[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-rembang-dengan-pimpinan-unit-kerja-federasi-serikat-pekerja-tekstil-sandang-kulit-konfederasi-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-puk-fsp-tsk-kspsi-dan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-periode-2024-2026":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":432,"content_type_view":433,"extra_breadcrumbs":434,"body":436,"body_blocks":447,"related_pages":451},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":430,"translations":431},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-rembang-dengan-pimpinan-unit-kerja-federasi-serikat-pekerja-tekstil-sandang-kulit-konfederasi-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-puk-fsp-tsk-kspsi-dan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-periode-2024-2026","cbed4408-7e66-11f0-bf08-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-rembang-dengan-pimpinan-unit-kerja-federasi-serikat-pekerja-tekstil-sandang-kulit-konfederasi-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-puk-fsp-tsk-kspsi-dan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-periode-2024-2026\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-rembang-dengan-pimpinan-unit-kerja-federasi-serikat-pekerja-tekstil-sandang-kulit-konfederasi-serikat-pekerja-seluruh-indonesia-puk-fsp-tsk-kspsi-dan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-periode-2024-2026\u002F","Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Parkland World Indonesia - Rembang dengan  Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP TSK-KSPSI) dan Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) Periode 2024 - 2026","IDN PT. Parkland World Indonesia - Rembang - 2024","Indonesia - IDN PT. Parkland World Indonesia - Rembang - 2024","IDN PT. Parkland World Indonesia - Rembang - 2024 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"PT. PARKLAND WORLD INDONESIA PERIODE 2024-2026.html","\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New7\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA SERIKAT PEKERJA NASIONAL DENGAN PT.\nPARKLAND WORLD INDONESIA PERIODE 2024-2026\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada dasarnya hubungan antara Pengusaha dan pekerja tidak saling\nbertentangan akan tetapi saling berkepentingan dan membutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan Perusahaan adalah menuju kemajuan, perkembangan, dan keuntungan lebih\nbaik dengan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien. Sementara pekerja di\ndalam batas kegiatannya di Perusahaan mengharapkan dan menghendaki\nkesejahteraan dan ketenangan lahir dan batin dalam hidupnya Bersama\nkeluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan sarana yang paling penting untuk\nmelaksanakan Hubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang, dan\nberdasarkan keadilan yang bertujuan untuk mengemban cita-cita Proklamasi\nKemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di dalam\nPembangunan nasional untuk mewujudkan Masyarakat adil dan Makmur yang\nberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ikut melaksanakan\nketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial melalui\npenciptaan ketenangan, ketertiban dan ketentraman kerja serta ketenangan dan\nkelancaran usaha, guna tercapainya peningkatan produktivitas dan peningkatan\nkesejahteraan pekerja sesuai harkat, derajat dan martabatnya sama bagi manusia\nIndonesia seutuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesuai dan seirama dengan Pembangunan jangka Panjang pada era reformasi\nmenyeluruh di segala bidang, maka hanya dalam keadaan semacam itulah peran\nserta dan sumbangsih Perusahaan serta pekerjaannya dalam meningkatkan sumber\ndaya manusia dan perbaikan ekonomi Negara dan menaikkan taraf hidup bangsa\ndapat terwujud.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk mempertegas hak dan\nkewajiban Perusahaan, dan pekerjaan untuk memperkuat hubungan industrial yang\nsehat dan harmonis di dalam Perusahaan, mengatur tata cara penyelesaian\nperbedaan pendapat, perbaikan peningkatan mempertahankan, serta mengembankan\nhubungan yang kooperatif dengan dilandasi nilai-nilai luhur kemitraan antara\npengusaha dan pekerja serta memberikan kepastian hukum kedua belah pihak.\nPengusaha dan pekerja secara hukum akan bertanggung jawab, mentaati, menjaga\ndan mempertahankan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan disahkan oleh\nPemerintah yang membidangi Ketenagakerjaan RI, secara menyeluruh ataupun yang\nberhubungan dengan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan berdasarkan pemikiran tersebut di atas dan atas dasar saling\nmenghormati, mempercayai dan menjunjung tinggi isi Perjanjian Kerja Bersama\nini, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini pimpinan Perusahaan\nPT PARKLAND WORLD INDONESIA membuat Perjanjian Kerja Bersama ini sekurang\nkurangnya sesuai dengan asas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di\nNegara Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus disadari, diyakini, dan disetujui\nbahwa :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha mempunyai hak untuk mengelola kegiatan-kegiatan seluruh\n    unit-unit usaha maupun pekerjaannya, sesuai ketentuan perundang-undangan\n    ketenagakerjaan yang berlaku;\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha mempunyai hak untuk menerima, menempatkan, dan mengangkat\n    pekerja untuk suatu jabatan tertentu, serta memberlakukan pekerja secara\n    wajar sesuai perundang-undangan yang berlaku;\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap pekerja mempunyai kesempatan untuk maju, meningkatkan kemampuan,\n    dan keterampilan, adalah cita-cita setiap pekerja, dan pengusaha\n    berkewajiban untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya;\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cli>Pekerja berhak untuk dapat bekerja secara tenang, tentram secara lahir\n    dan batin tanpa adanya kecemasan, keresahan, ketakutan, dan Tindakan\n    diskriminasi oleh pengusaha;\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan upah yang layak dan kesejahteraan yang\n    memadai, akan mendorong dan merangsang pekerja dapat meningkatkan etos\n    kerja, semangat kerja, motivasi dan dedikasi, serta produktivitas yang\n    tinggi untuk mencapai prestasi sesuai dengan kemampuan pekerja\n    masing-masing tanpa membedakan unsur suku, agama, keturunan dan\n  golongan;\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-gender\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cli>Pekerja berhak menerima upah dan kesejahteraan yang adil tanpa membedakan\n    latar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas selama berlakunya Perjanjian Kerja\nBersama ini, masing-masing pihak tetap menjalankan bersama-sama yang menjadi\nketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : KETENTUAN UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 1 : Istilah-Istilah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan adalah PT Parkland World Indonesia berkedudukan di Jl Raya\n    Pamotan KM 5 Desa Pasar Banggi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha adalah Direktur Eksekutif\u002Fumum PT Parkland World Indonesia\n    serta pejabat yang diberi kuasa hukum untuk bertindak untuk dan atas nama\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002Fserikat Buruh adalah Pimpinan Serikat Pekerja Nasional\n    (PSP-SPN) yang telah terdaftar di DMPTSPNAKER Kab. Rembang dengan nomor\n    28\u002FPCT\u002FOP\u002F04\u002F2021 beralamat di Jl. Raya Rembang Pamotan KM.5 Desa\n    Pasarbanggi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah; dan Pengurus\n    Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandal Kulit\n    Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP TSK-KSPSI) yang\n    telah terdaftar di kantor DMPTSPNAKER Kabupaten Rembang dengan nomor\n    27\u002FPCT\u002FOP\u002F04\u002F2021 beralamat Jl. Raya Rembang Pamotan KM.5 Desa Pasarbanggi\n    Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FKaryawan adalah orang yang mengadakan hubungan kerja dan\n    menandatangani perjanjian kerja dengan PT. Parkland World Indonesia sebagai\n    pekerja\u002Fkaryawan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh adalah karyawan karyawati yang\n    bekerja di PT Parkland World Indonesia-Rembang yang menggabungkan diri\n    dengan organisasi serikat\u002Fpekerja buruh dan membayar iuran COS setiap\n    bulannya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pimpinan Serikat\u002FSerikat Buruh adalah anggota organisasi serikat pekerja\n    buruh yang dipilih dan ditunjuk oleh anggota untuk memimpin organisasi\n    Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh PT. Parkland World Indonesia – Rembang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keluarga Pekerja\u002FKaryawan adalah orang tua, mertua, seorang istri\u002Fsuami,\n    dan anak-anak dari pekerja berdasarkan perkawinan yang syah menurut hukum\n    yang berlaku secara resmi dan telah didaftarkan pada bagian HRD Perusahaan\n    sebagai tanggungan karyawan yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Anak adalah anak pekerja yang bersangkutan yang lahir dari perkawinan\n    yang syah atau anak yang disahkan menurut hukum yang berlaku, anak tiri\n    yang belum berumur 18 tahun, belum berpenghasilan sendiri dan belum\n  kawin.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Suami adalah seorang suami yang syah menurut hukum yang berlaku dan\n    terdaftar pada bagian HRD Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Istri adalah seorang istri yang syah menurut hukum yang berlaku dan\n    terdaftar pada bagian HRD Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ahli waris adalah pekerja atau pekerja lain yang ditunjuk oleh pekerja\n    untuk menerima haknya, bilamana pekerja meninggal dunia apabila ada\n    penunjuk atas ali warisnya akan diatur menurut hukum yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tertanggung adalah orang yang masuk kedalam anggota keluarganya yang\n    tidak mempunyai penghasilan dan jaminan tunjangan Kesehatan, menjadi beban\n    tanggung jawab pekerja berdasarkan hubungan darah dari garis keturunan ke\n    atas, menyamping, dan ke bawah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari kerja adalah hari-hari kerja pekerja, sesuai dengan jadwal hari\n    kerja yang ditentukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari kerja shift adalah hari kerja pekerja shift yang diatur secara\n    bergilir pagi, siang, sore dan malam dan jam istirahatnya tidak harus sama\n    dengan jam istirahat pekerja biasa.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Istirahat kerja adalah waktu yang tidak dipergunakan untuk bekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam kerja adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja atas dasar 7\n    (tujuh) jam 1 (satu) hari apabila 6 (enam) hari kerja dan 8 (delapan) jam 1\n    (satu) hari apabila 5 (lima) hari kerja atau 40 (empat puluh) jam kerja\n    selama 1 (satu) minggu.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam kerja shift adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja menurut\n    jadwal shift yang telah diatur secara bergilir.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam kerja lembur adalah waktu kerja selama kerja diluar jam kerja\n  pokok.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari libur adalah hari dimana pekerja menghentikan aktifitas kerja sesuai\n    kalender yang ditetapkan pemerintah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Area Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang berada di bawah penguasaan\n    Perusahaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan Perusahaan yang meliputi\n    seluruh ruangan, halaman, lapangan, dan sekelilingnya yang berhubungan\n    dengan tempat peristirahatan pekerja, serta merupakan milik Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Lokasi pabrik\u002Flingkungan kerja adalah seluruh ruangan, halaman, lapangan\n    dan sekelilingnya yang berhubungan dengan tempat proses produksi atau yang\n    berhubungan langsung dengan pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Staff adalah mereka yang dalam struktur organisasi Perusahaan menjabat\n    suatu jabatan yang mempunyai kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang untuk\n    membantu memikirkan dan melaksanakan kebijakan dalam usaha mencapai dan\n    melancarkan kemajuan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerjaan adalah tugas yang dijalankan oleh seorang pekerja\u002Fkaryawan\n    untuk kepentingan Perusahaan dalam hubungan kerja dengan menerima\n  upah\u002Fgaji.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah\u002Fgaji adalah hak pekerja\u002Fburuh yang diterima dan dinyatakan dalam\n    bentuk uang dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja\u002Fburuh yang\n    ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan\n    kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang termasuk\n    tunjangan tetap.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Gaji pokok adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut\n    tingkat atau jenis pekerjaan yang besarkan ditetapkan berdasarkan\n    kesepakatan pekerja dan pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara tetap dan tidak\n    terpengaruh oleh kehadiran (absensi).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan masa kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\n    mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\n    mempunyai jabatan sesuai dengan SK pengangkatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan secara tidak\n  tetap.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Insentif adalah suatu bonus yang diberikan oleh Perusahaan kepada pekerja\n    Dimana ketentuan mengenai pemberian syarat besar jumlahnya serta\n    kemungkinan menghapuskannya ditentukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sanksi adalah hukuman yang bersifat pembinaan ditetapkan karena adanya\n    pelanggaran, perjanjian kerja Bersama, tata tertib, ataupun ketentuan\n    pelaksanaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 2 : PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bahwa Perjanjian Kerja Bersama disepakati Bersama antara: PT Parkland World\nIndonesia – Rembang yang beralamat di Jl. Raya Rembang Pamontan KM 5 Desa\nPasar Banggi Kecamatan Rembang Kab. Rembang dengan akta pendirian No. 4 melalui\nMarisa Evalina, SH., Magister Kenotariatan notaris di kota Bandar Lampung\ndengan Keputusan MENKUM DAN HAM Republik Indonesia dengan nomor :\nAHU-0633.ah.02\u002F01 Tahun 2014 dengan Serikat Pekerja \u002FBuruh PT Parkland World\nIndonesia-Rembang :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit\n    Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP TSK-KSPI) yang telah\n    terdaftar di kantor DMPTSPNAKER Kabupaten Rembang dengan nomor\n    27\u002FPCT\u002FOP\u002F04\u002F2021 beralamat Jl. Raya Rembang Pamotan KM.5 Desa Pasarbanggi\n    Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pimpinan Serikat Pekerja (PSP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang telah\n    terdaftar di kantor DMPTSPNAKER Kabupaten Rembang dengan nomor\n    27\u002FPCT\u002FOP\u002F04\u002F2021 beralamat Jl. Raya Rembang Pamotan KM.5 Desa Pasarbanggi\n    Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 3 : TUJUAN PERJANJIAN BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat oleh pengusaha dan sertifikat pekerja,\nuntuk:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan\n    berkeadilan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja, hubungan kerja dan kondisi\n    kerja yang sesuai aturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di\n    Republik Indonesia.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 4 : RUANG LINGKUP PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dan serikat pekerja menyetujui, meyakini dan menjalankan dengan\n    penuh tanggung jawab bahwa perjanjian Kerja Bersama ini berlaku dan\n    mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan serikat pekerja apabila mengadakan perubahan nama atau\n    mengadakan penggabungan dengan organisasi lain, maka isi pasal-pasal\n    Perjanjian Kerja Bersama ini akan tetap berlaku bagi kedua belah pihak,\n    sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan serikat pekerja apabila mengadakan perubahan, pengurangan\n    atau penambahan tanpa ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah\n    pihak maka diluar hasil perjanjian akan mempunyai akibat batal demi\n  hukum.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan serikat pekerja tetap memiliki hak-hak lainnya sesuai\n    ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BABI II : PENGAKUAN, JAMINAN, DAN HAK PARA PIHAK\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 5 : PENGAKUAN HAK-HAK PARA PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Serikat Pekerja mengakui bahwa penguasa mempunyai hak untuk mengatur\njalannya perusahaan seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Menerima pekerja baru dan membina pada masa\npercobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Menempatkan pekerja sesuai kebutuhan dan\nmengangkat jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Memutasikan pekerja ke bagian lain sesuai\nkebutuhan tanpa adanya unsur diskriminasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Memberikan pendidikan dan latihan serta\nketerampilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Memberikan pengupahan dan kesejahteraan yang\nadil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Membina, memberikan peringatan, dan menjatuhkan\nsanksi PHK sesuai aturan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan serikat pekerja telah menyetujui dan sepakat serta bertekad\nuntuk bekerja sama menciptakan ketenangan kerja dan berusaha sesuai dengan\nprinsip Hubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang dan berdasarkan\nkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dan serikat pekerja akan menjunjung tinggi sikap saling percaya,\nmenghargai, dan menghormati satu sama lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha dan serikat pekerja akan selalu mengutamakan musyawarah untuk\nmencapai kata sepakat apabila terjadi adanya perselisihan yang ada dan tidak\nsaling memaksakan kehendak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha mengakui bahwa serikat pekerja mempunyai hak untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Mendapatkan upah yang layak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya\ndiskriminasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan\npenyuluhan, d.Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Mendapatkan pekerjaan yang layak serta ketenangan\ndan kenyamanan dalam bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha mengakui bahwa pengurus serikat pekerja mempunyai hak untuk\nmengatur jalannya serikat pekerja seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Merekrut anggota baru;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memberikan, pelatihan, pendidikan dan penyuluhan AD\u002FART, undang-undang\nketenagakerjaan yang berlaku,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memungut iuran serikat pekerja melalui slip gaji sesuai AD\u002FART atau\nberdasarkan keputusan yang telah disepakati dari masing-masing organisasi\nserikat pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Memberikan pembinaan, perlindungan, pembelaan dan bantuan hukum kepada\nanggota serikat pekerja yang mempunyai perselisihan hak dan kepentingan dari\ntingkat bipartit sampai kasasi Mahkamah Agung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 6 : KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Berdasarkan keputusan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat\npekerja\u002Fserikat buruh, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setiap karyawan\u002Fti PT Parkland World Indonesia – Rembang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Warga Negara Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja yang menduduki jabatan tertentu (sesuai dengan UU No. 21 Tahun\n2000 Pasal 15) atau yang tugas dari fungsinya menimbulkan pertentangan\nkepentingan antara Pengusaha dan Pekerja atau karena tugas dari kewajibannya\nmemiliki kepentingan bagi Pengusaha, tidak dapat menjadi pengurus serikat\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 7 : JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA SERIKAT\nPEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang merugikan pekerja disebabkan\noleh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi serikat pekerja\ndi perusahaan baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja di\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha berkewajiban membantu dan memberi kesempatan seluas-luasnya\nkepada pengurus serikat pekerja untuk menjalankan tugas organisasi sehari-hari\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Sebagai penyalur aspirasi para anggota dalam\namsalah-masalah yang menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai\npekerja maupun sebagai warga negara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Memberi perlindungan serta mendapatkan hak-hak\ndan kepentingan anggota dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Meningkatkan keterampilan dan kemampuan para\nanggota bagi kelangsungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab untuk\nterpeliharanya ketenangan kerja dan ketenangan berusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Pengurus serikat pekerja berkewajiban untuk\nbekerja, menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya\nsebagai pekerja; terkecuali bagi pengurus serikat yang mendapatkan tugas piket\nsesuai jadwal yang dibuat oleh organisasi serikat pekerja dan bagi pengurus\nserikat pekerja yang mendapatkan hak untuk dibebastugaskan dari pekerjaannya\nsesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Protokol Kebebasan Berserikat Tahun\n2011 pasal 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>4. Pengusaha memberikan dispensasi kepada pengurus serikat pekerja yang\nditunjuk serikat pekerja untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nperusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Dispensasi\ntersebut diberikan kepada pimpinan\u002Fwakil serikat pekerja yang ditunjuk untuk\nmenghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa\nmengalami pengurangan upah atau tunjangan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada wakil serikat pekerja\nberdasarkan surat tugas organisasi untuk menghadiri rapat\u002Fpertemuan dengan\npimpinan perusahaan, dinas tenaga kerja dan pimpinan serikat pekerja yang lebih\ntinggi yang berhubungan dengan kepentingan serikat pekerja dan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota serikat\npekerja atau pengurus serikat pekerja yang diangkat menjadi pengurus atau\npengurus serikat pekerja yang diangkat menjadi pengurus serikat serikat di\ntingkat yang lebih tinggi seperti dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan\ndaerah (DPD)\u002Fkoordinator wilayah (Korwil), dewan pimpinan pusat (DPP) untuk\nmenghadiri rapat, musyawarah, seminar, konferensi, pendidikan dan kursus\nlainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah\npenuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus serikat pekerja yang\nuntuk melaksanakan tugas organisasi sehari-hari dalam jam kerja, dengan tidak\nmengurangi hak-haknya sebagaimana biasa, dengan mendapatkan upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus yang menjalankan\ntugas piket secara bergiliran sesuai dengan jadwal.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>9.Pengurus dan\u002Fatau anggota serikat pekerja yang mengajukan dispensasi,\nwajib melampirkan data\u002Fdokumen minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan\nkegiatan, kecuali keadaan yang bersifat mendesak, mendadak dan dapat\ndipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 8 : FASILITAS KANTOR SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana lainnya yang memadai\nkepada organisasi serikat pekerja antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ruangan yang layak untuk kantor sekretariat serikat pekerja sebagai tempat\nkegiatan serikat pekerja sehari-hari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib memberikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk\nsekretariat serikat pekerja antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Meja & kursi kantor bagi pengurus sesuai\ntugas dan jabatannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Meja & kursi untuk pertemuan pengurus;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Sofa untuk tamu organisasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Lemari filling kabinet dan lemari biasa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Papan tulis dan papan pengumuman;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Lampu penerangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Kipas angin dan atau air conditioner\u002FAC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h.Komputer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Toilet\u002Furinoir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 9 : IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha membantu melakukan pemotongan iuran Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh berdasarkan surat kuasa anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh pada\npenerimaan upah setiap tanggal 5 setiap bulan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya pemotongan iuran Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sesuai AD\u002FART\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh atau berdasarkan kesepakatan antara anggota\ndengan pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh PT Parkland World Indonesia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Laporan keuangan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dimuat pada papan\npengumuman atau media lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi\nserikat pekerja\u002Fserikat buruh;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat pekerja menjamin tersedianya dokumentasi kesepakatan anggota\nserikat pekerja yang menyetujui pemotongan upah untuk iuran serikat pekerja dan\nmemperbaharui dokumentasi kesepakatan tersebut jika terdapat perubahan nilai\ndari iuran serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 10 : PROTOKOL KEBEBASAN BERSERIKAT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan serikat pekerja berkomitmen untuk menegakkan hak atas\nkebebasan berserikat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal protokol kebebasan\nberserikat yang telah ditandatangani bersama; sebagai bentuk pelaksanaan dari\nUndang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 11 : PENERIMAAN CALON PEKERJA BARU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Persyaratan calon pekerja baru sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat lamaran ditulis tangan sendiri dan\u002Fatau via e-mail dengan\nmelampirkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Photo copy Ijazah\u002FSTTB yang dilegalisir atau\nmenunjukkan Ijazah\u002FSTTB asli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Surat keterangan kesehatan terbaru dari\ndokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat keterangan pencari kerja dari DISNAKER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Foto copy NPWP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Daftar riwayat hidup\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Pas photo terbaru ukuran: 3 x 4 = 2 lembar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Photo copy keterangan lain bila dianggap\nperlu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Photocopy Kartu Tanda Penduduk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Berkas lamaran dimasukkan ke dalam stopmap dan\ndikirimkan ke alamat perusahaan atau ke email rekrutmen HRD perusahaan.