[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-ricky-putra-globalindo-tbk-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-dan-serikat-buruh-fsb-garteks---2016":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":276,"content_type_view":277,"extra_breadcrumbs":278,"body":280,"body_blocks":291,"related_pages":295},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":274,"translations":275},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-ricky-putra-globalindo-tbk-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-dan-serikat-buruh-fsb-garteks---2016","59264384-7e96-11e8-87cc-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-ricky-putra-globalindo-tbk-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-dan-serikat-buruh-fsb-garteks---2016\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-ricky-putra-globalindo-tbk-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-dan-serikat-buruh-fsb-garteks---2016\u002F","PT. Ricky Putra Globalindo Tbk ","ba_ID","IDN PT. Ricky Putra Globalindo - Bogor - 2016","Indonesia - IDN PT. Ricky Putra Globalindo - Bogor - 2016","IDN PT. Ricky Putra Globalindo - Bogor - 2016 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"123 - PT. Ricky Putra Globalindo.html","\n              \n              \n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New1\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Ricky Putra Globalindo Tbk Dengan\nSerikat Pekerja Nasional (SPN) Dan Serikat Buruh FSB Garteks\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan disertai keinginan\nyang luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta atas dasar\nsaling hormat menghormati demi terciptanya ketenangan bekerja bagi pekerja dan\nketenangan berusaha bagi Pengusaha yang pada gilirannya akan menciptakan\ntingkat produksi dan produktifitas, kedua belah pihak bersepakat untuk membuat\natau mengadakan Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa Perjanjian kerja Bersama ini merupakan hasil keleluasaan bersepakat\nyang memuat pengertian hubungan ketenagakerjaan selain dari mengatur\nsyarat-syarat kerja antara pekerja dengan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa tujuan utama terciptanya Perjanjian Kerja Bersama ini adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Menjelaskan hak-hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Menetapkan syarat-syarat kerja bagi Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Memperteguh dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis di dalam\nperusahaan maupun dalam masyarakat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Melanjutkan serta meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara\nPengusaha dan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Mewujudkan kemitraan yang berlandaskan Hubungan Industrial Pancasila\n(HIP).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, Pengusaha dan pekerja berkewajiban\nmenjunjung tinggi isi Perjanjian Kerja Bersama ini dalam melaksanakannya secara\nkonsekuen agar tercipta ketenangan, ketertiban, ketentraman, dan kegairahan\nproduksi dan produktifitas yang akan menjamin kesejahteraan Pekerja maupun\nPengusaha sesuai dengan harkat dan martabatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang harmonis juga merupakan\nandil keikutsertaan dalam program pembangunan pemerintah dalam menciptakan\nlapangan pekerjaan yang baik dan stabil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bersama-sama menjunjung\ntinggi dan melaksanakan dengan konsekuen yang tercantum pada pasal-pasal dalam\nPerjanjian Kerja Bersama (PKB) ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Istilah-Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam perjanjian kerja bersama ini yang dimaksud dengan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah Perseroan terbatas Ricky Putra Globalindo Tbk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah orang yang memimpin dan menjalankan perusahaan yaitu direksi atau\npejabat-pejabat perusahaan yang karena tugas dan tanggung jawabnya ditunjuk dan\ndiberikan wewenang untuk mewakili perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Manajemen :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah orang yang ditunjuk untuk mengelola dan mengatur kelangsungan jalannya\nusaha perusahaan sesuai dengan fungsi dan jabatannya, yaitu dari tingkat\nSupervisor ke atas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Garteks yang terdaftar di PT. Ricky\nPutra Globalindo, Tbk dengan nomor pengesahan SPN No.\n116\u002FSPN.RPG\u002F03.32.116\u002F03\u002FX\u002FVII\u002F2005 dan nomor pengesaha Garteks 598\u002FSP-SB\u002FFDB\nGARTEKS SBSI\u002FRPG\u002F91200\u002FVII\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah orang yang bekerja di perusahaan dengan menerima upah berdasarkan\nhubungan kerja dan menandatangani perjanjian kerja dengan PT. Ricky Putra\nGlobalindo Tbk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pimpinan Serikat Pekerja \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah pekerja PT. Ricky Putra Globalindo Tbk, yang dipilih dan ditunjuk oleh\npekerja untuk memimpin organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan disahkan\noleh DPC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengurus Serikat Buruh \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah pekerja PT. Ricky Putra Globalindo Tbk, yang dipilih dan ditunjuk oleh\nKetua dari organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang berada dan terdaftar\ndi PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk yang disahkan oleh DPC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Anggota Serikat Pekerja \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah pekerja PT. Ricky Putra Globalindo Tbk, yang telah mendaftarkan diri\nsebagai anggota pada salah satu organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang\nberada dan terdaftar di PT. Ricky Putra Globalindo, tbk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Keluarga Pekerja \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah seorang isteri\u002Fsuami dan anak-anak dari pekerja berdasarkan perkawinan\nyang sah menurut hukum yang berlaku secara resmi dan telah didaftarkan pada\nBagian Personali perusahaan sebagai tanggungan pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Anak \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah pekerja yang bersangkutan yang lahir dan perkawinan yang sah atau anak\nyang disahkan menurut hukum yang berlaku, anak yang belum berumur 18 tahun,\nbelum berpenghasilan sendiri, atau belum kawin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Suami \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah seorang suami dari perkawinan yang sah terdaftar di bagian personalia\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Isteri \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah seorang isteri dari perkawinan yang sah dah terdaftar di bagian\npersonalia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Ahli Waris \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah keluarga atau orang yang ditunjuk oleh pekerja untuk menerima haknya\napabila pekerja meninggal dunia. Pengalihan atas ahli warisnya akan diatur\nmenurut hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Tertanggung \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah orang masuk ke dalam anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan\ndan jaminan kesehatan menjadi beban tanggung jawab pekerja berdasarkan hubungan\ndarah dari garis keturunan ke atas, menyamping, dan ke bawah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Upah \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja untuk\nsuatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk\nuang yang ditetapkan menurut perjanjian atau persetujuan atau peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Gaji Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah balas jasa berupa uang yang diterima oleh pekerja setiap bulan\u002Fperiode\nberdasarkan nilai atau harga jabatan dan prestasi kerja serta\npenggolongannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Hari Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah hari kerja pekerja sesuai dengan jadwal hari kerja yang ditentukan\noleh perusahaan yaitu dari jam 06:30 – 06:30 Wib berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Hari Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah hari kerja shift yang diatur secara bergilir pagi, siang, sore dan\nmalam dan jam istirahatnya tidak harus sama dengan jam istirahat bekerja\nbiasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Jam Istirahat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah waktu yang tidak dipergunakan untuk bekerja setelah 1 (satu) kali\nbekerja selama 4 (empat) jam berturut-turut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Jam Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah jam untuk pekerja atas dasar 6 (enam) hari atau 5 (lima) hari kerja\natau 40 jam kerja dalam 1 (satu) minggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Jam Kerja Shift \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah jam kerja untuk pekerja shift menurut jadwal waktu yang bergilir\nsecara teratur yang setiap hari lama kerjanya sama yaitu 8 (delapan) jam\ntermasuk 1 (satu) jam istirahat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Jam Lembur \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh)\njam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8\n(delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima)\nhari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan\ndan\u002Fatau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Komplek Perusahaan \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah seluruh ruangan, halaman, lapangan, dan sekelilingnya yang berhubungan\ndengan tempat kerja, serta merupakan milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Jam Kerja Malam Hari \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah jam kerja yang dimulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Perjanjian Kerja Bersama \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang tercatat\npada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Perselisihan Hubungan Industrial \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha\natau gabungan pengusaha dengan pekerja\u002Fburuh atau serikat pekerja\u002Fserikat buruh\nkarena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan\npemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja\u002Fserikat\nburuh dalam satu perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Pemutusan Hubungan Kerja \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang\nmengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja\u002Fburuh dan\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Kesejahteraan Pekerja \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah suatu pemenuhan kebutuhan\u002Fkeperluan yang bersifat jasmaniah dan\nrohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau\ntidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja\nyang aman dan sehat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Pengawasan Ketenagakerjaan \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah kegiatan mengawasi dan menegakkan Pelaksanaan peraturan\nperundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Pihak-pihak yang Melakukan Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perseroan Terbatas Ricky Putra Globalindo Tbk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Berdasarkan akta Notaris: DESMAN, SH, M.HUM, M.M\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor: 54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 13 Juli 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor: 02478\u002F10-20\u002FPB\u002FPO\u002FIX\u002F2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili: Jl. Industri No. 54 Ds. Tarikolot\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kec. Citeurup, Kab. Bogor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Anggota APINDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor: B2-73.156\u002FDPP\u002F1990\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 1 Mei 1990\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja Nasional PT. Ricky Putra Globalindo Tbk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili: Jl. Industri No. 54 Tarikolot, Citeureup-Bogor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terdaftar di Kantor Tenaga Kerja RI Kabupaten Bogor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor: 116\u002FSPN.RPG\u002F03.32.116\u002F03\u002FX\u002FVII\u002F2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 22 Juli 2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Serikat Buruh GARTEKS PT. Ricky Putra Globalindo Tbk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili: Jl. Industri No. 54 Tarikolot, Citeureup-Bogor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terdaftar di Kantor Tenaga Kerja RI Kabupaten Bogor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor: 598\u002FSP-SB\u002FFSB GARTEKS SBSI\u002FRPG\u002F91200\u002FVII\u002F2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 27 Juli 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat oleh Pengusaha dengan Serikat Pekerja\nNasional dan Serikat Buruh Garteks, untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Meningkatkan Produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja\ndan keluarganya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja, hubungan kerja, dan kondisi\nkerja yang sesuai aturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan atau yang telah\nditetapkan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bersama-sama menyetujui dan\nmelaksanakan dengan penuh tanggung jawab bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini\nberlaku dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengadakan perubahan\natau mengadakan penggabungan dengan organisasi lain, maka isi pasal-pasal\nPerjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku bagi kedua belah pihak, sampai\nberakhirnya Perjanjian kerja Bersama ini kecuali ada perubahan atau ketentuan\nyang lebih baik dari Perjanjian Kerja Bersama yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Undang-Undang dan\u002Fatau Peraturan ketenagakerjaan yang tidak diatur secara\nkhusus dalam Perjanjian kerja Bersama ini, tetap berlaku sebagaimana\nmestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Perjanjian Kerja Bersama ini\nberlaku bagi Seluruh Pekerja di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila pelaksanaan atau penerapan Perjanjian Kerja Bersama ini terjadi\nperbedaan penafsiran yang menimbulkan terjadinya perselisihan, maka Pengusaha\ndan serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah\nuntuk mufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Apabila proses musyawarah tersebut tidak tercapai pemufakatan maka\nPengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bersepakat untuk menyelesaikan\nmelalui mekanisme sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : PENGAKUAN DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Pengakuan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh Terhadap Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk menghindari kesimpangsiuran, maka perlu ditegaskan bahwa yang\nmengatur jalannya perusahaan dan para pekerja adalah wewenang dan tanggung\njawab manajemen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam menjalankan usaha, pengusaha menaati syarat-syarat yang tercantum\ndalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan peraturan perundang-undangan yang\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengakui wewenang dan tanggung jawab\npengusaha dalam mengatur jalannya perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menerima pekerja baru, membina pada masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menempatkan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan pengangkatan jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memberikan pedidikan dan latihan serta keterampilan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Memberikan pengupahan dan kesejahteraan yang adil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Membina, memberikan peringatan dan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh berupaya membantu kelancaran Perusahaan\ndalam meningkatkan produksi dan menegakkan disiplin para pekerja guna memupuk\ntanggng jawab demi kelancaran dan kemajuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan segena anggotanya tetap memelihara\nketenangan dan ketertiban di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Pengakuan Pengusaha Terhadap Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha mengakui bahwa Serikat Pekerja Nasional dan SB Garteks di PT.\nRicky Putra Globalindo Tbk adalah Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang sah di PT.\nRicky Putra Globalindo Tbk yang berhak dan berwenang mewakili pekerja baik\nsecara individu maupun bersama-sama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha mengakui bahwa Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh berhak dan\nberwenang untuk menjalankan dan mengatur organisasinya sesuai AD\u002FART\norganisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal berkaitan dengan ketenagakerjaan\u002Fpekerja beserta persoalannya,\nperusahaan melibatkan serikat pekerja dalam upaya penyelesaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha memberikan ijin kepada pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\nuntuk menjalankan tugas organisasi di dalam dan diluar jam kerja dengan pihak\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh memberikan informasi terlebih dahulu sebelum\npermohonan dispensasi kepada Pihak Management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Kewajiban Kedua Pihak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sepakat untuk menyebarluaskan\nPerjanjian Kerja Bersama ini dan menjelaskan isi yang tercantum didalamnya\nkepada semua pekerja di perusahaan, dengan memberikan Perjanjian Kerja Bersama\nini dan penyuluhan-penyuluhan kepada semua pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sepakat, bahwa percetakan dan\natau penggandaan Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi tanggung jawab\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sepakat dalam pendistribusian\nPerjanjian Kerja Bersama ini kepada pekerja menjadi tanggung jawab Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bersepakat untuk menciptakan\nketenangan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh menjunjung tinggi sikap saling\npercaya, menghargai dan menghormati kewenangan masing-masing dan tidak\nmencampuri urusan internal masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengutamakan musyawarah untuk\nmufakat apabila terjadi perselisihan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengusaha memutasikan pekerja ke bagian lain sesuai dengan kebutuhan dan\nkemampuan serta dengan memberikan kesempatan belajar, tanpa mengurangi hak\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sepakat untuk mentaati isi\nPerjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bersama-sama berupaya\nmeningkatkan produktifitas dengan melaksanakan pendidikan\u002Fpelatihan untuk\npeningkatan produktivitas dan hasil produksi yang lebih baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : DISPENSASI DAN FASILITAS UNTUK SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Dispensasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib memberikan dispensasi kepada pengurus, perwakilan dan\nanggota SP\u002FSB dalam menjalankan tugas organisasi dan mengurus organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh wajib memberitahukan kepada Pengusaha dalam\nhal pengurus, perwakilan Anggota, dan anggota dalam menjalankan\ntugas\u002Fkegiatan-kegiatan organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ketua dan sekretaris diberikan hak penuh untuk mengurus organisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Atasan dilarang menghalang-halangi kegiatan organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Fasilitas Untuk Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sebagai wujud dari hubungan kerja yang harmonis antara Pengusaha dan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh serta memudahkan SP\u002FSB dalam menjalankan tugas\norganisasi, Perusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk Serikat Buruh\nberupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ruangan yang layak untuk kantor Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sebagai\ntempat kegiatan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sehari-hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Peralatan dan perlengkapan kantor sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Meja kantor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kursi untuk pengurus dan tamu organisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Lemari filling cabinet dan lemari biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Papan tulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Lampu penerangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Air Conditioner (AC)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Airphone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Sarana Photo copy\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Dispenser dan air\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Computer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan menyediakan fasilitas transportasi untuk kegiatan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh disesuaikan dengan keadaan dan kegiatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perusahaan membantu kegiatan Serikat pekerja\u002Fserikat buruh dalam hal,\nserikat pekerja\u002Fserikat buruh membutuhkan ruangan meeting khusus atau yang\nlebih besar dan atau peralatan perusahaan sesuai dengan kebutuhan dalam\nkegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan menyediakan papan pengumuman di setiap bagian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Dalam hal Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bermaksud menempelkan sebuah\npengumuman, buletin-buletin dan yang lainnya, Serikat pekerja\u002Fserikat buruh\nwajib memberitahukannya terlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan melalui\npersonalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Keanggotaan Serikat pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Yang menjadi anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh Serikat Pekerja PT.