n Purwakarta Jawa Barat 4118.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang berada dibawah\n penguasaan perusahaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan.\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pimpinan Perusahaan\u002FPengusaha adalah direksi yang karena jabatannya\n mempunyai tugas memimpin dan mengelola perusahaan\u002Fbagian perusahaan serta\n berwenang mewakili perusahaan kedalam maupun keluar.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja adalah setiap orang yang terikat secara formal dalam hubungan\n kerja dengan perusahaan dan oleh karenanya menerima upah atau imbalan lain\n berdasarkan hubungan kerja tersebut.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Keluarga Pekerja adalah satu orang istri\u002Fsuami dan anaknya (anak kandung,\n anak tiri, anak angkat) yang sah menurut hukum dengan batas usia maksimum\n 21 tahun dan atau belum menikah dan atau belum bekerja dan telah terdaftar\n di perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang\n sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang\n ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau\n peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau\n keluarganya atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaaan, dapat dilaksanakan\n pagi hari, siang hari dan\u002Fatau malam hari.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Kerja Lembur adalah waktu\u002Fjam kerja yang dilakukan setelah jam kerja\n pokok berakhir (selesai) atau dilakukan pada hari libur resmi atau\n nasional, dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari kedua\n belah pihak.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Ahli Waris adalah keluarga pekerja baik yang disebabkan hubungan sedarah\n maupun perkawinan yang diberi kuasa oleh pekerja untuk menerima setiap\n pembayaran dalam hal kematian pekerja kecuali UU menetapkan lain.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja\u002Fburuh di\n perusahaan guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan\n kepentingan pekerja\u002Fburuh serta meningkatkan kesejahteraan\n pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>LKS Bipartit adalah forum komunikasi serta musyawarah antara pihak\n manajemen dan wakil pekerja pada tingkat perusahaan dan membahas masalah\n hubungan industrial di perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja dan\n kesejahteraan pekerja yang menjamin kelangsungan usaha.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch2>BAB II : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Pengelolaan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Penerimaan, pengangkatan, penempatan, dan pemindahan Pekerja merupakan\n wewenang perusahaan yang akan dilaksanakan sesuai dasar-dasar kebijaksanaan\n perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Masa kerja pekerja yang masih aktif akan tetap diperhitungkan sejak\n tanggal mulai menandatangani perjanjian kerja di PT. YC TEC Indonesia.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Dasar Penerimaan dan Penempatan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Penerimaan dan penempatan pekerja didasarkan kepada kebutuhan serta\n disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan perusahaan serta\n mempertimbangkan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Penerimaan pekerja baru diperusahaan adalah hak sepenuhnya dari persahaan\n dan disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan operasional perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pekerja adalah\n sebagai berikut : \n \u003Cul>\n \u003Cli>Berusia minimal 18 tahun\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Kelengkapan berkas pendukung (surat lamaran kerja, fotocopy ijazah\n terakhir, daftar riwayat hidup, kartu kuning, skck, ktp, pas foto).\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Berbadan dan berjiwa sehat melalui uji kesehatan\u002FMedical Check Up\n (MCU) yang dilakukan oleh Klinik atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memenuhi persyaratan jabatan ketika penerimaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Lulus seleksi dalam penerimaan yang diadakan oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Syarat-syarat lainnya akan ditentukan kemudian berdasarkan keadaan\n dan kebutuhan pada waktu itu.\u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Ful>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perusahaan berhak menempatkan Pekerja dibagian manapun didalam perusahaan\n sesuai dengan pertimbangan\u002Fatas dasar pemanfaatan hasil dan usahanya yang\n optimal.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Berdasarkan pertimbangan tertentu perusahaan mempekerjakan pekerja dengan\n membuat perjanjian kerja dengan tetap memperhatikan undang-undang dan\n peraturan pemerintah yang berlaku mengenai hal tersebut.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cli>Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap\n pekerja yang diterima dan dipekerjakan akan menjalani masa percobaan selama\n 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Selama masa percobaan, baik perusahaan maupun pekerja sewaktu-waktu dapat\n memutuskan hubungan kerja tanpa uang pesangon atau ganti kerugian\n lainnya.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setelah melalui masa percobaan 3 (tiga) bulan dengan hasil penilaian baik\n (memenuhi standar SOP), pekerja tersebut dapat diangkat sebagai pekerja\n tetap.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Masa percoabaan hanya berlaku bagi pekerja yang perjanjian kerjanya\n adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sedangkan perjanjian\n kerja waktu tertentu (PKWT) tidak berlaku masa percobaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Hak dan Kewajiban Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Hak Pekerja\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Pekerja berhak atas upah sebagai imbalan dari hasil kerja\u002Fjasa yang\n dilakukan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja berhak atas cuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja berhak mengundurkan diri dari pekerjaannya sesuai dengan aturan\n yang ada.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja berhak memperoleh ganti rugi atas gangguan\u002Fcacat badan yang\n diakibatkan kecelakaan dalam melakukan tugas perusahaan sesuai dengan\n ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Ahli waris pekerja berhak menerima santunan atas meninggalnya pekerja,\n kecuali bila pekerja tersebut bunuh diri atau dibunuh oleh ahli\n warisnya.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja berhak untuk mengemukakan keluhan atau saran-saran yang baik\n melalui atasannya atau saluran lain yang disediakan oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>2. Kewajiban Pekerja\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Pekerja wajib bersikap sesuai dengan norma-norma agama, sosial, dan sopan\n santun yang berlak dalam masyarakat Indonesia.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja wajin mentaati dan melaksanakan segala tata tertib peraturan yang\n berlaku di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja wajib menjaga nama baik perusahaan didalam maupun diluar\n perusahaan wajib menyimpan segala keterangan yang dapat dianggap sebagai\n rahasia perusahaan yang didapat karena jabatan maupun pergaulan\n dilingkungan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja wajib memberi keterangan yang sebenarnya mengenai dirinya dan\n pekerjaannya dalam hubungan dengan tugasnya kepada atasannya.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja wajib melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan\n kepadanya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja wajib memelihara dan menjaga keselamatan barang-barang milik\n perusahaan yang dipergunakan atau yang dipercayakan kepadanya serta wajib\n pula mengembalikannya pada waktu terputus hubungan kerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja wajib saling menghormati antara pimpinan\u002Fatasan, bawahan, dan\n sesama pekerja serta menjaga ketenangan, ketentraman di lingkungan\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja wajib membina hubungan yang baik dan harmonis antara\n pimpinan\u002Fatasan bawahan dan sesama pekerja sebagai satu keluarga besar.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja menjaga kebersihan lingkungan perusahaan, tempat bekerja serta\n keselamatan dan kesehatan kerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Fasilitas dan Kemudahan Bagi Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Perusahaan menyediakan fasilitas ruangan yang digunakan sebagai\n kantor\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perusahaan memberikan kebebasan dalam bergerak \n \u003Cul>\n \u003Cli>Menambah anggota dari pekerja yang belum menjadi anggotanya tanpa ada\n paksaan dari pihak manapun.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perusahaan memberikan kebebasan kepada pengurus dalam menjalankan\n tugas dan fungsi organisasi.\u003C\u002Fli>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cli>Memberikan dispensasi (di dalam maupun di luar perusahaan) kepada\n pengurus serikat pekerja guna menghadiri rapat, seminar, konferensi\n yang berkenaan dengan serikat pekerja dengan persetujuan tertulis dari\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Serikat pekerja dapat mengadakan rapat pengurus pada jam atau hari\n kerja di area perusahaan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.\u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Ful>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pemungutan iuran serikat pekerja dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan\n surat kuasa dari pengurus serikat pekerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Hak dan Kewajban Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>\u003Col>\n \u003Cli>Hak Perusahaan : \n \u003Cul>\n \u003Cli>Memberikan pekerjaan yang layak kepada pekerja selama terikat\n kepada hubungan kerja\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Meminta pekerja untuk melakukan kerja lembur atau shift dengan\n mengikuti peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya\n yang berlaku dengan tidak didasari atas paksanaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Menurut suatu prestasi kerja yang optimal sesuai dengan yang\n telah ditentukan sebelumnya\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Menetapkan tata tertib\u002Fperaturan kerja dalam perusahaan dengan\n mengikuti peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya\n yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memutasikan\u002Fmenempatkan atau mempromosikan pekerja demi\n kepentingan operasional perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memberikan sanski, peringatan apabila pekerja melakukan kesalahan\n kerja, melanggar tata tertib.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memutuskan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan\n yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Ful>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Kewajiban Perusahaan : \n \u003Cul>\n \u003Cli>Memberikan upah minimum sesuai dengan ketentuan pemerintah.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Mentaati segala peraturan perundang-undangan serta persyaratan\n lainnya yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memperhatikan dan memberikan rasa aman bagi pekerja dalam\n bekerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memperhatikan, memberikan dan membantu meningkatkan kesejahteraan\n pekerja PT. YC TEC Indonesia, sesuai peraturan dan kemampuan\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan\n kerja pekerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memberikan pembinaan terhadap pekerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perusahaan wajib memberikan waktu ibadah kepada seluruh pekerja\n sesuai kepercayaannya dan menyediakan sarana ibada yang\n secukupnya.\u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Ful>\n \u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Fol>\n \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Mutasi, Promosi, Demosi, dan Rotasi\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Mutasi adalah pemindahan dari suatu departemen ke departemen lain yang\n membutuhkan, adanya perubahan struktur, atau karena suatu kondisi fisik\n pekerja yang tidak memungkinkan untuk bekerja pada bagian tertentu, hal ini\n sesuai dengan anjuran dan nasehat dokter.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Promosi adalah pemindahan tugas\u002Fkerja ke posisi yang lebih tinggi dari\n semula. Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk menduduki\n jabatan yang lebih tinggi bagi pekerja yang memenuhi criteria untuk posisi\n tersebut.