[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-woneel-midas-leathers-dengan-serikat-pekerja-nasional-2018-2020":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":297,"content_type_view":298,"extra_breadcrumbs":299,"body":301,"body_blocks":312,"related_pages":316},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":295,"translations":296},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-woneel-midas-leathers-dengan-serikat-pekerja-nasional-2018-2020","00e90e66-dd19-11ea-a1ef-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-woneel-midas-leathers-dengan-serikat-pekerja-nasional-2018-2020\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-woneel-midas-leathers-dengan-serikat-pekerja-nasional-2018-2020\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Woneel  Midas Leathers Dengan Serikat Pekerja Nasional 2018\u002F2020","ba_ID","IDN PT. Woneel Midas Leathers - 2018","Indonesia - IDN PT. Woneel Midas Leathers - 2018","IDN PT. Woneel Midas Leathers - 2018 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"PT WONEEL MIDAAS.html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>PT. Woneel Midas Leathers \u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. WONEEL MIDAS LEATHERS DENGAN SERIKAT\nPEKERJA NASIONAL PERIODE 2018-2020\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan mewujudkan tekad Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Pancasila\ndan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, setiap aspek kehidupan harus ditata\nsesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satunya aspek kehidupan bangsa\nadalah Tata Kehidupan dan Pergaulan ditempat kerja. Harus ditata pula sesuai\ndengan isi dan jiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam bentuk Hubungan Industrial\nPancasila (HIP).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelaksana HIP akan dapat mendorong terciptanya pemerataan hasil-hasil\npembangunan melalui peningkatan gairah dan produktivitas kerja dan dapat pula\nmendorong terciptanya stabilitas nasional yang mantap melalui terciptanya\nstabilitas di sektor industri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah satu sarana untuk mewujudkan HIP.\nKarena PKB adalah suatu penentuan syarat-syarat kerja yang paling tepat dan\nmerupakan hasil musyawarah untuk mufakat yang akan menjadi pedoman dalam\nmenyelesaikan selurruh permasalahan yang berkaitan, baik langsung maupun tidak\nlangsung dengan hubungan antara masing-masing peserta produksi yang akan\nmengikat yang bersangkutan untuk melaksanakannya secara murni dan konsekwen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa karena maksut itulah serta menyadari sepenuhnya akan tanggung jawab\nbersama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja. Maka Dengan Rahmad Tuhan Yang\nMaha Esa disusunlah Perjanjian Kerja Bersama ini yang bertujuan :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban Pekerja\u002FSerikat Pekerja dan\n    Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memperteguh dan menciptakan hubungan Industrial yang harmonis dalam\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Secara bersama menetapkan syarat-syarat kerja dan keadaan industrial dan\n    atau hubungan ketenagakerjaan yang diatur dalam perundang-undangan\n    nilai-nilai, syrat-syarat kerja yang sudah diatur dalam\n  perundang-undangan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengatur tata cara penyelesaian keluh kesah dan perbedaan pendapat antara\n    pekerja atau Serikat Pekerja dan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>Berdasarkan hubungan kerja yang harmonis atau saling percaya-mempercayai,\nPerusahaan bersama-sama Serikat Pekerja menyumbangkan Darmabaktinya untuk ikut\nserta dalam program Pembangunan Nasional secara umum dan khususnya dalam\npeningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL I : ISTILAH-ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan adalah : \n    \u003Cp>Setiap bentuk usaha yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah,\n    dalam hal ini adalah PT. Woneel Midas Leathers yang beralamat : Jl. Gembor\n    raya, Pasir Jaya, Jati Uwuwn Tangerang Banten Indonesia dengan Akta Notaris\n    : Juanita Lestia Rini, SH, M.Kn No: AHU-592.AH.02.01 Tahun 2020\n    (…………………………………………………………………………..)\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha adalah : \n    \u003Cp>Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu\n    perusahaan dalam hal ini disebut sebagai Pengurus \u002F Pimpinan yang diberi\n    kuasa untuk bertindak atas nama Perusahaan PT. Woneel Midas Leathers.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengurus \u002F Pimpinan Perusahaan adalah : \n    \u003Cp>Orang yang ditunjuk memimpin, mengelola Perusahaan\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja adalah : \n    \u003Cp>Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja yang bersifat\n    bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna\n    memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta\n    meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam hal ini adalah\n    Serikat Pekerja Nasional Unit Kerja PT. Woneel Midas Leathers yang telah di\n    syah kan oleh DPC SPN dengan nomor SK:006\u002FA.Int\u002FDPC SPN KT.TNG\u002FIV\u002F2010 dan\n    tercatat di Disnaker no: 208\u002FSP?VII\u002F1998 yang beralamat : Jl. Gembor raya,\n    Pasir jaya, Jati Uwung, Tangerang Banten Indonesia.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengurus Serikat Pekerja Nasional adalah : \n    \u003Cp>Anggota Serikat Pekerja Nasional yang dipilih oleh anggota dalam\n    konferensi anggota untuk memimpin Serikat Pekerja sesuai dengan Anggaran\n    Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPN (Serikat Pekerja Nasional)\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja adalah : \n    \u003Cp>Setiap orang yang bekerja dan menerima upah\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja Tetap adalah : \n    \u003Cp>Setiap orang yang terikat dalam hubungan kerja dengan perusahaan dan\n    mendapatkan upah\u002Fgaji baik secara harian atau bulanan setelah mendapatkan\n    SK Pengangkatan Karyawan tetap oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja Kotrak adalah : \n    \u003Cp>Setiap orang yang terikat dalam hubungan kerja untuk jangka waktu\n    tertentu dan mendapatkan upah\u002Fgaji.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keluarga Pekerja adalah : \n    \u003Cp>Istri\u002FSuami dan anak yang syah menurut hokum perkawinan yang berlaku,\n    dan saudara yang tinggal serumah (Orang Tua, Mertua, Kakek\u002FNenek).\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah\u002FGaji adalah : \n    \u003Cp>Imbalan jasa berupa uang yang diterima Pekerja dari Perusahaan atas\n    pekerjaannya karena adanya hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 2 : PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT, WONEEL MIDAS LEATHERS yang berkedudukan di Jl. Gembor raya, Pasir Jaya,\nJati Uwung, Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, Dengan Akta Notaris : Rukma\nSanti, SH. No : 21 tanggal 6 Mei 1998 (Jung Ro Lee \u002F Director) dan No: 30\ntanggal 18 Juni 2010 (Jae Kon Moon \u002F Director)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dalam hal ini diwakili oleh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. (Presiden Director)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ir. Marulitua Matondang (HRD Manager)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Selanjutnya disebut sebagai pihak pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja Nasional Unit PT. Woneel Midas Leathers yang telah disyahkan\noleh DPC SPN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dengan nomor SK:006\u002FA.Int\u002FDPC SPN KT.TNG\u002FIV\u002F2010 dan tercatat di Disnaker\nno: 208\u002FSP?VII\u002F1998, yang didalam ini diwakili oleh (yang mengikuti dalam\nperundingan PKB) :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Syarif Hidayatulla (Ka. PSP SPN)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Faisal Thursina (Wk Ketua PSP SPN)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sulami (Wk Ketua PSP SPN)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Yulianti (WK Ketua PSP SPN)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sarwin (Wk Ketua PSP SPN)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Markian (Wk Ketua PSP SPN)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Winingsih (Sekretaris)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Lastri (Wk Sekretaris )\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sri Sumiyati (Wk sekretaris)\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Selanjutnya disebut sebagai pihak pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 3 : DASAR DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan\nyang berlaku di Indonesia dan bertujuan untuk mengatur hubungan kerja \u002F\nsyarat-syarat kerja antara Pengusaha dengan Pekerja, agar tetap terpelihara\nhubungan yang harmonis serta terwujudnya kelancaran produksi dalam rangka\nberpartisipasi dalam hal Pembangunan Nasional berdasarkan Hubungan Industrian\nPancasila.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 4 : LUASNYA PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dan Serikat Pekerja mengakui bahwa perjanjian ini terbatas dan\nhanya berlaku untuk hal-hal dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Bersama ini.\nDengan pengertian tetap mengindahkan hak-hak dari pihak-pihak sesuai dengan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini mengikat Pengusaha dan seluruh Pekerja PT.\nWoneel Midas Leathers. Kecuali untuk hal-hal tertentu bagi pekerja PKWT diatur\ndalam perjanjian kerja tersendiri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pedoman dan disiplin kerja yang berlaku dan peraturan-peraturan yang\ndibuat oleh kedua belah pihak dimasa-masa yang akan dating dapat diberlakukan\nsepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini\ndan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 5 : HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Baik Pengusaha maupun Serikat Pekerja berkewajiban untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Melaksanakan sepenuhnya isi dan makna Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Memberikan penerangan dan penjelasan kepada seluruh Pekerja dan Instansi\nPemerintah dan Swasta jika diperlukan mengenai isi dan makna dari Perjanjian\nKerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Saling menghormati hak dan kewajiban serta tanggung kedua belah pihak dan\nsenantiasa saling mengingatkan \u002F menegur pihak lain apabila tidak mengindahkan\nisi Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 6 : PENGAKUAN DAN JAMINAN TERHADAP SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha mengakui Serikat Pekerja Nasional sebagai Serikat Pekerja yang\n    syah dan telah terdaftar di Disnaker No.568.4\u002F490-HI\u002F2009 dalam perusahaan\n    dan demikian mewakili seluruh pekerja maupun secara bersama-sama dalam\n    masalah ketenagakerjaan dalam hal-hal yang menyangkut hubungan kerja atau\n    syarat-syarat kerja bagi Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja mengakui Pengusaha sebagai pihak yang mempunyai wewenang\n    dan tanggung jawab mengelola Perusahaan dalam mengelola usahanya serta\n    bersama-sama dengan Pekerja mendukung kelangsungan hidup dan kemajuan\n    Perusahaan demi kesejahteraan bersama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk mengurus ketenagakerjaan antara Pemerintah, Serikat Pekerja dan\n    