[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-panggung-jaya-indah-textile-pajitex-dengan-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-pajitex-2019-2021":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":256,"content_type_view":257,"extra_breadcrumbs":258,"body":260,"body_blocks":271,"related_pages":275},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":254,"translations":255},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-panggung-jaya-indah-textile-pajitex-dengan-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-pajitex-2019-2021","8fd7ae4a-e37f-11ea-bbee-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-panggung-jaya-indah-textile-pajitex-dengan-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-pajitex-2019-2021\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-panggung-jaya-indah-textile-pajitex-dengan-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-pajitex-2019-2021\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Panggung Jaya Indah Textile (Pajitex) Dengan Serikat Pekerja Nasional PSP SPN PT. Pajitex 2019\u002F2021","ba_ID","IDN PT. Panggung Jaya Indah Textile (PT. Pajitex) - 2019","Indonesia - IDN PT. Panggung Jaya Indah Textile (PT. Pajitex) - 2019","IDN PT. Panggung Jaya Indah Textile (PT. Pajitex) - 2019 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"PT Panggung Jaya Indah Textile (PAJITEX).html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>PT Panggung Jaya Indah Textile (PAJITEX)\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Panggung Jaya Indah Textile Dengan\nSerikat Pekerja Nasional PSP – SPN PT. Pajitex Periode 2019 - 2021\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Allah yang maha kuasa, tujuan hubungan Industrial Pancasila\nadalah untuk menjamin atau mencapai keserasian yang mantap, tentram dan dinamis\nserta sejahtera, keselamtan kerja serta keselestarian jalannya perusahaan yang\npasti dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kita menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, landasan yang\ndipergunakan adalah Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 sehingga dengan\nlandasan itu maka Perjanjian Kerja Bersama disusun atas dasar musyawarah\nmufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan dan Serikat Pekerja Nasional menyadari sepenuhnya, bahwa untuk\nmenjadi terpeliharanya kerjasama yang baik, terciptanya ketenangan kerja dan\nkepastian usaha diperlukan adanya Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak\n– hak dan kewajiban masing – masing pihak yang dituangkan dalam bentuk\nPerjanjian Kerja Bersama yang secara keseluruhan harus mendorong kegairahan\nuntuk meningkatkan produktivitas kerja serta meningkatkan kesejahteraan\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Para pekerja yang bekerja pada perusahaan sadar dengan adanya Perjanjian\nBersama yang dibuat oleh Serikat Pekerja Nasional dan perusahaan ini akan\ndilaksanakan dengan baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disamping itu didasari pula, bahwa dalam Hubungan Industrial Pancasila\nkeharmonisan hubungan kerja adalah suatu pokok yang harus dijunjung tinggi\nsehingga pada akhirnya perbedaan paham atas pendapat yang timbul tidak menjurus\npada pertentangan konflik, tetapi selalu diatasi dengan musyawarah untuk\nmufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas kerja untuk menuju\npeningkatan kesejahteraan pekerja harus dilaksanakan usaha pemibaan,\npengembangan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja di lingkungan perusahaan\nsesuai dengan kebutuhan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sebagai upaya untuk melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila, Pengusaha\ndan Serikat Pekerja Nasional harus berpegang atau berpedoman pada semangat\nkekeluargaan dalam memecahkan masalah yang ada, oleh karena itu perlu dihayati\ndan diamalkan yang meliputi : saling merasa ikut memiliki, ikut memelihara dan\nmempertahankan serta terus menerus mawas diri sebagai satu azas partnership dan\ntanggung jawab bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I: UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>A.ISTILAH – ISTILAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan adalah perusahaan PT. PAJITEX di pabrik yang berkedudukan di\nDesa Watusalam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pabrik adalahseluruh ruangan halaman, bangunan, mesin – mesin, semua\nperalatan dan sekelilingnya yang berhubungan dengan tempat kerja serta\nmerupakan milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha adalah pemilik PT. PAJITEX atau pejabat yang diberik kuasa untuk\nbertindak atas nama PT. PAJITEX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja Nasional PT. PAJITEX Watusalam\nBuaran Pekalongan yang tercatat di Kantor Tenagakerja dan Transmigrasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Karyawan adalah setiap orang yang terdaftar dan mengadakan hubungan kerja\ndengan pengusaha dan menerima ipah secara tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Keluarga karyawan adalah seorang istri\u002Fsuami yang sah, anak kandung atau 1\n(satu) anak tiri, anak angkat yang telah disahkan oleh yang berwenang dan telah\ndidaftarkan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Ahli waris adalah anggota keluarga atau orang yang ditunjuk untuk menerima\nsetiap haknya, bilamana karyawan tersebut meninggal dunia dan telah didaftarkan\npada perusahaan. Apabila tidak ada penunjuk atas ahli warisnya maka haknya akan\ndiberikan kepada ahli warisnya berdasarkan hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Upah adalah imbalan jasa yang berupa uang yang merupakan upah pokok\nseseorang karyawan yang diberikan secara tetap oleh pengusaha kepada\nkaryawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Koperasi adalah koperasi karyawan PT. PAJITEX di Watusalam Buaran\nPekalongan yang berbadan hukum nomor 11858\u002FBH\u002FVI\u002F92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Peraturan adalah segala peraturan dan penjelasan yang diterbitkan oleh\nperusahaanyang tidak bertentangan dengan perjanjian ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.HAK – HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Merencanakan, pengaturan, oengelolaan, pengawasan dan pengamanan jalannya\nperusahaan dan pengaturan pekerjaan dalam hubungan kerja adalah menjadi hak\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha mengakui Serikat Pekerja sebagai satu – satunya organisasi\nyang mewakili anggota – anggotanya yang mempunyai hubungan kerja dengan\nperusahaan, sesuai mayoritas keanggotaan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>3.Pengusaha tidak merintangi atau menghalang – halangi perkembangan dan\nkegiatan Serikat Pekerja sepanjang tidak mengganggu kelancaran perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha berhak dan wajib memberi peringatan \u002F sanksi jika karyawan\nmelakukan pelanggaran yang sudah menjadi ketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.HAK – HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Serikat Pekerja berfungsi untuk mewakili dan bertanggung jawab atas\nanggotanya yang mempunyai hubungan kerja denga perusahaan, baik secara kolektip\nmauapun perorangan sepanjang mengenai hubungan ketenagakerjaan sehingga\ntercipta hubungan yang harmonis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serika Pekerja memberi bantuan dan mendukung kepada pengusaha dalam\nmemelihara tata tertib, kedisiplinan, keamanan dan kelancaran perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Serikat Pekerja berdasarkan prinsip Hubungan Industrial Pancasila menjamin\ntidak melakukan aksi – aksi sepihak yang dapat merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat Pekerja menyetujui adanya peraturan dari Pimpinan Perusahaan dan\nsemua karyawan diwajibkan untuk mentaati dan melaksanakan semua yang tercantum\ndalam peraturan dari pimpinan untuk keperluan – keperluan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Operasional (produksi, maintenance, dan sebagainya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pedoman dan standar kerja (job, description).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tata tertib (disiplin kerja dan sebagainya)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Keselamatan dan kesehatan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Dan hal – hal lain yang langsung maupun tidak langsung menyangkut\nkelangsungan hidup perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.PIHAK – PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disingkat PKB) ini diadakan antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan PT. PAJITEX yang didirikan dengan berkedudukan di desa\nWatusalam Buaran Pekalongan yang di wakili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nama: Arifin Ridwan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jabatan: General Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Bersama ini disebut Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja Nasional PT. PAJITEX yang berkedudukan di lingkungan\nperusahaan PT. PAJITEX Watusalam Buaran Pekalongan yang diwakili oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nama: Tohirin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jabatan: Ketua PSP SPN PT. PAJITEX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang mewakili anggota – anggotanya yang bekerja di PT. PAJITEX Watusalam\nBuaran Pekalongan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat\nSerikat Pekerja Nasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II: KETENTUAN JAM KERJA PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1: Waktu Kerja Dan Tata Tertib\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.WAKTU KERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>Sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77, lamanya waktu kerja 7 jam sehari dan\n40 jam seminggu untuk selama 6 hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Pelaksanaan jam kerja di PT. PAJITEX diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.SHIFT I (Pagi): Jam 06.00 s\u002Fd 14.