[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-mulia-knitting-factory-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-mulia-knitting-factory---2018-2020":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":298,"content_type_view":299,"extra_breadcrumbs":300,"body":302,"body_blocks":313,"related_pages":317},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":296,"translations":297},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-mulia-knitting-factory-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-mulia-knitting-factory---2018-2020","003be034-90b9-11eb-a97f-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-mulia-knitting-factory-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-mulia-knitting-factory---2018-2020\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-mulia-knitting-factory-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-mulia-knitting-factory---2018-2020\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT MULIA KNITTING FACTORY Dengan PUK SP TSK – SPSI PT MULIA KNITTING FACTORY - 2018-2020","ba_ID","IDN PT. Mulia Knitting Factory - 2018","Indonesia - IDN PT. Mulia Knitting Factory - 2018","IDN PT. Mulia Knitting Factory - 2018 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"PT. Mulia Knitting factory TSK SPSI.html","\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New1\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT MULIA KNITTING FACTORY\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>DENGAN PUK SP TSK – SPSI PT MULIA KNITTING FACTORY\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>PERIODE 2018 \u002F 2020\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Menyadari akan hakekat kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai\njembatan emas yang menghantar seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai hidup\nyang lebih baik lahir dan batin, dengan demikian merupakan tuntutan yang harus\ndilaksanakan bagi generasi ke generasi bangsa Indonesia untuk mewujudkan amanat\nperjuangan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diantara sekian banyak kegiatan pembangunan di Indonesia sebagai upaya untuk\nmemperoleh penghidupan yang layak dan lebih baik, PT Mulia Knitting Factory\nyang berdiri di alam Republik Indonesia sejak tahun 1955 merupakan jenis usaha\ntekstil yang padat karya dan padat modal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lapangan kerja dengan ribuan tenaga kerja, sehingga perlu diciptakan suasana\nkerja yang damai dan tenteram, dan untuk mencapai cita-cita antara pekerja dan\npemberi kerja sebagaimana yang disiratkan oleh Hubungan Industrial Pancasila\nyang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai Undang-Undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Karena kelangsungan hidup Perusahaan ini merupakan jaminan hari depan dan\nadanya kesinambungan pendapatan para pekerjanya, maka perlu kiranya disadari\ndan dipahami lebih mendalam hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Bahwa seluruh kegiatan kerja dalam Perusahaan ini adalah untuk mengadakan\n    sandang khususnya bagi masyarakat Indonesia, di samping produksi ekspor\n    untuk memperkuat cadangan devisa negara. Dengan demikian dapat dikatakan\n    bahwa Perusahaan ini merupakan aset nasional yang mempunyai misi ganda\n    yaitu membantu pengadaan sandang dan pendapatan negara.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bahwa Perusahaan ini merupakan usaha padat karya dan padat modal yaitu\n    menciptakan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat lingkungan di mana\n    Perusahaan berada, hal tersebut dapat dikatakan sebagai upaya Pengusaha\n    membantu Pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yang juga\n    merupakan masalah nasional.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bahwa pengorganisasian seluruh kegiatan ini, dituntut dengan suatu pola\n    manajemen yang profesional, di mana proses produksi harus mencapai tingkat\n    yang optimal dengan mengutamakan prinsip efisiensi yang efektif dan\n    produktif, pengendalian pengawasan guna mencapai mutu yang standar,\n    keterampilan gerak dan disiplin kerja yang mantap sehingga kestabilan dan\n    kesinambungan produksi terjamin.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bahwa dibutuhkan kepedulian Pengusaha atas keberadaan pekerja sebagai\n    pelaksanaan proses produksi, serta diperlukan adanya partisipasi Pekerja\n    yang penuh dedikasi dan loyal dengan kepatuhan dan kesadaran dalam\n    melaksanakan tugasnya untuk tujuan menjaga ketahanan, ketangguhan serta\n    kelangsungan usaha Perusahaan sebagai sumber pendapatan pekerja maupun\n    Perusahaan itu sendiri.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Dengan menyadari hal-hal tersebut di atas, baik Pengusaha maupun Pekerja\nakan dapat saling membantu dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya\nmenuju tercapainya ketenangan berusaha dan bekerja, adanya peningkatan\nkuantitas dan kualitas produksi, serta efisiensi di segala bidang yang pada\ngilirannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kesepakatan ini dibuat dengan dijiwai dan berlandaskan Pancasila dan\nUndang-Undang Dasar 1945, serta dilengkapi dengan Undang-Undang dan Peraturan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sehingga kegiatan musyawarah sebagai forum komunikasi untuk mencapai\nkesepakatan, memperkecil dan menghilangkan perbedaan pendapat dengan\nmempertimbangkan faktor-faktor situasi dan kondisi yang mendorong terciptanya\nhubungan ketenagakerjaan yang harmonis antara Perusahaan dan Pekerja ke arah\ntercapainya kesejahteraan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan memohon ridha dari Allah SWT, semoga kita diberkati tuntutan-Nya\ndalam melaksana kan ibadah kerja sesuai perintah-Nya, maka Perjanjian Kerja\nBersama dibuat. Amin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>JATI DIRI PEKERJA PT MULIA KNITTING FACTORY\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perilaku pekerja PT Mulia Knitting Factory yang produktif adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berorientasi Pada Kualitas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kualitas barang harus menjamin kepuasan para Pelanggan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berorientasi Pada Biaya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biaya harus ditekan sekecil mungkin dan menghilangkan biaya yang tidak\nperlu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berorientasi Pada Kebersihan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kebersihan merupakan Langkah awal untuk kenyamanan, keindahan, keselamatan,\nsemangat dan gairah kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berorientasi Pada Keselamatan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Keselamatan kerja dapat menciptakan rasa aman ketenangan, dan disiplin\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peka Terhadap Perubahan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dapat mengenali tanda-tanda atau gejala yang berubah dan mengambil tindakan\nuntuk mengatasi segera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berani Menghadapi Tantangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tantangan merupakan proses pengujian untuk mencapai kedewasaan dan\nkematangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I: UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 1: PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Adapun pihak-pihak yang mengadakan dan membuat persetujuan Perjanjian Kerja\nBersama (PKB) ini adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertama: PT Mulia Knitting Factory, berkedudukan di Jakarta, Jalan Semanan\nRaya No. 50 Daan Mogot Km. 16 Kalideres, Jakarta Barat, yang didirikan dengan\nAkta Notaris Mr. Rd. Soedja No. 230 tanggal 30 Juli 1955. Untuk selanjutnya\ndalam perjanjian ini disebut “Perusahaan”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kedua : Pimpinan Unit Kerja adalah Serikat Pekerja TSK-SPSI PT Mulia\nKnitting Factory periode 2018-2019 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan\nNo. Kep: 128\u002FA\u002FPD S.SP TSK-SPSI\u002FDKI\u002FII\u002F2016 tanggal 13 Februari 2016. Untuk\nselanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Serikat Pekerja”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 2: PENGERTIAN DAN ISTILAH-ISTILAH YANG DIPAKAI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan ialah PT Mulia Knitting Factory.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha adalah Direksi PT Mulia Knitting Factory.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>PUK SP TSK-SPSI adalah anggota Serikat Pekerja yang dipilih\u002Fditunjuk oleh\n    para anggotanya untuk memimpin Serikat Pekerja sesuai dengan AD\u002FART\n    organisasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>LKS Bipartit adalah Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Mulia Knitting Factory\n    yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja\n    dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat Nomor: 564\u002F077.73 tertanggal 26\n    Maret 2007.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FKaryawan adalah setiap tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja\n    serta menerima upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja Bulanan adalah pekerja yang menerima upah setiap akhir bulan\n    berjalan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja Harian adalah pekerja yang menerima upah berdasarkan hari\n    kehadirannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja Masa Percobaan adalah calon pekerja yang masih dalam masa\n    percobaan\u002Ftraining, menerima upah sesuai UMP yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keluarga pekerja adalah: seorang istri\u002Fsuami dan anak-anak dalam\n    perkawinan yang sah dan telah terdaftar di Personalia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tanggungan pekerja ada seorang istri dan anak-anak (maksimal 3 orang\n    anak) di bawah usia 21 tahun belum bekerja dan belum menikah, belum\n    berpenghasilan, yang telah terdaftar di Personalia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ahli waris adalah keluarga atau orang yang ditunjuk oleh pekerja untuk\n    menerima setiap pembayaran sebagai hak pekerja dalam hal kematian pekerja\n    yang bersangkutan. Apabila tidak ada penunjukan atas ahli waris, maka ahli\n    waris akan diatur menurut hukum yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 3: LUASNYA PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pada dasarnya Perjanjian Kerja Bersama ini hanya mengatur tentang hal-hal\npokok yang bersifat umum. Perusahaan dan Serikat Pekerja menyadari bahwa\napabila di dalam pelaksanaan maupun perkembangan sesuai dengan situasi dan\nkondisi perlu adanya penyempurnaan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk\nmengadakan penyesuaian secara musyawarah untuk mufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 4: MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk mengatur lebih jauh hubungan kerja dan syarat-syarat kerja sesuai\ndengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, serta Hubungan Industrial Pancasila.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 5: KEWAJIBAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN MAKNA PERJANJIAN KERJA\nBERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cli>Kedua belah pihak, sesuai kepentingan tugas dan tanggung jawab\n    masing-masing berkewajiban, menerangkan dan menjelaskan isi dan makna yang\n    terkandung dalam PKB ini kepada seluruh Pekerja dan semua jajaran intern\n    organisasi perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Kedua belah pihak berkewajiban menjaga dan memelihara hubungan kerja yang\n    harmoni serta ketenteraman iklim kerja di PT Mulia Knitting Factory,\n    sebagai pewujudan dari semangat yang terkandung dalam PKB ini.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II: PENGAKUAN DAN FASILITAS SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 6: PENGAKUAN HAK-HAK PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli style=\"margin-left:0em\">Untuk menghindari kesimpangsiuran, maka perlu\n    ditegaskan bahwa mengatur jalannya Perusahaan dan para Pekerja adalah\n    fungsi dan tanggung jawab Perusahaan. Dalam menjalankan\u002Fmengelola usahanya\n    Perusahaan akan tetap mentaati syarat-syarat kerja yang tercantum dalam\n    Perjanjian Kerja Bersama ini dan peraturan perundangan lainnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli style=\"margin-left:0em\">Di lain pihak telah pula diakui bahwa fungsi\n    Serikat Pekerja adalah mewakili anggota-anggotanya yang menjadi pekerja\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 7: PENGAKUAN TERHADAP SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli style=\"margin-left:0em\">Perusahaan mengakui hak Pekerja untuk berserikat\n    sesuai yang diatur Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh. Pembentukan serikat buruh\u002Fserikat pekerja harus\n    mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli style=\"margin-left:0em\">Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja yang\n    menandatangani Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan organisasi Pekerja\n    yang sah yang mewakili para anggotanya, yang bekerja pada Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli style=\"margin-left:0em\">Pengusaha mengakui dan menjamin adanya\n    fungsionaris Serikat Pekerja yang melakukan aktivitas organisasi sepanjang\n    menyangkut kepentingan Pekerja dan dalam batas-batas ketentuan tata tertib\n    yang ada.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 8: FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cli>Perusahaan tidak menghalang-halangi kegiatan kepengurusan, Pendidikan\n    dalam rangka meningkatkan kualitas anggotanya serta hubungan kerja yang\n    harmonis dalam Perusahaan sesuai semangat PKB.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila pengurus Serikat Pekerja hendak menghadiri kegiatan di luar\n    Perusahaan antara lain berkaitan dengan Pendidikan\u002Fseminar, maka Pengurus\n    wajib mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan undangan yang\n    dimaksud dan Pengusaha dapat memberikan dispensasi kepada maksimal 3 (tiga)\n    orang pengurus.