[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-taitat-putra-rejeki-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-pt-taitat-putra-rejeki-2012--2014":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":337,"content_type_view":338,"extra_breadcrumbs":339,"body":341,"body_blocks":352,"related_pages":356},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":335,"translations":336},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-taitat-putra-rejeki-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-pt-taitat-putra-rejeki-2012--2014","e47e014e-c31b-11e5-a9bf-001e0bbf9952","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-taitat-putra-rejeki-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-pt-taitat-putra-rejeki-2012--2014\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-taitat-putra-rejeki-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-pt-taitat-putra-rejeki-2012--2014\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.Taitat Putra Rejeki Dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. Taitat Putra Rejeki 2012 -2014","ba_ID","IDN PT. Taitat Putra Rejeki - 2012","Indonesia - IDN PT. Taitat Putra Rejeki - 2012","IDN PT. Taitat Putra Rejeki - 2012 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"102 - PT. Taitat Putra Rejeki.html","\n              \n              \n              \n              \n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New1\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT.TAITAT PUTRA REJEKI DENGAN SERIKAT\nPEKERJA NASIONAL (SPN) PT TAITAT PUTRA REJEKI\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Istilah-Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam perjanjian kerja bersama ini yang dimaksud dengan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah Perseroan Terbatas Taitat Putra Rejeki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah orang yang memimpin dan menjalankan perusahaan yaitu Direksi atau\npejabat-pejabat perusahaan yang karena tugas dan tanggung jawabnya ditunjuk dan\ndiberikan wewenang untuk mewakili perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Management:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah orang yang ditunjuk untuk mengelola dan mengatur kelangsungan jalannya\nusaha perusahaan sesuai dengan fungsi dan jabatannya yakni dari tingkat\nSupervisor ke atas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat Pekerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah Serikat Pekerja Nasional (SPN) Perseroan Taitat Putra Rejeki yang\nterdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor\npendaftaran No. 594\u002FSP-SB\u002FSPN\u002F TPR\u002F91200\u002FVII\u002F2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah orang yang bekerja di perusahaan yang menerima upah berdasarkan\nhubungan kerja dan menandatangani perjanjian kerja dengan PT. Taitat Putra\nRejeki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pimpinan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah pekerja yang dipilih dan ditunjuk oleh pekerja untuk memimpin\norganisasi serikat pekerja dan disahkan oleh DPC SPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengurus Serikat Pekerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah pekerja yang dipilih dan ditunjuk oleh pekerja untuk mengelola\norganisasi serikat pekerja dan disahkan oleh DPC SPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Anggota Serikat Pekerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah pekerja PT. Taitat Putra Rejeki yang telah mendaftarkan diri sebagai\nanggota organisasi Serikat Pekerja Nasional (SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Keluarga Pekerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah seorang isteri\u002Fsuami dan anak-anak dari pekerja berdasarkan perkawinan\nyang sah menurut hukum yang berlaku secara resmi dan telah didaftarkan pada\nbagian personalia perusahaan sebagai tanggungan pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Anak :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah anak pekerja yang bersangkutan yang lahir dari perkawinan yang sah\natau anak yang disahkan menurut hukum yang berlaku, anak yang belum berumur 18\ntahun, belum berpenghasilan sendiri, atau belum kawin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Suami\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah seorang suami dari perkawinan yang sah dan terdaftar di bagian\npersonalia perusahaan,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Isteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah seorang isteri dari perkawinan yang sah dan terdaftar di bagian\npersonalia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Ahli waris:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah keluarga atau orang yang ditunjuk oleh pekerja untuk menerima haknya\napabila pekerja meninggal dunia. Pengalihan atas ahli warisnya akan diatur\nmenurut hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Tertanggung :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah orang masuk ke dalam anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan\ndan jaminan kesehatan menjadi beban tanggung jawab pekerja berdasarkan hubungan\ndarah dari garis keturunan ke atas, menyamping, dan ke bawah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Upah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja untuk\nsuatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk\nuang yang ditetapkan menurut perjanjian atau persetujuan atau peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Gaji Pokok adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Balas jasa berupa uang yang diterima oleh pekerja setiap bulan\u002Fperiode\nberdasarkan nilai atau harga jabatan dan prestasi kerja serta\npenggolongannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Hari Kerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah hari kerja pekerja sesuai dengan jadwal hari kerja yang ditentukan\noleh perusahaan yaitu dari jam 06.30-06.30 WIB berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Hari Kerja Shift:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah hari kerja shift yang diatur secara bergilir pagi, siang, sore, dan\nmalam dan jam istirahatnya tidak harus sama dengan jam istirahat bekerja\nbiasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Istirahat:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah waktu yang tidak dipergunakan untuk bekerja setelah 1 (satu) kali\nbekerja selama 4 (empat) jam berturut-turut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Jam Kerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah jam untuk pekerja biasa atas dasar 6 (enam) hari atau 5 (lima) hari\nkerja atau 40 jam kerja 1 (satu) minggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Jam Kerja Malam Hari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah jam kerja yang dimulai pukul 18.00 WIB petang sampai pukul 06.00 WIB.\nLama kerja malam hari dan 1 (satu) hari selama 6 (enam) jam atau 35 jam\nseminggu atau 7 (tujuh) jam untuk 5 (lima) hari kerja khusus untuk pekerja\nwanita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Jam kerja shift :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah jam kerja untuk pekerja shift menurut jadwal waktu yang bergilir\nsecara teratur yang setiap hari lama kerjanya sama yaitu 8 (delapan) jam\ntermasuk 1 (satu) jam istirahat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Jam Lembur:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh)\njam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8\n(delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima)\nhari jam kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada istirahat mingguan\ndan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Komplek Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah seluruh ruangan halaman, lapangan, dan sekelilingnya yang berhubungan\ndengan tempat kerja, serta merupakan milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Jam Kerja Malam Hari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah jam kerja yang dimulai pukui 18.00 WIB petang sampai pukul 06.00 WIB.\nLama kerja malam hari dan 1 (satu) hari selama 6 (enam) jam atau 40 jam\nseminggu atau 7 (tujuh) jam untuk 5 (lima) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Perjanjian kerja bersama : adalah perjanjian yang merupakan hasil\nperundingan antara serikat pekerja \u002Fserikat buruh atau beberapa serikat pekerja\n\u002Fserikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang\nketenagakerjaan dengan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Perselisihan hubungan industrial: adalah perbedaan pendapat yang\nmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan\npekerja \u002Fburuh atau serikat pekerja \u002Fserikat buruh karena adanya perselisihan\nmengenai hak perselisihan, kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja\nserta perselisihan antara serikat pekerja \u002Fserikat buruh dalam satu\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Pemutusan hubungan kerja adalah : Pengakhiran hubungan kerja karena suatu\nhal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja\nburuh dan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Kesejahteraan Pekerja adalah : suatu pemenuhan kebutuhan\u002Fatau keperluan\nyang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik di dalam maupun di luar hubungan\nkerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas\nkerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah : kegiatan mengawasi dan menegakkan\nPelaksanaan peraturan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Pihak yang Melakukan Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perseroan Terbatas Taitat Putra Rejeki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Berdasarkan akta Notaris : Sinta Susikto, SH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor: 100, tahun 1995\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 21 Agustus 1995\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii.Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor: 678\u002FP\u002F10-21\u002FPB\u002FX\u002F95\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili Jl. Industri No. 54 Tarikolot\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Citeureup - Kab. Bogor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii.Anggota APINDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : B2\u002F04. 178\u002FJabar\u002F2002\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 1 Januari 2002\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja Nasional Perseroan Terbatas PT Taitat Putra Rejeki\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Domisili Jl. Industri No. 54 Tarikolot Citeureup - Kab. Bogor.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Terdaftar di Kantor Departemen Tenaga Kerja RI Kabupaten Bogor.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>Nomor : 594\u002FSP-SB\u002FSPN\u002F TPR\u002F91200A\u002FII\u002F2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 09 JULI 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat oleh pegusaha dan SERIKAT PEKERJA\nNASIONAL untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Meningkatkan Produktifitas dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja dan\nkeluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja, hubungan kerja, dan kondisi\nkerja yang sesuai dengan aturan perundang-undangan ketenaga kerjaan dan atau\nyang telah ditetapkan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional bersama-sama menyetujui dan\nmelaksanakan dengan penuh tanggung jawab bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini\nberlaku dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional mengadakan perubahan atau\nmengadakan penggabungan dengan organisasi lain, maka isi pasal-pasal Perjanjian\nKerja Bersama ini tetap berlaku bagi kedua belah pihak, sampai berakhirnya\nPerjanjian Kerja Bersama ini kecuali ada perubahan atau ketentuan yang lebih\nbaik dari kesepakatan kerja bersama yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Undang-undang dan atau peraturan ketenagakerjaan yang tidak diatur secara\nkhusus dalam Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku sebagai mana\nmestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitydifferenttrigger\">\u003Cp>4.Sesuai dengan undang-undang No. 13 Th 2003 Perjanjian Kerja Bersama ini\nberlaku bagi semua pekerja di perusahaan PT Taitat Putra Rejeki.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur hal-hal khusus sesuai dengan\nundang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Apabila pelaksanaan atau penerapan Perjanjian Kerja Bersama ini terjadi\nperbedaan penafsiran yang menimbulkan terjadinya perselisihan, Pengusaha dan\nSerikat Pekerja sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk\nmufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Apabila proses musyawarah tidak ditemukan titik temu atau kesepakatan\nPengusaha dan Serikat Pekerja sepakat untuk menyelesaikannya melalui prosedur\nhukum sesuai ketentuan yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : PENGAKUAN DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Pengakuan Serikat Pekerja Terhadap Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Serikat Pekerja Mengakui wewenang dan tanggung jawab pengusaha dalam\nMengatur jalannya Perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menerima pekerja baru, membina pada masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menempatkan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan pengangkatan jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memberikan pendidikan dan latihan serta keterampilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Memberikan pengupahan dan kesejahteraan yang adil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Membina, memberikan peringatan dan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Serikat Pekerja Nasional dan segenap anggotanya memelihara ketenangan dan\nketertiban di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam menjalankan usaha pengusaha mentaati syarat-syarat yang tercantum\ndalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Serikat Pekerja Nasionai berupaya membantu kelancaran perusahaan dalam\nmenegakkan disiplin dan produktivitas kerja para pekerja sebagai anggotanya\ndalam memupuk tanggung jawab demi kelancaran dan kemajuan serta keselamatan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tanggung jawab Serikat Pekerja Nasional terhadap perusahaan Serikat\nPekerja Nasional dan segenap anggotanya tetap memelihara ketenangan dan\nketertiban dilingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Pengakuan Pengusaha Terhadap Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha mengakui bahwa Serikat Pekerja Nasional PT. Taitat Putra Rejeki\nadalah Serikat Pekerja yang syah di PT Taitat Putra Rejeki yang berhak dan\nberwenang mewakili pekerja baik secara individu maupun bersama-sama (kolektif)\ndalam hubungan kerja dan ketenagakerjaan dengan pihak pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha mengakui bahwa Serikat Pekerja Nasional berhak dan berwenang\nuntuk menjalankan dan mengatur organisasinya, sesuai AD\u002FART organisasi SPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal berkaitan dengan ketenaga kerjaan \u002F pekerja beserta persoalannya\nPerusahaan melibatkan serikat pekerja dalam upaya penyelesaiannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha memberikan izin kepada Pengurus Serikat Pekerja untuk\nmenjalankan tugas organisasi didalam dan diluar jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Kewajiban Kedua Pihak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan dan Serikat Pekerja Nasional sepakat untuk menyebarluaskan\nPerjanjian Kerja Bersama ini dan menjelaskan isi yang tercantum didalamnya\nkepada semua pekerja perusahan, dengan memberikan Perjanjian Kerja Bersama ini\ndengan penyuluhan-penyuluhan kepada semua pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional sepakat, bahwa percetakan dan atau\npengandaan Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi tanggung jawab pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional sepakat dalam pendistribusian\nPerjanjian Kerja Bersama ini kepada pekerja menjadi tanggung jawab Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional bersepakat untuk menciptakan\nketenangan kerja .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional menjujung tinggi sikap saling\npercaya, menghargai dan menghormati kewenangan masing -masing dan tidak\nmencampuri urusan intern masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional mengutamakan musyawarah untuk\nmufakat apabila terjadi perselisihan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengusaha memutasikan pekerja ke bagian lain sesuai dengan kebutuhan dan\nKemampuan serta dengan memberikan kesempatan belajar, tanpa mengurangi hak\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional bersama-sama berupaya meningkatkan\nproduktivitas dengan melaksanakan pendidikan\u002Fpelatihan untuk peningkatan\nproduktifitas dan hasil produksi yang lebih baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional sepakat untuk mentaati isi\nPerjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : DISPENSASI DAN FASILITASI UNTUK SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Dispensasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib memberikan dispensasi kepada pengurus, perwakilan dan\nanggota SPN dalam menjalankan tugas organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja wajib memberitahukan kepada Pengusaha dalam hal pengurus,\nperwakilan Anggota,dan anggota dalam menjalankan tugas \u002Fkegiatan - kegiatan\norganisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha wajib memberikan dispensasi kepada seluruh pengurus untuk\nmengurus organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ketua dan sekretaris diberikan hak penuh untuk mengurus organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Atasan ditarang menghalang-halangi kegiatan organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Fasilitas untuk Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sebagai wujud dari hubungan kerja yang harmonis antara Pengusaha dan Serikat\nPekerja serta untuk memudahkan SPN dalam menjalankan tugas organisasi.\nPerusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk Serikat Pekerja Nasional\nberupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ruangan yang layak untuk kantor Serikat Pekerja Nasional sebagai tempat\nkegiatan Serikat Pekerja sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Peralatan dan perlengkapan kantor sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Meja kantor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kursi untuk pengurus dan tamu organisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Lemari filling kabinet dan lemari biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Papan tulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Lampu penerangan,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Air Conditioner (AC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Airphone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Sarana Photo Copy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Dispenser dan air,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Komputer dan Laptop.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan menyediakan fasilitas transportasi untuk kegiatan Serikat\nPekerja Nasional disesuaikan dengan keadaan dan kegiatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perusahan membantu kegiatan Serikat Pekerja Nasional dalam hal Serikat\nPekerja Nasional membutuhkan ruangan meeting khusus atau yang lebih besar dan\natau peralatan perusahaan sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan-kegiatan yang\ndilakukan oleh Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan menyediakan papan pengumuman di setiap bagian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Dalam hal ini Serikat Pekerja bermaksud menempeikan sebuah pengumuman,\nbuletin-buletin dan yang lainnya, Serikat Pekerja wajib memberitahukannya\nterlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan melalui personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Keanggotaan Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Berdasarkan UU No. 21 tentang pembentukan dan pembinaan Serikat Pekerja\nantara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setiap pekerja PT Taitat Putra Rejeki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Warga Negara Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang tidak berhak menjadi Pengurus PSP SPN PT Taitat Putra Rejeki\nantara lain adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang menduduki jabatan yang kepentingannya mewakili pengusaha dan\n\u002F bertindak atas nama pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja rekanan Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tenaga kerja asing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja yang tidak tunduk atau melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Bantuan Pemotongan Iuran Anggota Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Berdasarkan Peraturan Menteri No. 5 tahun 1984, Perusahaan membantu\npemotongan iuran anggota Serikat Pekerja Nasional\u002F Check off system yang\ndilaksanakan setiap akhir bulan atau sesuai periode gaji yang sudah\nditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Laporan keuangan hanya di iaporkan kepada anggota setiap 3 (tiga) bulan\nsekali dan ditembuskan ke pihak Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : HARI KERJA, JAM KERJA, ISTIRAHAT KERJA, KERJA LEMBUR, ISTIRAHAT\nMINGGUAN, UPAH LEMBUR DAN KERJA SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Hari dan Jam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hari kerja\ndi perusahaan umumnya adalah hari Senin sampai dengan Sabtu dan untuk beberapa\nbagian karena kondisi pekerjaan maka hari libur diatur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>2.Jam kerja di perusahaan adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh)\njam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat\npuluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja, dengan ketentuan apabila\npengusaha memerlukan kerja shift, maka bersedia untuk melaksanakan jam kerja\ntersebut.