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Demosi adalah pemindahan tugas\u002Fkerja ke tingkat yang lebih rendah dari\n semula. Demosi dilakukan apabila pekerja tersebut dinilai tidak mampu\u002Fcakap\n mengemban tugas pekerjaan yang diberikan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Rotasi adalah pemindahan tugas atau bagian ke bagian lain dalam satu\n departemen.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Mutasi, Promosi, Demosi, dan Rotasi merupakan hak dari perusahaan, yang\n tidak boleh ditolak Pekerja kecuali dapat memberikan alasan yang dapat\n diterima dan dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Prosedur Pemindahan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Pekerja yang dimutasikan harus dibuatkan surat perintah mutasi oleh\n atasannya dan ditandatangani oleh kepala seksi dan diketahui oleh HRD.\n Surat mutasi harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal\n pelaksanaan mutasi.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Bila surat perintah mutasi belum diterima oleh pekerja yang akan\n dimutasikan, maka pekerja yang bersangkutan berhak menolak mutasi\n tersebut.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : WAKTU KERJA DAN WAKTU KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Waktu Kerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Waktu kerja adalah suatu jangka waktu dimana pekerja melakukan tugas\n pekerjaan di tempat tertentu yang ditunjuk oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cli>Penetapan waktu kerja didasarkan dengan memperhatikan ketentuan UU No. 13\n tahun 2003 yang berlaku yaitu jumlah hari kerja 6 (enam) hari dengan jumlah\n jam kerja 40 (empat puluh) jam dalam seminggu dari hari senin s\u002Fd hari\n Jum’at dengan jumlah jam kerja 7 (tujuh) jam dalam sehari dan hari sabtu\n 5 (lima) jam kerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Waktu kerja diperusahaan diatur sebagai berikut : \n\n \u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>Hari\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd colspan=\"3\">Non Shift\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Office\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Produksi Shift I\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Istirahat\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Produksi Shift 2\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Istirahat \u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>Senin-Kamis\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>07.30-15,30\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>06.30-12.30\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>11.30-12.30\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>Jum'at\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>07.30-16.00\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>06.30.15.00\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>11.30-13.00\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>Senin-Jumat \u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>14.30-22.30\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>18.00-19.00\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>Sabtu\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>07.30-12.30\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>06.30-11.30\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>11.30-16.30\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>16.30-21.30\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003C\u002Ftbody>\n \u003C\u002Ftable>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Waktu kerja yang dilakukan lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat\n puluh) jam dalam seminggu adalah sebagai kerja lembur, kecuali yang sudah\n termasuk level all in (group leader\u002Fsupervisor).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Waktu Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Lembur adalah waktu kerja yang dilakukan melebihi dari jam kerja pokok\n dan kerja yang dilakukan pada hari-hari besar atau hari libur\n resmi\u002Fnasional. Apabila perusahaan memerlukan kerja lembur, maka perusahaan\n dapat mempekerjakan Pekerja untuk bersedia kerja lembur tanpa paksanaan\n dengan menandatangani surat pengajuan lembur (SPL) sebagai tanda setuju\n untuk lembur.\u003C\u002Fli>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cli>Ketentuan waktu kerja lembur dengan memperhatikan UU No. 13 tahun 2003\n dan Kepmenaker No. 102\u002Fmen\u002FVI\u002F2004, yaitu dengan jumlah waktu kerja lembur\n 3 (tiga) jam dalam sehari dan 14 (empat belas) jam dalam seminggu.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Pekerja yang melakukan waktu kerja lembur selama 3 jam dalam sehari\n berhak mendapatkan istirahat sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit dan\n diberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori.\u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Col>\u003Cli>Perhitungan upah lembur adalah sesuai dengan Kepmenakertrans No. Kep\n 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004, sebagai berikut : \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Pada hari kerja biasa :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">150% Upah sejam untuk jam pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">200% Upah sejam untuk jam kedua dan seterusnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cul>\n \u003C\u002Ful>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cul>\u003Cli>Pada hari-hari libur dan istirahat mingguan :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">200% Upah sejam untuk 7 jam pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">300% Upah sejam ntuk jam ke 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">400% Upah sejam untuk jam ke 9 dan seterusnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">200% upah sejam untuk 5 jam pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">300% upah sejam untuk jam ke 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">400% upah sejam untuk jam ke 7 dan seterusnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Upah dan Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cli>Upah adalah hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha atau\n pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu\n perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk\n tunjangan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan karena\n mangkir (no work no pay) kecuali oleh karena hal-hal tertentu yang telah\n diatur dalam undang-undang\u002FPeraturan Pemerintah.\u003C\u002Fli>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cli>Sistem pengupahan pekerja diatur tersendiri menurut jabatan dan status\n Pekerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Pajak penghasilan atas penghasilan pekerja ditanggung oleh pekerja yang\n bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Pembayaran Upah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Gaji\u002Fupah dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya, dan apabila\n tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada\n hari sebelumnya.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Sistem pembayaran upah dilakukan dengan cara transfer melalui Bank\n kecuali karena bekerja tersebut meninggal dunia, maka gaji dibayarkan\n secara cash kepada ahli warisnya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Peninjauan Kenaikan Upah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cli>Kenaikan upah pekerja dilaksanakan dalam periode satu kali setahun.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dalam keadaan khusus berdasarkan rekomendasi\u002Fusulan dari kepala bagian\n yang bersangkutan maka perusahaan dapat mempertimbangkan suatu peninjauan\n kenaikan upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n \u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Col>\u003Cli>Penggalangan dan peninjauan atas upah dan tunjangan\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>Jabatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>Upah Pokok\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>TMK\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>T. Transport\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>T. Kehadiran\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>T. Lembur\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Senior Manager\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>N\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>N\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Asmen\u002FChieft\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>N\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Spv\u002FGL\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>N\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>SS\u002FTL\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Op\u002FStaff\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Upah Selama Sakit\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Apabila pekerja sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,\n copy resep obat, dan kwitansi pembayaran dari dokter spesialis atau rumah\n sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Maka manajemen akan\n melakukan peninjauan serta pemeriksaan ke klinik perusahaan dan apabila\n terbukti benar, maka upah akan dibayarkan.\u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Col>\u003Cli>Apabila Pekerja menderita sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat\n melakukan pekerjaannya, dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter\n (skd), maka upah dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut (UU No. 13\n tahun 2003):\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cul style=\"margin-left:2em;\">\n \u003Cli>Untuk empat bulan pertama upah dibayar sebesar 100%.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Untuk empat bulan kedua dibayar sebesar 75%.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Untuk empat bulan ketiga dibayar sebesar 50%.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% sebelum dilakukan pemutusan hubungan\n kerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul style=\"margin-left:2em;\">\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdays1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>Perusahaan memberikan tunjangan hari raya keagamaan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n \u003Cli>Pekerja\u002Fburuh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara\n terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\n \u003Cli>Pekerja\u002Fburuh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus\n menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara\n proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan : masa kerja x Upah\n sebulan \u002F 12,\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Untuk menghitung bulan kalender maka diadakan pembuatan, 16 (enam belas)\n hari atau lebih dihitung satu bulan, 15 (lima belas) hari atau kurang tidak\n diperhitungkan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan\n terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya berhak atas THR,\n sesuai dengan Permen No. 6 Tahun 2016, pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu).\u003C\u002Fli>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cli>Pembayaran THR dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari\n Raya Idul Fitri.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Upah Selama Pekerja Dirumahkan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Apabila terjadi suatu kondisi dimana perusahaan terpaksa menghentikan\n sebagian\u002Fseluruh kegiatan usaha pekerjaan, maka perusahaan dapat mengambil\n tindakan “merumahkan terhadap pekerja”\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Selama masa “dirumahkan” pekerja diberikan upah (upah pokok +\n tunjangan tetap)\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Masa “dirumahkan” paling lama 3 (tiga) bulan, jika lebih dari 3\n (tiga) bulan maka pembayaran upah dan atau kelanjutan hubungan kerja akan\n diatur dalam perundingan bersama antara perusahaan dan serikat pekerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Upah Pekerja Ditahan Pihak Yang Lain\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Pekerja yang ditahan sementara oleh pihak berwajib karena diduga terlibat\n dalam tindak kriminal atau tindak kejahatan lainnya.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib bukan atas pengaduan\n pengusaha, perusahaan tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan\n bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungan dengan ketentuan sebagai\n berikut : \n \u003Cul>\n \u003Cli>Untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% dari upah\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Untuk 2 (dua) orang tanggungan 35% dari upah\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% dari upah\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Untuk 4 (empat) orang tanggungan 50% dari upah.