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat jam 09.00 s\u002Fd 10.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.SHIFT II (Siang): Jam 14.00 s\u002Fd 22.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat jam 18.00 s\u002Fd 19.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.SHIFT III (Malam): Jam 22.00 s\u002Fd 06.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat jam 02.00 s\u002Fd 03.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.SHIFT GS UMUM: Jam 08.00 s\u002Fd 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat jam 12.00 s\u002Fd 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Khusus hari Jum’at GS istirahat jam 11.45 s\u002Fd 12.30 WIB dan SHIFT I (pagi)\nistirahat di bagi 2 : jam 09.00 s\u002Fd 09.15 WIB dan dilanjutkan jam 11.45 s\u002Fd\n12.30 WIB untuk melaksanakan sholat Jum’at.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.TATA TERTIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kewajiban Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Melaksanakan kewajiban dengan menjalankan pekerjaan sebaik – baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Rajin Masuk kerja dan tidak melakukan mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Memelihara keutuhan pakaian seragam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Mentaati perintah – perintah yang diberikan oleh atasan\u002Fpimpinan\nlangsung atau tidak langsung tentang pekerjaan, penggunaan alat pengaman serta\ntata tertib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Menjaga nama baik perusahaan, baik di dalam maupun di luar tempat\nkerja\u002Fpabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Melakukan pekerjaan lain yang layak dalam lingkungan pekerjaan \u002F pabrik\nsekiranya pengusaha \u002F atasan \u002F pimpinan menganggap perlu untuk dilaksanakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Datang 10 menit lebih awal dari jam kerjanya guna melaksanakan absensi,\nserah terima dengan regu sebelumnya mengenai tugas dan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Melaksanakan absensi pulang setelah jam kerja berakhir dan telah\nmelaksanakan serah terima dengan regu pengganti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Mulai bekerja tepat pada waktunya dan tidak dibenarkan untuk pulang atau\nberhenti kerja sebelum waktu yang ditentukan terkecuali ada alasan yang dapat\nditerima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Bersikap sopat santun di dalam perusahaan baik terhadap teman sekerja\nmaupun dengan atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Patuh dan mentaati ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Perjanjian\nKerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Memelihara suasana ketenangan kerja serta dapat memberi contoh yang baik\nterhadap sesama pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan pengusaha melalui\nSerikat Pekerja Nasional apabila terjadi persoaan yang menyangkut masalah\nketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Berpenampilan rapih yaitu lelaki rambut tidak boleh gondrong dan untuk\nperempuan yaitu rambutnya panjang harus diikat untuk keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Menjaga kebersihan dan ketertiban komplek pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Larangan – larangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Demi terciptanya ketertiban, kelancaran kerja dan kelangsungan perusahaan\nserta untuk kepentingan perusahaan dan keselamatan pekerja sendiri, maka\nditetapkan bersama bahwa para pekerja dilarang:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Merokok di ruang kerja \u002F tempat yang membahayakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Melakukan \u002F membantu pencurian, penggelapan, merusak barang – barang\nmilik perusahaan atau teman sekerja, pemalsuan serta penipuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>3.Mengancam, menghina, menganiaya terhadap pengusaha dan keluarganya\npimpinan\u002Fatasan dan keluarganya serta teman sekerja dan keluarganya .\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Membawa atau memperjual belikan minuman keras, madat\u002Fcandu, ganja dan\nnarkoba di dalam pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Melakukan segala macam bentuk perjudian di dalam lingkungan pabrik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Melakukan tindakan asusila di pabrik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Membocorkan rahasia perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Melakukan penipuan pada waktu mengikat perjanjian kerja dengan memberikan\nketerangan yang tidak benar atau tidak sesuai tentang dirinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan lainnya yang\nberbahaya masuk pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Menggunakan atau membawa keluar barang – barang \u002F alat kerja inventaris\nmilik perusahaan tanpa izin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Menolak perintah yang ada hubungan dengan pekerja walau sudah\ndiperintahkan dan diperingatkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Tidur\u002Ftiduran pada jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Menolak perintah mutasi tanpa alasan yang kuat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Melakukan aksi – aksi sepihak dan sabotase.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Menyalahgunakan kepercayaan atas jabatan \u002F kedudukan untuk kepentingan\ndiri sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Membawa masuk barang dagangan \u002F barang – barang lain yang dilarang oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Mabuk karena minuman keras, obat terlarang (Narkoba) di komplek\npabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Mengajak atau memerintah untuk merusak barang – barang milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Tidak masuk kerja tidak memberi surat perizinan yang sah (mangkir)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2: Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>Perhitungan upah lembur di PT. PAJITEX disesuaikan dengan Undang – Undang\nyang berlaku yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp>1.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam kerja lembur pertama dibayar 1½ x upah sejam\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Jam kerja lembur berikutnya 2 x upah sejam\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp>2.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari\nlibur resmi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari\nraya tersebut pada hari kerja terpendek pada salah satu hari selama 6 (enam)\nhari kerja seminggu dibayar upah sedikitnya 2 x upah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila\nhari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6\n(enam) hari kerja seminggu dibayar 3 x upah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk jam kerja kedua selebihnya tujuh atau lima jam apabila hari raya\ntersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam)\nhari seminggu dibayar 4 kali upah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Catatan: Yang dimaksud hari kerja pendek adalah hari Sabtu (SK Menteri\nTenaga Kerja No. 72 \u002FMen\u002F84). Di Pajitex hari pendek yang ditetapkan hari\nKamis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perhitungan upah lembur disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku\ndan pembayarannya bersamaan dengan penerimaan upah\u002Fgaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3: Hari Libur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>Pekerja yang bekerja selama satu minggu penuh (6 dan atau 3 hari kerja)\ndiberikan istirahat atau libur selama satu hari (seminggu sekali) yang diatur\nsesuai jadwal dan tetap mendapat upah penuh bagi pekerja harian dan bulanan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>Jika ada hari libur resmi yang ditentukan oleh Pemerintah RI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tahun Baru Masehi: 1 Januari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Proklamasi Kemerdekaan: 17 Agustus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Isro Miro’j Nabi Muhammad SAW: 27 Rojab\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Idul Adha: 10 Dzulhijjah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Idul Fitri: 1 & 2 Syawal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tahun Baru Islam: 1 Muharrom\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Maulid Nabi Muhammad SAW: 12 Robiul Awal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Wafat Isa Al Masih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Hari Buruh: 1 Mei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Natal: 25 Desember\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Kenaikan Isa Al masih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Hari Raya Nyepi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Hari Waisak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Tahun Baru Imlek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Kelahiran Pancasila\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari – hari besar tersebut diatas perusahaan dinyatakan libur. Dalam hal\npekerjaan menurut sifatnya harus dijalankan pada hari libur resmi, maka bagi\npekerja yang bekerja pada hari libur tersebut, disamping memperoleh upah juga\ndibayar upah lemburnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 4: Istirahat Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>Istirahat tahunan diberikan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 adapun di PT.