[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-sam-kyung-jaya-garments-dengan-serikat-pekerja-serikat-buruh-pt-sam-kyung-jaya-garments-2019-2021":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":281,"content_type_view":282,"extra_breadcrumbs":283,"body":285,"body_blocks":296,"related_pages":300},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":279,"translations":280},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-sam-kyung-jaya-garments-dengan-serikat-pekerja-serikat-buruh-pt-sam-kyung-jaya-garments-2019-2021","f2c17dac-d71f-11ec-947e-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-sam-kyung-jaya-garments-dengan-serikat-pekerja-serikat-buruh-pt-sam-kyung-jaya-garments-2019-2021\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-sam-kyung-jaya-garments-dengan-serikat-pekerja-serikat-buruh-pt-sam-kyung-jaya-garments-2019-2021\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Sam Kyung Jaya Garments Dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh PT. Sam Kyung Jaya Garments 2019-2021","IDN PT. Sam Kyung Jaya Garment - 2019","Indonesia - IDN PT. Sam Kyung Jaya Garment - 2019","IDN PT. Sam Kyung Jaya Garment - 2019 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"PT. SAM KYUNG JAYA GARMENTS.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>PT. SAM KYUNG JAYA GARMENTS 2019-2021\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1 style=\"text-align:left;margin-left:0;margin-right:auto;\">PERJANJIAN KERJA\nBERSAMA (PKB) MANAJEMEN PT. SAM KYUNG JAYA GARMENTS DENGAN SERIKAT\nPEKERJA\u002FBURUH PT. SAM KYUNG JAYA GARMENTS PERIODE 2019 – 2021\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I: UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 1: PENGERTIAN DAN ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengertian dan istilah yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)\nini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Pekerja\u002FBuruh adalah tenaga kerja yang bekerja dan terkait secara formal\ndi dalam suatu hubungan kerja dengan perusahaan dan oleh karena nya menerima\nupah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Perusahaan adalah PT. Sam Kyung Jaya Garments yang berkantor di Jl. PTP.\nNgobo Rt. 01 Rw. 01 Dsn Krajan Ds. Wringinputih Kec. Bergas Kab. Semarang Jawa\nTengah yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 137 tanggal 19 Agustus 2010\ndikeluarkan oleh notaris Rizul Sudarmadi, SH, MKN beserta akta-akta notaris\nPerubahan dan penambahannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah Peraturan yang dibuat secara\ntertulis antara Manajemen Perusahaan dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang\nmemuat syarat-syarat kerja, Hak dan Kewajiban serta Tata Tertib Kerja mengikuti\nketentuan yang berlaku yang telah disepakati bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pimpinan Perusahaan adalah seseorang yang karena jabatannya mempunyai\ntugas memimpin Perusahaan atau Bagian dari Perusahaan dan mempunyai wewenang\nmewakili Perusahaan baik ke dalam maupun ke luar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Perjanjian Kerja adalah suatu kesepakatan kerja antara Perusahaan dan\nPekerja\u002FBuruh secara tertulis baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak\ntertentu yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak, yang\npelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan atau balas jasa dari\nPerusahaan kepada Pekerja\u002FBuruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau\nakan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan\nmenurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan\natas dasar suatu kesepakatan kerja antara Perusahaan dan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Bantuan adalah kebijakan dari Perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk\nuang\u002Ffasilitas yang dibayarkan\u002Fdiberikan kepada Pekerja\u002FBuruh tergantung kepada\nkemampuan Perusahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Kesejahteraan Pekerja\u002FBuruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau\nkeperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama maupun di luar\nhubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan\nproduktivitas kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Waktu kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan baik pada waktu siang\nhari maupun malam hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja\u002FBuruh yang\nmelebihi waktu kerja biasa pada hari-hari kerja, atau karena melakukan\npekerjaan di luar jam kerja normal atas perintah atasan yang berwenang dan\npersetujuan pekerja yang bersangkutan yang dilakukan untuk kepentingan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian antara\nPekerja\u002FBuruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat\nkerja, hak, dan kewajiban para pihak yang belum ditentukan kapan akan\nberakhirnya, status Pekerja\u002FBuruh dalam kesepakatan ini adalah Pekerja\u002FBuruh\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah kesepakatan\u002Fperjanjian\nkerja antara Pekerja\u002FBuruh dengan Perusahaan, untuk mengadakan hubungan kerja\ndalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu (Perjanjian Kerja Kontrak)\ndengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) Pemutusan Hubungan Kerja adalah Pengakhiran hubungan kerja karena sutau\nhal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban Pekerja\u002FBuruh\nmaupun Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) Mangkir adalah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah atau karena suatu\nalasan yang tidak dapat diterima oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang secara sah berada\ndibawah penguasaan Perusahaan dan dipergunakan untuk menunjang kegiatan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK\u002FBPJS) adalah suatu jaminan\nperlindungan bagi Pekerja\u002FBuruh dalam bentuk santunan berupa uang sebagai\npengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan\nsebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh Pekerja\u002FBuruh berupa\nkecelakaan kerja, hari tua, meninggal dunia, pensiun dan sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) Pelatihan Kerja\u002FTraining adalah keseluruhan kegiatan untuk member,\nmemperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian,\nproduktivitas, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan atau keahlian\ntertentu sesuai dengan jenjang pangkat, golongan dan kualifikasi atau pekerja,\nyang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18) Penghargaan Masa Kerja (PMK) adalah pemberian penghargaan berupa uang\nkepada Pekerja\u002FBuruh yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja atas\npengabdiannya sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja yang antara lain karena\nmencapai purna bhakti\u002Fkaryam, alasan kesehatan, kelebihan tenaga kerja dan\nalasan lainnya sesuai UU No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19) Pesangon adalah pembayaran berupa uang dari Perusahaan kepada\nPekerja\u002FBuruh sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20) Peraturan Ketenagakerjaan adalah setiap Undang-undang,\nPeraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh\ninstansi resmi Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21) Manpower Planning adalah Perencanaan Tenaga Kerja tiap Departemen dan\nDivisi sesuai persetujuan Factory Manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22) KSPA adalah Kebijaksanaan Sistem dan Prosedur Administrasi, format\nstandar prosedur yang berlaku di PT Sam Kyung Jaya Garments.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23) Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi\nmengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di Perusahaan yang\nterdiri dari Pengusaha dan Perwakilan Pekerja dan atau Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24) Serikat Pekerja (SP) adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan\nuntuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat\nbebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,\nmembela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan\nkesejahteraan pekerja dan keluarganya serta dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja\nSetempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25) Perjanjian Kerja Ikatan Dinas adalah suatu ikatan antara Perusahaan dan\nPekerja\u002FBuruh dan atau calon Pekerja\u002FBuruh berdasarkan kesepakatan yang ditanda\ntanganinya mengikuti pelatihan\u002Fpendidikan dengan biaya sepenuhnya ditanggung\nperusahaan, dan setelah lulus bersedia mengabdi\u002Fbekerja di perusahaan minimal 2\n(dua) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II: HUBUNGAN KERJA DAN PENGGOLONGAN PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 2: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PERJANJIAN KERJA.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Administrasi Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) HRD bertanggung jawab dalam Pengelolaan kepegawaian sejak dari rekrutmen\nsampai dengan tahap penempatan serta pemutusan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Penempatan calon Pekerja\u002FBuruh harus berkoordinasi dengan Departemen atau\nbagian dimana Pekerja\u002FBuruh tersebut akan ditempatkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Perjanjian kerja yang berlaku di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Perjanjian Kerja Ikatan Dinas. Bilamana dalam batas waktu 2 (dua) tahun\nmengundurkan diri atau dengan sengaja melalaikan pekerjaannya, maka\nPekerja\u002FBuruh harus mengembalikan seluruh biaya pelatihan atau sekolahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Besarnya biaya pelatihan\u002Fsekolah sebagaimana dimaksud ayat 2c tergantung\nbiaya yang dikeluarkan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 3: MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>Masa Percobaan adalah masa tenggang waktu para pihak dapat mempertimbangkan\nberbagai aspek dalam kontinuitas melakukan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>1) Masa percobaan 3 (tiga) bulan, baik Perusahaan maupun Pekerja\u002FBuruh\nberhak memutuskan hubungan kerja setiap saat dengan pemberitahuan sebelum\ndiakhirinya masa percobaan (tanpa membayar uang pesangon\u002Fganti rugi).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Setelah berhasil melewati masa percobaan dengan baik, maka Pekerja\u002FBuruh\ntersebut dapat diangkat menjadi Pekerja\u002FBuruh tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Masa percobaan hanya berlaku bagi Pekerja\u002FBuruh yang perjanjian kerjanya\nadalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sedangkan Perjanjian Kerja\nWaktu Tertentu (PKWT) tidak berlaku masa percobaan sesuai dengan peraturan\nperundang-undangan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>PASAL 4: PEMAGANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Cp>1) Latar belakang dan tujuan adanya pemagangan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Kewajiban moral Perusahaan bagi lingkungan pendidikan untuk ikut berperan\ndalam mencerdaskan kehidupan bangsa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Sesuai dengan program kerja dan budget Perusahaan tahun berjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Ketentuan umum pemagangan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Peserta magang (trainee) adalah pelajar atau seseorang yang diberi\nkesempatan oleh perusahaan untuk melakukan praktek kerja dengan jangka waktu\ntertentu dengan mengindahkan peraturan dan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Sebelum memulai kerja praktek, peserta magang wajib menyepakati\nkesepakatan kerja magang yang mengatur tata tertib pelaksanaan kerja magang di\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Peserta magang diberikan uang saku sebagai pengganti makan dan\ntransport.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Pemberian uang saku\u002Fmakan ditetapkan melalui suatu keputusan\ntersendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Peserta magang wajib melakukan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh\ntanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Di akhir pelaksanaan pemagangan, peserta magang wajib menyerahkan laporan\nkegiatan\u002Fhasil kerja selama magang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Pelaksanaan magang tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 5: KEPANGKATAN DAN PENGGOLONGAN PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>PT. Sam Kyung Jaya Garments memberlakukan sistem kepangkatan dan golongan\nbagi semua Pekerja\u002FBuruh yaitu: President Director, Director, Factory Manager,\nManager, Chief, Supervisor, Senior Staff, Senior Technical Staff, Staff,\nAssisten\u002FADM, Operator dan Helper.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>PASAL 6: PROSES DAN SYARAT PENERIMAAN PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Penerimaan Pekerja\u002FBuruh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Penerimaan Pekerja\u002FBuruh didasarkan atas adanya kebutuhan organisasi dan\nsudah direncanakan dan tertulis di dalam Manpower Planning.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Untuk dapat diterima menjadi Pekerja\u002FBuruh, harus memenuhi persyaratan\ndan lulus dari beberapa seleksi yang diselenggarakan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Persyaratan Umum Calon Pekerja\u002FBuruh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang menjadi persyaratan umum penerimaan Pekerja\u002FBuruh adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Warga Negara Republik Indonesia dan Tenaga Kerja Asing (dapat berbahasa\nIndonesia atau berbahasa Inggris).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Telah berusia di atas 18 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Berbadan dan berjiwa sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari\nDokter. (Pre-employment check-up).