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Dalam menjalankan kegiatannya untuk mengurus Serikat Pekerja dan\n    anggotanya, maka kepada Pekerja yang menjadi pengurus Serikat Pekerja\n    diberikan kesempatan sepantasnya dan tidak mengganggu kegiatan\n  produksi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan menyediakan fasilitas kantor, meja tulis, kursi dan papan\n    pengumuman bagi kegiatan Serikat Pekerja. Tanpa mengurangi hak dan\n    wewenang, maka setiap menempelkan pengumuman wajib untuk memberitahukan\n    terlebih dahulu kepada Pengusaha, maksud pemberitahuan tersebut semata-mata\n    untuk menjalin hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Demikian\n    juga Perusahaan akan memusyawarahkan dan atau memberi tembusan kepada PUK\n    menyangkut isi PKB, maksud saling memberitahu tersebut semata-mata untuk\n    menjalin hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 9: BANTUAN PEMUNGUTAN IURAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha membantu Serikat Pekerja dalam melaksanakan pemungutan iuran\nanggota Serikat Pekerja dengan memotong langsung dari upah pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III: SYARAT-SYARAT KERJA TATATERTIB DAN SANKSI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 10: PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Sebelum diterima sebagai Pekerja, seorang calon\nPekerja harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Mempunyai reputasi yang baik dan\u002Ftidak pernah\ndihukum karena melakukan kejahatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sah dan\nketerangan berkelakuan baik dari polisi setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Usia minimal 18 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Mempunyai kualifikasi Pendidikan dan atau\npengalaman seperti yang dipersyaratkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e. Lulus ujian\u002Ftest yang disyaratkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">f. Berbadan sehat, dinyatakan dengan surat\nketerangan dari dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Calon Pekerja akan menjalani masa percobaan\npaling lama 3 (tiga) bulan atau masa tiga bulan pertama dianggap sebagai masa\npercobaan. Masa percobaan ini akan dinyatakan dalam surat penawaran kerja yang\ndisetujui kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Selama dalam masa percobaan, baik Perusahaan\nmaupun calon Pekerja dapat memutuskan hubungan kerja setiap saat tanpa\nkompensasi dalam bentuk apapun. Bagi calon Pekerja yang menghendaki pemutusan\nhubungan kerja wajib memberitahukan dahulu maksudnya tersebut, sebaliknya\nPerusahaan berhak memutuskan hubungan kerja jika hasil kerja calon Pekerja\ntidak sebagaimana yang diharapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Calon Pekerja yang dinyatakan diterima bekerja\ndi Perusahaan, harus menandatangani perjanjian kerja yang disediakan oleh Pihak\nPerusahaan, yang berlaku untuk masa percobaan atau setelah lepas masa\npercobaan. Calon Pekerja yang telah lulus masa percobaan dan diterima sebagai\npekerja (bulanan, harian) dilindungi oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2003,\ntentang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Berkas tiap Pekerja akan dikelola secara lengkap\ndan “up to date” karena merupakan sumber keterangan dari riwayat yang\nbermanfaat dan tepat, guna peningkatan keahlian ataupun keperluan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berkas Pekerja harus memuat data pribadi antara lain: Nama lengkap diri dan\norang tua\u002Fkeluarga, laporan perubahan alamat tempat tinggal terbaru, laporan\nperubahan status karena pernikahan, kelahiran, kematian, riwayat pekerjaan\n(mutasi, promosi), riwayat pendidikan formal dan informal (pelatihan, seminar,\nkursus), data mengenai penilaian karyawan (surat peringatan, teguran, skorsing)\ndan lain sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 11: MUTASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Untuk kepentingan produksi dan Perusahaan, maka\nPerusahaan berhak mengatur pembagian kerja dan memutasikan pekerja dari bagian\nyang sat uke bagian yang lain dalam lingkungan Perusahaan atau antar grup\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Yang dimaksud dengan mutasi adalah memindahkan\npekerja dari satu bagian ke bagian lain atau dari satu\ntempat\u002Fwilayah\u002Fdaerah\u002Farea\u002Fkantor cabang\u002Fperusahaan satu ke perusahaan lain\nyang termasuk dalam atau dan antar grup Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tujuan dilakukan mutasi adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Memenuhi kebutuhan penambahan karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Meningkatkan efektivitas, produktivitas kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Reorganisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Penyegaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Mutasi tidak diartikan demosi atau bersifat hukuman\ntetapi penempatan pekerja atas dasar kebutuhan Perusahaan dalam menjalankan\nusahanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Perusahaan memberikan penjelasan pada pekerja\nyang dimutasikan antar grup Perusahaan yang area\u002Flokasinya berbeda; untuk\nmembicarakan hak, kewajiban dari kedua belah pihak. Apabila antara Pekerja dan\nPerusahaan tidak ada kesepakatan maka dimintakan bantuan PUK SPSI\nmemfasilitasikan mutase tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 12: WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cli>Waktu kerja adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu\n    atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, tidak\n    termasuk waktu istirahat selama maksimal satu jam setiap hari.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Dalam hal Perusahaan memerlukan seorang Pekerja bekerja lebih dari 7\n    (tujuh) jam sehari dam 40 (empat puluh) jam seminggu atau 8 (delapan) jam\n    sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka selebihnya diakui sebagai\n    jam lembur bagi yang berhak atas lembur.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengaturan dimulai dan diakhirinya jam kerja dan jam istirahat\n    sehari-hari, dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan produksi dengan\n    persetujuan Direksi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja tertentu, yang berhubungan dengan sifat pekerjaan dan tugas\n    mereka mengharuskan diadakan jam kerja khusus, dapat ditentukan suatu\n    jadwal jam kerja khusus, sepanjang jumlahnya tidak melebihi 7 (tujuh) jam\n    sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40\n    (empat puluh) jam seminggu.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Khusus bagi Pekerja yang beragama islam diberikan kesempatan untuk\n    melaksanakan shalat\u002Fibadah wajib pada hari Jumat, dengan mendapat waktu\n    istirahat lebih panjang pada hari tersebut selama maksimal satu setengah\n    jam.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 13: TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Tata tertib kerja dan kedisiplinan perlu dijaga dan ditegakkan di\n    lingkungan Perusahaan agar tercipta lingkungan kerja yang teratur, tertib\n    dan aman. Oleh karena itu setiap Pekerja berkewajiban menaati peraturan\n    yang berlaku dan berusaha sebaik-baiknya menghindari perbuatan atau tingkah\n    laku yang tidak teratur, tidak tertib atau melanggar peraturan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja harus mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja, baik\n    pada saat tiba maupun meninggalkan Perusahaan dan dilarang mengisikan\n    daftar hadir Pekerja lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja dilarang datang terlambat, keterlambatan datang akan\n    mengganggu kegiatan Perusahaan dan oleh karenanya Perusahaan menetapkan\n    sanksi-sanksi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masuk kerja selambat-lambatnya 10 menit sebelum jam kerja\n    dimulai,sehingga Pekerja mempunyai kesempatan mempersiapkan\n  pekerjaannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masuk dan keluar tempat kerja hanya dibenarkan melalui pintu yang telah\n    ditentukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Meninggalkan pekerjaan dengan tertib dan melakukan serah terima pekerjaan\n    kepada Pekerja shift berikutnya pada waktu jam kerja berakhir, dengan\n    memperhatikan bunyi tanda waktu (sirene).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap pekerja dilarang untuk meninggalkan tempat kerjanya pada saat jam\n    kerja tanpa seizin Pimpinan\u002Fatasannya masing-masing, tidak dibenarkan untuk\n    pulang sebelum jam yang telah ditetapkan tanpa alasan\u002Fizin yang sah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bersedia diperiksa oleh petugas Satpam atau petugas lain yang ditunjuk\n    Pimpinan Perusahaan pada saat masuk atau keluar dari lingkungan Perusahaan\n    dan bersedia dimintai keterangan apabila diperlukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila seorang Pekerja berhalangan untuk masuk kerja, ia wajib untuk\n    memberitahukan kepada Pimpinan\u002Fatasannya. Dan apabila ia tidak masuk kerja\n    karena sakit maka harus dibuktikan dengans urat keterangan dokter\n    selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah ia masuk bekerja kembali.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan dapat dianggap mangkir\n    dan dikenakan sanksi serta pemotongan gaji.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja diharuskan menjalankan segala pekerjaan yang ditugaskan\n    dengan penuh rasa tanggung jawab, rajin, teliti dan tertib serta menaati\n    semua peraturan dan perintah dinas yang diberikan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja diharuskan memegang teguh rahasia Perusahaan yang didapat\n    oleh karena jabatannya maupun di dalam pergaulannya di lingkungan\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja wajib saling menghormati, menghargai dan menjalin hubungan\n    yang harmonis serta memperhatikan norma-norma pergaulan yang berlaku dalam\n    masyarakat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja diharuskan ikut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan,\n    keselamatan kerja di tempat kerja maupun di lingkungan kerjanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk ketertiban dan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Pekerja\n    yang tidak berkepentingan dilarang datang ke bagian lain, yang bukan bagian\n    tempat tugas\u002Fkerjanya kecuali terbukti ada keperluan\u002Fperintah atasan yang\n    berhubungan dengan tugas pekerjaannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja diwajibkan memelihara kerapian dan kebersihan dirinya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja wajib segera melaporkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari\n    kepada Personalia setempat, sehubungan dengan adanya perubahan data pribadi\n    antara lain mengenai perubahan: alamat tempat tinggal, perkawinan,\n    kematian, kelahiran, ahli waris, perubahan Pendidikan, agama dan lain-lain,\n    dengan melampirkan foto copy kelengkapannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja wajib memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai\n    dirinya sendiri maupun mengenai pekerjaannya kepada Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja dilarang untuk menggunakan waktu dan fasilitas yang ada\n    pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk keperluan mendesak\n    dan dengan izin Pimpinan Perusahaan dan atau Direksi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja wajib menjaga dan memelihara barang-barang milik\n    Perusahaan yang dipercayakan atau yang dipergunakan dalam bekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja dilarang membawa barang-barang milik Perusahaan tanpa izin\n    tertulis Pimpinan Perusahaan dan atau Direksi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja dilarang meminjamkan atau mengaryakan barang-barang milik\n    Perusahaan yang dipercayakan kepadanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja dilarang meminta\u002Fmenerima pemberian dalam bentuk apapun\n    dari rekanan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja dilarang melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang\n    secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak semua larang atau keharusan dapat dituangkan dalam peraturan ini,\n    oleh sebab itu secara umum setiap Pekerja diwajibkan untuk melakukan atau\n    tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama dilakukan atau\n    tidak dilakukan oleh seorang Pekerja yang baik.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penyimpangan dan pelanggaran nyata atas kewajiban dan larangan yang\n    digariskan dalam peraturan bilamana tidak dilaksanakan atau diperbaiki\n    setelah diberikan teguran lisan atau tertulis akan mengakibatkan Pekerja\n    yang melanggar dojatuhi hukuman\u002Fsanksi yang lebih tegas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melaksanakan tugas pekerjaan dengan tertib, mengikuti petunjuk baik\n    lisan\u002Ftertulis dari atasan langsung yang berwenang sesuai dengan struktur\n    organisasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menunjukkan kesanggupan bekerja dengan baik, bersikap sopan terhadap\n    atasan dan atau teman sekerja, memperhatikan kepentingan Perusahaan sesuai\n    kesempatan dan kemampuan yang dimilikinya walaupun di luar bidang\n  tugasnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menjaga kebersihan tempat kerja masing-masing, kerapian peralatan dan\n    selalu mencegah terjadinya kecelakaan dan sebab-sebab lain yang dapat\n    menimbulkan malapetaka, serta memberikan peringatan atas terjadinya\n    kecelakaan atau kemungkinan terjadinya kecelakaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menjaga mutu produksi, terutama pada saat pengerjaan dan pemrosesan\n    dimana ia bertanggung jawab, karena apabila terjadi kerusakan atau cacat\n    pada bahan baku atau barang dalam\u002Fproses produksi akan berakibat pada\n    penurunan kualitas produksi, bahkan mungkin kegagalan produksi, untuk itu\n    Pekerja harus berhati-hati dan menghindari terjadinya kegagalan produksi,\n    yang dapat diberikan sanksi oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menjaga, memelihara dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya setiap alat\n    produksi yang digunakan. Wajib melaporkan dengan segera kepada atasan yang\n    bersangkutan atau petugas yang ditunjuk apabila terdapat kekurangan atau\n    kerusakan pada alat produksi tersebut. Perbaikan alat produksi tersebut\n    hanya dibenarkan dan dapat dilakukan oleh pekerja khususnya yang\n    ditugaskan\u002Fberwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menjaga kebersihan fasilitas umum yang disediakan Perusahaan seperti:\n    tempat parkir, toilet dan sebagainya, serta dilarang keras mencoret-coret\n    dan membuang sampah sembarangan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memperlambat pekerjaannya atau mengganggu pekerjaan orang lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mabuk, berkelahi, berjudi, menggunakan obat-obatan terlarang\n    psikotropika, membuat onar di lingkungan Perusahaan termasuk di mess\n    Perusahaan, termasuk di dalamnya mempunyai\u002Fmenyimpan minuman keras\u002Fobat\n    bius, di bawah pengaruh minuman keras\u002Fpsikotropika dan sejenisnya, ketika\n    berada di dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Merokok di lingkungan pabrik termasuk ruang kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membawa benda atau senjata tajam\u002Fsenjata api atau barang-barang yang\n    tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membawa kantong atau tas dalam bentuk apapun, bagi mereka yang terpaksa\n    harus membawa kantong atau tas untuk barang-barang keperluan pribadinya,\n    wajib menyimpan di tempat yang telah disediakan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengadakan rapat pada jam kerja, melakukan propaganda dan kegiatan\n    menempel surat edaran, pamflet, poster dan sebagainya tanpa seizin\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menjual\u002Fmemperdagangkan barang-barang berupa apapun atau mengedarkan\n    daftar sumbangan menempelkan atau mengedarkan poster yang tidak ada\n    hubungan dengan pekerjaan, tanpa seizin Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja, memasuki ruang rapat\u002Fruang\n    lain tanpa izin atasan yang berwenang, membagi pamflet\u002Fselebaran\u002Fundangan\n    yang tidak ada kaitan dengan Perusahaan tanpa izin Pimpinan\u002Fatasan yang\n    berwenang.