[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-pou-yuen-indonesia-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-pou-yuen-indonesia-periode-2023-2025":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":346,"content_type_view":347,"extra_breadcrumbs":348,"body":350,"body_blocks":361,"related_pages":365},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":344,"translations":345},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-pou-yuen-indonesia-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-pou-yuen-indonesia-periode-2023-2025","79962c42-78da-11f0-acef-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-pou-yuen-indonesia-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-pou-yuen-indonesia-periode-2023-2025\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-pou-yuen-indonesia-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-pou-yuen-indonesia-periode-2023-2025\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Pou Yuen Indonesia dengan PUK SP TSK SPSI PT. Pou Yuen Indonesia periode 2023 - 2025","IDN PT. Pou Yuen Indonesia - 2023","Indonesia - IDN PT. Pou Yuen Indonesia - 2023","IDN PT. Pou Yuen Indonesia - 2023 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"PERJANJIAN KERJA BERSAMA YUEN periode 2023-2025 SPSI (1).html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New7\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. POU YUEN INDONESIA dengan PUK SP TSK\nSPSI PT. POU YUEN INDONESIA PERIODE 2023-2025\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan yang luhur untuk\nmencapai tujuan bersama yaitu perluasan usaha bagi Pengusaha dan peningkatan\nsosial ekonomi bagi pekerja maka diperlukan suatu iklim yang sehat dan suasana\nyang harmonis sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila. Dalam usaha untuk\nmencapai maksud bersama tersebut di atas dan bertekad untuk meningkatkan\nproduktifitas kerja, dimana masing-masing mempunyai kepentingan yang tidak\ndipisahkan yakni: Kelangsungan hidup Perusahaan, perluasan usaha Perusahaan\nserta peningkatan sosial ekonomi pekerjanya. Dasar positif dari kedua belah\npihak ini, akan merupakan suatu pedoman yang menentukan, serta merumuskan\nbersama mengenai berbagai hal serta kewajiban masing- masing pihak dan\npengaturan tata tertib Perusahaan. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas agar\nkedua belah pihak harus ikut serta berperan di dalam Hubungan Industrial\nPancasila yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari\nkeseluruhan sila-sila Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas\nkepribadian Bangsa dan Budaya Nasional yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Suatu Hubungan Industrial yang berdasarkan\nazas-azas Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu Hubungan Industrial yang mengakui dan\nmeyakini kerja sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Suatu Hubungan Industrial berdasarkan kemanusian\nyang adil dan beradab, tidak menganggap pekerja sebagai faktor produksi, tetapi\nsebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Suatu Hubungan Industrial yang di dalam dirinya\nmengandung azas yang mendorong persatuan, yang pada pokoknya semua orientasi\nditujukan kepada kepentingan nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Suatu Hubungan Industrial yang berdasarkan azas\nprinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, berusaha untuk menghilangkan\nperbedaan-perbedaan dan mencapai persamaan kearah persetujuan antara pekerja\ndan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Pada pokoknya meyakini bahwa setiap\nmasalah\u002Fperbedaan yang timbul, tidak akan diselesaikan dengan paksaan\nsepihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Suatu Hubungan Industrial yang mendorong ke arah\nterciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesian dan untuk itu\nseluruh hasil upaya bangsa di dalam pembangunan ekonomi harus dapat dinikmati\nbersama secara serasi, seimbang dan merata, dalam arti bagian yang memadai\nsesuai dengan fungsi dan prestasi para pelaku, dalam arti merata secara\nnasional meliputi seluruh daerah, secara vertikal meliputi kelompok\nmasyarakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hubungan Industrial Pancasila didasarkan atas suasana serta keserasian,\nkeselarasan, dan keseimbangan antara pihak-pihak yang tersangkut dalam kelompok\nkerja, yaitu pekerja, Pengusaha dan pemerintah serta masyarakat umum Dengan\nRahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan yang luhur untuk mencapai\ntujuan bersama yaitu perluasan usaha bagi Pengusaha dan peningkatan sosial\nekonomi bagi pekerja maka diperlukan suatu iklim yang sehat dan suasana yang\nharmonis sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila. Dalam usaha untuk\nmencapai maksud bersama tersebut di atas dan bertekad untuk meningkatkan\nproduktifitas kerja, dimana masing-masing mempunyai kepentingan yang tidak\ndipisahkan yakni: Kelangsungan hidup Perusahaan, perluasan usaha Perusahaan\nserta peningkatan sosial ekonomi pekerjanya. Dasar positif dari kedua belah\npihak ini, akan merupakan suatu pedoman yang menentukan, serta merumuskan\nbersama mengenai berbagai hal serta kewajiban masing- masing pihak dan\npengaturan tata tertib Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk mencapai sasaran tersebut di atas agar kedua belah pihak harus ikut\nserta berperan di dalam Hubungan Industrial Pancasila yang berpegang teguh pada\nnilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan\nUUD 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian Bangsa dan Budaya\nNasional yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Suatu Hubungan Industrial yang berdasarkan\nazas-azas Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu Hubungan Industrial yang mengakui dan\nmeyakini kerja sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Suatu Hubungan Industrial berdasarkan kemanusian\nyang adil dan beradab, tidak menganggap pekerja sebagai faktor produksi, tetapi\nsebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Suatu Hubungan Industrial yang di dalam dirinya\nmengandung azas yang mendorong persatuan, yang pada pokoknya semua orientasi\nditujukan kepada kepentingan nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Suatu Hubungan Industrial yang berdasarkan azas\nprinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, berusaha untuk menghilangkan\nperbedaan-perbedaan dan mencapai persamaan kearah persetujuan antara pekerja\ndan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Pada pokoknya meyakini bahwa setiap\nmasalah\u002Fperbedaan yang timbul, tidak akan diselesaikan dengan paksaan\nsepihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Suatu Hubungan Industrial yang mendorong ke arah\nterciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesian dan untuk itu\nseluruh hasil upaya bangsa di dalam pembangunan ekonomi harus dapat dinikmati\nbersama secara serasi, seimbang dan merata, dalam arti bagian yang memadai\nsesuai dengan fungsi dan prestasi para pelaku, dalam arti merata secara\nnasional meliputi seluruh daerah, secara vertikal meliputi kelompok\nmasyarakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hubungan Industrial Pancasila didasarkan atas suasana serta keserasian,\nkeselarasan, dan keseimbangan antara pihak-pihak yang tersangkut dalam kelompok\nkerja, yaitu pekerja, Pengusaha dan pemerintah serta masyarakat umum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : KETENTUAN UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : ISTILAH-ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan: bentuk usaha yang berbadan hukum, milik badan hukum, milik\nswasta yang mempekerjakan pekerja\u002Fburuh dengan membayar upah atau imbalan dalam\nbentuk lain yaitu PT Pou Yuen Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha: orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang\nmenjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan miliknya yang berada di\nIndonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FKaryawan: Setiap orang yang mengadakan hubungan kerja dan\nmenandatangani Perjanjian Kerja dengan Perusahaan yang menerima tugas – tugas\ntertentu dan mendapat penghasilan \u002F upah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan\nundang – undang dan\u002Fatau Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Serikat Pekerja: Organisasi pekerja yang berada di lingkungan PT. Pou\nYuen Indonesia dibentuk oleh dan untuk pekerja PT. Pou Yuen Indonesia yang\ntelah dicatatkan di DISNAKER Kab. Cianjur yang bersifat bebas, terbuka,\nmandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta\nmelindungi hak dan kepentingan Pekerja serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja\ndan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. PUK SP TSK SPSI: Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan\nKulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang dibentuk berdasarkan AD \u002F ART\nFSP TSK – SPSI jo UU 21 Tahun 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. AD\u002FART Serikat Pekerja:Anggaran Dasar\u002FAnggaran Rumah Tangga Serikat\nPekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Keluarga Pekerja\u002FKaryawan : ialah seorang istri\u002Fseorang suami dan\nanak-anak dari Pekerja berdasarkan perkawinan yang syah menurut hukum yang\nberlaku secara resmi telah didaftarkan pada bagian personalia Perusahaan\nsebagai tanggungan karyawan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Anak: Permenakertrans RI No: Per-12\u002FMen\u002FVI\u002F2007: Anak ialah anak Pekerja\nyang bersangkutan yang lahir dari perkawinan yang syah atau anak yang disyahkan\nmenurut hukum yang berlaku, anak tiri yang belum berumur 21 tahun, belum\nberpenghasilan sendiri dan belum kawin: Undang-undang No. 13 Tentang\nKetenagakerjaan Tahun 2003: Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18\n(delapan belas) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Suami: laki-laki yang telah menikah dan sah menurut hukum yang berlaku\ndan terdaftar pada bagian HR Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. lstri: Perempuan yang telah menikah dan sah menurut hukum yang berlaku\ndan terdaftar pada bagian HR Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Ahli Waris: Orang atau keluarga yang memiliki hubungan darah,\nperkawinan, atau adanya wasiat tertentu dari pewaris sesuai hukum yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Tanggungan: adalah isteri\u002Fsuami, anak atau orang yang sah menjadi\ntanggungan pekerja\u002Fburuh berdasarkan dokumen yang sah dan dilaporkan ke HR\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Hari Kerja: jadwal hari kerja yang ditentukan oleh Perusahaan yaitu 6\nhari kerja atau 5 hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Waktu Kerja Shift: ialah sistem pengaturan jadwal waktu kerja yang\ndiatur secara bergilir (pagi, sore dan malam) dan jam istirahatnya tidak harus\nsama dengan jam istirahat pekerja biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Istirahat Kerja: ialah waktu yang tidak dipergunakan untuk bekerja,\nsekurang-kurangnya 30 menit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Jam Kerja: ialah waktu yang ditentukan untuk melakukan pekerjaan yaitu\n40 jam dalam 1 (satu) minggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Jam Lembur:ialah waktu kerja melebihi waktu kerja normal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Jam kerja shift malam:ialah jam kerja yang dimulai pukul 22.30 Wib\nsampai pukul 06.30 Wib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Lingkungan Kerja: ialah seluruh ruangan, halaman, lapangan dan\nsekelilingnya yang berbubungan dengan tempat proses produksi atau yang\nberhubungan langsung dengan Pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Lingkungan Perusahaan : ialah keseluruhan tempat yang berada di bawah\npengusaan Perusahaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Pekerjaan: ialah tugas yang dijalankan oleh seorang Pekerja\u002Fkaryawan\nuntuk kepentingan Perusahaan dalam hubungan kerja dengan menerima upah\u002Fgaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Upah\u002FGaji: hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang\nsebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang\nditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau\nperaturan perundang undangan,termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya\natas suatu pekerjaan dan\u002Fatau jasa yang telah atau akan dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Tunjangan Tetap: suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan\npekerjaan yang diberikan secara tetap dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran\nserta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Tunjangan Jabatan: ialah Tunjangan yang diberikan kepada Pekerja yang\nmempunyai jabatan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Tunjangan Tidak Tetap: Suatu pembayaran yang dibayarkan dalam satuan\nwaktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, yang besarannya dipengaruhi oleh\nkehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Insentif Produksi: ialah bonus yang diberikan oleh Perusahaan kepada\npekerja\u002Fkaryawan dimana ketentuan dan jumlahnya serta kemungkinan\npenghapusannya ditentukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Insentif Kehadiran: ialah pemberian uang dari Perusahaan kepada Pekerja\nsebagai penghargaan atas kehadiran kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. Tarif Upah Lembur (TUL) : ialah suatu penerimaan sebagai imbalan dari\nPerusahaan kepada Pekerja untuk suatu Pekerjaan di luar jam kerja pokok, yang\ndinyatakan dengan mata uang rupiah, berdasarkan perhitungan 1\u002F173 x Gaji\nPokok+Tunjangan Berkala+Tunjangan Jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. SUT: Subsidi Uang Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. PHK: ialah pengakhiran hubungan kerja antara Pekerja dengan\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31. Sanksi: ialah hukuman yang bersifat pembinaan, ditetapkan karena adanya\npelanggaran Perjanjian Kerja Bersama, tata tertib ataupun ketentuan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32. Hari Libur Resmi: Hari – hari libur yang telah ditetapkan oleh\nPemerintah Republik Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33. Mogok Kerja: Ialah tindakan pekerja yang direncanakan sesuai ketentuan\nyang berlaku dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja\nuntuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34. Lembaga Kerja Sama Bipartit: Ialah forum komunikasi dan konsultasi atau\nmusyawarah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari organisasi pengusaha,\nserikat pekerja dan jika lebih dari satu serikat maka masing- masing serikat\npekerja mewakili secara proporsional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35. Bipartit: forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang\nberkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya\nterdiri dari pengusaha dan serikat pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36. Tripartit: forum komunikasi dan konsultasi atau musyawarah\nketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari organisasi pengusaha, serikat\npekerja dan pemerintah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37. PPHI: Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial adalah perbedaan\npendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan\npengusaha dengan pekerja\u002Fburuh atau serikat pekerja\u002Fserikat buruh karena adanya\nperselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan\nhubungan kerja dan perselisihanantar serikat pekerja\u002Fserikat buruh dalam satu\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38. Atasan: adalah pimpinan dari seorang pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39. SD ESH: Suistaineble Development (Environment, Safety & Health)\nDepartemen yang menangani Keselamatan kerja, kesehatan dan Linkungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40. HR ER dan ERC Pusat: Suistaineble Development (Employee Relation &\nCompliance) Departemen yang menangani hubungan karyawan dan hubungan\nindustrial\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41. Dispensasi: Izin yang diberikan pengusaha kepada pekerja untuk\nmelaksanakan tugas dengan kurun waktu yang jelas berdasarkan surat tugas resmi\nyang dikeluarkan oleh institusi terkait dan diajukan sesuai prosedur dengan\nmendapatkan upah penuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42. Asset: Kekayaan yang dimiliki suatu pemilik usaha yang memiliki 2\nklasifikasi yaitu aset berwujud (bangunan, tanah, alat kantor, uang, kas, emas,\nsurat berharga, mesin, barang dagang, dan benda lain yang bisa dilihat). Aset\ntidak berwujud (izin, hak paten, merk dagang, good , hak cipta, kekayaan\nintelektual, dan lain-lain)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>43. Keluh Kesah: ungkapan dari seseorang yang mengalami kejadian sulit,\nperbuatan tidak baik, kesakitan yang bersumber dari berbagai hal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA Antara PT.\nPou Yuen Indonesia Dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil Sandang\ndan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Pou Yuen Indonesia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan\nKetenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. PT. Pou Yuen Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Akta Pendirian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 1 April 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor NIB: 8120317071176\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili: Jl. Raya Cianjur-Bandung Km. 7 Kp. Lembur Sawah Desa Sukasirna\nKecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anggota Apindo 0310301010314010123 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. PUK SP TSK SPSI PT. Pou Yuen Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Pencatatan Disnakertrans\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor: 05\u002FSP.TSK.SPSI.PT.PYI\u002FVII\u002F2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili: Jl. Raya Cianjur-Bandung Km. 7 Kp. Lembur Sawah Desa Sukasirna\nKecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Selanjutnya disebut Pihak Kedua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kedua belah pihak dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama ini memberi\nkuasa atau mandat kepada masing-masing tim perunding dengan susunan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Susunan tim perunding Perusahaan PT. Pou Yuen indonesia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Nama\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jabatan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>LO CHIH CHAO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>DIREKTUR\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>HSU YUAN HSIUNG\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>DIREKTUR\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>LIN CHENG FENG\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>OM MANAGER\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SHIEH I SHAN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>MANAGER\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>CHOO FEI SAN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>MANAGER\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SYAHNAZ ALYA P\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KEPALA SEKSI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>DIAN PRASETYAWATI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KEPALA SEKSI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>HENDRY WONGSONO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KEPALA SEKSI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>HARI SUKMAJI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KEPALA SEKSI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>ASEP NUGRAHA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KEPALA SEKSI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Susunan tim perunding PUK SP TSK SPSI PT. Pou Yuen Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Nama\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jabatan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>MOCH. YUDI SOFYAN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KETUA\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SOLEHUDIN TAUFIK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>WAKIL KETUA 1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>RIZAL SOPIAN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>WAKIL KETUA 2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>O'AN SUHERLAN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>WAKIL KETUA 3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>ANWARI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SEKRETARIS\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>TRESSYA RESTIANA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>WAKIL SEKRETARIS 1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>RIKI RUSMAWAN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>BENDAHARA\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>DASEP HILMAN WAHYUDIN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KABID. KESRA\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>FERI PRIATNA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>KABID. PENDIDIKAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>M. RIZKI RIJALDI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ANGBID.HI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cp>Luasnya Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Hal-hal umum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Semua pekerja PT. Pou Yuen Indonesia dan anggotanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Selain ketiga hal tersebut di atas, baik Serikat Pekerja dan Pengusaha\nmempunyai hak-hak lain yang dilindungi oleh Undang-undang atau Peraturan\nPemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perjanjian Kerja Bersama ini hanya berlaku di PT. Pou Yuen Indonesia yang\nberalamat di Jl. Raya Cianjur-Bandung Km. 7 Kp. Lembur Sawah Desa Sukasirna\nKecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : TUJUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat oleh Pengusaha dan Pekerja yang\ndiwakilkan oleh Serikat Pekerja TSK SPSI untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pedoman penyelesaian perselisihan antara Pengusaha dengan Pekerja dan\nPekerja dengan Pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Menetapkan syarat-syarat kerja, hubungan kerja dan kondisi kerja yang\nsesuai dengan aturan perundangan-undangan ketenagakerjaan yang telah disepakati\nbersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : KOMITMEN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dan Serikat Pekerja bersama-sama menyetujui dan melaksanakan\ndengan penuh tanggung jawab bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku dan\nmengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Serikat Pekerja apabila mengadakan perubahan nama atau\nmengadakan penggabungan dengan organisasi lain, maka isi pasal-pasal Perjanjian\nKerja Bersama ini akan tetap berlaku bagi kedua belah pihak, sampai berakhirnya\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Serikat Pekerja apabila mengadakan perubahan, pengurangan\ndan atau penambahan isi Perjanjian Kerja Bersama tanpa adanya kesepakatan\nterlebih dahulu antara kedua belah pihak, maka segala perubahan, pengurangan\ndan atau penambahan batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA\nBERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Baik