\nPAJITEX Pelaksanaannya diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>1.Cuti tahunan diberikan 7 hari berturut – turut secara bersama pada hari\nraya Idul Fitri (mendapat upah penuh) dan 5 hari digunakan untuk kepentingan\nkeluarga (mendapat upah penuh).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Jika pekerja sakit yang tidak mampu untuk bekerja pengusaha masih\nmemberikan toleransi kepada pekerja untuk izin yang ketentuannya diaturpada\npasal 10 dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5: Cuti Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1.Pekerja wanita yang pada hari haid (datang bulan) merasa sakit dapet izin\ntidak masuk kerja. Dan atau jika pekerja wanita yang kebetulan mendapat Haid\n(datang bulan) pada jam kerja dan merasa sakit dapat minta izin\npulnag\u002Fistirahat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Jikaa awal datang bulan (Haid) datang pada saat jam kerja dan tidak ada\npersiapan sebelumnya, pekerja bisa mendapatkan pembalut wanit seperlunya yang\ndisediakan pengusaha di bagian pos satpam putri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja mengajukan surat permohonan cuti yang disetujui oleh atasan \u002F\nkabag dan disertai surat keterangan dari klinik atau dokter perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Karyawan wanita yang istirahat karena haid tanpa memberikan atau\nmengajukan surat keterangan dari klinik dokter dianggap mangkir \u002F alpa dan\ndapat dikategorikan tidak melakukan kewajibannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6: Cuti Hamil Dan Atau Keguguran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Hak cuti hamil diberikan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 adapun pelaksanannya\nadalah : “ 1½ bulan sebelum melahirkan dan 1½ sesudah melahirkan” selama\ncuti diambil pekerja tetap mendapatkan upah penuh, jika terjadi keterlambatan\ndalam kelahiran maka cuti dapat diperpanjang dengan surat pemberitahuan ke\nperusahaan dan selama perpanjangan cuti, pengusaha tidak membayar upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>Jika dalam kehamilan sebelum jatuh waktu kelahiran terjadi keguguran atau\nkelahiran dibawah tujuh bulan sudah melahirkan maka pekerja mendapat cuti\nsebatas waktu yang dibutuhkan keterangan dari dokter \u002F bidan yang menangani.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III: SISTEM PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 7: Upah Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sistem pengupahan \u002F gaji di PT. PAJITEX diklasifikasikan menjadi 3 bagian\nyaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Upah bulanan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Upah harian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Upah harian target\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>Adapun peninjauan upah \u002F kenaikan dilakukan satu tahun sekali bertepatan\ndengan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Pengusaha memberikan upah\nkepada pekerja tingkatan terendah baik pekerja laki – laki ataupun wanita\nyang masa kerjanya kurang dari 1 tahun serendah – rendahnya sama dengan upah\nminimum yang berlaku. Dan pemberian upah sejak dimulainya hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 8: Upah Selama Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>Bagi pekerja yang karena kesehatannya sehingga tidak bisa bekerja dalam\nwaktu yang cukup lama, maka upahnya disesuaikan dengan UU No. 13 Tahun 2003\npasal 93 (3) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Untuk 4 bulan pertama: 100% upah \u002F bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk 4 bulan kedua: 75% upah \u002F bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk 4 bulan ketiga: 50% upah \u002F bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk bulan selanjutnya: 25% upah \u002F bulan sebelum PHK yang dilakukan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Untuk mengetahui perkembangan kesehatannya, pekerja\u002Fkeluarganya harus\nmemberitahukan keadaannya ke bagian personalia secara berkala dengan membawa\nbukti – bukti dari dokter yang menanganinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>Jika dalam waktu 12 bulan belum bisa bekerja, maka sesuai UU No. 13 Tahun\n2003 maka pengusaha berhak melakukan PHK, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan\nUU yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 9: Upah\u002FGaji Pekerja Yang Ditahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang ditahan oleh yang berwajib bukan atas pengaduan pengusaha,\ntidak diberikan upah selama menjalani tahanan. Dan pengsaha hanya memberi\nbantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk 1 orang tanggungan: 25% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk 2 orang tanggungan: 35% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk 3 orang tanggungan: 45% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk 4 orang tanggungan: 50% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bantuan yang dimaksud pada pasal ini, diberikan hanya sampai pada penahanan\nbulan keenam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan\ndari pengusaha, maka pekerja akan diberikan upah 75% dari upah yang biasa\nditerima selama tidak lebih dari 6 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV: IZIN TIDAK MASUK KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 10: Izin Karena Punya Khajatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp>Dengan memperhatikan kepentingan pekerja, maka pengusaha memberikan izin\n(cuti) dan membayar upah kepada pekerja yang mempunyai keperluan dan cutinya\ndiberikan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Menikah atau perkawinan pekerja sendiri: 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(ditambah 3 hari cuti tahunan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja \u002F istri pekerja Tinggepan \u002F Mitoni: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>3.Istri pekerja melahirkan \u002F keguguranq: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Pekerja mengkhitankan anaknya yang sah: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Mendirikan\u002Fmembuat rumah baru milik pekerja sendiri: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerjaan menikahkan anaknya yang ayah: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pekerja sebagai wali dalam pernikahan: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adik\u002Fkakak perempuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cp>8.Anggota keluarga pekerja meninggal dunia: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(anak, Istri\u002FSuami. Bapak\u002FIbu kandung\u002Fmertua)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>9.Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 11: Izin Karena Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja yang sakit mendapat perlop\u002Fcuti sakit dari dokter atau mantri yang\nlain bisa diterima oleh pengusaha dengan syarat sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Surat keterangan sakit diserahkan ke atasan masing – masing pada saat\njam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Surat keteraangan sakit dari dokter luar selain yang ditunjuk oleh\npengusaha harus dilampiri oleh surat izin yang diketahui oleh RT\u002FRW\u002FKelurahan\npada perlop\u002Fcuti yang diterima maksimal 1 hari, dan selanjutnya bila belum\nsembuh pekerja harus periksa lagi ke dokter yang ditunjuk oleh pengusaha karena\nmemang sakitnya serius pengusaha bisa menerimanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Surat keterangan sakit dari dokter atau mantri yang ditunjuk oleh\npengusaha tidak perlu dilampiri surat izin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Jika pekerja mendapat cuti dari periksa dokter yang ditunjuk oleh\npengusaha maka pekerja tetap mendapat upah penuh (100%). Dan apabila surat cuti\nyang didapat dari periksa dokter luar atau yang bukan ditunjuk dari pengusaha\nmaka pekerja hanya dibayar 50% dari upah\u002Fhari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12: Izin Karena Ada Keperluan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.KEPERLUAN YANG DIRENCANAKAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jika anggota keluarga yang punya hajatan seperti pasal 10 ayat 1, 4, 5, 6\ndan 7 pada PKB ini, pekerja mengajukan surat izin yang diketahui oleh\nRT\u002FRW\u002FKelurahan diajukan paling lambat 3 hari sebelumnya keatasan masing –\nmasing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk keperluan yang sudah diketahui \u002F direncana selain keperluan tersebut\ndiatas pekerja mengajukan cuti tahunan paling lambat 3 hari yang telah\ndisetujui oleh kepala regu dan kepala bagiam, mendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.KEPERLUAN YANG TIDAK DIRENCANAKAN \u002F MENDADAK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk keperluan mendadak pekerja mengajukan cuti tahunan pada saat tidak\nmasuk kerja yang telah disetujui oleh kepala regu dan kepala bagian (tidak bisa\ndiwakilkan), mendapat upah penuh. Semua izin yang tidak sesuai\nprosedur\u002Fketentuan perusahaan tidak diterima dianggap mangkir\u002Falpa dan\ndikenakan sanksi peringatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13: Izin Terlambat Datang\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja yang punya keperluan pada jam bertepatan dengan waktu kerja jika\nkeperluannya sangat penting sekali (darurat) dan waktu yang diperlukan maksimal\n2 jam, pengusaha memberikan izin datang terlambat dengan catatan mengajukan\nsurat izin terlambat keatasannya masing – masing terlebih dahulu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14: Izin Meninggalkan Pekerjaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja yang punya keperluan pada saat sedang menjalankan atau mengerjakan\ntugasnya di perusahaan, jika ada keperluan yang mendesak yaitu ada susulan\nkeluarga pengusaha mengizinkan pekerja untuk izin keluar\u002Fmeninggalkan pekerjaan\nselama waktu yang diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Izin meninggalkan pekerjaan (keluar dari lingkungan pabrik) harus dengan\nprosedur resmi yang diketahui oleh atasannya masing – masing. Jika izin\nkeluar lebih dari 4 jam upahnya akan dikurangi\u002Fdipotong 50% dari upah\u002Fhari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15: Izin Menyusui Anak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_duration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>Sehubungan pengusaha belum menyediakan tempat penitipan bayi, maka bagi\npekerja wanita yang sedang dalam masa menyusui bila akan menyusui anaknya di\nrumah, pengusaha mengizinkan untuk izin keluar pada jam istirahat selamat tidak\nlebih dalam satu jam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 16: Pekerja Yang Memenuhi Kewajiban Negara\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja yang tidak bekerja karena memenuhi kewajiban negara akan tetap\nmenerima upah penuh selama waktu yang diperlukan sepanjang tidak lebih dari 1\ntahun (menurut PP no: 8 tahun 1981, pasal 6 ayat 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17: Menunaikan Ibadah Haji\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai PP No: 8 tahun 1981 pasal 6 ayat 1 :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bagi pekerja yang memenuhi kewajiban ibadah haji (bagi yang beragama islam)\nberhak mengajukan cuti dan akan tetap mendapatkan upah penuh selama waktu yang\ndiperlukan. Untuk mengajukan cuti dalam menunaikan ibadah haji diperlukan\nbeberapa ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Mengajukan surat bukti yang sah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Memberikan mandat atau melimpahkan tugas dan wewenang kepada orang lain\nagar menggantikan tugasnya dengan sepengetahuan atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18: Dinas Luar\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bagi pekerja yang mengikuti kegiatan\u002Frapat yang ditunjuk oleh perusahaan\nbaik di luar kota, pengusaha memberi dispensasi dan uang transport yang jumlah\nnominalnya disesuaikan dengan jarak dan waktu yang dibutuhkan. Izin karena\nkeperluan tersebut diatas pekerja tetap mendapat upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V: JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 19: Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>Sesuai UU No. 3 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya tentang BPJS\nKetenagakerjaan, maka pengusaha mengikutsertakan karyawan secara bertahap\nsesuai kemampuan Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Jaminan Kematian (JK)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Bagi pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka bila\nterjadi resiko, baik resiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia karena sakit,\nsemua beban biaya atas resiko tersebut semuanya ditanggung oleh pengusaha\nsesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jumlah premi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar tiap bulan\nsebesar 6,89% dengan rincian sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Jaminan kecelakaan kerja preminya: 0,89%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dibayar oleh perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Jaminan kematian preminya: 0,3%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dibayar oleh perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Jaminan hari tua preminya: 5,7%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dibayar oleh perusahaan: 3,7%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dibayar pekerja: 2,0%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 20: Pemeliharaan Kesehatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>Untuk memelihara kesehatan karyawan, Pengusaha mengikutsertakan BPJS\nKesehatan secara bertahap sesuai kemampuan Perusahaan ke BPJS Kesehatan dan\nbagi karyawan yang belum diikutkan BPJS Kesehatan maka karyawan yang sakit bisa\nberobat ke Medis yang ditunjuk Perusahaan memberi rujukan, Rumah Sakit yang\nditunjuk Perusahaan adalah Rumah Sakit Pemerintah kelas 2 (dua) dan biaya\nperawatan dan pengobatan ditanggung Perusahaan 100%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>Jumlah premi bagi peserta BPJS Kesehatan yang harus dibayar tiap sebesar 5%\ndengan rincian sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Dibayar oleh perusahaan: 4%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Dibayar pekerja: 1%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jika pekerja yang sakit dan dapat rujukan dari dokter\u002Fmantri perusahaan\nuntuk berobat ke Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perusahaan yaitu Rumah Sakit\nPemerintah dan jika harus ipname kamar kelas II mengenai biaya pengobatan atau\nbiaya rawat inap dibantu oleh perusahaan 100%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 21: Jaminan Makan\u002FMinum Karyawan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>1.Pengusaha memberikan makan dan minum secara Cuma – Cuma kepada seluruh\nkaryawan\u002Fpekerja pada sat jam istirahat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Bagi pekerja yang melakukan kerja lembur selama 4 jam atau lebih akan\nmendapat jatah makan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Khusus untuk bulan puasa pemberian jatah makan untuk shift 1 dan GS akan\ndiberikan dalam bentuk uang tunai bersama dengan penerimaan gaji sebesar Rp\n6.000,- (enam ribu rupiah) per hari. Untuk shift 2 dan shift 3 perusahaan\nmemberikan jatah makan dengan tambahan extra foding.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22: Tunjangan Khajatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha memberikan bantuan\u002Fsumbangan bagi pekerja yang mempunyai khajatan\nsebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) khajatan yang dimaksud pasal ini\nadalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Melaksanakan pernikahan pekerja sendiri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mengkhitankan anaknya yang sah (sampai 3 anak)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Menikahkan anaknya yang sah (sampai 3 anak)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk mendapat bantuan tersebut, pekerja harus mengajukan surat permohonan\nyang diketahui oleh kepala regu\u002Fkaru dan atau kepala bagiannya yang selanjutnya\ndiajukan kepersonalia selambat – lambatnya 3 hari sebelumnya. Jika ada\npekerja yang suami istri bekerja di PT. PAJITEX maka yang berhak menerima\ntunjangan khajatan ayat 1,2 dan 3 pasal ini hanya 1 orang atau salah satu suami\nistri tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23: Tunjangan Hari Raya (THR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>Sesuai dengan keputusan Menteri tenaga kerja No 04\u002Fmen\u002F94 bahwa: Tunjangan\nHari Raya diberikan 1 x gaji\u002Fbulan untuk masa kerja lebih 1 tahun. Sedangkan\nuntuk yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun dengan perhitungan sebagai\nberikut: (Gaji sebulan : 12) x masa kerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cp>Penerimaan uang tunjangan hari raya (THR) diberikan selambat – lambatnya\n10 hari sebelum lebaran. Berdasarkan kesepakatan