\nPenerimaan pekerja baru tidak dipungut biaya apapun oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Menandatangani formulir perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Bagi pekerja baru yang akan ditempatkan yang\nmemerlukan keahlian tertentu akan diseleksi dan penilaian ditentukan oleh\nbagian yang membutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang mempunyai masalah salah satu dibawah ini, tidak dapat diterima antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Menjadi buronan aparat keamanan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pelamar yang pernah bekerja di PT Parkland World\nIndonesia c. Rembang dengan alasan mengundurkan diri dan\u002Ftidak lulus masa\npercobaan, apabila melamar kerja kembali maka akan dievaluasi oleh management\ntentang bisa diterima kembali atau tidaknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Penerimaan karyawan yang terbukti melalui proses\nRecruitment Fee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Sedang dalam masa menjalani hukuman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Gangguan mental\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Menderita penyakit menular dan penyakit dalam\nberdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h.Pada waktu mengisi surat perjanjian kerja atau\nwawancara memberikan keterangan palsu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Dinyatakan tidak sehat oleh dokter perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j.Pernah bekerja di PT Parkland World Indonesia\nyang dikeluarkan karena telah melakukan kesalahan berat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">3.Pekerja yang sudah diterima bekerja ternyata\ndiketahui telah melanggar ketentuan salah satu peraturan pada ayat 2 (dua)\ntersebut diatas dapat PHK dengan tanpa pesangon dan ganti rugi atau pembayaran\ndalam bentuk apapun, pekerja tersebut tidak dapat menggugat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 12 : MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setiap pekerja baru yang status PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak\nTertentu) wajib menjalankan masa percobaan sebanyak 1 (satu) kali paling lama 3\n(tiga) bulan terhitung sejak pekerja diterima sebagai pekerja baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>2. Apabila pekerja baru telah menjalankan masa percobaan paling lama 3\n(tiga) bulan dapat dinyatakan lulus masa percobaan dan diangkat menjadi pekerja\ntetap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pekerja baru yang dinyatakan tidak lolos masa percobaan akan diberikan\npenjelasan dengan surat keterangan tidak lolos.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh diikutsertakan memberikan pembinaan bagi\npekerja baru untuk menjelaskan tentang Hubungan Industrial yang serasi,\nselaras, seimbang dan berdasarkan keadilan, peraturan perundang-undangan\nketenagakerjaan dan pemahaman tentang Organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha wajib memberikan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap\nkepada setiap pekerja yang dinyatakan lulus masa percobaan 3 (tiga) bulan\nmenjadi pekerja tetap, jabatan dicantumkan dalam SK Pengangkatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>6. Pengusaha wajib menerbitkan dan memberikan surat keputusan pengangkatan\njabatan kepada setiap pekerja yang mempunyai jabatan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">Jenjang Jabatan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">Operator\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">Leader\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">Staff\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">Pengawas\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">Supervisor\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">Chief\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">Ass. Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">Sr. Manager\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha wajib memberikan Surat Pengangkatan dan Tunjangan Jabatan\nkepada setiap pekerja yang dinilai mampu memangku jabatan di atas operator\nsesuai ayat 2 diatas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Apabila ada kenaikan jabatan, maka komponen upah (Gaji pokok, Tunjangan\nJabatan, Tunjangan Kerajinan) naik sesuai dengan standar upah jabatan untuk\njabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Apabila ada penurunan jabatan, maka gaji pokok tidak berubah, akan tetapi\ntunjangan jabatan dan tunjangan yang lainnya disesuaikan berdasarkan standar\nupah pada jabatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Setiap Pimpinan Kerja wajib memberikan surat tembusan ke perusahaan atau\nHRD apabila sedang mempromosikan jabatan untuk anak buahnya. Pelanggaran atas\npasal 15 dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal pelanggaran dan sanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 13 : KESEMPATAN BERKARIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia untuk\nmeningkatkan kemampuan dan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki jabatan\ntertinggi di perusahaan tanpa melihat suku, agama, warna kulit, jenis kelamin\ndan golongan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\nselain kenaikan upah minimum dan pengaturannya diatur oleh manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja tetap yang telah\nmenyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara mengumumkan\nlalu menyeleksi untuk diberikan job sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 14 : PENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Upah pekerja terendah adalah sekurang-kurangnya berdasarkan Upah Minimum\nKabupaten (UMK) dan atau UMSK (upah sektoral) yang disahkan oleh Pemerintah\ndaerah setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Penyesuaian upah akan dilakukan apabila perusahaan menganggap perlu\nberdasarkan keadaan dan prestasi karyawan masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Penyesuaian upah dapat diberikan kepada semua pekerja yang mempunyai\nketerampilan\u002Fskill dan\u002Fatau yang mempunyai pengalaman\nkerja\u002Fprofesional\u002Fpendidikan yang telah lolos seleksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 15 : MUTASI, PROMOSI, DEMOSI DAN PROSEDURNYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat memindahkan\u002Fmemutasikan pekerja dari satu bagian ke\nbagian lainnya atas dasar kepentingan dan keperluan produksi dengan tidak\nmengurangi atau menurunkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat mempromosikan pekerja yang dinilai mampu dan layak untuk\nmemangku jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya berdasarkan\npenilaian dari pimpinannya apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Memberikan batas waktu penilaian maksimal 3\nbulan. Apabila pekerja tidak mampu dan tidak layak untuk memangku jabatan yang\nlebih tinggi maka harus dikembalikan ke jabatan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Apabila pekerja yang mendapatkan promosi dan\nlangsung action (menjalankan tugas dan fungsi) maka perusahaan wajib memberikan\nhak berupa tunjangan jabatan yang sesuai dengan jabatan barunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dapat menurunkan\u002Fdemosi jabatan pekerja apabila dinilai tidak\nmampu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab atas jabatan yang diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Proses pemindahan atau mutasi promosi pekerja dilakukan atas dasar:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk kelancaran dan kepentingan produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Perubahan tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Perubahan tugas pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tugas pekerjaan tidak cocok atau tidak sesuai\ndengan skill atau keahlian dan keterampilan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">5. Perubahan jabatan tidak termasuk dalam pengertian\nmutasi atau pemindahan pekerja dari jabatan lama beralih ke jabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha dilarang memutasikan dan mendemosikan pekerja apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Adanya unsur SARA atau diskriminasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Bertujuan asusila atau pelecehan. Adanya unsur\nsuka atau tidak suka.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">7. Tata cara mutasi, promosi dan demosi sebagai\nberikut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pengusaha memanggil pekerja dan menjelaskan\nalasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pengusaha menjelaskan alasan, maksud dan\ntujuannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pengusaha memberikan jabatan kepada pekerja yang\ntelah menempati jabatan baru berdasarkan promosi yang diajukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Mutasi berlaku sejak disetujui dan\nditandatangani oleh pimpinan departemen masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">Proses mutasi, promosi dan demosi yang tidak sesuai\ndengan prosedur dapat dibatalkan oleh HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 16 : TENAGA KERJA ASING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan penjelasan, penyuluhan, dan penataran bagi\ntenaga kerja asing yang akan ditempatkan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tenaga kerja asing wajib mempelajari, memahami dan mengikuti sosial\nbudaya dan sistem hubungan industrial pancasila di Indonesia, agar antara\ntenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia dapat bekerja sama dengan baik,\nharmonis dan komunikatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tenaga kerja asing wajib patuh dan tunduk kepada Perjanjian Kerja Bersama\ndan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (Perlu diterbitkannya\nPerjanjian Kerja Bersama berbahasa Asing\u002FKorea).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tenaga kerja asing wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya\nsehingga terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : WAKTU KERJA, CEKROLL DAN PERGANTIAN SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 17 : WAKTU KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non shift maupun shift dan juga berlaku untuk semua jenjang jabatan\nkaryawan (all in maupun overtime) yang telah tercantum sesuai dengan Perjanjian\nKerja Karyawan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Jadwal waktu kerja dan pengaturannya ditentukan oleh pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Melaksanakan kerja melebihi dari ketentuan tersebut diperhitungkan dengan\njam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dasar penetapan waktu\u002Fjam kerja pekerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>SYSTEM 5 HARI KERJA:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>SHIFT SIANG\u002FNON SHIFT:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin – Kamis: 07.00 – 16.00 WIB (selebihnya\ndihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB (berdasarkan jadwal\ntiap gedung)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jum’at: 07.00 – 16.30 WIB (selebihnya dihitung\nlembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB (berdasarkan jadwal\ntiap gedung)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Sabtu & Minggu: Libur Mingguan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>SYSTEM 6 HARI KERJA:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>SHIFT SIANG\u002FNON SHIFT:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Senin – Jum’at: 07.00 – 15.00 WIB (selebihnya\ndihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jum’at: 07.00 – 15.30 WIB (selebihnya dihitung\nlembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Sabtu: 07.00 – 12.00 WIB (selebihnya dihitung\nlembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB (berdasarkan jadwal\ntiap gedung)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Minggu: Libur Mingguan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja level operator yang mengikuti rapat dengan pimpinan bagian\nmasing-masing diluar jam kerja pokok, pengusaha wajib memperhitungkan dengan\njam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja satuan Pengamanan (SATPAM), selama jam istirahat tidak\ndiperkenankan meninggalkan pos jaga, jam istirahat diperhitungkan kerja lembur\n1 jam x TUL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Khusus bagi pekerja yang melaksanakan tugas\u002Fdinas luar atas perintah\npengusaha yang melebihi jam kerja pokok diperhitungkan dengan kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Dan tiba-tiba pada saat jam kerja (produksi) maka komponen upahnya tidak\nmempengaruhi upah pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perputaran shift dilakukan dalam 1 (satu) minggu sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 18 : ISTIRAHAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>1. Istirahat mingguan diberikan 1 hari setelah 6 hari kerja untuk system 6\nhari kerja; dan diberikan 2 hari libur mingguan untuk sistem 5 hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Istirahat kerja minimal 1 jam (60 menit) untuk non shift, shift satu dan\nlong shift, apabila terjadi keterlambatan waktu istirahat disebabkan meeting\nproduksi\u002Fpembinaan maka wajib dikompensasikan pada waktu masuk dan apabila\nketerlambatan melebihi 15 menit wajib diperhitungkan dengan jam kerja\nlembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pada waktu jam istirahat dan jam pulang seluruh pekerja tidak\ndiperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan\nseperti mengadakan atau mengikuti pertemuan\u002Fmeeting\u002Fbriefing,\nbersih-bersih\u002Fpiket, dan pekerjaan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dalam hal-hal tertentu pengusaha berhak menetapkan hari libur mingguan\npekerja pada hari-hari lain selain sabtu minggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 19 : CHECKROLL\u002FABSENSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang masuk kerja atau pulang kerja wajib mencatatkan diri\ncheckroll\u002Fabsensi pada alat pencatatan waktu (time recorder\u002Fmesin\ncardnetic\u002Fproxy minity\u002Ffingerprint)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak mencatatkan diri\u002Fcheckroll pada waktu masuk atau\npulang, pekerja karena lupa atau kartu pengenal karyawan rusak\u002Fhilang, wajib\nmengisi formulir tidak checkroll dan setelah diketahui atasan langsung dianggap\nmasuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Terlambat check roll maksimal 3 jam berdasarkan alasan yang dapat\ndipertanggungjawabkan dan\u002Fatau disebabkan karena “force majeure” dianggap\nmasuk kerja setelah melaporkan kepada atasan langsung, selanjutnya atasan\nlangsung melaporkan kepada staf administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Lupa checkroll, datang terlambat, pulang cepat dijelaskan kepada atasan\nlangsung untuk diteruskan kepada kepala bagian personalia serta dimasukan dalam\ndaftar masuk lambat atau pulang cepat untuk dihitung jumlah jam kerjanya. Dalam\nkeadaan tertentu misalkan dinas luar atau mesin checkroll rusak tidak dianggap\nlupa checkroll setelah disetujui oleh atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap hari petugas administrasi harus melaporkan data kehadiran karyawan\ndan memeriksa data checkroll karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 20 : PERGANTIAN KERJA SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam melaksanakan pergantian kerja shift, pekerja yang akan meninggalkan\npekerjaannya harus mengadakan serah terima kepada pekerja shift\nberikutnya\u002Fpenggantinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pergantian kerja shift dilakukan setelah pekerja shift berikutnya berada\ndi lokasi. Serah terima pergantian kerja shift harus dapat\ndipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Di dalam perputaran kerja shift di lakukan dalam 1 (satu) minggu\nsekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dalam usaha menciptakan keteraturan, ketertiban, ketentraman dan ketenangan\nkerja dilingkungan perusahaan, maka diatur ketentuan-ketentuan yang harus\ndilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terkait dengan proses\nproduksi, maka diatur kewajiban dasar pekerja dan kewajiban dasar pengusaha,\njenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi serta peraturan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 21 : KEWAJIBAN DASAR PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh pengusaha, sepanjang\ntidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wajib sudah berada di tempat kerja setelah berbunyi tanda jam\nkerja dimulai dan\u002Fatau meninggalkan tempat kerja setelah bel berbunyi tanda\nwaktu istirahat kerja atau pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja wajib menaati ketentuan yang berlaku di perusahaan dengan baik\nselama melakukan pekerjaannya masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan dan\npengembangan usaha-usaha perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja wajib bekerja secara efektif dan efisien sehingga perusahaan\ndapat berkembang maju.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib menjaga dokumen penting, barang, inventaris, surat-surat\nberharga milik perusahaan dengan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja wajib mengenakan Kartu Pengenal Karyawan (KPK) yang masih berlaku\nselama berada di lokasi perusahaan dan tidak boleh membuat sendiri harus sesuai\ndengan ketentuan prosedur yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja wajib mencatatkan waktu masuk kerja dan waktu pulang atau selesai\nmelakukan kerja pokok atau waktu kerja lembur dengan cara checkroll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 Pekerja wajib menjunjung tinggi nama baik pengusaha, keluarganya, nama\nbaik sesama pekerja dan menjaga persatuan dan kesatuan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan kesehatan dan\nkeselamatan kerja dan lingkungan (K3L)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pekerja wajib menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan dan keasrian\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pekerja wajib melaporkan kepada pimpinan, satuan pengaman, apabila\nmelihat, mendengar dan mengetahui ada pihak-pihak lain tertentu yang akan\nberbuat merugikan pengusaha baik secara materiil maupun immateriil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Pekerja wajib memeriksa barang-barang bawaannya, apabila membawa\nbarang-barang baik kedalam lokasi maupun keluar lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Pekerja wajib ikut membela, mempertahankan perusahaan, apabila adanya\nrongrongan, gangguan, pencurian dan pengrusakan serta bencana alam yang\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Pekerja wajib memberitahukan kepada pimpinannya atau pengusaha apabila\ndatang masuk kerja terlambat atau pulang cepat, dengan memberitahukan alasannya\nsecara benar dan tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Pekerja yang berhenti bekerja dan atau dimutasikan ke bagian lain wajib\nmembuat laporan dan serah terima pekerjaan serta barang-barang milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Pekerja yang tidak bisa\u002Fmasuk kerja karena keperluan pribadi\u002Fijin\nbiasa\u002Fijin resmi wajib memberitahukan kepada pimpinannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Pekerja tidak masuk kerja karena sakit wajib menunjukkan surat\nketerangan dokter yang ,memeriksanya dan dilegalisir dokter poliklinik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Pekerja yang tidak masuk kerja karena mengambil istirahat haid harus\nmenunjukkan surat dokter dan klinik\u002Fpoliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Pekerja dimutasi karena kenaikan pangkat\u002Fjabatan, penurunan pangkat atau\ndipindah tugaskan harus menyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam waktu\nyang ditentukan setelah menerima surat perintah dari pihak yang mengadakan\nmutasi untuk menempatkan jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Sebelum hubungan kerja putus. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya\nharus diselesaikan menurut prosedur serah terima tugas selama 30 hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21, Pekerja yang mengurus keuangan, surat-surat berharga, bukti pembukuan,\ndata hasil produksi, sarana kekayaan, peralatan, stempel korespondensi, gambar\ndesign, data teknik, arsip dokumen, data management penting dan lain-lain harus\nmenyelesaikan menurut prosedur serah terima tugas dengan dibuatkan NDA (Non\nDisclausure Agreement) dan email karyawan yang resign perlu di non aktifkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Pekerja wanita yang sudah melaporkan hamil, dipekerjakan waktu kerja non\nshift dan dapat bekerja lembur selama – lamanya sampai pukul 17.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Pekerja yang akan melaksanakan tugas luar, karena tugas dari pengusaha,\npekerja wajib memberitahukan ke pihak perusahaan baik waktu keberangkatan\nmaupun kembalinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Prinsip – prinsip K3:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas\nkeselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan\nmeningkatkan produksi serta produktivitas nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Setiap pekerja lainnya yang berada di tempat\nkerja perlu dijamin pula kesehatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan\ndipergunakan secara aman dan efisien.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan\nsegala upaya untuk membina norma – norma perlindungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 22 : KEWAJIBAN DASAR PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama yang telah\ndisahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib melaksanakan perundang – undangan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib mensosialisasikan isi Perjanjian Kerja Bersama kepada\nseluruh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk\nalih management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan keselamatan,\nkesehatan kerja dan lingkungan (K3L) sesuai dengan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha wajib menetapkan dan meningkatkan kesetaraan gender dalam\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 23 : JENIS PELANGGARAN, PEMBINAAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi yang dilakukan oleh pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah\nlaku pekerja. Masa berlaku dari masing – masing jenis pelanggaran, pembinaan\ndan sanksi adalah selama -lamanya 6 (enam) bulan dan apabila masa berlakunya\nhabis sanksi dimulai dari awal kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adapun jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>1. Peringatan Lisan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja diberikan pembinaan dan sanksi peringatan lisan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Tidak mematuhi peraturan di perusahaan dalam\nbentuk anjuran atau larangan dan tidak merugikan siapapun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Terlambat masuk kerja tanpa alasan yang tepat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Berpakaian dan berpenampilan tidak rapi dan tidak\nsopan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Bekerja secara malas – malasan dan santai atau\nmenunda – nunda pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Melakukan tindakan indisipliner atau melalaikan\ntugas dan kewajiban lainnya yang bersifat ringan, sehingga perlu diberikan\nsanksi peringatan lisan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Tidak memenuhi prosedur tata cara permohonan\ncuti\u002Fizin sebagaimana mestinya maupun mangkir selama 1 (satu) hari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Berambut gondrong bagi karyawan laki – laki\nsehingga kelihatan tidak rapi atau mengganggu pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h.Membawa tas\u002Fbungkusan besar kedalam lingkungan\ntempat kerja\u002Flokasi pabrik yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Tidak menggunakan helm SNI untuk pengendara roda\ndua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Knalpot kendaraan tidak standar (bising);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>2.Pembinaan dan Surat Peringatan ke – 1 (SP I)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Masa Berlaku Surat Peringatan ke – 1 (SP – I) adalah 6\nbulan.