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Memenuhi persyaratan kemampuan\u002Fkompetensi yang ditentukan oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Lulus seluruh seleksi yang ditetapkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Bersedia dan sanggup mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan atau\nkeanggotaan partai\u002Forganisasi terlarang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Berkelakuan baik, diperkuat dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian\n(SKCK) dan Instansi Kepolisian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Tidak terkait dalam hubungan kerja dengan Pihak\u002FPerusahaan lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 7: KELUARGA PEKERJA\u002FBURUH DAN HUBUNGAN KELUARGA DALAM PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Keluarga yang menjadi tanggungan Pekerja\u002FBuruh adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Istri yang sah menurut hukum dan tercatat di Perusahaan. Fasilitas\ndiberikan hanya kepada satu istri yang didaftarkan. Perubahan atas pendaftaran\nhanya dimungkinkan dalam hal terjadi putusnya perkawinan, sesuai dengan bukti\nyang sah menurut hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari Istri yang sah terdaftar di\nPerusahaan berusia maksimum 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pekerja\u002FBuruh wanita yang sudah menikah\u002Fkawin dalam pemberian tunjangan\nditetapkan sebagai Pekerja\u002FBuruh dengan status lajang, tetapi jika\nPekerja\u002FBuruh wanita tersebut adalah pencari nafkah tunggal atau sebagai kepala\nkeluarga dengan menyampaikan surat bukti dari pemerintahan setempat (minimal\ntingkat Kelurahan\u002FDesa) maka Pekerja\u002FBuruh wanita tersebut dapat ditetapkan\ndengan status kawin\u002Fnikah dengan tetap didasarkan kepada peraturan dan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Anak yang menjadi tanggungan Perusahaan maksimum 3 (tiga) orang anak yang\nsah, dan termasuk di dalamnya anak tiri dan anak angkat bila ada:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Anak angkat: Pada dasarnya perusahaan tidak\nberkehendak untuk memperluas pemeliharaan\u002Fbantuan untuk Pekerja\u002FBuruh dan\nkeluarganya atas beban Perusahaan sampai dengan pada anak angkat. Dalam hal-hal\nyang luar biasa, permohonan seseorang Pekerja\u002FBuruh untuk mengambil seorang\nanak angkat dapat dipertimbangkan berdasarkan alasan yang kuat serta ditetapkan\noleh pengadilan negeri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Anak tiri: Yang dimaksudkan dengan dapat\nmemperoleh santunan dari Perusahaan adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2a. Anak janda mati\u002Fditinggal, yang ibunya kawin\ndengan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2b. Anak janda cerai yang ibunya kawin dengan\nPekerja\u002FBuruh yang menurut keputusan Pengadilan Negeri\u002FAgama menjadi\ntanggungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Hubungan keluarga dalam Perusahaan pada dasarnya Perusahaan selalu ingin\nmenjaga suasana kerja yang profesional dan terbebas dari adanya benturan\nkepentingan (conflict of interest), sehingga dianggap perlu untuk menegaskan\netika hubungan keluarga dalam Perusahaan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Proses penerimaan Pekerja\u002FBuruh tidak mengutamakan dan atau tidak\ndidasarkan kepada adanya hubungan keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Tidak dibenarkan adanya hubungan keluarga (istri\u002Fsuami\u002Fanak\u002Fadik\nkandung\u002Fadik ipar\u002Fkeponakan\u002Fkemenakan) di dalam satu bagian untuk produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 8: NOMOR INDUK PEKERJA\u002FBURUH (NIP)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Nomor Induk Pekerja\u002FBuruh (NIP) adalah nomor registrasi kepegawaian untuk\ntiap-tiap Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) NIP (Nomor Induk Pekerja\u002FBuruh) dikeluarkan dan dikelola oleh departemen\nHRD PT. Sam Kyung Jaya Garments dan diberikan kepada seluruh Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) NIP menunjukkan status kepegawaian, NIP akan berubah jika ada perubahan\nstatus kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 9: UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>1) Yang dimaksud gaji adalah upah yang diterima oleh Pekerja\u002FBuruh secara\ntetap setiap bulan, berdasarkan pangkat dan golongan nya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Upah tidak dibayar bila Pekerja\u002FBuruh tidak melakukan pekerjaan.\nKetentuan ini merupakan azas yang pada dasarnya berlaku pada semua golongan\nPekerja\u002FBuruh kecuali bila Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan tidak dapat bekerja\nbukan karena kesalahan Pekerja\u002FBuruh atau karena hal-hal yang diatur dalam\nUndang-Undang No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>3) Kenaikan upah tidak dilaksanakan secara otomatis melainkan berdasarkan\npertimbangan-pertimbangan atas Penetapan UMK oleh pemerintah, prestasi kerja,\nkonduite Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>4) Perusahaan menetapkan Standar Upah Minimum yaitu Upah Minimum Kabupaten\n(UMK).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Penetapan Standar Gaji\u002FRentang (Range) Upah Minimum dan Maksimum\nditetapkan melalui Surat Keputusan Sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cp>6) Peninjauan upah Pekerja\u002FBuruh tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan\nkemampuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 10: INSENTIVE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan insentive adalah pemberian berupa uang atau bentuk lain\ndiluar gaji sehubungan dengan status penugasan\u002Fkepegawaian\u002Fpangkat\u002Fgolongan\nPekerja\u002FBuruh dalam perusahaan. Tunjangan tersebut bersifat tidak tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bentuk-bentuk Tunjangan yang diberikan Perusahaan yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Insentive Kedisiplinan Kehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Insentive kedisiplinan kehadiran diberikan berdasarkan kehadiran\nPekerja\u002FBuruh dan berlaku bagi seluruh Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Perhitungan kehadiran berdasarkan Jatuh Tempo (cut of date) dari tanggal\nsatu bulan berjalan sampai dengan tanggal akhir bulan berjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Insentive kedisiplinan kehadiran dibayarkan bersamaan dengan penggajian\nsetiap akhir bulan berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Insentive kedisiplinan kehadiran akan hilang dengan sendirinya bilamana\nPekerja\u002FBuruh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Mangkir (tidak masuk tanpa keterangan) 1 hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Sakit, ijin 2 (dua) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Insentive kedisiplinan kehadiran dibayarkan 50% bilamana Pekerja\u002FBuruh\ntidak masuk kerja 1 (satu) hari karena ijin dan atau sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Insentive Grade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Insentive Grade adalah insentive yang diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh\nkarena mempunyai kemampuan yang lebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Penetapan besarnya nilai Insentive ditetapkan melalui Surat Keputusan\nDireksi tersendiri yang didasarkan pada hasil penilaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bonus Target.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Bonus Target adalah hadiah berupa uang yang diberikan perusahaan kepada\ndepartemen\u002Fbagian atau line karena telah memenuhi target produksi yang telah\nditentukan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Bonus Target diberikan setiap minggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Cp>4) Tunjangan Hari Raya (THR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pekerja\u002FBuruh\ndalam rangka merayakan hari besar keagamaan masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Besarnya THR ditetapkan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih namun kurang dari 1 (satu) tahun\ndiberikan secara proporsional sesuai Permenaker No. 06\u002F2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>2) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan\nupah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai Permenaker No. 06\u002F2016.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c) Pemberian THR dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari\nRaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) THR tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya (Budget) Perusahaan setiap\ntahun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pemberian insentive sebagaimana dimaksud ayat 1, 2 dan 3 berlaku\ntentative atau tidak bersifat permanen disesuaikan dengan kondisi\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 11: KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Semua Pekerja\u002FBuruh memiliki hak yang sama untuk bekerja lembur tanpa\nmemandang usia selama dalam keadaaan sehat dan sesuai kebutuhan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Kerja lembur dilakukan dalam hal-hal mendesak sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Dalam menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian segera untuk\nkepentingan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Dalam penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian\nbesar bagi perusahaan, negara dan ataupun masyarakat jika tidak diutamakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Bilamana seseorang Pekerja\u002FBuruh regu bergilir harus melanjutkan\npekerjaannya, karena penggantinya berhalangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Dalam keadaan darurat seperti misalnya: kebakaran, kebanjiran, peledakan\ndan lain sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>3) Perhitungan upah lembur mengikuti ketentuan yang tertuang dalam\nKepmenakertrans No: Kep. 102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 12: WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pembayaran upah dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Seluruh pembayaran upah Pekerja\u002FBuruh dilakukan melalui rekening di bank\nyang telah ditetapkan perusahaan, dengan demikian setiap Pekerja\u002FBuruh harus\nmemiliki nomor rekening di bank tersebut atas nama sendiri yang pengurusan\n(registrasi) awalnya dilakukan secara kolektif oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 13: PAJAK PENGHASILAN (PPh, Pasal 21)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Undang-undang mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak\nberkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun\npajak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam\nundang-undang disebut Wajib Pajak Perorangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang dapat diterima atau\ndiperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk\npenghasilan dalam bagian tahun pajak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Besarnya jumlah pajak yang dikeluarkan disesuaikan dengan peraturan\nperpajakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III: PENUGASAN DAN MUTASI PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 14: ROTASI DAN PENUGASAN PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Mengingat PT. Sam Kyung Jaya Garments memiliki hubungan kerja dengan\nperusahaan dan untuk mendayagunakan tenaga kerja serta untuk mencapai tujuan\noperasional perusahaan, perusahaan berwenang untuk merotasi dan menugaskan\nsemua Pekerja\u002FBuruh ke tempat\u002Fbagian atau di daerah lain, maka kepadanya\ndiberlakukan aturan penugasan sesuai ketentuan perusahaan. Mekanisme rotasi\nPekerja\u002FBuruh mencakup penugasan, penarikan dan pelepasan tugas diatur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Pekerja\u002FBuruh siap dan bersedia menerima tugas rotasi, yaitu perputaran\ntugas dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang tugas-tugas yang berbeda\ndan praktek berbagai macam keahlian (skill) dan keterampilan manajerial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja\u002FBuruh siap dan bersedia menerima melaksanakan penugasan, yaitu\nmelaksanakan\u002Fmengerjakan pekerjaannya di seluruh lokasi baik di dalam maupun di\nluar negeri sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Jika rotasi dan atau penugasan membutuhkan biaya perjalanan, maka\ndiberikan Surat Perintah Jalan (SPJ) yang diatur tersendiri dalam\nketentuan\u002FProsedur Perjalanan Dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Bagi Pekerja\u002FBuruh yang mendapatkan tugas Rotasi dan atau penugasan, maka\nkepadanya diberikan Surat Penugasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Setelah dikeluarkannya Surat Penugasan, Perusahaan akan memberikan\nseluruh hak-hak Pekerja\u002FBuruh yang telah menjadi konsekuensi karena timbulnya\nSurat Penugasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Kewajiban Pekerja\u002FBuruh yang dirotasi dan atau ditugaskan adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan\nsebaik-baiknya sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya (Scope of\nwork, Responsibility & Authority).