[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-jepara-dengan-psp-spn-fsb-garteks-ksbsi-puk-sptsk-kspsi-pt-parkland-world-indonesia-jepara-2020-2022":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":332,"content_type_view":333,"extra_breadcrumbs":334,"body":336,"body_blocks":347,"related_pages":351},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":330,"translations":331},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-jepara-dengan-psp-spn-fsb-garteks-ksbsi-puk-sptsk-kspsi-pt-parkland-world-indonesia-jepara-2020-2022","15a89520-dbe0-11ec-ad56-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-jepara-dengan-psp-spn-fsb-garteks-ksbsi-puk-sptsk-kspsi-pt-parkland-world-indonesia-jepara-2020-2022\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-jepara-dengan-psp-spn-fsb-garteks-ksbsi-puk-sptsk-kspsi-pt-parkland-world-indonesia-jepara-2020-2022\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Parkland World Indonesia Jepara Dengan PSP SPN, FSB GARTEKS KSBSI, PUK SPTSK KSPSI PT Parkland World Indonesia Jepara 2020-2022","IDN PT. Parkland World Indonesia 3 - Jepara - 2020","Indonesia - IDN PT. Parkland World Indonesia 3 - Jepara - 2020","IDN PT. Parkland World Indonesia 3 - Jepara - 2020 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"PT PARKLAND WORLD INDONESIA JEPARA.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>PT PARKLAND WORLD INDONESIA JEPARA\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA PT PARKLAND WORLD INDONESIA JEPARA\nDENGAN PSP SPN, FSB GARTEKS KSBSI, PUK SPTSK KSPSI PT PARKLAND WORLD INDONESIA\nJEPARA PERIODE 2020 – 2022\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada dasarnya hubungan antara pengusaha dan pekerja, tidak saling\nbertentangan akan tetapi saling berkepentingan dan membutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan perusahaan adalah menuju kemajuan, perkembangan dan keuntungan yang\nlebih baik dengan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien. Sementara\npekerja di dalam batas kegiatannya di perusahaan mengharapkan dan menghendaki\nkesejahteraan dan ketenangan lahir dan batin dalam hidupnya bersama\nkeluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disebut dengan PKB merupakan\nsarana yang paling penting untuk melaksanakan hubungan industrial yang serasa,\nselaras, seimbang dan berdasarkan keadilan yang bertujuan untuk mengemban\ncita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus\n1945, di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur\nyang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ikut melaksanakan\nketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial melalui\npenciptaan ketenangan, ketertiban dan ketentraman kerja serta ketenangan dan\nkelancaran usaha, guna tercapainya peningkatan produktivitas dan peningkatan\nkesejahteraan pekerja sesuai harkat, derajat dan mertabatnya sama bagi manusia\nIndonesia seutuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesuai dan seirama dengan pembangunan jangka panjang pada era reformasi\nmenyeluruh di segala bidang, maka hanya dalam keadaan semacam itulah peran\nserta dan sumbangsih perusahaan serta pekerjaannya dalam meningkatkan sumber\ndaya manusia dan perbaikan ekonomi negara dan menaikkan taraf hidup bangsa\ndapat terwujud.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan PKB ini adalah untuk mempertegas hak dan kewajiban perusahaan,\nserikat pekerja dan para pekerja untuk memperkuat hubungan industrial yang\nsehat dan harmonis di dalam perusahaan, mengatur tata cara penyelesaian\nperbedaan pendapat, perbaikan peningkatan, mempertahankan serta mengembangkan\nhubungan yang kooperatif dengan dilandasi nilai-nilai luhur kemitraan antara\npengusaha dan pekerja serta memberikan kepastian hukum kedua belah pihak yang\nsudah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak lainnya akan mengambil\ntindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali jika hal\ntersebut disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat.\nPengusaha dan serikat pekerja secara hukum akan bertanggung jawab, mentaati,\nmenjaga dan mempertahankan hak dan kewajiban yang telah disepakati dan setujui\ndan disahkan oleh Pemerintah Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, secara\nmenyeluruh ataupun yang berhubungan dengan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan berdasarkan pemikiran tersebut di atas dan atas dasar saling\nmenghormati, mempercayai dan menjunjung tinggi PKB ini, maka dengan Rahmat\nTuhan Yang Maha Kuasa, kami pimpinan Perusahaan PT Parkland World Indonesia\nJepara dan Pimpinan Serikat Pekerja – Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN),\nFederasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh Garmen Textil Kulit dan Sentra Industri,\nKonfederasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS\nKSBSI), Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Textil dan Kulit (SPTSK)\nKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) PT Parkland World\nIndonesia Jepara telah sepakat dan setuju untuk mengadakan PKB\nsekurang-kurangnya sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku\ndi Negara Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus disadari, diyakini dan disetujui,\nbahwa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha mempunyai hak untuk mengelola kegiatan-kegiatan seluruh\nunit-unit usaha maupun pekerjaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha mempunyai hak untuk menerima, menempatkan dan mengangkat\npekerja untuk suatu jabatan tertentu, serta memperlakukan pekerja secara wajar\nsesuai perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh adalah organisasi pekerja yang berfungsi\nuntuk mewakili anggotanya yang menjadi pekerja PT Parkland World Indonesia\nJepara yang berdomisili di jalan Jepara-Kudus, Desa Pelang, Kecamatan Mayong,\nKabupaten Jepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Setiap pekerja secara bebas, sukarela berhak untuk menjadi atau tidak\nmenjadi anggota serikat pekerja di PT Parkland World Indonesia Jepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Setiap keluh kesah pekerja baik secara perorangan maupun kelompok yang\ndisampaikan serikat pekerja, pengusaha berkewajiban memperhatikan, menanggapi\ndan menyelesaikan dengan berunding secara bipartit secara baik dan benar\nberdasarkan keadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Setiap pekerja mempunyai kesempatan untuk maju, meningkatkan kemampuan\ndan keterampilan adalah cita-cita setiap pekerja dan pengusaha berkewajiban\nuntuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Pekerja berhak untuk dapat bekerja secara tenang, tentram secara lahir\ndan batin tanpa adanya kecemasan, keresahan, ketakutan dan tindakan\ndiskriminasi oleh pengusaha karena keanggotaannya dalam serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Pengusaha wajib memberikan upah yang layak dan kesejahteraan yang\nmemadai, akan mendorong dan merangsang pekerja dapat meningkatkan etos kerja,\nsemangat kerja, motivasi dan dedikasi serta produktivitas yang tinggi, untuk\nmencapai prestasi sesuai dengan kemampuan pekerja masing-masing, tanpa\nmembedakan unsur suku, agama, keturunan dan golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Pekerja berhak menerima upah dan kesejahteraan yang adil tanpa membedakan\nlatar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak yaitu pengusaha dan\nserikat pekerja sepakat bahwa selama berlakunya PKB ini, tetap menjalankan\nbersama-sama yang menjadi ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dan\ndisetujui dan\u002Fatau mengurangi yang sudah disepakati dan\u002Fatau mengurangi yang\nsudah disepakati dan disetujui bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I: UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 1: ISTILAH-ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah PT Parkland World Indonesia Jepara yang berkedudukan di Jalan\nJepara-Kudus, Desa Pelang, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Presiden Direktur PT Parkland World Indonesia Jepara serta pejabat\nyang diberi kuasa hukum untuk bertindak dan atas nama perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) yang\ntelah terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara Nomor\n053\u002FOP-SP\u002FDaft\u002F2017; Federasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh Garmen Tekstil\nKulit dan Sentra Industri, Konfederasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh Seluruh\nIndonesia (FSB GARTEKS KSBSI) yang telah terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan\nKabupaten Jepara Nomor 070\u002FOPSP\u002FDAFT\u002F2019; dan Pengurus Unit Kerja (PUK)\nSerikat Pekerja Tekstil dan Kulit (SPTSK) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh\nIndonesia (KSPSI) yang telah terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten\nJepara Nomor 079\u002FOPSP\u002FDAFT\u002FIV\u002F2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pekerja\u002FKaryawan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah orang yang mengadakan hubungan kerja dan menandatangani perjanjian\nkerja dengan PT Parkland World Indonesia Jepara sebagai pekerja\u002Fkaryawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah karyawan karyawati yang bekerja di PT Parkland World Indonesia Jepara\nyang menggabungkan diri dengan organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan\nmembayar iuran COS setiap bulannya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah\nTangga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Pimpinan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah anggota organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang dipilih dan\nditunjuk oleh anggota untuk memimpin organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\nPT Parkland World Indonesia Jepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Keluarga Pekerja\u002FKaryawan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah orang tua, mertua, seorang istri\u002Fsuami dan anak-anak dari pekerja\nberdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku secara resmi dan\ntelah didaftarkan pada bagian HRD perusahaan sebagai tanggungan karyawan yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Anak:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah anak pekerja yang bersangkutan lahir dari perkawinan yang sah atau\nanak yang disahkan menurut hukum yang berlaku, belum berumur 18 tahun, belum\nberpenghasilan sendiri, dan belum menikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Suami:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah seorang suami yang sah menurut hukum yang berlaku dan terdaftar pada\nbagian HRD perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Istri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah seorang istri yang sah menurut hukum yang berlaku dan terdaftar pada\nbagian HRD perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Ahli Waris:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah pekerja atau pekerja lain yang ditunjuk oleh pekerja untuk menerima\nhaknya, bilamana pekerja meninggal dunia apabila ada petunjuk atas ahli\nwarisnya akan diatur menurut hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Tertanggung:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah orang yang masuk ke dalam anggota keluarganya yang tidak mempunyai\npenghasilan dan jaminan tunjangan kesehatan, menjadi beban tanggung jawab\npekerja berdasarkan hubungan darah dari garis keturunan ke atas, menyamping dan\nke bawah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) Hari Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah hari-hari kerja pekerja, sesuai dengan jadwal hari kerja yang\nditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) Hari Kerja Shift:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah hari kerja pekerja shift yang diatur secara bergilir pagi, siang,\nsore, dan malam dan jam istirahatnya tidak harus sama dengan jam istirahat\npekerja biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) Istirahat Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah waktu yang tidak dipergunakan untuk bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16) Jam Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja atas dasar 7 (tujuh) jam 1\n(satu) hari apabila 6 (enam) hari kerja dan 8 (delapan) jam 1 (satu) hari,\napabila 5 (lima) hari kerja atau 40 (empat puluh) jam kerja selama 1 (satu)\nminggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) Jam Kerja Shift:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja menurut jadwal shift yang telah\ndiatur secara bergilir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18) Jam Kerja Lembur:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah waktu kerja selama kerja diluar jam kerja pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19) Hari Libur:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah hari dimana pekerja menghentikan aktivitas kerja sesuai kalender yang\nditetapkan pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20) Komplek Perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah seluruh ruangan, halaman, sekelilingnya yang berhubungan dengan\ntempat peristirahatan pekerja, serta merupakan milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21) Lokasi Pabrik\u002FLingkungan Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah seluruh ruangan, halaman, lapangan dan sekelilingnya yang berhubungan\ndengan tempat proses produksi atau yang berhubungan langsung dengan\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22) Lokasi\u002FLingkungan Perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah keseluruhan tempat yang berada di bawah penguasaan perusahaan dan\ndigunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23) Pekerjaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah tugas yang dijalankan oleh seorang pekerja\u002Fkaryawan untuk kepentingan\nperusahaan dalam hubungan kerja dengan menerima upah\u002Fgaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24) Upah\u002FGaji:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah hak pekerja\u002Fburuh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dari\npengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja\u002Fburuh yang ditetapkan dan\ndibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja, kesepakatan atau\nperaturan perundang-undangan, yang termasuk tunjangan tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25) Gaji Pokok:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis\npekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan pekerja dan\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26) Tunjangan Tetap:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah tunjangan yang diberikan secara tetap dan tidak terpengaruh oleh\nkehadiran (Absensi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27) Tunjangan Masa Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja\nsekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28) Tunjangan Jabatan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai jabatan sesuai\ndengan SK pengangkatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29) Tunjangan Kondisi Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang bekerja pada tempat yang\nmembahayakan kesehatan seperti area panas, bising dan tempat yang berhubungan\ndengan bahan kimia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30) Tunjangan Tidak Tetap:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah tunjangan yang diberikan secara tidak tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31) Insentif:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah suatu bonus yang diberikan oleh perusahaan, kepada pekerja dimana\nketentuan mengenai pemberian syarat, besar jumlahnya serta kemungkinan\nmengahpuskannya ditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32) Sanksi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah hukuman yang bersifat pembinaan, ditetapkan karena adanya pelanggaran\nmateri PKB, tata tertib ataupun ketentuan pelaksanaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 2: PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian kerja bersama ini dibuat antara:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan, \u003Cstrong>PT Parkland World Indonesia Jepara\u003C\u002Fstrong>, yang\nberalamat di Jalan Jepara-Kudus, Desa Pelang, Kecamatan Mayong, Kabupaten\nJepara, Provinsi Jawa Tengah, dengan Akta Notaris Nomor 535 melalui Pariasman\nEfendi, SH di Kabupaten Jepara, Dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh PT\nParkland World Indonesia Jepara:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Pimpinan Serikat-Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT Parkland World\nIndonesia Jepara, yang telah terdaftar Nomor 0205\u002FBPC\u002FSPN-J\u002FI\u002F2017, yang\nberalamat di Jalan Jepara-Kudus, Desa Pelang, Kecamatan Mayong, Kabupaten\nJepara, Provinsi Jawa Tengah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Federasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh Garmen Tekstil Kulit dan Sentra\nIndustri, Konfederasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB\nGARTEKS KSBSI) PT Parkland World Indonesia Jepara, yang telah terdaftar sesuai\nketentuan hukum pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Republik Indonesia Kabupaten\nJepara dengan Nomor 070\u002FOP-SP\u002FDAFT\u002F2019, yang beralamat di Jalan Jepara-Kudus,\nDesa Pelang, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Tekstil dan Kulit (SPTSK)\nKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) PT Parkland World\nIndonesia Jepara, yang telah terdaftar sesuai ketentuan hukum pada Kantor Dinas\nTenaga Kerja Republik Indonesia Kabupaten Jepara Nomor 079\u002FOPSP\u002FDAFT\u002FIV\u002F2020,\nyang beralamat di Jalan Jepara-Kudus, Desa Pelang, Kecamatan Mayong, Kabupaten\nJepara, Provinsi Jawa Tengah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 3: TUJUAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PKB ini dibuat oleh pengusaha dan pekerja, untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Mempertegas dan memperjelaskan hak dan kewajiban pengusaha dan\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja, hubungan kerja dan kondisi\nkerja yang sesuai aturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di\nRepublik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 4: RUANG LINGKUP PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha dan serikat pekerja, bersama-sama menyetujui, meyakini dan\nmenjalankan dengan penuh tanggung jawab bahwa PKB ini berlaku dan mengikat\nsecara hukum bagi kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha dan serikat pekerja apabila mengadakan perubahan nama atau\nmengadakan penggabungan dengan organisasi lain, masa isi pasal-pasal PKB ini\nakan tetap berlaku bagi kedua belah pihak, sampai berakhirnya PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengusaha dan serikat pekerja apabila mengadakan perubahan, pengurangan\natau penambahan tanpa ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak,\nmaka di luar hasil perjanjian akan mempunyai akibat batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengusaha dan serikat pekerja tetap memiliki hak-hak lainnya sesuai\nketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II: PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 5: PENGAKUAN HAK-HAK PARA PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Serikat pekerja mengakui bahwa pengusaha mempunyai hak untuk mengatur\njalannya perusahaan, seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Menerima pekerja baru, membina pada masa\npercobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Menempatkan pekerja sesuai kebutuhan dan\nmengangkat jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Memutasikan pekerja ke bagian lain sesuai\nkebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Memberikan pendidikan dan latihan serta\nketerampilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Memberikan pengupahan dan kesejahteraan yang\nadil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Membina, memberikan peringatan dan menjatuhkan\nsanksi PHK yang sesuai dengan aturan perusahaan dan\u002Fatau peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha dan serikat pekerja telah menyetujui dan sepakat serta bertekad\nuntuk bekerja sama menciptakan ketenangan kerja dan berusaha sesuai dengan\nprinsip hubungan industrial yang serasi, selaras, seimbang dan berdasarkan\nkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengusaha dan serikat pekerja akan menjungjung tinggi sikap saling\npercaya, menghargai dan menghormati serta tidak mencampuri urusan internal\nmasing-masing pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengusaha dan serikat pekerja akan selalu mengutamakan musyawarah untuk\nmencapai kata sepakat apabila terjadi adanya perselisihan yang ada dan tidak\nsaling memaksakan kehendak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pengusaha mengakui bahwa pengurus serikat pekerja mempunyai hak untuk\nmengatur jalannya serikat pekerja, seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Merekrut anggota baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Memberikan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan AD\u002FART, Undang-undang\nKetenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Memungut iuran serikat pekerja melalui slip gaji sesuai AD\u002FART atau\nberdasarkan keputusan yang telah disepakati dari masing-masing organisasi\nserikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Memberikan pembinaan, perlindungan, pembelaan dan bantuan hukum kepada\nanggota serikat pekerja yang mempunyai perselisihan hak dan kepentingan dari\ntingkat bipartit sampai kasasi Mahkamah Agung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 6: KEANGGOTAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Keputusan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Setiap karyawan PT Parkland World Indonesia Jepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Warga Negara Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 7: JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang merugikan pekerja disebabkan\noleh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi serikat pekerja\ndi perusahaan baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja di\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha berkewajiban membantu dan memberi kesempatan seluas-luasnya\nkepada pengurus serikat pekerja untuk menjalankan tugas organisasi sehari-hari\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Sebagai penyalur aspirasi para anggota dalam\nmasalah-masalah yang menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai\npekerja maupun sebagai warga Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Memberi perlindungan serta mendapatkan hak-hak\ndan kepentingan anggota dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan para\nanggota bagi kelangsungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab\nuntuk terpeliharanya ketenagakerjaan dan ketenangan berusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengurus serikat pekerja berkewajiban untuk bekerja, menjalankan\npekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pekerja; terkecuali\nbagi pengurus serikat pekerja yang mendapatkan tugas piket sesuai dengan jadwal\npiket yang dibuat oleh organisasi serikat pekerja dan bagi pengurus serikat\npekerja yang mendapatkan hak untuk dibebastugaskan dari pekerjaannya sesuai\ndengan ketentuan yang berlaku dalam Protokol Kebebasan Berserikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengusaha memberikan dispensasi kepada pengurus serikat pekerja yang\nditunjuk serikat pekerja untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nperusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Dispensasi\ntersebut diberikan kepada pimpinan\u002Fakil serikat pekerja yang ditunjuk untuk\nmenghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa\nmengalami pengurangan upah atau tunjangan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada wakil serikat pekerja\nberdasarkan surat tugas organisasi untuk menghadiri rapat\u002Fpertemuan dengan\npimpinan serikat pekerja yang lebih tinggi yang berhubungan dengan kepentingan\nserikat pekerja dan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>6) Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota serikat\npekerja atau pengurus serikat pekerja yang diangkat menjadi pengurus serikat\npekerja di tingkat yang lebih tinggi seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan\nPimpinan Daerah (DPD)\u002FKoordinator Wilayah (KORWIL), Dewan Pimpinan Pusat (DPP)\nuntuk menghadiri rapat, musyawarah, seminar, konferensi, pendidikan dan kursus\nlainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah\npenuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus serikat pekerja\nyang untuk melaksanakan tugas organisasi sehari-hari dalam jam kerja, dengan\ntidak mengurangi hak-haknya sebagaimana biasa, dengan mendapatkan upah\npenuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus yang menjalankan\ntugas piket secara bergiliran sesuai dengan jadwal.