Pengusaha, maka pekerja yang mewakili Serikat Pekerjanya diberi kelonggaran\n    untuk menghadiri rapat-rapat dalam mencari pemecahan masalah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan bantuan kepada Serikat Pekerja dalam rangka\n    melaksanakan tugasnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menjamin tidak melakukan tekanan-tekanan baik langsung maupun\n    tidak langsung, tindakan diskriminatif dan tindakan pembalasan terhadap\n    Pekerja-Pekerja yang telah dipilih \u002Fditunjuk selaku fungsionaris Serikat\n    Pekerja atau Anggota delegasi bersama kerena kegiatannya yang berhubungan\n    dengan fungsinya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sesuai dengan pengakuan atas hak-hak Serikat Pekerja, maka setiap\n    fungsionaris Serikat Pekerja dapat berhubungan langsung dengan Pengusaha\n    untuk melaksanakan kewaajiban-kewajiban mereka mengenai masalah\n    ketenagakerjaan dan organisasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja dapat melakukan rapat anggota atau kegiatan lain didalam\n    lingkungan Perusahaan didalam maupun diluar jam kerja dengan terlebih\n    dahulu memberitahukan secara resmi dana tau tertulis kepada Pengusaha. (Via\n    Telepon)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kegiatan yang diadakan tidak boleh mengganggu\u002Fmenghambat jalannya\n    Perusahaan dan Serikat Pekerja bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan\n    yang dilakukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan bantuan untuk kelancaran maksud tersebut diatas,\n    sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 7 : KEMUDAHAN FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cli>Dengan bukti-buktidan keterangan yang sah maka Pengusaha memberikan\n    dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja\u002FUnit Kerja untuk memenuhi\n    panggilan\u002Fundangan dari Instansi Pemerintah, Perangkat Organisasi untuk\n    mengikuti rapat, Kongres, kursus, dan lain-lain dengan upah penuh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Berdasarkan permintaan dari Serikat Pekerja, maka Pengusaha membantu\n    dalam pemungutan iuran Anggota Serkat Pekerja sesuai dengan KEPMENAKERTRANS\n    NO.Kep.187\u002FMen\u002FX\u002F2004 Tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha bersedia memberikan bentuan kantor beserta peralatannya, ruang\n    rapat untuk Serikat Pekerja dan papan pengumuman guna menempelkan\n    pengumuman kegiatannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan tidak menghalangi dan merintangi perkembangan kegiatan Serikat\n    Pekerja dalam Perusahaan sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang\n    yang berlaku di Negara Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan kesempatan waktu piket untuk Pengurus SPN mulai jam\n    10.00-12.00 1 Orang dan 13.00-15.00 1 Orang selama jam kerja untuk\n    melakukan aktivitas rutin dari SPN.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em;line-height:1em;\">a. Untuk petugas piket 1 orangyang\ndijadwalkan secara bergantian. Penjadwalan akan dibuat oleh pengurus SPN yang\ndiketahui oleh Management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em;line-height:1em;\">b. Apabila ada kepentingan kegiatan\nSPN seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em;line-height:1em;\">Meeting Pengurus, Perundingan\nBipartit atau KKB, Dinas luar kantor (melampirkan surat dispensasi dari\nDPC\u002FDPP), Kegiatan SPN (menerima tamu, persiapan-persiapan kegiatan Serikat\ndll).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em;line-height:1em;\">c. Pengurus SPN harus membawa surat\nijin secara tertulis kepada management selambat-lambatnya 3 hari sebelumnya,\nkecuali hal-hal yang sifatnya mendesak (izin dari Manager Produksi dan Direktor\nProduksi tembusan ke Personalia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 8 : PENERIMAAN PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Untuk kelancaran kegiatan Perusahaan, Serikat Pekerja mengakui hak\n    Pengusaha dalam peneriman Pekerja, penentuan serta pembagian pekerjaan,\n    pengangkatan dan pemindahan Pekerja sesuai dengan system kepegawaian yang\n    sehat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pelaksanaanya dilakukan oleh Personalia dengan persyaratan umum sebagai\n    berikut :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.Seorang laki-laki atau wanita umur minimal 18\ntahun, dibuktikan dengan Kartu Identitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b.Serendah-rendahnya berpendidikan SD sederajat\n(berijazah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c.Berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d.Berkelakuan baik yang dinyatakan oleh pihak\nKepolisian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e.Mengajukan surat lamaran kerja yang dilengkapi\ndengan dilampiri dengan dilampiri surat keterangan Dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">f.Lulus dari seleksi\u002Ftes yang diadakan oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">g.Bersedia mentaati peraturan\u002Ftata tertib yang\nberlaku dalam Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 9 : MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cli>Calon Pekerja yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh\n    Perusahaan diterima sebagai Pekerja dengan masa percobaan paling lama 3\n    (tiga) bulan terhitung sejak mulai bekerja di Perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Selama dalam masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan\n    kerja setiap saat tanpa syarat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama masa percobaan tersebut dihitung sebagai masa kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Seorang Pekerja menyelesaikan masa percobaan dengan baik diangkat sebagai\n    pekerja tetap dengan golongan yang ditetapkan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 10 : PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Sebelum Pekerja menjalankan pekerjaannya, Pekerja tersebut harus\n    menandatangani surat Perjanjian Kerja dengan Pihak Pengusaha dan mulai\n    menjalankan pekerjaannya sesuai dengan waktu kerja yang ditetapkan oleh\n    Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang sudah diterima bekerja tidak diperkenankan bekerja di\n    Perusahaan atau Instansi lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dan Pengusaha masing-masing memegang Surat Perjanjian Kerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 11 : HUBUNGAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha berhak memperkerjakan Pekerja untuk jangka waktu tertentu dana\n    atau Pekerja waktu tertentu pada suatu pekerjaan tertentu dengan syarat\n    kerja ketentuan lain yang dinyatakan dalam perjanjian khusus antara pekerja\n    yang bersangkutan dengan Pengusaha dan sesuai dengan Peraturan\n    Perundang-undangan yang berlaku (UU KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 12 : MUTASI, PROMOSI, DAN DEMOSI PEKERJAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dengan pendayagunaan tenaga kerja serta tercapainya tujuan operasional\n    Perusahaan secara efisien, efektif dan menyeluruh, Pengusaha dapat mengatur\n    dan menunjuk setiap pekerja untuk dipindahkan dari satu bagian ke bagian\n    lain sesuai dengan kebutuhan dan sifatnya bukan merupakan suatu hukuman,\n    dengan dasar sukarela bukan paksaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mutasi dilaksanakan setelah dilakukan pertimbangan dengan memperhatikan\n    situasi dan kebutuhan tenaga kerja di suatu bagian.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap mutase diikut sertakan Surat Keputusan dari Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebelum mutase dilaksanakan, Pengusaha berkewajiban untuk memberitahukan\n    hal tersebut kepada Pekerja yang bersangkutan dan serikat Pekerja\n    sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelumnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mutasi Pekerja diluar lingkungan dilalukan melalui musyawarah dan\n    mufakat, antara Pengusaha, Serikat Pekerja, dan Pekerja yang bersangkutan\n    dengan tanpa paksaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal yang dapat mengakibatkan mutase antara lain : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Bertambahnya pekerjaan di suatu bagian.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pelanggaran yang mengakibatkan pemindahan\n    pekerja atau dimutasikan pada bagian lain.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Karena kesehatan Pekerja menurut dokter tidak\n    memungkinkan untuk bekerja pada jabatan yang diduduki.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja yang dimutasi segala sesuatunya mengikuti jabatan baru,\n    tetapi tidak mengurangi Upah Pokok yang telah diterimanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Demosi dapat dilakukan karena ketidakmampuan dalam melakukan pekerjaan\n    tanpa mengurangi Upah Pokok.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : HARI DAN JAM KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 13 : HARI KERJA DAN JAM KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cp>1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu\nuntuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (minggu), dengan ketentuan sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>HARI KERJA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>JAM KERJA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ISTIRAHAT \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KETERANGAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1. Senin-Jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.30-15.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 menit\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2. Sabtu \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.30-12.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>tanpa istirahat\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. 8 (delapan jam 1 (satu)hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu\nuntuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, dengan ketentuan sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>HARI KERJA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>JAM KERJA \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ISTIRAHAT\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KETERANGAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1. Senin-Jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.30-16.30 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60 menit\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu kerja dari\nketentuan pada ayat 1 maka dihitung sebagai jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan yang memperkerjakan pekerja melebihi wakru kerja dari\nketentuan pada ayat 2 maka dihitung sebagai jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 14 : WAKTU KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pada dasarnya waktu kerja lembur adalah sukarela dan apabila Karyawan\ntidak berkenan pekerjaan lembur harus disertai alasan-alasan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Karyawan sakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Karyawan mengalami musibah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Karyawan hamil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Anak\u002FIstri\u002FSuami, Orang tua dan keluarga\nsakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Karywan pulang kampong\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Karyawan mempunyai kepentingan keluarga yang\ntidak bisa ditinggalkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Karyawan mempunyai kepentingan pribadi yang\ntidak bisa ditinggalkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Waktu kerja lembur dapat menjadi wajib dilaksanakan dalam hal: Apabila\npekerjaan tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan\nataupun dapat mengganggu opersional Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>3. Bagi karyawan yang sedang hamil tidak diperbolehkan untuk kerja lembur\nlebih dari 2 (dua) jam sehari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang melakukan kerja lembur 3 jam atau lebih, maka perusahaan\nmemberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnyaa 1400 kalori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 15 : PERHITUNGAN UPAH KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku Pengusaha wajib memberikan upah\nlembur kepada Pekerja dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar\nupah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah se-jam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Untuk setiap jam lembur berikutnya harus dibayar\nupah sebesar 2 (dua) kali upah se-jam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>2. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari\nlibur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu\nmaka:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Perhitungan upah lembur 7 (tujuh) jam pertama\ndibayar 2 (dua) kali upah se-jam, dan jam ke delapan dibayar 3 (tiga) kali upah\nse-jam dan jam kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah se-jam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Apabila Hri libur resmi jatuh pada hari\nterpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali\nupah se-jam,jam ke enam 3 (tiga) kali upah se-jam dan jam lembur ke tujuh dan\nkedelapan 4 (empat) kali upah se-jam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dana tau hari\nlibur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja 40 (empat puluh) jam\nseminggu, maka perhitungan upah lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2\n(dua) kali upah se-jam, jam ke-9 (Sembilan) dibayar 3 (tiga) kali upah se-jam\ndan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah se-jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Cara menghitung upah lembur adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Upah se-jam → 1\u002F173 X upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Upah lembur jam pertama → 1\u002F173 X upah sebulan\nX 1,5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Upah lembur jam kedua → 1\u002F173 X upah sebulan X\n2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Upah lembur jam ketiga → 1\u002F173 X upah sebulan\nX 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Upah lembur jam keempat → 1\u002F173 X upah sebulan\nX 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : PENGUPAHAN DAN TUNJANGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 16 : PENGGOLONGAN DAN KELOMPOK UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Upah Pekerja digolongkan menjadi upah harian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Komponen pengupahan yang berlaku sesuai status pekerja sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja bulanan : Upah Pokok, Tunjangan Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja harian : Upah Pokok, Tunjangan Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Besarnya upah sebulan bagi pekerja harian dikalikan 30 (tiga puluh) hari\nkerja upah sehari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Upah untuk pekerja dibayarkan 1 (satu) bulan sekali, pada akhir bulan\n(pertanggal 5 awal bulan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 17 : PENINJAUAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>1. Setiap setahun sekali dengan melihat situasi dan kondisi perusahaan,\nPengusaha akan mengadakan peninjauan upah pada bulan Januari tahun berjalan\nberdasarkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Hasil penilaian kondite dan prestasi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Kenaikan massal \u002F umum.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwagetxt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>2. Pekerja harian ditetapkan berdasarkan upah minimum kota (UMK) yang di\ntetapkan Pemerintah dengan mengacu Sistem Persentasi Kenaikan Upah setiap\ntahunnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 18 : TUNJANGAN-TUNJANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cp>1. Tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada Pekerja oleh Perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Tunjangan Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Tunjangan Menikah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Tunjangan Bonus Tahun Baru\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 19 : TUNJANGAN HARI RAYA (THR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cp>1. Perusahaan memberikan tunjangan THR kepada seluruh karyawan\nselambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal Hari Raya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>2. Ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya sesuai dengan Undang-Undang yang\nberlaku maksimal 100 %.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan memberikan bingkisan lebaran kepada setiap pekerja sesuai\nkesepakatan bersama antara Management dan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 20 : TUNJANGAN TRANSPORT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowanceamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>Perusahaan memberikan Tunjangan Transport sebesar Rp 5000\u002Fhari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 21 : TUNJANGAN MENIKAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tunjangan Menikah di berikan oleh Perusahaan sebesar Rp. 100.000,- , Dengan\nSyarat melampirkan foto copy Buku Nikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 22 : TUNJANGAN BONUS AKHIR TAHUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-extrapayfirmperformancesec\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2sec\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Cp>Perusahaan memberikan tunjangan Bonus Akhir Tahun berdasarkan kondisi\nkeuangan perusahaan dan besarnya akan ditentukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 23 : MASA HAID\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap pekerja perempuan berhak mendapatkan hak cuti 2 hari pada hari\npertama dan kedua masa haid dengan memberikan surat keterangan dari dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : TATA TERTIB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 24 : DISIPLIN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Demi kelancaran dan kedisiplinan kerja setiap pekerja harus mematuhi tata\ntertib kerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan hadir ditenpat kerja pada waktu yang ditentukan dab\n    pulang pada waktunya kecuali mereka yang bertugas lembur atas permintaan\n    atasannya melalui surat Perintah Lembur \u002F SPL.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan untuk memakai tanda pengenal selama berada di\n    lingkungan pabrik.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang diberikan seragam\u002Fatribud lainnya diwajibkan dipakai pada\n    waktu bekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan absensi pada mesin absen pada saat masuk dan pulang\n    kerja tepat pada waktunya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan membuang sampah pada tempat-tempat yang telah\n    disediakan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebelum bekerja, Pekerja diwajibkan memeriksa fasilitas kerja dan\n    perlengkapannya termasuk mesin-mesin dan memeriksa kembali pada waktu\n    sebelum pulang kerja agar barang-barang tersebut tidak hilang atau terjadi\n    hal-hal yang negative.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan mengkuti, mematuhi dan melaksanakan segala perintah,\n    petunjuk kerja dari atasan atau pimpinan sesuai dengan tugas kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan untuk menjaga kerapihan, kebersihan lingkungan kerja,\n    masing-masing di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan menjaga, memelihara dan melakukan perawatan terhadap\n    semua barang inventaris kerfja atau bahan-bahan produksi Perusahaan dan\n    segera melaporkan kepada atasan atau Pimpinan apabila terjadi\n  kerusakan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja tidak diperbolehkan menggunakan peralatan kerja atau ruangan lain\n    yang bukan bagiannya tanpa ada persetujuan \u002F perintah atasan atau Pimpinan\n    yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan memberikan keterangan yang sebenarnya apabila\n    sewaktu-waktu diperlukan oleh atasannya atau pimpinan mengenai hal-hal yang\n    menyangkut kedinasan atau hal lain yang ada kaitannya dengan pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan bersedia diperiksa oleh petugas keamanan pada waktu\n    keluar lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dilarang meninggalkan pekerjaannya tanpa seijin atasan \u002F\n  pimpinan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap pekerja yang akan meninggalkan pekerjaan\u002Flingkungan Perusahaan\n    baik tugas luar maupun meninggalkan tempat kerja lebih awal, harus mendapat\n    ijin atasan\u002Fpimpinan secara tertulis.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja tidak diperkenankan bekerja part time atau sepenuhmya\n    dimPerusahaan lain tanpa persetujuan dari pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dilarang melakukan transaksi perdagangan apapun didalam jam kerja\n    atau mengedarkan poster yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tanpa\n    ijin pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dilarang minum-minuman keras, mabok ditempat kerja,\n    membawa\u002Fmenyimpan dan menyalah gunakan bahan narkotika.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dilarang merokok\u002Fmenyalakan api di ruangan kerja kecuali di\n    tempat yang telah di sediakan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dilarang membawa senjata api\u002Ftajam kedalam lingkungan\n  Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dilarang menerima tamu pada jam kerja, kecuali ada hal-hal yang\n    sangat penting dengan seijin atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dilarang membuat gaduh, onar suasana ditempat kerja baik\n    bunyi-bunyian maupun teriak-teriakan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cli>Pekerja, Pimpinan Perusahaan dilarang membuat KEKERASAN BERBASIS GENDER\n    dilingkungan kerja dalam kondisi apapun, (berkata yang tidak pantas,\n    mem-bully, mengeluarkan Bahasa binatang, mencubit, melakukan kekerasan\n    fisik maupun verbal, dll)\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pekerja dilarang melakukan pertemuan \u002F rapat didalam perusahaan tanpa\n    seijin dari Pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama jam kerja setiap Pekerja dilarang meninggalkan pekerjaan\u002Flokasi\n    perusahaan tanpa ijin atasan masing-masing \u002F Personalia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan diputuskan Perusahaan\n    sesuai dengan kesepakatanr antara Serikat Pekerja Nasional atas dasar\n    standar umum dan moral yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 25 : PAKAIAN SERAGAM\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan seragam kerja setelah pekerja diterima sebagai\n    pekerja tetap sebanyak 2 (dua) baju pada setiap 1,5 (satu setengah) tahun\n    saat pemberian seragam.