[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-sai-apparel-industries-dengan-serikat-pekerja-nasional-2015-2017":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":249,"content_type_view":250,"extra_breadcrumbs":251,"body":253,"body_blocks":264,"related_pages":268},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":247,"translations":248},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-sai-apparel-industries-dengan-serikat-pekerja-nasional-2015-2017","5d0c8c0e-beba-11e5-8f50-001e0bbf9952","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-sai-apparel-industries-dengan-serikat-pekerja-nasional-2015-2017\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-sai-apparel-industries-dengan-serikat-pekerja-nasional-2015-2017\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.SAI Apparel Industries Dengan Serikat Pekerja Nasional 2015 – 2017","ba_ID","PT. SAI Apparel Industries - 2015","Indonesia - PT. SAI Apparel Industries - 2015","PT. SAI Apparel Industries - 2015 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"95 - PKB PT. SAI Apparel 2015 - 2017.html","\n              \n              \n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT.SAI APPAREL INDUSTRIES DENGAN SERIKAT\nPEKERJA NASIONAL 2015 - 2017\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa penuh tanggung\njawab antara Pihak Pengusaha ( PT.Sai Apparel Industries ) dan Pihak Pekerja (\nKonfederasi Serikat Pekerja Nasional ) , maka perlu adanya Perjanjian Kerja\nBersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini adalah untuk mewujudkan hubungan\nIndustrial yang baik sehingga dapat tercapai ketenangan, ketentraman, dan\nkesejahteraan dalam bekerja di PT. Sai Apparel Industries.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mengutamakan pada sikap saling menghormati dan saling mempercayai, maka\nPengusaha dan Pekerja adalah sebagai Mitra kerja yang berupaya dengan sungguh\n– sungguh dalam meningkatkan etos kerja dan hubungan Industrial di Perusahaan\nPT.Sai Apparel Industries.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Istilah –Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan : PT. SAI APPAREL INDUSTRIES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jl.Brigjen. Soediarto Km.11 Semarang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha : Pemilik perusahaan PT. SAI Apparel Industries.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pimpinan : Direksi Perusahaan atau mereka yang diberi kuasa untuk\nbertindak atas nama Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja : Setiap orang yang bekerja (karyawan) di PT. SAI Apparel\nIndustries dengan mendapat upah dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Serikat Pekerja : Organisasi yang dibentuk secara demokratis dari, oleh\ndan untuk pekerja tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dalam hal ini adalah\nKonfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Keluarga : Istri atau Suami atau anak pekerja menurut hukum yang\nditanggung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Istri : Seorang istri pekerja yang sah menurut hukum dan terdaftar di\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Suami : Seorang suami pekerja yang sah menurut hukum dan terdaftar di\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Anak : Keturunan atau anak yang sah menurut hukum dan terdaftar di\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Ahli Waris : Keluarga atau mereka yang sah menurut hukum dan berhak\nmenerima warisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Hari Kerja : Jadwal kerja setiap hari yang telah ditetapkan dalam\nUndang–undang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Jam Kerja : Waktu yang telah ditetapkan untuk bekerja dan diatur menurut\nbagian atau departemen masing –masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Kerja Lembur : Pekerjaan yang dilakukan selebihnya dari tujuh jam kerja\nsehari dan selebihnya dari 40 ( empat puluh ) jam seminggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Istirahat Mingguan : Hari yang ditetapkan dimana pekerja tidak\ndiwajibkan untuk masuk kerja sebanyak satu hari dalam seminggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Hari Libur : Hari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk Libur\nNasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Mangkir : Tidak hadir bekerja tanpa alasan dan tidak ada keterangan yang\nsah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Cuti : Hak pekerja dalam pembebasan dari kewajiban bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Upah : Hak Pekerja yang diterima dalam bentuk uang ( gaji pokok )\ntermasuk tunjangan yang diberikan oleh Perusahaan PT.SAI Apparel Industries.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Pihak –Pihak Yang Mengadakan Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersamaini diadakan antara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pimpinan PT. SAI Apparel Industries beralamat di Jl.Brigjen. Sudiarto Km.11\nSemarang,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Selanjutnya disebut pihak Perusahaan\u002FPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional ( KSPN ) PT. SAI Appparel\nIndustries Semarang dengan nomor bukti pencatatan : 348\u002F251\u002FOP.SP.91\u002F2004,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Selanjutnya disebut pihak Serikat Pekerja\u002FPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Luasnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pimpinan Perusahaan dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)\nsebagai mitra kerja dalam hubungan industrial, maka Perjanjian Kerja Bersama\n(PKB) ini mengatur hal-hal secara khusus di perusahaan dan yang menyangkut\nhal-hal umum disesuaikan dengan Undang-undang serta peraturan Pemerintah\nRepublik Indonesia yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Peraturan dan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang tidak diatur\nsecara khusus dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berlaku sebagaimana\nmestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Undang –undang serta peraturan Pemerintah yang ada di dalam Perjanjian\nKerja Bersama (PKB) ini jika sudah dirubah oleh pemerintah, maka akan\nmenyesuaikan dengan Undang – Undang atau Peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Peraturan Perusahaan yang bersifat lokal\u002Fintern atau tambahan yang\ndiberlakukan di bagian-bagian kerja atau dimasing-masing departemen dapat\ndiadakan sepanjang isi dan makna aturan tersebut tidak bertentangan dengan PKB\ndan Undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pimpinan Perusahaan dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)\ndengan penuh kesadaran bertanggung jawab dalam melaksanakan Perjanjian Kerja\nBersama (PKB) ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Pengakuan Hak – Hak Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pimpinan Perusahaan mengakui hak –hak Konfederasi Serikat Pekerja\nNasional (KSPN) dengan mengindahkan hak –hak yang secara jelas diatur dalam\nPerjanjian Kerja Bersama (PKB), Undang –undang dan Peraturan Pemerintah yang\nada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mengakui hak-hak Pimpinan\nPerusahaan dalam pengelolaan management dan pengamanan Perusahaan PT. SAI\nApparel Industries.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) berhak dan berwenang\nsepenuhnya dalam mengelola dan mengatur organisasinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) berhak dalam memperjuangkan\nhak-hak pekerja dan menyelesaikan segala permasalahan kerja yang dihadapi oleh\npekerja kepada Pimpinan Perusahaan\u002FPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Jaminan Bagi Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Berdasarkan pengakuan hak-hak Serikat Pekerja, maka kedua belah pihak\nbersepakat :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>1. Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan anggotanya tidak\nmendapat tekanan, Intimidasi ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun dari\nPimpinan Perusahaan dalam berorganisasi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pimpinan Perusahaan tidak menghalang-halangi dan tidak mencampuri segala\nsesuatu yang berkenaan dengan kegiatan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional\n(KSPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pimpinan Perusahaan memberikan dispensasi kepada pengurus ataupun anggota\nKonfedersi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) yang ditunjuk oleh organisasi guna\nmengikuti segala kegiatannya dengan tetap mendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) wajib mengajukan\npermohonan dispensasi bagi Pengurus ataupun anggotanya yang ditunjuk untuk\nmengikuti kegiatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Fasilitas Dan Bantuan Bagi Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pimpinan Perusahaan menyediakan ruangan beserta perlengkapan untuk\nSekretariat Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pimpinan Perusahaan bersedia meminjamkan ruangan atau tempat yang akan\ndigunakan untuk kegiatan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pimpinan Perusahaan bersedia melakukan pemotongan upah pekerja setiap\nbulan untuk iuran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anggota Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau sesuai dengan petunjuk\ndari Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pimpinan Perusahaan memberikan fasilitas dan bantuan untuk kegiatan\npendidikan, latihan-latihan dan kaderisasi Konfederasi Serikat Pekerja Nasional\n(KSPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Bahwa Konfedersi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) bertanggung jawab untuk\nmenjaga dan merawat segala fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Penerimaan Pekerja Baru\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Penerimaan pekerja baru disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Untuk dapat diterima menjadi pekerja maka calon pekerja harus memenuhi\nsyarat-syarat yang ditetapkan dan lulus ujian\u002Ftest kesehatan yang diadakan oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Persyaratan yang ditetapkan untuk calon pekerja baru adalah sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Memiliki KTP ( Kartu Tanda Penduduk).