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Jam kerja perusahaan diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk Shift \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Shift\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>(Senin - Jum’at)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Sabtu\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Shift I \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>06.30 – 14.30 BBWI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>06.30 – 11.30 BBWI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Shift II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.30 – 22.30 BBWI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.30 – 16.30 BBWI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Shift III \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.30 – 06.30 BBWI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.30 – 21-30 BBWI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>b.Untuk Non Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin-Jum'at : 08.30 – 16.30 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu : 08.30 – 14.30 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk Khusus 5 Hari kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin- Jum'at : 08.30-17.30 BBWI, Sabtu : Libur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk bagian-bagian tertentu karena sifat dan jenis pekerjaannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non shift A : 07.00-15.00 BBWI \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non shift B : 10.00-18.00 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Catatan : - Untuk jam kerja shift dengan istirahat 1 (satu) jam kecuali hari\nSabtu tanpa istirahat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Untuk non shift hari Sabtu istirahat 1 (satu) jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40 jam dalam\n1 (satu) minggu adalah sebagai kerja lembur, sesuai dengan ijin dari Dinas\nTenaga Kerja dan Transmigrasi setempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Khusus bagi pekerja dengan tugas pokok sebagai satuan pengamanan (Satpam)\nwaktu kerja diatur tersendiri berdasarkai SK Bersama 3 Menteri. (Menteri Tenaga\nKerja, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian RI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>6.Khusus bagi pekerja wanita yang melaporkan kehamilannya tidak\ndiperkenankan melaksanakan kerja malam hari atau lembur\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7.Dalam keadaan tertentu pengusaha dapat merubah waktu kerja asal sesuai\ndengan Peraturan Tenaga Kerja 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.\nPerusahaan dapat maerubah jam kerja karena keperluan produksi yang mendesak\natau terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan akan diberitahukan\nterlebih dahulu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Istirahat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Istirahat kerja diberikan selama 1 (satu) jam sekurang – kurangnya\nsetelah bekerja 4 (empat) jam berturut-turut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pimpinan perusahaan dapat merubah waktu istirahat dengan pertimbangan\nkondisi yang memaksa untuk kepentingan produksi setelah dibicarakan dengan\nSerikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>3.Istirahat mingguan diberikan 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja\ndalam seminggu bagi pekerja shiff maupun non shiff. Untuk pekerja staf dan\nbeberapa bagian tertentu yang bekerja 5 (lima) hari kerja hari libur ditetapkan\npada hari sabtu dan minggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pada hakekatnya lembur adalah suka rela namun dalam keadaaan terjadinya\nproses produksi yang lebih\u002Fmendesak maka perusahaan dapat melaksanakan kerja\nlembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam pelaksanaan kerja lembur, perusahaan wajib memberitahukan sebelumnya\nkepada para pekerja wajib menandatangani SPKL (Surat perintah kerja lembur)\nminimal satu hari sebelum pelaksanaan kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang bekerja 8 jam sehari termasuk istirahat maka kelebihan jam\nkerja dihitung lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Khusus bagi pekerja dengan tugas pokok sebagai Satuan Pengamanan (Satpam)\nwaktu jam kerja diatur tersendiri berdasarkan SK bersama 3 Menteri (Menteri\nTenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian RI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Kelebihan jam lerrpur tidak berlaku untuk\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Eselon I\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Eselon II\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Eselon III\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Eselon IV (Staff Kantor)\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>6.Bagi pekerja wanita yang hamil tidak diperkenankan masuk kerja malam hari\natau kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Perhitungan Upah pada Jam Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1.Perhitungan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang, berlaku,\nyaitu ditentukan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>a.Perhitungan upah lembur perjam ada 2 (dua) cara dan yang dipilih adalah\nnilai yang terbesar:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>1\u002F173 x Gaji Pokok + Tunjangan Tetap\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>1\u002F173 x 75% x Gaji All in (tunjangan tetap dan tunjangan tidak\n  tetap).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>b.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Untuk jam lembur pertama dibayar: 1 ½ x upah 1 jam.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk jam lembur selebihnya dibayar: 2 x upah 1 jam.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cp>c.Hari Libur Minggu atau Nasional:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Jam ke-1 s\u002Fd 7: 2 x Upah 1 jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam ke-8 : 3 x Upah 1 jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam ke-9 dan seterusnya : 4 x Upah 1 jam\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>d.Hari Libur Nasional jatuh pada hari kerja terpendek :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Jam ke-1 s\u002Fd 5: 2 x upah 1 jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam ke-6 : 3 x Upah 1 jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam ke-7 dan seterusnya : 4 x upah 1 jam\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>2.Untuk Pengajuan lembur harus ada surat yang sudah disetujui oleh atasan\nsetingkat eselon I atau eselon II dan diketahui oleh Manager Personalia atau\nAssistant Manager. Ijin lembur tersebut diuraikan juga pekerjaan-pekerjaan yang\nakan diselesaikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Surat Lembur yang dilaksanakan pada hari Minggu\u002FLibur wajib ditanda\ntangani oleh atasan yang bersangkutan setingkat Supervisor s\u002Fd Manager dengan\nmengisi surat ijin yang telah tersedia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Pengaturan Jam Kerja (Shift)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengaturan jam kerja (shift) pekerja diatur oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk pekerja dengan kondisi tertentu karena kesehatannya kurang\nmemungkinkan dengan menunjukkan surat keterangan dokter akan disesuaikan jam\nkerja (shift-nya) yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk pekerja yang mengajukan pindah jam kerja shif untuk kepentingan\npribadi baik bersifat sementara maupun tetap harus mengajukan terlebih dahulu\nkepada atasan dan keputusannya adalah wewenang perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam melaksanakan pergantian kerja shift, pekerja yang akan meninggalkan\npekerjaan harus mengadakan serah terima kepada pekerja shift\nberikutnya\u002Fpenggantinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Serah terima pergantian kerja shift harus dapat dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Dalam hal seorang pekerja mengajukan cuti (perjalanan jauh) dan terbentur\ndengan tiket, pekerja yang bersangkutan dapat mengajukan pertukaran shift.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : PENGUPAHAN, PREMI, DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Upah\u002Fgaji adalah suatu penerimaan sebagai imbatan dari perusahaan kepada\npekerja untuk suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan dinyatakan atau dinilai\ndalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian\u002Fpersetujuan atau\nperaturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari komponen- komponen\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1 Gaji Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2 Tunjangan-tunjangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan Berkala (masa kerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3 Gaji Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Premi Hadir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tunjangan Makan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tunjangan Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4 Pendapatan Non Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Fasilitas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Insentif Produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Bonus Akhir Tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah balas jasa berupa uang yang\nditerima oleh pekerja setiap bulan\u002Fper-periode.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sistem pengupahan untuk pekerja diatur menurut kelompok status pekerja\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1 Upah Bulanan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2 Upah Harian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3 Upah Rosso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyusun suatu sistem dan struktur pengupahan\u002Fpenggajian untuk\nsetiap jabatan\u002Fpenggolongan jabatan dan dilengkapi dengan program pengembangan\npengupahan\u002Fpenggajian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam rangka merumuskan sistem dan struktur pengupahan sebagaimana\ndimaksud pada ayat (3) di atas, perusahaan juga mempertimbangkan faktor -\nfaktor:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1 Ketentuan Upah Minimum yang ditetapkan pemerintah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2 Posisi perusahaan dalam struktur industri sejenis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3 Kondisi atau keadaan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4 Bobot atau nilai jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Sistem Upah Bulanan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Upah bulanan ialah upah yang dibayarkan kepada pekerja yang mempunyai\nstatus bulanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Komponen Upah Bulanan adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1 Gaji pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2 Tunjangan Jabatan (hanya eselon tertentu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3 Tunjangan Makan dan Transport.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Sistem Upah Harian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Upah harian ialah upah yang dibayarkan kepada pekerja yang mempunyai\nstatus harian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila pekerja tidak masuk karena ijin tidak resmi, mangkir, maka upahnya\npada hari tersebut tidak dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja harian menerima upah semenjak dia diterima bekerja sesuai dengan\ntanggung jawabnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Standar upah yang tidak berdasarkan masa kerja tetapi berdasarkan tanggal\npengangkatan yang bersangkutan di bagian tersebut, Untuk pekerja harian\ntertentu seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kepala Operator senior dan HR. Adm Senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kepala Operator dan Hrn Administrasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Harian Service\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Operator Senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Komponen Upah Harian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Gaji Pokok : (Upah Pokok + Tunjangan Masa Kerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan Makan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tunjangan Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Premi Hadir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Premi Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Tunjangan Jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_period\">\u003Cp>Standart Gaji Harian PT. Taitat Putra Rejeki\u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">\u003Cstrong>Lama Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">\u003Cstrong>Komponen\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"4\">\u003Cstrong>Komponen Gaji Per Jabatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>A\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>B\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>C\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>D\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\">Masa Percobaan (3 bulan)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Upah pokok\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.733\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.733\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.733\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.733\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. UM\u002FTR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Premi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 15.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 10.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 17.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 10.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\">Selesai Masa Percobaan s\u002Fd 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Upah pokok\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.733\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.733\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.733\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.733\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. UM\u002FTR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Premi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 2.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 750\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 17.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 12.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 20.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 12.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\">1 Tahun s\u002Fd 3 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Upah pokok\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.920\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.920\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.920\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.920\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. UM\u002FTR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Premi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 2.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 750\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 17.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 15.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 20.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 15.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\">3 Tahun s\u002Fd 6 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Upah pokok\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.120\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.120\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.120\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.120\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. UM\u002FTR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Premi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 2.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 20.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 15.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 22.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 15.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\">6 Tahun s\u002Fd 10 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Upah pokok\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.320\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.320\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.320\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.320\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. UM\u002FTR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Premi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 2.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 2.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.250\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 20.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 15.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 22.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 15.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\">10 Tahun s\u002Fd 15 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Upah pokok\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.520\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.520\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.520\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.520\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. UM\u002FTR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Premi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 2.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 22.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 17.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 25.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 17.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\">15 Tahun s\u002Fd 20 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Upah pokok\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.720\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.720\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.720\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.720\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. UM\u002FTR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Premi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 2.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 25.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 17.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 27.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 20.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"5\">20 Tahun Ke atas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Upah pokok\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.920\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.920\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.920\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 51.920\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. UM\u002FTR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Premi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 2.000\u002Fhr\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 25.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 20.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tunj. jabatan A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 27.500\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 20.000\u002Fprd\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Catatan : Gaji Pokok sesuai dengan UMK yang berlaku\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Upah Pekerja Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>1.Upah Pekerja Masa percobaan serendah-rendahnya sebesar upah minimum\nkabupaten\u002Fsektoral yang ditetapkan Gubernur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Untuk kelebihan hasil kerja pada pekerja rosso, upah pekerja pada masa\npercobaan diperhitungkan dan sebagai penilaian terhadap prestasi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk pekerja pada bagian tertentu karena sifat dan tanggungjawab\npekerjaannya maka perusahaan memberikan Tunjangan Jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya tunjangan jabatan ditentukan oleh perusahaan disesuaikan dengan\nbidang pekerjaan, tanggungjawab dan jabatan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila pekerja tidak lagi memangku jabatan tersebut maka tunjangan\njabatan harus dihapus\u002Ftidak diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tunjangan jabatan besarnya tidak diambil dari gaji tetap pekerja yang\nmemangku jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Bagi pekerja yang memangku jabatan harus diberikan Surat Keputusan\nPengangkatan (SK Pengangkatan) dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tunjangan jabatan tidak diberikan kepada pekerja yang tidak masuk 12 hari\nkerja untuk kerja bulanan dan 6 hari kerja untuk kerja harian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Tunjangan Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cp>1.Untuk pekerja yang melakukan pekerjaan pada shift II dan II, perusahaan\nmemberikan tunjangan shift sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Shift\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Pekerja Harian dan Borongan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Ka Operator\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Ka. Operator sr, Mandor, Montir Ass\u003C\u002Fstrong> \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Shift II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 750,-\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.500,-\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.000,-\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Shift III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.000,-\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 2.000,-\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500,-\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang bekerja lembur pada hari Senin s\u002Fd Jumat dari pukul 19.00 s\u002Fd\n07.00 tunjangan shift yang diterima adalah tunjangan shift III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang posisi kerjanya adalah shift III pada hari Sabtu (tidak kerja\nlembur) menerima tunjangan shift II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Tunjangan Makan, Transport dan Premi Hadir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchersamount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>1.Perusahaan memberikan tunjangan uang makan, transport dan Premi hadir\nkepada pekerja yang hadir kerja (adapun nilai tunjangan makan, transport dan\npremi hadir terdapat pada lampiran).