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Menjalankan semua aturan-aturan yang telah\nditetapkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Setelah menyelesaikan tugas Rotasi dan atau Penugasan, Pekerja\u002FBuruh\nwajib membawa dokumen-dokumen untuk diserahkan kepada Manajemen, yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Pelepasan Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di bagian\ntempat bertugas yang dilampiri data-data:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Uraian tugas\u002Fdeskripsi tugas-tugas yang telah\ndilaksanakan yang diuraikan secara singkat, jelas dan benar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Training-training yang pernah diikuti selama\ntugas\u002Fpenugasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3) Resume klaim pengobatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4) Catatan cuti Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 15: PERJALANAN DINAS PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Perjalanan dinas adalah perjalanan (travelling) yang dilakukan oleh\nPekerja\u002FBuruh atas dasar surat perintah dari atasan yang berwenang atau\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Ketentuan perjalanan dinas dan sarana perjalanan dinas seperti akomodasi,\ntransportasi, biaya pengganti makan dan lain-lain diatur tersendiri dalam\nprosedur perjalanan dinas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari\nperaturan ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 16: MUTASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Perusahaan berwenang untuk mengalih tugaskan Pekerja\u002FBuruh dari dan ke\ndepartemen\u002Fbagian atau dari dan ke perusahaan lain yang masih tergabung dalam\nkelompok Group PT. Sam Kyung Jaya Garments pada jabatan-jabatan tertentu demi\npemanfaatan tenaga kerja serta tercapainya tujuan operasional perusahaan secara\nefisien dan menyeluruh dengan tidak mengurangi hak-hak Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengalihtugasan\u002Fmutasi adalah mekanisme perpindahan tugas Pekerja\u002FBuruh\ndari departemen\u002Fbagian ke bagian lain atau dari PT. Sam Kyung Jaya Garments ke\nperusahaan lainnya atau sebaliknya karena kebutuhan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Proses mutasi antar perusahaan merupakan hasil persetujuan antara\nperusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan didasarkan atas kesepakatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Mutasi antar departemen\u002Fbagian dapat dilakukan setelah ada kesepakatan\nantar departemen\u002Fbagian masing-masing dan mendapat persetujuan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Setelah adanya keputusan untuk mutasi, maka dilakukan proses administrasi\ndengan dikeluarkan Surat Keputusan Penugasan Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan\npada departemen\u002Fbagian atau group perusahaan yang ditunjuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Dengan pengalihtugasan dari departemen\u002Fbagian ke departemen\u002Fbagian lain\natau dari perusahaan ke perusahaan yang ditunjuk tidak akan memutuskan status\nhubungan kerja yang bersangkutan, lamanya masa kerja dengan perusahaan sesuai\nperjanjian kerja dan atau surat keputusan perusahaan lainnya akan menjadi\nbagian yang tidak terpisahkan dan berlanjut dengan masa kerja perusahaan yang\nditunjuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV: PENGEMBANGAN PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 17: PROMOSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Promosi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan sebagai\nimplikasi kebutuhan bisnis perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Inisiatif promosi diajukan oleh atasan masing-masing Pekerja\u002FBuruh berupa\npengajuan nominasi promosi\u002Fusulan kepada pimpinan tetapi disesuaikan dengan\nkemampuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Evaluasi promosi dilaksanakan mengacu kepada performa masing-masing\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Jangka waktu promosi 3 (tiga) bulan sejak diajukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan lulus, maka akan dikeluarkan surat\nkeputusan sesuai dengan tingkat jabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 18: TRAINING\u002FPELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja\u002FBuruh berkewajiban meningkatkan produktivitas kerja sesuai dengan\nperan dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka menunjang peningkatan\nproduktivitas kerja perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>2) Perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap Pekerja\u002FBuruh untuk\nmeningkatkan kemampuan kompetensinya melalui program training.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Training program akan disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Perusahaan mengadakan program-program pelatihan kepada Pekerja\u002FBuruh dan\nmelakukan test sesudah training. Bagi mereka yang secara 2 (dua) x\nberturut-turut mendapatkan hasil test yang tidak memenuhi syarat akan menjadi\npertimbangan terhadap evaluasi Pekerja\u002Fburuh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Penyelenggaraan serta pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam rangka\npencapaian strategi sumber daya manusia yaitu pengembangan sumber daya manusia,\nperbaikan produktivitas sumber daya manusia, penerapan teknologi baru dan\nterjaminnya ketersediaan pasokan sumber daya manusia yang kompeten dan\nberprestasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Setiap pemimpin (head) wajib mentransfer pengetahuan dan keterampilannya\nkepada bawahannya dalam bentuk pemberian pelatihan atau coaching kepada\nbawahannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Training departemen menyusun program pelatihan tahunan yang terdiri dari\nTraining Paln and Training Evaluation untuk individu, departemen ataupun\nbagian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Penyelenggaraan, pelaksanaan serta sanksi pada kegiatan pelatihan\ndilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama, serta kebijakan Presiden\nDirektur selaku pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>9) Biaya pelatihan yang diselenggarakan menjadi beban perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Perusahaan mengatur untuk mengadakan ikatan dinas dengan Pekerja\u002FBuruh\nbagi pelatihan-pelatihan yang dianggap cukup tinggi biayanya yang ditetapkan\ndan diatur tersendiri dalam Kebijaksanaan System & Prosedur Training.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V: PERLINDUNGAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 19: BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Perusahaan mengikutsertakan seluruh Pekerja\u002FBuruh dalam program BPJS\nsesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Program BPJS meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Jaminan Kecelakaan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Jaminan Hari Tua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3) Jaminan Kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4) Jaminan Pensiun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) BPJS Kesehatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Iuran BPJS Ketenagakerjaan, sebesar:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% x gaji\npokok\u002Fbulan ditanggung perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Jaminan Kematian sebesar 0,30% x gaji\npokok\u002Fbulan ditanggung perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Jaminan Hari Tua:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) 3,70% x gaji pokok\u002Fbulan, ditanggung oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) 2% x gaji pokok\u002Fbulan ditanggung oleh\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Jaminan Pensiun:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) 2% x gaji pokok\u002Fbulan, ditanggung oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) 1% x gaji pokok\u002Fbulan, ditanggung oleh\nPekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>4) Iuran BPJS Kesehatan, sebesar:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) 1% x Gaji pokok ditanggung oleh\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) 4% x Gaji pokok ditanggung oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>5) Ketentuan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan diatur\nberdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>PASAL 20: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Perusahaan wajib menyediakan tempat dan sarana kerja sesuai dengan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Setiap Pekerja\u002FBuruh diwajibkan ikut menjaga ketertiban, keamanan,\nkebersihan, keselamatan kerja di tempat kerja maupun di lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Setiap Pekerja\u002FBuruh diwajibkan memelihara barang milik perusahaan yang\ndikuasakan kepadanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>4) Setiap Pekerja\u002FBuruh yang mendapat perlengkapan pelindung kerja dari\nperusahaan, diwajibkan menggunakannya dalam jam-jam kerja dan merawatnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 21: BANTUAN KECELAKAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp>1) Bantuan kedukaan diberikan kepada ahli waris Pekerja\u002FBuruh yang sah dari\nPekerja\u002FBuruh yang sudah didaftarkan di HRD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta\nrupiah), bagi Pekerja\u002FBuruh yang masa kerjanya di atas 1 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja\u002FBuruh yang masa kerjanya 3 bulan lebih dan kurang 1 tahun\ndiberikan bantuan kedukaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bantuan kedukaan diberikan diluar ketentuan yang telah ditetapkan\nBPJS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 22: UPAH SELAMA SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja\u002FBuruh tidak masuk kerja karena sakit harus membawa surat\nketerangan dokter disertasi diagnosa dokter, maka upahnya akan dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>2) Apabila Pekerja\u002FBuruh sakit dalam jangka waktu lama secara berturut-turut\ndan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upahnya dibayar\nsesuai dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100%\n(seratus perseratus) dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh\npuluh lima perseratus) dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima\npuluh perseratus) dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh\nlima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh\npengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan ternyata Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan belum bekerja kembali, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan\nkerja dengan hormat, dengan memberikan hak-haknya berdasarkan undang-undang No.\n13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Ketentuan pembayaran gaji dengan bertahap berlaku bagi Pekerja\u002FBuruh yang\nsakit terus-menerus. Termasuk sakit terus-menerus adalah penyakit menahun atau\nberkepanjangan yang setelah sakit terus-menerus atau terputus-putus maupun\nbekerja kembali, tetapi dalam tenggang waktu kurang dari 4 (empat) minggu sakit\nkembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI: CUTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 23: CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1) Cuti tahunan adalah hak istirahat Pekerja\u002FBuruh setelah mengalami masa\nkerja selama 12 (dua belas) bulan terus-menerus dari mulai saat masuk kerja\nbagi Pekerja\u002FBuruh baru dan Pekerja\u002FBuruh lama dari jatuh tempo cuti tahunan\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>2) Hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapat\nupah penuh dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Perusahaan berhak mengatur cuti tahunan dengan memperhatikan kepentingan\nPekerja\u002FBuruh. Cuti Tahunan dapat diambil secara bertahap, tetapi harus ada 1\n(satu) bagian cuti diantaranya untuk kepentingan hari Raya Idul Fitri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Untuk mempermudah perhitungan dan pengaturan administrasi, maka cuti\ntahunan dibuat sistem cut off Januari – Desember dengan mengacu persyaratan\nhak cuti tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>5) Apabila cuti tahunan diambil sampai dengan akhir periode cut off tahun\nberjalan, maka sisa cuti tahunan yang tidak diambil tersebut dibayar pada awal\nperiode cut off tahun berikutnya. Untuk Pekerja\u002FBuruh yang belum muncul hak\ncuti tahunannya tetapi harus melakukan cuti bersama (seperti cuti bersama hari\nraya keagamaan), maka libur tersebut tidak dibayar. Dan jika Pekerja\u002FBuruh\nputus hubungan kerja dengan perusahaan diantara periode cut off berjalan, maka\nhak sisa cuti tahunan diperhitungkan sesuai peraturan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Permohonan cuti tahunan harus diajukan paling lambat satu minggu\nsebelumnya kepada bagian HRD setelah mendapat persetujuan atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 24: ISTIRAHAT SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja\u002FBuruh yang tidak masuk kerja karena alasan sakit, harus\nmemberitahukan ketidak hadirannya kepada atasannya langsung melalui telepon\natau surat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Tidak masuk kerja karena alasan sakit harus menyerahkan surat keterangan\ndokter disertai diagnosa dokter, Pekerja\u002FBuruh yang memberitahukan tidak masuk\nkarena skait namun tidak dapat membuktikan dengan surat dokter dianggap\nmangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Keterangan dokter harus diserahkan selambat-lambatnya satu hari terhitung\nsejak ada pemberitahuan sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 25: ISTIRAHAT MELAHIRKAN DAN GUGUR KANDUNGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>1) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang akan bersalin\u002Fmelahirkan berhak memperoleh hak\nistirahat hamil selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu\nsetengah) bulan setelah bersalin\u002Fmelahirkan dengan mendapatkan upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>2) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang gugur kandungan memperoleh hak istirahat 1,5\n(satu setengah) bulan setelah terjadinya keguguran tersebut dengan mendapatkan\nupah penuh serta menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter\nkandungan\u002Fbidan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang akan menggunakan hak istirahat melahirkan harus\nmemberitahukan 2 (dua) minggu sebelumnya dengan menunjukkan surat keterangan\nresmi dari dokter kandungan\u002Fbidan yang merawatnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 26: IZIN MENUNAIKAN IBADAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bagi Pekerja\u002FBuruh yang beragama Islam dan bermaksud menunaikan ibadah haji,\ndiberikan waktu paling lama sesuai dengan pelaksanaan ibadah haji yang\ndilaksanakan oleh Departemen Agama RI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Izin meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan ibadah haji hanya diberikan\nmasing-masing 1 (satu) kali selama Pekerja\u002FBuruh bekerja pada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Izin meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana\ndimaksud ayat 1 (satu) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 27: IJIN TIDAK DIBAYAR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh dapat meninggalkan pekerjaan tanpa upah dengan ketentuan\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Keperluan pendidikan setelah masa kerja 3 tahun terus-menerus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Ijin tidak dibayar untuk keperluan diluar ayat 1 di atas dimungkinkan\njika sudah mendapatkan persetujuan dari Manajemen dengan disertai bukti-bukti\nyang cukup.