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Memiliki Ijasah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Memiliki bukti SKCK ( Surat Keterangan Catatan Kepolisian ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Menyerahkan surat Pendaftaran kerja dari Disnakertrans.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Membuat surat Permohonan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Berbadan sehat dengan bukti Surat keterangan Sehat dari dokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Usia minimal 18 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Memiliki Dokumen\u002Fsurat-surat yang Asli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Bersedia mengukuti test tertulis\u002Fwawancara\u002Fkesehatan dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Memiliki KK (Kartu keluarga)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan wajib mengadakan Perjanjian Kerja dengan calon pekerja yang\ntelah diterima sebagai pekerja baru dan Perjanjian Kerja tersebut tidak\nbertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Undang-undang atau\nperaturan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) atau sistem kerja kontrak\ntidak ada masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja kontrak adalah pekerja yang terikat hubungan kerjanya dalam waktu\ntertentu dengan Perusahaan atas dasar kesepakatan \u002F perjanjian kerja untuk\njangka waktu tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan\nUndang-undang atau peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan wajib memberikan fasilitas yang sama antar pekerja kontrak\ndengan pekerja tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap\nmensyaratkan adanya masa percobaan 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Seorang pekerja yang telah selesai menjalankan masa percobaan dengan baik\ndapat diangkat sebagai pekerja tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pimpinan Perusahaan wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang\ndiangkat sebagai pekerja tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Seorang pekerja dapat dianggap gagal dalam menjalankan masa percobaannya\njika pekerja tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan telah melakukan\nkesalahan yang dapat merugikan Perusahaan atau pekerja lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Promosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk memperoleh promosi jabatan yang lebih tinggi, maka Pimpinan Perusahaan\nberwenang dalam menentukan pekerja dengan syarat-syarat sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Prestasi kerja bagus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pemahaman teknik kerja yang baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Inisiatif dan kreatif\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Disiplin kerja yang tinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Dedikasi dan loyalitas pada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Mutasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pimpinan Perusahaan berwenang untuk mengatur pemindahan tugas pekerja\ndari suatu bagian ke bagian yang lain dengan pertimbangan bakat dan kemampuan\npekerja yang bersangkutan tanpa mengurangi upah yang ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bahwa Mutasi yang dilakukan adalah atas dasar kepentingan Perusahaan dan\nbukan atas kesewenang-wenangan ataupun bentuk intimidasi dari Pimpinan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Didalam melakukan mutasi dengan cara yang bijaksana dan pimpinan\nPerusahaan wajib memberitahukan hal itu kepada pekerja yang bersangkutan dan\nKonfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dengan menjelaskan pekerjaan yang\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Bahwa mutasi yang dilakukan Pimpinan Perusahaan tidak dalam rangka untuk\nmengeluarkan pekerja karena suatu kesalahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Pendidikan Dan Latihan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>1. Pimpinan Perusahaan bersedia mengadakan pendidikan dan latihan kerja\nseperti evakuasi kebakaran, pembinaan perlengkapan kerja kesehatan dan lain\nsebagainya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cp>2. Pekerja yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menghadiri undangan\npendidikan , latihan kerja dan seminar diluar Perusahaan , maka wajib\ndisediakan fasilitas transpot dan uang makan dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Usia Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan ataupun pekerja dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja\ndikarenakan pekerja memasuki usia pensiun dan berhak mendapatkan kompensasi\nsesuai dengan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Usia pensiun bagi pekerja ditetapkan mencapai usia 58 (lima puluh\ndelapan) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : WAKTU KERJA DAN KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Waktu Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Hari kerja dan jam kerja karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>a) Pekerja\u002FKaryawan non shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Staf \u002F bulanan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Senin s\u002Fd Jum’at : jam 08.00 –16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Sabtu : jam 08.00 –13.00 WIB\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>• Produksi \u002F harian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Senin s\u002Fd Jum’at : jam 06.00 – 14.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Sabtu : jam 06.00 – 11.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Senin s\u002Fd Jum’at : jam 07.00 – 15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Sabtu : jam 07.00 – 12.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pekerja\u002FKaryawan dua shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Hari Senin s\u002Fd Jum’at\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift I : jam 06.00 – 14.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift II : jam 13.30 – 21.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Hari Senin s\u002Fd Jum’at\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift I : jam 07.00 – 15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift II : jam 13.00 – 21.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Hari Sabtu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift I : jam 06.00 – 11.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift II : Jam 11.30 – 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Hari Sabtu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift I : jam 07.00 – 12.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift II : jam 11.00 – 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pekerja\u002FKaryawan tiga shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Hari senin s\u002Fd Jumat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift I : jam 06.00 – 14.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift II : jam 14.00 – 22.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift III : jam 22.00 – 06.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Hari Sabtu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift I : jam 06.00 – 11.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift II : jam 11.00 – 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift III : jam 16.00 – 21.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Pekerja\u002FKaryawan Security\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift I : jam 07.00 – 15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift II : jam 15.00 – 23.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift III : jam 23.00 – 07.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Istirahat yang ditetapkan dalam waktu kerja hari Senin s\u002Fd Jum’at\nadalah 1 (satu ) jam dan untuk hari sabtu tanpa istirahat, kecuali ada over\ntime istirahat tetap 1 (satu) jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Khusus hari Jum’at diberikan toleransi istirahat untuk karyawan laki\n–laki adalah jam 11.30 s\u002Fd 13.00 WIB guna makan siang dan melaksanakan Sholat\njum’at.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sewaktu –waktu ada pekerjaan yang mendesak maka pimpinan Perusahaan\ndapat merubah jam kerja dan wajib mengadakan perundingan dengan pekerja dan\nKonfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Karyawan shift ( sistem rolling ) yang mendapat istirahat mingguan pada\nhari Sabtu (off) maka pengganti jam terpendek jatuh pada hari Jum’at.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Kerja Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>1. Pimpinan Perusahaan dilarang mempekerjakan pekerja wanita hamildiatas jam\n22.30 WIB , karena dikhawatirkan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan\nkandungan maupun diri pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal perusahaan mempekerjakan system kerja Shift antara pukul 23.30\ns\u002Fd 06.30 WIB maka Perusahaan wajib :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Memberikan minuman dan makanan bergizi setiap harikepada pekerja yang\nmelakukan kerja melewati 22.30 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja melebihi 7 ( tujuh ) jam kerja\nsehari dan 40 (empat puluh) jam kerja seminggu serta pekerjaan yang dilakukan\npada hari istirahat mingguan dan Hari Raya \u002Flibur resmi adalah kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Kerja Lembur bersifat sukarela untuk itu Perusahaan dan Pekerja wajib\nmenjaga kondisi atau kepentingan masing –masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja dapat melaksanakan kerja lembur setelah ada perintah dari\nPimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ketika Perusahaan segera akan melakukan eksport, maka departemen\nFinishing shift II dapat melaksanakan kerja lembur sampai jam 24.00 WIB dan\nperusahaan wajib menyediakan transportasi untuk mengantar pulang pekerja sampai\nrumahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Kerja lembur yang dilaksanakan selama 3 ( tiga ) jam atau lebih, maka\nPerusahaan wajib memberi makanan dan minuman bergizi yang nilainya minimal 1400\nkalori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pada bulan puasa ( Ramadhan ) kerja lembur yang diadakan oleh Perusahaan\nmaksimal sampai dengan jam 17.00 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pada waktu kerja terakhir menjelang libur Hari Raya Idul Fitri, Idul\nadha, Natal, Puasa dan Hari Kemerdekaan RI ( 17 Agustus ) , maka Perusahaan\ntidak mengadakan kerja lembur untuk Produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cp>8. Pimpinan Perusahaan tidak memperkerjakan kerja lembur bagi wanita yang\nsedang hamil.