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP I (satu) antara lain:\u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja yang diberikan peringatan lisan kurang dari 6 (enam) bulan dan\nmengulangi kembali perbuatan tersebut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Corat – coret di sembarang tempat, meludah sembarangan di depan orang\nbanyak atau pimpinan, membuang sampah di sembarang tempat atau tidak di kotak\nsampah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bekerja tidak bertanggung jawab, mengganggu ketenangan\nkerja\u002Fmengobrol\u002Fmembuat gaduh dan\u002Fatau menelantarkan pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi\u002FSOP sehingga\nmengakibatkan kesalahan dalam pekerjaannya (proses kerja);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Tidak mematikan listrik dan mesin produksi atau merapikan barang –\nbarang pekerjaan setelah jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Tidak membersihkan tempat kerja sehingga berantakan dan kotor setelah\nselesai kerja dan langsung meninggalkan tempat kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Tidak masuk kerja selama 2 hari berturut-turut atau tidak berturut –\nturut selama satu bulan dan tidak memberitahukan kepada pimpinan\u002Fpengusaha\ndengan alasan tidak bisa dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Tidak memenuhi prosedur tata cara permohonan cuti\u002Fizin;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Menggunakan sandal\u002Fsepatu yang diandalkan ataupun sepatu dengan punggung\nkaki terbuka di lokasi\u002Fjam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Menolak untuk diperiksa oleh SATPAM saat meninggalkan kerja baik waktu\nistirahat atau pulang kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Malas dan atau santai dalam bekerja setelah diberikan peringatan\nlisan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Melanggar tata kerja atau tidak mempergunakan peralatan kerja ataupun\nalat pelindung diri yang ditentukan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Pimpinan tidak memberikan bimbingan kepada pekerja di bawahnya sesuai\ndengan norma – norma yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Terbukti mencari – cari alasan untuk meminta ijin meninggalkan kerja,\npada waktu kerja belum selesai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Mengajak masuk saudara atau teman ke lokasi pabrik tanpa seizin petugas\natau pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK), selama di lingkungan\nperusahaan setelah diberi peringatan lisan dan\u002Fatau membuat sendiri yang tidak\nsesuai dengan prosedur;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. Terbukti mempergunakan barang bawaannya yang tidak sesuai dengan tugas\ndan jenis pekerjaannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r. Pekerja menggunakan sarana komunikasi milik perusahaan untuk kepentingan\npribadi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s. Anggota SATPAM memakai seragam dan perlengkapan tidak sesuai dengan jam\nkerja\u002Fshiftnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t. Terlambat masuk kerja tanpa alasan yang tepat 2 hari berturut – turut\ndalam 1 (satu) bulan yang sama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u. Men – checkroll kan atau di – checkroll kan pekerja lainnya yang\nberada di lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan pada waktu masuk kerja\ndan\u002Fatau selesai kerja dalam hal pekerja yang mencheckroll kan dan di checkroll\nkan sudah berada di tempat kerja kecuali kondisi tertentu karena gangguan\nsistem absensi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v. Melakukan aktivitas kerja kerja diluar jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w. Pimpinan mengetahui dan membiarkan bawahannya melakukan aktivitas kerja\ndiluar jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x. Karyawan tidak mengembalikan peralatan makan kantin sesuai dengan\ntempatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>3. Pembinaan dan Surat Peringatan ke – 2 (SP II)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Masa berlaku Surat Peringatan ke – 2 (SP – 2) adalah 6\nbulan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP II (dua) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja yang sudah diberikan sanksi SP I yang masa berlakunya belum\nhabis, dan mengulangi pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mangkir selama 3 (tiga) hari berturut – turut dalam 1 (satu) bulan\nkalender, tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tidak melaporkan adanya bahaya kepada pimpinan\u002Fpengusaha yang dapat\nmerugikan pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Petugas SATPAM tidak sungguh – sungguh dalam melakukan tugas\npemeriksaan Pos jaga\u002Fpintu keluar pabrik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Petugas SATPAM tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, memberikan ijin\ntamu atau kendaraan tamu memasuki kawasan\u002Flokasi pabrik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Terbukti seorang pimpinan yang mengetahui bawahannya hamil namun tidak\nmelaporkannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Pimpinan membiarkan pekerja bawahannya menggunakan\u002Fmenjalankan mesin yang\nbukan menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan celaka;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Berpindah pekerjaan\u002Ftugas tidak seizin kepada pimpinannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi\u002FSOP sehingga\nmengakibatkan kesalahan dalam pekerjaannya (proses kerja), kecelakaan kerja,\npenyakit akibat kerja, pemborosan bahan dan mengakibatkan kerugian\nperusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Pekerja terbukti tidak mengindahkan prinsip – prinsip, petunjuk –\npetunjuk, standar – standar dan peraturan – peraturan keselamatan dan\nkesehatan kerja (K3) seperti kebijakan, prosedur, SOP, instruksi keselamatan,\nrambu – rambu K3, pemberitahuan\u002Fpengumuman dan aturan K3 lainnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Memalsukan dan\u002Fatau mencoret atau mengubah keterangan sehat dari dokter,\ndan berakibat dinyatakan tidak sahnya keterangan ketidakhadirannya pada tanggal\ntersebut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Bagi karyawan\u002Fibu hamil dengan sengaja tidak melaporkan kehamilannya pada\npersonalia\u002FSEA\u002FKlinik dan\u002Fatau pimpinan yang membiarkan bawahannya yang hamil\ntidak melaporkan kehamilannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Terbukti petugas SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga tanpa izin pimpinan\natau tanpa memberitahukan teman sekerjanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Membawa atau minum yang berwarna didalam gedung area produksi dan\u002Fatau\nmakan di rest area produksi (luar gedung area produksi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Menyebarkan, mengambil, memperbanyak data perusahaan yang bersifat\nrahasia untuk kepentingan pribadi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Mengambil dan menyebarkan gambar dan\u002Fatau video di area sensitif\nperusahaan ke media sosial;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. Melakukan pelanggaran kebijakan IT \u002F Cyber Policy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>4. Pembinaan dan Surat Peringatan ke – 3 (SP III)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Masa berlaku Surat Peringatan ke – 3 (SP – 3) adalah 6\nbulan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini akan diberikan\npembinaan dan SP III (tiga), antara lain:\u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP I (satu) yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II (dua);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II (dua)\natau SP I (satu);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Terbukti seorang pimpinan tanpa mengindahkan norma ketenagakerjaan yang\nberlaku, menolak permintaan bawahan untuk menggunakan hak – hak dan\nkepentingannya sesuai aturan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Terbukti pekerja melakukan kegiatan rentenir di lingkup perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Petugas SATPAM yang sedang jaga tidak mengetahui di daerah pengawasannya\nterjadi pencurian\u002Fada tindak kejahatan terhadap barang milik perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Tidak mematikan mesin, listrik dan mengakibatkan terjadinya kebakaran di\ntempat kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat kerja dan tidak mau\nmenuruti setelah dinasihati oleh pimpinan\u002Fpengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Terbukti menyuruh, membiarkan, mengizinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan mesin ataupun inventaris perusahaan tanpa. Seizin pimpinan\nuntuk kepentingan pribadi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Terbukti seorang pimpinan mempekerjakan wanita hamil dengan usia\nkandungan diatas 32 minggu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Tidak menjunjung tinggi terhadap kepercayaan dan nama baik perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Terbukti merokok di tempat kerja yang terdapat larangan DILARANG MEROKOK,\natau merokok di lokasi perusahaan yang berisiko tinggi, meliputi gudang bahan\nkimia, ruang pencampuran bahan kimia\u002Fmixing, TPS B3, tempat kerja menggunakan\nbahan kimia dengan material mudah terbakar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Terbukti tidur pada saat jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Terbukti menerima perjamuan dan pemberian hadiah dari konsumen untuk\nmempengaruhi suatu keputusan yang merugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Terbukti berjualan di lokasi kerja\u002Fpabrik pada jam kerja atau bukan jam\nkerja tanpa ijin dari pengusaha atau pimpinan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Terbukti dengan sengaja mencemarkan nama baik pimpinannya sehingga\nmempengaruhi kewibawaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Mangkir 3 (tiga) hari berturut – turut dalam satu bulan kalender;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. Terbukti anggota SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga sebelum waktunya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r. Memaki – maki dengan kata – kata kasar atau tidak senonoh kepada\nbawahannya di muka umum\u002Fdi tempat kerja dengan bahasa yang melecehkan nama baik\nbawahan dan\u002Fatau sesama pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s. Menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang dapat\nmengganggu pekerjaannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t. Petugas SATPAM terbukti membiarkan orang lain (bukan petugas\u002Fkaryawan)\nkeluar masuk lingkungan pabrik tanpa seijin pimpinan atau lengah dalam\nmelaksanakan tugas di pos jaga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u. Pimpinan yang mempekerjakan karyawan ibu hamil yang sudah mendapatkan\nsurat keterangan cuti hamil dan melahirkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v. Bagi karyawati ibu hamil yang sudah diberikan Surat Keterangan cuti\nmelahirkan, tetapi tidak mau melaporkan ke Personalia\u002Ftidak mau\nmenggunakan\u002Fmelaksanakan cuti sesuai ketentuan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w. Terbukti seorang pimpinan menyuruh bawahannya bekerja kembali setelah jam\nkerja pokok atau jam kerja lemburnya selesai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x. Terbukti seorang pimpinan memarahi bawahannya didepan orang banyak engan\nnada keras\u002Fkasar tanpa kaitannya dengan pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y. Terbukti petugas SATPAM dalam pemeriksaan pekerja dengan cara kasar baik\nsecara fisik maupun verbal di depan orang banyak, kecuali jika dalam keadaan\nmemaksa petugas SATPAM diperbolehkan meniup peluit, meninggikan intonasi suara,\ndan melakukan tindakan tegas;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z. Terbukti seorang pimpinan mempekerjakan wanita hamil dengan usia\nkandungan diatas 8½ bulan tanpa ada surat keterangan dokter;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aa. Tanpa seizin petugas yang berwenang pekerja dilarang masuk ke\narea\u002Ftoilet pekerja yang berlainan jenis kelaminnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bb. Makan atau minum berwarna di dalam gedung area proses produksi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cc. Pimpinan melarang karyawati untuk melakukan pumping ASI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dd. Dengan alasan dan pertimbangan yang dipandang layak, maka berdasarkan\nmacam pelanggarannya kesalahannya ataupun kecerobohan, kelalaiannya, dipandang\ncukup diberikan penetapan sanksi Surat Peringatan ke III (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>5. Pembinaan dan Surat Peringatan Terakhir (SP TERAKHIR)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terhadap pekerja yang telah mendapatkan SP III dan melakukan kesalahan\nsebelum habis masa berlakunya SP III maka pengusaha berhak melakukan Pemutusan\nHubungan kerja terhadap pekerja tersebut. Akan tetapi dalam hal pengusaha masih\nmemberikan kesempatan terakhir terhadap pekerja yang dimaksud, maka pengusaha\ndapat memberikan Surat Peringatan Terakhir, apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP I (satu), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III\n(tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II (dua)\natau SP III (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja sudah diberikan sanksi SP III (tiga), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III (tiga)\natau SP II (dua) atau SP I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Dengan sengaja pekerja lalai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan\nsehingga berakibat fatal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau\npemisahan perusahaan dan Pekerja\u002FBuruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan\nKerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja\u002FBuruh;\u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau\ntidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami\nkerugian;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian\nsecara terus menerus selama 2 (dua) tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Perusahaan pailit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh\npekerja\u002FBuruh dengan masalah Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Menganiaya, menghina secara kasar, atau\nmengancam Pekerja\u002FBuruh;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Membujuk dan\u002Fatau menyuruh Pekerja\u002FBuruh untuk\nmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang –\nundangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah\nditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih, meskipun\npengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan\nkepada Pekerja\u002FBuruh;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Memerintahkan Pekerja\u002FBuruh untuk melaksanakan\npekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,\nkeselamatan, kesehatan dan kesusilaan Pekerja\u002FBuruh sedangkan pekerjaan\ntersebut tidak dicantumkan pada Perjanjian Kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang\nmenyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf\ng terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja\u002FBuruh dan pengusaha memutuskan\nuntuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Pekerja\u002FBuruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi\nsyarat:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara\ntertulis selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai\npengunduran diri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal\nmulai pengunduran diri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Pekerja\u002FBuruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut –\nturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah\ndan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Pekerja\u002FBuruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam\nPerjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan\npertama, kedua, dan ketiga secara berturut – turut masing – masing berlaku\nuntuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian\nKerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Pekerja\u002FBuruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan\nakibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Pekerja\u002FBuruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan\nkerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua\nbelas) bulan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Pekerja\u002FBuruh memasuki usia pensiun; atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>7. Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\u002FBuruh karena alasan\nPekerja\u002FBuruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak sebagai\nberikut:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan\nbarang dan\u002Fatau uang milik perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan\nsehingga merugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan,\nmemakai dan\u002Fatau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di\nlingkungan kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di\nlingkungan kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk\nmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang –\nundangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau\nmembiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan\nkerugian bagi perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan tempat\nsekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan\nyang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan\nperusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Terbukti seorang pekerja melakukan tindakan\npelecehan seksual terhadap karyawan lain dan\u002Fatau siapa pun di dalam lingkungan\nperusahaan;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Terbukti seorang pekerja melakukan kembali\nkekerasan di dalam area perusahaan meskipun masa berlaku surat peringatan\nsebelumnya sudah habis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Terbukti mabuk, meminum minuman keras yang\nmemabukkan, memakai dan\u002Fatau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat\nadiktif lainnya di lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Terbukti melakukan perbuatan asusila atau\nperjudian di lingkungan kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Terbukti menyerang, menganiaya, mengancam atau\nmengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Terbukti melakukan pemotongan dan pengambilan\ngaji tanpa kuasa dan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Terbukti mencari keuntungan pribadi dengan\nmembungakan uang (rentenir) di lingkup area perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">q. Terbukti membawa barang milik perusahaan tanpa\nizin dari perusahaan atau pimpinan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">r. Terbukti melakukan rekrutmen fee dalam proses\npenerimaan karyawan baru PT Parkland World Indonesia, baik yang memberi maupun\nmenerima (pihak terkait);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kesalahan\u002Fpelanggaran kesalahan yang bersifat mendesak tersebut huruf a s\u002Fd\nr didukung dengan bukti sebagai berikut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;line-height:1.5em;\">1. Pekerja tertangkap tangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;line-height:1.5em;\">2. Ada pengaduan dari pekerja\nyang bersangkutan atau rekan kerjanya yang dibuktikan dengan laporan dari\ndepartemen perusahaan yang berwenang dan didukung dengan sekurang – kurangnya\ndua orang saksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;line-height:1.5em;\">3. Bukti lain berupa laporan\nkejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan dan didukung oleh\nsekurang -kurangnya (dua) orang saksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;line-height:1.5em;\">4. Ada putusan pengadilan yang\ntelah mempunyai kekuatan hukum mengikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">s. Terbukti dengan jelas menerima, menampung,\nmembeli barang hasil produksi milik perusahaan yang diketahuinya hasil\npencurian\u002Fpenggelapan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">t. Terbukti menjelekkan\u002Fmencemarkan nama baik\nsesama pekerja, pimpinan, bawahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi\npengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">u. Terbukti menyuruh, membiarkan, mengizinkan\nkepada pekerja lain untuk memakai peralatan mesin\u002Fbarang inventaris perusahaan\ntanpa seizin pimpinan perusahaan yang mengakibatkan kerugian perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">v. Tanpa seizin pimpinan yang berwenang menggunakan\nmesin atau barang, peralatan milik perusahaan untuk keperluan pribadi\nmengakibatkan kerugian perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">w. Petugas satuan pengamanan SATPAM memergoki\npelaku pencurian penipuan kejahatan, penganiayaan, penggelapan, tindakan\nasusila, tidak bisa melakukan penangkapan dan menyerahkan kepada pimpinan,\nuntuk diambil tindakan\u002Fdiproses sesuai ketentuan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">x. Tanpa alasan yang tepat dan jelas menolak\ndipindah tugaskan kerjanya ke bagian lain (menolak mutasi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">y. Dengan sengaja sering mengganggu pekerjaan orang\nlain sehingga merugikan perusahaan\u002Forang lain;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">z. Melakukan pekerjaan secara tidak\nbaik\u002Fserampangan\u002Fasal – asalan dengan sengaja dan merugikan perusahaan\u002Forang\nlain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 style=\"margin-left:0em\">PASAL 24 : PERATURAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam melaksanakan pekerjaan sehari – hari ada beberapa hal penting yang\nharus diperhatikan dan dilaksanakan baik oleh pimpinan maupun operator antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tidak dibenarkan bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan,\nyaitu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat\npuluh) jam 1 (satu) minggu untuk (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (pasal\n21 peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021) atau sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundangan yang masih berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Lembur maksimal 4 jam sehari atau 18 jam\nseminggu (Pasal 26 peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021) atau sesuai dengan\nketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Sebelum masuk jam kerja pekerja harus sudah berada di lokasi perusahaan\nuntuk mempersiapkan pekerjaannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tidak diperbolehkan meeting maupun bekerja pada waktu jam istirahat,\npelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi sesuai Perjanjian Kerja\nBersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tidak diperbolehkan makan di area proses produksi diberikan sanksi Surat\nPeringatan Ketiga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Jika ada penambahan jam kerja atau lembur, rencana pelaksanaannya harus\nada persetujuan dari pimpinan perusahaan dan diserahkan ke HRD paling lambat\njam 14.00 WIB, pelaksanaan lembur harus disertai dengan tanda tangan kesediaan\nlembur sukarela dari pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 25 : IZIN RESMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>1. Pengusaha dalam hal – hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerja dengan tetap memberikan upah penuh sesuai ketentuan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Hari – hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi\nantara lain;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sendiri menikah: 3 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b . Pekerja menikahkan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Istri pekerja melahirkan atau keguguran\nkandungan: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja menyunatkan anak \u002F membaptiskan anak: 2\nhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Keluarga pekerja (istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua meninggal dunia): 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia satu\nrumah: 1 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Pekerja melaksanakan kewajiban perintah agama\n(haji pertama : 40 hari)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">3. Pekerja yang akan minta izin resmi kepada\npengusaha wajib mengajukan permohonan. Selambat – lambatnya 1 (satu) minggu\nsebelumnya kecuali karena keluarga meninggal dunia dan\u002Fatau istri pekerja\nmelahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan izin resmi kepada pekerja sesuai dengan\nketentuan yang berlaku tanpa adanya alasan – alasan yang menyebabkan keluhan\nbagi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib melampirkan surat keterangan syah sebagai tanda bukti\nkejadian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha wajib memberikan izin sesuai dengan berita kejadian dan\nprosedur permohonan izin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja dapat melakukan umroh : 15 hari dengan ketentuan dapat mengambil\ncuti tahunan dan\u002Fatau menggunakan hutang cuti yang diakumulasikan pada hak cuti\ntahun berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 26 : CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja selama 12 hari\nkerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan\nmendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>1. Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat – lambatnya 1\n(satu) minggu sebelumnya dikecualikan hal – hal yang bersifat\ninsidentil\u002Fmendadak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang sampai batas waktu 6 bulan setelah jatuh tempo cuti belum\ndipergunakan hak cutinya masih dapat mengajukan permohonan cuti untuk periode 6\nbulan berikutnya. Dan apabila sampai batas waktu 6 bulan kedua belum\nmempergunakan hak cutinya karena kesibukan pekerjaan atau hal lain, maka\npengusaha wajib mengkompensasikan nya ke cuti tahunan tahun berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>3. Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas) bulan\nberturut – turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil masa cuti\nmasal (Idul fitri) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan dipotong\nsebanyak cuti massal yang telah diambil, adapun selebihnya adalah hak mutlak\npekerja sepenuhnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dapat mengizinkan pekerja untuk menggabungkan pengambilan cuti\ntahunan dengan izin resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. HRD\u002FPersonalia berkewajiban menginformasikan sisa cuti tahunan pekerja\nsetelah di potong cuti massal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Teknis pelaksanaan cuti tahunan di bantu oleh masing – masing\nadministrasi departemen, form cuti dibagikan kepada pekerja untuk pengajuan\ncuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 27 : ISTIRAHAT HAID\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan izin kepada pekerja wanita yang akan mengambil\nistirahat haid, dengan melampirkan surat keterangan dokter atau poliklinik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang mengambil istirahat haid berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib menyediakan fasilitas lokasi istirahat untuk pekerja\nwanita yang sedang mengalami haid.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 28 : CUTI HAMIL DAN CUTI MELAHIRKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja wanita berhak atas cuti hamil dan cuti melahirkan\u002Fbersalin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>2. Pekerja wanita yang sedang hamil, diberikan cuti 1,5 (satu setengah)\nbulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1,5 (satu\nsetengah) setelah melahirkan; termasuk didalamnya apabila pekerja mengalami\nkelahiran premature.