[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-samitex-sewon-bantul-yogyakarta-dengan-sp-pt-samitex-sewon-bantul-yogyakarta-2016-2018":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":329,"content_type_view":330,"extra_breadcrumbs":331,"body":333,"body_blocks":344,"related_pages":348},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":327,"translations":328},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-samitex-sewon-bantul-yogyakarta-dengan-sp-pt-samitex-sewon-bantul-yogyakarta-2016-2018","86ff5e3a-eb62-11eb-b845-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-samitex-sewon-bantul-yogyakarta-dengan-sp-pt-samitex-sewon-bantul-yogyakarta-2016-2018\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-samitex-sewon-bantul-yogyakarta-dengan-sp-pt-samitex-sewon-bantul-yogyakarta-2016-2018\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Samitex Sewon Bantul Yogyakarta Dengan SP PT. Samitex Sewon Bantul Yogyakarta 2016\u002F2018","ba_ID","IDN PT. Samitex - 2016","Indonesia - IDN PT. Samitex - 2016","IDN PT. Samitex - 2016 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"PT. SAMITEX SEWON BANTUL YOGYAKARTA PERIODE 2016 - 2018.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>PT. SAMITEX SEWON BANTUL YOGYAKARTA\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. SAMITEX SEWON BANTUL YOGYAKARTA\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>DENGAN SP PT. SAMITEX SEWON BANTUL YOGYAKARTA\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>PERIODE 2016 - 2018\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta berlandaskan cita – cita\nProklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan\nMakmur, bahwa sesungguhnya ketenangan kerja dan ketenangan usaha merupakan\nsyarat utama terciptanya hubungan industrial yang serasi, seimbang dan\nselaras.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kondisi demikian adalah kondisi dasar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan\nproses produksi dalam mencapai tujuan perusahaan dan tujuan pembangunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk meningkatkan produktivitas serta kelancaran hubungan kerja yang\nharmonis antara Pengusaha dan Pekerja \u002F Buruh sesuai peraturan perundang -\nundangan yang berlaku dan makna yang terkandung dalam hubungan industrial. Maka\ndi PT. Samitex Sewon perlu dibuat Perjanjian Kerja Bersama, yang rumusannya\nmemuat seluruh persoalan hubungan antara Pengusaha dan Pekerja \u002F Buruh dan\nSerikat Pekerja \u002F Serikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kedua belah pihak menyadari arti dan pentingnya Perjanjian Kerja Bersama\n(PKB) untuk dipakai sebagai pedoman bagi Pengusaha dan Pekerja \u002F Buruh, baik\nyang menyangkut kewajiban dan hak yang sifatnya normatif maupun yang berkaitan\ndengan hal - hal yang tidak normatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sehubungan hal tersebut pihak Pengusaha dan Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh\nPT. Samitex Sewon bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) agar\nlebih menjamin kelancaran hubungan yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan\ndapat menciptakan ketenangan kerja, kelangsungan usaha, kepastian hak dan\nkewajiban masing-masing pihak dalam proses produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan Pekerja \u002F Buruh sama – sama bertanggung jawab atas\nkelancaran proses produksi serta kepastian akan kehidupan Pekerja \u002F Buruh dan\nkeluarganya, demi kelangsungan hidup perusahaan dengan cara – cara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pengusaha dalam melaksanakan Hubungan\nIndustrial, mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha,\nmemperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan Pekerja \u002F Buruh secara\nterbuka, demokratis dan berkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja \u002F Buruh dan Serikat Pekerja \u002F Serikat\nBuruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,\nmenjaga ketertiban dan kelancaran produksi, menyalurkan aspirasi secara\ndemokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan\nperusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maksud dan tujuan pembuatan PKB ini adalah :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Merumuskan dengan jelas hak dan kewajiban dari pengusaha, serikat pekerja\n    dan anggotanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengatur dan menetapkan syarat syarat kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengatur hubungan kerja yang harmonis di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengatur tata cara penyelesaian perselisihan di perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memperbaiki, memelihara dan mengembangkan kerjasama yang harmonis, saling\n    menghormati antara pengusaha, Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh dan\n    anggotanya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Telah bersama sama menyetujui bahwa :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha adalah penanggung jawab atas semua milik perusahaan dan berhak\n    serta berwenang merencanakan, melaksanakan, mengawasi jalannya perusahaan\n    sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh dan anggotanya ikut serta bertanggung\n    jawab secara bersama – sama dalam melaksanakan usaha perusahaan sehingga\n    hasil usaha yang dicapai dapat dinikmati kedua belah pihak secara adil.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Dari dasar pemikiran tersebut dan sesuai dengan kedudukan masing – masing\ndalam pembangunan nasional khususnya di bidang industri textile, maka kami\nPengusaha dan Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh unit kerja PT. Samitex Sewon\ntelah bersama sama sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang\ntercantum di bawah ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I: UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 1: ISTILAH – ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini yang dimaksud dengan :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan\n    \u003Cp>Tempat dimana pengusaha dan pekerja melaksanakan pekerjaan dalam hal ini\n    adalah PT. SAMITEX SEWON yang berkedudukan hukum di Krapyak, Panggungharjo,\n    Sewon, Bantul, DIY.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha\n    \u003Cp>Orang \u002F persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan\n    milik sendiri atau milik orang lain, dalam hal ini adalah direksi PT.\n    SAMITEX SEWON.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh\n    \u003Cp>Serikat pekerja textile unit kerja PT. Samitex Sewon yang tercatat di\n    Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengurus Unit Kerja\n    \u003Cp>Orang yang mendapat wewenang dari anggota serikat pekerja \u002F serikat\n    buruh yang disahkan berdasarkan AD \u002F ART organisasi serikat pekerja \u002F\n    serikat buruh.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F Buruh\n    \u003Cp>Tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, atau\n    imbalan dalam bentuk lain.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keluarga Pekerja \u002F Buruh\n    \u003Cp>Orang tua, Mertua, Istri, Suami dan anak yang syah sebagaimana terdaftar\n    dalam administrasi perusahaan yang menjadi tanggungan Pekerja \u002F Buruh.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Istri Pekerja \u002F Buruh\n    \u003Cp>Seorang istri yang syah, dibuktikan berdasarkan Surat Nikah yang\n    diterbitkan oleh KUA bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang\n    beragama non Islam dan terdaftar dalam Administrasi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Anak Pekerja \u002F Buruh\n    \u003Cp>Anak pertama dan kedua yang syah menjadi tanggungan Pekerja, dari istri\n    yang syah sebagaimana terdaftar pada administrasi perusahaan dengan\n    ketentuan berusia 23 th kebawah, belum kawin atau masih sekolah \u002F\n    kuliah.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah\n    \u003Cp>Adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang\n    sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan\n    dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang –\n    undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu\n    pekerjaan dan \u002F atau jasa yang telah atau akan dilakukan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari Kerja\n    \u003Cp>Hari Senin sampai dengan Sabtu.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Peraturan Intern Perusahaan\n    \u003Cp>Adalah peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak\n    bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan\n    Perundangan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Pensiun\n    \u003Cp>Adalah masa berakhirnya hubungan kerja berdasarkan usia lanjut.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Premi Produksi\n    \u003Cp>Adalah tambahan kesejahteraan yang diberikan perusahaan kepada pekerja \u002F\n    buruh, karena hasil produksi yang melampaui target yang ditetapkan\n    Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Premi Hadir\n    \u003Cp>Adalah tambahan kesejahteraan yang diberikan perusahaan kepada pekerja \u002F\n    buruh, karena kehadiran kerja secara terus menerus dalam 1 (satu) minggu\n    tanpa putus.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 2: PIHAK – PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini selanjutnya disebut PKB yang diadakan antara\n:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>PT. SAMITEX SEWON yang berkedudukan hukum di Bantul dengan alamat\n    Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang\n    selanjutnya disebut Pengusaha \u002F Pihak I.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh\n    Indonesia (SP TSK SPSI) Unit kerja PT. Samitex Sewon yang berkedudukan di\n    Bantul dan tercatat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten\n    Bantul dengan alamat Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa\n    Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Pekerja \u002F Pihak II.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Menerangkan bahwa kedua belah pihak telah mengadakan perundingan seperti\ndimaksud UU No. 02 Tahun 2004 serta menyadari penuh pentingnya sendi-sendi\nhubungan industrial sehingga tercipta hubungan kerja dengan syarat-syarat kerja\nyang harmonis dan berkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 3: RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveroccup3\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveroccup1\">\u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku bagi pekerja \u002F buruh yang\n    berada dalam hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), dan tidak\n    berlaku bagi pekerja \u002F butuh yang ada dalam hubungan kerja perseorangan\n    (PKWT).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Perjanjian tambahan dapat diadakan antara pengusaha dan serikat pekerja \u002F\n    serikat buruh sepanjang tidak bertentangan dengan PKB ini dan peraturan\n    perundangan yang berlaku, serta dapat didaftarkan di Disnakertrans dan\n    kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari PKB ini.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 4: KEWAJIBAN PARA PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dan serikat pekerja \u002F serikat buruh berkewajiban\n    menyebarluaskan isi PKB ini kepada para pekerja \u002F buruh atau pihak lain\n    yang berkepentingan serta memberikan penjelasan maksud dari isi PKB\n  ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh dan pengusaha merupakan partner dalam\n    menjalankan usaha, sehingga terbina hubungan kerja yang harmonis, saling\n    menghormati, tanpa ada tekanan dan atau intimidasi dari pihak manapun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja \u002F Buruh dan atau pekerja \u002F buruh yang\n    bekerja di perusahaan wajib mentaati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam\n    rangka menjaga disiplin kerja, ketenagakerja, dan ketenangan berusaha.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II: PENGAKUAN, FASILITAS, JAMINAN DAN DISPENSASI BAGI SERIKAT PEKERJA \u002F\nSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 5 : PENGAKUAN HAK-HAK PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA \u002F SERIKAT\nBURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan jalannya perusahaan\n    serta pengaturan para pekerja \u002F buruh adalah hak pengusaha dengan tata\n    personalia yang sehat dan proporsional.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat pekerja \u002F serikat buruh berhak diajak berunding sepanjang masalah\n    ketenagakerjaan baik dalam bidang social, ekonomi dan lain-lain yang\n    berhubungan dengan pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat pekerja \u002F serikat buruh berhak mengatur rumah tangganya sendiri,\n    sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan\n    Peraturan Perundangan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat pekerja \u002F serikat buruh berhak mengembangkan kegiatannya\n    sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat pekerja \u002F serikat buruh ikut membantu dan memelihara tata tertib\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh yang ditunjuk menjadi pengurus \u002F delegasi mewakili\n    pengurus pekerja \u002F buruh tidak akan mendapat tekanan dari pengusaha, baik\n    langsung maupun tidak langsung.