[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-yc-tec-indonesia-dengan-puk-sp-tsk-spsi-dan-psp-sp-spn":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":253,"content_type_view":254,"extra_breadcrumbs":255,"body":257,"body_blocks":268,"related_pages":272},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":251,"translations":252},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-yc-tec-indonesia-dengan-puk-sp-tsk-spsi-dan-psp-sp-spn","08c80148-ee1c-11ed-a73e-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-yc-tec-indonesia-dengan-puk-sp-tsk-spsi-dan-psp-sp-spn\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-yc-tec-indonesia-dengan-puk-sp-tsk-spsi-dan-psp-sp-spn\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. YC Tec Indonesia dengan PUK SP TSK SPSI dan PSP SP SPN","IDN PT. YC Tec Indonesia - 2022","Indonesia - IDN PT. YC Tec Indonesia - 2022","IDN PT. YC Tec Indonesia - 2022 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"YC TEC Periode 2022-2024.html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New1\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA COLLECTIVE BARGAINING AGREEEMENT PT YC TEC\nINDONESIA DENGAN PUK SP TSK SPSI DAN PSP SP SPN PERIODE 2022-2024\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa Pengusaha dan Pekerja menyadari arti Penting dalam industrial dalah\nkomunikasi, sating menghargai dan menjalin kemitraan baik. Untuk mencapai itu\nsemua maka Pengusaha dan Serikat Pekerja membuat Perjanjian Kerja Bersama demi\ntercapainya hubungan kerja yang hannonis dan seimbang serta kemajuan\nbersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa tujuan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Untuk lebih memperjelas hak-hak dan kewajiban perusahaan dan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Menetapkan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja dalam perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Meningkatkan dan mempererat hubungan kerja dalam perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Mengatur penyelesaian perbedaan pendapat dan perselisihan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Menciptakan, memelihara dan meningkatkan disiplin kerja serta hubuugan\nindustrial antara perusahaan dengan pekerja. Bahwa untuk mencapai kesemua itu\ndidasari oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengelolaan jalannya perusahaan serta pengaturan terhadap Pekerja adalah\nhak dan tanggungjawab perusahaan, dan Pekerja diwajibkan untuk meningkatkan\nkemampuan kerja yang baik demi kemajuan Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya dapat selalu dikembangkan\ndalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas serta penghasilan untuk\nkesejahteraan Pekerja itu sendiri beserta keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Semoga dengan adanya kesepakatan PKB ini dapat diaplikasi dengan sebaik­\nbaiknya, mengingat semua ini semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan\nPekerja dan motivasi untuk tetap melakukan perbaikan serta demi terwujudnya\nhubungan industrial yang lebih baik lagi dan dapat rnenjadi pedoman hubungan\nkerja bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 1 UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1: Pengertian Istilah-istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan adalah PT. YC TEC lndonesia yang didirikan berdasarkan Akte\nNotaris Don Arfan, SH, M.Kn No. 09 Tanggal 09 Januari 2012. Yang beralamat di\nKp. Cisantri RT. 002 RW. 001 Dcsa Cilandak Kecarnatan Cibatu Kabupaten\nPwwakarta Jawa Baral 41181.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang berada dibawah\npenguasaan pemsahaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pimpinan Perusahaan\u002FPengusaha adalah Direksi yang karena jabatannya\nmempunyai tugas memimpin dan mengelola perusahaan\u002Fbagian perusahaan serta\nberwenang mewakili perusahaan kedalam maupun keluar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja adalah setiap orang yang terikat secara formal dalam hubungan\nkerja dengan perusahaan dan oleh karenanya menerima upah atau imbalan lain\nberdasarkan hubungan kerja tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Keluarga Pekerja adalah satu orang istri\u002Fsuami dan anaknya maksimal 3\norang (anak kandung, anak tiri, anak angkat) yang sah menurut bukum dengan\nbatas usia maksimum 21 tahun dan atau belum menikah dan atau belum bekerja dan\ntelah terdaftar di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang\nsebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang\nditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau\nperaturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya\natau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan pagi\nhari, siang hari dan\u002Fatau malam hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Kerja Lembur adalah waktu\u002Fjam kerja yang dilakukan setelah jam kerja\npokok berakhir (selesai) atau dilakukan pada hari libur resmi atau nasional,\ndan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Ahli Waris adalah keluarga Pekerja baik yang disebabkan hubungan sedarah\nmaupun perkawinan yang diberi kuasa oleh Pekerja untuk merima setiap pembayaran\ndalam hal kematian Pekerja kecuali UU menetapkan lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja buruh di\nperusahaan guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan\npekerja\u002Fburuh serta meningkatkatkan kesejahteraan pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. LKS Bipartit adalah forum komunikasi serta musyawarah antara pihak\nmanajemen dan wakil pekerja pada tingkat perusahaan dan membahas masalah\nhubungan industrial di perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja dan\nkesejahteraan pekerja yang menjamin kelangsungan usaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 2: Pengelolaan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Penerimaan, pengangkatan, penempatan, dan pemindahan Pekerja merupakan\nwewenang perusahaan yang akan dilaksanakan sesuai dasar-dasar kebijaksanaan\nperusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Masa Kerja Pekerja yang masih aktif akan tetap diperhitungkan sejak\ntanggal mulai menandatangani perjanjian kerja di PT. YC TEC Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3: Dasar Penerimaan dan Penempatan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Penerimaan dan penempatan Pekerja didasarkan kepada kebutuhan serta\ndisesuaikan dengan situasi , kondisi dan kemampuan perusahaan serta\nmempertimbangkan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Penerimaan pekerja baru diperusahaan adalah hak sepenuhnya dari\nperusahaan clan disesuailqm dengan kebutuhan usaha dan operasional\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Persyaratan administrasi yang hams dipenuhi oleh calon peke.rja adalah\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Berusia minimal I8 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Kelengkapan berkas pendukung (surat lamaran kerja, fotocopy ijazah\nterakhir, daftar riwayat hidup, kartu kuning, skck, ktp, pas foto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Berbadan dan berjiwa sehat melalui uji kesehatan\u002F Medical Check Up (MCU)\nyang dilakukan oleh Klinik atau Rumah Sakit yang di tunjuk oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Memenuhi persyaratan jabatan ketika penerimaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Lulus seleksi dalam penerimaan yang diadakan oleh perusahaaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Syarat-syarat lainnya akan ditentuk:an kemudian berdasarkan kebutuhan\npada waktu itu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan berhak mcnempatlcan Pekerja dibagian manapun didalam\nperusahaan sesuai dengan penimbangan\u002Fatas dasar pemanfaatan usahanya yang\noptimal\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sebelum diserahkan ke departemen terkait, pekerja baru yang dinyatakan\nlulus diberikan pelatihan\u002Ftraining induction oleh departemen HRD, HSE dan\nUNION.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Berdasarkan pertimbangan tertentu perusahaan mempekerjakan pekerja dengan\nmembuat perjanjian kerja dengan tetap memperhatikan undang­ undang dan\nperaturan pemerintah yang berlaku mengenai hal tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4: Perjanjian Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setiap Pekerja yang diterima dan akan dipekerjakan sesuai dengan\nperaturan undang undang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>2. Sesuai ketentuan, setiap pekerja yang diterima dan dipekerjakan dengan\nl'erjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu akan menjalani masa percobaan selama 3\n(tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Selama masa pcrcobaan, baik pcrusahaan maupun pekerja sewaktu-waktu dapat\nmemutuskan hubungan kerja tanpa uang pesangon atau ganti kerugian lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Setelah melalui masa percobaan 3 (tiga) bulan dengan hasil penilaian baik\n(memenuhi standar SOP), pekerja tersebut dapat diangkat sebagai pekerja\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Masa percobaan hanya berlaku bagi pekerja yang perjanjian kerjanya adalah\nPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sedangkan Perjanjian Kerja Waktu\nTertentu (PKWT) tidak berlaku masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pembayaran kompensasi Pekerja tidak berlaku untuk Perjanjian Kerja Waktu\nTidak Tertentu (PKWTT). Perhitungan Kompens dihitung dan dibayar berdasarkan\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. (Masa Kerja\u002F12) x Upah Sebulan (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pembayaran Kompensasi dibayarkan pada saat masa kontrak berakhir (Baik\nyang melanJutkan dengan kontrak baru ataupun Putus Kontrak).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pembayaran Kompensasi dibayarkan bersamaan dengan gaji di tanggal 10, dan\napabila di tanggal tersebut Jatuh pada hari libur maka pembayarannya dilakukan\npada hari sebelumnnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bedasarkan jangka dibuat untuk\npaling lama 5 Tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5: Hak dan Kewajiban Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Hak Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja berhak atas upah sebagai imbalan dari hasil kerja\u002Fjasa yang\ndilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja berhak atas cuti sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja berhak mengundurkan diri dari pekerjaannya sesuai dengan aturan\nyang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pekerja berhak memperoleh ganti rugi atas gangguan \u002F cacat badan yang\ndiakibatkan kecelakaan dalam melakukan tugas perusahaan sesuai dengan ketentuan\nBPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Ahli waris Pekerja berh.ak menerima sannman atas meninggalnya Pekerja,\nkecuali bila Pekerja tetsebut bunuh d.iri atau dibunuh oleh abli warisnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pekerja berhak untuk mengemukakan keluhan atau saran-saran yang baik\nmelalui atasannya atau saluran lain yang disediakan oleh Perusabaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Kewajiban Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja wajib bersikap sesuai dengan norma-nonna agama, sosial, dan sopan\nsantun yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan segala tata tertib peraturan yang\nberlaku di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja wajib menjaga nama baik perusahaan didalam maupun diluar\nperusahaan serta wajib menyimpan segala keterangan yang dapat dianggap sebagai\nrahasia perusahaan yang didapat karena jabatan maupun pergaulan dilingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pekerja wajib memberi keterangan yang sebenamya mengenai dirinya dan\npekerjaannya dalam hubungan dengan.tugasnya kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Pekerja wajib melakukan pekerjaan yang d.itugaskan oleh perusabaan\nkepadanya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pekerja wajib memelihara dan menjaga keselamatan barang-barang milik\nperusahaan yang dipergunakan atau yang dipercayakan kepadanya serta wajib pula\nmengembalikannya pada waktu terputus hubungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Pekerja wajib saling menghormati antara pimpinan\u002Fatasan, bawahan, dan\nsesama PekerJa serta menjaga ketenangan, ketentraman di lingkukan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Pekerja wajib membina hubungan yang baik dan harmonis antara\npimpinan\u002Fatasan, bawahan dan sesama Pekerja sebagai satu keluarga besar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Pekerja menjaga kebersihau lingkungan perusahaan, tempat keselamatan dan\nkesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6: Fasilitas dan Kemudaban Bagi Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan menyediakan fasilitas ruangan yang digunakan sebagai\nkantor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan mernberikan kebebasan dalam bergerak:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Menambah anggota dari pekerja yang belum menjadi anggotanya tanpa ada\npaksaan dari pihak manapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perusahaan memberikan kebebasan kepada pengurus dalarn menjalankan tugas\ndan fungsi organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>c. Memberikan dispensasi (di dalarn maupun di luar perusahaan) kepada\npengurus serikat pekerja guna menghadiri rapat, seminar, konferensi yang\nberkenaan dengan serikat pekerja dengan persetujuan tertulis dari\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d. Serikat pekerja dapat mengadakan rapat pengurus pada jam atau hari kerja\ndi area perusahaan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pemungutan Iuran Serikat Pekerja dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan\nsurat kuasa dari pengurus serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7: Hak dan Kewajiban Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Hak Perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Memberikan pekerjaan yang layak kepada Pekerja selama terikat kepada\nhubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Meminta Pekerja untuk melakukan kerja lembur atau shift dengan mengikuti\nperaturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya yang berlaku dengan\ntidak didasari atas paksaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Menuntut suatu prestasi kerja yang optimal sesuai dengan yang telah di\ntentukan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Menetapkan tata tertib\u002Fperaturan kerja dalam perusahaan dengan mengikuti\nperaturan perundang-undangan serta persyaratan lamnya yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Memutasikan\u002Fmenempatkan atau mempromos1kan PekerJa demi kepentingan\noperasional perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Memberikan sanksi, peringalan apabila Pekerja melakukan kesalahan kerja,\nmelanggar tata tertib\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Memutuskan hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Kewajiban Perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Memberikan upah minimum sesuai dengan ketentuan pernerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mentaati segala peraturan perundang-undangao serta persyaratan lainnya\nyang berlaku dibidang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Memperhatikan dan mernberikan rasa aman bagi Pekerja dalam bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Memperhatikan, memberikan dan membantu meningkatkao kesejahteraan Pekerja\nPT. YC TEC Indonesia, sesuai peraturan dan kemampuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan kerja\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Memberikan pernbinaan terhadap Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Perusahaan wajib memberikan waktu ibadah kepada seluruh Pekerja sesuai\ndengan kepercayaannya dan rnenyediakan sarana ibadah yang secukupnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8: Mutasi, Promosi, Demosi, dan Rotasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Mutasi adalah pernindahan dari suatu departemen ke departemen lain yang\nmembutuhkan, adanya perubahan struktur, atau karena suatu kondisi fisik pekerja\nyang tidak mernungkinkan untuk bekerja pada bagian tertentu, ha! ini sesuai\ndengan anjuran dan nasehat dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Promosi adalah pernindahan tugas\u002Fkerja ke posisi yang lebih linggi dari\nsernula. Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk menduduki\njabatan yang lebih tinggi bagi pekerja yang memenuh.i kriteria untuk posisi\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Demosi adalah pemindahan tugas\u002Fkerja ke tingkat yang lebih rendah dari\nsemula. Demosi dilakukan apabila pekerja tersebut dinilai tidak mampu\u002Fcakap\nmengernban tugas pekerjaan yang diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Rotasi adalah pernindahan tugas atau bagian ke bagian lain dalarn satu\ndepartemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Mutasi, Promosi, Demosi, dan Rotasi merupakan hak dari perusahaan, yg\ntidak boleh ditolak Pekerja kecuali dapat memberikan alasan yang dapat diterima\ndan dipertanggung jawabkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9: Prosedur Pemindahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang dimutasikan harus dibuatkan surat perintah mutasi oleh\natasannya dan ditandatangani oleh Kepala Seksi dan diketahui oleh HRD. Surat\nmutasi harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan mutasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bila surat perintah mutasi belum diterima oleh pekerja yang akan\ndimutasikan, maka pekerja yang bersangkutan berhak menolak mutasi tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang di promosikan dan atau di demosi akan dipanggil untuk\nkemudian dijelaskan prosedur promosi dan atau demosi berkaitan dengan penilaian\nperformance evaluasi khusus selama 3 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III: WAKTU KERJA DAN WAKTU KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 10: Waktu Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Waktu kerja adalah suatu jangka waktu dimana Pekerja melakukan tugas\npekerjaan di tempat tertentu yang ditunjuk oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>2. Penetapan waktu kerja yaitu jumlah hari kerja 6 (enam) hari dengan jumlah\njam kerja 40 (empat) puluh jam dalam seminggu dari hari senin s\u002Fd hari jum'at\ndengan jumlah jam kerja 7 (tujuh) jam dalam sehari dan hari sabtu 5 (lima) jam\nkerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Waktu kerja diperusahaan diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;\">Non Shift\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" style=\"text-align:center;\">Istirahat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Office\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Produksi\u002FShift 1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istirahat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istirahat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istirhat\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Senin-Kamis\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.30-15.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>06.30-14.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.30-12.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.30-16.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>06.30-15.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.30-13.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Senin-Jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.30-23-30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00-19.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.30-06.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>02.00-03.00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sabtu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.30-12.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>06.30-11.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.30-16.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.30-21.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>4.Waktu kerja yang dilakukan lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat\npuluh) jam dalam seminggu adalah sebagai kerja lembur, Kecuali yang sudah\ntermasuk level all in (Group·Leader\u002FSupervisor Keatas)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11: Waktu Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Lembur adalah waktu kerja yang dilakukan melebihi dari jam kerja pokok\ndan kerja yang dilalnikan pada hari-hari besar atau hari libur resmi\u002Fnasional.\nApabila perusahaan memerlukan kerja lembur, maka perusahaan dapat mempekerjakan\nPekerja untuk bersedia kerja lembur tanpa paksaan dengan menanda tangani surat\npengajuan lembur (SPL) sebagai tanda setuju untuk kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>2.Ketentuan waktu kerja lembur yaitu dengan jumlah waktu kerja lembur 4\n(empat) jam dalam sehari dan 18 (delapan belas) jam dalam seminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang melakukan waktu kerja lembur selama 4 jam dalam sehari berhak\nmendapatkan istirahat sekurang-kurang nya 30 (tiga puluh) menit dan diberikan\nmakanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>4.Perhitungan upah lembur adalah sesuai dengan Kepemenakertrans No. Kep\n102\u002FMen\u002FVl\u002F2004, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pada Hari Kerja Biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">150 % Upah sejarn untukjam pertama\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">200 % Upah sejam untuk jam kedua dan seterusnya\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pada hari libur resmi dan lstirahat Mingguan 200\n% Upah sejam untuk 7 jam pertama\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">300 % Upah sejam untukjam ke 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">400 % Upah sejam untuk jam ke 9 dan seterusnya\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Apabila hari Iibur resmi jatuh pada bari kerja\nterpendek 200 % upah sejam untuk 5 jam pertama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">300 % upah sejam untuk jam ke 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">400 % upah sejam untuk jam ke 7 dan seterusnya\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV: PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 12: Upah dan Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>l . Upah adalah hak Pekerja yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha\natau pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu\nperjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk\ntunjangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Upah tidak dibayar apabila Pekeija tidak melakukan pekerjaan karena\nmangkir (No Work No Pay) kecuali oleh karena hal-hal tertentu yang telah diatur\ndalam undang-undang\u002FPeraturan Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>3.Sistem pengupahan Pekerja diatur tersendiri menurut jabatan dan status\nPekerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Pajak penghasilan atas penghasilan Pekerja ditanggung oleh pekerja yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13: Pembayaran Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I. Gaji\u002Fupah dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya, dan apabila\ntanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Sistem pembayaran upah dilakukan dengan cara transter melalui Bank\nkecuali karena pekerja tersebut meninggal dunia, maka gaji dibayarkan secara\ncash kepada ahli warisnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14: Peninjauan Kenaikan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>l. Kenaikan upah pekerja dilaksanakan dalam periode satu kali setahun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Dalam keadaan khusus berdasarkan rekomendasi\u002Fusulan dari kepa\\a bagian\nyang bersangkutan maka perusahaan dapat mempertimbangkan suatu peninjauan\nkenaikan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>3. Penggolongan dan peninjauan atas upah dan tunjangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>NO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jabatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Upah Pokok\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TMK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tunjangan Transport\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tunjangan Kehadiran\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Lembur \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Senior Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>N\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>N\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Asmen\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>N\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>N\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Senoir Staff\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Staff\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Operator\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Y\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15: Upah Selama Sakit\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>1.Apabila Pekerja sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, copy\nresep obat, dan kwitansi pembayaran dari dokter spesialis atau rumah sakit yang\ntidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka manejemen akan melakukan\npeninjauan serta pemeriksaan ke klinik dan apabila terbukti benar, maka upah\nakan dibayar.