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Apabila hak cuti melahirkan telah diambil ternyata terjadi kelahiran\ndismatur (kelahiran melebihi tanggal penentuan\u002Fbatas normal) maka batas waktu\ncuti melahirkan dihitung 1,5 bulan terhitung sejak tanggal melahirkan. Apabila\nsetelah batas waktu tersebut karena kondisinya pekerja belum bisa bekerja, maka\nselebihnya dihitung izin kecuali disertai dengan surat keterangan dari\nDokter\u002FBidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Karyawati dengan usia kehamilan 32 (tiga puluh dua) minggu harus\nmengajukan cuti hamil dan cuti melahirkan ke personalia 1 (satu) minggu sebelum\npelaksanaan cuti dengan melampirkan hasil USG untuk akurasi perkiraan waktu\nmelahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>5. Bagi karyawati yang hamil kemudian keguguran maka berhak cuti 1½ (satu\nsetengah) bulan. Keterangan pekerja yang mengalami keguguran dimaksud\nberdasarkan keterangan bidan\u002Fdokter perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_duration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cp>6. Bagi karyawati yang masih menyusui diberikan kesempatan dan disediakan\ntempat khusus untuk memerah dan menyimpan ASI di ruang LAKTASI pada setiap\ndepartemen.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 29 : PERATURAN BAGI IBU HAMIL DI TEMPAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>1. Bagi karyawati hamil harus melaporkan kehamilannya ke bagian HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bagi karyawati hamil harus membuat kartu ibu hamil, dengan membawa surat\nketerangan hamil dari bidan dan harus melaporkan kepada atasan mengenai\nkehamilannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi karyawati yang hamil harus mengikuti program\u002Ftraining khusus ibu\nhamil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Khusus bagi ibu hamil diberikan hal untuk pulang kerja lebih awal dari\njam kerja karyawan pada umumnya; dan bekerja lembur tidak melebihi 2 jam kerja\nlembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha memberikan penyuluhan ibu hamil secara periodik kepada\nkaryawati yang hamil yang dilaksanakan oleh bidan dan SEA\u002FCR team.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Karyawati yang usia kehamilannya telah mencapai usia 7.5 (tujuh setengah)\nbulan harus mengajukan cuti hamil\u002Fmelahirkan ke bagian HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>7. Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung\nzat kimia dan tempat – tempat yang berbahaya lainnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>8. Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja dalam keadaan berdiri\nterlalu lama dan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya menurut\nrekomendasi medis dari dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja mengangkat bahan yang berat\n– berat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cp>10. Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\nbagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>11. Ibu hamil diperkenankan meninggalkan pekerjaan 10 menit lebih awal pada\nsaat jam istirahat dan jam pulang kerja untuk menghindari antrean dan desak –\ndesakkan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 30 : IZIN SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan\nsurat keterangan sakit dari dokter atau tim medis yang memeriksa kepada HRD\npaling lambat 2 (dua) hari kerja dari tanggal masuk kerja. Apabila melewati\ndari batas waktu yang telah ditentukan pekerja yang bersangkutan tidak memenuhi\nkewajibannya maka dianggap sakit tanpa surat keterangan dokter\u002Fsakit biasa atau\ndikompensasi kan dengan hak cuti tahunan apabila masih mempunyai hak cuti\ntahunan setelah dipotong cuti massal (cuti Idul fitri).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang sakit dan diperiksa oleh dokter diluar perusahaan, harus\nmendapat rekomendasi dari dokter poliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>4. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang syah berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Perusahaan dapat menolak surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh\nBalai Pengobatan atau Yayasan yang tidak mendapat izin dan tidak diakui oleh\ninstansi terkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 31 : IZIN MENINGGALKAN KERJA DENGAN MENDAPAT UPAH PENUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena perintah pengusaha berhak atas\nupah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan tugas\nnegara\u002Fperusahaan, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan ibadah sesuai\nsyariat agamanya, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja tidak melakukan kerja atas izin pengusaha dengan mendapat upah di\nantaranya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Rumah atau jalan yang dilewati\nkebanjiran\u002Fbencana alam yang lain sesuai pengumuman pemerintah\u002Ftempat tinggal\nyang kebakaran paling lambat 2 (dua) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengantar keluarga (istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua) dalam satu lingkungan karena sakit yang bersifat mendesak ke rumah\nsakit atau puskesmas, paling lama 1 (satu) hari dengan surat keterangan dokter\ndan harus mendapat rekomendasi dari dokter poliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Terkena musibah pencurian atau perampokan dan di\npanggil oleh pihak yang berwajib selaku saksi paling lama 1 (satu) hari atau\nsesuai kebutuhan dengan mendapatkan izin dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 32 : IZIN BIASA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan pada jam kerja, wajib\nmengajukan permohonan izin kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang akan meminta izin biasa, wajib memberitahukan secara\ntertulis, kecuali untuk kasus mendesak\u002Finsidentil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 33 : SISTEM PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor\nKep: 49\u002FMEN\u002F2004 Tentang ketentuan nilai dan struktur skala upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u002F Sistem pembayaran Upah Pokok dan lembur dibayarkan 1 (satu) kali dalam\nsebulan setiap tanggal 5 (lima).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>3. Komponen upah terdiri atas:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Upah\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>A. Gaji Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Gaji Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">B. Tunjangan Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Tunjangan Kerajinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tunjangan Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em\">c. Tunjangan Khusus\u002FKondisi Kerja\u002FLingkungan\nKerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C. Lembur:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Hari Kerja Biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Hari Libur\u002FBesar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Non Upah\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>A. Insentif Kehadiran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. Subsidi Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C. Tunjangan Makan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Apabila jadwal pembayaran upah tanggal 5 jatuh pada hari sabtu atau hari\nlibur nasional maka pembayaran gaji dilakukan pada hari kerja efektif\nsebelumnya. Apabila tanggal 5 jatuh pada hari minggu atau hari libur nasional\nmaka pembayaran gaji dilakukan pada hari kerja efektif setelahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Kompensasi pelaksanaan kerja yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan untuk\nwaktu khusus (hari libur\u002Fbesar) untuk bagian tertentu dapat diajukan oleh\npimpinan departemen kepada pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 34 : PAJAK PENGHASILAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka penghasilan pekerja\nwajib ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan dan perusahaan wajib memotong\ndan menyetorkan kepada instansi yang berwenang (Dinas Perpajakan) dan pengusaha\nwajib membagikan kepada setiap pekerja berupa bukti pembayaran pajak\npenghasilan yang telah disetor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 35 : PENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cp>1. Upah terendah pekerja berdasarkan keputusan pemerintah daerah\nsetempat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Upah pekerja yang bekerja diatas satu tahun ditetapkan berdasarkan\nkebijakan dari pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>3. Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi yang\ndisesuaikan dengan jabatan dan golongan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 36 : UPAH LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1. Dasar perhitungan upah lembur adalah sesuai dengan peraturan perundangan\nyang sedang berlaku (PP No. 35 Tahun 2021).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Tarif upah lembur (TUL) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 X Upah sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kompensasi pelaksanaan lembur yang sifatnya special case untuk waktu\nkhusus atau bagian tertentu dapat diajukan oleh pimpinan departemen kepada\npimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perhitungan upah lembur, berdasarkan waktu kerja lembur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistem 5 Hari Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Hari kerja biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Jam kerja pokok: 8 Jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1 jam pertama: 1,5 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2 jam pertama dst.: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Hari Sabtu, Minggu atau Libur Nasional:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1 s\u002Fd 8 jam pertama: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">9 jam pertama: 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">10 jam pertama: 4 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Sistem 6 Hari Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Hari kerja biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Jam kerja pokok: 7 Jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1 jam pertama: 1,5 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2 jam pertama dst.: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Hari Sabtu (Hari kerja terpendek)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Jam kerja pokok: 5 Jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">6 jam pertama: 1,5 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">7 jam pertama dst.: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Minggu atau Libur Nasional:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1 s\u002Fd 7 jam pertama: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">8 jam pertama: 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">9 jam pertama: 4 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Hari Libur jatuh pada hari kerja terpendek:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1 s\u002Fd 5 jam pertama: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">6 jam pertama: 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">7 jam pertama: 4 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 37 : UPAH PIKET\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Bagi pekerja yang piket pada saat cuti bersama diperhitungkan sekurang\n– kurangnya sama dengan upah sehari serta tidak mengurangi hak cuti\ntahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Upah piket dibayarkan pada saat pelaksanaan piket.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 38 : TUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>Tunjangan jabatan diberikan kepada pekerja yang memangku suatu jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_selected_period\">\u003Cp>Besarnya tunjangan jabatan ditentukan menurut tingkat jabatan yang besarnya\nmenurut uraian jabatan, analisa jabatan, evaluasi jabatan pada setiap jabatan\nadalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_selected_start\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jabatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tunjangan Jabatan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengawas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 50.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 80.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 120.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ass. Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 180.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 200.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_selected_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_selected_period\">\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Senior Manager\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n      \u003Ctd>Rp. 200.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>3. Tunjangan jabatan besarnya tidak diambil dari gaji pokok pekerja yang\nmemangku jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang memangku jabatan minimal 1 (satu) bulan dan selama –\nlamanya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan masa training jabatan harus segera\ndiajukan promosi jabatan untuk mendapatkan hak tunjangan jabatan sesuai dengan\njenjang jabatannya (disertakan SK pengangkatan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 39 : UANG SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift atau\npekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp 3.000,- (tiga\nribu rupiah)\u002Fhari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 40 : INSENTIF KEHADIRAN, SUBSIDI TRANSPORT & PREMI PANAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Insentif kehadiran\u002Fpremi hadir akan diberikan penuh apabila pekerja\nselama 1 (satu) bulan masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Insentif kehadiran akan dipotong 50% apabila tidak masuk sebanyak 1 kali\n(1x) baik dengan atau \u002F tanpa keterangan (surat keterangan dokter\u002Fsurat\nketerangan resmi lainnya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Insentif kehadiran akan hangus\u002Fhilang ketika karyawan tidak masuk\nsebanyak 2 kali (2x) \u002Flebih, baik dengan atau\u002Ftanpa keterangan (surat\nketerangan dokter\u002Fsurat keterangan resmi lainnya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Insentif kehadiran tidak akan dipotong jika pekerja mengambil hak cuti\ntahunan, cuti hamil serta izin resmi (contoh: cuti nikah, khitanan anak,\nmenikahkan anak, keluarga meninggal, istri melahirkan, dll)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Besarnya tunjangan kehadiran diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jabatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tunjangan Jabatan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Opeator\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 10.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Staff\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 18.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengawas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 23.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 30.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 40.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ass Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 50.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 70.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Senior Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 100.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowanceamount1\">\u003Cp>6. Sebagai bentuk insentif lain yang diberikan perusahaan berupa subsidi\ntransport; yang nilainya diberikan berdasarkan level jabatan berdasarkan jumlah\nhari kehadiran dengan rincian sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype1\">\u003Cp>\u003Cstrong>Operator: Rp 40.000,- per bulan atau (Rp 1.600,- per\nhari)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Staff: Rp 50.000,- per bulan atau (Rp 2.000,- per hari)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Pengawas: Rp 60.000,- per bulan atau (Rp 2.400,- per\nhari)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Supervisor: Rp 70.000,- per bulan atau (Rp 2.800,- per\nhari)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Chief: Rp 80.000,- per bulan atau (Rp 3.200,- per hari)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Ass. Manager: Rp 100.000,- per bulan atau (Rp 4.000,- per\nhari)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Manager\u002FSr. Manager: Rp 110.000,- per bulan atau (Rp 4.400,- per\nhari)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Premi panas merupakan suatu bentuk insentif yang diberikan kepada\nkaryawan yang bekerja di mesin Hot Press yang mana besarannya sejumlah Rp\n20.000,-\u002Fbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Premi panas akan dipotong 50% apabila tidak masuk sebanyak 1 kali (1x)\nbaik dengan atau \u002F tanpa keterangan (surat keterangan dokter\u002Fsurat keterangan\nresmi lainnya)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Premi panas akan hangus\u002Fhilang ketika karyawan tidak masuk sebanyak 2\nkali (2x)\u002Flebih, baik dengan atau\u002Ftanpa keterangan (surat keterangan\ndokter\u002Fsurat keterangan resmi lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 41 : TUNJANGAN MASA KERJA & TUNJANGAN ALL IN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>1. Tunjangan berkala diberikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 (satu) tahun sebagai tanda senioritas dan diberikan terhitung\nper tanggal mulai masuk kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cp>2. Besarnya tunjangan berkala\u002Fmasa kerja, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowanceamount1\">\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Op\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Staff\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengawas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SPV\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Asmgr\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1<2 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2<3 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3<4 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4<5 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5<6 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6<7 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7<8 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8<9 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9<10 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10<11 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>11<12 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12<13 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>13<Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n      \u003Ctd>22000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tunjangan berkala\u002Fmasa kerja komponen upah dimasukkan kedalam gaji\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tunjangan All In adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja pekerja\nyang status gajinya all In masuk kerja di hari sabtu\u002Fhari minggu\u002Fhari libur\nnasional (dalam hal penerapan 5 hari kerja dalam 1 minggu) dengan nilai\nbesarannya sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" style=\"text-align:center;line-height:1.5em;\">Jabatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" style=\"text-align:center;line-height:1.5em;\">Hari\n      Sabtu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">Hari Minggu\u002FHari Libur Nasional\u002FTanggal Merah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 Jam\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>> 5 Jam\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager ke atas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>250.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>300.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>500.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ass. Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>230.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>280.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>460.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>210.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>260.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>420.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>190.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>240.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>380.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengawas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>170.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>220.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>340.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Staff\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>150.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>200.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>300.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch3>PASAL 42 : TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1. Tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan di berikan sekurang – kurangnya 1\n(satu) minggu sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam Permenaker\nNo. 6 Tahun 2016.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Prosentasi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>01\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja kurang dari 1 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sesuai kebijakan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>02\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 bulan < 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Proporsional\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>03\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 tahun > 2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 2 tahun < 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>110%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 3 tahun < 4 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>115%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>06\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 4 tahun < 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>07\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 5 tahun < 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>130%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 6 tahun > 7 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>140%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>09\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 7 tahun < 8 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>145%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 8 tahun < 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>150%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 9 tahun < 10 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>155%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 10 tahun ke atas\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n      \u003Ctd>160%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mengundurkan\ndiri atau karena kasus tertentu setelah memasuki bulan Ramadhan\u002FPuasa berhak\nmendapatkan THR yang besarnya seperti ayat 2 di atas dan di berikan bersamaan\nuang pesangon.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 43 : TUNJANGAN PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Tunjangan perjalanan dinas diberikan oleh perusahaan sebagai pengganti\n    biaya makan penginapan dan transportasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang melakukan perjalanan dinas adalah untuk melaksanakan tugas\n    perusahaan keluar dari area pabrik berdasarkan surat dinas dari departemen\n    atas instruksi pimpinannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan perjalanan dinas akan diperhitungkan dan diberikan secara\n    langsung pada nota perjalanan dinas yang bersangkutan disertai bukti –\n    bukti atau pertanggung jawaban yang jelas dan diserahkan kepada pihak\n    manajemen\u002F GA paling lambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : BPJS KETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>BPJS Ketenagakerjaan adalah pergantian nama dari Jamsostek, yang programnya\nmeliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan\nPensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>PASAL 44 : JAMINAN KECELAKAAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>1. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Biaya transportasi pekerja ke rumah sakit\u002F atau\nke rumah tempat tinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Biaya pemeriksaan pengobatan dan\u002Fatau perawatan\nselama di rumah sakit termasuk biaya rawat jalan dan tindakan medis lainnya\nsesuai dengan kebutuhan medis menurut dokter pemeriksa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan\u002Fatau\nalat ganti bagi yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi pada waktu\nakibat kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Besarnya santunan berupa uang, diatur sesuai ketentuan yang ada\nmeliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Santunan sementara tidak mampu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Santunan cacat sebagian untuk selama –\nlamanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Santunan cacat total untuk selama – lamanya\nbaik fisik maupun mental\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Santunan kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>3. Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89% per bulan dan menjadi tanggung\njawab perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap\nada pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja, baik terjadi pada waktu perjalanan\nmenuju ke tempat kerja, dalam waktu kerja dan pada waktu pulang dari kerja.