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII: PROGRAM KESEJAHTERAAN, KEAGAMAAN DAN PENGHARGAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 28: FASILITAS IBADAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Fasilitas untuk beribadah meliputi tempat dan waktu untuk melaksanakan\nibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Bagi Pekerja\u002FBuruh yang akan menjalankan ibadah disediakan Mushola dan\nperalatan kelengkapannya, serta diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah\npada waktu jam kerja dengan mempergunakan waktu secukupnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bagi Pekerja\u002FBuruh yang beragama lainnya diberikan kesempatan untuk\nmelakukan ibadah sesuai dengan tata cara agama yang dianutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 29: FASILITAS LAYANAN MAKAN DAN TRANSPORT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>1) Untuk menjaga produktivitas dan disiplin kerja Pekerja\u002FBuruh diberikan\nsubsidi makan siang, tempat makan (kantin) dan subsidi transport.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>2) Besarnya subsidi makan dan subsidi transport adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowanceamount1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Pekerja\u002FBuruh All In, subsidi makan Rp.\n2.500,-\u002Fhari dan subsidi transport Rp. 2.500,-\u002Fhari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Pekerja\u002FBuruh Non All In, subsidi makan Rp.\n2.000,-\u002Fhari dan subsidi transport Rp. 2.000,- hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3) Bantuan subsidi makan dan subsidi transport diberikan bersamaan dengan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Bantuan subsidi makan dan subsidi transport adalah tunjangan tidak tetap\nyang dipengaruhi oleh kehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Fasilitas bantuan subsidi makan dan subsidi transport sebagaimana\ndimaksud ayat 1 (satu) bersifat tentative atau tidak mengikat disesuaikan\ndengan kondisi perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 30: FASILITAS LAYANAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>1) Untuk fasilitas layanan kesehatan bagi Pekerja\u002FBuruh, perusahaan\nmenyediakan layanan klinik perusahaan (inhouse clinic) dan menunjuk dokter\nsebagai penanggung jawab klinik.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Bilamana Pekerja\u002FBuruh memerlukan perawatan lebih lanjut, maka akan\ndirujuk sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 31: FASILITAS BELAJAR MANDIRI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Cp>1) Fasilitas Internet dan email tersedia di office dan dapat dimanfaatkan\nuntuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Tidak dibenarkan\nmempergunakan internet dan email untuk hal-hal yang bersifat pribadi dan atau\nmengganggu efektivitas dan efisiensi kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 32: FASILITAS SERAGAM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Perusahaan memberikan fasilitas seragam kepada seluruh Pekerja\u002FBuruh\ndengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Pekerja\u002FBuruh yang diberikan seragam office\nadalah Pekerja\u002FBuruh yang bertugas di office.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Pekerja\u002FBuruh produksi diberikan 2 (dua) buah\nseragam dalam 2 (dua) tahun sekali setelah bekerja 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Peserta Magang\u002FTrainee tidak diberikan\nseragam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Jadwal Pemakaian Seragam ditetapkan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Hari Senin sampai dengan Kamis harus memakai\nseragam yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Hari Jum’at diwajibkan memakai baju batik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Pekerja\u002FBuruh produksi yang belum mendapatkan\nseragam agar memakai seragam hitam putih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Untuk Pekerja\u002FBuruh staff yang belum mendapatkan\nseragam agar dapat menyesuaikan dengan bagiannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bagi yang sudah memperoleh fasilitas, seragam, penyimpangan terhadap\nketentuan pemakaian seragam sesuai ketentuan ayat 2.a, tanpa alasan yang dapat\nditerima oleh Manajemen dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tata tertib dan\ndisiplin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 33: FASILITAS TEMPAT PARKIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fasilitas parkir kendaraan Pekerja\u002FBuruh di perusahaan disediakan di lokasi\ntempat parkir PT. Sam Kyung Jaya Garments, dan hanya untuk dipergunakan pada\njam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 34: HARI LIBUR RESMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>1) Perusahaan mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai hari-hari libur resmi\nyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah termasuk terhadap hari libur\nnasional maupun hari liburnya lainnya yang ditentukan Keputusan Pemerintah\nDaerah setempat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Dalam hal Pekerja\u002FBuruh menjalankan tugas pada hari libur resmi karena\nkebutuhan operasional yang mendesak, upah pada hari itu bagi Pekerja\u002FBuruh yang\nberhak atas pembayaran kerja lembur didasarkan pada Kepmenakertrans No. Kep.\n102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 35: KOPERASI PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Koperasi Pekerja\u002FBuruh merupakan wadah dalam rangka pelengkap sarana\nhubungan industrial di dalam perusahan yang tujuannya adalah membantu para\nanggota koperasi sebagai Pekerja\u002FBuruh perusahaan dalam bidang kesejahteraan\njuga sebagai mitra bisnis perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Perusahaan sesuai dengan kemampuan yang ada akan turut mendorong dan\nmembantu ke arah tumbuh dan berkembangnya koperasi Pekerja\u002FBuruh di\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela namun demikian seluruh\nPekerja\u002FBuruh diharapkan untuk menjadi anggota koperasi, dengan membayar\nsimpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela untuk besar kecilnya\nsimpanan ditentukan melalui rapat anggota koperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 36: SANTUNAN UNTUK KELUARGA YANG DITAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Apabila seorang Pekerja\u002FBuruh ditahan pihak berwajib, maka Pekerja\u002FBuruh\ntersebut wajib memberitahukan melalui keluarga atau yang diutus, kepada\natasannya untuk diteruskan kepada Pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Terhadap Pekerja\u002FBuruh yang ditahan oleh pihak berwajib bukan karena\npengaduan pihak perusahaan atau atas aduan pengusaha, tidak berhak mendapat\nupah tetapi untuk keluarga Pekerja\u002FBuruh diberikan bantuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) 1 orang tanggungan: 25% dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) 2 orang tanggungan: 35% dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) 3 orang tanggungan: 45% dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) 4 orang tanggungan atau lebih: 50% dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan paling lama 6 (enam)\nbulan takwim terhitung sejak hari pertama Pekerja\u002FBuruh ditahan oleh pihak yang\nberwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Bantuan tersebut dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII: DISIPLIN DAN TINDAKAN DISIPLIN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 37: PEMBINAAN DISIPLIN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Perusahaan berusaha untuk mempertahankan disiplin yang baik dan\nmengembangkan perasaan saling hormat menghormati serta penuh pengertian\nterhadap hak-hak dan tanggung jawab antara perusahaan dan Pekerj\u002FBuruhnya. Oleh\nkarenanya, Perusahaan perlu memberikan petunjuk, bimbingan dan instruksi\n(melalui kepala bagian\u002Fdepartemen) sehingga pengambilan tindakan yang tidak\nsesuai demi tegaknya disiplin dapat dibatasi seminimal mungkin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Perlu disadari, bahwa tujuan perusahaan dalam mengambil tindakan disiplin\nadalah bersifat memperbaiki serta mendidik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Dengan demikian, terhadap Pekerja\u002FBuruh yang melanggar peraturan selalu\ndiberikan kesempatan untuk memperbaiki sikapnya. Namun, apabila pelanggaran\nyang dilakukan Pekerja\u002FBuruh itu cukup berat, Perusahaan pun akan menggunakan\nhaknya untuk memutuskan hubungan kerja si Pekerja\u002FBuruh yang melanggar\nperaturan, berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku tanpa\nmelalui peringatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 38: WAKTU KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cp>1) Jam kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 40 (empat puluh) jam kerja, yang\npengaturannya sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Hari kerja di perusahaan PT. Sam Kyung Jaya\nGarments adalah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dan 8 (delapan) jam dalam\nsehari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Waktu kerja di perusahaan adalah hari Senin –\nJum’at jam 07.00 – 16.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Waktu sholat Dzuhur dilaksanakan pada jam\nistirahat dan bagi yang melaksanakan sholat Jum’at diberikan waktu untuk\nsholat Jum’at.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Jam kerja security, staff office dan bulanan\ndiatur dalam peraturan tersendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan dengan\nberpedoman pada peraturan perundang-undangan dan mengacu pada site regulation\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Peraturan tersendiri akan dibuat untuk\nmenyelesaikan suatu pekerjaan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan\naturan kerja lembur perundang-undangan ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Jam istirahat tidak dihitung sebagai jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Untuk jenis pekerjaan tertentu dan atau giliran kerja beregu (shift)\nditetapkan waktu kerja secara tersendiri dengan tetap mengindahkan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pekerja\u002FBuruh akan tercatat kehadirannya melalui posting time atau\npencatatan kehadiran dengan time clock\u002Fbarcode, pada setiap masuk kerja dan\npulang dari tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 39: IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPATKAN UPAH\u002FTANPA\nUPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp>1) Perusahaan memberikan izin kepada Pekerja\u002FBuruh yang meninggalkan\npekerjaannya, dengan mendapat upah dalam hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriageleave\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Pekerja\u002FBuruh menikah, 3 (tiga) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Menikahkan anaknya, selama 2 (dua) hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Mengkhitankan anaknya, selama 2 (dua) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Membaptiskan anaknya, selama 2 (dua) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Istri melahirkan atau keguguran kandungan,\nselama 2 (dua) hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Suami\u002Fistri, orang tua\u002Fmertua atau anak atau\nmenantu meninggal dunia, selama 2 (dua) hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g) Anggota keluarga dalam satu rumah selain\ntersebut pada poin f meninggal dunia 1 (satu) hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2) Dalam hal orang tua\u002Fmertua Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia di luar\nKabupaten Semarang dengan radius lebih dari 200 KM selain izin tersebut pada\nayat 1 (satu), dapat mempergunakan cuti tahunan untuk menambah meninggalkan\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Atas pertimbangan perusahaan, izin meninggalkan pekerjaan di luar\nketentuan tersebut di atas dapat diberikan tanpa upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>4) Pekerja\u002FUpah wanita yang dalam masa haid merasakan sakit (surat\nketerangan dari dokter terkait) dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak\nwajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>PASAL 40: PELANGGARAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pelanggaran dengan sanksi teguran lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Teguran lisan tingkat I:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i) Datang terlambat tanpa alasan yang wajar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii) Tidak mengenakan ID Card selama berada di\nlingkungan perusahaan tanpa alasan yang wajar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iii) Mengisikan kartu hadir orang lain atau kartu\nhadirnya diisikan oleh orang lain dengan sepengetahuannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iv) Meninggalkan tempat kerja atau pulang lebih awal\ntanpa izin dari atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">v) Tidak mematuhi pengarahan atasannya tanpa alasan\nyang wajar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">vi) Dalam melaksanakan tugas tidak menggunakan\nalat-alat dan pakaian\u002Fperlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">vii) Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa\nizin dari atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Pelanggaran dengan teguran lisan II, adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Mengulang perbuatan yang sama setelah mendapat satu\nkali teguran lisan dan berlanjut ke surat peringatan I (SP I).