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 14: TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setiap Pimpinan Perusahaan\u002Fatasan dari setiap kelompok Pekerja\n    bertanggungjawab atas berlakunya peraturan tata tertib Perusahaan, serta\n    menjaga tegaknya disiplin Pekerja yang berada di bawah pengawasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pimpinan Perusahaan\u002Fatasan yang berwenang dapat mengenakan sanksi\n    terhadao Pekerjanya apabila terdapat alasan-alasan yang menurut peraturan\n    yang berlaku memerlukan tindakan tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pimpinan Perusahaan\u002Fatasan wajib memberikan teladan yang baik\n    kepada Pekerja yang berada di bawah pengawasannya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 15: TINDAKAN DISIPLIN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Perusahaan dan Pekerja sama-sama berusaha untuk\nmempertahankan serta meningkatkan disiplin kerja sehingga Perusahaan dapat\nmencapai tujuannya dengan baik. Karenanya, Pekerja yang melanggar PKB,\nperaturan tata tertib, peraturan perundangan dan Peraturan Pemerintah yang\nberlaku serta norma-norma kesusilaan umum dapat dikenakan tindakan disiplin\ndengan memperhatikan sifat dan kadar pelanggaran yang dilakukan. Pada dasarnya,\nsetiap tindakan menghukum Pekerja bukan merupakan hal yang disukai dan bukan\nmenjadi tujuan bagi Perusahaan. Namun demikian, tindakan tersebut sering\ndirasakan perlu demi menjaga dan mempertahankan kelangsungan semangat, minat\ndan kepatuhan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Sebelum keputusan atas hukuman dan atau sanksi\nlain diambil terhadap Pekerja, setiap atasan yang berwenang wajib telah\nmemiliki dan meneliti secara seksama atasan yang berwenang wajib telah memiliki\ndan meneliti secara seksama dan cermat daftar kealpaan, kelalaian, pelanggaran\ndan atau kesengajaan perbuatan dari Pekerja yang akan dijatuhi\nhukuman\u002Fsanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Para atasan yang berwenang wajib memelihara\nsecara teratur dan cermat daftar kealpaan dan pelanggaran Pekerja, daftar\nhukuman\u002Fsanksi yang telah diterbitkan agar setiap saat dapat digunakan sebagai\nbukti penjatuhan hukuman\u002Fsanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Macam tindakan kedisiplinan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Peringatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Sanksi administratif berupa pelepasan jabatan,\npenurunan golongan\u002Fjabatan (demosi), mutase, pemberhentian sementara\n(skorsing).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Pemutusan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 16: KEAMANAN PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Tugas pokok Satpam:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di\nlingkungan Perusahaan khususnya pengamanan phisik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Fungsi Satpam:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Segala usaha dan kegiatan untuk melindungi dan\nmengamankan lingkungan Perusahaan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran\nhukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Peranan Satpam adalah membantu pimpinan\nPerusahaan dan Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Kegiatan utama Satpam:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Mengadakan pengaturan dalam hal pengaturan tanda\npengenal karyawan, penerimaan tamu dan parkir kendaraan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Mengadakan penjagaan, pengecekkan dan\npenggeledahan antara lain mengawasi masuk\u002Fkeluarnya orang atau barang,\nmengawasi kondisi atau hal-hal lain yang mencurigakan, termasuk terhadap\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Melakukan patroli\u002Fperondaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Mengadakan pengawalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e. Mengambil Langkah-langkah\u002Ftindakan sementara jika\nterjadi tindak pidana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">f. Memberikan tanda bahaya atau keadaan darurat,\nmelalui alarm, isyarat\u002Fkode tertentu jika terjadi kebakaran, bencana alam, atau\nkejadian-kejadian yang dapat membahayakan jiwa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">g. Melarang tamu atau pihak tertentu, memotret di\ndalam Perusahaan, menyebarkan\u002Fmengedarkan tulisan atau pamphlet tanpa seizin\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 17: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu\nbagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha untuk mencapai tujuan Perusahaan,\ndan hal ini merupakan landasan untuk kesuksesan di masa yang akan datang.\nPraktek dan kondisi yang tidak aman adalah sumber\u002Fpenyebab penderitaan manusia,\noleh karena itu kita semua akan berusaha untuk menghilangkan segala resiko yang\nmembahayakan. Kita berjanji untuk melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja\nmelalui pernyataan ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan\nKerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah prioritas\nPerusahaan dan sama pentingnya dengan kualitas, produksi dan biaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Manajemen bertanggungjawab terhadap Keselamatan\ndan Kesehatan Kerja Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Semua kecelakaan kerja dapat dicegah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Praktek dan kondisi yang tidak aman harus\ndiselidiki dan dideteksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e. Pendidikan dan pelatihan mutlak diperlukan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Di tiap-tiap pabrik\u002Funit Perusahaan dibentuk\npengurus P2K3L, dan menetapkan program kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Program kerja tersebut harus mencakup unsur-unsur\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Menekan dan menghilangkan kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Meningkatkan derajat kesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Menanggulangi bahaya kebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Mengefektifkan program kebersihan (Panca-K).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e. Melakukan, evaluasi, monitor, patrol dan Langkah\ntindakan terhadap pelaksanaan program.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Peraturan pengawasan merokok di Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Disiplin merokok:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Dilarang merokok di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Dilarang membuang puntung dan bungkus rokok\nsembarangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Resiko kebakaran:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Jangan membuang puntung rokok dalam keadaan\nmenyala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Jangan membuang puntung rokok ke tempat sampah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Pencegahan dan pengawasan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Merokok hanya diperbolehkan di tempat yang telah\nditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Tamu dan orang luar harus patuh terhadap peraturan\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Fasilitas yang disediakan harus dipelihara dengan\nbaik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat\ndiberikan peringatan tertulis, skorsing, ataupun PHK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Setiap Pekerja wajib mentaati peraturan\nKeselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditetapkan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6. Pencegahan dan penanggulangan banjir:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Jika akan dan terjadi banjir maka bagian Keamanan\ndan atau Pekerja harus melakukan langkah koordinasi dan informasi kepada\nPimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah\nberkaitan dengan pengendalian banjir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 18: SURAT PERINGATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan karyawan yang melanggar ketentuan\n    yang diatur dalam Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan atau\n    Kesepakatan Kerja dapat dikenakan peringatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila pelanggaran tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi\n    Perusahaan maka selain dikenakan peringatan, karyawan wajib mengganti\n    kerugian kepada Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jenis peringatan yang diberikan adalah pemberian surat peringatan\n    pertama, kedua dan ketiga.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk masing-masing surat peringatan\n    bermaksud untuk mendidik karyawan agar dapat memperbaiki kesalahannya dan\n    di sisi lain merupakan waktu yang cukup bagi Perusahaan untuk melakukan\n    penilaian terhadap kinerja karyawan yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setelah kasus jelas dan telah terbukti kesalahan yang dilakukan karyawan,\n    maka bila surat peringatan tidak ditandatangani oleh karyawan maka\n    peringatan tersebut tetap sah diberlakukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat peringatan tidak harus diberikan secara berurutan, tetapi dapat\n    diberikan langsung peringatan I dan II disesuaikan dengan besar kecilnya\n    jenis pelanggaran yang dilakukan karyawan yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila dalam masa berlakunya dan\u002Fatau setelah habis masa berlaku surat\n    peringatan III karyawan masih melakukan pelanggaran lagi, maka Perusahaan\n    dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Perusahaan sedang menunggu keputusan yang tetap dari instansi\n    yang berwenang atau pertimbangan lain, Perusahaan dapat mengambil tindakan\n    terhadap karyawan berupa pembebasan sementara dari tugas atau skorsing.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 19: PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS\u002FSANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam memberikan peringatan tertulis kepada Karyawan\u002Fti, Perusahaan akan\nmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Macam dan berat ringannya kesalahan\u002Fpelanggaran.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dampaknya terhadap usaha Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Seringnya pengulangan\u002Ffrekuensi kesalahan\u002Fpelanggaran.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ada tidaknya unsur kealpaan atau kesengajaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan\u002Fpelanggaran (dalam\n    batas kemampuan Karyawan\u002Fti atau tidak).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 20: KESALAHAN\u002FPELANGGARAN DENGAN SURAT TEGURAN (SP LISAN)\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Mangkir 1 (satu) hari kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memasuki pabrik tanpa memakai pakaian kerja\u002Fperlengkapan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak menjaga kebersihan, kerapihan dirinya atau keutuhan\n    pakaian\u002Fperlengkapan kerja yang diberikan atau memakainya secara tidak\n    wajar\u002Fserampangan (tidak sesuai dengan tata tertib kerapihan\n  karyawan\u002Fti).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak menjaga kebersihan atau kerapihan tempat dan lingkungan kerja\n    sesuai dengan kaedah-kaedah 5 (lima) R.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan dan alasan yang sah atau\n    meninggalkan pekerjaan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Meninggalkan pekerjaan dengan disetujui atasan melebihi waktu yang\n    ditentukan atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan istirahat sebelum atau melebihi waktunya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Terlambat datang selama 2 (dua) hari secara berturut-turut, atau 3 (tiga)\n    hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat\n    diterima.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pulang lebih awal dari waktu dari waktu yang telah ditentukan tanpa izin\n    dari atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak melaksanakan tugas kerja lembur sesuai dengan perintah yang telah\n    disetujui pekerja, disertai SPL dan ditanda tangani oleh karyawan\u002Fti yang\n    bersangkutan tanpa alasan yang dapat diterima.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak memberitahukan ketidakhadirannya kepada atasannya di hari pertama\n    karyawan\u002Fti tidak masuk kerja, tanpa alasan yang dapat\n    dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Makan di tempat kerja kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak menjaga dengan baik barang milik Perusahaan yang menjadi tanggung\n    jawabnya yang mengakibatkan hilangnya barang tersebut dan mengakibatkan\n    kerugian Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 21: KESALAHAN\u002FPELANGGARAN DENGAN SURAT PERINGATAN I (PERTAMA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kesalahan\u002Fpelanggaran dilakukan Karyawan\u002Fti yang dapat diberikan Surat\nPeringatan pertama adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Mangkir 2 – 3 (dua sampai tiga) hari kerja tidak berturut-turut dalam 1\n    bulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kedapatan tidur di waktu jam kerja di lingkungan Perusahaan, kecuali di\n    Klinik karena alasan sakit.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak mengenakan atau tidak dapat menunjukkan kartu pengenal yang sudah\n    diberikan Perusahaan pada waktu jam kerja, tanpa seizin atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengabsenkan atau diabsenkan oleh karyawan\u002Fti lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak memakai perlengkapan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan kerja\n    yang telah disediakan untuk pekerjaannya pada waktu melakukan pekerjaan\n    sesuai dengan ketentuan Komite P2K3.