[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-master-wovelindo-label-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-2012---2014":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":313,"content_type_view":314,"extra_breadcrumbs":315,"body":317,"body_blocks":328,"related_pages":332},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":311,"translations":312},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-master-wovelindo-label-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-2012---2014","fd5fd9d6-efa7-11e5-acd2-001e0bbf9952","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-master-wovelindo-label-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-2012---2014\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-master-wovelindo-label-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-2012---2014\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Master Wovelindo Label Dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) 2012 - 2014","ba_ID","IDN PT. Master Wovelindo Label - 2012","Indonesia - IDN PT. Master Wovelindo Label - 2012","IDN PT. Master Wovelindo Label - 2012 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"86 - PT. Master Movelindo 2012.html","\n              \n              \n              \n              \u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New3\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. MASTER WOVELINDO LABEL DENGAN SERIKAT\nPEKERJA NASIONAL (SPN)\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>BAB I : PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian Kerja Bersama ini ialah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. PT MASTER WOVELINDO LABEL berkantor di Kawasan Berikat Nusantara Jl.\nDenpasar Blok A3 No. 16 Marunda-Cilincing Jakarta 14120 yang selanjutnya\ndisebut sebagai Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Serikat Pekerja Nasional unit kerja PT. Master Wovemindo Label Kawasan\nBerikat Nusantara Jl. Denpasar Blok A3 No.16 Marunda Cilincing Jakarta Utara\n14120 yang mewakili anggotanya, selanjutnya disebut sebagai Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : KETENTUAN UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Pengertian Dan Istilah-Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini yang dimaksud dengan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan : Ialah PT. Master Wovemindo Label Kawasan Berikat Nusantara\nJl. Denpasar Blok A3 No.16 Marunda Cilincing Jakarta Utara 14120. Berusaha di\nbidang Label untuk Garmen & Sepatu dll. Didirikan dengan Akte Notaris\nNomor: 73 dan Perubahan terakhir No. 70. Tanggal 15 Januari 1993 dan 12 Juni\n1997.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja : Ialah PSP-SPN PT. Master Wovenindo Label, Kawasan\nBerikat Nusantara Jl. Denpasar Blok A3 No.16 Marunda Cilincing Jakarta Utara\n14120 (No. Pencatatan: 502\u002FIII\u002FP\u002FI\u002F2003).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja : Ialah orang yang bekerja di Perusahaan PT. Master Wovenindo\nLabel dan menerima upah berdasarkan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>4.Pekerja Wanita : Pekerja wanita dianggap berstatus (lajang) Kecuali :\nJanda yang menanggung anak-anaknya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.Keluarga Pekerja : Ialah istri atau suami dan anak kandung dan atau anak\nangkat yang telah disahkan hukum maximum 21 tahun sebagaimana yang terdaftar di\nbagian Personalia yang menjadi tanggungan Pekerja atau janda dengan anak\nmendapat tunjangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Ahli Waris : Ialah keluarga atau orang yang ditunjuk Pekerja untuk\nmenerima setiap pembayaran apabila Pekerja meninggal dunia. Dalam hal tidak ada\npenunjukan ahli warisnya, maka pelaksanaanya diatur hukum yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Orang tua : Ialah Ayah dan Ibu kandung Pekerja yang terdaftar di Divisi\nPersonalia Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Mertua Pekerja : Ialah Ayah dan Ibu dari suami atau istri Pekerja\nsebagaimana yang terdaftar di Divisi Personalian Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Atasan : Ialah pekerja yang jabatan dan atau pangkatnya lebih tinggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Atasan langsung : Ialah Pekerja yang jabatan dan atau pangkatnya lebih\ntinggi secara langsung di unit kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Pengusaha : Ialah Pemilik Perusahaan atau orang yang diberi kuasa untuk\nmengelola jalannya Perusahaan dan melakukan tindakan atas nama pemilik\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Keluarga Pengusaha : Ialah seorang istri atau suami dan anak-anaknya yang\nsah dari Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Upah : Ialah balas jasa yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang\nyang ditetapkan menurut persetujuan, atau Peraturan Perundang-undangan dan\ndibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara Perusahaan dan Pekerja termasuk\ntunjangan baik untuk Pekerja sendiri maupun keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Kecelakaan Kerja : Ialah kecelakaan yang terjadi\u002Ftimbul dalam dank arena\nhubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Pengurus Serikat Pekerja : Ialah Pekerja yang menduduki jabatan dalam\norganisasi Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Penerima Gross : Ialah penerimaan kotor Pekerja yang masih harus\ndiperhitungkan pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan\npotongan-potongan wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Penerimaan Netto : Ialah penerima bersih Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Masa kerja : Ialah jangka waktu seseorang bekerja di Perusahaan secara\ntidak terputus dan dihitung sejak diangkat menjadi Pekerja Tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Pekerja : Ialah kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja untuk Perusahaan\ndalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Kerja Lembur : Ialah kerja yang dilakukan Pekerja diluar jam\u002Fhari yang\ntelah ditetapkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Lingkungan : Ialah seluruh area Perusahaan termasuk bangunan Perusahaan,\njalan dan halaman yang berada didalamnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Surat Peringatan : Ialah Surat Resmi yang dikeluarkan oleh Perusahaan\n(dalam hal ini Departemen Personalia) karena adanya tindak pelanggaran disiplin\natau perbuatan tindak pelanggaran disiplin atau perbuatan-perbuatan yang\nmelanggar PKB dan atau Perjanjian Kerja atau peraturan-peraturan lain yang\ndibuat oleh kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Dispensasi : Ialah izin yang dikeluarkan Perusahaan kepada Pekerja untuk\nmeninggalkan tugas tanpa mengurangi hak-haknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Mutasi : Ialah hak Perusahaan untuk memindahkan pekerja untuk suatu\npekerjaan atau jabatan di Perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Jam Kerja : Ialah jam yang ditetapkan untuk melakukan pekerjaan\u002Fhal-hal\nyang berhubungan dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Luasnya Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Telah sama-sama dimengerti dan disepakati oleh Perusahaan dan Serikat\nPekerja bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini terbatas mengenai hal-hal yang\nbersifat umum saja seperti tertera dalam perjanjian ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Hal-hal yang bersifat teknis dan memerlukan penjabaran lebih lanjut akan\ndiatur bersama dengan peraturan tersendiri berlandaskan dan tidak bertentangan\ndengan ketentuan-ketentuan bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaredifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityexcludedtrigger\">\u003Cp>3.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk semua pekerja PT. Master\nWovenindo Label.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Yang Mengadakan\nPerjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Baik Perusahaan maupun Serikat Pekerja mempunyai kewajiban dan tanggung\njawab untuk menyebarluaskan serta memberikan penjelasan kepada Pekerja atau\npihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perjanjian, baik isi, makna,\npenafsiran maupun pengertian seperti apa yang telah ditetapkan dalam Perjanjian\nKerja Bersama (PKB) ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban\u002Fbertanggung jawab untuk\nmenjalankan, melaksanakan serta mentaati sepenuhnya kewajiban yang telah\ndisetujui bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Hubungan Perusahaan dengan Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan dan Serikat Pekerja bersepakat dan bertekad untuk bekerjasama\ndalam mengusahakan ketenangan usaha dan ketenangan kerja sehingga terwujud\nHubungan Industrial Pancasila (HIP) di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk menunjang terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama ini dan tekad ayat\n1 (satu) tersebut maka Perusahaan dan Serikat Pekerja melaksanakan pembentukan\ndan penyempurnaan sarana Hubungan Industrial Pancasila.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Khusus untuk sarana lembaga Bipartite disepakati untuk dikembangkan\nmelalui forum Bipartite, guna membicarakan hal-hal periodic dengan peserta dari\nPerusahaan dan Serikat Pekerja. Adapun pengaturannya diatur dalam ketentuan\ntersendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : PENGAKUAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Pengakuan Perusahaan dan Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja sebagai Badan\u002FOrganisasi yang\nmewakili dan bertindak untuk dan atas nama seluruh anggotanya yang mempunyai\nhubungan kerja dengan Perusahaan dan berfungsi untuk membimbing, membina dan\nmengarahkan anggotanya sesuai dengan aturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja mengakui bahwa Perusahaan mempunyai hak untuk memimpin dan\nmenjalankan usahanya dengan kebijakan Perusahaa, oleh karena itu maka\npenerimaan, pengaturan waktu kerja, penempatan, mutasi Pekerja adalah merupakan\nfungsi, hak dan kewajiban Perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan\nketentuan yang telah diatur dalam PKB dan dalam Peraturan Perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Fasilitas dan Bantuan Untuk Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Menunjuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPN, Perusahaan membantu\nmelaksanakan pemotongan iuran anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN). Untuk itu\nmaka Serikat Pekerja harus menunjukkan surat kuasa untuk memotong gaji dari\nanggotanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan menyediakan ruangan bagi Serikat Pekerja dengan perlengkapannya\nyang memadai didalam kompleks Perusahaan. Dalam hal Serikat Pekerja akan\nmenggunakan papan pengumuman dan satu copy dari pengumuman tersebut disampaikan\nke bagian Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan mengijinkan Serikat Pekerja mengadakan rapat-rapat, pertemuan\nSerikat Pekerja di ruangan milik Perusahaan dengan meminjamkan peralatan yang\ndiperlukan sepanjang tidak mengganggu jam kerja dan kegiatan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk memperlancar jalannya organisasi Serikat Pekerja maka Perusahaan\nmemberikan izin kepada SPN untuk menghadiri rapat-rapat pertemuan-pertemuan\nSerikat Pekerja diluar kompleks Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan menyediakan fasilitas untuk Pengurus Serikat Pekerja yang\nmendapat tugas luar disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Dispensasi Untuk Keperluan Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Atas permintaan Serikat Pekerja, Perusahaan memberikan dispensasi kepada\npengurus atau wakil-wakil yang ditunjuk Serikat Pekerja maksimal 2 (dua) orang\ndalam melaksanakan tugas organisasi atau memenuhi panggilan Pemerintah guna\nkepentingan organisasi atau kepentingan Negara dengan tidak mengurangi\nhak-haknya sebagai Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila seorang pengurus atau anggota Serikat Pekerja dipilih menjadi\npengurus pada perangkat organisasi Serikat Pekerja yang lebih tinggi.