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Pengurus dan\u002Fatau anggota serikat pekerja yang mengajukan dispensasi,\nwajib melampirkan data\u002Fdokumen minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan\nkegiatan, kecuali keadaan yang bersifat mendesak, mendadak dan dapat\ndipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 8: FASILITAS KANTOR SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana lainnya yang memadai\nkepada organisasi serikat pekerja antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Ruangan yang layak untuk kantor sekretariat serikat pekerja sebagai\ntempat kegiatan serikat pekerja sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha wajib memberikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk\nserikat pekerja, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Meja dan kursi kantor bagi pengurus sesuai tugas\ndan jabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Meja dan kursi untuk pertemuan pengurus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Sofa untuk tamu organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Lemari filling cabinet dan lemari biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Papan tulis dan papan pengumuman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Lampu penerangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g) Kipas angin atau Air Conditioner\u002FAC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h) Fasilitas komunikasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i) Komputer.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j) Toilet\u002FUrinoir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 9: IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha membantu melakukan pemotongan iuran serikat pekerja berdasarkan\nsurat kuasa anggota serikat pekerja pada penerimaan upah setiap tanggal 5\n(lima) setiap bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Besarnya pemotongan iuran serikat pekerja sesuai AD\u002FART serikat pekerja\natau berdasarkan kesepakatan antara anggota dengan pengurus serikat pekerja PT\nParkland World Indonesia Jepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Laporan keuangan serikat pekerja dimuat pada papan pengumuman atau media\nlain sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Serikat pekerja menjamin tersedianya dokumentasi kesepakatan anggota\nserikat pekerja yang menyetujui pemotongan upah untuk iuran serikat pekerja dan\nmemperbarui dokumentasi kesepakatan tersebut jika terdapat perubahan nilai dari\niuran serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 10: PROTOKOL KEBEBASAN BERSERIKAT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan serikat pekerja berkomitmen untuk menegakkan hak atas\nkebebasan berserikat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Protokol Kebebasan\nBerserikat yang telah ditandatangani bersama; sebagai bentuk pelaksanaan dari\nUndang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III: HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 11: PENERIMAAN CALON PEKERJA BARU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Persyaratan calon pekerja baru sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan dilampiri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Photocopy ijazah\u002FSTTB yang dilegalisir atau menunjukkan ijazah\u002FSTTB\nasli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Surat keterangan kesehatan terbaru dari dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Daftar riwayat hidup.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Pas foto terbaru ukuran: 2x3 = 2 lembar dan 3x4 = 2 lembar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Fotocopy Kartu Keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Fotocopy keterangan lain bila dianggap perlu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Berkas lamaran dimasukkan ke dalam stopmap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Penerimaan pekerja baru tidak dipungut biaya apapun oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) Menandatangani formulir perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Bagi pekerja baru akan ditempatkan yang memerlukan keahlian tertentu akan\ndiseleksi dan penilaian ditentukan oleh bagian yang membutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Yang mempunyai masalah salah satu di bawah ini, tidak dapat diterima\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Menjadi buronan aparat keamanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Sedang dalam masa menjalani hukuman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Cacat secara mental.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Menderita penyakit menular dan penyakit dalam berdasarkan hasil\npemeriksaan dari dokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Pada waktu mengisi surat perjanjian kerja atau wawancara memberikan\nketerangan palsu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Dinyatakan tidak sehat oleh dokter perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Pernah bekerja di PT Parkland World Indonesia Jepara yang dikeluarkan\nkarena telah melakukan kesalahan berat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Mengundurkan diri dan\u002Fatau tidak lulus masa percobaan dengan batas waktu\npaling lama kurang 6 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Penerimaan karyawan yang terbukti melalui proses Recruitment Fee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja yang sudah diterima bekerja ternyata diketahui telah melanggar\nketentuan salah satu peraturan di ayat (2) tersebut di atas dapat di PHK dengan\ntanpa pesangon dang anti rugi atau pembayaran dalam bentuk apapun, pekerja\ntersebut tidak dapat menggugat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 12: MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>1) Setiap pekerja baru yang statusnya PKWTT wajib menjalankan masa percobaan\nsebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pekerja diterima\nsebagai pekerja baru.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Apabila pekerja baru telah menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga)\nbulan dapat dinyatakan lulus masa percobaan dan diangkat menjadi pekerja\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja baru yang dinyatakan tidak lulus masa percobaan akan diberikan\npenjelasan dengan Surat Keterangan Tidak Lulus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Serikat pekerja diikutsertakan memberikan pembinaan bagi pekerja baru\nuntuk menjelaskan tentang hubungan industrial yang serasi, selaras, seimbang\ndan berdasarkan keadilan, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan\npemahaman tentang organisasi serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pengusaha wajib memberikan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap\nkepada setiap pekerja yang dinyatakan lulus 3 (tiga) bulan masa percobaan\nmenjadi pekerja tetap, jabatan dicantumkan dalam SK Pengangkatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Pengusaha wajib menerbitkan dan memberikan surat keputusan pengangkatan\njabatan kepada setiap pekerja yang mempunyai jabatan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>JENJANG JABATAN:\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>OPERATOR\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>STAFF\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>PENGAWAS\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SUPERVISOR\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>CHIEF\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>ASS MANAGER\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>MANAGER\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SR MANAGER\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Pengusaha wajib memberikan Surat Pengangkatan dan Tunjangan Jabatan\nkepada setiap pekerja yang dinilai mampu memangku jabatan di atas operator\nsesuai ayat (2) di atas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Apabila ada kenaikan jabatan, maka komponen upah (Gaji Pokok, Tunjangan\nJabatan, Tunjangan Kerajinan) naik sesuai dengan standar upah jabatan untuk\njabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Apabila ada penurunan jabatan, maka gaji pokok tidak berubah, akan tetapi\ntunjangan jabatan dan tunjangan lainnya disesuaikan berdasarkan standar upah\npada jabatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Setiap pimpinan kerja wajib memberikan surat tembusan ke perusahaan atau\nHRD apabila sedang mempromosikan jabatan untuk anak buahnya. Pelanggaran atas\npasal 12 dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal pelanggaran dan sanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 13: KESEMPATAN BERKARIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia,\nuntuk meningkatkan kemampuan dan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki\njabatan tertinggi di perusahaan tanpa melihat suku, agama, warna kulit dan\ngolongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\nselain kenaikan upah minimum dan pengaturannya diatur oleh manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja tetap yang telah\nmenyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara mengumumkan\nlalu menyeleksi untuk diberikan job sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 14: PENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Upah pekerja terendah adalah sekurang-kurangnya berdasarkan Upah Minimum\nKabupaten dan Upah Sektoral (UMSK) yang disahkan oleh pemerintah daerah\nsetempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Penyesuaian upah akan dilakukan apabila perusahaan menganggap perlu\nberdasarkan keadaan dan prestasi karyawan masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja baru yang mempunyai\nketerampilan\u002Fskill dan\u002Fatau pekerja baru yang mempunyai pengalaman\nkerja\u002Fprofesional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 15: MUTASI, PROMOSI, DEMOSI DAN PROSEDURNYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha dapat memindahkan\u002Fmemutasikan pekerja dari satu bagian ke\nbagian lainnya atas dasar kepentingan dan keperluan produksi dengan tidak\nmengurangi atau menurunkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha dapat mempromosikan pekerja yang dinilai mampu dan layak untuk\nmemangku jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya berdasarkan\npenilaian dari pimpinannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengusaha dapat menurunkan\u002Fdemosi jabatan pekerja apabila dinilai tidak\nmampu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab atas jabatan yang diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Proses pemindahan atau mutasi, promosi pekerja dilakukan atas dasar:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Untuk kelancaran dan kepentingan produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Perubahan tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Perubahan tugas pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Tugas pekerjaan tidak cocok atau tidak sesuai dengan skill atau keahlian\ndan keterampilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Perubahan jabatan tidak termasuk dalam pengertian mutasi atau pemindahan\npekerja dari jabatan lama beralih ke jabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>6) Pengusaha dilarang memutasikan dan mendemosikan pekerja apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Adanya unsur SARA atau diskriminasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Bertujuan asusila atau pelecehan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Adanya unsur suka atau tidak suka.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Tata cara mutasi, promosi dan demosi sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pengusaha memanggil pekerja dan menjelaskan alasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pengusaha menjelaskan alasan, maksud dan tujuannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pengusaha memberikan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan kepada pekerja\nyang telah menempati jabatan baru berdasarkan promosi yang diajukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Mutasi berlaku sejak disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan\ndepartemen masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Proses mutasi, promosi dan demosi yang tidak sesuai dengan prosedur di\natas dapat dibatalkan oleh HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 16: TENAGA KERJA ASING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha wajib memberikan penjelasan, penyuluhan dan penataran bagi\nTenaga Kerja Asing yang akan ditempatkan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Tenaga Kerja Asing wajib mempelajari, memahami dan mengikuti, sosial\nbudaya dan sistem hubungan industrial Pancasila di Indonesia, agar antara\nTenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia dapat bekerja sama dengan baik,\nharmonis dan komunikatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tenaga Kerja Asing wajib patuh dan tunduk kepada PKB dan aturan\nperundang-undangan yang berlaku di Indonesia (perlu diterbitkannya PKB\nberbahasa asing\u002FKorea).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Tenaga Kerja Asing wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya\nsehingga terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV: WAKTU KERJA, CEKROLL DAN PERGANTIAN SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 17: WAKTU KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>1) Waktu kerja 1 (satu) hari selama 7 (tujuh) jam atau 40 (empat puluh) jam\nseminggu untuk 6 (enam) hari kerja atau waktu kerja 1 (satu) hari 8 (delapan)\njam atau 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja, untuk pekerja\nnon shift maupun shift.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Jadwal waktu kerja dan pengaturannya ditentukan oleh pengusaha dengan\npersetujuan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Melaksanakan kerja melebihi dari ketentuan tersebut diperhitungkan dengan\njam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Dasar penetapan waktu\u002Fjam kerja pekerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>I. SISTEM 5 HARI KERJA:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>SHIFT SIANG\u002FNON SHIFT:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Kamis: 07.00 – 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(berdasarkan jadwal tiap gedung)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jumat: 07.00 – 16.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(berdasarkan jadwal tiap gedung)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu & Minggu: LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>SHIFT MALAM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Jumat: 21.00 – 06.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 00.00 – 01.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu & Minggu: LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>II. SISTEM 6 HARI KERJA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SHIFT SIANG\u002FNON SHIFT:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Kamis: 07.00 – 15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jumat: 07.00 – 15.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(berdasarkan jadwal tiap gedung)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 07.00 – 12.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minggu: LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>SHIFT MALAM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Jumat: 22.00 – 06.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 19.00 – 24.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minggu: LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pekerja yang mengikuti rapat dengan pimpinan bagian masing-masing di luar\njam kerja pokok, pengusaha wajib memperhitungkan dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Pekerja Satuan Pengamanan (SATPAM), selama jam istirahat tidak\ndiperkenankan meninggalkan Pos Jaga, jam istirahat diperhitungkan kerja lembur\n1 jam x TUL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Khusus bagi pekerja yang melaksanakan tugas\u002Fdinas luar atas perintah\npengusaha yang melebihi jam kerja pokok diperhitungkan dengan kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Apabila terjadi Emergency seperti pemadaman aliran arus listrik yang\nmendadak dan tiba-tiba pada saat jam kerja (produksi) maka komponen upahnya\ntidak mempengaruhi upah kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Perputaran shift dilakukan dalam 1 (satu) minggu sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 18: ISTIRAHAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>1) Istirahat mingguan diberikan 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja\nuntuk sistem 6 (enam) hari kerja; dan diberikan 2 (dua) hari libur mingguan\nuntuk sistem 5 (lima) hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Istirahat kerja minimal 1 jam (60 menit) untuk non shift, shift satu dan\nlong shift, apabila terjadi keterlambatan waktu istirahat disebabkan pertemuan\nproduksi\u002Fpembinaan maka wajib dikompensasikan pada waktu masuk dan apabila\nketerlambatan melebihi 15 menit wajib diperhitungkan dengan jam kerja\nlembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pada waktu jam istirahat dan jam pulang seluruh pekerja tidak\ndiperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan\nseperti mengadakan atau mengikuti pertemuan\u002Fmeeting\u002Fbriefing,\nbersih-bersih\u002Fpiket, dan pekerjaan lainnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>PASAL 19: CEKROLL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja yang masuk kerja atau pulang kerja wajib mencatatkan diri\ncheckroll\u002Fabsensi pada alat pencatat waktu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja yang tidak mencatatkan diri\u002Fcheckroll pada waktu masuk atau\npulang kerja karena lupa atau kartu pengenal karyawan rusak\u002Fhilang, wajib\nmengisi formulir tidak checkroll dan setelah diketahui atasan langsung dianggap\nmasuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Terlambat checkroll disebabkan karena “force majure” dianggap masuk\nkerja setelah melaporkan kepada atasan langsung, selanjutnya atasan langsung\nmelaporkan kepada staf administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Lupa checkroll, datang terlambat, pulang cepet dijelaskan kepada atasan\nlangsung untuk diteruskan kepada staf administrasi guna meminta formulir dan\nditeruskan kepada bagian HRD, untuk dihitung jumlah jam kerjanya. Dalam keadaan\ntertentu misalkan dinas luar atau mesin checkroll rusak tidak dianggap lupa\ncheckroll setelah disetujui oleh atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Setiap hari petugas Administrasi harus melaporkan data kehadiran karyawan\ndan memeriksa data checkroll karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 20: PERGANTIAN KERJA SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Dalam melaksanakan pergantian kerja shif, pekerja yang akan meninggalkan\npekerjaannya harus mengadakan serah terima kepada pekerja shift\nberikutnya\u002Fpenggantinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pergantian kerja shift dilakukan setelah pekerja shift berikutnya berada\ndi lokasi. Serah terima pergantian kerja shift, harus dapat dipertanggung\njawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Di dalam perputaran kerja shift dilakukan dalam 1 (satu) minggu\nsekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V: TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dalam usaha menciptakan keteraturan, ketertiban, ketentraman dan ketenangan\nkerja di lingkungan perusahaan, maka diatur ketentuan-ketentuan yang harus\ndilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terkait dengan proses\nproduksi, maka diatur kewajiban dasar pekerja dan kewajiban dasar pengusaha,\njenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi serta peraturan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 21: KEWAJIBAN DASAR PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh pengusaha, sepanjang\ntidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja wajib sudah berada di tempat kerja setelah bel berbunyi tanda jam\nkerja dimulai dan atau meninggalkan tempat kerja setelah bel berbunyi tanda\nwaktu istirahat kerja atau pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja wajib mentaati ketentuan yang berlaku di perusahaan dengan baik\nselama melakukan pekerjaannya masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan dan\npengembangan usaha-usaha perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pekerja wajib bekerja secara efektif dan efisien sehingga perusahaan\ndapat berkembang maju.