\nUntuk melaporkan kepada kantor departemen tenaga kerja dan BPJS Ketenagakerjaan\ndalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam, terhitung sejak terjadinya kecelakaan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha pada waktu melaporkan kejadian kecelakaan kerja, setelah ada\nsurat keterangan dari dokter pemeriksa atau dokter penasihat wajib melaporkan\nsurat – surat keterangan, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Keterangan sementara tidak mampu bekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Keterangan cacat sebagian untuk selama –\nlamanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Keterangan cacat total untuk selama –\nlamanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengajuan penggantian pembayaran jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS\nKetenagakerjaan dengan melampirkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan\nfotocopy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Surat Keterangan dokter pemeriksa atau dokter\npenasihat, yang menerangkan tingkat kecacatan yang diderita pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh BPJS\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha dan karyawan akan mematuhi dan menjalankan Peraturan Pemerintah\nyang berlaku tentang jaminan kecelakaan kerja termasuk bila ada perubahan\nPeraturan Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 45 : JAMINAN KEMATIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, pihak\nkeluarga (ahli waris yang syah) berhak atas jaminan kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Jaminan kematian dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sekaligus kepada\nahli waris pekerja (janda, duda atau anak) yang meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Santunan kematian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua\nPuluh Juta Rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh\nJuta Rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Santunan berkala akan diberikan sebesar Rp\n500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 24 bulan atau selama 2 (dua) tahun\natau bisa dibayarkan sekaligus sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta\nRupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Beasiswa sebesar Rp 174.000.000,- (dari BPJS\nKetenagakerjaan) apabila pekerja yang bersangkutan sudah mengikuti kepesertaan\nminimal 3 tahun dan mempunyai 2 anak usia sekolah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Apabila karyawan meninggal dunia karena\nkecelakaan kerja maka akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan\nsesuai dengan upah yang diterima terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Dalam hal pekerja tidak mempunyai keturunan\nsedarah, jaminan kematian dibayarkan kepada yang ditunjuk pekerja dalam\nwasiatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g .Selama tidak ada wasiat, biaya pemakaman\ndibayarkan kepada pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">3. Premi asuransi dan iuran setiap bulan 0.30% dari\nupah sebulan menjadi tanggungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengajuan pembayaran dengan disertai bukti – bukti antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Photocopy KPK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Fotocopy KTP (karyawan dan ahli waris)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Fotocopy Kartu Keluarga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Photocopy surat keterangan nikah (bagi karyawan\nyang sudah menikah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Surat keterangan kematian (rumah sakit dan visum\ndokter) apabila meninggal di rumah sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Surat kematian dari desa (kelurahan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Surat keterangan kematian dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sebagai rasa simpati dan belasungkawa dari perusahaan, perusahaan\nmembantu biaya transportasi jenazah dengan ketentuan meninggal pada saat\nberangkat kerja, saat kerja dan pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha dan pekerja akan mematuhi dan menjalankan peraturan pemerintah\nyang berlaku tentang jaminan kematian bila ada perubahan peraturan\npemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 46 : JAMINAN HARI TUA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada pekerja yang telah mempunyai\numur 56 tahun atau cacat total untuk selama – lamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dilakukan sekaligus kepada janda atau\nduda dalam dua hal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja yang menerima pembayaran jaminan hari\ntua secara berkala meninggal dunia, dibayar sekaligus sisa jaminan hari tua\nyang belum dibayarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja meninggal dunia dalam hal tidak ada\njanda atau duda maka pembayaran jaminan hari tua diberikan kepada anaknya yang\nsyah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pengajuan pembayaran jaminan hari tua dilakukan\noleh janda atau duda atau anaknya yang syah sebagai ahli waris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">3. Tenaga kerja yang telah mencapai minimal\nkepesertaan 10 tahun dan masih aktif bekerja, dapat mengambil JHT sebagian:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pengambilan maksimal 10% untuk persiapan hari\ntua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pengambilan maksimal 30% untuk membantu biaya\nperumahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2015 bahwa bagi karyawan yang\nsudah keluar dan tidak bekerja lagi, maka berhak untuk mengambil JHT nya\nmeskipun masa kepesertaan belum mencapai 5 tahun; kecuali ada perubahan\nperaturan perundangan yang mengatur hal tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Besarnya premi dan\u002Fatau iuran jaminan hari tua, adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 3,7% x upah sebulan menjadi kewajiban\npengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. 2% x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Tata cara pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua, sebagai berikut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan\nsetempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengisi formulir pembayaran jaminan hari tua\nyang tersedia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Melampirkan\u002Fmenyerahkan tanda bukti\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Keterangan tidak bekerja (Surat Pengalaman\n  Kerja)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Kartu tanda kepesertaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Fotocopy kartu tanda penduduk\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli style=\"margin-left:4em\">Keterangan lain yang disyaratkan BPJS\n    Ketenagakerjaan\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha dan karyawan akan mematuhi dan menjalankan peraturan pemerintah\nyang berlaku tentang Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk bila ada perubahan\nPeraturan Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 47 : JAMINAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Jaminan pensiun dapat diterima bagi pekerja yang telah mencapai usia (57\n    tahun); dengan masa kepesertaan 15 tahun atau sesuai dengan peraturan\n    perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Persyaratan dan teknis pemberian Jaminan Pensiun diatur sesuai dengan\n    ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003C\u002Ful>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cul>\u003Cli>Besarnya iuran jaminan pensiun adalah:\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cul>\n  \u003Cli style=\"margin-left:2em\">2% x upah sebulan menjadi tanggung jawab\n  pengusaha\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli style=\"margin-left:2em\">1% x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 48 : BPJS KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan\nPenyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program\njaminan kesehatan berdasarkan sistem jaminan sosial nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>Sesuai amanat perpres No. 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perpres No.\n12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala\nbesar, menegah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan\nPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan\npekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan membayar\niuran dengan nilai:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli style=\"margin-left:4em\">4% x Upah: Kewajiban pemberi kerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli style=\"margin-left:4em\">1% x Upah: Kewajiban pekerja\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Dalam hal pekerja belum terdaftar pada BPJS\nKesehatan, pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjanya\nmembutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS\nKesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terkait dengan kewajiban pendaftaran BPJS Kesehatan sebagaimana disebutkan\ndi atas, maka untuk implementasi pelayanan kesehatan untuk pekerja dan\nkeluarganya diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Seluruh pekerja wajib mengisi formulir pendaftaran kepesertaan BPJS\n    Kesehatan untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui Badan\n    Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja yang sudah mengisi formulir pendaftaran BPJS dan sudah\n    didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan ternyata belum teregistrasi karena\n    kelengkapan datanya kurang: akan dikembalikan dan harus dilengkapi dan\n    didaftarkan kembali.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja yang belum mengisi formulir pendaftaran kepesertaan BPJS\n    Kesehatan karena alasan kelengkapan data kependudukan atau data pribadi dan\n    keluarganya; atau karena alasan lain yang disebabkan oleh kelalaian pekerja\n    sendiri; atau sudah mengisi formulir pendaftaran BPJS Kesehatan namun salah\n    data maka tidak terdaftarnya pekerja sebagai peserta BPJS bukan kesalahan\n    pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada seluruh pekerja,\n    maka perusahaan wajib menyediakan in House klinik di dalam lokasi\n    perusahaan untuk melayani pekerja selama 24 jam.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>In House klinik dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau\n    dikerjasamakan dengan pihak lain untuk pengelolaannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>In House klinik harus bekerja sama pula dengan BPJS Kesehatan sebagai\n    klinik Faskes I BPJS Kesehatan sehingga dapat memberikan rujukan pengobatan\n    lanjutan atau rawat inap ke Faskes II (rumah sakit) terhadap pekerja dengan\n    menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan apabila kondisi pasien tidak dapat\n    ditangani oleh tim medis inhouse klinik.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Inhouse klinik menyediakan sarana mobil ambulance 24 jam beserta dokter\n    dan tenaga medis untuk penanganan pasien (pekerja) dalam situasi\n  darurat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>dengan diwajibkannya Inhouse klinik bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,\n    maka peserta dapat memilih klinik inhouse sebagai faskes I pilihannya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 49 : PERLINDUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cli>Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\n    diwajibkan menaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\n    sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Teknik dan pelaksanaannya mengacu pada kebijakan, keselamatan dan\n    kesehatan kerja di perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 50 : PAKAIAN KESELAMATAN KERJA DAN SERAGAM KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pakaian keselamatan kerja di berikan kepada:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cli>Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\n    bahan dan jenis pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan\n    kerja; berupa baju; sepatu safety; helmet safety; atau peralatan\n    keselamatan kerja lainnya.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pakaian kerja di sesuaikan dengan standar keselamatan dan kesehatan\n  kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemberian pakaian kerja sebanyak 2 buah diberikan secara Cuma – Cuma\n    paling lama 1 tahun sekali.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Pakaian Seragam :\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pakaian seragam yang sudah diberikan oleh perusahaan wajib dipakai oleh\n    perusahaan wajib dipakai oleh pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha tidak diperbolehkan mewajibkan pekerja untuk memakai seragam\n    kepada karyawan secara Cuma – Cuma.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dilarang membeli seragam sendiri yang digunakan di area\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 51 : KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\u003Cli>Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya diwajibkan memakai alat pelindung\n    diri yang memenuhi syarat dan disesuaikan dengan kondisi pekerjaannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Alat – alat pelindung harus selalu dirawat dan diperiksa secara\n    berkala, apabila alat – alat pelindung tersebut sudah tidak layak pakai\n    segera diusulkan kepada atasannya untuk diadakan penggantian.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Alat – alat pelindung diri harus di simpan di tempat yang telah\n    ditentukan dan tidak diperkenankan di pindahkan ke tempat lain kecuali\n    telah melalui persetujuan oleh atasan yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja harus menaati petunjuk – petunjuk, standar – standar dan\n    peraturan – peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tempat kerja harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya serta tidak\n    diperkenankan meletakkan barang – barang tidak pada tempatnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemakaian api:\n    \u003Cp>a. Pekerja dilarang merokok atau menggunakan api kecuali di tempat yang\n    telah ditentukan pengusaha dan sesuai dengan keselamatan dan kesehatan\n    kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Apabila pekerja memasuki\u002Fmelewati daerah yang dilarang keras untuk\n    menggunakan api, tidak diperkenankan membawa korek api (lighter) atau benda\n    – benda lain yang menimbulkan api.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perlengkapan pemadam kebakaran:\n    \u003Cp>a. Pekerja harus mengetahui dimana tempat alat – alat pemadam\n    kebakaran (tabung dan hydrant) ditempatkan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Tanpa izin atasan yang berwenang, dilarang memindahkan tabung pemadam\n    api yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Dilarang keras untuk memainkan pemadam api, hydrant dan alat – alat\n    pemadam api lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Dilarang meletakkan atau menyusun barang dalam marking line dari alat\n    pemadam kebakaran.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pencegahan kebakaran:\n    \u003Cp>a. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran, pekerja harus\n    mengetahui cara – cara menggunakan APK (Alat Pemadam Kebakaran)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Di tempat atau lingkungan yang berhubungan dengan api dilarang\n    meletakkan benda\u002Fbarang, bahan yang mudah terbakar.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dilarang meletakkan atau menyusun barang di jalan pintas\u002Fdarurat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sikap dan tingkah laku pekerja harus taat pada peraturan yang telah\n    disepakati yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerjanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\n    dilaksanakan oleh panitia Pembina Keselamatan kerja (P2K3) sesuai\n    rekomendasi dari dinas terkait.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja:\n    \u003Cp>a. Dalam upaya mencapai nihil kecelakaan kerja dan penurunan hingga\n    penghilangan tingkat risiko dari bahaya sesuai urutan pada hirarki\n    manajemen risiko sbb:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(1) Menghilangkan sumber bahaya\u002Feliminasi\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(2) Penggantian sumber bahaya\u002Fsubstitusi\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(3) Penggunaan teknik rekayasa pada sumber\n    bahaya seperti perawatan, pengamanan mesin dan lainnya\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(4) Upaya administrasi seperti prosedur\u002FSOP,\n    pelatihan, rambu keselamatan dan lainnya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">(5)Penggunaan alat pelindung diri (APD)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Pekerja harus mentaati prinsip – prinsip, petunjuk – petunjuk,\n    standar – standar dan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan\n    keselamatan dan kesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Tempat kerja harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya serta\n    tidak diperkenankan meletakkan barang – barang tidak pada tempatnya.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perlengkapan keselamatan kebakaran;\n    \u003Cp>a. Pekerja harus mengetahui arah evakuasi dan pintu keluar terdekat\n    serta titik kumpul darurat di masing – masing area kerjanya, kemudian\n    juga mengetahui arah evakuasi dan pintu keluar alternatif untuk proses\n    evakuasi saat keadaan darurat.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Pekerja harus mengetahui dimana tempat alat -a alat pemadam kebakaran\n    (tabung pemadam api, hydrant dan tombol alarm kebakaran) ditempatkan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Tanpa izin atasan yang berwenang, dilarang memindahkan tabung pemadam\n    api yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Dilarang keras untuk memainkan tabung pemadam api, hydrant, tombol\n    alarm kebakaran dan alat – alat pemadam api lainnya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>e. Pekerja wajib melaporkan ke Departemen SEA, jika tabung pemadam API,\n    hydran dan tombol alarm kebakaran telah digunakan dalam keadaan darurat.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>f. Dilarang meletakkan atau menyusun barang ditempat yang mengakibatkan\n    tabung pemadam api, hydran, tombol alarm kebakaran dan panel listrik\n    menjadi terhalang.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>g. Dilarang meletakkan atau menyusun barang ditempat yang mengakibatkan\n    jalur evakuasi dan pintu keluar terhalang.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>h. Pintu keluar harus selalu terbuka saat jam kerja atau ada pekerja di\n    dalam gedung.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">Perlindungan lingkungan:\n    \u003Cp>a. Pekerja harus menjaga lingkungan dari pencemaran udara, air dan\n    tanah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Pekerja wajib melakukan penghematan penggunaan air, listrik, bahan\n    bakar (BBM) dan gas.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Pekerja wajib melakukan upaya untuk mengurangi limbah\u002Fsampah produksi\n    dan non-produksi sesuai prinsip 3R.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Pekerja wajib menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemisahan\n    limbah\u002Fsampah sesuai jenisnya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>e. Pekerja dilarang membuang limbah berbahaya dan beracun (B3) ke\n    lingkungan seperti selokan, gorong – gorong, tanah dan toilet.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>f. Pekerja dilarang membakar sampah\u002Flimbah di lingkungan kerja dan\n    lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>g. Pekerja dilarang menyimpan bahan – bahan kimia di botol air\n    mineral.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003Cli>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 52 : WABAH PENYAKIT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan membentuk satuan gugus tugas untuk melakukan tindakan\n    pencegahan dan penanganan wabah penyakit sesuai dengan peraturan dan\n    perundang – undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila pekerja terkena penyakit\u002Fepidemi, wajib melaporkan kepada\n    pengusaha guna di ambil tindakan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang terkena wabah penyakit, wajib mengikuti program vaksinasi\n    yang telah disediakan oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang terkena penyakit menular, dilarang memasuki wilayah\n    perusahaan kecuali atas rekomendasi dokter perusahaan, guna untuk mencegah\n    menularnya penyakit.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang diragukan kesehatannya, tidak dapat menolak untuk diperiksa\n    kesehatannya oleh dokter perusahaan dan\u002Fatau dokter yang ditunjuk oleh\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar,\n    perusahaan ikut berpartisipasi dalam upaya penanganannya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : PEMBINAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 53 : PRINSIP – PRINSIP PEMBINAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha, pekerja dan\u002Fatau Serikat Pekerja dengan segala upaya harus\nmengusahakan agar tidak terjadi PHK, apabila pembinaan terhadap pekerja sudah\ndilaksanakan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha perlu\nmerundingkan dengan pihak serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Skorsing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Karyawan atau karyawati dapat diberikan sanksi skorsing sehubungan sedang\ndilakukan proses pemeriksaan oleh perusahaan terhadap pelanggaran\u002Fkesalahan\natau kecerobohan\u002Fkelalaian yang diancam sanksi dan\u002Fatau maksud sampai dengan\nPHK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Demikian pula terhadap karyawan atau karyawati yang untuk maksud PHK\ntersebut sedang dalam proses Bipartit maupun Tripartit, dengan cara:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Skorsing ditetapkan dengan Surat Keputusan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam proses\nPemutusan Hubungan Kerja dengan tetap mendapatkan upah beserta hak – hak\nlainnya yang biasa diterima karyawan atau karyawati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>3. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja karena:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Sakit dengan surat keterangan dokter dan tidak\nmelebihi 12 bulan berturut – turut.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja menikah, hamil atau melahirkan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Karena memenuhi kewajiban terhadap negara yang\nditetapkan oleh undang – undang atau pemerintah atau karena menjalankan\nibadah yang diperintahkan agama dan disetujui pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja aktif sebagai pengurus Serikat dan\nsedang menjalankan tugas serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dilarang melakukan PHK massal karena alasan efisiensi sebelum\nada upaya penyelamatan melalui usaha peningkatan efisiensi dan penghematan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Apabila PHK tidak bisa dihindari oleh pihak pengusaha, maka maksud PHK\nwajib dirundingkan dengan pekerja terlebih dahulu secara Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha apabila melakukan PHK wajib meminta izin kepada pejabat yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Selama proses berlangsung pengusaha wajib membayar hak atas upah kepada\npekerja setiap bulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pengusaha apabila melakukan PHK secara sepihak tanpa menjalankan\nketentuan ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>9. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang\npesangon dan\u002Fatau uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang\nseharusnya diterima.