\u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Ful>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberikan paling lama 6 (enam)\n bulan takwim terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan oleh pihak\n berwajib.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam)\n bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 poin a berakhir dan pekerja\n dinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan wajib mempekerjakan kembali.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dalam hal pengadilan memutuskan hubungan perkara pidana sebelum masa 6\n (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat 3 berakhir dan pekerja dinyatakan\n bersalah, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada\n pekerja tanpa mendapatkan pesangon.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : FASILITAS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Fasilitas Makan\u002FKantin\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cli>Perusahaan memberikan makan istirahat untuk seluruh pekerja di kantin\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perusahaan memberikan makanan tambahan bagi pekerja yang bekerja lembur\n selama 3 (tiga) jam.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Perusahaan memberikan makanan tambahan fooding bagi pekerja yang bekerja\n pada shift 3 (tiga). \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>(Kepmenaker No. 224\u002FMen\u002F2003).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Seragam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Perusahaan memberikan seragam 2 (dua) potong kepada pekerja setelah lulus\n masa percobaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perusahaan memberikan penambahan seragam sebanyak 2 (dua) potong setiap\n tahun.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pekerja wajib menggunakan atau memakai seragam yang telah\n diberikan oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Khusus di hari Jum’at diperbolehkan menggunakan baju batik untuk semua\n level.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : HARI LIBUR, CUTI DAN MENINGGALKAN PEKERJAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Hari-Hari Libur\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cli>Hari-hari libur yang diakui syah oleh perusahaan adalah hari-hari libur\n resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Pada hari libur resmi atau nasional yang telah ditetapkan oleh\n pemerintah, apabila perusahaan. membutuhkan pekerja untuk bekerja, maka\n diperhitungkan sebagai kerja lembur (keputusan Menakertrans\n No.Kep.102\u002FMen\u002FVI\u002F2004).\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pada hari libur besar atau libur khusus hari raya Idul Fitri, pada hari\n kerja terakhir atau jam kerja menjelang hari libur yaitu setengah hari atau\n 5 (lima) jam kerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cli>Setiap pekerja yang telah bekerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut\n berhak atas istirahat tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan\n mendapatkan upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Untuk menjamin kelangsungan produktivitas kerja perusahaan pengusaha\n berhak mengatur hari-hari cuti tahunan pekerja dalam tahun takwim dan\n setiap pengambilan cuti harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulan\n stagnasi dalam pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Cara menghitung cuti tahunan adalah jika pekerja bekerja dalam sebulan\n sedikit-dikitnya\u002Fminimal 23 hari kerja berturut-turut maka berhak mendapat\n 1 hari istirahat.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Hak cuti tahunan dapat ditunda selama 6 (enam) bulan sejak hak tersebut\n timbul, apabila dipandang perlu karena pekerjaan maka cuti tersebut dapat\n diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan lagi dengan pemberitahuan ke HRD oleh\n atasannya. Dan apabila dalam waktu tersebut hak cuti tidak dipergunakan\n oleh pekerja bukan karena penundaan oleh perusahaan maka hak cuti tersebut\n menjadi gugur.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap permintaan cuti (kecuali cuti massal\u002Fcuti yang diambil secara\n bersamaan yang waktunya ditentukan oleh perusahaan) harus mengajukan\n permohonan cuti sekurangnya 7 hari sebelumnya ke HRD, kecuali untuk hal-hal\n yang sifatnya mendadak\u002Fdarurat.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pembatalan cuti yang telah diajukan\u002Fdisetujui dapat dilakukan\n selambat-lambatnya 1 hari sebelum masa cuti berjalan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Syarat-syarat lain akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan\n dengan tetap mengindahkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Cuti Hamil, Keguguran, dan Istirahat Haid\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Cli>Bagi pekerja perempuan yang melahirkan berhak memperoleh istirahat selama\n 3 (tiga) bulan yaitu 1.5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1.5\n (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, berdasarkan dengan surat\n keterangan dokter kandungan\u002Fbidan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cli>Bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak\n memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cli>Bagi pekerja perempuan yang sedang haid merasakan sakit pada hari pertama\n dan kedua tidak diwajibkan bekerja, berdasarkan dengan surat keterangan\n dokter.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Ijin Tidak Masuk Kerja Dengan Mendapatkan Upah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">1. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah (sesuai dengan\n peraturan perundang-undangan yang berlaku), yaitu : \n \u003Cul>\n \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">Pernikahan pekerja : \u003Cstrong>3\n hari\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Pernikahan anak sah pekerja : \u003Cstrong>2\n hari\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">Istri syah pekerja melahirkan : \u003Cstrong>2\n hari\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003Cli style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Khitanan\u002Fpembabtisan anak yang syah dari\n pekerja : \u003Cstrong>2 hari\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Kematian keluarga, yaitu orang tua, mertua,\n suami\u002Fistri, anak yang syah : \u003Cstrong>\u003Cstrong>2\n har\u003C\u002Fstrong>i\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Kematian anggota keluarga dalam satu rumah :\n \u003Cstrong>1 hari\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cli style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Ful>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut diatas harus dimintakan terlebih\n dahulu dari perusahaan kecuali dalam keadaan mendesak, bukti-bukti tersebut\n dapat diajukan pada hari pertama masuk kerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Apabila jumlah hari yang diambil melebihi dari yang sudah ditentukan\n diatas maka kelebihan hari tersebut dianggap mangkir, tetapi apabila masih\n terdapat hak cuti tahunan akan diperhitungkan dengan hak cuti tahunan yang\n lebih disetujui oleh manajemen.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pekerja yang meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dari atasan,\n perusahaan atau surat keterangan\u002Falasan yang dapat diterima oleh perusahaan\n maka dianggap mangkir.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Ijin pulang cepat dengan alasan kepentingan keluarga (keluarga\u002Fanggota\n keluarga meninggal\u002Fsakit parah) berhak mendapat ijin dari atasan\u002Fperusahaan\n dan upah dibayar penuh.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Ijin pulang cepat dengan alasan sakit dan menstruasi dibuktikan dengan\n surat keterangan sakit dari klinik perusahaan, maka upah dibayar penuh.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Ijin tidak masuk kerja dengan alasan Dispensasi dari kegiatan\n Perusahaan\u002Fserikat harus diajukan minimal 2 (dua) hari sebelum serta\n disetujui oleh manajemen, dan upah dibayar penuh.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Ijin Tidak Masuk Kerja Tanpa Mendapatkan Upah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Setiap pekerja berhak mengajukan ijin tidak masuk kerja tanpa mendapatkan\n upah maximal sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan (yang selanjutnya\n disebut ITB).\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pengajuan permohonan ijin sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari\n sebelumnya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya mendadak\u002Fdarurat.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pengajuan permohonan ijin harus mendapatkan persetujuan terlebih\n dahulu dari pimpinan atau atasan, apabila tidak disetujui maka dianggap\n mangkir .\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : TATA TERTIB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Tata Tertib Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Setiap pekerja wajib memakai seragam selama bekerja di area\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pekerja wajib mengisi daftar absensi (scan barcode atau finger\n print) 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah baik pada waktu masuk maupun\n pulang kerja dan harus dilakukan oleh pekerja sendiri. Apabila mesin\n absensi tidak berfungsi atau tidak membawa kartu hadir, maka absensi diisi\n secara manual dan ditandatangani oleh pimpinan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pekerja harus telah berada\u002Fhadir ditempat tugas masing-masing\n tepat pada waktu yang telah ditentukan\u002Fditetapkan 5 (lima) menit sebelum\n jam kerja dimulai dan demikian pula pada waktu pulang meninggalkan\n pekerjaan harus tepat waktu.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pekerja wajib mematuhi dan mengikuti petunjuk atau peraturan yang\n diterapkan oleh perusahaan serta perintah atau pengarahan yang diberikan\n oleh atasan atau pimpinan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pekerja wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang telah ditentukan\n oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pekerja\u002Fwajib menjaga serta memelihara dengan baik semua asset\n milik perusahaan, dan segera melaporkan kepada pimpinan perusahaan\u002Fatasan\n apabila mengetahui hal-hal yang menimbulkan bahaya atau kerugian\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja\n dan memeriksa semua alat-alat kerja masing-masing sebelum mulai bekerja\n atau meninggalkan pekerjaan sehingga benar-benar tidak akan menimbulkan\n kerusakan\u002Fbahaya yang akan mengganggu pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Tanggung Jawab Pengawasan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Setiap pimpinan perusahaan\u002Fbagian atau atasan langsung dari setiap sakti,\n bertanggung jawab atas berlakunya peraturan tata tertib perusahaan serta\n menjaga tegaknya kedisiplinan pekerja yang berada dibawah\n pengawasannya.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pimpinan perusahaan\u002Fatasan langsung dapat memberikan sanksi lisan\n terlebih dahulu terhadap bawahannya, apabila terdapat alasan-alasan yang\n menurut peraturan memerlukan tindakan tersebut.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Pelanggaran dan Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja\n dimaksudkan sebagai tindakan kolektif atau perbaikan dan pengarahan\n terhadap sikap dan tingkah laku pekerja yang tidak sesuai dengan atauran\n yang berlaku di tempat bekerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Sanski atas tindakan pelanggaran disiplin berupa : \n \u003Cul>\n \u003Cli>Surat teguran\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Surat peringatan\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Skorsing\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Ful>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Tingkat-tingkat tindakan dan masa berlaku pelanggaran :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>Jenis Pelanggaran\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>Masa Berlaku\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Surat Teguran\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>3 Bulan\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>SP I\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>6 Bulan\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>SP II\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>6 Bulan\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>SP III\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>6 Bulan\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>PHK\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em\">4. Jenis-jenis pelanggaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">4.1 Pelanggaran tingkat ringan\u002Fsurat teguran.