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pekerja wajib menjaga dokumen penting, barang inventaris, surat-surat\nberharga milik perusahaan dengan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Pekerja wajib mengenakan Kartu Pengenal Karyawan (KPK) yang masih\nberlaku, selama berada di lokasi perusahaan termasuk Tenaga Kerja Asing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Pekerja wajib mencatatkan waktu masuk kerja dan waktu pulang atau selesai\nmelakukan kerja pokok atau waktu kerja lembur dengan cara cekroll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Pekerja wajib menjunjung tinggi nama baik pengusaha, keluarganya, nama\nbaik sesame pekerja dan menjaga persatuan dan kesatuan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan keselamatan dan\nkesehatan kerja (K3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Pekerja wajib menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan dan keasrian\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Pekerja wajib melaporkan kepada pimpinan, satuan pengaman, apabila\nmelihat, mendengar dan mengetahui ada pihak-pihak lain tertentu yang akan\nberbuat merugikan pengusaha baik secara materiil maupun immaterial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Pekerja wajib memeriksa barang-barang bawaannya, apabila membawa\nbarang-barang baik ke dalam lokasi maupun ke luar lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) Pekerja wajib ikut membela, mempertahankan perusahaan, apabila adanya\nrongrongan, gangguan, pencurian dan pengrusakan serta bencana alam yang\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) Pekerja wajib memberitahukan kepada pimpinannya atau pengusaha apabila\ndatang masuk kerja terlambat atau pulang cepat, dengan memberitahukan alasannya\nsecara benar dan tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) Pekerja yang berhenti bekerja dan atau dimutasikan ke bagian lain wajib\nmembuat laporan dan serah terima pekerjaan serta barang-barang milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16) Pekerja yang tidak bisa\u002Fmasuk kerja karena keperluan pribadi\u002Fizin\nbiasa\u002Fizin resmi wajib memberitahukan kepada pimpinannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) Pekerja tidak masuk kerja karena sakit wajib menunjukkan surat\nketerangan dokter yang memeriksanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18) Pekerja yang akan melaksanakan tugas luar karena tugas dari pengusaha\natau karena melaksanakan tugas organisasi serikat pekerja wajib memberitahukan,\nbaik keberangkatan maupun sekembalinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19) Pekerja yang tidak masuk kerja karena mengambil istirahat haid harus\nmenunjukkan surat dokter dari klinik\u002Fpoliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20) Pekerja dimutasi karena kenaikan pangkat\u002Fjabatan, penurunan pangkat atau\ndipindah tugaskan harus menyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam waktu\nyang ditentukan setelah menerima surat perintah dari pihak yang mengadakan\nmutasi untuk menempati jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21) Sebelum hubungan kerja putus, pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya\nharus diselesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22) Pekerja yang mengurus keuangan, surat-surat berharga, bukti pembukuan,\ndata hasil produksi, sarana kekayaan, peralatan, stempel korespondensi, gambar\ndesign, data teknik, arsip dokumen, data manajemen penting dan lain-lain harus\nmenyelesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23) Pekerja wanita hamil, dipekerjakan waktu kerja non shif dan dapat\nbekerja lembur sesuai ketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24) Prinsip-prinsip K3:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam\nmelakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi\nserta produktivitas nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Setiap pekerja lainnya yang berada di tempat kerja perlu dijamin pula\nkesehatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman\ndan efisien.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala upaya untuk membina\nnorma-norma perlindungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 22: KEWAJIBAN DASAR PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha wajib melaksanakan isi PKB yang telah disahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha wajib melaksanakan perundang-undangan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengusaha wajib merundingkan dengan serikat pekerja apabila akan\nmemberlakukan peraturan baru yang tidak diatur dalam undang-undang maupun\nPKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk\nalih manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pengusaha wajib mengikutsertakan serikat pekerja untuk mendampingi\nanggotanya dalam proses penanganan masalah ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 23: JENIS PELANGGARAN, PEMBINAAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi yang dilakukan oleh pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah\nlaku pekerja. Masa berlaku dari masing-masing jenis pelanggaran, pembinaan dan\nsanksi adalah selama-lamanya 6 (enam) bulan dan apabila masa berlakunya habis\nsanksi dimulai dari awal kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adapun jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Peringatan Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja diberikan pembinaan dan sanksi peringatan lisan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Tidak memathui peraturan di perusahaan dalam bentuk anjuran atau larangan\ndan tidak merugikan siapapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK), selama di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Terlambat masuk kerja tanpa alasan yang tepat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Tidak memenuhi prosedur tata cara permohonan cuti\u002Fizin sebagaimana\nmestinya maupun Mangkir selama 1 (satu) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Berpakaian dan berpenampilan tidak rapi dan tidak sopan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Bekerja secara malas-malasan dan santai atau menunda-nunda pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Berambut panjang bagi karyawan laki-laki hingga menutupi sebagian telinga\ndan kerah baju, sehingga terlihat tidak rapi atau mengganggu pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Menggunakan sandal atau sepatu yang disandalkan atau sepatu dengan\npunggung kaki terbuka atau sepatu hak tinggi (heels) di lokasi\u002Fjam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Membawa tas\u002Fbungkusan besar ke dalam lingkungan tempat kerja\u002Flokasi\npabrik yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Melakukan tindakan indisipliner atau melalaikan tugas dan kewajiban\nlainnya yang bersifat ringan, sehingga perlu diberikan sanksi peringatan\nlisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pembinaan dan Surat Peringatan ke-1 (SP I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini, akan diberikan\npembinaan dan Surat Peringatan ke-1 atau SP I (satu) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja yang diberikan peringatan lisan kurang dari 6 (enam) bulan dan\nmengulangi kembali perbuatan tersebut atau melakukan kesalahan lainnya yang\nsetara\u002Fsepatutnya mendapat teguran lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Corat-coret di sembarang tempat, meludah sembarangan di depan orang\nbanyak atau pimpinan, membuang sampah di sembarang tempat atau tidak di kotak\nsampah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Bekerja tidak bertanggung jawab, mengganggu ketenangan\nkerja\u002Fngobrol\u002Fmembuat gaduh dan\u002Fatau menelantarkan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi\u002FSOP sehingga\nmengakibatkan kesalahan dalam pekerjaannya (proses kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Tidak mematikan listrik dan mesin produksi atau merapikan barang-barang\npekerjaan setelah selesai jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Tidak membersihkan tempat kerja sehingga berantakan dan kotor, setelah\nselesai kerja dan langsung meninggalkan tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Mangkir\u002Falpa, terlambat datang, pulang cepat, lupa absen sebanyak 2 (dua)\nhari tidak berturut-turut selama 1 (satu) bulan kalender, dengan alasan yang\ntidak dapat dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Menolak untuk diperiksa oleh SATPAM saat meninggalkan kerja baik waktu\nistirahat atau pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Pimpinan tidak memberikan bimbingan kepada pekerja di bawahnya sesuai\ndengan norma-norma yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Terbukti mencari-cari alasan untuk meminta izin meninggalkan kerja, pada\nwaktu kerja belum selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) Mengajak masuk saudara, teman ke lokasi pabrik tanpa seizin petugas atau\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Tanpa seizin petugas yang berwenang, pekerja masuk ke lokasi\u002Fkamar mess\npekerja yang berlainan jenis kelaminnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) Terbukti mempergunakan barang bawaannya yang tidak sesuai dengan tugas\ndan jenis pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) Pekerja menggunakan sarana komunikasi milik perusahaan untuk kepentingan\npribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) Anggota SATPAM memakai seragam dan perlengkapan tidak sesuai dengan jam\nkerja\u002Fshift nya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) Dengan alasan dan pertimbangan yang dipandang layak, maka berdasarkan\nmacam pelanggarannya\u002Fkesalahannya ataupun kecerobohannya\u002Fkelalaiannya,\ndipandang cukup dibersihkan penetapan sanksi Surat Peringatan ke-1 (SP I).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pembinaan dan Surat Peringatan ke-2 (SP II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini, akan diberikan\npembinaan dan Surat Peringatan ke-2 atau SP II (dua) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja yang sudah diberikan sanksi SP I yang masa berlakunya belum\nhabis, dan mengulangi pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Mangkir selama 2 (dua) hari berturut-turut atau 3 (tiga) hari tidak\nberturut-turut dalam 1 (satu) bulan kalender, tanpa memberikan alasan yang\ndapat dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Tidak melaporkan adanya bahaya kepada pimpinan\u002Fpengusaha yang dapat\nmerugikan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Petugas SATPAM tidak sungguh-sungguh dalam melakukan tugas pemeriksaan di\nPos jaga\u002Fpintu keluar pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Petugas SATPAM tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, memberikan izin\ntamu atau kendaraan tamu memasuki kawasan\u002Flokasi pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Terbukti seorang pimpinan yang mengetahui bawahannya hamil namun tidak\nmelaporkannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Terbukti seorang pimpinan yang mengetahui bawahannya\nmenggunakan\u002Fmenjalankan mesin yang bukan menjadi tanggung jawabnya sehingga\nmengakibatkan kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Berpindah pekerjaan\u002Ftugas tidak seizin kepada pimpinannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Pekerja terbukti tidak mengindahkan prinsip-prinsip, petunjuk-petunjuk,\nstandar-standar dan peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)\nseperti kebijakan, prosedur, SOP, instruksi keselamatan, rambu-rambu K3,\npemberitahuan\u002Fpengumuman dan dokumentasi K3 lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi\u002FSOP sehingga\nmengakibatkan kesalahan dalam pekerjaannya (proses kerja), kecelakaan kerja,\npenyakit akibat kerja, pemborosan bahan dan mengakibatkan kerugian\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) Bagi karyawati\u002FIbu hamil dengan sengaja tidak melaporkan kehamilannya\npada HRD\u002FSEA\u002FKLINIK dan atau pimpinan yang membiarkan bawahannya yang hamil\ntidak melaporkan kehamilannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Terbukti Petugas SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga tanpa izin pimpinan\natau tanpa memberitahukan teman sekerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) Makan\u002Fjajan sambil bekerja yang mengganggu pekerjaan (proses kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) Memalsukan dan\u002Fatau mencoret atau merubah surat keterangan sehat dari\nDokter, dan berakibat dinyatakan tidak sahnya keterangan ketidakhadirannya pada\ntanggal tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) Dengan alasan dan pertimbangan yang dipandang layak, maka berdasarkan\nmacam pelanggaran\u002Fkesalahan ataupun kecerobohan\u002Fkelalaiannya dipandang perlu\nuntuk menetapkan sanksi sampai dengan Surat Peringatan ke-2 (SP II).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pembinaan dan Surat Peringatan ke-3 (SP III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini, akan diberikan\npembinaan dan Surat Peringatan ke-3 atau SP III (tiga) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja yang sudah diberikan sanksi SP 1 (satu), yang masa berlakunya\nbelum habis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II\n(dua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pekerja sudah diberikan sanksi SP II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II (dua)\natau SP I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Terbukti seorang pimpinan tanpa mengindahkan norma ketenagakerjaan yang\nberlaku, menolak permintaan bawahan untuk menggunakan hak-hak dan\nkepentingannya sesuai aturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Terbukti pekerja meminjam uang melalui rentenir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Petugas SATPAM yang sedang jaga tidak mengetahui di daerah pengawasannya\nterjadi pencurian\u002Fada tindak kejahatan terhadap barang milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Tidak mematikan mesin, listrik dan mengakibatkan terjadinya kebakaran di\ntempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat kerja dan tidak mau\nmenuruti setelah dinasehati oleh pimpinan\u002Fpengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Terbukti menyuruh, membiarkan, mengizinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan mesin atau inventaris perusahaan tanpa seizin pimpinan untuk\nkepentingan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Tidak menjunjung tinggi terhadap kepercayaan dan nama baik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Terbukti merokok di lingkungan kerja dan lingkungan perusahaan, kecuali\ntempat khusus yang disediakan untuk merokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) Terbukti dengan sengaja tidur pada saat jam kerja, kecuali terdapat\npenyebab yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Terbukti menerima perjamuan dan pemberian hadiah dari konsumen untuk\nmempengaruhi suatu keputusan yang merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) Terbukti berjualan dan\u002Fatau membeli dalam bentuk apapun di lokasi\nkerja\u002Flokasi perusahaan pada jam kerja atau bukan jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) Pekerja terbukti melakukan tindakan pencemaran lingkungan dengan membuang\nbahan kimia atau limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) ke tanah, selokan,\ngorong-gorong dan toilet, membakar sampah\u002Flimbah di lingkungan kerja dan\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) Terbukti dengan sengaja mencemarkan nama baik pimpinannya sehingga\nmempengaruhi kewibawaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) Mangkir 3 (tiga) hari berturut-turut atau 4 (empat) hari tidak\nberturut-turut dalam satu bulan kalender.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q) Terbukti anggota SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga sebelum waktunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r) Menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang dapat\nmengganggu pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s) Petugas SATPAM terbukti membiarkan orang lain (bukan petugas\u002Fkaryawan)\nkeluar masuk lingkungan pabrik tanpa seizin pimpinan atau lengah dalam\nmelaksanakan tugas di pos jaga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t) Pimpinan yang mempekerjakan karyawati ibu hamil yang sudah mendapatkan\nSurat Keterangan Cuti Hamil dan Melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u) Bagi karyawati ibu hamil yang sudah diberikan Surat Keterangan Cuti\nMelahirkan, tetapi tidak mau melaporkan ke HRD atau tidak mau\nmenggunakan\u002Fmelaksanakan cuti sesuai ketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v) Terbukti seorang pimpinan menyuruh bawahannya bekerja di luar jam kerja\n(sebelum jam kerja, saat jam kerja istirahat dan setelah jam kerja lemburnya\nselesai).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w) Terbukti seorang pimpinan mempekerjakan wanita hamil dengan usia\nkandungan diatas 32 minggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x) Dengan alasan dan pertimbangan yang dipandang layak, maka berdasarkan\nmacam pelanggaran\u002Fkesalahan ataupun kecerobohan\u002Fkelalaiannya dipandang perlu\nuntuk menetapkan sanksi sampai dengan Surat Peringatan ke-3 (SP III).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja setelah diberikan sanksi SP III (tiga) oleh pengusaha, agar\nmemberikan tembusan kepada serikat pekerja untuk memberikan pembinaan kepada\npekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pembinaan dan Surat Peringatan Terakhir (SP TERAKHIR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terhadap pekerja yang telah mendapatkan SP III dan melakukan kesalahan\nsebelum habis masa berlakunya SP III, maka pengusaha berhak melakukan Pemutusan\nHubungan Kerja terhadap pekerja tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Akan tetapi dalam hal pengusaha masih memberikan kesempatan terakhir\nterhadap pekerja yang dimaksud, maka pengusaha dapat memberikan Surat\nPeringatan Terakhir, apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja sudah diberikan sanksi SP I (satu), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III\n(tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pekerja sudah diberikan sanksi SP II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II (dua)\natau SP III (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pekerja sudah diberikan sanksi SP III (tiga), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III (tiga)\natau SP II (dua) atau SP I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Dengan sengaja pekerja lalai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan\nsehingga berakibat fatal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Terbukti merokok di lokasi perusahaan yang beresiko tinggi, meliputi\ngudang bahan kimia, ruang pencampuran\u002Fmixing bahan kimia, gudang material,\ngudang jadi, TPS limbah berbahaya dan beracun (B3), tempat kerja yang\nmenggunakan bahan kimia dan material mudah terbakar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Mangkir selama 6 (enam) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan\nkalender.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Seorang pekerja terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap rekan kerja\ndan\u002Fatau pimpinannya; atau seseorang pimpinan terbukti melakukan tidak\nkekerasan terhadap rekan kerja, pimpinan dan\u002Fatau bawahannya sekalipun pihak\nkorban tindak kekerasan sudah menerima permintaan maaf dari yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Dengan alasan dan pertimbangan yang dipandang layak, maka berdasarkankan\nmacam pelanggaran\u002Fkesalahan ataupun kecerobohan\u002Fkelalaiannya dipandang perlu\nuntuk menetapkan sanksi sampai dengan Surat Peringatan Terakhir (SP\nTerakhir).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Skorsing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Karyawan atau karyawati dapat diberikan sanksi skorsing sehubungan sedang\ndilakukan proses pemeriksaan oleh perusahaan terhadap pelanggaran\u002Fkesalahan\natau kecerobohan\u002Fkelalaian yang diancam sanksi dan\u002Fatau maksud sampai dengan\nPHK. Demikian pula terhadap karyawan atau karyawati yang untuk maksud PHK\ntersebut sedang dalam proses Bipartit maupun Tripartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Skorsing ditetapkan dengan Surat Keputusan, diberlakukan untuk waktu paling\nlama 6 (enam) bulan dengan tetap mendapatkan upah beserta hak-hak lainnya yang\nbiasa diterima karyawan atau karyawati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Memberikan\nPesangon, apabila pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Terbukti seorang pekerja melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap\nsiapapun di dalam area perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b) Terbukti seorang pekerja melakukan kembali tindakan kekerasan di dalam\narea perusahaan meskipun masa berlaku Surat Peringatan sebelumnya sudah\nhabis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Terbukti melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan\u002Fatau\nuang milik perusahaan atau milik karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Terbukti memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga\nmerugikan perusahaan dari karyawan\u002Fpekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Terbukti mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan\u002Fatau\nmengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Terbukti melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>g) Terbukti menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman\nsekerja atau pengusaha di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>h) Terbukti membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan\nyang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Terbukti dengan sengaja merusak\u002Fmembiarkan dalam keadaan bahaya barang\nmilik perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Terbukti dengan sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam\nkeadaan bahaya di tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) Terbukti membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya\ndirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Terbukti melakukan pemotongan dan pengambilan gaji tanpa kuasa dan\nkesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) Terbukti mencari keuntungan pribadi dengan membungakan uang\n(rentenir).