\nPerusahaan memberikan dispensasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya\ntersebut dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban sebagai Pekerja\nsepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Jaminan Bagi Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang dipilih sebagai pengurus Serikat Pekerja atau yang ditunjuk\noleh pengurus untuk menjadi wakil Serikat Pekerja tidak akan mendapat tekanan\nlangsung maupun tidak langsung dari Perusahaan\u002Fatasannya karena menjalankan\nfungsinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan akan menyelesaikan dengan Serikat Pekerja setiap ada keluhan\nPekerja baik diajukan kepada Perusahaan maupun melalui serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengurus Serikat Pekerja dapat memanggil anggotanya untuk suatu keperluan\ndi dalam jam kerja dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Atas permintaan Serikat Pekerja, Perusahaan dapat memberikan keterangan\nyang diperlukan tentang hal-hal tertentu yang menyangkut masalah keadaan\nKetenagakerjaan di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan menyadari bahwa tindakan penutupan Perusahaan (lock out) adalah\ntidak sesuai dengan semangat Hubungan Industrial Pancasil (HIP) maupun\nkebijaksanaan Pemerintah, maka oleh karena itu akan dihindarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Jaminan Bagi Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Serikat Pekerja akan membantu Perusahaan dalam menegakkan tata tertib dan\ndisiplin kerja serta meningkatkan produkstivitas kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja tidak akan mencampuri urusan Perusahaan yang tidak ada\nkaitannya dengan hubungan ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Serikat Pekerja menyadari bahwa tindakan pemogokan, penghasutan dan\nmemperlambat Pekerjaan adalah tidak sesuai dengan semangat Hubungan Industrial\nPancasila maupun kebijaksanaan Pemerintah, oleh karena itu akan selalu untuk\ndihindarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Tanggung Jawab Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Memberikan balas jasa yang layak sesuai dengan jasa yang telah diberikan\nPekerja kepada Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang\ndigariskan oleh Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Menjamin kesejahteraan Pekerja atas akibat kecelakaan-kecelakaan yang\ndialami dalam hubungan kerja sesuai Undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Menempatkan Pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang\ndimiliki\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Tanggung Jawab Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Melaksanakan perintah yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan\nPerusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mencapai suatu prestasi kerja yang ditetapkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Mentaati tata tertib Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan PKB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Memberikan keterangan yang lengkap dan benar mengenai Pekerjaan kepada\nPerusahaan dalam hubungan dengan tugasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Menyimpan dan menjaga semua keterangan yang didapat karena jabatan maupun\ndari pergaulan dilingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Memelihara dan menjaga barang-barang milik Perusahaan yang digunakan atau\ndipercayakan kepadanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi Perusahaan kepada atasan\natau orang yang berwenang, dapat juga melalui saluran-saluran lain yang\nbersedia didalam Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Penerimaan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan akan melaksanakan penerimaan Pekerja baru untuk memenuhi\nkebutuhan tenaga dalam hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Meningkatnya volume Pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk mengisi lowongan jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam penerimaan Pekerja baru untuk mengisi lowongan Pekerjaan, Perusahaan\nakan memberikan prioritas kepada keluarga Pekerja yang telah terputus hubungan\nkerjanya dengan Perusahaan karena meninggal dunia, lanjut usia dan medical\nunfit dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat penerimaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam mengisi lowongan jabatan akan diprioritaskan kepada Pekerja yang ada\ndalam Perusahaan yang memenuhi kualifikasi jabatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Persyaratan umum yang dipergunakan dalam penerimaan Pekerja adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Warga Negara Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Berusia antara 18 sampai 45 tahun pada waktu penerimaan kecuali untuk\ntenaga ahli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memenuhi persyaratan jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Berbadan dan berjiwa sehat dengan menunjukkan surat Dokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Tidak terlibat dalam organisasi-organisasi terlarang menurut hukum dan\nlulus clearance test oleh team screaning Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Berkelakuan baik dengan surat keterangan dari polisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Bersedia menjalani masa pelatihan dan percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Bersedia menunjukkan bukti-bukti asli dokumen\u002Fdata pribadi seperti antara\nlain ijazah pendidikan maupun pengalaman kerja yang terakhir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Bersedia tunduk dan patuh kepada Peraturan-Peraturan yang telah dituangkan\ndalam Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Status Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Status pekerja dibagi kedalam 4 (empat) kelompok yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja Pelatihan (Trainee) :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Pekerja yang masih menjalani masa pelatihan selama 3 (tiga) bulan\ndengan upah UMP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>2.Pekerja Percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja Percobaan adalah pekerja dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan dengan\nmendapat UMP, dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerjaan & sifat-sifat\npekerjaan yang ada, maka Pekerja percobaan dapat diangkat menjadi Pekerja Tetap\natau diberhentikan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pekerja Tetap :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Pekerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan didalam jangkat\nwaktu mulai pekerja ditetapkan sebagai pekerja tetap sampai ia mencapai umur\nuntuk pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja honorer :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah pekerja yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan atas dasar part\ntime maupun fulltime dan atau Pekerja yang pada waktu penerimaannya sudah\nberusia lebih dari 56 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Promosi Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan berhak mempromosikan seorang pekerja ke jabatan yang lebih\ntinggi dalam hal terdapat formasi jabatan yang kosong\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang berhak dipromosikan adalah pekerja yang dinilai sesuai dengan\nkebijakan & pertimbangan Perusahaan yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Paling terampil dalam masalah teknis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mempunyai kondiute baik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Dapat memimpin Pekerja lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mempunyai inisiatif & kreativitas kerja yang baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang dipromosikan berhak atas upah yang baru setelah dianggap\nmampu menjalani jabatan dalam jangka waktu 3 bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang dipromosikan ditetapkan dengan Surat Keputusan\u002FPenetapan dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Demosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Demosi adalah penurunan Jabatan atau golongan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan berhak mendemosi seorang pekerja apabila pekerja tersebut tidak\nmampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebelum demosi, Perusahaan\nmemberi kesempatan 3 bulan untuk memperbaiki kinerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang didemosi tidak berhak atas tunjangan jabatan. Standar\nupah\u002Fgaji akan ditinjau ulang, apabila seorang pekerja belum 1 (satu) tahun\nmemangku jabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang didemosi ditetapkan dengan Surat Keputusan\u002FKetetapan dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Penempatan, Mutasi dan Prosedurnya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Mutasi adalah hal Perusahaan, demi kelancaran kegiatan Perusahaan serta\npendayagunaan tenaga kerja, Perusahaan dapat menempatkan, memutasikan atau\nmemindahkan Pekerja untuk suatu jabatan\u002FPekerjaan, baik yang bersifat sementara\nmaupun tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mutasi dapat dilakukan dengan alasan-alasan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Bertambahnya Pekerjaan di suatu tempat dengan memperhatikan kecakapan dan\nkemampuan Pekerja serta mempertimbangkan kariernya didalam Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Apabila Pekerja menunjukkan prestasi untuk maju, maka sesuai dengan\nprestasi tersebut ia dapat dimutasikan untuk memberikan kesempatan kepadanya\nmemperoleh pengalaman yang luas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja yang karena kesehatannya menurut nasehat Dokter tidak memungkinkan\nia bekerja dalam jabatan\u002FPekerjaan yang didudukinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap mutasi\u002Fpemindahan ditetapkan dengan surat keputusan\u002Fpenetapan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Mutasi\u002Fpemindahan dalam pelaksanaannya tidak akan mengurangi hak-hak\nPekerja termasuk hak untuk mendapatkan promosi, dan kenaikan gaji seperti yang\ntelah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Mutasi tidak boleh dimaksudkan untuk menghukum dan merugikan Pekerja yang\nbersangkutan dengan perkembangan Serikat Pekerja yaitu karena keyakinan\npolitiknya, dan tidak akan menekan agar Pekerja minta untuk berhenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : WAKTU KERJA & LEMBUR\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Waktu Kerja, Hari Kerja & Istirahat Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>1.Waktu kerja adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>a.Non Shift :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Senin s\u002Fd Jum’at : 08.00 s\u002Fd 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Sabtu : 08.00 s\u002Fd 14.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Istirahat Senin s\u002Fd Sabtu : 12.00 s\u002Fd 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Jum’at : Bagi yang melaksanakan sholat Jum’at diberikan untuk\nistirahat lebih awal mulai jam 11.30 - 13.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kerja Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>- Kerja Shift diatur 5 (lima) hari kerja 1 (satu) hari libur\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Jadwal Shift diatur dalam daftar tersendiri oleh Kepala Divisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dalam waktu tertentu Perusahaan dapat menentukan lain, sepanjang kelebihan\njam kerja 7 (tujuh) jam sehari atau 40 jam seminggu dihitung lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Bagi pekerja shift jam istirahat diatur sesuai jadwal yang ditetapkan oleh\nKepala Divisi terkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Khusus untuk pekerja tertentu karena sifat pekerjaannya, waktu kerja dan\nistirahatnya diatur secara tersendiri dengan memperhatikan kepentingan serta\nmenurut tuntutan dan sifat pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ketentuan jam kerja tersebut diatur atau ditetapkan sesuai dengan\nKetetapan Depnaker. Ketentuan jam kerja itu dapat dirubah sewaktu-waktu apabila\nkeadaan pekerjaan di Perusahaan menghendaki. Perubahan jam kerja sebelumnya\ndiinformasika dan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Kerja lembur adalah kerja yang dilakukan atau dijalankan selebihnya dari\njam kerja dan atau hari kerja seperti tersebut dalam BAB IV Perjanjian Kerja\nBersama ini yang lamanya minimal 1 (satu) jam dan pelaksanaanya dengan Surat\nPermohonan\u002FPerintah Lembur (SPL) yang ditandatangani oleh Atasan Pekerja dan\nPekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kerja lembur pada dasarnya dilakukan Pekerja secara sukarela kecuali dalam\nhal :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Keadaan darurat atau apabila pekerjaan-pekerjaan yang jika tidak segera\ndiselesaikan akan mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan Customer.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja shift terpaksa perlu terus-menerus bekerja karena penggantinya\nbelum\u002Ftidak datang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Ada pekerjaan yang tertumpuk dan perlu diselesaikan dengan segera dan\napabila ditunda dapat mengganggu kelancaran produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal karena sesuatu alasan pekerja tersebut diatas tidak dapat kerja\nlembur, maka pekerja yang bersangkutan wajib memberitahukan pada saat itu juga\nkepada Atasannya langsung, maka perintah lemburnya akan dievaluasi kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Yang berhak mendapat upah lembur adalah Pekerja yang sesuai dengan SPL\n(Surat Perintah Lembur\u002FSurat Permohonan Lembur)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Atas kesepakatan Perusahaan dengan Pekerja masalah pengaturan lembur dapat\ndievaluasi dengan memperhatikan kondisi dan situasi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Perhitungan Upah Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1.Perhitungan upah lembur diatur dengan berpedoman pada Surat Keputusan\nMenteri Tenaga Kerja No. 102\u002FMen\u002F2004 Peraturan Perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Tarif upah lembur per jam adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pekerja Bulanan = 1\u002F173 x upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Adapun cara perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>a.Apabila kerja lembur pada hari biasa :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Untuk jam kerja lembur pertama akan dibayarkan upah sebesar 1 ½ (satu\n    setengah x upah per jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk jam kedua akan dibayarkan upah sebesar 2 (dua) x upah perjam dan\n    seterusnya\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp>b.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau Hari\nRaya\u002Flibur resmi :\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Untuk setiap jam kerja lembur dalam bata 7 (tujuh) jam, maka akan\n    dibayarkan upah sedikit-dikitnya 2 (dua) x upah per jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk jam kerja lembur pertama selebinya 7 (tujuh) jam, maka akan\n    dibayarkan upah sebesar 3 (tiga) x upah per jam\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk jam kerja lembur kedua setelah dari 7 (tujuh) jam, maka akan\n    dibayarkan upah sebesar 4 (empat) x upah per jam dan seterusnya.