[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-2-dengan-psp-spn-dan-pk-fsbsi-pt-parkland-world-indonesia---2016-2018":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":379,"content_type_view":380,"extra_breadcrumbs":381,"body":383,"body_blocks":394,"related_pages":398},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":377,"translations":378},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-2-dengan-psp-spn-dan-pk-fsbsi-pt-parkland-world-indonesia---2016-2018","a0927816-f69f-11e7-ac22-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-2-dengan-psp-spn-dan-pk-fsbsi-pt-parkland-world-indonesia---2016-2018\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-parkland-world-indonesia-2-dengan-psp-spn-dan-pk-fsbsi-pt-parkland-world-indonesia---2016-2018\u002F","PT. Parkland World Indonesia 2 - 2016\u002F2018","ba_ID","IDN PT. Parkland World Indonesia 2 - Lanud Gorda, Serang - 2016","Indonesia - IDN PT. Parkland World Indonesia 2 - Lanud Gorda, Serang - 2016","IDN PT. Parkland World Indonesia 2 - Lanud Gorda, Serang - 2016 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"120 - PKB PT. Parkland World Indonesia 2 - 2016.html","\n              \n              \n              \n              \u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2 DENGAN PSP\nSPN DAN PK FSBSI PT. PARKLAND WORLD INDONESIA 2\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Istilah-Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan : Adalah PT. Parkland World Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha : Adalah Presiden Direktur PT. Parkland World Indonesia serta\npejabat yang diberi kuasa hukum untuk bertindak untuk dan atas nama\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh : Adalah Pimpinan Serikat pekerja-serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN) yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja RI\nKabupaten Serang Nomor 37\u002FPSP.SPN\u002F03.01\u002FII\u002F2007 dan PK-FSBSI PT. Parkland World\nIndonesia yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja RI Kabupaten Serang\ndengan nomor bukti pencatatan 01\u002FPK-FSBSI F Garteks\u002FPT.PWI\u002F08\u002F01\u002F2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja\u002FKaryawan : Adalah orang yang mengadakan hubungan kerja dan\nmenandatangani perjanjian kerja dengan PT. Parkland World Indonesia sebagai\npekerja\u002Fkaryawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh : Adalah karyawan karyawati yang\nbekerja di PT. Parkland World Indonesia yang menggabungkan diri dengan\nOrganisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan membayar Iuran COS setiap bulannya\nsesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pimpinan Serikat Pekerja : Adalah anggota Serikat Pekerja Nasional yang\ndipilih dan ditunjuk oleh anggota untuk memimpin organisasi Serikat Pekerja\nNasional PT. Parkland World Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengurus Komisariat : adalah anggota Serikat Buruh yang dipilih dan\nditunjuk oleh anggota untuk memimpin organisasi FSBSI PT. Parkland World\nIndonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Keluarga Pekerja\u002FKaryawan : adalah orang tua, mertua, seorang istri\u002Fsuami\ndan anak-anak dari pekerja berdasarkan perkawinan yang syah menurut hukum yang\nberlaku secara resmi dan telah didaftarkan pada bagian personalia perusahaan\nsebagai tanggungan karyawan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Anak : Adalah anak pekerja yang bersangkutan yang lahir dari perkawinan\nyang syah atau anak yang disyahkan menurut hukum yang berlaku, anak tiri yang\nbelum berumur 18 tahun, belum berpenghasilan sendiri dan belum kawin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Suami : Adalah seorang suami yang syah menurut hukum yang berlaku dan\nterdaftar pada bagian personalia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Istri : Adalah seorang istri yang syah menurut hukum yang berlaku dan\nterdaftar pada bagian personalia perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Ahli Waris : Adalah pekerja atau pekerja lain yang ditunjuk oleh pekerja\nuntuk menerima haknya, bilamana pekerja meninggal haknya, bilamana pekerja\nmeninggal dunia apabila ada petunjuk atas ahli warisnya akan diatur menurut\nhukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Tertanggung : Adalah orang yang masuk kedalam anggota keluarganya yang\ntidak mempunyai penghasilan dan jaminan tunjangan kesehatan, menjadi beban\ntanggung jawab pekerja berdasarkan hubungan darah dari garis keturunan keatas,\nmenyamping dan kebawah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Hari Kerja : Adalah hari-hari kerja pekerja, sesuai dengan jadwal hari\nkerja yang ditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Hari Kerja Shift : Adalah hari kerja pekerja shift yang diatur secara\nbergilir pagi, siang, sore, dan malam dan jam istirahatnya tidak harus sama\ndengan jam istirahat pekerja biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Istirahat Kerja : Adalah waktu yang tidak dipergunakan untuk bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Cp>17.Jam Kerja : Adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja atas dasar 7\n(tujuh) jam 1 (satu) hari apabila 6 (enam) hari kerja dan 8 (delapan) jam 1\n(satu) hari, apabila 5 (lima) hari kerja atau 40 (empat puluh) jam kerja selama\n1 (satu) minggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>18.Jam Kerja Shift : Adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja menurut\njadwal shift yang telah diatur secara bergilir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Jam kerja Lembur : Adalah waktu kerja selama kerja diluar jam kerja\npokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Hari Libur : Adalah hari dimana pekerja menghentikan aktifitas kerja\nsesuai kalender yang ditetapkan pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Komplek Perusahaan : Adalah seluruh ruangan, halaman, lapangan dan\nsekelilingnya yang berhubungan dengan tempat peristirahatan pekerja, serta\nmerupakan milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Lokasi Pabrik Lingkungan Kerja : Adalah seluruh ruangan, halaman,\nlapangan dan sekelilingnya yang berhubungan dengan tempat proses produksi atau\nyang berhubungan langsung dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Lokasi\u002FLingkungan Perusahaan : Adalah keseluruhan tempat yang berada\ndibawah penguasaan perusahaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Pekerjaan : Adalah tugas yang dijalankan oleh seorang pekerja\u002Fkaryawan\nuntuk kepentingan perusahaan dalam hubungan kerja dengan menerima upah\u002Fgaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Upah\u002FGaji : Adalah hak pekerja\u002Fburuh yang diterima dan dinyatakan dalam\nbentuk uang dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja\u002Fburuh yang\nditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja,\nkesepakatan atau peraturan perundang-undangan, yang termasuk tunjangan\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Gaji Pokok : Adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut\ntingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan\npekerja dan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Tunjangan tetap : Adalah tunjangan yang diberikan secara tetap dan tidak\nterpengaruh oleh kehadiran (Absensi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Tunjangan Masa Kerja : Adalah yang diberikan kepada pekerja yang\nmempunyai jabatan sesuai dengan SK pengangkatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Tunjangan Jabatan : Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\nbekerja pada tempat yang membahayakan kesehatan seperti area panas, bising dan\ntempat yang berhubungan dengan bahan kimia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>30.Tunjangan Kondisi Kerja : Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja\nyang bekerja pada tempat yang membahayakan kesehatan seperti area panas, bising\ndan tempat yang berhubungan dengan bahan kimia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>31.Tunjangan Tidak Tetap : Adalah tunjangan yang diberikan secara tidak\ntetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32.Insentif : Adalah suatu bonus yang diberikan oleh perusahaan, kepada\npekerja dimana ketentuan mengenai pemberian syarat, besar jumlahnya serta\nkemungkinan menghapuskannya ditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33.Sanksi : Adalah hukuman yang bersifat pembinaan, ditetapkan karena adanya\npelanggaran materi PKB, tata tertib ataupun ketentuan pelaksanaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Pihak-Pihak Yang Bersepakat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perseroan terbatas PT. Parkland World Indonesia Berdasarkan Akta Notaris\nPariasman Efendi SH \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : 29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 23 April 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ijin usaha\u002FIndustri : 762\u002FT\u002FIndustri\u002F2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili : 536\u002F054\u002FTrantib\u002FV\u002F2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anggota Apindo : Apindo Pusat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : 0302.01.030.334.141.0710\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 28 Juli 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dan diwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Nama \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Jabatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kim Young Jin\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Direktur Umum\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Absori\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>HRD Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anton Wahyudi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Asst. Manager HRD\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>M. Toneko\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SEA Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ir. Tb. Fahruroji\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>GA Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Eva Agistiawati\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Chief SEA\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1 (satu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh PT. Parkland World Indonesia :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT. Parkland\nWorld Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisi: Jl. Raya Serang KM 68 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten\nSerang Prop. Banten.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja RI Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : 01\u002FPK-FSBSI\u002FF-GARTEKS\u002FPT.PWI\u002FI\u002F2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 10 Januari 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja RI Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor Bukti: 01\u002FPK-FSBSI\u002FF-GARTEKS\u002FPT.PWI\u002F08\u002FI\u002F2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 13 Januari 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal ini diwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Nama\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Jabatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Surpiyanto\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ketua\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mico Alfiano\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sekretaris\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Malenta\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Wakil Sekretaris\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>R.A Cecep M\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kadiv Advokasi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jainudin\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kadiv Investigasi dan Monitoring\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Arisandi, SH\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kadiv Penelitian dan Pengembangan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Madsa\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kadiv Kesra\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke 2 (dua)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Tujuan Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian kerja bersama ini dibuat oleh pengusaha dan pekerja, untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Mempertegas dan memperjelaskan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja, hubungan kerja dan kondisi\nkerja yang sesuai aturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di\nRI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Ruang Lingkup Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bersama-sama menyetujui,\nmeyakini dan menjalankan dengan penuh tanggung jawab bahwa Perjanjian Kerja\nBersama ini berlaku dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh apabila mengadakan perubahan\nnama atau mengadakan penggabungan dengan organisasi lain, maka isi pasal-pasal\nPerjanjian Kerja Bersama ini akan tetap berlaku bagi kedua belah pihak, sampai\nberakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh apabila mengadakan perubahan,\npengurangan atau penambahan tanpa ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua\nbelah pihak, maka di luar hasil perjanjian akan mempunyai akibat batal demi\nhukum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh tetap memiliki hak-hak lainnya\nsesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Pengakuan Hak-Hak Para Pihak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengakui bahwa pengusaha mempunyai hak untuk\nmengatur jalannya perusahaan, seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menerima pekerja baru, membina pada masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menempatkan pekerja sesuai kebutuhan dan mengangkat jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memutasikan pekerja ke bagian lain sesuai kebutuhan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Memberikan pendidikan dan latihan serta keterampilan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Memberikan pengupahan dan kesejahteraan yang adil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Membina, memberikan peringatan dan menjatuhkan sanksi PHK sesuai aturan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh telah menyetujui dan sepakat\nserta bertekad untuk bekerja sama menciptakan ketenangan kerja dan berusaha\nsesuai dengan prinsip Hubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang dan\nberdasarkan keadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dan Serikat\u002FSerikat Buruh akan menjunjung tinggi sikap saling\npercaya, menghargai dan menghormati serta tidak mencampuri urusan intern\nmasing-masing pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh akan selalu mengutamakan\nmusyawarah untuk mencapai kata sepakat apabila terjadi adanya perselisihan yang\nada dan tidak saling memaksakan kehendak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha mengakui bahwa Pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mempunyai\nhak untuk mengatur jalannya Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh, seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Merekrut anggota baru\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memberikan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan AD\u002FART, UU Ketenagakerjaan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memungut iuran Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh melalui slip gaji sesuai\nAD\u002FART atau berdasarkan keputusan yang telah disepakati dari masing-masing\norganisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Memberikan pembinaan, perlindungan, pembelaan dan bantuan hukum kepada\nanggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang mempunyai perselisihan hak dan\nkepentingan dari tingkat bipartit sampai kasasi Mahkamah Agung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Keanggotaan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Berdasarkan Keputusan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setiap Karyawan karyawati PT. PARKLAND WORLD INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Warga Negara Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja menduduki jabatan tertentu atau yang tugas dan fungsinya dapat\nmenimbulkan pertentangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja atau karena\ntugas dan kewajibannya memiliki kepentingan bagi pengusaha, tidak dapat menjadi\npengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Jaminan Perlindungan Bagi Pengurus Dan Anggota Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang merugikan pekerja disebabkan\noleh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh di perusahaan baik sebagai pengurus maupun sebagai\nanggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha berkewajiban membantu dan memberi kesempatan seluas-luasnya\nkepada pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh untuk menjalankan tugas\norganisasi sehari-hari sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sebagai penyalur aspirasi para anggota dalam masalah-masalah yang\nmenyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja maupun sebagai\nwarga Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memberi perlindungan serta mendapatkan kepentingan anggota dalam\nmeningkatkan kesejahteraan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Meningkatkan keterampilan dan kemampuan para anggota bagi kelangsungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab untuk terpeliharanya\nketenangan kerja dan ketenangan berusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengurus serikat pekerja\u002Fserikat buruh berkewajiban untuk bekerja,\nmenjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai\npekerja, terkecuali bagi pengurus serikat pekerja\u002Fserikat buruh yang\nmendapatkan tugas piket sesuai dengan jadwal piket yang dibuat oleh organisasi\nserikat pekerja\u002Fserikat buruh dan bagi pengurus serikat pekerja\u002Fserikat buruh\nyang mendapatkan hak untuk dibebas tugaskan dari pekerjaannya sesuai dengan\nketentuan yang berlaku dalam Protokol Kebebasan Berserikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Dispensasi Waktu Untuk Kepentingan Dan Urusan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh yang ditunjuk Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh untuk menghadiri rapat atau\nmusyawarah dengan perusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan\nketenagakerjaan. Dispensasi tersebut diberikan kepada Pimpinan\u002Fmenghadiri rapat\ndengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa mengalami pengurangan\nupah atau tunjangan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada wakil Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh berdasarkan surat tugas organisasi untuk menghadiri rapat\u002Fpertemuan\ndengan pimpinan perusahaan, dinas tenaga kerja dan pimpinan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh yang lebih tinggi yang berhubungan dengan kepentingan\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>3.Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh atau pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang diangkat\nmenjadi pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat buruh di tingkat yang lebih tinggi\nseperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) \u002F untuk\nmenghadiri rapat, musyawarah, seminar, konferensi, pendidikan dan kursus\nlainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah\npenuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh yang untuk melaksanakan tugas organisasi sehari-hari\ndalam jam kerja, dengan tidak mengurangi hak-haknya sebagaimana biasa, dengan\nmendapatkan upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus yang menjalankan\ntugas piket sesuai dengan jadwal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Fasilitas Kantor Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana lainnya yang memadai\nkepada organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ruangan yang layak untuk kantor Sekretariat Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\nsehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib memberikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk\nSekretariat Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Meja & Kursi kantor bagi pengurus sesuai tugas dan jabatannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Meja & Kursi untuk meeting pengurus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Sofa untuk tamu organisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Lemari Filling Kabinet dan Lemari Biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Papan Tulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Lampu Penerangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Kipas angina atau Air Conditioner \u002FAC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Fasilitas Komunikasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Computer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Toilet\u002FUrinoir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Papan Pengumuman Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha berkewajiban menyediakan papan pengumuman guna penempatan\npengumuman\u002Fpemberitahuan tentang kegiatan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Papan pengumuman kegiatan serikat pekerja\u002Fserikat buruh dapat menggunakan\nfasilitas papan pengumuman yang sudah ada, apabila dianggap perlu untuk\ndilakukan penambahan atau pemisahan papan pengumuman untuk perusahaan dan untuk\norganisasi serikat pekerja\u002Fserikat buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha memberi keleluasaan kepada pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh untuk memasang kotak saran\u002Fpengaduan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Iuran Anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha membantu melakukan pemotongan iuran Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh berdasarkan surat kuasa anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh pada\npenerimaan upah setiap tanggl 5 setiap bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya pemotongan iuran Serikat Pekerja\u002Fserikat Buruh sesuai AD\u002FART\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh atau berdasarkan kesepakatan antara anggota\ndengan pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh PT. Parkland World Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Laporan keuangan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dimuat pada papan\npengumuman atau media lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi\nserikat pekerja\u002Fserikat buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Protokol Kebebasan Berserikat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh berkomitment untuk menegakkan ha\nkatas kebebasan berserikat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Protokol\nKebebasan Berserikat yang telah ditandatangani bersama, sebagai bentuk\nperlaksanaan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Penerimaan Calon Pekerja Baru\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Persyaratan calon pekerja baru sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan dilampiri :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Photo copy ijazah\u002FSTTB yang dilegalisir atau menunjukkan Ijazah\u002FSTTB\nasli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Surat keterangan kesehatan terbaru dari dokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat keterangan pencari kerja dari Depnaker\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Daftar riwayat hidup\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pas photo terbaru ukuran : 2x3 = 2 lembar dan 4x6 = 2 lembar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Photo copy keterangan lain bila dianggap perlu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Photocopy Kartu Tanda Penduduk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Berkas lamaran dimasukkan kedalam stop map\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Penerimaan pekerja baru tidak dipungut biaya apapun oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Menandatangani formulir perjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Bagi pekerja baru yang akan ditempatkan yang memerlukan keahlian tertentu\nakan diseleksi dan penilaian ditentukan oleh bagian membutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Yang mempunyai masalah salah satu dibawah ini, tidak dapat diterima antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Umur belum mencapai 18 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menjadi buronan aparat keamanan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Sedang dalam masa menjalani hukuman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Cacat secara mental\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Menderita penyakit menular dan penyakit dalam berdasarkan hasil\npemeriksaan dari dokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pada waktu mengisi surat perjanjian kerja atau wawancara memberikan\nketerangan palsu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Pernah bekerja di PT. Parkland World Indonesia yang dikeluarkan karena\ntelah melakukan kesalahan berat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang sudah diterima bekerja ternyata diketahui telah melanggar\nketentuan salah satu Peraturan di ayat 2 (dua) tersebut diatas dapat di PHK\ndengan tanpa pesangon dang anti rugi atau pembayaran dalam bentuk apapun,\npekerja tersebut tidak dapat mengganggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>1.Setiap pekerja baru yang statusnya PKWTT wajib menjalankan masa percobaan\nsebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pekerja diterima\nsebagai pekerja baru\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Apabila pekerja baru telah menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga)\nbulan dapat dinyatakan lulus masa percobaan dan diangkat menjadi pekerja\ntetap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pekerja baru yang dinyatakan tidak lulus masa percobaan akan diberikan\npenjelasan dengan Surat Keterangan tidak Lulus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh diikutsertakan memberikan pembinaan bagi\npekerja baru untuk menjelaskan tentang Hubungan Industrial yang serasi,\nselaras, seimbang dan berdasarkan keadilan, peraturan perundang-undangan\nketenagakerjaan dan pemahaman tentang Organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dan Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib memberikan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap\nkepada setiap pekerja yang dinyatakan lulus 3 bulan masa percobaan menjadi\npekerja tetap, Jabatan dicantumkan dalam SK Pengangkatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib menerbitkan dan memberikan surat keputusan pengangkatan\njabatan kepada setiap pekerja yang mempunyai jabatan sbb :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jenjang Jabatan :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Operator\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mandor\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengawas\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Supervisor\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Chief\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ass Manager\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Manager\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sr. Manager\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha wajib memberikan Surat Pengangkatan dan Tunjangan Jabatan kepada\nsetiap pekerja yang dinilai mampu memangku jabatan di atas operator sesuai ayat\n2 diatas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila ada kenaikan jabatan, maka komponen upah (Gaji pokok, Tunjangan\nJabatan, Tunjangan kerajinan) naik sesuai dengan standar upah jabatan untuk\njabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila ada penurunan jabatan, maka Gaji pokok tidak berubah, akan tetapi\ntunjangan jabatan dan tunjangan yang lainnya disesuaikan berdasarkan standar\nupah pada jabatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Setiap Pimpinan Kerja wajib memberikan surat tembusan ke Perusahaan atau\nHRD apabila sedang mempromosikan jabatan untuk anak buahnya. Pelanggaran atas\npasal 15 dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal pelanggaran dan sanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Kesempatan Berkarir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia, untuk\nmeningkatkan kemampuan dan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki jabatan\ntertinggi di perusahaan tanpa melihat suku, agama, warna kulit dan golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>2.Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\nselain kenaikan upah minimum dan pengaturannya diatur oleh management.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja tetap yang telah\nmenyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara mengumumkan\nlalu menyeleksi untuk diberikan job sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Penyesuaian Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>1.Upah pekerja terendah adalah sekurang-kurangnya berdasarkan Upah Minimum\nKabupaten dan Upah Sektoral (UMSK) yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah\nsetempat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Penyesuaian upah akan dilakukan apabila perusahaan menganggap perlu\nberdasarkan keadaan dan prestasi karyawan masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja baru yang mempunyai\nketerampilan\u002Fskill dan\u002Fatau pekerja baru yang mempunyai pengalaman\nkerja\u002Fprofessional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Mutasi, Promosi, Demosi dan Prosedurnya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dapat memindahkan\u002Fmemutasikan pekerja dari satu bagian kebagian\nlainnya atas dasar kepentingan dan keperluan produksi dengan tidak mengurangi\natau menurunkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dapat mempromosikan pekerja yang dinilai mampu dan layak untuk\nmemangku jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya berdasarkan\npenilaian dari pimpinannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dapat menurunkan\u002Fdemosi jabatan pekerja apabila dinilai tidak\nmampu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab atas jabatan yang diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Proses pemindahan atau mutasi, promosi pekerja dilakukan atas dasar :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk kelancaran dan kepentingan produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Perubahan tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Perubahan tugas kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tugas pekerjaan tidak cocok atau tidak sesuai dengan skill atau keahlian\ndan keterampilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perubahan jabatan tidak termasuk dalam pengertian mutasi atau pemindahan\npekerja dari jabatan lama beralih ke jabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>6.Pengusaha dilarang memutasikan dan mendemosikan pekerja apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Adanya unsur SARA atau diskriminasi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Bertujuan asusila atau pelecehan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Adanya unsur suka atau tidak suka\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Tata cara mutasi, promosi dan demosi sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengusaha memanggil pekerja dan menjelaskan alasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pengusaha menjelaskan alasan, maksud dan tujuannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pengusaha memberikan surat Keputusan Pengangkatan Jabatan kepada pekerja\nyang telah menempati jabatan baru berdasarkan promosi yang diajukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mutasi berlaku sejak disetujui dan ditandantangani oleh pimpinan\ndepartemen masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Proses mutasi, promosi dan demosi yang tidak sesuai dengan prosedur di\natas dapat dibatalkan oleh HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Tenaga Kerja Asing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib memberikan penjelasan, penyuluhan dan penataran bagi\ntenaga kerja asing yang akan ditempatkan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tenaga kerja asing wajib mempelajari, memahami dan mengikuti, social\nbudaya dan system hubungan industrial pancasila di Indonesia, agar antara\ntenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia dapat bekerja sama dengan baik,\nharmonis dan komunikatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tenaga kerja asing wajib penuh dan tunduk kepada PKB dan aturan\nperundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (perlu diterbitkannya PKB\nberbahasa Asing\u002FKorea).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tenaga kerja asing wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya\nsehingga terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : WAKTU KERJA, CHECK ROLL DAN PERGANTIAN SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Waktu Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>1.Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non shift maupun shift.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Jadwal waktu kerja dan pengaturannya ditentukan oleh pengusaha dengan\npersetujuan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Melaksanakan kerja melebihi dari ketentuan tersebut, diperhitungkan dengan\njam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dasar penetapan waktu\u002Fjam kerja pekerja sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.SISTEM 5 HARI KERJA :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SHIFT SIANG \u002FNON SHIFT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam kerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Kamis : 07.00 – 16.00 WIB (selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum’at: 07.00 – 16.30 WIB (selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB (berdasarkan jadwal tiap gedung)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu & Minggu : Libur Mingguan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SHIFT MALAM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Jumat : 19.00 – 04.00 WIB (selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 00.00 – 01.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu & Minggu : LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.SISTEM 6 HARI KERJA :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SHIFT SIANG\u002FNON SHIFT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam kerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Kamis : 07.00 – 15.00 WIB (selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum’at : 07.00 – 15.30 WIB (selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB (berdasarkan jadwal tiap gedung)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu & Minggu : Libur Mingguan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SHIFT MALAM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin – Jumat : 19.00 – 03.00 WIB (selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu : 19.00 – 24.00 WIB (selebihnya dihitung lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minggu : LIBUR MINGGUAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang mengikuti rapat dengan pimpinan bagian masing-masing diluar\njam kerja pokok, pengusaha wajib memperhitungkan dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja Satuan Pengamanan (SATPAM), selama jam istirahat tidak\ndiperkenankan meninggalkan Pos Jaga, jam istirahat diperhitungkan kerja lembur\n1 jam x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Khusus bagi pekerja yang melaksanakan tugas\u002Fdinas luar atas perintah\npengusaha yang melebihi jam kerja pokok diperhitungkan dengan kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Apabila terjadi Emergency seperti pemadaman aliran arus listrik yang\nmendadak dan tiba-tiba pada saat jam kerja (Produksi) maka komponen upahnya\ntidak mempengaruhi upah pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Perputaran shift dilakukan dalam 1 (satu) minggu sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Istirahat Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>1.Istirahat mingguan diberikan 1 hari setelah 6 hari kerja untuk sistem 6\nhari kerja, dan diberikan 2 hari libur mingguan untuk sistem 5 hari kerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Istirahat kerja minimal 1 jam (60 menit) untuk non shift, shift satu dan\nlong shift, apabila terjadi keterlambatan waktu istirahat disebabkan meeting\nproduksi\u002Fpembinaan maka wajib dikompensasikan pada waktu masuk dan apabila\nketerlambatan melebih 15 menit wajib diperhitungkan dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pada waktu jam istirahat dan jam pulang seluruh karyawan-karyawan tidak\ndiperbolehkan untuk meeting.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Checkroll\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang masuk kerja atau pulang kerja wajib mencatatkan diri\ncheckroll\u002Fabsensi pada alat pencatat waktu (time recorder\u002Fmesin cardnetic\u002Fproxy\nminity).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang tidak mencatatkan diri\u002Fcheckroll pada waktu masuk atau pulang\npekerja karena lupa atau kartu pengenal karyawan rusak\u002Fhilang, wajib mengisi\nformulir tidak checkroll dan setelah diketahui atasan langsung dianggap masuk\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Terlambat checkroll disebabkan karena “force majure” dianggap masuk\nkerja setelah melaporkan kepada atasan langsung, selanjutnya atasan langsung\nmelaporkan kepada staff administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Lupa checkroll, datang terlambat, pulang cepat dijelaskan kepada atasan\nlangsung untuk diteruskan kepada kepala bagian personalia serta dimasukkan\ndalam daftar masuk lambat atau pulang cepat untuk dihitung jumlah jam kerjanya.\nDalam keadaan tertentu misalkan dinas luar atau mesin checkroll rusak tidak\ndianggap lupa checkroll setelah disetujui oleh atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Setiap hari petugas Administrasi harus melaporkan data kehadiran karyawan\ndan memeriksa data checkroll karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Pergantian Kerja Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam melaksanakan perggantian kerja shift, pekerja yang akan meninggalkan\npekerjaannya harus mengadakan serah terima kepada pekerja shift\nberikutnya\u002Fpenggantinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pergantian kerja shift dilakukan setelah pekerja shift berikutnya berada\ndilokasi. Serah terima pergantian kerja shift, harus dapat\ndipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Di dalam perputaran kerja shift dilakukan dalam 1 (satu) minggu sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dalam usaha menciptakan keteraturan, ketertiban, ketentraman dan ketenagan\nkerja dilingkungan perusahaan, maka diatur ketentuan-ketentuan yang harus\ndilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terkait dengan proses\nproduksi, maka diatur kewajiban dasar pekerja dan kewajiban dasar pengusaha,\nJenis pelanggaran pembinaan dan sanksi serta peraturan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Kewajiban Dasar Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh pengusaha sepanjang\ntidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja wajib sudah berada ditempat kerja setelah bel berbunyi tanda jam\nkerja dimulai dan atau meninggalkan tempat kerja setelah bel berbunyi tanda\nwaktu istirahat kerja atau pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja wajib mentaati ketentuan yang berlaku diperusahaan dengan baik\nselama melakukan pekerjaannya masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan dan\npengembangan usaha-usaha perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja wajib bekerja secara efektif dan efisien sehingga perusahaan dapat\nberkembang maju.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja wajib menjaga dokumen penting, barang inventaris, surat-surat\nberharga milik perusahaan dengan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja wajib mengenakan Kartu Pengenal Karyawan (KPK) yang masih berlaku,\nselama berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pekerja wajib mencatatkan waktu masuk kerja dan waktu pulang atau selesai\nmelakukan kerja pokok atau waktu kerja lembur dengan cara checkroll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pekerja wajib menjunjung tinggi nama baik pengusaha, keluarganya, nama\nbaik sesama pekerja dan menjaga persatuan dan kesatuan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan kesehatan dan\nkeselamatan kerja (K3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Pekerja wajib menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan dan keasrian\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Pekerja wajib melaporkan kepada pimpinan, satuan pengaman, apabila\nmelihat, mendengar dan mengetahui ada pihak-pihak lain tertentu yang akan\nberbuat merugikan pengusaha baik secara materiil maupun immaterial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Pekerja wajib memeriksa barang-barang bawaannya, apabila membawa\nbarang-barang baik kedalam lokasi maupun keluar lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Pekerja wajib ikut membela, mempertahankan perusahaan, apabila adanya\nrongrongan, gangguan, pencurian dan pengerusakan serta bencana alam yang\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Pekerja wajib memberitahukan kepada pimpinannya atau pengusaha apabila\ndatang masuk kerja terlambat atau pulang cepat, dengan memberitahukan alasannya\nsecara benar dan tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Pekerja yang berhenti bekerja dan atau dimutasikan ke bagian lain wajib\nmembuat laporan dan serah terima pekerjaan serta barang-barang milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Pekerja yang tidak bisa\u002Fmasuk kerja karena keperluan pribadi\u002Fijin\nbiasa\u002Fijin resmi wajib memberitahukan kepada pimpinannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Pekerja tidak masuk kerja karena sakit wajib menunjukkan surat dokter\ndari klinik\u002Fpoliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Pekerja yang akan melaksanakan tugas luar karena tugas dari pengusaha\natau karena melaksanakan tugas organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh wajib\nmemberitahukan, baik keberangkatan maupun sekembalinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Pekerja yang tidak masuk kerja karena mengambil istirahat haid harus\nmenunjukkan surat dokter dari klinik\u002Fpoliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Pekerja dimutasi karena kenaikan pangkat\u002Fjabatan, penurunan pangkat atau\ndipindah tugaskan harus menyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam waktu\nyang ditentukan setelah menerima surat perintah dari pihak yang mengadakan\nmutasi untuk menempati jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Sebelum hubungan kerja putus, pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya\nharus diselesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Pekerja yang mengurus keuangan, surat-surat berharga, bukti pembukuan,\ndata hasil produksi, sarana kekayaan, peralatan, stempel korespondensi, gambar\ndesign, data teknik, arsip dokumen, data management penting dan lain-lain harus\nmenyelesaikan manurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Pekerja wanita yang sudah melaporkan hamil, dipekerjakan waktu kerja non\nshift dan dapat bekerja lembur selama-lamanya sampai pukul 18.00 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>24.Prinsip-prinsip K3 :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam\nmelakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi\nserta produktivitas nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Setiap pekerja lainnya yang berada ditempat kerja perlu dijamin pula\nkesehatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman\ndan efisien.