\nRicky Putra Globalindo adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setiap pekerja PT. Ricky Putra Globalindo Tbk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Warga Negara Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang tidak berhak menjadi Pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\nPT. Ricky Putra Globalindo antara lain adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang menduduki jabatan yang kepentingannya mewakili pengusaha dan\natau bertindak atas nama pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja rekanan pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tenaga kerja asing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Bantuan Pemotongan Iuran Anggota Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Berdasarkan Keputusan Menteri No.187\u002FMen\u002FX\u002F2004, Perusahaan membantu\npemotongan iuran anggota serikat pekerja\u002Fserikat buruh Check off system yang\ndilaksanakan setiap akhir bulan atau sesuai periode gaji yang sudah\nditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Laporan keuangan hanya dilaporkan 3 bulan sekali kepada anggota di\nmasing-masing lokal\u002Fbagian dan ditembuskan ke pihak manajemen melalui\nPersonalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : HARI KERJA, JAM KERJA, ISTIRAHAT KERJA, KERJA LEMBUR, ISTIRAHAT\nMINGGUAN, UPAH LEMBUR DAN KERJA SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Hari dan Jam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hari kerja\ndi perusahaan umumnya adalah hari Senin sampai dengan Sabtu dan untuk beberapa\nbagian karena kondisi pekerjaan maka hari libur daitur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>2.Jam kerja di perusahaan adalah 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 hari kerja dan\n8 (delapan) jam sehari untuk 5 hari kerja atau 40 (empat puluh) jam selama\nseminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Jam kerja perusahaan diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk shift : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Senin – Jumat) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift I: 06.30-14.30 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift II: 14.30-22.30 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift III: 22.30-06.30 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift I: 06.30-11.30 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift II: 11.30-16.30 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift III: 16.30-21.30 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk Non Shift:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Jumat: 08.30-16.30 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 08.30-14.30 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk Khusus 5 hari kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin-Jumat: 08.30-17.30 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: Libur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk bagian-bagian tertentu karena sifat dan jenis pekerjaannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non shift A: 07.00-15.00 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non shift B: 10.00-18.00 BBWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Catatan :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Untuk jam kerja shift dengan istirahat 1 (satu) jam kecuali hari Sabtu\n    tanpa istirahat\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk non shift hari Sabtu istirahat 1 (satu) jam\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>4.Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40 jam dalam\n1 (satu) minggu adalah sebagai kerja lembur, sesuai dengan ijin dari Dinas\nTenaga Kerja dan Transmigrasi setempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Khusus bagi pekerja dengan tugas pokok sebagai satuan pengamanan (Satpam)\nwaktu kerja diatur tersendiri berdasarkan SK Bersama 3 Menteri (Menteri Tenaga\nKerja, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian RI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Khusus bagi pekerja wanita yang melaporkan kehamilannya tidak\ndiperkenankan melaksanakan kerja malam hari atau lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Dalam keadaan tertentu, perusahaan dapat merubah waktu kerja asal sesuai\ndengan peraturan tenaga kerja 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Dan\nperusahaan dapat merubah jam kerja karena keperluan produksi yang mendesak atau\nterjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan akan diberitahukan\nterlebih dahulu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Apabila pengusaha memerlukan kerja shift, maka pekerja bersedia untuk\nmelaksanakan jam kerja tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Istirahat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>1.Istirahat kerja diberikan selama 1 (satu) jam sekurang-kurangnya setelah\nbekerja 4 (empat) jam berturut-turut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pimpinan perusahaan dapat merubah waktu istirahat dengan pertimbangan\nkondisi yang memaksa untuk kepentingan produksi setelah dibicarakan dengan\nserikat pekerja\u002Fserikat buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>3.Istirahat mingguan diberikan 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja\ndalam seminggu bagi pekerja shift maupun non shift. Untuk pekerja staff dan\nbeberapa bagian tertentu yang bekerja 5 (lima) hari kerja, hari libur\nditetapkan pada hari Sabtu dan Minggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pada hakekatnya lembur adalah sukarela namun dalam keadaan terjadinya\nproses produksi yang lebih atau mendesak maka perusahaan dapat melaksanakan\nkerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam pelaksanaan kerja lembur, perusahaan wajib memberitahukan sebelumnya\nkepada para pekerja, wajib menandatangani SKKL (Surat Kesepakatan Kerja Lembur)\nminimal satu hari sebelum pelaksanaan kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang bekerja 8 jam sehari termasuk istirahat maka kelebihan jam\nkerja dihitung lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Khusus bagi pekerja dengan tugas pokok sebagai satuan pengamanan (satpam)\nwaktu kerja diatur tersendiri berdasarkan SK bersama 3 Menteri (Menteri Tenaga\nKerja, menteri dalam negeri, Kepala Kepolisian RI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Bagi pekerja wanita yang hamil tidak diperkenankan masuk kerja malam hari\natau kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Pengaturan Jam Kerja (shift)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>1.Perhitungan upah lembur sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang\nberlaku, yaitu ditentukan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perhitungan upah lembur per-jam : 1\u002F173 X Gaji pokok + tunjangan tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Hari kerja biasa :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Jam (1) Pertama: 1,5 X Upah 1 jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam ke 2 dan seterusnya: 2 X Upahh 1 jam\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cp>c.Hari kerja libur minggu atau Nasional\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Jam ke 1 s\u002Fd 7: 2 X Upah 1 jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam ke 8: 3 X Upah 1 jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam ke 9 dan seterusnya: 4 X Upah 1 jam\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>d.Hari libur nasional jatuh pada hari kerja terpendek\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Jam ke 1 s\u002Fd 5: 2 X Upah 1 jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam ke 6: 3 X Upah 1 jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam ke 7 dan seterusnya: 4 X Upah 1 jam\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>2.Untuk Pengajuan lembur harus ada surat yang sudah disetujui oleh atasan\nsetingkat eselon I atau eselon II dan diketahui oleh Manager Personalia atau\nwakilnya. Ijin lembur tersebut diuraikan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan\ndiselesaikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Pengaturan Jam Kerja (shift)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengaturan jam kerja (shift) pekerja diatur oleh perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk pekerja dengan kondisi tertentu karena kesehatannya kurang\nmemungkinkan dengan menunjukkan surat keterangan dokter akan disesuaikan jam\nkerja (shiftnya) yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk pekerja yang mengajukan pindah kerja (shift) untuk kepentingan\npribadi dan organisasi baik bersifat sementara maupun tetap harus mengajukan\nterlebih dahulu kepada atasan dan keputusannya adalah wewenang perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam melaksanakan pergantian kerja shift, pekerja yang akan meninggalkan\npekerjaan harus mengadakan serah terima kepada pekerja shift\nberikutnya\u002Fpenggantianya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Serah terima pergantian kerja shift harus dapat dipertanggungjawabkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Dalam hal seorang pekerja mengajukan cuti (perjalanan jauh) dan terbentur\ndengan tiket, pekerja yang bersangkutan dapat mengajukan pertukaran shift.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : PENGUPAHAN, PREMI, DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada\npekerja untuk suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan dinyatakan atau dinilai\ndalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian \u002Fpersetujuan atau\nperaturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari komponen-komponen\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1.Gaji pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2.Tunjangan Tetap\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Berkala (masa kerja)\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>1.3.Tunjangan tidak tetap\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Premi hadir\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Shift\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Makan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Transport\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>1.4.Pendapatan Non Upah\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Fasilitas\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>2.Yang dimaksud dengan Gaji pokok adalah balas jasa berupa uang yang\nditerima oleh pekerja setiap bulan\u002Fperiode.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>3.Perusahaan menyusun suatu sistem dan struktur pengupahan\u002Fpenggajian untuk\nsetiap jabatan\u002Fpenggolongan jabatan dan dilengkapi dengan program pengembangan\npengupahan\u002Fpenggajian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam rangka merumuskan sistem dan struktur pengupahan sebagaimana\ndimaksud pada ayat (2) di atas, perusahaan juga mempertimbangkan faktor-faktor\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1.Ketentuan upah minimum yang ditetapkan pemerintah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2.Posisi perusahaan dalam struktur industri sejenis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3.Kondisi atau keadaan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4.Bobot atau nilai jabatan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Sistem Upah Bulanan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Upah bulanan ialah upah yang dibayarkan kepada pekerja yang mempunyai\nstatus bulanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Komponen Upah bulanan adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1.Gaji pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.Tunjangan jabatan (hanya eselon tertentu dan yang mempunyai jabatan\ntertentu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3.Tunjangan Makan dan Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Sistem Upah Non Eselon\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Upah harian ialah upah yang dibayarkan kepada pekerja yang mempunyai\nstatus harian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila pekerja tidak masuk karena ijin tidak resmi, mangkir, maka upahnya\npada hari tersebut tidak dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja harian menerima upah semenjak dia Diterima bekerja sesuai dengan\ntanggung jawabnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Standar upah yang tidak berdasarkan masa kerja tetapi berdasarkan tanggal\npengangkatan yang bersangkutan di bagian tersebut, untuk pekerja harian\ntertentu seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kepala operator\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Harian administrasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Harian Sample Room\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Harian Service\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Komponen Upah Harian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>5.1.Gaji Pokok : (Upah Pokok + Tunjangan Masa Kerja)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.2.Tunjangan Makan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3.Tunjangan Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.4.Premi Hadir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.5.Premi Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.6.Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Upah Pekerja Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Upah Pekerja Masa percobaan serendah-rendahnya sebesar upah minimum\nkabupaten\u002Fsektoral yang ditetapkan Gubernur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk pekerja pada bagian tertentu karena sifat dan tanggungjawab\npekerjaannya maka perusahaan memberikan tunjangan jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya tunjangan jabatan ditentukan oleh perusahaan disesuaikan dengan\nbidang pekerjaan, tanggungjawab dan jabatan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila pekerja tidak lagi memangku jabatan tersebut maka tunjangan\njabatan harus dihapus\u002Ftidak diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tunjangan jabatan besarnya tidak diambil dari gaji tetap pekerja yang\nmemangku jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Bagi pekerja yang memangku jabatan harus diberikan Surat Keputusan\nPengangkatan (SK Pengangkatan) dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja yang tidak masuk selama 12 hari dalam 1 bulan, jika memiliki\nTunjangan Jabatan maka Tunjangan Jabatan akan hilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Tunjangan Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceamount1\">\u003Cp>1.Untuk pekerja yang melakukan pekerjaan pada shift II dan III, perusahaan\nmemberikan tunjangan shift sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Shift\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Pekerja harian & Borongan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Ka. Operator\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Mandor, Montir, Maintenance, Ass Spv\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Shift II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 750,-\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.500\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.000,-\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Shift III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 1.000,-\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 3.500\u002Fhari\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang posisi kerjanya adalah shift III pada hari Sabtu (tidak kerja\nlembur) menerima premi shift II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja kontrak apabila bekerja pada shift 2 atau shift 3 mendapat uang\nshift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Tunjangan Makan Dan Transport\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvoucherstype1\">\u003Cp>1.Perusahaan memberikan tunjangan uang makan dan transport kepada pekerja\nyang hadir kerja (adapun nilai tunjangan uang makan dan tunjangan uang\ntransport terdapat pada lampiran)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk pekerja yang tidak hadir dengan alasan apapun maka tunjangan makan,\ntransport dan premi hadir pada hari itu tidak dibayar.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype1\">\u003Cp>3.Untuk pekerja pada posisi tertentu (Manager, Assitant manajer, Chief,\nKepala Bagian atau Eselon I dan II) tidak diberikan tunjangan makan, transport,\ndan premi hadir.