Pengusaha maupun Serikat berkewajiban:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Melaksanakan dan menjalankan isi dan makna perjanjian kerja bersama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Memberikan penerangan dan penjelasan kepada anggota Serikat Pekerja,\ninstansi pemerintah dan swasta jika diperlukan mengenai isi dan makna\nperjanjian kerja bersama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Saling menghormati dan menghargai hak dan tanggung jawab dari kedua belah\npihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : HAK, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Hak, fungsi dan tanggungjawab Pengusaha:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mengelola dan melaksanakan pengamanan jalannya\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Memimpin dan menjalankan usaha dengan kebijakan\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Membayarkan upah kepada Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Meningkatkan kesejahteraan Pekerja, keluarga\nPekerja dan lingkungan sekitar Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Hak, fungsi dan tanggungjawab Serikat Pekerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Membentuk Serikat Pekerja yang bebas, terbuka,\nmandiri, demokratis dan bertanggungjawab dengan tujuan meningkatkan\nkesejahteraan Pekerja dengan melihat dan memperhatikan efisiensi dan\nproduktifitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mewakili anggota Serikat Pekerja yang menjadi\nPekerja secara perorangan atau kolektif dalam hal atau masalah ketenagakerjaan,\nhubungan kerja dan syarat-syarat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Memimpin dan menjalankan organisasi sesuai\ndengan ketentuan AD\u002FART Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Memimpin dan membina Pekerja agar patuh dan taat\npada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Membantu pengusaha untuk memajukan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Memberikan data anggota serikat baru dan data\nanggota serikat yang mengundurkan diri, setelah dilakukan verifikasi oleh\nmasing-masing serikat pekerja untuk memastikan yang bersangkutan hanya menjadi\nsalah satu anggota serikat pekerja yang ada di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Data sebagaimana ayat 2 huruf f disampaikan\nkepada HRD paling lambat tanggal 25 setiap bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Memberikan pembinaan kepada pekerja yang telah\ndiberikan SP III setelah diberikan tembusan oleh pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Menerima tembusan surat dari pengusaha perihal\npemanggilan karyawan yang mangkir dan bertanggung jawab menyampaikan kepada\nkaryawan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : PENGAKUAN HAK-HAK PARA PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Serikat Pekerja mengakui bahwa Pengusaha mempunyai hak untuk mengatur\njalannya perusahaan, seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Menerima pekerja baru, membina pada masa\npercobaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Menempatkan pekerja sesuai kebutuhan dan\nmengangkat jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Memutasikan pekerja ke bagian lain sesuai\nkebutuhan tanpa ada indikasi diskriminasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Memberikan pendidikan dan latihan serta\nketerampilan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Memberikan pengupahan dan kesejahteraan yang\nadil;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Membina, memberikan peringatan dan menjatuhkan\nsanksi PHK sesuai aturan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Memutuskan hubungan kerja sesuai dengan\nPerjanjian Kerja Bersama ini dengan terlebih dahulu dilakukan upaya maksimal\nmelalui pembinaan dan perundingan dengan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Serikat Pekerja telah menyetujui dan sepakat serta bertekad\nuntuk bekerja sama menciptakan ketenangan kerja dan berusaha sesuai dengan\nprinsip Hubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang dan berdasarkan\nkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Serikat Pekerja tidak akan saling menghalangi dan\nmencampuri segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan masing-masing,\nsepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan dan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dan Serikat Pekerja akan selalu mengutamakan musyawarah untuk\nmencapai kata sepakat apabila terjadi perselisihan dan tidak saling memaksakan\nkehendak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha akan mengadakan perundingan dengan Serikat Pekerja Seluruh\nIndonesia yang mempunyai anggota terbanyak mengenai ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha mengakui bahwa Pengurus Serikat Pekerja mempunyai hak untuk\nmengatur jalannya Serikat Pekerja, seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Merekrut anggota baru;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Memberikan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan\nAD\u002FART, UU Ketenagakerjaan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Memungut iuran Serikat Pekerja melalui slip gaji\nsesuai AD\u002FART yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Memberikan pembinaan, perlindungan, pembelaan\ndan bantuan hukum kepada anggota Serikat Pekerja yang mempunyai perselisihan\nhak, PHK, Kepentingan dan Perselisihan SP\u002FSB dari tingkat Bipartit sampai\nkasasi Mahkamah Agung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Keanggotaan Serikat Pekerja adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja \u002F Buruh PT. Pou Yuen Indonesia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Warga Negara Indonesia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja \u002F Buruh PT. Pou Yuen Indonesia yang\nmasih dalam masa percobaan tanpa mengurangi wewenang Pengusaha dalam melakukan\npenilaian selama kurun waktu 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Setiap Pekerja \u002F Buruh tidak diperbolehkan\nmenjadi anggota lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja di satu Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Apabila seorang Pekerja \u002F Buruh dalam satu\nPerusahaan tercatat pada lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja, maka yang\nbersangkutan harus membuat pernyataan secara tertulis satu Serikat Pekerja yang\ndipilihnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Apabila Pekerja \u002F Buruh bermaksud mengundurkan\ndiri dari keanggotaan Serikat Pekerja, maka harus mengikuti prosedur sesuai\ndengan AD \u002F ART Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak berhak menjadi anggota Serikat Pekerja antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja rekanan pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja anak perusahaan yang tidak tunduk atau\nmelaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tenaga kerja asing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : JAMINAN MASING-MASING PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pimpinan unit kerja SP TSK SPSI tidak akan mendapat tekanan dari\nperusahaan PT. Pou Yuen Indonesia baik langsung maupun tidak langsung ataupun\nperlakuan diskriminatif sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Serikat pekerja akan sepenuhnya memberikan bantuan kepada perusahaan\ndalam rangka tugas pembinaan, pengaturan dan penertiban para anggotanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha membantu melakukan pemungutan iuran bagi serikat pekerja sesuai\ndengan permintaan serikat pekerja berdasarkan AD\u002FART.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : DISPENSASI WAKTU UNTUK KEPENTINGAN DAN URUSAN SERIKAT\nPEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Perusahaan dapat memberikan dispensasi kepada anggota Serikat Pekerja\nyang ditunjuk, dalam batas-batas yang wajar untuk meninggalkan pekerjaannya\ndengan tetap mendapat upah, dengan terlebih dahulu mengajukan izin dan\nmenunjukkan bukti tertulis yang menerangkan kegiatan yang dilaksanakan\nberkaitan dengan serikat pekerja, seperti menghadiri rapat PC, PD dan PP\nSerikat Pekerja, seminar, kongres, penataran, simposium, pendidikan latihan,\nmusyawarah unit kerja, musyawarah cabang, musyawarah daerah, musyawarah\nnasional, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lain-lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha memberikan dispensasi kepada pengurus Serikat Pekerja untuk\nmelaksanakan tugas organisasi sehari-hari dalam jam kerja sesuai jadwal yang\ntelah diketahui oleh Pengusaha, dengan mendapatkan upah penuh. Dan pekerja yang\nmenjadi Pengurus Serikat Pekerja harus mengutamakan peningkatan produktifitas\nkerja, disiplin dan bertanggung jawab melaksanakan tugas di masing-masing\npabrik.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pimpinan Unit Kerja dapat mengadakan rapat anggota\u002Fpengurus atau kegiatan\nlain dalam lingkungan perusahaan diluar maupun didalam jam kerja dengan\nterlebih dahulu mengajukan izin kegiatan kepada perusahaan, untuk tertib\nadministrasi diajukan sekurang- kurangnya 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan\ndilakukan. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya tidak boleh mengganggu atau\nmenghambat jalannya perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Serikat Pekerja secara rutin membuat daftar Pengurus yang melaksanakan\npiket.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengurus Serikat Pekerja wajib memakai atribut (Serikat Pekerja) pada\nsaat melaksanakan piket, monitoring ke pabrik dan atau tugas-tugas organisasi\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan\nProsedur FOA Pou Chen Group\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : FASILITAS KANTOR SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana lainnya yang memadai\nkepada organisasi Serikat Pekerja antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ruangan yang layak untuk kantor Sekretariat Serikat Pekerja sebagai\ntempat kegiatan Serikat Pekerja sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha akan memberikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk\nSekretariat Serikat Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan berkewajiban menyediakan papan pengumuman guna penempatan\npengumuman\u002Fpemberitahuan tentang kegiatan Serikat Pekerja tetapi harus seizin\npimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha memberi izin kepada pengurus Serikat Pekerja untuk memasang\nkotak saran\u002Fpengaduan di lokasi perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha melakukan pemotongan iuran Serikat Pekerja berdasarkan surat\nkuasa anggota Serikat Pekerja pada penerimaan upah setiap bulan dan ditransfer\nke rekening masing- masing Serikat Pekerja tersebut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya pemotongan iuran Serikat Pekerja dikembalikan kepada AD\u002FART\nmasing- masing Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : PENERIMAAN CALON PEKERJA BARU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>1. Penerimaan karyawan baru adalah hak Pengusaha didasarkan kualifikasi\nuntuk satu jabatan atau Pekerjaan didalam Perusahaan dengan proses penerimaan\nyang tidak diskriminatif (berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, kecacatan,\norientasi seksual, kehamilan, status perkawinan, kebangsaan, opini politik,\nkeanggotaan serikat, keturunan atau status lain yang dilindungi oleh\nundang-undang) dan proses penerimaan karyawan baru tidak dipungut biaya\napapun;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Persyaratan calon Pekerja baru sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2.1 Sehat Jasmani dan Rohani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2.2 Usia sudah mencapai 18 tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2.3 Surat lamaran dibuat dengan melampirkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Photo copy ijazah yang dilegalisir dan\nmenunjukkan asli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Transkrip Nilai (SKUN);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Daftar Riwayat Hidup;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Akta Lahir;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e. Pas Photo terbaru ukuran : 4 x 6 = 2 lembar;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">f. Photocopy kartu tanda penduduk (E-KTP);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">h. Berkas lamaran dimasukan ke dalam stop map;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i. NPWP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">j. Photocopy Kartu Keluarga (KK);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">k. Photocopy Kartu Tanda Pencari Kerja (AK 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2.4 Lulus test, interview dan dinyatakan sehat\nberdasarkan hasil Medical Check Up yang dilaksanakan sesuai dengan Standar\nOperasional Prosedur yang berlaku di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Data-data yang diberikan harus sesuai, tidak boleh ada kesalahan serta\ndapat dibuktikan legalitasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Yang mempunyai masalah salah satu dibawah ini, tidak dapat diterima\nantara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Umur belum mencapai 18 tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Menjadi buronan aparat keamanan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Sedang dalam masa menjalani hukuman;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Menderita penyakit menular atau berat dibuktikan\ndengan hasil MCU yang akan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional\nPerusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Memberikan data palsu pada saat proses\npenerimaan calon karyawan baru;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">5. Pekerja yang sudah diterima bekerja ternyata\ndiketahui telah melanggar salah satu ketentuan peraturan di ayat (3) tersebut\ndi atas dapat di PHK dengan tanpa pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian\nhak atau pembayaran dalam bentuk apapun, Keputusan tersebut merupakan\nkewenangan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : STATUS KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja Masa Percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.1 Lamanya masa percobaan adalah 3 (tiga)\nbulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.2 Masa percobaan dievaluasi setiap bulannya\nsesuai dengan Prosedur Kerja, dan jika tidak memenuhi kriteria, pada bulan\ntersebut akan dinyatakan tidak lulus berdasarkan penilaian Pimpinan Departemen\nmasing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.3 Seluruh penilaian karyawan percobaan merupakan\nhak penuh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.4 Pekerja baru yang dinyatakan tidak lulus masa\npercobaan selama 3 (tiga) bulan akan diberikan penjelasan dengan Surat\nKeterangan Tidak Lulus selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum masa\npercobaan berakhir, berhak atas upah terakhir dan karyawan tidak berhak atas\nuang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.5 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin\n1.4 dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.6 Masa percobaan dihitung sebagai masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Pekerja Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang lulus masa percobaan 3 (tiga) bulan karena memenuhi\npersyaratan, dengan surat pengangkatan dinyatakan sebagai karyawan tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>1. Pengusaha wajib menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan kepada\nsetiap Pekerja yang mempunyai jabatan tersebut seperti berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" style=\"text-align:center;\">\u003Cstrong>Managerial\n        career\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" style=\"text-align:center;\">\u003Cstrong>Professional\n        Career\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>General Management\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Production Management \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supporting\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Engineering\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manufacturing\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Project Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Technical Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy manager\u002F Plant Manager (Please Specify)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy Project Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy Technical Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Assistant Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy Plant Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Assistant Project Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Assistant Technical Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Project Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Technical Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Section Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Section Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sr. Principal Administrator\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sr. Principal Engineer\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy Section Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy Section Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Principal Administrator\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Principal Engineer\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sr. Administrator\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sr. Engineer\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Team Leader\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Team Leader\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Administrator\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Engireer\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : PROMOSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia,\nuntuk meningkatkan kemampuan dan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki\njabatan tertinggi di Perusahaan tanpa melihat suku, agama, warna kulit dan\ngolongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan peluang promosi kepada Pekerja yang\nberprestasi selain kenaikan upah minimum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Karyawan tetap berhak diajukan kenaikan jabatan, dengan memenuhi kriteria\npromosi sesuai kebutuhan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Karyawan yang naik jabatan akan dievaluasi sesuai dengan prosedur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha wajib menerbitkan surat keputusan pengangkatan jabatan kepada\npekerja yang mendapatkan promosi kenaikan jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : DEMOSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang telah menduduki suatu jabatan, setelah dipertimbangkan dan\ndinilai secara objektif serta dibuktikan secara langsung oleh atasan dan atau\ntim Perusahaan, kurang mampu dalam menjalankan Pekerjaannya, baik prestasi,\ndedikasi, loyalitas, ketekunan atau sikap-sikap mental yang dapat menghambat\njalannya Perusahaan, maka Pekerja tersebut dapat diturunkan dari jabatan\u002Fposisi\nyang dipegangnya semula setelah dilakukan penilaian dan pembinaan dengan\nmemperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Demosi atau penurunan jabatan\u002Fposisi dapat diajukan oleh atasan langsung\ndan atau pekerja yang bersangkutan serta disetujui oleh Management;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Demosi atau penurunan jabatan\u002Fposisi akan dikuatkan dengan surat\nkeputusan yang dikeluarkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Apabila Demosi atas permintaan sendiri maka tunjangan jabatannya\ndisesuaikan atau mengikuti posisi jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : MUTASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat memindahkan\u002Fmemutasikan Pekerja dari satu bagian kebagian\nlainnya atas dasar kepentingan dan keperluan Pengusaha dengan tidak mengurangi\natau menurunkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemindahan atau mutasi Pekerja dilakukan atas dasar :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk kelancaran dan kepentingan produksi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Perubahan Jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Perubahan tempat kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Perubahan tugas Pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Promosi jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Tugas Pekerjaan tidak cocok atau tidak sesuai\ndengan skill atau keahlian dan keterampilan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Alasan\u002Fkondisi kesehatan dengan menyertakan\nsurat rekomendasi \u002F keterangan dari dokter spesialis \u002F paramedic.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>3. Pengusaha dilarang memutasikan Pekerja, dengan tujuan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Merugikan keselamatan dan kesehatan Pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Adanya unsur SARA atau diskriminasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Bertujuan asusila atau pelecehan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Tata cara mutasi dilaksanakan sesuai Prosedur Kerja yang ditetapkan oleh\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : TENAGA KERJA ASING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan penjelasan, penyuluhan dan penataran bagi\ntenaga kerja asing yang akan ditempatkan di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tenaga kerja asing wajib mempelajari, memahami dan mengikuti, sosial\nbudaya dan sistem hubungan industrial pancasila di Indonesia, agar antara\ntenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia dapat berkerja sama dengan baik,\nharmonis dan komunikatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja asing wajib patuh dan tunduk kepada Perjanjian Kerja Bersama dan\naturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja asing wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya\nsehingga terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja asing wajib mempelajari bahasa indonesia sebagai bahasa\nkomunikasi sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : WAKTU KERJA, CHEKROLL DAN PERGANTIAN SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : WAKTU KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>1. Untuk 6 hari kerja dalam satu minggu adalah 7 jam dalam satu hari dan 40\njam dalam satu minggu; atau untuk 5 hari kerja dalam satu minggu adalah 8 jam\ndalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Jadwal waktu kerja dan pengaturannya ditentukan oleh Pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Melaksanakan kerja melebihi dari ketentuan tersebut, diperhitungkan\ndengan jam kerja lembur;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>4. Waktu jam lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) jam dalam\nsatu hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1(satu) minggu;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Ketentuan mengenai waktu kerja yang disebutkan pada ayat 1 (satu) tidak\nberlaku untuk driver\u002F sopir;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Dasar penetapan waktu\u002FJam kerja Pekerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pusat (6 Hari Kerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin - Jumat : 07.30 WIB – 16.00 WIB \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Sabtu: 07.30 WIB – 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat : 11.30 WIB – 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pusat ( 5 Hari Kerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin - Jumat : 07.30 WIB – 17.