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Untuk pekerja yang tidak hadir dengan alasan apapun maka tunjangan makan,\ntransport dan premi hadir pada hari itu tidak dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk pekerja pada posisi (Manajer, Koordintor, Asisten Manajer, Chief,\nKepala Bagian atau Eselon I dan II) tidak diberikan tunjangan makan transport\ndan premi hadir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Tunjangan Transportasi dan BBWI Untuk Pekerja pada Jabatan\nTertentu\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bagi pekerja Eselon I dan II,\nperusahaan memberikan penggunaan kendaraan inventaris perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemberian penggunaan kendaraan inventaris perusahaan adalah kebijaksanaan\nperusahaan dan tidak merupakan suatu kewajiban untuk pekerja dengan posisi yang\nsama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk pekerja dengan kendaraan yang memakai BBM diberikan tunjangan BBM\noleh perusahaan dengan ketentuan apabila tidak masuk kerja sampai dengan 10\n(sepuluh) hari datam 1 (satu) bulan maka tunjangan BBM akan dipertimbangkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pemberian penggunaan kendaraan inventaris perusahaan disesuaikan dengan\nkemampuan atau keadaan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Teknis Pembayaran Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk pekerja bulanan, gaji pokok dan tunjangan jabatan dibayarkan pada\nsetiap akhir bulan. Apabila akhir bulan jatuh pada saat hari istirahat mingguan\natau hari libur maka pembayarannnya dimajukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Upah pekerja di bagian harian dan harian rosso dibayarkan 2 (dua) kali\ndalam sebulan setiap tanggal 7 dan 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.a.Uang lembur pekerja bulanan dibayarkan setiap tanggal 9, apabila tanggal\n9 jatuh pada hari libur makan akan dibayar sehari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang lembur pekerja harian dibayarkan pada periode gaji berjaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk pekerja harian yang tidak masuk pada saat pembagian gaji dapat\ndiambil ke bagian Personalia pada hari Senin, Rabu dan Jum’at pukut 15.00 s\u002Fd\n16.00 BBWI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengambilan gaji yang dikuasakan harus ada hubungan keluarga seperti Ayah,\nIbu, Kakak, Adik, Suami, Isteri, dengan menunjukkan identitas diri (kartu Tanda\nPenduduk\u002FKartu Keluarga) dan diketahui oleh Supervisor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Apabila pekerja tidak mempunyai keluarga, pengambilan gaji dapat\ndikuasakan kepada orang lain dengan menunjukkan identitas diri kedua belah\npihak dengan membawa Surat Kuasa yang bersangkutan dan diketahui oleh Serikat\nPekerja Nasional (Pengurus\u002FPerwakilan Anggota).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengambilan gaji yang dikuasakan harus membuat Surat Kuasa diatas materai\nRp. 6.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Surat Kuasa dibuat dengan diketahui atasan tertinggi di bagiannya\n(Ka.Lokal\u002FSpv senior) untuk disetujui Personalia (Manager Personalia atau\nWakilnya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Pembayaran Upah Selama Sakit Berkepanjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila pekerja sakit dan dapat dibuktikan dengan surat dokter, maka\nupahnya dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila pekerja sakit dan tidak bisa dibuktikan dengan surat dokter dan\ndiagnosa dokter, maka masalah tersebut dimusyawarahkan antara pihak atasan,\npersonalia, dan Serikat Pekerja Nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Cp>3.Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan mendapatkan upah sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.4 bulan pertama dibayar 100% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.4 bulan kedua dibayar 75% dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk butan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan\nkerja yang dilakukan oleh pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Selanjutnya dalam hal pekerja dimaksud masih belum bisa menjalankan\ntugasnya, pengusaha dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan\nmembicarakan terlebih dahulu kepada SPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Upah dalam Status Tahanan yang Berwajib\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tunjangan untuk keluarga pekerja yang di tahan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib bukan oleh pengaduan\nperusahaan tidak mendapatkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan\npengusaha, pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan\nkepada keluarga yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk 1 orang tanggungan 25% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk 2 orang tanggungan 35% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk 3 orang tanggungan 45% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk 4 orang tanggungan atau lebih 50% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas diberikan untuk paling\nlama 6 bulan takwim terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan pihak yang\nberwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena pengaduan pengusaha\ndan selama ijin pemutusan hubungan kerja belum diberikan maka pengusaha wajib\nmembayar upah pekerja sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dan\nberlaku paling lama 6 bulan takwim terhitung sejak hari pertama ditahan pihak\nyang berwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dalam hal setelah proses peradilan dilakukan, ternyata pekerja yang\nbersangkutan tidak terbukti bersalah, maka pengusaha wajib memberikan upah\npekerja tersebut secara penuh dan mempekerjakan kembali pekerja tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Pengunduran Diri dan Pembayaran Upah Terakhir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib segera memproses pengunduran diri yang diajukan oleh\npekerja sesuai dengan tanggal penguduran dirinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk pekerja yang permohonan pengunduran dirinya telah disetujui oleh\nperusahaan, maka upah dibayar sampai dengan hari terakhir yang bersangkutan\nbekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang mengundurkan diri dari perusahaan dapat mengajukan surat\npermohonan secara resmi kepada perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk pekerja dengan jabatan operator selambat- lambatnya 1 (satu) minggu\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk pekerja dengan jabatan ketua line\u002FKepala operator, Komandan Jaga,\nStaff, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bahwa segala konsekwensi atas pengunduran diri tersebut, pengusaha\nmembayarkan hak pekerja pada hari terakhir kerja secara tunai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Apabila diperlukan dalam hal Pengambilan Uang tersebut, pekerja berhak\ndidampingi Serikat Pekerja,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PEMBERIAN BONUS, PENGHARGAAN, DAN TANDA PENGHARGAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Pemberian Bonus\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustypesec\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-extrapayfirmperformancesec\">\u003Cp>1.Perusahaan wajib memberikan bonus setahun sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemberian bonus diharapkan diberikan setiap tahun dan besarnya bonus\nditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Penghargaan kepada Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha memberikan penghargaan kepada pekerja dalam hal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja mengabadikan diri secara luar biasa kepada perusahaan atau\nmasyarakat sehingga meningkatkan nama baik perusahaan dan berguna bagi\nmasyarakat dan negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja berhasil menemukan\u002Fmenciptakan suatu penemuan yang sangat berarti\nbagi efisiensi atau dapat meningkatkan kualitas produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja berhasil mencegah, menghindari atau mengurangi suatu bencana atau\nkerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja bertingkah laku baik, berprestasi atau berdedikasi tinggi sehingga\nmerupakan teladan bagi pekerja lain, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja selama 1 (satu) tahun berturut tidak pernah absen kecuali cuti\ntahunan dan hari libur resmi dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja yang telah mengabdikan diri kepada perusahaan selama 10 (sepuluh)\ntahun 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan seterusnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Pemberian Tanda Penghargaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Tanda penghargaan diberikan kepada pekerja setiap setahun sekali pada saat\nmemperingati HUT- RI atau HUT Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tanda penghargaan diberikan berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pemberian Surat tanda penghargaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pemberian uang dan bingkisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Lain-lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : JAMSOSTEK DAN PENGOBATAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Jamsostek dan Pengobatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>Perusahaan mengikut sertakan semua program jaminan sosial tenaga kerja\nsesuai dengan undang-undang No.3 Tahun 1992 \u002F PP No. \u002F83 th 2000 dan\nundang-undang No.13 tahun 2003 Pasal 99, Yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Jaminan Kematian (JK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Program-Program Jamsostek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Program Jamsostek kepesertaanya diatur secara wajib melalui undang-undang\nNo.3 th 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan pelaksanaannya\ndituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 th 1993 keputusan Presiden No.22\nth 1993 dan peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.05\u002FMEN\u002F1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Undang-Undang No.3 th 1992 baru mengatur jenis program Jaminan Kecelakaan\nKerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan jaminan Pemeliharaan\nKesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Program Jamsostek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>a.Jaminan Kecelakaan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan konpensasi dan rehabilitasi bagi tenaga\nkerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat sampai tiba kembali\ndirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Program Jaminan Hari Tua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem Tabungan Hari Tua\nyang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja. Kemanfaatan Jaminan Hari\nTua sebagai iuran yang terkumpul ditambah hasil pengembangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Program Jaminan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dan peserta yang\nmeninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja sebagai tambahan bagi Jaminan\nHari Tua yang jumlahnya belum optimal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Cp>d.Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Pelayanan Medis Rawat - Jalan\nTingkat Pertama, Rawat- Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat-inap, Pemeriksaan\nKehamilan dan Persalinan (biaya persalinan Rp.500.000\u002Fanak). Penunjang\ndiagnotik c, pelayanan khusus Gawat Darurat Pelayanan Khusus untuk penggantian\nbiaya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kacamata max Rp. 200.000,- Prothese mata \u002F Alat Bantu Dengar\nRp.300.000-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Prothese gigi Rp.250.000,- Prothese tangan Rp.350.000,- Prothese kaki\nRp.500.000, Keterangan : Sewaktu-waktu nilai bisa berubah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perhitungan luran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iuran JAMSOSTEK dihitung berdasarkan persentase dari upah keseluruhan\nsebulan yang diterima tenaga kerja kecuali perhitungan iuran JPK ditetapkan\natas dasar upah sebulan yang diterima tenaga kerja setinggi-tingginya Rp.\n1.000.000,- hanya dihitung Rp.1,000.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"3\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Iuran\n        Program JAMSOSTEK (% Upah Bulanan)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">PROGRAM JAMSOSTEK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">IURAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Tanggungan\n        Perusahaan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Tanggungan\n        Tenaga kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,24 - 1.71 (5 tarif)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Kematian (JK)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3,70\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3,00 (lajang) 6,00 (keluarga)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : STATUS HUBUNGAN KERJA, PROMOSI, MUTASI, DAN DEMOSI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Penerimaan Calon Pekerja, Pengangkatan\u002FPengesahan Hubungan dan\nData Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Serikat Pekerja Nasional mengakui bahwa Penerimaan, Penempatan, dan Mutasi\nKerja serta jalannya perusahaan adalah Hak Perngusaha sesuai dengan pengaturan\nundang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Penerimaan Pekerja di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Syarat-syarat penerimaan pekerja sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Warga negara Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Umur minimal 18 Tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Sehat Jasmani dan Rohani yang dinyatakan dengan Surat Dokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat dari Kepolisian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Mempunyai Pendidikan \u002F Pengalaman Kerja sesuai dengan jabatan atau\nlowongan pekerjaan yang akan diisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Lulus tes interview yang diselenggarakan oleh perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Yang mempunyai salah satu masalah seperti dibawah, tidak dapat diterima\nsebagia karyawan antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Umur belum mencapai 18 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menjadi buronan Aparat Keamanan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Sedang dalam masa menjalani hukuman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Cacat mental\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Menderita penyakit menular (yang membahayakan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pecandu narkoba\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Pada waktu mengisi surat perjanjian kerja dan atau wawancara memberikan\nketerangan palsu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>5.Calon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan yang telah lulus\ntes seleksi dapat diterima sebagai pekerja dengan menjalani masa percobaan\nselama 3 (tiga) bulan, kecuali untuk yang belum berpengalaman akan menjalani\nmasa training maksimal 2 (dua) bulan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6.Pekerja yang sudah diterima pada masa percobaan ternyata diketahui telah\nmelanggar Pasal 33 ayat 4 (g) tersebut diatas dapat diiakukan proses sesuai\ndengan undang-undang No.13 pasal 158 Th 2003 tentang penyelesaian hubungan\nindustrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Status dan Penggolongan Pekerja Berdasarkan Sifat dan Jangka\nWaktu Ikatan Kerja Pekerja Digolongkan 2 (dua) Status\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja Bulanan Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah pekerja yang terkait pada hubungan kerja pada waktu yang tidak\ntertentu dengan perusahaan dan yang leish memenuhi persyaratan penerimaan\npeketja yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan perusahaan atau yang\nditunjuk oleh perusahaan dengan pendapatan upah bulanan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang termasuk dalam kelompok bulanan ini adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>PANGKAT\u002FGOLONGAN\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>\u003Cstrong>JABATAN\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Eselon I\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Direktur\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Eselon II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Koordinator\n\n        \u003Cp>Asistant Manager\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Suvervisor Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Eselon III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Suvervisor\n\n        \u003Cp>PPIC\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Asistant Supervisor\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Mandor Senior\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Staff Senior\n\n        \u003Cp>Kasir\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Merchandiser\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Eselon IV\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Staff Madya dan Junior\n\n        \u003Cp>Mandor\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Salesman \u002F Collector\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Administrasi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Staff Accounting\u002FFinance\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Receptionist\n\n        \u003Cp>Maintenance\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Supir\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Follow up\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja Harian Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah Pekerja yang terkait pada hubungan keija dengan perusahaan untuk waktu\nyang tidak tertentu dan yang telah memenuhi persyaratan penerimaan pekerja yang\ntelah ditetapkan berdasarkan surat keputusan pengusaha dengan mendapat upah\nharian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang tergolong pekerja harian tetap ditetapkan tersendiri dengan\nsepengetahuan Serikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja yang termasuk dalam kelompok harian tetap ini adalah : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Grade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Bagian\u002FJabatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">A1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ka. Operator Senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hr. Administrasi Senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">A2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ka. Operator\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hr. Administrasi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hr. R&D\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Hr. Service\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hr. Senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hr. Setting\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"6\">4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"6\">C\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Hr. Mesin\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hr. Turning\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hr. Sellecting\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hr. QC\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hr. GBJ\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hr. Gudang Benang\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">D\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Hr. Packing\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hr. Umum\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Masa Percobaaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap penerimaan pekerja dalam perusahaan dilakukan melalui masa\npercobaan untuk waktu 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tanggal masuk pekerja adalah hari pertama masuk masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Selama masa percobaan perusahaan melakukan penilaian atas sikap, kondisi\nkesehatan, penguasaan dan hasil kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Selama dalam masa percobaan perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja\napabila pekerja tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Bagi calon pekerja yang tetah dinyatakan baik dan memenuhi syarat kerja\nperusahaan selama masa percobaan, maka perusahaan menetapkan pekerja tersebut\nsebagai pekerja tetap, dengan status dan jabatan yang ditentukan oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Serikat Pekerja Nasional diikutsertakan memberikan pembinaan bagi pekerja\nbaru setelah lepas masa percobaan, untuk menjeiaskan tentang hubungan\nIndustrial Pancasila, peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan\nOrganisasi Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Kerja Rangkap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang bekerja di perusahaan tidak diperkenankan bekerja di\nperusahaan lain, bekerja sambilan atau berdagang sambilan di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam Keadaan tertentu pengusaha dapat menugaskan atau menunjuk pekerja\nuntuk melakukan tugas\u002Fpekerjaan yang sama atau berbeda dari tugas pekerja\nsebelumnya, baik di daiam perusahaan maupun di group\u002Fkelompok perusahaan dengan\nmelakukan perjanjian kesepakatan dengan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Pemindahan Tugas\u002FJabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengertian pemindahan tugas\u002Fjabatan ialah perpindahan pekerja dari satu\nbagian\u002Fseksi\u002Fdivisi ke bagian\u002Fseksi\u002Fdivisi yang lain di dalam perusahaan atau\ndi dalam group perusahaaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan hanya dapat melakukan pemindahan tugas\u002Fjabatan pekerja dengan\nmemperhatikan hal-hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengalaman kerja dari pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Volume pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pertimbangan kesehatan dan keadaan fisik pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Untuk meningkatkan\u002Fmenambah pengetahuan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Karena pembubaran bagian\u002Fseksi\u002Fdivisi tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Karena pekerja melakukan kesalahan atau kerugian perusahaan dengan melihat\nbesarnya tingkat kesalahan dan kerugian yang di timbulkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pemindahan tugas dan rotasi jabatan yang bersifat permanent dilakukan\nsecara tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Hak pekerja yang dipindahkan disesuaikan dengan bagian\u002Ftugas yang baru,\ntetapi tidak boleh lebih rendah dari hak yang telah didapat pekerja\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>5.Perusahaan dilarang untuk memindahkan pekerja dalam hal pekerjaan tersebut\ndapat:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Adanya unsur diskriminasi, contoh: ada konflik pribadi dengan atasan yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Bertujuan Asusila.