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Apabila Pekerja menderita sakit yang berkepanjangan sehingga tidak dapat\nmelakukan pekerjaannya, dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter (skd),\nmaka upah dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut (UU No.13 tahun\n2003):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Untuk empat bulan pertama upah dibayar sebesar\n100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Untuk ernpat bulan kedua dibayar sebesar 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Untuk empat bulan ketiga dibayar sebesar 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Untuk bulan selanjutnya dibayar sebesar 25%\nsebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Santunan\nSementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) pemberian STMB dengan rincian sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan\nsebesar 100% (seratus persen) dari Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar\n100% (seratus persen) dari Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya\ndiberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah; (PERATURAN PEMERINTAH\nREPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN\nPEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16: Tunjungan Hari Raya Keagamaan (THR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>Perusahaan memberikan tunjangan hari raya keagamaan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>1. Pekerja\u002Fburuh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara\nterus menerus atau lebih diberikan sebesar I (satu) bulan upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja\u002Fburuh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus\nmenerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional\nsesuai masa kerja dengan perhitungan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cmath xmlns=\"http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002F1998\u002FMath\u002FMathML\">\n  \u003Cmfrac>\n    \u003Cmrow>\n      \u003Cmi>MasaKerja\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>_\u003C\u002Fmo>\n      \u003Cmi>x\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>_\u003C\u002Fmo>\n      \u003Cmi>UpahSebulan\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>_\u003C\u002Fmo>\n      \u003Cmo>(\u003C\u002Fmo>\n      \u003Cmi>Gaji\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmi>Pokok\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>+\u003C\u002Fmo>\n      \u003Cmi>Tunjangan\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmi>Tetap\u003C\u002Fmi>\n      \u003Cmo>)\u003C\u002Fmo>\n    \u003C\u002Fmrow>\n    \u003Cmn>12\u003C\u002Fmn>\n  \u003C\u002Fmfrac>\n\u003C\u002Fmath>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja\u002FBuruh yang telah\nmempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan\nterhitung sejak 30 (tiga pulub) hari sebelum hari raya berhak atas THR, sesuai\ndengan Permen No. 6 Tahun 2016, pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cp>5. Pembayaran THR dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari\nRaya Idul Fitri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17: Upah Selama Pekerja dirumahkan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I. Apabila terjadi suatu kondisi dimana perusahaan terpaksa menghentikan\nsebagian \u002F seluruh kegiatan usaha pekerjaan, maka perusahaan dapat mengambil\ntindakan \"merumahkan terhadap Pekerja\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Selama masa \"dirumahkan\" Pekerja diberikan upah (upah pokok + tunjangan\ntetap).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Masa \"dirumahkan\" aling lama 3 (tiga) bulan, jika lebih dari 3 (tiga)\nbulan maka pembayaran upah dan atau kelanjutan hubungan kerja akan diatur dalam\nperundingan bersama antara perusahaan dan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18: Upah Pekerja Ditahan Pihak Yang Berwajib\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>l. Pekerja yang ditahan sementara oleh pihak berwajib karena diduga terlibat\ndalan1 tindak knminal atau tmdak kejahatan lainnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal Pekerja ditaban oleh pihak berwajib bukan atas pengaduan\npengusaha, perusahaan tidak wajib membayar upah tetapi wajib rnemberikan\nbantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungan dengan ketentuan berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan 35% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan 50% dari\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberikan paling lama 6 (enam)\nbulan takwim terhitung sejak hari pertama pekerja ditaban oleh pihak\nberwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan\nsebagaimana dimaksud dalam ayat 1 poin a berakhir dan Pekerja dinyatakan tidak\nbersalah, maka perusahaan wajib mempekerjakan kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dalam hal pengadilan memutuskan hubungan perkara pidana sebelum masa 6\n(enam) bulan sebagaimana dirnaksud ayat 3 berakhir dan pekerja dinyatakan\nbersalah, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada\npekerja tanpa mendapatkan pesangon.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V: FASILITAS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19: Fasilitas Bagi Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I . Perusahaan memfasilitasi Pekerja dalam memperingati hari kemerdekaan\nIndonesia (Disesuaikan dengan kondisi dan situasi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan memberikan fasilitas olahraga bagi Pekerja (Disesuaikan dengan\nkondisi dan situasi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20: Fasilitas Makan\u002FKantin\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>1.Perusahaan mernberikan makan pada saat istirahat untuk seluruh Pekerja di\nkantin perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perusahaau rnernberikan makan tambahan bagi Pekerja yang bekerja lembur\nselama 4 (Empat) jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan memberikan makanan tambahan atau extra fooding bagi Pekerja\nyang bekerja pada shift 3 (tiga). (Kepmenaker No 224\u002FMen\u002F2003)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perusahaan memberikan makanan tambahan (Ta'Jil) bagi pekerja yang bekerja\nshift 2 di bulan Rhamadhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Seragam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>l. Perusahaan memberikan seragam 2 (dua) potong kepada Pekerja setelah lulus\nmasa penilaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan memberikan penambaban seragam sebanyak 2 (dua) potong setiap\ntahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap Pckerja wajib menggunakan atau memakai seragam yang telah diberikan\noleh pernsahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Khusus di hari jum'at seluruh Pekerja diperbolehkan menggunakan baju\nbatik, seragam biasa atau atribut baju serikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Khusus bagi Pekerja yang memakai atribut baju serikat disesuaikan dengan\nAD\u002FART masing- masing serikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Khusus pengurus serikat di perbolehkan memakai atribut serikatnya masing\nmasing setiap hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI: HARI LIBUR, CUTI DAN MENINGGALKAN PEKERJAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Hari-hari Libur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I. Hari-hari libur yang diakui syah oleh perusahaan adalah hari-hari libur\nresmi yang ditetapkan oleh pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pada hari libur resmi atau nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah,\napabila perusahaan membutuhkan Pekerja untuk bekerja, maka diperhitungkan\nsebagai kerja lembur (Keputusan Menaketrans No.Kep.102\u002FMen\u002FVI\u002F2004).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pada hari libur besar atau libur khusus hari raya ldul Fitri dan hari raya\nIdul Adha, pada hari kerja terakhir atau jam kerja menjelang hari libur yaitu\nsetengah hari atau 5 (lima) jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23: Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1.Setiap Pekerja yang telah bekerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut\nberhak atas istirahat tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan\nmendapatkan upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Untuk menjamin keberlangsungan produktivitas kerja perusahaan pengu berhak\nmengatur hari-hari cuti tahunan pekerja dalam tahun takwim dan setiap\npengambilan cuti harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan stagnasi\ndalam pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Hak cuti tahunan apabila teIah habiss bisa mengajukan pinjaman cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>4. Cuti masal\u002Fcuti yang diambil secara bersamaan yang waktunya ditentukan\noleh perusahaan tidak memotong cuti tahunan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Setiap permintaan cuti (kecuali cuti massal\u002Fcuti yang dambil secara\nbersamaan yang waktunya ditentukan oleh perusahaan) harus mengajukan permohonan\ncuti sekurangnya 7 hari sebelumnya ke HRD, kecuali untuk hal­ hal yang\nsifatnya mendadak \u002F darurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pembatalan cuti yang telah diajukan\u002Fdisetujui dapat dilakukan selambat­\nlambatnya l hari sebelurnmasa cuti berjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Syarat-syarat lain akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan\ndengan tetap mengindahkan Undang-undang No.13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Cuti Hamil, Keguguran, dan lstirahat Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1. Bagi pekerja perempuan yang melahirkan berhak memperoleh istirahat selama\n3 (tiga) bulan yaitu 1,5 (satu setengah) buIan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu\nsetengah) bulan sesudah melahirkan, berdasarkan dengan surat keterangan dokter\nkandungan\u002Fbidan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>2.Bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak\nmemperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat\nketerangan dokter kandungan\u002Fbidan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>3.Bagi pekerja perempuan yang sedang haid merasakan sakit pada hari periama\ndan kedua, tidak diwajibkan bekerja, berdasarkan dengan surat keterangan\ndokter.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25: ljin Tidak Masuk Kerja Dengan Mendapatkan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>1. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah (sesuai dengan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku), yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pernikahan Pekerja: 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pernikahan anak syah Pekerja : 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Istri syah pekerja melahirkan : 12 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Khitanan\u002Fpembabtisan anak yang syah dari Pekerja\n: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Kematian keluarga, yaitu orang tua, mertua,\nsuami\u002Fistri, anak. yang syah : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Kematian anggota keluarga dalam satu rumah : 1\nhari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut diatas harus dirnintakan terlebih\ndahulu dari perusabaan kecuali dalam keadaan mendesak, bukti-bukti tersebut\ndapat diajukan pada hari pertama masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila jumlah hari yang diambil melebihi dari yang sudah ditentukan\ndiatas kelebihan hari tersebut dianggap mangkir, tetapi apabila masih terdapat\nhak cuti tahunan akan diperhitungkan dengan hak cuti tahunan yang telah di\nsetujui oleh manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Setiap Pekerja yang meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dari atasan,\nperusahaan atau surat keterangan\u002Falasan yang dapat diterima oleh perusahaan\nmaka dianggap mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ijin pulang cepat dengan alasan kepentingan keluarga (keluarga\u002Fanggota\nkeluarga meninggal\u002Fsakit parah) berhak mendapatkan ijin dari atasan\u002Fperusahaan\ndan upah dibayar penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Ijin pulang cepat dengan alasan sakit dan menstruasi dibuktikan dengan\nsurat keterangan sakit dari klinik, maka upah dibayar penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Ijin tidak masuk kerja dengan alasan Dispensasi dari kegiatan Perusahaan\u002F\nSerikat hams diajukan minimal 2 (dua) hari sebelum serta disetujui oleh\nmanajemen, upah dibayar penuh dan premi hadir akan tetap dibayarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26: ljin Tidak Masuk Kerja Tanpa Mendapatkan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I. Setiap pekerja berhak mengajukan ijin tidak masuk kerja tanpa mendapatkan\nupah maximal sebanyak 2 (dua) kali dalam I (salu) bulan (yang selanjutnya\ndisehut 1TB).