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat: 11.30 WIB – 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Pabrik Office (6 Hari Kerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin - Jumat : 07.00 WIB – 15.30 WIB \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Sabtu: 07.00 WIB – 12.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat : 11.30 WIB – 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Pabrik Office (5 Hari Kerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin - Jumat : 07.00 WIB – 16.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat: 11.30 WIB – 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Pabrik Produksi (6 Hari Kerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin - Kamis : 07.00 WIB – 15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jumat: 07.00 WIB – 15.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Sabtu: 07.00 WIB – 12.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat: 11.30 WIB – 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Pabrik Produksi (5 Hari Kerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin - Kamis : 07.00 WIB – 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jumat: 07.00 WIB – 17.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat : 11.30 WIB – 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Shift I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin- Kamis : 06.30 WIB – 14.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jumat: 06.30 WIB – 15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Sabtu: 06.30 WIB – 11.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat: 11.00 WIB – 12.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h.Shift II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin- Kamis : 14.30 WIB – 22.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jumat: 15.00 WIB – 22.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Sabtu: 11.30 WIB – 16.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat: 18.00 WIB – 19.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Shift III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin- Kamis : 22.30 WIB – 06.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jumat: 22.30 WIB – 06.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Sabtu: 16.30 WIB – 21.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat: 03.00 WIB – 04.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j.Long Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin- Kamis : 21.30 WIB – 05.30 WIB \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jumat: 21.30 WIB – 05.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Sabtu: 22.30 WIB – 03.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat: 02.00 WIB – 03.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Jam kerja pekerja selanjutnya akan diatur didalam SOP departemen\nmasing-masing sesuai dengan kebutuhan produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pekerja yang melaksanakan kegiatan perusahaan diluar jam kerja pokok\nwajib diperhitungkan dengan jam kerja lembur;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pekerja Satuan Pengamanan (SATPAM), selama jam istirahat tidak\ndiperkenankan meninggalkan Pos Jaga, jam istirahat diperhitungkan kerja lembur\n1 jam x TUL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Jika perusahaan terkena bencana alam, kebakaran, demo, tidak ada\nmaterial dan kondisi lainnya yang menyebabkan terhentinya kegiatan produksi,\nmaka jam kerja diatur atau disesuaikan dengan kondisi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : ISTIRAHAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>1. Istirahat diberikan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu\nberturut-turut dan 2 hari untuk 5 hari kerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Istirahat kerja minimal 1 jam, apabila terjadi keterlambatan waktu\nistirahat disebabkan meeting produksi\u002Fpembinaan maka wajib dikompensasikan pada\nwaktu masuk dan apabila keterlambatan melebihi 15 menit wajib diperhitungkan\ndengan jam kerja lembur;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pada waktu istirahat Pekerja harus meninggalkan tempat kerja dan tidak\ndiperbolehkan melakukan aktifitas Pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : CHECKROLL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang masuk kerja atau pulang kerja wajib checkroll pada mesin\npencatat waktu (time recorder\u002Fmesin cardnetic\u002Fproxymity);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja dapat melakukan checkroll selama 15 menit sebelum jam kerja dan\nmelakukan checkroll pulang selambat-lambatnya 14 menit setelah jam pulang\nkerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang tidak checkroll dengan alasan tertentu wajib mengisi\nformulir tidak checkroll yang disetujui oleh atasan sampai dengan manager dan\ntidak dapat diwakilkan siapapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Terlambat checkroll disebabkan karena “keadaan darurat”, wajib\nmenginformasikan kepada atasannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja pulang lebih awal tiga menit sebelum jam kerja berakhir dianggap\npulang cepat. Terlambat masuk kerja atau pulang cepat melebihi tiga menit harus\nmenyampaikan alasan kepada atasannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pulang cepat atau kehadiran tidak normal lainnya, harus mengisi Surat\nIjin dan disetujui oleh atasannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja yang datang terlambat lebih dari satu jam dan pulang lebih awal\nsatu jam atau lebih, maka perhitungan jam kerja akan berkurang sesuai jam\nketerlambatan dan pulang cepat karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : PERGANTIAN KERJA SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam melaksanakan pergantian kerja shift, Pekerja yang akan meninggalkan\nPekerjaannya harus mengadakan serah terima kepada Pekerja shift\nberikutnya\u002Fpenggantinya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pergantian kerja shift dilakukan setelah Pekerja shift berikutnya berada\ndilokasi. Serah terima pergantian kerja shift, harus dapat\ndipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dalam usaha menciptakan keteraturan, ketertiban, ketentraman dan kesenangan\nkerja dilingkungan Perusahaan, maka diatur ketentuan-ketentuan yang harus\ndilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terkait dengan proses\nproduksi, maka diatur kewajiban dasar Pekerja dan kewajiban dasar Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : KEWAJIBAN DASAR PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh Pengusaha, sepanjang\ntidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wajib sudah berada ditempat kerja setelah bel berbunyi tanda jam\nkerja dimulai dan atau meninggalkan tempat kerja setelah bel berbunyi tanda\nwaktu istirahat kerja atau pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja wajib mentaati ketentuan yang berlaku di Perusahaan dengan baik\nselama melakukan Pekerjaannya masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan dan\npengembangan usaha-usaha Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja wajib berkerja secara efektif dan efisien sehingga Perusahaan\ndapat berkembang maju.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib menjaga dokumen penting, barang inventaris, surat-surat\nberharga milik Perusahaan dengan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja wajib mengenakan Kartu Pengenal Karyawan (KPK), selama berada di\nlokasi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja wajib mencatatkan waktu masuk kerja dan waktu pulang atau selesai\nmelakukan kerja pokok atau waktu kerja lembur dengan cara cekroll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pekerja wajib menjunjung tinggi nama baik Pengusaha, keluarganya, nama\nbaik sesama Pekerja dan menjaga persatuan dan kesatuan di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan keselamatan dan\nkesehatan kerja (K3) dan lingkungan yang tercantum dalam Standar Operasional\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pekerja wajib menjaga kebersihan, kerapian, kesehatan dan keasrian\nlingkungan Perusahaan, termasuk pemisahan limbah sesuai dengan jenisnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pekerja wajib melaporkan kepada atasan, satuan pengaman, apabila\nmelihat, mendengar dan mengetahui ada pihak-pihak lain tertentu yang akan\nberbuat merugikan Pengusaha baik secara materiil maupun immateriil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Pekerja wajib diperiksa barang bawaannya, apabila membawa barang-barang\nbaik ke dalam lokasi maupun keluar lokasi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Pekerja wajib ikut membela, mempertahankan Perusahaan, apabila adanya\nrongrongan, gangguan, pencurian dan pengerusakan serta bencana alam yang\nmerugikan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Pekerja yang berhenti bekerja dan atau dimutasikan ke bagian lain wajib\nmembuat laporan dan serah terima Pekerjaan serta barang -barang milik\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Pekerja yang tidak bisa\u002Fmasuk kerja karena keperluan pribadi\u002Fijin\nbiasa\u002Fijin resmi wajib memberitahukan kepada atasannya atau kepada\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit wajib menunjukan surat\nketerangan dokter dari dokter yang memeriksanya dan diserahkan kepada\nPersonalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Pekerja dimutasi karena kenaikan pangkat, penurunan pangkat atau\ndipindah tugaskan harus menyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam waktu\nyang ditentukan setelah menerima surat perintah dari pihak yang mengadakan\nmutasi untuk menempati jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Sebelum PHK, Pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya harus diselesaikan\nmenurut prosedur yang sesuai. Seperti Pekerja yang mengurus keuangan,\nsurat-surat berharga, bukti pembukuan, data hasil produksi, sarana kekayaan,\nperalatan, stempel korespondensi, gambar design, data teknik, arsip dokumen,\ndata penting management dan lain-lain harus diselesaikan berdasarkan prosedur\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Pekerja resign\u002FPHK wajib mengembalikan aset perusahaan yang digunakan\nselama bekerja seperti KPK dan lain sebagainya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Dalam waktu yang ditentukan tidak mengembalikan aset perusahaan,\nkaryawan tersebut akan diproses secara hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>21. Pekerja wanita yang hamil wajib memberitahu atasannya dan MESHREP untuk\nselanjutnya dilaporkan kepada pihak Pos MESH \u002F SD dan tidak diwajibkan kerja\nlembur. Apabila bersedia kerja lembur maksimal 2 (dua) jam\u002F hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>22. Pekerja yang melakukan perubahan identitas pribadi wajib melaporkan\nkepada HR selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Pekerja berkewajiban:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Menjaga lingkungan hidup melalui penghematan\npenggunaan listrik, air dan bahan bakar lainnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mendukung Pengusaha dalam hal kebijakan\nlingkungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">24. Pekerja harus memberikan keterangan dengan benar\ndan jelas pada saat pelaporan kecelakaan kerja atau pada saat Petugas K3\nmeminta keterangan mengenai permasalahan K3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : KEWAJIBAN DASAR PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang\ntelah disyahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib melaksanakan perundang-undangan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib untuk menjalankan syarat-syarat dan kewajiban di dalam\nseluruh Pedoman dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik\nIndonesia (NKRI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Menyelenggarakan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesahatan Kerja (P2K3)\nsesuai dengan aturan dan Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia untuk\nalih Perusahaan sesuai kemampuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Wajib membayar upah kepada Pekerja sesuai dengan ketentuan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha berkewajiban dan berkomitmen untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Mencegah pencemaran lingkungan dan polusi\nudara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Menghemat penggunaan listrik\u002Fair\u002Fbahan bakar\nseefisien mungkin;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Mengurangi jumlah limbah Non B3, mengadakan\nprogram daur ulang dan mengurangi dampak emisi terhadap lingkungan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Pengusaha berkewajiban untuk menciptakan\nlingkungan yang dapat menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi\nkaryawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : JENIS PELANGGARAN, PEMBINAAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi yang dilakukan oleh Pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah\nlaku Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Masa berlaku dari masing-masing jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi\nadalah selama-lamanya 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Apabila Pekerja \u002F Buruh melakukan pelanggaran dan sebelumnya telah\nmendapatkan sanksi tetapi sudah habis masa berlakunya maka penetapan sanksi\nkembali ke awal .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Apabila Pekerja \u002F Buruh melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan\nsanksi yang belum habis masa berlakunya, tetapi Kembali melakukan pelanggaran\nmaka sanksi akan terakumulasi. Adapun Jenis Pelanggaran, Pembinaan dan Sanksi\ndiatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Peringatan Lisan Tercatat (SPLT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja diberikan pembinaan dan sanksi peringatan lisan antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Melakukan tindakan indisipliner dalam bentuk\nanjuran dan tidak merugikan siapapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK),\nselama dilingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja tidak mengikuti prosedur dalam bentuk\ntindakan preventif guna mencegah potensi penularan penyakit dimasa pandemic dan\natau wabah lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Bekerja secara malas-malasan dan santai atau\nmenunda-nunda Pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Karyawan berambut panjang yang tidak mengikat\nrambutnya dan berpakaian yang berpotensi bahaya di area perusahaan sehingga\nmenggangu pekerjaan dan keselamatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Membawa tas\u002Fbungkusan besar kedalam lingkungan\ntempat kerja\u002Flokasi pabrik yang tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Membuat gaduh\u002Fkerusuhan bagi karyawan selama\nberistirahat di lingkungan mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Terbukti pekerja telah menghilangkan KPK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Terbukti Pekerja menyalahgunakan tempat ibadah\ntidak sesuai dengan fungsi nya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Pekerja yang membawa kendaraan pribadi kedalam\narea perusahaan tanpa plat perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-1 (SP I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja \u002F Buruh apabila sudah mendapatkan Peringatan Lisan yang masih\nberlaku dan Kembali melakukan pelanggaran golongan yang sama, atau melanggar\nsanksi pada ayat dibawah ini :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Karyawan 5 (Lima) kali dalam 1 (satu) bulan\nTerlambat (TL) tanpa izin dari atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja yang diberikan peringatan lisan kurang\ndari 6 (enam) bulan dan melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksi nya\nlisan (SPLT).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Meninggalkan Pekerjaan dan atau tidak ada di\narea kerja pada saat jam kerja tanpa seizin atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Corat-coret disembarang tempat, meludah di depan\norang banyak atau pimpinan, membuang sampah disembarang tempat atau tidak\ndikotak sampah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Bekerja tidak bertanggungjawab seperti\nmelibatkan urusan pribadi dan atau mengganggu ketenangan kerja dan atau ngobrol\ndan atau membuat gaduh dan atau menelantarkan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Pekerja mengoperasikan atau menggunakan hp di\nwaktu kerja yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan Prosedur\nKerja dan atau instruksi yang telah ditetapkan pada department\nmasing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Tidak membersihkan tempat kerja sehingga\nberantakan dan kotor, setelah selesai kerja dan langsung meninggalkan tempat\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Tidak masuk kerja tanpa alasan 2 (dua) hari\nberturut-turut atau 3 (tiga) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan dan\ntidak memberitahukan kepada atasannya dan atau tidak melaksanakan prosedur\nizin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Melanggar tata kerja atau tidak mempergunakan\nperalatan yang ditentukan sehingga hasil produksi rusak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Makan\u002Fjajan sambil bekerja yang mengganggu\nPekerjaan (proses kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Atasan tidak memberikan bimbingan kepada\nbawahannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. mencari-cari alasan untuk meminta ijin\nmeninggalkan kerja, pada waktu kerja belum selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Tanpa seijin petugas atau pimpinan Pekerja masuk\nke lokasi\u002Fkamar mess Pekerja yang berlainan jenis kelaminnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Boros dalam menggunakan bahan baku, sehingga\nmerugikan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Menggunakan barang bawaan pribadi yang tidak\nberhubungan dengan tugas dan jenis pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">q. Pekerja menggunakan sarana komunikasi, alat\nkomunikasi, jaringan internet atau barang milik Perusahaan untuk kepentingan\npribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">r. Anggota SATPAM memakai seragam dan perlengkapan\ntidak sesuai dengan jam kerja\u002Fshift nya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">s. Pekerja yang menolak pembinaan secara lisan,\nyaitu Pekerja yang tidak bersedia menandatangani surat keterangan pembinaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">t. Menolak pembinaan atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">u. bekerja pada jam istirahat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">v. pekerja telah menghilangkan asset perusahaan\nlainnya disengaja atau tanpa disengaja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">w. Atasan sampai dengan 2 level diatas karyawan\nturut bertanggungjawab karena membiarkan bawahan melanggar aturan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">x. Tinggal atau bertukar mess tanpa seizin dari\npihak pengelola mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">y. Mengundang orang luar atau pihak luar tinggal di\nmess tanpa izin dari pengelola mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">z. Dilarang memelihara atau memberi makan segala\njenis binatang yang dapat mempengaruhi keamanan atau kesehatan lingkungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">aa. melanggar kebijakan keamanan produk perusahaan\ndengan membawa peralatan yang berfungsi sebagai alat perekam seperti kamera, HP\ndengan fasilitas kamera dan sebagainya ke area yang dilarang untuk membawanya\nsesuai dengan aturan pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">bb. Karywan menggunakan fasilitas Internet di Mess\ntidak sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">cc. Tidak merapikan barang-barang Pekerjaan setelah\nselesai jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">dd. Karyawan membuang sampah\u002Flimbah tidak pada\ntempat nya dan tidak sesuai jenisnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-2 (SP II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP II (dua) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja yang sudah diberikan sanksi SP-I yang\nmasa berlakunya belum habis, dan mengulangi pelanggaran kembali yang bobot\nsanksinya SP I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tidak masuk kerja tanpa alasan 3 (tiga) hari\nberturut-turut atau 4 (empat) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan dan\ntidak memberitahukan kepada atasannya dan atau tidak melaksanakan prosedur\nizin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tidak melaporkan adanya bahaya kepada\natasan\u002FPengusaha yang dapat merugikan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Petugas SATPAM dalam melakukan tugas pemeriksaan\ndi Pos jaga\u002Fpintu keluar pabrik tidak sesuai dengan Prosedur Kerja dan\nperaturan lainnya yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Petugas SATPAM tanpa mengikuti prosedur yang\nberlaku, memberikan ijin tamu atau kendaraan tamu memasuki kawasan\u002Flokasi\npabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Pekerja terbukti tidur pada jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Berpindah Pekerjaan\u002Ftugas tidak seijin kepada\natasannya baik tempat dan atau waktu dan atau proses kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Petugas SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga\ntanpa ijin atasan atau tanpa memberitahukan teman sekerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Atasan tidak memberikan bimbingan \u002F arahan\nkepada bawahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Memasuki kawasan\u002Farea\u002Fgedung yang dilarang untuk\ndimasuki oleh pekerja\u002Forang lain yang tidak memiliki kepentingan dan tidak\nadanya ijin dari atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Menggunakan dan menyimpan barang atau zat yang\nberbahaya dilingkungan mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Melanggar tata tertib penggunaan listrik, air,\napi dan gas di lingkungan mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Tidak mematuhi peraturan jalur akses, termasuk\nmenolak memberikan biometric (seperti sidik jari, wajah) dan menolak security\nmelakukan pemeriksaan badan untuk area yang telah ditentukan, serta memeriksan\nbarang-barang yang dibawa saat keluar masuk perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-3 (SP III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP III (tiga) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP. I (satu),\nyang masa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang\nbobot sanksinya SP. II (dua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP. II (dua),\nyang masa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang\nbobot sanksinya SP . I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Menggunakan peralatan mesin atau asset\nperusahaan untuk kepentingan pribadi serta menyuruh, membiarkan dan mengizinkan\nmelakukan hal tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tidak menjunjung tinggi terhadap kepercayaan dan\nnama baik perusahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. merokok (segala jenis rokok) di seluruh area\nPerusahaan, kecuali di area tertentu yang sudah disediakan perusahaan (area\nmerokok) dan untuk area khusus sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (7)\nbagian I huruf o.