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Adanya unsur SARA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tata cara pemindahan atau mutasi sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perusahaan memanggil pekerja dan menjelaskan alasan pemindahan yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dalam hal pekerja berkeberatan atas pemindahannya karena alasan-alasan\nyang diajukan perusahaan tidak masuk akal, pengusaha tidak boleh memaksa untuk\nmemindahkan orang yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Apabila dalam proses penyelesain tersebut di atas sudah dilakukan tetapi\nyang bersangkutan menghendaki ke posisi semula, sedangkan posisi semula tidak\nada maka yang bersangkutan dapat dipindahkan ke tempat lain sesuai keahlianya\ntanpa ada tekanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Kenaikan Pangkat\u002FJabatan atau Promosi dan Penurunan\nPangkat\u002FJabatan atau Demosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam hal adanya posisi yang baru atau jabatan yang kosong, maka sebelum\npengusaha melakukan penerimaan orang baru pada posisi tersebut, pengusaha wajib\nmemberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pekerja di lingkup bagian-bagian\ntersebut. Penilaian posisi tersebut disesuaikan dengan ketentuan tata\npersonalia yaitu melalui test dan seleksi yang di tentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan berwenang untuk melakukan promosi kepada pekerja yang telah\nmembuktikan prestasi, untuk kemajuan pekerja yang bersangkutan dan kepentingan\npekerjaan\u002Fperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal pekerja ditetapkan oleh pengusaha untuk mengisi lowongan jabatan\nyang lebih tinggi dari pekerjaannnya semula, maka yang bersangkutan dapat\nmemulai dengan on the job training yaitu masa training dan masa percobaan\nselama 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila selama menjalani on job training (training dalam masa percobaan)\ntidak memenuhi syarat akan dikembalikan kejabatan semula atau dipindahkan\nkeseksi\u002Fdivisi\u002Fbagian lain yang tepat dan setelah ada kesepakatan dengan\npekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam hal kemampuan prestasi dart konduite pekerja dinilai. menurun dan\ntidak sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya atau kondisi.maka perusahaan\nmemungkinkanuntuk melakukan mutasi kepada pekerja dengan terlebih dahulu\ndimusyawarahkan dengan pekerja yang bersangkutan dan didampingi oleh Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk pekerja yang dilakukan penurunan jabatan (demosi) maka tunjangan\natau fasilitas lainnya disesuaikan dengan jabatan sesuai dengan posisi\npenempatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : ISTIRAHAT, LIBUR, CUTI, IJIN, DAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN\nKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Istirahat Mingguan dan Hari Libur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>1.Pada hari libur resmi (hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah), pekerja\ndibebaskan untuk tidak bekerja dan tetap mendapat upah pokok.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Apabila dianggap perlu demi menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat\nditunda maka perusahaan dapat meminta pekerja untuk bekerja pada hari istirahat\nmingguannya dan diperhitungkan sebagai kerja lembur sesuai dengan ketentuan\nperundang- undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan membicarakan dengan Serikat Pekerja Nasional apabila akan\nmelakukan perubahan hari libur nasional dengan hari lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Mendapatkan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Sesuai dengan UU No.13 Th 2003 pengusaha memberikan ijin kepada pekerja\nuntuk meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah dalam hal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pernikahan pekerja : 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Khitanan anak pekerja : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pernikahan anak pekerja : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>d.Suami\u002Fistri\u002FAnak\u002FOrang tua\u002FMertua pekerja meninggal dunia : 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>e.Istri pekerja melahirkan\u002Fkeguguran kandungan : 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f.Membaptiskan anak pekerja : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia : 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Bencana alam : 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(harus memakai rincian yang jeias jenis musibahnya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Untuk point a-h tidak dihitung pada hari libur melainkan pada hari\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut diajukan terlebih dahulu kepada\nperusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu, kecuali dalam keadaan mendesak,\nbukti-bukti tersebut dapat diajukan kemudian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Atas pertimbangan-pertimbangan pengusaha ijin meninggalkan pekerjaan\ndiluar ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat diberikan tanpa upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja yang meninggalkan pekerjaan tanpa ijin perusahaan atau\nsurat-surat keterangan atau alasan yang tidak dapat diterima oleh perusahaan,\ndianggap mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila pekerja bekerja setengah hari (dengan ijin perusahaan) karena ada\nurusan yang sangat penting, maka upah pokok dan tunjangan, uang makan dan\ntransport tetap di bayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Untuk pekerja dengan sistem gaji bulanan, karena upahnya dibayar penuh\ndalam satu bulan maka ketidak hadirannya (ijin\u002Fmangkir) akan mengurangi cuti\ntahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Untuk pekerja dengan sistem upah harian rosso, dalam hal tidak masuk\n(ijin\u002Fmangkir) maka tidak dibayar upahnya tetapi tidak mengurangi cuti\ntahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pekerja yang tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan ibadah sesuai\nsyari'at agamanya, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pekerja karena menjadi anggota\u002Fpengurus Serikat Pekerja Nasional tidak\nmelakukan pekerjaan karena tugas organisasi, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Perusahaan memberikan dispensasi kepada pekerja yang ditunjuk untuk\nmengantarkan jenazah karyawan pulang ke kampung asalnya, baik dari Serikat\nPekerja maupun Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Cuti\u002FIstirahat Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1.Pekerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus\nberhak atas istirahat\u002Fcuti tahunan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Mekanisme pengambilan cuti bisa diakumulasikan selama satu tahun, yaitu 12\n(dua bulan) atau 12 (dua belas) hari kerja, dengan catatan maksimal 6 (enam)\nhari kerja diatur perusahaan (cuti massal) dan selebihnya hak pekerja untuk\nmengaturnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan akan memberitahukan bilamana hak atas istirahat\u002Fcuti tahunan\npekerja telah tiba saatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang mengambil atau menjalankan cuti tahunan harus mengajukan\npermohonan tertulis kepada pimpinan perusahaan dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1 Permohonan tertulis harus diketahui atasannya langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2 Permohonan cuti tersebut harus diajukan selambat- lambatnya 1 (satu)\nminggu Sebelum cuti dijalankan kecuali keadaan urgent\u002Fmendadak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3 Cuti dapat dijalankan setelah mendapat persetujuan dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan dapat mengijinkan kepada pekerja untuk menggabungkan\npengambilan cuti tahunan dengan ijin resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Hak atas cuti tahunan bilamana dalam waktu sampai dengan tanggal 31\nDesember setelah lahirnya hak cuti tsb, pekerja tidak mengambil\u002Fmenggunakan\nhaknya bukan karena alasan yang diberikan perusahaan, maka cuti yang tidak\ndiambil akan di akumulasikan di tahun berikutnya sampai dengan 31 desember.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Selama menjalankan cuti tahunan gaji\u002Fupah pokok dan tunjangan jabatan\ntetap di bayar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Cuti Massal\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Demi ketertiban dan kelancaran jalannya perusahaan maka perlu diatur\nmekanisme pengambilan cuti massal yaitu sebagai berikut : 2 (dua) hari sebelum\ndan 4 (empat) hari setelah hari raya idul fitri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk keadaan tertentu yang tidak dapat ditunda maka pekerja pada beberapa\nbagian dapat melakukan pekerjaan pada waktu cuti massal dan merupakan hari\nkerja biasa (upah dihitung) lembur, sehingga cuti massalnya sama dengan pekerja\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Cuti tahunan yang belum terbit tetapi sudah dijalankan (cuti massal\nlebaran) dibayar pada periode gaji berikutnya dan apabila yang bersangkutan,\nberhenti bekerja sebelum tanggal 31 Desember maka upah cuti massal yang sudah\ndibayarkan akan dipotong dari gaji vang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk pekerja yang karena sifat dan jenis pekerjaannya seperti satpam,\nmaka cuti massal diatur disesuaikan situasi dan kondisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : Cuti Hamil\u002FMelahirkan dan Gugur Kandungan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Cp>1.Pekerja wanita, berhak atas cuti hamil dan melahirkan\u002Fbersalin dan gugur\nkandungan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>2.Bagi pekerja wanita yang hendak melahirkan berhak atas cuti melahirkan\nselama 1 ½ bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ bulan setelah melahirkan dengan\nmendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pekerja wanita yang telah melahirkan namun belum mengambil cuti sebelum\nmelahirkan dan atau yang sudah mengambil cuti tapi kurang dari 1 ½ bulan,\npekerja yang bersangkutan tetap berhak atas cuti 3 (tiga) bulan dan berhak atas\nupah penuh;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja wanita yang hendak menjalankan cuti melahirkan, wajib mengajukan\npermohonan cuti kepada perusahaan melalui personalia dan di ketahui oleh atasan\ndibagaian yang bersangkutan, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum menjalankan\ncuti dengan melengkapi surat keterangan dari kedokteran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk karyawan yang mengambil cuti melahirkan, dalam hal sudah melahirkan\nharus menyerahkan bukti kelahiran anak yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>6.Pembayaran uang cuti melahirkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1 Untuk pekerja bulanan pembayaran dilakukan setiap periode gaji yaitu\nakhir bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2 Untuk pekerja harian dibayarkan sekaligus pada saat hendak mengambil\ncuti hamil\u002Fmelahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Apabila pekerja wanita mengalami gugur kandungan memperoleh hak cuti 1 ½\nbulan atau sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bidan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Istirahat Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1.Pekerja wanita tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu\nhaid, dan menyerahkan surat dokter, dan memberitahukan dengan atasan yang\nterdekat dengan menyerahkan surat kepada Personalia dengan diketahui atasan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan memberikan izin kepada pekerja wanita yang hendak mengambil\nistirahat haid dengan memberitahukan lewat surat\u002Ftelephone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila karyawati tidak masuk kerja karena haid pada hari pertama dan\nkedua tanpa pemberitahuan, dinyatakan mangkir dan upah tidak dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : Ijin Karena Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang tidak masuk karena sakit, wajib memberitahukan kepada\nperusahaan secara tertulis maupun tidak tertulis, dan menyerahkan surat\ndokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang sakit berkenpanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun\nharus menyerahkan Surat Keterangan Dokter yang memeriksa secara rutin\ndisesuaikan dengan hasil pemeriksaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang tidak bekerja karena sakit dengan Surat Keterangan Dokter,\nberhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Ijin Meninggalkan Kerja dengan Tidak Mendapatkan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja dapat mengajukan permohonan tidakbekerja untuk sewaktu-waktu\ntertentu dalam hal pekerja mempunyai urusan kepentingan pribadi yang sangat\nmendesak, dengan tidak mendapatkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena sakit dan tidak bisa\ndibuktikan dengan keterangan dari dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Ijin Biasa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang tidak dapat melakukan kerja pada jam kerja harus mengajukan\npermohonan ijin atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang akan meminta ijin biasa karena keadaan darurat wajib\nmemberitahukan secara tertulis atau lewat telephone dengan menjelaskan\nalasannya (pada saat yang bersangkutan masuk tetap harus memberikan surat\nbukti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja dapat meninggalkan kerja pada jam kerja pokok atau jam kerja\nlembur karena sakit setelah mendapat ijin dari atasannya dan memberitahukan\nkepada bagian personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : Mangkir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam hal pekerja tidak masuk tanpa ijin atau alasan yang tidak dapat\nditerima oleh pengusaha, maka pekerja tersebut dianggap mangkir dan kepadanya\npada hari tidak masuk kerja, upahnya tidak dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal pekerja mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih\nberturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti\nyang syah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan\ntertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan\ndiri dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta\nuang pisah sebagaimana tercantum dalam pasal 79.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Skorsing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Skorsing dapat dilakukan kepada setiap pekerja yang melakukan pelanggaran\ntata tertib atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya atau\ntindakan yang merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Jangka waktu skorsing paling lama adalah 1 (satu) bulan, kecuali menunggu\nkeputusan PPHl (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) sampai\npermasalahan selesai, dan selama masa skorsing upah dibayar sesuai dengan\nundang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : PENINGKATAN KETRAMPILAN, KOPERASI, SARANA IBADAH, FASILITAS\nIBADAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : Pendidikan, Latihan, dan Pengembangan Karir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cp>Bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja diperlukan peningkatkan\nkemampuan dan keterampilan para pekerja. Adapun pengetahuan dan keterampilan\npara pekerja ditingkatkan dengan cara memberikan latihan dalam suatu program\npeningkatan keterampilan atau pengetahuan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cp>1.Pengusaha melakukan Program Training atau pelatihan untuk meningkatkan\nkualitas sumber daya manusia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Program training yang dilaksanakan ditentukan oleh pengusaha sesuai dengan\nkebutuhan dan kondisi perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal diperlukan karena biaya latihan cukup tinggi, maka pengusaha\nmengadakan perjanjian dengan pekerja yang mengikuti training.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk pekerja yang memangku jabatan tertentu perusahaan menetapkan untuk\nmengikuti training atau pelatihan sebagai syarat jabatan atau posisi\ntertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan memberikan kesempatan kepada semua pekerja untuk meningkatkan\nkemampuan dan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki jabatan tertinggi di\nperusahaan tanpa melihat suku, agama, warna kulit dan golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : Koperasi Karyawan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Koperasi karyawan ialah suatu wadah ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan\ndan gotong royong untuk mewujudkan perekonomian karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bahwa salah satu sarana penunjang ke arah peningkatan kesejahteraan\nanggota koperasi dapat mengembangkan usaha bersama melalui koperasi\nkaryawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam pada itu pengusaha dengan kemampuan yang ada berusaha untuk\nmendorong ke arah tumbuh dan berkembangnya kehidupan koperasi karyawan di\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja yang telah selesai menjalani masa percobaaan dan pekerja\nkontrak yang telah ikut JAMSOSTEK, secara sukarela diberikan kesempatan untuk\nmenjadi anggota koperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional bersama-sama harus senantiasa\nmelindungi, mendorong dan memajukan usaha koperasi tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Sehungan sebagian besar anggota koperasi adalah Anggota Serikat Pekerja\nmaka Serikat Pekerja Nasional dapat membantu menyampaikan aspirasi anggota\nkoperasi kepada koperasi secara tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Setiap 3 (tiga) bulan koperasi memberikan laporan keuangan dan\nperkembangan koperasi kepada anggota melalui pengurus lokal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pengurus setiap waktu dapat dipilih dan di berhentikan oleh rapat anggota\nsesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 36.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Setiap anggota berhak mendapatkan laporan saldo setiap saat dan kartu\nsaldo (buku tabungan) anggota harus dipegang\u002Ftanggung jawab anggota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Koperasi memberikan bingkisan lebaran kepada seluruh anggota setelah\nrapat anggota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Setiap RAT koperasi mengundang pengurus Serikat Pekerja Nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : Sarana Ibadah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap pekerja diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya sesuai\ndengan agama dan kepercayaannnya masing-masing yang tercantum dalam pasal 29\nUUD 1945.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam upaya memberikan keesempatan kepada pekerja, pengusaha menyediakan\nsarana\u002Ftempat beribadah didalam lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk memelihara dan membina kegiatan kerohanian, pekerja membentuk wadah\nDewan Kesejahteraan Masjid (DKM) dan Persekutuan Doa (PD).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk kesempatan ibadah yang dilaksanakan oleh pekerja mendapat toleransi\ndari pemeluk agama lain dan antar pekerja yang mempunyai kepercayaan yang\nberbeda dan selalu menghindari hal-hal yang akan mengarah kepada SARA (Suku,\nAgama, Ras, Antar Golongan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk pekerja laki-laki yang akan melakukan shatat Jum'at di lingkungan\nperusahaan diberikan kesempatan untuk meninggalkan pekerjaan selama 1 ¼ jam\u002F75\nmenit, disesuaikan dengan waktu shalat Jum'at yang diajukan oleh DKM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Perusahaan memberikan perlengkapan sarana ibadah setahui sekali sesuai\ndengan kebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Perusahaan, Koperasi dan Serikat Pekerja Nasional memberikan subsidi dana\nuntuk perayaan hari-hari besar keagamaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : Sarana Olah Raga dan Kesenian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam rangka ikut menunjang pemeliharaan tubuh yang sehat dan pengembangan\nbakat dalam bidang olah raga dan kesenian maka perusahaan menanggung biaya\nsarana olahraga dan kesenian disesuaikan dengan kondisi\u002Fkeadaan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja membentuk kepengurusan Olah Raga dan Kesenian yang bertugas\nmenangani urusan-urusan olah raga dan kesenian dan bertanggung jawab terhadap\nsarana olahraga dan kesenian tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan, Koperasi dan Serikat Pekerja Nasional akan membicarakan biaya\nbagi kegiatan olahraga dan kesenian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Semua kegiatan olahraga dan kesenian akan dibicarakan antar Pengurus ORKES\ndan Serikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan memberikan dispensasi kepada pekerja untuk kegiatan ORKES\ndengan upah dibayar penuh (harus ada ijin dari atasan dan personalia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Setiap pekrja PT. RPG & GROUP berhak melakukan kegiatan ORKES.