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja yang telah memakai seragam kerja tidak diperkenankan untuk: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Merubah\u002Fmenambah\u002Fmenempel seragam dengan\n    bahan lain tanpa seijin Pengusaha sehingga merubah bentuk \u002Fcorak\u002Fmodel\n    seragam.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Menggunting\u002Fmenghilangkan sebagian baik pada\n    tangan maupun pada bagian lainnya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Menulis\u002Fmencoret\u002Fmengotori dengan\n    tulisan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Diwajibkan untuk seluruh pekerja memakai busana Batik pada hari jumat.\n    (Bahan bukan kaos)\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 26 : IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN ATAU TANPA MENDAPATKAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Seorang Pekerja dianggap hadir bekerja jika melaksanakan pekerjaan\n    sekurang-kurangnya 2,5 jam dalam sehari. Dengan demikian ijin yang\n    dilakukan sebelum Pekerja melakukan kerja minimal 2,5 jam dan ternyata\n    Pekerja yang bersangkutan tidak kembali ketempat kerja maka dianggap tidak\n    hadir kecuali, dengan alasan-alasan sebagai berikut: \n    \u003Cp>a. Dalam keadaan yang mendesak Pekerja diharuskan pulang karena ada\n    diantara keluarga Pekerja tersebut mendapat musibah\u002Fmeninggal.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Oleh sebab-sebab yang dapat dipertanggungjawaban serta sesuai dengan\n    hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">Perusahaan dapat memberikan ijin kepeda pekerja untuk meninggalkan\n    pekerjaan dengan mendapatkan upah penuh, apabila: \n    \u003Cp>a. Pekerja menikah 3 hari\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Pekerja menikahkan anaknya 2 hari\u003C\u002Fp>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>c. Pekerja yang istrinya melahirkan\u002Fkeguguran 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cp>d. Pekerja yang mengkhitankan \u002Fmembaptiskan anaknya 2 hari\u003C\u002Fp>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cp>e. Suami\u002FIstri\u002Fanak\u002Forangtua dari pekerja meninggal dunia 3 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cp>f. Pekerja yang anggota keluarganya 1 (satu) rumah meninggal 1 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cp>g. Pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit yang disertai dengan\n    surat ijin Dokter yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>h. Perusahaan dapat memberikan ijin kepada Pekerja yang beragama Islam,\n    untuk menunaikan ibadah haji selama waktu yang diperlukan atau paling lama\n    40 hari dengan ketentuan harus terlabih dahulu mengajukan permohonan ijin\n    kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>i. Selama menunaikan ibadah haji upahnya dibayar penuh.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang meninggalkan pekerjaan, seperti tercantum dalm keterangan\n    ayat 1 dan 2 harus memperoleh persetujuan \u002F ijin terlebih dahulu dari\n    Perusahaan melalui atasan Departement masing-masing pekerja, kecuali dalam\n    keadaan mendesak, bukti-bukti dapat diajukan kemudian.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Atas pertimbangan-pertimbangan Perusahaan, ijin meninggalkan pekerjaan\n    diluar ketentuan ketentuan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 27 : IJIN TIDAK MASUK KERJA DAN MANGKIR\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pada dasarnya ketidak hadiran Pekerja dalam satu hari penuh dianggap\n    sebagai pelanggaran tata tertib kecuali dengan ijin atasan masing-masing\n    dengan alasan yang dapat diterima dan dapat dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit atau karena alasan lain wajib\n    memberitahukan kepada atasan masing-masing selambat-lambatnya 1 (satu)\n  hari.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila ketidak hadirannya karena: \n    \u003Cp>a. Sakit 1 (satu) hari atau lebih, Pekerja bersangkutan wajib\n    menyerahkan surat keterangan Dokter selambat-lambatnya pada hari pertama\n    masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Ijin, Pekerja yang bersangkutan wajib membuat surat pemberitahuan\n    kepada atasan masing-masing.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan dan pemberitahuan baik lisan\n    maupun tertulis kepada atasan masing-masing dianggap mangkir, dimana upah\n    tidak dibayar.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang melakukan mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut\n    dan telah dipanggil selama 2 (dua) kali secara tertulis oleh Perusahaan dan\n    Pekerja tidak dapat memberikan keterangan yang dapat di terima Perusahaan,\n    maka Pekerja tersebut dianggap mengundurkan diri baik dan dapat diproses\n    pemutusan hubungan kerja sesuai Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 28 : PELANGGARAN TATA TERTIB YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN\nHUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Setiap Pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Perusahaan,\npelanggaran hukum, tindakan yang merugikan Perusahaan dapat dikenakan sanksi\npemutusan hubungan kerja, dan di laksanakan sesuai prosedur Undang-Undang No.13\ntahun 2003, antara lain yang termasuk pelanggaran berat adalah sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang milik\n    Perusahaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja melakukan penganiayaan di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dengan sengaja melawan intruksi atasan tanpa alasan yang dapat di\n    pertanggung jawabkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja melakukan perbuatan yang melanggar hukum \u002F melakukan\n  kejahatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dengan sengaja merusak atau oleh kecerobohannya barang milik\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja melakukan minum-minuman keras, memakai narkoba, berjudi,\n    berkelahi, di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dengan sengaja melakukan perbuatan menghina, mengancam terhadap\n    sesame Pekerja di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dengan sengaja memberikan keterangan palsu yang dapat merugikan\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja membongkar rahasia Perusahaan atau rahasia rumah tangga\n    Perusahaan kecuali untuk kepentingan Negara.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja melakukan perbuatan asusila di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja menerima suap baik langsung, merusak, atau merugikan kepentingan\n    dan Nama Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 29 : SANKSI-SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pada dasarnya, setiap bentuk\u002Fjenis pelanggaran terhadap peraturan yang\n    telah diberlakukan adalah merupakan hambatan terhadap kelancaran proses\n    produksi baik langsung maupun tidak langsung merugikan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemberian surat peringatan tidak perlu menurut urutannya, tetapi lebih\n    dapat dinilai\u002Fdidasarkan pada bobot\u002Ftingkat kesalahan, macam pelanggaran,\n    frekuensi\u002Fseringnya pengulangan pelanggaran, dan unsur-unsur kesengajaan\n    yang dilakukan Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Terhadap Pekerja yang melakukan Pelanggaran terhadap peraturan yang\n    berlaku dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Peringatan lisan, teguran tertulis, dari atasan\nmasing-masing dana tau saksi lainnya sebagai upaya pembinaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Pemberian Surat Peringatan (SP).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Uang Performance tidak didapat pada bulan dimana\nkaryawan terkena SP, pada bulan berikutnya karyawan berhak atas uang\nPerformance.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Pemberhentian sementara (Skorsing).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 30 : PEMBERIAN SURAT PERINGATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pemberian Surat Peringatan (SP) berlaku untuk jangka waktu : \n    \u003Cp>a.SP Pertama : 6 (enam) bulan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b.SP kedua : 6 (enam) bulan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c.SP ketiga : 6 (enam) bulan\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang melanggar tata tertib (psl 24) akan dikenakan sanksi oleh\n    Perusahaan berupa surat peringatan I, II, III, berdasarkan besar kecilnya\n    pelanggaran yang dilakukan Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk SP ke dua diberikan bagi karyawan yang telah mendapat SP Pertama\n    dan masih melanggar tata tertib (psl 26)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk SP ketiga diberikan Pekerja yang telah mendapat SP kedua dan masih\n    melanggar tata tertib (psl 26)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja yang tidak melakukan Pelanggaran \u002F kesalahan sampai batas\n    berlakunya SP yang telah diterima, maka sanksi-sanksi yang pernah diterima\n    akan terhapus.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja melakukan pelanggaran\u002Fkesalahan yang dinilai memenuhi\n    ketentuan untuk mendapatkan SP pertama dan terakhir, Pengusaha tidak\n    langsung mem-PHK kepada Pekerja yang bersangkutan, tetapi terlebih dahulu\n    memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap mau bekerja\n    disertai kesanggupan\u002Fpernyataan akan diperbaiki disiplin kerjanya dengan\n    tidak melanggar aturan yang berlaku. Kesanggupan\u002Fpernyataan tersebut harus\n    dibuat secara tertulis dan ditanda tangani diatas materai yang cukup yang\n    disaksikan oleh atasan masing-masing dan PSP SPN PT. Woneel Midas Leathers\n    dan berlaku efektif selama 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja yang bersangkutan ternyata mengingkari\n    kesanggupan\u002Fpernyataanya sendiri seperti yang tercantum dalam ayat 6 diatas\n    dengan masih melanggar peraturan yang berlaku, maka Pekerja yang\n    bersangkutan dinyatakan telah mengundurkan diri secara sepihak.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja yang masih melakukan pelanggaran yang terkena sanksi SP\n    III, maka Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dan dilaksanakan\n    sesuai dengan prosedur Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 31 : SKORSING\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Skorsing dapat dilakukan pada pekerja yang melakukan pelanggaran tata\n    tertib atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya atau tindakan\n    yang merugikan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jangka waktu skorsing paling lama 1 (satu) bulan kecuali dalam proses\n    menunggu keputusan Pengadilan Hubungan Industrial dan selama ijin PHK belum\n    di berikan, maka skorsing dapat di perpanjang, selama dalam masa skorsing\n    upah dibayar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 32 : HARI LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cli>Pekerja yang telah melakukan kewajiban bekerja seperti yang tercantum\n    dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 berhak mendapat istirahat selama 1 (satu) hari\n    untuk 6 (enam) hari kerja dan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">Selain istirahat yang tercantum dalam ayat 1 diatas yang termasuk\n    hari-hari libur bagi pekerja adalah: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Hari libur resmi yang ditetapkan\u002Fditentukan\n    Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Hari libur resmi yang ditetapkan\u002Fditentukan\n    Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama hari libur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatas Pekerja\n    berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 33 : CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">Setiap Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak\n    atas istirahat selama 12 hari kerja dengan mendapatkan upah penuh yang\n    pelaksanaannya terbagi atas dua bagian, yaitu: \n    \u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Cuti Massal, cuti yang pelaksanaannya diatur\n    oleh Perusahaan dengan kesepakatan PSP SPN untuk melaksanakan Hari Raya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pengumuman libur Hari Raya\n    diberitahukan\u002Fdiumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum\n    pelaksanaan libur massal.