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Tunjangan Transportasi dan BBM Untuk Pekerja Pada Jabatan\ntertentu\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bagi pekerja Eselon I dan II,\nPerusahaan memberikan penggunaan kendaraan inventaris perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemberian penggunaan kendaraan inventaris perusahaan adalah kebijaksanaan\nperusahaan dan tidak merupakan suatu kewajiban untuk pekerja dengan posisi yang\nsama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk pekerja dengan kendaraan yang memakai BBM diberikan tunjangan BBM\noleh perusahaan dengan ketentuan apabila tidak masuk kerja sampai dengan 10\n(sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan maka tunjangan BBM akan dipertimbangkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pemberian penggunaan kendaraan inventaris perusahaan disesuaikan dengan\nkemampuan datau keadaan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Teknis Pembayaran Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk pekerja bulanan, gaji pokok dan tunjangan jabatan dibayarkan pada\nsetiap akhir bulan. Apabila akhir bulan jatuh pada saat hari istirahat mingguan\natau hari libur maka pembayarannya dimajukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Uang lembur pekerja bulanan dibayarkan setiap tanggal 9, apaila tanggal 9\njatuh pada hari libur maka akan dibayar sehari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengambilan gaji yang dikuasakan harus ada hubungan keluarga seperti Ayah,\nIbu, Kakak, Adik, Suami, Isteri, dengan menunjukkan identitas diri (kartu Tanda\nPenduduk\u002FKartu Keluarga) dan diketahui oleh Supervisor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila pekerja tidak mempunyai keluarga, pengambilan gaji dapat\ndikuasakan kepada orang lain dengan menunjukkan identitas diri kedua belah\npihak dengan membawa Surat Kuasa yang bersangkutan dan diketahui oleh Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh (Pengurus\u002FPerwakilan Anggota).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengambilan gaji yang dikuasakan harus membuat Surat Kuasa diatas materai\nRp. 6.000,-.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Surat Kuasa dibuat dengan diketahui atasa tertinggi di bagiannya (Ka.\nLokal\u002FSpv senior) untuk disetujui Personalia (Manager Personalia atau\nwakilnya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Pembayaran Upah Selama Sakit Berkepanjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Cp>1.Apabila pekerja sakit dan dapat dibuktikan dengan surat dokter, maka\nupahnya dibayar\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Apabila pekerja sakit dan tidak bisa dibuktikan dengan surat dokter dan\ndiagnose dokter, maka masalah tersebut dimusyawarahkan antara pihak atasan,\npersonalia, dan Serikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cp>3.Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan mendapatkan upah sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.4 bulan pertama dibayar 100% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.4 bulan kedua dibayar 75% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan\nkerja yang dilakukan oleh pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Selanjutnya dalam hal pekerja dimaksud masih belum bisa menjalankan\ntugasnya, pengusaha dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan\nmembicarakan terlebih dahulu kepada SP\u002FSB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Upah Dalam Status Tahanan yang Berwajib\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tunjangan untuk keluarga pekerja yang ditahan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib bukan oleh pengaduan\nperusahaan tidak mendapatkan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan\npengusaha, pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memeriksa bantuan\nkepada keluarga yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk 1 orang tanggungan 25% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk 2 orang tanggungan 35% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk 3 orang tanggungan 45% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk 4 orang tanggungan atau lebih 50% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas diberikan untuk paling\nlama 6 bulan terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan pihak yang\nberwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena pengaduan pengusaha\ndan selama ijin pemutusan hubungan kerja belum diberikan maka pengusaha wajib\nmembayar upah pekerja sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lim persen) dan\nberlaku paling lama 6 bulan terhitung sejak hari pertama ditahan pihak yang\nberwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dalam hal setelah proses peradilan dilakukan, ternyata pekerja yang\nbersangkutan tidak terbukti bersalah, maka pengusaha wajib memberikan upah\npekerja tersebut secara penuh dan mempekerjakan kembali pekerja tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Pengunduran Diri dan Penyelesaian Administrasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib segera memproses pengunduran diri yang diajukan oleh\npekerja sesuai dengan tanggal pengunduran dirinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk pekerja yang permohonan pengunduran dirinya telah disetujui oleh\nperusahaan, maka upah dibayar sampai dengan hari terakhir yang bersangkutan\nbekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang mengundurkan diri dari perusahaan dapat mengajukan surat\npermohonan secara resmi kepada perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk pekerja dengan jabatan operator selambat-lambatnya 1 (satu) minggu\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk pekerja dengan jabatan ketua line\u002FKepala Operator, Komandan Jaga,\nStaff, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pengusaha menyelesaikan administrasi pekerja pada hari terakhir kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Apabila diperlukan untuk pengambilan uang tersebut, pekerja didampingi\npengurus Serikat Pekerja. Untuk penghitungan dan pengambilan uang tersebut,\npekerja berhak didampingi Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>Perusahaan mengikut sertakan semua program Badan Penyelenggara Jaminan\nSosial sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 jo Undang-undang No. 13\nTahun 2003 pasal 99, yaitu :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>BPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>BPJS Kesehatan\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>Program-program BPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Program BPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>a.Jaminan kecelakaan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga\nkerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat sampai tiba kembali\ndi rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja dan diatur dalam PP No.\n44 tahun 2015\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Program Jaminan Hari Tua\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Program Jaminan Hari tua diselenggarakan dengan system Tabungan Hari Tua\n    yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kemanfaatan Jaminan Hari Tua sebagai iuran yang terkumpul ditambah hasil\n    pengembangan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Diatur dalam PP No. 60 tahun 2015\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>c.Program Jaminan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dan peserta yang\nmeninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja sebagai tambahan bagi Jaminan\nHari Tua yang jumlahnya belum optimal dan diatur dalam PP No. 44 Tahun 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>d.Program Jaminan Pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jaminan sosial bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak\nbagi peserta dan\u002Fatau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah\npeserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal\ndunia dan diatur dalam PP No. 45 Tahun 2015\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>2.Program BPJS Kesehatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jaminan Kesehatan\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Pelayanan Medis Rawat Jalan tingkat pertama, Rawat jalan Tingkat\n    Lanjutan, Rawat Inap, Pemeriksaan Kehamilan dan Persalinan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perhitungan Iuran\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Iuran BPJS dihitung berdasarkan persentase dari Gaji Pokok dan Tunjangan\n    Jabatan sebulan yang diterima tenaga kerja kecuali perhitungan iuran BPJS\n    Kesehatan ditetapkan atas dasar upah sebulan yang diterima tenaga kerja\n    setinggi-tingginya Rp. 8.000.000.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Iuran Program BPJS (% Upah Bulanan)\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Iuran\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Tanggungan Perusahaan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Tanggungan Pekerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Kematian (JK)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3,70\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Pensiun (JP)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Kesehatan \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : STATUS HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Penerimaan Calon Pekerja, Pengangkatan\u002FPengesahan Hubungan dan\nData Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengakui bahwa Penerimaan, Penempatan, dan\nMutasi Kerja serta jalannya perusahaan adalah hak Pengusaha sesuai dengan\npengaturan undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Penerimaan Pekerja di perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Syarat-syarat penerimaan pekerja sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Warga Negara Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Umur minimal 18 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Sehat Jasmani dan Rohani yang dinyatakan dengan Surat Dokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat dari Kepolisian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Mempunyai pendidikan \u002FPengalaman Kerja sesuai dengan jabatan atau lowongan\npekerjaan yang akan diisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Lulus Tes Interview yang diselenggarakan oleh perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Yang mempunyai salah satu masalah seperti dibawah, tidak dapat diterima\nsebagai karyawan antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Umur belum mencapai 18 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menjadi Buronan Aparat Keamanan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Sedang dalam masa menjalani hukuman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Cacat mental\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Menderita Penyakit Menular (yang membahayakan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pecandu Narkoba\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Pada waktu mengisi surat perjanjian kerja dan atau wawancara memberikan\nketerangan palsu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Calon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan yang telah lulus\ntes seleksi dapat diterima sebagai pekerja dengan menjalani masa percobaan\nselama 3 (tiga) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Untuk keadaan tertentu (pekerjaan yang belum pasti\u002Fbelum stabil,\nperusahaan menerapkan kontrak kerja dengan masa kontrak paling lama 2 tahun dan\ndapat diperpanjang selama 1 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pekerja yang sudah diterima ternyata diketahui telah melanggar Pasal 30\nayat 4 (g) tersebut diatas dapat dilakukan proses sesuai pasal 158 (b), UU No.\n13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Status dan Penggolongan Pekerja Berdasarkan Sifat dan Jangka\nWaktu Ikatan Kerja Pekerja Digolongkan 2 (dua) Status\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>a.Pekerja Bulanan tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah pekerja yang terkait pada hubungan kerja pada waktu yang tidak\ntertentu dengan perusahaan dan yang telah memenuhi persyaratan penerimaan\npekerja yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan perusahaan atau yang\nditunjuk oleh perusahaan dengan pendapatan upah bulanan. Pekerja yang termasuk\ndalam kelompok bulanan ini :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Pangkat\u002FGolongan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Nama Jabatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Eselon I\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Direktur\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>General Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Eselon II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Koordinator Chief\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Asistant Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ka. Lokal\u002FBagian\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor Senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Eselon III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Staff Senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>EDP\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>PPIC Exzport\u002FLokal\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kasir\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Assistant Supervisor\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Merchandiser\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mandor Senior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Eselon IV\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Staff Madya dan Junior\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Receptionist\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mini Marker\u002FStaff Pole\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Maintenance\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mandor\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Montir\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Salesman\u002FCollector\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Administrasi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Satpam\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Accounting\u002FFinance\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>b.Pekerja Non Eselon :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ialah Pekerja yang terkait pada hubungan kerja dengan perusahaan untuk waktu\nyang tidak tertentu dan yang telah memenuhi persyaratan penerimaan pekerja yang\ntelah ditetapkan berdasarkan surat keputusan pengusaha dengan mendapat upah\nharian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang tergolong pekerja Non Eselon tetap ditetapkan tersendiri\ndengan sepengetahuan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Pekerja Magang\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Cp>Pekerja magang adalah bagian dari system pelatihan kerja yang\ndiselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan\nbekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan infrastruktur atau\npekerja\u002Fburuh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan\u002Fatau\njasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian\ntertentu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Pekerja Kontrak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja kontrak adalah pekerja yang melakukan perjanjian kerja dengan\nperusahaan untuk waktu tertentu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Masa kontrak adalah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang\ndengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>3.Upah masa kontrak adalah sekurang-kurangnya adalah sebesar upah minimum\nKabupaten\u002FKota\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Selama kontrak, perusahaan akan melakukan penilaian atau sikap, kondisi\nkesehatan, penguasaan tugas dan hasil kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ketentuan dan hak-hak untuk pekerja dalam status masa kontrak akan\nditentukan tersendiri melalui surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Surat perjanjian kontrak dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) yang\nmempunyai kekuatan hukum yang sama serta pekerja dan pengusaha masing-masing\ndapat satu perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>1.Setiap penerimaan pekerja dalam perusahaan dilakukan melalui masa\npercobaan untuk waktu 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Tanggal masuk pekerja adalah hari pertama masuk masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Selama masa percobaan perusahaan melakukan penilaian atas sikap, kondisi\nkesehatan, penguasaan kerja dan hasil kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Selama dalam masa percobaan perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja\napabila pekerja tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Bagi calon pekerja yang telah dinyatakan baik dan memenuhi syarat kerja\nperusahaan selama masa percobaan, maka perusahaan menetapkan pekerja tersebut\nsebagai pekerja tetap, dengan status dan jabatan yang ditentukan oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Kerja Rangkap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam keadaan tertentu pengusaha dapat menugaskan atau menunjuk pekerja\nuntuk melakukan tugas\u002Fpekerjaan yang sama atau berbeda dari tugas pekerja\nsebelumnya, baik di dalam perusahaan maupun di group\u002Fkelompok perusahaan dengan\nmelakukan perjanjian kesepakatan dengan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Pemindahan Tugas\u002FJabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengertian pemindahan tugas\u002Fjabatan ialah perpindahan pekerja dari satu\nbagian\u002Fsaksi\u002Fdivisi ke bagian\u002Fseksi\u002Fdivisi yang lain di dalam perusahaan atau\ndi dalam group perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan hanya dapat melakukan pemindahan tugas\u002Fjabatan pekerja dengan\nmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengalaman kerja dari pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Volume pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pertimbangan kesehatan dan keadaan fisik pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Lingkungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Untuk meningkatkan\u002Fmenambah pengetahuan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Karena pembubaran bagian\u002Fseksi\u002Fdivisi tertentu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Karena pekerja melakukan kesalahan atau kerugian perusahaan dengan melihat\nbesarnya tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pemindahan tugas dan rotasi jabatan yang bersifat permanent dilakukan\nsecara tertulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Hak pekerja yang dipindahkan disesuaikan dengan bagian\u002Ftugas yang baru,\ntetapi tidak boleh lebih rendah dari hak yang telah didapat pekerja\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan dilarang untuk memindahkan pekerja dalam hal pekerjaan tersebut\ndapat :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Adanya unsur diskriminasi, contoh : ada konflik pribadi dengan atasan\nybs\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bertujuan Asusila\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Adanya unsur SARA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tata cara pemindahan atau mutasi sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perusahaan memanggul pekerja dan menjelaskan alas an pemindahan yang\nbersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dalam hal pekerja berkeberatan berkeberatan atas pemindahannya karena alas\nan-alasan yang diajukan perusahaan tidak masuk akal, pengusaha tidak boleh\nmemaksa untuk memindahkan orang yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Apabila dalam proses penyelesaian tersebut diatas sudah dilakukan tetapi\nybs, menghendaki ke posisi semula, sedangkan posisi semula tidak ada maka ybs\ndapat dipindahkan ke tempat lain sesuai keahliannya tanpa ata tekanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Kenaikan Pangkat\u002FJabatan atau Promosi dan Penurunan\nPangkat\u002FJabatan atau Demosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam hal adanya posisi yang baru atau jabatan yang kosong, maka sebelum\npengusaha melakukan penerimaan orang baru pada posisi tersebut, pengusaha wajib\nmemberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pekerja di lingkup bagian-bagian\ntersebut. Penilaian posisi tersebut disesuaikan dengan ketentuan tata\npersonalia yaitu melalui test dan seleksi yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan berwenang untuk melakukan promosi kepada pekerja yang telah\nmembuktikan prestasi, untuk kemajuan pekerja yang bersangkutan dan kepentingan\npekerjaan\u002Fperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal pekerja ditetapkan oleh pengusaha untuk mengisi lowongan jabatan\nyang lebih tinggi dari pekerjaannya semula, maka ybs dapat memulai dengan on\nthe job training yaitu masa training dan masa percobaan selama 3 (tiga)\nbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila selama menjalain on the job training (training dalam masa\npercobaan) tidak memenuhi syarat, akan dikembalikan ke jabatan semula atau\ndipindahkan ke seksi\u002Fdivisi\u002Fbagian lain yang tepat setelah ada kesepakatan\ndengan pekerja ybs.