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala upaya untuk membina\nnorma-norma perlindungan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Kewajiban Dasar Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah\ndisyahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib melaksanakan perundang-undangan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha wajib merundingkan dengan serikat pekerja\u002Fserikat buruh apabila\nakan memberlakukan peraturan baru yang tidak diatur dalam Undang-undang maupun\nPKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk\nalih management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha wajib mengikut sertakan serikat pekerja\u002Fserikat buruh untuk\nmendampingi anggotanya dalam proses penanganan masalah ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Jenis Pelanggaran, Pembinaan dan Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi yang dilakukan oleh pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah\nlaku pekerja. Masa berlaku dari masing-masing jenis pelanggaran, pembinaan dan\nsanksi sadalah selama-lamanya 6 (enam) bulan dan apabila masa berlakunya habis\nsanksi dimulai dari awal kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adapun jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Peringatan Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja diberikan pembinaan dan sanksi peringatan lisan antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tidak mematuhi peraturan di perusahaan dalam bentuk anjuran atau larangan\ndan tidak merugikan siapapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tidak memakai kartu Pengenal Karyawan (KPK), selama dilingkungan\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Terlambat masuk kerja tanpa alasan yang tepat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Berpakaian dan berpenampilan tidak rapi dan tidak sopan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Bekerja secara malas-malasan dan santai atau menunda-nunda pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Melakukan tindakan indispliner atau melalikan tugas dan kewajiban lainnya\nyang bersifat ringan, sehingga perlu diberikan sanksi peringatan lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Berambut gondrong bagi karyawan laki-laku sehingga kelihatan tidak rapi\natau mengganggu pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Membawa tas\u002Fbungkusan besar kedalam lingkungan tempat kerja\u002Flokasi pabrik\nyang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pembinaan dan Surat Peringatan ke-1 (SP I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa berlaku Surat Peringatan ke-1 (SP I) adalah 6 bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP I (satu) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang diberikan peringatan lisan kurang dari 6 (enam) bulan dan\nmengulangi kembali perbuatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Corat-coret disembarang tempat, meludah sembarangan di depan orang banyak\natau pimpinan, membuang sampah disembarang tempat atau tidak dikotak sampah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bekerja tidak bertanggungjawab, mengganggu ketenangan\nkerja\u002Fngobrol\u002Fmembuat gaduh dan atau menelantarkan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi\u002FSOP sehingga mengakibatkan\nkesalahan dalam pekerjaannya (proses kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Tidak mematikan listrik dan mesin produksi atau merapikan barang-barang\npekerjaan setelah selesai jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Tidak membersihkan tempat kerja sehingga berantakan dan kotor, setelah\nselesai kerja dan langsung meninggalkan tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Tidak masuk kerja selama 2 hari tidak berturut-turut selama satu bulan dan\ntidak memberitahukan kepada pimpinan\u002Fpengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Menolak untuk diperiksa oleh SATPAM saat meninggalkan kerja baik waktu\nistirahat atau pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Malas dan atau santai dalam bekerja setelah diberikan peringatan lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Melanggar tata kerja atau tidak mempergunakan peralatan kerja ataupun alat\npelindung diri yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Pimpinan tidak memberikan bimbingan kepada pekerja dibawahnya sesuai\ndengan norma-norma yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Terbukti mencari-cari alasan untuk meminta ijin meninggalkan kerja, pada\nwaktu kerja belum selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Mengajak masuk saudara, teman ke lokasi pabrik tanpa seijin petugas atau\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Tanpa seijin petugas yang berwenang, pekerja masuk lokasi\u002Fkamar mess\npekerja yang berlainan jenis kelaminnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK), selama dilingkungan\nperusahaan setelah diberi peringatan lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Terbukti mempergunakan barang bawaannya yang tidak sesuai dengan tugas dan\njenis pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Pekerja menggunakan sarana komunikasi milik perusahaan untuk kepentingan\npribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r.Anggota SATPAM memakai seragam dan perlengkapan tidak sesuai dengan jam\nkerja\u002Fshiftnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pembinaan dan Surat Peringatan ke-2 (SP II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa berlaku Surat Peringatan ke-2 (SP II) adalah 6 bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerjaan yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP II (dua) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang sudah diberikan sanski SP-I yang masa berlakunya belum habis,\ndan mengulangi pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mangkir selama 2 (dua) hari berturut-turut atau 3 (tiga) hari tidak\nberturut-turut dalam 1 (satu) bulan kalender, tanpa memberikan alasan yang\ndapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tidak melaporkan adanya bahaya kepada pimpinan\u002Fpengusaha yang dapat\nmerugikan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Petugas SATPAM tidak sungguh-sungguh dalam melakukan tugas pemeriksaan di\nPos jaga\u002Fpintu keluar pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Petugas SATPAM tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, memberikan ijin pada\ntamu atau kendaraan tamu memasuki kawasan\u002Flokasi pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Terbukti seorang pimpinan yang mengetahui bawahannya hamil namun tidak\nmelaporkannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Pimpinan membiarkan pekerja bawahannya menggunakan\u002Fmenjalankan mesin yang\nbukan menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan celaka.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Berpindah pekerjaan\u002Ftugas tidak seijin kepada pimpinannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi \u002F SOP sehingga\nmengakibatkan kesalahan dalam pekerjaannya (Proses kerja), pemborosan bahan dan\nmengakibatkan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Bagi karyawan\u002Fibu hamil dengan sengaja tidak melaporkan kehamilannya pada\nPersonalia\u002FSEA\u002F KLINIK, dan atau pimpinan yang membiarkan bawahannya yang hamil\ntidak melaporkan kehamilannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Terbukti Petugas SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga tanpa ijin pimpinan\natau tanpa memberitahukan teman sekerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Makan\u002Fjajan sambil bekerja yang mengganggu pekerjaan (proses kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pembinaan dan Surat Peringatan ke-3 (SP III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa berlaku Surat Peringatan ke-3 (SP III) adalah 6 bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP III (tiga) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja sudah diberikan sanksi SP. I (satu), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobor sanksinya SP.II (dua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja sudah diberikan sanksi SP.II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP.II (dua)\natau SP. I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Terbukti seorang pimpinan tanpa mengindahkan norma ketenagakerjaan yang\nberlaku, menolak permintaan bawahan untuk menggunakan hak-hak dan\nkepentingannya sesuai aturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Terbukti pekerja meminjam yang melalui rentenir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Petugas SATPAM yang sedang jaga tidak mengetahui di daerah pengawasannya\nterjadi pencurian\u002Fada tindak kejahatan terhadap barang milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Tidak mematikan mesin, listrik dan mengakibatkan terjadinya kebakaran\nditempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat kerja dan tidak mau\nmenuruti setelah dinasehati oleh pimpinan\u002Fpengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Terbukti menyuruh, membiarkan, mengijinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan mesin atau inventaris perusahaan tanpa seijin pimpinan untuk\nkepentingan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Tidak menjunjung tinggi terhadap kepercayaan dan nama baik perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Terbukti merokok di tempat kerja yang terdapat larangan DILARANG\nMEROKOK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Terbukti tidur pada saat jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Terbukti menerima penjamuan dan pemberiak hadiah dari konsumen untuk\nmempengaruhi suatu keputusan yang merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Terbukti berjualan di lokasi kerja\u002Fpabrik pada jam kerja atau bukan jam\nkerja tanpa ijin dari pengusaha atau pimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Terbukti dengan sengaja mencemarkan nama baik pimpinannya sehingga\nmempengaruhi kewibawaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Mangkir 3 (tiga) hari berturut-turut atau 4 (empat) hari tidak\nberturut-turut dalam satu bulan kalender.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Terbukti anggota SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga sebelum waktunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Memaki-maki dengan kata-kata kasar atau tidak senonoh kepada bawahannya di\nmuka umum\u002Fditempat kerja dengan bahasa melecehkan nama baik bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r.Menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang dapat mengganggu\npekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s.Petugas SATPAM terbukti membiarkan orang lain (bukan petugas\u002Fkaryawan)\nkeluar masuk lingkungan pabrik tanpa seijin pimpinan atau lengah dalam\nmelaksanakan tugas di pos jaga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t.Pimpinan yang mempekerjakan karyawati ibu hamil yang sudah mendapatkan\nSurat Keterangan cuti hamil dan melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u.Bagi karyawati ibu hamil yang sudah diberikan Surat Keterangan cuti\nmelahirkan, tetapi tidak mau melaporkan ke Personalia\u002Ftidak mau\nmenggunakan\u002Fmelaksanakan cuti sesuai ketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v.Terbukti seorang pimpinan menyuruh bawahannya bekerja kembali setelah jam\nkerja pokok atau jam kerja lemburnya selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w.Terbukti seorang pimpinan memarahi bawahannya di depan orang banyak dengan\nnada keras\u002Fkasar tanpa kaitannya dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x.Terbukti petugas SATPAM dalam pemeriksaan pekerja, dengan cara kasar baik\nsecara fisik maupun verbal di depan orang banyak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y.Terbukti seorang pimpinan mempekerjakan wanita hamil dengan usia kandungan\ndiatas 8 ½ bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja setelah diberikan sanksi SP III (tiga) pengusaha agar memberikan\ntembusan kepada Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh untuk memberikan pembinaan kepada\npekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pembinaan dan Surat Peringatan Terakhir (SP TERAKHIR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terhadap pekerja yang telah mendapatkan SP III, maka pengusaha berhak\nmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Akan tetapi dalam hal pengusaha masih memberikan kesempatan terakhir\nterhadap pekerja yang dimaksud, maka pengusaha dapat memberikan Surat\nPeringatan Terakhir, apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja sudah diberikan sanksi SP I (satu), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III\n(tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja sudah diberikan sanksi SP II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II (dua)\natau SP III (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja sudah diberikan sanksi SP III (tiga), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III (tiga)\natau SP II (dua) atau SP I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dengan sengaja pekerja lalai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan\nsehingga berakibat fatal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>e.Seorang pimpinan terbukti melakukan tindak pelecehan dan atau tindak\nkekerasan terhadap bawahannya sekalipun bawahannya sudah menerima permintaan\nmaaf dari yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanma memberikan\npesangon, apabila pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Terbukti petugas satpam melakukan tindakan pelecehan seksual pada saat\npemeriksaan terhadap pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Terbukti melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau\nuang milik perusahaan, atau milik karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Terbukti memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Terbutki mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau\nmengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Terbukti melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Terbukti menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman\nsekerja atau pengusaha di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Terbukti membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan\nyang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Terbukti dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya\nbarang milik perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Terbukti dengan sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam\nkeadaan bahaya di tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Terbukti membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya\ndirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Terbukti melakukan pemotongan dan pengambilan gaji tanpa kuasa dan\nkesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Terbukti mencari keuntungan pribadi dengan membungakan uang (rentenir)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Terbukti membawa milik perusahaan tanpa ijin dari perusahaan atau\npimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Terbukti tidak bekerja dengan baik akibat minum minuman keras atau obat\nobatan terlarang yang dilakukan diluar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Terbukti melakukan Rekrutmen Fee di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Terbukti pekerja telah menerima Surat Peringatan III yang masih berlaku\nkarena lasan mangkir atau karena factor kesengajaan akan tetapi mengulang\nkesalahan yang sama sebelum berakhirnya masa surat peringatan tersebut maka\ntidak berhak atas uang pesangon.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Pada saatu perjanjian diadakan, memberikan keterangan atau data palsu atau\nyang dipalsukan untuk membuat pengusaha\u002Fpetugas percaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kesalahan \u002F pelanggaran berat sebagaimana diatas harus didukung dengan bukti\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja tertangkap tangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ada pengaduan dari pekerja yang bersangkutan atau rekan kerjanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang\ndi perusahaan dan didukung oleh sekurang-kurangnya (dua) orang saksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cp>7.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Mendapatkan pesangon.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_dismissal_type\">\u003Cp>Pelanggaran yang dilakukan pekerja, yang menyebabkan Pemutusan Hubungan\nKerja (PHK) mendapatkan pesangon antara lain sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja telah menerima pembinaan dan SP III atau SP Terakhir akan tetapi\nmelakukan pelanggaran kembali dengan kesalahan yang tidak sama dengan SP\nsebelumnya, dan bobot sanksinya SP I, SP II atau SP III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Terbukti menjelekkan\u002Fmencemarkan nama baik sesama pekerja, pimpinan,\nbawahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Terbukti menyuruh, membiarkan, mengijinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan mesin\u002Fbarang inventaris perusahaan tanpa seijin pimpinan\nperusahaan yang mengakibatkan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tanpa seijin pimpinan yang berwenang, menggunakan mesin atau barang,\nperalatan milik perusahaan untuk keperluan pribadi mengakibatkan kerugian\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Petugas satuan pengaman (SATPAM) memergoki pelaku pencurian, penipuan,\nkejahatan, penganiayaan, penggelapan, tindakan asusila, tidak bias melakukan\npenangkapan dan menyerahkan kepada pimpinan, untuk diambil tindakan\u002Fdiproses\nsesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Tanpa alasan yang tepat dan jelas menolak dipindahtugaskan kerjanya ke\nbagian lain (menolak mutasi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Dengan sengaja sering mengganggu pekerjaan orang lain sehingga merugikan\nperusahaan\u002Forang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Melakukan pekerjaan secara baik\u002Fserampangan\u002Fasal-asalah dengan sengaja dan\nmerugikan perusahaan\u002Forang lain.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Peraturan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari ada beberapa hal penting yang harus\ndiperhatikan dan dilaksanakan baik oleh pimpinan maupun operator antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tidak dibenarkan bekerja diluar jam kerja yang telah ditentukan yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu\nuntuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu (UU Ketenagakerjaan No. 13 Th\n2003 pasal 77 ayat 2b) dan 78 ayat 1b atau sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundangan yang masih berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>b.Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam seminggu (UU No. 13 TH 2003 pasal 78\nayat 1 b dan kepmen No. 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004 pasal 3 sub 1) atau sesuai dengan\nketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Sebelum masuk jam kerja karyawan harus sudah berada di lokasi perusahaan\nuntuk mempersiapkan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tidak diperbolehkan meeting maupun bekerja pada waktu jam istirahat,\npelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi sesuai PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tidak diperbolehkan makan didalam lingkungan kerja, pelanggaran atas\nketentuan ini diberikan sanksi SURAT PERINGATAN (PKB).