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>c.Apabila kerja lembur dilakukan pada Hari Raya \u002Flibur resmi jatuh pada hari\nterpendek\u002Fhari sabtu, perhitungannya sesuai table\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Table cara perhitungan upah lembur :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>HARI\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>JAM\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>UPAH LEMBUR\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hari kerja biasa\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ke – 1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 ½ x T.U.L\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ke – 2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 ½ x T.U.L\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hari raya libur resmi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ke - 1 s\u002Fd 7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 x T.U.L\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ke - 8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 x T.U.L\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ke - 9 dst\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 x T.U.L\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hari Raya\u002Flibur resmi jatuh pada hari terpendek (Sabtu)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ke - 1 s\u002Fd ke - 5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 x T.U.L\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ke - 6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 x T.U.L\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ke - 7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 x T.U.L\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hari Raya Idul Fitri\u002FNatal\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ke - 1 s\u002Fd ke - 7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 x T.U.L\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ke - 8 dst\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 x T.U.L\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>T.U.L = Tarif Upah Lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pembayaran upah lembur dilakukan bersamaan dengan upah bulanan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Jumlah kerja termasuk lembur yang diperbolehkan bagi seorang Pekerja\nmaksimum 60 (enam puluh) jam seminggu kecuali dalam hal diperlukan lembur\nlebih, tetapi tidak melebihi ketentuan ijin penyimpangan waktu kerja yang telah\nditetapkan oleh Depnaker.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Upah yang berlaku adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan-tunjangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Setiap pekerja berhak atas gaji dan tunjangan-tunjangan sesuai status,\nkeahlian, pendidikan, masa kerja dan kundite kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pembayaran upah dilakukan paling sedikit satu bulan sekali dan dilakukan\npada setiap akhir bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pajak penghasilan ditanggung oleh Pekerja (PPH pasal 21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Kenaikan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Cp>1.Upah dibawah UMP disesuaikan dengan UMP yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Masa kerja diatas 1 tahun upahnya dibawah UMP yang berlaku diatur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Upah disesuaikan dengan UMP yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Ditambah TMK yang berjalan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cp>3.Kenaikan upah bagi pekerja yang upahnya diatas UMP dibicarakan kedua belah\npihak dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Tunjangan-Tunjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>1.Tunjangan masa kerja diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa\nkerja 1 (satu) tahun dan dibayarkan satu bulan setelah jatuh tempo, dengan\nketentuan diatur dalam lampiran 1.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perubahan Tunjangan masa kerja dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Insentif hadir dibagi 3 (tiga) jenjang dengan ketentuan diatur dalam\nlampiran 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-commutingallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchersamount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvoucherstype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>4.Kebijakan makan dan kebijakan transport dibayar per hari berdasarkan\nkehadiran, dengan ketentuan diatur dalam lampiran 3\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>5.Tunjangan shift diberikan berdasarkan kehadiran diatur dalam lampiran 3\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Biaya Perjalanan Dinas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan wajib mengeluarkan biaya untuk pekerja dalam rangka perjalanan\ndinas demi kepentingan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya biaya perjalanan dinas diatur oleh Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Pembayaran Upah Selama Pekerja Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan membayar upah (gaji dan tunjangan) Pekerja yang tidak dapat\nmelaksanakan Pekerjaannya karena dalam keadaan sakit berdasarkan keterangan\nDokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>2.Dalam hal Pekerja menderita sakit\u002Fdirawat dirumah sakit atau di rumah\ndibawah pengawasan dokter, sehingga karenanya tidak dapat melaksanakan\npekerjaan untuk jangka waktu lama maka selama itu Perusahaan akan membayar upah\nPekerja sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 2003:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.4 bulan pertama dibayar 100% x Upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.4 bulan kedua dibayar 75% x Upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.4 bulan ketiga dibayar 50% x Upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% x Upah sebulan, sebelum pemutusan\nhubungan kerja dilakukan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Pembayaran Upah Selama Pekerja Ditahan Oleh Pihak Yang\nBerwajib\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hal terjadi penahanan oleh pihak yang berwajib terhadap seorang\nPekerja dimana Perusahaan membayarkan upah (gaji pokok dan tunjangan-tunjangan\nyang tidak terkait dengan kehadiran) kepada Pekerja menurut ketentuan sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dengan\nalasan Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan pengusaha\nmaupun bukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan\npengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, permohonan ijin PHK dapat diajukan\nsetelah Pekerja ditahan paling sedikit 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib sebagaimana dimaksud\npada ayat 2, pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan\nbantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk 1 orang tanggungan : 25% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk 2 orang tanggungan : 35% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk 3 orang tanggungan : 45% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk 4 orang tanggungan : 50% dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Hal-hal lain yang belum dicantumkan dalam PKB ikut Undang-undang\u002FPeraturan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Pembayaran Upah Selama Menjalankan Kewajiban Agama Dan\nNegara\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Bagi Pekerja yang akan memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya,\nPerusahaan juga memberikan ijin meninggalkan pekerjaan sesuai ketentuan yang\ndiatur Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 (pasal 6 ayat 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan akan membayar upah kepada Pekerja yang sedang menjalankan\nkewajiban Negara, jika dalam menjalankan kewajiban Negara tersebut Pekerja\ntidak mendapat upah dari Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan akan membayar kekurangan atas upah yang biasa dibayarkan kepada\nPekerja dalam menjalankan kewajiban Negara menerima upah kurang dari biasa\nditerima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : PENDIDIKAN DAN LATIHAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cp>1.Perusahaan menyadari perlunya peningkatan kemampuan kerja sebagai\nprasyarat dalam peningkatan produktivitas, maka Perusahaan akan terus melakukan\nusaha-usaha peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan Pekerja melalui\npendidikan dan latihan kerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan latihan kerja wajib\nmengikuti dengan sungguh-sungguh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Pendidikan Prakerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyelenggarakan pendidikan prakerja bagi Pekerja baru guna\nmembekali mereka dengan Pengetahuan Umum mengenai Perusahaan, cara kerja\nperangkat organisasi, nilai-nilai dan norma-norma Perjanjian Kerja Bersama ini\nsebelum Pekerja ditempatkan pada pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Pendidikan Umum Dasar\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan menyelenggarakan pendidikan umum dasar bagi Pekerja dalam\nrangka membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dalam mengemban serta\nmelaksanakan tugasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>2.Materi dan pendidikan umum dasar ini antara lain meliputi hubungan\nindustrial Pancasila, kesehatan dan keselamatan Pekerja, peningkatan mutu\nterpadu dan lain-lain.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Penyelenggara pendidikan umum dasar ini adalah tanggung jawab\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan, diwajibkan mengikuti\ndengan sungguh-sungguh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Pendidikan Fungsional\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>1.Perusahaan memberikan pendidikan fungsional bagi pekerja untuk\nmeningkatkan kemampuannya dalam suatu bidang Pekerjaan sesuai dengan\ntugas\u002Fjabatannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Penentuan Pekerja dan jenis pendidikan fungsional yang akan diikuti\ndidasarkan ata kebutuhan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pendidikan fungsional dapat diselenggarakan didalam Perusahaan (training\ncentre) di tempat lain yang ditunjuk Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang mendapat tugas untuk mengikuti pendidikan ini wajib mengikuti\ndengan sungguh-sungguh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdays1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype\">\u003Cp>Setiap tahun Perusahaan memberikan tunjangan Hari Raya pada hari Raya\nkeagamaan kepada setiap Pekerja yang telah mencapai masa kerja minimal 3 (tiga)\nbulan pada hari raya tersebut dengan ketentuan sebagai berikut (Permenaker\nNo.04\u002FMEN\u002F1994) :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Masa kerja 1 tahun atau lebih adalah 1 bulan upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.3 bulan dibawah satu tahun dihitung proporsional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 hari sebelum\njatuh tempo Hari Raya Keagamaan, berhak atas tunjangan Hari Raya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari\nRaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : PENGOBATAN, PERAWATAN KESEHATAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Cp>Perusahaan menyadari sepenuhnya Pekerja yang sehat akan lebih mampu\nmeningkatkan produktivitas sebagaimana yang diharapkan. Demikian pula keluarga\nPekerja yang sehat akan memberikan semangat, gairah dan ketenangan kerja bagi\nPekerja dalam menjalankan tugas Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan\nmemberikan perhatian yang wajar terhadap kondisi kesehatan para pekerja dan\nkeluarganya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Bantuan Pengobatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>Perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam program pemeliharaan kesehatan\nyang dikelola Jamsostek, yaitu bantuan pengobatan rawat jalan, bantuan\npengobatan rawat inap dan bantuan perawatan bersalin.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : JAMINAN SOSIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Sumbangan Pernikahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan memberikan sumbangan pernikahan kepada Pekerja yang\nmelangsungkan pernikahan secara sah, dengan ketentuan diatur dalam lampiran\n4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sumbangan pernikahan hanya diberikan sekali, berlaku bagi pernikahan yang\nI (pertama)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sumbangan hanya diberikan kepada salah satu pihak jika pernikahan terjadi\nantara Pekerja pria dengan Pekerja wanita dalam satu Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sumbangan pernikahan hanya diberikan kepada Pekerja yang telah mempunyai\nmasa kerja minimal 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk mendapatkan sumbangan pernikahan, Pekerja harus menyampaikan\nbukti-bukti yang sah melalui bagian Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Olah Raga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk menunjang pengembangan kegiatan olah raga, Perusahaan akan\nmeningkatkan fasilitas olah raga di Perusahaan agar dapat dimanfaatkan oleh\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan memberikan anggaran secara periodic\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Usaha Koperasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Guna menunjang usaha koperasi, untuk meningkatkan kesejahteraan Pekerja maka\nsemua Pekerja diwajibkan menjadi anggota koperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyediakan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Fasilitas ruangan kantor dan gudang yang memadai bagi koperasi karyawan.