\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Surat teguran diberikan dan dicatat dalam catatan\n HRD berikut kategori pelanggaran ringan\u002Fsurat teguran :1 (satu) kali\n mangkir atau 3 (tiga) kali terlambat atau 3 (tiga) kali tidak scan baik\n masuk\u002Fpulang dalam sebulan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Tidak memakai atau memakai secara tidak rapih\n pakaian seragam atau tanda pengenal (ID Card) lainnya yang telah diberikan\n oleh perusahaan, dari mulai bekerja sampai jam kerja berakhir atau sampai\n kerja lembur.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Menghilangkan kartu ID Card atau kartu\n Absensi.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Tidak menjaga kerapihan rambut, alas kaki\n sehingga tidak sesuai dengan standar penampilan dari pekerja PT. YC TEC\n INDONESIA.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Tidak mentaati peraturan keselamatan kerja dan\n tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja yang disediakan berdasarkan\n ketentuan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja\n tanpa seijin atasan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Tidak melakukan kebersihan di area tempat kerja\n pada saat bekerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Tidak membawa tanda pengenal\u002FID Card dan tidak\n melapor kepada security pada saat memasuki perusahaan\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">4.2. Pelanggaran Tingkat I :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Melakukan pengulangan atas pelanggaran ringan\n atau surat teguran yang masih berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">4 (empat) kali terlambat atau 2 (dua) kali\n mangkir dalam sebulan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Pulang sebelum waktunya atau jam kerja berakhir\n tanpa seijin atasan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Tidur atau istirahat pada saat jam kerja tanpa\n seijin atasan yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Tidak mematuhi atau mengikuti perintah atasan\n dalam rangka dinas, tanpa alasan yang wajar.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Mengganti jadwal kerja atau pindah shift tanpa\n seijin atasan dan HRD\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Menggunakan barang-barang atau dokumen-dokumen\n milik perusahaan untuk kepentingan pribadi.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Memotret instalasi penting perusahaan tanpa\n seijin atasan yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Memberikan surat keterangan palsu atau dipalsukan\n untuk kepentingan pribadi.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Lalai, ceroboh dan tidak sengaja dalam melakukan\n pekerjaan yang dapat merugikan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Melanggar tata tertib kerja oleh karena kelalaian\n pekerja, sehingga menimbulkan kecelakaan bagi dirinya sendiri atau pekerja\n lain.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Melakukan coret-coretan di dinding peralatan\n kerja dan disetiap tempat\u002Fbenda yang bukan semestinya yang ada dilingkungan\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Berpindah tempat tugas dan atau melaksanakan\n tugas orang lain yang bukan tanggung jawabanya tanpa seijin dari atasan\n kerjanya.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Melakukan kegiatan yang mengarah ke politik\n praktis di lingkungan perusahaan\u003C\u002Fli>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cli style=\"margin-left:4em\">Tidak mengikuti atau melakukan pemeriksaan\n kesehatan medical chek up (mcu) atau vaksinasi yang sudah dijadwalkan,\n kecuali dengan alasan yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Menolak untuk melaksanakan pekerjaan yang\n diberikan seperti yang telah ditetapkan perusahaan sebagai tanggung jawab,\n setelah mendapat bimbingan dan arahan dari atasan yang sudah cukup sangat\n jelas.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Berhenti melakukan pekerjaan sebelum sampai waktu\n yang telah ditentukan tanpa seijin\u002Fperintah atasannya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em;line-height:1em;\">4.3. Pelanggaran Tingkat II :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul style=\"margin-left:4em\">\n \u003Cli style=\"line-height:1em;\">Pengulangan atas pelanggaran peringatan tingkat\n I (satu) yang masih berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>5 (lima) kali terlambat atau 3 (tiga)) kali mangkir dalam sebulan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Mengisi kartu hadir\u002Fcekrol orang lain dan atau menitipkan kartu absen\n tanpa seijin atasan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Berdagang dalam lingkungan perusahaan tanpa seijin pimpinan\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja yang menolak dilakukan mutasi tanpa memberikan alasan yang\n jelas.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Mencari keuntungan dengan membungakan uang dalam meminjamkan uang atau\n melakukan jual beli dilingkungan perusahaan tanpa seijin perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memberikan laporan palsu kepada perusahaan dengan pekerjaannya.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memalsukan dokumen-dokumen maupun surat keterangan yang dikeluarkan\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memberikan atau membagikan selebaran kepada teman sekerja atau\n menggantungkan spanduk yang sifatnya menghasut, tanpa seijin\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Bekerja di perusahaan lain, tanpa seijin perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Merokok pada saat jam kerja dan atau bukan pada tempat yang diperbolehkan\n (toilet, dalam gedung, dan area tempat berbahaya).\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Tidak dapat mencapai prestasi kerja bagi yang memiliki jabatan level\n staff\u002FTL ke atas seperti yang telah ditetapkan perusahaan sebagai tanggung\n jawab jabatan, setelah mendapat bimbingan dan arahan dari atasan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">4.4. Pelanggaran Tingkat III :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul style=\"margin-left:4em\">\n \u003Cli>Pengulangan atas pelanggaran tingkat ke-II (dua) yang masih berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>6 (enam) kali terlambatm 4 (empat) kali mangkir atau lebih dari\n sebulan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Membawa segala jenis senjata, benda-benda yang mudah terbakar dan\n benda-benda berbahaya lainnya ke dalam lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja membawa masuk orang lain yang bukan pekerja kedalam pabrik tanpa\n seijin pimpinan perusahaan\u002Fdepartemen atau atasan langsung dari setiap\n departemen.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Tidak memberikan informasi kepada atasannya atas segala kemungkinan yang\n dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau orang banyak.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Terbukti menerima imbalan dalam proses penerimaan pekerja, pengangkatan\n pekerja tetap, dan promosi jabatan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cli>Melakukan kekerasan verbal berteriak memaki dengan menggunakan kata-kata\n kasar\u002Ftidak pantas.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, menendang, dll\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cli>Melakukan pelecehan verbal atau fisik dalam bentuk : kata-kata lisan atau\n tulisan yang vulgar dan atau mengganggu secara fisik dan psikologis.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Membujuk atau memikat teman sekerja untuk berbuat sesuatu yang melanggar\n peraturan tata tertib perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Menolak untuk mentaati keputusan perusahaan, mengenai urusan-urusan\n pemberdayaan organisasi perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">4.5. Pelanggaran yang menyebabkan Pemutusan Hubungan\nKerja antara lain :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul style=\"margin-left:4em\">\n \u003Cli>Melakukan pengulangan pelanggaran tingkat ke III (tiga) yang masih\n berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja\u002Fburuh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih\n berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan\n buktu yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut\n dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan\n mengundurkan diri.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Membahayakan dan menimbulkan kerugian perusahaan dalam skala besar\n sebagai akibat dari pelanggaran tingkat teguran, surat peringatan I, II dan\n III.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Merugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung karena\n kesalahan berat.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Melakukan tindakan kejahatan, misalnya melakukan pencurian, penggelapan,\n membawa barang perusahaan keluar tanpa seijin dari atasan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam\n keadaan bahaya teman sekerja, atau barang milik perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Menyerang, menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, mengintimidasi\n atau menipu pengusaha atau teman kerja atau menghina secara kasar\n pengusaha\u002Fpekerja atau keluarga pengusaha\u002Fpekerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan\n yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan\n yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan madat, memakai obat bius atau\n menyalahgunakan obat-obatan perangsang lainnya di lingkungan\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik perusahaan dan\n keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Divonis bersalah oleh instansi berwenang karena tindak kejahatan\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam lingkungan\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dengan sengaja menghambat kelancaran produksi atau merencanakan dan\n melakukan sabotase\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan\n perusahaan dan atau kepentingan Negara.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun\n di luar lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Melakukan perkelahian di dalam lingkungan perusahaan dengan sengaja\n bahkan melakukan penyerangan baik perorangan maupun kelompok tanpa alasan\n yang jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Uraian atas sanksi yang berhak memberikan dan\nmenandatangani adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>Tingkat Pelanggaran\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003Cstrong>Diberikan Oleh\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>I\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Atasan langsung\u002FHRD\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>II\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Atasan langsung\u002FHRD\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>III\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Atasan langsung\u002FHRD\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>IV\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Atasan langsung\u002FHRD\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>V\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>HRD\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6. Surat peringatan yang diberikan tidak harus\nselalu beruruta tingkatnya tergantung dari jenis\u002Fberat kesalahan yang dilakukan\noleh Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Skorsing\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Pekerja yang diberikan sanski\u002Fskorsing tidak boleh bekerja apabila\n pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja (apabila\n dipandang perlu oleh pengusaha).\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dalam hal skorsing yang dimaksud dalam ayat 1 jangka waktu paling lama 6\n (enam) bulan. Dan selama dalam skorsing upah dibayar menurut UU yang\n berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jaminan sosial \u002F kesejahteraan Pekerja adalah bantuan yang diberikan\nperusahaan kepada pekerja dalam rangka perlindungan perawatan melalui asuransi\nBPJS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Col>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cli>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka\n pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerja pada program BPJS\n Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai undang-undang No. 24 tahun 2011 (Badan\n Penyelenggara Jaminan Sosial). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sepenuhnya\n ditanggung oleh perusahaan dengan besar iuran 0,89% dari gaji tetap\u002Fbulan\n dibayarkan melalui ansuransi BPJS.