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Cuti Perorangan, adalah merupakan sisa cuti\n    tahunan setelah dikurangi cuti massal.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hak atas cuti tahunan timbul pada saat Pekerja mempunyai masa kerja 12\n    bulan dihitung sejak tanggal Pekerja mulai bekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang menggunakan hak istirahat tahunannya maka harus memenuhi\n    prosedur sebagai berikut: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Seminggu sebelumnya pekerja telah mengajukan\n    permohonan terlebih dahulu kepada atasan masing-masing department, untuk\n    disahkan oleh Pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tanpa ijin sebelumnya telah memperpanjang hak cutinya maka\n    dianggap mangkir.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 34 : CUTI HAMIL\u002FKEGUGURAN DAN HAID\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cli>Pekerja wanita yang melahirkan berhak atas cuti hamil selama 1,5 bulan\n    sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan mendapatkan upah penuh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cli>Bagi Pekerja wanita yang mengalami keguguran berhak atas cuti 1,5 bulan\n    dan permohonan cutinya dilengkapi dengan surat keterangan dokter\u002Fbidan yang\n    merawatnya dengan mendapatkan upah penuh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pekerja wanita yang menjalani cuti hamil harus menyertakan fotocopy surat\n    kelahiran secepatnya setelah melahirkan\u002Fpertama masuk kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">Pekerja wanita berhak atas cuti haid 1 sampai 2 hari pada hari pertama\n    haid dengan mendapatkan upah penuh apabila: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja wanita tidak mampu melakukan\n    pekerjaan\u002Fsakit pada hari pertama haid yang disertai dengan surat\n    keterangan dokter.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cli>Pengusaha dilarang mengadakan PHK bagi pekerja wanita yang menjalani cuti\n    hamil\u002Fkeguguran.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 35 : UPAH PEKERJA SELAMA SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja sakit dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan\n    dokter, maka Pekerja wajib dibayar penuh upahnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">Apabila Pekerja sakit dalam jangka waktu panjang\u002Flama dan dapat\n    dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upahnya dibayar sesuai\n    dengan Undang-undang no. 13 Tahun 2003, dengan ketentuan sebagai berikut: \n    \u003Cp>a.Sakit selama 4 bulan pertama : 100 % dari upah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b.Sakit selama 4 bulan kedua : 75 % dari upah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c.Sakit selama 4 bulan ketiga: 50 % dari upah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d.Sakit selama 4 bulan keempat : 25 % dari upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cli>Dan apabila setelah lewat 12 bulan ternyata yang bersangkutan belum mampu\n    bekerja kembali, ,maka Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja sesuai\n    dengan Peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : KESEJAHTERAAN PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 36 : JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">Seluruh Pekerja harian dan bulanan tetap wajib diikutsertakan dalam\n    program BPJS yang meliputi: \n    \u003Cp>a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Jaminan Kematian (JK)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Jaminan Kesehatan, dengan diberikan kartu BPJS untuk seluruh\n    Pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 37 : FASILITAS IBADAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan menyediakan tempat ibadah dan perlengkapannya, serta\nmemberikan waktu secukupnya kepada Pekerja yang menjalankan kewajiban terhadap\nAgamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 38 : REKREASI, OLAH RAGA, KESENIANNDAN PEMBINAAN MENTAL\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Demi menunjang rasa kebersamaan dan keharmonisan kerja, Perusahaan\n    mengupayakan dan memberikan bantuan pengadaan darmawisata (tour) bagi\n    Pekerja sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan dan akan diputuskan oleh\n    management.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan memperhatikan dan memberikan bantuan dalam pembinaan dan\n    pengembangan olah raga bagi Pekerja, baik dalam Perusahaan sendiri maupun\n    dalam menghadapi kompetisi-kompetisi dengan perusahaan lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengenai tata cara pelaksanaan dan pembinaan serta pengembangan olah raga\n    diatur sendiri oleh SPN.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cli>Dalam rangka meningkatkan ketrampilan dan kemampuan Pekerja guna\n    meningkatkan produktifitas Pekerja, Perusahaan memberikan pendidikan dan\n    latihan kerja kepada Pekerja yang berprestasi, atas dasar biaya perusahaan\n    sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan serta keamanan di\n    lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 39 : PROSEDUR PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan menganut system dua arah yang bebas, terbuka dan bertanggung\n    jawab.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja dapat menyampaikan saran dan pendapat mengenai Perusahaan\n    kepada atasan langsung ataupun kepada Personalia pada setiap kesempatan\n    dengan tidak mengganggu kegiatan kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila terdapat keluhan-keluhan Pekerja mengenai hubungan atau\n    syarat-syarat kerja, dapat disampaikan kepada atasan masing-masing dan\n    apabila belum dapat diselesaikan dapat diteruskan kepada Pimpinan\n    Departement Personalia. Apabila hal tersebut belum juga diselesaikan\n    Pekerja yang bersangkutan, melalui Komisaris Section, dapat menyampaikan\n    permasalahannya kepada PSP SPN PT. Woneel Midas Leathers.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 40 : PEMUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 151, Pengusaha,\n    Pekerja, Serikat Pekerja, dan Pemerintah dengan segala upaya harus\n    mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam keadaan terpaksa setelah melalui prosedur yang berlaku, Pengusaha\n    dapat melakukan PHK yang dilaksanakan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.\n    13 tahun 2003 dan dimusyawarahkan dengan PSP SPN PT. Woneel Midas\n  Leathers.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Putusnya hubungan kerja antara Perusahaan dengan Pekerja dapat\n    diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja mengundurkan diri .\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Berakhirnya masa kerja untuk waktu\n    tertentu\u002FKontrak.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Ketidakmampuan bekerja karena alasan\n    kesehatan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Sakit berkepanjangan melampaui 12 bulan\n    tanpa terputus-putus.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Usia pension.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Pekerja meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>g.Pekerja melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam pasal 33.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cli>Dalam hal terjadi PHK, Pengusaha wajib membayar uang Pesangon, uang\n    Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian hak kepada Pekerja dengan\n    berpedoman kepada UU No. 13 tahun 2003.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.Uang Pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.1. Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.2. Masa kerja 1 tahun atau lebih : 2 bulan upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.3. Masa kerja 2 tahun atau lebih : 3 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.4. Masa kerja 3 tahun atau lebih : 4 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.5. Masa kerja 4 tahun atau lebih : 5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.6. Masa kerja 5 tahun atau lebih : 6 bulan upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.7. Masa kerja 6 tahun atau lebih : 7 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.8. Masa kerja 7 tahun atau lebih : 8 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.9. Masa kerja 8 tahun atau lebih dst: 9 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Uang Penghargaan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b.1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang\ndari 6 tahun : 2 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b.2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang\ndari 9 tahun: 3 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b.3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang\ndari 12 tahun: 4 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b.4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang\ndari 15 tahun : 5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b.5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang\ndari 18 tahun : 6 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b.6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang\ndari 21 tahun: 7 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b.7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang\ndari 24 tahun : 8 bulan upah b.8. Masa kerja lebih dar 24 tahun : 10 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Uang Penggantian Hak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c.1. Cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c.2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan\nkeluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c.3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan\nperawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang perhargaan masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">C.4. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh panitia\ndaerah dan panitia pusat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 41 : PEKERJA MENGUNDURKAN DIRI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja yang karena suatu hal bermaksut mengundurkan diri dari\n    Perusahaan, dapat mengajukan surat permohonan resmi kepada Perusahaan\n    dengan sepengetahuan atasan masing-masing departemen.