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Menerima perjamuan dan pemberian hadiah dari\nkonsumen untuk mempengaruhi suatu keputusan yang merugikan Perusahaan (makan\nbiasa tidak termasuk).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Membawa barang dan atau makanan ke dalam area\nperusahaan untuk diperjualbelikan atau untuk kepentingan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Mencemarkan nama baik atasan atau sesama\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Tidak masuk kerja tanpa alasan 4 (empat) hari\nberturut-turut atau 5 (lima) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan dan\ntidak memberitahukan kepada atasannya dan atau tidak melaksanakan prosedur\nizin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Anggota SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga\nsebelum waktunya sehingga Perusahaan kehilangan barang\u002Fmenderita kerugian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Mandi\u002Fmencuci\u002Fmancing\u002Fberenang di kolam\npenampungan air Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Menyalahgunakankan jabatannya untuk kepentingan\npribadi yang dapat mengganggu Pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Petugas SATPAM terbukti membiarkan orang lain\n(bukan petugas\u002Fkaryawan) keluar masuk lingkungan pabrik tanpa ijin atasan, atau\nlengah dalam melaksanakan tugas di pos jaga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Atasan yang mempekerjakan pekerja wanita hamil\nyang telah cuti melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Ibu hamil yang sudah diberikan Surat Keterangan\ncuti kelahiran, tetapi tidak mau melaporkan ke Personalia\u002Ftidak mau menggunakan\n\u002Fmelaksanakan cuti sesuai ketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Petugas SATPAM yang sedang jaga tidak mengetahui\ndidaerah pengawasannya terjadi pencurian\u002F ada tindak kejahatan terhadap barang\nmilik Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">q. Bekerja melebihi jam kerja normal atau batas\nwaktu yang telah ditentukan tanpa adanya pengajuan lembur terlebih dahulu\u002F\nmolor kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">r. Seorang atasan menyuruh bawahannya bekerja\nkembali setelah jam kerja pokok atau jam kerja lemburnya selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">s. Setelah cekroll jam kerja pulang melanjutkan\nPekerjaannya kembali, dengan segala bentuk alasan apapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">t. Pekerja melakukan tindakan yang dikategorikan\nsebagai kekerasan dan pelecehan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">u. Melakukan pemalsuan tandatangan baik atasan\nmaupun sesama pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">v. Membuat dokumen palsu atau memberikan informasi\npada dokumen yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">w. Atasan memperkerjakan Ibu Hamil melebihi jam\nkerja yang sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini (Pasal 26 ayat\n20).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">x. Atasan yang mengetahui bawahannya hamil namun\ntidak melaporakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">y. Pekerja wanita hamil yang tidak melaporkan\nkehamilannya sesuai dengan SOP yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">z. Terbukti seorang atasan setelah mendapatkan\nlaporan kehamilan karyawan, tidak menempatkan bawahannya yang hamil pada bagian\nyang sesuai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">aa. Mengajak orang yang bukan karyawan masuk ke\nlokasi pabrik tanpa ijin petugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">bb. Mencheckrolkan atau dicheckrolkan Pekerja\nlainnya yang berada di lingkungan kerja dan lingkungan Perusahaan, pada waktu\nmasuk dan atau selesai kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">cc. Tidak mematikan listrik dan mesin produksi\nsehingga dapat membahayakan keselamatan kerja dan pemborosan energi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">dd. Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat\nkerja dan tidak mau menuruti setelah dinasehati oleh atasan\u002FPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ee. Pekerja yang melanggar ketentuan Keselamatan,\nKesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang dapat membahayakan diri sendiri atau\norang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ff. Menolak untuk diperiksa oleh SATPAM saat\nmemasuki atau meninggalkan area kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">gg. Tidak ada persetujuan melakukan perubahan\u002F\nmemindahkan \u002Fmenyesuaikan asset perusahaan, mesin, sistem (seperti :\npengawasan, pintu akses, perangkat keamanan\u002Fanti pencuri, dan rekaman dan\nperalatan keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja), melakukan pelanggaran\nberat sehingga menyebabkan adanya kerugian atau kerusakan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">hh. Melanggar aturan pemakaian dan penyimpanan\nkamera rekaman, penyimpanan data seperti hardisk eksternal milik perusahaan,\nmenyebabkan bocornya rahasia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii. Tidak ada persetujuan memasuki area perusahaan\natau membawa orang lain memasuki area perusahaan, membiarkan orang luar\nmemasuki area perusahaan sehingga menyebabkan rahasia perusahaan tersebar,\nmenyebabkan kerugian atau kerusakan terhadap perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">jj. Menghilangkan asset perusahaan (seperti :\nsampel, mold, produk jadi\u002Fsetengah jadi, material, kain dan lain-lain) atau\nkelalaian asset perusahaan tersebar keluar perusahaan\u002Ftersebar ke publik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">kk. Tidak ada persetujuan memakai asset perusahaan\nseperti komputer, email, internet, alat komunikasi, termasuk mengubah,\nmenyesuaikan, atau mengunduh perangkat lunak atau menolak kegiatan pemeriksaan\ndan menolak mengembalikan asset perusahaan seperti semula, melanggar sehingga\nmenyebabkan adanya kerugian atau kerusakan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ll. Tanpa ada persetujuan perusahaan atau prosedur\nsetiap pabrik, termasuk mengubah hasil produksi, memusnahkan, membuat informasi\npengiriman palsu, mencoba menggunakan produk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">mm. Pelanggaran lain perusahaan atau keamanan produk\natau rahasia perusahaan akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">nn.meminum minuman keras di lingkungan perusahaan\ndan atau mabuk akibat meminum-minuman keras di lingkungan perushaan ataupun\ndiluar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">oo. Atasan atau pengawas tidak memenuhi\ntanggungjawabnya dengan membiarkan karyawan baik secara langsung atau tidak\nlangsung melanggar aturan perusahaan atau membocorkan keamanan produk atau\nrahasia perusahaan dengan kesalahan yang tingkat keseriusan yang lebih besar\ndari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja setelah diberikan sanksi SP III (tiga), pengusaha wajib memberikan\ntembusan kepada Serikat atau yang diwakili untuk memberikan pembinaan kepada\npekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pembinaan dan Surat Peringatan Terakhir ( SP TERAKHIR )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran yang dilakukan Pekerja, yang menyebabkan diberikan Surat\nPeringatan Terakhir atau SP Terakhir, apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP I (satu), yang\nmasa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot\nsanksinya SP III (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP II (dua), yang\nmasa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot\nsanksinya SP II (dua) atau SP III (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja sudah diberikan sanksi SP III (tiga),\nyang masa berlakunya belum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang\nbobot sanksinya SP III (tiga) atau SP II (dua) atau SP I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pekerja melakukan pelanggaran\nbersifat mendesak:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan\nbarang dan \u002F atau uang \u002F dokumen rahasia \u002F data komputer milik perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan\nsehingga merugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan,\nmemakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya di\nlingkungan kerja dan lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di\nlingkungan kerja dan lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau\nmengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja dan lingkungan\nperusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk\nmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau\nmembiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan\nkerugian bagi perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman\nsekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan\nyang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan kerja\ndan lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 ( lima ) tahun atau\nlebih;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Penghuni mess baik TKA maupun TKI yang melakukan\nkegiatan atau perbuatan yang melanggar hukum, peraturan perusahaan yang\nberlaku, atau melakukan perbuatan asusila di lingkungan mess;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Penghuni mess baik TKA maupun TKI yang terkibat\nperkelahian atau hal yang dapat melukai orang lain di lingkungan mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. Terbukti pekerja telah menerima SP yang masih berlaku akan tetapi\nmelakukan kembali pelanggaran dengan bobot sanksi SP I \u002F II \u002F III, bila\nditambahkan dengan kasus baru bobot sanksi menjadi lebih dari SP III atau\nterakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kesalahan\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mencari keuntungan pribadi dengan membungakan\nuang (rentenir);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Membawa barang milik perusahaan tanpa ijin dari\npengusaha atau atasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Baik langsung maupun tidak langsung dengan\nitikad tidak baik menerima dan meminta sejumlah uang dari calon karyawan pada\nproses penerimaan karyawan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Baik langsung maupun tidak langsung menjanjikan\nkepada calon keryawan dapat diterima bekerja di Perusahaan dengan imbalan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Petugas satuan pengamanan ( SATPAM ) memergoki\npelaku pencurian, penipuan kejahatan, penganiayaan, penggelapan, tindakan\nasusila, tidak melakukan tindakan untuk diproses sesuai ketentuan yang\nberlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Melakukan pemotongan dan pengambilan gaji tanpa\nkuasa dan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Tanpa ijin dari atasan bekerja di perusahaan\nlain, mengakibatkan tugas-tugas yang diberikan pengusaha terganggu, sehingga\nmerugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Tidak bekerja dengan baik akibat minum-minuman\nkeras atau obat-obatan terlarang yang dilakukan di luar perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Baik secara langsung maupun tidak langsung\nmenerima \u002F meminta sejumlah uang dari calon karyawan pada proses penerimaan\nkaryawan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Membocorkan rahasia perusahaan sebelumnya atau\nmelanggar perjanjian kontrak dengan perusahaan sebelumnya, sehingga menyebabkan\nperusahaan dituntut secara hukum atau menyebabkan kerugian atau kerusakan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Membocorkan rahasia perusahaan secara sengaja\natau tidak sengaja sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Tidak ada persetujuan untuk menyalin dokumen\nrahasia, mengirim atau mengunduh informasi rahasia dengan email pribadi untuk\nmenyalin data rahasia serta mencuri rahasia perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Membocorkan informasi rahasia perusahaan atau\nasset perusahaan (seperti : sampel, mold, produk jadi\u002Fsetengah jadi, material,\nkain dan lain-lain), berniat untuk mengambil \u002F membocorkan asset rahasia\nperusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Tidak memenuhi tanggungjawab sebagai atasan atau\npengawas dan membiarkan karyawan (secara langsung atau tidak langsung),\nDikarenakan kurangnya \u002F tidak ada monitoring sehingga menyebabkan karyawan\nmelanggar aturan perusahaan yang mengakibatkan bocornya rahasia perusahaan yang\nbersifat vital maupun sensitive);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Merokok di tempat-tempat yang berbahaya dan atau\nmudah terbakar, seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">o.1 Ruang Laboratorium;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">o.2 Ruang Penyimpan Gas;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">o.3 Ruang Laminating;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">o.4 Ruang Packing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">o.5 Gudang Material;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">o.6 Gudang Kimia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.Kesalahan sebagaimana diatas harus didukung dengan bukti sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Pekerja tertangkap tangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan\natau ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat\noleh pihak yang berwenang di perusahaan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2\n(dua) orang saksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : IZIN RESMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp>1. Pengusaha dalam hal–hal tertentu wajib memberikan ijin resmi kepada\nPekerja sebagai tanda simpatik dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai\nketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Hari-hari yang wajib bagi Pengusaha untuk memberikan ijin resmi, antara\nlain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriageleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sendiri menikah: 3 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja menikahkan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Istri Pekerja melahirkan\u002Fkeguguran: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja menyunatkan\u002Fmembaptiskan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Keluarga Pekerja (istri,suami,anak, orang\ntua\u002Fmertua) meninggal dunia: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal\ndunia: 1 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Pekerja menjalankan ibadah Haji maksimal 50 hari\ndengan melampirkan keterangan dan bukti-bukti dari instansi terkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena\nperintah Perusahaan (melampirkan bukti keterangan alasan atau surat tugas).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Pekerja menjalankan tugas Negara (melampirkan\nbukti surat tugas).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Rumah atau jalan yang dilewati pekerja\nkebanjiran atau bencana alam yang lain sesuai pengumuman pemerintah diberikan 2\nhari izin.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">3. Pekerja yang akan meminta izin resmi kepada\nPengusaha, wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu\nsebelumnya kecuali karena keluarga meninggal dunia dan \u002Fatau istri Pekerja\nmelahirkan atau akibat bencana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan ijin resmi kepada Pekerja sesuai ketentuan\nyang berlaku tanpa adanya alasan-alasan yang dapat menyebabkan keluhan bagi\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Karyawan wajib melampirkan surat keterangan yang sah sebagai tanda bukti\nkejadian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha wajib memberikan ijin sesuai dengan berita kejadian dan\nprosedur permohonan ijin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Pekerja setelah selama 12 (dua belas) bulan terus menerus berhak atas\ncuti tahunan selama 12 (dua belas) hari, dengan mendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat-lambatnya 1\n(satu) minggu sebelumnya dikecualikan hal-hal yang bersifat\ninsidentil\u002Fmendadak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>3. Pengusaha wajib memberikan cuti tahunan yang diambil bersamaan dengan\ncuti masssal (idul fitri) dan selebihnya adalah hak mutlak Pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang dinikmati dalam cuti\nmassal (Idul Fitri) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan dipotong\nsebanyak cuti massal yang telah diambil, adapun selebihnya hak mutlak Pekerja\nsepenuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha dapat mengijinkan kepada Pekerja untuk menggabungkan\npengambilan cuti tahunan dengan ijin resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Personalia wajib menjawab pertanyaan dari Pekerja saat mulai berlaku dan\nhabisnya hak cuti tahunannya atas persetujuan dari Pengusaha, akan\ndikompensasikan dengan uang sesuai prosedur yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas)\nbulan berturut- turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang dinikmati dalam\ncuti massal (Idul Fitri) dan Pekerja tersebut di PHK atau mengundurkan diri\nsebelum masa cutinya lahir, maka haknya akan dipotong secara proporsional\nsesuai jumlah hari cuti yang telah diambil dengan cara perhitungan\nkompensasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Perusahaan (bagian Personalia) wajib memberitahukan hak cuti tahunan yang\nharus diambil kepada pekerja sebelum waktunya berakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : ISTIRAHAT HAID\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberi ijin kepada Pekerja wanita yang akan mengambil\nistirahat haid.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang mengambil istirahat haid berhak atas upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Istirahat haid dapat diajukan sesuai dengan Prosedur Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : CUTI HAMIL, CUTI MELAHIRKAN DAN CUTI KEGUGURAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1. Pekerja berhak atas cuti hamil dan cuti melahirkan \u002Fbersalin.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>2. Pekerja wanita harus mengambil cuti melahirkan 1½ (satu setengah) bulan\nsebelum melahirkan dan 1 ½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Apabila kelahiran terjadi premature atau lebih awal dari yang\ndiperhitungkan oleh dokter kandungan, karyawan tetap berhak atas cuti\nmelahirkan secara akumulatif 3 (tiga) bulan dan jika terjadi kelahiran\ndismasture atau melebihi dari batas normal maka lamanya istirahat dapat\ndiperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, baik\nsebelum maupun setelah melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Karyawati dengan usia kehamilan minggu ke 30 harus mengajukan cuti hamil\ndan melahirkan ke personalia 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan cuti dengan\nmelampirkan surat keterangan cuti hamil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>5. Karyawati yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat\nsatu setengah (1,5) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan\natau bidan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : IZIN SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan\nsurat keterangan sakit dari dokter yang memeriksa kepada personalia paling\nlambat 2 hari kerja dari tanggal masuk, apabila melewati batas waktu yang\nditentukan Pekerja yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya maka akan\ndianggap sakit tanpa surat dokter\u002Fsakit biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1(satu) tahun\nsesuai dengan surat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan setiap\nseminggu 1(satu) kali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>3. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang sah berhak atas upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Surat sakit dikeluarkan atas rekomendasi dokter yang ditandatangani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perusahaan dapat menolak surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh\nbalai pengobatan, yayasan, klinik atau praktek dokter yang tidak mendapat izin\ndan tidak diakui oleh instansi yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja atau keluarga pekerja memberikan informasi awal kepada atasan\nlangsung atau pimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : IZIN MENINGGALKAN KERJA DENGAN MENDAPAT UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena perintah Pengusaha berhak atas\nupah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan tugas\nnegara\u002FPerusahaan berhak atas upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan ibadah sesuai\nsyari’at agamanya, berhak atas upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : IZIN MENINGGALKAN KERJA DENGAN TIDAK MENDAPAT UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja tidak melakukan Pekerjaan, karena untuk kepentingan pribadi\ndiluar ketentuan pasal 21 ayat (2) dan wajib mengajukan permohonan izin\nterlebih dahulu kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja tidak dapat melakukan kerja, karena sakit dan tidak ada\nketerangan dokter yang sah atau ada keterangan dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perhitungan upah yang tidak dibayar adalah sebagai berikut: upah dibagi\n25 di kali jumlah hari yang tidak masuk kerja untuk 6 hari kerja dan 21 dikali\njumlah hari yang tidak masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : IZIN BIASA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak dapat melakukan Pekerjaan, pada jam kerja wajib\nmengajukan permohonan izin kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang akan meminta izin biasa dapat mengajukan terlebih dahulu\nmenggunakan formulir izin yang disetujui oleh atasannya sesuai dengan prosedur\nyang berlaku. Jika terdapat kasus mendesak, atau insidentil bisa memberitahukan\nsecara langsung melalui telepon \u002F sms langsung kepada atasan atasan untuk\ndiketahui dan disetujui oleh atasannya. Pekerja wajib membuat form izin ketika\nmasuk sesuai dengan Prosedur Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang mengajukan izin tidak sesuai prosedur dan atau tanpa\npersetujuan dari atasannya, akan dianggap mangkir (alpa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : SISTEM PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Ketentuan\nStruktur dan Skala Upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Sistem pembayaran upah diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Upah dibayarkan 1(satu) kali dalam sebulan\nsetiap tanggal 8 (delapan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Komponen Upah terdiri atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">I Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">A. Gaji Tetap\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1. Gaji Pokok\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2. Tunjangan Jabatan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3. Tunjangan Berkala\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">B. Tunjangan Tidak Tetap\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1. Kerajinan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2. Uang Shift\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">II. Non Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">1. Insentif Kehadiran\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">2. Kompensasi