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cp>Uang pesangon sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu)\nbulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi masa\nkurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (bulan) Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9\n(sembilan) bulan upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Upah penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih\ntetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih\ntetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih\ntetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih\ntetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau\nlebih, 10 (sepuluh) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud\nmeliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum\ngugur;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja\u002Fburuh dan\nkeluarganya ke tempat dimana pekerja\u002Fburuh diterima bekerja; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Hal – hal lain yang ditetapkan dalam\nPerjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 54 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TANPA PENETAPAN PEJABAT\nBERWENANG\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa izin\u002Fpenetapan pejabat berwenang\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja dalam masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja mengundurkan diri secara murni dan\ntertulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja telah memasuki usia pensiun sesuai\nketentuan hukum yang berlaku (Undang – undang ketenagakerjaan yang berlaku)\natau perjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Pekerja telah sepakat dengan pengusaha secara\nbipartite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa izin\u002Fpenetapan pejabat berwenang\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau\npemisahan perusahaan dan pekerja\u002Fburuh tidak bersedia melanjutkan Hubungan\nKerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau\ntidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami\nkerugian;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian\nsecara terus menerus selama 2 (dua) tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Perusahaan pailit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh\nPekerja\u002FBuruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam\nPekerja\u002FBuruh;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Membujuk dan\u002Fatau menyuruh pekerja\u002Fburuh untuk\nmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang –\nundangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah\nditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih, meskipun\npengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan\nkepada Pekerja\u002FBuruh;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Memerintahkan Pekerja\u002FBuruh untuk melaksanakan\npekerjaan di luar yang diperjanjikan atau;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,\nkeselamatan, kesehatan dan kesusilaan Pekerja\u002FBuruh sedangkan pekerjaan\ntersebut tidak dicantumkan pada Perjanjian Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang\nmenyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf\ng terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja\u002FBuruh dan pengusaha memutuskan\nuntuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Pekerja\u002FBuruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi\nsyarat:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara\ntertulis selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai\npengunduran diri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal\nmulai pengunduran diri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4) Apabila karyawan tidak memenuhi syarat tersebut,\nkecuali alasan kesehatan maka tidak mendapatkan Surat Keterangan Pengalaman\nKerja dan hanya mendapat Surat Pencairan BPJS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Pekerja\u002FBuruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut –\nturut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah\ndan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Pekerja\u002FBuruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam\nPerjanjian Kerja, Peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan\nsebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara\nberturut – turut masing – masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan\nkecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau\nPerjanjian Kerja Bersama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Pekerja\u002FBuruh tidak melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat\nditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Pekerja\u002FBuruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan\nkerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua\nbelas) bulan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Pekerja\u002FBuruh memasuki usia pensiun; atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bahwa segala hak – hak yang timbul akibat terjadinya poin – poin di\natas maka akan diatur berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 55 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setelah pekerja diberikan tugas tidak dapat melakukan tugas dengan baik\nsetelah dilakukan penilaian yang proporsional dalam kurun waktu paling lama 3\n(tiga) bulan, maka pekerja dianggap tidak lulus masa percobaan, dengan kriteria\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sering tidak masuk kerja tanpa\nketerangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja sering melanggar tata tertib kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Atau alasan lain yang berhubungan dengan kinerja\ndan efisiensi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena PHK karena tidak lulus masa percobaan berhak atas\nupah terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 56 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS KEHENDAK SENDIRI (MENGUNDURKAN\nDIRI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja karena alasan tertentu berhak mengundurkan diri dari hubungan\nkerja dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengundurkan diri sendiri, wajib membuat surat pengunduran\ndiri secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya dan mendapat persetujuan dari\nkepala bagian\u002Fpimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan telah\nmempunyai masa kerja sedikitnya 5 (lima) tahun atau lebih diberikan uang pisah\ndegan ketentuan sbb:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Masa kerja 5 Th < 7 Th : 1 (Satu) bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Masa kerja 7 Th < 9 Th : 1,5 (satu setengah)\nbulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Masa kerja 9 Th < 11 Th : 2 (dua) bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Masa kerja 11 Th < 13 Th : 2.5 (dua setengah)\nbulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Masa kerja 13 Th < 15 Th : 3 (tiga) bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pembayaran uang pisah dibayarkan bersamaan dengan pembayaran sisa gaji\ngantungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang mengundurkan diri yang tidak sesuai dengan prosedur yang\ntercantum pada pasal 2 tidak berhak atas uang pisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri tidak dalam kondisi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Karena tekanan dari pihak lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Karena salah satu sebab dalam pekerjaannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Karena pengaruh orang lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Karena pekerja dalam kondisi tidak sehat dan\ntidak sadar secara lahir batin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">6. Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri\ntetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 57 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MANGKIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan secara tertulis yang\ndilengkapi dengan bukti yang sah (perbuatan mangkir\u002Falpa) selama 5 (lima) hari\nkerja secara berturut – turut ataupun 8 (delapan) hari secara tidak berturut\n– turut dalam masa kurun waktu 1 (satu) bulan, dan setelah sampai dengan hari\nke-5 (lima) tidak mengindahkan panggilan atau konfirmasi dengan bentuk apapun\nsecara layak untuk yang ke 2 (dua) kalinya, maka dapat dilakukan pemutusan\nhubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 58 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA INDISIPLINER\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena indisipliner setelah\nmelalui tahapan Surat Peringatan III atau SP terakhir akan tetapi masih\nmengulangi\u002Fmelakukan kesalahan kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak – hak pekerja karena PHK indisipliner\nsesuai dengan ketentuan yang berlaku PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian waktu\nkerja tertentu (PPKWT) alih daya, waktu kerja waktu istirahat dan PHK sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang pesangon 0,5 x upah x masa kerja sesuai\nketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja, apabila\nberhak atas uang penghargaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Surat keterangan kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 59 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena sakit berkepanjangan\nsesuai UU ketenagakerjaan yang berlaku PP 35 Tahun 2021 tentang perjanjian\nwaktu tertentu (PPKWT) alih daya, waktu kerja waktu istirahat dan PHK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak kepada pekerja tersebut sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan\nperundangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja, sesuai\nketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Surat pengalaman kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 60 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang telah bekerja dan telah mencapai umur 57 tahun dan tidak\ndipekerjakan lagi berhak atas pensiun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang menerima pensiun dan dipekerjakan lagi oleh pengusaha maka\npekerja berhak untuk negosiasi lagi dengan pengusaha dengan masa kerja dihitung\nnol tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi pekerja yang saat ini bekerja dan telah melampaui masa usia pensiun\nsesuai ketentuan secara tertulis minimal mengajukan permohonan pensiun secara\ntertulis minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Berdasarkan PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu\n(PPKWT) alih daya, waktu kerja waktu istirahat dan PHK Pekerja yang diputus\nhubungan kerjanya karena pensiun berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pesangon 1,75 x upah x masa kerja sesuai\nketentuan perundangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan 1 x gaji x masa kerja, sesuai\nketentuan perundangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang jaminan hari tua dari BPJS\nKetenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Sisa uang cuti belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Pekerja yang masuk kerja diatas usia pensiun maka\npekerja tersebut tidak berhak menerima uang pensiun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha bersama dengan serikat pekerja membuat rencana program Masa\nPersiapan Pensiun (MPP) kepada pekerja sebelum usia pensiun diberlakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 61 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA EFISIENSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Apabila kondisi perusahaan tidak dapat melangsungkan kegiatan dengan baik\ndan terpaksa melakukan pengurangan jumlah pekerja\u002Fefisiensi perusahaan\npengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal setelah\nmendapatkan izin dari Dinas Tenaga Kerja dan melakukan perundingan dengan pihak\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Berdasarkan PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu\n(PPKWT) alih daya, waktu kerja waktu istirahat dan PHK Pekerja yang terkena\npemutusan hubungan kerja secara massal yang disebabkan oleh efisiensi\nperusahaan berhak antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pesangon sebesar 0,5 x upah x masa kerja sesuai\nketentuan perundangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja, apabila\nberhak atas uang penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Surat pengalaman kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 62 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALIH MANAJEMEN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja\u002Fburuh\ndalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan\nkepemilikan perusahaan dan pekerja\u002Fburuh tidak bersedia melanjutkan hubungan\nkerja, maka berdasarkan PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Kerja\nTertentu (PPKWT) alih daya, waktu kerja waktu istirahat dan PHK pekerja\u002Fburuh\nberhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pesangon 1 x upah x masa kerja sesuai ketentuan\nperundangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja, apabila\nberhak atas uang penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Surat pengalaman kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan\nkerja terhadap pekerja\u002Fburuh karena perubahan status, penggabungan atau\npeleburan perusahaan dan perusahaan tidak bersedia menerima pekerja\u002Fburuh di\nperusahaannya maka pekerja buruh berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pesangon 1 x upah x masa kerja sesuai ketentuan\nyang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja, apabila\nberhak atas uang penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Surat pengalaman kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan\nuang penggantian hak sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dibebankan kepada\npengusaha baru, kecuali diperjanjikan lain antara pengusaha lama dan pengusaha\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 63 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PERLAKUAN PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga\npenyelesaian perselisihan hubungan industrial secara langsung dalam hal\npengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam\npekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Membujuk dan\u002Fatau menyuruh pekerja untuk\nmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang –\nundangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Tidak membayar upah yang tepat waktu yang telah\nditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati\ndi PKB dan atau dijanjikan kepada pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan\npekerjaan diluar yang diperjanjikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan\nkeselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut\ntidak dicantumkan pada perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PPKWT)\nalih daya, waktu kerja waktu istirahat dan PHK pekerja\u002Fburuh, pekerja yang\nmengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan tersebut diatas\nberhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pesangon 1 x upah x masa kerja sesuai ketentuan\nyang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja apabila\nberhak atas uang penghargaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat pengalaman kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 64 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALASAN MENDESAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja\u002Fburuh\nkarena alasan pekerja\u002Fburuh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur\ndalam Perjanjian Kerja, Perjanjian Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama\nmaka pekerja\u002Fburuh berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40\nayat (4) PP Nomor 35 Tahun 2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Uang pisah yang besarannya diatur dalam\nPerjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 65 : BENTUK – BENTUK KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Keluh kesah perorangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara perorangan, apabila mengalami perlakuan dari pekerja lain,\natasan lokal\u002Ftenaga kerja asing atau pengusaha, berhak menyampaikan keluh kesah\nmelalui perwakilan pekerja atau lembaga kerjasama bipartite, SEA atau HRD atau\nWhatsApp atau melalui Wovo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Keluh kesah kelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara bersama – sama apabila mempunyai permasalahan akibat\nperlakuan ketidakadilan dari atasan orang lokal\u002FTKA atau manajemen\u002Fpengusaha,\nberhak menyampaikan keluh kesah melalui perwakilan langsung atau dengan surat\ntertulis kepada perwakilan pekerja atau lembaga kerjasama bipartite, SEA\ndan\u002Fatau HRD untuk segera ditindaklanjuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 66 : KETENTUAN PENERIMAAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dilarang ikut campur tangan\u002Finterview pada waktu menerima\npengaduan\u002Fkeluh kesah dari pekerja secara perorangan atau melalui\nperwakilan\u002Fkelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Penyelesaian keluh kesah dapat dilaksanakan bersama sama antara\nPengusaha; yang dalam hal ini diwakili oleh HRD dan SEA dengan LKS Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 67 : PROSEDUR PENYAMPAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Cp>1. Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah secara perorangan atau\nbersama – sama, tidak mengganggu jam kerja\u002Fproduksi kecuali keadaan\nmemaksa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah menggunakan alat\nkomunikasi\u002Ftelepon, milik perusahaan apabila hal – hal yang mendesak, agar\ntidak meninggalkan tempat kerja\u002Fmengganggu kelancaran kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_trigger\">\u003Cp>3. Pekerja berhak menyampaikan keluh kesah dengan datang secara langsung ke\nbagian SEA dan HRD maupun LKS Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah melalui wovo, whatsapp\nchannel perusahaan atau media komunikasi lainnya yang telah disediakan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 68 : LANGKAH – LANGKAH PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dan LKS Bipartit setelah menerima pengaduan\u002Fkeluh kesah, akan\nmelakukan langkah – langkah tindakan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mengadakan wawancara dengan pekerja yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengadakan wawancara dengan pekerja hanya untuk\nmencari bukti – bukti akurat yang dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Mengadakan penelitian apakah kasus\u002Fpermasalahan\ntersebut, pernah terjadi\u002Fbelum dan\u002Fatau pernah diatur atau belum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Mengujinya dengan ketentuan yang ada dan\nperaturan normatif yang ada\u002Fyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Membicarakan dalam rapat LKS Bipartit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Menetapkan kebijakan yang diambil serta tahap\n– tahapnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Mengajukan kepada pengusaha untuk diadakan upaya\nperundingan secara bipartit, sehingga permasalahan tersebut cepat diselesaikan\nsecara internal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Membuat hasil kesepakatan, dokumentasi sebagai\nbukti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">2. Menyampaikan penjelasan kepada pengadu\u002Fpenyampai\nkeluh kesah setelah ada keputusan kesepakatan bersama dalam musyawarah LKS\nBipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Komite fungsional dibentuk dengan tujuan mengawasi lembaga – lembaga\npenyelesaian keluh kesah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anggota komite fungsional berjumlah 3 orang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anggota komite fungsional bukan merupakan anggota dari lembaga keluh kesah\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>1. Untuk menunjang dedikasi, loyalitas, motivasi dan etos kerja yang tinggi\nsehingga perkembangan dan kemajuan perusahaan dapat tercapai, pekerja sebagai\nmitra pengusaha berkewajiban meningkatkan produktivitas, demi perkembangan dan\nkemajuan perusahaan, maka dengan demikian pengusaha akan sebaliknya\nberkewajiban meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 69 : FASILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Kantin Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan kantin yang bersih, sehat, rapi dan baik serta menu\nmakan berkalori dan bergizi serta pengaturan yang baik bagi ibu hamil agar\ndapat istirahat makan dengan nyaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tempat Ibadah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan masjid dan mushola untuk tempat ibadah bagi\nkaryawan\u002Fti PT Parkland World Indonesia – Rembang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Sarana Olahraga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyediakan sarana olahraga di area perusahaan. Sarana olahraga\nberupa : Volley, Tenis Meja, Bulu Tangkis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tempat parkir kendaraan karyawan (Sarana tempat parkir kendaraan yang\nmemadai, layak aman untuk parkir kendaraan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tempat istirahat \u002F Rest area di sekitar kantin karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 70 : PEMBERIAN MAKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>2. Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang layak\nsesuai dengan standar kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan\nmakan di kantin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada\nwaktu jam makan pekerja tidak berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">Perusahaan memberikan makanan pekerja sakit dan\nmenginap di poliklinik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 71 : EXTRA FOODING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan shift III\ndan kerja long shift malam hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemberian extra fooding tidak dapat diganti dengan uang\u002Fbentuk lain,\nkecuali karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan extra fooding.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 72 : SUMBANGAN – SUMBANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Sumbangan Kematian\u002FSakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengusaha memberikan kesempatan\u002Fizin kepada pekerja yang ingin memberi\nbantuan secara sukarela dalam bentuk uang sebagai ungkapan turut berduka cita\nkepada pekerja atau keluarga pekerja dan orang tua pekerja yang terkena musibah\nkematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>b. Bagi pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya mendapatkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Upah penuh dalam bulan berjalan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Sumbangan duka cita sebesar Rp 3.000.000 (tiga\njuta rupiah)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">2. Sumbangan Bencana Alam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">Dengan pertimbangan kondisi perusahaan, kepada\npekerja yang terkena musibah bencana alam banjir atau kebakaran yang\nmengakibatkan rumah milik pekerja rusak atau hancur\u002Fhangus, maka perusahaan\nmemberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dana perusahaan yang ketentuannya\ndiatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Melampirkan Surat Keterangan dari desa atau\nkelurahan setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengisi formulir bantuan yang disediakan\nperusahaan dan diketahui tim penyalur bantuan (Bansos).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 73 : KOPERASI PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk dan\n    menjadi anggota serta pengurus, guna mengelola koperasi dengan tujuan untuk\n    meningkatkan kesejahteraan bersama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja secara bersama – sama mengusahakan akan\n    meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui koperasi pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha bersama – sama Serikat Pekerja berusaha membentuk team badan\n    pengawas koperasi pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menyediakan fasilitas kantor dan gedung yang memadai untuk\n    kegiatan usaha koperasi pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberi kesempatan kepada pengurus koperasi untuk\n    mengembangkan usaha koperasi dan bekerja sama dengan pihak lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sisa hasil usaha (SHU) akan dibagikan kepada anggota setiap tahunnya\n    melalui Rapat Anggota Tahunan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 74 : OLAHRAGA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha menyelenggarakan kegiatan olahraga diluar jam kerja untuk\n    meningkatkan dan pengembangan bakat pekerja dan menunjang produktivitas\n    kerja, serta memberikan hadiah perlombaan secara berkala.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan perwakilan pekerja membentuk komisi olahraga yang bertugas\n    untuk menjalankan kegiatan – kegiatan olahraga dalam perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk mengembangkan bakat dan menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi\n    maka perusahaan dan pekerja dapat mengadakan open turnamen olahraga khusus\n    karyawan\u002Fti PT Parkland World Indonesia – Rembang.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 75 : PEMILIHAN PEKERJA TELADAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-extrapayfirmperformancesec\">\u003Cli>Pengusaha setiap setahun sekali mengadakan pemilihan karyawan teladan,\n    sebagai usaha meningkatkan kesetiaan pekerja pada pengusaha\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">Pekerja yang terpilih dapat diberikan penghargaan antara lain:\n    \u003Cp>a. Piagam penghargaan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Bonus, berupa uang atau barang\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustypesec\">\u003Cli>Ketentuan\u002Fsyarat – syarat menjadi karyawan teladan di tentukan oleh\n    panitia yang dibentuk antara pengusaha dan serikat pekerja\u002Fserikat\n  buruh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 76 : KESENIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha bersama Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh menyediakan perangkat\n    alat musik seperti band, dangdut dll\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha bersama Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengelola program\n    kesenian untuk menyalurkan bakat seni dari seluruh pekerja\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha bersama – sama dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\n    mengadakan lomba musik seperti dangdut dan band untuk menyalurkan bakat\n    seni tiap setahun sekali.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 77 : TEMPAT IBADAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha menyediakan tempat peribadatan di perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha mendukung kegiatan hari – hari besar agama dan hari besar\n    nasional\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan tidak menghalangi pekerja untuk menjalani ibadah sesuai dengan\n    kepercayaan dan agama yang dianutnya\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menyediakan tempat ibadah bagi pekerja dan setiap pekerja wajib\n    memelihara dan menjaga tempat peribadatan tersebut dari segala bentuk\n    penyalahgunaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tempat peribadatan yang disediakan oleh perusahaan tidak diperbolehkan\n    dipergunakan sebagai tempat propaganda pihak – pihak tertentu, sebagai\n    tempat tidur, tempat merokok dan kegiatan lainnya yang tidak ada\n    hubungannya dengan fungsi sebenarnya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 78 : POLIKLINIK PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cli>Pengusaha menyediakan poliklinik inhouse untuk melayani kesehatan dan\n    keselamatan pekerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pengusaha menyediakan poliklinik inhouse untuk pelayanan observasi\n    sebelum dirujuk ke RSUD Rembang atau Rumah Sakit lain atas rekomendasi\n    dokter perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Poliklinik inhouse dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau\n    dikerjasamakan dengan pihak lain perusahaan pengelola jasa pelayanan\n    kesehatan swasta\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Poliklinik inhouse wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai Faskes\n    I BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cli>Seluruh pekerja dan atau keluarganya dapat memanfaatkan klinik inhouse\n    sebagai pilihan Faskes I BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk\nmemperoleh sumber daya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berpikir,\ndedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan\nberusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala\ntingkatan jabatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 79 : KOMISI PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja\n    untuk meningkatkan SDM dan produktivitas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menyelenggarakan sistem pendidikan dan pelatihan secara rutin\n    dan sistematis berupa training, atau pendidikan latihan lainnya\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\n    pendidikan dan pelatihan\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 80 : PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>1. Di lokasi perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntraining sendiri atau mendatangkan tenaga pengajar dari luar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Di luar perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 81 : PELAKSANAAN DAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat oleh pengusaha setelah memperhatikan\n    pertimbangan dan saran dari perwakilan pekerja untuk dilaksanakan oleh\n    pengusaha dan pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur ketentuan yang sekurang –\n    kurangnya sama dengan undang – undang yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\n    ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan dan pengesahan dari Dinas Tenaga\n    Kerja setempat.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Untuk musyawarah perjanjian kerja bersama berikutnya kedua belah pihak\n    sepakat untuk membicarakan hal tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan\n    sebelumnya berakhirnya masa berlakunya perjanjian kerja bersama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di PT\n    Parkland World Indonesia – Rembang.