\nMelaksanakan pemotongan iuran keanggotaan melalui Divisi Personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bantuan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan\nkoperasi yang akan diatur tersendiri oleh Perusahaan dan Koperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Rekreasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Satu kali dalam setahun Perusahaan akan menyelenggarakan rekreasi bagi\nPekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Rekreasi dilaksanakan pada hari libur Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk keperluan tersebut Perusahaan memberikan biaya sesuai dengan kondisi\nPerusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Kerohanian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk menunjang pembinaan rohani bagi para Pekerja, Perusahaan melaksanakan\nhal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Menyediakan fasilitas ibadah yang memadai di lingkungan Perusahaan\nsehingga memungkinkan Pekerja menjalankan kewajiban menurut agama dan\nkepercayaan masing-masing dengan baik pada waktunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Memberikan dana untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh para\nPekerja dilingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Penghargaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan berkewajiban memberikan penghargaan kepada Pekerja yang memiliki\nkondite kerja baik. Tata cara dan bentuk ditetapkan dalam Peraturan\ntersendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : CUTI, IJIN TIDAK MASUK KERJA DAN HARI LIBUR\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk keperluan istirahat dan keperluan-keperluan khusus, Perusahaan\nmemberikan kesempatan kepada Pekerja untuk menggunakan hak cuti, dengan\nmenerima upah (gaji beserta tunjangan-tunjangannya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Cuti Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Cuti haid adalah cuti yang diperoleh bagi pekerja wanita yang tidak dalam\nkeadaan hamil dan yang belum lanjut usia atau yang belum menopause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>2.Pekerja wanita tidak diwajibkan untuk bekerja pada hari pertama dan kedua\nsewaktu haid dengan tetap mendapatkan upah. Untuk pelaksanaan hal tersebut,\npekerja wanita yang bersangkutan diwajibkan untuk melapor pada atasannya dan\npersonalia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pelaksanaan cuti haid ikut aturan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 13\ntahun 2003 pasal 81 & Pasal 93 ayat 2a (lampiran 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : Cuti Hamil dan Gugur Kandungan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap Pekerja wanita yang mengalami kehamilan diharuskan secepatnya\nmemberitahukan kepada Personalia secara tertulis dengan disertai surat\nketerangan dokter\u002Fbidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>2.Setiap Pekerja wanita berhak atas cuti melahirkan 1,5 bulan sebelum\nmelahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan dengan memperoleh upah penuh.\nApabila karyawati yang sudah berhak untuk mengambil cuti hamil atas permintaan\nsendiri akan mengambil hal cutinya mendekati hari saat akan melahirkan, maka\nkepada karyawati tersebut diharuskan membuat surat pernyataan yang disetujui\noleh suaminya dan atau dirinya sendiri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>3.Setiap Pekerja Wanita yang gugur kandungan berhak atas cuti 1,5 bulan\ndengan memperoleh upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Setiap Pekerja wanita yang akan mempergunakan hak cuti melahirkan harus\nmengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Perusahaan, yang diserta dengan\nsurat keterangan dokter\u002Fbidan yang merawatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21\u002F1954, setiap Pekerja berhak atas\ncuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Hak cuti pertama timbul setelah yang bersangkutan bekerja\nsekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan terus menerus terhitung dari tanggal\ndiangkat sebagai karyawan tetap PT. Master Wovenindo Label.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Hak cuti tahunan wajib dipergunakan dalam 1 (satu) periode masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dengan persetujuan Pimpinan\u002Fatasan yang bersangkutan, cuti tahunan untuk\nsetiap periode dapat dibagi dalam beberapa tahap, dengan memperhatikan\nketentuan berlakunya hak cuti yang bersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dalam masa cuti tahunan maupun cuti lainnya Pekerja tidak diperkenankan\nbekerja di Perusahaan lain, jika hal tersebut dilakukan maka akan dikenakan\nsanksi pelanggaran disiplin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja yang ingin mempergunakan hak cuti tahunannya, wajib mengajukan\nsecara tertulis kepada Pimpinan\u002FAtasan, selambat-lambatnya seminggu sebelum\nrealisasi cuti tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : Cuti Besar\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ikut ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 79 dan Kep.Men\nNakertrans RI No.Kep-51\u002FMen\u002FIV\u002F2004. (Lampiran 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Ijin Tidak Masuk Bekerja Untuk Keperluan Khusus\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja menurut kebutuhannya dapat diberikan ijin tidak masuk bekerja dengan\nmendapatkan upah untuk keperluan khusus:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pernikahan Pekerja sendiri diberikan ijin 5 (lima) hari untuk pernikahan\npertama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>2.Istri Pekerja melahirkan diberikan ijin 3 (tiga) hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pernikahan anak pekerja diberikan ijin 3 (tiga) hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>4.Suami\u002Fistri\u002Fanak\u002Forang tua Pekerja meninggal atau mendapat kecelakaan\nberat diberikan ijin 3 (tiga) hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.Mertua pekerja meninggal, diberikan ijin 3 (tiga) hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Mengkhitankan anak atau membabtiskan anak diberikan ijin 2 (dua) hari.\n(Ijin tidak masuk bekerja diatas tidak mengurangi cuti tahunan Pekerja\ntersebut).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1\n(satu) hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Khusus untuk kepentingan-kepentingan Nasional dan Regional dalam rangka\nmenjalankan tugas Negara dalam bidang Olah Raga, Kesenian, Pemilu, Pekerja\ndiberikan ijin khusus meninggalkan Pekerjaan dengan mendapat upah dari\nPemerintah dan tidak melebihi 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pekerja dapat diberikan ijin meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan\nkewajiban ibadah Haji dalam musim Haji (bukan umroh) dengan ketentuan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pemberian ijin hanya satu kali dan lamanya harus sesuai dengan jadwal\nperjalanan yang ditetapkan Pemerintah dan Departemen Agama ijin Khusus ini\nhanya berlaku bagi pekerja Warga Negara Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Selama meninggalkan pekerjaannya Pekerja berhak menerima upah sesuai\nPeraturan Pemerintah No. 8 tahu 1981\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Pelaksanaan dari Pasal 48 ayat 1,2,3, 4, 5 & 6 tidak boleh lebih dari\nketentuan. Melebihi dari ketentuan tanpa adanya keterangan yang dapat\ndipertanggung jawabkan dianggap mangkir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Izin tidak masuk kerja karena sakit harus disertai Surat Keterangan\nDokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Izin tidak masuk karena keperluan keluarga dipotong hak cuti, namum\npelaksanaannya harus disetujui oleh Kepala Bagian\u002FKepala Divisi masing-masing.\nSetengah jam sebelum jam kerja harus lapor perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Hari-Hari Libur Resmi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>1.Sesuai dengan Peraturan yan berlaku, Perusahaan memberikan istirahat\nkepada Pekerja pada hari-hari libur resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Hari-hari libur resmi dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas adalah hari-hari\nlibur yang diumumkan setiap tahun oleh Pemerintah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : KESELAMATAN, KESEHATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyprovisions\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>1.Untuk menjamin keselamatan Pekerja, maka Perusahaan akan mentaati\nPeraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digariskan oleh\nUndang-Undang\u002FPeraturan Pemerintah dengan menyediakan alat-alat\nproteksi\u002Fperlindungan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Setiap Pekerja diwajibkan mentaati Peraturan Keselamatan dan Kesehatan\nKerja serta memakai alat perlindungan keselamatan kerja yang telah ditetapkan\nsesuai dengan tugasnya masing-masing.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>3.Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, maka Perusahaan akan melaksanakan\nsemua ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.03 Tahun 1992.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cp>4.Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang keanggotaannya\nterdiri dari unsur-unsur Perusahaan dan Serikat Pekerja akan menyusun dan\nmenetapkan lebih lanjut Peraturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di\nPerusahaan serta alat-alat perlindungan dan keselamatan kerja dengan berpedoman\npada UU No. 1 Tahun 1970.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Pakaian Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja diwajibkan memakai pakaian kerja\u002Fseragam selama melakukan\nPekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan memberikan pakaian kerja 2 (dua) tahun sekali dengan\nmemperhatikan sifat pekerjaannya, yang pelaksanaannya akan diatur dalam\nketentuan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian\nKerja Bersama ini. Jika sebelum masa 2 (dua) tahun sudah tidak layak pakai,\nmaka penggantian dilaksanakan dengan menunjukkan bukti seragam tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : Alat-alat Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan menyediakan secara Cuma-Cuma alat-alat kerja bagi Pekerja\ndengan macam yang telah ditentukan bagi masing-masing Pekerjaan\u002Fbagian yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja diwajibkan merawat alat-alat kerja tersebut dan menyimpannya pada\ntempat yang ditentukan oleh Kepala Bagian masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal terjadi kerusakan pada alat-alat kerja sehingga perlu dilakukan\npenukaran, Pekerja diwajibkan menunjukkan alat kerja yang lama\u002Frusak kepada\nseseorang yang telah ditentukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : Perlindungan Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Pemeriksaan\nPerlengkapan Perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan menyediakan secara Cuma-Cuma alat perlindungan kesehatan dan\nkeselamatan kerja bagi Pekerja yang sifaf pekerjaannya memerlukan perlindungan\nkeselamatan dan kesehatan kerja berupa perlengkapan perlindungan dan hal-hal\nlain yang dianggap perlu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja diwajibkan merawat perlengkapan perlindungan keselamatan dan\nkesehatan Pekerja serta menyimpannya pada tempat yang telah ditentukan oleh\nKepala Bagian masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang perlengkapan perlindungan keselamatan dan kesehatannya\nrusak\u002Ftidak dapat dipergunakan lagi harus melapor kepada atasannya untuk\nmendapatkan penggantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) mengadakan\npemeriksaan secara periodic atas alat perlindungan keselamatan dan kesehatan\nkerja yang digunakan oleh para pekerja dan hasil pemeriksaan disampaikan ke\nPerusahaan dengan tembusan kepada Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dalam hal terdapat adanya ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, maka\nPerusahaan akan segera melengkapinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : PERATURAN TATA TERTIB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : Tata Tertib Registrasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Setiap pekerja wajib memberitahukan kepada Perusahaan melalui Divisi\nPersonalia apabila ada perubahan data pribadi yang menyangkut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Alamat (tempat tinggal)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Keadaan keluarga (perkawinan, kelahiran, kematian dan lain-lain)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Anggota keluarga yang terdekat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kartu Tanda Penduduk (KTP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : Tata Tertib Keselamatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap pekerja wajib mentaati peraturan kerja didalam Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pada waktu mulai selama dan sesudah melakukan Pekerjaan setiap pekerja\nwajib mentaati prosedur dan langkah-langkah keselamatan kerja yang telah\nditentukan bagi Pekerjaannya masing-masing termasuk menggunakan perlengkapan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Demi terciptanya keselamatan kerja, maka pekerja dilarang melakukan\nhal-hal seperti tersebut dibawah ini :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menempatkan barang dan alat kerja serampangan sehingga membahayakan\nkeselamatan dirinya atau orang lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menghidupkan\u002Fmenjalankan\u002Fmenggerakkan mesin, pesawat, alat angkat atau\nmobil yang bukan menjadi tugasnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bermain-main\u002Fmemperlakukan secara ceroboh perlengkapan keselamatan kerja,\nsehingga dapat merusak perlengkapan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja yang mengetahui Pekerja lain mendapatkan kecelakaan, wajib memberi\npertolongan secepat mungkin dalam batas kemampuan yang ada padanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : Tata Tertib Kesehatan dan Kebersihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap pekerja wajib mentaati peraturan kesehatan dan kebersihan khususnya\ndalam 5 R (ringkas, Resik, Rapi, Rawat, Rajin). Waktu menggunakan fasilitas WC,\nkamar mandi, tempat cuci tangan, Pekerja wajib menggunakan cara-cara yang telah\nditentukan oleh Perusahaan dan dilarang merusak\u002Fmerubah\u002Fmengambil perlengkapan\nmaupun alat-alat yang ada dalam ruangan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ketentuan tersebut pada ayat 1 (satu) diatas juga berlaku bagi fasilitas\nlain seperti kamar ganti pakaian, tempat ibadah, ruang makan, dan\nsebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Demi terciptanya kesehatan dan kebersihan, Pekerja dilarang :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Membuang sisa air minum, lap atau sampah di tempat yang semestinya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memasuki Musholla selain untuk melakukan sholat pada jam yang telah\nditentukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Membawa masuk ke dalam komplek Perusahaan barang-barang yang tergolong\nobat bius (narkotika) dan barang lain yang dilarang Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Membawa masuk ke dalam komplek Perusahaan minuman keras atau menjadi mabuk\nakibat telah meminum-minuman keras.