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cul>\n \u003Cli style=\"line-height:1.5em;margin-left:2em;\">Jika pekerja mengalami\n kecelakaan kerja maka pihak pekerja secepat melaporkan ke pihak\n perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli style=\"line-height:1.5em;margin-left:2em;\">Apabila pekerja mengalami\n kecelakaan kerja dan biaya perawatan sepenuhnya ditanggung oleh Badan\n Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Iuran Jaminan Kematian sepenuhnya ditanggung\noleh perusahaan dengan besar iuran 0,3% dari gaji tetap\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Jaminan Hari Tua (JHT) ditanggung secara bersama\noleh perusahaan dan Pekerja. Besarnya iuran yang harus ditanggung oleh\nmasing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n \u003Cli>3,7% X gaji tetap\u002Fbulan menjadi tanggungan perusahaan\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>2,0% X gaji tetap\u002Fbulan, menjadi tanggung jawab pekerja\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Perusahaan mendaftarkan program pension untuk\nseluruh Pekerja berdasarkan amanat peraturan pemerintah No. 45 tahun 2015\ntentang jaminan pensiun yaitu 2% dikali gaji pokok ditanggun perusahaan dan 1%\ndikali gaji pokok ditanggung oleh pekerja serta dipotong dan disetorkan setiap\nbulan ke kantor BPJS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)\nkesehatan ditanggung oleh perusahaan sebesar 4% dan 1% ditanggung oleh pekerja\ndi kali gaji\u002Fbulan berlaku mulai bulan Juli tahun 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">7. Untuk menjamin kesehatan pekerja perusahaan\nmenyerahkan kepada Pekerja agar memilih sendiri klinik\u002Frumah sakit yang bekerja\nsama dengan pihak BPJS seingga dapat memudahkan pemeriksaaan\u002Fpengobatan dan\ndiruju melalui petunjuk-petunjuk BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">8. Perusahaan mengharapkan kepada seluruh pekerja\nuntuk dapat melakukan pemeriksaan\u002Fpengobatan pada klinik atau rumah sakit yang\ndipilih oleh pekerja yang bekerja sama dengan BPJS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>Perusahaan dan pekerja menyadari akan pentingnya masalah keselamatan dan\nkesehatan kerja karenanya kedua belah pihak akan berusaha sedapat mungkin untuk\nmencegah dan menghindarikemungkinan-kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja dan\npenyakit akibat hubungan kerja yang dapatmenimpa pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cli>Perusahaan akan menyediakan alat-alat perlindungan diri sesuai dengan\n jenis dan sifat pekerjaannya.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja yang tidak memakai perlengkapan\u002Falat perlindungan diri yang telah\n diberikan oleh perusahaan, maka pekerja tersebut akan diberikan sanksi yang\n tegas sesuai dengan peraturan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perusahaan dan pekerja wajib mentaati semua peraturan serta tata tertib\n yang berhubungan dengan keselamatan kerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perusahaan menyediakan alat pencegah kebakaran dan pencegah bahaya\n lainnya.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Pekerja wajib melaporkan kepada atasannya jika terjadi kerusakan pada\n alat perlengkapan keselamatan kerjanya untuk dilakukan penggantian.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Larangan Bagi Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Pekerja dilarang masuk melalui daerah atau bagian lain yang bukan\n tempatnya bertugas dan tempat- tempat yang dipasang poster “Dilarang\n Masuk Bagi Yang tidak Berkepentingan”\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja yang tidak berwenang tidak diperkenankan melakukan perbaikan\n mesin-mesin, penggunaan kendaraan dan alat-alat lainnya tanpa ijin atasan\n yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang keselamatan\n dan kesehatan kerja :\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pekerja diwajibkan memelihara\u002Fmenjaga ruangan kerja dengan\n sebaik-baiknya demi kebersihan alat-alat kerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja dilarang memindahkan alat-alat pemadam kebakaran dan alat-alat\n yang dipergunakan untuk keadaan darurat\u002Fbahaya tanpa seijin petugas yang\n berwenang.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja wajib bekerja secara teliti dan hati-hati dalam melaksanakan\n pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja wajib mentaati semua ketentuan ditempat kerja demi keselamatan\n kerja dan keamanan diri sediri.\u003C\u002Fli>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cli>Perusahaan berkewajiban memberikan penyuluhan tentang cara kerja yang\n baik dan efektif serta memperhatikan peraturan keselamatan kerja dan\n program pemeliharaan lingkungan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Pekerja berhak untuk mengajukan usul bila syarat keselamatan kerja yang\n ditetapkan belum terpenuhi atau terpenuhi atau bila syarta keselamatan\n kerja dan perlindungan diri tidak tersedia dengan lengkap.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cli>Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan pekerja serta memenuhi\n kebutuhan perkembagan organisasi, perusahaan memberikan kesempatan untuk\n mengikuti pendidikan dan latihan kepada pekerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cli>Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan diatur sesuai dengan\n kebutuhan organisasi, tersedianya waktu dan dana serta penilaian prestasi\n pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Ketentuan lain tentang pelaksanaan pendidikan dan latihan akan diatur\n dalam peraturan pelaksanaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : HUBUNGAN PEKERJA DAN PENYELESAIAN KELUH KESAH\u002FPERSELISIHAN\nKETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Komunikasi\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Perusahaan menganut sistem komunikasi dua arah (LKS Bipartit) yang bebas,\n terbuka dan bertanggung jawab.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Setiap pekerja berhak untuk menyampaikan pendapat, saran, keterangan dan\n keluhan mengenai pekerjaannya serta hubungan kerja didalam perusahaan\n kepada atasan langsung atau kepada bagian yang berwenang untuk itu, melalui\n saluran organisasi terhadao yang lain yaitu antara lain : LKS BIPARTIT, PUK\n SP TSK-SPSI, PSP-SPN, KOTAK SARAN DAN SALURAN HOTLINE.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Baik pekerja maupun perusahaan setiap saat tetap harus memenuhi\n kewajibannya satu terhadap yang lain yaitu antara lain :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan\u002Fkeluh kesah yang\n dapat mengakibatkan timbulnya rasa kurang aman.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Mengadakan pembinaan, pengawasan serta musyawarah yang dianggap perlu\n dengan sesame pekerja maupun pimpinan perusahaan dengan tidak mengabaikan\n ketertiban, disiplin dan tanggung jawab kerja yang baik.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Berusaha untuk tidak mencurigai atau menimbulkan rasa saling tidak\n percaya dari masing-masing pihak.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">4. Perusahaan menganggap perlu untuk menampung\nsetiap aspirasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Cara-Cara Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Tahap pertama : Keluhan\u002Fpengaduan disampaikan oleh pekerja kepada\n atasannya langsung untuk dibahas dan diselesaikan, dalam waktu maksimal 3\n hari kerja setelah keluhan\u002Fpengaduan diterima.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Tahap kedua : Apabila atasan langsung dari pekerja yang bersangkutan\n tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut, maka persoalan tersebut\n dibawa ke bagian HRD untuk diselesaikan. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari\n kerja bagian HRD harus sudah memberikan keputusan atas persoalan\n tersebut.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Tahap ketiga : Apabila alternative penyelesaian yang diberikan oleh\n bagian HRD tidak memuaskan pekerja maka pekerja dapat meminta bantuan\n petugas mediator ketenagakerjaan untuk menyelesaikan persoalan\n tersebut.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Keluhan atapun saran juga bisa disampaikan melalui kotak saran yang telah\n disediakan dan Hotline Number Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dalam setiap penyelesaian keluhan dan pengaduan, jika diperlukan dapat\n melibatkan semua pihak terkait.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : TERPUTUSNYA HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Terputusnya Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Pemutusan Hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara\n yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang\n berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai\n berikut :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Pekerja meninggal dunia. \n \u003Cp>Apabila pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja secara otomatis\n putus.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri. \n \u003Cp>Bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus\n mengajukan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)\n hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja melakukan kesalahan-kesalahan berat. \n \u003Cp>Apabila pekerja ditemukan indikasi melakukan pelanggaran berat akan\n ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada pihak yang berwajib (kepolisian)\n bila dipandang perlu.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja mencapai usia pensiun. \n \u003Cp>Apabila pekerja telah memasuki masa pensiun sesuai dengan aturan\n pemerintah maka dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja, dan jika\n perusahaan memerlukan bisa dipekerjakan kembali melalui mekanisme yang\n ditetapkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja melakukan kesalahan atau pelanggaran yang diatur dalam perjanjian\n kerja bersama (PKB). \n \u003Cp>Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja jika pekerja tetap\n melakukan pelanggaran pada saat surat peringatan ketiga (terakhir) belum\n habis masa berlakunya.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan terus menerus selama 12\n bulan. \n \u003Cp>Pekerja mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat\n kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui\n batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut \n \u003Cp>Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa\n keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah\n dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat\n diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perusahaan tutup\u002Fpailit \n \u003Cp>Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja\n karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian\n secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force\n majeure), dan atau perusahaan pailit.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan\n perusahaan. \n \u003Cp>Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi apabila terjadi perubahan status,\n penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja\n tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau perusahaan tidak bersedia\n menerima pekerja di perusahaannya.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja ditahan oleh pihak berwajib.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga meakuan\n tindak pidana maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja\n apabila setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana\n mestinya karena dalam proses perkara pidana, atau sesuai dengan PKB pasal\n 18.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perusahaan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi \n \u003Cp>Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi\n jumlah tenaga kerja guna menyesuaikan dengan kebutuhan usaha dan atau\n operasional yang timbul dari berubahnya struktur jabawan dan organisasi\n perusahaan yang mengakibatkan hilangnya sebagian posisi dan\u002Fatau jabatan\n tertentu.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian \n \u003Cp>Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja\n karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun\n berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi\n perusahaan melakukan efisiensi.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja tidak memenuhi syarat selam masa percobaan atau sebelum masa\n percobaan berakhir \n \u003Cp>Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila pekerja\n tidak memenuhi syarat dalam masa percobaan atau sebelum masa percobaan\n berakhir.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Tabel Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti\nHak, dan Uang Pisah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Sistem pembayaran pesangon dilakukan dengan cara transfer melalui bank\n dan dibayarkan sesuaitanggal gajian.