Cuti\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">3. Lain-Lain\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">4. SUT\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">5. Intensif Produksi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">III. Lembur\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">1. Hari Biasa\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">2. Hari Minggu\u002FBesar\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">3. Libur Nasional yang jatuh pada hari kerja\n      terpendek\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>4. Apabila waktu pembayaran jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari\nlibur Nasional, karena Bank tutup maka personalia akan mengumumkan hari\npembayaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Pajak Penghasilan yang harus\nditanggung oleh Pekerja yang bersangkutan dan Perusahaan sebagai wajib pungut\nakan menyetorkan kepada instansi yang berwenang dan memberitahukan surat\npemberitahuan pajak tahunan kepada yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : PENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cp>1. Upah karyawan adalah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang\ndisyahkan oleh Pemerintah Daerah setempat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>2. Penyesuaian upah diberikan kepada Pekerja berdasarkan prestasi yang\ndisesuaikan dengan jabatan dan golongan upahnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonlyfirmperformance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonlytype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonly_detail\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Cp>3. Bonus dan benefit lain yang akan didapatkan pekerja, akan dituliskan\ndalam surat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, sehingga kedua belah\npihak mengetahui dengan jelas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : UPAH LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1. Tarif upah lembur (TUL) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 x Gaji Tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perhitungan tarif upah lembur, berdasarkan waktu kerja lembur sebagai\nberikut : Besarnya upah lembur untuk jam kerja diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Hari kerja biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam 1 (pertama): 1,5 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam 2 dan seterusnya: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Hari Libur Minggu atau Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam ke 1 s\u002Fd 7: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam ke 8: 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam ke 9 sampai 11 dst: 4 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Hari Libur Nasional jatuh pada hari kerja\nterpendek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam ke 1 s\u002Fd 5: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam ke 6: 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam ke 7 sampai 9 dst: 4 x TUL \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Besarnya upah lembur untuk 5 hari kerja diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Hari kerja biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam 1 (pertama): 1,5 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam 2 dan seterusnya: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Hari Libur Minggu atau Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam ke 1 s\u002Fd 8: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam ke 9: 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam ke 10 sampai 11 dst: 4 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>3. Bagi pekerja dengan golongan jabatan tertentu (All In) maka tidak berhak\natas upah lembur, namun berhak atas insentif yang besarannya ditentukan oleh\npengusaha dengan mempertimbangkan kebutuhan produksi dan kemampuan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Setiap lembur harus ada surat perintah lembur dari pengusaha dan\npersetujuan dari pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : TUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan Jabatan diberikan kepada Pekerja yang memiliki jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya tunjangan jabatan ditentukan menurut tingkat jabatan yang\nbesarnya menurut uraian jabatan, analisa jabatan, evaluasi jabatan pada setiap\ntingkat jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila ada penurunan jabatan, maka tunjangan jabatan disesuaikan dengan\njabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : UANG SHIFT MALAM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Uang shift diberikan kepada Pekerja yang melakukan Pekerjaan pada shift III\n(Pukul 22.30 – 06.30 Wib) dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp.\n4.000,-\u002Fhari dan diberikan sesuai kehadiran.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 41: INSENTIF KEHADIRAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Insentif kehadiran akan diberikan penuh apabila Pekerja selama 1 (satu)\nbulan masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Insentif kehadiran akan dipotong 100% apabila Pekerja absen 1 hari tanpa\nalasan atau tanpa dikompensasikan dengan cuti tahunan apabila masih mempunyai\nhak cuti setelah di potong cuti massal\u002FIdul Fitri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Insentif kehadiran tidak akan dipotong jika ijin resmi atau cuti tahunan\n(pasal 29 & 30).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Insentif kehadiran bagi Pekerja yang sakit atau ijin selain ijin resmi,\nakan dipotong 50% (satu) hari, dan untuk 2 hari keatas akan di potong 100 %.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Bagi karyawan yang terlambat (TL) dan pulang cepat (PC) dan atau Lupa\nCekroll 2 kali dalam satu bulan maka insentif kehadiran akan dipotong 50 % dan\nuntuk 3 kali keatas akan di potong 100 %.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Besarnya Insentif kehadiran diatur sbb :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 1: Rp. 25.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 2 : Rp. 35.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 3 : Rp. 40.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 4 : Rp. 50.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 5-6 : Rp. 55.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 7 : Rp. 65.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 7A : Rp. 75.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 8 : Rp. 85.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 9 : Rp. 95.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 10 : Rp. 100.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 11 : Rp. 110.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Golongan 12 : Rp. 120.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : TUNJANGAN BERKALA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan berkala diberikan kepada Pekerja, mulai dari golongan upah\nterendah sampai golongan upah tertinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>2. Tunjangan berkala diberikan kepada semua Pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 (satu) tahun dan sebagai tanda senioritas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tunjangan berkala \u002F masa kerja komponen upah dimasukkan ke dalam gaji\ntetap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cp>4. Perusahaan memberikan tunjangan berkala kepada Pekerja, bagi Pekerja yang\ntelah bekerja 1 tahun atau lebih, tunjangan berkala sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowanceamount1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.masa kerja 1-2 tahun sebesar: Rp.\n4,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.masa kerja 2-3 tahun sebesar: Rp.\n5.000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.masa kerja 3-4 tahun sebesar: Rp.\n6.000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.masa kerja 4-5 tahun sebesar: Rp.\n7.000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.masa kerja 5 tahun atau lebih sebesar : Rp.\n8.000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1. Tunjangan hari raya diberikan kepada Pekerja agar yang bersangkutan dapat\nmerayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum\nhari raya keagamaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Besarnya Tunjangan Hari Raya, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan sebesar\nRp. 20.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Untuk pekerja dengan masa kerja 1 bulan s\u002Fd 12\nBulan secara proporsional sebagai berikut: Masa kerja X upah sebulan 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Untuk pekerja dengan masa kerja 1 - 2 tahun\nsebesar 100% x gaji tetap\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Untuk pekerja dengan masa kerja 2 tahun sebesar\n105% x gaji tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Untuk pekerja dengan masa kerja 3 - 4 tahun\nsebesar 110% x gaji tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Untuk pekerja dengan masa kerja 4 - 5 tahun\nsebesar 115% x gaji tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena mengundurkan\ndiri atau karena kasus tertentu setelah memasuki Bulan Ramadhan\u002FPuasa berhak\nmendapatkan THR sesuai dengan ketentuan normatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : TUNJANGAN PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan Perjalanan Dinas diberikan sebagai pengganti biaya makan (Pagi,\nSiang, Malam) berdasarkan ketentuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas adalah untuk melaksanakan tugas\nperusahaan ke luar \u002F dalam kota berdasarkan surat dari atasannya dan diketahui\noleh Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Besarnya tunjangan perjalanan dinas untuk inap akan diberikan berdasarkan\nketentuan dari Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tunjangan transportasi dan penginapan selama melakukan perjalanan dinas\nakan diperhitungkan secara langsung pada nota perjalanan dinas yang\nbersangkutan disertai bukti-bukti atau pertanggung jawaban yang jelas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan\nprogram jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Badan\nPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk\nuntuk menyelenggarakan program jaminan social dengan tujuan mewujudkan\nterselenggaranya pemberian jaminan perlindungan dan kesehatan yang layak bagi\nsetiap peserta dan\u002Fatau anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar\nhidup penduduk Indonesia. (UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 3). Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. BPJS Kesehatan yang ruang lingkupnya menyelenggarakan program jaminan\nkesehatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Jaminan Kecelakaan Kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Jaminan Hari Tua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Jaminan Pensiun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Jaminan Kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"margin-left:0em\">Pasal 45 : JAMINAN KECELAKAAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Program Jaminan Kecelakaan Kerja disingkat JKK adalah suatu program\npemerintah dan Pemberi Kerja dengan tujuan memberikan perlindungan atas\nrisiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan\nyang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya\ndan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Berdasarkan Peraturan\nPemerintah Nomor 82 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah\nNomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja\ndan Jaminan Kematian untuk BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Sesuai PP 82\u002F2019, mulai tanggal 2 Desember 2019 terdapat kenaikan\nmanfaat JKK dan JKM tanpa menaikan nilai iuran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan\ndirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS\nKetenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta\ndalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang-undangan. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau\npenyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah\nsakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Perawatan intensif;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Penunjang diagnostik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6. Pengobatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">7. Pelayanan khusus;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">8. Alat kesehatan dan implan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">9. Jasa dokter\u002Fmedis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">10. Operasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">11. Transfusi darah; dan\u002Fatau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">12. Rehabilitasi medik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">13.Perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak\nmemungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">14. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus\npenyakit akibat kerja Santunan berupa uang meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang\nmengalami kecelakaan kerja\u002Fpenyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan\u002Fatau\nkerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Transportasi darat maksimal Rp 5.000.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Transportasi laut maksimal Rp 2.000.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Transportasi udara maksimal Rp10.000.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)\npenggantian upah 100% selama 12 bulan pertama, selanjutnya 50% hingga sembuh.\nSebelumnya 100% untuk 6 bulan pertama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">3. Santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian\nfungsi, dan Cacat total tetap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">4. Santunan kematian (48 kali upah) dan biaya\npemakaman (Rp 10.000.000,-);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus\napabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja\natau penyakit akibat kerja Rp 12.000.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu\ndengar maksimal Rp 2.500.000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">7. Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp\n5.000.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">8. Return to Work\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">9. Penggantian biaya kacamata maksimal Rp\n1.000.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">10. Layanan homecare diberikan paling lama 1 tahun,\nmaksimal biaya Rp 20.000.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">11. Beasiswa pendidikan untuk 2 anak mulai dari TK\nhingga kuliah. Bagi peserta aktif yang meninggal dunia atau cacat total tetap\nakibat kecelakaan kerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-TK sampai SD (sederajat) Rp\n1.500.000,-\u002FTahun\u002FAnak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-SMP (sederajat) Rp 2.000.000,-\u002FTahun\u002FAnak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-SMA (sederajat Rp 3.000.000,-\u002FTahun\u002FAnak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Perguruan Tinggi (sederajat) Rp\n12.000.000,-\u002FTahun\u002FAnak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">4. Terdapat masa kadaluarsa klaim 5 tahun sejak\nkecelakaan terjadi dan tidak dilaporkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>5. Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89% per bulan dan menjadi tanggungan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>6. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap\nada Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja, baik terjadi pada waktu perjalanan\nmenuju ketempat kerja, dalam waktu kerja dan pada waktu pulang dari kerja.\nUntuk melaporkan kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan BPJS dalam waktu\ntidak lebih dari 2 x 24 Jam, terhitung sejak terjadinya kecelakan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha pada waktu melaporkan kejadian kecelakaan kerja, setelah ada\nsurat keterangan dari dokter pemeriksa atau dokter penasehat, wajib melaporkan\nsurat – surat keterangan, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.Keterangan sementara tidak mampu bekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2.Keterangan cacat sebagian untuk\nselama-lamanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3.Keterangan cacal total untuk selama-lamanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4.Meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketengakerjaan dengan melampirkan\npersyaratan yang meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Kartu Tanda Penduduk;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Surat Keterangan Dokter yang memeriksa atau\nmerawat dan\u002Fatau dokter penasehat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Kwitansi biaya pengobatan dan\u002Fatau perawatan,\nbila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS\nKetenagakerjaan; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan\nBPJS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : JAMINAN KEMATIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, pihak\nkeluarga (ahli waris yang syah) berhak atas Jaminan Kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Manfaat Jaminan Kematian (JKM) dibayarkan kepada ahli waris Peserta,\napabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Santunan sekaligus Rp. 20.000.000,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Santunan berkalaRp. 12.000.000,-;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00;\ndan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Beasiswa pendidikan untuk 2 anak mulai dari TK\nhingga Kuliah, bagi peserta aktif yang meninggal dunia dengan masa iuran\nminimal 3 tahun maksimal Rp 174.000.000,-;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Dalam hal Pekerja tidak mempunyai keturunan\nsedarah, jaminan kematian dibayarkan kepada yang ditunjuk Pekerja dalam\nwasiatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">3. Premi asuransi dan iuran setiap bulan sebesar\n0,30% dari upah sebulan menjadi tanggungan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">4. Pengajuan pembayaran jaminan kematian kepada\nBadan Penyelenggara BPJS dengan disertai bukti-bukti, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em\">a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Asli tenaga\nKerja yang Bersangkutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Surat keterangan kematian dari Rumah\nsakit\u002FKepolisian\u002FKelurahan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Salinan\u002FCopy KTP\u002FSIM dan Kartu Keluarga Tenaga\nKerja bersangkutan yang masih berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Identitas ahli waris (photo copy KTP\u002FSIM dan\nKartu Keluarga);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah\u002FKepala\nDesa setempat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi\nkuasa (apabila pengambilan JKM ini dikuasakan) .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Sebagai rasa simpati dan bela sungkawa dari\nPerusahaan, Perusahaan membantu biaya transportasi jenazah, dengan ketentuan\nmeninggal pada saat berangkat kerja, saat kerja dan pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : JAMINAN HARI TUA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus\npada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat\ntotal tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai\nakumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara\nsekaligus apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Peserta mencapai usia 56 tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Meninggal dunia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Cacat total tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja karena\nmengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun; atau\npeserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Untuk karyawan aktif dapat dilakukan pengambilan JHT setelah masa\nkepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pengambilan jaminan hari tua (JHT) maksimal 10%\nuntuk persiapan hari tua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pengambilan jaminan hari tua (JHT) maksimal 30%\nuntuk membantu pembiayaan perumahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pencairan sesuai poin (a) dan (b) hanya dapat\ndipilih salah satunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pengambilan seluruh saldo jaminan hari tua (JHT)\nhanya dapat dilakukan setelah usia 56 tahun, meninggal dunia atau cacat total\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi\npeserta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta\nmasih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat\nyang bersangkutan berhenti bekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi\nkepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1\n(satu) kali dalam setahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli\nwaris yang berhak atas manfaat JHT sbb:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1. Janda\u002FDuda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2. Anak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">3. Orang Tua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">4. Saudara kandung;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">5. Mertua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">6. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">7. Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT\ndikembalikan ke Balai Harta Peninggalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tenaga kerja yang telah mencapai usia 56 tahun tetapi masih tetap\nbekerja, dapat memilih untuk menerima pembayaran jaminan hari tuanya pada saat\nusia 56 tahun atau pada saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti\nbekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pembayaran jaminan hari tua (JHT) dilakukan sekaligus kepada janda atau\nduda, dalam hal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja yang menerima pembayaran jaminan hari\ntua secara berkala meninggal dunia, dibayar sekaligus sebesar sisa jaminan hari\ntua yang belum dibayarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Besarnya premi dan atau iuran jaminan hari tua, yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 3,7% x upah sebulan menjadi kewajiban\nPengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. 2% x upah sebulan menjadi kewajiban Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Tata cara pengajuan pembayaran jaminan hari tua, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan\nsetempat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengisi formulir pembayaran jaminan hari tua\nyang tersedia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Melampirkan\u002Fmenyerahkan tanda bukti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Keterangan tidak bekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Kartu tanda kepesertaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Keterangan lain yang disyaratkan BPJS\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Pengusaha bekerja\nsama dengan BPJS Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>1. Pekerja atau suami atau istri yang syah dan 3 (tiga) orang anak yang\nsyah, berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah didaftrakan ke BPJS\nkesehatan;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bersifat menyeluruh dan meliputi\npelayanan, peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan serta pemulihan\nkesehatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Penyelenggaraan pelayanan paket jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Perawatan jalan tingkat pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Perawatan jalan tingkat lanjutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Rawat inap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan\nkelahiran\u002Fpersalinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Penunjang diagnostik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Pelayanan khusus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Gawat darurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Pemeriksaan dan perawatan cuci darah, kanker,\ntumor, jantung dan HIV\u002FAIDS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Besarnya premi dan\u002Fatau iuran jaminan pemeliharaan kesehatan, sebesar 5%\nyang terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 4 % x upah sebulan menjadi kewajiban\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. 