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 6 : FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA \u002F SERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan tempat \u002F ruangan untuk kantor serikat pekerja \u002F\n    serikat buruh guna melakukan tugas organisasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kantor serikat pekerja \u002F serikat buruh digunakan di luar jam kerja dan\n    atau pada jam kerja bilamana dipandang perlu.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberi pinjaman tempat \u002F ruang pertemuan berikut fasilitasnya\n    untuk keperluan serikat pekerja \u002F serikat buruh dengan meminta izin\n    terlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menyediakan papan pengumuman untuk keperluan pengusaha dan\n    serikat pekerja \u002F serikat buruh yang ditempatkan pada lokasi strategis\n    termasuk untuk menempelkan surat kabar untuk menambah wawasan bagi pekerja\n    \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan membantu serikat pekerja untuk pemotongan \u002F penarikan iuran\n    anggotanya pada setiap penerimaan upah pekerja \u002F buruh sesuai PERMEN\n    NOMOR:KEP.187\u002FMEN IX\u002F2004 psl3.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 7 : JAMINAN BAGI SERIKAT PEKERJA \u002F SERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup organisasi serikat\n    pekerja \u002F serikat buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menjamin tidak akan memberikan tekanan terhadap serikat pekerja\n    \u002F serikat buruh baik fisik \u002F mental secara langsung maupun tidak\n  langsung.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>PASAL 8 : DISPENSASI BAGI SERIKAT PEKERJA \u002F SERIKAT BURUH\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cli>Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus serikat pekerja \u002F\n    serikat buruh yang ditunjuk untuk menghadiri pertemuan \u002F perundingan dengan\n    pengusaha dalam rangka memecahkan masalah ketenagakerjaan serta tidak akan\n    mengurangi haknya sebagai pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 9 : PENERIMAAN PEKERJA \u002F BURUH BARU DAN TRAINING\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Penerimaan pekerja \u002F buruh baru dan pengelolaannya sepenuhnya dilakukan\n    oleh Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal penerimaan pekerja \u002F buruh baru harus diperhatikan syarat\n    syarat sebagai berikut :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mengajukan lamaran dan mengikuti testing.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Umur minimal 18 tahun.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat\n    keterangan Dokter.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Keterangan lain yang diperlukan oleh\n    Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal penerimaan pekerja \u002F buruh baru sebagaimana dimaksud ayat (2)\n    diutamakan dari keluarga pekerja \u002F buruh dan warga sekitar perusahaan,\n    sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal calon pekerja \u002F buruh dinyatakan lulus tes tertulis dan\n    wawancara, maka diberikan pelatihan \u002F training selama 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal calon pekerja \u002F buruh mempunyai hubungan keluarga dengan\n    pekerja \u002F buruh perusahaan, maka penempatan calon pekerja \u002F buruh dimaksud\n    harus terpisah dengan keluarga.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 10 : MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cli>Sebelum disetujui dan diangkat sebagai pekerja \u002F buruh tetap oleh\n    pimpinan perusahaan, setiap pekerja \u002F buruh diberlakukan masa\n  percobaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cli>Masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Selama masa percobaan diberlakukan upah minimum sesuai ketentuan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam masa percobaan baik pengusaha maupun pekerja \u002F buruh berhak\n    mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan pemberitahuan 1 hari\n    sebelumnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>PHK seperti dimaksud ayat 4, kepada pekerja \u002F buruh diberikan upah sesuai\n    hari kerja sebenarnya yang telah dilakukan tanpa diberikan pesangon.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setelah selesai masa percobaan dengan persetujuan pimpinan perusahaan,\n    calon pekerja \u002F buruh diangkat sebagai pekerja \u002F buruh tetap.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 11 : GOLONGAN DAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>Golongan dan jabatan pekerja \u002F buruh disesuaikan dengan struktur organisasi\nperusahaan, dan diatur tersendiri dalam peraturan internal perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>PASAL 12 : MUTASI DAN PROSEDURNYA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Mutasi \u002F pengangkatan \u002F penurunan jabatan pekerja \u002F buruh adalah hak\n    perusahaan dengan memperhatikan kepentingan, kebutuhan, profesionalisme dan\n    loyalitas pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mutasi \u002F pengangkatan \u002F penurunan jabatan dilakukan secara sehat untuk\n    peningkatan produktivitas perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mutasi \u002F pengangkatan \u002F penurunan jabatan dilakukan dengan pemberitahuan\n    tertulis 1 (satu) minggu sebelumnya atau dengan kebijaksanaan Pimpinan\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 13 : PROMOSI (KENAIKAN GOLONGAN) DAN DEMOSI (PENURUNAN GOLONGAN)\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Promosi \u002F pengangkatan staf perusahaan dilakukan secara selektif, sehat\n    dan mengacu pada profesionalisme dan peningkatan produktivitas\n  perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengangkatan staf perusahaan sebagaimana dimaksud, diberikan kepada\n    pekerja \u002F buruh dengan persyaratan sebagai berikut :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Berprestasi.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Berdedikasi.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Kreatif, disiplin.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Mempunyai loyalitas tinggi.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Dan uji kelayakannya.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa uji \u002F promosi seperti dimaksud ayat 2 adalah selama 3 (tiga)\n  bulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setelah selesai masa uji \u002F promosi dengan persetujuan pimpinan perusahaan\n    kerja \u002F kebutuhan perusahaan maka akan dihitung sebagai kerja lembur\n    pekerja \u002F buruh dapat diangkat sebagai staf perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Demosi (penurunan golongan \u002F jabatan) dapat dilakukan oleh perusahaan\n    kepada staf perusahaan, bila dikemudian hari staf perusahaan tidak bisa\n    memberikan keteladanan, dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana\n    dimaksud dalam ayat (2) butir a, b, c, dan d.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengangkatan \u002F penurunan jabatan staf perusahaan sebagaimana dimaksud\n    ayat (4) dan (5), dilakukan dengan melalui Surat Keputusan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 14 : PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cli>Guna meningkatkan produktivitas, perusahaan mengadakan pendidikan dan\n    latihan bagi pekerja \u002F buruh baik rutin \u002F accidental.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh diikutsertakan dalam pendidikan \u002F latihan yang diadakan\n    pihak lain baik pemerintah \u002F swasta.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 15 : TENAGA KERJA ASING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk menunjang kemajuan perusahaan atas pertimbangan tertentu pengusaha\nberhak mengambil tenaga kerja asing dengan memberitahukan kepada serikat\npekerja \u002F serikat buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV HARI KERJA, JAM KERJA DAN LEMBUR\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 16 : HARI KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cli>Pada prinsipnya perusahaan memberlakukan 6 hari kerja dalam 1 minggu\n    (Senin s\u002Fd Sabtu).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Dalam situasi dan kondisi yang mengharuskan ayat 1 dapat diubah, dengan\n    pemberitahuan terlebih dahulu kepada serikat pekerja \u002F serikat buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh setelah bekerja 6 (enam) hari kerja diberikan istirahat\n    mingguan 1 (satu) hari.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 17 : JAM KERJA, SHIFT DAN ISTIRAHAT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cli>Pada prinsipnya jam kerja bagi pekerja \u002F buruh adalah 7 jam sehari dan\n    atau 40 jam dalam seminggu.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Berdasarkan kebutuhan perusahaan dapat dilakukan penyimpangan jam kerja\n    dengan memohon izin kepada instansi yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan mengatur jam kerja dalam 1 hari dibagi menjadi 3 shift.\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Shift I jam 06.00 sampai dengan 14.00 WIB\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Shift II jam 14.00 sampai dengan 22.00\n    WIB\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Shift III jam 22.00 sampai dengan 06.00\n    WIB\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengertian jam kerja sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a, b, dan c adalah\n    7 jam kerja biasa + 30 menit istirahat + 30 menit lembur.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk hari sabtu sebagai hari terpendek maka 1 hari terdiri dari 5 jam\n    kerja biasa + 30 menit istirahat + 2,5 jam lembur.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dibenarkan \u002F\n    dipertanggung jawabkan maka tidak mendapatkan upah, dan hari terpendek\n    dihitung seperti hari biasa.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 18 : LEMBUR DAN PENGUPAHANNYA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cli>Pekerja \u002F buruh yang bekerja melebihi jam kerja karena penyimpangan jam\n    kerja \u002F kebutuhan perusahaan maka akan dihitung sebagai kerja lembur.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Perusahaan akan melemburkan pekerja \u002F buruh dalam hal hal sebagai berikut\n    :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerjaan yang harus segera diselesaikan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Apabila pekerjaan tidak segera diselesaikan\n    akan membahayakan perusahaan dan atau pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Apabila pekerjaan tidak segera diselesaikan\n    akan merugikan \u002F mengganggu kelancaran perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Kerja lembur dapat dilakukan untuk\n    peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">Sistem upah kerja lembur diberlakukan sesuai Keputusan Menteri Tenaga\n    Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep 102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004 :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari\n    kerja biasa :\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">(a.1) Untuk jam kerja lembur pertama dibayar\n    upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">(a.2) Untuk jam kerja lembur berikutnya dibayar\n    upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari\n    istirahat mingguan dan \u002F atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam)\n    hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu :\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">(b.1) Upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam\n    pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam ke 8 (delapan) dibayar 3\n    (tiga) kali upah sejam, dan jam lembur 9 (28ank e28n) 28ank e 10 (sepuluh)\n    dibayar 4 (empat) kali upah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap pekerja \u002F buruh yang melakukan kerja lembur 4 (empat) jam berturut\n    – turut atau lebih diberikan uang makan sebesar Rp.4.000,00.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 19 : PENGERTIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja \u002F\n    buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,\n    dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu\n    persetujuan, atau peraturan perundang – undangan, dan dibayar atas dasar\n    suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cli>Upah minimum adalah upah dasar \u002F pokok yang diterima (gaji pokok +\n    tunjangan beras pekerja).