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap pengajuan permohonan ijin sekurang-kurangnyd 7 (tujuh) hari\nsebelumnya, kecuali unn1k hal-J1al yang sifatnya mendadak\u002Fdarurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pengajuan permohonan ijin harus mendapatkan persetujuan terlebih\ndahulu dati pimpinanan atau atasan, apabila tidak disetujui maka dianggap\nmangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII: TATA TERTIB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 27: Tata Tertib Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1, Setiap Pekerja wajib memakai seragam selama bekerja di area perusahaan\nkecuali pekerjaan yang mengharuskan untuk menggunakan seragam atau baju\nlain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap Pekerja diberikan toleransi waktu hanya untuk mengisi daftar\nabsensi (scan barcode atau finger print) 15 menit sebelum waktu masuk kerja dan\n15 menit sesudah waktu kerja dan harus dilakukan oleh pekerja sendiri. Apabila\nmesin absensi tidak berfungsi atau tidak membawa kartu hadir, maka absensi\ndiisi secara manual dan di tandangani oleh pimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Setiap Pekerja wajib mematuhi dan mengkuti petanjuk atau peraturan yang\nditerapkan oleh perusahaan serta perintah atau pengarahan yang diberikan oleh\natasan atau pimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Setiap Pekerja wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang telah ditentukan\noleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap pekerja wajib menjaga serta memelihara dengan baik semua asset\nmilik perusahaan, dan segera melaporkan kepada pimpinan perusahaan\u002Fatasan\napabila mengetahui hal-hal yang menimbulkan bahaya atau kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Setiap pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja\ndan memeriksa semua alat-alat kerja masing-masing sebelum mulai bekerja atau\nmeninggalkan pekerjaan sehingga benar-benar tidak akan menimbulkan\nkernsakan\u002Fbahaya yang akan menggangu pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28: Tanggung Jawab Pengawasan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setiap pimpinan perusahaan\u002Fbagian atau atasan langsung dari setiap seksi\nbertanggung jawab atas berlakunya peraturan tata tertib perusahaan serta\nmenjaga tegaknya kedisiplinan Pekerja yang berada dibawah pengawasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap pimpinan perusahaan\u002Fatasan langsung, dapat memberikan sanksi lisan\nterlebih dahulu terhadap bawahannya, apabila terdapat alasan-alasan yang\nmenurut peraturan memerlukan tindakan tersebut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29: Pelanggaran dan Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Sanksi yang diherikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif atau perbaikan dan pengarahan terhadap\nsikap dan lingkah laku Pekerja yang tidak sesuai dengan aturan berlaku di\nperusahaan tempat bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Sanksi atas tindakan pelanggaran disiplin berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Surat teguran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Surat peringatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Skorsing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Pemutusan Hubungan Kcrja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tingkat-tingkat tindakan dan masa bcrlaku pelanggaran:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>NO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jenis Pelanggaran\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Berlaku\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Surat Teguran\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 Bulan \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SP I\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 Bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SP II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 Bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SP III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 Bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>PHK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Jenis - Jenis pelanggaran :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1 Pelanggaran tingkat ringan\u002FSurat Teguran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Teguran diberikan dan dicatat dalarn catatan HRD Berikut kategori\npelanggaran ringan\u002Fsurat teguran :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Teguran lisan diberikan oleh atasan langsung\nberkaitan dengan adanya tindakan \u002F perilaku di tempat kerja menyangkut\nproduktivitas kerja, kerja sama, tata tertib yang belum sepatutnya dikenakan\nsurat peringatan tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Tujuan peringatan lisan bersifat memberi tahu,\nmendidik, membina pekerja agar tidak( mengulangi kesalahannya kcmbali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.1 (satu) kali mangkir atau 3 (tiga) kali\nterlambat atau 3 (tiga) kali tidak scan baik masukk\u002Fpulang dalam sebulan.\n(Kembali ke Tulisan Awal)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Tidak memakai atau memakai secara tidak rapih\npakaian seragam atau tanda pengenal (ID Card) lainnya yang telah diberikan oleh\nperusahaan, dari mulai bekerja sampai jam kerja berakhir atau sampai kerja\nlembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Menghilangkan kartu ID Card atau kartu\nAbsensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Tidak menjaga kerapihan rambut, alas kaki sehmgga\ntidak sesuai dengan standar penampilan diri Pekerja PT. YC TEC INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Tidak mentaati peraturan keselamatan kerja dan\ntida menggunakan peralatan keselamatan kerja yang disediakan berdasarkan\nketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h.Tidak melakukan kebersihan di area lempat kerja\npada saat bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Tidak membawa tanda pengenal\u002FID Card dan tidak\nmelapor kepada securty saat memasuki perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j.Lalai, ceroboh dan tidak sengaja dalam melakukan\npekerjaan yang dapat merugikan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2 Pelanggaran Tingkat 1 :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melakukan pengulangan alas pelanggaran ringan atau surat teguran yang\nmasih berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.4 (empat) kali terlambat atau 2 (dua) kali mangkir dalam sebulan (Kembali\nk:e Tulisan Awal)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tidur atau istirahat pada saat jam kerja tanpa seijin atasan yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tidak mematuhi atau mengikuti perintah atasan tanpa alasan yang wajar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Mengganti jadwal kerja atau pindah shift tanpa seijin atasan dan HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Melanggar tata tertib kerja oleh karena kelalaian pekerja, sehingga\nmenimbulkan kecelakaan bagi dirinya sendiri atau pekerja lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Melakukan coret-coretan di dinding peralatan kerja dan disetiap\ntempat\u002Fbenda yang bukan scmcstinya yang ada dilingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Berpindah tempat tugas dan atau melaksanakan tugas orang lain yang bukan\ntanggung jawabnya tanpa seijin dari atasan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Melakukan kegiatan yang mengarah ke politik praklis di lingkungan\npemsahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Menolak untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan seperti yang telah\nditetapkan perusahaan sebagai tanggung jawab, setelah mendapat birnbingan dan\narahan dari atasan yang sudah cukup sangat jelas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>k.Tidak mengikuti atau melakukan pemeriksaan kesehatan medhical chek up\n(mcu) atau vaksinasi yang sudah di jadwalkan, kecuali dengan alasan yang wajar\ndan dapat dipertangung jawabkan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I. Berhenti melakukan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan sebelum sampai\nwaktu yang telah ditentukan tanpa seijin\u002Fpcrintah atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Tidak dapat mencapat prestasi kerja bagi yang melillliki Jabatan Staff\u002FTI\nke atas seperti yang lelah ditetapkan perusahaan sebagai tanggung Jawab\njabatan, setelah mendapat bimbingan dan arahan atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Merokok pada saat jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Melakukun tindakan-tindakan lainnya yang belum diatur dalam PKB ini yang\nmenurut pertimbangan patut dikenakan surat Peringatan Pcrtama sesuai dengan\nkriteria ayat-ayat tersebut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3 Pelanggaran Tingkat ll :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengulangan atas pelanggaran peringatan tingkat I (satu) yang masih\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.5 (lima) kali terlambat atau 3 (tiga)) kali mangkir dalam sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengisi kartu hadir\u002Fcekroll orang lain dan atau menitipkan kartu absen\ntanpa seijin alasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Berdagang dalam lingkungan perusahaan tanpa seijin pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pekerja yang menolak dilakukan mutasi tanpa memberikan alasan yang\njelas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Mencari keuntungan dengan membungakan uang dalam meminjamkan uang atau\nmelakukan jual beli dilingkungan perusahaan tanpa seijin perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Memberikan laporan palsu kepada perusahaan sehubungan dengan\npekerjaanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Memberikan atau membagikan selebaran kepada teman sekerja atau\nmenggantungkan spanduk yang sifatnya menghasut, tanpa seijin perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Merokok pada saat jam kerja ditempat di toilet dan area kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Melakukan perbualan yang patut dikenakaa Surat Peri.ngatan Kedua (SP-II)\nsesuai dengan loiteria ayat-ayat tersebU!diatas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4 Pelanggaran Tingkat llI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengulangan atas pelanggaran tingkat ke-11 (dua) yang masih berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.6 (enam) kali terlambal 4 (empat) kali mangkir atau lebih dari sebulan.\n(Kembali ke Tulisan Awai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja membawa masuk orang lain yang bukan pekerja kcdalam pabrik. tanpa\nscijin pirnpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tidak memberikan informasi kepada atasannya atas segala kemungkinan yang\ndapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau orang banyak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>e.Melakukan kekerasan verbal berteriak memaki dengan menggunakan kata-kata\nkasar\u002Ftidak pantas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, menendang, dll\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>g.Membujuk atau memikat teman sekerja untuk berbuat sesuatu yang melanggar\nperaturan tata tertib perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Menolak untuk menaaati keputusan perusahaan, mengenai urusan-urusan\npemberdayaan organisasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Melakukan tindakan\u002Fperbuatan yang patut dikenakan Surat Peringatan Ketiga\n(SP-Ill) sesuai dengan kriteria ayat-ayat tersebut diatas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.5 Pelanggaran yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melakukan pengulangan pelanggaran tingkat ke-III (tiga) yang masih\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja\u002Fburuh yang mangkir selama 5 (1ima) hari kerja atau lebih\nberturut-turut tanpa keterangan sccara tertulis yang dilengkapi dengan bukti\nyang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan\ntertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan\ndiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.6 Pelaaggaran berat yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja\u002Fburuh telah\nmelakukan kesalahan berat sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Membahayakan dan menimbulkan kerugian pemsahaan dalam skala besar sebagai\nakibat dari pelanggaran tingkat teguran, surat peringatan I, ll, dan Ill.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Merugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsllllg karena\nkesalahan berat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Melakukan tindak kejahatan, misalnya melakukan pencurian, penggelapan,\nmembawa barang perusahaan keluar tanpa seijin dari atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam\nkeadaan bahaya teman sekerja atau barang milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Menyerang, menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, mengintimidasi\natau menipu pengusaha atau teman kerja atau menghina secara kasar\npengusaha\u002Fpekerja atau keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan\nyang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan penundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>g.Melakukan pelecehan verbal atau fisik dalam bentuk lisan atau tulisan yang\nvulgar dan atau mengganggu secara fisik dan psikologis.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>h.Mabuk, minum-minuman keras yang memabukan, memakai obat bius atau\nmenyalahgunakan obat-obatan peransang lainnya di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik perusahaan dan\nkeluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Divonis bersalah oleh instansi berwenang karena tindak kejahatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.Dengan sengaja menghambat kelancaran produksi atau merencanakan dan\nmelakukan sabotase.