serikat pekerja dengan\npengusaha PT. PAJITEX bahwa tunjangan hari raya (THR) diberikan berupa:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-Uang tunai sesuai ketentuan tersebut diatas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Hadia lebaran 1 (satu) potong sarung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24: Tunjangan Kelahiran\u002FKeguguran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tunjangan kelahiran \u002F keguguran ditentukan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tunjangan kelahiran Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pekerja\nwanita atau istri pekerja yang melahirkan anak pertama s\u002Fd ke tiga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tunjangan kematian Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang mempunyai anak baru lahir terus meninggal dunia, maka\npekerja akan mendapatkan tunjangan kelahiran dan kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25: Tunjangan Kematian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp>1.Pengusaha memberikan tunjangan\u002Fsumbangan kematian kepada pekerja yang\nkeluarganya meninggal dunia (orang tua kandung istri\u002Fsuami dan anak pekerja\nyang sah) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Jika dalam 1 keluarga\nyang meninggal dunia ada yang lebih 1 orang pekerja (kakak – adik, suami –\nistri) yang bekerja di PT. PAJITEX, maka yang berhak menerima sumbangan\nkematian ini hanya 1 orang dari salah satu keluarga tersebut. Dan untuk\nmendapatkannya harus dilengkapi surat keterangan yang harus dikeluarkan oleh\nkepala desa\u002Flurah setempat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Jika pekerja sendiri yang meninggal dunia maka santunan kematian akan\ndiberikan kepada ahli warisnya sejumlah sebagaimana yang diterangkan pada pasal\n19 pada PKB ini, tentang jaminan kematian, ditambah uang pesangon untuk pekerja\nyang meninggal dunia. Seperti yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26: Koperasi Karyawan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk menunjang kesejahteraan karyawan pekerja, salah satunya didirikan\nkoperasi karyawan di lingkungan perusahaan dengan nama “KOPKAR PAJITEX” dan\nsudah berbadan hukum dengan nomor 11858\u002FBH\u002FVI\u002FVI\u002F92, tanggal 4 Mei 1992. Demi\nkelancaran usaha koperasi, pengusaha memberikan fasilitas berupa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Sebuah bangunan pertokoan di depan pabrik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Memberikan bantuan modal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Menyediakan tempat dan waktu untuk kegiatan rapat – rapat maupun kegiatan\noperasional lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI: FASILITAS DAN PERLENGKAPAN PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 27: Pakaian Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>Perusahaan memberikan seragam pakaian kerja disesuaikan kepada semua\npekerja. Bagi pekerja yang sudah menerima pakaian seragam kerja setiap\nberangkat kerja diwajibkan untuk memakainya dengan sopan dan rapi. Jika tidak\ndipakai akan dikenakan sanksi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 28: Peribadatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Mengingat mayoritas pekerja PT. PAJITEX beragama Islam hampir 100%, maka\npengusaha memberikan fasilitas untuk melaksanakan ibadah sholat berupa sebuah\nbangunan musholah di lingkungan perusahaan dan perlengkapannya. Pengusaha\nmemberikan kebijaksanaan waktu ibadah solat bagi para pekerja yang bertepatan\ndengan jadwal waktu solat fardhu tiba pada saat jam kerja dan pelaksanaannya\ndiatur secara bergantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29: Olahraga Dan Kesenian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk mengembangkan bakat dan prestasi pekerja di bidang olahraga dan\nkesenian, pengusaha memberikan dana dan fasilitas secukupnya sesuai kemampuan\nperusahaan. Pengusaha memberikan izin bagi karyawan yang mengikuti turnamen\natau lomba yang diselenggarakan selama waktu yang dibutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30: Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-code_application\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>Berkaitan dengan keselamatan kerja sesuai UU No. 1 tahun 1970 pengusaha\nmenyediakan fasilitas untuk keperluan yang berhubungan dengan K3. Dan sesuai\ndengan Kepmenaker nomor : 2 tahun 1970, juga telah membentuk panitia Pembina\nkeselamata kerja (P2 K3).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja pengusaha menyediakan alat\n– alat perlindungan \u002F pengaman seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Memasang poster \u002F gambar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Slogan – slogan tentang kebersihan lingkungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agar K3 bisa tercipta dengan baik pekerja diharuskan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Mematuhi rambu – rambu yang ada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Memakai dan memelihara alat – alat keselamatan kerja yang disediakan oleh\npengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Memeriksa kesehatannya jika mengalami adanya gangguan fisik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 31: Dasar\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>Pada dasarnya perusahaan sejauh mungkin menghindari terjadinya pemutusan\nhubungan kerja. Namun jika dalam upaya menyelesaikan persoalan tidak dapat\nmembawa hasil yang baik, maka jalan keluarnya adalah pemutusan hubungan kerja\nyang pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 32: Sebab – Sebab Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat terjadi akibat dari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Atas permohonan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Diberhentikan dari perusahaan dengan sebab – sebab yang tercantum pada\nBab II Pasal 1 (B.2) PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja memasuki usia pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33: PHK Atas Permohonan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja dengan alasan – alasan tertentu dapat mengundurkan diri dari\nperusahaan dengan ketentuan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Harus mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis disertai alasan\n– alasan 30 hari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Hak – hak pekerja akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hak atas pekerja yang mengundurkan diri sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Uang pisah diatur:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 3 tahun s\u002Fd 5 tahun: 0,5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 5 tahun s\u002Fd kurang 7 tahun: 1 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 7 tahun s\u002Fd kurang 9 tahun: 1,5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 9 tahun s\u002Fd kurang 11 tahun: 2 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 11 tahun s\u002Fd kurang 13 tahun: 2,5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 13 tahun s\u002Fd kurang 15 tahun: 3 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 15 tahun s\u002Fd kurang 17 tahun: 3,5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 17 tahun s\u002Fd kurang 19 tahun: 4 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 19 tahun s\u002Fd kurang 21 tahun: 4,5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 21 tahun s\u002Fd kurang 23 tahun: 5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 23 tahun s\u002Fd kurang 25 tahun: 5,5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja 25 tahun keatas: 6 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Penggantian hak 15% sesuai Undang – Undang No. 13 Tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34: PHK Karena Diberhentikan Peruasahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja dapat diberhentikan dari perusahaan, adapun hak – haknya akan\ndisesuaikan dengan ketentuan pemerintah yang berlaku, apabila pekerja melanggar\ntata tertib dan merugikan perusahaan sebagai tersebut di bawah ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Melanggar larangan – larangan yang tercantum pada Bab II pasal 1 dalam\nPKB ini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mangkir selama 5 (lima) hari berturut – turut atau 8 (delapan) hari\ntidak berturut – turut dalam jangka waktu sebulan dari perusahaan akan\nmelakukan pemanggilan terlebih dahulu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja melakukan pelanggaran lain yang bobotnya sama atau lebih berat\ndari yang tercantum dalam Bab II Pasal 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja memasuki usia pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35: PHK Pekerja Meninggal Dunia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hal hubungan pekerja berakhir karena pekerja meninggal dunia, maka\nuang pesangon diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentau pasal\n166 Undang – Undang nomor 13 tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36: PHK Pekerja Memasuki Usia Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha menentukan usia pensiun pekerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Usia