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">Sistem pengupahan perusahaan dibagi dalam tiga kelompok :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(a). Kelompok upah harian\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(b). Kelompok upah bulanan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(c). Kelompok upah borongan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk kelompok upah borongan diatur dalam ketentuan tersendiri dan tidak\n    boleh di bawah upah minimum yang berlaku serta menjadi bagian yang tak\n    terpisahkan dari PKB ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk kelompok upah borongan, apabila tidak ada pekerjaan yang dikerjakan\n    maka upah dihitung upah harian .\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 20 : PRINSIP DASAR DAN SASARAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Penetapan Upah dilakukan oleh pengusaha dengan meminta pertimbangan\n    serikat pekerja \u002F serikat buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah minimum yang diterima selalu mengacu pada ketentuan yang\n  berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cli>Upah minimum diberikan pada pekerja \u002F buruh yang mempunyai masa kerja 0\n    sebagai pekerjaan. \u002F buruh yang memiliki.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Jabatan diberikan tambahan upah sesuai dengan struktur jabatan dan\n    golongan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sasaran upah adalah untuk kesejahteraan bagi pekerja\u002Fburuh dan\n    keluarganya guna mendukung peningkatan produktivitas perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai\n    dengan ayat (5), pengusaha berhak memberikan kenaikan upah pekerja \u002F buruh\n    bagian tekhnik dan tenaga profesional berdasarkan prestasi kecakapan dan\n    kemampuan kerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 21 : WAKTU PEMBAYARAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Bagi pekerja \u002F buruh kelompok harian dan atau borongan upah diberikan\n    setiap 2 minggu sekali pada hari kerja terakhir minggu ke dua.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja \u002F buruh kelompok bulanan upah diberikan pada hari kerja\n    terakhir bulan tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap pembayaran upah disertai tanda bukti penerimaan dan daftar\n    perinciannya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 22 : ADMINISTRASI UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Semua kegiatan administrasi pengupahan dilakukan dan ditanggung oleh\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 23 : PENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>Upah ditinjau 1 kali dalam setahun dan diadakan penyesuaian berdasarkan\nkondisi sosial, ekonomi dan indeks KHL. Dalam hal ini pengusaha mengadakan\nmusyawarah dengan serikat pekerja \u002F serikat buruh untuk mengambil keputusan\ntentang penyesuaian upah pekerja \u002F buruh, dan keputusan tersebut menjadi bagian\ntak terpisahkan dari PKB ini.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>PASAL 24 : KENAIKAN UPAH BERDASARKAN PRESTASI KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan kenaikan upah karena prestasi, loyalitas dan\n    kreatifitas pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam kenaikan upah pekerja \u002F buruh, maka masa kerja pekerja \u002F buruh\n    menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan upah tersebut.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 25 : UPAH SELAMA SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila pekerja \u002F buruh tidak masuk kerja karena sakit dan dibuktikan\n    dengan surat keterangan dokter maka upah pekerja \u002F buruh diberikan penuh,\n    sesuai ketentuan Undang – undang nomor 13 tahun 2003 pasal 93 ayat (2a)\n    dan ayat (3a), (3b), (3c), (3d). Dengan ketentuan sebagai berikut :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(a)Untuk surat keterangan dokter perusahaan,\n    maksimal upah dibayar 3 hari per surat.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(b)Untuk surat keterangan dokter luar harus ada\n    diagnosa dari dokter tersebut dan diketahui (acc) dokter perusahaan,\n    maksimal upah dibayar 3 hari per surat.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(c)Untuk surat keterangan dokter luar dan tidak\n    diketahui (acc) dokter perusahaan, upah dibayar 1 hari per surat.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">Upah pekerja \u002F buruh selama sakit diberikan sesuai ketentuan Peraturan\n    Pemerintah (PP) Nomor. 78 Tahun 2015, sebagai berikut :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(a)Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari\n    upah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(b)Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari\n    upah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(c)Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari\n    upah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(d)Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari\n    upah sebelum PHK dilakukan oleh pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cli>Apabila setelah 12 bulan kemudian pekerja \u002F buruh tidak mampu melakukan\n    pekerjaan atas pertimbangan dokter perusahaan atau yang merawatnya, pekerja\n    \u002F buruh dinyatakan tidak mampu lagi bekerja karena tidak memenuhi\n    syarat-syarat kerja, maka hubungan kerja bisa diputuskan dengan proses\n    sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 26 : DINAS LUAR\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh yang melakukan tugas luar maka tetap berhak atas haknya\n    sebagai pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh yang melakukan tugas luar diberikan uang transport yang\n    layak.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch2>BAB VI: TUNJANGAN KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 27 : TUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Untuk penghargaan dan memacu semangat kerja diberikan tunjangan jabatan\n    struktural kepada pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan jabatan diberikan kepada pekerja \u002F buruh tertentu, dan\n    pelaksanaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan jabatan diberikan bersamaan dengan saat penerimaan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya tunjangan jabatan diatur tersendiri dalam peraturan intern\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 28 : TUNJANGAN BERAS\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Kepada setiap pekerja \u002F buruh diberikan tunjangan beras sebesar 0.4 kg\n    (Rp. 4.000,00) per hari atau 12 kg (Rp. 120.000,00) per bulan dan diberikan\n    pada saat penerimaan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja \u002F buruh yang sudah berkeluarga maka kepada istri dan anak\n    pertama dan kedua diberikan tunjangan keluarga sebesar setengah dari\n    tunjangan beras pekerja \u002F buruh untuk setiap anggota keluarga.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan keluarga diberikan satu bulan sekali.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila suami – istri adalah pekerja \u002F buruh maka tunjangan keluarga\n    diperhitungkan dari salah satu pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya nilai tunjangan beras dimaksud ayat 1, apabila terjadi kenaikan\n    \u002F penurunan hingga 30% maka nilai tunjangan beras akan disesuaikan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 29 : TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cli>Pengusaha memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja \u002F buruh\n    1 kali dalam setahun.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cli>Pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan disesuaikan dengan PERMENAKER RI\n    NO. 06\u002FMEN\u002F2016.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cli>Tunjangan dimaksud ayat 1 diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum\n    hari raya keagamaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 30 : FASILITAS MAKAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Untuk menjaga stamina dan gairah kerja, perusahaan menyediakan minuman\n    manis beserta perlengkapannya kepada setiap pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchersamount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvoucherstype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cli>Bagi pekerja \u002F buruh yang dinas malam (jam 22.00 s\u002Fd 06.00 WIB) karena\n    sifat dan kondisinya yang kurang baik, maka perusahaan memberikan makan\n    malam yang layak (minimal senilai 0,4 Kg beras \u002F Rp. 5.500) satu kali per\n    hari kerja dan nilainya mengacu pasal 28 ayat 5.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 31 : PREMI DAN PERANGSANG\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pada prinsipnya kepada setiap pekerja \u002F buruh diberikan premi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila pekerja \u002F buruh dalam 1 minggu masuk terus, maka diberikan premi\n    hadir sebesar 1 kali upah sehari.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Guna memicu semangat dan produktivitas kerja, Pengusaha memberikan\n    perangsang kepada pekerja \u002F buruh, yang besarnya diatur dalam peraturan\n    intern perusahaan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian\n    Kerja Bersama (PKB) ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi unit produksi diberikan target produksi minimum 70% untuk semua\n    jenis produksi, dengan memperhitungkan kualitas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi unit Finishing, Inspecting dan lain lain premi diberikan berdasarkan\n    kwalitas dan kwantitas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Premi produksi dihitung berdasarkan produksi bulanan dan diberikan pada\n    bulan ketiga minggu pertama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja \u002F buruh yang tidak masuk tanpa alasan yang dibenarkan,\n    dikenakan pemotongan premi sbb :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(a)Apabila pekerja \u002F buruh tidak masuk 1 (satu)\n    hari atau lebih dalam 1 (satu) minggu, maka premi dipotong 25% (hilang\n    premi dalam minggu tersebut).\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(b)Apabila pekerja \u002F buruh kehilangan 3 minggu\n    dari premi produksi dalam 1 (satu) bulan, maka premi produksi dipotong\n    100%.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII PENGOBATAN DAN PERAWATAN KESEHATAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 32 : POLIKLINIK DAN DOKTER PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cli>Perusahaan menyediakan poliklinik, obat – obatan, peralatan dan tenaga\n    medis demi kesehatan pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Poliklinik memberikan pelayanan pada jam 08.00 s\u002Fd 16.00 WIB. Setiap hari\n    kerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk pelayanan diluar jam tersebut ayat 2 perusahaan menyediakan dokter\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh yang menggunakan jasa dokter perusahaan maka biaya obat\n    diganti oleh perusahaan maksimal Rp. 60.000,00.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila pekerja \u002F buruh sakit dan atas petunjuk dokter perusahaan\n    memeriksakan ke dokter lain, maka biaya diganti oleh perusahaan maksimal\n    Rp. 90.000,00.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila atas petunjuk dokter pekerja \u002F buruh harus menggunakan kaca mata\n    dan atau alat bantu pendengaran maka perusahaan memberikan bantuan sebesar\n    Rp. 240.000,00\u002Ftahun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh yang menggunakan jasa dokter lain dan bukan atas rujukan\n    dokter perusahaan maka biaya diganti sebesar maksimum Rp 15.000,00.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 33 PERAWATAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh sakit dan atas petunjuk dokter harus dirawat inap di\n    rumah sakit, maka perusahaan memberikan bantuan biaya perawatan sesuai\n    kwitansi maksimum sebesar Rp. 1.100.000,00\u002Ftahun dan upah diberikan penuh\n    sesuai ketentuan undang – undang nomor 13 Th. 2003 pasal 93 ayat 2a.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keluarga pekerja \u002F buruh sakit dan dirawat ianp (opname), maka perusahaan\n    memberikan bantuan biaya kepada pekerja \u002F buruh sesuai kwitansi maksimum\n    sebesar Rp. 550.000,00\u002Ftahun.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 34 : PERSALINAN DAN KELUARGA BERENCANA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh bersalin \u002F keguguran dengan pertolongan bidan \u002F dirumah\n    (biasa), diberikan bantuan oleh perusahaan sebesar Rp.360.000,00.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh bersalin \u002F keguguran dan harus dirawat inap (opname) di\n    rumah sakit maka diberikan bantuan sebesar Rp.720.000,00.