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Jika ada penambahan jam kerja atau lembur, rencana pelaksanaannya harus\nada persetujuan dari Pimpinan Perusahaan dan diserahkan ke Personalia paling\nlambat jam 14.00 WIB. Pelaksanaan lembur harus disertai dengan tandatangan\nkesediaan lembur sukarela dari pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Izin Resmi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp>1.Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerja dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja sendiri menikah : 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja menikahkan anak : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>c.Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d.Pekerja menyunatkan anak\u002Fmembabtiskan anak : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>e.Keluarga pekerja (istri, suami, anak, orang tua\u002Fmertua) meninggal dunia :\n2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f.Anggota keluarga\u002Fsaudara meninggal dunia : 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang akan minta izin resmi kepada pengusaha, wajib mengajukan\npermohonan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya kecuali karena\nkeluarga meninggal dunia dan\u002Fistri pekerja melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha wajib memberikan izin resmi kepada pekerja sesuai dengan\nketentuan yang berlaku tanpa adanya alasan-alasan yang menyebabkan keluhan bagi\npekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja wajib melampirkan surat keterangan yang syah sebagai tanda bukti\nkejadian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha wajib memberikan izin sesuai dengan berita kejadian dan prosedur\npermohonan izin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1.Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja selama 12\nhari kerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan mendapat upah\npenuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat-lambatnya 1\n(satu) minggu sebelumnya dikecualikan hal-hal yang bersifat\ninsidentil\u002Fmendadak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang sampai batas waktu 6 bulan setelah jatuh tempo cuti belum\ndipergunakan hak cutinya masih dapat mengajukan permohonan cuti untuk periode 6\nbulan berikutnya. Dan apabila sampai batas waktu 6 bulan kedua belum\nmempergunakan hak cutinya karena kesibukan pekerjaan atau hal lain, maka\npengusaha wajib mengkompesasikannya secara proporsional berdasarkan ketentuan\nperundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang belum diambil dalam cuti\nmassal (idul fitri) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan dipotong\nsebanyak cuti massal yang telah diambil, adapun selebihnya adalah hak mutlak\npekerja sepenuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha dapat mengijinkan pekerja untuk menggabungkan pengambilan cuti\ntahunan dengan izin resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.HRD\u002FPersonalia berkewajiban menginformasikan sisa cuti tahunan pekerja\nsetelah dipotong cuti massal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Teknis pelaksanaan cuti tahunan dibantu oleh masing-masing administrasi\ndepartment, form cuti dibagikan kepada pekerja untuk pengajuan cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Istirahat Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1.Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib memberikan ijin kepada pekerja wanita yang akan mengambil\nistirahat haid, dengan melampirkan surat keterangan dokter atau poliklinik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang mengambil istirahat haid berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Cuti Hamil dan Cuti Melahirkan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Cp>1.Pekerja wanita berhak atas cuti hamil dan cuti melahirkan\u002Fbersalin\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>2.Pekerja wanita yang sedang hamil, diberikan cuti 1,5 (satu setengah) bulan\nsebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah)\nbulan setelah melahirkan, termasuk didalamnya apabila pekerja mengalami\nkelahiran premature.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Apabila hak cuti hamil dan melahirkan telah diambil ternyata terjadi\nkelahiran prematur (kelahiran melebihi tanggal penentuan \u002F batas normal) maka\nbatas waktu cuti melahirkan dihitung 1,5 (satu setengah) bulan terhitung sejak\ntanggal melahirkan. Apabila setelah batas waktu tersebut karena kondisinya\npekerja belum bisa bekerja kembali, maka selebihnya di hitung ijin kecuali\ndisertai dengan surat keterangan dari dokter\u002Fbidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Karyawati dengan usia kehamilan 32 (tiga puluh dua) minggu harus\nmengajukan cuti hamil dan cuti melahirkan ke personalia 1 (satu) minggu sebelum\npelaksanaan cuti dengan melampirkan hasil USG untuk akurasi perkiraan waktu\nmelahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>5.Bagi karyawati yang hamil kemudian keguguran maka berhak cuti 1 ½ (satu\nsetengah) bulan. Keterangan pekerja yang mengalami keguguran dimaksud\nberdasarkan keterangan bidan\u002Fdokter perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>6.Bagi karyawati yang masih menyusui disediakan tempat khusus untuk memerah\ndan menyimpan ASI di ruang ASI.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Peraturan Bagi Ibu Hamil di Tempat Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Karyawan-karyawan yang sudah menikah harus melaporkan kebagian HRD\nmasing-masing dengan membawa surat nikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-riskassessment\">\u003Cp>2.Bagi karyawan hamil harus membuat kartu ibu hamil, dengan membawa surat\nketerangan hamil dari bidan dan harus melaporkan kepada atasan mengenai\nkehamilannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi karyawati yang hamil harus mengikuti program\u002Ftraining khusus ibu\nhamil\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cp>4.Khusus bagi ibu hamil diberikan hak untuk pulang kerja lebih awal dari jam\nkerja karyawan pada umumnya, dan tidak dibenarkan untuk bekerja lembur melebihi\nwaktu pukul 18.00 Wib.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha memberikan penyuluhan ibu hamil secara periodik kepada karyawati\nyang hamil yang dilaksanakan oleh bidan dan SEA\u002FCR team\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Karyawati yang usia kehamilannya telah mencapai usia 7.5 (tujuh setengah)\nbulan harus mengajukan cuti hamil\u002Fmelahirkan ke bagian personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>7.Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung\nzat kimia dan tempat-tempat yang berbahaya lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Karyawati yang hamil tidak dibenarkan dalam keadaan berdiri terlalu lama\ndan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya menurut rekomendasi\nmedis dari dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Karyawati hamil tidak dibenarkan bekerja mengangkat bahan yang\nberat-berat\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>10.Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\nbagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Ibu hamil diperkenankan meninggalkan pekerjaannya lebih dahulu pada saat\npulang kerja untuk menghindari antrian dan desak-desakan pada saat pulang\nkerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Izin Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Cp>1.Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan surat\nketerangan sakit dari dokter atau tim media yang memeriksa kepad personalia\npaling lambat 2 (dua) hari kerja dari tanggal masuk kerja. Apabila melewati\ndari batas waktu yang telah ditentukan pekerja yang bersangkutan tidak memenuhi\nkewajibannya maka dianggap sakit tanpa surat keterangan dokter\u002Fsakit bisaa atau\ndikompensasikan dengan hak cuti tahunan apabila masih mempunyai hak cuti\ntahunan setelah dipotong cuti massal (cuti Idul Fitri).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>2.Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang sakit dan diperiksa oleh dokter diluar perusahaan, harus\nmendapat rekomendasi dari dokter poliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang syah berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan dapat menolak surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh\nBalai Pengobatan atau Yayasan yang tidak mendapatkan izin dan tidak diakui oleh\ninstansi terkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Izin Meninggalkan Kerja Dengan Mendapat Upah Penuh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang tidak melakukan kerja karena perintah pengusaha berhak atas\nupah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan tugas\nnegara\u002Fperusahaan, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan ibadah sesuai\nsyariat agamanya, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja karena menjadi anggota\u002Fpengurus serikat pekerja\u002Fserikat buruh\ntidak melakukan kerja, karena melaksanakan tugas atas perintah organisasi\nserikat pekerja\u002Fserikat buruh, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja tidak melakukan kerja atas ijin pengusaha dengan mendapat upah\ndiantaranya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Rumah atau jalan yang dilewati kebanjiran\u002Fbencana alam yang lain sesuai\npengumuman pemerintah paling lambat 2 (dua) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>b.Mengantar keluarga (istri, suami, anak, orang tua\u002Fmertua) dalam satu\nlingkungan karena sakit yang bersifat mendesak ke rumah sakit atau puskesmas,\npaling lama 1 (satu) hari dengan surat keterangan dokter dan harus mendapat\nrekomendasi dari dokter poliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Terkena musibah pencurian atau perampokan dan dipanggil oleh pihak yang\nberwajib selaku saksi paling lama 1 (satu) hari atau sesuai kebutuhan dengan\nmendapatkan ijin dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Izin Biasa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan pada jam kerja, wajib\nmengajukan permohonan ijin kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang akan meminta ijin biasa wajib memberitahukan secara tertulis,\nkecuali untuk kasus mendesak\u002Finsidentil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cp>1.Sesuai dengan Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep\n: 49\u002FMEN\u002F2004 Tentang ketentuan nilai dan struktur skala upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.System pembayaran upah pokok dan lembur dibayarkan 1 (satu) kali dalam\nsebulan setiap tanggal 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Komponen upah terdiri atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Upah\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.Gaji tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Gaji Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.Tunjangan Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tunjangan Kerajinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tunjangan Khusus \u002Fkondisi kerja\u002Flingkungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Premi Panas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Tunjangan Keahlian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Non Upah\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Insentif Kehadiran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Subsidi Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tunjangan Makan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kompensasi cuti tahunan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.Lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari kerja biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Libur\u002FBesar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila jadwal pembayaran upah tanggal 5 jatuh pada hari sabtu, maka\nproses transfer pembayaran gaji, tetap dilaksanakan pada tanggal 5 tersebut\n(kecuali tanggal 5 jatuh pada hari Minggu atau libur nasional maka pembayaran\ngaji dilakukan pada hari kerja berikutnya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Kompensasi pelaksanaan kerja yang sifatnya tidak bias ditinggalkan untuk\nwaktu khusus (hari libur\u002Fbesar) untuk bagian tertentu dapat diajukan oleh\npimpinan departemen kepada pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Pajak Penghasilan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai dengan undang-undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka\npenghasilan pekerja wajib ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan dan\nperusahaan wajib memotong dan menyetorkan kepada instansi yang berwenang (Dinas\nPerpajakan) dan pengusaha wajib membagikan kepada setiap pekera berupa bukti\npembayaran pajak penghasilan yang telah disetor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Penyesuaian Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Upah terendah pekerja berdasarkan keputusan Pemerintah daerah setempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Upah pekerja yang bekerja diatas satu tahun ditetapkan berdasarkan\nkesepakatan dengan Serikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cp>3.Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi yang\ndisesuaikan dengan jabatan dan golongan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Upah Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1.Dasar perhitungan upah lembur adalah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerna\nNo. KEP-102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2004\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Tarif upah lembur (TUL) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 x Upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kompensasi pelaksanaan lembur yang sifatnya special case untuk waktu\nkhusus atau bagian tertentu dapat diajukan oleh pimpinan departemen kepada\npimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perhitungan upah lembur, berdasarkan waktu kerja lembur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Sistem 5 Hari Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>a.Hari kerja biasa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam kerja pokok : 8 jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 : 1,5 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 10 dst : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cp>b.Hari Sabtu, Minggu atau Libur Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 8 : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 : 3 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 10 : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sistem 6 hari kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Hari kerja biasa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari kerja pokok : 7 jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke-8 : 1,5 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 dst : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Hari Sabtu (hari kerja terpendek) :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari kerja pokok : 5 jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke-8 : 1,5 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 dst : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Minggu atau Libur Nasional :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 7 : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke-8 : 3 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 dst : 4 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Hari Libur jatuh pada hari kerja terpendek :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 5 : 2 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke-6 : 3 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 7 dst : 4 X TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Upah Piket\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Bagi pekerja yang piket pada saat cuti bersama diperhitungkan\nsekurang-kurangnya sama dengan upah sehari serta tidak mengurangi hak cuti\ntahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Upah piket dibayarkan pada saat pelaksanaan piket\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Tunjangan jabatan diberikan kepada pekerja yang memangku suatu jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya tunjangan jabatan ditentukan menurut tingkat jabatan yang\nbesarnya menurut uraian jabatan, analisa jabatan, evaluasi jabatan pada setiap\njabatan adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Jabatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Besarnya Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mandor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengawas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ass. Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>180.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>200.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tunjangan jabatan besarnya tidak diambil dari gaji pokok pekerja yang\nmemangku jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang memangku jabatan minimal 1 (satu) bulan dan selama-lamanya\ndalam jangka waktu 3 (tiga) bulan masa training jabatan harus segera diajukan\npromosi jabatan untuk mendapatkan hak tunjangan jabatan sesuai dengan jenjang\njabatannya (disertakan SK pengangkatan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Uang Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift atau\npekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp. 2.000,- (dua\nribu rupiah) \u002Fhari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : Insentif Kehadiran Dan Subsidi Transport\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Insentif kehadiran \u002F atau premi hadir akan diberikan penuh apabila pekerja\nselama 1 (satu) bulan masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Insentif kehadiran akan dipotong 50% apabila tidak ada keterangan, tetapi\napabila tidak masuk tapi ada keterangan maka tidak ada potongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>3.Insentif kehadiran tidak akan dipotong jika pekerja mengambil hak cuti\ntahunan, cuti hamil serta ijin resmi (contoh : cuti nikah, khitanan anak,\nmenikahkan anak, keluarga meninggal, istri melahirkan dll).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Besarnya tunjangan kehadiran di atur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Operator : Rp. 20.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mandor\u002FStaff : Rp. 36.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pengawas : Rp. 45.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Supervisor : Rp. 60.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Chief : Rp. 65.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Ass. Manager : Rp. 85.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Manager : Rp. 107.500\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowanceamount1\">\u003Cp>5.Sebagai salah satu bentuk insentive lain yang diberikan perusahaan berupa\nsubsidi transport, yang nilainya berdasarkan level jabatan berdasarkan jumlah\nhari kehadiran dengan perincian sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Operator : Rp. 2.800 per\u002Fhari\u002F (Rp. 70.000 per bulan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mandor: Rp. 2.800 per\u002Fhari\u002F (Rp. 70.000 per bulan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pengawas dan Staff : Rp. 3.300 per\u002Fhari\u002F (Rp. 82.500 per bulan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Supervisor : Rp. 2.800 per\u002Fhari\u002F (Rp. 87.500 per bulan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Chief : Rp. 3.900 per\u002Fhari\u002F (Rp. 97.500 per bulan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Ass. Manager: Rp. 4.300 per\u002Fhari\u002F (Rp. 107.500 per bulan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Manager : Rp. 5.300 per\u002Fhari\u002F (Rp. 132.500 per bulan)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>1.Tunjangan berkala diberikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 (satu) tahun sebagai tanda senioritas dan diberikan terhitung\npertanggal mulai masuk kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cp>2.Besarnya tunjangan berkala \u002F masa kerja, sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Masa kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Operator\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Mandor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Pengawas\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Staff\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Supervisor\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Chief\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Ass Manager\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Manager\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1<2 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2<3 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3<4 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4<5 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5<6 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6< Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>3.Tunjangan berkala\u002Fmasa kerja komponen upah dimasukkan kedalam gaji\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : Tunjangan Penggantian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Seorang pekerja yang ditunjuk secara tertulis oleh kepala bagian dengan\nmenggunakan formulir yang berlaku untuk menggantikan seorang pekerja lain yang\njabatannya lebih tinggi akan mendapat tunjangan penggantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tunjangan penggantian tersebut adala 7\u002F173 X selisih upah antara kedua\ntingkat jabatan untuk setiap hari bertindak sebagai pengganti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Masa penggantian akan berlangsung selama-lamanya enam minggu terkecuali\napabila menggantikan pekerja yang sakit atau cuti hamil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Seorang pekerja yang menggantikan jabatan yang lebih tinggi selama 6\n(enam) bulan berturut-turut harus dikukuhkan dalam jabatan yang lebih tinggi\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1.Tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 1\n(satu) minggu sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam Permenaker\nNo 6 Tahun 2016\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cp>2.Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Persentase\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja kurang dari 1 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>sesuai kebijakan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 bulan s\u002Fd kurang dari 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Proporsional\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 tahun s\u002Fd kurang dari 2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 2 tahun s\u002Fd kurang dari 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>110%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 3 tahun s\u002Fd kurang dari 4 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>115%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 4 tahun s\u002Fd kurang dari 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 5 tahun s\u002Fd kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>130%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 6 tahun s\u002Fd kurang dari 7 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>140%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 7 tahun s\u002Fd kurang dari 8 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>145%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 8 tahun s\u002Fd kurang dari 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>150%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 9 tahun s\u002Fd kurang dari 10 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>155%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 10 < 12 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>160%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena mengundurkan\ndiri atau karena kasus tertentu setelah memasuki bulan Ramadhan\u002FPuasa berhak\nmendapatkan THR yang besarnya seperti ayat 2 di atas dan diberikan bersamaan\nuang pesangon.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Tunjangan Perjalanan Dinas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Tunjangan perjalanan dinas diberikan oleh perusahaan sebagai pengganti\nbiaya makan penginapan dan transportasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang melakukan perjalanan dinas adalah untuk melaksanakan tugas\nperusahaan keluar dari area pabrik berdasarkan surat dinas dari departemen atas\ninstruksi pimpinannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tunjangan perjalanan dinas akan diperhitungkan dan diberikan secara\nlangsung pada nota perjalanan dinas yang bersangkutan diserta bukti-bukti atau\npertanggunjawaban yang jelas dan diserahkan kepada pihak manajemen \u002F GA paling\nlambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : BPJS KETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>BPJS Ketenagakerjaan adalah pergantian nama dari Jamsostek, yang programnya\nmeliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan\nJaminan Pensiun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : Jaminan Kecelakan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>1.Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Biaya transportasi pekerja ke rumah sakit\u002Fatau kerumah tempat tinggalnya,\ntermasuk biaya pertolongan pada kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Biaya pemeriksaan pengobatan dan atau perawatan selama di rumah sakit\ntermasuk biaya rawat jalan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan kebutuhan\nmedis menurut dokter pemeriksa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan atau alat ganti bagi yang anggota\nbadannya hilang atau tidak berfungsi pada waktu akibat kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>2.Besarnya santunan berupa uang, diatur sesuai ketentuan yang ada meliputi\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Santunan sementara tidak mampu bekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d.Santunan kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Premi asuransi dan iuran sebesar 0,89% perbulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap ada\npekerja yang tertimpa kecelakaan kerja, baik terjadi pada waktu perjalanan\nmenuju ketempat kerja, dalam waktu kerja dan waktu pulang dari kerja. Untuk\nmelaporkan kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan dalam\nwaktu tidak lebih dari 2 x 24 jam, terhitung sejak terjadinya kecelakaan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha pada waktu melaporkan kejadian kecelakaan kerja, setelah ada\nsurat keterangan dari dokter pemeriksa atau dokter penasehat, wajib melaporkan\nsurat-surat keterangan, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Keterangan sementara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Keterangan cacat sebagian untuk selama-lamanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Keterangan cacat total untuk selama-lamanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengajuan penggantian pembayaran jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS\nKetenagakerjaan dengan melampirkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan foto copy\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat, yang menerangkan\ntingkat kecacatan yang diderita pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh BPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Jaminan Kematian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, pihak keluarga\n(ahli waris yang sah) berhak atas jaminan kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Jaminan kematian dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sekaligus kepada\nahli waris pekerja (janda,duda atau anak) yang meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Santunan kematian sebesar Rp. 16.200.000 (Enam belas juta dua ratus ribu\nrupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Santunan berkala akan diberikan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu\nrupiah) selama 24 bulan atau selama 2 (dua) tahun atau bisa dibayarkan\nsekaligus sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Beasiswa sebesar Rp. 12.000.000 (dari BPJS Ketenagakerjaan) apabila\npekerja yang bersangkutan mempunyai anak usia sekolah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Apabila karyawan meninggal dunia karena kecelakaan kerja maka akan\nmendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan upah yang diterima\nterakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Dalam hal pekerja tidak mempunyai keturunan sedarah, jaminan kematian\ndibayarkan kepada yang ditunjuk pekerja dalam wasiatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Selama tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau\npihak lain selama pengurusan pemakaman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Premi asuransi dan iuran setiap bulan sebesar 0,30% dari upah sebulan\nmenjadi tanggangan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengajuan pembayaran jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan\ndisertai bukti-bukti, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Foto copy KPK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Foto copy KTP (karyawan dan ahli waris)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Foto copy Kartu keluarga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Surat keterangan ahli waris dari kelurahan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Foto copy surat keterangan nikah (bagi karyawan yang sudah menikah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Surat keterangan kematian (Rumah sakit dan visum Dokter) apabila meninggal\ndirumah sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Surat kematian dari desa (kelurahan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Surat keterangan kematian dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Sebagai rasa simpati dan belasungkawa dari perusahaan, perusahaan membantu\nbiaya transportasi jenazah dengan ketentuan meninggal pada saat berangkat\nkerja, saat kerja, dan pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : Jaminan Hari Tua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Jaminan hari tua (JHT) dibayarkan kepada pekerja yang telah mempunyai umur\n56 tahun atau cacat total untuk selama-lamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pembayaran jaminan hari tua (JHT) dilakukan sekaligus kepada janda atau\nduda, dalam hal :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang menerima pembayaran jaminan hari tua secara berkala meninggal\ndunia, dibayar sekaligus sisa jaminan hari tua yang belum dibayarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja meninggal dunia dalam hal tidak ada janda atau duda maka\npembayaran jaminan hari tua diberikan kepada anaknya yang syah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pengajuan pembayaran jaminan hari tua dilakukan oleh janda atau duda atau\nanaknya yang syah sebagai ahli waris.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tenaga kerja yang telah mencapai minimal kepesertaan 10 tahun dan masih\naktif bekerja, dapat mengambil JHT sebagian:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengambilan maksimal 30% untuk membantu biaya perumahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pengambilan maksimal untuk membantu biaya perumahan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2015, bahwa bagi karyawan yang\nsudah keluar dan tidak bekerja lagi, maka berhak untuk mengambil JHT nya\nmeskipun masa kepesertaan belum mencapai 5 tahun, kecuali ada perubahan\nperaturan perundangan yang mengatur hal tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Besarnya premi dan atau iuran jaminan hari tua, adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.3,7% x upah sebulan mnjadi kewajiban pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2% x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tata cara pengajuan pembayaran jaminan hari tua sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mengisi formulir pembayaran jaminan hari tua yang tersedia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Melampirkan\u002Fmenyerahkan tanda bukti.\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Keterangan tidak bekerja (Surat Pengalaman Kerja)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kartu tanda kepesertaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Foto copy kartu tanda penduduk\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keterangan lain yang disyaratkan BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : Jaminan Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Besarnya iuran jaminan pensiun adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.2% x upah sebulan menjadi tanggung jawab pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1% x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>2.Jaminan pensiun dapat diterima bagi pekerja yang telah mencapai usia\npensiun (56 tahun), dengan masa kepesertaan 15 tahun atau sesuai dengan\nperaturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Persyaratan dan teknis pemberian Jaminan Pensiun diatur sesuai dengan\nketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : BPJS Kesehatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan\nkesehatan berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No.\n12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala\nbesar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan\npenyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta\nJaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan membayar iuran dengan nilai :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.4% x Upah : Kewajiban pemberi kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1% x Upah : Kewajiban pekerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Seluruh pekerja wajib mengisi formulir pendaftaran kepesertaan BPJS\nKesehatan untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui Badan\nPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang sudah mengisi formulir pendaftaran BPJS dan sudah\ndidaftarkan ke BPJS Kesehatan dan ternyata belum teregristrasi karena\nkelengkapan datanya kurang, akan dikembalikan dan harus dilengkapi dan\ndidaftarkan kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bagi pekerja yang belum mengisi formulir pendaftaran kepesertaan BPJS\nKesehatan karena alasan kelengkapan data kependudukan atau data pribadi dan\nkeluarganya, atau karena alasan lain yang disebabkan oleh kelalaian pekerja\nsendiri, maka belum terdaftarnya pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan bukan\nkesalahan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>5.Untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada seluruh pekerja,\nmaka perusahaan wajib menyediakan inhouse klinik di dalam lokasi perusahaan\nuntuk melayani pekerja selama 24 jam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6.Inhouse Klinik dapat dikelola sendiri oleh perusahaan ata dikerjasamakan\ndengan pihak lain untuk pengelolaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Inhouse klinik harus bekerjasama pula dengan BPJS Kesehatan sebagai klinik\nFaskes I BPJS Kesehatan sehingga dapat memberikan rujukan pengobatan lanjutan\natau rawat inap ke Faskes II (Rumah Sakit) terhadap pekerja dengan menggunakan\nfasilitas BPJS Kesehatan apabila kondisi pasien tidak dapat ditangani oleh team\nmedia inhouse klinik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Inhouse klinik menyediakan sara mobil ambulance 24 jam beserta dokter dan\ntenaga medis untuk penanganan pasien (pekerja) dalam situasi darurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Dengan diwajibkan Inhouse klinik bekerjsama dengan BPJS Kesehatan, maka\npekerja dapat memilih Klinik Inhouse sebagai salah satu pilihan Faskes I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : Jaminan Kecelakaan Diluar Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerja dalam Asuransi Kecelakaan\nDiluar Hubungan Kerja (AKDHK) sejak pekerja tersebut menjadi karyawan sesuai\ndengan peraturan daerah (PERDA) No. 13 Kabupaten Serang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya premi Asuransi kecelakaan diluar hubungan kerja menjadi\ntanggungan pengusaha sepenuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : Perlindungan, Keselamatan, dan Kesehatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\ndiwajibkan mentaati seluruh standart kerja, keselamatan kerja dan keksehatan\nsesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tehnik dan pelaksanaannya mengacu kepada kebijakan, keselamatan dan\nkesehatan kerja di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : Pakaian Keselamatan Kerja dan Seragam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pakaian keselamatan kerja diberikan kepada :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\nbahan dan jenis pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan kerja,\nberupa baju, sepatu safety, helmet safety, atau peraatan keselamatan kerja\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pakaian kerja disesuaikan dengan standart keselamatan dan kesehatan\nkerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pemberian pakaian kerja diberikan secara cuma-cuma paling lama 1 tahun\nsekali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pakaian Seragam :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pakaian seragam yang sudah diberikan oleh perusahaan wajib dipakai oleh\npekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha tidak diperbolehkan mewajibkan pekerja untuk memakai seragam\napabila perusahaan tidak memberikan pakaian seragam kepada karyawan secara\ncuma-cuma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : Kesehatan dan Keselamatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya diwajibkan memakai alat pelindung\ndiri yang memenuhi syarat dan disesuaikan dengan kondisi pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>2.Alat-alat pelindung harus selalu dirawat dan diperiksa secara berkala,\napabila alat-alat pelindung tersebut sudah tidak layak pakai segera diusulkan\nkepada atasannya untuk diadakan pergantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Alat-alat pelindung diri harus disimpan di tempat yang telah ditentukan\ndan tidak diperkenankan dipindahkan ke tempat lain kecuali telah melalui\npersetujuan oleh atasan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cp>4.Pekerja harus mentaati petunjuk-petunjuk, standart-standart dan\nperaturan-peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tempat kerja harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya serta tidak\ndiperkenankan meletakkan barang-barang tidak pada tempatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pemakaian api :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja dilarang merokok atau menggunakan api kecuali di tempat yang telah\nditentukan pengusaha dan sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Apabila pekerja memasuki\u002Fmelewati daerah yang dilarang keras untuk\nmenggunakan api, tidak diperkenankan membawa korek api (lighter) atau\nbenda-benda lain yang menimbulkan api.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Perlengkapan pemadam kebakaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja harus mengetahui dimana tempat alat-alat pemadam kebakaran (tabung\ndan hydran) ditempatkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tanpa ijin atasan yang berwenang, dilarang memindahkan tabung pemadam api\nyang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Dilarang keras untuk memainkan pemadam api, hydran dan alat-alat pemadam\nlainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dilarang meletakkan atau menyusun barang dalam marking line dari alat\npemadam kebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pencegahan kebakaran :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran, pekerja harus\nmengetahui cara-cara menggunakan APK (alat pemadam kebakaran)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Di tempat lingkungan yang berhubungan dengan api dilarang meletakkan\nbenda\u002Fbarang, bahan yang mudah terbakar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Dilarang meletakkan atau menyusun barang di jalan pintas\u002Fdarurat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Sikap dan tingkah laku pekerja harus taat pada peraturan yang telah\ndisepakati yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\ndilaksanakan oleh panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) sesuai rekomendasi\ndari dinas terkait.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : Wabah Penyakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila pekerja terkena penyakit\u002Fepidemik, wajib melaporkan kepada\npengusaha guna diambil tindakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang terkena wabah penyakit, wajib mengikuti program vaksinasi\nyang telah disediakan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang terkena penyakit menular, dilarang memasuki wilayah\nperusahaan kecuali atas rekomendasi dokter perusahaan, guna untuk mencegah\nmenularnya penyakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang diragukan kesehatannya, tidak dapat menolak untuk diperiksa\nkesehatannya oleh dokter perusahaan dan atau dokter yang ditunjuk oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar,\nperusahaan ikut berpartisipasi dalam upaya penanganan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : PEMBINAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : Prinsip-Prinsip Pembinaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha, pekerja dan atau Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dengan segala\nupaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK apabila pembinaan terhadap\npekerja sudah dilaksanakan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha\nperlu merundingkatn dengan pihak serikat pekerja\u002Fserikat buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>2.Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sakit dengan Surat keterangan dokter dan tidak melebihi 12 bulan\nberturut-turut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja menikah, hamil atau melahirkan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Pekerja aktif sebagai pengurus serikat Pekerja\u002FSerikat uruh dan sedang\nmenjalankan tugas Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Karena memenuhi kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh\nundang-undang atau karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agama dan\ndisetujui pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dilarang melakukan PHK massal karena alasan efisiensi sebelum\nada upaya penyelamatan melalui usaha peningkatan efisiensi dan penghematan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila PHK tidak bisa dihindari oleh pihak pengusaha, maka maksud PHK\nwajib dirundingkan dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh terlebih dahulu secara\nBipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha apabila melakukan PHK wajib meminta ijin kepada pejabat yang\nberwenang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Selama proses berlangsung pengusaha wajib membayar hak atas upah kepada\npekerja setiap bulannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengusaha apabila melakukan PHK secara sepihak tanpa menjalankan ketentuan\nayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 diatas batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Penetapan Pejabat\nBerwenang\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dalam melakukan PHK tanpa ijin\u002Fpenetapan pejabat berwenang\nantara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja dalam masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja mengundurkan diri secara murni dan tertulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja telah memasuki usia pensiun sesuai UU (Ketenagakerjaan yang\nberlaku), atau perjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja telah sepakat dengan pengusaha secara bipartite dan disaksikan\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setelah pekerja diberikan tugas tidak dapat melakukan tugas dengan baik\nsetelah dilakukan penelitian yang proporsional dalam kurun waktu 3 (tiga)\nbulan, maka pekerja dianggap tidak lulus masa percobaan, dengan kriteria\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja sering tidak masuk kerja tanpa keterangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja sering melanggar tata tertib kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Atau alasan lain yang berhubungan dengan kinerja dan efisiensi kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang terkena PHK karena tidak lulus masa percobaan berhak atas\nupah terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : Pemutusan Hubungan Kerja Atas Kehendak Sendiri (Mengundurkan\nDiri)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja karena alasan tertentu berhak mengundurkan diri dari hubungan\nkerja dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang mengundurkan diri sendiri, wajib membuat surat pengunduran\ndiri secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya dan mendapat persetujuan dari\nKepala Bagian\u002FPimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan telah\nmempunyai masa kerja sedikitnya 5 (lima) tahun atau lebih diberikan uang pisah\ndengan ketentuan sbb :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 5 tahun < 7 tahun : 1 (satu) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 7 tahun < 9 tahun : 1,5 (satu setengah) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 9 tahun < 11 tahun : 2 (dua) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 11 tahun < 13 tahun : 2.5 (dua setengah) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pembayaran uang pisah dibayarkan bersamaan dengan pembayaran sisa gaji\ngantungan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang mengundurkan diri yang tidak sesuai dengan prosedur yang\ntercantum pada pasal 2 tidak berhak atas uang pisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri tidak dalam kondisi :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Karena tekanan dari pihak lain\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Karena salah satu sebab dalam pekerjaannya\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Karena pengaruh orang lain\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Karena Pekerja dalam kondisi tidak sehat dan tidak sadar secara lahir\n    batin.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>6.Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri tetap melaksanakan\nkewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Indispliner\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena indispliner setelah\nmelalui tahapan Surat Peringatan III atau SP terakhir akan tetapi masih\nmengulangi\u002Fmelakukan kesalahan kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja karena PHK indispliner sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang pesangon 1 x upah x asa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja, apabila berhak atas uang\npenghargaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Ganti kerugian 15% dari uang pesangon ditambah dengan uang penghargaan\nmasa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat keterangan kerja dair perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Sakit Yang\nBerkepanjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena sakit berkepanjangan\nsesuai UU Ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha wajib memberikan hak kepada pekerja tersebut sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 2 x upah x masa kerja, sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Ganti kerugian 15% dari uang pesangon ditambah dengan uang penghargaan\nmasa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat Pengalaman Kerja dari Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang telah bekerja dan telah mencapai umur 56 tahun dan tidak\ndipekerjakan lagi berhak atas uang pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang menerima pensiun dan dipekerjakan lagi oleh pengusaha maka\npekerja berhak untuk negosiasi lagi dengan pengusaha dengan masa kerja dihitung\nnol tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang saat ini bekerja dan telah melampaui masa usia pensiun\nsesuai ketentuan secara tertulis minimal mengajukan permohonan pensiun secara\ntertulis minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena pensiun berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuang perundangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 1 x gaji x masa kerja, sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Uang penggantian hak sebesar 15% dari total yang pesangon dan penghargaan\nmasa kerja, sesuai perundang-undangan yang berlaku serta sisa uang cuti yang\nbelum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang masuk kerja diatas usia pensiun maka pekerja tersebut tidak\nberhak menerima uang pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha memberikan waktu Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada pekerja\nselama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pensiun diberlakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Kareana Efisiensi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila kodisi perusahaan tidak dapat melangsungkan kegiatan dengan baik\ndan terpaksa melakukan pengurangan jumlah pekerja\u002Fefisiensi perusahaan,\npengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal, setelah\nmendapatkan ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan melakukan perundingan dengan pihak\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara massal yang\ndisebabkan oleh efisiensi perusahaan berhak antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pesangon sebesar 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja, apabila berhak atas uang\npenghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang penggantian hak 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat Pengalaman Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alih Management\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja\u002Fburuh\ndalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan\nkepemilikan perusahaan dan pekerja\u002Fburuh tidak bersedia melanjutkan hubungan\nkerja, maka pekerja\u002Fburuh berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pesangon 1 x upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja, apabila berhak atas uang\npenghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang penggantian hak 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat pengalaman kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja\u002Fburuh\nkarena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan dan perusahaan\ntidak bersedia menerima pekerja\u002Fburuh di perusahaannya maka pekerja buruh\nberhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketentuan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 1x upah x masa kerja, apabila berhak atas uang\npenghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang penggantian hak 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat pengalaman kerja dari perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan\nuang penggantian hak sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dibebankan kepada\npengusaha baru, kecuali diperjanjikan lain antara pengusaha lama dan pengusaha\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Perlakuan Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga\npenyelesaian perselisihan hubungan industrial secara langsung dalam hal\npengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Membujuk dan atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang\nbertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)\nbulan berturut-turut atau lebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati di PKB dan atau dijanjikan\nkepada pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang\ndiperjanjikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Memberikan pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan\nkesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada\nperjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai ayat 1\nberhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pesangon 2 x upah x masa kerja sesuai ketetuan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan 1 x upah x masa kerja apabila berhak atas uang\npenghargaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang penggantian hak 15% dari uang pesangon dan uang masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Sisa uang cuti tahunan yang belum diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Surat pengalaman kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 : Bentuk-bentuk Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Keluh kesah Perorangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara perorangan, apabila mengalami perlakuan dari pekerja lain,\natasan local\u002Ftenaga kerja asing atau pengusaha, berhak menyampaikan keluh kesah\nlangsung menghadap pengurus Serikat Pekerja\u002Fserikat Buruh atau secara tertulis\nkepada Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh, SEA atau HRD atau melalui SMS Hotline.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Keluh Kesah kelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara bersama-sama apabila mempunyai permasalahan akibat perlakuan\nketidakadilan dari atasan orang local\u002FTKA atau manajemen\u002Fpengusaha berhak\nmenyampaikan keluh kesah melalui perwakilan langsung atau dengan surat tertulis\nkepada Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh, SEA dan HRD untuk segera\nditindaklanjuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 : Ketentuan Penerimaan Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dilarang ikut campur tangan\u002Fintervensi pada waktu Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh menerima pengaduan\u002Fkeluh kesah dari pekerja secara\nperorangan atau melalui perwakilan\u002Fkelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dilarang ikut campur tangan\u002Fintervensi pada\nwaktu pengusaha\u002Fmanajemen menerima pengaduan\u002Fkeluh kesah dari pekerja secara\nperorangan atau melalui perwakilan\u002Fkelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 : Prosedur Penyampaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah secara perorangan atau\nbersama-sama, tidak mengganggu jam kerja\u002Fproduksi kecuali keadaan memeriksa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah menggunakan alat\nkomunikasi\u002Ftelepon milik perusahaan apabila hal-hal yang mendesak, agar tidak\nmeninggalkan tempat kerja\u002Fmengganggu kelancaran kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja berhak menyampaikan keluh kesah dengan datang secara langsung ke\nkantor Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh, SEA dan HRD maupun di ruang konseling.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah dengan cara sms ke sms\nhotline\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 : Langkah-Langkah Penyelesaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh setelah menerima\npengaduan\u002Fkeluh kesah, akan melakukan langkah-langkah tindakan sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mengadakan wawancara dengan pekerja yang bersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mengadakan wawancara dengan pekerja lainnya, untuk mencari bukti-bukti\nakurat yang dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengadakan penelitian apakah kasus \u002Fpermasalahan tersebut, pernah\nterjadi\u002Fbelum dan atau pernah diatur atau belum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mengujinya dengan ketentuan yang ada dan peraturan normative yang ada\u002Fyang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Membicarakan dalam rapat pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Menetapkan kebijakan yang diambil serta tahap-tahapnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Mengajukan kepada pengusaha untuk diadakan upaya perundingan secara\nbipartite, sehingga permasalah tersebut cepat diselesaikan secara internal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Membuat arsip hasil kesepakatan, dokumentasi sebagai bukti di Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh maupun Management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Menyampaikan penjelasan kepada pengadu\u002Fpenyampai keluh kesah setelah ada\nkeputusan kesepakatan bersama antara Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dengan\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>1.Untuk menunjang dedikasi, loyalitas motivasi dan etos kerja yang tinggi\nsehingga perkembangan dan kemajuan perusahaan dapat tercapai, pekerja sebagai\nmitra pengusaha berkewajiban meningkatkan produktivitas, demi perkembangan dan\nkemajuan perusahaan, maka dengan demikian pengusaha akan sebaliknya\nberkewajiban meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 : Fasilitas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Mess pekerja mencakup antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengusaha menyediakan mess bagi pekerja untuk golongan tertentu, secara\nCuma-Cuma dan atau tidak dikenakan pemotongan upah berdasarkan pengajuan dari\nkepala bagian serta persetujuan pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pengusaha dalam menyediakan fasilitas mess untuk pekerja, dengan\ndilengkapi sarana lain, seperti : tempat tidur yang layak\u002Fmemadai, penerangan,\nteras, air minum dan lingkungan yang bersih serta sehat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kantin Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan kantin yang bersih, sehat, rapih dan baik serta menu\nmakanan berkalori dan bergizi, serta pengaturan yang baik bagi ibu hamil agara\ndapat istirahat makan dengan nyaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tempat Indah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan masjid dan musholla untuk tempat ibadah bagi\nkaryawan\u002Fti PT. PWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sarana Olahraga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarana olah raga berupa : Lapangan Sepak Bola, Volley, Tenis meja, Bulu\nTangkis, Futsal dan Basket.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tempat parker kendaraan karyawan (Sarana tempat parker kendaraan yang\nmemadai, layak aman untuk parkir kendaraan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tempat istirahat \u002FRest area di sekitar kantin karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 : Pemberian Makan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>1.Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang layak\nsesuai dengan standat kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>3.Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan makan di kantin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada waktu jam makan pekerja tidak\nberadi di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Perusahaan memberikan makanan pekerja sakit dan menginap di poliklinik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 : Extra Fooding\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja shift\nIII dan kerja long shift malam hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemberian extra fooding tidak dapat diganti dengan uang\u002Fbentuk lain,\nkecuali karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan extra fooding.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja Shift\nIII dan Long Shift malam hari yang diberikan langsung pada saat jam istirahat\nshift malam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 : Sumbangan-Sumbangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Sumbangan Kematian\u002FSakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengusaha memberikan kesempatan\u002Fijin kepada pekerja yang ingin memberi\nbantuan secara sukarela dalam bentuk uang sebagai ungkapan turut berduka cita\nkepada pekerja atau keluarga pekerja dan orang tua pekerja yang terkena musibah\nkematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp>b.Bagi pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya mendapatkan :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Upah penuh dalam bulan berjalan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cli>Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>2.Sumbangan Bencana Alam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan pertimbangan kondisi perusahaan, kepada pekerja yang terkena musibah\nbencana alam banjir atau kebakaran yang mengakibatkan rumah milik pekerja rusak\natau hancur\u002Fhangus, maka perusahaan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan\ndana perusahaan yang ketentuannya diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melampirkan Surat Keterangan dari desa atau kelurahan setempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mengisi formulir bantuan yang disediakan perusahaan dan diketahui oleh\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh atau tim penyalur bantuan (Bansos)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Telah dilakukan survei dari perusahaan dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\nPT. Parkland Word Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 : Koperasi Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk dan menjadi\nanggota serta pengurus, guna mengelola koperasi dengan tujuan untuk\nmeningkatkan kesejahteraan bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh secara bersama-sama\nmengusahakan akan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui koperasi\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha sama-sama Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh berusaha membentuk team\nbadan pengawas koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha menyediakan fasilitas kantor dan gedung yang memadai untuk\nkegiatan usaha koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pengurus koperasi untuk\nmengembangkan usaha koperasi dan bekerja sama dengan pihak lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Sisa hasil usaha (SHU) akan dibagikan kepada anggota setiap tahunnya\nmelalui Rapat Anggota Tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 : Olah Raga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha menyelenggarakan kegiatan olah raga diluar jam kerja untuk\nmeningkatkan dan mengembangkan bakat pekerja menunjang produktivitas kerja,\nserta memberikan hadiah perlombaan secara berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh membentuk komisi olahraga yang\nbertugas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sepak Bola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Bulu tangkis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bola volley\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tenis meja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Dan jenis lainnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk mengembangkan bakat dan menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi\nmaka Perusahaan dan Serikat pekerja\u002FSerikat Buruh dapat mengadakan open\nturnamen olah raga khusus karyawan\u002Fti PT. PWI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh membentuk tim khusus menangani\nmasalah olah raga agar lebih terprogram.