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1.Menjelang Hari raya, perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)\nkepeda pekerja yang telah selesai masa percobaan yang besarnya disesuaikan\ndnegan peraturan Menteri Tenaga Kerja No.04\u002FMEN\u002F1994.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cp>2.Untuk pekerja yang masa kerja tertentu diberikan incentive THR yang\nbesarnya ditetapkan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk masa kerja 3 s\u002Fd 6 tahun menerima incentive THR 15% dari Gaji pokok\ndan Tunjangan Tetap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Untuk masa kerja 6 s\u002Fd 10 tahun menerima incentive THR 25% dari Gaji pokok\ndan Tunjangan Tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk masa kerja 10 s\u002Fd 15 tahun menerima incentive THR 40% dari Gaji\npokok dan Tunjangan Tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk masa kerja 15 s\u002Fd 20 tahun menerima incentive THR 50% dari Gaji\npokok dan Tunjangan Tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Untuk masa kerja 20 tahun keatas menerima incentive THR 60% dari Gaji\npokok dan Tunjangan Tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 1 (satu) tahun cara menghitungnya\n: ( masa kerja x gaji pokok) \u002F 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ketentuan tersebut pada ayat 2 akan diberikan kepada pekerja apabila\npekerja dengan konduite baik selama periode satu tahun, yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tidak terlambat kerja diatas 30 kali dalam satu tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tidak pernah mangkir sampai dengan diatas 15 kali dalam satu tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pembayaran THR tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum\nhari raya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Bagi pekerja yang mengundurkan diri satu bulan sebelum hari raya\nmendapatkan THR penuh sesuai ketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : Bantuan\u002FTunjangan Kematian Bukan oleh Kecelakaan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>1.Apabila pekerja tetap meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka\nperusahaan memberikan sumbangan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Upah dalam bulan yang sedang berjalan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp>b.Sumbangan ongkos penguburan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu\nrupiah).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Uang duka yang besarnya serendah-rendahnya sesuai dengan ketentuan\nundang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Dan apabila keluarga pekerja yang meninggal dunia, maka perusahaan\nmemberikan sumbangan berupa uang. Keluarga disini adalah Ayah\u002Flbu kandung,\nSuami\u002Flstri, Anak kandung sesuai dengan data yang dilaporkan kepada\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal keluarga pekerja tetap yang meninggal dunia sumbangan diberikan\nkepada pekerja yang bersangkutan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu\nrupiah) dan ada tembusan ke Serikat Pekerja Nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Surat edaran duka cita diedarkan diseluruh lokal tanpa memandang jabatan,\ndan hasil sumbangan diketahui oleh Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : DAFTAR HADIR\u002FTIME CARD DAN PAKAIAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : Daftar Hadir\u002F Catatan Waktu Kerja\u002FFinger Scan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Catatan waktu kerja adalah semua bentuk catatan dan rekaman secara\ntertulis dan merupakan bukti otentik atas pelaksanaan waktu kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan membuat rekaman\u002Fcatatan waktu kerja untuk setiap pekerja dan\nmenjadi milik perusahaan untuk kepentingan penelitian, penilaian, pembayaran\nupah dan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pekerja berkewajiban untuk menggunakan rekaman waktu kerja atau\nFinger Scan miliknya sendiri dan tidak dibenarkan dipergunakan oleh orang lain\natau milik orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja masuk dan pulang diharuskan finger scan, jika tidak harus\nsegera melapor ke bagian personalia. Dalam hal tidak melapor dianggap tidak\nmasuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan wajib memeriksa data finger scan dan memberitahukan kepada\npekerja yang bersangkutan apabila data tidak masuk komputerisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Jumlah mesin Finger scan disesuaikan dengan jumlah karyawan\ndimasing-masing lokal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : Pakaian Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang sudah selesai masa percobaan diwajibkan memakai seragam yang\nberwama dan modelnya di tentukan oleh perusahaan dari hari Senin s\u002Fd Sabtu,\nuntuk staff kantor hari Senin s\u002Fd Jum'at.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pembagian seragam secara gratis dilaksankan setiap bulan April disesuaikan\ndengan masa kerja dan jabatan atau posisi pekerja dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang sudah lepas masa percobaan, pekerja menerima 2 stell\nseragam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dalam hal pekerja dalam waktu kurang dart 4 (empat) bulan setelah menerima\nseragam tersebut mengundurkan diri\u002Fberhenti dari perusahaan karena kemauan\nsendiri maka diwajibkan mengembalikan seragam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja yang telah mendapatkan pembagian seragam baru 2 (dua) stell\nseragam lama tidak harus dikembalikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan perusahaan\ntidak akan diperkenankan masuk areal perusahaan pada jam kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang masih masa percobaan dan belum mendapat seragam dihimbau\nuntuk memakai busana hitam putih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk pekerja perempuan (staff, harian dan rosso) diperbolehkan memakai\nbusana muslim, dengan ketentuan bahan, warna dan model ditentukan dari\nperusahaan dengan mengajukan ijin terlebih dahulu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Proses jahit busana muslim dilakukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN SARANA KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk melakukan pengawasan dan eveluasi terhadap keselamatan dan kesehatan\nkerja pekerja maka dibentuk organisasi yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan\nKesehatan Kerja (P2K3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk membantu tugas-tugas P2K3 di perusahaan maka di setiap bagian\ndibentuk Panitian Pembina Keselamatan dan kesehatan Kerja di bagiannya di bawah\nPimpinan Kepala Bagian \u002F Supervisornya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Selain P2K3 perusahaan juga membentuk Team Pemadam Kebakaran dan Team\nPertolongan pertama (Team PP).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja harus bersedia ditunjuk, dipilih sebagai pengurus atau\nanggota P2K3 Team Pemadam Kebakaran dan PP karena merupakan bagian dari\ntugasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) mengadakan\npemeriksaan secara periodik atas alat-alat pelindung Keselamatan dan Kesehatan\nKerja yang digunakan oleh peketja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian pekerja terhadap masalah\nKeselamatan Kerja maka pengusaha akan menyusun buku pedoman mengenai\nKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : Keselamatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>1.Perusahaan dan pekerja menyadari pentingnya keselamatan kerja, karenanya\nkedua belah pihak mencegah dan menghindari kemungkinan timbulnya kecelakaan dan\nsakit akibat hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>2.Perusahaan menyediakan perlindungan Keselamatan Kerja seperti : Masker,\nKerudung, Safety Shoes, Tangga, Alat kerja yang bukan penghantar listrik dan\nsebagainya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>3.Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, semua pekerja harus mentaati\nseluruh peraturan dan tata cara pemakaian alat kerja serta ketentuan kerja yang\ndikeluarkan perusahaan dengan berpedoman pada Undang-undang No.01 tahun\n1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja berhak menolak bekerja terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi\nsyarat keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta tidak adanya alat-alat\nperlindungan diri yang diwajibkan (UU No.01\u002F1970 pasal 12 huruf e)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.Alat-alat pemadam kebakaran harus ditempatkan di tempat yang mudah\nterlihat dan terjangkau serta diberi cat berwarna merah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Semua pekerja harus mengetahui tempat alat-alat pemadam kebakaran dan\nmengetahui cara penggunaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Benda-benda yang mudah terbakar harus di perhatikan keamanannya serta\ndilakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya kebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Bila terjadi kebakaran, pekerja harus memberitahukan tanda bahaya tersebut\nkepada petugas pemadam\u002Fpenanggulangan kebakaran harus berusaha memadamkan dan\npara pekerja lainnya supaya ikut membantu bilamana diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Secara periodik akan dilaksanakan latihan pemadam kebakaran dan pembinaan\nterhadap regu pemadam kebakaran yang telah dibentuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada pekerja yang melanggar\nketentuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Tempat bekerja dipelihara kebersihan dan kerapihannya dan untuk menjaga\nkesehatan bersama dilarang meludah di lantai dan membuang sampah di sembarang\ntempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap pekerja harus memenuhi dan melaksanakan instruksi tentang pemakaian\nalat-alat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang di sediakan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pekerja yang mengetabui pekerja lain menderita penyakit menular\nseperti: Lepra, Syphilis, Kolera, TBC, Demam Berdarah, Muntaber dansebagainya\nharus melapor kepada atasannya tentang penyakit tersebut untuk melakukan\ntindakan pencegahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bagi pekerja yang dengan resiko kerjanya tinggi (zat kimia & benang)\nperusahaan memberikan susu\u002Fsuplemen seperti di bagian Sablon dan Knitting).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : Alat-alat Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan wajib menyediakan dan memberikan alat-alat kerja bagi pekerja\nmenurut macam dan jenis sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan untuk\nmasing-masing pekerjaan dan pekerja wajib untuk menggunakannnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja diwajibkan merawat alat-alat kerja tersebut dan menyimpannya pada\ntempat yang telah ditentukan oleh atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal terjadi kerusakan pada alat-alat kerja dan karenanya perlu\ndilakukan penukaran, maka pekerja diwajibkan menunjukkan alat-alat kerja yang\nlama dan rusak pada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : Sarana Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan wajib menyediakan sarana kerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kaos kerja (6 bulan sekali 2 pc) tetapi untuk bagian tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Topi (ditentukan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Wearpack\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Rompi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Otto dan kerudung\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Masker (tiap 4 bulan diganti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Safety Shoes\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sarana kerja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari masing- masing\nbagian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal terjadi kerusakan atau tidak layak pakai perlu adanya penukaran\ndengan sepengetahuan atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV : TATA TERTIB PERUSAHAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : Kewajiban-Kewajiban Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap pekerja harus berada di tempat tugas masing-masing tepat waktu yang\ntelah ditentukan dan demikian pula pada waktu pulang meninggalkan pekerjaan\nharus pada waktunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap pekerja harus mengikuti seluruh petunjuk-petunjuk atau\ninstruksi-instruksi yang diberikan oleh atasannya atau pemimpin perusahaan\nberwenang sepanjang tidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pekerja harus melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang\ndiberikan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja harus menjaga serta memelihara dengan baik semua barang\nmilik perusahaan dan agar melaporkan kepada pimpinan perusahaan\u002Fatasannya\napabila mengetahui hal-hal yang menimbulkan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Setiap pekerja harus memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan\nterhadap siapapun mengenat hal yang diketahui mengenai perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Setiap pekerja harus melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila ada\nperubahan-perubahan akan status dirinya, susunan keluargnya, perubahan alamat\ndan sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Setiap pekerja wajib memeriksa semua alat-alat kerja masing- masing dan\nsebagainya sebelum bekerja atau akan meninggalkan pekerjaan, sehingga\nbenar-benar tidak akan menimbulkan kerusakan atau bahaya yang kan menggangu\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Setiap pekerja diharuskan membantu dan menjaga keamanan dan keselamatan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Setiap pekerja bersedia menjalani pemeriksaan rutin atau sewaktu- waktu\nyang dilaksanakan oleh atasan yang ditunjuk atau satpam perusahaan dengan\nmengindahkan norma-norma sopan santun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Setiap pekerja berkewajiban untuk membantu secara positif dalam\nmeningkatkan efisiensi dan penghematan penggunaan bahan- bahan milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Setiap pekerja berkewajiban untuk bertanya kembali kepada atasannya\napabila instruksi yang diberikan tidak dimengerti atau kurang jelas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Setiap pekerja membantu untuk mencegah perbuatan orang lain di dalam\nmaupun di luar perusahaan yang dpat mengakibatkan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Setiap pekerja harus menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan, dan\nkeasrian lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Setiap pekerja harus memberitahukan kepada atsannya atau perusahaan\napabila datang masuk kerja terlambat dan atau pulang cepat dengan\nmemberitahukan alasannya secara benar dan bertanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Pekerja yang tidak bisa masuk kerja karena keperluan pribadi, ijin biasa,\nijin resmi harus memberitahukan kepada atasannya atau perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Pekerja yang tidak bisa masuk kerja karena sakit harus menunjukkan surat\ndokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Pekerja yang melaksanakan tugas luar karena tugas dari perusahaan atau\nkarena melaksanakan tugas organisasi Serikat Pekerja harus memberitahukan\nkepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Setiap pekerja harus bersikap sopan, ramah terhadap sesama pekerja,\natasan maupun tamu perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Setiap pekerja berkewajiban untuk memakai pakaian seragam selama berada\ndi pabrik, yang belum mendapat\u002Ftidak mendapat pakaian seragam, harus memakai\npakaian sopan, bersih dan rapih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Pekerja yang dimutasi karena kenaikkan pangkat atau penurunan atau\ndipindahtugaskan harus menyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam waktu\nyang ditentukan setelah menerima surat perintah dari pihak yang mengadakan\nmutasi untuk menempati jabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Pekerja harus memperhatikan prinsip-prinsip K-3:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam\nmelakukan pekeriaanya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta\nproduktivitas nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Setiap pekerja lainnya yang berada di tempat kerja perlu dijamin pula\nkeselamatan dan kesehatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Setiap pekerja berkewajiban untuk memenuhi perjanjian kerja, perjanjian\nkerja bersama dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Dalam rangka pemberantasan pengedaran dan penggunaan narkotika dan obat\nterlarang (NARKOBA) atau hal-hal yang berkaitan dengan obat terlarang atau\nPsikotropika maka perusahaan mengadakan pemeriksaan air seni kepada\nkaryawan\u002Fkaryawati secara acak dan apabila ditemukan memakai obat terlarang\ntersebut diputuskan hubungan kerjanya secara tidak hormat (PHK sesuai dengan UU\nyang berlaku).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : Larangan-Larangan Bagi Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap pekerja dilarang membawa atau menggunakan barang-barang milik\nperusahaan keluar dari lingkungan perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan\nyang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap pekerja dilarang melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan tidak\ndiperkenankan memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya kecuali atas perintah\natau ijin atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pekerja dilarang menjual\u002Fmemperdagangkan barang-barang berupa\napapun atau mengedarkan daftar sokongan, menempatkan atau mengedarkan poster\nyang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tanpa ijin pimpinan di dalam\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>4.Setiap pekerja dilarang minum minuman keras, mabuk ditempat kerja,\nmembawa\u002Fmenyimpan dan menyalahgunakan bahan narkotika, melakukan segala macam\nperjudian, dan berkelahi dengan sesama pekerja\u002Fpimpinan di dalam lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.Setiap pekerja dilarang membawa senjata api\u002Ftajam ke dalam lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Setiap pekerja dilarang membocorkan rahasia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Setiap pekerja dilarang membawa makanan dari luar ke ruangan kerja\u002Ftempat\nkerja khususnya di areal produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Setiap pekerja dilarang membawa barang-barang\u002Falat-alat dari luar yang\ntidak ada hubungannya dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Setiap pekerja dilarang merokok di ruangan produksi, warehouse\u002Fgudang,\npower house, workshop, serta tempat-tempat lain yang dilarang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>10.Setiap pekerja dilarang melakukan perbuatan asusila di lingkungan\nperusahaan, membujuk, merayu, atau memancing serta mengajak pekerja lain untuk\nmelaksanakan perbuatan amoral yang melanggar kesusilaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>11.Setiap pekerja dilarang menolak perintah yang sesuai dengan peraturan\nperusahaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Setiap pekerja dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai\ndirinya maupun hasil pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Setiap pekerja dilarang menganiaya, menghina secara kasar atua melakkan\nancaman yang membahayakan pekerja lain, pihak pimpinan perusahaan \u002Fpengusaha\natau keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Setiap pekerja dilarang bertindak sembrono\u002Fserampangan, merusak alat\nkerja, hasil kerja dan barang milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Setiap pekerja dilarang membuang sampah di sembarang tempat dan meludah\ndilantai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Setiap pekerja dilarang untuk mendirikan perkumpulan yang tidak ada\nhubungannya dengan kegiatan perusahaan meminta sumbangan tanpa ijin dari\npimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Setiap pekerja dilarang mengganggu pekerja mengajak pekerja lainnya yang\nsedanga bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Setiap pekerja dilarang bersenda gurau mondar-mandir pada jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Setiap pekerja dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kasar,\nmenjerit-jerit, berteriak-teriak membuat kegaduhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Setiap pekerja dilarang merubah bentuk pakaian kerja yang diberikan tanpa\nijin dari pimpinan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Setiap pekerja dilarang merubah atau mencoret-coret dokumen perusahaan\natau pengumuman perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Setiap pekerja dilarang meminjamkan pakaian kerja maupun kartu pengenal\npekerja kepada pekerja lain atau orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Setiap pekerja dilarang mencoret-coret dinding, tembok gedung\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Setiap pekerja dilarang memasuki areal perusahaan tanpa memakai kartu\ntanda pengenal karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Setiap