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) Terbukti membawa barang milik perusahaan tanpa ijin dari perusahaan atau\npimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) Terbukti tidak bekerja dengan baik akibat minum minuman keras atau\nobat-obatan terlarang yang dilakukan di luar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) Terbukti melakukan dan\u002Fatau terlibat Recruitment Fee di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q) Terbukti pekerja telah menerima Surat Peringatan III yang masih berlaku\nkarena alasan mangkir atau faktor kesengajaan akan tetapi mengulang kesalahan\nyang sama sebelum berakhirnya masa peringatan tersebut maka akan berhak atas\nuang pesangon.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r) Pada saat perjanjian diadakan, memberikan keterangan atau data palsu atau\nyang dipalsukan untuk membuat pengusaha\u002Fpetugas percaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kesalahan\u002Fpelanggaran berat sebagaimana di atas harus didukung dengan bukti\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Pekerja tertangkap tangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Ada pengaduan dari pekerja yang bersangkutan atau rekan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang\ndi perusahaan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Mendapatkan Pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran yang dilakukan pekerja yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja\n(PHK) mendapatkan pesangon antara lain sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja telah menerima pembinaan dan SP III atau SP Terakhir akan tetapi\nmelakukan pelanggaran kembali dengan kesalahan yang tidak sama dengan SP\nsebelumnya; dan bobot sanksinya SP I, SP II atau SP III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Terbukti menjelekkan\u002Fmencemarkan nama baik sesame pekerja, pimpinan,\nbawahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Terbukti menyuruh, membiarkan, mengijinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan mesin\u002Fbarang inventaris perusahaan tanpa seizin pimpinan\nperusahaan yang mengakibatkan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Tanpa seizin pimpinan yang berwenang, menggunakan mesin atau barang,\nperalatan milik perusahaan untuk keperluan pribadi mengakibatkan kerugian\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Petugas satuan pengamanan (SATPAM) memergoki pelaku pencurian, penipuan\nkejahatan, penganiayaan, penggelapan, tindakan asusila, tidak bisa melakukan\npenangkapan dan menyerahkan kepada pimpinan, untuk diambil tindakan\u002Fdiproses\nsesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Tanpa alasan yang tepat dan jelas menolak dipindah tugaskan kerjanya ke\nbagian lain (menolak mutasi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Dengan sengaja sering mengganggu pekerjaan orang lain sehingga merugikan\nperusahaan\u002Forang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Melakukan pekerjaan secara tidak baik\u002Fserampangan\u002Fasal-asalan dengan\nsengaja dan merugikan perusahaan\u002Forang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 24: PERATURAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari ada beberapa hal penting yang harus\ndiperhatikan dan dilaksanakan baik oleh pimpinan maupun operator antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Tidak dibenarkan bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan\nyaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu\nuntuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (Undang-Undang No. 13 Tahun\n2003 pasal 77 ayat 2b) dan 78 ayat 1b atau sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundangan masih berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>b) Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam seminggu (Undang-Undang No. 13 Tahun\n2003 pasal 78 ayat 1b dan Kepmen No. 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004 pasal 3 sub 1) atau sesuai\ndengan ketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Sebelum masuk jam kerja karyawan harus sudah berada di lokasi perusahaan\nuntuk mempersiapkan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tidak diperbolehkan meeting maupun bekerja pada waktu jam istirahat,\npelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi sesuai PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Tidak diperbolehkan makan di dalam lingkungan kerja, pelanggaran atas\nketentuan ini diberikan sanksi SURAT PERINGATAN (PKB).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Jika ada penambahan jam kerja atau lembur, rencana pelaksanaannya harus\nada persetujuan dari Pimpinan Perusahaan dan diserahkan ke HRD paling lambat\njam 14.00 WIB. Pelaksanaan lembur harus disertai dengan tanda tangan kesediaan\nLembur Sukarela dari pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI: PEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 25: IZIN RESMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>1) Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerja dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>a) Pekerja sendiri menikah: 3 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b) Pekerja menikahkan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>c) Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d) Pekerja menyunatkan anak\u002Fmembaptiskan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>e) Keluarga pekerja (istri,suami,anak, orang tua\u002Fmertua meninggal dunia): 2\nhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia: 1 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja yang akan minta izin resmi kepada pengusaha, wajib mengajukan\npermohonan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya kecuali karena\nkeluarga meninggal dunia dan\u002Fistri pekerja melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengusaha wajib memberikan izin resmi kepada pekerja sesuai dengan\nketentuan yang berlaku tanpa adanya alasan-alasan yang menyebabkan keluhan bagi\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pekerja wajib melampirkan surat keterangan yang sah sebagai tanda bukti\nkejadian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Pengusaha wajib memberikan izin sesuai dengan berita kejadian dan\nprosedur permohonan izin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 26: CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>1) Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja selam 12\nhari kerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan\nmendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat-lambatnya 1\n(satu) minggu sebelumnya dikecualikan hal-hal yang bersifat\ninsidentil\u002Fmendadak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Cuti tahunan yang belum dipergunakan tidak dapat dikompensasikan dalam\nbentuk uang namun dapat diakumulasikan dengan cuti tahunan berikutnya sampai\ndengan batas waktu 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam cuti\nmassal (idul fitri) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan dipotong\nsebanyak cuti massal yang telah diambil, adapun selebihnya adalah hak mutlak\npekerja sepenuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pengusaha dapat mengijinkan pekerja untuk menggabungkan pengambilan cuti\ntahunan dengan izin resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>6) HRD\u002FPersonalia berkewajiban menginformasikan sisa cuti tahunan pekerja\nsetelah dipotong cuti massal.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Teknis pelaksanaan cuti tahunan dibantu oleh masing-masing administrasi\ndepartemen, form cuti dibagikan kepada pekerja untuk pengajuan cuti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 27: CUTI HAID\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1) Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha wajib memberikan izin kepada pekerja wanita yang akan mengambil\ncuti haid, dengan melampirkan surat keterangan Dokter atau poliklinik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja yang mengambil cuti haid berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 28: CUTI MELAHIRKAN DAN CUTI KEGUGURAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1) Pekerja wanita berhak atas cuti melahirkan dan cuti keguguran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>2) Pekerja wanita yang sedang hamil, diberikan cuti 1,5 (satu setengah)\nbulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1,5 (satu\nsetengah) setelah melahirkan; termasuk di dalamnya apabila pekerja mengalami\nkelahiran prematur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Apabila hak cuti melahirkan telah diambil ternyata terjadi kelahiran\ndismatur (kelahiran melebihi tanggal penentuan\u002Fbatas normal) maka batas waktu\ncuti melahirkan dihitung 1,5 (satu setengah) bulan terhitung sejak tanggal\nmelahirkan. Apabila setelah batas waktu tersebut kondisi pekerja belum bisa\nbekerja kembali, maka selebihnya dihitung ijin kecuali disertai dengan surat\nketerangan dari Dokter\u002FBidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Karyawati dengan usia kehamilan 32 (tiga puluh dua) minggu harus\nmengajukan cuti melahirkan ke HRD\u002FPersonalia 1 (satu) minggu sebelum\npelaksanaan cuti dengan melampirkan hasil USG untuk akurasi perkiraan waktu\nkelahiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>5) Bagi karyawati yang hamil kemudian keguguran maka berhak cuti keguguran\nselama 1,5 (satu setengah) bulan. Keterangan pekerja yang mengalami keguguran\ndimaksud berdasarkan keterangan Bidan\u002FDokter perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_duration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>6) Bagi karyawati yang masih menyusui diberikan kesempatan dan disediakan\ntempat khusus untuk memerah dan menyimpan ASI di ruang ASI.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 29: PERATURAN BAGI IBU HAMIL DI TEMPAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>1) Bagi karyawati hamil harus membuat kartu ibu hamil, dengan membawa surat\nketerangan hamil dari Bidan dan harus melaporkan kepada atasan klinik\u002FSEA\u002FHRD\nmengenai kehamilannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Bagi karyawati hamil harus mengikuti program\u002Ftraining khusus ibu\nhamil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Karyawati hamil hanya diperbolehkan diberikan jam lembur sebanyak 1\n(satu) jam setiap harinya, dan jika akan mengikuti lembur di hari sabtu, maka\nharus masuk ke dalam daftar pada surat keterangan rekomendasi medis dari Dokter\nklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-riskassessment\">\u003Cp>4) Pengusaha memberikan penyuluhan ibu hamil secara periodic kepada\nkaryawati yang hamil yang dilaksanakan oleh Bidan dan SEA team.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Karyawati yang usia kehamilannya telah mencapai usia 32 (tiga puluh dua)\nminggu harus mengajukan cuti melahirkan ke bagian HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>6) Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung\nzat kimia, dekat area zat kimia dengan radius yang ditentukan berdasarkan\nanalisis lokasi oleh ahli keselamatan kerja, area bising, area sangat panas,\nbergetar, radiasi dan area berbahaya lainnya yang ditentukan oleh ahli\nkeselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja dalam keadaan berdiri\nterlalu lama dan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya menurut\nrekomendasi medis dari Dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja mengangkat bahan yang\nberat-berat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\nbagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Ibu hamil diperkenankan meninggalkan pekerjaannya 10 menit lebih awal\npada saat jam istirahat dan jam pulang kerja untuk menghindari antrian dan\ndesak-desakan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 30: IZIN SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan\nsurat keterangan sakit dari Dokter atau tim medis yang memeriksa kepada HRD\npaling lambat 1 (satu) hari kerja dari tanggal masuk kerja. Apabila melewati\ndari batas waktu yang telah ditentukan pekerja yang bersangkutan tidak memenuhi\nkewajibannya maka dianggap sakit tanpa surat keterangan dokter\u002Fsakit biasa atau\ndikompensasikan dengan hak cuti tahunan apabila masih mempunyai hak cuti\ntahunan setelah dipotong cuti massal (cuti idul fitri).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>2) Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja yang sakit dan diperiksa oleh Dokter di luar perusahaan, harus\nmendapat rekomendasi dari Dokter poliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang sah berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Perusahaan dapat menolak surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh\nBalai Pengobatan atau Yayasan yang tidak mendapat izin dan tidak diakui oleh\ninstansi terkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 31: IZIN MENINGGALKAN KERJA DENGAN MENDAPAT UPAH PENUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja yang tidak melakukan kerja karena perintah pengusaha berhak atas\nupah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan tugas\nNegara\u002FPerusahaan, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan ibadah sesuai\nsyariat agamanya, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pekerja karena menjadi anggota\u002Fpengurus serikat pekerja tidak melakukan\nkerja, karena melaksanakan tugas atas perintah organisasi serikat pekerja,\nberhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pekerja tidak melakukan kerja atas izin pengusaha dengan mendapat upah\ndiantaranya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Rumah atau jalan yang dilewati kebanjiran\u002Fbencana alam yang lain sesuai\npengumuman pemerintah paling lama 2 (dua) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Mengantar keluarga (istri, suami, anak, orang tua\u002Fmertua) dalam satu\nlingkungan karena sakit yang bersifat mendesak ke rumah sakit atau puskesmas,\npaling lama 1 (satu) hari dengan surat keterangan dokter dan harus mendapat\nrekomendasi dari Dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Terkena musibah pencurian atau perampokan dan dipanggil oleh pihak yang\nberwajib selaku saksi paling lama 1 (satu) hari atau sesuai kebutuhan dengan\nmendapatkan izin dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 32: IZIN BIASA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan pada jam kerja, wajib\nmengajukan permohonan izin kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja yang akan meminta izin biasa, wajib memberitahukan secara\ntertulis, kecuali untuk kasus mendesak\u002Finsidentil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII: PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 33: SISTEM PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor\nKep: 49\u002FMEN\u002F2004 Tentang Ketentuan Nilai dan Struktur Skala Upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Sistem pembayaran Upah pokok dan lembur dibayarkan 1 (satu) kali dalam\nsebulan setiap tanggal 5 (lima).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Komponen upah terdiri atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Gaji Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Gaji Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Tunjangan Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Tunjangan Kerajinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Tunjangan Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Tunjangan Khusus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Premi Panas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Non Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Insentif Kehadiran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Subsidi Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Tunjangan Makan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Kerja Biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Libur\u002FBesar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Apabila jadwal pembayaran upah tanggal 5 jatuh pada hari sabtu, maka\nproses transfer pembayaran gaji, tetap dilaksanakan pada tanggal 5 tersebut\n(kecuali tanggal 5 jatuh pada hari Minggu atau libur nasional, maka pembayaran\ngaji dilakukan pada hari kerja berikutnya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Kompensasi pelaksanaan kerja yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan untuk\nwaktu khusus (hari libur\u002Fbesar) untuk bagian tertentu dapat diajukan oleh\npimpinan departemen kepada pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 34: PAJAK PENGHASILAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka\npenghasilan pekerja wajib ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan dan\nperusahaan wajib memotong dan menyetorkan kepada instansi yang berwenang (Dinas\nPerpajakan) dan pengusaha wajib membagikan kepada setiap pekerja berupa bukti\npembayaran pajak penghasilan yang telah disetor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 35: PENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>1) Upah terendah pekerja berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah\nsetempat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Upah pekerja yang bekerja di atas satu tahun ditetapkan berdasarkan\nkesepakatan dengan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>3) Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi yang\ndisesuaikan dengan jabatan dan golongan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 36: LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1) Dasar perhitungan upah lembur adalah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja\nNo. KEP-102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Tarif upah lembur (TUL) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 x Upah sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Kompensasi pelaksanaan lembur yang sifatnya special case untuk waktu\nkhusus atau bagian tertentu dapat diajukan oleh pimpinan departemen kepada\npimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Perhitungan upah lembur, berdasarkan waktu kerja lembur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>1) Sistem 5 Hari Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>a) Hari kerja biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>Jam kerja pokok: 8 Jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9: 1,5 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 10 dst: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>b) Hari Sabtu, Minggu atau Libur Nasional:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 8: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9: 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 10 dst: 4 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Sistem 6 Hari Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Hari kerja biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam kerja pokok: 7 Jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 8: 1,5 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 dst: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Hari Sabtu (Hari kerja terpendek):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam kerja pokok: 5 Jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 6: 1,5 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 7 dst: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Minggu atau Libur Nasional:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 7: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 8: 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 dst: 4 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Hari Libur jatuh pada hari kerja terpendek:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 5: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 6: 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 7 dst: 4 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 37: UPAH PIKET\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Bagi pekerja yang piket pada saat cuti bersama diperhitungkan\nsekurang-kurangnya sama dengan upah sehari serta tidak mengurangi hak cuti\ntahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Upah piket dibayarkan bersamaan dengan gaji bulanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 38: TUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Tunjangan jabatan diberikan kepada pekerja yang memangku suatu\njabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Besarnya tunjangan jabatan ditentukan menurut tingkat jabatan yang\nbesarnya menurut uraian jabatan, analisa jabatan, evaluasi jabatan pada setiap\njabatan adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>NO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>JABATAN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>BESARNYA TUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>PENGAWAS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SUPERVISOR\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>CHIEF\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ASS MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>180.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>MANAGER\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>200.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tunjangan jabatan besarnya tidak diambil dari gaji pokok pekerja yang\nmemangku jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pekerja yang memangku jabatan minimal 1 (satu) bulan dan selama-lamanya\ndalam jangka waktu 3 (tiga) bulan masa training jabatan harus segera diajukan\npromosi jabatan untuk mendapatkan hak tunjangan jabatan sesuai dengan jenjang\njabatannya (disertakan SK pengangkatan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 39: UANG SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift atau\npekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp. 3.000,- (tiga\nribu rupiah)\u002Fhari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 40: INSENTIF KEHADIRAN DAN SUBSIDI TRANSPORT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Insentif kehadiran\u002Fatau premi hadir akan diberikan penuh apabila pekerja\nselama 1 (satu) bulan masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Insentif kehadiran akan dipotong 50% apabila tidak ada keterangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Insentif kehadiran tidak akan dipotong jika pekerja mengambil hak cuti\ntahunan, cuti hamil serta izin resmi (contoh: cuti nikah, khitanan anak,\nmenikahkan anak, keluarga meninggal, istri melahirkan dan lain-lain).