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menjalankan usaha pribadi di lingkungan Perusahaan pada jam kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengendarai kendaraan customer, truk, forklift, serta kendaraan angkut\n    lainnya yang bukan menjadi tugasnya, tanpa izin atau perintah atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kedapatan mencoret tembok\u002Fgedung di dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Merokok bukan pada tempat-tempat yang ditentukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menolak melakukan perintah yang wajar oleh atasannya langsung tanpa\n    alasan yang jelas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai standar kerja yang telah\n    ditentukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menolak pemeriksaan yang dijalankan petugas keamanan dalam menjalankan\n    tugas mereka memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan\n  Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa izin\u002Fperintah atasan atau\n    tanpa alasan yang jelas dan benar.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keluar masuk lingkungan Perusahaan melalui pintu yang tidak\n  semestinya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Berada di ruang makan\u002Fmushola pada jam kerja tanpa seizin atasan yang\n    berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tetap tidak menunjukkan kesungguhan bekerja yang tercermin dari hasil\n    kerjanya dibawah kemampuan sebenarnya, tanpa alasan yang jelas meskipun\n    sudah diberikan petunjuk kerja serta peringatan lisan oleh atasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mencoret-coret atau merobek pengumuman\u002Fpemberitahuan yang masih berlaku\n    pada papan pengumuman tanpa seizin atau perintah yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebagai peningkatan sanksi apabila dalam jangka waktu berlakunya Surat\n    Teguran Karyawan berbuat lagi pelanggaran yang sanksinya sama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menolak untuk mengikuti Medical Check yang diperintahkan atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menolak mutasi sesuai prosedur yang dilakukan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 22: KESALAHAN\u002FPELANGGARAN DENGAN SURAT PERINGATAN II (KEDUA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kesalahan\u002Fpelanggaran yang dilakukan Karyawan\u002Fti yang dapat diberikan Surat\nPeringatan ke II (dua) adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Mangkir selama 4 – 5 hari (empat sampai lima) hari kerja tidak\n    berturut-turut dalam sebulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memberikan penugasan atau menyuruh bawahannya untuk melaksanakan\n    pekerjaan yang berbahaya yang dapat terjadi pada bawahannya dan atau orang\n    lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak menjaga dengan baik barang milik Perusahaan yang menjadi tanggung\n    jawabnya yang mengakibatkan hilangnya barang tersebut dan mengakibatkan\n    kerugian Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Merintangi petugas keamanan menjalankan tugas mereka dalam memelihara\n    tata tertib dan pengamanan di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menempel\u002Fmenyebarluaskan pamflet\u002Fselembaran di lingkungan Perusahaan\n    tanpa seizin Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengoperasikan mesin peralatan atau menggunakan bahan tidak sesuai dengan\n    standar kerja sehingga membahayakan dirinya sendiri\u002Forang lain atau\n    menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapatkan atau selama masa\n    berlakunya Surat Peringatan ke I (satu) Karyawan\u002Fti yang bersangkutan masih\n    melakukan lagi kesalahan\u002Fpelanggaran yang dapat diberikan sanksi Surat\n    Peringatan ke II (dua).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 23: KESALAHAN\u002FPELANGGARAN DENGAN SURAT PERINGATAN III (KETIGA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kesalahan\u002Fpelanggaran dilakukan Karyawan\u002Fti yang dapat diberikan Surat\nPeringatan III (tiga)\u002Fterakhir adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Mangkir selama 2 (dua) hari kaerja berturut-turut dalam seminggu atau 3\n    (tiga) hari tidak berturut-turut dalam seminggu.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mangkir selama 6 – 7 (enam sampai tujuh) hari kerja tidak\n    berturut-turut dalam sebulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dengan sengaja tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar kerja\n    yang telah ditentukan yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi\n    Perusahaan maupun Karyawan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Terbukti mengetahui adanya tindakan kejahatan berupa pencurian dan\n    penipuan di dalam lingkungan Perusahaan, tetapi tidak melakukan pencegahan\n    apapun atau melaporkan pada yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dengan sengaja memindahkan\u002Fmembawa barang\u002Fdokumen rahasia milik\n    Perusahaan keluar lingkungan Perusahaan tanpa izin atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan tindakan\u002Fperbuatan yang dapat menimbulkan keresahan atau\n    keonaran di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengadakan rapat, pidato, propaganda atau bentuk lainnya yang bersifat\n    menghasut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapatkan atau selama masa\n    berlakunya surat peringatan sebelumnya masih melakukan lagi\n    kesalahan\u002Fpelanggaran yang dapat diberikan sanksi Surat Peringatan ke I\n    (satu) dan ke II (dua).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 24: SKORSING\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Skorsing dapat dilaksanakan kepada setiap Pekerja yang melakukan\n    pelanggaran terhadap tata tertib atau tidak menjalankan kewajiban\n    sebagaimana mestinya atau tindakan yang merugikan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Berdasarkan beberapa pertimbangan atau karena proses yang masih harus\n    ditempuh, Perusahaan dapat memberhentikan sementara Pekerja yang melakukan\n    pelanggaran berat dan terancam untuk dijatuhi hukuman maksimal berupa\n    Pemutusan Hubungan Kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa skorsing sifatnya mendidik paling lama 1 (satu) bulan, dengan\n    pembayaran upah maksimal sebesar 100%, tidak termasuk tunjangan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jika perundingan Bipartit gagal dan tidak mencapai kesepakatan, maka\n    Perselisihan Hubungan Industrial akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan\n    UU No. 2 Tahun 2004.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV: HARI, JAM DAN ISTIRAHAT KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 25: JADWAL KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Bekerja melebihi jam kerja\u002Fwaktu kerja yang\nditetapkan, berlaku sebagai lembur bagi yang berhak atas lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Jam kerja di Perusahaan diatur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp style=\"margin-left:2em\">Jam kerja Kantor:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Hari\n        Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jam\n        Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Istirahat\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Senin\n        s\u002Fd Kamis\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">08.00-17.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">12.00-13.00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">08.00-17.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">11.30-13.00\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam kerja pabrik\u002Fbagian diksi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Hari\n        Kerja Non Shift\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jam\n        Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Istirahat\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Senin\n        s\u002Fd Kamis\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">07.30-16.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">12.00-13.00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">07.30-17.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">11.30-13.00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Shift\n      I\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jam\n        Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Istirahat\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Senin\n        s\u002Fd Kamis\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">06.00\n        – 14.00 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">11.30\n        – 12.30\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">06.00\n        – 14.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">11.30\n        – 13.00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Sabtu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">06.00\n        – 14.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Shift\n      II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jam\n        Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Istirahat\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Senin\n        s\u002Fd Jumat \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">14.00\n        – 22.30 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">18.00\n        – 18.30\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Shift\n        III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jam\n        Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Istirahat\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Senin\n        s\u002Fd Jumat \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">22.30\n        – 06.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">02.30\n        – 03.00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam kerja bagian garmen:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Shift I \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jam Kerja \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istirahat\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Senin s\u002Fd Jumat \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.00 – 14.30 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.45 – 12.15\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sabtu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.00 – 12.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Shift III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Senin s\u002Fd Jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.30 – 22.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00 – 18.30\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sabtu \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.00 – 17.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masuk kerja selambat-lambatnya 10 menit sebelum jam\nkerja dimulai, sehingga pekerja mempunyai kesempatan mempersiapkan\npekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Jadwal kerja shift adalah pembagian jam kerja\ndan jam istirahat dalam berbagai shift menurut keperluan produksi sesuai dengan\nketentuan jumlah hari kerja dan jam kerja dalam seminggu, sehingga kelebihan\njam kerja akan diperhitungkan lembur, bagi yang berhak atas lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Pergantian shift adalah pergantian jadwal kerja\nshift yang digilir setiap 5 (lima) hari kerja dan pelaksanaannya dimulai pada\nsetiap hari Senin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 26: PAKAIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pakaian kerja dapat diberikan oleh Perusahaan apabila kondisi Perusahaan\n    telah mengalami kemajuan, untuk realisasinya dapat dibicarakan kembali\n    secara khusus.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pakaian kerja yang diberikan, wajib dipakai pada saat bekerja dalam\n    lingkungan Perusahaan dengan memakai celana berwarna hitam, khusus staf\n    menggunakan celana yang telah ditetapkan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 27: CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Setiap pekerja yang telah bekerja selama 12 (dua\nbelas) bulan terus menerus berhak atas istirahat tahunan sebanyak-banyaknya 12\nhari kerja dengan mendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Cuti tahunan tersebut dibagi dalam 2 (dua)\nbagian yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Diberikan cuti 6 (enam) hari dalam rangka Hari\nRaya Idul Fitri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. 6 (enam) hari dapat diambil sesuai keperluan\nmasing-masing.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Bagi pekerja yang akan menggunakan istirahat\ntahunan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu seminggu sebelumnya kepada\npimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Hak atas istirahat tahunan gugur bilamana dalam\nwaktu 6 (enam) bulan setelah haknya timbul ternyata pekerja yang bersangkutan\ntidak mempergunakan haknya, bukan karena alasan\u002Fpenundaan yang dibuat\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 28: IZIN SAKIT HAID\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Berdasarkan pasal 81 dan pasal 93 UU No. 13 tahun 2003, Perusahaan memandang\nperlu mengatur pelaksanaan\u002Fprosedur izin meninggalkan pekerjaan karena sakit\nhaid sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cli>Pekerja yang menderita sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya\n    sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya dapat diberikan izin\n    meninggalkan pekerjaan dengan tetap menerima upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Untuk izin termasuk di atas, pekerja harus melampirkan surat keterangan\n    sakit dari dokter Perusahaan\u002Fdokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Izin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diperoleh terlebih dahulu dari\n    Perusahaan, kecuali dalam keadaan mendesak, bukti-bukti sah tersebut dapat\n    diajukan paling lambat 1 (satu) hari setelah masuk bekerja kembali.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Atas pertimbangan Perusahaan, izin meninggalkan pekerjaan di luar\n    ketentuan tersebut di atas dapat diberikan tanpa mendapatkan upah.