pekerja dilarang mengajak masuk ke dalam lokasi perusahaan\nkeluarga, teman\u002Frelasinya atau tamu tanpa seijin perusahaan kecuali tamu dinas\nyang berhubungan dengan organisasi serikat Pekerja dengan menggunakan kartu\ntamu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Setiap pekerja dilarang meninggalkan pekerjaannya sebelum jam kerja\nselesai\u002Fistirahat, kecuali seijin atasan\u002Fperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Setiap pekerja dilarang membuat barang-barang dari perusahaan untuk\ndipakai sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Setiap pekerja dilarang menjadi anggota organisasi terlarang atau\norganisasi yang dapat meresahkan\u002Fmembuat ketidaktenangan dan kerugian\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : Kewajiban Atasan Terhadap Bawahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Atasan wajib memperlakukan bawahannya dengan sopan, jujur dan wajar sesuai\ndengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Atasan wajib memberikan petunjuk kepada bawahan tentang pekerjaan yang\nharus dilakukan termasuk juga peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Atasan wajib memberikan bimbingan dan dorongan kepada bawahannya untuk\nmeningkatkan keterampilan, pengetahuan dan disiplin kerja Atasan wajib menegur\nbawahannnya yang menlanggar peratura yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Atasan wajib melakukan penilaian secara jujur dan obyektif\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Atasan wajib menjawab setiap pertanyaan bawahannya sesuai dengan batas\nkewenangan yang dimilikinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Atasan tidak boleh meminta pekerja untuk membuat surat pernyataan yang\nberbentuk pengunduran diri dengan alasan produktivitas si pekerja menurun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Atasan dilarang melanggar prosedur kerja yang telah ditentukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : Larangan Atasan Terhadap Bawahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Atasan dilarang memakai kata-kata yang tidak sopan, kasar, menjerit-jerit,\nberteriak-teriak, membuat kegaduhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Atasan dilarang merokok di ruang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Atasan dilarang membawa barang-barang dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Atasan dilarang melakukan asusila di lingkungan perusahaan, membujuk,\nmerayu, atau memancing serta mengajak pekerja lain untuk melaksanakan perbuatan\namoral yang melanggar kesusilaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 : Pembinaan dan Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan maupun Serikat Pekerja menyadari sepenuhnya perlunya menegakkan\ndisiplin kerja, karenanya terhadap kesalahan\u002Fpelanggaran yang dilakukan oleh\npekerja \u002F atasan \u002F bawahan atas peraturan yang telah diatur dapat diberikan\npembinaan \u002F sanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pembinaan atau sanksi yang diberikan kepada pekerja \u002F atasan bawahan\nadalah merupakan usaha korektif dan pengarahan terhadap tindakan dan tingkah\nlaku pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja \u002F atasan \u002F bawahan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan \u002F\ndisiplin kerja dan lalai terhadap kewajibannya maka dikenakan hukuman \u002F sanksi\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Teguran Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Surat Teguran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga \u002F Terakhir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Skorsing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Surat Peringatan tidak diberikan berdasarkan urutan-urutannya tetapi dapat\ndinilai menurut besar kecilnya kesalahan \u002F pelanggaran yang dilakukan oleh\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Masing-masing Surat Teguran dan Surat Peringatan mempunyai masa berlaku\nyang berbeda yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Surat Teguran masa berlakunya 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Surat Peringatan Pertama masa berlakunya 2 (dua) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Surat Peringatan Kedua masa berlakunya 2 (dua) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat Peringatan Ketiga masa berlakunya 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja yang telah diberikan pembinaan dan sanksi Surat Peringatan Ketiga\n\u002F Terakhir maka perusahaan akan memberikan tembusan Surat Peringatan Terakhir\ndan waktu serta kesempatan kepada Serikat Pekerja Nasional untuk memberikan\npembinaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 : Teguran Lisan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Teguran yang diberikan oleh atasan langsung karena kesalahan yang bersifat\nringan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 : Kesalahan\u002FPelanggaran dengan Teguran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan akan memberikan Surat Teguran untuk kesalahan\u002Fpelanggaran yang\ndilakukan atasan\u002Fbawahan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Untuk pekerja bulanan : apabila tidak masuk kerja tanpa kabar\u002Fmangkir 1\n(satu) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Lupa mewaktukan time card 2 (dua) kali dalam satu periode gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Petugas piket yang tidak teliti\u002Flalai dalam melakukan pemeriksaan pada\nsaat karyawan keluar ruangan atau pulang kerja sehingga ditemukan oleh satpam,\nanak buahnya membawa barang milik perusahaan, akan disesuaikan dengan kasus\nyang terjadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Atasan yang anak buahnya melakukan kesalahan kerja yang masih dapat\nditolerir disesuaikan dengan kasus yang terjadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ditemukan tidak memakai perlengkapan kerja seperti masker, kerudung, yang\nsesuai dengan ketentuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tidak membersihkan tempat kerja sehingga berantakan dan seusai kerja dan\nlangsung meninggalkan tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 : Kesalahan \u002F Pelanggaran dengan Surat Peringatan Pertama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan akan memberikan Surat Peringatan Pertama untuk\nkesalahan\u002Fpelanggaran yang dilakukan atasan\u002Fbawahan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Apabila pelanggaran yang sama seperti pada pasal 71 dia tetap dilakukan\noleh pekerja dalam waktu 2 (dua) bulan melakukan pelanggaran\u002Fkesalahan lain dan\nyang bersangkutan sudah pernah mendapat surat teguran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Terlambat masuk kerja 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan 3 (tiga) kali\ndalam 1 (satu) periode gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tidak masuk setelah gajian, sebeium atau sesudah libur resmi\u002Fhari besar,\ndengan alasan yang tidak dapat diterima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tidak masuk sebelum dan sesudah cuti yang diberikan perusahaan tanpa\nmemberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tidak mengambil surat cuti yang telah diberikan\u002Fdisyahkan oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tidak masuk 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang\njelas\u002Fmangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Tidak memakai seragam\u002Fpakaian kerja yang sesuai dengan ketentuan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan keselamatan kerja, petunjuk-petunjuk\natasan dan sebagainya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Meninggalkan pekerjaan tanpa ijin atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Meludah di depan banyak orang\u002Fpimpinan, membuang sampah yang berbahaya di\nsembarang tempat atau tidak ditempat sampah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Membuat gaduh dan atau menggangu ketenangan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Tidak mematikan listrik dan mesin produksi atau merapikan barang-barang\npekerjaan setelah selesai jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Menolak untuk diperiksa oleh satpam saat meninggalkan area kerja\n(istirahat\u002Fpulang).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Melanggar tata tertib kerja atau tidak mengikuti aturan kerja yang\ndiberikan atasan sehingga hasil kerja rusak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat kerja dan tidak mau\nmenuruti setelah dinasehati oleh atasan\u002Fpengusaha\u002Fmanajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Terbukti mencari-cari alasan untuk meminta ijin meninggalkan kerja pada\nwaktu kerja belum selesai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Mengajak masuk saudara, teman, yang bukan karyawan ke lokasi perusahaan\ntanpa seijin petugas\u002Fpengusaha\u002Fmanajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Tanpa seijin petugas\u002Fperusahaan masuk ke lokasi\u002Fkamar mess perusahaan,\npekerja yang berlainan jenis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 : Kesalahan\u002FPelanggaran dengan Surat Peringatan Kedua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan akan memberikan Surat Peringatan Kedua untuk\nkesalahan\u002Fpelanggaran yang dilakukan atasan\u002Fbawahan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Apabila pelanggaran yang sama seperti pada pasal 74 di atas tetap\ndilakukan oleh pekerja \u002F atasan \u002F bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mencorat-coret atau merobek pengumuman\u002Fpemberitahuan yang baru di tempel\npada papan pengumuman tanpa ijin atau perintah atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Mencuri\u002Fmengambil target, memberi\u002Fmenerima target yang bukan hasil kerja\nsendiri memanipulasi jumlah target kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Melalaikan kewajiban secara serampangan sehingga merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Mencorat-coret tembok\u002Fgedung di dalam lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pelanggaran yang merugikan perusahaan dengan memperhatikan kasus yang\nterjadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Mangkir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan kalender\ntanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Petugas satpam yang sedang jaga\u002Ftugas tidak mengetahui di daerah\npengawasannya terjadi pencurian\u002Ftindak kejahatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Terbukti atasan memaki-maki bawahan dengan ucapan yang bertentangan dengan\nhak asasi manusia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Tidak melaporkan adanya bahaya kepada atasan\u002Fperusahaan yang dapat\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 : Kesalahan\u002FPelanggaran dengan Surat Peringatan\nKetiga\u002FTerakhir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk pelanggaran-pelanggaran di bawah ini akan memberikan Surat Peringatan\nKetiga (Terakhir) sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Apabila melakukan kesalahan yang sama dengan menerima Surat Peringatan\nKedua dan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Karyawan yang diketemukan berjualan di sekitar areal perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Mencuri\u002Fmengambil target, memberi\u002Fmenerima target yang bukan hasil kerja\nsendiri, memanipulasi jumlah target kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Melalaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menimbulkan\nkecelakaan bagi dirinya\u002Forang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Melakukan usaha rentenir (meminjamkan uang dengan bunga tinggi) di dalam\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Mengoperasikan mesin atau perlatan kerja yang bukan menjadi tugasnya tanpa\nijin\u002Fperintah atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Merokok pada tempat-tempat yang diberikan tanda \"DILARANG MEROKOK\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Menyebarkan berita-berita yang tidak benar di dalam lingkungan perusahan\nsehingga menimbulkan keresahan di antara sesama pekerja dan mengakibatkan\npekerja menjadi terganggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Tidak masuk setelah cuti massal dengan alasan yang tidak dapat\ndipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Petugas satpam\u002Fpekerja terbukti tidur pada jam kerja,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Dengan sengaja menjelekkan nama baik atasannya sehingga mempengaruhi\nkewibawaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Mangkir 4 (empat) hari berturut-turut atau 5 (lima) hari tidak\nberturut-turut dalam 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Terbukti anggota satpam meninggalkan pos\u002Ftempat kerja sebelum waktunya\nsehingga perusahaan kehilangan barang\u002Fmenderita kerugian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Karyawan mengedarkan surat yang berbentuk ajakan atau provokasi yang\nmenjelekkan nama perusahaan\u002FSerikat Pekerja Nasional atau menuntut kepada\nperusahaan tanpa memberitahukan kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Karyawan yang menyebarkan isu atau keterangan yang tidak benar mengenai\nperusahaan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada karyawan lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Atasan yang tidak menjalankan kewajian sesuai denga jabatan dan tanggung\njawabnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 : Pelanggaran Tata Tertib yang Oapat Mengakibatkan Pemutusan\nHubungan Kerja Sesuai dengan UU No.13\u002F2003 Tentang Ketenagakerjaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Setiap atasan\u002Fbawahan yang yang ukan pelanggaran terhadap tata tertib\nperusahaan, pelanggaran hukum atau merugikan perusahaan, dapat dikenakan sanksi\nPemutusan hubungan Kerja dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang\nberlaku, antara lain yang termasuk pelanggaran berat sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Setiap atasan\u002Fbawahan yang melakukan pelanggaran PKB, pelanggaran hukum\nyang merugikan perusahaan dapat dikenakan sanksi PHK sesuai dengan UU\nketenagakerjaan no.2 Th 2004 tentang PPHI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Melakukan pencurian\u002Fpenggelapan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Melakukan penganiayaan terhadap pengusaha, keluarga pengusaha atau sesama\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Masuk berjudi dan berkelahi di tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Terbukti merusak barang milik perusahaan dengan sengaja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Terbukti mengadu domba, menghasut, mengumpulkan massa secara tidak syah\nuntuk mengganggu kelancaran produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Terbukti mengancam teman kerja, atasan atau pengusaha dan keluarganya\nsehingga keselamatannya terancam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Terbukti secara terang-terangan menolak pembinaan yang dilakukan oleh\natasan dan dibuktikan dengan menentang secara kasar dan terang-terangan,\nsehingga kewibawaan pimpinan tidak ada\u002Fdilecehkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Dengan sengaja menghilangkan dokumen, barang-barang inventaris penting\nmilik perusahaan, sehinggga merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Terbukti memalsukan tanda tangan atasan, menggunakan stempel perusahaan\nuntuk kepentingan pribadi\u002Fkelompoknya sehingga merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Terbukti dengan sengaja menyuruh orang lain untuk mengancam mencelakai,\nmenyakiti secara fisik\u002Fmental atasan atau sesama pekerja atau perusahaan dan\nkeluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam undang-undang\nketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Terbukti memberikan keterangan\u002Fkesaksian palsu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Terbukti tidak dapat bekerja dengan baik akibat minum-minuman keras atau\nobat-obatan terlarang yang dilakukan diluar perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Dengan sengaja tanpa alasan yang jelas atau tanpa ijin atasar telah\nmemindahkan\u002Fmenyimpan barang milik perusahaan di sua tempat yang tidak\nsemestinya yang terbukti sebagai usaha atau membantu pencurian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Melakukan perbuatan asusila di lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Terbukti meminta hadiah atau perjamuan makan pada rekanan perusahaan\nuntuk kepentingan pribadi, sehingga mencemarkan nama baik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Terbukti menjelekkan\u002Fmencemarkan nama baik sesama pekerja atasan, bawahan\nsehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Terbukti memberikan jasa dan meminta imbalan, karena memasukkan calon\npekerja baru dan diterima sebagai pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Petugas satpam memergoki pelaku pencurian, penipuan, kejahatan\npenganiayaan, penggelapan, tindakan asusila, tetapi tidak melakukan penangkapan\nuntuk diambil tindakan\u002Fdiproses sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 : Proses Penyelesaian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Bipartit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal tidak ada kesepakatan penyelesaian di tingkat Bipartit maka\nSerikat Pekerja maupun pengusaha menyelesaikan dengan mekanisme sebagaimana\ndiatur di dalam undang-undang No.2 tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian\nPerselisihan Hubungan Industrial)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PEMBINAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 : Prinsip-Prinsip Pembinaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan dan Serikat Pekerja dengan segala upaya harus mengusahakan agar\ntidak terjadi adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan melakukan\nlangkah-langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pembinaan diberikan kepada:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja yang akan menerima\u002Fdiberikan Surat Peringatan Ketiga\u002FTerakhir dan\natau akan dikenakan tindakan schorsing\u002Fpemecatan sementara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja dari semua tingkatan dibina mengenai isi dari PKB,\nPerundang-undangan ketenagakerjaan, norma kerja, efisiensi, Jaminan Sosial\nTenaga Kerja, keselamatan dan kesejahteraan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pembinaan kepada para pekerja dilakukan oleh pihak Personalia dan Serikat\nPekerja Nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 : Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan\nundang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan\nIndustrial:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perusahaan, pekerja, Serikat Pekerja, Pemerintah dengan segala upaya harus\nmengusahakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>b.Pemutusan Hubungan Kerja dilarang antar lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1 Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena sakit menurut\nketerangan dokter selama waktu tidak melampui 12 (dua belas) bulan terus\nmenerus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2 Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaanya karena tugas\nkewajiban negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.3 Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.4 Pekerja menikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.5 Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandunga atau menyusui\nbayinya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Bagi pekerja yang melakukan pelanggaran berat atau telah diberikan Surat\nPeringatan setelah tiga kali masih melakukan pelanggan yang sama, maka\nperusahaan dapat memutuskan hubngan kerja yang diiaksanakan sesuai dengan\nketentuan undang-undangan ketenagakerjaaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang mengundurkan diri dari perusahaan dapat mengajukan surat\npermohonan secara resmi kepada perusah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk pekerja dengan jabatan operator selambat-iambat 1(satu) minggu\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk pekerja dengan jabatan ketua line\u002FKepala operate Komandan Jaga,\nStaff, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal demikian perusahaan tidak berkewajiban untuk member! uang pesangon\ndan jasa berupa apapun,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kecuali apabila pekerja telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun,\nakan diberikan upah pisah\u002Fpenghargaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja yang besarnya dihitung sebagai berikut : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun sebesar 1 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 tahun sebesar 1 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Masa kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 13 tahun sebesar 3 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Masa kerja 13 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun sebesar 4 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun sebesar 5 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun sebesar 6 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Masa kerja 21 tahun ke atas sebesar 7 bulan gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_dismissal_type\">\u003Cp>4.Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan kerja, perusahaan diwajibkan membayar\nuang pesangon dan uang penghargaanma kerja dan uang penggantian hak yang\nseharusnya diterima sest undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cp>5.Ketentuan memberikan uang pesangon berpedoman pada ketentuan undang-undang\nketenagakerjaan yang berlaku sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa kerja kurang dari 1 tahun sebesar 1 bulan gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa keria 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun sebesar 2 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Masa keria 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun sebesar 3 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Masa kerja 3 iahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun sebesar 4 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun sebesar 5 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Masa keiia 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sebesar 6 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun sebesar 7 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Masa keria 7 tahun atau lebih tetapi kurang dart 8 tahun sebesar 6 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan gaji.