\u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Col>\u003Cli>Ketentuan besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang\n pengganti hak sesuai denganUU Ketenagakerjaan sebagai berikut :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Uang Pesangon\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">\n \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>MASA\n KERJA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>KETERANGAN\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">Kurang dari\n 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">1 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">1 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 2 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">2 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">2 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">3 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">3 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 4 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">4 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">4 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">5 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">5 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">6 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">6 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 7 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">7 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">7 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 8 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">8 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">8 tahun atau\n lebih\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">9 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Uang penghargaan masa kerja\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>MASA\n KERJA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>KETERANGAN\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">3 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">2 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">6 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">3 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">9 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 12 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">4 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">12 tahun\n atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">5 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">15 tahun\n atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun \u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">6 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">18 tahun\n atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">7 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">21 tahun\n atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">8 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">24 tahun\n atau lebih\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">10 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Uang pengganti hak\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>JENIS\n UANG PENGGANTI HAK\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>KETERANGAN\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">UPH 1 (Cuti\n yang belum diambil)\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">gaji pokok :\n 12 * sisa cuti\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">UPH 2 (biaya\n ongkos pulang pekerja & keluarganya \u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">apabila\n ada\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">UPH 3\n (Pengganti perumaha, pengobatan & perawatan\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">15% *\n (UP+UPMK)\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">UPH 4 (lain\n lain sesuai PKB\u002FPP)\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">apabila\n ada\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Uang pisah\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>MASA\n KERJA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Mengundurkan\n diri\u003C\u002Fstrong>\n\n \u003Cp>\u003Cstrong>(UU Pasal 162)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Mangkir\u003C\u002Fstrong>\n\n \u003Cp>\u003Cstrong>(UU Pasal 168)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Pelanggaran\u003C\u002Fstrong>\n\n \u003Cp>\u003Cstrong>Berat (UU Pasal 158)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">1\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">3 tahun atau\n lebih tetapi \n\n \u003Cp>kurang dari 6 tahun.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">1 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">50% * 1\n bulan upah\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">-\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">2\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">6 tahun atau\n lebih tetapi \n\n \u003Cp>kurang dari 9 tahun.\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">2 bulan\n upah\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">50% * 1\n bulan upah\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">-\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Bagi pekerja yang mengundurkan diri mengikuti\nprosedur sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan pasal 162, harus memenuhi\nsyarat yaitu :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya\n 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran\n diri.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Bagi pekerja yang mengundurkan diri telah\nmemenuhi syarat sesuai ayat 3 (tiga) berhak mendapatkan:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Uang penggantian hak cuti yang belum diambil dan belum gugur.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15%\n (lima belas persen) dari uang penggantian hak.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Uang pisah sesuai ayat 2 (dua) poin (d)\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Pemberian uang pisah yang dimaksud pada ayat 2\n(dua) poin (d) harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam PKB ini, sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n \u003Cli>Pekerja yang mengajukan permohonan pengunduran diri sesuai ketentuan ayat\n 3 (tiga).\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pekerja yang telah bekerja pada perusahaan ini secara terus menerus\n selama 3 (tiga) tahun atau lebih.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Tugas dan fungsi pekerja tidak mewakili kepentingan perusahaan secara\n langsung.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6. Pekerja yang tidak memenuhi salah satu ketentuan\nayat 4 (empat) yaitu poin a s\u002Fd c tersebut diatas,maka hak uang pisah yang\ndimaksud ayat 2 (dua) poin (d) yang bersangkutan tidak berhak atau gugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : HUBUNGAN INDUSTRIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Pengertian Hubungan Industrial\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Hubungan industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara\n para pihak dalam prose produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsure\n perusahaan, pekerja\u002Fserikat pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada\n nilai-nilai pancasila dan undang-undang dasar Republik Indonesia.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Pengusaha dan pekerja\u002Fserikat pekerja sepakat untuk melaksanakan hubungan\n kerja yang harmonis,dinamis, dan berkeadilan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian\n Hubungan Industrialadalah perbedaan pendapat mengakibatkan pertentangan\n antara pengusaha dan pekerja\u002Fserikatpekerja dikarenakan adanya perselisihan\n hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antara\n serikat pekerja dalam satu perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Mogok Kerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan\n secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau\n memperlambat pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja\n dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara\n tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawa di bidang\n ketenagakerjaan setempat.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja yang tidak menjadi\n anggota serikat pekerja, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan\n pekerja yang ditunjuk sebagai coordinator dan atau penanggung jawab mogok\n kerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung\n jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang\n menyebabkan timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkan\n dengan para pihak yang berselisih, dan para pihak dan pegawai dari instansi\n sebagai saksi.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian\n perselisihan hubungan industrial diselesaikan secara tripartit.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud\n dalam pasal 139 dan pasal 140 UU Ketenagakerjaan adalah mogok kerja tidak\n sah.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Siapapun tidak dapat menghalang-halangi, melakukan pengangkatan dan atau\n penahanan terhadap pekerja atau serikat pekerja untuk menggunakan hak mogok\n kerja yang dilakukan secara sah, tertib,dan damai sesuai peraturan\n perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana\n dimaksud dalam Pasal 140 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang : \n \u003Cul>\n \u003Cli>Mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pekerja lain dari luar\n perusahaan atau\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada\n pekerja dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah melakukan mogok\n kerja.\u003C\u002Fli>\n \u003C\u002Ful>\n \u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Dalam hal pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan\n tuntutan hak normative yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha,\n pekerja berhak mendapatkan upah.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : PERATURAN TAMBAHAN, PERALIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : Peraturan Tambahan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan disusun\n dikemudian oleh perusahaan bersama dengan serikat pekerja dengan diketahui\n oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta yang tertuang\n dalam addendum sehingga merupakan bagian yang tidakterpisahka dari\n Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini..\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Apabila salah satu pihak akan merundinkan hal-hal yang berkaitan dengan\n hubungan industrial, atau hal-hal yang kaitannya dalam perbaikan kebijakan\n perusahaan, baik yang telah dibuat atau belum, maka pihak yang akan\n merundingkan harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada\n pihakterkait.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Selama dalam proses perundingan, masing-masing pihak tetap melakukan\n fungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Peraturan Peralihan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n \u003Cli>Peraturan Kerja Bersama (PKB) ini disusun dan disepakati mengacu kepada\n peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, disampaikan\n kepada pihak pengusaha, pihak serikat pekerjadan Disnakertrans Kab.\n Purwakarta.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Apabila terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan\n dan sudah disepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka ketentuan yang\n berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Apabila terjadi perubahan organisasi maupun pengurus pihak-pihak yang\n mengadakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini, masa berlakunya sampai waktu\n yang ditetapkan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\u003Col>\n \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini disusun dan disepakati dengan mengacu\n kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini didaftarkan kepada Dinas\n Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta disampaikan kepada pihak\n pengusaha dan serikat pekerja.\u003C\u002Fli>\n \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku selama masa 2 (dua) tahun\n terhitung tanggal 07 Januari 2018 s\u002Fd 06 Januari 2020. Apabila Perjanjian\n Kerja Bersama (PKB) ini habis masa berlakunya, maka Perjanjian Kerja\n Bersama (PKB) yang lama masih diberlakukan sampai PKB yang baru selesai\n dirumuskan dan ditandatangani.