1 % x upah sebulan menjadi kewajiban Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : JAMINAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan\nderajat kehidupan yang layak bagi peserta dan\u002Fatau ahli warisnya dengan\nmemberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat\ntotal tetap, atau meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja\nterdaftar dan Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja\nselain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. BPJS Ketenagakerjaan memberikan bukti pembayaran Iuran pertama kepada\nPemberi Kerja selain penyelenggara negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bukti pembayaran Iuran merupakan bukti terdaftarnya Peserta dan dasar\ndimulainya perlindungan Jaminan Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Kepesertaan Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir\npada saat Peserta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Meninggal dunia; atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mencapai Usia Pensiun dan menerima akumulasi\nIuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun sesuai dengan\nketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015,\nyakni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56\n(lima puluh enam) tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57\n(lima puluh tujuh) tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Usia pensiun selanjutnya bertambah 1 (satu)\ntahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65\n(enam puluh lima) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Dalam hal peserta telah memasuki usia pensiun tetapi yang bersangkutan\ntetap dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada\nsaat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan\npaling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>7. Besaran iuran jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan\nPemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015, yakni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Iuran jaminan pensiun wajib dibayarkan setiap\nbulan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Iuran jaminan pensiun ditetapkan sebesar 3%\n(tiga persen) dari Upah per bulan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Iuran sebesar 3% (tiga persen) wajib ditanggung\nbersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan\nketentuan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi\nKerja selain penyelenggara negara; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh\nPeserta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Besaran iuran dilakukan evaluasi paling singkat\n3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan\nkecukupan kewajiban aktuaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk\npenyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8% (delapan\npersen).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>8. Besaran perhitungan iuran jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan pasal\n29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015, yakni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar\nperhitungan Iuran terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap pada bulan yang\nbersangkutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai\ndasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun ditetapkan dengan surat keputusan yang\ndikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan\nbesaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu)\nditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan\npenyesuaian batas paling tinggi Upah, paling lama 1 (satu) bulan setelah\nlembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik\nmengumumkan data produk domestik bruto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan\nsosial yang diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja\n(PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan Pelatihan\nKerja. Kepesertaan dan tata cara Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai Peraturan\nPemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2021 yakni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berhak atas manfaat\nJaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja dalam program JKP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan serta merta\nmenjadi Peserta JKP. Untuk pekerja baru pengusaha wajib untuk mendaftarkannya\npada program JKP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>4. Iuran JKP setiap bulan sebesar 0,46% dari upah sebulan dibayarkan\nolehPemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Manfaat JKP dikecualikan untuk alasan PHK karena:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mengundurkan diri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Cacat Total Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pensiun atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Manfaat JKP terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Manfaat uang tunai setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan upah dengan\nketentuan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Sebesar 45% dari upah untuk 3 (tiga) bulan\npertama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Sebesar 25% dari upah untuk 3 (tiga) bulan\nberikutnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Manfaat informasi pasar kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan\nberupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Informasi pasar kerja, dan\u002Fatau;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Bimbingan jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Manfaat Pelatihan Kerja diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Besaran iuran dan batas atas upah sesuai dengan ketentuan sesuai pasal 11\ndan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2021\nditetapkan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan Iuran terdiri atas\nUpah pokok dan tunjangan tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,-\n(lima juat rupiah) setiap bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Jika upah melebihi batas atas maka upah yang digunakan sebagai dasar\nperhitungan iuran adalah sebesar batas atas upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Besaran upah batas atas akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun\ndengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan\naktuaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Evaluasi besaran iuran batas atas upah ditetapkan dengan Peraturan\nPemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : PERLINDUNGAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan\npencemaran lingkungan, Pekerja wajib mentaati seluruh standar keselamatan\nkesehatan dan lingkungan kerja (K3L) sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan\naturan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Teknik dan pelaksanaannya mengacu kepada kebijakan dan prosedur\nkeselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja di Perusahaan di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : ALAT PELINDUNG DIRI (APD)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>Pakaian kerja khusus diberikan kepada :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang berhubungan dengan tempat, bahan dan jenis Pekerjaan yang\nberbahaya bagi keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pekerja wajib memakai APD (alat pelindung\ndiri) yang memenuhi syarat sesuai dengan matrik APD;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. APD harus dikembalikan kepada Perusahaan jika pemutusan hubungan\nkerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : KESELAMATAN, KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. APD dan pengaman mesin harus selalu dirawat dan diperiksa secara berkala\n, apabila alat-alat pelindung tersebut sudah tidak layak pakai segera diusulkan\nkepada atasannya untuk diadakan penggantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja harus mentaati seluruh peraturan yang berhubungan dengan\nkeselamatan,kesehatan dan lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tempat kerja harus selalu dijaga, dipelihara kebersihannya dan harus\nmeletakkan barang–barang pada tempatnya .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja dilarang merokok atau menggunakan api, kecuali ditempat yang\ntelah ditentukan Perusahaan dan sesuai dengan keselamatan,kesehatan dan\nlingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja tidak diperkenankan membawa korek api ( lighter ) atau\nbenda-benda lain yang menimbulkan api ke dalam area berisiko tinggi sesuai\ndengan penilaian risiko bahaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja harus mengetahui letak peralatan pemadam kebakaran dan peralatan\nkeselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja dilarang memindahkan atau menghalangi atau merubah peralatan\nkeselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja yang telah ditentukan sesuai dengan\nSOP. Kecuali sudah izin ke departemen yang berwenang ( Dept. SD).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Dilarang menyalahgunakan peralatan keselamatan, kesehatan dan lingkungan\nkerja yang tidak sesuai dengan fungsinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Untuk menghadapi potensi terjadinya kejadian darurat, Pekerja harus\nmengetahui cara pengendalian dan penganganan sesuai dengan Standar Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Di tempat pemakaian api yang telah ditentukan oleh Perusahaan dilarang\nmeletakkan benda\u002Fbarang\u002Fbahan yang berbahaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Dilarang meletakkan atau meyimpan barang dan atau menghalangi di jalur\nevakuasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Tingkah laku Pekerja harus taat pada peraturan yang telah disepakati\nyang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\ndilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) sesuai dengan\nrekomendasi dari dinas terkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Perusahaan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai\ndengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Perushaan berkewajiban memberikan pelatihan dan memenuhi seluruh\nfasilitas yang terkait dengan K3L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Pekerja dilarang membuang sampah sembarangan, dan pembuangan sampah\nharus dipisah sesuai jenisnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Pekerja dilarang mengubah atau melepas pengaman yang terpasang pada\nmesin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Setiap pulang bekerja, Pekerja harus mematikan mesin, dan juga panel\nlistrik bagi Pekerja yang piket.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Pekerja dilarang mengubah ataupun memodifikasi peralatan listrik yang\ndigunakan menjadi tidak standard\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Mesin yang dalam kondisi perbaikan, harus ada visual Tag Out, dan\ndilarang untuk dioperasikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Pekerja dilarang menyalahgunakan fasilitas produksi dan fasilitas\ndarurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Saat berada di area 43edung produksi, Pekerja harus memakai sepatu\ntertutup.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Untuk Pekerja yang berambut panjang melebihi bahu, rambut harus diikat\nsesuai ketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Untuk Pekerja yang menggunakan kerudung, bagian ujung kerudung harus\ndiikat, dan tidak boleh menjuntai saat berada di area gedung produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan, pekerja turut serta\nberperan dalam program pengurangan limbah, meminimalisir penggunaan energi, air\ndan listrik dengan mematuhi SOP dan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Pekerja harus taat pada peraturan yang telah disepakati yang dapat\nmempengaruhi keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : WABAH PENYAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Apabila Pekerja terkena penyakit\u002Fepidemi, wajib melaporkan kepada\nPengusaha guna diambil tindakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena wabah penyakit, wajib mengikuti program program\nprotokol perawatan, penyembuhan dan rehabilitas yang ditetapkan oleh\npemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang terkena penyakit menular dilakukan pemantauan dan penanganan\nsesuai dengan SOP managemen keselamatan dan kesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja & Pengusaha diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan dan\nkesehatan serta selalu berusaha untuk mencegah berbagai penyakit terutama\npenyakit berat dan menular demi kepentingan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : MEDICAL CHECK UP (MCU)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Pengusaha melakukan pemeriksaan kesehatan \u002FMCU kepada Pekerja secara berkala\nsesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau pendapat lain\nyang kompeten. Pada bagian tertentu Pekerja mendapatkan pemeriksaan kesehatan\nsecara khusus tergantung dari resiko bahaya ditempat kerjanya\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : PEMBINAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : PRINSIP-PRINSIP PEMBINAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha, Pekerja, dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan\nagar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), apabila pembinaan terhadap\nPekerja sudah dilaksanakan tetapi PHK tidak bisa dihindari, maka :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja yang menolak PHK, Pengusaha merundingkan\ndengan Serikat Pekerja melalui perundingan \u002F Bipartit dan Lembaga Perselisihan\nHubungan Industrial, atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja yang menerima PHK, Pengusaha wajib\nmelaporkan kepada Disnakertrans Kab. Cianjur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. PHK tidak masuk karena sakit dengan Surat\nKeterangan Dokter tidak lewat dari 12 bulan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja wanita karena menikah, hamil atau\nmelahirkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja aktif sebagai pengurus Serikat Pekerja\natau menjalankan tugas Serikat Pekerja sesuai prosedur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Selama proses belum selesai Pengusaha wajib memberikan hak kepada Pekerja\nsetiap bulan gajian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TANPA PENETAPAN PEJABAT\nBERWENANG\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa ijin\u002Fpenetapan pejabat berwenang antara\nlain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja dalam masa percobaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja mengundurkan diri secara tertulis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja telah memasuki umur pensiun sesuai\nUndang-undang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja meninggal dunia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setelah Pekerja diberikan tugas dan setelah evaluasi setiap bulannya dan\njika tidak memenuhi kriteria, pada bulan tersebut akan dinyatakan tidak lulus\ndan dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal PHK dilakukan didalam masa percobaan, Pengusaha harus\nmenyerahkan Surat Pemberitahuan PHK paling lama 7 hari kerja sebelum PHK\ndilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang terkena PHK berhak atas upah terkahir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ATAS KEHENDAK SENDIRI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja karena alasan tertentu berhak mengundurkan diri dari hubungan\nkerja dengan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengundurkan diri sendiri, wajib membuat surat pengunduran\ndiri secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja jabatan operator diajukan 1(satu) minggu\nsebelum tanggal mulai pengunduran diri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja jabatan staf administrasi dan pemegang\njabatan diajukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal\npengunduran diri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi Pekerja yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan telah\nmempunyai masa kerja sedikitnya 5 (lima) tahun atau lebih diberikan uang pisah\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang pisah hanya diberikan kepada Pekerja yang\nmengundurkan diri atas kemauan sendiri sesuai prosedur dan untuk semua golongan\ngaji;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja yang mendapat uang pisah dengan masa\nkerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) 5 tahun s\u002Fd kurang dari 10 tahun; 1 (satu) bulan\ngaji tetap yang diterima saat itu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) 10 tahun keatas; 2 (dua) bulan gaji tetap yang\nditerima saat itu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang mengundurkan diri tidak sesuai dengan prosedur yang tercantum\npada ayat (2) sub (a) dan (b) tidak berhak atas uang pisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MENINGGAL DUNIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja karena\nMeninggal Dunia, maka ahli warisnya yang sah berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Uang Pesangon : 2 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Uang penghargaan : 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Penggantian Hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA INDISIPLINER\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja karena\nalasan Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam PKB dan\nsebelumnya telah diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua, Ketiga dan Terakhir\nsecara berturut-turut, setelah mendapatkan penetapan dari pejabat berwenang\nbagi pekerja yang menolak dan bagi pekerja yang menerima Pemutusan Hubungan\nKerja tidak diperlukan penetapan dari pejabat yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena Indisipliner\nberhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 0,5 x ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang Penghargaan : 1 x ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penggantian Hak sesuai ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA SAKIT YANG BERKEPANJANGAN\nATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\u002FBuruh\nkarena alasan Pekerja\u002FBuruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat\nkecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas\n12 (dua belas) bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja\u002FBuruh dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengusaha\nkarena alasan Pekerja\u002FBuruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat\nkecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas\n12 (dua belas) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ayat 1 atau 2\nberhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon: 2 x ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1 x ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penggantian Hak sesuai ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang telah bekerja dan telah mencapai umur 55 tahun, dan tidak\ndipekerjakan lagi oleh Pengusaha, berhak atas pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bagi Pekerja yang saat ini bekerja dan telah melampaui masa usia pensiun\nsesuai ketentuan, maka Pekerja dapat mengajukan permohonan pensiun secara\ntertulis, minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang diputus hubungan kerja karena pensiun berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pesangon 2 x upah ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang Penghargaan 1 x ketentuan ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penggantian Hak sesuai ketentuan UU No 13 Tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Uang Jaminan Hari Tua dari BPJS\nKetenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang telah pensiun dan dipekerjakan lagi oleh Pengusaha maka\nPekerja berhak untuk bernegosiasi lagi dengan Pengusaha dan dengan perhitungan\nmasa kerja dihitung nol tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang masuk kerja diatas usia pensiun, maka Pekerja tersebut tidak\nberhak menerima uang pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha memberikan waktu Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada Pekerja\nselama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pensiun diberlakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA EFISIENSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\u002FBuruh\nkarena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan\nmengalami kerugian maka Pekerja\u002F Buruh berhak atas: .