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6.Penghitungan uang penghargaan masa kerja atau tunjangan pengobatan dan\nperumanan (15%) dihitung dari Ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang\nberlaku sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 3 bulan gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 5 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun 6 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun 7 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun 8 bulan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana maksud di atas\nmeliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Cuti tahunan yang tidak diambil dan belum gugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Biaya atau ongkos pulang untuk perjalanan keluarganya ke tempat di mana\npekerja diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Penggantian untuk perumahan serta pengobatan dan perawata ditetapkan\nsebesar 15 % (lima belas persen) dari uang pesanga dan atau uang penghargaan\nmasa kerja bagi yang memenuhi syarat (lihat ayat 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Upah sebulan adalah sama dengan 25 kali upah sehari atau 17 kali upah\nsejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Meninggal Dunia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang dinyatakan Pemutusan Hubungan Kerja karena meninggal dunia,\nkepada ahli waris yang sah akan diberikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sisa hak pekerja yang masih ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Santunan kematian melalui Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tabungan Hari Tua melalui Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Biaya pemakaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Uang pesangon dan uang jasa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang\nberlaku (Undang-undang No. 13 Tahur 2003) tentang Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk penerimaan uang pesangon kepada ahli waris pekerja harus didampingi\noleh Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Sakit Yang Berkepanjangan dan\nCacat Total\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah bekerja dan belum mencapai umur 55 (lima puluh lima)\ntahun dan menderita sakit berkepanjangan atau cacat total, perusahaan dapat\nmengajukan PHK sesuai dengan UU No.2 Tahun 2004 (PPHl).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>2.Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena sakit berkepanjangan atau\ncacat total maka perusahaan wajib memberikan haknya sesuai undang-undang\nketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 : Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah bekerja dan telah mencapai usia 55 (lima puluh lima)\ntahun berhak atas pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena pensiun, perusahaan wajib\nmemberikan haknya dengan ketentuan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 : Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang teiah bekerja dan beium mencapai usia 55 (lima puluh lima)\ntahun tetapi kondisi perusahaan yang tidak dapat meiangsungkan kegiatannya\ndengan balk dan terpaksa melakukan pengurangan jumlah pekerja\u002Fefisiensi,\nperusahaan dapat melakukan PHK secara massal dan dimusyawarahkan dulu dengan\nSerikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena efisiensi, perusahaan\nwajib memberikan haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang No.13 Tahun 2003\ntentang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 : Pemutusan Kerja Karena Alih Management\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah terkena PHK karena perubahan status atau pemilikan\nperusahaan atau perusahaan pindah lokasi dengan syarat-syarat kerja baru yang\nsama dengan syarat-syarat kerja lama dan pekerja tidak bersedia untuk\nmelanjutkan hubungan kerja, maka kepada pekerja diberikan haknya sesuai dengan\nundang-undang ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Pasal 163 UU No 13 Tahun\n2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kewajiban pengusaha untuk membayar secara tunai semua hak yang diterima\npekerja kecuali ada perjanjian lain antara pengusaha lama dan pengusaha\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 : Akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja\u002FPengunduran Diri pekerja dari\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja\u002FPengunduran Diri, maka pekerja\ndiwajibkan mengembalikan kepada perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1Kartu Tanda Pengenal Pekerja dan Kartu Tanda Anggota Serika Pekerja\n(KTASPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2Alat-alat kerja berupa\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Kaos kerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Topi (ditentukan)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Wearpack\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Rompi\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Otto dan kerudung\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masker\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Safety Shoes\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>2.Untuk penyelesaian administrasi pekerja yang diputuskan hubungan\nkerjanya\u002FPHK harus dilakukan sendiri oleh pekerja yang bersangkutan (tidak\ndapat diwakilkan) kepada orang lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk pekeija yang berhenti\u002Fmengundurkan diri yang tidak sanggup\nmenyelesaikan administrasinya sendiri karena keadaan seperti sakit dalam jangka\nwaktu yang larna, ditahan pihak yang berwajib, menjalankan tugas negara, maka\ndapat memberikan kuasa kepada keluarga terdekat (suami, isteri, anak, bapak,\nibu) dengan membuat surat kuasa diatas materai yang cukup,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila pekerja mempunyai hutang maka akan dilakukan penagihan\u002Fpenyitaan\nbarang sesuai dengan ketentuan (ketentuan hutang-piutang).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan akan memberikan surat keterangan kerja bagi pekerja yang\nberhenti\u002Fmengundurkan diri dari perusahaan. Dan pekerja yang\nberhenti\u002Fmengundurkan diri tanpa surat permohonan pengunduran diri, maka\nperusahaan tidak berkewajiban\u002Ftidak akan memberikan surat keterangan kerja dan\npenyelesaian administrasinya tidak dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVII : KELUH KESAH PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 : Penyelesaian Keluh Kesah Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bahwasanya perusahaan dan SPN sama-sama berkepentingan untuk mengadakan\npenyelesaian dengan cepat dan sebaik-baiknya atas keluhan dan pengaduan\npekerja. Karena itu bila seorang pekerja akan menyampaikan keluhan atau\npengaduan agar sesuai prosedur sebagaimana yang ditetapkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Keluhan-keluhan\u002Fkekurang-kekurangan dari pekerja atas keadaan tertentu,\ndiselesaikan secara musyawarah dengan prosedur yang tertib, dengan menyampaikan\natau membicarakannya melalui atasannya langsung dan dalam hal belum dapat\ndiselesaikan, diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi\u002Fbagian personalia\ndan HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Keluhan yang tidak dapat diselesaikan oleh pekerja sendiri, maka\npersoalannya diselesaikan bersama-sama dengan serikat pekerja. Dalam tingkat\nini keiuhan atau pengaduan diselesaikan antara Serikat Pekerja Nasional dengan\nperusahaan (Bipartit).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara intern (Bipartit) maka\ndiselesaikan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur didalam undang-undang\nNo.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVIII : KONSULTASI, PERUNDINGAN, DAN MUSYAWARAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 : Konsultasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk membina kerjasama dan pengertian yang baik, pengusaha dan Serikat\nPekerja Nasional saling mengadakan konsultasi dan mengemukakan usul dan saran\nmengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama minimal sekali dalam\nsebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kepentingan bersama hal-hal yang bersifat rahasia, perusahaan dan Serikat\nPekerja Naasional akan saling menjaga kerahasiaan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Jika salah satu pihak ingin mengadakan perundingan masalah- masalah\nhubungan kerja, baik yang telah tercantum dalam PKB maupun yang belum maka\npihak yang satu perlu menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak yang lain\nsecara lisan atau tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya kecuali\nuntuk hal- hal yang mendesak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam perundingan pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional setiap masalah\ndiselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila perundingan tersebut kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan\nmaka diselesaikan dengan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam\nUndang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial\n(PPHI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIX : PELAKSANAAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 : Pelaksanaan PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai dengan Undang-undang Nomor: 21\u002F1954 L.N. No. 69 Keputusan Pengadilan\ndan Undang-undang Baru :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini disesuaikan dengan Undang-undang Nomor:\n21\u002F1954 L.N. No. 69 yaitu Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku dan syah\nkecuali ada undang-undang baru yang nilainya lebih tinggi dan lebih baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku bagi seluruh pekerja yang menjadi\nanggota Serikat Pekerja Nasional PSP PT. Taitat Putra Rejeki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 : Pendistribusian\u002FPembagian PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini di buat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya\ndan mempunyai kekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak Serikat\nPekerja Nasional dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib memperbanyak dan membagikan copy dari Perjanjian Kerja\nBersama pada semua pekerja tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 88 : Peraturan Peralihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Apabila di kemudian hari anggota-anggota Serikat Pekerja Nasional dan\nPengusaha yang membuat dan Menandatangani Perjanjian kerja Bersama ini\nmengundurkan diri atau meninggal dunia. Perjanjian Kerja Bersama ini tetap\nberlaku sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 89 : Pernyataan Hukum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini semua ketentuan- ketentuan\nyang dibuat sebelumnya dan atau peraturan-peraturan lainnya yang bertentangan\ndengan Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan\nperaturan perundangan-undagan di bidang ketenagakerjaaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Hal-hal yang belum diatur dalam isi perjanjian kerja bersama ini akan\ndimusyawarahkan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja Nasional, dituangkan\nsecara tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum dan berlaku di PT. Taitat\nPutra Rejeki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XX : MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 90 : Masa Berlaku dan Perubahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling Jama 2\n(dua) tahun sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2014.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku sampai Perjanjian Kerja Bersama\nyang baru tercapai dan didaftarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XXI : KETENTUAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 91 : Penutup\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak\ndi Bogor dengan disaksikan oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi pada tanggal 2 Agustus 2012. Dalam hal terdapat hal-hal yang belum\ndiatur dalam Perjanjian Kerja Bersama maka hal itu akan di musyawarahkan lebih\nlanjut antara serikat Pekerja Nasional dan Pengusaha yang kemudian dituangkan\nsecara tertulis dan menjadi tambahan bagi Perjanjian Kerja Bersama ini, Setelah\nPerjanjian Kerja Bersama ini diberlakukan dan pemerintah menerbitkan\nketentuan-ketentuan yang baru dimana nilai-nilainya lebih baku dan lebih tinggi\ndan isi Perjanjian Kerja Bersama ini maka dengan sendirinya Perjanjian Kerja\nBersama ini perlu disesuaikan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MENYAKSIKAN PENANDATANGANI PKB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. TAITAT PUTRA REJEKI dengan SERIKAT PEKERJA NASIONAL (SPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mahmudin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua SPN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tri Herianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Wakil Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Paulus Gunawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur PT TPR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dimar L Panjaitan M.Si\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HRD Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratified\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaactorratified\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratified\">\u003Cp>Menyaksikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten\nBogor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuradi, SH.MM\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Pembina TK.I\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nip. 196208231989031006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            ",{"contracttrialperiod":46,"severance_number_1_tenure":50,"alternatives":54,"sexualhar":58,"deathrelativesleave":62,"dayspweek":66,"funeralpay":70,"paidmaternityleavepayperc":74,"cbaratified":78,"maternitydiscrimination":82,"funeralpaytype":86,"schedulesrestpw":90,"sundayallowancetype1":94,"incidentalbonustype2":98,"shiftallowanceamount1":102,"funeralpayamount":106,"menstruationleave":108,"contractseverancepay1":112,"cbaratificationdate":114,"coverunion_trigger":118,"jobsecuritymothers":122,"hourspday_select":124,"maxsicknesspay":126,"ONCERISE_trigger":130,"equalitydifferenttrigger":134,"PAYSCALES_period":136,"severance":140,"pensionfund":142,"mealvouchersamount":146,"TRAINING_trigger":150,"cbaactorratified":154,"LOWWAGE_government":157,"hourspweek":161,"equalityexcludedtrigger":163,"SICDIS_trigger":165,"violence":167,"code_application":171,"trainingprogrammes":175,"contractseverancepay":179,"ONCERISE2_trigger":181,"maxsicknesspayperc":185,"paidmaternityleaveduration":187,"overtimeallowanceperc1_general":189,"pregnancy":193,"discrimination":195,"cbadate_start":199,"commutingallowancetype":203,"holidaysdays":205,"holidaysweeks":209,"shiftallowancetype":211,"healthinsurance":213,"COMMUTE_trigger":215,"sundayallowancetype":217,"protectiveclothing":219,"healthandsafetypolicy":223,"overtimeallowancetype1":227,"breastfeeding_dangerouswork":229,"contracttrial":231,"sicknesspay":233,"incidentalbonustype":235,"dayspweek_select":237,"incidentalbonusperc1":239,"paidpaternityleave":241,"cbadate_start_date":245,"sicknessmaxdaysnr":247,"overtimeallowancetype_general":251,"sundayallowanceperc1":253,"LOWWAGE_trigger":255,"PAYSCALES_trigger":257,"overtimeallowancetype":259,"paidmaternityleavepay":263,"disabilityfund":265,"paidpaternityleaveduration":267,"disabilitypay":269,"cbadate_end":273,"severance_number":275,"hourspweek_select":277,"severance_dismissal_type":279,"hourspday":283,"MEALALL_trigger":285,"WORKFAM_trigger":287,"cbadate_end_date":291,"maternityotherclause":293,"OVERTIME_trigger":297,"SOCSEC_trigger":301,"healthcareaccess":305,"SUNDAY_trigger":309,"sicknessmaxdays":311,"MEDICAL_trigger":313,"overtimeallowanceperc1":315,"SCHEDULE_trigger":317,"incidentalbonustypesec":319,"shiftallowancetype1":321,"extrapayfirmperformancesec":323,"bankholidays1":325,"paidmaternityleave":329,"PAIDLEAV_trigger":331,"deathrelatives":333},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"contracttrialperiod","5.Calon yang telah memenuhi persyaratan ","5.Calon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan yang telah lulus\ntes seleksi dapat diterima sebagai pekerja dengan menjalani masa percobaan\nselama 3 (tiga) bulan, kecuali untuk yang belum berpengalaman akan menjalani\nmasa training maksimal 2 (dua) bulan",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"severance_number_1_tenure","5.Ketentuan memberikan uang pesangon ber","5.Ketentuan memberikan uang pesangon berpedoman pada ketentuan undang-undang\nketenagakerjaan yang berlaku sebagai berikut:\n\na.Masa kerja kurang dari 1 tahun sebesar 1 bulan gaji.\n\nb.Masa keria 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun sebesar 2 bulan\ngaji.\n\nc.Masa keria 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun sebesar 3 bulan\ngaji.\n\nd.Masa kerja 3 iahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun sebesar 4 bulan\ngaji.\n\ne.Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun sebesar 5 bulan\ngaji.\n\nf.Masa keiia 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sebesar 6 bulan\ngaji.\n\ng.Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun sebesar 7 bulan\ngaji.\n\nh.Masa keria 7 tahun atau lebih tetapi kurang dart 8 tahun sebesar 6 bulan\ngaji.\n\ni.Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan gaji.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"alternatives","b.Pemutusan Hubungan Kerja dilarang anta","b.Pemutusan Hubungan Kerja dilarang antar lain :\n\nb.1 Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena sakit menurut\nketerangan dokter selama waktu tidak melampui 12 (dua belas) bulan terus\nmenerus.\n\nb.2 Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaanya karena tugas\nkewajiban negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang\nberlaku.\n\nb.3 Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama\n\nb.4 Pekerja menikah.\n\nb.5 Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandunga atau menyusui\nbayinya.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"sexualhar","10.Setiap pekerja dilarang melakukan per","10.Setiap pekerja dilarang melakukan perbuatan asusila di lingkungan\nperusahaan, membujuk, merayu, atau memancing serta mengajak pekerja lain untuk\nmelaksanakan perbuatan amoral yang melanggar kesusilaan.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"deathrelativesleave","d.Suami\u002Fistri\u002FAnak\u002FOrang tua\u002FMertua peke","d.Suami\u002Fistri\u002FAnak\u002FOrang tua\u002FMertua pekerja meninggal dunia : 2 hari",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"dayspweek","2.Jam kerja di perusahaan adalah 7 (tuju","2.Jam kerja di perusahaan adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh)\njam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat\npuluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja, dengan ketentuan apabila\npengusaha memerlukan kerja shift, maka bersedia untuk melaksanakan jam kerja\ntersebut.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"funeralpay","1.Apabila pekerja tetap meninggal dunia ","1.Apabila pekerja tetap meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka\nperusahaan memberikan sumbangan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai\nberikut:\n\na.Upah dalam bulan yang sedang berjalan\n\nb.Sumbangan ongkos penguburan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu\nrupiah).\n\nc.Uang duka yang besarnya serendah-rendahnya sesuai dengan ketentuan\nundang-undang yang berlaku.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"paidmaternityleavepayperc","2.Bagi pekerja wanita yang hendak melahi","2.Bagi pekerja wanita yang hendak melahirkan berhak atas cuti melahirkan\nselama 1 ½ bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ bulan setelah melahirkan dengan\nmendapat upah penuh.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"cbaratified","Menyaksikan Kepala Dinas Sosial Tenaga K","Menyaksikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten\nBogor\n\n\n\n\n\nNuradi, SH.MM",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"maternitydiscrimination","6.Khusus bagi pekerja wanita yang melapo","6.Khusus bagi pekerja wanita yang melaporkan kehamilannya tidak\ndiperkenankan melaksanakan kerja malam hari atau lembur",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"funeralpaytype","b.Sumbangan ongkos penguburan sebesar Rp","b.Sumbangan ongkos penguburan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu\nrupiah).",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"schedulesrestpw","3.Istirahat mingguan diberikan 1 (satu) ","3.Istirahat mingguan diberikan 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja\ndalam seminggu bagi pekerja shiff maupun non shiff. Untuk pekerja staf dan\nbeberapa bagian tertentu yang bekerja 5 (lima) hari kerja hari libur ditetapkan\npada hari sabtu dan minggu.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"sundayallowancetype1","c.Hari Libur Minggu atau Nasional: Jam k","c.Hari Libur Minggu atau Nasional:\n\n  Jam ke-1 s\u002Fd 7: 2 x Upah 1 jam\n  Jam ke-8 : 3 x Upah 1 jam\n  Jam ke-9 dan seterusnya : 4 x Upah 1 jam",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"incidentalbonustype2","2.Untuk pekerja yang masa kerja tertentu","2.Untuk pekerja yang masa kerja tertentu diberikan incentive THR yang\nbesarnya ditetapkan sebagai berikut:\n\na.Untuk masa kerja 3 s\u002Fd 6 tahun menerima incentive THR 15% dari Gaji pokok\ndan Tunjangan Tetap.