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Perhitungan Upah Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>Sesuai dengan Keputusan .Menteri Tenaga Kerja No.102\u002FMen\u002F2004 sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pada hari kerja biasa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Satu jam kerja lembur pertama dibayar 1.5 x upah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Satu jam kerja lembur selebihnya dibayar 2 x upah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp>2. Pada hari kerja istirahat mingguan \u002F hari libur resmi\u002F Hari Raya :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari libur\ntersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 ( enam )\nhari kerja seminggu dibayar 2 (dua) kali sejam . Untuk jam kerja pertama 7 (\ntujuh ) jam atau 5 ( lima ) jam apabila hari libur tersebut jatuh pada hari\nkerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam ) hari kerja seminggu\ndibayar 3 ( tiga ) kali upah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pada jam kerja ke 9 (sembilan) dan seterusnya atau pada jam ke 7 ( tujuh)\ndan seterusnya apabila hari kerja terpendek dalam 6 ( enam ) hari kerja\nseminggu dibayar 4 (empat) kali upah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Perhitungan upah lembur perjam adalah 1 \u002F173 x upah sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang melaksanakan kerja lembur pada hari istirahat mingguan atau\nhari libur resmi tetap mendapat uang makan dan uang transport dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Khusus Libur Hari Raya Idul Fitri, bagi pekerja yang melaksanakan lembur,\nmaka Perusahaan wajib memberi uang piket \u002F uang extra minimal sebesar Rp\n25.000,-perhari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Pasal 18 : Istirahat Mingguan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>1. Pada hari Minggu atau satu hari Istirahat dalam seminggu . maka pekerja\ndibebaskan dari pekerjaan kecuali Perusahaan sangat membutuhkan tenaga untuk\nkerja lembur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja diberi istirahat mingguan sedikitnya empat kali dalam sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Hari Libur Resmi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>1. Pada hari libur resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka pekerja\ndibebaskan dari pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bahwa pada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha , Natal dan tahun Baru, maka\nPerusahaan tidak mengadakan kerja lembur untuk Produksi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 pasal 79 ayat 2 (c), bahwa\npekerja yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak\natas cuti tahunan 12 ( dua belas) hari kerja dengan menerima upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Cuti tahunan dapat ditunda sesuai dengan kesepakatan antara Pimpinan\nPerusahaan dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) atau\nPekerja yang bersangkutan karena sebab tugas dan kewajiban dalam melakukan\npekerjaan untuk selama-lamanya 6 (enam)bulan terhitung sejak pekerja berhak\natas cuti tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengambilan cuti tahunan diatur dan disesuaikan dengan kepentingan\nbersama sbb;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 1 (satu) minggu sebelum cuti diambil, Pekerja harus melapor kepada\nPimpinan Perusahaan dan Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Atas dasar kesepakatan antara Pimpinan Perusahaan dan KSPN, maka cuti\ndiambil untuk cuti bersama pada hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Cuti Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1. Pekerja wanita yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan\nkepada Pimpinan Perusahaan, maka tidak wajib bekerja pada hari pertama dan\nkedua pada waktu dengan tetap mendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pengambilan cuti haid dengan cara yang bersangkutan memberitahukan kepada\nPimpinan Perusahaan dan Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Cuti Hamil Dan Gugur Kandungan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1. Perusahaan wajib memberikan cuti Hamil kepada pekerja wanita yang hamil\nselama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah)\nbulan sesudah melahirkan dengan mendapat upah penuhsesuai UU 13 tahun2003 pasal\n82 ayat 1.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Setiap Pekerja wanita yang hamil dan akan menggunakan cuti hamil harus\nmengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pimpinan Perusahaan dan\nPersonalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja wanita yang hamil tidak mempunyai hak cuti haid.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>4. Pimpinan Perusahaan wajib memberikan Cuti Gugur Kandungan kepada pekerja\nwanita yang mengalami keguguran kandungan selama 1,5 (satu setengah) bulan\ndengan mendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Permohonan cuti hamil dan cuti gugur kandungan harus disertai Surat\nKeterangan Dokter atau Bidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp>1. Perusahaan wajib memberikan Ijin kepada pekerja yang meninggalkan\npekerjaannya dengan mendapat upah penuh sesuai dengan Undang-Undang No.13\u002F2003\nsbb :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pernikahan Pekerja sendiri : 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pernikahan anak pekerja : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Khitanan\u002FPembabtisan anak Pekerja : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>d) Istri Pekerja melahirkan\u002Fgugur kandungan : 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e) Suami\u002FIstri\u002Fanak\u002Forang tua\u002Fsaudara sekandung\u002Fmenantu\u002Fmertua atau anggota\nkeluarga dalam satu rumah meninggal dunia : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Pekerja memenuhi panggilan dari Instansi Pemerintah sesuai waktu dan\njadwal yang ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Pekerja menghadiri acara \u002Fundangan yang ditugaskan oleh Perusahaan atau\nKonfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dengan menunjukkan bukti dan waktu\nyang ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah harus dengan mengajukan\npermohonan ijin kepada Perusahaan, kecuali dalam keadaan mendesak maka\nbukti-bukti dapat diajukan di kemudian hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Ijin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setiap pekerja yang meninggalkan pekerjaannya dan tidak ijin kepada\nPimpinan Perusahaan dan Personalia dianggap mangkir , dan upahnya tidak\ndibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengajukan ijin meninggalkan pekerjaan karena kepentingan\npribadi, maka upahnya tidak dibayar selama jam yang ditinggalkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pulang lebih awal karena kepentingan pribadi, maka upahnya akan dibayar\nsesuai jam kerjanya.dan akan dipotong sesuai dengan jam yang di tinggalkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis\nkepada Pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Penetapan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Penetapan besarnya upah\u002Fgaji karyawan baru pada dasarnya mempertimbangkan\n;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Keahlian\u002FSkill\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pengalaman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pendidikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cp>2. Peninjauan skala upah\u002Fgaji dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan dan\nPimpinan Serikat Pekerja Nasional dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Sebagai upaya untuk meningkatkan Produktifitas kerja, Pimpinan\nPerusahaaan mengatur pemberian bonus atau ekstra di luar upah\u002Fgaji yang\nsifatnya tidak tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Penggolongan Pekerja Dan Waktu Pembayaran Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Staf atau karyawan bulanan , pembayaran upahnya dilaksanakan setiap akhir\nbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Produksi atau karyawan harian, pembayaran upahnnya diatur sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Periode I: tanggal 1 s\u002Fd 15 , dibayarkan pada tanggal 19, 20, 21 .