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ketentuan pengajuan surat permohonan tersebut diatur sebagai berikut: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja harian, selambat-lambatnya 1 minggu\n    sebelum tanggal pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja bulanan, selambat-lambatnya 1 bulan\n    sebelum tanggal pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 42 : BERAKHIRNYA MASA KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU (KONTRAK)\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Tanggal berakhirnya masa kerja waktu tertentu adalah tanggal berakhirnya\n    hubungan kerja antar Pekerja dengan Perusahaan, sebagaimana tercamtum dalam\n    kesepakatan kerja. (Karyawan Kontrak).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemutusan hubungan kerja atas dasar ini, maka Perusahaan tidak\n    berkewajiban untuk memberikan uang pesangon atau imbalan atas jasanya\n    selama ia bekerja atau hal-hal lain diluar yang tercantum dalam kesepakatan\n    kerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 43 : TIDAK LULUS MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Selama masa percobaan, Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja\n    sewaktu-waktu apabila pekerja yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi\n    persyaratan yang ditetapkan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemutusan kerja atas dasar ini, maka Perusahaan tidak berkewajiban untuk\n    memberikan uang pesangon dan imbalan atas jasanya selama ia bekerja atau\n    hal-hal lain diluar yang tercantum dalam kesepakatan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 44 : KETIDAKMAMPUAN BEKERJA KARENA ALASAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Seorang Pekerja yang karena alasan kesehatannya dipandang tidak mampu\n    bekerja sesuai dengan keterangan dokter, maka Pekerja yang bersangkutan\n    dapat diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemutusan kerja atas dasar ini, maka Perusahaan wajib berpedoman pasa\n    peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 45 : USIA PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dalam keadaan wajar, Pekerja dianggap memasukin usia pension apabila\n    telah berumur 58 tahun. Karenanya Pengusaha dapat memberhentikan Pekerja\n    yang bersangkutan dengan hormat dari pekerjaannya. Dianggap perlu dengan\n    persetujuan dua belah pihak, hubungan kerja dapat diperpanjang selama 5\n    tahun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang dinyatakan pension oleh Perusahaan kepadanya diberikan uang\n    pesangon 2 (dua) kali ketentuan, dan uang penggantian hak, sesuai dengan\n    Undang-Undang yang berlaku (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 46 : PEKERJA DITAHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dalam hal Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan\n    Pengusaha, maka Pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan\n    bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan ketentuan\n    sebagai berikut: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Untuk 1 orang tanggungan: 25 % dari upah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Untuk 2 orang tanggungan : 35% dari upah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Untuk 3 orang tanggungan: 45% dari upah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Untuk 4 orang tanggungan : 50% dari upah.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) diberikan paling\n    lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama Pekerja ditahan\n    oleh pihak yang berwajib.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Pekerja ditahan oleh yang berwajib karena pengaduan Pengusaha\n    dan sebelum Pemutusan Hubungan Kerja belum diberikan Lembaga Penyelesaian\n    Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pengusaha wajib membayar upah paling\n    lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama Pekerja ditahan\n    pihak yang berwajib.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Pekerja dibebaskan dari tahanan karena pengaduan Pengusaha dan\n    ternyata tidak terbukti melakukan kesalahan, maka pengusaha wajib\n    memperkerjakan dengan membayar upah penuh beserta hak lainnya yang\n    seharusnya di terima Pekerja terhitung Pekerja ditahan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 47 : PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG\nPENGGANTIAN HAK\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Mengundurkan\n    diri secara baik atas kemauan sendiri, maka Pekerja berhak atas uang\n    penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasl 40\n    ayat 4b dan c.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja Perorangan bukan karena Kesalahan\n    Pekerja Tetap, Pekerja dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja maka\n    Pengusaha wajib memberikan hak Pekerja atas uang pesangon paling sedikit 2\n    (dua) kali sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4a, uang Penghargaan Masa Kerja\n    dan uang Penggantian Hak sesuai pasal 40 ayat 4b dan c, kecuali atas\n    persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja Massal karena Perusahaan tutup akibat\n    mengalami kerugian terus menerus disertai dengan bukti laporan keuangan\n    yang telah di audit oleh akuntan publik paling singkat 2 (dua) tahun\n    terakhir, atau keadaan memaksa (force majeur) maka Perusahaan wajib\n    memberikan ha katas uang pesangon kepada Pekerja 1 (satu) kali sesuai\n    ketentuan pasal 40 ayat 4a, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) sesuai\n    ketentuan pasal 40 ayat 4b, dan uang penggantian Hak sesuai pasal 40 ayat\n    4c, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak ditetapkan lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja massal karena Pemutusan tutup bukan\n    karena alasan sebagaimana ayat 3 tetapi Perusahaan Mengadakan Efisiensi,\n    maka Perusahaan wajib memberikan ha katas uang Pesangon kepada Pekerja\n    Pekerja sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4a, uang\n    Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4b, dan\n    uang Penggantian Hak sesuai pasal 40 ayat 4c, kecuali kesepakatan kedua\n    belah pihak ditetapkan lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja karena Perubahan Status, Penggabungan,\n    Peleburan, Perubahan Kepemilikan Perusahaan sebagian atau seluruhnya atau\n    Perusahaan Pindah Lokasi dengan syarat-syarat kerja baru yang sama dengan\n    syarat-syarat kerja lama dan Pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan\n    hubungan kerja, maka Perusahaan wajib memberikan hak atas uang pesangon\n    kepada Pekerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan ayat 4a, uang penghargaan\n    masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4b, dan uang\n    penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat 4c.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja karena Perubahan Status, Penggabungan,\n    Peleburan, Perubahan Kepemilikan Perusahaan sabagian atau seluruhnya atau\n    Perusahaan pindah lokasi dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja\n    diperusahaannya dengan alasan apapun, maka Perusahaan wajib memberikan ha\n    katas Pesangon kepada Pekerja sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan pasal\n    40 ayat 4a, uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan\n    pasal 40 ayat 4b, dan uang Penggantian Hak sesuai pasal 40 ayat 4c, kecuali\n    kesepakatan kedua belah pihak ditetapkan lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah sebagai dasar pembayaran uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja\n    dan uang Penggantian Hak terdiri dari : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Upah Pokok\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Segala macam tunjangan yang bersifat tetap\n    yang diberikan kepada Pekerja dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal yang belum ditetapkan tentang uang pesangon, uang Penghargaan\n    Masa Kerja dan Penggantian hal dalam hal PHK, maka apabila terjadi, tetap\n    berpedoman pada undang-undang yang berlaku serta kesepakatan kedua belah\n    pihak.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : PENGERTIAN UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 48 : HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hubungan ketenagakerjaan atas dasar falsafah Pancasila dan\nUndang-Undang dasar 1945, kedudukan Pengusaha dan Serikat Pekerja adalah\nsebagai partner produksi yang sederajat dalam suasana saling mampercayai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan Serikat Pekerja dapat menyumbangkan sebagiannya masing-masing\ndidalam usaha memperbaiki perekonomian dan taraf hidup rakyat sesuai dengan\ntujuan pemerintah. Suatu pengakuan yang iklas dengan penuh rasa tanggung jawab\ndari kedua belah pihak bahwa disiplin dan tata kerja yang baik adalah salah\nsatu syarat utama guna memperoleh hasil kerja yang sempurna demi perkembangan\nPerusahaan dan kenaikan jaminan social Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Suatu penegasan dari pengakuan diatas, maka adalah bahwa jalannya Perusahaan\ndan pengaturan para Pekerja termasuk tanggung jawab Pengusaha. Sedangkan fungsi\nSerikat Pekerja adalah mewakili anggota-anggotanya yang bekerja di Perusahaan\nterutama syarat-syarat kerja dan hubungan kerja. Pengakuan terhadap Serikat\nPekerja tidaklah berarti pengurangan dari kewajiban-kewajiban Pengusaha\nterhadap kepentingan Pekerja, terhadap Pemerintah, terhadap Masyarakat dan\nterhadap pemiliknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sebaliknya kewajiban penghubung tersebut tidak berarti mengurangi kewajiban\ndan hak-hak Serikat Pekerja untuk menyanggah dan membanding terhadap\nketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan persetujuan\nbersama yang dianggap oleh Seikat Pekerja tidak tepat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : KETENTUAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 49 : DASAR HUKUM\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini di buat berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003\n    tentang Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kep.Men. Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 100\u002FMen\u002FVI\u002F2004\n    tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>KUH Perdata Buku III title 7A tentang Perjanjian untuk melakukan\n    Pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja\u002FSerikat\n  Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Permanakertrans No.PER. 08\u002FMEN\u002FIII\u002F2006 tentang perubahan Kepmenakertrans\n    No.48\u002FMEN\u002FIV\u002F2004.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kep.Men Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-48\u002FMEN\u002FIV\u002F2004 Tanggal\n    8 April 2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan\n    Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor\n    Per.16\u002FMen\u002FXI\u002F2011.