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak\n tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan dalam keadaan sehat jasmani\n – rohani serta dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Purwakarta :\nApril 2018\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>PIHAK\nYANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PUK\n SP-TSK SPSI \u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PSP SP\n – SPN\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n \u003Cp>VIRENT RIRIHENA \u003C\u002Fp>\n\n \u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n \u003Cp>KUSWANTO\u003C\u002Fp>\n\n \u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>PT. YC\nTEC INDONESIA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">LEE YOUNG\nJOO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Managing\nDirector\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>TEAM\nPERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>PT. YC\nTEC INDONESIA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n \u003Ccol>\n \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>PIHAK SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>PIHAK PERUSAHAAN\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>A. PUK SP-TSK SPSI \u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>Ade Kurnia\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Sang Keun An\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>Iyas Samsuri\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Djuliyandi\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>M. Abu Bakar\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Nia Nurazizah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd>Suparman\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>B. PSP-SPN\u003C\u002Ftd>\n \u003Ctd rowspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003Ctr>\n \u003Ctd>Iskandar Alamsyah\u003C\u002Ftd>\n \u003C\u002Ftr>\n \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n \n \n ",{"disabilitypay":46,"sexualhar":50,"trainingprogrammes":54,"paidmaternityleaveduration":58,"maxsicknesspay":62,"severance_number_1_tenure":66,"severance_number":70,"overtimeallowanceperc1_general":72,"hourspday_select":76,"deathrelativesleave":80,"dayspweek":84,"hourspweek_select":86,"overtimeallowanceperc1":88,"wageincreasetype2":90,"tradeunleavdays":94,"STRUCINCR_trigger":98,"hourspday":100,"incidentalbonusdays1":102,"WORKFAM_trigger":106,"contracttrialperiod":108,"maternityotherclause":112,"longserviceallowancetype":116,"maxsicknesspayperc":120,"pensionfund":122,"hivpolicy":126,"TRAINING_trigger":130,"OVERTIME_trigger":134,"commutingallowancetype":136,"holidaysdays":138,"maxsicknesspaytype":142,"sundayallowanceperc1":144,"incidentalbonusdate_date":148,"holidaysweeks":152,"COMMUTE_trigger":154,"SUNDAY_trigger":156,"healthandsafetytraining":158,"wageincreasetype":162,"sundayallowancetype":164,"protectiveclothing":166,"healthandsafetypolicy":170,"overtimeallowancetype1":174,"healthcareaccess":176,"commutingallowancetype1":180,"ONCERISE_trigger":182,"sicknesspay":184,"incidentalbonustype":186,"sundayallowancetype1":188,"dayspweek_select":190,"healthinsurance":192,"paidmaternityleaveall":195,"TRADEUNLEAV_trigger":197,"SCHEDULE_trigger":199,"contracttrial":201,"paidpaternityleave":203,"paidpaternityleaveduration":207,"incidentalbonusdate":211,"incidentalbonustype2":213,"schedulesrestpw":215,"sicknessmaxdaysnr":217,"overtimeallowancetype_general":221,"hoursovertimemax":223,"menstruationleave":227,"MAXHOURS_trigger":231,"violence":233,"sicknessmaxdays":237,"contractseverancepay1":239,"bankholidays1":241,"overtimeallowancetype":245,"wageincreasefirmperformance":247,"hourspweek":249,"SENIOR_trigger":251,"mealvouchers":253,"disabilityfund":257,"paidmaternityleave":259,"WAGES_trigger":261,"contractseverancepay":265,"PAIDLEAV_trigger":267,"SOCSEC_trigger":269,"severance":272,"deathrelatives":274,"cbadate_start_date":276,"cbadate_end_date":280,"cbaratificationdate":282,"jobclassifaction1":286,"marriage":288,"PAYSCALES_trigger":292},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"disabilitypay","Sesuai dengan ketentuan peraturan perund","Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka\n pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerja pada program BPJS\n Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai undang-undang No. 24 tahun 2011 (Badan\n Penyelenggara Jaminan Sosial). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sepenuhnya\n ditanggung oleh perusahaan dengan besar iuran 0,89% dari gaji tetap\u002Fbulan\n dibayarkan melalui ansuransi BPJS.\n\n\n Jika pekerja mengalami\n kecelakaan kerja maka pihak pekerja secepat melaporkan ke pihak\n perusahaan.\n Apabila pekerja mengalami\n kecelakaan kerja dan biaya perawatan sepenuhnya ditanggung oleh Badan\n Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"sexualhar","Melakukan pelecehan verbal atau fisik da","Melakukan pelecehan verbal atau fisik dalam bentuk : kata-kata lisan atau\n tulisan yang vulgar dan atau mengganggu secara fisik dan psikologis.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"trainingprogrammes","Kesempatan mengikuti pendidikan dan lati","Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan diatur sesuai dengan\n kebutuhan organisasi, tersedianya waktu dan dana serta penilaian prestasi\n pekerja yang bersangkutan.\n Ketentuan lain tentang pelaksanaan pendidikan dan latihan akan diatur\n dalam peraturan pelaksanaan.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"paidmaternityleaveduration","Bagi pekerja perempuan yang melahirkan b","Bagi pekerja perempuan yang melahirkan berhak memperoleh istirahat selama\n 3 (tiga) bulan yaitu 1.5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1.5\n (satu setengah) bulan sesudah melahirkan, berdasarkan dengan surat\n keterangan dokter kandungan\u002Fbidan.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"maxsicknesspay","Apabila Pekerja menderita sakit berkepan","Apabila Pekerja menderita sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat\n melakukan pekerjaannya, dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter\n (skd), maka upah dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut (UU No. 13\n tahun 2003):\n\n\n Untuk empat bulan pertama upah dibayar sebesar 100%.\n Untuk empat bulan kedua dibayar sebesar 75%.\n Untuk empat bulan ketiga dibayar sebesar 50%.\n Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% sebelum dilakukan pemutusan hubungan\n kerja.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"severance_number_1_tenure","Ketentuan besarnya uang pesangon, uang p","Ketentuan besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang\n pengganti hak sesuai denganUU Ketenagakerjaan sebagai berikut :\n\n\n Uang Pesangon\n\n\n\n \n \n \n \n MASA\n KERJA\n KETERANGAN\n \n \n Kurang dari\n 1 tahun\n 1 bulan\n upah\n \n \n 1 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 2 tahun\n 2 bulan\n upah\n \n \n 2 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 3 tahun\n 3 bulan\n upah\n \n \n 3 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 4 tahun\n 4 bulan\n upah\n \n \n 4 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 5 tahun\n 5 bulan\n upah\n \n \n 5 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 6 tahun\n 6 bulan\n upah\n \n \n 6 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 7 tahun\n 7 bulan\n upah\n \n \n 7 tahun atau\n lebih tetapi kurang dari 8 tahun\n 8 bulan\n upah\n \n \n 8 tahun atau\n lebih\n 9 bulan\n upah\n \n \n",{"bindId":71,"name":68,"text":69},"severance_number",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"overtimeallowanceperc1_general","Perhitungan upah lembur adalah sesuai de","Perhitungan upah lembur adalah sesuai dengan Kepmenakertrans No. Kep\n 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004, sebagai berikut : \n\n\n Pada hari kerja biasa :\n\n\n150% Upah sejam untuk jam pertama.\n\n200% Upah sejam untuk jam kedua dan seterusnya.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"hourspday_select","Penetapan waktu kerja didasarkan dengan ","Penetapan waktu kerja didasarkan dengan memperhatikan ketentuan UU No. 13\n tahun 2003 yang berlaku yaitu jumlah hari kerja 6 (enam) hari dengan jumlah\n jam kerja 40 (empat puluh) jam dalam seminggu dari hari senin s\u002Fd hari\n Jum’at dengan jumlah jam kerja 7 (tujuh) jam dalam sehari dan hari sabtu\n 5 (lima) jam kerja.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"deathrelativesleave","Kematian keluarga, yaitu orang tua, mert","Kematian keluarga, yaitu orang tua, mertua,\n suami\u002Fistri, anak yang syah : 2\n hari\n Kematian anggota keluarga dalam satu rumah :\n 1 hari",{"bindId":85,"name":78,"text":79},"dayspweek",{"bindId":87,"name":78,"text":79},"hourspweek_select",{"bindId":89,"name":74,"text":75},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"wageincreasetype2","Kenaikan upah pekerja dilaksanakan dalam","Kenaikan upah pekerja dilaksanakan dalam periode satu kali setahun.\n Dalam keadaan khusus berdasarkan rekomendasi\u002Fusulan dari kepala bagian\n yang bersangkutan maka perusahaan dapat mempertimbangkan suatu peninjauan\n kenaikan upah.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"tradeunleavdays","Memberikan dispensasi (di dalam maupun d","Memberikan dispensasi (di dalam maupun di luar perusahaan) kepada\n pengurus serikat pekerja guna menghadiri rapat, seminar, konferensi\n yang berkenaan dengan serikat pekerja dengan persetujuan tertulis dari\n perusahaan.",{"bindId":99,"name":92,"text":93},"STRUCINCR_trigger",{"bindId":101,"name":78,"text":79},"hourspday",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"incidentalbonusdays1","Perusahaan memberikan tunjangan hari ray","Perusahaan memberikan tunjangan hari raya keagamaan sebagai berikut :\n\n Pekerja\u002Fburuh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara\n terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.",{"bindId":107,"name":60,"text":61},"WORKFAM_trigger",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"contracttrialperiod","Sesuai ketentuan peraturan perundang-und","Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap\n pekerja yang diterima dan dipekerjakan akan menjalani masa percobaan selama\n 3 (tiga) bulan.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"maternityotherclause","Bagi pekerja perempuan yang mengalami ke","Bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak\n memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"longserviceallowancetype","Penggalangan dan peninjauan atas upah da","Penggalangan dan peninjauan atas upah dan tunjangan\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n No\n Jabatan\n Upah Pokok\n TMK\n T. Transport\n T. Kehadiran\n T. Lembur\n \n \n 1\n Senior Manager\n Y\n Y\n Y\n Y\n N\n \n \n 2\n Manager\n Y\n Y\n Y\n Y\n N\n \n \n 3\n Asmen\u002FChieft\n Y\n Y\n Y\n Y\n N\n \n \n 4\n Spv\u002FGL\n Y\n Y\n Y\n Y\n N\n \n \n 5\n SS\u002FTL\n Y\n Y\n Y\n Y\n Y\n \n \n 6\n Op\u002FStaff\n Y\n Y\n Y\n Y\n Y",{"bindId":121,"name":64,"text":65},"maxsicknesspayperc",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"pensionfund","5. Perusahaan mendaftarkan program pensi","5. Perusahaan mendaftarkan program pension untuk\nseluruh Pekerja berdasarkan amanat peraturan pemerintah No. 45 tahun 2015\ntentang jaminan pensiun yaitu 2% dikali gaji pokok ditanggun perusahaan dan 1%\ndikali gaji pokok ditanggung oleh pekerja serta dipotong dan disetorkan setiap\nbulan ke kantor BPJS.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"hivpolicy","Tidak mengikuti atau melakukan pemeriksa","Tidak mengikuti atau melakukan pemeriksaan\n kesehatan medical chek up (mcu) atau vaksinasi yang sudah dijadwalkan,\n kecuali dengan alasan yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"TRAINING_trigger","Untuk meningkatkan pengetahuan, keteramp","Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan pekerja serta memenuhi\n kebutuhan perkembagan organisasi, perusahaan memberikan kesempatan untuk\n mengikuti pendidikan dan latihan kepada pekerja.",{"bindId":135,"name":74,"text":75},"OVERTIME_trigger",{"bindId":137,"name":118,"text":119},"commutingallowancetype",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"holidaysdays","Setiap pekerja yang telah bekerja 12 (du","Setiap pekerja yang telah bekerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut\n berhak atas istirahat tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan\n mendapatkan upah.",{"bindId":143,"name":64,"text":65},"maxsicknesspaytype",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"sundayallowanceperc1","Pada hari-hari libur dan istirahat mingg","Pada hari-hari libur dan istirahat mingguan :\n\n\n200% Upah sejam untuk 7 jam pertama.\n\n300% Upah sejam ntuk jam ke 8.\n\n400% Upah sejam untuk jam ke 9 dan seterusnya.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"incidentalbonusdate_date","Pembayaran THR dilaksanakan paling lamba","Pembayaran THR dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari\n Raya Idul Fitri.",{"bindId":153,"name":140,"text":141},"holidaysweeks",{"bindId":155,"name":118,"text":119},"COMMUTE_trigger",{"bindId":157,"name":146,"text":147},"SUNDAY_trigger",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"healthandsafetytraining","Perusahaan berkewajiban memberikan penyu","Perusahaan berkewajiban memberikan penyuluhan tentang cara kerja yang\n baik dan efektif serta memperhatikan peraturan keselamatan kerja dan\n program pemeliharaan lingkungan.",{"bindId":163,"name":92,"text":93},"wageincreasetype",{"bindId":165,"name":146,"text":147},"sundayallowancetype",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"protectiveclothing","Perusahaan akan menyediakan alat-alat pe","Perusahaan akan menyediakan alat-alat perlindungan diri sesuai dengan\n jenis dan sifat pekerjaannya.