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pelanggaran dengan Surat Peringatan ke I, adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Pada saat mendapatkan teguran lisan kedua dengan\nperbuatan seperti dimaksud pada ayat 1a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Tidak hadir (mangkir) 2 hari dalam sebulan tanpa\nmember laporan\u002Fketerangan tertulis atau member laporan yang ternyata kemudian\nsebagai laporan palsu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Seringkali datang terlambat, pulang lebih awal\ndan seringkali meninggalkan tugasnya untuk keperluan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Tidak mematuhi pengarahan dari atasan,\npengarahan yang mana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan\nkelancaran proses produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Mempergunakan barang-barang milik perusahaan\nuntuk kepentingan pribadi tanpa ijin yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Melakukan kesalahan kerja, tanpa mengikuti\ninstruksi dari atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g) Menjual\u002Fmemperdagangkan barang-barang berupa\napapun atau mengedarkan daftar sokongan, menempelkan atau mengedarkan poster,\nkupon yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya tanpa izin pimpinan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h) Meminjamkan uang kepada Pekerja\u002FBuruh lain\ndengan cara membungakan\u002Frentenir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i) Membawa masuk ke ruangan produksi barang\u002Fbenda\n(makanan atau minuman) yang dapat mengakibatkan defect\u002Fterganggunya proses\nproduksi, jenis makanan, minuman dan alat komunikasi (kecuali yang\ndiperbolehkan) yang sudah diatur di dalam aturan yang terpisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pelanggaran dengan Surat Peringatan ke II:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Tidak hadir (mangkir) selama 3 (tiga) hari\nberturut-turut atau 4 (empat) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Setelah 3 kali berturut-turut Pekerja\u002FBuruh\ntetap menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang layak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Dengan sengaja membawa atau menghisap rokok di\narea\u002Fruang produksi atau ruangan yang dilarang merokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Membawa\u002Fmenggunakan barang-barang\u002Falat-alat\nmilik perusahaan atau milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada perusahaan\nkeluar dari lingkungan perusahaan tanpa izin dari pimpinan perusahaan atau yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Menggunakan aset perusahaan untuk\nkepentingan\u002Furusan pribadi seperti kendaraan, alat-alat kantor dan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Bekerja paruh waktu (part time) atau memiliki\nkepentingan financial pada suatu perusahaan lain yang mempunyai hubungan dengan\nperusahaan, dimana dia dapat mempengaruhi hubungan perusahaan dengan perusahaan\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g) Mengarahkan perusahaan agar menerima pemasok\nyang dimiliki atau dikelola oleh keluarga atau sahabat dekat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h) Memberi referensi dalam mempekerjakan atau dalam\npromosi jabatan kepada istri\u002Fsuami, keluarga atau sahabat dekat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i) Menerima diskon secara pribadi yang tidak\ndiberikan kepada publik, dari pemasok, pelanggan atau competitor, baik langsung\nmaupun melalui istri\u002Fsuami, atau keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j) Tidur pada waktu kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k) Melawan petugas atau menghalang-halangi petugas\n(satpam, manajemen) untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya, orang lain dan\natau barang miliknya atau orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l) Mengulangi perbuatan yang sama setelah mendapat\nperingatan ke I dengan masa waktu berlakunya 6 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pelanggaran dengan sanksi Surat Peringatan ke III, adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Bekerja paruh waktu di luar perusahaan yang\nmenggunakan waktu kerja atau segala fasilitas milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Melakukan kesalahan kerja yang berakibat fatal\nyang bisa mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Bekerja paruh waktu atau memiliki kepentingan\nkeuangan pada suatu usaha yang baik langsung maupun tidak langsung dapat\nmerugikan usaha perusahaan, misalnya pada competitor perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Dengan sengaja merusak, merobek, menghancurkan\npengumuman, pamphlet milik perusahaan atau yang sejenisnya tanpa ijin\nmanajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Menolak mutasi dan rotasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Pengulangan atas pelanggaran setelah mendapat\nSurat Peringatan ke II dengan masa waktu berlakunya 6 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Ketentuan Surat Peringatan\u002FSanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat peringatan tidak harus diberikan secara berurutan, tetapi tidak dapat\ndiberikan langsung peringatan ke II atau ke III disesuaikan dengan besar\nkecilnya jenis kesalahan\u002Fpelanggaran yang dilakukan Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan. Apabila dalam masa berlakunya surat peringatan ke III\nPekerja\u002FBuruh masih melakukan pelanggaran lagi, maka perusahaan dapat\nmemutuskan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Sanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja\u002FBuruh dimaksudkan\nsebagai tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah laku\nPekerja\u002FBuruh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Sanksi didasarkan pada:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Macam pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Frekuensi (seringnya\u002Fpengulangan)\npelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3) Besar\u002Fkecilnya pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4) Tata tertib Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5) Unsur kesengajaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Dengan mempertimbangkan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh\nPekerja\u002FBuruh, selain memberikan peringatan-peringatan, perusahaan memberikan\nsanksi-sanksi berupa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Penurunan jabatan\u002Fpindah jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Pencabutan fasilitas yang sudah diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3) Pemutusan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4) Bentuk sanksi yang akan diberikan kepada\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan atas usul\nPimpinan Departemen\u002Fbagian yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Mangkir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Apabila Pekerja\u002FBuruh tidak masuk kerja tanpa\nalasan yang sah dapat diterima oleh Perusahaan, maka Pekerja\u002FBuruh tersebut\ndianggap mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Apabila Pekerja\u002FBuruh mangkir selama 5 (lima)\nhari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah dan telah diberikan surat\npanggilan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja\u002FBuruh tersebut\ndapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Pemberhentian Sementara\u002FSkorsing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Pemberhentian sementara\u002Fskorsing dikenakan pada\nPekerja\u002FBuruh karena:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Pekerja\u002FBuruh melakukan pelanggaran berat\nterhadap tata tertib perusahaan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana\nmestinya dan telah mendapat Surat Peringatan III atau melakukan tindakan yang\nmerugikan perusahaan, walaupun kepadanya telah diberikan peringatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Pekerja\u002FBuruh ditahan oleh pihak yang berwajib\natas perbuatan pidana langsung atau tidak langsung berhubungan dengan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Selama dalam pemberhentian sementara\u002Fskorsing\nkepada Pekerja\u002FBuruh tersebut diberikan upah dan hak-hak lainnya yang biasa\nditerima Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Pemberhentian sementara\u002Fskorsing sebagai akibat\npasal 40 ayat 8, bersifat mendidik dan berlaku paling lama 1 (satu) bulan,\nsedangkan bagi Pekerja\u002FBuruh yang diberhentikan sementara\u002Fskorsing dalam rangka\nPHK dilaksanakan sampai adanya penetapan PHK dari lembaga penyelesaian\nperselisihan hubungan industrial. Selama skorsing upah dibayar sesuai pasal 155\nundang-undang No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Pelanggaran dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\u002FBuruh\nyang melakukan pelanggaran berat dengan mengikuti peraturan dan perundangan\nyang berlaku. Yang dapat dikategorikan pelanggaran berat antara lain sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Pada saat perjanjian kerja memberikan keterangan\npalsu yang atau yang dipalsukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Mabuk, madat memakai obat bius atau narkotika di\ntempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Melakukan perkelahian di lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Melakukan tindakan kejahatan, misalnya mencuri,\nmenggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkungan\nperusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam\npengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan\nhukum atau kesusilaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan\natau membiarkan aset milik perusahaan menimbulkan kerusakan yang lebih\nparah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g) Dengan sengaja atau ceroboh membahayakan atau\nmembiarkan diri atau teman sekerja dalam keadaan bahaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h) Membongkar rahasia perusahaan atau mencemarkan\nnama baik Pimpinan Perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan,\nkecuali untuk kepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i) Pemalsuan apapun yang merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j) Perjudian dalam bentuk apapun yang dilakukan di\ntempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k) Menghilangkan dengan sengaja atau karena\nkecerobohan, barang milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l) Berbuat asusila di lingkungan perusahaan\nsehingga dapat dianggap mencemarkan nama baik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m) Menyebarkan informasi rahasia, hak paten ke\npihak luar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n) Membawa senjata api\u002Fsenjata tajam dalam\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o) Menerima, baik langsung maupun tidak langsung,\nsesuatu yang berharga dari pemasok atau subkontraktor (pihak eksternal) atau\ndari proyek (pihak internal\u002Feksternal) untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan\natas apa yang akan dan atau telah dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN\nINDUSTRIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 41: TATA TERTIB PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja\u002FBuruh dalam bekerja diwajibkan mengenakan pakaian sopan, rapi dan\nsesuai dengan lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja\u002FBuruh diwajibkan mengenakan pakaian seragam untuk bekerja sesuai\ndengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja\u002FBuruh diwajibkan memakai tanda pengenal Pekerja\u002FBuruh (ID Card)\nselama berada dalam lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Bagi Pekerja\u002FBuruh yang menolak dirotasi dan ditugaskan pada salah satu\ntempat\u002Fbagian di dalam ataupun di luar negeri dengan alasan yang tidak bisa\nditerima oleh perusahaan maka dapat dikategorikan pelanggaran tata tertib\nPerjanjian Kerja Bersama dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan\npada pasal 40 ayat 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pekerja\u002FBuruh wajib melakukan pertanggungjawaban atas biaya perjalanan\ndinas selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah selesai melakukan perjalanan\ndinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Setiap atasan wajib mengadakan Performance in Progress bawahannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Pekerja\u002FBuruh dilarang melalaikan aturan waktu kerja yang peruntukannya\ndiluar aktivitas kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib hadir dan mulai bekerja pada waktu yang telah\nditetapkan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Selama jam kerja Pekerja\u002FBuruh tidak diperkenankan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Meninggalkan pekerjaan dan menerima tamu pribadi\ntanpa seizin atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Terlambat masuk kerja atau meninggalkan tempat\nkerja sebelum jam kerja berakhir tanpa izin atasan langsung, dan dianggap\nsebagai pelanggaran tata tertib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Pekerja\u002FBuruh yang tidak masuk kerja karena sakit atau karena alasan\nlain yang dapat diterima perusahaan, wajib memberitahukan kepada atasannya\nselambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya. Apabila ketidakhadiran\nkarena:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Sakit, 2 hari kerja atau lebih, pekerja\u002Fburuh\ndiwajibkan juga membawa Surat Keterangan Dokter setelah ia masuk kerja\nkembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Hal-hal lain, pekerja\u002Fburuh diwajibkan membuat\npemberitahuan tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Setiap Pekerja\u002FBuruh yang meninggalkan pekerjaan tanpa izin dari\nperusahaan atau tidak dengan surat-surat yang dapat diterima oleh perusahaan\ndianggap mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Pekerja\u002Fburuh harus bersedia menandatangani surat pernyataan pada saat\nditugaskan training oleh perusahaan bagi kategori pelatihan yang ditetapkan\ndalam KSPA (Kebijaksanaan Sistem dan Prosedur Administrasi Training).