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Periode II : tanggal 16 s\u002Fd 30 atau 31 dibayarkan pada tanggal 4, 5 ,6\nbulan berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dalam hal waktu pembayaran upah jatuh pada hari libur Nasional (selain\nhari Senin dan Selasa), maka upah dibayarkan pada hari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dalam hal waktu pembayaran upah jatuh pada hari Minggu, maka upah\ndibayarkan pada hari sesudahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Dalam hal Perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar upah\u002Fgaji yang\nsudah jatuh tempo,maka Pimpinan Perusahaan wajib menginformasikan terlebih\ndahulu serta memastikan tanggal pembayaran upah\u002Fgaji tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Kenaikan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>1. Upah bagi pekerja yang masa kerjanya diatas 1 ( satu ) tahun mendapatkan\nupah lebih dari ketentuan UMK dan kenaikan upah tersebut dilaksanakan dengan\nsystem GRADE yang berdasarkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Prestasi Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Kondite Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Skill\u002FKeahlian\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Kenaikan gaji\u002Fupah atas dasar prestasi kerja berlaku khusus untuk Pekerja\nyang mempunyai prestasi, dan penilaiannya serta kenaikan tersebut dilakukan\noleh Pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kenaikan gaji\u002Fupah berdasarkan jabatan dilaksanakan secara tersendiri\noleh Pimpinan Perusahaan dengan memperhatikan faktor obyektifitas dan bobot\njabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Kenaikan gaji\u002Fupah atas dasar skill\u002Fkeahlian diberikan kepada pekerja\nyang mempunyai skill\u002Fkeahlian yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowanceamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cp>5. Pimpinan Perusahaan memberikan tunjangan masa kerja untuk setiap pekerja\ndengan ketentuan masa kerja sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Masa kerja 1 tahun s\u002Fd kurang 3 tahun mendapatkan Rp 2000,- per bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Masa kerja 3 tahun s\u002Fd kurang 5 tahun mendapatkan Rp 3000,- per bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Masa kerja 5 tahun atau lebih mendapatkan Rp 4000,- per bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Tunjangan – Tunjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan jabatan diberikan kepada pekerja yang mempunyai jabatan\ndanbesarnya tunjangan disesuaikan dengan bobot jabatan yang diatur oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdays1\">\u003Cp>2. Tunjangan Hari Raya wajib diberikan kepada pekerja setiap tahun menjelang\nHari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan dua minggu sebelum hari raya dengan\nketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Masa kerja 3 (tiga) bulan s\u002Fd kurang dari 1 (satu) tahun mendapatkan:\nmasa kerja\u002F12 X Gaji perbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebihmendapatkan : 1 x gaji perbulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Pemotongan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan berhak memotong upah Pekerja yang digunakan untuk iuran\nKonfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan\nBPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal pemotongan upah pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan\npersetujuan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) atau pekerja yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Besarnya pemotongan upah yang dilakukan Perusahaan maksimal 20% dari\njumlah upah yang diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Upah Selama Pekerja Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Cp>1. Pekerja yang sakit dan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter (\nSKD) , maka upah dibayar penuh oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>2. Sesuai UU No.13\u002F2003 Psl.93\u002F3 pekerja yang sakit dalam waktu yang\nberkepanjangan dan dapat ditunjukkan\u002Fdibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter\n(SKD) , maka upah dibayar sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Upah 4 (empat) bulan pertama dibayar 100% dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Upah 4 (empat) bulan kedua dibayar 75% dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Upah 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50% dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Upah bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum Pemutusan Hubungan\nKerja dilakukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>3. Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan dan melebihi 12 (dua belas)\nbulan dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja atau Perusahaan dapat\nmemutuskan hubungan kerja dengan mendapatkan kompensasi sesuai dengan\nUndang-undang N0.13 tahun 2003.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : FASILITAS PERUSAHAAN DAN KESELAMATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Perlengkapan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan menyediakan catatan perlengkapan kerja secukupnya dan\nperalatan kesehatan kerja ( pelindung diri) yang disesuaikan dengan sifat kerja\nmasing-masing departemen atau bagian yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Sepatu Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Masker\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Sarung tangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Pakaian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Pelindung mata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Pelindung telinga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Dan perlengkapan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap pekerja wajib memelihara dan memakai perlengkapan kerja yang\ndisediakan oleh Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Keamanan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>1. Untuk menghindari dan mencegah timbulnya kecelakaan kerja\u002Fsakit akibat\nkerja, maka Perusahaan dan pekerja membentuk Panitia Pembinaan Keselamatan dan\nKesehatan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Untuk menjaga keamanan kerja dilingkungan Perusahaan, maka disediakan\nsarana pengamanan kerja di setiap bagian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Setiap pekerja dan Pimpinan Perusahaan wajib menjaga kesehatan dan\nkebersihan di lingkungan tempat kerjanya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : KESEHATAN BAGI PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Kesehatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>1. Setiap pekerja wajib secara berkala melaksanakan pemeriksaan Kesehatan\ndengan dokter yang dipilih dari JPK yang ditunjuk oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Setiap pekerja yang terjangkit penyakit menular dari anggota keluarganya\ndan atau tetangganya harus segera melapor ke Poliklinik dan Pimpinan Perusahaan\nuntuk mendapat perawatan lebih lanjut , guna mencegah agar tidak menyebar\nkepada teman sekerja yang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pada setiap saat sebuah kendaraan \u002Fmobil Ambulance harus selalu siap\nsebagai sarana transportasi untuk pelayanan terhadap Kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Fasilitas Pengobatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>1. Perusahaan menyediakan poliklinik di lingkungan Perusahaan guna melayani\npengobatan bagi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan menyediakan PPPK dan obat-obatan di setiap bagian guna\npertolongan pertama pada pekerja yang mengalami kecelakaan \u002Fsakit dalam\nbekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>3. Bagi pekerja yang sudah berkeluarga, maka Perusahaan juga wajib mengikut\nsertakan keluarganya pada program pengobatan dan kesehatan untuk istri\u002Fsuami\ndan 3 (tiga) orang anak maksimal berusia 21 tahun, tetapi bagi Isteri\u002Fsuami dan\nanak Pekerja yang sudah mendapatkan fasilitas pengobatan dari Perusahaan lain,\nmaka tidak mendapatkan fasilitas pengobatan dari Perusahaan PT.Sai Apparel\nIndustries.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Perawatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam hal pekerja sakit, maka diperkenankan untuk berobat kepada dokter\natau Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Program Jaminan Pemeliharaan\nKesehatan ( JPK) yang ada di Perusahaan atau ke BPJS Kesehatan bagi yang sudah\nmemiliki Kartu BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengalami kecelakaan\u002Fsakit dalam bekerja pada Perusahaan dan\nmenurut dokter Poliklinik harus dibawa ke Rumah Sakit maka Perusahaan\nmenyediakan sarana transportasi dan segera mengantarkannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>3. Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang sudah diikut sertakan\ndalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), maka Perusahaan akan mengajukan\nklaim penggantian setelah terlebih dahulu membiayai pengobatan dan perawatan\nbagi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum diikut sertakan\ndalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) , maka biaya pengobatan dan\nperawatan menjadi tanggung jawab Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : JAMINAN SOSIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Jaminan Sosial Tenaga Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>1. Sesuai dengan Undang-undang No.03 tahun 1992 bahwa Perusahaan wajib\nmengikut sertakan pekerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan\nyang terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Jaminan Kematian (JKM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ( JPK)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Bagi pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS , dalam hal\nterjadi kecelakaan kerja, maka biaya pengobatan dan perawatan menjadi tanggung\njawab Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Terhadap Pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, ahli waris\nberhak mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta JKM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>4. Perusahaan wajib mengikutsertakan Pekerja dan keluarganya pada program\nJaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dikelola oleh Perusahaan sesuai dengan\nstandart JPK BPJS Kesehatan dan menyediakan fasilitas poliklinik Perusahaan\nserta Rumah Sakit yang ditunjuk.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Jaminan Beribadah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pimpinan Perusahaan wajib memberikan waktu yang cukup kepada pekerja\nuntuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan menyediakan tempat ibadah dan perlengkapannya sesuai dengan\nkebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pimpinan Perusahaan dan pekerja bersedia saling menghormati dalam\nmelaksanakan ibadah yang ada di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pimpinan Perusahan wajib memberikan ijin kepada pekerja yang beragama\nIslam untuk menunaikan Ibadah Haji dan tetap mendapat upah penuh sesuai dengan\nketentuan pelaksanaan ibadah Haji dari Departemen Agama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Ijin Ibadah Haji tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Pimpinan\nPerusahaan minimal 2 (dua) bulan sebelum pemberangkatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Fasilitas Makan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>1. Perusahaan menyediakan tempat untuk makan ( kantin) di setiap\ndepartemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan juga menyediakan fasilitas air minum yang dijaga kebersihannya\ndan layak diminum oleh Pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Olah Raga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Guna meningkatkan semangat kerja dan kesehatan bagi pekerja, maka\nPerusahaan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan juga mengupayakan adanya kegiatan peringatan HUT RI yang\ndilaksanakan oleh Serikat Pekerja Nasional dan biayanya ditanggung oleh\nPerusahaan setiap tahunnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Santunan Kematian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>1. Dalam hal pekerja meninggal dunia, maka kepada keluarga ( ahli waris)\nyang ditinggalkan berhak mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan\nUndang-Undang No.13 tahun 2003 Pasal 166dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ahli waris pekerja jugaberhak mendapatkan jaminan kematian yang\ndiasuransikan ke PT.Jamsostek.