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 29: CUTI BERSALIN\u002FKEGUGURAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cli>Bagi karyawati yang akan melahirkan diberikan cuti bersalin selama 1,5\n    bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, dengan mendapatkan upah\n    penuh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cli>Bagi karyawati yang mengalami keguguran diberikan cuti keguguran maksimal\n    1,5 bulan atau berdasarkan surat keterangan dokter kandungan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Bagi yang akan menggunakan cuti bersalin tersebut, harus mengajukan\n    permohonan terlebih dahulu kepada Perusahaan dengan disertai keterangan\n    dokter kandungan atau bidan yang merawatnya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 30: BANTUAN BIAYA PERSALINAN\u002FKEGUGURAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat memberikan bantuan biaya persalinan\u002Fkelahiran maksimal\n    yang besarnya senilai dengan bantuan melahirkan dari BPJS Kesehatan dengan\n    melampirkan kwitansi asli dan copy surat keterangan lahir, bagi pekerja\n    yang belum mengikuti BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bantuan ini hanya dapat diberikan sampai persalinan\u002Fkelahiran anak ketiga\n    sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 1992.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 31: HARI LIBUR RESMI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cli>Hari libur resmi adalah hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pada hari libur resmi Pekerja tetap mendapatkan upah sebagaimana\n  biasa.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 32: IZIN KHUSUS DENGAN TETAP MENERIMA UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Perusahaan dapat memberikan izin kepada pekerja\nuntuk meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Pernikahan pekerja 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Menikahkan anak 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Membaptiskan\u002Fmengkhitankan anak 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Istri melahirkan, keguguran anak 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e. Suami\u002Fistri\u002Fanak\u002Forang tua\u002Fmertua\u002Fmenantu\nmeninggal dunia 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">f. apabila hal (e) terjadi di daerah diluar botabek\ndiberikan 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia\n1 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">h. Musibah tempat tinggal (kebakaran\u002Fbencana alam) 2\nhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Permohonan cuti khusus\u002Fizin tidak masuk bekerja\nsebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus\ndiajukan sebelumnya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya mendadak (d, e, f,\ng).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Permohonan cuti\u002Fizin berlaku pada hari kejadian\ndan tidak dapat digantikan pada hari lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Atas pertimbangan perusahaan izin meninggalkan\npekerjaan diluar ketentuan diatas dapat diberikan tanpa mendapatkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Data pendukung sebagai kelengkapan persyaratan\ndilampirkan\u002Fsudah terdata\u002Fterdaftar di Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 33: MANGKIR\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila karyawan\u002Fpekerja tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang\n    tidak dapat diterima oleh Perusahaan, maka karyawan\u002Fpekerja tersebut\n    dianggap mangkir, diberikan sanksi dan kepadanya pada hari tidak masuk\n    kerja upahnya tidak dibayar.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sanksi dapat diberikan secara lisan atau tertulis menurut tingkat\n    ketidakhadirannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila karyawan\u002Fpekerja mangkir 5 (lima) hari berturut-turut dan telah\n    dipanggil secara patut dan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut\n    dikualifikasikan sebagai telah mengundurkan diri dengan sendirinya secara\n    sukarela\u002Fsecara sepihak\u002Fdipersamakan dengan permohonan pengunduran diri\n    secara tertulis.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi karyawan\u002Fpekerja yang mangkir\u002Fizin meninggalkan pekerjaan tanpa upah\n    dilakukan pemotongan gaji\u002Fupah dengan rumus sebagai berikut:\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">n\u002F30 x gaji\u002Fupah perbulan n = jumlah hari tidak\nmasuk kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 34: PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Akibat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan Pemutusan\nHubungan Kerja dilaksanakan sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 13 tahun\n2003. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon\nyakni apabila Pekerja melakukan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Penipuan, pencurian, penggelapan barang\u002Fuang\nmilik Perusahaan atau rekanan Perusahaan atau milik teman sekerja atau milik\nPimpinan\u002Fatasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental,\nmenghina secara kasar Pimpinan\u002Fatasan, keluarga Pimpinan\u002Fatasan atau teman\nsekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Melakukan tindakan kejahatan misalnya menyerang,\nmengintimidasi atau menipu Pimpinan\u002Fatasan atau teman sekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Memperdagangkan barang terlarang baik dalam\nlingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan\nsehingga merugikan Perusahaan atau kepentingan Negara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan,\nmadat, memakai obat bius (narkoba, psikotropika dan zat-zat bahaya lainnya)\natau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya\ndi tempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan\nperjudian di tempat kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Membujuk, menghasut Pimpinan\u002Fatasan, teman\nsekejra, Karyawan yang berada di bawah pengawasannya, untuk melakukan sesuatu\nperbuatan yang bertentangan dengan hukum, atas kesusilaan serta peraturan\nperundangan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Dengan ceroboh atau sengaja merusak, merugikan\natau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Tingkah laku Karyawan yang sifatnya tidak dapat\ndipertanggungjawabkan dan membahayakan Perusahaan atau Karyawan lainnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan\natau rahasia Rumah Tangga Perusahaan kecuali untuk kepentingan negara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama\nbaik Perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Menyalahgunakan wewenangnya, mempergunakan\nkesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya, yang\nsecara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Terlibat dalam pelanggaran norma-norma yang\nberlaku umum dalam masyarakat, misalnya: skandal seks;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja,\nmemasuki ruang rapat\u002Fruang lain tanpa izin atasan yang berwenang, membagi\npamflet\u002Fselebaran\u002Fundangan yang tidak ada kaitan dengan Perusahaan tanpa izin\ntertulis dari Pimpinan Perusahaan\u002FDireksi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Melakukan kegiatan\u002Ftindakan pada saat jam kerja\nyang tidak ada kaitan dengan tugas\u002Fpekerjaan tanpa izin tertulis Perusahaan\nantara lain: rapat, arisan, berdagang, dan lain-lain yang mengganggu ketenangan\nkerja; Pekerja yang diputuskan hubungan kerja seperti tersebut di atas, tetap\ndapat\u002Fmemperoleh uang penggantian hak seperti yang diatur Undang-Undang No. 13\ntahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 35: BERHENTI BEKERJA ATAS KEMAUAN SENDIRI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Karyawan\u002Fpekerja yang berhenti atas kemauan\nsendiri wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis satu bulan\n(30 hari) sebelum tanggal pengunduran diri yang telah disetujui\u002Fdirekomendasi\noleh atasan dan Pimpinan disertai alasan-alasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Tidak terikat pada ikatan dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai dengan\ntanggal pengunduran diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Sebelum tanggal pengunduran diri tiba,\nkaryawan\u002Fpekerja wajib mempertanggungjawabkan segala tugas yang dilaksanakan\nsebelumnya dan mengadakan serah terima mengenai tugas-tugasnya kepada pengganti\nyang ditunjuk\u002Fditetapkan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Selama bekerja, tidak pernah melakukan\npelanggaran dan menunjukkan sebagai karyawan yang baik, maka Perusahaan akan\nmempertimbangkan untuk memberikan uang pisah, yang besarnya ditetapkan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Masa\n        Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Uang\n        Pisah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>a. 3 tahun tetapi kurang dari 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 bulan upah\u002Fgaji\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>b. 5 tahun tetapi kurang dari 10 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 bulan upah\u002Fgaji\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>c. 10 tahun tetapi kurang dari 15 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 bulan upah\u002Fgaji\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>d. 15 tahun tetapi kurang dari 20 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 bulan upah\u002Fgaji\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>e. 20 tahun tetapi kurang dari 25 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7 bulan upah\u002Fgaji\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>f. 25 tahun tetapi kurang dari 30 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16 bulan upah\u002Fgaji\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>g. 30 tahun dan seterusnya\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17 bulan upah\u002Fgaji\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>dan memberikan surat keterangan berhenti bekerja bagi yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6. Bagi karyawan\u002Fpekerja yang mengundurkan diri\ntidak sesuai dengan prosedur\u002Ftata cara tersebut di atas, maka karyawan\u002Fpekerja\ntidak berhak menuntut uang pisah dengan alasan apapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 36: UANG PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA DAN GANTI RUGI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>Ketentuan pemberian uang pesangon dan uang penghargaan berpedoman pada\nketentuan UU No.13 Tahun 2003, adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cp style=\"margin-left:0em\">1. Besarnya uang pesangon ditetapkan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cp style=\"margin-left:0em\">a. Masa kerja kurang dari 1 tahun : 1 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cp style=\"margin-left:0em\">b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n2 tahun : 2 bulan upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n3 tahun : 3 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n4 tahun : 4 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n5 tahun : 5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cp style=\"margin-left:0em\">f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n6 tahun : 6 bulan upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n7 tahun : 7 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n8 tahun : 8 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">i. Masa kerja 8 tahun atau lebih : 9 bulan upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">2. Besarnya uang penghargaan ditetapkan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun : 2 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun : 3 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun : 4 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun : 5 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun : 6 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun : 7 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun : 8 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Masa kerja 24 tahun atau lebih : 9 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Uang penggantian hak dan hal-hal lain yang ditetapkan dengan Peraturan\nPemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V: PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 37: PRANATA PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pranata Pengupahan ada 3 (tiga) macam yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Upah Harian : Upah yang dibayarkan kepada\nPekerja berdasarkan kehadiran kerja harian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Upah Bulanan : Upah yang dibayarkan kepada\nPekerja setiap akhir bulan berjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Komponen upah harian sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Upah pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Komponen upah bulanan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Upah pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tunjangan kemahalan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Selain komponen upah tersebut dalam ayat 2 dan ayat 3, Pekerja Harian dan\nBulanan mendapatkan tunjangan perangsang kerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Premi hadir sebesar Rp 40.000,-\u002Fbulan (diberikan\ndengan hari kehadiran 100%).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Premi shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Bagi pekerja yang bekerja pada shift II memperoleh\nuang shift yang ditetapkan Perusahaan sebesar Rp 2.000,-\u002Fhari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Bagi pekerja yang bekerja pada shift III\nmemperoleh uang shift yang ditetapkan Perusahaan sebesar Rp 3.000,-\u002Fhari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Premi produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Premi-premi tersebut dibayarkan bersama pembayaran\nupah\u002Fgaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pemberian tunjangan perangsang kerja tersebut diberikan dengan ketentuan\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Premi hadir diberikan apabila Pekerja masuk\nterus menerus, tetapi tidak masuk sehari dengan tidak ada alasan apapun maka\npremi hadir tidak diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Premi shift diberikan sesuai jumlah hari kerja\nshift yang dijalaninya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Premi produksi diberikan apabila target produksi\nyang ditentukan Perusahaan tercapai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Setiap pembayaran upah\u002Fgaji kepada Pekerja diberikan struk\u002Fbukti\npenerimaan upah\u002Fgaji berikut perinciannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pembayaran upah selama sakit adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Apabila karyawan\u002Fpekerja sakit dan dapat\ndibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang dilampiri copy resep dokter,\nmaka upahnya aka dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Apabila karyawan\u002Fpekerja sakit dalam waktu lama\ndan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang dilampiri copy resep\ndokter, maka upahnya dibayar dengan ketentuan sesuai Undang-Undang No.13 tahun\n2003.