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 : Kesenian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha bersama Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh menyediakan perangkat alat\nmusic seperti band, dangdut, dll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha bersama Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengelola program kesenian\nuntuk menyalurkan bakat seni dari seluruh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha bersama-sama dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengadakan\nlomba musik seperti dangdut dan band untuk menyalurkan bakat seni tiap setahun\nsekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 : Pemilihan Pekerja Teladan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha setiap setahun sekali mengadakan pemilihan karyawan teladan,\nsebagai usaha meningkatkan kesetiaan pekerja pada pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang terpilih dapat diberikan penghargaan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Piagam Penghargaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Bonus, berupa uang atau barang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ketentuan\u002Fsyarat-syarat menjadi karyawan teladan ditentukan oleh panitia\nyang dibentuk antara pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 : Tempat Ibadah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha menyediakan tempat peribadatan berupa masjid di perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha mendukung kegiatan hari-hari besar agama dan hari besar nasional\nseperti : Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Kemerdekaan RI\ndll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan tidak menghalangi pekerja untuk menjalani ibadah sesuai dengan\nkepercayaan dan agama yang dianutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha menyediakan Musholla bagi pekerja dan setiap pekerja wajib\nmemelihara dan menjaga tempat peribadatan tersebut dari segala bentuk\npenyalahgunaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Musholla dan Masjid yang disediakan oleh perusahaan tidak diperbolehkan\ndipergunakan sebagai tempat propaganda pihak-pihak tertentu, sebagai tempat\ntidur, tempat merokok dan kegiatan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan\nfungsi sebenarnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 : Poliklinik Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha menyediakan poliklinik Inhouse untuk melayani kesehatan dan\nkeselamatan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha menyediakan poliklinik Inhouse untuk pelayanan observasi sebelum\ndirujuk ke RSU Serang atau RS lain atas rekomendasi dokter perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Poliklinik Inhouse dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau\ndikerjasamakan dengan pihak lain Perusahaan Pengelolal Jasa Pelayanan Kesehatan\nSwasta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Poliklinik Inhouse wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai Faskes\nI BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Seluruh pekerja dan atau keluarganya dapat memanfaatkan Klinik Inhouse\nsebagai pilihan Faskes I BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cp>Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk\nmemperoleh sumber daya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berfikir,\ndedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan\nberusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala\ntingkatan jabatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 : Komisi Pendidikan Dan Latihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>1.Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja\nuntuk meningkatkan SDM dan produktivitas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha menyelenggarakan system pendidikan dan pelatihan secara rutin\ndan sistematis berupa Paket B, C dan kursus-kursus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola system\npendidikan dan pelatihan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 : Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dilokasi perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntraining sendiri atau mendatangkan tenaga pengajar dari luar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Di luar perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 : Beasiswa Untuk Anak Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>1.Perusahaan memfasilitasi bantuan beasiswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan keterangan dari kepala\nsekolah yang bersangkutan melalui program BPJS, koperasi dan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Bantuan beasiswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di tingkat\nSD\u002FMI, SMP\u002FMTS, SMU\u002FSMK\u002FALIYAH yang berbentuk bantuan biaya sekolah per\nsemester.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Prosedur pelaksanaan ditentukan oleh pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 85: Pelaksanaan Dan Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini disepakati dan dilaksanakan oleh pengusaha\ndan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur ketentuan yang sekurang-kurangnya\nsama dengan Undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cp>3.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\nditandatangani sampai dengan Tanggal 18 September 2018\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di PT.\nPARKLAND WORLD INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 : Pembagian Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) yang sama bunyinya\ndan mempunyai kekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak Perusahaan,\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan Departemen Tenaga Kerja Republik\nIndonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha berkewajiban memperbanyak dan membagikan Perjanjian Kerja\nBersama kepada pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha berkewajiban mensosialisasikan isi PKB kepada seluruh\nkaryawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 : Peraturan Peralihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila dikemudian hari anggota-anggota pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh dan pengusaha yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama\nini tidak aktif bekerja lagi di PT. Parkland World Indonesia karena alasan\nmengundurkan diri atau alasan lainnya, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap\nberlaku sampai dengan batas waktu yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Untuk menyamakan persepsi dalam penanganan setiap masalah perlu dibuat\npetunjuk tehnis serta petunjuk pelaksanaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka para pihak wajib\nuntuk melaksanakannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 88 : Pernyataan Hukum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka Perjanjian Kerja\nBersama yang dibuat sebelumnya dan setelah masa perpanjangan dan masih\ndipergunakan sebagaimana diatur dalam Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 pasal\n29 ayat 3 (tiga) sampai dengan Perjanjian Kerja Bersama ini disepakati, maka\nPerjanjian Kerja Bersama yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini tetap tunduk pada ketentuan peraturan\nperundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Hal-hal yang belum diatur di dalam isi Perjanjian Kerja Bersama ini akan\ndimusyarahkan lebih lanjut oleh pengusaha dengan serikat pekerja\u002FSerikat\nBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perjanjian Kerja Bersama ini, hanya mempunyai kekuatan hukum dan dapat\nberlaku di PT Parkland World Indonesia sejak tanggal ditandatangani dan setelah\nmendapat persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>Ditetapkan : di Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada tanggal : 19 September 2016\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. Parkland World Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shin Man Kee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presiden Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kim Young Jin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur Umum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. Parkland World Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agus Sugianto,ST\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua PSP SPN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Supriyanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua PK FSBSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adi Kusniyadi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mico Alfiano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaactorratified\">\u003Cp>Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abdullah, S.Sos. M.Si\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pembina Tk. I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NIP. 196107261983121002\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            ",{"riskassessment":46,"contracttrialperiod":50,"maternitydiscrimination":54,"alternatives":58,"deathrelativesleave":62,"dayspweek":66,"funeralpay":70,"LOWWAGE_provision":74,"severance_number_1_tenure":78,"funeralpaytype":82,"schedulesrestpw":84,"sundayallowancetype1":88,"longserviceallowancetype2":92,"paidmaternityleaveall":96,"NOCTPREM_trigger":100,"hoursovertimemax":104,"funeralpayamount":108,"menstruationleave":112,"contractseverancepay1":116,"cbaratificationdate":118,"WAGES_trigger":122,"jobsecuritymothers":126,"hourspday_select":130,"ONCERISE_trigger":132,"longserviceallowancetype":136,"paidpaternityleavepayperc":138,"STRUCINCR_trigger":142,"nursingmothers":146,"severance":150,"pensionfund":152,"TRAINING_trigger":156,"disabilityfund":160,"WORKHOURS_trigger":164,"LOWWAGE_government":168,"hourspweek":170,"TRADEUNLEAV_trigger":172,"SICDIS_trigger":176,"MAXHOURS_trigger":180,"violence":182,"wageincreasefirmperformance":186,"mealvouchers":190,"trainingprogrammes":194,"contractseverancepay":198,"sexualhar":201,"paidmaternityleaveduration":205,"childcareleave":207,"overtimeallowanceperc1_general":211,"pregnancy":215,"discrimination":219,"cbadate_start":223,"healthinsurance":225,"commutingallowancetype":229,"holidaysdays":233,"holidaysweeks":237,"shiftallowancetype":239,"healthinsurancerelatives":241,"COMMUTE_trigger":243,"sundayallowancetype":245,"protectiveclothing":247,"healthandsafetypolicy":251,"breastfeeding_dangerouswork":255,"contracttrial":258,"dayspweek_select":261,"incidentalbonusperc1":263,"paidpaternityleave":267,"cbadate_start_date":271,"sicknessmaxdaysnr":273,"overtimeallowancetype_general":277,"sundayallowanceperc1":279,"LOWWAGE_trigger":281,"overtimeallowancetype":283,"nursingfacilities":285,"SENIOR_trigger":287,"cbaactorratified":291,"paidpaternityleaveduration":295,"disabilitypay":297,"cbadate_end":301,"severance_number":305,"hourspweek_select":307,"childcare":309,"severance_dismissal_type":311,"hourspday":315,"commutingallowanceamount1":317,"MEALALL_trigger":319,"WORKFAM_trigger":323,"monitoring":327,"cbadate_end_date":331,"maternityotherclause":333,"HARDSHIP_trigger":337,"OVERTIME_trigger":341,"SOCSEC_trigger":345,"healthcareaccess":349,"SUNDAY_trigger":353,"sicknessmaxdays":355,"overtimeallowanceperc1":357,"paidpaternityleavepay":359,"SCHEDULE_trigger":361,"shiftallowancetype1":363,"educationtuition":365,"lowwageperiod":369,"paidmaternityleave":371,"PAIDLEAV_trigger":373,"deathrelatives":375},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"riskassessment","2.Bagi karyawan hamil harus membuat kart","2.Bagi karyawan hamil harus membuat kartu ibu hamil, dengan membawa surat\nketerangan hamil dari bidan dan harus melaporkan kepada atasan mengenai\nkehamilannya.\n\n3.Bagi karyawati yang hamil harus mengikuti program\u002Ftraining khusus ibu\nhamil",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"contracttrialperiod","1.Setiap pekerja baru yang statusnya PKW","1.Setiap pekerja baru yang statusnya PKWTT wajib menjalankan masa percobaan\nsebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pekerja diterima\nsebagai pekerja baru",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"maternitydiscrimination","3.Insentif kehadiran tidak akan dipotong","3.Insentif kehadiran tidak akan dipotong jika pekerja mengambil hak cuti\ntahunan, cuti hamil serta ijin resmi (contoh : cuti nikah, khitanan anak,\nmenikahkan anak, keluarga meninggal, istri melahirkan dll).",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"alternatives","4.Khusus bagi ibu hamil diberikan hak un","4.Khusus bagi ibu hamil diberikan hak untuk pulang kerja lebih awal dari jam\nkerja karyawan pada umumnya, dan tidak dibenarkan untuk bekerja lembur melebihi\nwaktu pukul 18.00 Wib.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"deathrelativesleave","e.Keluarga pekerja (istri, suami, anak, ","e.Keluarga pekerja (istri, suami, anak, orang tua\u002Fmertua) meninggal dunia :\n2 hari",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"dayspweek","1.Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 4","1.Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non shift maupun shift.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"funeralpay","b.Bagi pekerja yang meninggal dunia, kep","b.Bagi pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya mendapatkan :\n\n  Upah penuh dalam bulan berjalan\n  Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"LOWWAGE_provision","1.Upah pekerja terendah adalah sekurang-","1.Upah pekerja terendah adalah sekurang-kurangnya berdasarkan Upah Minimum\nKabupaten dan Upah Sektoral (UMSK) yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah\nsetempat.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"severance_number_1_tenure","7.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Mendapa","7.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Mendapatkan pesangon.",{"bindId":83,"name":72,"text":73},"funeralpaytype",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"schedulesrestpw","1.Istirahat mingguan diberikan 1 hari se","1.Istirahat mingguan diberikan 1 hari setelah 6 hari kerja untuk sistem 6\nhari kerja, dan diberikan 2 hari libur mingguan untuk sistem 5 hari kerja",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"sundayallowancetype1","b.Hari Sabtu, Minggu atau Libur Nasional","b.Hari Sabtu, Minggu atau Libur Nasional\n\nJam ke 1 s\u002Fd 8 : 2 X TUL\n\nJam ke 9 : 3 X TUL\n\nJam ke 10 : 2 X TUL",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"longserviceallowancetype2","2.Besarnya tunjangan berkala \u002F masa kerj","2.Besarnya tunjangan berkala \u002F masa kerja, sebagai berikut :\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Masa kerja\n      Operator\n      Mandor\n      Pengawas\n      Staff\n      Supervisor\n      Chief\n      Ass Manager\n      Manager\n    \n    \n      1\u003C2 Tahun\n      2.000\n      3.000\n      4.000\n      4.000\n      5.000\n      6.000\n      7.000\n      8.000\n    \n    \n      2\u003C3 Tahun\n      4.000\n      5.000\n      6.000\n      6.000\n      7.000\n      8.000\n      9.000\n      10.000\n    \n    \n      3\u003C4 Tahun\n      6.000\n      7.000\n      8.000\n      8.000\n      9.000\n      10.000\n      11.000\n      12.000\n    \n    \n      4\u003C5 Tahun\n      7.000\n      8.000\n      9.000\n      9.000\n      10.000\n      11.000\n      12.000\n      13.000\n    \n    \n      5\u003C6 Tahun\n      8.000\n      9.000\n      10.000\n      10.000\n      11.000\n      12.000\n      13.000\n      14.000\n    \n    \n      6\u003C Tahun\n      9.000\n      10.000\n      11.000\n      11.000\n      12.000\n      13.000\n      14.000\n      15.000",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"paidmaternityleaveall","2.Pekerja wanita yang sedang hamil, dibe","2.Pekerja wanita yang sedang hamil, diberikan cuti 1,5 (satu setengah) bulan\nsebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah)\nbulan setelah melahirkan, termasuk didalamnya apabila pekerja mengalami\nkelahiran premature.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"NOCTPREM_trigger","Uang shift diberikan kepada pekerja yang","Uang shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift atau\npekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp. 2.000,- (dua\nribu rupiah) \u002Fhari",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"hoursovertimemax","b.Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam s","b.Lembur maksimal 3 jam sehari, 14 jam seminggu (UU No. 13 TH 2003 pasal 78\nayat 1 b dan kepmen No. 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004 pasal 3 sub 1) atau sesuai dengan\nketentuan peraturan perundangan yang masih berlaku.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"funeralpayamount","Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.00","Sumbangan duka cita sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"menstruationleave","1.Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerj","1.Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua\nhaid",{"bindId":117,"name":80,"text":81},"contractseverancepay1",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"cbaratificationdate","Ditetapkan : di Serang Pada tanggal : 19","Ditetapkan : di Serang\n\nPada tanggal : 19 September 2016",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"WAGES_trigger","1.Sesuai dengan Keputusan Menteri tenaga","1.Sesuai dengan Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep\n: 49\u002FMEN\u002F2004 Tentang ketentuan nilai dan struktur skala upah.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"jobsecuritymothers","2.Pengusaha dilarang melakukan PHK kepad","2.Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena :\n\na.Sakit dengan Surat keterangan dokter dan tidak melebihi 12 bulan\nberturut-turut\n\nb.Pekerja menikah, hamil atau melahirkan",{"bindId":131,"name":68,"text":69},"hourspday_select",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"ONCERISE_trigger","1.Tunjangan hari raya diberikan perusaha","1.Tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 1\n(satu) minggu sebelum hari raya keagamaan sebagaimana diatur dalam Permenaker\nNo 6 Tahun 2016",{"bindId":137,"name":94,"text":95},"longserviceallowancetype",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"paidpaternityleavepayperc","1.Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib","1.Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan izin resmi kepada\npekerja dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai ketentuan yang berlaku.\n\n2.Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan izin resmi antara\nlain:\n\na.Pekerja sendiri menikah : 3 hari\n\nb.Pekerja menikahkan anak : 2 hari\n\nc.Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"STRUCINCR_trigger","2.Pengusaha wajib memberikan kenaikan up","2.Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\nselain kenaikan upah minimum dan pengaturannya diatur oleh management.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"nursingmothers","6.Bagi karyawati yang masih menyusui dis","6.Bagi karyawati yang masih menyusui disediakan tempat khusus untuk memerah\ndan menyimpan ASI di ruang ASI.",{"bindId":151,"name":80,"text":81},"severance",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"pensionfund","2.Jaminan pensiun dapat diterima bagi pe","2.Jaminan pensiun dapat diterima bagi pekerja yang telah mencapai usia\npensiun (56 tahun), dengan masa kepesertaan 15 tahun atau sesuai dengan\nperaturan perundangan yang berlaku.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"TRAINING_trigger","Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pen","Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk\nmemperoleh sumber daya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berfikir,\ndedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan\nberusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala\ntingkatan jabatan.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"disabilityfund","1.Pekerja yang mengalami kecelakaan kerj","1.Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi :\n\na.Biaya transportasi pekerja ke rumah sakit\u002Fatau kerumah tempat tinggalnya,\ntermasuk biaya pertolongan pada kecelakaan.\n\nb.Biaya pemeriksaan pengobatan dan atau perawatan selama di rumah sakit\ntermasuk biaya rawat jalan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan kebutuhan\nmedis menurut dokter pemeriksa.\n\nc.Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan atau alat ganti bagi yang anggota\nbadannya hilang atau tidak berfungsi pada waktu akibat kecelakaan kerja.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"WORKHOURS_trigger","17.Jam Kerja : Adalah waktu yang dipergu","17.Jam Kerja : Adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja atas dasar 7\n(tujuh) jam 1 (satu) hari apabila 6 (enam) hari kerja dan 8 (delapan) jam 1\n(satu) hari, apabila 5 (lima) hari kerja atau 40 (empat puluh) jam kerja selama\n1 (satu) minggu.",{"bindId":169,"name":76,"text":77},"LOWWAGE_government",{"bindId":171,"name":68,"text":69},"hourspweek",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"TRADEUNLEAV_trigger","3.Pengusaha memberikan dispensasi waktu ","3.Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh atau pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang diangkat\nmenjadi pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat buruh di tingkat yang lebih tinggi\nseperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) \u002F untuk\nmenghadiri rapat, musyawarah, seminar, konferensi, pendidikan dan kursus\nlainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah\npenuh.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"SICDIS_trigger","1.Pekerja yang tidak dapat masuk kerja k","1.Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan surat\nketerangan sakit dari dokter atau tim media yang memeriksa kepad personalia\npaling lambat 2 (dua) hari kerja dari tanggal masuk kerja. Apabila melewati\ndari batas waktu yang telah ditentukan pekerja yang bersangkutan tidak memenuhi\nkewajibannya maka dianggap sakit tanpa surat keterangan dokter\u002Fsakit bisaa atau\ndikompensasikan dengan hak cuti tahunan apabila masih mempunyai hak cuti\ntahunan setelah dipotong cuti massal (cuti Idul Fitri).",{"bindId":181,"name":106,"text":107},"MAXHOURS_trigger",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"violence","e.Seorang pimpinan terbukti melakukan ti","e.Seorang pimpinan terbukti melakukan tindak pelecehan dan atau tindak\nkekerasan terhadap bawahannya sekalipun bawahannya sudah menerima permintaan\nmaaf dari yang bersangkutan.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"wageincreasefirmperformance","3.Penyesuaian upah diberikan kepada peke","3.Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi yang\ndisesuaikan dengan jabatan dan golongan.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"mealvouchers","1.Pengusaha menyediakan makan yang sehat","1.Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi pekerja\n\n2.Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang layak\nsesuai dengan standat kesehatan.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"trainingprogrammes","1.Pengusaha wajib menyelenggarakan pendi","1.Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja\nuntuk meningkatkan SDM dan produktivitas\n\n2.Pengusaha menyelenggarakan system pendidikan dan pelatihan secara rutin\ndan sistematis berupa Paket B, C dan kursus-kursus\n\n3.Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola system\npendidikan dan pelatihan.",{"bindId":199,"name":80,"text":200},"contractseverancepay","7.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Mendapatkan pesangon.\n\nPelanggaran yang dilakukan pekerja, yang menyebabkan Pemutusan Hubungan\nKerja (PHK) mendapatkan pesangon antara lain sebagai berikut :\n\na.Pekerja telah menerima pembinaan dan SP III atau SP Terakhir akan tetapi\nmelakukan pelanggaran kembali dengan kesalahan yang tidak sama dengan SP\nsebelumnya, dan bobot sanksinya SP I, SP II atau SP III.\n\nb.Terbukti menjelekkan\u002Fmencemarkan nama baik sesama pekerja, pimpinan,\nbawahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengusaha.\n\nc.Terbukti menyuruh, membiarkan, mengijinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan mesin\u002Fbarang inventaris perusahaan tanpa seijin pimpinan\nperusahaan yang mengakibatkan kerugian perusahaan.\n\nd.Tanpa seijin pimpinan yang berwenang, menggunakan mesin atau barang,\nperalatan milik perusahaan untuk keperluan pribadi mengakibatkan kerugian\nperusahaan.\n\ne.Petugas satuan pengaman (SATPAM) memergoki pelaku pencurian, penipuan,\nkejahatan, penganiayaan, penggelapan, tindakan asusila, tidak bias melakukan\npenangkapan dan menyerahkan kepada pimpinan, untuk diambil tindakan\u002Fdiproses\nsesuai ketentuan yang berlaku.\n\nf.Tanpa alasan yang tepat dan jelas menolak dipindahtugaskan kerjanya ke\nbagian lain (menolak mutasi).\n\ng.Dengan sengaja sering mengganggu pekerjaan orang lain sehingga merugikan\nperusahaan\u002Forang lain.\n\nh.Melakukan pekerjaan secara baik\u002Fserampangan\u002Fasal-asalah dengan sengaja dan\nmerugikan perusahaan\u002Forang lain.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"sexualhar","Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubu","Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanma memberikan\npesangon, apabila pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut:\n\na.Terbukti petugas satpam melakukan tindakan pelecehan seksual pada saat\npemeriksaan terhadap pekerja.",{"bindId":206,"name":98,"text":99},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"childcareleave","b.Mengantar keluarga (istri, suami, anak","b.Mengantar keluarga (istri, suami, anak, orang tua\u002Fmertua) dalam satu\nlingkungan karena sakit yang bersifat mendesak ke rumah sakit atau puskesmas,\npaling lama 1 (satu) hari dengan surat keterangan dokter dan harus mendapat\nrekomendasi dari dokter poliklinik perusahaan.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"overtimeallowanceperc1_general","a.Hari kerja biasa : Jam kerja pokok : 8","a.Hari kerja biasa :\n\nJam kerja pokok : 8 jam\n\nJam ke 9 : 1,5 x TUL\n\nJam ke 10 dst : 2 X TUL",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"pregnancy","7.Karyawati yang hamil tidak dibenarkan ","7.Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung\nzat kimia dan tempat-tempat yang berbahaya lainnya.\n\n8.Karyawati yang hamil tidak dibenarkan dalam keadaan berdiri terlalu lama\ndan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya menurut rekomendasi\nmedis dari dokter.\n\n9.Karyawati hamil tidak dibenarkan bekerja mengangkat bahan yang\nberat-berat\n\n10.Karyawati hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pada\nbagian tertentu harus segera memberitahukan atasannya.\n\n11.Ibu hamil diperkenankan meninggalkan pekerjaannya lebih dahulu pada saat\npulang kerja untuk menghindari antrian dan desak-desakan pada saat pulang\nkerja.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"discrimination","6.Pengusaha dilarang memutasikan dan men","6.Pengusaha dilarang memutasikan dan mendemosikan pekerja apabila:\n\na.Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja\n\nb.Adanya unsur SARA atau diskriminasi",{"bindId":224,"name":120,"text":121},"cbadate_start",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"healthinsurance","Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013","Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No.\n12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala\nbesar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan\npenyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan:\n\n1.Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta\nJaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan membayar iuran dengan nilai :\n\na.4% x Upah : Kewajiban pemberi kerja\n\nb.1% x Upah : Kewajiban pekerja",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"commutingallowancetype","5.Sebagai salah satu bentuk insentive la","5.Sebagai salah satu bentuk insentive lain yang diberikan perusahaan berupa\nsubsidi transport, yang nilainya berdasarkan level jabatan berdasarkan jumlah\nhari kehadiran dengan perincian sebagai berikut :\n\na.Operator : Rp. 2.800 per\u002Fhari\u002F (Rp. 70.000 per bulan)\n\nb.Mandor: Rp. 2.800 per\u002Fhari\u002F (Rp. 70.000 per bulan)\n\nc.Pengawas dan Staff : Rp. 3.300 per\u002Fhari\u002F (Rp. 82.500 per bulan)\n\nd.Supervisor : Rp. 2.800 per\u002Fhari\u002F (Rp. 87.500 per bulan)\n\ne.Chief : Rp. 3.900 per\u002Fhari\u002F (Rp. 97.500 per bulan)\n\nf.Ass. Manager: Rp. 4.300 per\u002Fhari\u002F (Rp. 107.500 per bulan)\n\ng.Manager : Rp. 5.300 per\u002Fhari\u002F (Rp. 132.500 per bulan)",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"holidaysdays","1.Pengusaha wajib memberikan waktu cuti ","1.Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja selama 12\nhari kerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan mendapat upah\npenuh.",{"bindId":238,"name":235,"text":236},"holidaysweeks",{"bindId":240,"name":102,"text":103},"shiftallowancetype",{"bindId":242,"name":227,"text":228},"healthinsurancerelatives",{"bindId":244,"name":231,"text":232},"COMMUTE_trigger",{"bindId":246,"name":90,"text":91},"sundayallowancetype",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"protectiveclothing","2.Alat-alat pelindung harus selalu diraw","2.Alat-alat pelindung harus selalu dirawat dan diperiksa secara berkala,\napabila alat-alat pelindung tersebut sudah tidak layak pakai segera diusulkan\nkepada atasannya untuk diadakan pergantian.\n\n3.Alat-alat pelindung diri harus disimpan di tempat yang telah ditentukan\ndan tidak diperkenankan dipindahkan ke tempat lain kecuali telah melalui\npersetujuan oleh atasan yang berwenang.",{"bindId":252,"name":253,"text":254},"healthandsafetypolicy","24.Prinsip-prinsip K3 : a.Setiap pekerja","24.Prinsip-prinsip K3 :\n\na.Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam\nmelakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi\nserta produktivitas nasional.\n\nb.Setiap pekerja lainnya yang berada ditempat kerja perlu dijamin pula\nkesehatannya.\n\nc.Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman\ndan efisien.\n\nd.Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala upaya untuk membina\nnorma-norma perlindungan kerja.",{"bindId":256,"name":217,"text":257},"breastfeeding_dangerouswork","7.Karyawati yang hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung\nzat kimia dan tempat-tempat yang berbahaya lainnya.\n\n8.Karyawati yang hamil tidak dibenarkan dalam keadaan berdiri terlalu lama\ndan posisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya menurut rekomendasi\nmedis dari dokter.\n\n9.Karyawati hamil tidak dibenarkan bekerja mengangkat bahan yang\nberat-berat",{"bindId":259,"name":52,"text":260},"contracttrial","1.Setiap pekerja baru yang statusnya PKWTT wajib menjalankan masa percobaan\nsebanyak 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pekerja diterima\nsebagai pekerja baru\n\n2.Apabila pekerja baru telah menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga)\nbulan dapat dinyatakan lulus masa percobaan dan diangkat menjadi pekerja\ntetap.",{"bindId":262,"name":68,"text":69},"dayspweek_select",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"incidentalbonusperc1","2.Besarnya tunjangan hari raya keagamaan","2.Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sebagai berikut :\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No\n      Masa Kerja\n      Persentase\n    \n    \n      1\n      Masa kerja kurang dari 1 bulan\n      sesuai kebijakan\n    \n    \n      2\n      Masa kerja 1 bulan s\u002Fd kurang dari 1 tahun\n      Proporsional\n    \n    \n      3\n      Masa kerja 1 tahun s\u002Fd kurang dari 2 tahun\n      100%\n    \n    \n      4\n      Masa kerja 2 tahun s\u002Fd kurang dari 3 tahun\n      110%\n    \n    \n      5\n      Masa kerja 3 tahun s\u002Fd kurang dari 4 tahun\n      115%\n    \n    \n      6\n      Masa kerja 4 tahun s\u002Fd kurang dari 5 tahun\n      120%\n    \n    \n      7\n      Masa kerja 5 tahun s\u002Fd kurang dari 6 tahun\n      130%\n    \n    \n      8\n      Masa kerja 6 tahun s\u002Fd kurang dari 7 tahun\n      140%\n    \n    \n      9\n      Masa kerja 7 tahun s\u002Fd kurang dari 8 tahun\n      145%\n    \n    \n      10\n      Masa kerja 8 tahun s\u002Fd kurang dari 9 tahun\n      150%\n    \n    \n      11\n      Masa kerja 9 tahun s\u002Fd kurang dari 10 tahun\n      155%\n    \n    \n      12\n      Masa kerja 10 \u003C 12 tahun\n      160%",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"paidpaternityleave","c.Istri pekerja melahirkan atau kegugura","c.Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari",{"bindId":272,"name":120,"text":121},"cbadate_start_date",{"bindId":274,"name":275,"text":276},"sicknessmaxdaysnr","2.Pekerja yang sakit berkepanjangan dan ","2.Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.",{"bindId":278,"name":213,"text":214},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":280,"name":90,"text":91},"sundayallowanceperc1",{"bindId":282,"name":76,"text":77},"LOWWAGE_trigger",{"bindId":284,"name":213,"text":214},"overtimeallowancetype",{"bindId":286,"name":148,"text":149},"nursingfacilities",{"bindId":288,"name":289,"text":290},"SENIOR_trigger","1.Tunjangan berkala diberikan kepada sem","1.Tunjangan berkala diberikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 (satu) tahun sebagai tanda senioritas dan diberikan terhitung\npertanggal mulai masuk kerja.",{"bindId":292,"name":293,"text":294},"cbaactorratified","Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra","Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi\n\nKabupaten Serang\n\n\n\n\n\nAbdullah, S.Sos. M.Si\n\nPembina Tk. I\n\nNIP. 196107261983121002",{"bindId":296,"name":269,"text":270},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":298,"name":299,"text":300},"disabilitypay","2.Besarnya santunan berupa uang, diatur ","2.Besarnya santunan berupa uang, diatur sesuai ketentuan yang ada meliputi\n:\n\na.Santunan sementara tidak mampu bekerja\n\nb.Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.\n\nc.Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental",{"bindId":302,"name":303,"text":304},"cbadate_end","3.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku s","3.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\nditandatangani sampai dengan Tanggal 18 September 2018",{"bindId":306,"name":80,"text":81},"severance_number",{"bindId":308,"name":68,"text":69},"hourspweek_select",{"bindId":310,"name":209,"text":210},"childcare",{"bindId":312,"name":313,"text":314},"severance_dismissal_type","Pelanggaran yang dilakukan pekerja, yang","Pelanggaran yang dilakukan pekerja, yang menyebabkan Pemutusan Hubungan\nKerja (PHK) mendapatkan pesangon antara lain sebagai berikut :\n\na.Pekerja telah menerima pembinaan dan SP III atau SP Terakhir akan tetapi\nmelakukan pelanggaran kembali dengan kesalahan yang tidak sama dengan SP\nsebelumnya, dan bobot sanksinya SP I, SP II atau SP III.\n\nb.Terbukti menjelekkan\u002Fmencemarkan nama baik sesama pekerja, pimpinan,\nbawahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengusaha.\n\nc.Terbukti menyuruh, membiarkan, mengijinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan mesin\u002Fbarang inventaris perusahaan tanpa seijin pimpinan\nperusahaan yang mengakibatkan kerugian perusahaan.\n\nd.Tanpa seijin pimpinan yang berwenang, menggunakan mesin atau barang,\nperalatan milik perusahaan untuk keperluan pribadi mengakibatkan kerugian\nperusahaan.\n\ne.Petugas satuan pengaman (SATPAM) memergoki pelaku pencurian, penipuan,\nkejahatan, penganiayaan, penggelapan, tindakan asusila, tidak bias melakukan\npenangkapan dan menyerahkan kepada pimpinan, untuk diambil tindakan\u002Fdiproses\nsesuai ketentuan yang berlaku.\n\nf.Tanpa alasan yang tepat dan jelas menolak dipindahtugaskan kerjanya ke\nbagian lain (menolak mutasi).\n\ng.Dengan sengaja sering mengganggu pekerjaan orang lain sehingga merugikan\nperusahaan\u002Forang lain.\n\nh.Melakukan pekerjaan secara baik\u002Fserampangan\u002Fasal-asalah dengan sengaja dan\nmerugikan perusahaan\u002Forang lain.",{"bindId":316,"name":68,"text":69},"hourspday",{"bindId":318,"name":231,"text":232},"commutingallowanceamount1",{"bindId":320,"name":321,"text":322},"MEALALL_trigger","3.Pengusaha dapat memberikan penggantian","3.Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh :\n\na.Karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan makan di kantin\n\nb.Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada waktu jam makan pekerja tidak\nberadi di lokasi perusahaan.",{"bindId":324,"name":325,"text":326},"WORKFAM_trigger","1.Pekerja wanita berhak atas cuti hamil ","1.Pekerja wanita berhak atas cuti hamil dan cuti melahirkan\u002Fbersalin",{"bindId":328,"name":329,"text":330},"monitoring","4.Pekerja harus mentaati petunjuk-petunj","4.Pekerja harus mentaati petunjuk-petunjuk, standart-standart dan\nperaturan-peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja.\n\n5.Tempat kerja harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya serta tidak\ndiperkenankan meletakkan barang-barang tidak pada tempatnya.\n\n6.Pemakaian api :\n\na.Pekerja dilarang merokok atau menggunakan api kecuali di tempat yang telah\nditentukan pengusaha dan sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja.\n\nb.Apabila pekerja memasuki\u002Fmelewati daerah yang dilarang keras untuk\nmenggunakan api, tidak diperkenankan membawa korek api (lighter) atau\nbenda-benda lain yang menimbulkan api.\n\n7.Perlengkapan pemadam kebakaran\n\na.Pekerja harus mengetahui dimana tempat alat-alat pemadam kebakaran (tabung\ndan hydran) ditempatkan\n\nb.Tanpa ijin atasan yang berwenang, dilarang memindahkan tabung pemadam api\nyang telah ditentukan.\n\nc.Dilarang keras untuk memainkan pemadam api, hydran dan alat-alat pemadam\nlainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya.\n\nd.Dilarang meletakkan atau menyusun barang dalam marking line dari alat\npemadam kebakaran.\n\n8.Pencegahan kebakaran :\n\na.Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran, pekerja harus\nmengetahui cara-cara menggunakan APK (alat pemadam kebakaran)\n\nb.Di tempat lingkungan yang berhubungan dengan api dilarang meletakkan\nbenda\u002Fbarang, bahan yang mudah terbakar.\n\n9.Dilarang meletakkan atau menyusun barang di jalan pintas\u002Fdarurat\n\n10.Sikap dan tingkah laku pekerja harus taat pada peraturan yang telah\ndisepakati yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja.\n\n11.Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\ndilaksanakan oleh panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) sesuai rekomendasi\ndari dinas terkait.",{"bindId":332,"name":303,"text":304},"cbadate_end_date",{"bindId":334,"name":335,"text":336},"maternityotherclause","5.Bagi karyawati yang hamil kemudian keg","5.Bagi karyawati yang hamil kemudian keguguran maka berhak cuti 1 ½ (satu\nsetengah) bulan. Keterangan pekerja yang mengalami keguguran dimaksud\nberdasarkan keterangan bidan\u002Fdokter perusahaan.",{"bindId":338,"name":339,"text":340},"HARDSHIP_trigger","30.Tunjangan Kondisi Kerja : Adalah tunj","30.Tunjangan Kondisi Kerja : Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja\nyang bekerja pada tempat yang membahayakan kesehatan seperti area panas, bising\ndan tempat yang berhubungan dengan bahan kimia.",{"bindId":342,"name":343,"text":344},"OVERTIME_trigger","1.Dasar perhitungan upah lembur adalah S","1.Dasar perhitungan upah lembur adalah Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerna\nNo. KEP-102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2004",{"bindId":346,"name":347,"text":348},"SOCSEC_trigger","BPJS Ketenagakerjaan adalah pergantian n","BPJS Ketenagakerjaan adalah pergantian nama dari Jamsostek, yang programnya\nmeliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan\nJaminan Pensiun.",{"bindId":350,"name":351,"text":352},"healthcareaccess","5.Untuk memberikan kemudahan pelayanan k","5.Untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada seluruh pekerja,\nmaka perusahaan wajib menyediakan inhouse klinik di dalam lokasi perusahaan\nuntuk melayani pekerja selama 24 jam.",{"bindId":354,"name":90,"text":91},"SUNDAY_trigger",{"bindId":356,"name":275,"text":276},"sicknessmaxdays",{"bindId":358,"name":213,"text":214},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":360,"name":140,"text":141},"paidpaternityleavepay",{"bindId":362,"name":86,"text":87},"SCHEDULE_trigger",{"bindId":364,"name":102,"text":103},"shiftallowancetype1",{"bindId":366,"name":367,"text":368},"educationtuition","1.Perusahaan memfasilitasi bantuan beasi","1.Perusahaan memfasilitasi bantuan beasiswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati rangking 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan keterangan dari kepala\nsekolah yang bersangkutan melalui program BPJS, koperasi dan perusahaan.",{"bindId":370,"name":76,"text":77},"lowwageperiod",{"bindId":372,"name":98,"text":99},"paidmaternityleave",{"bindId":374,"name":235,"text":236},"PAIDLEAV_trigger",{"bindId":376,"name":64,"text":65},"deathrelatives","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Parkland World Indonesia 2 - Lanud Gorda, Serang - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2016-09-19\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2018-09-18\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2016-09-19\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Garmen (garmen, pakaian jadi)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Parkland World Indonesia 2 - Lanud Gorda, Serang\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Agus Sugianto, Supriyanto\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Musculoskeletal solicitation of workstations, Professional risks, The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 3000000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Cuti berbayar tiap tahun yang diberikan untuk merawat anggota keluarga: → 1 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 182 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 14.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 1.7 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR Regencies Minimum Wage, Sectoral Minimum Wage\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR 2000\u002Fday per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → Insufficient data\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Tunjangan untuk kesulitan kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Tunjangan transportasi: → IDR 70000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Tunjangan masa kerja: → IDR 2000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 →  per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[382],{"title":39,"slug":34},[384],{"type":385,"data":386},"call_to_action_body_block",{"title":387,"description":388,"variant":389,"link":390},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":387,"url":391,"description":387,"rel":392,"type":393},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[395],{"type":385,"data":396},{"title":387,"description":388,"variant":389,"link":397},{"title":387,"url":391,"description":387,"rel":392,"type":393},[]]