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Besarnya tunjangan kehadiran diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Operator: Rp. 10.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Staff: Rp. 18.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Pengawas: Rp. 23.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Supervisor: Rp. 30.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Chief: Rp. 40.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Ass. Manager: Rp. 50.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g) Manager: Rp. 70.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowanceamount1\">\u003Cp>5) Sebagai salah satu bentuk insentif lain yang diberikan perusahaan berupa\nsubsidi transport yang nilainya diberikan berdasarkan level jabatan berdasarkan\njumlah hari kehadiran dengan perincian sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Operator: Rp. 40.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Staff: Rp. 50.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pengawas: Rp. 60.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Supervisor: Rp. 70.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Chief: Rp. 80.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Ass Manager: Rp. 100.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Manager: Rp. 110.000\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 41: TUNJANGAN MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cp>1) Tunjangan berkala diberikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 (satu) tahun sebagai tanda senioritas dan diberikan terhitung\nper tanggal mulai masuk kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Besarnya tunjangan berkala\u002Fmasa kerja, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cimg alt=\"Besarnya tunjangan berkala\u002Fmasa kerja\" src=\"..\u002F..\u002F..\u002F..\u002FDownloads\u002Fparkland world.png\" style=\"float: left\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tunjangan berkala\u002Fmasa kerja komponen upah dimasukkan ke dalam gaji\ntetap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 42: TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>1) Tunjangan Hari Raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 1\n(satu) minggu sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam Permenaker\nNo. 6 Tahun 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Besarnya Tunjangan Hari Raya keagamaan adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cimg alt=\"pasal 42\" src=\"..\u002F..\u002F..\u002F..\u002FDownloads\u002Fparkland world 2.png\" width=\"624\" height=\"275\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja yang terkena PHK karena mengundurkan diri atau karena kasus\ntertentu setelah memasuki bulan Ramadhan\u002FPuasa berhak mendapatkan THR yang\nbesarnya seperti ayat (2) di atas dan diberikan bersamaan uang pesangon.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 43: TUNJANGAN PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Tunjangan perjalanan dinas diberikan oleh perusahaan sebagai pengganti\nbiaya makan, penginapan dan transportasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja yang melakukan perjalanan dinas adalah untuk melaksanakan tugas\nperusahaan keluar dari area pabrik berdasarkan surat dinas dari departemen atas\ninstruksi pimpinannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tunjangan perjalanan dinas akan diperhitungkan dan diberikan secara\nlangsung pada nota perjalanan dinas yang bersangkutan disertai bukti-bukti atau\npertanggung jawaban yang jelas dan diserahkan kepada pihak manajemen\u002FGA paling\nlambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII: BPJS KETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>BPJS Ketenagakerjaan adalah pergantian nam dari Jamsostek, yang programnya\nmeliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan\nJaminan Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 44: JAMINAN KECELAKAAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Biaya transportasi pekerja ke rumah sakit\u002Fatau ke rumah tempat\ntinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Biaya pemeriksaan pengobatan dan\u002Fatau perawatan selama di rumah sakit\ntermasuk biaya rawat jalan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan kebutuhan\nmedis menurut Dokter Pemeriksa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan\u002Fatau alat ganti bagi yang\nanggota badannya hilang atau tidak berfungsi pada waktu akibat kecelakaan\nkerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Besarnya santunan berupa uang, diatur sesuai ketentuan yang ada\nmeliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Santunan sementara tidak mampu bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Santunan cacat sebagaian untuk selama-lamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Santunan kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>3) Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89% perbulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja,\nsetiap ada pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja, baik terjadi pada waktu\nperjalanan menuju ke tempat kerja, dalam waktu kerja dan pada waktu pulang dari\nkerja. Untuk melaporkan kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan BPJS\nKetenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam, terhitung sejak\nterjadinya kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pengusaha pada waktu melaporkan kejadian kecelakaan kerja, setelah ada\nsurat keterangan dari Dokter pemeriksa atau Dokter penasehat, wajib melaporkan\nsurat-surat keterangan, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Keterangan sementara tidak mampu bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Keterangan cacat sebagian untuk selama-lamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Keterangan cacat total untuk selama-lamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Pengajuan penggantian pembayaran jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS\nKetenagakerjaan dengan melampirkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan fotocopy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Surat Keterangan Dokter pemeriksa atau Dokter penasehat, yang menerangkan\ntingkat kecacatan yang diderita pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Pengusaha dan karyawan akan mematuhi dan menjalankan Peraturan Pemerintah\nyang berlaku tentang kecelakaan kerja termasuk bila ada perubahan Peraturan\nPemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 45: JAMINAN KEMATIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, pihak\nkeluarga (ahli waris yang saha) berhak atas jaminan kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Jaminan kematian dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sekaligus kepada\nahli waris pekerja (janda, duda atau anak) yang meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Santunan berkala akan diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu\nrupiah) selama 24 bulan atau selama 2 (dua) tahun atau bisa dibayarkan\nsekaligus sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Beasiswa sebesar Rp. 174.000.000,- (dari BPJS Ketenagakerjaan) apabila\npekerja yang bersangkutan sudah mengikuti kepesertaan minimal 5 tahun dan\nmempunyai anak usia sekolah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Apabila karyawan meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka akan\nmendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Dalam hal pekerja tidak mempunyai keturunan sedarah, jaminan kematian\ndibayarkan kepada yang ditunjuk pekerja dalam wasiatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Selama tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau\npihak lain selama pengurusan pemakaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Premi asuransi dan iuran setiap bulan sebesar 0,30% dari upah sebulan\nmenjadi tanggungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengajuan pembayaran jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan\ndisertai bukti-bukti, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Photocopy KPK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Foto copy KTP (karyawan dan ahli waris).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Foto copy Kartu Keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Surat keterangan ahli waris dari kelurahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Foto copy surat keterangan nikah (bagi karyawan yang sudah menikah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Surat keterangan kematian (Rumah sakit dan visum Dokter) apabila\nmeninggal di rumah sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Surat kematian dari desa (kelurahan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Surat keterangan kematian dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Sebagai rasa simpati dan belasungkawa dari perusahaan, perusahaan\nmembantu biaya transportasi jenazah dengan ketentuan meninggal pada saat\nberangkat kerja, saat kerja, dan pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Pengusaha dan Pekerja akan mematuhi dan menjalankan Peraturan Pemerintah\nyang berlaku tentang Jaminan Kematian termasuk bila ada perubahan Peraturan\nPemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 46: JAMINAN HARI TUA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada pekerja yang telah mempunyai\numur 56 tahum atau cacat total untuk selama-lamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dilakukan sekaligus kepada janda atau\nduda, dalam hal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja yang menerima pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala\nmeninggal dunia, dibayar sekaligus sisa Jaminan Hari Tua yang belum\ndibayarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pekerja meninggal dunia dalam hal tidak ada janda atau duda maka\npembayaran Jaminan Hari Tua diberikan kepada anaknya yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan oleh janda atau duda atau\nanaknya yang sah sebagai ahli waris.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tenaga kerja yang telah mencapai minimal kepesertaan 10 tahun dan masih\naktif bekerja, dapat mengambil JHT sebagian:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pengambilan maksimal 10% untuk persiapan Hari Tua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pengambilan maksimal 30% untuk membantu biaya perumahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2015, bahwa bagi karyaan yang\nsudah keluar dan tidak bekerja lagi, maka berhak untuk mengambil JHT nya\nmeskipun masa kepesertaan belum mencapai 5 tahun, kecuali ada perubahan\nperaturan perundangan yang mengatur hal tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Besarnya premi dan\u002Fatau iuran Jaminan Hari Tua, adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 3,7% x upah sebulan menjadi kewajiban pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 2% x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Melampirkan\u002Fmenyerahkan tanda bukti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Keterangan tidak bekerja (surat pengalaman kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Kartu tanda peserta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Foto copy kartu tanda penduduk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Keterangan lain yang disyaratkan BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Tata cara pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Mengisi formulir pembayaran Jaminan Hari Tua yang tersedia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Melampirkan\u002Fmenyerahkan tanda bukti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Keterangan tidak bekerja (surat pengalaman kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Kartu tanda kepesertaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Foto copy kartu tanda penduduk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Keterangan lain yang disyaratkan BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Pengusaha dan karyawan akan mematuhi dan menjalankan peraturan pemerintah\nyang berlaku tentangan Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk bila ada perubahan\nPeraturan Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 47: JAMINAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>1) Besarnya Iuran Jaminan Pensiun adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 2% x upah sebulan menjadi tanggung jawab pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 1% x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Jaminan Pensiun dapat diterima bagi pekerja yang telah mencapai usia\npension (57 tahun), dengan masa kepesertaan 15 tahun atau sesuai dengan\nperaturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Persyaratan dan teknis pemberian Jaminan Pensiun diatur sesuai dengan\nketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 48: BPJS KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan\nkesehatan berdasarkan sistem jaminan sosial nasional. Sesuai amanat Perpres No.\n111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan\nKesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN\nwajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)\nKesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan\npekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan membayar\niuran dengan nilai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) 4% x Upah: Kewajiban pemberi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) 1% x Upah: Kewajiban pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Dalam hal pekerja belum terdaftar pada BPJS\nKesehatan, pemberi kerja wajib bertanggung jawab pada saat pekerjanya\nmembutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan BPJS\nKesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terkait dengan kewajiban pendaftaran BPJS Kesehatan sebagaimana disebutkan\ndi atas, maka untuk implementasi pelayanan kesehatan untuk pekerja dan\nkeluarganya diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Seluruh pekerja wajib mengisi formulir pendaftaran kepesertaan BPJS\nKesehatan untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui Badan\nPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Bagi pekerja yang sudah mengisi formulir pendaftaran BPJS dan sudah\ndidaftarkan ke BPJS Kesehatan dan ternyata belum teregistrasi karena\nkelengkapan datanya kurang, akan dikembalikan dan harus dilengkapi dan\ndidaftarkan kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bagi pekerja yang belum mengisi formulir pendaftaran kepesertaan BPJS\nKesehatan karena alasan kelengkapan data kependudukan atau data data pribadi\ndan keluarganya, atau karena alasan lain yang disebabkan oleh kelalaian pekerja\nsendiri atau sudah mengisi formulir pendaftaran BPJS Kesehatan namun salah data\nmaka tidak terdaftarnya pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan bukan kesalahan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada seluruh pekerja,\nmaka perusahaan wajib menyediakan inhouse klinik di dalam lokasi perusahaan\nuntuk melayani pekerja selama 24 jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Inhouse klinik dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau dikerjasamakan\ndengan pihak lain untuk pengelolaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Inhouse klinik harus bekerjasama pula dengan BPJS Kesehatan sebagai\nklinik Faskes I BPJS Kesehatan sehingga dapat memberikan rujukan pengobatan\nlanjutan atau rawat inap ke Faskes II (Rumah Sakit) terhadap pekerja dengan\nmenggunakan fasilitas BPJS Kesehatan apabila kondisi pasien tidak dapat\nditangani oleh tim medis inhouse klinik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Inhouse klinik menyediakan saran mobil ambulans 24 jam beserta dokter dan\ntenaga medis untuk penanganan pasien (pekerja) dalam situasi darurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Dengan diwajibkannya inhouse klinik bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,\nmaka pekerja dapat memilih inhouse klinik sebagai salah satu pilihan Faskes\nI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 49: PERLINDUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>1) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\ndiwajibkan mentaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\nsesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan\naturan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Teknik dan pelaksanaannya mengacu kepada kebijakan, keselamatan dan\nkesehatan kerja di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 50: PAKAIAN KESELAMATAN KERJA DAN SERAGAM KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>Pakaian keselamatan kerja diberikan kepada:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\nbahan dan jenis pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan kerja,\nberupa baju, sepatu safety, helmet safety atau peralatan keselamatan kerja\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pakaian kerja disesuaikan dengan standar keselamatan dan kesehatan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pakaian seragam:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Pakaian seragam yang sudah diberikan oleh perusahaan wajib dipakai oleh\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha tidak diperbolehkan mewajibkan pekerja untuk memakai seragam\napabila perusahaan tidak memberikan pakaian seragam kepada karyawan secara\ncuma-Cuma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 51: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Dalam upaya mencapai nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,\nharus dilakukan upaya-upaya penurunan hingga penghilangan tingkat resiko dari\nbahaya sesuai urutan pada hirarki manajemen risiko sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Penghilangan sumber bahaya\u002Feliminasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii.Penggantian sumber bahaya\u002Fsubstitusi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii.Penggunaan teknik rekayasa pada sumber bahaya seperti perawatan,\npengamanan mesin dan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>iv.Upaya administrasi seperti prosedur\u002FSOP, pelatihan dan rambu keselamatan\ndan lainnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>v. Penggunaan alat pelindung diri (APD).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pekerja harus mentaati prinsip-prinsip, petunjuk-petunjuk,\nstandar-standar dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keselamatan dan\nkesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Tempat kerja harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya serta tidak\ndiperkenankan meletakkan barang-barang tidak pada tempatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya diwajibkan menggunakan alat\npelindung diri yang memenuhi syarat dan disesuaikan dengan kondisi\npekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Alat-alat pelindung harus selalu dirawat dan diperiksa secara berkala,\napabila alat-alat pelindung tersebut sudah tidak layak pakai segera diusulkan\nkepada atasannya untuk diadakan penggantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Alat-alat pelindung diri harus disimpan di tempat yang telah ditentukan\ndan tidak diperkenankan dipindahkan ke tempat lain kecuali telah melalui\npersetujuan oleh atasan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Dilarang meletakkan atau menyusun barang di tempat yang mengakibatkan\nperlengkapan darurat keselamatan seperti kotak P3K (Pertolongan Pertama pada\nKecelakaan), pencuci mata darurat (Emergency Eye Wash), pencuci tubuh darurat\n(Emergency Shower), tandu\u002Ftroli darurat menjadi terhalang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Sikap dan tingkah laku pekerja harus taat pada peraturan yang telah\ndisepakati yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Perlengkapan Keselamatan Kebakaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja harus mengetahui arah evakuasi dan pintu keluar terdekat serta\ntitik kumpul darurat di masing-masing area kerjanya, kemudian juga mengetahui\narah evakuasi dan pintu keluar alternative untuk proses evakuasi saat keadaan\ndarurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pekerja harus mengetahui dimana tempat alat-alat pemadam kebakaran\n(tabung pemadam api, hidran\u002Fselam pemadam api, dan tombol alarm kebakaran)\nditempatkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Tanpa izin atasan yang berwenang, dilarang memindahkan tabung pemadam api\nyang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Dilarang keras untuk memainkan tabung api, hidran\u002Fselang pemadam api,\ntombol alarm kebakaran dan alat-alat pemadam api lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Pekerja wajib melaporkan ke Departemen SEA atau Security, jika tabung\npemadam api, hidran\u002Fselang pemadam api, dan tombol alarm kebakaran telah\ndigunakan dalam keadaan darurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Dilarang meletakkan atau menyuruh barang di tempat yang mengakibatkan\ntabung pemadam api, hidran\u002Fselang pemadam api, tombol alarm kebakaran dan panel\nlistrik menjadi terhalang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Dilarang meletakkan atau menyusun barang di tempat yang mengakibatkan\njalur evakuasi dan pintu keluar terlarang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Pintu keluar harus selalu terbuka saat jam kerja atau ada pekerja di\ndalam gedung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Perlindungan Lingkungan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja harus menjaga lingkungan dari pencemaran udara, air dan tanah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pekerja wajib melakukan penghematan penggunaan air, energi listrik,\nenergi bahan bakar minyak (BBM) dan gas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pekerja wajib melakukan upaya untuk mengurangi limbah\u002Fsampah produksi dan\nnon produksi sesuai prinsip 3R berikut ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Reduce\u002Fkurangi limbah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Reuse\u002Fgunakan kembali limbah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Recycle\u002Fmendaur ulang limbah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Pekerja wajib menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemisahan\nlimbah\u002Fsampah sesuai jenisnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Pekerja dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke\nlingkungan seperti selokan, gorong-gorong, tanah, dan toilet.