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Apabila ternyata setelah 12 (dua belas) bulan\nyang bersangkutan belum mampu bekerja, maka Perusahaan dapat memutuskan\nhubungan kerja dengan berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 38: KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila Perusahaan memerlukan suatu kerja lembur maka karyawan\u002Fpekerja\n    harus bersedia menaatinya dan diharapkan lembur apabila sewaktu-waktu tugas\n    memang benar-benar tidak dapat ditunda sampai keesokan harinya. Kerja\n    lembur yang demikian itu, hanya dapat dilakukan atas perintah\u002Fizin tertulis\n    Pimpinan atau atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cli>Karyawan\u002Fpekerja yang melakukan pekerjaan atas perintah\u002Fizin tertulis\n    Pimpinan atau atasannya melebihi waktu kerja yang ditetapkan dan\u002Fdi luar\n    jam kerja yang telah ditetapkan, dihitung sebagai jam lembur, bagi yang\n    berhak atas lembur.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Prosedur mengenai kerja lembur diatur secara terpisah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cli>Perhitungan dan pembayaran upah lembur dilaksanakan sesuai dengan Surat\n    Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 102\u002FMEN\u002F2004.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 39: UPAH HARI LIBUR KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Pada hari libur resmi Pekerja tidak bekerja akan tetapi mendapat pembayaran\nupah, bagi Pekerja yang diminta bekerja pada hari libur resmi memperoleh lembur\nsesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 40: TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1. Perusahaan akan memberikan Tunjangan kepada karyawan\u002Fpekerja yang\ndiberikan kurang lebih 2 (dua) minggu menjelang Hari Raya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Besarnya Tunjangan Hari Raya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk karyawan\u002Fpekerja dengan masa kerja 1\n(satu) tahun atau lebih pada saat Hari Raya diberikan maksimal 1 (satu) bulan\ngaji\u002Fupah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Bagi karyawan\u002Fpekerja yang masa kerjanya minimal\n3 (tiga) bulan atau lebih tetapi kurang dari 1 (satu) tahun pada saat Hari\nRaya, besarnya tunjangan dihitung secara proporsional yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Banyaknya bulan kerja yang sudah dilalui ×Satu\nbulan upah : 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 41: KENAIKAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cli>Pengusaha akan meninjau upah Pekerja setiap tahun secara menyeluruh\n    dengan memperhatikan prestasi kerja, indeks harga konsumen dan atau\n    ketentuan Pemerintah tentang UMP.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cli>Pengusaha akan memberikan kenaikan upah secara khusus kepada Pekerja yang\n    dianggap memenuhi persyaratan untuk promosi dan atau karena sebab\n  prestasi.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 42: BONUS HADIAH DAN RANGSANGAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdatesec\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-extrapayfirmperformancesec\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustypesec\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Cli>Pengusaha dapat mengeluarkan bonus sesuai dengan perkembangan dan\n    kemampuan Perusahaan dan diberikan kepada semua Pekerja, atas dasar\n    pertimbangan rangsangan, dibagikan pada akhir tahun.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pekerja yang berhak menerima bonus adalah Pekerja yang sudah mempunyai\n    masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih. Pekerja yang mempunyai masa kerja 6\n    (enam) bulan atau lebih, tetapi kurang dari 1 (satu) tahun, diberikan\n    sebagian menurut jumlah bulan kerja secara proporsional. Pekerja yang baru\n    mempunyai masa kerja kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari tidak\n    memperoleh bonus tahunan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat memberikan hadiah-hadiah dalam berbagai rangsangan yang\n    dianggap tepat sebagai rangsangan terhadap kehadiran di hari-hari sulit,\n    atau prestasi tertentu dalam peningkatan produktivitas.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 43: UANG TUNGGU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Uang tunggu adalah uang yang diberikan Pengusaha kepada Pekerja yang\nsementara tidak dapat pekerjaan sebagai akibat adanya hambatan dalam produksi\nseperti: ketiadaan bahan baku, kekurangan atau ketiadaan order dan sebagainya,\ntermasuk hal-hal yang tidak dapat diduga sehingga Pekerja harus menunggu atau\ndimutasi ke bagian lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 44: KESELAMATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cli>Semua Pekerja wajib mentaati ketentuan-ketentuan tentang keselamatan\n    kerja dan kesehatan kerja dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Demi keselamatan dan kesehatan para Pekerja wajib menggunakan alat\n    keselamatan dan kesehatan yang diperuntukkan baginya, wajib memelihara\n    dengan baik alat-alat tersebut dan berusaha menghindarkan terjadinya\n    kecelakaan dan malapetaka seperti kebakaran dan lain-lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan dan Serikat Pekerja akan membentuk panitia kesehatan dan\n    keselamatan kerja melalui ketetapan tersendiri.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cli>Pekerja berkewajiban mematuhi tata tertib keselamatan kerja dan\n    menggunakan alat-alat pelindungan dan keselamatan kerja yang disediakan\n    Pengusaha, untuk melindungi keselamatan dirinya sendiri ataupun teman\n    sekerja, dan jika terlihat pertanda atau terjadi hal yang mengancam\n    keselamatan Pekerja atau alat produksi pabrik, seperti bahaya kebakaran dan\n    lain sebagainya, Pekerja harus melaporkannya kepada yang berwenang dan\n    segera mengambil tindakan untuk penyelamatan Pekerja dan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 45: KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Sama dan sejalan dengan keselamatan kerja, Pengusaha dan Serikat Pekerja\n    bekerjasama dan bertanggungjawab agar tercipta kondisi kesehatan kerja yang\n    baik dengan mewajibkan Pekerja aktif memelihara keselamatan dan kebersihan\n    lingkungan tempat kerja masing-masing yang dimaksudkan pasal 39 ayat (4) di\n    atas, ditujukan pula menangani penerangan, penerbitan dan penyuluhan\n    kesehatan kerja kepada para Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cli>Pekerja diwajibkan memeriksakan kesehatannya pada Poliklinik Perusahaan,\n    dan Pengusaha dapat melarang Pekerja yang menderita penyakit menular masuk\n    ke tempat kerja agar tidak membahayakan Pekerja lainnya.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Jika Pekerja diduga terjangkit penyakit menular, Pengusaha dapat\n    mewajibkan pemeriksaan kesehatan atas para Pekerja bersangkutan. Demi\n    kepentingan umum, Pekerja wajib mematuhi perintah tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat mengadakan pemeriksaan paru-paru terhadap Pekerja,\n    khususnya para Pekerja yang dipandang perlu, yang pelaksanaannya ditangani\n    melalui Poliklinik Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII: JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 46: BIAYA GANTI RUGI KECELAKAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 serta Peraturan Pemerintah\ntentang Perubahan Peserta BPJS Ketenagakerjaan perlu menyesuaikan program BPJS\nKetenagakerjaan di mana Perusahaan akan menerapkan sesuai dengan ketentuan yang\nberlaku pada program BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>PASAL 47: PERAWATAN DAN PENGOBATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>Perawatan dan pengobatan Pekerja dilakukan sesuai Undang-Undang Republik\nIndonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan\nUndang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial (BPJS).\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan menyediakan fasilitas pelayanan poliklinik dengan tenaga medis\n    dan dokter guna pelayan kesehatan bagi Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja yang terpaksa harus menjalani perawatan dan pengobatan\n    tersebut, harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan diatur dalam\n    ketentuan tersendiri.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Prosedur perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di\n    atas adalah harus dengan sepengetahuan dan persetujuan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 48: TUNJANGAN MENIKAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Apabila Pekerja dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun melangsungkan\npernikahan yang pertama, Perusahaan akan memberikan tunjangan sebesar Rp\n500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan melampirkan copy surat nikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 49: SANTUNAN KEMATIAN DAN ASURANSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Karyawan\u002Fpekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal\nkarena kecelakaan kerja, kepada ahli warisnya diberikan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">A. Santunan\u002Ftunjangan dari BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Santunan kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Bantuan pemakaman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Tabungan hari tua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">B. Uang duka yang disesuaikan peraturan yang\nberlaku (Undang-Undang No.13 Tahun 2003).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Karyawan\u002Fpekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal\nbukan karena kecelakaan kerja kepada ahli warisnya diberikan tunjangan dari\nPerusahaan yang sesuai dengan ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">A. Santunan kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">B. Bantuan pemakaman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">C. Uang duka\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cp>3. Bantuan pemakaman\u002Fbelasungkawa dari Perusahaan sebagaimana ayat 2\ndiberikan kepada:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">A. Karyawan sendiri : Rp 350.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">B. Istri\u002FSuami : Rp 350.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">C. Anak karyawan : Rp 350.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">D. Orang tua kandung karyawan : Rp 350.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Dengan melampirkan copy surat keterangan kematian\ndan bukti-bukti yang sah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>PASAL 50: BANTUAN KESEJAHTERAAN LAINNYA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan kesempatan, kepada karyawan\u002Fpekerja untuk\n    menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan sholat Jumat, seluas-luasnya dengan\n    tetap memperhatikan masalah disiplin waktu dan prasarana peribadatan yang\n    ada di bagian masing-masing.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kegiatan keagamaan di tiap-tiap pabrik disesuaikan dengan kondisi, sifat\n    pekerjaan, prasarana, dan fasilitas yang ada di masing-masing\n  Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat memberikan dispensasi kepada karyawan\u002Fpekerja yang akan\n    menunaikan ibadah haji pada bulan haji untuk waktu paling lama 1 (satu)\n    bulan dan atau sesuai dengan ketetapan Departemen Agama dan ibadah Umroh\n    untuk waktu paling lama 15 (lima belas) hari dengan mendapat pembayaran\n    upah pokok penuh selama waktu menjalankan ibadah tersebut atas dasar bukti\n    yang sah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila karena ada hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, perjalanan\n    ibadah haji itu memerlukan waktu lebih lama dari satu bulan, maka dapat\n    diperpanjang, sehingga jumlah dispensasi seluruhnya maksimum 40 hari, hal\n    ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk menghilangkan kejenuhan kerja, Pengusaha dapat mengizinkan Pekerja\n    untuk rekreasi atas bantuan\u002Fsubsidi biaya dari Pengusaha sesuai kemampuan\n    keuangan yang ada.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 51: KOPERASI KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Koperasi Karyawan bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan\n    Karyawan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan dan Serikat Pekerja membantu mengelola dan memajukan koperasi\n    Karyawan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan menyediakan fasilitas dan saran Koperasi.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 52: UANG MAKAN LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kepada Pekerja yang lembur di atas 3 (tiga) jam dan bertepatan dengan jam\nmakan malam, maka Perusahaan menyediakan makan malam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 53: PENDIDIKAN DAN LATIHAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cli>Dalam rangka meningkatkan keterampilan kerja dan wawasan kerja para\n    Pekerja Perusahaan, Pengusaha dapat menugaskan Pekerja untuk mengikuti\n    suatu pendidikan dan latihan kerja tertentu, baik yang diadakan oleh\n    Perusahaan sendiri maupun yang diadakan oleh instansi Pemerintah atau\n    swasta atas biaya Perusahaan, dengan tetap mendapatkan upah\u002Fgaji penuh\n    selama mengikuti pendidikan\u002Flatihan tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk mengikuti\n    pendidikan\u002Flatihan kerja tersebut ayat (1) setelah mengikuti program\n    tersebut, wajib memberikan laporan kepada Perusahaan\u002FPersonalia tentang\n    hasil studi yang diikutinya dan menyerahkan kepada Perusahaan\u002FPersonalia\n    copy sertifikat untuk arsip.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 54: KELUARGA BERENCANA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Sejalan dengan program Pemerintah di bidang Keluarga Berencana (KB) dan\n    sebagai salah satu sarana untuk menunjang peningkatan kesejahteraan\n    Karyawan, Perusahaan memandang perlu adanya usaha-usaha yang ditujukan\n    untuk menunjang program dan pelaksanaan KB di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk maksud tersebut Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa pada dasarnya\n    semua tunjangan\u002Fbantuan yang ditujukan bagi kesejahteraan Karyawan dan\n    keluarganya, dalam pelaksanaannya akan dikaitkan dengan kebijakan\n    pemerintah di bidang KB khususnya mengenai batas jumlah anak, maksimal 2\n    (dua) orang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk kelancaran program tersebut, Perusahaan akan membantu sesuai dengan\n    kemampuan yang ada.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 55: BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cli>Perusahaan mengikutsertakan Karyawan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan\n    dan BPJS Kesehatan yang pelaksanaannya secara bertahap.