pensiun pekerja 55 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Atau masa kerja 30 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal pemutusah hubungan kerja pekerja memasuki usia pensiun, maka Uang\nPesangon usia pensiun pekerja sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 5 Undang\n– Undang nomor 13 tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal karyawan tersebut masih dibutuhkan maka perusahaan berhak\nmemperpanjang masa kerja karyawan yang bersangkutan sesuai kebutuhan dengan\nsystem pengajuan yang disepakati kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII: HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 37: Penerimaan Karyawan Baru\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pelamar yang mendapat surat panggilan Test\u002FSeleksi, karena pengusaha\nmembutuhkan tenaga kerja untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada baik untuk\ntambal sulam atau karena perluasan\u002Fpenambahan kapasitas produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Sebelum diterima menjadi karyawan pengusaha melakukan interview dan\nbeberapa test yang menyangkut masalah kesehatan, kemampuan kerja dan tingkah\nlaku \u002F mentalitas,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi pelamar yang lulus yang dilakukan oleh pengusaha akan diterima\nmenjadi calon karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Calon karyawan mendapat upah serendah – rendahnya sama dengan upah\nminimum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Calon karyawan bisa dinyatakan gagal apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) pada saat interview dan\nbaru diketahui setelah diterima menjadi calon karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Melanggar atau tidak menaati terhadap peraturan – peraturan yang ada di\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tidak cakap, kurang bertanggung jawab dan atau tidak mampu mengerjakan\npekerjaan yang diberikan kepadanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tidak patuh terhadap atasannya dan lain – lain yang dipandang tidak\nbaik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Tidak masuk kerja tidak memberi surat izin yang sesuai ketentuan\nperusahaan atau mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pemberhentian calon karyawan atau pemutusan hubungan kerja terhadap calon\nkaryawan tidak diberikan uang pesangon ataupun uang ganti kerugian yang lain\nkecuali upah selama ia bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38: Mutasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berhak melakukan mutasi\u002Fpromosi jabatan, untuk memberikan\nkesempatan keapda pekerja yang berprestasi, mempunyai dedikasi yang tinggi,\nloyalitas dan penuh tanggung jawab jika ada lowongan jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dan sebaliknya jika pekerja sering melakukan kesalahan – kesalahan atau\nmelanggar ketentuan yang ada di perusahaan maka pengusaha akan melakukan mutasi\njabatan semua ke jabatan yang lain atau ke jabatan yang lebih rendah dengan\nmemperhatikan hal – hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Kesalahan pertama dilakukan peneguran (pembinaan) secara lisan oleh\npengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kesalah kedua diberikan peringatan secara tertulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kesalahan ketiga dan seterusnya biasanya diberikan peringatan secara\ntertulis sesuai dengan tingkatannya ataupun bisa langsung skorsing jika\npelanggaran\u002Fkesalahan yang dilakukan dipandang terlalu berat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Masa berlakunya peringatan adalah ½ tahun (6 bulan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Jika pekerja melakukan pelanggaran – pelanggaran dan sudah menerima\nperingatan sesuai ayat 1 s\u002Fd 3 pasal ini, maka pengusaha berhak memberikan\nsanksi mutasi jabatan ke jabatan yang lebih rendah dengan catatan upah tetap\nsebagaimana upah yang diterima sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39: Surat Pengalaman Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Surat pengalaman kerja, pengusaha memberikan kepada pekerja yang telah putus\nHubungan Kerja, PHK yang dimaksud adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Karena pekerja mengundurkan diri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-PHK Massal karena pengusaha melakukan efesiensi tenaga kerja\n(rasionalisasi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat pengalaman kerja yang tidak diberikan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pada saat PHK, status pekerja masih calon karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang di PHK karena melakukan kesalahan berat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX: PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 40: Iuran Anggota\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sesuai AD\u002FART SPN, bahwa setiap anggota wajib membayar iuran minimal 0,5%\nper bulan dari ketentuan upah minimum setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pemotongan iuran tersebut diatas dilakukan oleh kasir perusahaan. Adapun\npendistribusian iuran SPN sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Serikat Pekerja (SPN) unit kerja: 50% x penerimaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dewan Pimpinan Cabang: 30% x penerimaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPN: 10% x penerimaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SPN: 10% x penerimaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41: Peraturan Tambahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Hal – hal yang belum \u002F tidak tercantum dalam PKB ini, akan dibuat\ntersendiri pada lembaran lain yang legalitasnya sama dengan PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42: Jangka Waktu Dan Berlakunya PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>1.Setelah diadakan perundingan antara pihak I dan pihak II maka semua yang\ndimuat pada PKB ini disetujui dan ditanda tangani bersama untuk melakukan\nbersama – sama selama jangka waktu 2 (dua) tahun mendatang atau diberlakukan\nterhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 s\u002Fd 1 Juli 2021.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Sebelum masa berlakunya berakhir PKB ini tidak terpengaruh apabila ada\npergantian kepemilikan atau nama perusahaan ataupun pergantian kepengurusan\nSerikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila masa berlakunya PKB ini sudah berakhir atau hingga tanggal 1 Juli\n2021 belum ada pihak – pihak yang mengajukan perubahan – perubahan ataupun\npengajuan perpanjangan PKB, maka PKB ini masih tetap berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003Cp>PSP SPN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. PAJITEX \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TOHIRIN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KETUA SPN \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003Cp>PT. PAJITEX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PEKALONGAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARIFIN RIDWAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GENERAL MANAGER\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\n",{"cbadate_end":46,"cbadate_end_date":50,"cbadate_start":52,"cbadate_start_date":54,"cbasignsinglesignatory":56,"cbamemother":60,"disabilityfund":64,"contractseverancepay":68,"contractseverancepay1":72,"sicknesspay":74,"maxsicknesspay":78,"maxsicknesspayperc":80,"sicknessmaxdays":82,"sicknessmaxdaysnr":86,"menstruationleave":88,"disabilitypay":92,"healthcareaccess":95,"healthinsurance":99,"healthandsafetypolicy":103,"protectiveclothing":107,"code_application":111,"funeralpay":113,"funeralpaytype":116,"funeralpayamount":120,"paidmaternityleave":122,"paidmaternityleaveduration":126,"paidmaternityleavepay":128,"paidmaternityleavepayperc":130,"maternityotherclause":132,"paidpaternityleave":136,"paidpaternityleaveduration":140,"paidpaternityleavepay":144,"paidpaternityleavepayperc":146,"deathrelatives":148,"deathrelativesleave":151,"nursingmothers":155,"maternity_nursing_breaks_duration":159,"violence":161,"hourspday_select":165,"hourspday":169,"hourspweek_select":171,"hourspweek":173,"dayspweek_select":175,"dayspweek":177,"PAIDLEAV_trigger":179,"holidaysdays":183,"holidaysweeks":187,"bankholidays1":189,"SCHEDULE_trigger":193,"schedulesrestpw":197,"TRADEUNLEAV_trigger":199,"LOWWAGE_trigger":203,"LOWWAGE_government":207,"LOWWAGE_provision":209,"lowwageperiod":211,"STRUCINCR_trigger":213,"ONCERISE_trigger":215,"incidentalbonustype2":219,"incidentalbonusperc1":221,"incidentalbonusdate":223,"overtimeallowancetype_general":227,"OVERTIME_trigger":231,"overtimeallowanceperc1_general":233,"overtimeallowancetype":237,"overtimeallowanceperc1":239,"SUNDAY_trigger":241,"sundayallowancetype":245,"sundayallowanceperc1":247,"mealvouchers":250},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"cbadate_end","1.Setelah diadakan perundingan antara pi","1.Setelah diadakan perundingan antara pihak I dan pihak II maka semua yang\ndimuat pada PKB ini disetujui dan ditanda tangani bersama untuk melakukan\nbersama – sama selama jangka waktu 2 (dua) tahun mendatang atau diberlakukan\nterhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 s\u002Fd 1 Juli 2021.",{"bindId":51,"name":48,"text":49},"cbadate_end_date",{"bindId":53,"name":48,"text":49},"cbadate_start",{"bindId":55,"name":48,"text":49},"cbadate_start_date",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"cbasignsinglesignatory","PT. PAJITEX PEKALONGAN ARIFIN RIDWAN GEN","PT. PAJITEX\n\nPEKALONGAN\n\nARIFIN RIDWAN\n\nGENERAL MANAGER",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"cbamemother","PSP SPN PT. PAJITEX TOHIRIN KETUA SPN ","PSP SPN\n\nPT. PAJITEX \n\nTOHIRIN\n\nKETUA SPN ",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"disabilityfund","Sesuai UU No. 3 Tahun 1992 beserta perat","Sesuai UU No. 3 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya tentang BPJS\nKetenagakerjaan, maka pengusaha mengikutsertakan karyawan secara bertahap\nsesuai kemampuan Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:\n\na.