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Pekerja dilarang membakar sampah\u002Flimbah di lingkungan kerja dan\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan\nlingkungan dilakukan oleh Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) dan didukung\noleh seluruh pekerja dan manajemen perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 52: WABAH PENYAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Perusahaan membentuk satuan gugus tugas untuk melakukan tindakan\npencegahan dan penanganan wabah penyakit sesuai dengan peraturan dan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-covid\">\u003Cp>2) Apabila pekerja terkena penyakit\u002Fepidemic, wajib melaporkan kepada\npengusaha guna diambil tindakan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-covid_vaccination\">\u003Cp>3) Pekerja yang terkena wabah penyakit, wajib mengikuti program vaksinasi\nyang telah disediakan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4) Pekerja yang terkena penyakit menular, dilarang memasuki wilayah\nperusahaan kecuali atas rekomendasi Dokter perusahaan, guna mencegah menularnya\npenyakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Perusahaan berwenang melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pekerja yang\nterindikasi atau mengarah pada wabah penyakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar,\nperusahaan ikut berpartisipasi dalam upaya penanganannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X: PEMBINAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 53: PRINSIP-PRINSIP PEMBINAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha, Pekerja dan\u002Fatau Serikat Pekerja dengan segala upaya harus\nmengusahakan agar tidak terjadi PHK, apabila ada pembinaan terhadap pekerja\nsudah dilaksanakan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha perlu\nmerundingkan dengan pihak serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>2) Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja, karena:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Sakit dengan Surat Keterangan Dokter dan tidak melebihi 12 bulan\nberturut-turut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pekerja menikah, hamil atau melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pekerja aktif sebagai pengurus serikat pekerja dan sedang menjalankan\ntugas serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d) Karena memenuhi kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh\nundang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadah yang diperintahkan\nagama dan disetujui Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengusaha dilarang melakukan PHK massal karena alasan efisiensi sebelum\nada upaya penyelamatan melalui usaha peningkatan efisiensi dan penghematan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Apabila PHK tidak bisa dihindari oleh pihak pengusaha, maka maksud PHK\nwajib dirundingkan dengan serikat pekerja terlebih dahulu secara bipartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pengusaha apabila melakukan PHK memberi informasi kepada pejabat yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Selama proses berlangsung pengusaha wajib membayar hak atas upah kepada\npekerja setiap bulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Pengusaha apabila melakukan PHK secara sepihak tanpa menjalankan\nketentuan ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) di atas batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 54: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TANPA PENETAPAN PEJABAT\nBERWENANG\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa izin\u002Fpenetapan pejabat berwenang\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja dalam masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pekerja mengundurkan diri secara murni dan tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pekerja telah memasuki usia pensiun sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan\nynag berlaku atau perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Pekerja meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja telah sepakat dengan pengusaha secara bipartite dan disaksikan\nserikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 55: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Setelah pekerja diberikan tugas tidak dapat melakukan tugas dengan baik\nsetelah dilakukan penilaian yang proporsional dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan,\nmaka pekerja dianggap tidak lulus masa percobaan, dengan kriteria sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja sering tidak masuk kerja tanpa keterangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pekerja sering melanggar tata tertib kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Alasan lain yang berhubungan dengan kinerja dan efisiensi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja yang terkena PHK karena tidak lulus masa percobaan berhak atas\nupah terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 56: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS KEHENDAK SENDIRI (MENGUNDURKAN\nDIRI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja karena alasan tertentu berhak mengundurkan diri dari hubungan\nkerja dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja yang mengundurkan diri sendiri, wajib membuat surat pengunduran\ndiri secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya dan mendapat persetujuan dari\nKepala Bagian\u002FPimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan telah\nmempunyai masa kerja sedikitnya 5 (lima) tahun atau lebih diberikan uang pisah\ndengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Masa kerja 5 tahun < 7 tahun: 1 (satu) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Masa kerja 7 tahun < 9 tahun: 1,5 (satu setengah) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Masa kerja 9 tahun < 11 tahun: 2 (dua) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Masa kerja 11 tahun < 13 tahun: 2,5 (dua setengah) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pembayaran uang pisah dibayarkan bersamaan dengan pembayaran sisa gaji\ngantungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pekerja yang mengundurkan diri yang tidak sesuai dengan prosedur yang\ntercantum pada pasal 2 tidak berhak atas uang pisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri tidak dalam kondisi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Karena tekanan dari pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Karen salah satu sebab dalam pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Karena pengaruh orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Karena pekerja dalam kondisi tidak sehat dan tidak sadar secara lahir\nbatin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri tetap melaksanakan\nkewajibannya sampai tanggal pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 57: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MANGKIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja yang tidak masuk kerja bekerja tanpa keterangan secara tertulis yang\ndilengkapi dengan bukti yang sah (perbuatan mangkir\u002Falpa) selama 5 (lima) hari\nkerja secara berturut-turut ataupun 8 (delapan) hari kerja secara tidak\nberturut-turut dalam masa kurun 1 (satu) bulan, dan setelah sampai dengan hari\nke-5 (lima) tidak mengindahkan panggilan atau konfirmasi dengan bentuk apapun\nsecara layak untuk yang ke-2 (dua) kalinya, maka dapat dilakukan pemutusan\nhubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 58: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA INDISIPLINER\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena Indisipliner setelah\nmelalui tahapan Surat Peringatan III atau SP Terakhir akan tetapi masih\nmengulangi\u002Fmelakukan kesalahan kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja karena PHK Indisipliner\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Uang Pesangon 1 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Uang Penghargaan 1 x upah x masa kerja apabila berhak atas uang\npenghargaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Ganti kerugian 15% dari uang pesangon ditambah dengan uang penghargaan\nmasa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Surat Keterangan Kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 59: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha berhak melakukan PHK karena pekerja karena sakit berkepanjangan\nsesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha wajib memberikan hak kepada pekerja tersebut sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Uang Penghargaan 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Ganti Kerugian 15% dari uang pesangon ditambah dengan uang penghargaan\nmasa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Surat Pengalaman Kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Sisa Uang Cuti tahunan yang belum diambil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 60: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pekerja yang telah bekerja dan telah mencapai umur 57 tahun dan tidak\ndipekerjakan lagi berhak atas pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja yang masuk kerja di atas usia pensiun, maka pekerja tersbeut\ntidak berhak menerima uang pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena pensiun berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Uang Penghargaan 1 x gaji x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Uang Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Uang Penggantian Hak sebesar 15% dari total uang pesangon dan penghargaan\nmasa kerja, sesuai perundang-undangan yang berlaku serta sisa uang cuti yang\nbelum diambil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengusaha memberika waktu Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada pekerja\nselama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pensiun diberlakukan,\ndengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap karyawan terkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pekerja yang menerima pensiun dan dipekerjakan lagi oleh pengusaha, maka\npekerja berhak untuk negosiasi lagi dengan pengusaha dengan masa kerja dihitung\ndari nol.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 61: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA EFISIENSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Apabila kondisi perusahaan tidak dapat melangsungkan kegiatan dengan baik\ndan terpaksa melakukan pengurangan jumlah pekerja\u002Fefisiensi perusahaan,\npengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Setelah\nmendapatkan ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan melakukan perundingan dengan pihak\nserikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara massal yang\ndisebabkan oleh efisiensi perusahaan berhak antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pesangon sebesar 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundingan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Uang Penghargaan 1 x upah x masa kerja, apabila berhak atas uang\npenghargaan masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Uang Penggantian hak 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Surat pengalaman kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 62: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALIH MANAGEMEN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja\u002Fburuh\ndalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan\nkepemilikan perusahaan dan pekerja\u002Fburuh tidak bersedia melanjutkan hubungan\nkerja, maka pekerja\u002Fburuh berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pesangon 1 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Uang Penghargaan 1 x upah x masa kerja, apabila berhak atas uang\npenghargaan masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Uang Penggantian Hak 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Surat Pengalaman kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Sisa Uang Cuti tahunan yang belum diambil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja\u002Fburuh\nkarena perubahan status, penggabungan dan peleburan perusahaan dan perusahaan\ntidak bersedia menerima pekerja\u002Fburuh di perusahaannya maka pekerja\u002Fburuh\nberhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Uang Penghargaan 1 x upah x masa kerja, apabila berhak atas uang\npenghargaan masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Uang Penggantian Hak 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Surat Pengalaman kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Sisa Uang Cuti tahunan yang belum diambil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan\nuang penggantian hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan kepada\npengusaha baru, kecuali diperjanjikan lain antara pengusaha lama dan pengusaha\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 63: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PERLAKUAN PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga\npenyelesaian perselisihan hubungan industrial secara langsung dalam hal\npengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Membujuk dan\u002Fatau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang\nbertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tidak membayar upah yang tepat waktu yang telah ditentukan selama 3\n(tiga) bulan berturut-turut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati di PKB dan\u002Fatau\ndijanjikan kepada pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang\ndiperjanjikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Memberikan pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan\nkesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada\nperjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai ayat (1)\nberhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Uang Penghargaan 1 x upah x masa kerja, apabila berhak atas uang\npenghargaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Uang Penggantian Hak 15% dari uang pesangon dan uang masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Sisa Uang Cuti tahunan yang belum diambil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Surat pengalaman kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI: PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 64: BENTUK-BENTUK KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Keluh Kesah Perorangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara perorangan, apabila mengalami perlakuan dari pekerja lain,\natasan lokal\u002Ftenaga kerja asing atau pengusaha, berhak menyampaikan keluh kesah\nlangsung menghadap pengurus serikat pekerja atau secara tertulis kepada Serikat\nPekerja, SEA atau HRD, dan\u002Fatau melalui media komunikasi lain yang disediakan\noleh manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Keluh Kesah Kelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara bersama-sama apabila mempunyai permasalahan akibat perlakuan\nketidakadilan dari atasan orang lokal\u002FTKA atau manajemen\u002Fpengusaha, berhak\nmenyampaikan keluh kesah melalui perwakilan langsung atau dengan surat tertulis\nkepada Serikat Pekerja, SEA, dan\u002Fatau HRD untuk segera ditindaklanjuti,\ndan\u002Fatau melalui media komunikasi lain yang disediakan oleh manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 65: KETENTUAN PENERIMAAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha dilarang ikut campur tangan\u002Fintervensi pada waktu serikat\npekerja menerima pengaduan\u002Fkeluh kesah dari pekerja secara perorangan atau\nmelalui perwakilan\u002Fkelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Serikat pekerja dilarang ikut campur tangan\u002Fintervensi pada waktu\npengusaha\u002Fmanajemen menerima pengaduan\u002Fkeluh kesah dari pekerja secara\nperorangan atau melalui perwakilan\u002Fkelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Penyelesaian keluh kesah dapat dilaksanakan bersama-sama antara\npengusaha, yang dalam hal ini diwakili oleh HRD dan SEA dengan Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 66: PROSEDUR PENYAMPAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah secara perorangan atau\nbersama-sama, tidak mengganggu jam kerja\u002Fproduksi kecuali keadaan memaksa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah menggunakan alat\nkomunikasi\u002Ftelepon milik perusahaan apabila hal-hal yang mendesak, agar tidak\nmeninggalkan tempat kerja\u002Fmengganggu kelancaran kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pekerja berhak menyampaikan keluh kesah dengan datang secara langsung ke\nkator serikat pekerja, SEA dan HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 67: LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha dan serikat pekerja setelah menerima pengaduan\u002Fkeluh kesah,\nakan melakukan langkah-langkah tindakan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Mengadakan wawancara dengan pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Mengadakan wawancara dengan pekerja lainnya, untuk mencari bukti-bukti\nakurat yang dapat dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Mengadakan penelitian apakah kasus\u002Fpermasalahan tersebut, pernah\nterjadi\u002Fbelum dan\u002Fatau pernah diatur atau belum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Mengujinya dengan ketentuan yang ada dan peraturan normatif yang ada\u002Fyang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Membicarakan dalam rapat pengurus serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Menetapkan kebijakan yang diambil serta tahap-tahapnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Mengajukan kepada pengusaha untuk diadakan upaya perundingan secara\nbipartit, sehingga permasalahan tersebut cepat diselesaikan secara internal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Membuat arsip hasil kesepakatan, dokumentasi sebagai bukti di serikat\npekerja maupun manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Kepada pelapor dan terlapor, disampaikan kebijakan anti balas dendam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Menyampaikan penjelasan kepada pengadu\u002Fpenyampai keluh kesah setelah ada\nkeputusan kesepakatan bersama antara serikat pekerja dengan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII: KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 68: FASILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Mess pekerja mencakup antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pengusaha menyediakan mess bagi pekerja untuk golongan tertentu, secara\nCuma-Cuma dan\u002Fatau tidak dikenakan pemotongan uoah berdasarkan pengajuan dari\nkepala bagian serta persetujuan pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pengusaha dalam menyediakan fasilitas mess untuk pekerja, dengan\ndilengkapi saran lain seperti: tempat tidur yang layak\u002Fmemadai, penerangan,\nteras, air minum dan lingkungan yang bersih serta sehat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Kantin Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan kantin yang bersih, sehat, rapi dan baik serta menu\nmakan berkalori dan bergizi, serta pengaturan yang baik bagi ibu hamil agar\ndapat istirahat makan dengan nyaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tempat Ibadah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan masjid dan mushola untuk tempat ibadah bagi\nkaryawan-karyawati PT Parkland World Indonesia Jepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Sarana Olahraga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarana olahraga berupa: Lapangan Sepak Bola, Volley, Tenis Meja, dan Bulu\nTangkis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Tempat parkir kendaraan karyawan (sarana tempat parkir kendaraan yang\nmemadai, layak aman untuk parkir kendaraan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Tempat Istirahat\u002FRest Area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 69: PEMBERIAN MAKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>1) Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang layak\nsesuai dengan standar kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan makan di kantin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada waktu jam makan pekerja\ntidak berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 70: EXTRA FOODING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja\nshift III dan kerja long shift malam hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pemberian extra fooding tidak dapat diganti dengan uang\u002Fbentuk lain,\nkecuali karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan extra fooding.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pemberian extra fooding kepada karyawan, diberikan langsung pada saat jam\nistirahat shift malam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 71: SUMBANGAN-SUMBANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>1) Sumbangan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pengusaha memberikan kesempatan\u002Fijin kepada pekerja yang ingin member\nbantuan secara sukarela dalam bentuk uang sebagai ungkapan turut berduka cita\nkepada pekerja atau keluarga pekerja dan orang tua pekerja yang terkena musibah\nkematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Bagi pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya mendapatkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Uang penuh dalam sebulan berjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cp>ii. Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Sumbangan Bencana Alam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan pertimbangan kondisi perusahaan, kepada pekerja yang terkena musibah\nbencana alam banjir atau kebakaran yang mengakibatkan rumah milik pekerja rusak\natau hancur\u002Fhangus, maka perusahaan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan\ndana perusahaan yang ketentuannya diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Melampirkan Surat Keterangan dari desa atau kelurahan setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Mengisi formulir bantuan yang disediakan perusahaan dan diketahui oleh\nserikat pekerja atau tim penyalur bantuan (Bansos).