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bagi karyawan yang akan melaksanakan sholat diharuskan dilaksanakan di\nMushollah yang telah disediakan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : Tata Tertib Kemanan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap Pekerja wajib mentaati peraturan keamanan dalam Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap Pekerja yang mengetahui adanya keadaan\u002Fkejadian atau benda yang\ndapat menimbulkan bahaya kebakaran, pencurian, gangguan terhadap keselamatan\ndan ketentraman di komplek Perusahaan wajib segera memberitahukan Satuan\nPengamanan atau Atasan langsung\u002FPejabat Perusahaan atau siapa saja yang dapat\ndihubungi secara cepat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pekerja wajib menghindari hal-hal yang berhubungan dengan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kebakaran atau ledakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pencurian, kehilangan dan pengrusakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Perkelahian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja yang mengetahui adanya kebakaran wajib memadamkan api\ndengan cara apapun. Untuk mencegah terjadinya kebakaran atau ledakan, maka\nPekerja dilarang :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menyalakan apai atau merokok ditempat dimana terdapat bensin, solar, gas\ndan barang lainnya yang mudah terbakar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mendekatkan bensin, solar, gas dan barang lainnya yang mudah terbakar\ndimana terdapat api.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Merokok ditempat yang terlarang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Sebelum puntung rokok dibuang ditempat yang telah ditentukan, apinya harus\nterlebih dahulu dimatikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Merusak, merubah atau menghilangkan fungsi alat pengaman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Membawa masuk kedalam kompleks Perusahaan bahan bakar, bahan peledak,\nsenjata tajam, senjata api yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Bermain-main dengan alat pemadam api memindahkan tempatnya atau\nmemperlakukan secara ceroboh sehingga menimbulkan kerusakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk mencegah terjadinya kecurian\u002Fpencurian dan pengrusakan, maka Pekerja\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Wajib memelihara barang yang dipertanggung jawabkan kepadanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pada waktu jam kerja dilarang memasuki ruangan orang lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Dilarang keluar masuk kompleks Perusahaan selain melalui pintu yang telah\ndisediakan dan dengan cara yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dilarang menaruh benda berharga ditempat yang tidak terkunci atau secara\nsembrono\u002Fserampangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Untuk mencegah perkelahian atau hal lainnya, Pekerja dilarang :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melakukan hasutan terhadap sesama pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menyebarkan desas-desus atau kabar bohong dalam bentuk dan cara apapun\nyang menggelisahkan sesama Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengancam Pekerja lain atau memaksanya untuk mengikuti sikap dan\ntindakannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Membawa senjata tajam kedalam kompleks Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Mempropagandakan keyakinan politiknya didalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : Tata Tertib Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap Pekerja diharuskan memakai seragam & tanda pengenal selama\nmenjalankan tugas di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>2.Setiap Pekerja dilarang berbuat atau bertingkah laku antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Membawa senjata api\u002Ftajam ke dalam lingkungan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Berlaku kasar, menghina pengusaha & keluarganya serta teman\nsekerjanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bercanda, berteriak-teriak, bernyanyi, bersiul, bersiut atau menimbulkan\nsuatu bunyi yang dapat mengganggu ketenangan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Menganiaya\u002Fmenghina\u002Fmengancam pengusaha & keluarganya, atasan, Pekerja\ndan sesama pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Melakukan demonstrasi, pemogokan\u002Funjuk rasa ataupun memperlambat jalannya\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Merokok dan meludah disembarang tempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Makan dan minum ditempat yang terlarang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Berkelahi, berbuat onar dan berjudi dalam lingkungan Perusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>i.Mengadakan rapat-rapat, pidato-pidato, propaganda\u002Fhasutan dan menempel\nplakat, pamflet-pamflet tanpa ijin dari Perusahaan atau pejabat yang berwenang,\nserta coret-coret di tempat yang tidak sepatutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Berjualan atau memperdagangkan barang-barang, terutama obat bius atau\nsejenisnya dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Membujuk pengusaha dan keluarganya atau teman sekerja untuk\nmerencanakan\u002Fmelakukan perbuatan yang melanggar hukum dan kesusilaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Memberikan keterangan palsu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Mabuk-mabukan\u002Fminum obat bius\u002Fnarkotika dalam lingkungan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n.Tidak mengindahkan perintah kerja yang layak walaupun telah diperingatkan\natau tidak bekerja lebih baik walau telah ditegur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o.Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas\u002Ftidak wajar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.Menghentikan pekerjaan sebelum jam kerja berakhir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.Menghentikan pekerjaan sebelum jam kerja berakhir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r.Mengabsentkan\u002Fmengisi dan memaraf buku hadir untuk atau atas nama pekerja\nlain yang tidak masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s.Mengganggu dan memperlambat pekerjaan pekerja yang lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t.Melakukan pencurian, penggelapan, dan penipuan terhadap pengusaha dan\nkeluarganya dan teman sekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Selama jam kerja dalam setiap pelaksanaan pekerjaan, pekerja harus\nmengikuti petunjuk dari atasannya dan tidak diperkenankan berbuat\nsewenang-wenang ataupun melalaikan tugasnya, misalanya seperti menginggalkan\ntugas sebelum jam kerja berakhir tanpa seijin dari atasannya langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dengan berakhirnya jam kerja, seluruh pekerja harus meninggalkan tempat\nkerja terkecuali mereka yang ditentukan untuk bekerja lembur atau tugas-tugas\nlain sesuai dengan sifat pekerjaan yang diatur oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja tidak diperkenankan baik langsung maupun tidak langsung bekerja\ndengan Perusahaan lain selama berlangsung hubungan kerja dengan PT. Master\nWovenindo Label.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja dilarang berjualan dilokasi kerja baik pada jam kerja maupun\nsetelah jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pekerja harus menyadari kewajiban-kewajibannya serta melaksanakan tugas\npekerjaan dengan sebaik-baiknya dan aktip memajukan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pekerja berkewajiban untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Memperlakukan mesin-mesin produksi dan peralatan kerja lainnya yang\ndisediakan\u002Fdimiliki Perusahaan secara berhati-hati serta menghemat\npenggunaannya seefisien mungkin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memakai dan memelihara barang-barang milik Perusahaan yang dipinjamkan\nkepadanya sebagai alat kerja atau fasilitas lain yang diberikan kepadanya\ndengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Menjaga suasana yang tertib dan tentram dan menghindarkan diri dari\ntindakan sabotase, pemogokan\u002Funjuk rasa dan lain-lain tindakan yang dapat\nmengganggu kelancaran kehidupan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pekerja dilarang dan tidak diperkenankan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Karena jabatannya berlaku semena-mena terhadap Pekerja lain baik untuk\natasan terhadap Pekerjanya serta kepada Pekerja lain yang tidak mempunyai\nhubungan secara hirarki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : Tata Tertib Sikap Atasan Terhadap Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Demi terciptanya disiplin dan keharmonisan kerja dalam Perusahaan, maka\natasan wajib :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Memperlakukan Pekerjanya dengan sopan, jujur dan sesuai tugas yang telah\nditentukan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Memberikan bimbingan kepada Pekerjanya mengenai pekerjaan yang harus\ndilakukan\\\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Memberikan bimbingan dan dorongan kepada Pekerjanyab untuk meningkatkan\nketerampilan kerja, pengetahuan dan disiplin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Menergur Pekerjanya yang menyalahi peraturan yang telah ditentukan secara\nwajar dan sopan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Atasan wajib melakukan penialain terhadap Pekerjanya sesuai dengan batas\nkewenangan yang dimilikinya secara jujur dan obyektif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Atasan wajib menjawab setiap pertanyaan Pekerja sesuai dengan batas\nkewenangan yang dimilikinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : Tata Tertib Sikap Pekerja Terhadap Atasan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja wajib melaksanakan perintah dan petunjuk atasannya dengan\nsebaik-baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja wajib bersikap sopan, jujur dan wajar terhadap atasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja wajib menanyakan kepada atasannya hal-hal yang belum atau kurang\njelas baginya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja berhak mengajukan usul atau saran pada atasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : SANKSI-SANKSI TERHADAP PELANGGARAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : Peringatan\u002FSanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan maupun Pekerja menyadari sepenuhnya perlunya penegakan disiplin\nkerja, karenanya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja atas\nperaturan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diberikan\nsanksi\u002Fperingatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Peringatan\u002Fsanksi yang diberikan kepada Pekerja adalah merupakan usaha\nkorektif dan pengarahan terhadap tindakan tingkah laku Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Peringatan\u002Fsanksi atas pelanggaran akan diberikan kepada Pekerja diperinci\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.PERINGATAN LISAN, dilakukan oleh atasan Pekerja untuk pelanggaran yang\nbersifat umum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.PERINGATAN TERTULIS, dilakukan oleh atasan pekerja untuk pelanggaran\nbersifat khusus yang dikeluarkan menurut ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Surat peringatan ke\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Dikeluarkan dan ditandatangani oleh\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Jangka waktu\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kepala Personalia\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Cc.Ka. Divisi, PSP-SPN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kepala Personalia\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Cc.Ka. Divisi, PSP-SPN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>III \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kepala Personalia\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Cc.Ka. Divisi, PSP-SPN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Urutan teguran tertulis\u002Fperingatan tertulis dapat diberikan menurut\ntahapannya tetapi dapat juga diberikan secara langsung dengan tidak mengikuti\nurutan (pertama, kedua, ketiga) dengan didasarkan atas kesalahan\u002Fpelanggaran\nyang dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam setiap memberikan peringatan tertulis, satu copynya disampaikan\nkepada Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Surat peringatan tertulis dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari\nsetelah terjadinya kesalahan\u002Fpelanggaran. Peraturan lebih lanjut tentang bentuk\nperingatan tertulis ditetapkan tersendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) dikenakan terharap Pekerja yang\nmasih melakukan kesalahan\u002Fpelanggaran yang pelaksanaanya diatur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Permintaan sanksi pemutusan hubungan kerja disampiakan Kepala Bagian\ndimana Pekerja bekerja dengan ditandatangani oleh Kepala Divisinya kepada\nDivisi Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Divisi Personalia akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan\nprosedur\u002Fketentuan-ketentuan dalam UU No.13 tahun 2003 (Peraturan yang\nberlaku).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : Peringatan Tertulis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam memberikan peringatan tertulis\u002Fsnaksi kepada Pekerja, Perusahaan\nmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Macam dan berat ringannya kesalahan\u002Fpelanggaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Seringnya pengulangan\u002Ffrekuensi kesalahan\u002Fpelanggaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ada tidaknya unsur kealpaan\u002Fkesengajaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan\u002Fpelanggaran (dalam\nbatas kemampuan pekerja atau tidak).