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cli>Istri pekerja \u002F buruh bersalin \u002F keguguran biasa diberikan bantuan\n    sebesar Rp.180.000,00. dan diberikan dispensasi 2 hari kerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Istri pekerja \u002F buruh bersalin \u002F keguguran dan harus dirawat inap\n    (opname) di rumah sakit diberikan bantuan sebesar Rp.360.000,00 dan\n    diberikan dispensasi 2 hari kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha melalui poliklinik memberikan pelayanan keluarga berencana\n    termasuk sarana dan prasarana yang diperlukan kepada pekerja \u002F buruh, guna\n    mendukung program nasional keluarga berencana.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bantuan seperti dimaksud ayat 1,2,3 & 4 diberikan maksimal dua anak\n    (pertama dan kedua).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 35 : JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cli>Program jaminan disesuaikan peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">(2)Program jaminan yang diikuti perusahaan meliputi :\n    \u003Cp>(a)Jaminan Kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>(b)Jaminan Kematian.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>(c)Jaminan Hari Tua.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>(d)Jaminan Kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>(3)Iuran jaminan sosial tenaga kerja minimal mengacu pada ketentuan yang\n    berlaku (Permenaker Nomor : 20 Tahun 2012)\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 36 : SUMBANGAN HAJATAN DAN KEMATIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>(a) Pekerja \u002F buruh menikah diberikan dispensasi untuk tidak masuk kerja\n    selama 3 hari kerja dan diberikan sumbangan sebesar Rp.250.000 (Dua ratus\n    lima puluh ribu rupiah).\n    \u003Cp>(b) Apabila pernikahan terjadi sesama pekerja \u002F buruh diberikan\n    dispensasi untuk tidak masuk kerja selama 3 hari kerja dan sumbangan\n    sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 orang.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pernikahan anak pekerja \u002F buruh diberikan dispensasi selama 2 hari kerja\n    dan sumbangan sebesar Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Khitanan, tetesan, dan baptis anak pekerja \u002F buruh diberikan dispensasi\n    selama 2 hari kerja dan sumbangan sebesar Rp.250.000 (dua ratus ribu\n    rupiah).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sumbangan dimaksud ayat 2 dan 3 maksimal untuk 2 anak (pertama dan\n  kedua).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila pekerja \u002F buruh meninggal dunia akibat kecelakaan kerja diberikan\n    sumbangan kain kafan 10 meter dan diberikan haknya sesuai peraturan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cli>Pekerja \u002F buruh meninggal dunia bukan sebab kecelakaan kerja diberikan\n    kain kafan 10 meter dan uang sebesar Rp.500.000,00. (lima ratus ribu\n    rupiah) serta haknya sesuai peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cli>Keluarga pekerja \u002F buruh meninggal dunia (orang tua, suami \u002F istri, anak)\n    dan yang tinggal serumah diberikan dispensasi selama 2 hari kerja dan\n    sumbangan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 37 : BANTUAN PINJAMAN UANG DAN KOPERASI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan bantuan pinjaman uang kepada pekerja \u002F buruh karena\n    alasan mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bantuan pinjaman diberikan untuk keperluan\n    \u003Cp>(a). Kematian\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>(b). Biaya Opname di rumah sakit.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>(c). Sewa \u002F Kontrak rumah bagi pekerja \u002F buruh yang belum memiliki\n    rumah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>(d). Biaya pendidikan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan mengizinkan dan mendukung keberadaan koperasi karyawan serta\n    memberikan fasilitas dan apabila Perusahaan memerlukan, koperasi bersedia\n    pindah ditempat yang diberikan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bilamana dimungkinkan pengusaha bekerja sama dengan koperasi membangun\n    usaha bersama guna meningkatkan kesejahteraan pekerja \u002F buruh sepanjang\n    tidak mengganggu kelancaran perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 38 : REKREASI, OLAHRAGA DAN HIBURAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setiap 2 tahun sekali pada bulan agustus perusahaan memberikan rekreasi\n    kepada pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Rekreasi seperti dimaksud ayat 1 dalam jarak 60 KM (PP) biaya ditanggung\n    perusahaan dengan mengoptimalkan obyek wisata di Daerah Istimewa\n  Yogyakarta.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila rekreasi dimaksud ayat 1 tidak bisa dilaksanakan dengan alasan\n    yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka bisa diganti dengan uang\n    tunai yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dengan\n    persetujuan serikat pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap 2 tahun sekali (bergantian dengan ayat 1) diadakan peringatan hari\n    ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 39 : IBADAH DAN KEROHANIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan tempat ibadah yang layak bagi pekerja \u002F buruh\n    beserta perlengkapannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh diberikan kesempatan beribadah sesuai dengan ketentuan\n    agama dan keyakinannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh diwajibkan untuk berdoa sebelum dan sesudah kerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 40 : PENGHARGAAN KEPADA PEKERJA \u002F BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan penghargaan kepada pekerja \u002F buruh karena :\n    \u003Cp>a. Memiliki masa kerja 10 tahun atau lebih dengan kondite baik sehingga\n    pantas sebagai tauladan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Menemukan cara kerja baru yang bermanfaat sehingga mendukung\n    kelancaran dan kemajuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Berjasa membawa nama baik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Berjasa menghindarkan perusahaan dari bencana.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>e. Memiliki prestasi lain yang setingkat \u002F sepadan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bentuk penghargaan yang diberikan berupa :\n    \u003Cp>a. Piagam \u002F surat tanda jasa \u002F penghargaan, dan atau tanda jasa\n    lainnya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Uang atau barang yang jumlah\u002Fnilainya disesuaikan dengan nilai\n    jasa\u002Fkemampuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Kenaikan upah yang diterima pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penghargaan diberikan bersamaan peringatan HUT. Kemerdekaan RI \u002F Hari\n    Pekerja \u002F Buruh Nasional atau spontanitas menurut kejadian yang ada.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penghargaan diberikan kepada pekerja \u002F buruh dengan selektif dan atas\n    dasar setiap pekerja \u002F buruh memiliki hak yang sama untuk memperoleh\n    kesempatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk menilai pekerja \u002F buruh yang akan mendapat penghargaan dibentuk\n    suatu tim yang terdiri dari pengusaha dan pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 41 : ISTIRAHAT MINGGUAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>Setelah bekerja 6 hari berturut – turut kepada pekerja \u002F buruh diberikan\nistirahat 1 hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>PASAL 42 : HARI LIBUR RESMI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cli>Pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah (baik hari besar\n    keagamaan dan atau lainnya) diberikan libur kepada pekerja \u002F buruh dengan\n    tetap menerima upah penuh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Dalam hal pelaksanaan hari libur resmi yang dimaksud ayat 1, apabila\n    tidak bisa dilaksanakan pada hari tersebut demi efisiensi\u002Fproduksi, atas\n    kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, maka bisa diganti dengan\n    hari yang lain.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 43 : CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cli>Setelah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus, kepada pekerja \u002F\n    buruh diberikan cuti tahunan sekurang kurangnya selama 12 hari kerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Lamanya waktu cuti tahunan dihitung setiap 23 hari bekerja setiap bulan\n    dalam masa kerja seperti dimaksud ayat (1), satu hari kerja dan maksimal 12\n    hari kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Oleh sebab pertimbangan perusahaan atau pekerja \u002F buruh maka pengambilan\n    istirahat \u002F cuti tahunan dapat ditunda selama lamanya 6 bulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama istirahat \u002F cuti tahunan diambil oleh pekerja \u002F buruh, maka\n    pekerja \u002F buruh tetap berhak menerima upah dan fasilitas lainnya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 44 : HAID DAN CUTI HAMIL\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cli>Kepada pekerja \u002F buruh wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dan\n    memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan\n    kedua pada waktu haid.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan\n    surat dokter perusahaan \u002F poliklinik.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cli>Bagi pekerja \u002F buruh wanita yang hamil diberikan cuti hamil satu setengah\n    bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan\n    menuntut perhitungan Dokter Kandungan atau Bidan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cli>Bagi pekerja \u002F buruh wanita yang mengalami keguguran kandungan diberikan\n    cuti satu setengah bulan, atau sesuai dengan surat keterangan Dokter\n    Kandungan atau Bidan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Cuti sebelum saat melahirkan menurut perhitungan dapat diperpanjang\n    selama lamanya 3 bulan dengan catatan yang 1 ½ bulan tidak dapat upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengambilan cuti hamil harus dilampiri surat keterangan dokter \u002F bidan\n    yang merawatnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cli>Selama cuti hamil pekerja \u002F buruh berhak atas upah dan hak-hak lainnya\n    dan diberikan seperti biasa (upah 2 minggu sekali bagi kelompok harian \u002F\n    borongan dan 1 bulan sekali bagi kelompok bulanan).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_length\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_duration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cli>Bagi pekerja \u002F buruh wanita yang masih menyusui diberikan kesempatan\n    untuk menyusui anaknya jika harus dilakukan pada jam kerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Cuti hamil dan atau keguguran seperti dimaksud pasal ini diberikan\n    maksimal s\u002Fd anak ke II, sedang untuk anak ke III dan seterusnya\n    diberlakukan ketentuan cuti diluar tanggungan Perusahaan (Permenaker No. 03\n    tahun 1989).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 45 : CUTI HARI RAYA KEAGAMAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cli>Pada hari raya Idul Fitri kepada pekerja \u002F buruh diberikan cuti bersama 1\n    hari kerja sebelum dan 2 hari kerja sesudah hari raya tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja \u002F buruh yang beragama lain diberikan cuti hari raya dengan\n    mengajukan permohonan terlebih dahulu dan diperhitungkan dari istirahat\n    tahunan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 46 : IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setiap pekerja \u002F buruh yang akan meninggalkan pekerjaan dan atau pulang\n    sebelum jam kerja selesai harus mendapatkan izin dari pimpinan perusahaan\n    atau pejabat yang ditunjuk.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh yang meninggalkan pekerjaan sebelum jam kerja selesai\n    diatur sebagai berikut :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kurang dari 4 jam pertama tidak diberikan\n    upah pada hari itu.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Sudah bekerja 4 jam pertama upah diberikan\n    setengah hari kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Lebih dari 4 jam pertama upah diberikan\n    penuh.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh pulang karena sakit upah pekerja \u002F buruh tetap dibayar\n    penuh.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 47 : PRINSIP – PRINSIP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cli>Setiap pekerja \u002F buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atau\n    keselamatan dan kesehatan kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam\n    ayat (1) meliputi jasmani dan rohani.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha maupun pekerja \u002F buruh berkewajiban yang sama untuk menjaga dan\n    melindungi diri, lingkungan tempat kerja guna terciptanya keselamatan dan\n    kesehatan kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karena jenis, tempat\n    dan lingkungan kerja yang menurutt pertimbagan perlu perlindungan, maka\n    pekerja \u002F buruh harus memakai alat pelindung keselamatan dan kesehatan\n    kerja yang disediakan oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap pekerja \u002F buruh wajib mentaati peraturan yang mengatur tentang\n    keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi antara lain :\n    \u003Cp>a. Bertindak teliti agar keselamatan kerja terjamin.