\n Pekerja yang tidak memakai perlengkapan\u002Falat perlindungan diri yang telah\n diberikan oleh perusahaan, maka pekerja tersebut akan diberikan sanksi yang\n tegas sesuai dengan peraturan.\n Perusahaan dan pekerja wajib mentaati semua peraturan serta tata tertib\n yang berhubungan dengan keselamatan kerja.\n Perusahaan menyediakan alat pencegah kebakaran dan pencegah bahaya\n lainnya.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"healthandsafetypolicy","Perusahaan dan pekerja menyadari akan pe","Perusahaan dan pekerja menyadari akan pentingnya masalah keselamatan dan\nkesehatan kerja karenanya kedua belah pihak akan berusaha sedapat mungkin untuk\nmencegah dan menghindarikemungkinan-kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja dan\npenyakit akibat hubungan kerja yang dapatmenimpa pekerja.",{"bindId":175,"name":74,"text":75},"overtimeallowancetype1",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"healthcareaccess","6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (B","6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)\nkesehatan ditanggung oleh perusahaan sebesar 4% dan 1% ditanggung oleh pekerja\ndi kali gaji\u002Fbulan berlaku mulai bulan Juli tahun 2015.\n\n7. Untuk menjamin kesehatan pekerja perusahaan\nmenyerahkan kepada Pekerja agar memilih sendiri klinik\u002Frumah sakit yang bekerja\nsama dengan pihak BPJS seingga dapat memudahkan pemeriksaaan\u002Fpengobatan dan\ndiruju melalui petunjuk-petunjuk BPJS Kesehatan.\n\n8. Perusahaan mengharapkan kepada seluruh pekerja\nuntuk dapat melakukan pemeriksaan\u002Fpengobatan pada klinik atau rumah sakit yang\ndipilih oleh pekerja yang bekerja sama dengan BPJS.",{"bindId":181,"name":118,"text":119},"commutingallowancetype1",{"bindId":183,"name":104,"text":105},"ONCERISE_trigger",{"bindId":185,"name":64,"text":65},"sicknesspay",{"bindId":187,"name":104,"text":105},"incidentalbonustype",{"bindId":189,"name":146,"text":147},"sundayallowancetype1",{"bindId":191,"name":78,"text":79},"dayspweek_select",{"bindId":193,"name":178,"text":194},"healthinsurance","6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)\nkesehatan ditanggung oleh perusahaan sebesar 4% dan 1% ditanggung oleh pekerja\ndi kali gaji\u002Fbulan berlaku mulai bulan Juli tahun 2015.\n\n7. Untuk menjamin kesehatan pekerja perusahaan\nmenyerahkan kepada Pekerja agar memilih sendiri klinik\u002Frumah sakit yang bekerja\nsama dengan pihak BPJS seingga dapat memudahkan pemeriksaaan\u002Fpengobatan dan\ndiruju melalui petunjuk-petunjuk BPJS Kesehatan.",{"bindId":196,"name":60,"text":61},"paidmaternityleaveall",{"bindId":198,"name":96,"text":97},"TRADEUNLEAV_trigger",{"bindId":200,"name":78,"text":79},"SCHEDULE_trigger",{"bindId":202,"name":110,"text":111},"contracttrial",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"paidpaternityleave","1. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan me","1. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah (sesuai dengan\n peraturan perundang-undangan yang berlaku), yaitu : \n \n Pernikahan pekerja : 3\n hari\n Pernikahan anak sah pekerja : 2\n hari\n Istri syah pekerja melahirkan : 2\n hari",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"paidpaternityleaveduration","Istri syah pekerja melahirkan : 2 hari","Istri syah pekerja melahirkan : 2\n hari",{"bindId":212,"name":150,"text":151},"incidentalbonusdate",{"bindId":214,"name":104,"text":105},"incidentalbonustype2",{"bindId":216,"name":78,"text":79},"schedulesrestpw",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"sicknessmaxdaysnr","Pekerja yang mengalami sakit berkepanjan","Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan terus menerus selama 12\n bulan. \n Pekerja mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat\n kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui\n batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja.",{"bindId":222,"name":74,"text":75},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"hoursovertimemax","Ketentuan waktu kerja lembur dengan memp","Ketentuan waktu kerja lembur dengan memperhatikan UU No. 13 tahun 2003\n dan Kepmenaker No. 102\u002Fmen\u002FVI\u002F2004, yaitu dengan jumlah waktu kerja lembur\n 3 (tiga) jam dalam sehari dan 14 (empat belas) jam dalam seminggu.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"menstruationleave","Bagi pekerja perempuan yang sedang haid ","Bagi pekerja perempuan yang sedang haid merasakan sakit pada hari pertama\n dan kedua tidak diwajibkan bekerja, berdasarkan dengan surat keterangan\n dokter.",{"bindId":232,"name":225,"text":226},"MAXHOURS_trigger",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"violence","Melakukan kekerasan verbal berteriak mem","Melakukan kekerasan verbal berteriak memaki dengan menggunakan kata-kata\n kasar\u002Ftidak pantas.\n Melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, menendang, dll",{"bindId":238,"name":219,"text":220},"sicknessmaxdays",{"bindId":240,"name":68,"text":69},"contractseverancepay1",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"bankholidays1","Hari-hari libur yang diakui syah oleh pe","Hari-hari libur yang diakui syah oleh perusahaan adalah hari-hari libur\n resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.",{"bindId":246,"name":74,"text":75},"overtimeallowancetype",{"bindId":248,"name":92,"text":93},"wageincreasefirmperformance",{"bindId":250,"name":78,"text":79},"hourspweek",{"bindId":252,"name":118,"text":119},"SENIOR_trigger",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"mealvouchers","Perusahaan memberikan makan istirahat un","Perusahaan memberikan makan istirahat untuk seluruh pekerja di kantin\n perusahaan.\n Perusahaan memberikan makanan tambahan bagi pekerja yang bekerja lembur\n selama 3 (tiga) jam.",{"bindId":258,"name":48,"text":49},"disabilityfund",{"bindId":260,"name":60,"text":61},"paidmaternityleave",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"WAGES_trigger","Upah adalah hak pekerja yang diterima se","Upah adalah hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha atau\n pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu\n perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk\n tunjangan.",{"bindId":266,"name":68,"text":69},"contractseverancepay",{"bindId":268,"name":140,"text":141},"PAIDLEAV_trigger",{"bindId":270,"name":48,"text":271},"SOCSEC_trigger","Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka\n pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerja pada program BPJS\n Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai undang-undang No. 24 tahun 2011 (Badan\n Penyelenggara Jaminan Sosial). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sepenuhnya\n ditanggung oleh perusahaan dengan besar iuran 0,89% dari gaji tetap\u002Fbulan\n dibayarkan melalui ansuransi BPJS.",{"bindId":273,"name":68,"text":69},"severance",{"bindId":275,"name":82,"text":83},"deathrelatives",{"bindId":277,"name":278,"text":279},"cbadate_start_date","Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berla","Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku selama masa 2 (dua) tahun\n terhitung tanggal 07 Januari 2018 s\u002Fd 06 Januari 2020. Apabila Perjanjian\n Kerja Bersama (PKB) ini habis masa berlakunya, maka Perjanjian Kerja\n Bersama (PKB) yang lama masih diberlakukan sampai PKB yang baru selesai\n dirumuskan dan ditandatangani.",{"bindId":281,"name":278,"text":279},"cbadate_end_date",{"bindId":283,"name":284,"text":285},"cbaratificationdate","Purwakarta : April 2018","Purwakarta :\nApril 2018",{"bindId":287,"name":118,"text":119},"jobclassifaction1",{"bindId":289,"name":290,"text":291},"marriage","Pernikahan pekerja : 3 hari","Pernikahan pekerja : 3\n hari",{"bindId":293,"name":294,"text":295},"PAYSCALES_trigger","Sistem pengupahan pekerja diatur tersend","Sistem pengupahan pekerja diatur tersendiri menurut jabatan dan status\n Pekerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.","\u003Chtml>\n\n \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n \u003Ch2>IDN PT. YC Tec Indonesia - 2018\u003C\u002Fh2>\n\n \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n \n \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2018-01-07\u003C\u002Fdiv>\n \n \n\n \n \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2020-01-06\u003C\u002Fdiv>\n \n \n\n \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n \n \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n \n \n \n\n \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n Nama industri: → Pabrik Manufaktur Garmen (garmen, pakaian jadi)\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n \u003C\u002Fdiv>\n \n \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n \n \n \u003Cdiv>\n Nama perusahaan: → \n YC Tec Indonesia\n \u003C\u002Fdiv>\n \n \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \n\n \n\n \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n Nama serikat pekerja: → \n\n \n \n \u003Cspan>\n \n \u003C\u002Fspan>\n \n\n \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \n\n \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n Nama penandatangan dari pihak pekerja → Virent Ririhena, Kuswanto\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv class=\"section training\">\n \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \n\n \n\n \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n \u003C\u002Fdiv>\n \n \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n \n \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n \u003C\u002Fdiv>\n\n\n \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → No\u003C\u002Fdiv>\n \n \n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \n\n \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n \n \n\n \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n \u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003C\u002Fdiv>\n \n \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n \n \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv> \n \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n \n \u003C\u002Fdiv>\n \n\n \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n Durasi masa percobaan: → 91 hari\n \u003C\u002Fdiv>\n \n \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 180 hari\n \u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n \u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n \u003C\u002Fdiv>\n \n\n \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n Jam kerja per hari: → 7.0\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n Jam kerja per minggu: → 40.0\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \n\n \n\n \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n Hari kerja per minggu: → 6.0\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n Waktu lembur maksimum: → 14.0\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \n\n \n\n \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n \u003C\u002Fdiv>\n \n \n \n \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n \u003C\u002Fdiv>\n \n \n \n \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n \u003C\u002Fdiv>\n \n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv class=\"section wages\">\n \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, but there are only indices (no wages)\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \n\n\n \n \n\n \n\n \n\n \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv>\n \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n \n \n \n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv>\n \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n \n \n \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n \n \u003C\u002Fdiv>\n\n \n\n \n\n \n\n\n \u003Cdiv>\n \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n \u003C\u002Fdiv>\n \n \u003C\u002Fdiv>\n\n \n\n \u003Cdiv>\n \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n \u003C\u002Fdiv>\n \n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv>\n \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n \n \n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv>\n \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n \n\n \n\n \n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n Kupon makan disediakan: → Yes\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n \n \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n Bantuan hukum gratis: → No\n \u003C\u002Fdiv>\n \u003C\u002Fdiv>\n\n \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[301],{"title":39,"slug":34},[303],{"type":304,"data":305},"call_to_action_body_block",{"title":306,"description":307,"variant":308,"link":309},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":306,"url":310,"description":306,"rel":311,"type":312},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[314],{"type":304,"data":315},{"title":306,"description":307,"variant":308,"link":316},{"title":306,"url":310,"description":306,"rel":311,"type":312},[]]