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Karyawan Teladan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan memberikan penghargaan kepada salah satu pekerja untuk menjadi\nkaryawan teladan setiap bulan secara bergilir untuk tiap departemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Penilaian karyawan teladan ditentukan oleh Kepala Bagian\u002FManager\nDepartemen masing-masing secara tersendiri berdasarkan pertimbangan sbb:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Daftar absensi\u002Fkehadiran karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Prestasi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan memberikan bonus Rp 50.000,-kepada setiap karyawan teladan\nyang terpilih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Kewajiban Dasar Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Guna menunjang kegiatan Perusahaan dan aktifitas kerja sehari-hari, maka\nberikut ini ditetapkan tata tertib yang menjadi kewajiban dasar bagi setiap\npekerja adalah sbb :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Setiap Pekerja wajib hadir ditempat kerja sesuai waktu yang telah\nditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap Pekerja hanya diperkenankan meninggalkan tugasnya\u002Fjam kerja\nberakhir atau alasan-alasan lain yang sah dan disetujui oleh pimpinan\u002Fatasan\npekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Selama jam kerja, pekerja tidak diperkenankan meninggalkan tempat\nkerjanya, tanpa seijin\u002F sepengetahuan pimpinan\u002Fatasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Setiap Pekerja wajib untuk mengisi kartu hadir atau absensi pada saat\nmasuk dan pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap Pekerja wajib memakai Kartu Identitas Diri\u002FKartu Pengenal Karyawan\n(KPK) selama berada di dalam lingkungan Perusahaan\u002Fselama jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Setiap Pekerja wajib melaksanakan tugas-tugas dan perintah yang diberikan\noleh pimpinan\u002Fatasannya, mematuhi dan melaksanakan prosedur kerja yang\ndiberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja dapat menghentikan sementara pekerjaan dan segera melaporkan pada\npimpinan\u002Fatasannya langsung apabila mengetahui terjadinya perubahan, kelainan\nmutu hasil produksi, kesalahan produksi serta timbul kerusakan-kerusakan pada\nalat-alat atau mesin kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Setiap Pekerja wajibbertindak hati-hati dan penuh perhatian dalam\nmelaksanakan tugas\u002Fpekerjaan sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Setiap Pekerja yang telah diberi tugas tidak diperkenankan untuk\nmelimpahkan tugas tersebut kepada pekerja lain, tanpa ijin dan sepengetahuan\npimpinan\u002Fatasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Setiap Pekerja wajib membaca pengumuman yang telah ditempel dipapan\npengumuman di dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Setiap Pekerja wajib menjaga kebersihan kesehatan, ketertiban dan\nkerapian tempat serta lingkungan kerja dan wajib menjaga kerapian diri terutama\npakaian dan rambut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Setiap Pekerja wajib segera melaporkan pada pimpinan\u002Fatasannya, bila\nmengetahui bahwa dilingkungan Perusahaannya terdapat usaha –usaha yang\nbertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh orang lain dan bertujuan untuk\nmerugikan, menghilangkanatau merusak Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Setiap Pekerja wajib menjaga dengan baik seluruh aset milik Perusahaan\nyang dipercayakan kepadanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Setiap Pekerja tidak diijinkan menggunakan barang-barang milik\nPerusahaan untuk kepentingan pribadi, kecuali ada ijin dari Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Setiap Pekerja tidak diperkenankan untuk memindahkan peralatan atau\nbarang-barang milik Perusahaan tanpa ijin atau perintah pimpinan\u002Fatasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Setiap Pekerja harus bertanggung jawab atas hilang\u002Frusaknya\nbarang-barang milik Perusahaan akibat penyalah gunaan atau kelalaian pekerja\nitu sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Setiap Pekerja bersikap sopan dengan memperhatikan etika pergaulan\nterhadap atasannya,teman sekerja,bawahan dan tamu Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Setiap Pekerja wajib memakai dan merawat alat-alat kerja, alat-alat\nkeselamatan dan kesehatan kerja pakaian kerja yang disediakan Perusahaan sesuai\nsifat pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Setiap Pekerja wajib memegang teguh rahasia perusahaan maupun yang\nsifatnya tidak diketahui oleh umum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Setiap Pekerja dilarang berdagang didalam dilingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Setiap Pekerja wajib melaporkan kedudukan perubahan tempat (domisili)\ndan jumlah anggota keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Setiap Pekerja wajib memberitahukan bila mengidap penyakit menular atau\nmengetahui karyawan lainnya yang mengidap penyakit menular.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Setiap Pekerja tidak diperkenankan menerima tamu-tamu untuk kepentingan\npribadi selama jam kerja dilingkungan Perusahaan tanpa ijin dari\npimpinan\u002Fatasannya, kecuali tamu-tamu dari Serikat Pekerja atau Intansi\nPemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Setiap Pekerja dilarang keras menggunakan uang dan atau dana Perusahaan\nguna kepentingan pribadi dengan alasan apapun juga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Setiap Pekerja tidak diperkenankan baik langsung maupun tidak langsung\nbekerja dengan Perusahaan lain dan menjalankan usaha sendiri selama jam kerja\nberlangsung, kecuali dengan sepengetahuandan ijin dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Setiap Pekerja tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apapun\nsehubungan dengan fungsi dan jabatannya yang dipercayakan kepadanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Setiap Pekerja wajib mengetahui serta mematuhi segala ketentuan yang\nberlaku dilingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Kewajiban Dasar Pimpinan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setiap Pimpinan wajib menghormati dan menghargai pekerjaan atau tugas\nyang diberikan kepada Pekerja ataupun bawahannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap Pimpinan wajib bertindak adil dan bijaksana dalam mengatasi segala\npermasalahankerja kepada bawahannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Setiap Pimpinan dilarang keras bertindak kasar secara fisik maupun lisan\nterhadap Pekerja ataupun bawahannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Setiap Pimpinan yang melanggar kewajiban dasar Pimpinan wajib dikenakan\nsanksi sesuai bobot pelanggarannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : Pelanggaran Terhadap Peraturan Tata Tertib Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja dan pimpinan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja\ndan atau tindakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lainnya secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Perusahaan,dapat\ndikenakan sanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Sanksi yang telah dijatuhkan pada Pekerja yang telah melakukan\npelanggaran tersebut dapat mempengaruhi kondite Pekerja dan dapat menjadi\npertimbangan Pimpinan Perusahaan untuk melakukan penilaian prestasi, promosi\ndan demosi (berkurangnya kepercayaan) bagi Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pada dasarnya setiap sanksi yang dikenakan pada pekerja atau pimpinan\nyang melakukan pelanggaran dimaksudkan sebagai tindakan korektif untuk menjaga\nkedisiplinan dan kepatuhan dalam bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sanksi didasarkan pada:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Jenis dan bentuk pelanggaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Frekuensi (sering\u002Fpengulangan) pelanggaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Bobot pelanggaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Unsur kesengajaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Tata Tertib Peraturan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Jenis-jenis sanksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Peringatan lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) SP I ( Surat Peringatan I )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) SP II ( Surat Peringatan II )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Sp III ( Surat Peringatan III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Skorsing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pelanggaran tingkat I dengan sanksi “ PERINGATAN LISAN\u002FTEGURAN ”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Tidak hadir bekerja 1(satu) hari kerja, tanpa keterangan dan bukti-bukti\nyang dapat diterima oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Sebanyak-banyaknya 3 (tiga ) kali dalam 1 bulan datang terlambat,baik\nmasuk atau mulai bekerja maupun sehabis istirahat tanpa alasan yang wajar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Meninggalkan tempat kerja dan pulang lebih awal tanpa ijin