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) Pekerja\u002FBuruh harus mentaati dan mematuhi kode etik Bisnis PT. Sam Kyung\nJaya Garments sesuai Kode Etik Bisnis yang tertuang dalam Kebijaksanaan Sistem\ndan Prosedur Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 42: PERHITUNGAN MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Bagi Pekerja\u002FBuruh yang berstatus permanen (Pekerja\u002FBuruh tetap) yang\nberasal dari masa percobaan maka masa kerja dihitung sejak tanggal\nPekerja\u002FBuruh tersebut masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Bagi Pekerja\u002FBuruh yang berstatus tidak tetap, masa kerja dihitung sejak\ntanggal ditanda tanganinya surat perjanjian kerja dan berakhir sesuai\nberakhirnya perjanjian kerja tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bagi Pekerja\u002FBuruh yang berstatus permanen (Pekerja\u002FBuruh tetap) yang\nberasal dari kontrak maka masa kerja dihitung sejak Pekerja\u002FBuruh tersebut\nditetapkan menjadi Pekerja\u002FBuruh tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 43: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha, Pekerja\u002FBuruh berusaha dengan segala upaya mengusahakan agar\ntidak terjadi pemutusan hubungan kerja, dalam hal segala upaya telah dilakukan,\ntetapi jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud\npemutusan hubungan kerja akan dirundingkan oleh Pengusaha dan Pekerja\u002FBuruh\nyang bersangkutan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan\nketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan\ndapat dilakukan baik atas permintaan Pekerja\u002FBuruh atau pengusaha dengan\npemberitahuan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan\ntidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian\nhak dan uang pisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pemutusan hubungan kerja karena berakhir hubungan kerja untuk waktu\ntertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Perjanjian kerja waktu tertentu berakhir dengan\nberakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Dalam hal hubungan kerja antara Perusahaan\ndengan Pekerja\u002FBuruh untuk waktu tertentu akan berakhir dan Perusahaan\nbermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut,\nsekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu\nberakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Telah memberitahukan maksud pemanggilan kepada\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Pelaksanaan PKWT tersebut berpedoman pada\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pemutusan hubungan kerja atas kehendak Pekerja\u002FBuruh (pengunduran\ndiri).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Jika Pekerja\u002FBuruh ingin berhenti bekerja dari\nperusahaan maka diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis\nselambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya kepada bagian HRD melalui atasan\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Bilamana pengunduran diri belum mendapat\npersetujuan atasannya langsung, maka surat pengunduran diri akan\ndikembalikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Apabila Pekerja\u002FBuruh tidak melakukan proses\npengunduran diri dengan semestinya sesuai prosedur yang berlaku, perusahaan\ntidak akan memberikan hak atas uang pisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Besaran uang pisah adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1) Masa kerja 5 tahun\u002Flebih tetapi kurang dari 8\ntahun = 1 bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2) Masa kerja 8 tahun\u002Flebih tetapi kurang dari 11\ntahun = 2 bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">3) Masa kerja 11 tahun dan seterusnya = 3 bulan\nupah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">4) Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan bilamana\nPekerja\u002FBuruh melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat\n9. Pemutusan hubungan kerja pelaksanaannya berpedoman pada peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">5) Pemutusan hubungan kerja karena atas keseimbangan\ndan keadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Dengan memperhatikan asas keseimbangan dan\nkeadilan, Pekerja\u002FBuruh dapat mengajukan permohonan pengakhiran hubungan kerja,\napabila Perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1) Melakukan penganiayaan, menghina secara kasar\natau mengancam Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2) Membujuk atau menyuruh Pekerja\u002FBuruh melakukan\nperbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">3) Tiga kali berturut-turut atas lebih tidak\nmembayar upah tepat waktu yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">4) Melalaikan kewajiban yang telah dijanjikan kepada\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">5) Tidak memberikan pekerjaan secukupnya kepada\nPekerja\u002FBuruh yang upahnya berdasarkan hasil perjanjian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">6) Memerintahkan Pekerja\u002FBuruh untuk melakukan\npekerjaan di luar yang diperjanjikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">7) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,\nkeselamatan, kesehatan, kesusilaan Pekerja\u002FBuruh sedangkan pekerjaan tersebut\ntidak diketahui pada waktu perjanjian kerja dibuat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Dalam hal ini kepada Pekerja\u002FBuruh tetap\ndiberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak\nlainnya sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">6) Pemberhentian Kerja Karena Lanjut Usia (Purna\nBhakti\u002FPurna Karya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Batas umur Pekerja\u002FBuruh PT. Sam Kyung Jaya\nGarments ditetapkan usia 56 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Pekerja\u002FBuruh yang telah mencapai usia 56 tahun\ndiminta untuk meletakkan jabatan dan diberhentikan dengan hormat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Bagi Pekerja\u002FBuruh yang telah melampaui batas\nusia 56 tahun, Perusahaan tidak boleh mempekerjakan kembali kecuali\nPekerja\u002FBuruh tersebut bersedia bekerja dengan status Pekerja\u002FBuruh kontrak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Kepada Pekerja\u002FBuruh tetap yang di PHK karena\nlanjut usia akan diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang\npenggantian hak sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Pekerja\u002FBuruh akan menerima hak-haknya dari BPJS\npada saat yang bersangkutan mencapai usia 56 tahun atau sesuai aturan BPJS yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">7) Pemutusan hubungan kerja karena sakit atau cacat\njasmani\u002Frohani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Dalam hal seseorang Pekerja\u002FBuruh tidak mampu\nbekerja karena sakit atay cacat jasmani\u002Frohani melebihi 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut maka kepadanya dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Kepada Pekerja\u002FBuruh tetap yang di PHK karena\nsakit atau cacat jasmani\u002Frohani akan diberikan uang pesangon, uang penghargaan\nmasa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan peraturan perundangan\nketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">8) Pemutusan hubungan kerja karena Pekerja\u002FBuruh\nmeninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Dalam hal Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia maka\nhubungan kerjanya dengan Perusahaan putus dengan sendirinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Kepada ahli waris Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan perusahaan memberikan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1) Bagi Pekerja\u002FBuruh tetap diberikan uang pesangon,\nuang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan peraturan\nperundangan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2) Bantuan kedukaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>PASAL 44: UANG PESANGON\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Ketentuan uang pesangon dan hak-hak Pekerja\u002FBuruh tetap yang di PHK\ndiberikan sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku UU\nNo. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Perhitungan uang pesangon adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu)\nbulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h) Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i) Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9\n(sembilan) bulan upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 45: UANG PENGHARGAAN MASA UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Ketentuan uang penghargaan masa kerja dan hak-hak Pekerja\u002FBuruh yang di\nPHK diberikan sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku\nUU No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Perhitungan uang penghargaan masa kerja adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 12 (dua belas), 4 (empat) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Masa kerja 12 (dua belas) tahun lebih tetapi\nkurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih\ntetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih\ntetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g) Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih\ntetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h) Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau\nlebih, 10 (sepuluh) bulan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 46: UANG PENGGANTIAN HAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Uang penggantian hak yang dimaksud meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum\ngugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja\u002FBuruh dan\nkeluarganya ke tempat dimana Pekerja\u002FBuruh diterima bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3) Penggantian perumahan serta pengobatan dan\nperawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangon dan atau\nuang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian\nkerja, Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 47: KOMPONEN UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN\nKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang\npenghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan uang pisah adalah gaji\u002Fupah\nterakhir yang bersifat tetap yang didasarkan pada surat perjanjian kerja,\nKeputusan Presiden Direktur dan atau pejabat yang ditunjuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 48: AKIBAT DARI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, maka Pekerja\u002FBuruh diwajibkan\nmelakukan clearance dengan jalan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Mengembalikan kepada Perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1) Alat-alat kerja yang dipinjamkan oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2) Kartu pengenal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">3) Hutang-hutang Pekerja\u002FBuruh kepada Perusahaan,\nkoperasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Melakukan serah terima tugas pada atasan atau\norang yang ditunjuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja antara Pekerja\u002FBuruh dengan\nperusahaan, maka hutang-hutang Pekerja\u002FBuruh kepada perusahaan dengan bukti\nyang sah akan diperhitungkan sekaligus dari uang pesangon atas nama\nPekerja\u002Fburuh atau dari sumber dana lain atas nama Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bila ternyata uang pesangon atau sumber-sumber lainnya milik\nPekerja\u002FBuruh masih tidak cukup untuk melunasi hutangnya, maka Pekerja\u002FBuruh\nyang bersangkutan harus melunasi dan membayar hutang piutang kepada perusahaan\nsebelum Pekerja\u002FBuruh meninggalkan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 49: SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Surat keterangan pengalaman kerja akan diberikan perusahaan kepada\nPekerja\u002FBuruh yang hubungan kerjanya telah berakhir dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Surat keterangan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu)\nmeliputi, tanggal masuk dan berakhirnya hubungan kerja, alasan berakhirnya\nhubungan kerja, nama dan jabatan serta posisi terakhir Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X: LAIN – LAIN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 50: PENYELESAIAN KELUH KESAH PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Apabila terjadi keluh kesah Pekerja\u002FBuruh kekurangpuasan Pekerja\u002FBuruh\natas hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan ketentuan ketenagakerjaaan lainnya\nhendaknya diselesaikan secara musyawarah dengan atasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Apabila belum dapat diselesaikan, maka akan diteruskan kepada HRD yang\nakan mengadakan penyelesaian bipartit dengan Pekerja\u002FBuruh untuk mencari solusi\npenyelesaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Apabila perusahaan benar-benar tidak mampu menyelesaikan permasalahannya,\nmaka salah satu pihak dapat menyampaikan persoalan ini kepada instansi\u002Flembaga\nyang ditunjuk sebagai perantara yang bertugas menyelesaikan hubungan\nindustrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 51: KOTAK SARAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Kotak saran ditujukan sebagai saran penyampaian keluh kesah\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Kotak saran akan dibuka setiap minggu oleh Departemen Compliance.