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dalam hal kemampuan prestasi dan konduite pekerja dinilai menurun dan\ntidak sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya atau kondisi, maka perusahaan\nmemungkinkan untuk melakukan mutasi kepada pekerja dengan dimusyawarahkan denga\npekerja yang bersangkutan dan didampingi oleh Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Untuk pekerja yang dilakukan penurunan jabatan (demosi) maka tunjangan\natau fasilitas lainnya disesuaikan dengan jabatan sesuai dengan posisi\npenempatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : ISTIRAHAT, LIBUR, CUTI, IJIN, DAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN\nKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Istirahat Mingguan dan Hari Libur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>1.Pada hari libur resmi (hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah), pekerja\ndibebaskan untuk tidak bekerja dan tetap mendapat upah pokok.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Apabila dianggap perlu demi menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat\nditunda maka perusahaan dapat meminta pekerja untuk bekerja pada hari istirahat\nmingguannya dan diperhitungkan sebagai kerja lembur sesuai dengan ketentuan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan membicarakan dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh apabila akan\nmelakukan perubahan hari libur nasional dengan hari lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Ijin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapatkan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 pengusaha memberikan ijin kepada\npekerja untuk meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah dalam hal :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pernikahan pekerja memperoleh cuti: 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Khitanan anak pekerja memperoleh cuti: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pernikahan anak pekerja memperoleh cuti: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Suami\u002Fistri\u002FAnak\u002FOrang tua\u002FMertua pekerja meninggal dunia memperoleh cuti:\n2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Istri pekerja melahirkan\u002Fkeguguran kandungan memperoleh cuti: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Membabtiskan anak pekerja memperoleh cuti: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Anggota keluarga dalam satu rumah sesuai dengan Kartu Keluarga meninggal\ndunia memperoleh cuti: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Bencana alam memperoleh cuti 1 hari dengan menyerahkan bukti atau surat\nketerangan dari pihak yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Untuk point a-h tidak dihitung pada hari libur melainkan pada hari\nkerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Untuk point a-h tidak dapat diakumulais jika jatuh pada waktu dan hari\nyang sama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut diajukan terlebih dahulu kepada\nperusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu, kecuali dalam keadaan mendesak,\nbukti-bukti tersebut dapat diajukan kemudian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Atas pertimbangan-pertimbangan pengusaha, ijin meninggalkan pekerjaan\ndiluar ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat diberikan tanpa upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja yang meninggalkan pekerjaan tanpa ijin perusahaan atau\nsurat-surat keterangan atau alas an yang tidak dapat diterima oleh perusahaan,\ndianggap mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila pekerja bekerja setengah hari (dengan ijin perusahaan) karena ada\nurusan yang sangat penting, maka upah pokok dan tunjangan, uang makan dan\ntransport tetap dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Untuk pekerja Eselon, karena upahnya dibayar penuh dalam satu bulan maka\nketidakhadirannya (ijin\u002Fmengkir) akan mengurangi cuti tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Untuk pekerja non Eselon, dalam hal tidak masuk (ijin\u002Fmangkir) maka tiidak\ndibayar upahnya tetapi tidak mengurangi cuti tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pekerja yang tidak melakukan pekerjaan karena perintah pengusaha berhak\natas upah penuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pekerja yang tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan tugas\nNegara\u002Fperusahaan dengan mendapat ijin perusahaan, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Pekerja yang tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan ibadah sesuai\nsyari’at agamanya, berhak atas upah penuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Pekerja karena menjadi anggota\u002Fpengurus Serikat pekerja\u002FSerikat Buruh\ntidak melakukan pekerjaan karena tugas organisasi, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Cuti\u002FIstirahat Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1.Pekerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus\nberhak atas istirahat\u002Fcuti tahunan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Mekanisme pengambilan cuti bisa diakumulasikan selama satu tahun, yaitu 12\n(dua belas) hari kerja, dengan catatan maksimal 4 (empat) hari kerja diatur\nperusahaan (cuti massal) dan selebihnya hak pekerja untuk mengaturnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan akan memberitahukan bilaman ha katas istirahat\u002Fcuti tahunan\npekerja telah tiba saatnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang mengambil atau menjalankan cuti tahunan harus mengajukan\npermohonan tertulis kepada pimpinan perusahaan, dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1.Permohonan tertulis harus diketahui atasannya langsung\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2.Permohonan cuti tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu)\nminggu sebelum cuti dijalankan kecuali keadaan urgent\u002Fmendadak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3.Cuti dapat dijalankan setelah mendapat persetujuan dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan dapat mengijinkan kepada pekerja untuk menggabungkan\npengambilan cuti tahunan dengan ijin resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Hak atas cuti tahunan bilamana dalam waktu sampai dengan tanggal 31\nDesember setelah lahirnya hak cuti tersebut, pekerja tidak\nmengambil\u002Fmenggunakan haknya bukan karena alas an yang diberikan perusahaan,\nmaka cuti yang tidak diambil akan diakumulasikan di tahun berikutnya sampai\ndengan 31 Desember.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Selama menjalankan cuti tahunan gaji\u002Fupah pokok dan tunjangan jabatan\ntetap di bayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Cuti Massal\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Demi ketertiban dan kelancaran jalannya perusahaan maka perlu diatur\nmekanisme pengambilan cuti massal yang akan diatur sesuai dengan kesepakatan\nantara pihak manajemen dengan serikat pekerja 2 bulan sebelum libur massal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk keadaan tertentu yang tidak dapat ditunda maka pekerja pada beberapa\nbagian dapat melakukan pekerjaan pada waktu cuti massal dan merupakan hari\nkerja biasa (upah dihitung) lembur, sehingga cuti massalnya sama dengan pekerja\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Cuti tahunan yang belum terbit tetapi sudah dijalankan (cuti massal\nlebaran) dibayar pada periode gaji berikutnya dan apabila yang bersangkutan,\nberhenti bekerja sebelum tanggal 31 Desember maka upah cuti massal yang sudah\ndibayarkan akan dipotong dari gaji yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk pekerja yang karena sifat dan jenis pekerjaannya seperti satpam,\nmaka cuti massal diatur disesuaikan situasi dan kondisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Cuti Hamil\u002FMelahirkan dan Gugur Kandungan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja wanita, berhak atas cuti hamil dan melahirkan\u002Fbersalin dan gugur\nkandungan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi pekerja wanita yang hendak melahirkan berhak atas cuti melahirkan\nselama 1 ½ bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ bulan setelah melahirkan dengan\nmendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja wanita yang hendak menjalankan cuti melahirkan, wajib mengajukan\npermohonan cuti kepada perusahaan melalui personalia dan diketahui oleh atasan\ndibagian yang bersangkutan, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum menjalankan\ncuti dengan melengkapi surat keterangan dari dokter\u002Fbidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk karyawati yang mengambil cuti melahirkan, dalam hal sudah melahirkan\nharus menyerahkan bukti kelahiran anak yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pembayaran cuti melahirkan dilakukan setiap bulan dalam kurun waktu 3\nbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Apabila pekerja wanita mengalami gugur kandungan memperoleh hak cuti 1 ½\nbulan atau sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : Istirahat Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1.Pekerja wanita tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu\nhaid, dan menyerahkan surat dokter, dan memberitahukan dengan atasan yang\nterdekat dengan menyerahkan surat kepada Personalia dengan diketahui atasan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan memberikan izin kepada pekerja wanita yang hendak mengambil\nistirahat haid dengan memberitahukan lewat surat\u002Ftelephone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila karyawati tidak masuk kerja karena haid pada hari pertama dan\nkedua tanpa pemberitahuan, dinyatakan mangkir, dan upah tidak dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Ijin Karena Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang tidak masuk karena sakit, wajib memberitahukan kepada\nperusahaan secara tertulis maupun tidak tertulis, dan menyerahkan surat\ndokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>2.Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun\nharus menyerahkan Surat Keterangan Dokter yang memeriksa secara rutin\ndisesuaikan denga hasil pemeriksaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang tidak bekerja karena sakit dengan Surat Keterangan Dokter,\nberhak atas upah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : Ijin Meninggalkan Kerja dengan Tidak Mendapatkan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja dapat mengajukan permohonan tidak bekerja untuk sewaktu-waktu\ntertentu dalam hal pekerja mempunyai urusan kepentingan pribadi yang sangat\nmendesak, dengan tindak mendapatkan upah jika hak cuti tahunan sudah habis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena sakit dan tidak bisa\ndibuktikan dengan keterangan dari dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Ijin Biasa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang tidak dapat melakukan kerja pada jam kerja harus mengajukan\npermohonan ijin atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang akan meminta ijin biasa karena keadaan darurat wajib\nmemberitahukan secara tertulis atau lewat telephone dengan menjelaskan\nalasannya (pada saat yang bersangkutan masuk tetap harus memberikan surat\nbukti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja dapat meninggalkan kerja pada jam kerja pokok atau jam kerja\nlembur karena sakit setelah mendapat ijin dari atasannya dan memberitahukan\nkepada bagian personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Mangkir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam hal pekerja tidak masuk tanpa ijin atau alas an yang tidak dapat\nditerima oleh pengusaha, maka pekerja tersebut dianggap mangkir dan kepadanya\npada hari tidak masuk kerja, upahnya tidak dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal pekerja mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih\nberturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti\nyang syah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan\ntertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan\ndiri dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta\nuang pisah sebagaimana tercantum dalam pasal 75.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : Skorsing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Skorsing dapat dilakukan kepada setiap pekerja yang melakukan pelanggaran\ntata tertib atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya atau tindakan\nyang merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Jangka waktu skorsing paling lama adalah 1 (satu) bulan, kecuali menunggu\nkeputusan PPHI sampai permasalahan selesai, dan selama masa skorsing upah\ndibayar sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : PENINGKATAN KETRAMPILAN, KOPERASI, SARANA IBADAH, FASILITAS\nIBADAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Pendidikan, Latihan, dan Pengembangan Karir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Biaya untuk meningkatkan produktivitas kerja diperlukan peningkatan\nkemampuan dan keterampilan para pekerja. Adapun pengetahuan dan keterampilan\npara pekerja ditingkatkan dengan cara memberikan latihan dalam suatu program\npeningkatan keterampilan atau pengetahuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>1.Pengusaha melakukan program training atau pelatihan untuk meningkatkan\nkualitas sumber daya manusia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Program training yang dilaksanakan ditentukan oleh pengusaha sesuai dengan\nkebutuhan dan kondisi perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal diperlukan karena biaya latihan cukup tinggi, maka pengusaha\nmengadakan perjanjian dengan pekerja yang mengikuti training.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk pekerja yang memangku jabatan tertentu perusahaan menetapkan untuk\nmengikuti training atau pelatihan sebagai syarat jabatan atau posisi\ntertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>5.Perusahaan memberikan kesempatan kepada semua pekerja untuk meningkatkan\nkemampuan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki jabatan tertinggi di\nperusahaan tanpa meilihat suku, agama, warna kulit dan golongan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : Koperasi Karyawan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Koperasi karyawan ialah suatu wadah ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan\ndan gotong royong untuk mewujudkan perekonomian karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bahwa salah satu sarana penunjang kearah peningkatan kesejahteraan anggota\nkoperasi dapat mengembangkan usaha bersama melalui koperasi karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dengan kemampuan yang ada berusaha untuk mendorong kearah tumbuh\ndan berkembangnya kehidupan koperasi karyawan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja yang telah selesai menjalani masa percobaan dan pekerja\nkontrak, secara sukarela diberikan kesempatan untuk menjadi anggota koperasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bersama-sama harus senantiasa\nmelindungi, mendorong dan memajukan usaha koperasi tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Sehubungan sebagian besar anggota koperasi adalah Anggota Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh maka Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan membantu\nmenyampaikan aspirasi anggota koperasi kepada koperasi secara tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : Sarana Ibadah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap pekerja diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya sesuai\ndengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang tercantum kdalam pasal 29\nUUD 1945.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam upaya memberikan kesempatan kepada pekerja, pengusaha menyediakan\nsarana\u002Ftempat beribadah di dalam lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk memelihara dan membina kegiatan kerohanian, pekerja membentuk wadah\nDewan Kesejahteraan Masjid (DKM) dan Persekutuan Do’a (PD)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk kesempatan ibadah yang dilaksanakan oleh pekerja mendapat toleransi\ndari pemeluk, agama lain dan antar pekerja yang mempunyai kepercayaan yang\nberbeda dan selalu menghindari hal-hal yang akan mengarah kepada SARA (Suku,\nAgama, Ras, Antar Golongan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk pekerja laki-laki yang akan melakukan Sholat Jum’at di lingkungan\nperusahaan diberikan kesempatan untuk meninggalkan pekerjaan selama 1 ½ jam\u002F75\nmenit, disesuaikan dengan waktu Sholat Jum’at yang diajukan oleh DKM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Perusahaan memberikan perlengkapan sarana ibadah setahun sekali sesuai\ndengan kebutuhan local masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Perusahaan, Koperasi dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh memberikan subsidi\ndana untuk perayaan hari-hari besar keagamaan disesuaikan dengan situasi dan\nkondisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdays1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1.Menjelang Hari raya, perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)\nkepada pekerja yang telah selesai masa percobaan yang besarnya disesuaikan\ndengan Permenaker No. 6 Tahun 2016\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Bagi pekerja yang masa kerjanya dibawah 1 (satu) tahun cara menghitungnya\nadalah (masa kerja x gaji pokok) \u002F 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cp>3.Pembayaran THR tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum\nharinya\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Bagi pekerja yang mengundurkan diri satu bulan sebelum hari raya\nmendapatkan THR penuh sesuai ketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : TUNJANGAN KECELAKAAN DAN KEMATIAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : Bantuan\u002FTunjangan Kematian, Bukan oleh Kecelakaan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>1.Apabila pekerja tetap meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka\nperusahaan memberikan sumbangan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Upah dalam bulan yang sedang berjalan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp>b.Sumbangan ongkos penguburan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu\nrupiah)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Uang duka yang besarnya serendah-rendahnya sesuai8 dengan ketentuan\nundang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Apabila keluarga pekerja yang meninggal dunia, maka perusahaan memberikan\nsumbangan berupa uang. Keluarga disini adalah ayah\u002Fibu kandung, suami\u002Fistri,\nanak kandung sesuai dengan data yang dilaporkan kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal keluarga pekerja tetap yang meninggal dunia sumbangan diberikan\nkepada pekerja yang bersangkutan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)\nda nada tembusan