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan\nperusabaan dan atau kepentingan negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Memperdagangkan barang terlarang baik dalam Iingkungan perusahaan maupun\ndiluar lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Melakukan perkelahian di dalam Iingkungan perusahaan dengan sengaja bahkan\nmelakukan penyerangan baik perorangan maupun kelompok tanpa alasan yang jelas\ndan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Memberikan surat keterangan palsu atau dipalsukan yang berhubungan dengan\npekerjaan \u002F untuk kepentingan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Memotret instalasi penting perusahaan tanpa seijin atasan dan pihakHRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r.Memalsukan dokumen-dokumen maupun surat keterangan yang diterbitkan oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s.Bekerja diperusahaan lain, tanpa seijin perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t.Membawa segala jenis senjata, benda-benda yang mudah terbakar dan\nbenda-benda berbahaya lainnya kedalam Iingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u.Terbukti menerima imbalan dalam proses penerimaan pekerja, pengangkatan\npekerja tetap dan promosi jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v. Merokok di area berbahaya seperti : ruangan mixing, compound, gudang\nmaterial compound dan ruangan penyimpanan bahan kimia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) harus didukung dengan\nbukti sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja\u002Fburuh tertangkap tangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Ada pengakuan dari pekerja buruh yang bersangkutan atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang\ndi perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurangg-kurangnya 2 (dua)\norang saksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) apabila merugikan\npemsahaan, maka perusahaan dapat melak-ukan pemotongan upah dengan memberikan\ndenda atau ganti rugi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja\u002Fburuh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan\nsebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak\nsebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 41 Ayat 2 Huruf C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Uraian atas sanksi yang berhak memberikan dan menandatangani adalah\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tingkat Pelanggaran\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Diberikan Oleh\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sanksi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan Langsung\u002FHRD\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Surat Terguran\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan Langsung\u002FHRD\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SP I\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan Langsung\u002FHRD\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SP II\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>IV\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan Langsung\u002FHRD\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SP III\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>PHK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>HRD\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>PHK\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>6.Surat peringatan yang diberikan tidak harus selalu berurutan tingkatnya\ntergantung dari jenis\u002Fberat kesalahan yang dilakukan oleh Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30: Skorsing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang diberikan sanksi\u002F skorsing tidak boleh bekerja apabila\nPekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja (apabila dipandang\nperlu oleh pengusaha).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal skorsing yang dimaksud dalam ayat 1 jangka waktu paling lama\n(enam) bulan. Dan selama dalam skorsing upah dibayar menurut UU yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31: Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jaminan sosial\u002Fkesejahteraan Pekerja adalah bantuan yang diberikan\nperusahaan kcpada Pekerja dalam rangka perlindungan perawatan melalui asuransi\nBPJS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku maka\npengusaha wajib mengikut sertakan seluruh Pekerja pada program BPJS Kesehatan\ndan Ketenagakerjaan sesuai undang-undang No.24 tahun 2011 ( Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>2.Jaminan kecelakaan kerja (JKK) sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan\ndengan besar iuran 0,89 % dari gaji tetap\u002Fbulan dibayarkan melalui ansuransi\nBPJS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Jika Pekerja mengalami kecelakaan kerja maka\npihak pekerja secepat melaporkan ke pihak Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Apabila Pekerja mengalami kecelakaan kerja dau\nbiaya perawatannya Sepenuhnya di tanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan\nSosial (BPJS)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Iuran Jaminan Kematian sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dengan besar\niuran 0,3 % dari gaji tetap\u002Fbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Jaminan Hari Tua (JHT) ditanggung secara bersama oleh perusahaan dan\nPekerja. Besarnya iuran yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai\ndengan ketentuan yang berlaku yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.3,7 % X Gaji telap\u002Fbulan, menjadi taoggungjawab\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.2,0 % X Gaji tetap\u002Fbulao, meojadi tanggungjawab\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>5.Perusahaan mendaftarkan program pensiun untuk seluruh Pekerja Berdasarkan\namanat peraturan pemerintah No.45 tahun 20l5 tentang jaminan pensiun yaitu 2 %\ndikali gaji pokok ditanggung perusahaan dan 1 % dikali gaji pokok ditanggung\noleh pekerja serta dipotong dan disetorkan setiap bulan ke kantor BPJS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan ditanggung perusahaan\nsebesar 4 % dan 1% ditanggung oleh pekerja di kali gaji\u002Fbulan berlaku mulai\nbulan Juli tahun 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>7.Untuk menjamin kesehatan pekerja perusahaan menyerahkan kepada pekerja\nagar memilih sendiri klinik\u002Frurnah sakit yang bekerja sama denganpihak BPJS\nsehinga dapat memudahkan pemeriksaan\u002Fpengobatan dan dirujuk melalui\npetunjuk-petunjuk BPJS kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>8.Perusahaan mengharapkan kepada seluruh pekerja untuk dapat melakukan\npemeriksaan\u002Fpengobatan pada klinik atau rumah sakit yang dipilih oleh pekerja\nyang bekerja sama dengan BPJS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 33: Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>Perusahaan dan Pekerja menyadari akan pentingnya masalah keselamatan dan\nkesehatan kerja, kareanya kedua belah pihak akan berusaha sedapat mungkin untuk\nmencegah dan menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja dan\npenyakit akibat hubungan kerja yang dapat menimpa Pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34: Perlengkapan Kcselamatan dan Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>1.Perusahaan akan menyediakan alat-alat perlindungan diri sesuai dengan\njenis dan sifat pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang tidak memakai perlengkapan\u002Falat perlindungan diri yang telah\ndiberikan oleh perusahaan, maka pekerja tersebut akan diberikan sanksi yang\ntegas sesuai dengan peraturan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan dan Pekerja wajib mentaati semua peraturan serta tata tertib\nyang berhubungan dengan keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perusahaan ruenyediakan alat pencegah kebakaran dan pencegah bahaya\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja wajib melaporkan kepada atasannya jika terjadi kerusakan pada alar\nperlengkapan keselamatan kerjanya untuk dilakukan penggantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35: Larangan bagi Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja dilarang masuk melalui daerah atau bagian lain yang bukan\ntempatnya bertugas dan tempat-tempat yang dipasang poster \"Dilarang Masuk. Bagi\nYang Tidak Berkepentingan\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak berwenang tidak diperkenankan melakukan perbaikan\nmesin-mesin, penggunaan kendaraan dan alat-alat lainnya tanpa ijin atasan yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36: Perlindungan Dan Pemeliharaan Lingkungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang keselamatan\ndan kesehatan kerja maka :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Setiap Pekerja diwajibkan memelihara\u002Fmenjaga ruangan kerja dengan sebaik­\nbaiknya demi kebersihan alat-alat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja dilarang memindahkan alat-alat pemadam kebakaran dan alat-alat\nyang dipergunakan unluk keadaan darurat\u002Fbahaya tanpa seijin petugas yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja wajib bekerja secara teliti dan hati-hati dalam melaksanakan\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja wajib mentaati semua ketentuan ditempat kerja demi keselamaatan\nkerja dan keamanan diri sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>5.Perusahaan berkewajiban memberikan penyuluhan tentang cara kerja yang baik\ndan efektif serta memperhatikan peraturan keselamatan kerja dan program\npemeliharaan Iingkungan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6.Pekerja berhak untuk mengajukan usul bila syarat. keselamatan kerja yang\ntelah ditetapkan belum terpenuhi atau bila syarat keselamatan kerja dan\nperlindungan diri tidak tersedia dengan lengkap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 37: Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>I. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan pekerja serta memenuhi\nkebutuhan perkembangan organisasi, perusahaan memberikan kesempatan untuk\nmengikuti pendidikan dan latihan kepada Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan diatur sesuai dengan kebutuhan\norganisasi, tersedianya waktu dan dana serta penilaian prestasi Pekerja yang\nbersangkutan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Ketentuan lain tentang pelaksanaan pendidikan dan latihan akan diatur\ndalam peraturan pelaksanaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI: HUBUNGAN PEKERJA DAN PENYELESAIAN, KELUH\u002FKESAH PERSELISIHAN\nKETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 38: Komunikasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan menganut system komunikasi dua arah (LKS Bipartit) yang bebas,\nterbuka dan bertanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap Pekerja berhak untuk menyampaikan pendapat, saran, keterangan dan\nkeluhan mengenai pekerjaannya serta hubungan kerja didalam perusahaan kepada\natasan langsung atau kepada bagian yang berwenang untuk itu, melalui saluran\norganisasi terhadap yang lain yaitu antara lain : LKS BJPARTIT, PUK SP TSK -\nSPSI, PSP - SPN, KOTAK SARAN DAN SALURAN HOT LINE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Baik Pekerja maupun perusahaan setiap saat tetap harus mernenuhi\nkewajibannya satu terhadap yang lain yaitu antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan\u002Fkeluh kesah yang\ndapat mengakibatkan timbulnya rasa kurang aman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mengadakan pembinaan, pengawasan serta musyawarah yang dianggap perlu\ndengan sesama Pekerja maupun pimpinan perusahaan dengan tidak mengabaikan\nketertiban, disiplin dan tanggung jawab kerja yang baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Berusaha untuk tidak mencurigai atau menimbulkan rasa saling tidak percaya\ndari masing-masing pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perusahaan menganggap perlu untuk menampung setiap aspirasi Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39: Cara-cara Penyelesaian Keluhan Dan Pengaduan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tahap Pertama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Keluhan \u002F pengaduan disampaikan oleh pekerja kepada atasannya langsung untuk\ndibahas dan diselesaikan, dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah\nkeluhan\u002Fpengaduan diterirna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tahap Kedua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila atasan langsung dari Pekerja yang bersangkutan tidak dapat\nmenyelesaikan persoalan tersebut, maka persoalan tersebut dibawa ke bagian HRD\nunluk diselesaikan. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) haru kerja bagian HRD harus\nsudah memberikan keputusan atas persoalan tersebut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tahap Ketiga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila altematif penyelesaian yang diberikan oleh bagian HRD tidak\nmemuaskan Pekerja maka Pekerja dapat meminta bantuan petugas mediator\nketenagakerjaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Keluhan ataupun saran juga bisa disampaikan melalui kotak saran yang telah\ndisediakan dan Hotline Number Perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam setiap penyelesaian keluhan dan pengaduan, jika diperlukan dapat\nmelibatkan semua pihak terkait\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII: TERPUTUSNYA HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 40: Terputusnya Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pemutusan Hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara\nyang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Peraturan perundangan-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pekerja meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Apabila pekerja meninggal dunia, maka hubungan\nkerja secara otomatis putus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pekerja mengundukan diri atas kemauan sendiri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Bagi Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan\nsendiri harus mengajukan permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 30\n(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Pekerja melakukan kesalahan - kesalahan berat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Apabila pekerja ditemukan indikasi melakukan\npelanggaran berat akan ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada pihak yang\nberwajib (kepolisian) bila dipandang perlu dan pekerja dapat di PHK setelah\nmendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Pekerja mencapai usia pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Apabila pekerja telah mencapai usia 58 (lima puluh\ndelapan) tahun maka dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja (pensiun) sesuai\nperaturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, dan\napabila pekerja masih dibutuhkan oleh perusahaan dan pekerja sanggup\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">bekerja kembali maka perusahaan dapat dipekerjakan\nkembali peke·ja sesuai dengan peraturan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Pekerja melakukan kesalahan atau pelanggaran yang\ndiatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja\njika pekerja tetap melakukan pelanggaran pada saat surat peringatan ketiga\n(terakhir) belum habis masa berlakunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan terus\nmenerus selama 12 bulan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Pekerja yang mengalami sak:it berkepanjangan,\nmengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya\nsetelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan\nhubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Pekerja mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau\nlebih secara berturut­ turut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja\natau lebih secara berturut­ turut tanpa keterangan secara tertulis yang\ndilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua)\nkali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena\ndikualifikasikan mengundurkan diri. Untuk memperlancar proses pemanggilan ke\nalamat pekerja maka apabila terjadi perubahan alamat pekerja harus segera\nmelaporkan ke bagian personalia dan apabila terjadi perpindahaan alamat tetapi\ntidak dilaporkan ke bagian personalia maka alamat resrmi pekerja dalam rangka\npemanggilan adalah alamat yang ada diperusahaan pada waktu melarnar kerja atau\ndititipkan kepada rekan kerjanya yang berdekatan tempat tinggal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Perusahaan tutup\u002Fpailit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Pengusaha dapat melakukan pemutusan bubungan kerja\nterhadap pekerja karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami\nkerngian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun. atau keadaan memaksa (force\nmajeure), dan alau perusahaan pailit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Perubahan status, penggabungan, peleburan, atau\nperubahan kepemilikan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi apabila\nterjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan\nperusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau\nperusahaan tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j.Pekerja ditahan oleb pihak berwajib\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Dalam bal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib\nkarena didufa melakukan tindak pidana maka Perusahaan dapat melakukan pemutusan\nhubungan kerja apabila sctelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaaun\nsebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana, atau sesuai dengan PKB\npasal 18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k.Perusahaan melakukan reorganisasi dan\nrestrukturisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Perusahaan dapal melakukan pemutusan hubungan kerja\nuntuk mengurangi jumlah tenaga kerja guna menyesuaikan dengan kebutuhan usaha\ndan atau operasi yang timbul dari berubahnya struktur jabatan dan organisasi\nperusahaan yang mengakibatkan hilangnya sebagian posisi dan atau jabatan\ntertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">I.Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami\nkerugian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja\nterhadap pekerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2\n(dua) tahun berturut-rurut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur)\ntetapi perusahaan melakukan efisiensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Pekerja tidak memenuhi syarat selama masa\npercobaan atau sebelum masa percobaan berakhir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubw1gan kerja\napabila pekerja. tidak memenuhi syarat dalam rnasa percobaan atau sebelum masa\npercobaan berakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41: Tabel Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti\nHak dan Uang Pisah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.System pernbayaran pesangon dilakukan dengan cara transfer melalui Bank\ndan dibayarkan sesuai tanggal gajian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ketentuan besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang\npengganti hak sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>a.Uang Pesangon (UP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Keterangan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Kurang dari 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8 Tahun atau lebih \u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n      \u003Ctd>9 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Keterangan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>15 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>18 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>21 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>24 Tahun atau lebih \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang Penggantian Hak (UPH)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jenis Uang Pengganti Hak\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Keterangan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>UPH 1 (Cuti yang belum diambil)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Gaji Pokok : 12*sisa cuti\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>UPH 2 (Biaya ongkos pulang pekerja & keluarganya)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Apabila ada\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>UPH 3 (Pengganti perumahaan, pengobatan & perawatan)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15%* (UP+UPMK)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>UPH 4 (hal lain sesuai PKB\u002FPP)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Apabila ada\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Uang Pisah (UPIS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mengundurkan Diri ( UU No.13 th 2003 Pasal 162)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mangkir (UU No.13 th 2003 Pasal 168)\u002FMengundurkan diri < 30\n      hari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Keterangan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50%*1 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50%* 1 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Lebih dari 9 Tahun \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50%* 1 Bulan Upah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang mengundurkan diri mengikuti prosedur sesuai dengan\nketentuan harus memenuhi syarat yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Mengajukan permohonan pengunduran diri secara\ntertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai\npengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Tidak terikat dalam ikatan dinas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal\nmulai pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bagi pekerja yang mengundurkan diri telah memenuhi syarat sesuai ayat 3\n(tiga) berhak mendapatkan ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Uang penggantian hak cuti yang belum di ambil dan\nbelum gugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan\nperawatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari uang pesangon (UP) dan uang\npenghargaan masa kerja (UPMK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang Pisah sesuai ayat 2 (dua) poin (d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pemberian uang pisah yang dimaksud pada ayat 2 (dua) poin (d) harus\nrnemenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam PKB ini, sebagai berikut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pekerja yang mengajukan perrnohonan pengunduran\ndiri sesuai ketentuan ayat 3 (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pekerja yang telah bekerja pada perusahaan ini\nsecara terus menerus selama 3 (tiga) tahun atau lebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Tugas dan fungsi pekerja tidak mewakili\nkepentingan perusahaan secara langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja yang tidak memenuhi salah satu ketentuan ayat 4 (empat) yaitu poin\na s\u002Fd c tersebut diatas, maka hak uang pisah yang dimaksud ayat 2 (dua) poin\n(d) yang bersangkutan tidak berhak atau gugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII: HUBUNGAN INDUSTRIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 42: Pengertian Hubungan Industrial\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Hubungan industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara\npara pihak dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur\nPerusahaan, Pekerja\u002FSerikat Pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada\nnilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan Pekerja\u002FSerikat Pekerja sepakat untuk melaksanakan hubungan\nkerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang penyelesaian\nHubungan Industrial adalah perbedaan pendapat mengakibatkan pertentangan antara\nPengusaha dan Pekerja\u002FSerikat Pekerja diakrenakan adanya perselisihan Hak,\nPerselisihan kepentingan, Perselisihan PHK dan perselisihan antar Serikat\nPekerja dalam satu perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43: Mogok Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>I. Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakaa\nsecara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau\nmemperlambat pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelurn mogok kerja\ndilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis\nkepada pengusaha dan instansi yang bertaggung jawab di bidang ketenagakerjaan\nsetempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja yang tidak menjadi\nanggota serikat pekerja, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan\npekerja yang ditunjuk sebagai koordinator dan atau penanggung jawab mogok\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertaaggung\njawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan\ntimbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan rnerundingkan dengan para pihak\nyang berselisih, dan para pihak dan pegawai dari instansi sebagai saksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian\nperselisihan hubungan industrial diselesaikan secara tripartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud\ndalam pasal 139 dan pasal 140 UU No.13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah\nmogok kerja tidak sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Siapapun tidak dapat menghalang-halangi, melakukan penangkapan dan atau\npenahanan terhadap pekerja atau serikat pekerja untuk menggunakan hak mogok\nkerja yang dilakukau secara sah, tertib, dan damai sesuai peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana\ndimaksud dalam Pasal 140 UU No. 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan pengusaha\ndilarang:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pekerja\nlain dari luar perusahaan atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam\nbentuk apapunkepada pekerja dan pengusrus serikat pekerja selama dan sesudah\nmelakukan mogok kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Dalam hal pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan\ntuntutan hak normatif yang sungguh-suogguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja\nberhak mendapatkan upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV: PERATUTRAN TAMBAHAN, PERALIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 44: Peraturan Tambahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan disusun\nkemudian oleh perusahaan bersama dengan serikat pekerja dengan diketahui oleh\nDinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta yang tertuang dalam\nadendum sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja\nBersama (PKB) ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila salah satu pihak akan merundingkan bal-hal yang berkaitan dengan\nhubungan industrial, atau hal-hal yang kaitannya dalam perbaikan kebijakan\nperusahaan baik yang telah dibuat atau belum, maka pihak yang akan merundingkan\nharus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak terkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Selama dalam proses perundingan, masing-masing pihak tetap melakukan\nfungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 Peraturan Peralihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I. Peraturan Kerja Bersama (PKB) ini disusun dan disepakati mengacu kepada\nperaturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, disampaikan kepada\npihak pengusaha, pihak serikat pekerja dan Disnakertrans Kab. Purwakarta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dan\nsudah disepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka ketentuan yang berlaku\nadalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila terjadi perubahan organisasi rnaupun pengurus pihak-pihak yang\nmengadakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini, masa berlakunya sampai waktu\nyang ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BABXV : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>I. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini disusun dan disepakati dengan mengacu\nkepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini didaftarkan kepada Dinas\nKetenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta. disarnpaikan kepada pihak:\nPengusaha dan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>3.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku selama masa 2 (dua) tahun\nterhitung tanggal 07 Januari 2022 s\u002Fd 06 Januari 2024. Sebagaimana di maksud\nPasal 29 ayat 2 Permenaker No. 28 th 2014 dalam hal perundingan Perjanjian\nKerja Bersama (PKB) belum mencapai kesepakatan, maka dalarn waktu 30 hari masa\nberlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berakhir dapat diperpanjang l (satu.)\nkali paling lama I (satu) tahun dengan kesepakatan para pihak.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Pasal 29 ayal 3 Permenaker No. 28 th 2014 dalam hal perundingan Perjanjian\nKerja Bersama (PKB) tidak mencapai kcsepakatan dan masa berlaku perpanjangan\nPerjanjian Kerja Bersama (PKB) telah habis, maka Perjanjian Kerja Bersama (PKB)\nyang berlaku adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebelumnya sampai\nPeerjanjian Kerja Bersarna (PKB) yang baru disepakati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perjanjian Kerja Bersama (PKR) ini di tandatangani oleh kedua belah pihak\ntanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan dalam keadaan sehat jasmani -\nrohani serta dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaactorratified\">\u003Cp>Purwakarta, Januari 2022\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Virent Rirhena (Ketua)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua PUK SP TSK SPSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rizki Saepul Bahri (Ketua)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PSP SPN \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lee Young Joo (Managing Director)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT YC TEC INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TEAM PERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. YC TEC INDONESlA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIHAK SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.PUK SP-TSK SPSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.lyos Samsun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ade Kurnio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.PSP SP:SPN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Iwan Wahyudin \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIHAK PERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. An SUng Keun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Surya Koswara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Rani P. Sari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Suparman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Asep Saepudin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Rohaeti L\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":45,"cbadate_start_date":49,"cbaactorratified":51,"jobclassifaction1":54,"trainingprogrammes":58,"pensionfund":62,"disabilityfund":66,"contracttrial":70,"contractseverancepay":74,"severance_number_1_tenure":78,"severance_number":82,"sicknesspay":86,"sicknessmaxdays":90,"menstruationleave":94,"disabilitypay":98,"healthcareaccess":102,"healthinsurance":106,"healthandsafetypolicy":110,"protectiveclothing":114,"healthandsafetytraining":118,"hivpolicy":122,"paidmaternityleave":126,"maternityotherclause":130,"paidpaternityleave":134,"paidpaternityleavepay":138,"deathrelatives":142,"marriage":146,"sexualhar":150,"violence":154,"hourspday_select":158,"hourspweek_select":162,"dayspweek_select":164,"MAXHOURS_trigger":166,"hoursovertimemax":170,"PAIDLEAV_trigger":172,"holidaysfixed":176,"schedulesrestpw":180,"SCHEDULE_trigger":182,"TRADEUNLEAV_trigger":184,"strikes_trigger":188,"PAYSCALES_trigger":192,"STRUCINCR_trigger":196,"ONCERISE_trigger":200,"incidentalbonustype2":204,"incidentalbonusdate":208,"OVERTIME_trigger":212,"overtimeallowancetype_general":216,"overtimeallowanceperc1_general":220,"overtimeallowancetype":223,"overtimeallowanceperc1":227,"SUNDAY_trigger":231,"sundayallowancetype":235,"sundayallowanceperc1":237,"COMMUTE_trigger":240,"SENIOR_trigger":244,"mealvouchers":247},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_start","3.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini ber","3.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku selama masa 2 (dua) tahun\nterhitung tanggal 07 Januari 2022 s\u002Fd 06 Januari 2024. Sebagaimana di maksud\nPasal 29 ayat 2 Permenaker No. 28 th 2014 dalam hal perundingan Perjanjian\nKerja Bersama (PKB) belum mencapai kesepakatan, maka dalarn waktu 30 hari masa\nberlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berakhir dapat diperpanjang l (satu.)\nkali paling lama I (satu) tahun dengan kesepakatan para pihak.",{"bindId":50,"name":47,"text":48},"cbadate_start_date",{"bindId":52,"name":53,"text":53},"cbaactorratified","Purwakarta, Januari 2022",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"jobclassifaction1","NO Jabatan Upah Pokok TMK Tunjangan Tran","NO\n      Jabatan\n      Upah Pokok\n      TMK\n      Tunjangan Transport\n      Tunjangan Kehadiran\n      Lembur \n    \n    \n      1\n      Senior Manager\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      2\n      Manager\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      3\n      Asmen\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      4\n      Supervisor\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      5\n      Senoir Staff\n      Y\n      Y\n      Y\n      y\n      Y\n    \n    \n      6\n      Staff\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n    \n    \n      7\n      Operator\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"trainingprogrammes","I. Untuk meningkatkan pengetahuan, keter","I. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan pekerja serta memenuhi\nkebutuhan perkembangan organisasi, perusahaan memberikan kesempatan untuk\nmengikuti pendidikan dan latihan kepada Pekerja.\n\n2.Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan diatur sesuai dengan kebutuhan\norganisasi, tersedianya waktu dan dana serta penilaian prestasi Pekerja yang\nbersangkutan",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"pensionfund","5.Perusahaan mendaftarkan program pensiu","5.Perusahaan mendaftarkan program pensiun untuk seluruh Pekerja Berdasarkan\namanat peraturan pemerintah No.45 tahun 20l5 tentang jaminan pensiun yaitu 2 %\ndikali gaji pokok ditanggung perusahaan dan 1 % dikali gaji pokok ditanggung\noleh pekerja serta dipotong dan disetorkan setiap bulan ke kantor BPJS.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"disabilityfund","2.Jaminan kecelakaan kerja (JKK) sepenuh","2.Jaminan kecelakaan kerja (JKK) sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan\ndengan besar iuran 0,89 % dari gaji tetap\u002Fbulan dibayarkan melalui ansuransi\nBPJS.\n\na.Jika Pekerja mengalami kecelakaan kerja maka\npihak pekerja secepat melaporkan ke pihak Perusahaan.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contracttrial","2. Sesuai ketentuan, setiap pekerja yang","2. Sesuai ketentuan, setiap pekerja yang diterima dan dipekerjakan dengan\nl'erjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu akan menjalani masa percobaan selama 3\n(tiga) bulan.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contractseverancepay","a.Uang Pesangon (UP) Masa Kerja Keterang","a.Uang Pesangon (UP)\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Masa Kerja\n      Keterangan\n    \n    \n      Kurang dari 1 tahun\n      1 Bulan Upah\n    \n    \n      1 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun\n      2 Bulan Upah\n    \n    \n      2 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun\n      3 Bulan Upah\n    \n    \n      3 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun\n      4 Bulan Upah\n    \n    \n      4 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun\n      5 Bulan Upah\n    \n    \n      5 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun\n      6 Bulan Upah\n    \n    \n      6 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun\n      7 Bulan Upah\n    \n    \n      7 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun\n      8 Bulan Upah\n    \n    \n      8 Tahun atau lebih \n      9 Bulan Upah",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"severance_number_1_tenure","1 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 ","1 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun\n      2 Bulan Upah",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"severance_number","5 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 ","5 Tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun\n      6 Bulan Upah",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"sicknesspay","1.Apabila Pekerja sakit yang dibuktikan ","1.Apabila Pekerja sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, copy\nresep obat, dan kwitansi pembayaran dari dokter spesialis atau rumah sakit yang\ntidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka manejemen akan melakukan\npeninjauan serta pemeriksaan ke klinik dan apabila terbukti benar, maka upah\nakan dibayar.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"sicknessmaxdays","f.Pekerja yang mengalami sakit berkepanj","f.Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan terus\nmenerus selama 12 bulan",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"menstruationleave","3.Bagi pekerja perempuan yang sedang hai","3.Bagi pekerja perempuan yang sedang haid merasakan sakit pada hari periama\ndan kedua, tidak diwajibkan bekerja, berdasarkan dengan surat keterangan\ndokter.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"disabilitypay","b.Apabila Pekerja mengalami kecelakaan k","b.Apabila Pekerja mengalami kecelakaan kerja dau\nbiaya perawatannya Sepenuhnya di tanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan\nSosial (BPJS)",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"healthcareaccess","7.Untuk menjamin kesehatan pekerja perus","7.Untuk menjamin kesehatan pekerja perusahaan menyerahkan kepada pekerja\nagar memilih sendiri klinik\u002Frurnah sakit yang bekerja sama denganpihak BPJS\nsehinga dapat memudahkan pemeriksaan\u002Fpengobatan dan dirujuk melalui\npetunjuk-petunjuk BPJS kesehatan.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"healthinsurance","6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP","6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan ditanggung perusahaan\nsebesar 4 % dan 1% ditanggung oleh pekerja di kali gaji\u002Fbulan berlaku mulai\nbulan Juli tahun 2015.\n\n7.Untuk menjamin kesehatan pekerja perusahaan menyerahkan kepada pekerja\nagar memilih sendiri klinik\u002Frurnah sakit yang bekerja sama denganpihak BPJS\nsehinga dapat memudahkan pemeriksaan\u002Fpengobatan dan dirujuk melalui\npetunjuk-petunjuk BPJS kesehatan.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"healthandsafetypolicy","Perusahaan dan Pekerja menyadari akan pe","Perusahaan dan Pekerja menyadari akan pentingnya masalah keselamatan dan\nkesehatan kerja, kareanya kedua belah pihak akan berusaha sedapat mungkin untuk\nmencegah dan menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja dan\npenyakit akibat hubungan kerja yang dapat menimpa Pekerja.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"protectiveclothing","1.Perusahaan akan menyediakan alat-alat ","1.Perusahaan akan menyediakan alat-alat perlindungan diri sesuai dengan\njenis dan sifat pekerjaannya.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"healthandsafetytraining","5.Perusahaan berkewajiban memberikan pen","5.Perusahaan berkewajiban memberikan penyuluhan tentang cara kerja yang baik\ndan efektif serta memperhatikan peraturan keselamatan kerja dan program\npemeliharaan Iingkungan.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"hivpolicy","k.Tidak mengikuti atau melakukan pemerik","k.Tidak mengikuti atau melakukan pemeriksaan kesehatan medhical chek up\n(mcu) atau vaksinasi yang sudah di jadwalkan, kecuali dengan alasan yang wajar\ndan dapat dipertangung jawabkan.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"paidmaternityleave","1. Bagi pekerja perempuan yang melahirka","1. Bagi pekerja perempuan yang melahirkan berhak memperoleh istirahat selama\n3 (tiga) bulan yaitu 1,5 (satu setengah) buIan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu\nsetengah) bulan sesudah melahirkan, berdasarkan dengan surat keterangan dokter\nkandungan\u002Fbidan.