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Dilarang memindah atau merusak alat keselamatan kerja kecuali atas\n    izin pimpinan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Dilarang melakukan pekerjaan \u002F menghidupkan mesin yang dalam keadaan\n    rusak.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja perlu dibentuk panitia \u002F\n    tim keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) oleh pengusaha dan pekerja yang\n    biayanya ditanggung perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cli>Kepada satpam diberikan pendidikan \u002F pelatihan mengenai SAR.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 48 : ALAT – ALAT KERJA, PELINDUNG KESELAMATAN DAN KESEHATAN\nKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>\u003C\u002Fli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cli>Dalam upaya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja pekerja \u002F buruh,\n    pengusaha memberikan alat pelindung diri menurut kebutuhan masing –\n    masing bagian.\n    \u003Cp>Alat pelindung diri (APD) yang dimaksud ayat (1) meliputi :\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pakaian kerja (work park).\n    \u003Cp>a. Topi pengaman pekerja \u002F buruh\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Sepatu pengaman pekerja \u002F buruh yang sesuai dengan syarat syarat\n    kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Tutup telinga\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Masker\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>e. Kaos tangan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>f. Tempat duduk yang sesuai dengan syarat-syarat kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>g. Kaca mata keselamatan (khususnya bagi tukang las dan bubut).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003Cli>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Peralatan dimaksud ayat 1 dan 2 bilamana rusak \u002F tidak lagi layak pakai\n    diganti oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 49 : PAKAIAN SERAGAM DAN PAKAIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan pakaian seragam kepada pekerja \u002F buruh sekali dalam\n    setahun sebanyak 2 stel.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Khusus bagian teknik \u002F mekanik dan pembantu teknik diberikan tambahan 1\n    stel pakaian kerja (work park) satu tahun sekali.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pakaian seragam dan pakaian kerja diberikan selambat lambatnya pada bulan\n    Juli.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Khusus bagian satpam diberikan seragam satpam, sepatu dua tahun sekali\n    dan Topi Pet lima tahun sekali.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI TATA TERTIB KERJA DAN LARANGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 50 : PEMBINAAN DISIPLIN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dalam rangka pembinaan disiplin kerja, perusahaan menetapkan tata tertib\n    kerja yang wajib dipatuhi oleh pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jenis pembinaan disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kewajiban pekerja \u002F buruh\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Larangan – larangan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Sanksi \u002F hukuman\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 51 : KEWAJIBAN PEKERJA \u002F BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh wajib lapor kepada bagian personalia atas perubahan\n    identitas, status perkawinan, susunan keluarga dan lain – lain berkaitan\n    dengan hubungan antara pekerja \u002F buruh dan pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh hadir di tempat kerja 5 menit sebelum jam kerja dimulai\n    dan siap melakukan pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keterlambatan 10 menit atau lebih dari awal jam kerja pekerja \u002F buruh\n    tidak diperkenankan masuk.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh wajib memasukan kartu control (presensi) dan tidak boleh\n    diwakilkan sebagai tanda masuk dari pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh tidak boleh membawa barang yang tidak diperlukan ke\n    tempat kerja, sedang barang barang pekerja \u002F buruh ditempatkan pada tempat\n    yang sudah disediakan oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh wajib menjaga dan memelihara semua milik perusahaan dan\n    segera melapor bilamana mengetahui hal hal yang bisa menimbulkan bahaya \u002F\n    merugikan bagi perusahaan \u002F pekerja \u002F buruh kepada pimpinan \u002F\n  atasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh harus menjaga rahasia perusahaan yang diketahuinya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh wajib memeriksa semua peralatan kerja dan sebagainya\n    sebelum mulai dan ketika akan meninggalkan pekerjaan, sehingga benar benar\n    tidak menimbulkan bahaya yang akan mengganggu kelancaran pekerjaan, menurut\n    pekerjaannya masing masing.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh harus minta izin atasannya jika akan meninggalkan\n    pekerjaan karena suatu keperluan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh harus menjaga kebersihan lingkungan kerja masing\n  masing.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh wajib melaporkan kepada pimpinan atas hilang atau\n    rusaknya barang milik perusahaan, dan wajib mengganti barang – barang\n    dimaksud bilamana hilang atau rusaknya barang tersebut disebabkan kelalaian\n    atau ada unsur kesengajaan pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam melaksanakan tugas pekerjaan, pekerja \u002F buruh wajib mencurahkan\n    perhatian, waktu, tenaga, kemampuannya dan tidak boleh bertindak ceroboh\n    atau lalai dalam melakukan pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam melaksanakan tugas pekerjaan, pekerja \u002F buruh harus menunjukkan\n    sikap toleransi, solidaritas sesama karyawan dan loyal kepada pimpinan\n    serta memprioritaskan kualitas hasil produksi perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh harus memberikan keterangan yang benar tentang suatu\n    kejadian atau tentang pekerjaan apabila diperlukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh harus memberikan berita tertulis kepada atasannya apabila\n    tidak masuk kerja karena alasan yang tidak terduga sebelumnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh tidak masuk kerja karena sakit harus ada surat keterangan\n    dokter \u002F puskesmas \u002F poliklinik perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh harus memakai pakaian seragam \u002F pakaian kerja, tanda\n    pengenal dan alat keselamatan yang diberikan oleh perusahaan di tempat\n    kerja pada waktu jam kerja berlangsung.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 52 : LARANGAN-LARANGAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh dilarang menggunakan \u002F membawa barang barang milik\n    perusahaan ke luar lingkungan perusahaan tanpa izin pimpinan perusahaan \u002F\n    pejabat yang ditunjuk.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh dilarang melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan\n    tidak boleh memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya kecuali atas\n    perintah \u002F seizin atasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh dilarang membawa senjata api \u002F tajam kecuali atas izin\n    pimpinan perusahaan \u002F pejabat yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh dilarang membawa, menyimpan, dan menggunakan minuman\n    keras, narkotika, barang terlarang dan berbahaya lainnya ke dalam\n    lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 53 : SANKSI ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pelanggaran atas tata tertib kerja dapat diberikan sanksi berupa :\n    \u003Cp>a. Teguran lisan dari tasan langsung.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Surat peringatan I, II, II.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Skorsing (lihat bobot kesalahan)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam pemberian sanksi perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :\n    \u003Cp>a. Pada dasarnya pekerja \u002F buruh ingin bekerja baik sehingga memerlukan\n    bimbingan dalam cara bekerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Pemberian sanksi pada dasarnya untuk pembinaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Sanksi diberikan secara objektif dan proporsional didasarkan pada\n    bukti yang akurat dan pekerja \u002F buruh diberi kesempatan membela diri.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Pemberian sanksi mengandung maksud motivasi, disiplin, etos kerja,\n    pekerja \u002F buruh dapat terbina dan dikembangkan sebagaimana mestinya.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jangka waktu surat peringatan I, II, dan III : 4 (empat) bulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat Peringatan diberikan tidak perlu menurut urutannya, tetapi\n    didasarkan pada besar kecil \u002F berat ringannya kesalahan yang dilakukan\n    pekerja \u002F buruh.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 54 : TEGURAN LISAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Teguran lisan diberikan maksimal 2 (dua) kali dengan mengisi formulir dan\n    ditandatangani yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jangka waktu teguran I dan II disesuaikan pada situasi dan jenis\n    pelanggaran.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Teguran lisan diberikan pada pekerja \u002F buruh karena melakukan pelanggaran\n    ringan, perbuatan yang mengganggu ketertiban maupun kelalaian ringan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 55 : SURAT PERINGATAN (SP)\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Surat Peringatan (SP) diberikan sebagai peningkatan dari teguran lisan\n    yang sudah 2 (dua) kali diberikan, namun yang bersangkutan masih melakukan\n    pelanggaran.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Peringatan tertulis dimaksud ayat (1) adalah surat peringatan I, II ,\n  III.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa berlaku masing masing surat peringatan dimaksud ayat (2) adalah 4\n    (empat) bulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat peringatan sah apabila ditandatangani oleh pekerja \u002F buruh dan\n    pengusaha \u002F pejabat yang ditunjuk.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat memberikan surat peringatan tahap III tanpa melalui tahap\n    I dan II apabila :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja \u002F buruh 3 kali berturut turut\n    menolak perintah atasan atau pengusaha yang layak sesuai dengan peraturan\n    yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang\n    membahayakan pekerja\u002F buruh dan atau perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun\n    sudah dicoba pada bidang tugas yang lain.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja \u002F buruh melakukan pelanggaran\n    ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dan pasal 52\n    perjanjian ini.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 56 : SKORSING\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh mendapat surat peringatan III tetapi masih melakukan\n    pelanggaran dan atau perbuatan terlarang dapat dikenakan skorsing.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Skorsing dapat diberikan tanpa proses peringatan apabila pekerja \u002F buruh\n    melakukan pelanggaran berat sesuai peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Skorsing dapat diberikan kepada pekerja \u002F buruh yang dalam proses\n    Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 57\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha, pekerja \u002F buruh, serikat pekerja \u002F buruh, dan pemerintah\n    dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan\n    hubungan kerja, sesuai UU No. 13 Th 2003.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja \u002F buruh dengan\n    alasan pekerja \u002F buruh telah melakukan kesalahan yang dianggap berat,\n    sebagai berikut :\n    \u003Cp>a. Melakukan penipuan dan atau penggelapan barang \u002F uang milik pengusaha\n    atau milik teman sekerja, atau\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Memberikan keterangan palsu atau yang merugikan dipalsuka sehingga\n    merugikan pengusaha, atau\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius\n    atau menyalahgunakan obat-obatan perangsang lainnya yang dilarang oleh\n    peraturan perundang undangan; atau\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Melakukan perbuatan asusila \u002F selingkuh atau melakukan perjudian di\n    tempat kerja; atau\u003C\u002Fp>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>e. Menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha, teman sekerja;\n    atau\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>f. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar\n    pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja; atau\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cp>g. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan suatu perbuatan\n    yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku;\n    atau\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>h. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama\n    baik pengusaha, keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali\n    untuk kepentingan negara; dan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>i. hal – hal yang dianggap berat yang diatur dalam Perjanjian Kerja\n    dan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>(3)Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan segala upaya\n    telah dilakukan, tetapi PHK tidak bisa dihindari, maka pelaksanaan\n    Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemberian uang pesangon mengacu pada\n    Ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab XII, pasal 150 sampai\n    dengan pasal 172, jo Undang – undang No. 02 tahun 2004, tentang\n    Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrian.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 58 : SEBAB DAN AKIBAT PHK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PHK dapat dilaksanakan antara lain bila terjadi hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh mengundurkan diri secara baik – baik atas kemauan\n    sendiri, dengan mengajukan surat permohonan 1 bulan sebelumnya. Maka akan\n    mendapatkan uang penggantian hak sesuai Pasal 156, ayat (4) Undang –\n    undang No. 13 Tahun 2003, dan uang pisah yang jumlahnya ditentukan dalam\n    PKB.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Uang pisah yang dimaksud ayat (1), besarnya maksimal sama dengan uang\n    penggantian hak.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh telah melakukan kesalahan berat, maka yang bersangkutan\n    tidak mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tetapi hanya\n    mendapatkan uang penggantian hak, dan uang pisah yang jumlahnya ditentukan\n    dalam peraturan intern perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan\n    sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua)\n    kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156, ayat (2), 1 (satu) kali uang\n    penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156, ayat (3), dan uang\n    penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156, ayat (4) UU No. 13 Tahun\n  2003.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan\n    kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12\n    (dua belas) bulan dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan\n    diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak\n    sesuai ketentuan Pasal 58, ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja \u002F buruh telah berusia lanjut atau tidak mampu lagi untuk\n    melakukan pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usia lanjut, maka usia lanjut\n    pekerja \u002F buruh ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun, dan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Khusus pekerja \u002F buruh wanita karena kondisi fisik yang berbeda secara\n    kodrat, dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam usia 50 (lima\n    puluh) tahun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebelum pensiun usia lanjut yang disebutkan ayat (6) dilaksanakan, maka\n    Perusahaan menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 hari sebelumnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usia lanjut, maka pengusaha\n    wajib memberikan kepada pekerja \u002F buruh uang pesangon 2 (dua) kali\n    ketentuan Pasal 156, ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali\n    ketentuan Pasal 156, ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan\n    Pasal 156, ayat (4) UU RI No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGGANTIAN\nHAK\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 59 : UANG PESANGON\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cp>Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan UU No. 13\nTh 2003 Bab XII Pasal 156 ayat (2), paling sedikit sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 1 tahun sebesar 1 bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cli>Untuk masa kerja 1 tahun lebih, tetapi kurang dari 2 tahun sebesar 2\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 2 tahun lebih, tetapi kurang dari 3 tahun sebesar 3\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 3 tahun lebih, tetapi kurang dari 4 tahun sebesar 4\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 4 tahun lebih, tetapi kurang dari 5 tahun sebesar 5\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cli>Untuk masa kerja 5 tahun lebih, tetapi kurang dari 6 tahun sebesar 6\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 6 tahun lebih, tetapi kurang dari 7 tahun sebesar 7\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 7 tahun lebih, tetapi kurang dari 8 tahun sebesar 8\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 8 tahun atau lebih, sebesar 9 bulan upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 60 : UANG PENGHARGAAN MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Cp>Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud, sesuai\nketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Bab XII Pasal 156 ayat (3), sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sebesar 2\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun sebesar 3\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun sebesar 4\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun sebesar\n    5 bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun sebesar\n    6 bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun sebesar\n    7 bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun sebesar 8\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk masa kerja 24 tahun atau lebih, sebesar 10 bulan upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 61 : UANG PENGGANTIAN HAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perhitungan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana\ndimaksud, dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Bab XII Pasal 156 ayat (4),\nmeliputi sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja \u002F buruh dan keluarganya ke tempat\n    pekerja \u002F buruh dimana diterima bekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari\n    uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi\n    syarat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal – hal lain yang ditetapkan peraturan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 62 : TATA CARA PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dan pekerja \u002F buruh mengupayakan keluh kesah yang terjadi agar\n    tidak menjadi perselisihan dan atau menjurus kepada PHK.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap keluh kesah yang terjadi diupayakan penyelesaiannya dengan\n    musyawarah untuk mufakat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tata cara penyelesaian keluh kesah diatur sebagai berikut :\n    \u003Cp>a. Tingkat I : diselesaikan oleh atasannya langsung.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Tingkat II : apabila tidak terselesaikan di Tingkat I keluh kesah\n    diteruskan kepada atasan yang setingkat lebih tinggi dan atau Lembaga\n    Kerjasama Bipartit.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Tingkat III : apabila penyelesaian Tingkat II gagal maka keluh kesah\n    tersebut telah beralih menjadi perselisihan, diselesaikan oleh Serikat\n    Pekerja \u002F Serikat Buruh bersama Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>(4)Batas waktu penyelesaian keluh kesah di setiap tingkatan :\n    \u003Cp>a. Tingkat I : selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Tingkat II : selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Tingkat III : selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja .\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 63 : PRINSIP PENYELESAIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diupayakan diselesaikan\n    secara Bipartit antara Pekerja \u002F Buruh \u002F Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh\n    dengan Pengusaha secara musyawarah dan kekeluargaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila dicapai kesepakatan dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB)\n    ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan pengurus serikat pekerja \u002F\n    serikat buruh dan disampaikan pada pihak -pihak yang berkepentingan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila tidak tercapai kesepakatan maka proses selanjutnya sesuai Undang\n    Undang No. 02 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan\n    Industrial.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVI PERATURAN PERALIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 64 : KETENTUAN PERALIHAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PKB\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunionsign\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat untuk dilaksanakan oleh\n    pengusaha dan serikat pekerja \u002F serikat buruh serta anggotanya.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat mengeluarkan instruksi \u002F pengumuman \u002F peraturan\n    perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama\n    (PKB) dan peraturan perundangan yang berlaku atas persetujuan serikat\n    pekerja \u002F serikat buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini disesuaikan dengan peraturan\n    perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal – hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini\n    diberlakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun dan\n    dapat diperpanjangan selama 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila masa berlakunya perjanjian kerja bersama (PKB) ini berakhir dan\n    belum ada PKB baru, maka PKB ini tetap berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini sah dan berlaku setelah ditetapkan,\n    kecuali bila dikemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan atau tidak\n    sesuai lagi dengan peraturan yang berlaku, maka akan diubah dan atau\n    menyesuaikan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveremplnum_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverage_date_cba\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveremplnumtype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveremplnum_exact\">Pada waktu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat jumlah pekerja \u002F\n    buruh sebanyak 1795 orang, yang terdiri dari :\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja \u002F buruh laki – laki 583 orang.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveremplnum3type\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveremplnum3\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja \u002F buruh perempuan 1212 orang.