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Saran dan kritikan yang terdapat pada kotak saran akan dibahas dan\nditindaklanjuti dalam LKS Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 52: PENUTUP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini mulai berlaku sejak ditandatangani\noleh Para Pihak dan didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang dan\nberlaku selama 2 (dua) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini akan dibuat menjadi buku dan dibagikan\nkepada setiap Pekerja\u002FBuruh sebagai pedoman dalam kaitan hubungan kerja hak-hak\ndan kewajiban perusahaan maupun Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Jika ada persyaratan kerja dan hal-hal pengaturan lain di dalam\nPerjanjian Kerja Bersama (PKB) ini kurang atau bertentangan dengan peraturan\nperundang-undangan ketenagakerjaan maka akan dilakukan penyesuaian sesuai\ndengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp style=\"text-align:right;margin-left:auto;margin-right:0;\">Kab. Semarang 9\nOktober 2019\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PIHAK –\nPIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Perusahaan\n\n        \u003Cp>PT. Sam Kyung Jaya Garments\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(Mr. Oh Kyung Ik)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Presiden Direktur \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Serikat Pekerja\u002FBuruh\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>1 ( Bp. A. Rofi Junaidi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ketua PSP-Sangjagat\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>2 ( Bp. Bangun Laksono)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sekretaris PSP-Sangjagat\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>3 ( Bp. Bayu Marta)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ketua PSP-SPN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>4 ( Bp. Suhardi)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sekretaris PSP-SPN\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start_date":45,"cbadate_end":49,"cbasignsinglesignatory":53,"cbamemother":57,"jobclassifaction1":59,"trainingprogrammes":63,"apprenticeships":67,"trainingfund":71,"pensionfund":75,"disabilityfund":79,"contracttrial":83,"contracttrialperiod":87,"contractseverancepay":91,"severance_number":95,"severance_number_1_tenure":99,"sicknesspay":103,"maxsicknesspay":107,"maxsicknesspayperc":109,"sicknessmaxdays":113,"menstruationleave":117,"disabilitypay":121,"healthcareaccess":125,"healthinsurance":129,"healthinsurancerelatives":133,"protectiveclothing":137,"funeralpay":141,"funeralpaytype":145,"paidmaternityleave":148,"paidmaternityleaveduration":152,"paidmaternityleavepay":155,"paidmaternityleavepayperc":158,"maternityotherclause":160,"paidpaternityleave":164,"paidpaternityleaveduration":168,"paidpaternityleavepayperc":172,"deathrelatives":174,"deathrelativesleave":178,"marriage":180,"marriageleave":184,"violence":186,"hourspday_select":190,"hourspday":194,"hourspweek_select":196,"hourspweek":200,"dayspweek_select":203,"dayspweek":205,"PAIDLEAV_trigger":207,"holidaysdays":211,"bankholidays1":215,"holidaysfixed":219,"LOWWAGE_trigger":223,"LOWWAGE_government":227,"PAYSCALES_trigger":229,"STRUCINCR_trigger":233,"wageincreasetype2":237,"wageincreasefirmperformance":239,"incidentalbonustype2":243,"incidentalbonusperc1":247,"oncerise_detail":249,"overtimeallowancetype_general":253,"overtimeallowancetype":257,"COMMUTE_trigger":259,"commutingallowancetype":263,"commutingallowanceamount1":267,"MEALALL_trigger":271,"mealvouchers":273,"newtech_trigger":275},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_start_date","Kab. Semarang 9 Oktober 2019","Kab. Semarang 9\nOktober 2019",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"cbadate_end","1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini mu","1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini mulai berlaku sejak ditandatangani\noleh Para Pihak dan didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang dan\nberlaku selama 2 (dua) tahun.\n\n\n\n2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini akan dibuat menjadi buku dan dibagikan\nkepada setiap Pekerja\u002FBuruh sebagai pedoman dalam kaitan hubungan kerja hak-hak\ndan kewajiban perusahaan maupun Pekerja\u002FBuruh.",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"cbasignsinglesignatory","PIHAK – PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN Pe","PIHAK –\nPIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Perusahaan\n\n        PT. Sam Kyung Jaya Garments\n\n        \n\n        (Mr. Oh Kyung Ik)\n\n        Presiden Direktur \n      \n      Serikat Pekerja\u002FBuruh\n\n        \n\n        \n\n        1 ( Bp. A. Rofi Junaidi)\n\n        Ketua PSP-Sangjagat\n\n        \n\n        2 ( Bp. Bangun Laksono)\n\n        Sekretaris PSP-Sangjagat\n\n        \n\n        3 ( Bp. Bayu Marta)\n\n        Ketua PSP-SPN\n\n        \n\n        4 ( Bp. Suhardi)\n\n        Sekretaris PSP-SPN",{"bindId":58,"name":55,"text":56},"cbamemother",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"jobclassifaction1","PT. Sam Kyung Jaya Garments memberlakuka","PT. Sam Kyung Jaya Garments memberlakukan sistem kepangkatan dan golongan\nbagi semua Pekerja\u002FBuruh yaitu: President Director, Director, Factory Manager,\nManager, Chief, Supervisor, Senior Staff, Senior Technical Staff, Staff,\nAssisten\u002FADM, Operator dan Helper.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"trainingprogrammes","2) Perusahaan memberikan kesempatan kepa","2) Perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap Pekerja\u002FBuruh untuk\nmeningkatkan kemampuan kompetensinya melalui program training.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"apprenticeships","1) Latar belakang dan tujuan adanya pema","1) Latar belakang dan tujuan adanya pemagangan:\n\na) Kewajiban moral Perusahaan bagi lingkungan pendidikan untuk ikut berperan\ndalam mencerdaskan kehidupan bangsa.\n\nb) Sesuai dengan program kerja dan budget Perusahaan tahun berjalan.\n\n\n\n2) Ketentuan umum pemagangan:\n\na) Peserta magang (trainee) adalah pelajar atau seseorang yang diberi\nkesempatan oleh perusahaan untuk melakukan praktek kerja dengan jangka waktu\ntertentu dengan mengindahkan peraturan dan perundangan yang berlaku.\n\nb) Sebelum memulai kerja praktek, peserta magang wajib menyepakati\nkesepakatan kerja magang yang mengatur tata tertib pelaksanaan kerja magang di\nPerusahaan.\n\nc) Peserta magang diberikan uang saku sebagai pengganti makan dan\ntransport.\n\nd) Pemberian uang saku\u002Fmakan ditetapkan melalui suatu keputusan\ntersendiri.\n\ne) Peserta magang wajib melakukan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh\ntanggung jawab.\n\nf) Di akhir pelaksanaan pemagangan, peserta magang wajib menyerahkan laporan\nkegiatan\u002Fhasil kerja selama magang.\n\ng) Pelaksanaan magang tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan\nyang berlaku.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"trainingfund","9) Biaya pelatihan yang diselenggarakan ","9) Biaya pelatihan yang diselenggarakan menjadi beban perusahaan.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"pensionfund","d) Jaminan Pensiun: 1) 2% x gaji pokok\u002Fb","d) Jaminan Pensiun:\n\n1) 2% x gaji pokok\u002Fbulan, ditanggung oleh\nperusahaan.\n\n2) 1% x gaji pokok\u002Fbulan, ditanggung oleh\nPekerja\u002FBuruh",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"disabilityfund","a) Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24","a) Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% x gaji\npokok\u002Fbulan ditanggung perusahaan.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"contracttrial","Masa Percobaan adalah masa tenggang wakt","Masa Percobaan adalah masa tenggang waktu para pihak dapat mempertimbangkan\nberbagai aspek dalam kontinuitas melakukan hubungan kerja.\n\n1) Masa percobaan 3 (tiga) bulan, baik Perusahaan maupun Pekerja\u002FBuruh\nberhak memutuskan hubungan kerja setiap saat dengan pemberitahuan sebelum\ndiakhirinya masa percobaan (tanpa membayar uang pesangon\u002Fganti rugi).\n\n\n\n2) Setelah berhasil melewati masa percobaan dengan baik, maka Pekerja\u002FBuruh\ntersebut dapat diangkat menjadi Pekerja\u002FBuruh tetap.\n\n\n\n3) Masa percobaan hanya berlaku bagi Pekerja\u002FBuruh yang perjanjian kerjanya\nadalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sedangkan Perjanjian Kerja\nWaktu Tertentu (PKWT) tidak berlaku masa percobaan sesuai dengan peraturan\nperundang-undangan.",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"contracttrialperiod","1) Masa percobaan 3 (tiga) bulan, baik P","1) Masa percobaan 3 (tiga) bulan, baik Perusahaan maupun Pekerja\u002FBuruh\nberhak memutuskan hubungan kerja setiap saat dengan pemberitahuan sebelum\ndiakhirinya masa percobaan (tanpa membayar uang pesangon\u002Fganti rugi).",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"contractseverancepay","PASAL 44: UANG PESANGON 1) Ketentuan uan","PASAL 44: UANG PESANGON\n\n1) Ketentuan uang pesangon dan hak-hak Pekerja\u002FBuruh tetap yang di PHK\ndiberikan sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku UU\nNo. 13 Tahun 2003.\n\n\n\n2) Perhitungan uang pesangon adalah sebagai berikut:\n\na) Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu)\nbulan upah.\n\nb) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah.\n\nc) Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah.\n\nd) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah.\n\ne) Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah.\n\nf) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah.\n\ng) Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.\n\nh) Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah.\n\ni) Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9\n(sembilan) bulan upah.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"severance_number","f) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih ","f) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"severance_number_1_tenure","b) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih ","b) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah.\n\nc) Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah.",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"sicknesspay","2) Apabila Pekerja\u002FBuruh sakit dalam jan","2) Apabila Pekerja\u002FBuruh sakit dalam jangka waktu lama secara berturut-turut\ndan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upahnya dibayar\nsesuai dengan ketentuan sebagai berikut:\n\na) Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100%\n(seratus perseratus) dari upah.\n\nb) Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh\npuluh lima perseratus) dari upah.\n\nc) Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima\npuluh perseratus) dari upah.\n\nd) Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh\nlima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh\npengusaha.",{"bindId":108,"name":105,"text":106},"maxsicknesspay",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"maxsicknesspayperc","a) Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibaya","a) Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100%\n(seratus perseratus) dari upah.\n\nb) Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh\npuluh lima perseratus) dari upah.\n\nc) Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima\npuluh perseratus) dari upah.\n\nd) Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh\nlima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh\npengusaha.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"sicknessmaxdays","a) Dalam hal seseorang Pekerja\u002FBuruh tid","a) Dalam hal seseorang Pekerja\u002FBuruh tidak mampu\nbekerja karena sakit atay cacat jasmani\u002Frohani melebihi 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut maka kepadanya dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"menstruationleave","4) Pekerja\u002FUpah wanita yang dalam masa h","4) Pekerja\u002FUpah wanita yang dalam masa haid merasakan sakit (surat\nketerangan dari dokter terkait) dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak\nwajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"disabilitypay","a) Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi","a) Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi:\n\n1) Jaminan Kecelakaan Kerja.\n\n2) Jaminan Hari Tua.\n\n3) Jaminan Kematian.\n\n4) Jaminan Pensiun.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"healthcareaccess","1) Untuk fasilitas layanan kesehatan bag","1) Untuk fasilitas layanan kesehatan bagi Pekerja\u002FBuruh, perusahaan\nmenyediakan layanan klinik perusahaan (inhouse clinic) dan menunjuk dokter\nsebagai penanggung jawab klinik.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"healthinsurance","4) Iuran BPJS Kesehatan, sebesar: a) 1% ","4) Iuran BPJS Kesehatan, sebesar:\n\na) 1% x Gaji pokok ditanggung oleh\nPekerja\u002FBuruh.\n\nb) 4% x Gaji pokok ditanggung oleh perusahaan.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"healthinsurancerelatives","5) Ketentuan pelaksanaan BPJS Ketenagake","5) Ketentuan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan diatur\nberdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"protectiveclothing","4) Setiap Pekerja\u002FBuruh yang mendapat pe","4) Setiap Pekerja\u002FBuruh yang mendapat perlengkapan pelindung kerja dari\nperusahaan, diwajibkan menggunakannya dalam jam-jam kerja dan merawatnya.