dengan\natasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Melalaikan kewajiban untuk menyerahkan Surat Keterangan Dokter pada\nkesempatan pertama masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Tidak mematuhi pengarahan atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Selama jam kerja menerima tamu untuk kepentingan pribadi,tanpa seijin\natasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Berdagang didalam lingkungan pekerjaan pada jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Dalam lingkungan pekerjaan,meminjam dan atau meminjamkan uang dengan\ntujuan mengambil keuntungan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Tidak memberi tahu kepada Departemen Personalia mengenai perubahan data\npribadi karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Pada waktu kerja tidak mengenakan pakaian kerja yang\ndisyaratkan,peralatan dan perlengkapan lain yang diwajibkan baginya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pelanggaran tingkat II dengan sanksi “ SURAT PERINGATAN I ”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Tidak hadir bekerja selama 2 (dua) hari berturut-turut atau 3 atau 4 hari\ntidak berturut-turut dalam 1 bulan tanpa keterangan atau bukti-bukti yang dapat\nditerima oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan datang terlambat,pulang lebih\nawal atau meninggalkan tugasnya untuk keperluan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Tidak memberitahu atasan atau tidak mengambil tindakan pencegahan ketika\nmengetahui suatu kejadian atau timbulnya bahaya yang dapat merugikan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya,kecuali atas perintah\natasannya yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Bekerja tanpa mentaati prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan\nbaginya atau lawan\u002Ftidak cermat\u002Fkurang hati-hati sehingga dapat menimbulkan\nkerusakan dan \u002Fatau kecelakaan \u002Fbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Tidak mematuhi aturan tentang kebersihan, , ketertiban dan kerapian\ntempat serta tidak memakai perlengkapan kerja yang sudah disediakan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Makan pada jam kerja tanpa ijin pimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Pengulangan atas pelanggaran TK I atau tingkat sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pelanggaran tingkat III dengan sanksi “ SURAT PERINGATAN II ”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Tidak hadir selama lebih dari 3 (tiga) hari kerja berturut-turut atau 5\n(lima) s\u002Fd 6(enam) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan tanpa keterangan\natau bukti yang dapat diterima oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pengulangan atas pelanggaran tingkat II .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pelanggaran tingkat IV dengan sanksi “ SURAT PERINGATAN III” :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Tidak hadir bekerja selama 4 (empat) hari kerja berturut-turut atau 7 s\u002Fd\n9 hari kerja tidak berturut-turut dalam satu bulan tanpa keterangan atau bukti\nyang dapat diterima oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Dengan sengaja menghilangkan atau merusak perlengkapan keselamatan kerja\nyang sudah disediakan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pengulangan atas pelanggaran tingkat III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pelanggaran tingkat V dengan sanksi ” PHK” : ( Undang-Undang No.13\n\u002F2003 Psl.158\u002F1 ) dengan pembuktian yang cukup :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Penipuan,Pencurian.dan Penggelapan barang\u002Fuang milik Perusahaan atau\nmilik teman sekerja atau milik teman Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehinga merugikan\nPerusahaan atau kepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Mabuk-mabukan, meminum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat\nbius atau menyalahgunakan obat-obat bius perangsang lainnya ditempat kerja yang\ndilarang oleh peraturan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Melakukan perbuatan asusila atau perjudian ditempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Melakukan tindakan kejahatan misalnya :menyerang, mengintimidasi, atau\nmenipu Pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang\n(Narkoba) baik didalam atau diluar lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Menganiaya, mengancam secara fisik dan mental, menganiaya secara kasar\nPengusaha atau keluarga Pengusaha atau teman sekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Membujuk Pengusaha dan teman sekerja untuk melakukan suatu perbuatan yang\nbertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Membongkar dan membocorkan rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik\nPimpinan Perusahaan dan keluarganya yang seluruhnya dirahasiakan kecuali untuk\nkepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Masing-masing Surat Peringatan berlaku 6 (enam) bulan dan apabila\nPekerja tidak membuat kesalahan,makaSurat Peringatan gugur atau sebaliknya\napabila dalam masa peringatan tersebut Pekerja berbuat kesalahan lagi maka akan\nkeluar Surat Peringatan selanjutnya sampai dengan proses PHK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Dalam hal Pekerja atau Pimpinan Perusahaan melakukan penipuan yang\nmengakibatkan kerugian Perusahaan atau pekerja, memanipulasi dan penggelapan\nbarang\u002Fuang milik Perusahaan atau pekerja, maka pekerja atau Pimpinan\nPerusahaan mempunyai hak untuk menuntut secara hukum kepada yang berwajib (\nkepolisian ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>13. Kesalahan pekerja yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (\nPHK) dengan pembuktian yang cukup dan harus memperoleh penetapan dari lembaga\nPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut\ndan telah dipanggil oleh Perusahaan sebanyak 2 (dua ) kali secara tertulis\ndikualifikasi mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Membawa senjata api atau tajam ke dalam Perusahaan tanpa seijin yang\nberwenang dan membahayakan orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Menerima imbalan dalam bentuk apapun sehubungan dengan fungsi dan\njabatannya yang dipercayakan dan merugikan orang lain atau Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Mengisi kartu hadir (check roll ) tidak sesuai dengan sebenarnya atau\npihak Perusahaan mengetahui penipuan data absensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Berkelahi dan berbuat onar dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f) Tidak hadir kerja (mangkir) selama 10 (sepuluh) hari tidak berturut-turut\ndalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan atau bukti-bukti yang dapat diterima oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Pengulangan atas pelanggaran tingkat IV atau melakukan pelanggaran\nlainnya yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan diatas dan terhadap\nyang bersangkutan masih berlaku surat peringatan III\u002Fterakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan UU No.13 tahun\n2003 pasal 140 akan mendapatkan sanksi yang diatur dalam keputusan menteri\ntenaga kerja No. Kep.232\u002FMEN\u002F2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak\nsah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : KELUH KESAH KARYAWAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Penyelesaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan wajib melayani keluh kesah yang disampaikan pekerja dengan\nSerikat Pekerja dalam hal bersangkutan atau hal sebagai akibat tindakan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Keluh kesah Pekerja disampaikan secara langsung kepada atasan, Personalia\ndan Serikat Pekerja atau melalui kotak saran yang ada di setiap Hall\u002Fdept.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dalam hal pekerja menyampaikan keluh kesah secara langsung , maka\nsiapapun dilarang mengintimidasi Pekerja yang bersangkutan .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dalam hal penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan\nbelum memuaskan,maka keluh kesah tersebut oleh salah satu pihak disampaikan\noleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Pengunduran Diri Dan Uang Pisah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengunduran diri pekerja harus sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun\n2003pasal 162.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan cara\nmengajukan permohonan diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum\ntanggal mulai pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi pekerja yang mengundurkan diri tidak berhak atas uang pesangon dan\nuang penghargaan masa kerja, tetapi berhak memperoleh uang penggantian hak\nsesuai dengan UU 13 \u002F2003 pasal 156 ayat (4) dan uang pisah sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari\nuang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi\nsyarat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Bagi pekerja yang mengundurkan diri diberikan uang pisah yang ditentukan\nsbb;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>~ Masa kerja 1 tahun s\u002Fd kurang 3 tahun mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus\nribu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>~ Masa kerja 3 tahun s\u002Fd 6 tahun mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima\npuluh ribu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>~ Masa kerja 6 tahun atau lebih mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus\nribu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Pekerja yang mengundurkan diri dari Perusahaan tanpa informasi atau surat\npengunduran diri kurang dari30 (tiga puluh) hari dikualifikasikan mengundurkan\ndiri dan tidak mendapat uang pisah dan penggantian perumahan serta pengobatan\nsebagaimana dalam ayat 3 b) dan c) dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : Perundingan Tentang Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pimpinan Perusahaan maupun Serikat Pekerja wajib untuk saling\nmengingatkan akan habis masa berlakunya PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya PKB ini, masing-masing pihak sudah\nmenyiapkan materi bahan konsep PKB yang akan dirundingkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dalam hal