ke Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Surat edaran duka cita diedarkan diseluruh lokasi tanpa memandang jabatan,\ndan hasil sumbangan diketahui oleh Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : DAFTAR HADIR\u002F\u003Cem>FINGER SCAN\u003C\u002Fem> DAN PAKAIAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : Daftar Hadir\u002FCatatan Waktu Kerja\u002F\u003Cem>Finger Scan\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Catatan waktu kerja adalah semua bentuk catatan dan rekaman secara\ntertulis dan merupakan bukti otentik atas pelaksanaan waktu kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan membuat rekaman\u002Fcatatan waktu kerja untuk setiap pekerja dan\nmenjadi milik perusahaan untuk kepentingan penelitian, penilaian, pembayaran\nupah dan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pekerja berkewajiban untuk melakukan \u003Cem>finger scan\u003C\u002Fem>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja masuk dan pulang diharuskan \u003Cem>finger scan\u003C\u002Fem>, jika\ntidak harus segera melapor kebagian personalia. Dalam hal tidak melapor\ndianggap tidak masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan wajib memeriksa data finger scan dan memberitahukan kepada\npekerja yang bersangkutan apabila data tidak masuk komputerisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Jumlah mesin \u003Cem>finger scan\u003C\u002Fem> disesuaikan dengan jumlah karyawan di\nmasing-masing lokal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : Pakaian kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang sudah selesai masa percobaan diwajibkan memakai seragam yang\nwarna dan modelnya ditentukan oleh perusahaan dari hari Senin s\u002Fd Sabtu, untuk\nstaff kantor hari Senin s\u002Fd Jumat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pembagian seragam secara gratis dilaksanakan setiap bulan Desember\ndisesuaikan dengan masa kerja dan jabatan atau posisi pekerja, dengan ketentuan\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang sudah lepas masa percobaan, pekerja menerima 2 stel\nseragam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dalam hal pekerja dalam waktu kurang dari 4 (empat) bulan setelah menerima\nseragam tersebut mengundurkan diri\u002Fberhenti dari perusahaan karena kemauan\nsendiri maka diwajibkan mengembalikan seragam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja yang telah mendapatkan pembagian seragam baru 2 (dua) stel seragam\nlama tidak harus dikembalikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan perusahaan\ntidak akan diperkenankan masuk areal perusahaan pada jam kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang masih masa training, pekerja kontrak dan masa percobaan yang\nbelum mendapat seratam dapat memakai busana hitam putih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk pekerja perempuan (staff, harian dan sewing) diperbolehkan memakai\nbusana muslim, dengan ketentuan bahan, warna dan model ditentukan dari\nperusahaan dengan mengajukan ijin terlebih dahulu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Proses jahit busana muslim dilakukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN SARANA KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keselamatan dan kesehatan\nkerja pekerja maka dibentuk organisasi yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan\nKesehatan Kerja (P2K3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk membantu tugas-tugas P2K3 di perusahaan maka di setiap bagian\ndibentuk \u003Cem>Safety Committee\u003C\u002Fem> di bawah Pimpinan Kepala\nBagian\u002FSupervisor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Selain P2K3 perusahaan juga membentuk Team Pemadam Kebakaran dan Team\nPertolongan pertama (Team PP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja harus bersedia ditunjuk, dipilih sebagai pengurus atau\nanggota P2K3 Team Pemadam Kebakaran dan PP karena merupakan bagian dari\ntugasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) mengadakan\npemeriksanaan secara periodik atas alat-alat pelindung Keselamatan dan\nKesehatan Kerja (K3) yang digunakan oleh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian pekerja terhadap masalah\nKeselamatan Kerja maka pengusaha akan menyusun buku pedoman mengenai\nKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : Keselamatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>1.Perusahaan dan pekerja menyadari pentingnya keselamatan kerja, karenanya\nkedua belah pihak mencegah dan menghindari kemungkinan timbulnya kecelakaan dan\nsakit akibat hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan menyediakan perlindungan keselamatan kerja seperti : masker,\nkerudung, safety shoes, tangga, kacamata las, alat kerja yang bukan penghantar\nlistrik dan sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>3.Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, semua pekerja harus mentaati\nseluruh peraturan dan tata cara pemakaian alat kerja serta ketentuan kerja yang\ndikeluarkan perusahaan dengan berpedoman pada Undang-undang No.01 Tahun\n1970.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Pekerja berhak menolak bekerja terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi\nsyarat keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta tidak adanya alat-alat\nperlindungan diri yang diwajibkan (UU No. 01 Tahun 1970 pasal 12 huruf e)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.Alat-alat pemadam kebakaran harus ditempatkan pada tempat yang mudah\nterlihat dan terjangkau serta diberi cat berwarna merah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Semua pekerja harus mengetahui tempat alat-alat pemadam kebakaran dan\nmengetahui cara penggunaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Benda-benda yang mudah terbakar harus diperhatikan keamanannya serta\ndilakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya kebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Bila terjadi kebakaran, pekerja harus memberitahukan tanda bahaya tersebut\nkepada petugas pemadam\u002Fpenanggulangan kebakaran harus berusaha memadamkan dan\npara pekerja lainnya supaya ikut membantu bilamana diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Secara periodic akan dilaksanakan latihan pemadam kebakaran dan pembinaan\nterhadap regu pemadam kebakaran yang telah dibentuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada pekerja yang melanggar\nketentuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Tempat bekerja dipelihara kebersihan dan kerapihannya dan untuk menjaga\nkesehatan bersama dilarang meludah di lantai dan membuang sampah di sembarang\ntempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap pekerja harus memenuhi dan melaksanakan instruksi tentang pemakaian\nalat-alat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang disediakan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pekerja yang mengetahui pekerja lain menderita penyakit menular\nseperti : lepra, Syphilis, Kolera, TBC, Demam Berdarah, Muntaber dan sebagainya\nharus melapor kepada atasannya tentang penyakit tersebut untuk melakukan\ntindakan pencegahan penyebaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : Alat-Alat Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan wajib menyediakan dan memberikan alat-alat kerja bagi pekerja\nmenurut macam dan jenis sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan\nmasing-masing pekerjaan dan pekerja wajib untuk menggunakannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja diwajibkan merawat alat-alat kerja tersebut dan menyimpannya pada\ntempat yang telah ditentukan oleh atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal terjadi kerusakan pada alat-alat kerja dan karenanya perlu\ndilakukan penukaran, maka pekerja diwajibkan menunjukkan alat-alat kerja yang\nlama dan rusak pada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : Sarana Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>1.Perusahaan wajib menyediakan sarana kerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kaos kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Topi (ditentukan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Wearpark\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Rompi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Otto dan kerudung\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Masker (tiap 4 bulan diganti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Safety Shoes\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Sarana kerja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing\nbagian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal terjadi kerusakan atau tidak layak pakai perlu adanya penukaran\ndengan sepengetahuan atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : TATA TERTIB PERUSAHAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : Kewajiban-Kewajiban Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap pekerja harus berada di tempat tugas masing-masing tepat waktu yang\ntelah ditentukan dan demikian pula pada waktu pulang meninggalkan pekerjaan\nharus pada waktunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap pekerja harus mengikuti seluruh petunjuk-petunjuk atau\nisntruksi-instruksi yang diberikan oleh atasannya atau pemimpin perusahaan\nberwenang sepanjang tidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pekerja harus melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang\ndiberikan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja harus menjaga serta memelihara dengan baik semua barang\nmilik perusahaan dan agar melaporkan kepada pimpinan perusahaan\u002Fatasannya\napabila mengetahui hal-hal yang menimbulkan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Setiap pekerja harus memlihara dan memegang teguh rahasia perusahaan\nterhadap siapapun mengenai hal yang diketahui mengenai perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Setiap pekerja harus melaporkan kepada pimpinan perusahaan apabila ada\nperubahan-perubahan alamat dan sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Setiap pekerja wajib memeriksa semua alat-alat kerja masing-masing dan\nsebagainya sebelum bekerja atau akan meninggalkan pekerjaan, sehingga\nbenar-benar tidak akan menimbulkan kerusakan atau bahaya yang akan mengganggu\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Setiap pekerja diharuskan membantu dan menjaga keamanan dan keselamatan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Setiap pekerja bersedia menjalani pemeriksaan rutin atau sewaktu-waktu\nyang dilaksanakan oleh atasan yang ditunjuk atau satpam perusahaan dengan\nmengindahkan norma-norma sopan santun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Setiap pekerja berkewajiban untuk membantu secara positif dalam\nmeningkatkan efisiensi dan penghematan penggunaan bahan-bahan milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Setiap pekerja berkewajiban untuk bertanya kembali kepada atasannya\napabila instruksi yang diberikan tidak dimengerti atau kurang jelas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Setiap pekerja membantu untuk mencegah perbuatan orang lain di dalam\nmaupun di luar perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Setiap pekerja harus menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan, dan\nkeasrian lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Setiap pekerja harus memberitahukan kepada atasannya atau perusahaan\napabila dating masuk kerja terlambat dan atau pulang cepat dengan\nmemberitahukan alasannya secara benar dan bertanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Pekerja yang tidak bisa masuk kerja karena keperluan pribadi, ijin biasa,\nijin resmi harus memberitahukan kepada atasannya atau perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Pekerja yang tidak bisa masuk kerja karena sakit harus menunjukkan surat\ndokter dan resep obat atau obat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Pekerja yang melaksanakan tugas luar karena tugas dari perusahaan atau\nkarena melaksanakan tugas organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh harus\nmemberitahukan kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Setiap pekerja harus bersikap sopan, ramah terhadap sesama pekerja, atas\nmaupun tamu perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Setiap pekerja berkwajiban untuk memakai pakaian seragam selama berada di\npabrik, yang belum mendapat\u002Ftidak mendapat pakaian seragam, harus memakai\npakaian sopan, bersih dan rapih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Pekerja yang dimutasi karena kenaikan pangkat atau penurunan atau yang\ndipindahtugaskan harus menyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam waktu\nyang ditentukan setelah menerima surat perintah dari pihak yang mengadakan\nmutasi untuk menempati jabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Pekerja harus memperhatikan prinsip-prinsip K-3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam\nmelakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi\nserta produktivitas nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Setiap pekerja lainnya yang berada di tempat kerja perlu dijamin pula\nkeselamatan dan kesehatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Setiap pekerja berkewajiban untuk memenuhi perjanjian kerja, perjanjian\nkerja bersama dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Dalam rangka pemberantasan pengedaran dan penggunaan narkotika dan\nobat-obat terlarang (NARKOBA) atau hal-hal yang berkaitan obat terlarang atau\nPsikotropika maka perusahaan akan mengadakan pemeriksaan air seni kepada\nkaryawan\u002Fkaryawati secara acak dan apabila ditemukan memakai obat terlarang\ntersebut diputuskan hubungan kerjanya secara tidak hormat (PHK sesuai UU yang\nberlaku).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : Larangan-Larangan Bagi Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap pekerja dilarang membawa atau menggunakan barang-barang milik\nperusahaan keluar dari lingkungan perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan\nyang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap pekerja dilarang melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan tidak\ndiperkenankan memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya kecuali atas perintah\natau ijin atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pekerja dilarang menjual\u002Fmemperdagangkan barang-barang berupa\napapun atau mengedarkan daftar sokongan, menempatkan atau mengedarkan poster\nyang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tanpa ijin pimpinan di dalam\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>4.Setiap pekerja dilarang minum-minuman kerjas, mabuk ditempat kerja,\nmembawa\u002Fmenyimpan dan menyalahgunakan bahan narkotika, melakukan segala macam\nperjudian, dan berkelahi dengan sesama pekerja\u002Fpimpinan di dalam lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.Setiap pekerja dilarang membawa senjata api\u002Ftajam ke dalam lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Setiap pekerja dilarang membocorkan rahasia perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Setiap pekerja dilarang membawa makanan dari luar ke ruangan kerja\u002Ftempat\nkerja khususnya di areal produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Setiap pekerja dilarang membawa barang-barang\u002Falat-alat dari luar yang\ntidak ada hubungannya dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Setiap pekerja dilarang merokok selain pada tempat yang sudah\nditentukan\u002Fdisediakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Setiap pekerja dilarang melakukan perbuatan asusila di lingkungan\nperusahaan, membujuk, merayu, atau memancing, serta mengajak pekerja lain untuk\nmelaksanakan perbuatan amoral yang melanggar kesusilaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Setiap pekerja dilarang menolak perintah yang sesuai dengan perusahaan\nyang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Setiap pekerja dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai\ndirinya maupun hasil pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Setiap pekerja dilarang menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan\nancaman yang membahayakan pekerjaan lain, pihak pimpinan perusahaan\u002Fpengusaha\nataupun keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Setiap pekerja dilarang bertindak sembrono\u002Fserampangan, merusak alat\nkerja, hasil kerja dan barang milik perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Setiap pekerja dilarang membuang sampah di sembarang tempat dan meludah\ndilantai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Setiap pekerja dilarang untuk mendirikan perkumpulan yang tidak ada\nhubungannya dengan kegiatan perusahaan meminta sumbangan tanpa ijin dari\npimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Setiap pekerja dilarang mengganggu, mengajak beberapa pekerja lainnya\nyang sedang bekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Setiap pekerja dilarang bersenda gurau, mondar mandir pada jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Setiap pekerja dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kasar,\nmenjerit-jerit, berteriak-teriak membuat kegaduhan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Setiap pekerja dilarang merubah bentuk pakaian kerja yang diberikan tanpa\nijin dari pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Setiap pekerja dilarang merubah atau mencoret-coret dokumen perusahaan\natau pengumuman perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Setiap pekerja dilarang meminjamkan pakaian kerja maupun kartu pengenal\npekerja kepada pekerja lain atau orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Setiap pekerja dilarang mencoret-coret dinding, tembok gedung\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Setiap pekerja dilarang memasuki areal perusahaan tanpa memakai kartu\ntana pengenal karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Setiap pekerja dilarang mengajak masuk ke dalam lokasi perusahaan\nkeluarga, teman\u002Frelasinya atau tamu tanpa seijin perusahaan kecuali tamu dinas\nyang berhubungan dengan organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dengan\nmenggunakan kartu tamu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Setiap pekerja dilarang meninggalkan pekerjaannya sebelum jam kerja\nselesai\u002Fistirahat, kecuali seijin atasan\u002Fperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Setiap pekerja dilarang membuat barang-barang dari perusahaan selain\nuntuk kepentingan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Setiap pekerja dilarang menjadi anggota organisasi terlarang atau\norganisasi yang dapat meresahkan\u002Fmembuat ketidak-tenangan dan kerugian\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Setiap pekerja pria dilarang berambut panjang (gondrong)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.Pekerja dilarang membawa dan mengaktifkan HP selama jam kerja tanpa\nseijin pihak manajemen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31.Dalam 1 (satu) divisi tidak boleh ada 2 (dua) orang yang berhubungan\nkeluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : Kewajiban Atasan Terhadap Bawahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Atasan wajib memperlakukan bawahannya dengan sopan, jujur dan wajar sesuai\ndengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Atasan wajib memberikan petunjuk kepada bawahan tentang pekerjaan yang\nharus dilakukan termasuk juga peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Atasan wajib memberikan bimbingan dan dorongan kepada bawahannya untuk\nmeningkatkan keterampilan, pengetahuan dan disiplin kerja dengan tujuan\nmeningkatkan produktifitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Atasan wajib menegur bawahannya yang melanggar peraturan yang telah\nditentukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Atasan wajib melakukan penilaian secara jujur dan