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Karyawan yang berhenti bekerja dan menjadi peserta BPJS Kesehatan\n    diwajibkan mengembalikan Kartu BPJS Kesehatan dan kartu berobat BPJS\n    Kesehatan ke Personalia Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) akan dibagikan kepada peserta BPJS\n    Ketenagakerjaan setiap awal tahun setelah Perusahaan menerima lembaran\n    saldo dari BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja yang belum diikutsertakan pada BPJS Ketenagakerjaan dan atau\n    BPJS Kesehatan, Perusahaan akan mendaftarkan Pekerja secara bertahap.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 56: PENYAMPAIAN SARAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk kepentingan bersama, khususnya meningkatkan produktivitas kerja dalam\nmenghidupkan iklim hubungan kerja yang menyenangkan, Pekerja berhak\nmenyampaikan kepada Perusahaan usul perbaikan atau saran yang berwawasan\nmembangun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 57: PENYALURAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja dapat menyampaikan keluh kesahnya melalui pengurus Serikat Pekerja\nyang selanjutnya akan menyampaikan kepada Pengusaha (Bipartit).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bila penyampaian keluh kesah secara Bipartit di atas tidak membuahkan\nkesepakatan, maka Pengusaha dan PUK F.SP TSK-SPSI sepakat untuk meningkatkan\npenyelesaiannya melalui forum Tripartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 58: FORUM MUSYAWARAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila ada persoalan yang belum tercakup dalam PKB ini, atau ada masalah\n    dari pasal-pasal yang termuat dalam PKB yang membutuhkan penjelasan, maka\n    LKS Bipartit PT Mulia Knitting yang akan menjawab atau menyelesaikan\n    persoalan dan masalah tersebut dalam forum musyawarah mufakat sesuai dengan\n    jiwa dan semangat yang terkandung dalam PKB ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk lebih meningkatkan hubungan Industrial Pancasila dan mengantisipasi\n    persoalan atau keluh kesah yang timbul, maka forum LKS Bipartit mengadakan\n    pertemuan berkala 1 (satu) bulan sekali dan rapat pengurus tiap 2 (dua)\n    bulan sekali. Selain pertemuan atau rapat yang diadakan secara\n  insidentil.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 59: KETENTUAN PENUTUP\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cli>PKB ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal 4 April\n    2018 sampai dengan 4 April 2020\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila kedua belah pihak sepakat, PKB ini dapat diperpanjang paling lama\n    selama satu tahun dan atau diperbaharui menurut hasil kesepakatan yang\n    dimusyawarahkan, termasuk di dalamnya kemungkinan adanya\n    perubahan-perubahan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Ditandatangani di : Jakarta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Pada tanggal : 4 April 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsingle\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"width: 100%\" border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Pihak\n        Pertama\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Pihak\n        Kedua\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PT\n        MULIA KNITTING FACTORY \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PUK\n        SP-TSK SPSI.PT MULIA KNITTING FACTORY.\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Direksi : Hanan Suparingkat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ketua : Sukendar\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>General Manager : Moe Lin Fan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sekretaris : Umiyan\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tim Perunding PKB PT Mulia Knitting Factory\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tim Perunding PKB\n\n        \u003Cp>PUK SP-TSK SPSI PT Mulia Knitting Factory\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1. Andy Mak,\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1. Hasan,\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2. Mulyadi Jaya, \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2. Romli,\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3. Adi Yahya, \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3. Yahman,\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4. Meywiwati Muchsin\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4. Rusmansyah,\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5. Nur’amin,\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6. Niman,\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7. Prihatin,\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8. Saeful Rahmat,\n\n        \u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start_date":46,"cbadate_end":50,"cbasignsingle":52,"cbasignsinglesignatory":56,"cbamemtrad":58,"cbamemother":60,"trainingprogrammes":62,"trainingfund":66,"disabilityfund":68,"contracttrial":72,"contracttrialperiod":76,"contractseverancepay":78,"contractseverancepay1":82,"severance":86,"severance_number":90,"severance_number_1_tenure":94,"maxsicknesspay":98,"maxsicknesspayperc":102,"sicknesspay":104,"sicknessmaxdays":108,"sicknessmaxdaysnr":110,"menstruationleave":112,"disabilitypay":116,"healthcareaccess":120,"healthinsurance":124,"healthandsafetypolicy":126,"protectiveclothing":130,"code_application":134,"healthandsafetytraining":137,"hivpolicy":141,"monitoring":145,"funeralpayamount":147,"funeralpay":151,"paidmaternityleave":155,"paidmaternityleaveduration":159,"paidmaternityleavepay":161,"paidmaternityleavepayperc":163,"maternityotherclause":165,"paidpaternityleave":169,"paidpaternityleaveduration":173,"paidpaternityleavepay":177,"paidpaternityleavepayperc":179,"deathrelatives":181,"deathrelativesleave":185,"hourspday_select":187,"hourspday":191,"hourspweek_select":195,"hourspweek":197,"dayspweek_select":199,"MAXHOURS_trigger":201,"hoursovertimemax":205,"PAIDLEAV_trigger":207,"holidaysdays":211,"holidaysweeks":213,"bankholidays1":215,"holidaysfixed":219,"holidaysfixeddays":223,"SCHEDULE_trigger":227,"TRADEUNLEAV_trigger":231,"LOWWAGE_trigger":235,"STRUCINCR_trigger":239,"wageincreasetype2":243,"wageincreasefirmperformance":245,"ONCERISE_trigger":248,"incidentalbonusperc1":252,"incidentalbonusdate":256,"ONCERISE2_trigger":258,"incidentalbonustypesec":262,"extrapayfirmperformancesec":264,"incidentalbonusdatesec":266,"NOCTPREM_trigger":268,"shiftallowancetype1":272,"OVERTIME_trigger":276,"overtimeallowancetype_general":278,"overtimeallowancetype":280,"overtimeallowancetype1":282,"SUNDAY_trigger":286,"sundayallowancetype":290,"coverunion_trigger":292},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"cbadate_start_date","PKB ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun","PKB ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal 4 April\n    2018 sampai dengan 4 April 2020",{"bindId":51,"name":48,"text":49},"cbadate_end",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbasignsingle","Pihak Pertama Pihak Kedua PT MULIA KNITT","Pihak\n        Pertama\n      Pihak\n        Kedua\n    \n    \n      PT\n        MULIA KNITTING FACTORY \n      PUK\n        SP-TSK SPSI.PT MULIA KNITTING FACTORY.\n      \n    \n    \n      Direksi : Hanan Suparingkat\n      Ketua : Sukendar\n\n        \n      \n    \n    \n      General Manager : Moe Lin Fan\n      Sekretaris : Umiyan\n\n        \n      \n    \n    \n      \n      \n    \n    \n      Tim Perunding PKB PT Mulia Knitting Factory\n      Tim Perunding PKB\n\n        PUK SP-TSK SPSI PT Mulia Knitting Factory\n\n        \n\n        \n      \n    \n    \n      1. Andy Mak,\n      1. Hasan,\n\n        \n      \n    \n    \n      2. Mulyadi Jaya, \n      2. Romli,\n    \n    \n      3. Adi Yahya, \n      3. Yahman,\n\n        \n      \n    \n    \n      4. Meywiwati Muchsin\n      4. Rusmansyah,\n\n        \n      \n    \n    \n      \n      5. Nur’amin,\n\n        \n      \n    \n    \n      \n      6. Niman,\n\n        \n      \n    \n    \n      \n      7. Prihatin,\n\n        \n      \n    \n    \n      \n      8. Saeful Rahmat,\n\n        ",{"bindId":57,"name":54,"text":55},"cbasignsinglesignatory",{"bindId":59,"name":54,"text":55},"cbamemtrad",{"bindId":61,"name":54,"text":55},"cbamemother",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"trainingprogrammes","Dalam rangka meningkatkan keterampilan k","Dalam rangka meningkatkan keterampilan kerja dan wawasan kerja para\n    Pekerja Perusahaan, Pengusaha dapat menugaskan Pekerja untuk mengikuti\n    suatu pendidikan dan latihan kerja tertentu, baik yang diadakan oleh\n    Perusahaan sendiri maupun yang diadakan oleh instansi Pemerintah atau\n    swasta atas biaya Perusahaan, dengan tetap mendapatkan upah\u002Fgaji penuh\n    selama mengikuti pendidikan\u002Flatihan tersebut.\n  Pekerja yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk mengikuti\n    pendidikan\u002Flatihan kerja tersebut ayat (1) setelah mengikuti program\n    tersebut, wajib memberikan laporan kepada Perusahaan\u002FPersonalia tentang\n    hasil studi yang diikutinya dan menyerahkan kepada Perusahaan\u002FPersonalia\n    copy sertifikat untuk arsip.",{"bindId":67,"name":64,"text":65},"trainingfund",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"disabilityfund","Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun ","Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 serta Peraturan Pemerintah\ntentang Perubahan Peserta BPJS Ketenagakerjaan perlu menyesuaikan program BPJS\nKetenagakerjaan di mana Perusahaan akan menerapkan sesuai dengan ketentuan yang\nberlaku pada program BPJS Ketenagakerjaan.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"contracttrial","2. Calon Pekerja akan menjalani masa per","2. Calon Pekerja akan menjalani masa percobaan\npaling lama 3 (tiga) bulan atau masa tiga bulan pertama dianggap sebagai masa\npercobaan. Masa percobaan ini akan dinyatakan dalam surat penawaran kerja yang\ndisetujui kedua belah pihak.",{"bindId":77,"name":74,"text":75},"contracttrialperiod",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"contractseverancepay","Ketentuan pemberian uang pesangon dan ua","Ketentuan pemberian uang pesangon dan uang penghargaan berpedoman pada\nketentuan UU No.13 Tahun 2003, adalah sebagai berikut:",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"contractseverancepay1","1. Besarnya uang pesangon ditetapkan seb","1. Besarnya uang pesangon ditetapkan sebagai\nberikut:\n\na. Masa kerja kurang dari 1 tahun : 1 bulan upah\n\nb. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n2 tahun : 2 bulan upah\n\nc. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n3 tahun : 3 bulan upah\n\nd. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n4 tahun : 4 bulan upah\n\ne. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n5 tahun : 5 bulan upah\n\nf. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n6 tahun : 6 bulan upah\n\ng. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n7 tahun : 7 bulan upah\n\nh. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n8 tahun : 8 bulan upah\n\ni. Masa kerja 8 tahun atau lebih : 9 bulan upah",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"severance","a. Masa kerja kurang dari 1 tahun : 1 bu","a. Masa kerja kurang dari 1 tahun : 1 bulan upah\n\nb. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n2 tahun : 2 bulan upah\n\nc. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n3 tahun : 3 bulan upah\n\nd. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n4 tahun : 4 bulan upah\n\ne. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n5 tahun : 5 bulan upah\n\nf. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n6 tahun : 6 bulan upah\n\ng. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n7 tahun : 7 bulan upah\n\nh. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n8 tahun : 8 bulan upah\n\ni. Masa kerja 8 tahun atau lebih : 9 bulan upah",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"severance_number","f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi ","f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n6 tahun : 6 bulan upah",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"severance_number_1_tenure","b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi ","b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n2 tahun : 2 bulan upah",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"maxsicknesspay","b. Apabila karyawan\u002Fpekerja sakit dalam ","b. Apabila karyawan\u002Fpekerja sakit dalam waktu lama\ndan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang dilampiri copy resep\ndokter, maka upahnya dibayar dengan ketentuan sesuai Undang-Undang No.13 tahun\n2003.",{"bindId":103,"name":100,"text":101},"maxsicknesspayperc",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"sicknesspay","c. Apabila ternyata setelah 12 (dua bela","c. Apabila ternyata setelah 12 (dua belas) bulan\nyang bersangkutan belum mampu bekerja, maka Perusahaan dapat memutuskan\nhubungan kerja dengan berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003.",{"bindId":109,"name":106,"text":107},"sicknessmaxdays",{"bindId":111,"name":106,"text":107},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"menstruationleave","Pekerja yang menderita sakit pada hari p","Pekerja yang menderita sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya\n    sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya dapat diberikan izin\n    meninggalkan pekerjaan dengan tetap menerima upah.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"disabilitypay","Perusahaan mengikutsertakan Karyawan men","Perusahaan mengikutsertakan Karyawan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan\n    dan BPJS Kesehatan yang pelaksanaannya secara bertahap.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"healthcareaccess","Perawatan dan pengobatan Pekerja dilakuk","Perawatan dan pengobatan Pekerja dilakukan sesuai Undang-Undang Republik\nIndonesia No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan\nUndang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial (BPJS).\n\n  Perusahaan menyediakan fasilitas pelayanan poliklinik dengan tenaga medis\n    dan dokter guna pelayan kesehatan bagi Pekerja.\n  Bagi Pekerja yang terpaksa harus menjalani perawatan dan pengobatan\n    tersebut, harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan diatur dalam\n    ketentuan tersendiri.\n  Prosedur perawatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di\n    atas adalah harus dengan sepengetahuan dan persetujuan Perusahaan.",{"bindId":125,"name":118,"text":119},"healthinsurance",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"healthandsafetypolicy","Semua Pekerja wajib mentaati ketentuan-k","Semua Pekerja wajib mentaati ketentuan-ketentuan tentang keselamatan\n    kerja dan kesehatan kerja dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang\n    berlaku.