kondisi Perusahaan atau Serikat Pekerja Nasional tidak\nmemungkinkan untuk memperbaharui PKB ini karena masa berlakunya telah habis,\nmaka Pimpinan Perusahaan dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional\n(KSPN) wajib membuat surat pernyataan bersama guna memperpanjang masa\nberlakunya PKB ini paling lambat 1 (satu ) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Penutup\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian kerja Bersama ( PKB ) ini , dibuat dan ditandatangani oleh\nkedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk melaksanakan\ndengan sebaik-baiknya.PKB ini berlaku sejakditanda tangani oleh para pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Apabila ada hal-hal yang belum tercantum didalam Perjanjian Kerja Bersama\nini akan diatur kemudian hari dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perjanjian Kerja bersama ini berlaku bagi seluruh pekerja dan pimpinan\nPT.Sai Apparel Industries untuk jangka waktu 2 ( dua ) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini\nbertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, maka batal demi hukum\ndan yang berlaku adalah Peraturan Perundangan yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIHAK –PIHAK YANG MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA BERSAMA ( PKB ) PT.SAI\nAPPAREL INDUSTRIES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>Semarang,1 Juni 2015 s\u002Fd 1 Juli 2017\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIHAK PERUSAHAAN\u002FPENGUSAHA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vikash Kumar Dugar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presiden Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chanchal Gupta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Factory Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Efi Damayanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ka.Personalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIHAK SERIKAT PEKERJA \u002F PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alwi Koesmarwoto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua Kspn\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kiswinarko\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Humas Kspn\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Baryadi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Wakil Ketua Bidang Advokasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enny Puji Ristanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekertaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MENYAKSIKAN,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pembina Tingkat I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NIP :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":46,"hourspday_select":50,"paidmaternityleavepayperc":54,"dayspweek_select":58,"paidmaternityleaveduration":60,"maxsicknesspay":62,"cbadate_end":66,"alternatives":69,"ONCERISE_trigger":73,"dayspweek":77,"longserviceallowanceamount1":79,"SENIOR_trigger":83,"violence":85,"pregnancy":89,"paidpaternityleavepayperc":93,"STRUCINCR_trigger":97,"hourspday":101,"funeralpay":103,"OVERTIME_trigger":107,"pensionfund":111,"contracttrialperiod":115,"maternityotherclause":119,"longserviceallowancetype":123,"discrimination":125,"maxsicknesspayperc":129,"cbadate_start":131,"TRAINING_trigger":133,"incidentalbonusdays1":137,"overtimeallowancetype1":139,"holidaysdays":141,"SOCSEC_trigger":145,"healthinsurance":147,"SUNDAY_trigger":149,"hourspweek_select":153,"healthandsafetytraining":155,"sicknessmaxdays":159,"sundayallowancetype":163,"healthandsafetypolicy":165,"disabilityfund":169,"overtimeallowanceperc1":171,"breastfeeding_dangerouswork":173,"hourspweek":175,"paidpaternityleavepay":177,"holidaysweeks":179,"sicknesspay":181,"longserviceallowancetype1":183,"longserviceallowancetype2":185,"healthinsurancerelatives":187,"SCHEDULE_trigger":191,"contracttrial":195,"paidpaternityleave":197,"SICDIS_trigger":201,"incidentalbonustype2":205,"schedulesrestpw":207,"sicknessmaxdaysnr":211,"menstruationleave":213,"sundayallowanceperc1":217,"bankholidays1":219,"overtimeallowancetype":223,"wageincreasefirmperformance":225,"hivpolicy":229,"paidmaternityleavepay":233,"mealvouchers":235,"trainingprogrammes":239,"paidmaternityleave":241,"PAIDLEAV_trigger":243,"paidpaternityleaveduration":245},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"disabilitypay","3. Bagi pekerja yang mengalami kecelakaa","3. Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang sudah diikut sertakan\ndalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), maka Perusahaan akan mengajukan\nklaim penggantian setelah terlebih dahulu membiayai pengobatan dan perawatan\nbagi pekerja.\n\n4. Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum diikut sertakan\ndalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) , maka biaya pengobatan dan\nperawatan menjadi tanggung jawab Perusahaan.",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"hourspday_select","a) Pekerja\u002FKaryawan non shift • Staf \u002F b","a) Pekerja\u002FKaryawan non shift\n\n• Staf \u002F bulanan\n\nHari Senin s\u002Fd Jum’at : jam 08.00 –16.00 WIB\n\nHari Sabtu : jam 08.00 –13.00 WIB",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"paidmaternityleavepayperc","1. Perusahaan wajib memberikan cuti Hami","1. Perusahaan wajib memberikan cuti Hamil kepada pekerja wanita yang hamil\nselama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah)\nbulan sesudah melahirkan dengan mendapat upah penuhsesuai UU 13 tahun2003 pasal\n82 ayat 1.",{"bindId":59,"name":52,"text":53},"dayspweek_select",{"bindId":61,"name":56,"text":57},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"maxsicknesspay","2. Sesuai UU No.13\u002F2003 Psl.93\u002F3 pekerja","2. Sesuai UU No.13\u002F2003 Psl.93\u002F3 pekerja yang sakit dalam waktu yang\nberkepanjangan dan dapat ditunjukkan\u002Fdibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter\n(SKD) , maka upah dibayar sebagai berikut :\n\na) Upah 4 (empat) bulan pertama dibayar 100% dari upah.\n\nb) Upah 4 (empat) bulan kedua dibayar 75% dari upah.\n\nc) Upah 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50% dari upah.\n\nd) Upah bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum Pemutusan Hubungan\nKerja dilakukan oleh Perusahaan.",{"bindId":67,"name":68,"text":68},"cbadate_end","Semarang,1 Juni 2015 s\u002Fd 1 Juli 2017",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"alternatives","8. Pimpinan Perusahaan tidak memperkerja","8. Pimpinan Perusahaan tidak memperkerjakan kerja lembur bagi wanita yang\nsedang hamil.",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"ONCERISE_trigger","2. Tunjangan Hari Raya wajib diberikan k","2. Tunjangan Hari Raya wajib diberikan kepada pekerja setiap tahun menjelang\nHari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan dua minggu sebelum hari raya dengan\nketentuan sebagai berikut :\n\na) Masa kerja 3 (tiga) bulan s\u002Fd kurang dari 1 (satu) tahun mendapatkan:\nmasa kerja\u002F12 X Gaji perbulan.\n\nb) Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebihmendapatkan : 1 x gaji perbulan.",{"bindId":78,"name":52,"text":53},"dayspweek",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"longserviceallowanceamount1","5. Pimpinan Perusahaan memberikan tunjan","5. Pimpinan Perusahaan memberikan tunjangan masa kerja untuk setiap pekerja\ndengan ketentuan masa kerja sebagai berikut :\n\na) Masa kerja 1 tahun s\u002Fd kurang 3 tahun mendapatkan Rp 2000,- per bulan.\n\nb) Masa kerja 3 tahun s\u002Fd kurang 5 tahun mendapatkan Rp 3000,- per bulan.\n\nc) Masa kerja 5 tahun atau lebih mendapatkan Rp 4000,- per bulan.",{"bindId":84,"name":81,"text":82},"SENIOR_trigger",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"violence","13. Kesalahan pekerja yang dapat mengaki","13. Kesalahan pekerja yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (\nPHK) dengan pembuktian yang cukup dan harus memperoleh penetapan dari lembaga\nPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :\n\na) Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut\ndan telah dipanggil oleh Perusahaan sebanyak 2 (dua ) kali secara tertulis\ndikualifikasi mengundurkan diri.\n\nb) Membawa senjata api atau tajam ke dalam Perusahaan tanpa seijin yang\nberwenang dan membahayakan orang lain.\n\nc) Menerima imbalan dalam bentuk apapun sehubungan dengan fungsi dan\njabatannya yang dipercayakan dan merugikan orang lain atau Perusahaan.\n\nd) Mengisi kartu hadir (check roll ) tidak sesuai dengan sebenarnya atau\npihak Perusahaan mengetahui penipuan data absensi.\n\ne) Berkelahi dan berbuat onar dalam lingkungan Perusahaan.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"pregnancy","1. Pimpinan Perusahaan dilarang mempeker","1. Pimpinan Perusahaan dilarang mempekerjakan pekerja wanita hamildiatas jam\n22.30 WIB , karena dikhawatirkan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan\nkandungan maupun diri pekerja.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"paidpaternityleavepayperc","1. Perusahaan wajib memberikan Ijin kepa","1. Perusahaan wajib memberikan Ijin kepada pekerja yang meninggalkan\npekerjaannya dengan mendapat upah penuh sesuai dengan Undang-Undang No.13\u002F2003\nsbb :\n\na) Pernikahan Pekerja sendiri : 3 hari\n\nb) Pernikahan anak pekerja : 2 hari\n\nc) Khitanan\u002FPembabtisan anak Pekerja : 2 hari\n\nd) Istri Pekerja melahirkan\u002Fgugur kandungan : 2 hari",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"STRUCINCR_trigger","1. Upah bagi pekerja yang masa kerjanya ","1. Upah bagi pekerja yang masa kerjanya diatas 1 ( satu ) tahun mendapatkan\nupah lebih dari ketentuan UMK dan kenaikan upah tersebut dilaksanakan dengan\nsystem GRADE yang berdasarkan :\n\na) Prestasi Kerja\n\nb) Kondite Kerja\n\nc) Jabatan\n\nd) Skill\u002FKeahlian",{"bindId":102,"name":52,"text":53},"hourspday",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"funeralpay","1. Dalam hal pekerja meninggal dunia, ma","1. Dalam hal pekerja meninggal dunia, maka kepada keluarga ( ahli waris)\nyang ditinggalkan berhak mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan\nUndang-Undang No.13 tahun 2003 Pasal 166dari perusahaan.