obyektif\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Atasan wajib menjawab setiap pertanyaan bawahannya sesuai dengan batas\nkewenangan yang dimilikinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Atasan tidak boleh meminta pekerja untuk membuat surat pernyataan yang\nberbentuk pengunduran diri dengan alas an produktivitasnya pekerja menurun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Atasan dilarang melanggar prosedur kerja telah ditentukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : Tata Tertib Sikap Bawahan Terhadap Atasan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Bawahan wajib melaksanakan perintah dan petunjuk atasannya dengan\nsebaik-baiknya selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian\nkerja bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bawahan wajib bersikap sopan, jujur dan wajar terhadap atasannya serta\nloyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban tugas-tugas yang diberikan\noleh perusahaan melalui atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bawahan wajib menanyakan kepada atasannya mengenai hal-hal yang belum atau\nkurang jelas baginya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bawahan dapat mengajukan usul, atau saran kepada atasannya demi kelancaran\npekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : Pembinaan dan Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan maupun Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh menyadari sepenuhnya\nperlunya menegakkan disiplin kerja, karenanya terhadap kesalahan\u002Fpelanggaran\nyang dilakukan oleh bawahan\u002Fatasan atas peraturan yang telah diatur dapat\ndiberikan pembinaan\u002Fsanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pembinaan atau sanksi yang diberikan kepada bawahan\u002Fatasan adalah\nmerupakan usaha korektif dan pengarahan terhadap tindakan dan tingkah laku\natasan\u002Fbawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bawahan\u002Fatasan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan\u002Fdisiplin\nkerja dan lalai terhadap kewajibannya maka dikenakan hukuman\u002Fsanksi sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Teguran lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Surat teguran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga\u002Fterakhir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Skorsing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang telah mengakui berbuat kesalahan atau lalai atas kewajibannya\nharus membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda menyetujui\u002Fmenerima surat\nperingatan yang diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Surat peringatan tidak diberikan berdasarkan urutan-urutannya tetapi dapat\ndinilai menurut besar kecilnya kesalahan\u002Fpelanggaran yang dilakukan oleh\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Masing-masing surat teguran dan surat peringatan mempunyai masa berlaku\nyang berbeda yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Surat teguran masa berlakunya 1 (satu) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Surat Peringatan Pertama masa berlakunya 2 (dua) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Surat Peringatan Kedua masa berlakunya 2 (dua) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat Peringatan Kegita masa berlakunya 3 (tiga) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pekerja yang telah diberikan pembinaan dan sanksi Surat Peringatan\nKegita\u002FTerakhir maka perusahaan akan memberikan tembusan kepada Serikat\nBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : Teguran Lisan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Teguran yang diberikan oleh atasan langsung karena kesalahan yang bersifat\nringan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 : Kesalahan\u002FPelanggaran dengan Teguran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan akan memberikan Surat teguran untuk kesalahan\u002Fpelanggaran yang\ndilakukan bawahan\u002Fatasan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Untuk pekerja bulanan : apabila tidak masuk kerja tanpa kabar\u002Fmangkir 1\n(satu) hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Lupa mewaktukan finger 2 (dua) kali dalam satu bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Petugas piket yang tidak teliti\u002Flalai dalam melakukan pemeriksaan pada\nsaat karyawan keluar ruangan atau pulang kerja sehingga ditemukan oleh satpam,\nanak buahnya membawa barang milik perusahaa, akan disesuaikan dengan kasus yang\nterjadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Atasan yang anak buahnya melakukan kesalahan kerja yang masih dapat\nditolelir disesuaikan dengan kasus yang terjadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Ditemukan tidak memakai perlengkapan kerja seperti masker, kerudung, yang\nsesuai dengan ketentuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tidak membersihkan tempat kerja sehingga berantakan dan kotor, seusai\nkerja dan langsung meninggalkan tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Setiap pekerja pria dilarang berambut panjang (gondrong)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Setiap pekerja dilarang mamasuki areal perusahaan tanpa memakai kartu tana\npengenal karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 : Kesalahan\u002FPelanggaran dengan Surat Peringatan pertama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan akan memberikan Surat Peringatan Pertama untuk\nkesalahan\u002Fpelanggaran yang dilakukan pekerja\u002Fatasan management sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Apabila pelanggaran yang sama seperti pada pasal 67 diatas tetap dilakukan\noleh pekerja dalam waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan pelanggaran\u002Fkesalahan\nlain dan yang bersangkutan sudah pernah mendapat surat teguran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Terlambat masuk kerja 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tidak masuk setelah gajian, sebelum atau sesudah libur resmi\u002Fhari besar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tidka masuk sebelum dan sesudah cuti yang diberikan perusahaan tanpa\nmemberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tidak mengambil surat cuti yang telah diberikan\u002Fdisyahkan oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tidak masuk 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan tanpa alas an yang\njelas\u002Fmangkir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Tidak memakai seragam\u002Fpakaian kerja yang sesuai dengan ketentuan\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Tidak mematui ketentuan-ketentuan keselamatan kerja, petunjuk-petunjuk\natasan dan sebagainya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Meninggalkan pekerjaan tanpa ijin atasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Meludah di depan banyak orang\u002Fpimpinan, membuang sampah yang berbahaya di\nsembarang tempat atau tidak ditempat sampah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Membuat gaduh dan atau mengganggu ketenangan kerja seperti berteriak,\nberkata tidak sopan, dan kasar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Tidak mematikan listrik dan mesin produksi atau merapikan barang-barang\npekerjaan setelah selesai jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Menolak untuk diperiksa oleh satpam saat meninggalkan areal kerja\n(istirahat\u002Fpulang)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Melanggar tata tertib kerja atau tidak mengikuti aturan kerja yang\ndiberikan sehingga hasil kerja rusak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat kerja dan tidak mau\nmenurut setelah dinasehati oleh atasan\u002Fbawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Terbukti mencari-cari alas an untuk meminta ijin meninggalkan kerja pada\nwaktu kerja belum selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Mengajak masuk saudara, teman, yang bukan karyawan ke lokasi perusahaan\ntanpa seijin petugas atau perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Tanpa seijin petugas\u002Fperusahaan masuk ke lokasi\u002Fkamar mess perusahaan,\npekerja yang berlainan jenis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Setiap pekerja dilarang membawa makanan dari luar ke ruangan kerja\u002Ftempat\nkerja khususnya di areal produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Setiap pekerja dilarang membawa barang-barang\u002Falat-alat dari luar yang\ntidak ada hubungannya dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Setiap pekerja dilarang merubah bentuk pakaian kerja yang diberikan tanpa\nijin dari pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Setiap pekerja dilarang membuat barang-barang dari perusahaan selain\nuntuk kepentingan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Pekerja dilarang membawa dan menggunakan HP pada jam kerja tanpa seijin\npihak manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 : Kesalahan\u002FPelanggaran Dengan Surat Peringatan kedua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan akan memberikan Surat Peringatan Kedua untuk\nkesalahan\u002Fpelanggaran yang dilakukan pekerja\u002Fatasan management sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Apabila pelanggaran yang sama seperti pada pasal 68 di atas tetap\ndilakukan oleh bawahan\u002Fatasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mencoret-coret atau merobek pengumuman\u002Fpemberitahuan yang baru di temple\npada papan pengumuman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Melawan perintah atasan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Melalaikan kewajiban secara serampangan sehingga merugikan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Mencorat-coret tembok.\u002Fgedung di dalam lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pelanggaran yang merugikan perusahaan dengan memperhatikan kasus yang\nterjadi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Mangkir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan kalender\ntanpa memberikan alas an yang dapat dipertanggungjawabkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Petugas satpam yang sedang jaga\u002Ftugas tidak mengetahui di daerah\npengawasannya terjadi pencurian\u002Ftindak kejahatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Terbukti atasan memaki-maki bawahan dengan ucapan yang bertentangan dengan\nhak asasi manusia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Tidak melaporkan adanya bahaya kepada atasan\u002Fperusahaan yang dapat\nmerugikan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Setiap pekerja dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai\nhasil pekerjaan dengan melihat tingkat kesalahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Setiap pekerja dilarang untuk mendirikan perkumpulan yang tidak ada\nhubungan dengan kegiatan perusahaan, meminta sumbangan tanpa ijin dari pimpinan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Setiap pekerja dilarang mengganggu, mengajak beberapa pekerja lainnya\nyang sedang bekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Setiap pekerja dilarang bersenda gurau, modar-mandir pada jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Setiap pekerja dilarang meminjamkan pakaian kerja maupun kartu pengenal\npekerja kepada pekerja lain atau orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 : Kesalahan\u002FPelanggaran dengan Surat Peringatan\nKetiga\u002FTerakhir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk pelanggaran-pelanggaran di bawah ini akan memberikan Surat Peringatan\nketiga (terakhir) sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Apabila melakukan kesalahan yang sama dengan menerima Surat Peringatan\nKedua dan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Karyawan yang diketemukan berjualan di sekitar areal perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Melalaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menimbulkan\nkecelakaan bagi dirinya\u002Forang lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Melakukan usaha rentenir di dalam lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Mengoperasikan mesin atau peralatan kerja atau memasuki ruang lain yang\nbukan menjadi tugasnya tanpa ijin\u002Fperintah atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Merokok bukan pada tempat yang sudah ditentukan\u002Fdisediakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Menyebarkan berita-berita yang tidak benar di dalam lingkungan perusahaan\nsehingga menimbulkan keresahan diantara sesama pekerja dan mengakibatkan\npekerja menjadi terganggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Tidak masuk setelah cuti massal dengan alas an yang tidak dapat\ndipertanggunjawabkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pekerja terbukti tidur pada jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Dengan sengaja menjelekkan nama baik atasannya sehingga mempengaruhi\nkewibawaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Mangkir 4 (empat) hari berturut-turut atau 5 (lima) hari tidak\nberturut-turut dalam 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Terbukti anggota satpam meninggalkan pos\u002Ftempat kerja sebelum waktunya\nsehingga perusahaan kehilangan barang\u002Fmenderaita kerugian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Karyawan mengedarkan surat yang berbentuk ajakan atau provokasi yang\nmenjelekkan nama perusahaan, Serikat Pekerja\u002Fserikat Buruh atau menuntut kepad\naperusahaan tanpa memberitahukan kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Karyawan yang menyebarkan isu atau keterangan yang tidak benar mengenai\nperusahaan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada karyawan lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Atasan yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan jabatan dan\ntanggung jawabnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Setiap pekerja dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai\ndirinya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Setiap pekerja dilarang membawa senjata api\u002Ftajam ke dalam lingkungan\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Setiap pekerja dilarang membocorkan rahasia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 : Pelanggaran Tata Tertib yang Dapat Mengakibatkan Pemutusan\nHubungan Kerja Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Setiap bawahan\u002Fatasan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib\nperusahaan, pelanggaran hukum atau merugikan perusahaan, dapat dikenakan sanksi\nPemutusan hubungan Kerja dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang\nberlaku, antara lain yang termasuk pelanggaran berat sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Setiap bawahan\u002Fatasan yang melakukan pelanggaran PKB, pelanggaran hukum\nyang merugikan perusahaan dapat dikenakan sangsi PHK dan disesuaikan dengan\nundang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sesuai dengan UU No.\nTahun 2004 mengenai PPHI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Melakukan pencurian\u002Fpenggelapan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Melakukan penganiayaan terhadap pengusaha, keluarga pengusaha atau sesama\npekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Melakukan perjudian dan berkelahi di tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Terbukti merusak barang milik perusahaan dengan sengaja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Terbukti mengadu domba, menghasut, mengumpulkan massa secara tidak syah\nuntuk mengganggu aktifitas perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Terbukti mengancam teman kerja, atasan atau pengusaha dan keluarganya\nsehingga keselamatannya terancam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Terbukti secara terang-terangan menolak pembinaan yang dilakukan oleh\natasan dan dibuktikan dengan menentang secara kasar dan terang-terangan\nsehingga kewibawaan pimpinan tidak ada\u002Fdilecehkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Dengan sengaja menghilangkan dokumen, barang-barang inventaris penting\nmilik perusahaan, sehingga merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Terbukti memalsukan tanda tangan atasan, menggunakan stempel perusahaan\nuntuk kepentingan pribadi\u002Fkelompok sehingga merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Terbukti dengan sengaja menyuruh orang lain untuk mengancam, mencelakai,\nmenyakiti secara fisik\u002Fmental atasan atau sesama pekerja atau perusahaan dan\nkeluarganya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Terbukti memberikan keterangan\u002Fkesaksian palsu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Terbukti tidak dapat bekerja dengan baik akibat minum-minuman keras atau\nobat-obatan terlarang yang dilakukan di luar perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Dengan sengaja tanpa alasan yang jelas atau tanpa ijin atasan telah\nmemindahkan\u002Fmenyimpan barang milik perusahaan di suatu tempat yang tidak\nsemestinya yang terbukti sebagai usaha atau membantu pencurian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Melakukan perbuatan asusila di lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Terbukti meminta hadiah atau perjamuan makan pada rekanan perusahaan\nuntuk kepentingan pribadi, sehingga mencemarkan nama baik perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Terbukti menjelekkan\u002Fmencemarkan nama baik sesama pekerja, atasan,\nbawahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Terbukti memberikan jasa dan meminta imbalan, karena memasukkan calon\npekerja baru dan diterima sebagai pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Petugas satpam memergoki pelaku pencurian, penipuan, kejahatan,\npenganiayaan, penggelapan, tindakan asusila, tetapi tidak melakukan penangkapan\nuntuk diambil tindakan\u002Fdiproses sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Setiap pekerja dilarang membawa atau menggunakan barang-barang milik\nperusahaan keluar dari lingkungan perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan\nyang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Setiap pekerja dilarang menjadi anggota organisasi terlarang atau\norganisasi yang dapat meresahkan\u002Fmembuat ketidaktenangan dan kerugian\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Setiap pelanggaran PKB baik dari Pekerja maupun atasan harus dibicarakan\nsecara bipartite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 : Proses Penyelesaian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Bipartit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal tidak ada kesepakatan penyelesaian di tingkat Bipartit maka\nSerikat Pekerja maupun pengusaha menyelesaikan dengan mekanisme sebagaimana\ndiatur di dalam undang-undang No.2 tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian\nPerselisihan Hubungan Industrial).