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"shiftallowanceamount1","1.Untuk pekerja yang melakukan pekerjaan","1.Untuk pekerja yang melakukan pekerjaan pada shift II dan II, perusahaan\nmemberikan tunjangan shift sebagai berikut :\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No\n      Shift\n      Pekerja Harian dan Borongan\n      Ka Operator\n      Ka. Operator sr, Mandor, Montir Ass \n    \n    \n      1\n      Shift II\n      Rp. 750,-\u002Fhari\n      Rp. 1.500,-\u002Fhari\n      Rp. 3.000,-\u002Fhari\n    \n    \n      2\n      Shift III\n      Rp. 1.000,-\u002Fhari\n      Rp. 2.000,-\u002Fhari\n      Rp. 3.500,-\u002Fhari",{"bindId":107,"name":88,"text":89},"funeralpayamount",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"menstruationleave","1.Pekerja wanita tidak wajib bekerja pad","1.Pekerja wanita tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu\nhaid, dan menyerahkan surat dokter, dan memberitahukan dengan atasan yang\nterdekat dengan menyerahkan surat kepada Personalia dengan diketahui atasan.",{"bindId":113,"name":52,"text":53},"contractseverancepay1",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"cbaratificationdate","1.Perjanjian Kerja Bersama ini ditandata","1.Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak\ndi Bogor dengan disaksikan oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi pada tanggal 2 Agustus 2012. Dalam hal terdapat hal-hal yang belum\ndiatur dalam Perjanjian Kerja Bersama maka hal itu akan di musyawarahkan lebih\nlanjut antara serikat Pekerja Nasional dan Pengusaha yang kemudian dituangkan\nsecara tertulis dan menjadi tambahan bagi Perjanjian Kerja Bersama ini, Setelah\nPerjanjian Kerja Bersama ini diberlakukan dan pemerintah menerbitkan\nketentuan-ketentuan yang baru dimana nilai-nilainya lebih baku dan lebih tinggi\ndan isi Perjanjian Kerja Bersama ini maka dengan sendirinya Perjanjian Kerja\nBersama ini perlu disesuaikan.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"coverunion_trigger","4.Sesuai dengan undang-undang No. 13 Th ","4.Sesuai dengan undang-undang No. 13 Th 2003 Perjanjian Kerja Bersama ini\nberlaku bagi semua pekerja di perusahaan PT Taitat Putra Rejeki.",{"bindId":123,"name":56,"text":57},"jobsecuritymothers",{"bindId":125,"name":68,"text":69},"hourspday_select",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"maxsicknesspay","3.Pekerja yang mengalami sakit berkepanj","3.Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan mendapatkan upah sebagai\nberikut:\n\na.4 bulan pertama dibayar 100% dari upah\n\nb.4 bulan kedua dibayar 75% dari upah.\n\nc.4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah\n\nd.Untuk butan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan\nkerja yang dilakukan oleh pengusaha.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"ONCERISE_trigger","1.Menjelang Hari raya, perusahaan member","1.Menjelang Hari raya, perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)\nkepeda pekerja yang telah selesai masa percobaan yang besarnya disesuaikan\ndnegan peraturan Menteri Tenaga Kerja No.04\u002FMEN\u002F1994.",{"bindId":135,"name":120,"text":121},"equalitydifferenttrigger",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"PAYSCALES_period","Standart Gaji Harian PT. Taitat Putra Re","Standart Gaji Harian PT. Taitat Putra Rejeki\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Lama Kerja\n      Komponen\n      Komponen Gaji Per Jabatan\n    \n    \n      A\n      B\n      C\n      D\n    \n    \n      Masa Percobaan (3 bulan)\n      Upah pokok\n      Rp. 50.733\u002Fhr\n      Rp. 50.733\u002Fhr\n      Rp. 50.733\u002Fhr\n      Rp. 50.733\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. UM\u002FTR\n      Rp. 4.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      -\n      -\n    \n    \n      Premi\n      Rp. 1.500\u002Fhr\n      Rp. 500\u002Fhr\n      -\n      -\n    \n    \n      Tunj. jabatan A2\n      Rp. 15.000\u002Fprd\n      Rp. 10.000\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      Tunj. jabatan A1\n      Rp. 17.500\u002Fprd\n      Rp. 10.500\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      Selesai Masa Percobaan s\u002Fd 1 tahun\n      Upah pokok\n      Rp. 50.733\u002Fhr\n      Rp. 50.733\u002Fhr\n      Rp. 50.733\u002Fhr\n      Rp. 50.733\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. UM\u002FTR\n      Rp. 4.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n    \n    \n      Premi\n      Rp. 2.000\u002Fhr\n      Rp. 1.000\u002Fhr\n      Rp. 750\u002Fhr\n      Rp. 500\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. jabatan A2\n      Rp. 17.500\u002Fprd\n      Rp. 12.500\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      Tunj. jabatan A1\n      Rp. 20.000\u002Fprd\n      Rp. 12.500\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      1 Tahun s\u002Fd 3 Tahun\n      Upah pokok\n      Rp. 50.920\u002Fhr\n      Rp. 50.920\u002Fhr\n      Rp. 50.920\u002Fhr\n      Rp. 50.920\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. UM\u002FTR\n      Rp. 4.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n    \n    \n      Premi\n      Rp. 2.500\u002Fhr\n      Rp. 1.500\u002Fhr\n      Rp. 1.000\u002Fhr\n      Rp. 750\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. jabatan A2\n      Rp. 17.500\u002Fprd\n      Rp. 15.000\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      Tunj. jabatan A1\n      Rp. 20.000\u002Fprd\n      Rp. 15.000\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      3 Tahun s\u002Fd 6 Tahun\n      Upah pokok\n      Rp. 51.120\u002Fhr\n      Rp. 51.120\u002Fhr\n      Rp. 51.120\u002Fhr\n      Rp. 51.120\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. UM\u002FTR\n      Rp. 4.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n    \n    \n      Premi\n      Rp. 3.000\u002Fhr\n      Rp. 2.000\u002Fhr\n      Rp. 1.500\u002Fhr\n      Rp. 1.000\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. jabatan A2\n      Rp. 20.000\u002Fprd\n      Rp. 15.000\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      Tunj. jabatan A1\n      Rp. 22.500\u002Fprd\n      Rp. 15.000\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      6 Tahun s\u002Fd 10 Tahun\n      Upah pokok\n      Rp. 51.320\u002Fhr\n      Rp. 51.320\u002Fhr\n      Rp. 51.320\u002Fhr\n      Rp. 51.320\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. UM\u002FTR\n      Rp. 4.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n    \n    \n      Premi\n      Rp. 4.000\u002Fhr\n      Rp. 2.500\u002Fhr\n      Rp. 2.000\u002Fhr\n      Rp. 1.250\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. jabatan A2\n      Rp. 20.000\u002Fprd\n      Rp. 15.000\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      Tunj. jabatan A1\n      Rp. 22.500\u002Fprd\n      Rp. 15.000\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      10 Tahun s\u002Fd 15 Tahun\n      Upah pokok\n      Rp. 51.520\u002Fhr\n      Rp. 51.520\u002Fhr\n      Rp. 51.520\u002Fhr\n      Rp. 51.520\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. UM\u002FTR\n      Rp. 4.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n    \n    \n      Premi\n      Rp. 4.000\u002Fhr\n      Rp. 3.000\u002Fhr\n      Rp. 2.500\u002Fhr\n      Rp. 1.500\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. jabatan A2\n      Rp. 22.500\u002Fprd\n      Rp. 17.500\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      Tunj. jabatan A1\n      Rp. 25.000\u002Fprd\n      Rp. 17.500\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      15 Tahun s\u002Fd 20 Tahun\n      Upah pokok\n      Rp. 51.720\u002Fhr\n      Rp. 51.720\u002Fhr\n      Rp. 51.720\u002Fhr\n      Rp. 51.720\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. UM\u002FTR\n      Rp. 4.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n    \n    \n      Premi\n      Rp. 4.500\u002Fhr\n      Rp. 4.000\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 2.000\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. jabatan A2\n      Rp. 25.000\u002Fprd\n      Rp. 17.500\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      Tunj. jabatan A1\n      Rp. 27.500\u002Fprd\n      Rp. 20.000\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      20 Tahun Ke atas\n      Upah pokok\n      Rp. 51.920\u002Fhr\n      Rp. 51.920\u002Fhr\n      Rp. 51.920\u002Fhr\n      Rp. 51.920\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. UM\u002FTR\n      Rp. 4.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n    \n    \n      Premi\n      Rp. 4.500\u002Fhr\n      Rp. 4.000\u002Fhr\n      Rp. 3.500\u002Fhr\n      Rp. 2.000\u002Fhr\n    \n    \n      Tunj. jabatan A2\n      Rp. 25.000\u002Fprd\n      Rp. 20.000\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n    \n      Tunj. jabatan A1\n      Rp. 27.500\u002Fprd\n      Rp. 20.000\u002Fprd\n      -\n      -\n    \n  \n\n\nCatatan : Gaji Pokok sesuai dengan UMK yang berlaku",{"bindId":141,"name":52,"text":53},"severance",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"pensionfund","Iuran Program JAMSOSTEK (% Upah Bulanan)","Iuran\n        Program JAMSOSTEK (% Upah Bulanan)\n    \n    \n      PROGRAM JAMSOSTEK\n      IURAN\n    \n    \n      Tanggungan\n        Perusahaan\n      Tanggungan\n        Tenaga kerja\n    \n    \n      Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n      0,24 - 1.71 (5 tarif)\n      -\n    \n    \n      Jaminan Kematian (JK)\n      0,30\n      -\n    \n    \n      Jaminan Hari Tua (JHT)\n      3,70\n      2,00\n    \n    \n      Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)\n      3,00 (lajang) 6,00 (keluarga)\n      -",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"mealvouchersamount","1.Perusahaan memberikan tunjangan uang m","1.Perusahaan memberikan tunjangan uang makan, transport dan Premi hadir\nkepada pekerja yang hadir kerja (adapun nilai tunjangan makan, transport dan\npremi hadir terdapat pada lampiran).",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"TRAINING_trigger","Bahwa untuk meningkatkan produktivitas k","Bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja diperlukan peningkatkan\nkemampuan dan keterampilan para pekerja. Adapun pengetahuan dan keterampilan\npara pekerja ditingkatkan dengan cara memberikan latihan dalam suatu program\npeningkatan keterampilan atau pengetahuan :\n\n1.Pengusaha melakukan Program Training atau pelatihan untuk meningkatkan\nkualitas sumber daya manusia.",{"bindId":155,"name":80,"text":156},"cbaactorratified","Menyaksikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten\nBogor\n\n\n\n\n\nNuradi, SH.MM\n\nPembina TK.I",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"LOWWAGE_government","1.Upah Pekerja Masa percobaan serendah-r","1.Upah Pekerja Masa percobaan serendah-rendahnya sebesar upah minimum\nkabupaten\u002Fsektoral yang ditetapkan Gubernur.",{"bindId":162,"name":68,"text":69},"hourspweek",{"bindId":164,"name":120,"text":121},"equalityexcludedtrigger",{"bindId":166,"name":128,"text":129},"SICDIS_trigger",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"violence","4.Setiap pekerja dilarang minum minuman ","4.Setiap pekerja dilarang minum minuman keras, mabuk ditempat kerja,\nmembawa\u002Fmenyimpan dan menyalahgunakan bahan narkotika, melakukan segala macam\nperjudian, dan berkelahi dengan sesama pekerja\u002Fpimpinan di dalam lingkungan\nperusahaan.",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"code_application","3.Untuk mencegah terjadinya kecelakaan k","3.Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, semua pekerja harus mentaati\nseluruh peraturan dan tata cara pemakaian alat kerja serta ketentuan kerja yang\ndikeluarkan perusahaan dengan berpedoman pada Undang-undang No.01 tahun\n1970.\n\n4.Pekerja berhak menolak bekerja terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi\nsyarat keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta tidak adanya alat-alat\nperlindungan diri yang diwajibkan (UU No.01\u002F1970 pasal 12 huruf e)",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"trainingprogrammes","1.Pengusaha melakukan Program Training a","1.Pengusaha melakukan Program Training atau pelatihan untuk meningkatkan\nkualitas sumber daya manusia.\n\n2.Program training yang dilaksanakan ditentukan oleh pengusaha sesuai dengan\nkebutuhan dan kondisi perusahaan.",{"bindId":180,"name":52,"text":53},"contractseverancepay",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"ONCERISE2_trigger","1.Perusahaan wajib memberikan bonus seta","1.Perusahaan wajib memberikan bonus setahun sekali.\n\n2.Pemberian bonus diharapkan diberikan setiap tahun dan besarnya bonus\nditentukan oleh perusahaan.",{"bindId":186,"name":128,"text":129},"maxsicknesspayperc",{"bindId":188,"name":76,"text":77},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"overtimeallowanceperc1_general","a.Perhitungan upah lembur perjam ada 2 (","a.Perhitungan upah lembur perjam ada 2 (dua) cara dan yang dipilih adalah\nnilai yang terbesar:\n\n  1\u002F173 x Gaji Pokok + Tunjangan Tetap\n  1\u002F173 x 75% x Gaji All in (tunjangan tetap dan tunjangan tidak\n  tetap).",{"bindId":194,"name":84,"text":85},"pregnancy",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"discrimination","5.Perusahaan dilarang untuk memindahkan ","5.Perusahaan dilarang untuk memindahkan pekerja dalam hal pekerjaan tersebut\ndapat:\n\na.Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja\n\nb.Adanya unsur diskriminasi, contoh: ada konflik pribadi dengan atasan yang\nbersangkutan.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"cbadate_start","1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku u","1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling Jama 2\n(dua) tahun sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2014.",{"bindId":204,"name":148,"text":149},"commutingallowancetype",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"holidaysdays","1.Pekerja setelah bekerja selama 12 (dua","1.Pekerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus\nberhak atas istirahat\u002Fcuti tahunan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) hari.",{"bindId":210,"name":207,"text":208},"holidaysweeks",{"bindId":212,"name":104,"text":105},"shiftallowancetype",{"bindId":214,"name":144,"text":145},"healthinsurance",{"bindId":216,"name":148,"text":149},"COMMUTE_trigger",{"bindId":218,"name":96,"text":97},"sundayallowancetype",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"protectiveclothing","2.Perusahaan menyediakan perlindungan Ke","2.Perusahaan menyediakan perlindungan Keselamatan Kerja seperti : Masker,\nKerudung, Safety Shoes, Tangga, Alat kerja yang bukan penghantar listrik dan\nsebagainya.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"healthandsafetypolicy","1.Perusahaan dan pekerja menyadari penti","1.Perusahaan dan pekerja menyadari pentingnya keselamatan kerja, karenanya\nkedua belah pihak mencegah dan menghindari kemungkinan timbulnya kecelakaan dan\nsakit akibat hubungan kerja.",{"bindId":228,"name":191,"text":192},"overtimeallowancetype1",{"bindId":230,"name":84,"text":85},"breastfeeding_dangerouswork",{"bindId":232,"name":48,"text":49},"contracttrial",{"bindId":234,"name":128,"text":129},"sicknesspay",{"bindId":236,"name":132,"text":133},"incidentalbonustype",{"bindId":238,"name":68,"text":69},"dayspweek_select",{"bindId":240,"name":100,"text":101},"incidentalbonusperc1",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"paidpaternityleave","e.Istri pekerja melahirkan\u002Fkeguguran kan","e.Istri pekerja melahirkan\u002Fkeguguran kandungan : 2 hari",{"bindId":246,"name":201,"text":202},"cbadate_start_date",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"sicknessmaxdaysnr","2.Pekerja yang diputuskan hubungan kerja","2.Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena sakit berkepanjangan atau\ncacat total maka perusahaan wajib memberikan haknya sesuai undang-undang\nketenagakerjaan yang berlaku.",{"bindId":252,"name":191,"text":192},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":254,"name":96,"text":97},"sundayallowanceperc1",{"bindId":256,"name":159,"text":160},"LOWWAGE_trigger",{"bindId":258,"name":138,"text":139},"PAYSCALES_trigger",{"bindId":260,"name":261,"text":262},"overtimeallowancetype","b.Apabila kerja lembur dilakukan pada ha","b.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa :\n\n  Untuk jam lembur pertama dibayar: 1 ½ x upah 1 jam.\n  Untuk jam lembur selebihnya dibayar: 2 x upah 1 jam.",{"bindId":264,"name":76,"text":77},"paidmaternityleavepay",{"bindId":266,"name":144,"text":145},"disabilityfund",{"bindId":268,"name":243,"text":244},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":270,"name":271,"text":272},"disabilitypay","a.Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kecel","a.Jaminan Kecelakaan Kerja\n\nJaminan Kecelakaan Kerja memberikan konpensasi dan rehabilitasi bagi tenaga\nkerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat sampai tiba kembali\ndirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.",{"bindId":274,"name":201,"text":202},"cbadate_end",{"bindId":276,"name":52,"text":53},"severance_number",{"bindId":278,"name":68,"text":69},"hourspweek_select",{"bindId":280,"name":281,"text":282},"severance_dismissal_type","4.Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan k","4.Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan kerja, perusahaan diwajibkan membayar\nuang pesangon dan uang penghargaanma kerja dan uang penggantian hak yang\nseharusnya diterima sest undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.",{"bindId":284,"name":68,"text":69},"hourspday",{"bindId":286,"name":148,"text":149},"MEALALL_trigger",{"bindId":288,"name":289,"text":290},"WORKFAM_trigger","1.Pekerja wanita, berhak atas cuti hamil","1.Pekerja wanita, berhak atas cuti hamil dan melahirkan\u002Fbersalin dan gugur\nkandungan.",{"bindId":292,"name":201,"text":202},"cbadate_end_date",{"bindId":294,"name":295,"text":296},"maternityotherclause","6.Pembayaran uang cuti melahirkan : 6.1 ","6.Pembayaran uang cuti melahirkan :\n\n6.1 Untuk pekerja bulanan pembayaran dilakukan setiap periode gaji yaitu\nakhir bulan.\n\n6.2 Untuk pekerja harian dibayarkan sekaligus pada saat hendak mengambil\ncuti hamil\u002Fmelahirkan.\n\n7.Apabila pekerja wanita mengalami gugur kandungan memperoleh hak cuti 1 ½\nbulan atau sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bidan.",{"bindId":298,"name":299,"text":300},"OVERTIME_trigger","1.Perhitungan upah sesuai dengan ketentu","1.Perhitungan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang, berlaku,\nyaitu ditentukan sebagai berikut:\n\na.Perhitungan upah lembur perjam ada 2 (dua) cara dan yang dipilih adalah\nnilai yang terbesar:\n\n  1\u002F173 x Gaji Pokok + Tunjangan Tetap\n  1\u002F173 x 75% x Gaji All in (tunjangan tetap dan tunjangan tidak\n  tetap).",{"bindId":302,"name":303,"text":304},"SOCSEC_trigger","Perusahaan mengikut sertakan semua progr","Perusahaan mengikut sertakan semua program jaminan sosial tenaga kerja\nsesuai dengan undang-undang No.3 Tahun 1992 \u002F PP No. \u002F83 th 2000 dan\nundang-undang No.13 tahun 2003 Pasal 99, Yaitu :\n\n*Jaminan Hari Tua (JHT)\n\n*Jaminan Kematian (JK)\n\n*Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n\n*Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)",{"bindId":306,"name":307,"text":308},"healthcareaccess","d.Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan","d.Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan\n\nManfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Pelayanan Medis Rawat - Jalan\nTingkat Pertama, Rawat- Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat-inap, Pemeriksaan\nKehamilan dan Persalinan (biaya persalinan Rp.500.000\u002Fanak). Penunjang\ndiagnotik c, pelayanan khusus Gawat Darurat Pelayanan Khusus untuk penggantian\nbiaya\n\na.Kacamata max Rp. 200.000,- Prothese mata \u002F Alat Bantu Dengar\nRp.300.000-\n\nb.Prothese gigi Rp.250.000,- Prothese tangan Rp.350.000,- Prothese kaki\nRp.500.000, Keterangan : Sewaktu-waktu nilai bisa berubah",{"bindId":310,"name":96,"text":97},"SUNDAY_trigger",{"bindId":312,"name":249,"text":250},"sicknessmaxdays",{"bindId":314,"name":307,"text":308},"MEDICAL_trigger",{"bindId":316,"name":261,"text":262},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":318,"name":92,"text":93},"SCHEDULE_trigger",{"bindId":320,"name":183,"text":184},"incidentalbonustypesec",{"bindId":322,"name":104,"text":105},"shiftallowancetype1",{"bindId":324,"name":183,"text":184},"extrapayfirmperformancesec",{"bindId":326,"name":327,"text":328},"bankholidays1","1.Pada hari libur resmi (hari raya yang ","1.Pada hari libur resmi (hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah), pekerja\ndibebaskan untuk tidak bekerja dan tetap mendapat upah pokok.",{"bindId":330,"name":76,"text":77},"paidmaternityleave",{"bindId":332,"name":207,"text":208},"PAIDLEAV_trigger",{"bindId":334,"name":64,"text":65},"deathrelatives","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Taitat Putra Rejeki - 2012\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2012-08-02\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2014-08-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2012-08-02\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Garmen (garmen, pakaian jadi)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Taitat Putra Rejeki\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Pekerja Nasional (SPN)\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Mahmudin, Tri Herianto\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 500000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → \u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 182 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 1.7 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 15 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR 1000 - 3500\u002Fday per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 →  per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[340],{"title":39,"slug":34},[342],{"type":343,"data":344},"call_to_action_body_block",{"title":345,"description":346,"variant":347,"link":348},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":345,"url":349,"description":345,"rel":350,"type":351},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[353],{"type":343,"data":354},{"title":345,"description":346,"variant":347,"link":355},{"title":345,"url":349,"description":345,"rel":350,"type":351},[]]