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n\nb.Jaminan Hari Tua (JHT)\n\nc.Jaminan Kematian (JK)\n\nBagi pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka bila\nterjadi resiko, baik resiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia karena sakit,\nsemua beban biaya atas resiko tersebut semuanya ditanggung oleh pengusaha\nsesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.\n\nJumlah premi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayar tiap bulan\nsebesar 6,89% dengan rincian sebagai berikut:\n\n-Jaminan kecelakaan kerja preminya: 0,89%\n\nDibayar oleh perusahaan\n\n-Jaminan kematian preminya: 0,3%\n\nDibayar oleh perusahaan\n\n-Jaminan hari tua preminya: 5,7%\n\nDibayar oleh perusahaan: 3,7%\n\nDibayar pekerja: 2,0%",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"contractseverancepay","Pada dasarnya perusahaan sejauh mungkin ","Pada dasarnya perusahaan sejauh mungkin menghindari terjadinya pemutusan\nhubungan kerja. Namun jika dalam upaya menyelesaikan persoalan tidak dapat\nmembawa hasil yang baik, maka jalan keluarnya adalah pemutusan hubungan kerja\nyang pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan yang\nberlaku.",{"bindId":73,"name":70,"text":71},"contractseverancepay1",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"sicknesspay","Bagi pekerja yang karena kesehatannya se","Bagi pekerja yang karena kesehatannya sehingga tidak bisa bekerja dalam\nwaktu yang cukup lama, maka upahnya disesuaikan dengan UU No. 13 Tahun 2003\npasal 93 (3) antara lain:\n\n1.Untuk 4 bulan pertama: 100% upah \u002F bulan\n\n2.Untuk 4 bulan kedua: 75% upah \u002F bulan\n\n3.Untuk 4 bulan ketiga: 50% upah \u002F bulan\n\n4.Untuk bulan selanjutnya: 25% upah \u002F bulan sebelum PHK yang dilakukan",{"bindId":79,"name":76,"text":77},"maxsicknesspay",{"bindId":81,"name":76,"text":77},"maxsicknesspayperc",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"sicknessmaxdays","Jika dalam waktu 12 bulan belum bisa bek","Jika dalam waktu 12 bulan belum bisa bekerja, maka sesuai UU No. 13 Tahun\n2003 maka pengusaha berhak melakukan PHK, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan\nUU yang berlaku.",{"bindId":87,"name":84,"text":85},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"menstruationleave","1.Pekerja wanita yang pada hari haid (da","1.Pekerja wanita yang pada hari haid (datang bulan) merasa sakit dapet izin\ntidak masuk kerja. Dan atau jika pekerja wanita yang kebetulan mendapat Haid\n(datang bulan) pada jam kerja dan merasa sakit dapat minta izin\npulnag\u002Fistirahat.",{"bindId":93,"name":66,"text":94},"disabilitypay","Sesuai UU No. 3 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya tentang BPJS\nKetenagakerjaan, maka pengusaha mengikutsertakan karyawan secara bertahap\nsesuai kemampuan Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:\n\na.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"healthcareaccess","Untuk memelihara kesehatan karyawan, Pen","Untuk memelihara kesehatan karyawan, Pengusaha mengikutsertakan BPJS\nKesehatan secara bertahap sesuai kemampuan Perusahaan ke BPJS Kesehatan dan\nbagi karyawan yang belum diikutkan BPJS Kesehatan maka karyawan yang sakit bisa\nberobat ke Medis yang ditunjuk Perusahaan memberi rujukan, Rumah Sakit yang\nditunjuk Perusahaan adalah Rumah Sakit Pemerintah kelas 2 (dua) dan biaya\nperawatan dan pengobatan ditanggung Perusahaan 100%.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"healthinsurance","Jumlah premi bagi peserta BPJS Kesehatan","Jumlah premi bagi peserta BPJS Kesehatan yang harus dibayar tiap sebesar 5%\ndengan rincian sebagai berikut:\n\n-Dibayar oleh perusahaan: 4%\n\n-Dibayar pekerja: 1%\n\nJika pekerja yang sakit dan dapat rujukan dari dokter\u002Fmantri perusahaan\nuntuk berobat ke Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Perusahaan yaitu Rumah Sakit\nPemerintah dan jika harus ipname kamar kelas II mengenai biaya pengobatan atau\nbiaya rawat inap dibantu oleh perusahaan 100%",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"healthandsafetypolicy","Berkaitan dengan keselamatan kerja sesua","Berkaitan dengan keselamatan kerja sesuai UU No. 1 tahun 1970 pengusaha\nmenyediakan fasilitas untuk keperluan yang berhubungan dengan K3. Dan sesuai\ndengan Kepmenaker nomor : 2 tahun 1970, juga telah membentuk panitia Pembina\nkeselamata kerja (P2 K3).",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"protectiveclothing","Perusahaan memberikan seragam pakaian ke","Perusahaan memberikan seragam pakaian kerja disesuaikan kepada semua\npekerja. Bagi pekerja yang sudah menerima pakaian seragam kerja setiap\nberangkat kerja diwajibkan untuk memakainya dengan sopan dan rapi. Jika tidak\ndipakai akan dikenakan sanksi.",{"bindId":112,"name":105,"text":106},"code_application",{"bindId":114,"name":66,"text":115},"funeralpay","Sesuai UU No. 3 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya tentang BPJS\nKetenagakerjaan, maka pengusaha mengikutsertakan karyawan secara bertahap\nsesuai kemampuan Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:\n\na.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n\nb.Jaminan Hari Tua (JHT)\n\nc.Jaminan Kematian (JK)",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"funeralpaytype","1.Pengusaha memberikan tunjangan\u002Fsumbang","1.Pengusaha memberikan tunjangan\u002Fsumbangan kematian kepada pekerja yang\nkeluarganya meninggal dunia (orang tua kandung istri\u002Fsuami dan anak pekerja\nyang sah) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Jika dalam 1 keluarga\nyang meninggal dunia ada yang lebih 1 orang pekerja (kakak – adik, suami –\nistri) yang bekerja di PT. PAJITEX, maka yang berhak menerima sumbangan\nkematian ini hanya 1 orang dari salah satu keluarga tersebut. Dan untuk\nmendapatkannya harus dilengkapi surat keterangan yang harus dikeluarkan oleh\nkepala desa\u002Flurah setempat.",{"bindId":121,"name":118,"text":119},"funeralpayamount",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"paidmaternityleave","Hak cuti hamil diberikan sesuai UU No. 1","Hak cuti hamil diberikan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 adapun pelaksanannya\nadalah : “ 1½ bulan sebelum melahirkan dan 1½ sesudah melahirkan” selama\ncuti diambil pekerja tetap mendapatkan upah penuh, jika terjadi keterlambatan\ndalam kelahiran maka cuti dapat diperpanjang dengan surat pemberitahuan ke\nperusahaan dan selama perpanjangan cuti, pengusaha tidak membayar upah.",{"bindId":127,"name":124,"text":125},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":129,"name":124,"text":125},"paidmaternityleavepay",{"bindId":131,"name":124,"text":125},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"maternityotherclause","Jika dalam kehamilan sebelum jatuh waktu","Jika dalam kehamilan sebelum jatuh waktu kelahiran terjadi keguguran atau\nkelahiran dibawah tujuh bulan sudah melahirkan maka pekerja mendapat cuti\nsebatas waktu yang dibutuhkan keterangan dari dokter \u002F bidan yang menangani.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"paidpaternityleave","Dengan memperhatikan kepentingan pekerja","Dengan memperhatikan kepentingan pekerja, maka pengusaha memberikan izin\n(cuti) dan membayar upah kepada pekerja yang mempunyai keperluan dan cutinya\ndiberikan sebagai berikut:\n\n1.Menikah atau perkawinan pekerja sendiri: 3 hari\n\n(ditambah 3 hari cuti tahunan)\n\n2.Pekerja \u002F istri pekerja Tinggepan \u002F Mitoni: 1 hari\n\n3.Istri pekerja melahirkan \u002F keguguranq: 2 hari",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"paidpaternityleaveduration","3.Istri pekerja melahirkan \u002F keguguranq:","3.Istri pekerja melahirkan \u002F keguguranq: 2 hari",{"bindId":145,"name":138,"text":139},"paidpaternityleavepay",{"bindId":147,"name":138,"text":139},"paidpaternityleavepayperc",{"bindId":149,"name":138,"text":150},"deathrelatives","Dengan memperhatikan kepentingan pekerja, maka pengusaha memberikan izin\n(cuti) dan membayar upah kepada pekerja yang mempunyai keperluan dan cutinya\ndiberikan sebagai berikut:\n\n1.Menikah atau perkawinan pekerja sendiri: 3 hari\n\n(ditambah 3 hari cuti tahunan)\n\n2.Pekerja \u002F istri pekerja Tinggepan \u002F Mitoni: 1 hari\n\n3.Istri pekerja melahirkan \u002F keguguranq: 2 hari\n\n4.Pekerja mengkhitankan anaknya yang sah: 2 hari\n\n5.Mendirikan\u002Fmembuat rumah baru milik pekerja sendiri: 1 hari\n\n6.Pekerjaan menikahkan anaknya yang ayah: 2 hari\n\n7.Pekerja sebagai wali dalam pernikahan: 1 hari\n\nAdik\u002Fkakak perempuan\n\n8.Anggota keluarga pekerja meninggal dunia: 2 hari\n\n(anak, Istri\u002FSuami. Bapak\u002FIbu kandung\u002Fmertua)\n\n9.Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1 hari",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"deathrelativesleave","8.Anggota keluarga pekerja meninggal dun","8.Anggota keluarga pekerja meninggal dunia: 2 hari\n\n(anak, Istri\u002FSuami. Bapak\u002FIbu kandung\u002Fmertua)",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"nursingmothers","Sehubungan pengusaha belum menyediakan t","Sehubungan pengusaha belum menyediakan tempat penitipan bayi, maka bagi\npekerja wanita yang sedang dalam masa menyusui bila akan menyusui anaknya di\nrumah, pengusaha mengizinkan untuk izin keluar pada jam istirahat selamat tidak\nlebih dalam satu jam.",{"bindId":160,"name":157,"text":158},"maternity_nursing_breaks_duration",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"violence","3.Mengancam, menghina, menganiaya terhad","3.Mengancam, menghina, menganiaya terhadap pengusaha dan keluarganya\npimpinan\u002Fatasan dan keluarganya serta teman sekerja dan keluarganya .",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"hourspday_select","Sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77, la","Sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 77, lamanya waktu kerja 7 jam sehari dan\n40 jam seminggu untuk selama 6 hari kerja.",{"bindId":170,"name":167,"text":168},"hourspday",{"bindId":172,"name":167,"text":168},"hourspweek_select",{"bindId":174,"name":167,"text":168},"hourspweek",{"bindId":176,"name":167,"text":168},"dayspweek_select",{"bindId":178,"name":167,"text":168},"dayspweek",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"PAIDLEAV_trigger","Istirahat tahunan diberikan sesuai UU No","Istirahat tahunan diberikan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 adapun di PT.\nPAJITEX Pelaksanaannya diatur sebagai berikut:\n\n1.Cuti tahunan diberikan 7 hari berturut – turut secara bersama pada hari\nraya Idul Fitri (mendapat upah penuh) dan 5 hari digunakan untuk kepentingan\nkeluarga (mendapat upah penuh).",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"holidaysdays","1.Cuti tahunan diberikan 7 hari berturut","1.Cuti tahunan diberikan 7 hari berturut – turut secara bersama pada hari\nraya Idul Fitri (mendapat upah penuh) dan 5 hari digunakan untuk kepentingan\nkeluarga (mendapat upah penuh).",{"bindId":188,"name":185,"text":186},"holidaysweeks",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"bankholidays1","Jika ada hari libur resmi yang ditentuka","Jika ada hari libur resmi yang ditentukan oleh Pemerintah RI:\n\n1.Tahun Baru Masehi: 1 Januari\n\n2.Proklamasi Kemerdekaan: 17 Agustus\n\n3.Isro Miro’j Nabi Muhammad SAW: 27 Rojab\n\n4.Idul Adha: 10 Dzulhijjah\n\n5.Idul Fitri: 1 & 2 Syawal\n\n6.Tahun Baru Islam: 1 Muharrom\n\n7.Maulid Nabi Muhammad SAW: 12 Robiul Awal\n\n8.Wafat Isa Al Masih\n\n9.Hari Buruh: 1 Mei\n\n10.Natal: 25 Desember\n\n11.Kenaikan Isa Al masih\n\n12.Hari Raya Nyepi\n\n13.Hari Waisak\n\n14.Tahun Baru Imlek\n\n15.Kelahiran Pancasila\n\nHari – hari besar tersebut diatas perusahaan dinyatakan libur. Dalam hal\npekerjaan menurut sifatnya harus dijalankan pada hari libur resmi, maka bagi\npekerja yang bekerja pada hari libur tersebut, disamping memperoleh upah juga\ndibayar upah lemburnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang\nberlaku.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"SCHEDULE_trigger","Pekerja yang bekerja selama satu minggu ","Pekerja yang bekerja selama satu minggu penuh (6 dan atau 3 hari kerja)\ndiberikan istirahat atau libur selama satu hari (seminggu sekali) yang diatur\nsesuai jadwal dan tetap mendapat upah penuh bagi pekerja harian dan bulanan.",{"bindId":198,"name":195,"text":196},"schedulesrestpw",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"TRADEUNLEAV_trigger","3.Pengusaha tidak merintangi atau mengha","3.Pengusaha tidak merintangi atau menghalang – halangi perkembangan dan\nkegiatan Serikat Pekerja sepanjang tidak mengganggu kelancaran perusahaan.",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"LOWWAGE_trigger","Adapun peninjauan upah \u002F kenaikan dilaku","Adapun peninjauan upah \u002F kenaikan dilakukan satu tahun sekali bertepatan\ndengan upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Pengusaha memberikan upah\nkepada pekerja tingkatan terendah baik pekerja laki – laki ataupun wanita\nyang masa kerjanya kurang dari 1 tahun serendah – rendahnya sama dengan upah\nminimum yang berlaku. Dan pemberian upah sejak dimulainya hubungan kerja.",{"bindId":208,"name":205,"text":206},"LOWWAGE_government",{"bindId":210,"name":205,"text":206},"LOWWAGE_provision",{"bindId":212,"name":205,"text":206},"lowwageperiod",{"bindId":214,"name":205,"text":206},"STRUCINCR_trigger",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"ONCERISE_trigger","Sesuai dengan keputusan Menteri tenaga k","Sesuai dengan keputusan Menteri tenaga kerja No 04\u002Fmen\u002F94 bahwa: Tunjangan\nHari Raya diberikan 1 x gaji\u002Fbulan untuk masa kerja lebih 1 tahun. Sedangkan\nuntuk yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun dengan perhitungan sebagai\nberikut: (Gaji sebulan : 12) x masa kerja",{"bindId":220,"name":217,"text":218},"incidentalbonustype2",{"bindId":222,"name":217,"text":218},"incidentalbonusperc1",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"incidentalbonusdate","Penerimaan uang tunjangan hari raya (THR","Penerimaan uang tunjangan hari raya (THR) diberikan selambat – lambatnya\n10 hari sebelum lebaran. Berdasarkan kesepakatan serikat pekerja dengan\npengusaha PT. PAJITEX bahwa tunjangan hari raya (THR) diberikan berupa:",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"overtimeallowancetype_general","Perhitungan upah lembur di PT. PAJITEX d","Perhitungan upah lembur di PT. PAJITEX disesuaikan dengan Undang – Undang\nyang berlaku yaitu:\n\n1.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa:\n\nJam kerja lembur pertama dibayar 1½ x upah sejam\n\nJam kerja lembur berikutnya 2 x upah sejam",{"bindId":232,"name":229,"text":230},"OVERTIME_trigger",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"overtimeallowanceperc1_general","1.Apabila kerja lembur dilakukan pada ha","1.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa:\n\nJam kerja lembur pertama dibayar 1½ x upah sejam",{"bindId":238,"name":229,"text":230},"overtimeallowancetype",{"bindId":240,"name":229,"text":230},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"SUNDAY_trigger","2.Apabila kerja lembur dilakukan pada ha","2.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari\nlibur resmi:\n\na.Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari\nraya tersebut pada hari kerja terpendek pada salah satu hari selama 6 (enam)\nhari kerja seminggu dibayar upah sedikitnya 2 x upah sejam.\n\nb.Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila\nhari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6\n(enam) hari kerja seminggu dibayar 3 x upah sejam.\n\nc.Untuk jam kerja kedua selebihnya tujuh atau lima jam apabila hari raya\ntersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam)\nhari seminggu dibayar 4 kali upah sejam.",{"bindId":246,"name":243,"text":244},"sundayallowancetype",{"bindId":248,"name":243,"text":249},"sundayallowanceperc1","2.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari\nlibur resmi:\n\na.Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari\nraya tersebut pada hari kerja terpendek pada salah satu hari selama 6 (enam)\nhari kerja seminggu dibayar upah sedikitnya 2 x upah sejam.",{"bindId":251,"name":252,"text":253},"mealvouchers","1.Pengusaha memberikan makan dan minum s","1.Pengusaha memberikan makan dan minum secara Cuma – Cuma kepada seluruh\nkaryawan\u002Fpekerja pada sat jam istirahat.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Panggung Jaya Indah Textile (PT. Pajitex) - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2019-07-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2021-07-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → Belum diratifikasi\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Textil\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Panggung Jaya Indah Textile (PT. Pajitex)\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        SPNI\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Tohirin\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Employee involvement in the monitoring, The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 600000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[259],{"title":39,"slug":34},[261],{"type":262,"data":263},"call_to_action_body_block",{"title":264,"description":265,"variant":266,"link":267},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":264,"url":268,"description":264,"rel":269,"type":270},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[272],{"type":262,"data":273},{"title":264,"description":265,"variant":266,"link":274},{"title":264,"url":268,"description":264,"rel":269,"type":270},[]]