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVII LAIN -LAIN DAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 65 : LAIN - LAIN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dicetak dan diberikan \u002F\n    didistribusikan kepada pihak pihak yang berkepentingan dengan biaya\n    ditanggung perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini menggantikan Kesepakatan Kerja Bersama\n    sebelumnya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 66 : PENUTUP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan di\ntandatangani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Ditetapkan\n        di Bantul\n\n        \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>Pada Tanggal : 09 Nopember 2016\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Pihak I\n        (Pertama)\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>SADANA MULYONO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Komisaris Utama \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Pihak\n        II (Kedua)\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>FARDHANATUN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">ANDY\n        SADANA PUTRA\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Direktur I \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PONIJAN\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":46,"cbadate_end":49,"cbadate_start_date":53,"cbadate_end_date":55,"cbasignsinglesignatory":57,"jobclassifaction1":61,"trainingprogrammes":65,"disabilityfund":69,"contracttrial":73,"contracttrialperiod":77,"contractseverancepay":81,"contractseverancepay1":85,"severance":87,"severance_number":89,"severance_number_1_tenure":93,"sicknesspay":97,"maxsicknesspay":101,"maxsicknesspayperc":103,"sicknessmaxdays":105,"sicknessmaxdaysnr":109,"menstruationleave":111,"disabilitypay":115,"healthcareaccess":119,"healthinsurance":123,"healthandsafetypolicy":125,"protectiveclothing":129,"healthandsafetytraining":133,"funeralpay":137,"funeralpaytype":139,"funeralpayamount":143,"paidmaternityleave":146,"paidmaternityleaveduration":150,"paidmaternityleavepay":152,"paidmaternityleavepayperc":156,"maternityotherclause":158,"paidpaternityleave":162,"paidpaternityleaveduration":166,"deathrelatives":168,"deathrelativesleave":172,"nursingmothers":174,"maternity_nursing_breaks_duration":178,"maternity_nursing_breaks_length":180,"breastfeeding_workingtime":182,"violence":184,"hourspday_select":188,"hourspday":192,"hourspweek_select":194,"hourspweek":196,"dayspweek_select":198,"dayspweek":202,"PAIDLEAV_trigger":204,"holidaysdays":208,"holidaysweeks":210,"bankholidays1":212,"holidaysfixed":216,"holidaysfixeddays":220,"SCHEDULE_trigger":222,"schedulesrestpw":226,"TRADEUNLEAV_trigger":228,"PAYSCALES_trigger":232,"LOWWAGE_trigger":236,"LOWWAGE_government":240,"LOWWAGE_provision":244,"STRUCINCR_trigger":246,"wageincreasetype2":250,"wageincreasefirmperformance":252,"ONCERISE_trigger":254,"incidentalbonustype2":258,"incidentalbonusperc1":262,"incidentalbonusdate":264,"OVERTIME_trigger":268,"SUNDAY_trigger":272,"overtimeallowancetype":276,"overtimeallowancetype_general":280,"sundayallowancetype":282,"SENIOR_trigger":285,"longserviceallowancetype":289,"longserviceallowancetype1":291,"MEALALL_trigger":293,"mealvoucherstype1":297,"mealvouchersamount":299,"coverunion_trigger":301,"coverunionsign":305,"coveroccup1":307,"coveroccup3":310,"coveremplnum_trigger":312,"coverage_date_cba":316,"coveremplnumtype":318,"coveremplnum_exact":320,"coveremplnum3":322,"coveremplnum3type":325},{"bindId":47,"name":48,"text":48},"cbadate_start","Pada Tanggal : 09 Nopember 2016",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"cbadate_end","Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berla","Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun dan\n    dapat diperpanjangan selama 1 (satu) tahun.",{"bindId":54,"name":48,"text":48},"cbadate_start_date",{"bindId":56,"name":51,"text":52},"cbadate_end_date",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"cbasignsinglesignatory"," Ditetapkan di Bantul Pada Tanggal : 09 ","\n  \n  \n  \n  \n    \n      Ditetapkan\n        di Bantul\n\n        Pada Tanggal : 09 Nopember 2016\n      \n    \n    \n      Pihak I\n        (Pertama)\n\n        \n\n        SADANA MULYONO\n\n        Komisaris Utama \n      \n      Pihak\n        II (Kedua)\n\n        \n\n        FARDHANATUN\n\n        Ketua\n      \n    \n    \n      ANDY\n        SADANA PUTRA\n\n        \n\n        Direktur I \n      \n      PONIJAN\n\n        \n\n        Sekretaris",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"jobclassifaction1","Golongan dan jabatan pekerja \u002F buruh dis","Golongan dan jabatan pekerja \u002F buruh disesuaikan dengan struktur organisasi\nperusahaan, dan diatur tersendiri dalam peraturan internal perusahaan.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"trainingprogrammes","Guna meningkatkan produktivitas, perusah","Guna meningkatkan produktivitas, perusahaan mengadakan pendidikan dan\n    latihan bagi pekerja \u002F buruh baik rutin \u002F accidental.\n  Pekerja \u002F buruh diikutsertakan dalam pendidikan \u002F latihan yang diadakan\n    pihak lain baik pemerintah \u002F swasta.",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"disabilityfund","Program jaminan disesuaikan peraturan pe","Program jaminan disesuaikan peraturan perundangan yang berlaku.\n  (2)Program jaminan yang diikuti perusahaan meliputi :\n    (a)Jaminan Kecelakaan.\n    (b)Jaminan Kematian.\n    (c)Jaminan Hari Tua.\n    (d)Jaminan Kesehatan.\n  \n  (3)Iuran jaminan sosial tenaga kerja minimal mengacu pada ketentuan yang\n    berlaku (Permenaker Nomor : 20 Tahun 2012)",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"contracttrial","Sebelum disetujui dan diangkat sebagai p","Sebelum disetujui dan diangkat sebagai pekerja \u002F buruh tetap oleh\n    pimpinan perusahaan, setiap pekerja \u002F buruh diberlakukan masa\n  percobaan.",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"contracttrialperiod","Masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat","Masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah 3 (tiga) bulan.",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"contractseverancepay","Perhitungan uang pesangon sebagaimana di","Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan UU No. 13\nTh 2003 Bab XII Pasal 156 ayat (2), paling sedikit sebagai berikut :\n\n  Untuk masa kerja 1 tahun sebesar 1 bulan upah.\n  Untuk masa kerja 1 tahun lebih, tetapi kurang dari 2 tahun sebesar 2\n    bulan upah.\n  Untuk masa kerja 2 tahun lebih, tetapi kurang dari 3 tahun sebesar 3\n    bulan upah.\n  Untuk masa kerja 3 tahun lebih, tetapi kurang dari 4 tahun sebesar 4\n    bulan upah.\n  Untuk masa kerja 4 tahun lebih, tetapi kurang dari 5 tahun sebesar 5\n    bulan upah.\n  Untuk masa kerja 5 tahun lebih, tetapi kurang dari 6 tahun sebesar 6\n    bulan upah.\n  Untuk masa kerja 6 tahun lebih, tetapi kurang dari 7 tahun sebesar 7\n    bulan upah.\n  Untuk masa kerja 7 tahun lebih, tetapi kurang dari 8 tahun sebesar 8\n    bulan upah.\n  Untuk masa kerja 8 tahun atau lebih, sebesar 9 bulan upah.",{"bindId":86,"name":83,"text":84},"contractseverancepay1",{"bindId":88,"name":83,"text":84},"severance",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"severance_number","Untuk masa kerja 5 tahun lebih, tetapi k","Untuk masa kerja 5 tahun lebih, tetapi kurang dari 6 tahun sebesar 6\n    bulan upah.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"severance_number_1_tenure","Untuk masa kerja 1 tahun lebih, tetapi k","Untuk masa kerja 1 tahun lebih, tetapi kurang dari 2 tahun sebesar 2\n    bulan upah.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"sicknesspay","Upah pekerja \u002F buruh selama sakit diberi","Upah pekerja \u002F buruh selama sakit diberikan sesuai ketentuan Peraturan\n    Pemerintah (PP) Nomor. 78 Tahun 2015, sebagai berikut :\n    (a)Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari\n    upah.\n    (b)Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari\n    upah.\n    (c)Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari\n    upah.\n    (d)Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari\n    upah sebelum PHK dilakukan oleh pengusaha.",{"bindId":102,"name":99,"text":100},"maxsicknesspay",{"bindId":104,"name":99,"text":100},"maxsicknesspayperc",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"sicknessmaxdays","Apabila setelah 12 bulan kemudian pekerj","Apabila setelah 12 bulan kemudian pekerja \u002F buruh tidak mampu melakukan\n    pekerjaan atas pertimbangan dokter perusahaan atau yang merawatnya, pekerja\n    \u002F buruh dinyatakan tidak mampu lagi bekerja karena tidak memenuhi\n    syarat-syarat kerja, maka hubungan kerja bisa diputuskan dengan proses\n    sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.",{"bindId":110,"name":107,"text":108},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"menstruationleave","Kepada pekerja \u002F buruh wanita yang dalam","Kepada pekerja \u002F buruh wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dan\n    memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan\n    kedua pada waktu haid.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"disabilitypay","(2)Program jaminan yang diikuti perusaha","(2)Program jaminan yang diikuti perusahaan meliputi :\n    (a)Jaminan Kecelakaan.\n    (b)Jaminan Kematian.\n    (c)Jaminan Hari Tua.\n    (d)Jaminan Kesehatan.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"healthcareaccess","Perusahaan menyediakan poliklinik, obat ","Perusahaan menyediakan poliklinik, obat – obatan, peralatan dan tenaga\n    medis demi kesehatan pekerja \u002F buruh.\n  Poliklinik memberikan pelayanan pada jam 08.00 s\u002Fd 16.00 WIB. Setiap hari\n    kerja\n  Untuk pelayanan diluar jam tersebut ayat 2 perusahaan menyediakan dokter\n    perusahaan.\n  Pekerja \u002F buruh yang menggunakan jasa dokter perusahaan maka biaya obat\n    diganti oleh perusahaan maksimal Rp. 60.000,00.\n  Apabila pekerja \u002F buruh sakit dan atas petunjuk dokter perusahaan\n    memeriksakan ke dokter lain, maka biaya diganti oleh perusahaan maksimal\n    Rp. 90.000,00.\n  Apabila atas petunjuk dokter pekerja \u002F buruh harus menggunakan kaca mata\n    dan atau alat bantu pendengaran maka perusahaan memberikan bantuan sebesar\n    Rp. 240.000,00\u002Ftahun.\n  Pekerja \u002F buruh yang menggunakan jasa dokter lain dan bukan atas rujukan\n    dokter perusahaan maka biaya diganti sebesar maksimum Rp 15.000,00.",{"bindId":124,"name":117,"text":118},"healthinsurance",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"healthandsafetypolicy","Setiap pekerja \u002F buruh mempunyai hak unt","Setiap pekerja \u002F buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atau\n    keselamatan dan kesehatan kerja.\n  Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam\n    ayat (1) meliputi jasmani dan rohani.\n  Pengusaha maupun pekerja \u002F buruh berkewajiban yang sama untuk menjaga dan\n    melindungi diri, lingkungan tempat kerja guna terciptanya keselamatan dan\n    kesehatan kerja.\n  Untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karena jenis, tempat\n    dan lingkungan kerja yang menurutt pertimbagan perlu perlindungan, maka\n    pekerja \u002F buruh harus memakai alat pelindung keselamatan dan kesehatan\n    kerja yang disediakan oleh perusahaan.\n  Setiap pekerja \u002F buruh wajib mentaati peraturan yang mengatur tentang\n    keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi antara lain :\n    a. Bertindak teliti agar keselamatan kerja terjamin.\n    b. Dilarang memindah atau merusak alat keselamatan kerja kecuali atas\n    izin pimpinan.\n    c. Dilarang melakukan pekerjaan \u002F menghidupkan mesin yang dalam keadaan\n    rusak.\n  \n  Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja perlu dibentuk panitia \u002F\n    tim keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) oleh pengusaha dan pekerja yang\n    biayanya ditanggung perusahaan.\n  Kepada satpam diberikan pendidikan \u002F pelatihan mengenai SAR.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"protectiveclothing","Dalam upaya menjaga keselamatan dan kese","Dalam upaya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja pekerja \u002F buruh,\n    pengusaha memberikan alat pelindung diri menurut kebutuhan masing –\n    masing bagian.\n    Alat pelindung diri (APD) yang dimaksud ayat (1) meliputi :\n  \n  Pakaian kerja (work park).\n    a. Topi pengaman pekerja \u002F buruh\n    b. Sepatu pengaman pekerja \u002F buruh yang sesuai dengan syarat syarat\n    kerja.\n    c. Tutup telinga\n    d. Masker\n    e. Kaos tangan\n    f. Tempat duduk yang sesuai dengan syarat-syarat kerja.\n    g. Kaca mata keselamatan (khususnya bagi tukang las dan bubut).",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"healthandsafetytraining","Kepada satpam diberikan pendidikan \u002F pel","Kepada satpam diberikan pendidikan \u002F pelatihan mengenai SAR.",{"bindId":138,"name":117,"text":118},"funeralpay",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"funeralpaytype","Pekerja \u002F buruh meninggal dunia bukan se","Pekerja \u002F buruh meninggal dunia bukan sebab kecelakaan kerja diberikan\n    kain kafan 10 meter dan uang sebesar Rp.500.000,00. (lima ratus ribu\n    rupiah) serta haknya sesuai peraturan yang berlaku.\n  Keluarga pekerja \u002F buruh meninggal dunia (orang tua, suami \u002F istri, anak)\n    dan yang tinggal serumah diberikan dispensasi selama 2 hari kerja dan\n    sumbangan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).",{"bindId":144,"name":141,"text":145},"funeralpayamount","Pekerja \u002F buruh meninggal dunia bukan sebab kecelakaan kerja diberikan\n    kain kafan 10 meter dan uang sebesar Rp.500.000,00. (lima ratus ribu\n    rupiah) serta haknya sesuai peraturan yang berlaku.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"paidmaternityleave","Bagi pekerja \u002F buruh wanita yang hamil d","Bagi pekerja \u002F buruh wanita yang hamil diberikan cuti hamil satu setengah\n    bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan\n    menuntut perhitungan Dokter Kandungan atau Bidan.",{"bindId":151,"name":148,"text":149},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"paidmaternityleavepay","Selama cuti hamil pekerja \u002F buruh berhak","Selama cuti hamil pekerja \u002F buruh berhak atas upah dan hak-hak lainnya\n    dan diberikan seperti biasa (upah 2 minggu sekali bagi kelompok harian \u002F\n    borongan dan 1 bulan sekali bagi kelompok bulanan).",{"bindId":157,"name":154,"text":155},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"maternityotherclause","Bagi pekerja \u002F buruh wanita yang mengala","Bagi pekerja \u002F buruh wanita yang mengalami keguguran kandungan diberikan\n    cuti satu setengah bulan, atau sesuai dengan surat keterangan Dokter\n    Kandungan atau Bidan.