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV : PEMBINAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 : Prinsip-Prinsip Pembinaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dengan segala upaya harus\nmengusahakan agar tidak terjadi adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan\nmelakukan langkah-langkah efisiensi untuk penyelematan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pembinaan diberikan kepada :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja yang akan menerima\u002Fdiberikan Surat Peringatan ketiga\u002Fterakhir dan\natau akan dikenakan tindakan skorsing\u002Fpemecatan sementara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja dari semua tingkatan dibina mengenai isi dari PKB,\nPerundang-undangan ketenagakerjaan, norma kerja, efisiensi, BPJS Tenaga Kerja,\nkeselamatan dan kesejahteraan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pembinaan kepada pekerja dilakukan oleh pihak personalia dan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 : Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan\nundang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan\nIndustrial :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perusahaan, pekerja, Serikat Pekerja, Pemerintah dengan segala upaya harus\nmengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pemutusan Hubungan Kerja dilarang antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena sakit menurut\nketerangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan terus\nmenerus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena tugas kewajiban\nNegara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja menikah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui\nbayinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi pekerja yang melakukan pelanggaran berat atau telah diberikan Surat\nPeringatan ke 3 yang masih berlaku dan masih melakukan pelanggaran yang sama\ndan\u002Fatau pelanggaran yang berbeda, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan\nkerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang mengundurkan diri dari perusahaan dapat mengajukan surat\npermohonan secara resmi kepada perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk pekerja dengan jabatan operator selambat-lambatnya 1 (satu) minggu\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk pekerja dengan jabatan kedua line\u002Fkepala operator, Komandan Jaga,\nstaff, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal demikian perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan uang\npesangon dan jasa berupa apapun, Kecuali apabila pekerja telah bekerja\nsekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, akan diberikan upah pisah\u002Fpenghargaan dengan\nmasa kerja yang besarnya dihitung sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun sebesar 1 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun sebesar 2 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Masa kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 13 tahun sebesar 3 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Masa kerja 13 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun sebesar 4 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun sebesar 5 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun sebesar 6 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Masa kerja 21 tahun ke atas sebesar 7 bulan gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam hal terjadi pemutusan Hubungan Kerja, perusahaan diwajibkan membayar\nuang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang\nseharusnya diterima sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cp>5.Ketentuan memberikan uang pesangon berpedoman pada kententuan\nundang-undang ketenagakerjaan yang berlaku sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa kerja kurang dari 1 tahun sebesar 1 bulan gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun sebesar 2 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun sebesar 3 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun sebesar 4 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun sebesar 5 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sebesar 6 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun sebesar 7 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun sebesar 8 bulan\ngaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan gaji\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6.Penghitungan uang penghargaan masa kerja atau tunjangan pengobatan dan\nperumahan 15% dihitung dari ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang\nberlaku sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 3 bulan gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 5 bulan gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun 6 bulan gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun 7 bulan gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun 8 bulan gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana maksud di atas\nmeliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Cuti tahunan yang tidak diambil dan belum gugur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Biaya atau ongkos pulang untuk perjalanan keluarganya ke tempat dimana\npekerja diterima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Penggantian untuk perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan\nsebesar 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan uang penghargaan masa\nkerja bagi yang memenuhi syarat (lihat ayat 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Upah sebulan adalah sama dengan 25 kali upah sehari atau 173 kali upah\nsejam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 : Pemutusan Hubungan kerja Karena Meninggal Dunia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang dinyatakan Pemutusan Hubungan Kerja karena meninggal dunia,\nkepada ahli waris yang sah akan diberikan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sisa hak pekerja yang masih ada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Santunan kematian melalui BPJS Tenaga Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tabungan Hari tua melalui BPJS Tenaga Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Biaya pemakaman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Uang pesangon dan uang jasa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang\nberlaku (Undang-undang No.13 Tahun 2003) tentang Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk penerimaan uang pesangon kepada ahli waris pekerja dapat didampingi\noleh Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Sakit Yang Berkepanjangan dan\nCacat Total\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah bekerja dan belum mencapai umur 55 (lima puluh lima)\ntahun dan menderita sakit berkepanjangan atau cacat total, perusahaan dapat\nmengajukan PHK sesuai dengan UU No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian\nPerselisihan Hubungan Industrial (PPHI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja diputuskan hubungan kerjanya karena sakit berkepanjangan atau\ncacat total, perusahaan wajib memberikan haknya sesuai undang-undang\nketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah bekerja dan telah mencapai usia 55 (lima puluh lima)\ntahun berhak atas pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena pensiun, perusahaan wajib\nmemberikan haknya dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 167\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang akan memasuki masa pensiun, akan dipanggil oleh personalia\nuntuk diberitahukan masa pensiun yang bersangkutan 2 bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah bekerja dan belum mencapai usia 55 (lima puluh lima)\ntahun tetapi kondisi perusahaan yang tidak dapat melangsungkan kegiatannya\ndengan baik terpaksa melakukan pengurangan jumlah pekerja\u002Fefisensi, perusahaan\ndapat melakukan PHK secara massal dan dimusyawarahkan dulu dengan Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena efisiensi, perusahaan\nwajib memberikan haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 13 Tahun 2003\ntentang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 : Pemutusan Kerja Karena Alih Manajemen\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah terkena PHK karena perubahan status atau pemilikan\nperusahaan atau perusahaan pindah lokasi dengan syarat-syarat kerja baru yang\nsama dengan syarat-syarat kerja lama dan terpaksa dan pekerja tidak bersedia\nuntuk melanjutkan hubungan kerja, maka kepada pekerja diberikan haknya sesuai\ndengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Pasal 163 UU No. 13\nTahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kewajiban pengusaha untuk membayar secara tunai semua hak yang diterima\npekerja kecuali ada perjanjian lain antara pengusaha lama dan pengusaha\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 : Akibat Dari Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja\u002FPengunduran Diri, maka pekerja\ndiwajibkan mengembalikan kepada perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1.Kartu tanda Pengenal Pekerja dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2.Alat-alat kerja berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kaos kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Topi (ditentukan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Warpark\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Rompi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Otto dan kerudung\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Masker\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Safety Shoes\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk penyelesaian administrasi pekerja yang diputuskan hubungan\nkerjanya\u002FPHK harus dilakukan sendiri oleh pekerja yang bersangkutan (tidak\ndapat diwakilkan) kepada orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk pekerja yang berhenti\u002Fmengundurkan diri yang tidak sanggup\nmenyelesaikan administrasinya sendiri karena keadaan seperti sakit dalam jangka\nwaktu yang lama, ditahan pihak yang berwajib, menjalankan tugas Negara, maka\ndapat memberikan kuasa kepada keluarga terdekat (suami, isteri, anak, bapak,\nibu) dengan membuat surat kuasa diatas materai yang cukup.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila pekerja mempunyai hutang maka akan dilakukan penagihan barang\nsesuai dengan ketentuan (ketentuan hutang piutang)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk pekerja yang berhenti\u002Fmengundurkan diri tanpa surat permohonan\npengunduran diri, maka perusahaan tidak berkewajiban\u002Ftidak akan memberikan\nsurat keterangan kerja penyelesaian administrasi tidak dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVI : KELUH KESAH PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 : Penyelesaian Keluh Kesah Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bahwasanya perusahaan dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sama-sama\nberkepentingan untuk mengadakan penyelesaian dengan cepat dan sebaik-baiknya\natas keluhan dan pengaduan pekerja. Karena itu bila seorang pekerja akan\nmenyampaikan keluhan atau pengaduan agar sesuai prosedur sebagaimana yang\nditetapkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Keluhan-keluhan\u002Fkekurangan-kekurangan dari pekerja atas keadaan tertentu,\ndiselesaikan secara musayawarah dengan prosedur yang tertib, dengan\nmenyampaikan atau membicarakannya melalui atasannya langsung dan dalam hal\nbelum dapat diselesaikan, diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi\u002Fbagian\npersonalia dan HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Keluhan yang tidak dapat diselesaikan oleh pekerja sendiri, maka\npersoalannya diselesaikan bersama-sama dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\nDalam tingkat ini keluhan atau pengaduan diselesaikan antara serikat\npekerja\u002Fserikat buruh dengan perusahaan (Bipartit)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara intern (Bipartit) maka\ndiselesaikan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur didalam undang-undang\nNo. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVII : KONSULTASI, PERUNDINGAN, DAN MUSYAWARAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 : Konsultasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk membina kerjasama yang baik, pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh saling mengadakan konsultasi dan mengemukakan usul dan saran mengenai\nhal-hal yang menyangkut kepentingan bersama minimal sekali dalam sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk kepentingan bersama mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, maka\nperusahaan dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh akan saling menjaga kerahasiaan\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 : Perundingan Musyawarah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Jika salah satu pihak ingin mengadakan perundingan masalah-masalah\nhubungan kerja, baik yang telah tercantum dalam PKB maupun yang belum maka\npihak yang satu perlu menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak yang lain\nsecara lisan atau tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya kecuali\nuntuk hal-hal yang mendesak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam perundingan pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh setiap\nmasalah diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila perundingan tersebut kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan\nmaka diselesaikan dengan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam\nUndang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial\n(PPHI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVIII : PELAKSANAAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 : Pelaksanaan PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenakertrans No.\n48\u002FMEN\u002F2004: Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku dan syah kecuali ada\nundang-undang baru yang nilainya lebih tinggi dan lebih baik. Perjanjian Kerja\nBersama ini belaku bagi semua pekerja PT, Ricky Putra Globalindo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 85 : Pendistribusian\u002FPembagian PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini di buat rangkap 3 (tiga) yang sama bu7nyinya\ndan mempunyai kekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak Serikat Buruh\ndan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib memperbanyak Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 : Pernyataan Hukum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini semua ketentuan-ketentuan\nyang dibuat sebelumnya dan atau peraturan-peraturan lainnya yang bertentangan\ndengan Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian kerja bersama ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 : Peraturan Peralihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila dikemudian hari para pihak yang menandatangani PKB ini\nmengundurkan diri atau meninggal dunia, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap\nberlaku sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerja Bersama\n, maka hal tersebut akan dimusyawarahkan lebih lanjut antara Pengusaha dengan\nserikat buruh, yang kemudian dituangkan secara tertulis sehingga mempunyai\nkekuatan hukum dan berlaku di PT Ricky Putra Globalindo sebagai aturan khusus\nbagi Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setelah Perjanjian Kerja Bersama ini diberlakukan dan pemerintah\nmenerbitkan ketentuan-ketentuan yang baru dimana nilai-nilanya lebih baik dan\nlebih tinggi dari isi Perjanjian Kerja Bersama ini maka dengan sendirinya\nPerjanjian Kerja Bersama ini perlu disesuaikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIX : MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 88 : Masa Berlaku\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 2\n(dua) tahun terhitung sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 01\nSeptember 2018\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku sampai Perjanjian Kerja Bersama\nyang baru tercapai dan didaftarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 89 : Perubahan dan Perpanjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Setelah 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan\nyang berlaku, Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang selama 1 (satu)\ntahun kecuali jika salah satu pihak menghendaki adanya perubahan\u002Fpembaharuan\ndimana keinginan tersebut harus diberitahukan secara tertulis dalam jangka\nwaktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja\nBersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XX : KETENTUAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 90 : Penutup\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaactorratified\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak\ndi Bogor dengan disaksikan oleh Kepala Kantor dinas Sosial Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi pada tanggal 02 September 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disepakati di : Citeureup\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 02 September 2016\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Pihak SP SPN\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PT. Ricky Putra Globalindo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mardi Wiyoto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maintaenance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maman Nurjaman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lokal I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saepudin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lokal I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lokal I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ujang Nurfadilah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lokal III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sri Sugiarti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lokal III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Warto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lokal V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lokal V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Suyadi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ekspedisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>\u003Cstrong>PIHAK SB Garteks\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PT. Ricky Putra Globalindo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Suroso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GBJ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Pihak Pengusaha\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PT. Ricky Putra Globalindo\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Paulus Gunawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presiden Direktur PT. RPG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dinar L. Panjaitan M.Si\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H. Encep Z\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer GBJ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yunasril\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager Produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Herry Setiawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ka Bag. Lokal V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anwarudin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spv. Sr Produksi Lk I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Achmad Suryono D.S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spv. Ekspedisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bagus Eko Nugroho\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spv. Personalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fadli Tri Putra Baskoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spv. Compliance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PENANDA TANGANAN PKB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Antara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MANAJEMEN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. Ricky Putra Globalindo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. Ricky Putra Globalindo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mengetahui \u002F Menyaksikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kepala Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kabupaten Bogor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Drs. H. Yous Sudrajat. M.Si\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pembina Utama Muda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NIP. 196108111986031011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":46,"hourspday_select":50,"trainingprogrammes":54,"contracttrialperiod":58,"maxsicknesspay":62,"cbadate_end":66,"severance_number":70,"dayspweek":74,"protectiveclothing":76,"WORKHOURS_trigger":80,"hourspday":82,"funeralpay":84,"pensionfund":88,"cbadate_end_date":92,"severance":94,"discrimination":96,"maxsicknesspayperc":100,"cbadate_start":102,"holidaysdays":104,"maxsicknesspaytype":108,"severance_number_1_tenure":110,"healthinsurance":112,"cbaactorratified":116,"funeralpaytype":120,"healthandsafetypolicy":124,"hourspweek":128,"holidaysweeks":130,"sicknesspay":132,"sicknessmaxdays":134,"dayspweek_select":136,"apprenticeships":138,"SCHEDULE_trigger":142,"contracttrial":146,"SICDIS_trigger":148,"schedulesrestpw":152,"cbadate_start_date":156,"sicknessmaxdaysnr":158,"menstruationleave":162,"cbaratificationdate":166,"funeralpayamount":168,"violence":170,"code_application":174,"healthinsurancerelatives":178,"contractseverancepay1":180,"bankholidays1":182,"hourspweek_select":186,"disabilityfund":188,"contractseverancepay":190,"PAIDLEAV_trigger":192,"SOCSEC_trigger":194,"PAYSCALES_trigger":198,"LOWWAGE_trigger":202,"LOWWAGE_government":206,"LOWWAGE_provision":208,"lowwageperiod":210,"ONCERISE_trigger":212,"incidentalbonustype":216,"incidentalbonustype2":218,"incidentalbonusdays1":220,"incidentalbonusdate":222,"NOCTPREM_trigger":226,"shiftallowancetype":230,"shiftallowanceamount1":232,"OVERTIME_trigger":234,"overtimeallowancetype_general":238,"overtimeallowanceperc1_general":240,"overtimeallowancetype":242,"overtimeallowanceperc1":244,"overtimeallowancetype1":246,"SUNDAY_trigger":248,"sundayallowancetype":252,"sundayallowanceperc1":254,"sundayallowancetype1":256,"COMMUTE_trigger":258,"commutingallowancetype1":262,"SENIOR_trigger":266,"MEALALL_trigger":270,"mealvoucherstype1":272},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"disabilitypay","a.Jaminan kecelakaan Kerja Jaminan Kecel","a.Jaminan kecelakaan Kerja\n\nJaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga\nkerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat sampai tiba kembali\ndi rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja dan diatur dalam PP No.