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 50 : MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani,\nuntuk masa 2 (dua) tahun dan mengikat kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Selambat-lambatnya 30 hari sebelum PKB ini berakhir sudah harus diajukan\noleh salah satu pihak untuk diadakan perundingan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Jika salah satu pihak tidak menyampaikan pemberutahuan secara tertulis,\nmaka Perjanjian Kerja Bersama ini dianggap diperpanjang untuk jangka waktu 1\n(satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : ATURAN TAMBAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 51 : ATURAN TAMBAHAN \u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perjanjian-perjanjian\u002Fkesepakatan-kesepakatan yang diluar Perjanjian\n    Kerja Bersama tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari\n    Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku, selama tidak bertentangan\n    dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama akan diatur\n    dalam peraturan tambahan yang dibuat dalam musyawarah antara Pengusaha\n    dengan PSP SPN serta dinyatakan syah berlaku sejak ditandatangani, apabila\n    terjadi perselisihan dikemudian hari antara Pengusaha denagan\n    Pekerja\u002FSerikat Pekerja maka ketentuannya mengacu kepada Undang-Undang\n    Ketenagakerjerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 52 : PIHAK PIHAK YANG MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamempro41\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>PSP SPN PT. Woneel Midas Leathers \u003C\u002Ftd>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Perusahaan PT. woneel Midas Leathers\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Syarif Hidayatullah\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ka. PSP \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Winingsih\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sek. PSP\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003Cp>Lee W. Byung Chul\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>President Direktur\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Marulitua M\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>HRD Manager\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaactorratified\">Mengetahui,\n\n        \u003Cp>(PLH Kepala Dinas Ketenagakerjaan)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Kota Tangerang\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Amaludin , SH\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dewan Pimpinan Cabang\n\n        \u003Cp>DPC Kota Tangerang\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Aris Purwnto, S Kom\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ditetapkan di Tangerang\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Pada Tanggal 1 May 2015\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":46,"cbadate_end":50,"cbaactorratified":52,"cbasignsinglesignatory":56,"cbamempro41":60,"trainingprogrammes":64,"trainingfund":68,"disabilityfund":70,"contracttrial":74,"contracttrialperiod":78,"contractseverancepay":81,"contractseverancepay1":85,"severance":89,"severance_number":91,"severance_number_1_tenure":95,"sicknesspay":99,"maxsicknesspay":103,"maxsicknesspayperc":105,"sicknessmaxdays":107,"sicknessmaxdaysnr":111,"disabilitypay":113,"healthcareaccess":115,"healthinsurance":117,"funeralpay":119,"paidmaternityleaveduration":121,"paidmaternityleavepay":125,"paidmaternityleavepayperc":127,"jobsecuritymothers":129,"maternityotherclause":133,"WORKFAM_trigger":137,"menstruationleave":139,"pregnancy":143,"paidpaternityleaveduration":147,"paidpaternityleavepay":151,"paidpaternityleavepayperc":155,"paidpaternityleave":157,"deathrelatives":160,"deathrelativesleave":162,"violence":166,"hourspday_select":170,"hourspday":174,"hourspweek_select":177,"hourspweek":179,"dayspweek_select":181,"dayspweek":183,"PAIDLEAV_trigger":185,"holidaysdays":189,"holidaysweeks":191,"bankholidays1":193,"holidaysfixed":197,"SCHEDULE_trigger":201,"schedulesrestpw":205,"TRADEUNLEAV_trigger":207,"LOWWAGE_trigger":211,"LOWWAGE_government":215,"LOWWAGE_provision":217,"lowwageperiod":219,"lowwagetxt":221,"STRUCINCR_trigger":223,"ONCERISE_trigger":227,"incidentalbonustype2":231,"incidentalbonusdate":235,"ONCERISE2_trigger":238,"incidentalbonustype2sec":242,"extrapayfirmperformancesec":244,"OVERTIME_trigger":246,"overtimeallowancetype_general":250,"overtimeallowanceperc1_general":254,"overtimeallowancetype":258,"overtimeallowanceperc1":262,"SUNDAY_trigger":264,"sundayallowancetype":268,"sundayallowanceperc1":272,"COMMUTE_trigger":275,"commutingallowancetype":279,"commutingallowanceamount1":281,"commutingallowancetype1":283,"SENIOR_trigger":285,"longserviceallowancetype":289,"coverunion_trigger":291},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"cbadate_start","1.Perjanjian Kerja Bersama ini mulai ber","1.Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani,\nuntuk masa 2 (dua) tahun dan mengikat kedua belah pihak.",{"bindId":51,"name":48,"text":49},"cbadate_end",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbaactorratified","Mengetahui, (PLH Kepala Dinas Ketenagake","Mengetahui,\n\n        (PLH Kepala Dinas Ketenagakerjaan)\n\n        Kota Tangerang\n\n        \n\n        \n\n        Amaludin , SH",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"cbasignsinglesignatory","Lee W. Byung Chul President Direktur Mar","Lee W. Byung Chul\n\n        President Direktur\n\n        \n\n        Marulitua M\n\n        HRD Manager",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"cbamempro41","PSP SPN PT. Woneel Midas Leathers Perusa","PSP SPN PT. Woneel Midas Leathers \n      Perusahaan PT. woneel Midas Leathers\n    \n    \n      \n        \n\n        Syarif Hidayatullah\n\n        Ka. PSP \n\n        \n\n        Winingsih\n\n        Sek. PSP",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"trainingprogrammes","Dalam rangka meningkatkan ketrampilan da","Dalam rangka meningkatkan ketrampilan dan kemampuan Pekerja guna\n    meningkatkan produktifitas Pekerja, Perusahaan memberikan pendidikan dan\n    latihan kerja kepada Pekerja yang berprestasi, atas dasar biaya perusahaan\n    sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan serta keamanan di\n    lingkungan Perusahaan.",{"bindId":69,"name":66,"text":67},"trainingfund",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"disabilityfund","Seluruh Pekerja harian dan bulanan tetap","Seluruh Pekerja harian dan bulanan tetap wajib diikutsertakan dalam\n    program BPJS yang meliputi: \n    a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n    b. Jaminan Kematian (JK)\n    c. Jaminan Hari Tua (JHT)\n    d. Jaminan Kesehatan, dengan diberikan kartu BPJS untuk seluruh\n    Pekerja.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contracttrial","Calon Pekerja yang telah memenuhi persya","Calon Pekerja yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh\n    Perusahaan diterima sebagai Pekerja dengan masa percobaan paling lama 3\n    (tiga) bulan terhitung sejak mulai bekerja di Perusahaan.\n  Selama dalam masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan\n    kerja setiap saat tanpa syarat.\n  Selama masa percobaan tersebut dihitung sebagai masa kerja.\n  Seorang Pekerja menyelesaikan masa percobaan dengan baik diangkat sebagai\n    pekerja tetap dengan golongan yang ditetapkan Perusahaan.",{"bindId":79,"name":76,"text":80},"contracttrialperiod","Calon Pekerja yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh\n    Perusahaan diterima sebagai Pekerja dengan masa percobaan paling lama 3\n    (tiga) bulan terhitung sejak mulai bekerja di Perusahaan.",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"contractseverancepay","Dalam hal terjadi PHK, Pengusaha wajib m","Dalam hal terjadi PHK, Pengusaha wajib membayar uang Pesangon, uang\n    Penghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian hak kepada Pekerja dengan\n    berpedoman kepada UU No. 13 tahun 2003.",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"contractseverancepay1","a.Uang Pesangon a.1. Masa kerja kurang d","a.Uang Pesangon\n\na.1. Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah\n\na.2. Masa kerja 1 tahun atau lebih : 2 bulan upah\n\na.3. Masa kerja 2 tahun atau lebih : 3 bulan upah\n\na.4. Masa kerja 3 tahun atau lebih : 4 bulan upah\n\na.5. Masa kerja 4 tahun atau lebih : 5 bulan upah\n\na.6. Masa kerja 5 tahun atau lebih : 6 bulan upah\n\na.7. Masa kerja 6 tahun atau lebih : 7 bulan upah\n\na.8. Masa kerja 7 tahun atau lebih : 8 bulan upah\n\na.9. Masa kerja 8 tahun atau lebih dst: 9 bulan\nupah",{"bindId":90,"name":87,"text":88},"severance",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"severance_number","a.6. Masa kerja 5 tahun atau lebih : 6 b","a.6. Masa kerja 5 tahun atau lebih : 6 bulan upah",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"severance_number_1_tenure","a.2. Masa kerja 1 tahun atau lebih : 2 b","a.2. Masa kerja 1 tahun atau lebih : 2 bulan upah",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"sicknesspay","Apabila Pekerja sakit dalam jangka waktu","Apabila Pekerja sakit dalam jangka waktu panjang\u002Flama dan dapat\n    dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upahnya dibayar sesuai\n    dengan Undang-undang no. 13 Tahun 2003, dengan ketentuan sebagai berikut: \n    a.Sakit selama 4 bulan pertama : 100 % dari upah\n    b.Sakit selama 4 bulan kedua : 75 % dari upah\n    c.Sakit selama 4 bulan ketiga: 50 % dari upah\n    d.Sakit selama 4 bulan keempat : 25 % dari upah",{"bindId":104,"name":101,"text":102},"maxsicknesspay",{"bindId":106,"name":101,"text":102},"maxsicknesspayperc",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"sicknessmaxdays","Dan apabila setelah lewat 12 bulan terny","Dan apabila setelah lewat 12 bulan ternyata yang bersangkutan belum mampu\n    bekerja kembali, ,maka Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja sesuai\n    dengan Peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.",{"bindId":112,"name":109,"text":110},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":114,"name":72,"text":73},"disabilitypay",{"bindId":116,"name":72,"text":73},"healthcareaccess",{"bindId":118,"name":72,"text":73},"healthinsurance",{"bindId":120,"name":72,"text":73},"funeralpay",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"paidmaternityleaveduration","Pekerja wanita yang melahirkan berhak at","Pekerja wanita yang melahirkan berhak atas cuti hamil selama 1,5 bulan\n    sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan mendapatkan upah penuh.",{"bindId":126,"name":123,"text":124},"paidmaternityleavepay",{"bindId":128,"name":123,"text":124},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"jobsecuritymothers","Pengusaha dilarang mengadakan PHK bagi p","Pengusaha dilarang mengadakan PHK bagi pekerja wanita yang menjalani cuti\n    hamil\u002Fkeguguran.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"maternityotherclause","Bagi Pekerja wanita yang mengalami kegug","Bagi Pekerja wanita yang mengalami keguguran berhak atas cuti 1,5 bulan\n    dan permohonan cutinya dilengkapi dengan surat keterangan dokter\u002Fbidan yang\n    merawatnya dengan mendapatkan upah penuh.",{"bindId":138,"name":123,"text":124},"WORKFAM_trigger",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"menstruationleave","Pekerja wanita berhak atas cuti haid 1 s","Pekerja wanita berhak atas cuti haid 1 sampai 2 hari pada hari pertama\n    haid dengan mendapatkan upah penuh apabila: \n    a. Pekerja wanita tidak mampu melakukan\n    pekerjaan\u002Fsakit pada hari pertama haid yang disertai dengan surat\n    keterangan dokter.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"pregnancy","3. Bagi karyawan yang sedang hamil tidak","3. Bagi karyawan yang sedang hamil tidak diperbolehkan untuk kerja lembur\nlebih dari 2 (dua) jam sehari.