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"paidpaternityleave","Istri pekerja \u002F buruh bersalin \u002F kegugur","Istri pekerja \u002F buruh bersalin \u002F keguguran biasa diberikan bantuan\n    sebesar Rp.180.000,00. dan diberikan dispensasi 2 hari kerja.",{"bindId":167,"name":164,"text":165},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"deathrelatives","Keluarga pekerja \u002F buruh meninggal dunia","Keluarga pekerja \u002F buruh meninggal dunia (orang tua, suami \u002F istri, anak)\n    dan yang tinggal serumah diberikan dispensasi selama 2 hari kerja dan\n    sumbangan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).",{"bindId":173,"name":170,"text":171},"deathrelativesleave",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"nursingmothers","Bagi pekerja \u002F buruh wanita yang masih m","Bagi pekerja \u002F buruh wanita yang masih menyusui diberikan kesempatan\n    untuk menyusui anaknya jika harus dilakukan pada jam kerja.",{"bindId":179,"name":176,"text":177},"maternity_nursing_breaks_duration",{"bindId":181,"name":176,"text":177},"maternity_nursing_breaks_length",{"bindId":183,"name":176,"text":177},"breastfeeding_workingtime",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"violence","e. Menyerang, mengintimidasi atau menipu","e. Menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha, teman sekerja;\n    atau\n    f. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar\n    pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja; atau",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"hourspday_select","Pada prinsipnya jam kerja bagi pekerja \u002F","Pada prinsipnya jam kerja bagi pekerja \u002F buruh adalah 7 jam sehari dan\n    atau 40 jam dalam seminggu.",{"bindId":193,"name":190,"text":191},"hourspday",{"bindId":195,"name":190,"text":191},"hourspweek_select",{"bindId":197,"name":190,"text":191},"hourspweek",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"dayspweek_select","Pada prinsipnya perusahaan memberlakukan","Pada prinsipnya perusahaan memberlakukan 6 hari kerja dalam 1 minggu\n    (Senin s\u002Fd Sabtu).",{"bindId":203,"name":200,"text":201},"dayspweek",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"PAIDLEAV_trigger","Setelah bekerja selama 12 bulan secara t","Setelah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus, kepada pekerja \u002F\n    buruh diberikan cuti tahunan sekurang kurangnya selama 12 hari kerja.",{"bindId":209,"name":206,"text":207},"holidaysdays",{"bindId":211,"name":206,"text":207},"holidaysweeks",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"bankholidays1","Pada hari libur resmi yang ditetapkan ol","Pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah (baik hari besar\n    keagamaan dan atau lainnya) diberikan libur kepada pekerja \u002F buruh dengan\n    tetap menerima upah penuh.",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"holidaysfixed","Pada hari raya Idul Fitri kepada pekerja","Pada hari raya Idul Fitri kepada pekerja \u002F buruh diberikan cuti bersama 1\n    hari kerja sebelum dan 2 hari kerja sesudah hari raya tersebut.\n  Bagi pekerja \u002F buruh yang beragama lain diberikan cuti hari raya dengan\n    mengajukan permohonan terlebih dahulu dan diperhitungkan dari istirahat\n    tahunan.",{"bindId":221,"name":218,"text":219},"holidaysfixeddays",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"SCHEDULE_trigger","Setelah bekerja 6 hari berturut – turut ","Setelah bekerja 6 hari berturut – turut kepada pekerja \u002F buruh diberikan\nistirahat 1 hari.",{"bindId":227,"name":224,"text":225},"schedulesrestpw",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"TRADEUNLEAV_trigger","Pengusaha memberikan dispensasi penuh ke","Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus serikat pekerja \u002F\n    serikat buruh yang ditunjuk untuk menghadiri pertemuan \u002F perundingan dengan\n    pengusaha dalam rangka memecahkan masalah ketenagakerjaan serta tidak akan\n    mengurangi haknya sebagai pekerja \u002F buruh.",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"PAYSCALES_trigger","Sistem pengupahan perusahaan dibagi dala","Sistem pengupahan perusahaan dibagi dalam tiga kelompok :\n    (a). Kelompok upah harian\n    (b). Kelompok upah bulanan\n    (c). Kelompok upah borongan",{"bindId":237,"name":238,"text":239},"LOWWAGE_trigger","Upah minimum diberikan pada pekerja \u002F bu","Upah minimum diberikan pada pekerja \u002F buruh yang mempunyai masa kerja 0\n    sebagai pekerjaan. \u002F buruh yang memiliki.",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"LOWWAGE_government","Upah minimum adalah upah dasar \u002F pokok y","Upah minimum adalah upah dasar \u002F pokok yang diterima (gaji pokok +\n    tunjangan beras pekerja).",{"bindId":245,"name":242,"text":243},"LOWWAGE_provision",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"STRUCINCR_trigger","Upah ditinjau 1 kali dalam setahun dan d","Upah ditinjau 1 kali dalam setahun dan diadakan penyesuaian berdasarkan\nkondisi sosial, ekonomi dan indeks KHL. Dalam hal ini pengusaha mengadakan\nmusyawarah dengan serikat pekerja \u002F serikat buruh untuk mengambil keputusan\ntentang penyesuaian upah pekerja \u002F buruh, dan keputusan tersebut menjadi bagian\ntak terpisahkan dari PKB ini.",{"bindId":251,"name":248,"text":249},"wageincreasetype2",{"bindId":253,"name":248,"text":249},"wageincreasefirmperformance",{"bindId":255,"name":256,"text":257},"ONCERISE_trigger","Pengusaha memberikan tunjangan hari raya","Pengusaha memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja \u002F buruh\n    1 kali dalam setahun.",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"incidentalbonustype2","Pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan ","Pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan disesuaikan dengan PERMENAKER RI\n    NO. 06\u002FMEN\u002F2016.",{"bindId":263,"name":260,"text":261},"incidentalbonusperc1",{"bindId":265,"name":266,"text":267},"incidentalbonusdate","Tunjangan dimaksud ayat 1 diberikan pali","Tunjangan dimaksud ayat 1 diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum\n    hari raya keagamaan.",{"bindId":269,"name":270,"text":271},"OVERTIME_trigger","Pekerja \u002F buruh yang bekerja melebihi ja","Pekerja \u002F buruh yang bekerja melebihi jam kerja karena penyimpangan jam\n    kerja \u002F kebutuhan perusahaan maka akan dihitung sebagai kerja lembur.",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"SUNDAY_trigger","b. Apabila kerja lembur dilakukan pada h","b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari\n    istirahat mingguan dan \u002F atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam)\n    hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu :\n    (b.1) Upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam\n    pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam ke 8 (delapan) dibayar 3\n    (tiga) kali upah sejam, dan jam lembur 9 (28ank e28n) 28ank e 10 (sepuluh)\n    dibayar 4 (empat) kali upah sejam.",{"bindId":277,"name":278,"text":279},"overtimeallowancetype","Sistem upah kerja lembur diberlakukan se","Sistem upah kerja lembur diberlakukan sesuai Keputusan Menteri Tenaga\n    Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep 102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004 :\n    a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari\n    kerja biasa :\n    (a.1) Untuk jam kerja lembur pertama dibayar\n    upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam.\n    (a.2) Untuk jam kerja lembur berikutnya dibayar\n    upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.",{"bindId":281,"name":278,"text":279},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":283,"name":278,"text":284},"sundayallowancetype","Sistem upah kerja lembur diberlakukan sesuai Keputusan Menteri Tenaga\n    Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep 102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004 :\n    a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari\n    kerja biasa :\n    (a.1) Untuk jam kerja lembur pertama dibayar\n    upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam.\n    (a.2) Untuk jam kerja lembur berikutnya dibayar\n    upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.\n    b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari\n    istirahat mingguan dan \u002F atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam)\n    hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu :\n    (b.1) Upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam\n    pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam ke 8 (delapan) dibayar 3\n    (tiga) kali upah sejam, dan jam lembur 9 (28ank e28n) 28ank e 10 (sepuluh)\n    dibayar 4 (empat) kali upah sejam.",{"bindId":286,"name":287,"text":288},"SENIOR_trigger","Perhitungan uang penghargaan masa kerja ","Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud, sesuai\nketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Bab XII Pasal 156 ayat (3), sebagai berikut :\n\n  Untuk masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sebesar 2\n    bulan upah.\n  Untuk masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun sebesar 3\n    bulan upah.\n  Untuk masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun sebesar 4\n    bulan upah.\n  Untuk masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun sebesar\n    5 bulan upah.\n  Untuk masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun sebesar\n    6 bulan upah.\n  Untuk masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun sebesar\n    7 bulan upah.\n  Untuk masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun sebesar 8\n    bulan upah.\n  Untuk masa kerja 24 tahun atau lebih, sebesar 10 bulan upah.",{"bindId":290,"name":287,"text":288},"longserviceallowancetype",{"bindId":292,"name":287,"text":288},"longserviceallowancetype1",{"bindId":294,"name":295,"text":296},"MEALALL_trigger","Bagi pekerja \u002F buruh yang dinas malam (j","Bagi pekerja \u002F buruh yang dinas malam (jam 22.00 s\u002Fd 06.00 WIB) karena\n    sifat dan kondisinya yang kurang baik, maka perusahaan memberikan makan\n    malam yang layak (minimal senilai 0,4 Kg beras \u002F Rp. 5.500) satu kali per\n    hari kerja dan nilainya mengacu pasal 28 ayat 5.",{"bindId":298,"name":295,"text":296},"mealvoucherstype1",{"bindId":300,"name":295,"text":296},"mealvouchersamount",{"bindId":302,"name":303,"text":304},"coverunion_trigger","Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibua","Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat untuk dilaksanakan oleh\n    pengusaha dan serikat pekerja \u002F serikat buruh serta anggotanya.",{"bindId":306,"name":303,"text":304},"coverunionsign",{"bindId":308,"name":51,"text":309},"coveroccup1","Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku bagi pekerja \u002F buruh yang\n    berada dalam hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), dan tidak\n    berlaku bagi pekerja \u002F butuh yang ada dalam hubungan kerja perseorangan\n    (PKWT).",{"bindId":311,"name":51,"text":309},"coveroccup3",{"bindId":313,"name":314,"text":315},"coveremplnum_trigger","Pada waktu Perjanjian Kerja Bersama (PKB","Pada waktu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat jumlah pekerja \u002F\n    buruh sebanyak 1795 orang, yang terdiri dari :\n    a. Pekerja \u002F buruh laki – laki 583 orang.\n    b. Pekerja \u002F buruh perempuan 1212 orang.",{"bindId":317,"name":314,"text":315},"coverage_date_cba",{"bindId":319,"name":314,"text":315},"coveremplnumtype",{"bindId":321,"name":314,"text":315},"coveremplnum_exact",{"bindId":323,"name":324,"text":324},"coveremplnum3","b. Pekerja \u002F buruh perempuan 1212 orang.",{"bindId":326,"name":324,"text":324},"coveremplnum3type","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Samitex - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2016-11-09\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2018-11-08\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → Belum diratifikasi\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Textil\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Samitex \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Pekerja Tekstil Sandang & Kulit SP TSK SPSI\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 500000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 180 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → 3.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, but there are only indices (no wages)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 3 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 → 5500.0 per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[332],{"title":39,"slug":34},[334],{"type":335,"data":336},"call_to_action_body_block",{"title":337,"description":338,"variant":339,"link":340},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":337,"url":341,"description":337,"rel":342,"type":343},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[345],{"type":335,"data":346},{"title":337,"description":338,"variant":339,"link":347},{"title":337,"url":341,"description":337,"rel":342,"type":343},[]]