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"maternityotherclause","2.Bagi pekerja perempuan yang mengalami ","2.Bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak\nmemperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat\nketerangan dokter kandungan\u002Fbidan.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"paidpaternityleave","c. Istri syah pekerja melahirkan : 12 ha","c. Istri syah pekerja melahirkan : 12 hari",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"paidpaternityleavepay","1. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan me","1. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah (sesuai dengan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku), yaitu :\n\na. Pernikahan Pekerja: 3 hari\n\nb. Pernikahan anak syah Pekerja : 2 hari\n\nc. Istri syah pekerja melahirkan : 12 hari\n\nd. Khitanan\u002Fpembabtisan anak yang syah dari Pekerja\n: 2 hari\n\ne. Kematian keluarga, yaitu orang tua, mertua,\nsuami\u002Fistri, anak. yang syah : 2 hari\n\nf. Kematian anggota keluarga dalam satu rumah : 1\nhari",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"deathrelatives","e. Kematian keluarga, yaitu orang tua, m","e. Kematian keluarga, yaitu orang tua, mertua,\nsuami\u002Fistri, anak. yang syah : 2 hari\n\nf. Kematian anggota keluarga dalam satu rumah : 1\nhari",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"marriage","a. Pernikahan Pekerja: 3 hari b. Pernika","a. Pernikahan Pekerja: 3 hari\n\nb. Pernikahan anak syah Pekerja : 2 hari",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"sexualhar","g.Melakukan pelecehan verbal atau fisik ","g.Melakukan pelecehan verbal atau fisik dalam bentuk lisan atau tulisan yang\nvulgar dan atau mengganggu secara fisik dan psikologis.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"violence","e.Melakukan kekerasan verbal berteriak m","e.Melakukan kekerasan verbal berteriak memaki dengan menggunakan kata-kata\nkasar\u002Ftidak pantas.\n\nf.Melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, menendang, dll",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"hourspday_select","2. Penetapan waktu kerja yaitu jumlah ha","2. Penetapan waktu kerja yaitu jumlah hari kerja 6 (enam) hari dengan jumlah\njam kerja 40 (empat) puluh jam dalam seminggu dari hari senin s\u002Fd hari jum'at\ndengan jumlah jam kerja 7 (tujuh) jam dalam sehari dan hari sabtu 5 (lima) jam\nkerja.",{"bindId":163,"name":160,"text":161},"hourspweek_select",{"bindId":165,"name":160,"text":161},"dayspweek_select",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"MAXHOURS_trigger","2.Ketentuan waktu kerja lembur yaitu den","2.Ketentuan waktu kerja lembur yaitu dengan jumlah waktu kerja lembur 4\n(empat) jam dalam sehari dan 18 (delapan belas) jam dalam seminggu.",{"bindId":171,"name":168,"text":169},"hoursovertimemax",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"PAIDLEAV_trigger","1.Setiap Pekerja yang telah bekerja 12 (","1.Setiap Pekerja yang telah bekerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut\nberhak atas istirahat tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan\nmendapatkan upah.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"holidaysfixed","4. Cuti masal\u002Fcuti yang diambil secara b","4. Cuti masal\u002Fcuti yang diambil secara bersamaan yang waktunya ditentukan\noleh perusahaan tidak memotong cuti tahunan.",{"bindId":181,"name":160,"text":161},"schedulesrestpw",{"bindId":183,"name":160,"text":161},"SCHEDULE_trigger",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"TRADEUNLEAV_trigger","c. Memberikan dispensasi (di dalarn maup","c. Memberikan dispensasi (di dalarn maupun di luar perusahaan) kepada\npengurus serikat pekerja guna menghadiri rapat, seminar, konferensi yang\nberkenaan dengan serikat pekerja dengan persetujuan tertulis dari\nperusahaan.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"strikes_trigger","I. Mogok kerja adalah tindakan pekerja y","I. Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakaa\nsecara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau\nmemperlambat pekerjaan.\n\n2.Mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai.\n\n3.Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelurn mogok kerja\ndilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis\nkepada pengusaha dan instansi yang bertaggung jawab di bidang ketenagakerjaan\nsetempat.\n\n4.Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja yang tidak menjadi\nanggota serikat pekerja, maka pemberitahuan ditandatangani oleh perwakilan\npekerja yang ditunjuk sebagai koordinator dan atau penanggung jawab mogok\nkerja.\n\n5. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertaaggung\njawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan\ntimbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan rnerundingkan dengan para pihak\nyang berselisih, dan para pihak dan pegawai dari instansi sebagai saksi.\n\n6.Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian\nperselisihan hubungan industrial diselesaikan secara tripartit.\n\n7.Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud\ndalam pasal 139 dan pasal 140 UU No.13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah\nmogok kerja tidak sah.\n\n8.Siapapun tidak dapat menghalang-halangi, melakukan penangkapan dan atau\npenahanan terhadap pekerja atau serikat pekerja untuk menggunakan hak mogok\nkerja yang dilakukau secara sah, tertib, dan damai sesuai peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\n\n9.Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana\ndimaksud dalam Pasal 140 UU No. 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan pengusaha\ndilarang:\n\na.mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pekerja\nlain dari luar perusahaan atau\n\nb.memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam\nbentuk apapunkepada pekerja dan pengusrus serikat pekerja selama dan sesudah\nmelakukan mogok kerja.\n\n10.Dalam hal pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan\ntuntutan hak normatif yang sungguh-suogguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja\nberhak mendapatkan upah.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"PAYSCALES_trigger","3.Sistem pengupahan Pekerja diatur terse","3.Sistem pengupahan Pekerja diatur tersendiri menurut jabatan dan status\nPekerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"STRUCINCR_trigger","l. Kenaikan upah pekerja dilaksanakan da","l. Kenaikan upah pekerja dilaksanakan dalam periode satu kali setahun.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"ONCERISE_trigger","Perusahaan memberikan tunjangan hari ray","Perusahaan memberikan tunjangan hari raya keagamaan sebagai berikut:\n\n1. Pekerja\u002Fburuh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara\nterus menerus atau lebih diberikan sebesar I (satu) bulan upah.\n\n2. Pekerja\u002Fburuh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus\nmenerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proporsional\nsesuai masa kerja dengan perhitungan :\n\n\n  \n    \n      MasaKerja\n      _\n      x\n      _\n      UpahSebulan\n      _\n      (\n      Gaji\n      Pokok\n      +\n      Tunjangan\n      Tetap\n      )\n    \n    12\n  \n\n\n3. Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja\u002FBuruh yang telah\nmempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.\n\n4. Pekerja yang telah mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan\nterhitung sejak 30 (tiga pulub) hari sebelum hari raya berhak atas THR, sesuai\ndengan Permen No. 6 Tahun 2016, pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu).\n\n5. Pembayaran THR dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari\nRaya Idul Fitri.",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"incidentalbonustype2","1. Pekerja\u002Fburuh yang telah mempunyai ma","1. Pekerja\u002Fburuh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara\nterus menerus atau lebih diberikan sebesar I (satu) bulan upah.",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"incidentalbonusdate","5. Pembayaran THR dilaksanakan paling la","5. Pembayaran THR dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari\nRaya Idul Fitri.",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"OVERTIME_trigger","4.Perhitungan upah lembur adalah sesuai ","4.Perhitungan upah lembur adalah sesuai dengan Kepemenakertrans No. Kep\n102\u002FMen\u002FVl\u002F2004, sebagai berikut:\n\na.Pada Hari Kerja Biasa\n\n150 % Upah sejarn untukjam pertama\n\n200 % Upah sejam untuk jam kedua dan seterusnya\n\nb.Pada hari libur resmi dan lstirahat Mingguan 200\n% Upah sejam untuk 7 jam pertama\n\n300 % Upah sejam untukjam ke 8\n\n400 % Upah sejam untuk jam ke 9 dan seterusnya\n\nc.Apabila hari Iibur resmi jatuh pada bari kerja\nterpendek 200 % upah sejam untuk 5 jam pertama\n\n300 % upah sejam untuk jam ke 6\n\n400 % upah sejam untuk jam ke 7 dan seterusnya",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"overtimeallowancetype_general","a.Pada Hari Kerja Biasa 150 % Upah sejar","a.Pada Hari Kerja Biasa\n\n150 % Upah sejarn untukjam pertama\n\n200 % Upah sejam untuk jam kedua dan seterusnya",{"bindId":221,"name":222,"text":222},"overtimeallowanceperc1_general","150 % Upah sejarn untukjam pertama",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"overtimeallowancetype","200 % Upah sejam untuk jam kedua dan set","200 % Upah sejam untuk jam kedua dan seterusnya",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"overtimeallowanceperc1","150 % Upah sejarn untukjam pertama 200 %","150 % Upah sejarn untukjam pertama\n\n200 % Upah sejam untuk jam kedua dan seterusnya",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"SUNDAY_trigger","b.Pada hari libur resmi dan lstirahat Mi","b.Pada hari libur resmi dan lstirahat Mingguan 200\n% Upah sejam untuk 7 jam pertama\n\n300 % Upah sejam untukjam ke 8\n\n400 % Upah sejam untuk jam ke 9 dan seterusnya",{"bindId":236,"name":233,"text":234},"sundayallowancetype",{"bindId":238,"name":233,"text":239},"sundayallowanceperc1","b.Pada hari libur resmi dan lstirahat Mingguan 200\n% Upah sejam untuk 7 jam pertama",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"COMMUTE_trigger","3. Penggolongan dan peninjauan atas upah","3. Penggolongan dan peninjauan atas upah dan tunjangan\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      NO\n      Jabatan\n      Upah Pokok\n      TMK\n      Tunjangan Transport\n      Tunjangan Kehadiran\n      Lembur \n    \n    \n      1\n      Senior Manager\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      2\n      Manager\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      3\n      Asmen\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      4\n      Supervisor\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      5\n      Senoir Staff\n      Y\n      Y\n      Y\n      y\n      Y\n    \n    \n      6\n      Staff\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n    \n    \n      7\n      Operator\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y",{"bindId":245,"name":242,"text":246},"SENIOR_trigger","3. Penggolongan dan peninjauan atas upah dan tunjangan\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      NO\n      Jabatan\n      Upah Pokok\n      TMK\n      Tunjangan Transport\n      Tunjangan Kehadiran\n      Lembur \n    \n    \n      1\n      Senior Manager\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      2\n      Manager\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      3\n      Asmen\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      4\n      Supervisor\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      N\n    \n    \n      5\n      Senoir Staff\n      Y\n      Y\n      Y\n      y\n      Y\n    \n    \n      6\n      Staff\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n    \n    \n      7\n      Operator\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n      Y\n    \n  \n\n\n\n\nPasal 15: Upah Selama Sakit",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"mealvouchers","1.Perusahaan mernberikan makan pada saat","1.Perusahaan mernberikan makan pada saat istirahat untuk seluruh Pekerja di\nkantin perusahaan.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. YC Tec Indonesia - 2022\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2022-01-07\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2024-01-06\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Garmen (garmen, pakaian jadi)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        YC Tec Indonesia\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Pekerja Tekstil Sandang & Kulit SP TSK SPSI, SPN - Serikat Pekerja Nasional\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 180 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 18.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, but there are only indices (no wages)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[256],{"title":38,"slug":34},[258],{"type":259,"data":260},"call_to_action_body_block",{"title":261,"description":262,"variant":263,"link":264},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":261,"url":265,"description":261,"rel":266,"type":267},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[269],{"type":259,"data":270},{"title":261,"description":262,"variant":263,"link":271},{"title":261,"url":265,"description":261,"rel":266,"type":267},[]]