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 72: KOPERASI PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk dan\nmenjadi anggota serta pengurus, guna mengelola koperasi dengan tujuan untuk\nmeningkatkan kesejahteraan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha dan serikat pekerja secara bersama-sama mengusahakan akan\nmeningkatkan kesejahteraan pekerja melalui koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengusaha bersama-sama serikat pekerja berusaha membentuk tim badan\npengawas koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengusaha menyediakan fasilitas kantor dan gedung yang memadai untuk\nkegiatan usaha koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pengusaha wajib memberi kesempatan kepada pengurus koperasi untuk\nmengembangkan usaha koperasi dan bekerja sama dengan pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Sisa Hasil Usaha (SHU) akan dibagikan kepada anggota setiap tahunnya\nmelalui Rapat Anggota Tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 73: OLAHRAGA DAN KESENIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha menyelenggarakan kegiatan olahraga di luar jam kerja untuk\nmeningkatkan dan pengembangan bakat pekerja dan menunjang produktivitas kerja,\nserta memberikan hadiah perlombaan secara berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha dan serikat pekerja membentuk komisi olahraga yang bertugas\nuntuk menjalankan kegiatan-kegiatan seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Sepak bola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Bulu tangkis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Bola volley.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Tenis meja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) dan jenis lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Untuk mengembangkan bakat dan menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi\nmaka perusahaan dan serikat pekerja dapat mengadakan open turnamen olahraga\nkhusus karyawan karyawati PT Parkland Indonesia Jepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengusaha dan serikat pekerja membentuk tim khusus menangani masalah\nolahraga agar lebih terprogram.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Pengusaha bersama serikat pekerja menyediakan perangkat alat music\nseperti band, dangdut dan lain-lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Pengusaha bersama serikat pekerja mengelola program kesenian untuk\nmenyalurkan bakat seni dari seluruh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Pengusaha bersama-sama dengan serikat pekerja mengadakan lomba musik\nseperti dangdut dan band untuk menyalurkan bakat seni tiap setahun sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 74: PEMILIHAN PEKERJA TELADAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha setiap setahun sekali mengadakan pemilihan karyawan teladan,\nsebagai usaha meningkatkan kesetiaan pekerja pada pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonly_detail_txt\">\u003Cp>2) Pekerja yang terpilih dapat diberikan penghargaan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Piagam penghargaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Bonus, berupa uang atau barang.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Ketentuan\u002Fsyarat-syarat menjadi karyawan teladan ditentukan oleh panitia\nyang dibentuk antara pengusaha dan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 75: TEMPAT IBADAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha menyediakan tempat peribadatan berupa masjid di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha mendukung kegiatan hari-hari besar agama dan hari besar\nnasional seperti: Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Kemerdekaan\nRepublik Indonesia dan lain-lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Perusahaan tidak menghalangi pekerja untuk menjalani ibadah sesuai dengan\nkepercayaan dan agama yang dianutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengusaha menyediakan Mushola bagi pekerja dan setiap pekerja wajib\nmemelihara dan menjaga tempat peribadatan tersebut dari segala bentuk\npenyalahgunaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Mushola dan Masjid yang disediakan oleh perusahaan tidak diperbolehkan\ndipergunakan sebagai tempat propaganda pihak-pihak tertentu, sebagai tempat\ntidur, tempat merokok dan kegiatan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan\nfungsi sebenarnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 76: POLIKLINIK PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>1) Pengusaha menyediakan poliklinik Inhouse untuk melayani kesehatan dan\nkeselamatan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha menyediakan poliklinik Inhouse untuk pelayanan observasi\nsebelum dirujuk ke RSU terdekat atau RS lain atas rekomendasi Dokter\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Poliklinik Inhouse dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau\nbekerjasama dengan pihak lain Perusahaan Pengelola Jasa Pelayanan Kesehatan\nSwasta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Poliklinik Inhouse wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai Faskes\nI BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>5) Seluruh pekerja dan\u002Fatau keluarganya dapat memanfaatkan poliklinik\nInhouse sebagai pilihan Faskes I BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII: PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk\nmemperoleh sumber daya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berpikir,\ndedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan\nberusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala\ntingkatan jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 77: KOMISI PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>1) Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja\nuntuk meningkatkan SDM dan produktivitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha menyelenggarakan sistem pendidikan dan pelatihan secara rutin\ndan sistematis berupa Paket B, C, dan kursus-kursus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\npendidikan dan pelatihan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 78: PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>1) Di lokasi perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntraining sendiri atau mendatangkan tenaga pengajar dari luar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Di luar perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 79: BEASISWA UNTUK ANAK PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>1) Perusahaan memfasilitasi bantuan beasiswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan keterangan dari kepala\nsekolah yang bersangkutan melalui program BPJS, koperasi dan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Bantuan beasiswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di tingkat\nSD\u002FMI, SMP\u002FMTS, SMU\u002FSMK\u002FALIYAH yang berbentuk bantuan biaya sekolah per\nsemester.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Prosedur pelaksanaan ditentukan oleh pengusaha dan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV: PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 80: PELAKSANAAN DAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) PKB ini disepakati dan dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) PKB ini mengatur ketentuan yang sekurang-kurangnya sama dengan\nundang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>3) PKB ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani sampai dengan\ntanggal 7 Oktober 2022.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) PKB ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di PT Parkland World\nIndonesia Jepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 81: PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) PKB ini dibuat rangkap 4 (empat) yang sama bunyinya dan mempunyai\nkekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak Perusahaan, Serikat Pekerja\ndan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Pengusaha berkewajiban memperbanyak dan membagikan PKB kepada pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Pengusaha berkewajiban mensosialisasikan isi PKB kepada seluruh\nkaryawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 82: PERATURAN PILIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Apabila dikemudian hari anggota-anggota pengurus serikat pekerja dan\npengusaha yang membuat dan menandatangani PKB ini tidak aktif bekerja lagi di\nPT Parkland World Indonesia Jepara karena alasan mengundurkan diri atau alasan\nlainnya, maka PKB ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang\nditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Untuk menyamakan persepsi dalam penanganan setiap masalah perlu dibuat\npetunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Dengan berlakunya PKB ini, maka para pihak wajib untuk\nmelaksanakannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 83: PERNYATAAN HUKUM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Dengan berlakunya PKB ini, maka PKB yang dibuat sebelumnya dan setelah\nmasa perpanjangan masih dipergunakan sebagaimana diatur dalam Permenakertrans\nNo. 28 Tahun 2014 pasal 29 ayat (3) sampai dengan PKB ini disepakati, maka PKB\nyang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) PKB ini tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di\nbidang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Hal-hal yang belum diatur di dalam isi PKB ini akan dimusyawarahkan lebih\nlanjut oleh pengusaha dengan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) PKB ini hanya mempunyai kekuatan hukum dan dapat berlaku di PT Parkland\nWorld Indonesia Jepara sejak tanggal ditandatangani dan setelah mendapat\npersetujuan dari Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.\nJepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ditetapkan di: Jepara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada Tanggal: 8 Oktober 2020\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>LEMBAR\nPENGESAHAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>PT\nPARKLAND WORLD INDONESIA JEPARA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:right;margin-left:auto;margin-right:0;\">Ditetapkan di:\nJepara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp style=\"text-align:right;margin-left:auto;margin-right:0;\">Pada Tanggal: 8\nOktober 2020\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KY. PARK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur Sepudin Veta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja PUK SPTSK KSPSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HRD Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roberto \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEA Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PIHAK\n        MANAJEMEN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PIHAK\n        SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>EC. KIM\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Presiden Direktur\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Serikat\n        Pekerja SPN\u003C\u002Fstrong>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sutaryo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ketua \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Dewi Azizatul U\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>KY. PARK\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Serikat\n        Pekerja FSB GARTEKS\u003C\u002Fstrong>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>KSBSI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sepudin\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Veta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>NURHALIM\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>HRD Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Serikat\n        Pekerja PUK SPTSK KSPSI\u003C\u002Fstrong>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Roberto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Rusman Johan\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">TRI\n\n        \u003Cp>SEA Manager\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaactorratified\">\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Mengetahui\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>KEPALA\nDISKOP UKM NAKERTRANS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>KABUPATEN\nJEPARA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>ERIZA\nRUDI YULIANTO, S.Sos\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Pembina\nUtama Muda\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>NIP.\n19700701 199003 1 007\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":45,"cbadate_start_date":49,"cbadate_end":51,"cbadate_end_date":55,"cbaactorratified":57,"cbaratificationdate":61,"cbasignsinglesignatory":63,"cbamemother":67,"jobclassifaction1":71,"trainingprogrammes":75,"pensionfund":79,"disabilityfund":83,"contracttrialperiod":87,"sicknessmaxdays":91,"sicknessmaxdaysnr":95,"menstruationleave":98,"disabilitypay":102,"healthinsurance":106,"healthinsurancerelatives":110,"protectiveclothing":112,"code_application":116,"healthandsafetytraining":120,"healthcareaccess":124,"healthcareaccessrelatives":128,"trainingfund":132,"covid":136,"covid_vaccination":140,"funeralpay":144,"funeralpayamount":148,"paidmaternityleave":152,"paidmaternityleaveduration":156,"jobsecuritymothers":160,"maternityotherclause":164,"pregnancy":168,"breastfeeding_dangerouswork":172,"riskassessment":176,"paidpaternityleave":180,"paidpaternityleaveduration":184,"paidpaternityleavepay":186,"deathrelatives":190,"marriage":194,"nursingmothers":197,"maternity_nursing_breaks_duration":201,"nursingfacilities":203,"educationtuition":205,"discrimination":209,"sexualhar":213,"violence":217,"hourspday_select":221,"hourspday":225,"hourspweek":227,"dayspweek_select":229,"PAIDLEAV_trigger":231,"holidaysdays":235,"MAXHOURS_trigger":238,"hoursovertimemax":242,"holidaysfixed":244,"schedulesrestpw":248,"SCHEDULE_trigger":252,"TRADEUNLEAV_trigger":255,"LOWWAGE_trigger":259,"STRUCINCR_trigger":263,"ONCEONLY_trigger":267,"onceonly_detail_txt":271,"ONCERISE_trigger":273,"incidentalbonustype2":277,"NOCTPREM_trigger":279,"shiftallowancetype":283,"shiftallowancetype1":285,"OVERTIME_trigger":287,"overtimeallowancetype_general":291,"overtimeallowanceperc1_general":295,"overtimeallowancetype":299,"overtimeallowanceperc1":303,"sundayallowancetype":305,"sundayallowanceperc1":309,"COMMUTE_trigger":311,"commutingallowanceamount1":315,"longserviceallowancetype":317,"SENIOR_trigger":321,"longserviceallowancetype2":323,"mealvouchers":326},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_start","Pada Tanggal: 8 Oktober 2020","Pada Tanggal: 8\nOktober 2020",{"bindId":50,"name":47,"text":48},"cbadate_start_date",{"bindId":52,"name":53,"text":54},"cbadate_end","3) PKB ini berlaku selama 2 (dua) tahun ","3) PKB ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani sampai dengan\ntanggal 7 Oktober 2022.",{"bindId":56,"name":53,"text":54},"cbadate_end_date",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"cbaactorratified","Mengetahui KEPALA DISKOP UKM NAKERTRANS ","Mengetahui\n\nKEPALA\nDISKOP UKM NAKERTRANS\n\nKABUPATEN\nJEPARA\n\n\n\n\n\nERIZA\nRUDI YULIANTO, S.Sos\n\nPembina\nUtama Muda\n\nNIP.\n19700701 199003 1 007",{"bindId":62,"name":47,"text":48},"cbaratificationdate",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"cbasignsinglesignatory"," PIHAK MANAJEMEN PIHAK SERIKAT PEKERJA E","\n  \n  \n  \n  \n    \n      PIHAK\n        MANAJEMEN\n      PIHAK\n        SERIKAT PEKERJA\n    \n    \n      \n\n        \n\n        EC. KIM\n\n        Presiden Direktur\n      \n      Serikat\n        Pekerja SPN\n\n        \n\n        Sutaryo \n\n        Ketua \n\n        \n\n        Dewi Azizatul U\n\n        Sekretaris\n      \n    \n    \n      \n\n        \n\n        \n\n        \n\n        KY. PARK\n\n        Direktur\n      \n      Serikat\n        Pekerja FSB GARTEKS\n\n        KSBSI\n\n        \n\n        Sepudin\n\n        Ketua\n\n        \n\n        Veta\n\n        Sekretaris\n\n        \n      \n    \n    \n      \n\n        \n\n        NURHALIM\n\n        HRD Manager\n      \n      Serikat\n        Pekerja PUK SPTSK KSPSI\n\n        \n\n        Roberto\n\n        Ketua\n\n        \n\n        Rusman Johan\n\n        Sekretaris\n\n        \n      \n    \n    \n      TRI\n\n        SEA Manager",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"cbamemother","PIHAK MANAJEMEN PIHAK SERIKAT PEKERJA EC","PIHAK\n        MANAJEMEN\n      PIHAK\n        SERIKAT PEKERJA\n    \n    \n      \n\n        \n\n        EC. KIM\n\n        Presiden Direktur\n      \n      Serikat\n        Pekerja SPN\n\n        \n\n        Sutaryo \n\n        Ketua \n\n        \n\n        Dewi Azizatul U\n\n        Sekretaris\n      \n    \n    \n      \n\n        \n\n        \n\n        \n\n        KY. PARK\n\n        Direktur\n      \n      Serikat\n        Pekerja FSB GARTEKS\n\n        KSBSI\n\n        \n\n        Sepudin\n\n        Ketua\n\n        \n\n        Veta\n\n        Sekretaris\n\n        \n      \n    \n    \n      \n\n        \n\n        NURHALIM\n\n        HRD Manager\n      \n      Serikat\n        Pekerja PUK SPTSK KSPSI\n\n        \n\n        Roberto\n\n        Ketua\n\n        \n\n        Rusman Johan\n\n        Sekretaris\n\n        \n      \n    \n    \n      TRI\n\n        SEA Manager",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"jobclassifaction1","JENJANG JABATAN: OPERATOR STAFF PENGAWAS","JENJANG JABATAN:\n    \n    \n      OPERATOR\n    \n    \n      STAFF\n      \n    \n    \n      PENGAWAS\n    \n    \n      SUPERVISOR\n    \n    \n      CHIEF\n    \n    \n      ASS MANAGER\n    \n    \n      MANAGER\n    \n    \n      SR MANAGER",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"trainingprogrammes","1) Pengusaha wajib menyelenggarakan pend","1) Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja\nuntuk meningkatkan SDM dan produktivitas.\n\n\n\n2) Pengusaha menyelenggarakan sistem pendidikan dan pelatihan secara rutin\ndan sistematis berupa Paket B, C, dan kursus-kursus.\n\n\n\n3) Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\npendidikan dan pelatihan.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"pensionfund","1) Besarnya Iuran Jaminan Pensiun adalah","1) Besarnya Iuran Jaminan Pensiun adalah:\n\na) 2% x upah sebulan menjadi tanggung jawab pengusaha.\n\nb) 1% x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"disabilityfund","3) Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89","3) Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89% perbulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan.",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"contracttrialperiod","1) Setiap pekerja baru yang statusnya PK","1) Setiap pekerja baru yang statusnya PKWTT wajib menjalankan masa percobaan\nsebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pekerja diterima\nsebagai pekerja baru.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"sicknessmaxdays","2) Pekerja yang sakit berkepanjangan dan","2) Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.",{"bindId":96,"name":93,"text":97},"sicknessmaxdaysnr","2) Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.\n\n\n\n3) Pekerja yang sakit dan diperiksa oleh Dokter di luar perusahaan, harus\nmendapat rekomendasi dari Dokter poliklinik perusahaan.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"menstruationleave","1) Pekerja wanita tidak diwajibkan beker","1) Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid.\n\n\n\n2) Pengusaha wajib memberikan izin kepada pekerja wanita yang akan mengambil\ncuti haid, dengan melampirkan surat keterangan Dokter atau poliklinik\nperusahaan.\n\n\n\n3) Pekerja yang mengambil cuti haid berhak atas upah penuh.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"disabilitypay","1) Pekerja yang mengalami kecelakaan ker","1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi:\n\na) Biaya transportasi pekerja ke rumah sakit\u002Fatau ke rumah tempat\ntinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada kecelakaan.\n\nb) Biaya pemeriksaan pengobatan dan\u002Fatau perawatan selama di rumah sakit\ntermasuk biaya rawat jalan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan kebutuhan\nmedis menurut Dokter Pemeriksa.\n\nc) Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan\u002Fatau alat ganti bagi yang\nanggota badannya hilang atau tidak berfungsi pada waktu akibat kecelakaan\nkerja.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"healthinsurance","Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tah","Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan\nkesehatan berdasarkan sistem jaminan sosial nasional. Sesuai amanat Perpres No.\n111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan\nKesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN\nwajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)\nKesehatan.",{"bindId":111,"name":108,"text":109},"healthinsurancerelatives",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"protectiveclothing","Pakaian keselamatan kerja diberikan kepa","Pakaian keselamatan kerja diberikan kepada:\n\n1) Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\nbahan dan jenis pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan kerja,\nberupa baju, sepatu safety, helmet safety atau peralatan keselamatan kerja\nlainnya.\n\n\n\n2) Pakaian kerja disesuaikan dengan standar keselamatan dan kesehatan\nkerja.\n\nPakaian seragam:\n\n1) Pakaian seragam yang sudah diberikan oleh perusahaan wajib dipakai oleh\npekerja.\n\n2) Pengusaha tidak diperbolehkan mewajibkan pekerja untuk memakai seragam\napabila perusahaan tidak memberikan pakaian seragam kepada karyawan secara\ncuma-Cuma.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"code_application","1) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan ","1) Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\ndiwajibkan mentaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\nsesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan\naturan pelaksanaannya.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"healthandsafetytraining","iv.Upaya administrasi seperti prosedur\u002FS","iv.Upaya administrasi seperti prosedur\u002FSOP, pelatihan dan rambu keselamatan\ndan lainnya.