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 0,5 x ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang Penghargaan : 1 x ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penggantian Hak sesuai ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat Keterangan Pengalaman Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\u002FBuruh\nkarena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian\nmaka Pekerja\u002FBuruh berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang Penghargaan : 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penggantian Hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALIH MANAGEMEN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\u002Fburuh\ndalam hal terjadi penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja\natau Perusahaan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 1 x ketenuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1 x ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penggantian Hak sesuai ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan kerja dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena Pengambilalihan Perusahaan maka Pekerja berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 1 x ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1 x ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penggantian Hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan pengalaman kerja dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena Pengambilalihan Perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan\nsyarat kerja dan Pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka\nPekerja berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 0,5 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang Penghargaan : 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penggantian Hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan pengalaman kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PERLAKUAN PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja\ndengan alasan adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh\nPekerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal\nPengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam\nPekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. membujuk dan\u002Fatau menyuruh Pekerja untuk\nmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. tidak membayar upah yang tepat pada waktu yang\ntelah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih meskipun\nPengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan\nkepada Pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. memerintahkan Pekerja untuk melaksanakan\nPekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. memberikan Pekerjaan yang membahayakan jiwa,\nkeselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja sedangkan Pekerjaan tersebut\ntidak dicantumkan pada perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai ayat 1\ndiatas berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 1 x ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1 x ketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penggantian Hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja\ndengan alasan adanya Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan\nindustrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana\ndimaksud dalam ayat (1) terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja, maka\nPekerja berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Penggantian Hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang pisah sesuai ketentuan PKB yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PERUSAHAAN TUTUP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian\nsecara terus menerus selama 2 tahun atau mengelami kerugian tidak secara terus\nmenerus selama 2 tahun, maka Pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 0,5 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan kerja dari Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena Perusahaan\nmengalami kerugian, maka Pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan kerja dari Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA FORCE MAJEURE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure),\nmaka Pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 0,5 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan kerja dari Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan\nPerusahaan tutup, maka Pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 0,75 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan kerja dari Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENUNDAAN KEWAJIBAN\nPEMBAYARAN UTANG\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang\nyang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka Pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 0,5 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan kerja dari Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang\nbukan karena perusahaan mengalami kerugian, maka Pekerja berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang Pesangon : 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan: 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan kerja dari Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MANGKIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan pekerja mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut\ntanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan\ntelah dipanggil oleh Pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis, maka Pekerja\nberhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang pisah sesuai ketentuan PKB yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALASAN MENDESAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak sesuai dengan\npasal 27 Ayat 6 Romawi I, maka Pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang pisah sesuai ketentuan PKB yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA DITAHAN PIHAK BERWAJIB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat\nditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang\nmenyebabkan kerugian perusahaan dan atau pekerja dinyatakan bersalah atas\nperbuatannya tersebut, maka Pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang pisah sesuai ketentuan PKB yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat\nditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang tidak\nmenyebabkan kerugian perusahaan dan atau pekerja dinyatakan bersalah atas\nperbuatannya tersebut, maka Pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang penghargaan: 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6\n(enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pekerja\u002FBuruh dinyatakan\nbersalah maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pekerja\u002F\nBuruh berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang pisah sesuai ketentuan PKB yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6\n(enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pekerja\u002FBuruh dinyatakan\nbersalah maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pekerja\u002F\nBuruh berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang penghargaan: 1 x ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALASAN PERUSAHAAN PAILIT\n(BANKRUPT)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Perusahaan pailit maka\nPekerja\u002FBuruh berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali\nketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)\nkali ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. uang penggantian hak sesuai ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 : BENTUK-BENTUK KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Keluh Kesah Perorangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara perorangan, apabila mengalami perlakuan yang tidak baik dari\nPekerja lain, atasan lokal\u002Fasing atau Pengusaha, berhak menyampaikan keluh\nkesah menghadap langsung atau secara tertulis kepada ERC atau HR atau Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Keluh Kesah Kelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara bersama-sama apabila mempunyai permasalahan akibat perlakuan\nyang tidak baik dari atasan orang lokal\u002FTKA atau Perusahaan\u002FPengusaha, berhak\nmenyampaikan keluh kesah melalui perwakilan langsung atau dengan surat tertulis\nkepada ERC atau HR atau Serikat Pekerja untuk segera ditindaklanjuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Jenis – jenis Media Keluhan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pimpinan Departemen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. ERC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pertemuan managemen dan karyawan (face to face\nmeeting)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Kotak saran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Hotline dan ext\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Serikat Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ketentuan Penerimaan Keluh Kesah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pengusaha dilarang ikut campur\u002Fintervensi pada\nwaktu Serikat Pekerja menerima pengaduan\u002Fkeluh kesah dari Pekerja secara\nperorangan atau melalui perwakilan\u002Fkelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Serikat Pekerja dilarang ikut campur\ntangan\u002Fintervensi pada waktu Pengusaha\u002FPerusahaan menerima pengaduan\u002Fkeluh\nkesah dari Pekerja secara perorangan atau melalui perwakilan\u002Fkelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja berhak mendapatkan pendampingan dari Serikat Pekerja setiap\nmenghadapi proses penanganan kasus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>6. Untuk kasus keluhan yang berindikasi pelecehan dan kekerasan akan\nditangani oleh Tim Penanganan Anti Kekerasan (TPAK) yang bersifat independen\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 : PROSEDUR PENANGANAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Cp>1. Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah secara perorangan atau\nbersama- sama, tidak mengganggu jam kerja\u002Fproduksi kecuali keadaan memaksa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah menggunakan alat\nkomunikasi\u002Ftelpon milik Perusahaan apabila hal-hal yang mendesak, agar tidak\nmeninggalkan tempat kerja\u002Fmengganggu kelancaran kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. HR, ERC dan Serikat Pekerja setelah menerima pengaduan\u002Fkeluh kesah, akan\nmelakukan langkah-langkah tindakan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mengadakan wawancara dengan Pekerja yang\nbersangkutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengadakan wawancara dengan Pekerja lainnya,\nuntuk mencari bukti-bukti akurat yang dapat dipertanggung jawabkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Mengadakan penelitian apakah kasus\u002Fpermasalahan\ntersebut, pernah terjadi\u002Fbelum dan\u002Fatau pernah diatur atau belum;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Mengujinya dengan ketentuan yang ada dan\nperaturan normatif yang ada\u002Fyang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Menetapkan kebijakan yang diambil serta\ntahap-tahapnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Untuk menunjang dedikasi, loyalitas, motivasi dan etos kerja yang tinggi\nsehingga perkembangan dan kemajuan Perusahaan dapat tercapai, Pekerja sebagai\nmitra Pengusaha berkewajiban meningkatkan produktivitas, demi perkembangan dan\nkemajuan Perusahaan, maka dengan demikian Pengusaha akan sebaliknya\nberkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 : FASILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Kantin Pekerja, Pengusaha menyediakan kantin yang bersih dan baik sebagai\ntempat makan bagi Pekerja sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowanceamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>2.Pengusaha menyediakan Subsidi Uang Transportasi sebesar Rp. 5.500,- \u002F hari\nsesuai dengan absensi kehadiran.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cp>3.Pengusaha menyediakan ruang laktasi untuk memberikan kesempatan kepada\nkaryawati hamil agar dapat melakukan pemerahan ASI dan menyimpan ASI pada saat\nwaktu kerja untuk kemudian diberikan kepada anaknya sepulangnya bekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 : PEMBERIAN MAKANAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi Pekerja secara cuma-cuma satu\nkali setiap hari kerja sesuai standar kecukupan gizi karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemberian makan kepada Pekerja yang masuk kerja diberikan dalam bentuk\nmakanan yang disediakan dalam kantin Perusahaan dengan standar makan dan pola\nmenu dipantau oleh Ahli Gizi dan tidak dapat diganti dengan uang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dapat memberikan pergantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Karena suatu sebab Pengusaha tidak menyediakan makan di Kantin;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Karena Pekerja melakukan tugas luar \u002F dinas luar dan pada waktu jam makan\nPekerja tidak berada di lokasi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pengusaha memberikan tambahan makanan gizi kepada Pekerja wanita hamil\nmelalui program penyuluhan ibu hamil.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 : EXTRA FOODING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan ekstra fooding bagi Pekerja yang melakukan kerja\nshift III dan Long Shift malam hari, extra fooding berupa susu cair yang\ndiberikan pada saat jam makan malam dengan menimbang kadar gizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemberian extra fooding berupa makanan dan tidak dapat diganti dengan\nuang\u002Fbentuk lain, kecuali karena suatu sebab Pengusaha tidak menyediakan extra\nfooding.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 : SUMBANGAN-SUMBANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sumbangan Bencana Alam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan pertimbangan kondisi Perusahaan, kepada Pekerja yang terkena bencana\nalam banjir atau kebakaran yang mengakibatkan rumah milik Pekerja rusak atau\nhancur\u002Fhangus, maka Perusahaan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dana\nPerusahaan, yang ketentuannya diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Melampirkan Surat Keterangan kena musibah dari\nDesa atau Kelurahan setempat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Mengisi formulir bantuan yang disediakan\nPerusahaan dan diketahui tim penyalur bantuan (Bansos);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Telah di survey oleh tim survey dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 : OLAH RAGA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyelenggarakan kegiatan olahraga diluar jam kerja untuk\nmeningkatkan dan pengembangan bakat Pekerja dan menunjang produktivitas kerja,\nserta memberikan hadiah perlombaan secara berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha menyediakan tempat kegiatan olahraga untuk Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Perwakilan Pekerja membentuk komisi olahraga yang bertugas\nuntuk menjalankan kegiatan-kegiatan olahraga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 : TEMPAT IBADAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan tempat peribadatan sesuai agama dan kepercayaan\nPekerja antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Masjid bagi umat islam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Ruang kebaktian bagi umat Nasrani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha memberikan bantuan kegiatan hari-hari besar agama dengan\nketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Islam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Hewan Qorban, setiap hari raya Idul Adha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Maulid Nabi, Isro Mi’raj, 1 Muharam berupa dana\nmasing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- yang diserahkan kepada Dewan\nKesejahteraan Masjid ( DKM ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Nasrani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Hari raya natal, Paskah setahun sekali\nmasing-masing Rp 1.000.000,- yang diserahkan kepada Persatuan Umat Nasrani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Hindu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Hari Raya Nyepi setahun sekali Rp. 1.000.000,-\nyang diserahkan kepada Paguyuban Umat Hindu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 : INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>Pengusaha menyediakan Instalasi Gawat Darurat (IGD) atau ruang emergency\nuntuk pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Rumah Sakit (RS) lain atas\nrekomendasi dokter sesuai dengan ketentuan BPJS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Pengusaha bekerjasama dengan serikat pekerja untuk meningkatkan ilmu\npengetahuan bagi Pekerja untuk memperoleh sumber daya manusia yang mempunyai\nsikap mental, cara berfikir, dedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk\ntercapainya tingkatan itu, Perusahaan berusaha melaksanakan program pendidikan\ndan latihan, disesuaikan dengan segala tingkatan jabatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 : KOMISI PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pekerja\nuntuk meningkatkan SDM dan produktivitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha mengangkat Pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\npendidikan dan pelatihan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 : PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>1. Dilokasi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntrainning sendiri atau mendatangkan tenaga dari luar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Diluar Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pendidikan dan latihan di luar Perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar, dengan tanggungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 85 : BEA SISWA UNTUK ANAK PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>1. Perusahaan memberikan bantuan bea siswa kepada anak Pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1, 2 dan 3 dengan keterangan dari kepala\nsekolah yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Bantuan bea siswa diberikan kepada anak Pekerja yang bersekolah di\ntingkat SD\u002FMI, SMP\u002FMTS, SMA \u002FSMK\u002FALIYAH dan Perguruan Tinggi yang berbentuk\nbantuan biaya sekolah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Prosedur pelaksanaan ditentukan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : PELAKSANAAN PERATURAN DAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini disepakati dan dilaksanakan oleh Pengusaha\ndan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur ketentuan yang sekurang-kurangnya\nsama dengan Undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) periode sejak\ndidaftarkannya pada Disnaker.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perjanjian Kerja Bersama berlaku untuk Pekerja dan Pengusaha di PT. Pou\nYuen Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 : PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya\ndan mempunyai kekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak Perusahaan,\ndan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha berkewajiban memperbanyak dan membagikan Perjanjian Kerja\nBersama ini kepada Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 88 : PERATURAN PERALIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Apabila dikemudian hari anggota-anggota pengurus Serikat Pekerja dan\nPengusaha yang membuat dan menandatangani Perjanian Kerja Bersama ini\nmengundurkan diri atau meninggal dunia, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap\nberlaku sampai dengan batas waktu yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Untuk menyamakan persepsi dalam penanganan, setiap masalah perlu dibuat\npetunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka para pihak wajib\nuntuk melaksanakannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 89 : PERNYATAAN HUKUM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka semua\nketentuan-ketentuan yang dibuat sebelumnya dan atau peraturan-peraturan lainnya\nyang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan batal demi\nhukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini tetap tunduk pada peraturan\nperundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Hal-hal yang belum diatur di dalam isi Perjanjian Kerja Bersama ini\ntermasuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur akan dimusyawarahkan\nlebih lanjut oleh Pengusaha dengan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perjanjian Kerja Bersama ini hanya mempunyai kekuatan hukum dan dapat\nberlaku di Kawasan Industri PT. Pou Yuen Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Ketentuan yang berlaku di PT. Pou Yuen Indonesia khususnya yang di muat\ndalam Perjanjian Kerja Bersama, sehingga tidak dapat melepaskan\nkewajibannya\u002Ftanggung jawab karena tidak mengetahui Perjanjian Kerja Bersama\nPT. Pou Yuen Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sebagai pedoman apabila terdapat\nkeragu-raguan atau timbul masalah karena perbedaan penafsiran terhadap\nketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, maka\npenyelesaiannya dikembalikan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dapat\ndiubah sebagian atau seluruhnya apabila dianggap dan dipandang perlu oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hal-hal yang belum diatur ataupun pasal-pasal yang perlu dibuatkan Peraturan\npelaksanaannya akan dibuatkan secara tersendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten\nCianjur\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"jobclassifaction1":45,"trainingprogrammes":49,"trainingfund":53,"pensionfund":57,"disabilityfund":61,"unemploymentfund":65,"contracttrial":69,"contracttrialperiod":73,"sicknessmaxdaysnr":75,"sicknessmaxdays":79,"menstruationleave":81,"disabilitypay":85,"healthinsurancerelatives":89,"healthinsurance":93,"code_application":95,"protectiveclothing":99,"hivpolicy":103,"paidmaternityleave":107,"paidmaternityleaveduration":111,"jobsecuritymothers":115,"maternitydiscrimination":119,"maternityotherclause":123,"breastfeeding_dangerouswork":127,"paidpaternityleave":131,"paidpaternityleaveduration":135,"paidpaternityleavepay":137,"paidpaternityleavepayperc":141,"deathrelatives":144,"deathrelativesleave":148,"marriage":151,"marriageleave":154,"nursingfacilities":156,"educationtuition":160,"discrimination":164,"equalitymonitoring":168,"sexualhar":172,"violence":176,"hourspday_select":178,"hourspday":182,"hourspweek_select":184,"dayspweek_select":186,"dayspweek":188,"MAXHOURS_trigger":190,"hoursovertimemax":194,"PAIDLEAV_trigger":196,"holidaysdays":200,"holidaysweeks":202,"holidaysfixed":204,"SCHEDULE_trigger":208,"schedulesrestpw":212,"TRADEUNLEAV_trigger":215,"healthcareaccess":219,"PAYSCALES_trigger":223,"LOWWAGE_government":227,"STRUCINCR_trigger":231,"wageincreasefirmperformance":235,"ONCERISE_trigger":237,"incidentalbonustype2":241,"incidentalbonusperc1":245,"incidentalbonusdate":247,"incidentalbonusdate_date":249,"NOCTPREM_trigger":251,"shiftallowancetype":255,"shiftallowancetype1":257,"OVERTIME_trigger":259,"overtimeallowancetype_general":263,"overtimeallowanceperc1_general":267,"overtimeallowancetype":270,"overtimeallowanceperc1":273,"overtimeallowancetype1":275,"SUNDAY_trigger":279,"sundayallowancetype":283,"sundayallowanceperc1":287,"sundayallowancetype1":290,"COMMUTE_trigger":292,"commutingallowanceamount1":296,"SENIOR_trigger":298,"longserviceallowancetype":302,"longserviceallowanceamount1":306,"longserviceallowancetype2":310,"direct_participation_hrs":312,"coverunion_trigger":316,"ONCEONLY_trigger":320,"onceonly_detail":324,"onceonlytype2":326,"onceonlyfirmperformance":328,"mealvouchers":330,"sicknesspay":334,"maxsicknesspay":338,"maxsicknesspayperc":342},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"jobclassifaction1","1. Pengusaha wajib menerbitkan Surat Kep","1. Pengusaha wajib menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan kepada\nsetiap Pekerja yang mempunyai jabatan tersebut seperti berikut :\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Managerial\n        career\n      Professional\n        Career\n    \n    \n      Grade\n      General Management\n      Production Management \n      Supporting\n      Engineering\n      Manufacturing\n    \n    \n      9\n      Manager\n      Manager\n      Project Manager\n      Technical Manager\n      \n    \n    \n      8\n      Deputy Manager\n      Deputy manager\u002F Plant Manager (Please Specify)\n      Deputy Project Manager\n      Deputy Technical Manager\n      \n    \n    \n      7A\n      Assistant Manager\n      Deputy Plant Manager\n      Assistant Project Manager\n      Assistant Technical Manager\n      \n    \n    \n      7B\n      Chief\n      Chief\n      Project Chief\n      Technical Chief\n      \n    \n    \n      6\n      Section Chief\n      Section Chief\n      Sr. Principal Administrator\n      Sr. Principal Engineer\n      \n    \n    \n      5\n      Deputy Section Chief\n      Deputy Section Chief\n      Principal Administrator\n      Principal Engineer\n      \n    \n    \n      4\n      Supervisor\n      Supervisor\n      Sr. Administrator\n      Sr. Engineer\n      \n    \n    \n      3\n      Team Leader\n      Team Leader\n      Administrator\n      Engireer",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"trainingprogrammes","Pengusaha bekerjasama dengan serikat pek","Pengusaha bekerjasama dengan serikat pekerja untuk meningkatkan ilmu\npengetahuan bagi Pekerja untuk memperoleh sumber daya manusia yang mempunyai\nsikap mental, cara berfikir, dedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk\ntercapainya tingkatan itu, Perusahaan berusaha melaksanakan program pendidikan\ndan latihan, disesuaikan dengan segala tingkatan jabatan.",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"trainingfund","1. Dilokasi Perusahaan. Pengusaha melaks","1. Dilokasi Perusahaan.