\n\n2. Ahli waris pekerja jugaberhak mendapatkan jaminan kematian yang\ndiasuransikan ke PT.Jamsostek.",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"OVERTIME_trigger","Sesuai dengan Keputusan .Menteri Tenaga ","Sesuai dengan Keputusan .Menteri Tenaga Kerja No.102\u002FMen\u002F2004 sebagai\nberikut :\n\n1. Pada hari kerja biasa :\n\na) Satu jam kerja lembur pertama dibayar 1.5 x upah sejam.\n\nb) Satu jam kerja lembur selebihnya dibayar 2 x upah sejam.",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"pensionfund","1. Sesuai dengan Undang-undang No.03 tah","1. Sesuai dengan Undang-undang No.03 tahun 1992 bahwa Perusahaan wajib\nmengikut sertakan pekerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan\nyang terdiri dari :\n\na) Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK)\n\nb) Jaminan Kematian (JKM)\n\nc) Jaminan Hari Tua (JHT)\n\nd) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ( JPK)",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"contracttrialperiod","1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Te","1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap\nmensyaratkan adanya masa percobaan 3 (tiga) bulan.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"maternityotherclause","4. Pimpinan Perusahaan wajib memberikan ","4. Pimpinan Perusahaan wajib memberikan Cuti Gugur Kandungan kepada pekerja\nwanita yang mengalami keguguran kandungan selama 1,5 (satu setengah) bulan\ndengan mendapat upah penuh.",{"bindId":124,"name":81,"text":82},"longserviceallowancetype",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"discrimination","1. Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja ","1. Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dan anggotanya tidak\nmendapat tekanan, Intimidasi ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun dari\nPimpinan Perusahaan dalam berorganisasi.",{"bindId":130,"name":64,"text":65},"maxsicknesspayperc",{"bindId":132,"name":68,"text":68},"cbadate_start",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"TRAINING_trigger","2. Pekerja yang ditunjuk oleh Perusahaan","2. Pekerja yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menghadiri undangan\npendidikan , latihan kerja dan seminar diluar Perusahaan , maka wajib\ndisediakan fasilitas transpot dan uang makan dari Perusahaan.",{"bindId":138,"name":75,"text":76},"incidentalbonusdays1",{"bindId":140,"name":109,"text":110},"overtimeallowancetype1",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"holidaysdays","1. Sesuai dengan Undang-undang No.13 tah","1. Sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 pasal 79 ayat 2 (c), bahwa\npekerja yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut berhak\natas cuti tahunan 12 ( dua belas) hari kerja dengan menerima upah penuh.",{"bindId":146,"name":113,"text":114},"SOCSEC_trigger",{"bindId":148,"name":113,"text":114},"healthinsurance",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"SUNDAY_trigger","2. Pada hari kerja istirahat mingguan \u002F ","2. Pada hari kerja istirahat mingguan \u002F hari libur resmi\u002F Hari Raya :\n\na) Setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari libur\ntersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 ( enam )\nhari kerja seminggu dibayar 2 (dua) kali sejam . Untuk jam kerja pertama 7 (\ntujuh ) jam atau 5 ( lima ) jam apabila hari libur tersebut jatuh pada hari\nkerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam ) hari kerja seminggu\ndibayar 3 ( tiga ) kali upah sejam.\n\nb) Pada jam kerja ke 9 (sembilan) dan seterusnya atau pada jam ke 7 ( tujuh)\ndan seterusnya apabila hari kerja terpendek dalam 6 ( enam ) hari kerja\nseminggu dibayar 4 (empat) kali upah sejam.",{"bindId":154,"name":52,"text":53},"hourspweek_select",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"healthandsafetytraining","1. Pimpinan Perusahaan bersedia mengadak","1. Pimpinan Perusahaan bersedia mengadakan pendidikan dan latihan kerja\nseperti evakuasi kebakaran, pembinaan perlengkapan kerja kesehatan dan lain\nsebagainya.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"sicknessmaxdays","3. Pekerja yang mengalami sakit berkepan","3. Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan dan melebihi 12 (dua belas)\nbulan dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja atau Perusahaan dapat\nmemutuskan hubungan kerja dengan mendapatkan kompensasi sesuai dengan\nUndang-undang N0.13 tahun 2003.",{"bindId":164,"name":151,"text":152},"sundayallowancetype",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"healthandsafetypolicy","1. Untuk menghindari dan mencegah timbul","1. Untuk menghindari dan mencegah timbulnya kecelakaan kerja\u002Fsakit akibat\nkerja, maka Perusahaan dan pekerja membentuk Panitia Pembinaan Keselamatan dan\nKesehatan Kerja.\n\n2. Untuk menjaga keamanan kerja dilingkungan Perusahaan, maka disediakan\nsarana pengamanan kerja di setiap bagian.\n\n3. Setiap pekerja dan Pimpinan Perusahaan wajib menjaga kesehatan dan\nkebersihan di lingkungan tempat kerjanya.",{"bindId":170,"name":113,"text":114},"disabilityfund",{"bindId":172,"name":109,"text":110},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":174,"name":91,"text":92},"breastfeeding_dangerouswork",{"bindId":176,"name":52,"text":53},"hourspweek",{"bindId":178,"name":95,"text":96},"paidpaternityleavepay",{"bindId":180,"name":143,"text":144},"holidaysweeks",{"bindId":182,"name":64,"text":65},"sicknesspay",{"bindId":184,"name":81,"text":82},"longserviceallowancetype1",{"bindId":186,"name":81,"text":82},"longserviceallowancetype2",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"healthinsurancerelatives","4. Perusahaan wajib mengikutsertakan Pek","4. Perusahaan wajib mengikutsertakan Pekerja dan keluarganya pada program\nJaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dikelola oleh Perusahaan sesuai dengan\nstandart JPK BPJS Kesehatan dan menyediakan fasilitas poliklinik Perusahaan\nserta Rumah Sakit yang ditunjuk.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"SCHEDULE_trigger","1. Pada hari Minggu atau satu hari Istir","1. Pada hari Minggu atau satu hari Istirahat dalam seminggu . maka pekerja\ndibebaskan dari pekerjaan kecuali Perusahaan sangat membutuhkan tenaga untuk\nkerja lembur.",{"bindId":196,"name":117,"text":118},"contracttrial",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"paidpaternityleave","d) Istri Pekerja melahirkan\u002Fgugur kandun","d) Istri Pekerja melahirkan\u002Fgugur kandungan : 2 hari",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"SICDIS_trigger","1. Pekerja yang sakit dan dapat dibuktik","1. Pekerja yang sakit dan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter (\nSKD) , maka upah dibayar penuh oleh Perusahaan.",{"bindId":206,"name":75,"text":76},"incidentalbonustype2",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"schedulesrestpw","Pasal 18 : Istirahat Mingguan 1. Pada ha","Pasal 18 : Istirahat Mingguan\n\n1. Pada hari Minggu atau satu hari Istirahat dalam seminggu . maka pekerja\ndibebaskan dari pekerjaan kecuali Perusahaan sangat membutuhkan tenaga untuk\nkerja lembur.",{"bindId":212,"name":161,"text":162},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"menstruationleave","1. Pekerja wanita yang dalam masa haid m","1. Pekerja wanita yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan\nkepada Pimpinan Perusahaan, maka tidak wajib bekerja pada hari pertama dan\nkedua pada waktu dengan tetap mendapat upah penuh.",{"bindId":218,"name":151,"text":152},"sundayallowanceperc1",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"bankholidays1","1. Pada hari libur resmi yang telah dite","1. Pada hari libur resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka pekerja\ndibebaskan dari pekerjaannya.\n\n2. Bahwa pada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha , Natal dan tahun Baru, maka\nPerusahaan tidak mengadakan kerja lembur untuk Produksi.",{"bindId":224,"name":109,"text":110},"overtimeallowancetype",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"wageincreasefirmperformance","2. Peninjauan skala upah\u002Fgaji dilakukan ","2. Peninjauan skala upah\u002Fgaji dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan dan\nPimpinan Serikat Pekerja Nasional dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi\nPerusahaan.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"hivpolicy","1. Setiap pekerja wajib secara berkala m","1. Setiap pekerja wajib secara berkala melaksanakan pemeriksaan Kesehatan\ndengan dokter yang dipilih dari JPK yang ditunjuk oleh Perusahaan.",{"bindId":234,"name":56,"text":57},"paidmaternityleavepay",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"mealvouchers","1. Perusahaan menyediakan tempat untuk m","1. Perusahaan menyediakan tempat untuk makan ( kantin) di setiap\ndepartemen.\n\n2. Perusahaan juga menyediakan fasilitas air minum yang dijaga kebersihannya\ndan layak diminum oleh Pekerja.",{"bindId":240,"name":135,"text":136},"trainingprogrammes",{"bindId":242,"name":56,"text":57},"paidmaternityleave",{"bindId":244,"name":143,"text":144},"PAIDLEAV_trigger",{"bindId":246,"name":199,"text":200},"paidpaternityleaveduration","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>PT. SAI Apparel Industries - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2015-06-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2017-07-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2015-06-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Garmen (garmen, pakaian jadi)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        PT. SAI Apparel Industries \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Pekerja Nasional (SPN), PUK KSPN PT. SAI Apparel Industries\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Alwi Koesmarwoto\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → \u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Tunjangan masa kerja: → IDR 2000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[252],{"title":39,"slug":34},[254],{"type":255,"data":256},"call_to_action_body_block",{"title":257,"description":258,"variant":259,"link":260},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":257,"url":261,"description":257,"rel":262,"type":263},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[265],{"type":255,"data":266},{"title":257,"description":258,"variant":259,"link":267},{"title":257,"url":261,"description":257,"rel":262,"type":263},[]]