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"funeralpay","1) Bantuan kedukaan diberikan kepada ahl","1) Bantuan kedukaan diberikan kepada ahli waris Pekerja\u002FBuruh yang sah dari\nPekerja\u002FBuruh yang sudah didaftarkan di HRD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta\nrupiah), bagi Pekerja\u002FBuruh yang masa kerjanya di atas 1 tahun.\n\n\n\n2) Pekerja\u002FBuruh yang masa kerjanya 3 bulan lebih dan kurang 1 tahun\ndiberikan bantuan kedukaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).\n\n\n\n3) Bantuan kedukaan diberikan diluar ketentuan yang telah ditetapkan\nBPJS.",{"bindId":146,"name":143,"text":147},"funeralpaytype","1) Bantuan kedukaan diberikan kepada ahli waris Pekerja\u002FBuruh yang sah dari\nPekerja\u002FBuruh yang sudah didaftarkan di HRD sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta\nrupiah), bagi Pekerja\u002FBuruh yang masa kerjanya di atas 1 tahun.\n\n\n\n2) Pekerja\u002FBuruh yang masa kerjanya 3 bulan lebih dan kurang 1 tahun\ndiberikan bantuan kedukaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"paidmaternityleave","1) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang akan bersal","1) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang akan bersalin\u002Fmelahirkan berhak memperoleh hak\nistirahat hamil selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu\nsetengah) bulan setelah bersalin\u002Fmelahirkan dengan mendapatkan upah penuh.\n\n\n\n2) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang gugur kandungan memperoleh hak istirahat 1,5\n(satu setengah) bulan setelah terjadinya keguguran tersebut dengan mendapatkan\nupah penuh serta menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter\nkandungan\u002Fbidan.\n\n\n\n3) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang akan menggunakan hak istirahat melahirkan harus\nmemberitahukan 2 (dua) minggu sebelumnya dengan menunjukkan surat keterangan\nresmi dari dokter kandungan\u002Fbidan yang merawatnya.",{"bindId":153,"name":150,"text":154},"paidmaternityleaveduration","1) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang akan bersalin\u002Fmelahirkan berhak memperoleh hak\nistirahat hamil selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu\nsetengah) bulan setelah bersalin\u002Fmelahirkan dengan mendapatkan upah penuh.\n\n\n\n2) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang gugur kandungan memperoleh hak istirahat 1,5\n(satu setengah) bulan setelah terjadinya keguguran tersebut dengan mendapatkan\nupah penuh serta menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter\nkandungan\u002Fbidan.",{"bindId":156,"name":150,"text":157},"paidmaternityleavepay","1) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang akan bersalin\u002Fmelahirkan berhak memperoleh hak\nistirahat hamil selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu\nsetengah) bulan setelah bersalin\u002Fmelahirkan dengan mendapatkan upah penuh.",{"bindId":159,"name":150,"text":157},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"maternityotherclause","2) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang gugur kandu","2) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang gugur kandungan memperoleh hak istirahat 1,5\n(satu setengah) bulan setelah terjadinya keguguran tersebut dengan mendapatkan\nupah penuh serta menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter\nkandungan\u002Fbidan.\n\n\n\n3) Pekerja\u002FBuruh Wanita yang akan menggunakan hak istirahat melahirkan harus\nmemberitahukan 2 (dua) minggu sebelumnya dengan menunjukkan surat keterangan\nresmi dari dokter kandungan\u002Fbidan yang merawatnya.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"paidpaternityleave","1) Perusahaan memberikan izin kepada Pek","1) Perusahaan memberikan izin kepada Pekerja\u002FBuruh yang meninggalkan\npekerjaannya, dengan mendapat upah dalam hal-hal sebagai berikut:\n\na) Pekerja\u002FBuruh menikah, 3 (tiga) hari.\n\nb) Menikahkan anaknya, selama 2 (dua) hari.\n\nc) Mengkhitankan anaknya, selama 2 (dua) hari.\n\nd) Membaptiskan anaknya, selama 2 (dua) hari.\n\ne) Istri melahirkan atau keguguran kandungan,\nselama 2 (dua) hari.\n\nf) Suami\u002Fistri, orang tua\u002Fmertua atau anak atau\nmenantu meninggal dunia, selama 2 (dua) hari.\n\ng) Anggota keluarga dalam satu rumah selain\ntersebut pada poin f meninggal dunia 1 (satu) hari.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"paidpaternityleaveduration","e) Istri melahirkan atau keguguran kandu","e) Istri melahirkan atau keguguran kandungan,\nselama 2 (dua) hari.",{"bindId":173,"name":166,"text":167},"paidpaternityleavepayperc",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"deathrelatives","f) Suami\u002Fistri, orang tua\u002Fmertua atau an","f) Suami\u002Fistri, orang tua\u002Fmertua atau anak atau\nmenantu meninggal dunia, selama 2 (dua) hari.",{"bindId":179,"name":176,"text":177},"deathrelativesleave",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"marriage","a) Pekerja\u002FBuruh menikah, 3 (tiga) hari.","a) Pekerja\u002FBuruh menikah, 3 (tiga) hari.\n\nb) Menikahkan anaknya, selama 2 (dua) hari.",{"bindId":185,"name":182,"text":183},"marriageleave",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"violence","e) Menganiaya, menghina secara kasar ata","e) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam\npengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan\nhukum atau kesusilaan.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"hourspday_select","a) Hari kerja di perusahaan PT. Sam Kyun","a) Hari kerja di perusahaan PT. Sam Kyung Jaya\nGarments adalah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dan 8 (delapan) jam dalam\nsehari.",{"bindId":195,"name":192,"text":193},"hourspday",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"hourspweek_select","1) Jam kerja dalam 1 (satu) minggu adala","1) Jam kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 40 (empat puluh) jam kerja, yang\npengaturannya sebagai berikut:\n\na) Hari kerja di perusahaan PT. Sam Kyung Jaya\nGarments adalah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dan 8 (delapan) jam dalam\nsehari.",{"bindId":201,"name":198,"text":202},"hourspweek","1) Jam kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 40 (empat puluh) jam kerja, yang\npengaturannya sebagai berikut:",{"bindId":204,"name":192,"text":193},"dayspweek_select",{"bindId":206,"name":192,"text":193},"dayspweek",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"PAIDLEAV_trigger","1) Cuti tahunan adalah hak istirahat Pek","1) Cuti tahunan adalah hak istirahat Pekerja\u002FBuruh setelah mengalami masa\nkerja selama 12 (dua belas) bulan terus-menerus dari mulai saat masuk kerja\nbagi Pekerja\u002FBuruh baru dan Pekerja\u002FBuruh lama dari jatuh tempo cuti tahunan\nsebelumnya.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"holidaysdays","2) Hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua ","2) Hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapat\nupah penuh dari perusahaan.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"bankholidays1","1) Perusahaan mematuhi ketentuan-ketentu","1) Perusahaan mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai hari-hari libur resmi\nyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah termasuk terhadap hari libur\nnasional maupun hari liburnya lainnya yang ditentukan Keputusan Pemerintah\nDaerah setempat.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"holidaysfixed","5) Apabila cuti tahunan diambil sampai d","5) Apabila cuti tahunan diambil sampai dengan akhir periode cut off tahun\nberjalan, maka sisa cuti tahunan yang tidak diambil tersebut dibayar pada awal\nperiode cut off tahun berikutnya. Untuk Pekerja\u002FBuruh yang belum muncul hak\ncuti tahunannya tetapi harus melakukan cuti bersama (seperti cuti bersama hari\nraya keagamaan), maka libur tersebut tidak dibayar. Dan jika Pekerja\u002FBuruh\nputus hubungan kerja dengan perusahaan diantara periode cut off berjalan, maka\nhak sisa cuti tahunan diperhitungkan sesuai peraturan perundangan yang\nberlaku.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"LOWWAGE_trigger","4) Perusahaan menetapkan Standar Upah Mi","4) Perusahaan menetapkan Standar Upah Minimum yaitu Upah Minimum Kabupaten\n(UMK).",{"bindId":228,"name":225,"text":226},"LOWWAGE_government",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"PAYSCALES_trigger","1) Yang dimaksud gaji adalah upah yang d","1) Yang dimaksud gaji adalah upah yang diterima oleh Pekerja\u002FBuruh secara\ntetap setiap bulan, berdasarkan pangkat dan golongan nya.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"STRUCINCR_trigger","3) Kenaikan upah tidak dilaksanakan seca","3) Kenaikan upah tidak dilaksanakan secara otomatis melainkan berdasarkan\npertimbangan-pertimbangan atas Penetapan UMK oleh pemerintah, prestasi kerja,\nkonduite Pekerja\u002FBuruh.",{"bindId":238,"name":235,"text":236},"wageincreasetype2",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"wageincreasefirmperformance","6) Peninjauan upah Pekerja\u002FBuruh tetap d","6) Peninjauan upah Pekerja\u002FBuruh tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan\nkemampuan Perusahaan.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"incidentalbonustype2","2) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih ","2) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan\nupah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai Permenaker No. 06\u002F2016.",{"bindId":248,"name":245,"text":246},"incidentalbonusperc1",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"oncerise_detail","4) Tunjangan Hari Raya (THR). a) Perusah","4) Tunjangan Hari Raya (THR).\n\na) Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pekerja\u002FBuruh\ndalam rangka merayakan hari besar keagamaan masing-masing.\n\nb) Besarnya THR ditetapkan sebagai berikut:\n\n1) Masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih namun kurang dari 1 (satu) tahun\ndiberikan secara proporsional sesuai Permenaker No. 06\u002F2016.\n\n2) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan\nupah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai Permenaker No. 06\u002F2016.\n\nc) Pemberian THR dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari\nRaya.\n\nd) THR tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya (Budget) Perusahaan setiap\ntahun.",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"overtimeallowancetype_general","3) Perhitungan upah lembur mengikuti ket","3) Perhitungan upah lembur mengikuti ketentuan yang tertuang dalam\nKepmenakertrans No: Kep. 102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004.",{"bindId":258,"name":255,"text":256},"overtimeallowancetype",{"bindId":260,"name":261,"text":262},"COMMUTE_trigger","1) Untuk menjaga produktivitas dan disip","1) Untuk menjaga produktivitas dan disiplin kerja Pekerja\u002FBuruh diberikan\nsubsidi makan siang, tempat makan (kantin) dan subsidi transport.\n\n\n\n2) Besarnya subsidi makan dan subsidi transport adalah:\n\na) Pekerja\u002FBuruh All In, subsidi makan Rp.\n2.500,-\u002Fhari dan subsidi transport Rp. 2.500,-\u002Fhari\n\nb) Pekerja\u002FBuruh Non All In, subsidi makan Rp.\n2.000,-\u002Fhari dan subsidi transport Rp. 2.000,- hari.\n\n3) Bantuan subsidi makan dan subsidi transport diberikan bersamaan dengan\ngaji.\n\n\n\n4) Bantuan subsidi makan dan subsidi transport adalah tunjangan tidak tetap\nyang dipengaruhi oleh kehadiran.\n\n\n\n5) Fasilitas bantuan subsidi makan dan subsidi transport sebagaimana\ndimaksud ayat 1 (satu) bersifat tentative atau tidak mengikat disesuaikan\ndengan kondisi perusahaan.",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"commutingallowancetype","2) Besarnya subsidi makan dan subsidi tr","2) Besarnya subsidi makan dan subsidi transport adalah:\n\na) Pekerja\u002FBuruh All In, subsidi makan Rp.\n2.500,-\u002Fhari dan subsidi transport Rp. 2.500,-\u002Fhari\n\nb) Pekerja\u002FBuruh Non All In, subsidi makan Rp.\n2.000,-\u002Fhari dan subsidi transport Rp. 2.000,- hari.",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"commutingallowanceamount1","a) Pekerja\u002FBuruh All In, subsidi makan R","a) Pekerja\u002FBuruh All In, subsidi makan Rp.\n2.500,-\u002Fhari dan subsidi transport Rp. 2.500,-\u002Fhari",{"bindId":272,"name":265,"text":266},"MEALALL_trigger",{"bindId":274,"name":261,"text":262},"mealvouchers",{"bindId":276,"name":277,"text":278},"newtech_trigger","1) Fasilitas Internet dan email tersedia","1) Fasilitas Internet dan email tersedia di office dan dapat dimanfaatkan\nuntuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Tidak dibenarkan\nmempergunakan internet dan email untuk hal-hal yang bersifat pribadi dan atau\nmengganggu efektivitas dan efisiensi kerja.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Sam Kyung Jaya Garment - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2019-10-09\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2021-10-09\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Garmen (garmen, pakaian jadi)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Sam Kyung Jaya Garment\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), SPN - Serikat Pekerja Nasional\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → A. Rofi Junaidi, Bangun Laksono, Bayu Marta, Suhardi.\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 2000000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 180 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, but there are only indices (no wages)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Tunjangan transportasi: → IDR 70000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 → 2500.0 per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[284],{"title":38,"slug":34},[286],{"type":287,"data":288},"call_to_action_body_block",{"title":289,"description":290,"variant":291,"link":292},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":289,"url":293,"description":289,"rel":294,"type":295},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[297],{"type":287,"data":298},{"title":289,"description":290,"variant":291,"link":299},{"title":289,"url":293,"description":289,"rel":294,"type":295},[]]