\n  Demi keselamatan dan kesehatan para Pekerja wajib menggunakan alat\n    keselamatan dan kesehatan yang diperuntukkan baginya, wajib memelihara\n    dengan baik alat-alat tersebut dan berusaha menghindarkan terjadinya\n    kecelakaan dan malapetaka seperti kebakaran dan lain-lain.\n  Perusahaan dan Serikat Pekerja akan membentuk panitia kesehatan dan\n    keselamatan kerja melalui ketetapan tersendiri.\n  Pekerja berkewajiban mematuhi tata tertib keselamatan kerja dan\n    menggunakan alat-alat pelindungan dan keselamatan kerja yang disediakan\n    Pengusaha, untuk melindungi keselamatan dirinya sendiri ataupun teman\n    sekerja, dan jika terlihat pertanda atau terjadi hal yang mengancam\n    keselamatan Pekerja atau alat produksi pabrik, seperti bahaya kebakaran dan\n    lain sebagainya, Pekerja harus melaporkannya kepada yang berwenang dan\n    segera mengambil tindakan untuk penyelamatan Pekerja dan Perusahaan.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"protectiveclothing","Pekerja berkewajiban mematuhi tata terti","Pekerja berkewajiban mematuhi tata tertib keselamatan kerja dan\n    menggunakan alat-alat pelindungan dan keselamatan kerja yang disediakan\n    Pengusaha, untuk melindungi keselamatan dirinya sendiri ataupun teman\n    sekerja, dan jika terlihat pertanda atau terjadi hal yang mengancam\n    keselamatan Pekerja atau alat produksi pabrik, seperti bahaya kebakaran dan\n    lain sebagainya, Pekerja harus melaporkannya kepada yang berwenang dan\n    segera mengambil tindakan untuk penyelamatan Pekerja dan Perusahaan.",{"bindId":135,"name":128,"text":136},"code_application","Semua Pekerja wajib mentaati ketentuan-ketentuan tentang keselamatan\n    kerja dan kesehatan kerja dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang\n    berlaku.\n  Demi keselamatan dan kesehatan para Pekerja wajib menggunakan alat\n    keselamatan dan kesehatan yang diperuntukkan baginya, wajib memelihara\n    dengan baik alat-alat tersebut dan berusaha menghindarkan terjadinya\n    kecelakaan dan malapetaka seperti kebakaran dan lain-lain.\n  Perusahaan dan Serikat Pekerja akan membentuk panitia kesehatan dan\n    keselamatan kerja melalui ketetapan tersendiri.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"healthandsafetytraining","2. Prinsip-prinsip Keselamatan dan Keseh","2. Prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan\nKerja:\n\na. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah prioritas\nPerusahaan dan sama pentingnya dengan kualitas, produksi dan biaya.\n\nb. Manajemen bertanggungjawab terhadap Keselamatan\ndan Kesehatan Kerja Pekerja.\n\nc. Semua kecelakaan kerja dapat dicegah.\n\nd. Praktek dan kondisi yang tidak aman harus\ndiselidiki dan dideteksi.\n\ne. Pendidikan dan pelatihan mutlak diperlukan.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"hivpolicy","Pekerja diwajibkan memeriksakan kesehata","Pekerja diwajibkan memeriksakan kesehatannya pada Poliklinik Perusahaan,\n    dan Pengusaha dapat melarang Pekerja yang menderita penyakit menular masuk\n    ke tempat kerja agar tidak membahayakan Pekerja lainnya.",{"bindId":146,"name":128,"text":136},"monitoring",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"funeralpayamount","3. Bantuan pemakaman\u002Fbelasungkawa dari P","3. Bantuan pemakaman\u002Fbelasungkawa dari Perusahaan sebagaimana ayat 2\ndiberikan kepada:\n\nA. Karyawan sendiri : Rp 350.000,-\n\nB. Istri\u002FSuami : Rp 350.000,-\n\nC. Anak karyawan : Rp 350.000,-\n\nD. Orang tua kandung karyawan : Rp 350.000,-\n\nDengan melampirkan copy surat keterangan kematian\ndan bukti-bukti yang sah.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"funeralpay","A. Santunan\u002Ftunjangan dari BPJS Ketenaga","A. Santunan\u002Ftunjangan dari BPJS Ketenagakerjaan.\n\n- Santunan kematian\n\n- Bantuan pemakaman\n\n- Tabungan hari tua\n\nB. Uang duka yang disesuaikan peraturan yang\nberlaku (Undang-Undang No.13 Tahun 2003).",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"paidmaternityleave","Bagi karyawati yang akan melahirkan dibe","Bagi karyawati yang akan melahirkan diberikan cuti bersalin selama 1,5\n    bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, dengan mendapatkan upah\n    penuh.",{"bindId":160,"name":157,"text":158},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":162,"name":157,"text":158},"paidmaternityleavepay",{"bindId":164,"name":157,"text":158},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"maternityotherclause","Bagi karyawati yang mengalami keguguran ","Bagi karyawati yang mengalami keguguran diberikan cuti keguguran maksimal\n    1,5 bulan atau berdasarkan surat keterangan dokter kandungan.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"paidpaternityleave","1. Perusahaan dapat memberikan izin kepa","1. Perusahaan dapat memberikan izin kepada pekerja\nuntuk meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah apabila:\n\na. Pernikahan pekerja 3 hari\n\nb. Menikahkan anak 2 hari\n\nc. Membaptiskan\u002Fmengkhitankan anak 2 hari\n\nd. Istri melahirkan, keguguran anak 2 hari",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"paidpaternityleaveduration","d. Istri melahirkan, keguguran anak 2 ha","d. Istri melahirkan, keguguran anak 2 hari",{"bindId":178,"name":171,"text":172},"paidpaternityleavepay",{"bindId":180,"name":171,"text":172},"paidpaternityleavepayperc",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"deathrelatives","e. Suami\u002Fistri\u002Fanak\u002Forang tua\u002Fmertua\u002Fmen","e. Suami\u002Fistri\u002Fanak\u002Forang tua\u002Fmertua\u002Fmenantu\nmeninggal dunia 2 hari\n\nf. apabila hal (e) terjadi di daerah diluar botabek\ndiberikan 3 hari\n\ng. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia\n1 hari",{"bindId":186,"name":183,"text":184},"deathrelativesleave",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"hourspday_select","Jam kerja Kantor: Hari Kerja Jam Kerja I","Jam kerja Kantor:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Hari\n        Kerja\n      Jam\n        Kerja\n      Istirahat\n    \n    \n      Senin\n        s\u002Fd Kamis\n      08.00-17.00\n      12.00-13.00\n    \n    \n      Jumat\n      08.00-17.00\n      11.30-13.00",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"hourspday","Waktu kerja adalah 7 (tujuh) jam sehari ","Waktu kerja adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu\n    atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, tidak\n    termasuk waktu istirahat selama maksimal satu jam setiap hari.",{"bindId":196,"name":193,"text":194},"hourspweek_select",{"bindId":198,"name":193,"text":194},"hourspweek",{"bindId":200,"name":189,"text":190},"dayspweek_select",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"MAXHOURS_trigger","Perhitungan dan pembayaran upah lembur d","Perhitungan dan pembayaran upah lembur dilaksanakan sesuai dengan Surat\n    Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 102\u002FMEN\u002F2004.",{"bindId":206,"name":203,"text":204},"hoursovertimemax",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"PAIDLEAV_trigger","1. Setiap pekerja yang telah bekerja sel","1. Setiap pekerja yang telah bekerja selama 12 (dua\nbelas) bulan terus menerus berhak atas istirahat tahunan sebanyak-banyaknya 12\nhari kerja dengan mendapat upah penuh.",{"bindId":212,"name":209,"text":210},"holidaysdays",{"bindId":214,"name":209,"text":210},"holidaysweeks",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"bankholidays1","Hari libur resmi adalah hari libur yang ","Hari libur resmi adalah hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.\n  Pada hari libur resmi Pekerja tetap mendapatkan upah sebagaimana\n  biasa.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"holidaysfixed","2. Cuti tahunan tersebut dibagi dalam 2 ","2. Cuti tahunan tersebut dibagi dalam 2 (dua)\nbagian yaitu:\n\na. Diberikan cuti 6 (enam) hari dalam rangka Hari\nRaya Idul Fitri.\n\nb. 6 (enam) hari dapat diambil sesuai keperluan\nmasing-masing.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"holidaysfixeddays","b. 6 (enam) hari dapat diambil sesuai ke","b. 6 (enam) hari dapat diambil sesuai keperluan\nmasing-masing.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"SCHEDULE_trigger","2. Jam kerja di Perusahaan diatur sebaga","2. Jam kerja di Perusahaan diatur sebagai\nberikut:\n\n\n\nJam kerja Kantor:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Hari\n        Kerja\n      Jam\n        Kerja\n      Istirahat\n    \n    \n      Senin\n        s\u002Fd Kamis\n      08.00-17.00\n      12.00-13.00\n    \n    \n      Jumat\n      08.00-17.00\n      11.30-13.00",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"TRADEUNLEAV_trigger","Perusahaan tidak menghalang-halangi kegi","Perusahaan tidak menghalang-halangi kegiatan kepengurusan, Pendidikan\n    dalam rangka meningkatkan kualitas anggotanya serta hubungan kerja yang\n    harmonis dalam Perusahaan sesuai semangat PKB.\n  Apabila pengurus Serikat Pekerja hendak menghadiri kegiatan di luar\n    Perusahaan antara lain berkaitan dengan Pendidikan\u002Fseminar, maka Pengurus\n    wajib mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan undangan yang\n    dimaksud dan Pengusaha dapat memberikan dispensasi kepada maksimal 3 (tiga)\n    orang pengurus.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"LOWWAGE_trigger","Pengusaha akan meninjau upah Pekerja set","Pengusaha akan meninjau upah Pekerja setiap tahun secara menyeluruh\n    dengan memperhatikan prestasi kerja, indeks harga konsumen dan atau\n    ketentuan Pemerintah tentang UMP.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"STRUCINCR_trigger","Pengusaha akan memberikan kenaikan upah ","Pengusaha akan memberikan kenaikan upah secara khusus kepada Pekerja yang\n    dianggap memenuhi persyaratan untuk promosi dan atau karena sebab\n  prestasi.",{"bindId":244,"name":241,"text":242},"wageincreasetype2",{"bindId":246,"name":237,"text":247},"wageincreasefirmperformance","Pengusaha akan meninjau upah Pekerja setiap tahun secara menyeluruh\n    dengan memperhatikan prestasi kerja, indeks harga konsumen dan atau\n    ketentuan Pemerintah tentang UMP.\n  Pengusaha akan memberikan kenaikan upah secara khusus kepada Pekerja yang\n    dianggap memenuhi persyaratan untuk promosi dan atau karena sebab\n  prestasi.",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"ONCERISE_trigger","1. Perusahaan akan memberikan Tunjangan ","1. Perusahaan akan memberikan Tunjangan kepada karyawan\u002Fpekerja yang\ndiberikan kurang lebih 2 (dua) minggu menjelang Hari Raya.",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"incidentalbonusperc1","a. Untuk karyawan\u002Fpekerja dengan masa ke","a. Untuk karyawan\u002Fpekerja dengan masa kerja 1\n(satu) tahun atau lebih pada saat Hari Raya diberikan maksimal 1 (satu) bulan\ngaji\u002Fupah.",{"bindId":257,"name":250,"text":251},"incidentalbonusdate",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"ONCERISE2_trigger","Pengusaha dapat mengeluarkan bonus sesua","Pengusaha dapat mengeluarkan bonus sesuai dengan perkembangan dan\n    kemampuan Perusahaan dan diberikan kepada semua Pekerja, atas dasar\n    pertimbangan rangsangan, dibagikan pada akhir tahun.",{"bindId":263,"name":260,"text":261},"incidentalbonustypesec",{"bindId":265,"name":260,"text":261},"extrapayfirmperformancesec",{"bindId":267,"name":260,"text":261},"incidentalbonusdatesec",{"bindId":269,"name":270,"text":271},"NOCTPREM_trigger","- Bagi pekerja yang bekerja pada shift I","- Bagi pekerja yang bekerja pada shift III\nmemperoleh uang shift yang ditetapkan Perusahaan sebesar Rp 3.000,-\u002Fhari.",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"shiftallowancetype1","b. Premi shift - Bagi pekerja yang beker","b. Premi shift\n\n- Bagi pekerja yang bekerja pada shift II memperoleh\nuang shift yang ditetapkan Perusahaan sebesar Rp 2.000,-\u002Fhari.\n\n- Bagi pekerja yang bekerja pada shift III\nmemperoleh uang shift yang ditetapkan Perusahaan sebesar Rp 3.000,-\u002Fhari.",{"bindId":277,"name":203,"text":204},"OVERTIME_trigger",{"bindId":279,"name":203,"text":204},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":281,"name":203,"text":204},"overtimeallowancetype",{"bindId":283,"name":284,"text":285},"overtimeallowancetype1","Karyawan\u002Fpekerja yang melakukan pekerjaa","Karyawan\u002Fpekerja yang melakukan pekerjaan atas perintah\u002Fizin tertulis\n    Pimpinan atau atasannya melebihi waktu kerja yang ditetapkan dan\u002Fdi luar\n    jam kerja yang telah ditetapkan, dihitung sebagai jam lembur, bagi yang\n    berhak atas lembur.",{"bindId":287,"name":288,"text":289},"SUNDAY_trigger","Pada hari libur resmi Pekerja tidak beke","Pada hari libur resmi Pekerja tidak bekerja akan tetapi mendapat pembayaran\nupah, bagi Pekerja yang diminta bekerja pada hari libur resmi memperoleh lembur\nsesuai ketentuan yang berlaku.",{"bindId":291,"name":288,"text":289},"sundayallowancetype",{"bindId":293,"name":294,"text":295},"coverunion_trigger","Kedua belah pihak, sesuai kepentingan tu","Kedua belah pihak, sesuai kepentingan tugas dan tanggung jawab\n    masing-masing berkewajiban, menerangkan dan menjelaskan isi dan makna yang\n    terkandung dalam PKB ini kepada seluruh Pekerja dan semua jajaran intern\n    organisasi perusahaan.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Mulia Knitting Factory - 2018\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2018-04-04\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2020-04-04\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → Belum diratifikasi\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Textil\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Mulia Knitting Fact\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        TSK\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja →  Sukendar , Umiyan , Hasan, Romli, Yahman, Rusmansyah, Nur’amin, Niman, Prihatin,  Saeful Rahmat, \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Not specified\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 350.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 180 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → -10.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Cuti libur nasional berbayar: → Hari Raya Natal, Hari Raya Idul Fitri\u002FHari Raya Kemenangan, Hari Raya Imlek (28 Januari)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → 6.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[301],{"title":39,"slug":34},[303],{"type":304,"data":305},"call_to_action_body_block",{"title":306,"description":307,"variant":308,"link":309},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":306,"url":310,"description":306,"rel":311,"type":312},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[314],{"type":304,"data":315},{"title":306,"description":307,"variant":308,"link":316},{"title":306,"url":310,"description":306,"rel":311,"type":312},[]]