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : Kesalahan\u002FPelanggaran Dengan Surat Peringatan I\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kesalahan\u002Fpelanggaran dilakukan pekerja yang dapat diberikan surat\nperingatan ke-1 (pertama) setelah dilakukan tindakan-tindakan sesuai pasal 61\nadalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Mangkir selama 2 (dua) hari kerja berturut-turut atau 3 (tiga) hari kerja\ntidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Selama jam kerja sering meninggalkan tempat kerja tanpa ijin atau alasan\nyang sah, meskipun telah beberapa kali diberikan peringatan lisan oleh\natasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tetap tidak menunjukkan kesungguhan bekerja yang tercermin dari hasil\nkerjanya dibawah kemampuan sebenarnya tanpa alasan yang jelas meskipun sudah\ndiberikan peringatan lisan oleh atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Kedapatan tidur di waktu kerja di lingkungan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tidak mengenakan pakaian kerja & tanda pengenal yang sudah diberikan\noleh Perusahaan pada waktu bekerja, walaupun sudah pernah diberikan teguran\noleh atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Mengabsenkan kartu pekerja lain atau menyuruh mengabsenkan kartunya kepada\norang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Terlambat datang dari waktu yang telah ditentukan tanpa ijin atau tanpa\nalasan yang sah sebanyaknya 3 (tiga) kali dalam sebulan atau tidak mengabsenkan\nkartu pencatat atau tidak membuat laporan atas keterlambatannya meskipun telah\nsering diberikan peringatan lisan oleh atasannya (Kepala Bagian s\u002Fd\nPelaksana).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan tanpa ijin atau\nalasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Tidak memakai perlengkapan keselamatan kesehatan dan pelindung kerja yang\ntelah ditentukan untuk pekerjaannya pada waktu melakukan pekerjaan meskipun\nsudah diberikan peringatan lisan oleh atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Menjual kupon berhadiah atau sejenisnya didalam lingkungan Perusahaan\nmeskipun sudah diberikan peringatan lisan oleh atasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Tanpa alasan yang jelas menolak untuk mengikuti pemeriksanaan kesehatan\nyang diwajibkan Perusahaan meskipun telah beberapa kali diberikan peringatan\nlisan oleh atasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa ijin\u002Fperintah atasannya\nsehingga pekerjaan utamanya terbengkalai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Keluar\u002Fmasuk lingkungan Perusahaan melalui jalan\u002Fpintu yang tidak\nsemestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Kedapatan mencoret-coret tembok\u002Fgedung di dalam lingkungan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Dengan sengaja membiarkan suatu tindakan\u002Fkejadian yang sifatnya dapat\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Penolakan mutasi oleh pekerja yang dilakukan oleh Perusahaan, meskipun\ntelah beberapa kali diberikan peringatan lisan oleh atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : Kesalahan\u002FPelanggaran Dengan Surat Peringatan Ke-II\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kesalahan\u002Fpelanggaran dilakukan pekerja yang dapat diberikan surat\nperingatan ke-II (dua) adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Mangkir selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut ata 4 (empat) hari tidak\nberturut-turut dalam 1 (satu) bulan meskipun telah diberikan surat peringatan\nke I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bukan menjadi tugasnya memindahkan alat pemadam kebakaran dari tempatnya\natau mempergunakan bukan untuk tujuan yang semestinya tanpa ijin\u002Falasan yang\ndapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapatkan atau selama masa\nberlaku surat peringatan ke-I masih melakukan lagi kesalahan\u002Fpelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Mengendarai kendaraan Perusahaan atau kendaraan customer, truk, forklit,\ndan kendaraan angkutan lainnya yang bukan menjadi tugasnya tanpa ijin\u002Fperintah\natasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Menolak pemeriksaan yang dijalankan petugas keamanan dalam menjalankan\ntugas mereka memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : Kesalahan\u002FPelanggaran Dengan Surat Peringatan Ke\nIII\u002FTerakhir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kesalahan\u002Fpelanggaran dilakukan pekerja yang dapat diberikan surat\nperingatan ke-III (ketiga) adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau 7 (tujuh) hari\ntidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Menyebarkan berita-berita yang tidak benar di dalam lingkungan Perusahaan\nsehingga menimbulkan keresahan diantara sesama pekerja dan mengakibatkan\npekerjaan mereka terganggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kedapatan berjudi pada jam kerja dan\u002Fatau di dalam lingkungan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Menentang penugasan yang disampaikan secara wajar oleh atasannya langsung\ntanpa alasan meskipun telah beberapa kali diberikan peringatan secara lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Melalaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menimbulkan\nkecelakaan bagi dirinya\u002Forang lain atau kerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Minum-minuman kerjas di dalam lingkungan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Melakukan usaha rentenir (meminjamkan uang dengan bunga tinggi) di dalam\nlingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Tidak berusaha memperbaiki diri setelah menapatkan atau selama masa\nberlaku surat peringatan ke-II masih melakukan lagi kesalahan\u002Fpelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Merokok pada tempat-tempat yang diberikan tanda “Dilarang Merokok”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya tetapi tidak segera melaporkan\nkepada atasan atau tidak mengambil tindakan pencegahan atas perbuatan\u002Ftindakan\nsesama pekerja atau orang lain yang diketahuinya dapat menimbulkan bahaya bagi\nsesama pekerja atau merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Mencoret-coret atau merobek-robek pengumuman\u002Fpemberitahuan yang baru\nditempel di papan pengumuman tanpa ijin atau perintah atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : Kesalahan\u002FPelanggaran Dengan Sanksi PHK (Pemutusan Hubungan\nKerja)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kesalahan\u002Fpelanggaran dilakukan pekerja yang dapat dikenakan sanksi\npemutusan hubungan kerja adalah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan\nyang berlaku :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan\u002Fatau uang milik\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau mengedarkan\nnarkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di lingkungan\nkerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman kerja atau\npengusaha di lingkungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan sesuatu perbuatan\nyang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya\nbarang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam\nkeadaan bahaya di tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya\ndirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana\npenjara 5 (lima) tahun atau lebih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Menerima sogokan\u002Fpemberian apapun dari siapa saja untuk kepentingan diri\nsendiri dengan menggunakan jabatan, melakukan hal-hal yang merugikan atau\nmengurangi keuntungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Kedapatan membawa senjata api atau senjata tajam ke dalam lingkungan\nPerusahaan tanpa ijin atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : Pekerja Dikualifikasikan mengundurkan Diri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja\u002Fburuh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih\nberturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti\nyang saha dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan\ntertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan\ndiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV : PEMUTUSAN\u002FBERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bentuk-bentuk pemutusan hubungan kerja di Perusahaan terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemutusan hubungan kerja dengan atas kehendak sendiri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pemutusan hubungan kerja karena rasionalisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pemutusan hubungan kerja karena lanjut usia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>5.Pemutusan hubungan kerja karena Pekerja mengalami sakit yang\nberkepanjangan atau cacat jasmani\u002Frohani melebihi waktu 12 (dua belas)\nbulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6.Pemutusan hubungan kerja karena Pekerja meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pemutusan hubungan kerja karena selesai masa kontrak kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pemutusan hubungan kerja karena kesalahan\u002Fpelanggaran yang diatur dalam\nPerjanjian kerja Bersama (PKB) ini (lihat pasal 65)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 : Uang Pesangon Dan Uang Penghargaan Masa Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_dismissal_type\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>Ketentuan pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja berpedoman\npada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 : Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan dapat dilakukan setiap saat\nbaik atas permintaan Pekerja atau Perusahaan tanpa alasan apapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja tidak berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti\nkerugian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 : Pemutusan Hubungan Kerja Atas Kehendak Sendiri (Mengundurkan\nDiri)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Jika pekerja ingin berhenti bekerja dari Perusahaan, maka diharuskan\nmengajukan permohonan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada divisi\nPersonalia dengan melalui atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal ini Pekerja berhak atas uang penggantian hak sesuai pasal 156\nayat 4 Undang-undang No.13 tahun 2003 dan yang pisah sebesar sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa kerja 5 tahun tetapi kurang dari 10 tahun = 1 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa kerja 10 tahun tetapi kurang dari 15 tahun = 2 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Masa kerja 15 tahun atau lebih = 3 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Rasionalisasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hal terpaksa perlu dilakukan rasionalisasi di Perusahaan sehingga\nharus dilakukan pemutusan hubungan kerja, maka pelaksanaannya mengindahkan\nUndang-undang atau peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Lanjut\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang\ntelah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi pekerja yang mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun (usia lanjut)\nberhak mengajukan pemutusan hubungan kerja\u002Fpensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pemutusan hubungan kerja dilakukan pada bulan takwim, dan sebagai dasar\nmenentukan usia pekerja adalah tanggal lahir yang tercatat di Divisi\nPersonalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>4.Kepada pekerja tetap yang terkena pemutusan hubungan kerja karena usia\nlanjut, Perusahaan memberikan uang pensiun yang besarnya sesuai dengan\nperaturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Sakit atau Cacat\nJasmani\u002FMental\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam hal seorang pekerja tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat\njasmani\u002Fmental melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut maka kepadanya\ndapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan mengindahkan Undang-undang No.\n13 Tahun 2003\u002Fperaturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kepada pekerja tetap akan diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa\nkerja, uang ganti rugi dan pemeliharaan kesehatan yang besarnya sesuai dengan\nUU No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Meninggal Dunia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam jal pekerja meninggal dunia maka hubungan kerjanya dengan Perusahaan\nputus dengan sendirinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>2.Pengusaha akan memberikan kepada ahli waris yang tercatat di Divisi\nPersonalia :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang pesangon, uamg penghargaan masa kerja, uang ganti rugi sesuai dengan\nperaturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Gaji yang berjalan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang duka yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Selesai Masa Kontrak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Satu minggu sebelum berakhirnya masa kontrak, Perusahaan wajib\nmemberitahukan kepada yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Berat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena terbukti melakukan\npelanggaran tata tertib yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat (lihat\npasal 64 Perjanjian Kerja Bersama ini) berhak atas uang penggantian hak sesuai\npasal 156 ayat 4 Undang-undang No. 13 tahun 2003 dan uang pisah sesuai Pasal 71\nayat 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 : Pemberhentian Sementara (Schorsing)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Berdasarkan pertimbangan bersama (Perusahaan dan Serikat Pekerja), maka\ndemi ketenangan dan kelancaran dalam Perusahaan terhadap seorang Pekerja yang\nsedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dapat dikenakan pemberhentian\nsementara (schorsing).