\n\nPengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntrainning sendiri atau mendatangkan tenaga dari luar.\n\n2. Diluar Perusahaan\n\nPendidikan dan latihan di luar Perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar, dengan tanggungan Perusahaan.",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"pensionfund","7. Besaran iuran jaminan pensiun sesuai ","7. Besaran iuran jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan pasal 28 Peraturan\nPemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015, yakni:\n\na. Iuran jaminan pensiun wajib dibayarkan setiap\nbulan;\n\nb. Iuran jaminan pensiun ditetapkan sebesar 3%\n(tiga persen) dari Upah per bulan;\n\nc. Iuran sebesar 3% (tiga persen) wajib ditanggung\nbersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan\nketentuan:\n\n- 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi\nKerja selain penyelenggara negara; dan\n\n- 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh\nPeserta.\n\nd. Besaran iuran dilakukan evaluasi paling singkat\n3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan\nkecukupan kewajiban aktuaria.\n\ne. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk\npenyesuaian kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju 8% (delapan\npersen).",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"disabilityfund","5. Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89","5. Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89% per bulan dan menjadi tanggungan\nPerusahaan.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"unemploymentfund","4. Iuran JKP setiap bulan sebesar 0,46% ","4. Iuran JKP setiap bulan sebesar 0,46% dari upah sebulan dibayarkan\nolehPemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"contracttrial","1.1 Lamanya masa percobaan adalah 3 (tig","1.1 Lamanya masa percobaan adalah 3 (tiga)\nbulan.",{"bindId":74,"name":71,"text":72},"contracttrialperiod",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"sicknessmaxdaysnr","1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan H","1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\u002FBuruh\nkarena alasan Pekerja\u002FBuruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat\nkecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas\n12 (dua belas) bulan.",{"bindId":80,"name":77,"text":78},"sicknessmaxdays",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"menstruationleave","1. Pekerja wanita tidak diwajibkan beker","1. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid.",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"disabilitypay","6. Pengusaha wajib memberikan pertolonga","6. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap\nada Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja, baik terjadi pada waktu perjalanan\nmenuju ketempat kerja, dalam waktu kerja dan pada waktu pulang dari kerja.\nUntuk melaporkan kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan BPJS dalam waktu\ntidak lebih dari 2 x 24 Jam, terhitung sejak terjadinya kecelakan kerja.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"healthinsurancerelatives","1. Pekerja atau suami atau istri yang sy","1. Pekerja atau suami atau istri yang syah dan 3 (tiga) orang anak yang\nsyah, berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah didaftrakan ke BPJS\nkesehatan;",{"bindId":94,"name":91,"text":92},"healthinsurance",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"code_application","1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan ","1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan\npencemaran lingkungan, Pekerja wajib mentaati seluruh standar keselamatan\nkesehatan dan lingkungan kerja (K3L) sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan\naturan pelaksanaannya.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"protectiveclothing","Pakaian kerja khusus diberikan kepada : ","Pakaian kerja khusus diberikan kepada :\n\n1. Pekerja yang berhubungan dengan tempat, bahan dan jenis Pekerjaan yang\nberbahaya bagi keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja;",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"hivpolicy","Pengusaha melakukan pemeriksaan kesehata","Pengusaha melakukan pemeriksaan kesehatan \u002FMCU kepada Pekerja secara berkala\nsesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau pendapat lain\nyang kompeten. Pada bagian tertentu Pekerja mendapatkan pemeriksaan kesehatan\nsecara khusus tergantung dari resiko bahaya ditempat kerjanya",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"paidmaternityleave","1. Pekerja berhak atas cuti hamil dan cu","1. Pekerja berhak atas cuti hamil dan cuti melahirkan \u002Fbersalin.",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"paidmaternityleaveduration","2. Pekerja wanita harus mengambil cuti m","2. Pekerja wanita harus mengambil cuti melahirkan 1½ (satu setengah) bulan\nsebelum melahirkan dan 1 ½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"jobsecuritymothers","2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepa","2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena :\n\na. PHK tidak masuk karena sakit dengan Surat\nKeterangan Dokter tidak lewat dari 12 bulan;\n\nb. Pekerja wanita karena menikah, hamil atau\nmelahirkan;\n\nc. Pekerja aktif sebagai pengurus Serikat Pekerja\natau menjalankan tugas Serikat Pekerja sesuai prosedur.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"maternitydiscrimination","1. Penerimaan karyawan baru adalah hak P","1. Penerimaan karyawan baru adalah hak Pengusaha didasarkan kualifikasi\nuntuk satu jabatan atau Pekerjaan didalam Perusahaan dengan proses penerimaan\nyang tidak diskriminatif (berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, kecacatan,\norientasi seksual, kehamilan, status perkawinan, kebangsaan, opini politik,\nkeanggotaan serikat, keturunan atau status lain yang dilindungi oleh\nundang-undang) dan proses penerimaan karyawan baru tidak dipungut biaya\napapun;",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"maternityotherclause","5. Karyawati yang mengalami keguguran ka","5. Karyawati yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat\nsatu setengah (1,5) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan\natau bidan.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"breastfeeding_dangerouswork","21. Pekerja wanita yang hamil wajib memb","21. Pekerja wanita yang hamil wajib memberitahu atasannya dan MESHREP untuk\nselanjutnya dilaporkan kepada pihak Pos MESH \u002F SD dan tidak diwajibkan kerja\nlembur. Apabila bersedia kerja lembur maksimal 2 (dua) jam\u002F hari.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"paidpaternityleave","c. Istri Pekerja melahirkan\u002Fkeguguran: 2","c. Istri Pekerja melahirkan\u002Fkeguguran: 2 hari",{"bindId":136,"name":133,"text":134},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"paidpaternityleavepay","1. Pengusaha dalam hal–hal tertentu waji","1. Pengusaha dalam hal–hal tertentu wajib memberikan ijin resmi kepada\nPekerja sebagai tanda simpatik dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai\nketentuan yang berlaku.\n\n2. Hari-hari yang wajib bagi Pengusaha untuk memberikan ijin resmi, antara\nlain :\n\na. Pekerja sendiri menikah: 3 hari\n\nb. Pekerja menikahkan anak: 2 hari\n\nc. Istri Pekerja melahirkan\u002Fkeguguran: 2 hari\n\nd. Pekerja menyunatkan\u002Fmembaptiskan anak: 2 hari\n\ne. Keluarga Pekerja (istri,suami,anak, orang\ntua\u002Fmertua) meninggal dunia: 2 hari\n\nf. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal\ndunia: 1 hari\n\ng. Pekerja menjalankan ibadah Haji maksimal 50 hari\ndengan melampirkan keterangan dan bukti-bukti dari instansi terkait.\n\nh. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena\nperintah Perusahaan (melampirkan bukti keterangan alasan atau surat tugas).\n\ni. Pekerja menjalankan tugas Negara (melampirkan\nbukti surat tugas).\n\nj. Rumah atau jalan yang dilewati pekerja\nkebanjiran atau bencana alam yang lain sesuai pengumuman pemerintah diberikan 2\nhari izin.",{"bindId":142,"name":139,"text":143},"paidpaternityleavepayperc","1. Pengusaha dalam hal–hal tertentu wajib memberikan ijin resmi kepada\nPekerja sebagai tanda simpatik dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai\nketentuan yang berlaku.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"deathrelatives","e. Keluarga Pekerja (istri,suami,anak, o","e. Keluarga Pekerja (istri,suami,anak, orang\ntua\u002Fmertua) meninggal dunia: 2 hari\n\nf. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal\ndunia: 1 hari",{"bindId":149,"name":146,"text":150},"deathrelativesleave","e. Keluarga Pekerja (istri,suami,anak, orang\ntua\u002Fmertua) meninggal dunia: 2 hari",{"bindId":152,"name":153,"text":153},"marriage","a. Pekerja sendiri menikah: 3 hari",{"bindId":155,"name":153,"text":153},"marriageleave",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"nursingfacilities","3.Pengusaha menyediakan ruang laktasi un","3.Pengusaha menyediakan ruang laktasi untuk memberikan kesempatan kepada\nkaryawati hamil agar dapat melakukan pemerahan ASI dan menyimpan ASI pada saat\nwaktu kerja untuk kemudian diberikan kepada anaknya sepulangnya bekerja.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"educationtuition","1. Perusahaan memberikan bantuan bea sis","1. Perusahaan memberikan bantuan bea siswa kepada anak Pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1, 2 dan 3 dengan keterangan dari kepala\nsekolah yang bersangkutan.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"discrimination","3. Pengusaha dilarang memutasikan Pekerj","3. Pengusaha dilarang memutasikan Pekerja, dengan tujuan:\n\na. Merugikan keselamatan dan kesehatan Pekerja;\n\nb. Adanya unsur SARA atau diskriminasi;\n\nc. Bertujuan asusila atau pelecehan.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"equalitymonitoring","6. Untuk kasus keluhan yang berindikasi ","6. Untuk kasus keluhan yang berindikasi pelecehan dan kekerasan akan\nditangani oleh Tim Penanganan Anti Kekerasan (TPAK) yang bersifat independen",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"sexualhar","t. Pekerja melakukan tindakan yang dikat","t. Pekerja melakukan tindakan yang dikategorikan\nsebagai kekerasan dan pelecehan.",{"bindId":177,"name":174,"text":175},"violence",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"hourspday_select","1. Untuk 6 hari kerja dalam satu minggu ","1. Untuk 6 hari kerja dalam satu minggu adalah 7 jam dalam satu hari dan 40\njam dalam satu minggu; atau untuk 5 hari kerja dalam satu minggu adalah 8 jam\ndalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu",{"bindId":183,"name":180,"text":181},"hourspday",{"bindId":185,"name":180,"text":181},"hourspweek_select",{"bindId":187,"name":180,"text":181},"dayspweek_select",{"bindId":189,"name":180,"text":181},"dayspweek",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"MAXHOURS_trigger","4. Waktu jam lembur hanya dapat dilakuka","4. Waktu jam lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) jam dalam\nsatu hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1(satu) minggu;",{"bindId":195,"name":192,"text":193},"hoursovertimemax",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"PAIDLEAV_trigger","1. Pekerja setelah selama 12 (dua belas)","1. Pekerja setelah selama 12 (dua belas) bulan terus menerus berhak atas\ncuti tahunan selama 12 (dua belas) hari, dengan mendapat upah penuh.",{"bindId":201,"name":198,"text":199},"holidaysdays",{"bindId":203,"name":198,"text":199},"holidaysweeks",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"holidaysfixed","3. Pengusaha wajib memberikan cuti tahun","3. Pengusaha wajib memberikan cuti tahunan yang diambil bersamaan dengan\ncuti masssal (idul fitri) dan selebihnya adalah hak mutlak Pekerja.",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"SCHEDULE_trigger","1. Istirahat diberikan 1 hari untuk 6 ha","1. Istirahat diberikan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu\nberturut-turut dan 2 hari untuk 5 hari kerja\n\n2. Istirahat kerja minimal 1 jam, apabila terjadi keterlambatan waktu\nistirahat disebabkan meeting produksi\u002Fpembinaan maka wajib dikompensasikan pada\nwaktu masuk dan apabila keterlambatan melebihi 15 menit wajib diperhitungkan\ndengan jam kerja lembur;",{"bindId":213,"name":210,"text":214},"schedulesrestpw","1. Istirahat diberikan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu\nberturut-turut dan 2 hari untuk 5 hari kerja",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"TRADEUNLEAV_trigger","1. Perusahaan dapat memberikan dispensas","1. Perusahaan dapat memberikan dispensasi kepada anggota Serikat Pekerja\nyang ditunjuk, dalam batas-batas yang wajar untuk meninggalkan pekerjaannya\ndengan tetap mendapat upah, dengan terlebih dahulu mengajukan izin dan\nmenunjukkan bukti tertulis yang menerangkan kegiatan yang dilaksanakan\nberkaitan dengan serikat pekerja, seperti menghadiri rapat PC, PD dan PP\nSerikat Pekerja, seminar, kongres, penataran, simposium, pendidikan latihan,\nmusyawarah unit kerja, musyawarah cabang, musyawarah daerah, musyawarah\nnasional, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lain-lain.\n\n2. Pengusaha memberikan dispensasi kepada pengurus Serikat Pekerja untuk\nmelaksanakan tugas organisasi sehari-hari dalam jam kerja sesuai jadwal yang\ntelah diketahui oleh Pengusaha, dengan mendapatkan upah penuh. Dan pekerja yang\nmenjadi Pengurus Serikat Pekerja harus mengutamakan peningkatan produktifitas\nkerja, disiplin dan bertanggung jawab melaksanakan tugas di masing-masing\npabrik.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"healthcareaccess","Pengusaha menyediakan Instalasi Gawat Da","Pengusaha menyediakan Instalasi Gawat Darurat (IGD) atau ruang emergency\nuntuk pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Rumah Sakit (RS) lain atas\nrekomendasi dokter sesuai dengan ketentuan BPJS.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"PAYSCALES_trigger","1. Sesuai dengan peraturan perundang-und","1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Ketentuan\nStruktur dan Skala Upah.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"LOWWAGE_government","1. Upah karyawan adalah berdasarkan Upah","1. Upah karyawan adalah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang\ndisyahkan oleh Pemerintah Daerah setempat.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"STRUCINCR_trigger","2. Penyesuaian upah diberikan kepada Pek","2. Penyesuaian upah diberikan kepada Pekerja berdasarkan prestasi yang\ndisesuaikan dengan jabatan dan golongan upahnya.",{"bindId":236,"name":233,"text":234},"wageincreasefirmperformance",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"ONCERISE_trigger","1. Tunjangan hari raya diberikan kepada ","1. Tunjangan hari raya diberikan kepada Pekerja agar yang bersangkutan dapat\nmerayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum\nhari raya keagamaan.",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"incidentalbonustype2","c. Untuk pekerja dengan masa kerja 1 - 2","c. Untuk pekerja dengan masa kerja 1 - 2 tahun\nsebesar 100% x gaji tetap",{"bindId":246,"name":243,"text":244},"incidentalbonusperc1",{"bindId":248,"name":239,"text":240},"incidentalbonusdate",{"bindId":250,"name":239,"text":240},"incidentalbonusdate_date",{"bindId":252,"name":253,"text":254},"NOCTPREM_trigger","Uang shift diberikan kepada Pekerja yang","Uang shift diberikan kepada Pekerja yang melakukan Pekerjaan pada shift III\n(Pukul 22.30 – 06.30 Wib) dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp.\n4.000,-\u002Fhari dan diberikan sesuai kehadiran.",{"bindId":256,"name":253,"text":254},"shiftallowancetype",{"bindId":258,"name":253,"text":254},"shiftallowancetype1",{"bindId":260,"name":261,"text":262},"OVERTIME_trigger","1. Tarif upah lembur (TUL) yang diberlak","1. Tarif upah lembur (TUL) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 x Gaji Tetap.\n\n2. Perhitungan tarif upah lembur, berdasarkan waktu kerja lembur sebagai\nberikut : Besarnya upah lembur untuk jam kerja diatur sebagai berikut :\n\na. Hari kerja biasa\n\nJam 1 (pertama): 1,5 x TUL\n\nJam 2 dan seterusnya: 2 x TUL\n\nb.Hari Libur Minggu atau Nasional\n\nJam ke 1 s\u002Fd 7: 2 x TUL\n\nJam ke 8: 3 x TUL\n\nJam ke 9 sampai 11 dst: 4 x TUL\n\nc.Hari Libur Nasional jatuh pada hari kerja\nterpendek\n\nJam ke 1 s\u002Fd 5: 2 x TUL\n\nJam ke 6: 3 x TUL\n\nJam ke 7 sampai 9 dst: 4 x TUL \n\nBesarnya upah lembur untuk 5 hari kerja diatur sebagai berikut :\n\na.Hari kerja biasa\n\nJam 1 (pertama): 1,5 x TUL\n\nJam 2 dan seterusnya: 2 x TUL\n\nb.Hari Libur Minggu atau Nasional\n\nJam ke 1 s\u002Fd 8: 2 x TUL\n\nJam ke 9: 3 x TUL\n\nJam ke 10 sampai 11 dst: 4 x TUL",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"overtimeallowancetype_general","a. Hari kerja biasa Jam 1 (pertama): 1,5","a. Hari kerja biasa\n\nJam 1 (pertama): 1,5 x TUL\n\nJam 2 dan seterusnya: 2 x TUL",{"bindId":268,"name":269,"text":269},"overtimeallowanceperc1_general","Jam 1 (pertama): 1,5 x TUL",{"bindId":271,"name":272,"text":272},"overtimeallowancetype","Jam 2 dan seterusnya: 2 x TUL",{"bindId":274,"name":272,"text":272},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":276,"name":277,"text":278},"overtimeallowancetype1","3. Bagi pekerja dengan golongan jabatan ","3. Bagi pekerja dengan golongan jabatan tertentu (All In) maka tidak berhak\natas upah lembur, namun berhak atas insentif yang besarannya ditentukan oleh\npengusaha dengan mempertimbangkan kebutuhan produksi dan kemampuan\nperusahaan.",{"bindId":280,"name":281,"text":282},"SUNDAY_trigger","b.Hari Libur Minggu atau Nasional Jam ke","b.Hari Libur Minggu atau Nasional\n\nJam ke 1 s\u002Fd 7: 2 x TUL\n\nJam ke 8: 3 x TUL\n\nJam ke 9 sampai 11 dst: 4 x TUL",{"bindId":284,"name":285,"text":286},"sundayallowancetype","Jam ke 1 s\u002Fd 7: 2 x TUL Jam ke 8: 3 x TU","Jam ke 1 s\u002Fd 7: 2 x TUL\n\nJam ke 8: 3 x TUL\n\nJam ke 9 sampai 11 dst: 4 x TUL",{"bindId":288,"name":289,"text":289},"sundayallowanceperc1","Jam ke 1 s\u002Fd 7: 2 x TUL",{"bindId":291,"name":277,"text":278},"sundayallowancetype1",{"bindId":293,"name":294,"text":295},"COMMUTE_trigger","2.Pengusaha menyediakan Subsidi Uang Tra","2.Pengusaha menyediakan Subsidi Uang Transportasi sebesar Rp. 5.500,- \u002F hari\nsesuai dengan absensi kehadiran.",{"bindId":297,"name":294,"text":295},"commutingallowanceamount1",{"bindId":299,"name":300,"text":301},"SENIOR_trigger","2. Tunjangan berkala diberikan kepada se","2. Tunjangan berkala diberikan kepada semua Pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 (satu) tahun dan sebagai tanda senioritas.\n\n3. Tunjangan berkala \u002F masa kerja komponen upah dimasukkan ke dalam gaji\ntetap.",{"bindId":303,"name":304,"text":305},"longserviceallowancetype","4. Perusahaan memberikan tunjangan berka","4. Perusahaan memberikan tunjangan berkala kepada Pekerja, bagi Pekerja yang\ntelah bekerja 1 tahun atau lebih, tunjangan berkala sebagai berikut:\n\na.masa kerja 1-2 tahun sebesar: Rp.\n4,000,-\u002Fbulan\n\nb.masa kerja 2-3 tahun sebesar: Rp.\n5.000,-\u002Fbulan\n\nc.masa kerja 3-4 tahun sebesar: Rp.\n6.000,-\u002Fbulan\n\nd.masa kerja 4-5 tahun sebesar: Rp.\n7.000,-\u002Fbulan\n\ne.masa kerja 5 tahun atau lebih sebesar : Rp.\n8.000,-\u002Fbulan",{"bindId":307,"name":308,"text":309},"longserviceallowanceamount1","a.masa kerja 1-2 tahun sebesar: Rp. 4,00","a.masa kerja 1-2 tahun sebesar: Rp.\n4,000,-\u002Fbulan",{"bindId":311,"name":308,"text":309},"longserviceallowancetype2",{"bindId":313,"name":314,"text":315},"direct_participation_hrs","1. Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fk","1. Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah secara perorangan atau\nbersama- sama, tidak mengganggu jam kerja\u002Fproduksi kecuali keadaan memaksa.",{"bindId":317,"name":318,"text":319},"coverunion_trigger","Luasnya Perjanjian Kerja Bersama ini ber","Luasnya Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk:\n\n1. Hal-hal umum.\n\n2. Semua pekerja PT. Pou Yuen Indonesia dan anggotanya.\n\n3. Pengusaha.",{"bindId":321,"name":322,"text":323},"ONCEONLY_trigger","3. Bonus dan benefit lain yang akan dida","3. Bonus dan benefit lain yang akan didapatkan pekerja, akan dituliskan\ndalam surat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, sehingga kedua belah\npihak mengetahui dengan jelas.",{"bindId":325,"name":322,"text":323},"onceonly_detail",{"bindId":327,"name":322,"text":323},"onceonlytype2",{"bindId":329,"name":322,"text":323},"onceonlyfirmperformance",{"bindId":331,"name":332,"text":333},"mealvouchers","1. Pengusaha menyediakan makan yang seha","1. Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi Pekerja secara cuma-cuma satu\nkali setiap hari kerja sesuai standar kecukupan gizi karyawan.\n\n2. Pemberian makan kepada Pekerja yang masuk kerja diberikan dalam bentuk\nmakanan yang disediakan dalam kantin Perusahaan dengan standar makan dan pola\nmenu dipantau oleh Ahli Gizi dan tidak dapat diganti dengan uang.\n\n3. Pengusaha dapat memberikan pergantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh:\n\na. Karena suatu sebab Pengusaha tidak menyediakan makan di Kantin;\n\nb. Karena Pekerja melakukan tugas luar \u002F dinas luar dan pada waktu jam makan\nPekerja tidak berada di lokasi Perusahaan.\n\nc. Pengusaha memberikan tambahan makanan gizi kepada Pekerja wanita hamil\nmelalui program penyuluhan ibu hamil.",{"bindId":335,"name":336,"text":337},"sicknesspay","2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan","2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1(satu) tahun\nsesuai dengan surat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan setiap\nseminggu 1(satu) kali.",{"bindId":339,"name":340,"text":341},"maxsicknesspay","3. Pekerja yang tidak dapat bekerja kare","3. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang sah berhak atas upah.",{"bindId":343,"name":340,"text":341},"maxsicknesspayperc","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Pou Yuen Indonesia - 2023\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2023-01-03\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2025-01-03\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Ministry\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Pou Yuen Indonesia\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Pekerja Tekstil Sandang & Kulit SP TSK SPSI\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 100 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Musculoskeletal solicitation of workstations, The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 18.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, but there are only indices (no wages)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR 88000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Tunjangan transportasi: → IDR 121000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Tunjangan masa kerja: → IDR 4000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[349],{"title":38,"slug":34},[351],{"type":352,"data":353},"call_to_action_body_block",{"title":354,"description":355,"variant":356,"link":357},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":354,"url":358,"description":354,"rel":359,"type":360},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[362],{"type":352,"data":363},{"title":354,"description":355,"variant":356,"link":364},{"title":354,"url":358,"description":354,"rel":359,"type":360},[]]