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 82 : PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya\n    dan mempunyai kekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak\n    perusahaan, pekerja atau perwakilan pekerja dan Dinas Tenaga Kerja\n  setempat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha berkewajiban memperbanyak dan membagikan Perjanjian Kerja\n    Bersama kepada pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha berkewajiban mensosialisasikan isi Perjanjian Kerja Bersama ini\n    kepada seluruh karyawan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 83 : PERPANJANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sebelum masa berlakunya perjanjian kerja bersama ini berakhir, serikat\npekerja dan perusahaan bersama – sama menyusun perjanjian kerja bersama yang\nbaru. Apabila perjanjian kerja bersama yang baru belum selesai pada waktunya\nperjanjian kerja bersama yang lama dianggap sebagai telah diperpanjang secara\nlangsung untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 84 : PERATURAN PERALIHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila dikemudian hari anggota – anggota pengurus serikat pekerja dan\n    pengusaha yang membuat dan menandatangani PKB ini tidak aktif bekerja lagi\n    di PT Parkland World Indonesia Rembang karena alasan mengundurkan diri atau\n    alasan lainnya, maka PKB ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang\n    ditentukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk menyamakan persepsi dalam penanganan setiap masalah perlu dibuat\n    petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dengan berlakunya perjanjian kerja bersama ini, maka para pihak wajib\n    melaksanakannya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 85 : PERNYATAAN HUKUM\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka semua ketentuan –\n    ketentuan yang dibuat sebelumnya dan\u002Fatau peraturan – peraturan lainnya\n    yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan batal demi\n    hukum.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini tetap tunduk pada ketentuan peraturan\n    perundang – undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal – hal yang belum diatur di dalam isi Perjanjian Kerja Bersama ini\n    akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh pengusaha dengan pekerja\u002Fperwakilan\n    pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini, hanya mempunyai kekuatan hukum dan dapat\n    berlaku di PT Parkland World Indonesia – Rembang setelah mendapat\n    persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Demikianlah isi dari Perjanjian Kerja Bersama di atas apabila dikemudian\nhari terjadi hal – hal tidak diinginkan, maka isi peraturan tersebut dapat\ndiselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara pekerja dengan pimpinan\nperusahaan PT Parkland World Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>Ditetapkan : Rembang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>Pada Tanggal : Januari 2024\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Pihak Perusahaan :\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>YJ Lee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur Eksekutif\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soon Soo Kim\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sr. Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ito.S.Hermawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HRD Sr. Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Pihak Serikat Pekerja :\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adimas Lutfi N\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dhea Novita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Emon Zakaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dita Anggraini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratified\">\u003Cp style=\"text-align:center;\">KEPUTUSAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA\nKABUPATEN REMBANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">NOMOR 560\u002F0058\u002FII\u002F2024\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">TENTANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">ANTARA PT PARKLAND WORLD INDONESIA – REMBANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">DENGAN PUK FSP TSK – KSPSI PT PARKLAND WORLD\nINDONESIA REMBANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">DAN PSP SPN PT PARKLAND WORLD INDONESIA\nREMBANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA\nKABUPATEN REMBANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Menimbang :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa sebagai pelaksana Undang – Undang No. 6 Tahun 2-23 tentang penetapan\nperaturan pemerintah pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta\nkerja menjadi undang – undang dan keputusan menteri tenaga kerja dan\ntransmigrasi nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan\nperaturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama,\nmaka Perjanjian Kerja Bersama yang telah memenuhi ketentuan sesuai peraturan\nperundang – undangan yang berlaku wajib didaftarkan pada instansi yang\nmembidangi ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa PT Parkland World Indonesia – Rembang dan Serikat Pekerja PUK FSP\nTSK – KSPSI PT Parkland World Indonesia Rembang dan PSP SPN PT Parkland World\nIndonesia Rembang telah membuat dan menyepakati Perjanjian Kerja Bersama ini\npada tanggal 04 Januari 2024.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka\nperlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja\nkabupaten Rembang tentang pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT\nParkland World Indonesia – Rembang dan Serikat pekerja PUK FSP TSK – KSPSI\nPT Parkland World Indonesia Rembang dan PSP SPN PT Parkland World Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mengingat :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten\ndalam lingkungan provinsi Jawa tengah (Berita negara Republik Indonesia Tahun\n1950 nomor 42);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Undang – undang nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\n(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121 Tambahan Lembaran\nNegara Republik Indonesia Nomor 6573);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran\nRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik\nIndonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor\n11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\n2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)\nsebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang –\nundang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (lembaran negara Republik Indonesia\nTahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),\nsebagaimana telah diubah dengan undang – undang No. 6 Tahun 2023 tentang\npenetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang No. 2 Tahun 2022\ntentang cipta kerja menjadi undang – undang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran\nnegara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\ndengan undang – undang nomor 11 tahun 2000 tentang cipta kerja (lembaran\nnegara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara\nRepublik Indonesia Nomor 6573);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara\nPembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran\nPerjanjian Kerja Bersama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan\nPemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Memperhatikan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Pimpinan Perusahaan PT Parkland World Indonesia Rembang Nomor : 01\u002FHRD\n– EX\u002FPWI\u002F2024 tanggal 29 Januari 2024 Tentang Permohonan Pendaftaran\nPerjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEMUTUSKAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Menetapkan : KESATU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama antara PT Parkland World Indonesia – Rembang dan\nSerikat Pekerja PUK FSP TSK – KSPSI PT Parkland World Indonesia Rembang dan\nPSP SPN PT Parkland World Indonesia Rembang yang beralamat di Jl. Raya Pamotan\n– Rembang Km. 5 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang berlaku tanggal 04\nJanuari 2024 sampai dengan 03 Januari 2026, dinyatakan terdaftar pada Dinas\nPerindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KEDUA :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila diadakan perubahan isi Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud\npada Diktum Kesatu atau bila masa berlakunya telah habis dan diperpanjang, maka\nkedua belah pihak harus mendaftarkan kembali kepada Kepada Dinas Perindustrian\ndan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KETIGA :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perubahaan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana yang dimaksud pada Diktum\nKedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama\nyang sudah berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KEEMPAT :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan Serikat Pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam\nPerjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, apabila\nterdapat ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Bersama yang bertentangan dengan\nPeraturan perundang – undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam\nperaturan perundang – undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KELIMA :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha wajib menggandakan, membagikan dan mensosialisasikan buku\nPerjanjian Kerja Bersama dan\u002Fatau perubahannya kepada seluruh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KEENAM :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan\ndiadakan perbaikan sebagaimana mestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KETUJUH :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan perusahaan PT Parkland World\nIndonesia – Rembang dan Serikat Pekerja PUK FSP TSK – KSPSI PT Parkland\nWorld Indonesia Rembang dan PSP SPN PT Parkland World Indonesia Rembang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">Ditetapkan di : Rembang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cp style=\"margin-left:0em\">Pada tanggal : 6 Februari 2024\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">KEPALA DINPERINNAKER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">KABUPATEN REMBANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">Drs. DWI MUSTOPO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">Pembina Utama Muda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">NIP. 196703131994011001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":45,"cbadate_start_date":49,"cbadate_end":52,"cbaratified":56,"cbaratificationdate":60,"jobclassifaction1":63,"trainingprogrammes":67,"trainingfund":71,"pensionfund":75,"disabilityfund":79,"contracttrial":83,"contracttrialperiod":87,"contractseverancepay":89,"severance":93,"severance_number":97,"severance_number_1_tenure":101,"sicknessmaxdays":105,"sicknessmaxdaysnr":109,"menstruationleave":111,"disabilitypay":115,"unemploymentfund":119,"healthinsurance":123,"healthinsurancerelatives":127,"paidmaternityleave":131,"paidmaternityleaveduration":135,"jobsecuritymothers":137,"maternityotherclause":141,"breastfeeding_dangerouswork":145,"pregnancy":149,"alternatives":153,"paidpaternityleave":157,"paidpaternityleavepay":161,"childcare":165,"childcareleave":169,"deathrelatives":171,"deathrelativesleave":175,"marriage":177,"nursingfacilities":180,"maternity_nursing_breaks_duration":184,"discrimination":186,"eqpay":190,"gender":194,"eqpromotion":196,"healthcareaccess":200,"healthcareaccessrelatives":204,"protectiveclothing":208,"code_application":212,"healthandsafetyext":216,"funeralpay":220,"funeralpaytype":224,"funeralpayamount":228,"sexualhar":230,"violence":234,"hourspday_select":238,"hourspday":242,"hourspweek_select":244,"hourspweek":246,"dayspweek_select":248,"dayspweek":250,"MAXHOURS_trigger":252,"hoursovertimemax":256,"PAIDLEAV_trigger":258,"holidaysdays":262,"holidaysfixed":264,"schedulesrestpw":268,"TRADEUNLEAV_trigger":272,"STRUCINCR_trigger":276,"wageincreasetype":280,"wageincreasefirmperformance":282,"ONCERISE_trigger":284,"incidentalbonustype2":288,"incidentalbonusperc1":292,"incidentalbonusdate":296,"incidentalbonusdate_date":298,"ONCERISE2_trigger":300,"incidentalbonustypesec":304,"extrapayfirmperformancesec":308,"NOCTPREM_trigger":312,"shiftallowanceamount1":316,"shiftallowancetype1":318,"OVERTIME_trigger":320,"overtimeallowancetype_general":324,"overtimeallowanceperc1_general":328,"overtimeallowancetype":332,"overtimeallowanceperc1":335,"SUNDAY_trigger":337,"sundayallowanceperc1":341,"COMMUTE_trigger":344,"commutingallowancetype":348,"commutingallowanceamount1":350,"commutingallowancetype1":352,"SENIOR_trigger":356,"longserviceallowancetype":360,"longserviceallowanceamount1":364,"longserviceallowancetype1":368,"mealvouchers":370,"direct_participation_trigger":374,"direct_participation_hrs":378,"green_trigger":382,"coverunion_trigger":386,"sicknesspay":390,"maxsicknesspay":394,"maxsicknesspayperc":398,"eqtraining":400,"breastfeeding_workingtime":402,"PAYSCALES_trigger":404,"PAYSCALES_table_selection_txt":408,"PAYSCALES_selected_period":412,"WAGES_payscale1_selected_start":416,"WAGES_payscale1_selected_end":420,"LOWWAGE_government":424,"LOWWAGE_provision":428},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_start","Ditetapkan : Rembang Pada Tanggal : Janu","Ditetapkan : Rembang\n\nPada Tanggal : Januari 2024",{"bindId":50,"name":51,"text":51},"cbadate_start_date","Pada Tanggal : Januari 2024",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbadate_end","Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sel","Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\n    ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan dan pengesahan dari Dinas Tenaga\n    Kerja setempat.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"cbaratified","KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN","KEPUTUSAN\n\nKEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA\nKABUPATEN REMBANG\n\nNOMOR 560\u002F0058\u002FII\u002F2024",{"bindId":61,"name":62,"text":62},"cbaratificationdate","Pada tanggal : 6 Februari 2024",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"jobclassifaction1","6. Pengusaha wajib menerbitkan dan membe","6. Pengusaha wajib menerbitkan dan memberikan surat keputusan pengangkatan\njabatan kepada setiap pekerja yang mempunyai jabatan sebagai berikut:\n\n\n  \n  \n    \n      Jenjang Jabatan\n    \n    \n      Operator\n    \n    \n      Leader\n    \n    \n      Staff\n    \n    \n      Pengawas\n    \n    \n      Supervisor\n    \n    \n      Chief\n    \n    \n      Ass. Manager\n    \n    \n      Manager\n    \n    \n      Sr. Manager",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"trainingprogrammes","Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pen","Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk\nmemperoleh sumber daya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berpikir,\ndedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan\nberusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala\ntingkatan jabatan.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"trainingfund","1. Di lokasi perusahaan Pengusaha melaks","1. Di lokasi perusahaan\n\nPengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntraining sendiri atau mendatangkan tenaga pengajar dari luar.\n\n2. Di luar perusahaan\n\nPendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"pensionfund","Besarnya iuran jaminan pensiun adalah: 2","Besarnya iuran jaminan pensiun adalah:\n\n\n  2% x upah sebulan menjadi tanggung jawab\n  pengusaha\n  1% x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"disabilityfund","3. Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89","3. Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89% per bulan dan menjadi tanggung\njawab perusahaan.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"contracttrial","2. Apabila pekerja baru telah menjalanka","2. Apabila pekerja baru telah menjalankan masa percobaan paling lama 3\n(tiga) bulan dapat dinyatakan lulus masa percobaan dan diangkat menjadi pekerja\ntetap.",{"bindId":88,"name":85,"text":86},"contracttrialperiod",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"contractseverancepay","9. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan ","9. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang\npesangon dan\u002Fatau uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang\nseharusnya diterima.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"severance","Uang pesangon sebagaimana dimaksud diber","Uang pesangon sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai\nberikut:\n\na. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu)\nbulan Upah;\n\nb. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;\n\nc. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi masa\nkurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (bulan) Upah;\n\nd. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;\n\ne. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;\n\nf. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;\n\ng. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;\n\ng. Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; dan\n\ni. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9\n(sembilan) bulan upah",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"severance_number","f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih ","f. Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"severance_number_1_tenure","b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih ","b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi\nkurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"sicknessmaxdays","a. Sakit dengan surat keterangan dokter ","a. Sakit dengan surat keterangan dokter dan tidak\nmelebihi 12 bulan berturut – turut.",{"bindId":110,"name":107,"text":108},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"menstruationleave","1. Pekerja wanita tidak diwajibkan beker","1. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"disabilitypay","1. Pekerja yang mengalami kecelakaan ker","1. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi:\n\na. Biaya transportasi pekerja ke rumah sakit\u002F atau\nke rumah tempat tinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada kecelakaan.\n\nb. Biaya pemeriksaan pengobatan dan\u002Fatau perawatan\nselama di rumah sakit termasuk biaya rawat jalan dan tindakan medis lainnya\nsesuai dengan kebutuhan medis menurut dokter pemeriksa.\n\nc. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan\u002Fatau\nalat ganti bagi yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi pada waktu\nakibat kecelakaan kerja.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"unemploymentfund","BPJS Ketenagakerjaan adalah pergantian n","BPJS Ketenagakerjaan adalah pergantian nama dari Jamsostek, yang programnya\nmeliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan\nPensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"healthinsurance","1. Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri","1. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan\npekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan membayar\niuran dengan nilai:\n\n  4% x Upah: Kewajiban pemberi kerja\n  1% x Upah: Kewajiban pekerja",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"healthinsurancerelatives","Sesuai amanat perpres No. 111 Tahun 2013","Sesuai amanat perpres No. 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perpres No.\n12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala\nbesar, menegah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan\nPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"paidmaternityleave","2. Pekerja wanita yang sedang hamil, dib","2. Pekerja wanita yang sedang hamil, diberikan cuti 1,5 (satu setengah)\nbulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1,5 (satu\nsetengah) setelah melahirkan; termasuk didalamnya apabila pekerja mengalami\nkelahiran premature.",{"bindId":136,"name":133,"text":134},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"jobsecuritymothers","3. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepa","3. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja karena:\n\na. Sakit dengan surat keterangan dokter dan tidak\nmelebihi 12 bulan berturut – turut.\n\nb. Pekerja menikah, hamil atau melahirkan",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"maternityotherclause","5. Bagi karyawati yang hamil kemudian ke","5. Bagi karyawati yang hamil kemudian keguguran maka berhak cuti 1½ (satu\nsetengah) bulan. Keterangan pekerja yang mengalami keguguran dimaksud\nberdasarkan keterangan bidan\u002Fdokter perusahaan.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"breastfeeding_dangerouswork","7. Karyawati yang hamil tidak dibenarkan","7. Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung\nzat kimia dan tempat – tempat yang berbahaya lainnya.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"pregnancy","1. Bagi karyawati hamil harus melaporkan","1. Bagi karyawati hamil harus melaporkan kehamilannya ke bagian HRD.\n\n2. Bagi karyawati hamil harus membuat kartu ibu hamil, dengan membawa surat\nketerangan hamil dari bidan dan harus melaporkan kepada atasan mengenai\nkehamilannya.\n\n3. Bagi karyawati yang hamil harus mengikuti program\u002Ftraining khusus ibu\nhamil.\n\n4. Khusus bagi ibu hamil diberikan hal untuk pulang kerja lebih awal dari\njam kerja karyawan pada umumnya; dan bekerja lembur tidak melebihi 2 jam kerja\nlembur.\n\n5. Pengusaha memberikan penyuluhan ibu hamil secara periodik kepada\nkaryawati yang hamil yang dilaksanakan oleh bidan dan SEA\u002FCR team.\n\n6. Karyawati yang usia kehamilannya telah mencapai usia 7.5 (tujuh setengah)\nbulan harus mengajukan cuti hamil\u002Fmelahirkan ke bagian HRD.\n\n7. Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung\nzat kimia dan tempat – tempat yang berbahaya lainnya.\n\n8. Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja dalam keadaan berdiri\nterlalu lama dan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya menurut\nrekomendasi medis dari dokter.\n\n9. Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja mengangkat bahan yang berat\n– berat.\n\n10. Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\nbagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya.\n\n11. Ibu hamil diperkenankan meninggalkan pekerjaan 10 menit lebih awal pada\nsaat jam istirahat dan jam pulang kerja untuk menghindari antrean dan desak –\ndesakkan.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"alternatives","10. Karyawati hamil yang tidak sanggup u","10. Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\nbagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"paidpaternityleave","c. Istri pekerja melahirkan atau kegugur","c. Istri pekerja melahirkan atau keguguran\nkandungan: 2 hari",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"paidpaternityleavepay","1. Pengusaha dalam hal – hal tertentu wa","1. Pengusaha dalam hal – hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerja dengan tetap memberikan upah penuh sesuai ketentuan yang berlaku;",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"childcare","b. Mengantar keluarga (istri, suami, ana","b. Mengantar keluarga (istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua) dalam satu lingkungan karena sakit yang bersifat mendesak ke rumah\nsakit atau puskesmas, paling lama 1 (satu) hari dengan surat keterangan dokter\ndan harus mendapat rekomendasi dari dokter poliklinik perusahaan.",{"bindId":170,"name":167,"text":168},"childcareleave",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"deathrelatives","e. Keluarga pekerja (istri, suami, anak,","e. Keluarga pekerja (istri, suami, anak, orang\ntua\u002Fmertua meninggal dunia): 2 hari\n\nf. Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia satu\nrumah: 1 hari",{"bindId":176,"name":173,"text":174},"deathrelativesleave",{"bindId":178,"name":179,"text":179},"marriage","a. Pekerja sendiri menikah: 3 hari",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"nursingfacilities","6. Bagi karyawati yang masih menyusui di","6. Bagi karyawati yang masih menyusui diberikan kesempatan dan disediakan\ntempat khusus untuk memerah dan menyimpan ASI di ruang LAKTASI pada setiap\ndepartemen.",{"bindId":185,"name":182,"text":183},"maternity_nursing_breaks_duration",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"discrimination","Pekerja berhak untuk dapat bekerja secar","Pekerja berhak untuk dapat bekerja secara tenang, tentram secara lahir\n    dan batin tanpa adanya kecemasan, keresahan, ketakutan, dan Tindakan\n    diskriminasi oleh pengusaha;",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"eqpay","Pekerja berhak menerima upah dan kesejah","Pekerja berhak menerima upah dan kesejahteraan yang adil tanpa membedakan\n    latar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi.",{"bindId":195,"name":192,"text":193},"gender",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"eqpromotion","1. Pengusaha wajib memberikan kesempatan","1. Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia untuk\nmeningkatkan kemampuan dan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki jabatan\ntertinggi di perusahaan tanpa melihat suku, agama, warna kulit, jenis kelamin\ndan golongan.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"healthcareaccess","Pengusaha menyediakan poliklinik inhouse","Pengusaha menyediakan poliklinik inhouse untuk melayani kesehatan dan\n    keselamatan pekerja.",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"healthcareaccessrelatives","Seluruh pekerja dan atau keluarganya dap","Seluruh pekerja dan atau keluarganya dapat memanfaatkan klinik inhouse\n    sebagai pilihan Faskes I BPJS Kesehatan.",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"protectiveclothing","Pakaian kerja diberikan kepada pekerja y","Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\n    bahan dan jenis pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan\n    kerja; berupa baju; sepatu safety; helmet safety; atau peralatan\n    keselamatan kerja lainnya.",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"code_application","Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yan","Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\n    diwajibkan menaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\n    sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya.",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"healthandsafetyext","Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya ","Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya diwajibkan memakai alat pelindung\n    diri yang memenuhi syarat dan disesuaikan dengan kondisi pekerjaannya.