\n44 tahun 2015",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"hourspday_select","2.Jam kerja di perusahaan adalah 7 (tuju","2.Jam kerja di perusahaan adalah 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 hari kerja dan\n8 (delapan) jam sehari untuk 5 hari kerja atau 40 (empat puluh) jam selama\nseminggu.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"trainingprogrammes","1.Pengusaha melakukan program training a","1.Pengusaha melakukan program training atau pelatihan untuk meningkatkan\nkualitas sumber daya manusia\n\n2.Program training yang dilaksanakan ditentukan oleh pengusaha sesuai dengan\nkebutuhan dan kondisi perusahaan.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"contracttrialperiod","1.Setiap penerimaan pekerja dalam perusa","1.Setiap penerimaan pekerja dalam perusahaan dilakukan melalui masa\npercobaan untuk waktu 3 (tiga) bulan.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"maxsicknesspay","3.Pekerja yang mengalami sakit berkepanj","3.Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan mendapatkan upah sebagai\nberikut:\n\na.4 bulan pertama dibayar 100% dari upah\n\nb.4 bulan kedua dibayar 75% dari upah\n\nc.4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah\n\nd.Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan\nkerja yang dilakukan oleh pengusaha.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"cbadate_end","1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku u","1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 2\n(dua) tahun terhitung sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 01\nSeptember 2018",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"severance_number","5.Ketentuan memberikan uang pesangon ber","5.Ketentuan memberikan uang pesangon berpedoman pada kententuan\nundang-undang ketenagakerjaan yang berlaku sebagai berikut :\n\na.Masa kerja kurang dari 1 tahun sebesar 1 bulan gaji.\n\nb.Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun sebesar 2 bulan\ngaji\n\nc.Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun sebesar 3 bulan\ngaji\n\nd.Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun sebesar 4 bulan\ngaji\n\ne.Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun sebesar 5 bulan\ngaji\n\nf.Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sebesar 6 bulan\ngaji\n\ng.Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun sebesar 7 bulan\ngaji\n\nh.Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun sebesar 8 bulan\ngaji\n\ni.Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan gaji",{"bindId":75,"name":52,"text":53},"dayspweek",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"protectiveclothing","1.Perusahaan wajib menyediakan sarana ke","1.Perusahaan wajib menyediakan sarana kerja sebagai berikut:\n\na.Kaos kerja\n\nb.Topi (ditentukan)\n\nc.Wearpark\n\nd.Rompi\n\ne.Otto dan kerudung\n\nf.Masker (tiap 4 bulan diganti)\n\ng.Safety Shoes",{"bindId":81,"name":52,"text":53},"WORKHOURS_trigger",{"bindId":83,"name":52,"text":53},"hourspday",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"funeralpay","1.Apabila pekerja tetap meninggal dunia ","1.Apabila pekerja tetap meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka\nperusahaan memberikan sumbangan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai\nberikut:\n\na.Upah dalam bulan yang sedang berjalan\n\nb.Sumbangan ongkos penguburan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu\nrupiah)\n\nc.Uang duka yang besarnya serendah-rendahnya sesuai8 dengan ketentuan\nundang-undang yang berlaku.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"pensionfund","d.Program Jaminan Pensiun Jaminan sosial","d.Program Jaminan Pensiun\n\nJaminan sosial bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak\nbagi peserta dan\u002Fatau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah\npeserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal\ndunia dan diatur dalam PP No. 45 Tahun 2015",{"bindId":93,"name":68,"text":69},"cbadate_end_date",{"bindId":95,"name":72,"text":73},"severance",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"discrimination","5.Perusahaan memberikan kesempatan kepad","5.Perusahaan memberikan kesempatan kepada semua pekerja untuk meningkatkan\nkemampuan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki jabatan tertinggi di\nperusahaan tanpa meilihat suku, agama, warna kulit dan golongan.",{"bindId":101,"name":64,"text":65},"maxsicknesspayperc",{"bindId":103,"name":68,"text":69},"cbadate_start",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"holidaysdays","1.Pekerja setelah bekerja selama 12 (dua","1.Pekerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus\nberhak atas istirahat\u002Fcuti tahunan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) hari.",{"bindId":109,"name":64,"text":65},"maxsicknesspaytype",{"bindId":111,"name":72,"text":73},"severance_number_1_tenure",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"healthinsurance","2.Program BPJS Kesehatan a.Jaminan Keseh","2.Program BPJS Kesehatan\n\na.Jaminan Kesehatan\n\n  Pelayanan Medis Rawat Jalan tingkat pertama, Rawat jalan Tingkat\n    Lanjutan, Rawat Inap, Pemeriksaan Kehamilan dan Persalinan.\n  Perhitungan Iuran\n  Iuran BPJS dihitung berdasarkan persentase dari Gaji Pokok dan Tunjangan\n    Jabatan sebulan yang diterima tenaga kerja kecuali perhitungan iuran BPJS\n    Kesehatan ditetapkan atas dasar upah sebulan yang diterima tenaga kerja\n    setinggi-tingginya Rp. 8.000.000.\n  Iuran Program BPJS (% Upah Bulanan)",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"cbaactorratified","Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatang","Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak\ndi Bogor dengan disaksikan oleh Kepala Kantor dinas Sosial Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi pada tanggal 02 September 2016\n\n\n\nDisepakati di : Citeureup\n\nTanggal: 02 September 2016",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"funeralpaytype","b.Sumbangan ongkos penguburan sebesar Rp","b.Sumbangan ongkos penguburan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu\nrupiah)",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"healthandsafetypolicy","1.Perusahaan dan pekerja menyadari penti","1.Perusahaan dan pekerja menyadari pentingnya keselamatan kerja, karenanya\nkedua belah pihak mencegah dan menghindari kemungkinan timbulnya kecelakaan dan\nsakit akibat hubungan kerja.\n\n2.Perusahaan menyediakan perlindungan keselamatan kerja seperti : masker,\nkerudung, safety shoes, tangga, kacamata las, alat kerja yang bukan penghantar\nlistrik dan sebagainya.\n\n3.Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, semua pekerja harus mentaati\nseluruh peraturan dan tata cara pemakaian alat kerja serta ketentuan kerja yang\ndikeluarkan perusahaan dengan berpedoman pada Undang-undang No.01 Tahun\n1970.",{"bindId":129,"name":52,"text":53},"hourspweek",{"bindId":131,"name":106,"text":107},"holidaysweeks",{"bindId":133,"name":64,"text":65},"sicknesspay",{"bindId":135,"name":64,"text":65},"sicknessmaxdays",{"bindId":137,"name":52,"text":53},"dayspweek_select",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"apprenticeships","Pekerja magang adalah bagian dari system","Pekerja magang adalah bagian dari system pelatihan kerja yang\ndiselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan\nbekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan infrastruktur atau\npekerja\u002Fburuh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan\u002Fatau\njasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian\ntertentu.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"SCHEDULE_trigger","1.Istirahat kerja diberikan selama 1 (sa","1.Istirahat kerja diberikan selama 1 (satu) jam sekurang-kurangnya setelah\nbekerja 4 (empat) jam berturut-turut\n\n2.Pimpinan perusahaan dapat merubah waktu istirahat dengan pertimbangan\nkondisi yang memaksa untuk kepentingan produksi setelah dibicarakan dengan\nserikat pekerja\u002Fserikat buruh.\n\n3.Istirahat mingguan diberikan 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja\ndalam seminggu bagi pekerja shift maupun non shift. Untuk pekerja staff dan\nbeberapa bagian tertentu yang bekerja 5 (lima) hari kerja, hari libur\nditetapkan pada hari Sabtu dan Minggu.",{"bindId":147,"name":60,"text":61},"contracttrial",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"SICDIS_trigger","1.Apabila pekerja sakit dan dapat dibukt","1.Apabila pekerja sakit dan dapat dibuktikan dengan surat dokter, maka\nupahnya dibayar",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"schedulesrestpw","3.Istirahat mingguan diberikan 1 (satu) ","3.Istirahat mingguan diberikan 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja\ndalam seminggu bagi pekerja shift maupun non shift. Untuk pekerja staff dan\nbeberapa bagian tertentu yang bekerja 5 (lima) hari kerja, hari libur\nditetapkan pada hari Sabtu dan Minggu.",{"bindId":157,"name":68,"text":69},"cbadate_start_date",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"sicknessmaxdaysnr","2.Pekerja yang sakit berkepanjangan dan ","2.Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun\nharus menyerahkan Surat Keterangan Dokter yang memeriksa secara rutin\ndisesuaikan denga hasil pemeriksaan.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"menstruationleave","1.Pekerja wanita tidak wajib bekerja pad","1.Pekerja wanita tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu\nhaid, dan menyerahkan surat dokter, dan memberitahukan dengan atasan yang\nterdekat dengan menyerahkan surat kepada Personalia dengan diketahui atasan.",{"bindId":167,"name":118,"text":119},"cbaratificationdate",{"bindId":169,"name":122,"text":123},"funeralpayamount",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"violence","4.Setiap pekerja dilarang minum-minuman ","4.Setiap pekerja dilarang minum-minuman kerjas, mabuk ditempat kerja,\nmembawa\u002Fmenyimpan dan menyalahgunakan bahan narkotika, melakukan segala macam\nperjudian, dan berkelahi dengan sesama pekerja\u002Fpimpinan di dalam lingkungan\nperusahaan.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"code_application","3.Untuk mencegah terjadinya kecelakaan k","3.Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, semua pekerja harus mentaati\nseluruh peraturan dan tata cara pemakaian alat kerja serta ketentuan kerja yang\ndikeluarkan perusahaan dengan berpedoman pada Undang-undang No.01 Tahun\n1970.\n\n4.Pekerja berhak menolak bekerja terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi\nsyarat keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta tidak adanya alat-alat\nperlindungan diri yang diwajibkan (UU No. 01 Tahun 1970 pasal 12 huruf e)",{"bindId":179,"name":114,"text":115},"healthinsurancerelatives",{"bindId":181,"name":72,"text":73},"contractseverancepay1",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"bankholidays1","1.Pada hari libur resmi (hari raya yang ","1.Pada hari libur resmi (hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah), pekerja\ndibebaskan untuk tidak bekerja dan tetap mendapat upah pokok.",{"bindId":187,"name":52,"text":53},"hourspweek_select",{"bindId":189,"name":48,"text":49},"disabilityfund",{"bindId":191,"name":72,"text":73},"contractseverancepay",{"bindId":193,"name":106,"text":107},"PAIDLEAV_trigger",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"SOCSEC_trigger","Perusahaan mengikut sertakan semua progr","Perusahaan mengikut sertakan semua program Badan Penyelenggara Jaminan\nSosial sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 jo Undang-undang No. 13\nTahun 2003 pasal 99, yaitu :\n\n  BPJS Ketenagakerjaan\n  BPJS Kesehatan",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"PAYSCALES_trigger","3.Perusahaan menyusun suatu sistem dan s","3.Perusahaan menyusun suatu sistem dan struktur pengupahan\u002Fpenggajian untuk\nsetiap jabatan\u002Fpenggolongan jabatan dan dilengkapi dengan program pengembangan\npengupahan\u002Fpenggajian.\n\n4.Dalam rangka merumuskan sistem dan struktur pengupahan sebagaimana\ndimaksud pada ayat (2) di atas, perusahaan juga mempertimbangkan faktor-faktor\n:\n\n4.1.Ketentuan upah minimum yang ditetapkan pemerintah\n\n4.2.Posisi perusahaan dalam struktur industri sejenis\n\n4.3.Kondisi atau keadaan perusahaan\n\n4.4.Bobot atau nilai jabatan",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"LOWWAGE_trigger","3.Upah masa kontrak adalah sekurang-kura","3.Upah masa kontrak adalah sekurang-kurangnya adalah sebesar upah minimum\nKabupaten\u002FKota",{"bindId":207,"name":204,"text":205},"LOWWAGE_government",{"bindId":209,"name":204,"text":205},"LOWWAGE_provision",{"bindId":211,"name":204,"text":205},"lowwageperiod",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"ONCERISE_trigger","1.Menjelang Hari raya, perusahaan member","1.Menjelang Hari raya, perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)\nkepada pekerja yang telah selesai masa percobaan yang besarnya disesuaikan\ndengan Permenaker No. 6 Tahun 2016",{"bindId":217,"name":214,"text":215},"incidentalbonustype",{"bindId":219,"name":214,"text":215},"incidentalbonustype2",{"bindId":221,"name":214,"text":215},"incidentalbonusdays1",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"incidentalbonusdate","3.Pembayaran THR tersebut dilakukan pali","3.Pembayaran THR tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum\nharinya",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"NOCTPREM_trigger","1.Untuk pekerja yang melakukan pekerjaan","1.Untuk pekerja yang melakukan pekerjaan pada shift II dan III, perusahaan\nmemberikan tunjangan shift sebagai berikut :\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No\n      Shift\n      Pekerja harian & Borongan\n      Ka. Operator\n      Mandor, Montir, Maintenance, Ass Spv\n    \n    \n      1\n      Shift II\n      Rp. 750,-\u002Fhari\n      Rp. 1.500\u002Fhari\n      Rp. 3.000,-\u002Fhari\n    \n    \n      2\n      Shift III\n      Rp. 1.000,-\u002Fhari\n      Rp. 3.500\u002Fhari\n      Rp. 3.500\u002Fhari",{"bindId":231,"name":228,"text":229},"shiftallowancetype",{"bindId":233,"name":228,"text":229},"shiftallowanceamount1",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"OVERTIME_trigger","1.Perhitungan upah lembur sesuai dengan ","1.Perhitungan upah lembur sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang\nberlaku, yaitu ditentukan sebagai berikut :\n\na.Perhitungan upah lembur per-jam : 1\u002F173 X Gaji pokok + tunjangan tetap\n\nb.Hari kerja biasa :\n\n  Jam (1) Pertama: 1,5 X Upah 1 jam\n  Jam ke 2 dan seterusnya: 2 X Upahh 1 jam",{"bindId":239,"name":236,"text":237},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":241,"name":236,"text":237},"overtimeallowanceperc1_general",{"bindId":243,"name":236,"text":237},"overtimeallowancetype",{"bindId":245,"name":236,"text":237},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":247,"name":236,"text":237},"overtimeallowancetype1",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"SUNDAY_trigger","c.Hari kerja libur minggu atau Nasional ","c.Hari kerja libur minggu atau Nasional\n\n  Jam ke 1 s\u002Fd 7: 2 X Upah 1 jam\n  Jam ke 8: 3 X Upah 1 jam\n  Jam ke 9 dan seterusnya: 4 X Upah 1 jam\n\n\nd.Hari libur nasional jatuh pada hari kerja terpendek\n\n  Jam ke 1 s\u002Fd 5: 2 X Upah 1 jam\n  Jam ke 6: 3 X Upah 1 jam\n  Jam ke 7 dan seterusnya: 4 X Upah 1 jam",{"bindId":253,"name":250,"text":251},"sundayallowancetype",{"bindId":255,"name":250,"text":251},"sundayallowanceperc1",{"bindId":257,"name":250,"text":251},"sundayallowancetype1",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"COMMUTE_trigger","1.Perusahaan memberikan tunjangan uang m","1.Perusahaan memberikan tunjangan uang makan dan transport kepada pekerja\nyang hadir kerja (adapun nilai tunjangan uang makan dan tunjangan uang\ntransport terdapat pada lampiran)\n\n2.Untuk pekerja yang tidak hadir dengan alasan apapun maka tunjangan makan,\ntransport dan premi hadir pada hari itu tidak dibayar.",{"bindId":263,"name":264,"text":265},"commutingallowancetype1","3.Untuk pekerja pada posisi tertentu (Ma","3.Untuk pekerja pada posisi tertentu (Manager, Assitant manajer, Chief,\nKepala Bagian atau Eselon I dan II) tidak diberikan tunjangan makan, transport,\ndan premi hadir.",{"bindId":267,"name":268,"text":269},"SENIOR_trigger","5.1.Gaji Pokok : (Upah Pokok + Tunjangan","5.1.Gaji Pokok : (Upah Pokok + Tunjangan Masa Kerja)",{"bindId":271,"name":260,"text":261},"MEALALL_trigger",{"bindId":273,"name":260,"text":261},"mealvoucherstype1","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Ricky Putra Globalindo - Bogor - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2016-09-02\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2018-09-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2016-09-02\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Garmen (garmen, pakaian jadi)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Ricky Putra Globalindo - Bogor\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        KSBSI - Federation of Garment, Crafting, Textile, Leather and Shoes\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Mardi Wiyoto, Suroso\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 500000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 182 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 1.7 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, but there are only indices (no wages)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR 63000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → Insufficient data\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 →  per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[279],{"title":39,"slug":34},[281],{"type":282,"data":283},"call_to_action_body_block",{"title":284,"description":285,"variant":286,"link":287},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":284,"url":288,"description":284,"rel":289,"type":290},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[292],{"type":282,"data":293},{"title":284,"description":285,"variant":286,"link":294},{"title":284,"url":288,"description":284,"rel":289,"type":290},[]]