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"healthcareaccess","1) Pengusaha menyediakan poliklinik Inho","1) Pengusaha menyediakan poliklinik Inhouse untuk melayani kesehatan dan\nkeselamatan pekerja.\n\n\n\n2) Pengusaha menyediakan poliklinik Inhouse untuk pelayanan observasi\nsebelum dirujuk ke RSU terdekat atau RS lain atas rekomendasi Dokter\nPerusahaan.\n\n\n\n3) Poliklinik Inhouse dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau\nbekerjasama dengan pihak lain Perusahaan Pengelola Jasa Pelayanan Kesehatan\nSwasta.\n\n\n\n4) Poliklinik Inhouse wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai Faskes\nI BPJS Kesehatan.\n\n\n\n5) Seluruh pekerja dan\u002Fatau keluarganya dapat memanfaatkan poliklinik\nInhouse sebagai pilihan Faskes I BPJS Kesehatan.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"healthcareaccessrelatives","5) Seluruh pekerja dan\u002Fatau keluarganya ","5) Seluruh pekerja dan\u002Fatau keluarganya dapat memanfaatkan poliklinik\nInhouse sebagai pilihan Faskes I BPJS Kesehatan.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"trainingfund","1) Di lokasi perusahaan Pengusaha melaks","1) Di lokasi perusahaan\n\nPengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntraining sendiri atau mendatangkan tenaga pengajar dari luar.\n\n\n\n2) Di luar perusahaan\n\nPendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"covid","2) Apabila pekerja terkena penyakit\u002Fepid","2) Apabila pekerja terkena penyakit\u002Fepidemic, wajib melaporkan kepada\npengusaha guna diambil tindakan.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"covid_vaccination","3) Pekerja yang terkena wabah penyakit, ","3) Pekerja yang terkena wabah penyakit, wajib mengikuti program vaksinasi\nyang telah disediakan oleh perusahaan.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"funeralpay","1) Sumbangan Kematian a) Pengusaha membe","1) Sumbangan Kematian\n\na) Pengusaha memberikan kesempatan\u002Fijin kepada pekerja yang ingin member\nbantuan secara sukarela dalam bentuk uang sebagai ungkapan turut berduka cita\nkepada pekerja atau keluarga pekerja dan orang tua pekerja yang terkena musibah\nkematian.\n\nb) Bagi pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya mendapatkan:\n\ni. Uang penuh dalam sebulan berjalan.\n\nii. Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"funeralpayamount","ii. Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.00","ii. Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"paidmaternityleave","1) Pekerja wanita berhak atas cuti melah","1) Pekerja wanita berhak atas cuti melahirkan dan cuti keguguran.\n\n\n\n2) Pekerja wanita yang sedang hamil, diberikan cuti 1,5 (satu setengah)\nbulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1,5 (satu\nsetengah) setelah melahirkan; termasuk di dalamnya apabila pekerja mengalami\nkelahiran prematur.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"paidmaternityleaveduration","2) Pekerja wanita yang sedang hamil, dib","2) Pekerja wanita yang sedang hamil, diberikan cuti 1,5 (satu setengah)\nbulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1,5 (satu\nsetengah) setelah melahirkan; termasuk di dalamnya apabila pekerja mengalami\nkelahiran prematur.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"jobsecuritymothers","2) Pengusaha dilarang melakukan PHK kepa","2) Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja, karena:\n\na) Sakit dengan Surat Keterangan Dokter dan tidak melebihi 12 bulan\nberturut-turut.\n\nb) Pekerja menikah, hamil atau melahirkan.\n\nc) Pekerja aktif sebagai pengurus serikat pekerja dan sedang menjalankan\ntugas serikat pekerja.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"maternityotherclause","5) Bagi karyawati yang hamil kemudian ke","5) Bagi karyawati yang hamil kemudian keguguran maka berhak cuti keguguran\nselama 1,5 (satu setengah) bulan. Keterangan pekerja yang mengalami keguguran\ndimaksud berdasarkan keterangan Bidan\u002FDokter perusahaan.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"pregnancy","1) Bagi karyawati hamil harus membuat ka","1) Bagi karyawati hamil harus membuat kartu ibu hamil, dengan membawa surat\nketerangan hamil dari Bidan dan harus melaporkan kepada atasan klinik\u002FSEA\u002FHRD\nmengenai kehamilannya.\n\n\n\n2) Bagi karyawati hamil harus mengikuti program\u002Ftraining khusus ibu\nhamil.\n\n\n\n3) Karyawati hamil hanya diperbolehkan diberikan jam lembur sebanyak 1\n(satu) jam setiap harinya, dan jika akan mengikuti lembur di hari sabtu, maka\nharus masuk ke dalam daftar pada surat keterangan rekomendasi medis dari Dokter\nklinik perusahaan.\n\n\n\n4) Pengusaha memberikan penyuluhan ibu hamil secara periodic kepada\nkaryawati yang hamil yang dilaksanakan oleh Bidan dan SEA team.\n\n\n\n5) Karyawati yang usia kehamilannya telah mencapai usia 32 (tiga puluh dua)\nminggu harus mengajukan cuti melahirkan ke bagian HRD.\n\n\n\n6) Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung\nzat kimia, dekat area zat kimia dengan radius yang ditentukan berdasarkan\nanalisis lokasi oleh ahli keselamatan kerja, area bising, area sangat panas,\nbergetar, radiasi dan area berbahaya lainnya yang ditentukan oleh ahli\nkeselamatan kerja.\n\n\n\n7) Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja dalam keadaan berdiri\nterlalu lama dan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya menurut\nrekomendasi medis dari Dokter.\n\n\n\n8) Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja mengangkat bahan yang\nberat-berat.\n\n\n\n9) Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\nbagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya.\n\n\n\n10) Ibu hamil diperkenankan meninggalkan pekerjaannya 10 menit lebih awal\npada saat jam istirahat dan jam pulang kerja untuk menghindari antrian dan\ndesak-desakan.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"breastfeeding_dangerouswork","6) Karyawati yang hamil tidak dibenarkan","6) Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung\nzat kimia, dekat area zat kimia dengan radius yang ditentukan berdasarkan\nanalisis lokasi oleh ahli keselamatan kerja, area bising, area sangat panas,\nbergetar, radiasi dan area berbahaya lainnya yang ditentukan oleh ahli\nkeselamatan kerja.\n\n\n\n7) Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja dalam keadaan berdiri\nterlalu lama dan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya menurut\nrekomendasi medis dari Dokter.\n\n\n\n8) Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja mengangkat bahan yang\nberat-berat.\n\n\n\n9) Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\nbagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya.\n\n\n\n10) Ibu hamil diperkenankan meninggalkan pekerjaannya 10 menit lebih awal\npada saat jam istirahat dan jam pulang kerja untuk menghindari antrian dan\ndesak-desakan.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"riskassessment","4) Pengusaha memberikan penyuluhan ibu h","4) Pengusaha memberikan penyuluhan ibu hamil secara periodic kepada\nkaryawati yang hamil yang dilaksanakan oleh Bidan dan SEA team.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"paidpaternityleave","c) Istri pekerja melahirkan atau kegugur","c) Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari",{"bindId":185,"name":182,"text":183},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"paidpaternityleavepay","1) Pengusaha dalam hal-hal tertentu waji","1) Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerja dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai ketentuan yang berlaku.\n\n\n\n2) Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi antara\nlain:\n\na) Pekerja sendiri menikah: 3 hari\n\nb) Pekerja menikahkan anak: 2 hari\n\nc) Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari\n\nd) Pekerja menyunatkan anak\u002Fmembaptiskan anak: 2 hari\n\ne) Keluarga pekerja (istri,suami,anak, orang tua\u002Fmertua meninggal dunia): 2\nhari\n\nf) Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia: 1 hari",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"deathrelatives","e) Keluarga pekerja (istri,suami,anak, o","e) Keluarga pekerja (istri,suami,anak, orang tua\u002Fmertua meninggal dunia): 2\nhari\n\nf) Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia: 1 hari",{"bindId":195,"name":196,"text":196},"marriage","a) Pekerja sendiri menikah: 3 hari",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"nursingmothers","6) Bagi karyawati yang masih menyusui di","6) Bagi karyawati yang masih menyusui diberikan kesempatan dan disediakan\ntempat khusus untuk memerah dan menyimpan ASI di ruang ASI.",{"bindId":202,"name":199,"text":200},"maternity_nursing_breaks_duration",{"bindId":204,"name":199,"text":200},"nursingfacilities",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"educationtuition","1) Perusahaan memfasilitasi bantuan beas","1) Perusahaan memfasilitasi bantuan beasiswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan keterangan dari kepala\nsekolah yang bersangkutan melalui program BPJS, koperasi dan perusahaan.\n\n\n\n2) Bantuan beasiswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di tingkat\nSD\u002FMI, SMP\u002FMTS, SMU\u002FSMK\u002FALIYAH yang berbentuk bantuan biaya sekolah per\nsemester.\n\n\n\n3) Prosedur pelaksanaan ditentukan oleh pengusaha dan serikat pekerja.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"discrimination","6) Pengusaha dilarang memutasikan dan me","6) Pengusaha dilarang memutasikan dan mendemosikan pekerja apabila:\n\na) Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja.\n\nb) Adanya unsur SARA atau diskriminasi.\n\nc) Bertujuan asusila atau pelecehan.\n\nd) Adanya unsur suka atau tidak suka.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"sexualhar","Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubu","Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Memberikan\nPesangon, apabila pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut:\n\na) Terbukti seorang pekerja melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap\nsiapapun di dalam area perusahaan.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"violence","g) Terbukti menyerang, menganiaya, menga","g) Terbukti menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman\nsekerja atau pengusaha di lingkungan perusahaan.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"hourspday_select","1) Waktu kerja 1 (satu) hari selama 7 (t","1) Waktu kerja 1 (satu) hari selama 7 (tujuh) jam atau 40 (empat puluh) jam\nseminggu untuk 6 (enam) hari kerja atau waktu kerja 1 (satu) hari 8 (delapan)\njam atau 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja, untuk pekerja\nnon shift maupun shift.",{"bindId":226,"name":223,"text":224},"hourspday",{"bindId":228,"name":223,"text":224},"hourspweek",{"bindId":230,"name":223,"text":224},"dayspweek_select",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"PAIDLEAV_trigger","1) Pengusaha wajib memberikan waktu cuti","1) Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja selam 12\nhari kerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan\nmendapat upah penuh.\n\n\n\n2) Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat-lambatnya 1\n(satu) minggu sebelumnya dikecualikan hal-hal yang bersifat\ninsidentil\u002Fmendadak.\n\n\n\n3) Cuti tahunan yang belum dipergunakan tidak dapat dikompensasikan dalam\nbentuk uang namun dapat diakumulasikan dengan cuti tahunan berikutnya sampai\ndengan batas waktu 3 (tiga) bulan.\n\n\n\n4) Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam cuti\nmassal (idul fitri) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan dipotong\nsebanyak cuti massal yang telah diambil, adapun selebihnya adalah hak mutlak\npekerja sepenuhnya.\n\n\n\n5) Pengusaha dapat mengijinkan pekerja untuk menggabungkan pengambilan cuti\ntahunan dengan izin resmi.\n\n\n\n6) HRD\u002FPersonalia berkewajiban menginformasikan sisa cuti tahunan pekerja\nsetelah dipotong cuti massal.\n\n\n\n7) Teknis pelaksanaan cuti tahunan dibantu oleh masing-masing administrasi\ndepartemen, form cuti dibagikan kepada pekerja untuk pengajuan cuti.",{"bindId":236,"name":233,"text":237},"holidaysdays","1) Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja selam 12\nhari kerja setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan\nmendapat upah penuh.",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"MAXHOURS_trigger","b) Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam ","b) Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam seminggu (Undang-Undang No. 13 Tahun\n2003 pasal 78 ayat 1b dan Kepmen No. 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004 pasal 3 sub 1) atau sesuai\ndengan ketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku.",{"bindId":243,"name":240,"text":241},"hoursovertimemax",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"holidaysfixed","6) HRD\u002FPersonalia berkewajiban menginfor","6) HRD\u002FPersonalia berkewajiban menginformasikan sisa cuti tahunan pekerja\nsetelah dipotong cuti massal.",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"schedulesrestpw","1) Istirahat mingguan diberikan 1 (satu)","1) Istirahat mingguan diberikan 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja\nuntuk sistem 6 (enam) hari kerja; dan diberikan 2 (dua) hari libur mingguan\nuntuk sistem 5 (lima) hari kerja.",{"bindId":253,"name":250,"text":254},"SCHEDULE_trigger","1) Istirahat mingguan diberikan 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari kerja\nuntuk sistem 6 (enam) hari kerja; dan diberikan 2 (dua) hari libur mingguan\nuntuk sistem 5 (lima) hari kerja.\n\n\n\n2) Istirahat kerja minimal 1 jam (60 menit) untuk non shift, shift satu dan\nlong shift, apabila terjadi keterlambatan waktu istirahat disebabkan pertemuan\nproduksi\u002Fpembinaan maka wajib dikompensasikan pada waktu masuk dan apabila\nketerlambatan melebihi 15 menit wajib diperhitungkan dengan jam kerja\nlembur.\n\n\n\n3) Pada waktu jam istirahat dan jam pulang seluruh pekerja tidak\ndiperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan\nseperti mengadakan atau mengikuti pertemuan\u002Fmeeting\u002Fbriefing,\nbersih-bersih\u002Fpiket, dan pekerjaan lainnya.",{"bindId":256,"name":257,"text":258},"TRADEUNLEAV_trigger","6) Pengusaha memberikan dispensasi waktu","6) Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota serikat\npekerja atau pengurus serikat pekerja yang diangkat menjadi pengurus serikat\npekerja di tingkat yang lebih tinggi seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan\nPimpinan Daerah (DPD)\u002FKoordinator Wilayah (KORWIL), Dewan Pimpinan Pusat (DPP)\nuntuk menghadiri rapat, musyawarah, seminar, konferensi, pendidikan dan kursus\nlainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah\npenuh.\n\n\n\n7) Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus serikat pekerja\nyang untuk melaksanakan tugas organisasi sehari-hari dalam jam kerja, dengan\ntidak mengurangi hak-haknya sebagaimana biasa, dengan mendapatkan upah\npenuh.\n\n\n\n8) Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus yang menjalankan\ntugas piket secara bergiliran sesuai dengan jadwal.",{"bindId":260,"name":261,"text":262},"LOWWAGE_trigger","1) Upah terendah pekerja berdasarkan kep","1) Upah terendah pekerja berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah\nsetempat.",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"STRUCINCR_trigger","3) Penyesuaian upah diberikan kepada pek","3) Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi yang\ndisesuaikan dengan jabatan dan golongan.",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"ONCEONLY_trigger","2) Pekerja yang terpilih dapat diberikan","2) Pekerja yang terpilih dapat diberikan penghargaan antara lain:\n\na) Piagam penghargaan.\n\nb) Bonus, berupa uang atau barang.",{"bindId":272,"name":269,"text":270},"onceonly_detail_txt",{"bindId":274,"name":275,"text":276},"ONCERISE_trigger","1) Tunjangan Hari Raya diberikan perusah","1) Tunjangan Hari Raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 1\n(satu) minggu sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam Permenaker\nNo. 6 Tahun 2016.\n\n2) Besarnya Tunjangan Hari Raya keagamaan adalah sebagai berikut:\n\n\n\n3) Pekerja yang terkena PHK karena mengundurkan diri atau karena kasus\ntertentu setelah memasuki bulan Ramadhan\u002FPuasa berhak mendapatkan THR yang\nbesarnya seperti ayat (2) di atas dan diberikan bersamaan uang pesangon.",{"bindId":278,"name":275,"text":276},"incidentalbonustype2",{"bindId":280,"name":281,"text":282},"NOCTPREM_trigger","Uang shift diberikan kepada pekerja yang","Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift atau\npekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp. 3.000,- (tiga\nribu rupiah)\u002Fhari.",{"bindId":284,"name":281,"text":282},"shiftallowancetype",{"bindId":286,"name":281,"text":282},"shiftallowancetype1",{"bindId":288,"name":289,"text":290},"OVERTIME_trigger","1) Dasar perhitungan upah lembur adalah ","1) Dasar perhitungan upah lembur adalah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja\nNo. KEP-102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2004.\n\n\n\n2) Tarif upah lembur (TUL) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 x Upah sebulan.\n\n\n\n3) Kompensasi pelaksanaan lembur yang sifatnya special case untuk waktu\nkhusus atau bagian tertentu dapat diajukan oleh pimpinan departemen kepada\npimpinan perusahaan.\n\n\n\n4) Perhitungan upah lembur, berdasarkan waktu kerja lembur sebagai\nberikut:\n\n1) Sistem 5 Hari Kerja\n\na) Hari kerja biasa:\n\nJam kerja pokok: 8 Jam\n\nJam ke 9: 1,5 x TUL\n\nJam ke 10 dst: 2 x TUL\n\n\n\nb) Hari Sabtu, Minggu atau Libur Nasional:\n\nJam ke 1 s\u002Fd 8: 2 x TUL\n\nJam ke 9: 3 x TUL\n\nJam ke 10 dst: 4 x TUL\n\n\n\n2) Sistem 6 Hari Kerja\n\na) Hari kerja biasa:\n\nJam kerja pokok: 7 Jam\n\nJam ke 8: 1,5 x TUL\n\nJam ke 9 dst: 2 x TUL\n\n\n\nb) Hari Sabtu (Hari kerja terpendek):\n\nJam kerja pokok: 5 Jam\n\nJam ke 6: 1,5 x TUL\n\nJam ke 7 dst: 2 x TUL\n\n\n\nc) Minggu atau Libur Nasional:\n\nJam ke 1 s\u002Fd 7: 2 x TUL\n\nJam ke 8: 3 x TUL\n\nJam ke 9 dst: 4 x TUL\n\n\n\nd) Hari Libur jatuh pada hari kerja terpendek:\n\nJam ke 1 s\u002Fd 5: 2 x TUL\n\nJam ke 6: 3 x TUL\n\nJam ke 7 dst: 4 x TUL",{"bindId":292,"name":293,"text":294},"overtimeallowancetype_general","1) Sistem 5 Hari Kerja a) Hari kerja bia","1) Sistem 5 Hari Kerja\n\na) Hari kerja biasa:\n\nJam kerja pokok: 8 Jam\n\nJam ke 9: 1,5 x TUL\n\nJam ke 10 dst: 2 x TUL\n\n\n\nb) Hari Sabtu, Minggu atau Libur Nasional:",{"bindId":296,"name":297,"text":298},"overtimeallowanceperc1_general","Jam kerja pokok: 8 Jam Jam ke 9: 1,5 x T","Jam kerja pokok: 8 Jam\n\nJam ke 9: 1,5 x TUL\n\nJam ke 10 dst: 2 x TUL",{"bindId":300,"name":301,"text":302},"overtimeallowancetype","a) Hari kerja biasa: Jam kerja pokok: 8 ","a) Hari kerja biasa:\n\nJam kerja pokok: 8 Jam\n\nJam ke 9: 1,5 x TUL\n\nJam ke 10 dst: 2 x TUL",{"bindId":304,"name":297,"text":298},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":306,"name":307,"text":308},"sundayallowancetype","b) Hari Sabtu, Minggu atau Libur Nasiona","b) Hari Sabtu, Minggu atau Libur Nasional:\n\nJam ke 1 s\u002Fd 8: 2 x TUL\n\nJam ke 9: 3 x TUL\n\nJam ke 10 dst: 4 x TUL",{"bindId":310,"name":307,"text":308},"sundayallowanceperc1",{"bindId":312,"name":313,"text":314},"COMMUTE_trigger","5) Sebagai salah satu bentuk insentif la","5) Sebagai salah satu bentuk insentif lain yang diberikan perusahaan berupa\nsubsidi transport yang nilainya diberikan berdasarkan level jabatan berdasarkan\njumlah hari kehadiran dengan perincian sebagai berikut:\n\na) Operator: Rp. 40.000\n\nb) Staff: Rp. 50.000\n\nc) Pengawas: Rp. 60.000\n\nd) Supervisor: Rp. 70.000\n\ne) Chief: Rp. 80.000\n\nf) Ass Manager: Rp. 100.000\n\ng) Manager: Rp. 110.000",{"bindId":316,"name":313,"text":314},"commutingallowanceamount1",{"bindId":318,"name":319,"text":320},"longserviceallowancetype","1) Tunjangan berkala diberikan kepada se","1) Tunjangan berkala diberikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 (satu) tahun sebagai tanda senioritas dan diberikan terhitung\nper tanggal mulai masuk kerja.\n\n\n\n2) Besarnya tunjangan berkala\u002Fmasa kerja, sebagai berikut:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3) Tunjangan berkala\u002Fmasa kerja komponen upah dimasukkan ke dalam gaji\ntetap.",{"bindId":322,"name":319,"text":320},"SENIOR_trigger",{"bindId":324,"name":319,"text":325},"longserviceallowancetype2","1) Tunjangan berkala diberikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 (satu) tahun sebagai tanda senioritas dan diberikan terhitung\nper tanggal mulai masuk kerja.",{"bindId":327,"name":328,"text":329},"mealvouchers","1) Pengusaha menyediakan makan yang seha","1) Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi pekerja.\n\n\n\n2) Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang layak\nsesuai dengan standar kesehatan.\n\n\n\n3) Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh:\n\na) Karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan makan di kantin.\n\nb) Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada waktu jam makan pekerja\ntidak berada di lokasi perusahaan.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Parkland World Indonesia 3 - Jepara - 2020\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2020-10-08\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2022-10-07\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2022-10-08\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Parkland World Indonesia 3 - Jepara\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        KSBSI - Federation of Garment, Crafting, Textile, Leather and Shoes, SPN - Serikat Pekerja Nasional, TSK\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Sutaryo, Sepudin, Roberto\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 3000000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → \u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → \u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 14.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR 66000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Tunjangan transportasi: → IDR 40000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[335],{"title":38,"slug":34},[337],{"type":338,"data":339},"call_to_action_body_block",{"title":340,"description":341,"variant":342,"link":343},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":340,"url":344,"description":340,"rel":345,"type":346},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[348],{"type":338,"data":349},{"title":340,"description":341,"variant":342,"link":350},{"title":340,"url":344,"description":340,"rel":345,"type":346},[]]