\n  Alat – alat pelindung harus selalu dirawat dan diperiksa secara\n    berkala, apabila alat – alat pelindung tersebut sudah tidak layak pakai\n    segera diusulkan kepada atasannya untuk diadakan penggantian.\n  Alat – alat pelindung diri harus di simpan di tempat yang telah\n    ditentukan dan tidak diperkenankan di pindahkan ke tempat lain kecuali\n    telah melalui persetujuan oleh atasan yang berwenang.\n  Pekerja harus menaati petunjuk – petunjuk, standar – standar dan\n    peraturan – peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja.\n  Tempat kerja harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya serta tidak\n    diperkenankan meletakkan barang – barang tidak pada tempatnya.\n  Pemakaian api:\n    a. Pekerja dilarang merokok atau menggunakan api kecuali di tempat yang\n    telah ditentukan pengusaha dan sesuai dengan keselamatan dan kesehatan\n    kerja.\n    b. Apabila pekerja memasuki\u002Fmelewati daerah yang dilarang keras untuk\n    menggunakan api, tidak diperkenankan membawa korek api (lighter) atau benda\n    – benda lain yang menimbulkan api.\n  \n  Perlengkapan pemadam kebakaran:\n    a. Pekerja harus mengetahui dimana tempat alat – alat pemadam\n    kebakaran (tabung dan hydrant) ditempatkan.\n    b. Tanpa izin atasan yang berwenang, dilarang memindahkan tabung pemadam\n    api yang telah ditentukan.\n    c. Dilarang keras untuk memainkan pemadam api, hydrant dan alat – alat\n    pemadam api lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya.\n    d. Dilarang meletakkan atau menyusun barang dalam marking line dari alat\n    pemadam kebakaran.\n  \n  Pencegahan kebakaran:\n    a. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran, pekerja harus\n    mengetahui cara – cara menggunakan APK (Alat Pemadam Kebakaran)\n    b. Di tempat atau lingkungan yang berhubungan dengan api dilarang\n    meletakkan benda\u002Fbarang, bahan yang mudah terbakar.\n  \n  Dilarang meletakkan atau menyusun barang di jalan pintas\u002Fdarurat.\n  Sikap dan tingkah laku pekerja harus taat pada peraturan yang telah\n    disepakati yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerjanya.\n  Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\n    dilaksanakan oleh panitia Pembina Keselamatan kerja (P2K3) sesuai\n    rekomendasi dari dinas terkait.\n  Pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja:\n    a. Dalam upaya mencapai nihil kecelakaan kerja dan penurunan hingga\n    penghilangan tingkat risiko dari bahaya sesuai urutan pada hirarki\n    manajemen risiko sbb:\n    (1) Menghilangkan sumber bahaya\u002Feliminasi\n    (2) Penggantian sumber bahaya\u002Fsubstitusi\n    (3) Penggunaan teknik rekayasa pada sumber\n    bahaya seperti perawatan, pengamanan mesin dan lainnya\n    (4) Upaya administrasi seperti prosedur\u002FSOP,\n    pelatihan, rambu keselamatan dan lainnya.\n    (5)Penggunaan alat pelindung diri (APD)\n    b. Pekerja harus mentaati prinsip – prinsip, petunjuk – petunjuk,\n    standar – standar dan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan\n    keselamatan dan kesehatan kerja.\n    c. Tempat kerja harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya serta\n    tidak diperkenankan meletakkan barang – barang tidak pada tempatnya.\n  \n  Perlengkapan keselamatan kebakaran;\n    a. Pekerja harus mengetahui arah evakuasi dan pintu keluar terdekat\n    serta titik kumpul darurat di masing – masing area kerjanya, kemudian\n    juga mengetahui arah evakuasi dan pintu keluar alternatif untuk proses\n    evakuasi saat keadaan darurat.\n    b. Pekerja harus mengetahui dimana tempat alat -a alat pemadam kebakaran\n    (tabung pemadam api, hydrant dan tombol alarm kebakaran) ditempatkan.\n    c. Tanpa izin atasan yang berwenang, dilarang memindahkan tabung pemadam\n    api yang telah ditentukan.\n    d. Dilarang keras untuk memainkan tabung pemadam api, hydrant, tombol\n    alarm kebakaran dan alat – alat pemadam api lainnya.\n    e. Pekerja wajib melaporkan ke Departemen SEA, jika tabung pemadam API,\n    hydran dan tombol alarm kebakaran telah digunakan dalam keadaan darurat.\n    f. Dilarang meletakkan atau menyusun barang ditempat yang mengakibatkan\n    tabung pemadam api, hydran, tombol alarm kebakaran dan panel listrik\n    menjadi terhalang.\n    g. Dilarang meletakkan atau menyusun barang ditempat yang mengakibatkan\n    jalur evakuasi dan pintu keluar terhalang.\n    h. Pintu keluar harus selalu terbuka saat jam kerja atau ada pekerja di\n    dalam gedung.\n  \n  Perlindungan lingkungan:\n    a. Pekerja harus menjaga lingkungan dari pencemaran udara, air dan\n    tanah.\n    b. Pekerja wajib melakukan penghematan penggunaan air, listrik, bahan\n    bakar (BBM) dan gas.\n    c. Pekerja wajib melakukan upaya untuk mengurangi limbah\u002Fsampah produksi\n    dan non-produksi sesuai prinsip 3R.\n    d. Pekerja wajib menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemisahan\n    limbah\u002Fsampah sesuai jenisnya.\n    e. Pekerja dilarang membuang limbah berbahaya dan beracun (B3) ke\n    lingkungan seperti selokan, gorong – gorong, tanah dan toilet.\n    f. Pekerja dilarang membakar sampah\u002Flimbah di lingkungan kerja dan\n    lingkungan perusahaan.\n    g. Pekerja dilarang menyimpan bahan – bahan kimia di botol air\n    mineral.",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"funeralpay","b. Bagi pekerja yang meninggal dunia, ke","b. Bagi pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya mendapatkan:\n\n- Upah penuh dalam bulan berjalan\n\n- Sumbangan duka cita sebesar Rp 3.000.000 (tiga\njuta rupiah)",{"bindId":225,"name":226,"text":227},"funeralpaytype","- Sumbangan duka cita sebesar Rp 3.000.0","- Sumbangan duka cita sebesar Rp 3.000.000 (tiga\njuta rupiah)",{"bindId":229,"name":226,"text":227},"funeralpayamount",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"sexualhar","j. Terbukti seorang pekerja melakukan ti","j. Terbukti seorang pekerja melakukan tindakan\npelecehan seksual terhadap karyawan lain dan\u002Fatau siapa pun di dalam lingkungan\nperusahaan;",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"violence","n. Terbukti menyerang, menganiaya, menga","n. Terbukti menyerang, menganiaya, mengancam atau\nmengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan perusahaan;",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"hourspday_select","1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau ","1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non shift maupun shift dan juga berlaku untuk semua jenjang jabatan\nkaryawan (all in maupun overtime) yang telah tercantum sesuai dengan Perjanjian\nKerja Karyawan.",{"bindId":243,"name":240,"text":241},"hourspday",{"bindId":245,"name":240,"text":241},"hourspweek_select",{"bindId":247,"name":240,"text":241},"hourspweek",{"bindId":249,"name":240,"text":241},"dayspweek_select",{"bindId":251,"name":240,"text":241},"dayspweek",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"MAXHOURS_trigger","b. Lembur maksimal 4 jam sehari atau 18 ","b. Lembur maksimal 4 jam sehari atau 18 jam\nseminggu (Pasal 26 peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021) atau sesuai dengan\nketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku.",{"bindId":257,"name":254,"text":255},"hoursovertimemax",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"PAIDLEAV_trigger","Pengusaha wajib memberikan waktu cuti ta","Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja selama 12 hari\nkerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan\nmendapat upah penuh.",{"bindId":263,"name":260,"text":261},"holidaysdays",{"bindId":265,"name":266,"text":267},"holidaysfixed","3. Pekerja yang mempunyai masa kerja bel","3. Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas) bulan\nberturut – turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil masa cuti\nmasal (Idul fitri) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan dipotong\nsebanyak cuti massal yang telah diambil, adapun selebihnya adalah hak mutlak\npekerja sepenuhnya.",{"bindId":269,"name":270,"text":271},"schedulesrestpw","1. Istirahat mingguan diberikan 1 hari s","1. Istirahat mingguan diberikan 1 hari setelah 6 hari kerja untuk system 6\nhari kerja; dan diberikan 2 hari libur mingguan untuk sistem 5 hari kerja.",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"TRADEUNLEAV_trigger","4. Pengusaha memberikan dispensasi kepad","4. Pengusaha memberikan dispensasi kepada pengurus serikat pekerja yang\nditunjuk serikat pekerja untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nperusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Dispensasi\ntersebut diberikan kepada pimpinan\u002Fwakil serikat pekerja yang ditunjuk untuk\nmenghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa\nmengalami pengurangan upah atau tunjangan lainnya.\n\n5. Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada wakil serikat pekerja\nberdasarkan surat tugas organisasi untuk menghadiri rapat\u002Fpertemuan dengan\npimpinan perusahaan, dinas tenaga kerja dan pimpinan serikat pekerja yang lebih\ntinggi yang berhubungan dengan kepentingan serikat pekerja dan pengusaha.\n\n6.Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota serikat\npekerja atau pengurus serikat pekerja yang diangkat menjadi pengurus atau\npengurus serikat pekerja yang diangkat menjadi pengurus serikat serikat di\ntingkat yang lebih tinggi seperti dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan\ndaerah (DPD)\u002Fkoordinator wilayah (Korwil), dewan pimpinan pusat (DPP) untuk\nmenghadiri rapat, musyawarah, seminar, konferensi, pendidikan dan kursus\nlainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah\npenuh.\n\n7.Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus serikat pekerja yang\nuntuk melaksanakan tugas organisasi sehari-hari dalam jam kerja, dengan tidak\nmengurangi hak-haknya sebagaimana biasa, dengan mendapatkan upah penuh.\n\n8.Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus yang menjalankan\ntugas piket secara bergiliran sesuai dengan jadwal.",{"bindId":277,"name":278,"text":279},"STRUCINCR_trigger","3. Penyesuaian upah diberikan kepada pek","3. Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi yang\ndisesuaikan dengan jabatan dan golongan.",{"bindId":281,"name":278,"text":279},"wageincreasetype",{"bindId":283,"name":278,"text":279},"wageincreasefirmperformance",{"bindId":285,"name":286,"text":287},"ONCERISE_trigger","1. Tunjangan hari raya diberikan perusah","1. Tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan di berikan sekurang – kurangnya 1\n(satu) minggu sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam Permenaker\nNo. 6 Tahun 2016.",{"bindId":289,"name":290,"text":291},"incidentalbonustype2","No Masa Kerja Prosentasi 01 Masa kerja k","No\n      Masa Kerja\n      Prosentasi\n    \n    \n      01\n      Masa kerja kurang dari 1 bulan\n      Sesuai kebijakan\n    \n    \n      02\n      Masa kerja 1 bulan \u003C 1 tahun\n      Proporsional\n    \n    \n      03\n      Masa kerja 1 tahun > 2 tahun\n      100%\n    \n    \n      04\n      Masa kerja 2 tahun \u003C 3 tahun\n      110%\n    \n    \n      05\n      Masa kerja 3 tahun \u003C 4 tahun\n      115%\n    \n    \n      06\n      Masa kerja 4 tahun \u003C 5 tahun\n      120%\n    \n    \n      07\n      Masa kerja 5 tahun \u003C 6 tahun\n      130%\n    \n    \n      08\n      Masa kerja 6 tahun > 7 tahun\n      140%\n    \n    \n      09\n      Masa kerja 7 tahun \u003C 8 tahun\n      145%\n    \n    \n      10\n      Masa kerja 8 tahun \u003C 9 tahun\n      150%\n    \n    \n      11\n      Masa kerja 9 tahun \u003C 10 tahun\n      155%\n    \n    \n      12\n      Masa kerja 10 tahun ke atas\n      160%",{"bindId":293,"name":294,"text":295},"incidentalbonusperc1","Masa kerja 1 tahun > 2 tahun 100%","Masa kerja 1 tahun > 2 tahun\n      100%",{"bindId":297,"name":286,"text":287},"incidentalbonusdate",{"bindId":299,"name":286,"text":287},"incidentalbonusdate_date",{"bindId":301,"name":302,"text":303},"ONCERISE2_trigger","Pekerja yang terpilih dapat diberikan pe","Pekerja yang terpilih dapat diberikan penghargaan antara lain:\n    a. Piagam penghargaan\n    b. Bonus, berupa uang atau barang",{"bindId":305,"name":306,"text":307},"incidentalbonustypesec","Ketentuan\u002Fsyarat – syarat menjadi karyaw","Ketentuan\u002Fsyarat – syarat menjadi karyawan teladan di tentukan oleh\n    panitia yang dibentuk antara pengusaha dan serikat pekerja\u002Fserikat\n  buruh.",{"bindId":309,"name":310,"text":311},"extrapayfirmperformancesec","Pengusaha setiap setahun sekali mengadak","Pengusaha setiap setahun sekali mengadakan pemilihan karyawan teladan,\n    sebagai usaha meningkatkan kesetiaan pekerja pada pengusaha\n  ",{"bindId":313,"name":314,"text":315},"NOCTPREM_trigger","Uang shift diberikan kepada pekerja yang","Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift atau\npekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp 3.000,- (tiga\nribu rupiah)\u002Fhari.",{"bindId":317,"name":314,"text":315},"shiftallowanceamount1",{"bindId":319,"name":314,"text":315},"shiftallowancetype1",{"bindId":321,"name":322,"text":323},"OVERTIME_trigger","1. Dasar perhitungan upah lembur adalah ","1. Dasar perhitungan upah lembur adalah sesuai dengan peraturan perundangan\nyang sedang berlaku (PP No. 35 Tahun 2021).",{"bindId":325,"name":326,"text":327},"overtimeallowancetype_general","1. Hari kerja biasa: a. Jam kerja pokok:","1. Hari kerja biasa:\n\na. Jam kerja pokok: 8 Jam\n\n1 jam pertama: 1,5 x TUL\n\n2 jam pertama dst.: 2 x TUL",{"bindId":329,"name":330,"text":331},"overtimeallowanceperc1_general","a. Jam kerja pokok: 8 Jam 1 jam pertama:","a. Jam kerja pokok: 8 Jam\n\n1 jam pertama: 1,5 x TUL",{"bindId":333,"name":334,"text":334},"overtimeallowancetype","2 jam pertama dst.: 2 x TUL",{"bindId":336,"name":334,"text":334},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":338,"name":339,"text":340},"SUNDAY_trigger","b. Hari Sabtu, Minggu atau Libur Nasiona","b. Hari Sabtu, Minggu atau Libur Nasional:\n\n1 s\u002Fd 8 jam pertama: 2 x TUL\n\n9 jam pertama: 3 x TUL\n\n10 jam pertama: 4 x TUL",{"bindId":342,"name":343,"text":343},"sundayallowanceperc1","1 s\u002Fd 8 jam pertama: 2 x TUL",{"bindId":345,"name":346,"text":347},"COMMUTE_trigger","6. Sebagai bentuk insentif lain yang dib","6. Sebagai bentuk insentif lain yang diberikan perusahaan berupa subsidi\ntransport; yang nilainya diberikan berdasarkan level jabatan berdasarkan jumlah\nhari kehadiran dengan rincian sebagai berikut:\n\nOperator: Rp 40.000,- per bulan atau (Rp 1.600,- per\nhari)\n\nStaff: Rp 50.000,- per bulan atau (Rp 2.000,- per hari)\n\nPengawas: Rp 60.000,- per bulan atau (Rp 2.400,- per\nhari)\n\nSupervisor: Rp 70.000,- per bulan atau (Rp 2.800,- per\nhari)\n\nChief: Rp 80.000,- per bulan atau (Rp 3.200,- per hari)\n\nAss. Manager: Rp 100.000,- per bulan atau (Rp 4.000,- per\nhari)\n\nManager\u002FSr. Manager: Rp 110.000,- per bulan atau (Rp 4.400,- per\nhari)",{"bindId":349,"name":346,"text":347},"commutingallowancetype",{"bindId":351,"name":346,"text":347},"commutingallowanceamount1",{"bindId":353,"name":354,"text":355},"commutingallowancetype1","Operator: Rp 40.000,- per bulan atau (Rp","Operator: Rp 40.000,- per bulan atau (Rp 1.600,- per\nhari)\n\nStaff: Rp 50.000,- per bulan atau (Rp 2.000,- per hari)\n\nPengawas: Rp 60.000,- per bulan atau (Rp 2.400,- per\nhari)\n\nSupervisor: Rp 70.000,- per bulan atau (Rp 2.800,- per\nhari)\n\nChief: Rp 80.000,- per bulan atau (Rp 3.200,- per hari)\n\nAss. Manager: Rp 100.000,- per bulan atau (Rp 4.000,- per\nhari)\n\nManager\u002FSr. Manager: Rp 110.000,- per bulan atau (Rp 4.400,- per\nhari)",{"bindId":357,"name":358,"text":359},"SENIOR_trigger","1. Tunjangan berkala diberikan kepada se","1. Tunjangan berkala diberikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 (satu) tahun sebagai tanda senioritas dan diberikan terhitung\nper tanggal mulai masuk kerja.",{"bindId":361,"name":362,"text":363},"longserviceallowancetype","2. Besarnya tunjangan berkala\u002Fmasa kerja","2. Besarnya tunjangan berkala\u002Fmasa kerja, sebagai berikut:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Masa Kerja\n      Op\n      Staff\n      Pengawas\n      SPV\n      Chief\n      Asmgr\n      Manager\n    \n    \n      1\u003C2 Tahun\n      2.000\n      4000\n      4000\n      5000\n      6000\n      7000\n      8000\n    \n    \n      2\u003C3 Tahun\n      4000\n      6000\n      6000\n      7000\n      8000\n      9000\n      10000\n    \n    \n      3\u003C4 Tahun\n      6000\n      8000\n      8000\n      9000\n      10000\n      10000\n      11000\n    \n    \n      4\u003C5 Tahun\n      7000\n      8000\n      9000\n      10000\n      11000\n      12000\n      13000\n    \n    \n      5\u003C6 Tahun\n      8000\n      10000\n      10000\n      11000\n      12000\n      13000\n      14000\n    \n    \n      6\u003C7 Tahun\n      9000\n      11000\n      11000\n      12000\n      13000\n      14000\n      15000\n    \n    \n      7\u003C8 Tahun\n      10000\n      12000\n      12000\n      13000\n      14000\n      15000\n      16000\n    \n    \n      8\u003C9 Tahun\n      11000\n      13000\n      13000\n      14000\n      15000\n      16000\n      17000\n    \n    \n      9\u003C10 Tahun\n      12000\n      14000\n      14000\n      15000\n      16000\n      17000\n      18000\n    \n    \n      10\u003C11 Tahun\n      13000\n      15000\n      15000\n      16000\n      17000\n      18000\n      19000\n    \n    \n      11\u003C12 Tahun\n      14000\n      16000\n      16000\n      17000\n      18000\n      19000\n      20000\n    \n    \n      12\u003C13 Tahun\n      15000\n      17000\n      17000\n      18000\n      19000\n      20000\n      21000\n    \n    \n      13\u003CTahun\n      16000\n      18000\n      18000\n      19000\n      20000\n      21000\n      22000",{"bindId":365,"name":366,"text":367},"longserviceallowanceamount1","Masa Kerja Op Staff Pengawas SPV Chief A","Masa Kerja\n      Op\n      Staff\n      Pengawas\n      SPV\n      Chief\n      Asmgr\n      Manager\n    \n    \n      1\u003C2 Tahun\n      2.000\n      4000\n      4000\n      5000\n      6000\n      7000\n      8000\n    \n    \n      2\u003C3 Tahun\n      4000\n      6000\n      6000\n      7000\n      8000\n      9000\n      10000\n    \n    \n      3\u003C4 Tahun\n      6000\n      8000\n      8000\n      9000\n      10000\n      10000\n      11000\n    \n    \n      4\u003C5 Tahun\n      7000\n      8000\n      9000\n      10000\n      11000\n      12000\n      13000\n    \n    \n      5\u003C6 Tahun\n      8000\n      10000\n      10000\n      11000\n      12000\n      13000\n      14000\n    \n    \n      6\u003C7 Tahun\n      9000\n      11000\n      11000\n      12000\n      13000\n      14000\n      15000\n    \n    \n      7\u003C8 Tahun\n      10000\n      12000\n      12000\n      13000\n      14000\n      15000\n      16000\n    \n    \n      8\u003C9 Tahun\n      11000\n      13000\n      13000\n      14000\n      15000\n      16000\n      17000\n    \n    \n      9\u003C10 Tahun\n      12000\n      14000\n      14000\n      15000\n      16000\n      17000\n      18000\n    \n    \n      10\u003C11 Tahun\n      13000\n      15000\n      15000\n      16000\n      17000\n      18000\n      19000\n    \n    \n      11\u003C12 Tahun\n      14000\n      16000\n      16000\n      17000\n      18000\n      19000\n      20000\n    \n    \n      12\u003C13 Tahun\n      15000\n      17000\n      17000\n      18000\n      19000\n      20000\n      21000\n    \n    \n      13\u003CTahun\n      16000\n      18000\n      18000\n      19000\n      20000\n      21000\n      22000",{"bindId":369,"name":366,"text":367},"longserviceallowancetype1",{"bindId":371,"name":372,"text":373},"mealvouchers","2. Pemberian makan kepada pekerja diberi","2. Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang layak\nsesuai dengan standar kesehatan.",{"bindId":375,"name":376,"text":377},"direct_participation_trigger","3. Pekerja berhak menyampaikan keluh kes","3. Pekerja berhak menyampaikan keluh kesah dengan datang secara langsung ke\nbagian SEA dan HRD maupun LKS Bipartit.\n\n4. Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah melalui wovo, whatsapp\nchannel perusahaan atau media komunikasi lainnya yang telah disediakan.",{"bindId":379,"name":380,"text":381},"direct_participation_hrs","1. Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fk","1. Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah secara perorangan atau\nbersama – sama, tidak mengganggu jam kerja\u002Fproduksi kecuali keadaan\nmemaksa.\n\n2. Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah menggunakan alat\nkomunikasi\u002Ftelepon, milik perusahaan apabila hal – hal yang mendesak, agar\ntidak meninggalkan tempat kerja\u002Fmengganggu kelancaran kerja.",{"bindId":383,"name":384,"text":385},"green_trigger","Perlindungan lingkungan: a. Pekerja haru","Perlindungan lingkungan:\n    a. Pekerja harus menjaga lingkungan dari pencemaran udara, air dan\n    tanah.\n    b. Pekerja wajib melakukan penghematan penggunaan air, listrik, bahan\n    bakar (BBM) dan gas.\n    c. Pekerja wajib melakukan upaya untuk mengurangi limbah\u002Fsampah produksi\n    dan non-produksi sesuai prinsip 3R.\n    d. Pekerja wajib menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemisahan\n    limbah\u002Fsampah sesuai jenisnya.\n    e. Pekerja dilarang membuang limbah berbahaya dan beracun (B3) ke\n    lingkungan seperti selokan, gorong – gorong, tanah dan toilet.\n    f. Pekerja dilarang membakar sampah\u002Flimbah di lingkungan kerja dan\n    lingkungan perusahaan.\n    g. Pekerja dilarang menyimpan bahan – bahan kimia di botol air\n    mineral.",{"bindId":387,"name":388,"text":389},"coverunion_trigger","Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku unt","Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di PT\n    Parkland World Indonesia – Rembang.",{"bindId":391,"name":392,"text":393},"sicknesspay","2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan","2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.",{"bindId":395,"name":396,"text":397},"maxsicknesspay","4. Pekerja yang tidak dapat bekerja kare","4. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang syah berhak atas upah penuh.",{"bindId":399,"name":396,"text":397},"maxsicknesspayperc",{"bindId":401,"name":198,"text":199},"eqtraining",{"bindId":403,"name":182,"text":183},"breastfeeding_workingtime",{"bindId":405,"name":406,"text":407},"PAYSCALES_trigger","3. Komponen upah terdiri atas: Upah A. G","3. Komponen upah terdiri atas:\n\n  Upah\n\n\nA. Gaji Tetap\n\na. Gaji Pokok\n\nb. Tunjangan Masa Kerja\n\nc. Tunjangan Jabatan\n\nB. Tunjangan Tidak Tetap\n\na. Tunjangan Kerajinan\n\nb. Tunjangan Shift\n\nc. Tunjangan Khusus\u002FKondisi Kerja\u002FLingkungan\nKerja\n\nC. Lembur:\n\na. Hari Kerja Biasa\n\nb. Hari Libur\u002FBesar\n\n\n\n  Non Upah\n\n\nA. Insentif Kehadiran\n\nB. Subsidi Transport\n\nC. Tunjangan Makan",{"bindId":409,"name":410,"text":411},"PAYSCALES_table_selection_txt","Tunjangan jabatan diberikan kepada peker","Tunjangan jabatan diberikan kepada pekerja yang memangku suatu jabatan.\n\nBesarnya tunjangan jabatan ditentukan menurut tingkat jabatan yang besarnya\nmenurut uraian jabatan, analisa jabatan, evaluasi jabatan pada setiap jabatan\nadalah sebagai berikut:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No\n      Jabatan\n      Tunjangan Jabatan\n    \n    \n      1\n      Pengawas\n      Rp. 50.000\n    \n    \n      2\n      Supervisor\n      Rp. 80.000\n    \n    \n      3\n      Chief\n      Rp. 120.000\n    \n    \n      4\n      Ass. Manager\n      Rp. 180.000\n    \n    \n      5\n      Manager\n      Rp. 200.000\n    \n    \n      6\n      Senior Manager\n      Rp. 200.000",{"bindId":413,"name":414,"text":415},"PAYSCALES_selected_period","Besarnya tunjangan jabatan ditentukan me","Besarnya tunjangan jabatan ditentukan menurut tingkat jabatan yang besarnya\nmenurut uraian jabatan, analisa jabatan, evaluasi jabatan pada setiap jabatan\nadalah sebagai berikut:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No\n      Jabatan\n      Tunjangan Jabatan\n    \n    \n      1\n      Pengawas\n      Rp. 50.000\n    \n    \n      2\n      Supervisor\n      Rp. 80.000\n    \n    \n      3\n      Chief\n      Rp. 120.000\n    \n    \n      4\n      Ass. Manager\n      Rp. 180.000\n    \n    \n      5\n      Manager\n      Rp. 200.000\n    \n    \n      6\n      Senior Manager",{"bindId":417,"name":418,"text":419},"WAGES_payscale1_selected_start","1 Pengawas Rp. 50.000","1\n      Pengawas\n      Rp. 50.000",{"bindId":421,"name":422,"text":423},"WAGES_payscale1_selected_end","Senior Manager Rp. 200.000","Senior Manager\n      Rp. 200.000",{"bindId":425,"name":426,"text":427},"LOWWAGE_government","1. Upah terendah pekerja berdasarkan kep","1. Upah terendah pekerja berdasarkan keputusan pemerintah daerah\nsetempat.",{"bindId":429,"name":426,"text":427},"LOWWAGE_provision","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Parkland World Indonesia - Rembang - 2024\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2024-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2026-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Ministry\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2024-02-06\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Parkland World Indonesia - Rembang\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        SPN - Serikat Pekerja Nasional, KSPSI Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 100 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Musculoskeletal solicitation of workstations, The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 3000000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Cuti berbayar tiap tahun yang diberikan untuk merawat anggota keluarga: → 1 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 1 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Referensi khusus untuk gender dalam kesetaraan upah: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → Yes\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 180 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 18.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR 66000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Tunjangan transportasi: → IDR 40000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Tunjangan masa kerja: → IDR 2000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[435],{"title":38,"slug":34},[437],{"type":438,"data":439},"call_to_action_body_block",{"title":440,"description":441,"variant":442,"link":443},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":440,"url":444,"description":440,"rel":445,"type":446},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[448],{"type":438,"data":449},{"title":440,"description":441,"variant":442,"link":450},{"title":440,"url":444,"description":440,"rel":445,"type":446},[]]