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"paidpaternityleaveduration","c. Pekerja yang istrinya melahirkan\u002Fkegu","c. Pekerja yang istrinya melahirkan\u002Fkeguguran 2 hari",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"paidpaternityleavepay","Perusahaan dapat memberikan ijin kepeda ","Perusahaan dapat memberikan ijin kepeda pekerja untuk meninggalkan\n    pekerjaan dengan mendapatkan upah penuh, apabila: \n    a. Pekerja menikah 3 hari\n    b. Pekerja menikahkan anaknya 2 hari\n    c. Pekerja yang istrinya melahirkan\u002Fkeguguran 2 hari",{"bindId":156,"name":153,"text":154},"paidpaternityleavepayperc",{"bindId":158,"name":153,"text":159},"paidpaternityleave","Perusahaan dapat memberikan ijin kepeda pekerja untuk meninggalkan\n    pekerjaan dengan mendapatkan upah penuh, apabila: \n    a. Pekerja menikah 3 hari\n    b. Pekerja menikahkan anaknya 2 hari\n    c. Pekerja yang istrinya melahirkan\u002Fkeguguran 2 hari\n    d. Pekerja yang mengkhitankan \u002Fmembaptiskan anaknya 2 hari\n    e. Suami\u002FIstri\u002Fanak\u002Forangtua dari pekerja meninggal dunia 3 hari\n    f. Pekerja yang anggota keluarganya 1 (satu) rumah meninggal 1 hari",{"bindId":161,"name":153,"text":159},"deathrelatives",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"deathrelativesleave","e. Suami\u002FIstri\u002Fanak\u002Forangtua dari pekerj","e. Suami\u002FIstri\u002Fanak\u002Forangtua dari pekerja meninggal dunia 3 hari",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"violence","Pekerja, Pimpinan Perusahaan dilarang me","Pekerja, Pimpinan Perusahaan dilarang membuat KEKERASAN BERBASIS GENDER\n    dilingkungan kerja dalam kondisi apapun, (berkata yang tidak pantas,\n    mem-bully, mengeluarkan Bahasa binatang, mencubit, melakukan kekerasan\n    fisik maupun verbal, dll)",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"hourspday_select","1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (e","1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu\nuntuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (minggu), dengan ketentuan sebagai berikut\n:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      HARI KERJA\n      JAM KERJA\n      ISTIRAHAT \n      KETERANGAN\n    \n    \n      1. Senin-Jumat\n      07.30-15.30\n      60 menit\n      \n    \n    \n      2. Sabtu \n      07.30-12.30\n      \n      tanpa istirahat",{"bindId":175,"name":172,"text":176},"hourspday","1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu\nuntuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (minggu), dengan ketentuan sebagai berikut\n:",{"bindId":178,"name":172,"text":176},"hourspweek_select",{"bindId":180,"name":172,"text":176},"hourspweek",{"bindId":182,"name":172,"text":176},"dayspweek_select",{"bindId":184,"name":172,"text":176},"dayspweek",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"PAIDLEAV_trigger","Setiap Pekerja yang telah bekerja selama","Setiap Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak\n    atas istirahat selama 12 hari kerja dengan mendapatkan upah penuh yang\n    pelaksanaannya terbagi atas dua bagian, yaitu: \n    ",{"bindId":190,"name":187,"text":188},"holidaysdays",{"bindId":192,"name":187,"text":188},"holidaysweeks",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"bankholidays1","Selain istirahat yang tercantum dalam ay","Selain istirahat yang tercantum dalam ayat 1 diatas yang termasuk\n    hari-hari libur bagi pekerja adalah: \n    a.Hari libur resmi yang ditetapkan\u002Fditentukan\n    Pemerintah.\n    b.Hari libur resmi yang ditetapkan\u002Fditentukan\n    Perusahaan.",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"holidaysfixed","a. Cuti Massal, cuti yang pelaksanaannya","a. Cuti Massal, cuti yang pelaksanaannya diatur\n    oleh Perusahaan dengan kesepakatan PSP SPN untuk melaksanakan Hari Raya.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"SCHEDULE_trigger","Pekerja yang telah melakukan kewajiban b","Pekerja yang telah melakukan kewajiban bekerja seperti yang tercantum\n    dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 berhak mendapat istirahat selama 1 (satu) hari\n    untuk 6 (enam) hari kerja dan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja.",{"bindId":206,"name":203,"text":204},"schedulesrestpw",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"TRADEUNLEAV_trigger","Dengan bukti-buktidan keterangan yang sa","Dengan bukti-buktidan keterangan yang sah maka Pengusaha memberikan\n    dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja\u002FUnit Kerja untuk memenuhi\n    panggilan\u002Fundangan dari Instansi Pemerintah, Perangkat Organisasi untuk\n    mengikuti rapat, Kongres, kursus, dan lain-lain dengan upah penuh.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"LOWWAGE_trigger","2. Pekerja harian ditetapkan berdasarkan","2. Pekerja harian ditetapkan berdasarkan upah minimum kota (UMK) yang di\ntetapkan Pemerintah dengan mengacu Sistem Persentasi Kenaikan Upah setiap\ntahunnya.",{"bindId":216,"name":213,"text":214},"LOWWAGE_government",{"bindId":218,"name":213,"text":214},"LOWWAGE_provision",{"bindId":220,"name":213,"text":214},"lowwageperiod",{"bindId":222,"name":213,"text":214},"lowwagetxt",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"STRUCINCR_trigger","1. Setiap setahun sekali dengan melihat ","1. Setiap setahun sekali dengan melihat situasi dan kondisi perusahaan,\nPengusaha akan mengadakan peninjauan upah pada bulan Januari tahun berjalan\nberdasarkan:\n\na. Hasil penilaian kondite dan prestasi kerja.\n\nb. Kenaikan massal \u002F umum.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"ONCERISE_trigger","1. Perusahaan memberikan tunjangan THR k","1. Perusahaan memberikan tunjangan THR kepada seluruh karyawan\nselambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal Hari Raya.\n\n2. Ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya sesuai dengan Undang-Undang yang\nberlaku maksimal 100 %.\n\n3. Perusahaan memberikan bingkisan lebaran kepada setiap pekerja sesuai\nkesepakatan bersama antara Management dan Serikat Pekerja.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"incidentalbonustype2","2. Ketentuan pemberian Tunjangan Hari Ra","2. Ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya sesuai dengan Undang-Undang yang\nberlaku maksimal 100 %.",{"bindId":236,"name":229,"text":237},"incidentalbonusdate","1. Perusahaan memberikan tunjangan THR kepada seluruh karyawan\nselambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal Hari Raya.",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"ONCERISE2_trigger","Perusahaan memberikan tunjangan Bonus Ak","Perusahaan memberikan tunjangan Bonus Akhir Tahun berdasarkan kondisi\nkeuangan perusahaan dan besarnya akan ditentukan oleh Perusahaan.",{"bindId":243,"name":240,"text":241},"incidentalbonustype2sec",{"bindId":245,"name":240,"text":241},"extrapayfirmperformancesec",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"OVERTIME_trigger","Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku P","Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku Pengusaha wajib memberikan upah\nlembur kepada Pekerja dengan ketentuan sebagai berikut:\n\n1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:\n\na. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar\nupah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah se-jam.\n\nb. Untuk setiap jam lembur berikutnya harus dibayar\nupah sebesar 2 (dua) kali upah se-jam.",{"bindId":251,"name":252,"text":253},"overtimeallowancetype_general","1. Apabila kerja lembur dilakukan pada h","1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:\n\na. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar\nupah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah se-jam.\n\nb. Untuk setiap jam lembur berikutnya harus dibayar\nupah sebesar 2 (dua) kali upah se-jam.",{"bindId":255,"name":256,"text":257},"overtimeallowanceperc1_general","a. Untuk jam kerja lembur pertama harus ","a. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar\nupah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah se-jam.",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"overtimeallowancetype","b. Untuk setiap jam lembur berikutnya ha","b. Untuk setiap jam lembur berikutnya harus dibayar\nupah sebesar 2 (dua) kali upah se-jam.",{"bindId":263,"name":260,"text":261},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":265,"name":266,"text":267},"SUNDAY_trigger","2. Apabila kerja lembur dilakukan pada h","2. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari\nlibur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu\nmaka:\n\na. Perhitungan upah lembur 7 (tujuh) jam pertama\ndibayar 2 (dua) kali upah se-jam, dan jam ke delapan dibayar 3 (tiga) kali upah\nse-jam dan jam kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah se-jam.\n\nb. Apabila Hri libur resmi jatuh pada hari\nterpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali\nupah se-jam,jam ke enam 3 (tiga) kali upah se-jam dan jam lembur ke tujuh dan\nkedelapan 4 (empat) kali upah se-jam.",{"bindId":269,"name":270,"text":271},"sundayallowancetype","a. Perhitungan upah lembur 7 (tujuh) jam","a. Perhitungan upah lembur 7 (tujuh) jam pertama\ndibayar 2 (dua) kali upah se-jam, dan jam ke delapan dibayar 3 (tiga) kali upah\nse-jam dan jam kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah se-jam.\n\nb. Apabila Hri libur resmi jatuh pada hari\nterpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali\nupah se-jam,jam ke enam 3 (tiga) kali upah se-jam dan jam lembur ke tujuh dan\nkedelapan 4 (empat) kali upah se-jam.",{"bindId":273,"name":270,"text":274},"sundayallowanceperc1","a. Perhitungan upah lembur 7 (tujuh) jam pertama\ndibayar 2 (dua) kali upah se-jam, dan jam ke delapan dibayar 3 (tiga) kali upah\nse-jam dan jam kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah se-jam.",{"bindId":276,"name":277,"text":278},"COMMUTE_trigger","Perusahaan memberikan Tunjangan Transpor","Perusahaan memberikan Tunjangan Transport sebesar Rp 5000\u002Fhari.",{"bindId":280,"name":277,"text":278},"commutingallowancetype",{"bindId":282,"name":277,"text":278},"commutingallowanceamount1",{"bindId":284,"name":277,"text":278},"commutingallowancetype1",{"bindId":286,"name":287,"text":288},"SENIOR_trigger","1. Tunjangan-tunjangan yang diberikan ke","1. Tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada Pekerja oleh Perusahaan:\n\na. Tunjangan Hari Raya\n\nb.Tunjangan Transport\n\nc.Tunjangan Menikah\n\nd.Tunjangan Masa Kerja\n\ne.Tunjangan Bonus Tahun Baru",{"bindId":290,"name":287,"text":288},"longserviceallowancetype",{"bindId":292,"name":293,"text":294},"coverunion_trigger","2.Perjanjian Kerja Bersama ini mengikat ","2.Perjanjian Kerja Bersama ini mengikat Pengusaha dan seluruh Pekerja PT.\nWoneel Midas Leathers. Kecuali untuk hal-hal tertentu bagi pekerja PKWT diatur\ndalam perjanjian kerja tersendiri.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Woneel Midas Leathers - 2018\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2018-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2020-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Woneel Midas Leathers\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Syarif, Hidayatullah, Winingsih\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 3 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 180 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → -9.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Tunjangan transportasi: → IDR 105000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[300],{"title":39,"slug":34},[302],{"type":303,"data":304},"call_to_action_body_block",{"title":305,"description":306,"variant":307,"link":308},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":305,"url":309,"description":305,"rel":310,"type":311},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[313],{"type":303,"data":314},{"title":305,"description":306,"variant":307,"link":315},{"title":305,"url":309,"description":305,"rel":310,"type":311},[]]