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Lamanya schorsing adalah paling lama selama 6 (enam) bulan dengan mendapat\nupah sesuai dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang masih dalam status schorsing tidak dibenarkan bekerja di\nPerusahaan atau instansi lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila dalam masa schorsing Pekerja tersebut ternyata bekerja di\nPerusahaan lain, maka Pekerja tersebut dinyatakan mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 : Akibat Berakhirnya Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka Pekerja yang\nbersangkutan diwajibkan mengembalikan kepada Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Alat-alat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kartu pengenal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Hutang Pekerja kepada Perusahaan dengan bukti sah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Hutang Pekerja kepada Koperasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya besarnya uang pesangon,\nuang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai dengan peraturan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan akan membayarkan kepada Pekerja atau keluarga Pekerja semua\nkewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini paling lambat 5\n(lima) hari setelah tanggal pemutusan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVI : PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Sudah menjadi tekad Perusahaan dan Serikat Pekerja bahwa setiap keluhan\ndan pengaduan seorang pekerja atau lebih akan diselesaikan secara adil dan\nsecepat mungkin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>2.Dalam hal seorang atau beberapa Pekerja menganggap diperlakukan tidak adil\natau tidak wajar serta bertentangan dengan isi dan jiwa Perjanjian Kerja\nBersama ini, maka dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan melalui saluran\nyang telah ditetapkan sebagai saluran “CARA PENYELESAIAN KELUHAN DAN\nPENGADUAN”\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 : Cara Penyelesaian Keluhan Dan Pengaduan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap keluhan dan pengaduan seorang Pekerja, pertama-tama diselesaikan\ndan dibicarakan dengan atasan langsung\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bila penyelesaian belum mencapai hasil yang memuaskan, maka dengan\nsepengetahuan atasannya langsung Pekerja dapat meneruskan keluhan dan pengaduan\nkepada atasannya yang lebih tinggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bila prosedur tersebut sudah dijalankan tanpa memberikan hasil yang\nmemuaskan, maka Pekerja dapat meneruskan keluhan dan pengaduan kepada Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam hal tidak mencapai kata sepakat antara Perusahaan dan Serikat\nPekerja maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam\nUndang-undang\u002FPeraturan yang berlaku tentang perselisihan perburuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVII : PERATURAN PERALIHAN DAN PELAKSANAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 : Peraturan Peralihan dan Pelaksanaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Sebelum tercapainya perjanjian kerjasama yang baru setelah habis masa\nberlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku sampai tercapainya\nPerjanjian Kerja Bersama yang baru tersebut untuk waktu paling lama 1 (satu)\ntahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal karena beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini\ndinyatakan batal (tidak berlaku) oleh pengadilan atau ternyata tidak sesuai\ndengan peraturan perundang-undangan baru, maka Perjanjian Kerja Bersama ini\ndisesuaikan dengan keputusan Pengadilan dan atau Peraturan Perundang-undangan\nyang berlaku tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila terdapat perbedaan\u002Fperselisihan pendapat mengenai makna,\npenafsiran maupun pengertian dalam Perjanjian Kerja Bersama ini kedua belah\npihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila cara musyawarah telah dilakukan tetapi belum menghasilkan\nkemufakatan maka masalahnya akan dilimpahkan kepada pihak yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 : Penutup\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini didaftarkan oleh Perusahaan & Serikat\nPekerja pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta dan\ndiperbanyak\u002Fdibukukan oleh Perusahaan untuk disosialisasikan kepada seluruh\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ketentuan-ketentuan yang merupakan pengaturan teknis maupun penjabaran\nlebih lanjut dari perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur dan ditandatangani\nbersama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja Bersama\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cp>3.Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\ndidaftar oleh dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Perjanjian kerja Bersama ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan disetujui,\nserta disaksikan\u002Fdiketahui oleh pejabat dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi Kodya Jakarta Utara, kemudian ditandatangani oleh kedua belah\npihak dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan kekuatan hukumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dalam hal terjadi perselisihan maka Perusahaan dan Serikat Pekerja sepakat\nmemilih domisili pada wilayah Pengadilan negeri Jakarta Utara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka Peraturan Perusahaan\nyang lama tidak berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>BERITA ACARA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada hari ini Senin tanggal 13 Februari tahun 2012 di Jakarta\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Diadakan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.Pihak Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan : PT MASTER WOVENINDO LABEL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alamat: KAWASAN BERIKAT NUSANTARA JL. DENPASAR BLOK A3 NO. 16 MARUNDA,\nCILINCING JAKARTA UTARA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.Pihak Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja\u002FBuruh : SERIKAT PEKERJA NASIONAL (SPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alamat : KAWASAN BERIKAT NUSANTARA JL. DENPASAR BLOK A3 NO. 16 MARUNDA,\nCILINCING JAKARTA UTARA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Demikian berita cara ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya pada hari\ndan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperlunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jakarta, 13 Februari 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pimpinan Serikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(M. Andre Nasrullah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pimpinan Perusahaan PT. Master Wovenindo Label\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Herbert Yuzarly\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mengetahui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Drs. Robert B. Tarigan, MM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NIP\u002FNRK. 195607071983031015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            ",{"childcaredifferenttrigger":46,"contracttrialperiod":50,"severance_number_1_tenure":54,"deathrelativesleave":58,"dayspweek":62,"funeralpay":66,"incidentalbonusdays1":70,"longserviceallowancetype":74,"paidmaternityleavepayperc":78,"wageincreasetype":82,"schedulesrestpw":86,"sundayallowancetype1":88,"longserviceallowancetype2":92,"paidmaternityleaveall":94,"incidentalbonustype2":96,"NOCTPREM_trigger":98,"coverunion_trigger":102,"sundayallowanceperc1":104,"contractseverancepay1":106,"hourspday_select":108,"maxsicknesspay":112,"ONCERISE_trigger":116,"equalitydifferenttrigger":118,"STRUCINCR_trigger":120,"trainingfund":123,"severance":127,"pensionfund":129,"mealvouchersamount":133,"TRAINING_trigger":137,"paidmaternityleavepay":141,"hourspweek":143,"equalityexcludedtrigger":145,"violence":147,"code_application":151,"trainingprogrammes":155,"healthandsafetyprovisions":158,"contractseverancepay":161,"maxsicknesspayperc":163,"paidmaternityleaveduration":165,"childcareleave":167,"overtimeallowanceperc1_general":169,"childcareexcludedtrigger":173,"equalityotherclause":175,"mealvoucherstype1":179,"discrimination":181,"cbadate_start":185,"commutingallowancetype":189,"holidaysdays":191,"holidaysweeks":195,"shiftallowancetype":197,"healthinsurance":199,"sundayallowancetype":203,"protectiveclothing":205,"healthandsafetypolicy":208,"overtimeallowancetype1":210,"contracttrial":213,"sicknesspay":215,"incidentalbonustype":217,"dayspweek_select":219,"paidpaternityleave":221,"cbadate_start_date":225,"sicknessmaxdaysnr":227,"overtimeallowancetype_general":231,"menstruationleave":233,"overtimeallowancetype":237,"SENIOR_trigger":239,"disabilityfund":241,"paidpaternityleaveduration":245,"disabilitypay":247,"cbadate_end":249,"severance_number":253,"wageincreasetype2":255,"hourspweek_select":259,"childcare":261,"severance_dismissal_type":263,"hourspday":265,"MEALALL_trigger":267,"monitoring":269,"cbadate_end_date":273,"maternityotherclause":275,"OVERTIME_trigger":279,"SUNDAY_trigger":283,"healthandsafetytraining":285,"sicknessmaxdays":289,"MEDICAL_trigger":291,"overtimeallowanceperc1":295,"commutingallowancetype1":297,"shiftallowancetype1":299,"bankholidays1":301,"paidmaternityleave":305,"PAIDLEAV_trigger":307,"deathrelatives":309},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"childcaredifferenttrigger","3.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku u","3.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk semua pekerja PT. Master\nWovenindo Label.",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"contracttrialperiod","2.Pekerja Percobaan Pekerja Percobaan ad","2.Pekerja Percobaan\n\nPekerja Percobaan adalah pekerja dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan dengan\nmendapat UMP, dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerjaan & sifat-sifat\npekerjaan yang ada, maka Pekerja percobaan dapat diangkat menjadi Pekerja Tetap\natau diberhentikan.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"severance_number_1_tenure","Ketentuan pemberian uang pesangon dan ua","Ketentuan pemberian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja berpedoman\npada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"deathrelativesleave","4.Suami\u002Fistri\u002Fanak\u002Forang tua Pekerja men","4.Suami\u002Fistri\u002Fanak\u002Forang tua Pekerja meninggal atau mendapat kecelakaan\nberat diberikan ijin 3 (tiga) hari",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"dayspweek","- Kerja Shift diatur 5 (lima) hari kerja","- Kerja Shift diatur 5 (lima) hari kerja 1 (satu) hari libur",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"funeralpay","2.Pengusaha akan memberikan kepada ahli ","2.Pengusaha akan memberikan kepada ahli waris yang tercatat di Divisi\nPersonalia :\n\na.Uang pesangon, uamg penghargaan masa kerja, uang ganti rugi sesuai dengan\nperaturan yang berlaku.\n\nb.Gaji yang berjalan\n\nc.Uang duka yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"incidentalbonusdays1","Setiap tahun Perusahaan memberikan tunja","Setiap tahun Perusahaan memberikan tunjangan Hari Raya pada hari Raya\nkeagamaan kepada setiap Pekerja yang telah mencapai masa kerja minimal 3 (tiga)\nbulan pada hari raya tersebut dengan ketentuan sebagai berikut (Permenaker\nNo.04\u002FMEN\u002F1994) :\n\n1.Masa kerja 1 tahun atau lebih adalah 1 bulan upah",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"longserviceallowancetype","1.Tunjangan masa kerja diberikan kepada ","1.Tunjangan masa kerja diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa\nkerja 1 (satu) tahun dan dibayarkan satu bulan setelah jatuh tempo, dengan\nketentuan diatur dalam lampiran 1.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"paidmaternityleavepayperc","2.Setiap Pekerja wanita berhak atas cuti","2.Setiap Pekerja wanita berhak atas cuti melahirkan 1,5 bulan sebelum\nmelahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan dengan memperoleh upah penuh.\nApabila karyawati yang sudah berhak untuk mengambil cuti hamil atas permintaan\nsendiri akan mengambil hal cutinya mendekati hari saat akan melahirkan, maka\nkepada karyawati tersebut diharuskan membuat surat pernyataan yang disetujui\noleh suaminya dan atau dirinya sendiri.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"wageincreasetype","1.Upah dibawah UMP disesuaikan dengan UM","1.Upah dibawah UMP disesuaikan dengan UMP yang berlaku\n\n2.Masa kerja diatas 1 tahun upahnya dibawah UMP yang berlaku diatur sebagai\nberikut:\n\na.Upah disesuaikan dengan UMP yang berlaku\n\nb.Ditambah TMK yang berjalan",{"bindId":87,"name":64,"text":65},"schedulesrestpw",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"sundayallowancetype1","b.Apabila kerja lembur dilakukan pada ha","b.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau Hari\nRaya\u002Flibur resmi :\n\n  Untuk setiap jam kerja lembur dalam bata 7 (tujuh) jam, maka akan\n    dibayarkan upah sedikit-dikitnya 2 (dua) x upah per jam\n  Untuk jam kerja lembur pertama selebinya 7 (tujuh) jam, maka akan\n    dibayarkan upah sebesar 3 (tiga) x upah per jam\n  Untuk jam kerja lembur kedua setelah dari 7 (tujuh) jam, maka akan\n    dibayarkan upah sebesar 4 (empat) x upah per jam dan seterusnya.",{"bindId":93,"name":76,"text":77},"longserviceallowancetype2",{"bindId":95,"name":80,"text":81},"paidmaternityleaveall",{"bindId":97,"name":72,"text":73},"incidentalbonustype2",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"NOCTPREM_trigger","5.Tunjangan shift diberikan berdasarkan ","5.Tunjangan shift diberikan berdasarkan kehadiran diatur dalam lampiran 3",{"bindId":103,"name":48,"text":49},"coverunion_trigger",{"bindId":105,"name":90,"text":91},"sundayallowanceperc1",{"bindId":107,"name":56,"text":57},"contractseverancepay1",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"hourspday_select","1.Waktu kerja adalah 7 jam sehari dan 40","1.Waktu kerja adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"maxsicknesspay","2.Dalam hal Pekerja menderita sakit\u002Fdira","2.Dalam hal Pekerja menderita sakit\u002Fdirawat dirumah sakit atau di rumah\ndibawah pengawasan dokter, sehingga karenanya tidak dapat melaksanakan\npekerjaan untuk jangka waktu lama maka selama itu Perusahaan akan membayar upah\nPekerja sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 2003:\n\na.4 bulan pertama dibayar 100% x Upah sebulan\n\nb.4 bulan kedua dibayar 75% x Upah sebulan\n\nc.4 bulan ketiga dibayar 50% x Upah sebulan\n\nd.Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% x Upah sebulan, sebelum pemutusan\nhubungan kerja dilakukan oleh Pengusaha.",{"bindId":117,"name":72,"text":73},"ONCERISE_trigger",{"bindId":119,"name":48,"text":49},"equalitydifferenttrigger",{"bindId":121,"name":84,"text":122},"STRUCINCR_trigger","1.Upah dibawah UMP disesuaikan dengan UMP yang berlaku\n\n2.Masa kerja diatas 1 tahun upahnya dibawah UMP yang berlaku diatur sebagai\nberikut:\n\na.Upah disesuaikan dengan UMP yang berlaku\n\nb.Ditambah TMK yang berjalan\n\n3.Kenaikan upah bagi pekerja yang upahnya diatas UMP dibicarakan kedua belah\npihak dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"trainingfund","1.Perusahaan memberikan pendidikan fungs","1.Perusahaan memberikan pendidikan fungsional bagi pekerja untuk\nmeningkatkan kemampuannya dalam suatu bidang Pekerjaan sesuai dengan\ntugas\u002Fjabatannya.\n\n2.Penentuan Pekerja dan jenis pendidikan fungsional yang akan diikuti\ndidasarkan ata kebutuhan Perusahaan.\n\n3.Pendidikan fungsional dapat diselenggarakan didalam Perusahaan (training\ncentre) di tempat lain yang ditunjuk Perusahaan.",{"bindId":128,"name":56,"text":57},"severance",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"pensionfund","4.Kepada pekerja tetap yang terkena pemu","4.Kepada pekerja tetap yang terkena pemutusan hubungan kerja karena usia\nlanjut, Perusahaan memberikan uang pensiun yang besarnya sesuai dengan\nperaturan yang berlaku.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"mealvouchersamount","4.Kebijakan makan dan kebijakan transpor","4.Kebijakan makan dan kebijakan transport dibayar per hari berdasarkan\nkehadiran, dengan ketentuan diatur dalam lampiran 3",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"TRAINING_trigger","1.Perusahaan menyadari perlunya peningka","1.Perusahaan menyadari perlunya peningkatan kemampuan kerja sebagai\nprasyarat dalam peningkatan produktivitas, maka Perusahaan akan terus melakukan\nusaha-usaha peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan Pekerja melalui\npendidikan dan latihan kerja",{"bindId":142,"name":80,"text":81},"paidmaternityleavepay",{"bindId":144,"name":110,"text":111},"hourspweek",{"bindId":146,"name":48,"text":49},"equalityexcludedtrigger",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"violence","2.Setiap Pekerja dilarang berbuat atau b","2.Setiap Pekerja dilarang berbuat atau bertingkah laku antara lain:\n\na.Membawa senjata api\u002Ftajam ke dalam lingkungan Perusahaan\n\nb.Berlaku kasar, menghina pengusaha & keluarganya serta teman\nsekerjanya\n\nc.Bercanda, berteriak-teriak, bernyanyi, bersiul, bersiut atau menimbulkan\nsuatu bunyi yang dapat mengganggu ketenangan kerja.\n\nd.Menganiaya\u002Fmenghina\u002Fmengancam pengusaha & keluarganya, atasan, Pekerja\ndan sesama pekerja.\n\ne.Melakukan demonstrasi, pemogokan\u002Funjuk rasa ataupun memperlambat jalannya\npekerjaan.\n\nf.Merokok dan meludah disembarang tempat\n\ng.Makan dan minum ditempat yang terlarang\n\nh.Berkelahi, berbuat onar dan berjudi dalam lingkungan Perusahaan",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"code_application","1.Untuk menjamin keselamatan Pekerja, ma","1.Untuk menjamin keselamatan Pekerja, maka Perusahaan akan mentaati\nPeraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digariskan oleh\nUndang-Undang\u002FPeraturan Pemerintah dengan menyediakan alat-alat\nproteksi\u002Fperlindungan.",{"bindId":156,"name":125,"text":157},"trainingprogrammes","1.Perusahaan memberikan pendidikan fungsional bagi pekerja untuk\nmeningkatkan kemampuannya dalam suatu bidang Pekerjaan sesuai dengan\ntugas\u002Fjabatannya.",{"bindId":159,"name":153,"text":160},"healthandsafetyprovisions","1.Untuk menjamin keselamatan Pekerja, maka Perusahaan akan mentaati\nPeraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digariskan oleh\nUndang-Undang\u002FPeraturan Pemerintah dengan menyediakan alat-alat\nproteksi\u002Fperlindungan.\n\n2.Setiap Pekerja diwajibkan mentaati Peraturan Keselamatan dan Kesehatan\nKerja serta memakai alat perlindungan keselamatan kerja yang telah ditetapkan\nsesuai dengan tugasnya masing-masing.\n\n3.Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, maka Perusahaan akan melaksanakan\nsemua ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.03 Tahun 1992.\n\n4.Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang keanggotaannya\nterdiri dari unsur-unsur Perusahaan dan Serikat Pekerja akan menyusun dan\nmenetapkan lebih lanjut Peraturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di\nPerusahaan serta alat-alat perlindungan dan keselamatan kerja dengan berpedoman\npada UU No. 1 Tahun 1970.",{"bindId":162,"name":56,"text":57},"contractseverancepay",{"bindId":164,"name":114,"text":115},"maxsicknesspayperc",{"bindId":166,"name":80,"text":81},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":168,"name":60,"text":61},"childcareleave",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"overtimeallowanceperc1_general","a.Apabila kerja lembur pada hari biasa :","a.Apabila kerja lembur pada hari biasa :\n\n  Untuk jam kerja lembur pertama akan dibayarkan upah sebesar 1 ½ (satu\n    setengah x upah per jam\n  Untuk jam kedua akan dibayarkan upah sebesar 2 (dua) x upah perjam dan\n    seterusnya\n\n\nb.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau Hari\nRaya\u002Flibur resmi :",{"bindId":174,"name":48,"text":49},"childcareexcludedtrigger",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"equalityotherclause","4.Pekerja Wanita : Pekerja wanita diangg","4.Pekerja Wanita : Pekerja wanita dianggap berstatus (lajang) Kecuali :\nJanda yang menanggung anak-anaknya.",{"bindId":180,"name":135,"text":136},"mealvoucherstype1",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"discrimination","2.Dalam hal seorang atau beberapa Pekerj","2.Dalam hal seorang atau beberapa Pekerja menganggap diperlakukan tidak adil\natau tidak wajar serta bertentangan dengan isi dan jiwa Perjanjian Kerja\nBersama ini, maka dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan melalui saluran\nyang telah ditetapkan sebagai saluran “CARA PENYELESAIAN KELUHAN DAN\nPENGADUAN”",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"cbadate_start","BERITA ACARA PENANDATANGANAN PERJANJIAN ","BERITA ACARA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)\n\n\n\nPada hari ini Senin tanggal 13 Februari tahun 2012 di Jakarta",{"bindId":190,"name":135,"text":136},"commutingallowancetype",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"holidaysdays","1.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.","1.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21\u002F1954, setiap Pekerja berhak atas\ncuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja penuh.",{"bindId":196,"name":193,"text":194},"holidaysweeks",{"bindId":198,"name":100,"text":101},"shiftallowancetype",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"healthinsurance","Perusahaan mengikutsertakan karyawan dal","Perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam program pemeliharaan kesehatan\nyang dikelola Jamsostek, yaitu bantuan pengobatan rawat jalan, bantuan\npengobatan rawat inap dan bantuan perawatan bersalin.",{"bindId":204,"name":90,"text":91},"sundayallowancetype",{"bindId":206,"name":153,"text":207},"protectiveclothing","1.Untuk menjamin keselamatan Pekerja, maka Perusahaan akan mentaati\nPeraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digariskan oleh\nUndang-Undang\u002FPeraturan Pemerintah dengan menyediakan alat-alat\nproteksi\u002Fperlindungan.\n\n2.Setiap Pekerja diwajibkan mentaati Peraturan Keselamatan dan Kesehatan\nKerja serta memakai alat perlindungan keselamatan kerja yang telah ditetapkan\nsesuai dengan tugasnya masing-masing.",{"bindId":209,"name":153,"text":207},"healthandsafetypolicy",{"bindId":211,"name":171,"text":212},"overtimeallowancetype1","a.Apabila kerja lembur pada hari biasa :\n\n  Untuk jam kerja lembur pertama akan dibayarkan upah sebesar 1 ½ (satu\n    setengah x upah per jam\n  Untuk jam kedua akan dibayarkan upah sebesar 2 (dua) x upah perjam dan\n    seterusnya",{"bindId":214,"name":52,"text":53},"contracttrial",{"bindId":216,"name":114,"text":115},"sicknesspay",{"bindId":218,"name":72,"text":73},"incidentalbonustype",{"bindId":220,"name":64,"text":65},"dayspweek_select",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"paidpaternityleave","2.Istri Pekerja melahirkan diberikan iji","2.Istri Pekerja melahirkan diberikan ijin 3 (tiga) hari",{"bindId":226,"name":187,"text":188},"cbadate_start_date",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"sicknessmaxdaysnr","5.Pemutusan hubungan kerja karena Pekerj","5.Pemutusan hubungan kerja karena Pekerja mengalami sakit yang\nberkepanjangan atau cacat jasmani\u002Frohani melebihi waktu 12 (dua belas)\nbulan.",{"bindId":232,"name":171,"text":212},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"menstruationleave","2.Pekerja wanita tidak diwajibkan untuk ","2.Pekerja wanita tidak diwajibkan untuk bekerja pada hari pertama dan kedua\nsewaktu haid dengan tetap mendapatkan upah. Untuk pelaksanaan hal tersebut,\npekerja wanita yang bersangkutan diwajibkan untuk melapor pada atasannya dan\npersonalia.",{"bindId":238,"name":171,"text":212},"overtimeallowancetype",{"bindId":240,"name":76,"text":77},"SENIOR_trigger",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"disabilityfund","3.Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, ma","3.Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, maka Perusahaan akan melaksanakan\nsemua ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.03 Tahun 1992.",{"bindId":246,"name":223,"text":224},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":248,"name":243,"text":244},"disabilitypay",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"cbadate_end","3.Perjanjian Kerja Bersama ini mulai ber","3.Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\ndidaftar oleh dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta.",{"bindId":254,"name":56,"text":57},"severance_number",{"bindId":256,"name":257,"text":258},"wageincreasetype2","3.Kenaikan upah bagi pekerja yang upahny","3.Kenaikan upah bagi pekerja yang upahnya diatas UMP dibicarakan kedua belah\npihak dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.",{"bindId":260,"name":110,"text":111},"hourspweek_select",{"bindId":262,"name":60,"text":61},"childcare",{"bindId":264,"name":56,"text":57},"severance_dismissal_type",{"bindId":266,"name":110,"text":111},"hourspday",{"bindId":268,"name":135,"text":136},"MEALALL_trigger",{"bindId":270,"name":271,"text":272},"monitoring","4.Panitia Pembina Keselamatan dan Keseha","4.Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang keanggotaannya\nterdiri dari unsur-unsur Perusahaan dan Serikat Pekerja akan menyusun dan\nmenetapkan lebih lanjut Peraturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di\nPerusahaan serta alat-alat perlindungan dan keselamatan kerja dengan berpedoman\npada UU No. 1 Tahun 1970.",{"bindId":274,"name":251,"text":252},"cbadate_end_date",{"bindId":276,"name":277,"text":278},"maternityotherclause","3.Setiap Pekerja Wanita yang gugur kandu","3.Setiap Pekerja Wanita yang gugur kandungan berhak atas cuti 1,5 bulan\ndengan memperoleh upah penuh.",{"bindId":280,"name":281,"text":282},"OVERTIME_trigger","1.Perhitungan upah lembur diatur dengan ","1.Perhitungan upah lembur diatur dengan berpedoman pada Surat Keputusan\nMenteri Tenaga Kerja No. 102\u002FMen\u002F2004 Peraturan Perundang-undangan yang\nberlaku.",{"bindId":284,"name":90,"text":91},"SUNDAY_trigger",{"bindId":286,"name":287,"text":288},"healthandsafetytraining","2.Materi dan pendidikan umum dasar ini a","2.Materi dan pendidikan umum dasar ini antara lain meliputi hubungan\nindustrial Pancasila, kesehatan dan keselamatan Pekerja, peningkatan mutu\nterpadu dan lain-lain.",{"bindId":290,"name":229,"text":230},"sicknessmaxdays",{"bindId":292,"name":293,"text":294},"MEDICAL_trigger","Perusahaan menyadari sepenuhnya Pekerja ","Perusahaan menyadari sepenuhnya Pekerja yang sehat akan lebih mampu\nmeningkatkan produktivitas sebagaimana yang diharapkan. Demikian pula keluarga\nPekerja yang sehat akan memberikan semangat, gairah dan ketenangan kerja bagi\nPekerja dalam menjalankan tugas Perusahaan. Oleh karena itu Perusahaan\nmemberikan perhatian yang wajar terhadap kondisi kesehatan para pekerja dan\nkeluarganya.",{"bindId":296,"name":171,"text":212},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":298,"name":135,"text":136},"commutingallowancetype1",{"bindId":300,"name":100,"text":101},"shiftallowancetype1",{"bindId":302,"name":303,"text":304},"bankholidays1","1.Sesuai dengan Peraturan yan berlaku, P","1.Sesuai dengan Peraturan yan berlaku, Perusahaan memberikan istirahat\nkepada Pekerja pada hari-hari libur resmi.\n\n2.Hari-hari libur resmi dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas adalah hari-hari\nlibur yang diumumkan setiap tahun oleh Pemerintah.",{"bindId":306,"name":80,"text":81},"paidmaternityleave",{"bindId":308,"name":193,"text":194},"PAIDLEAV_trigger",{"bindId":310,"name":60,"text":61},"deathrelatives","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Master Wovelindo Label - 2012\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2012-02-13\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2014-02-12\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2012-02-13\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Textil\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Master Wovelindo Label\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Pekerja Nasional (SPN)\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → M. Andre Nasrullah\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes, but only if the employer wishes to\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Cuti berbayar tiap tahun yang diberikan untuk merawat anggota keluarga: → 3 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 3 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 3 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 182 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → Insufficient data\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 →  per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[316],{"title":39,"slug":34},[318],{"type":319,"data":320},"call_to_action_body_block",{"title":321,"description":322,"variant":323,"link":324},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":321,"url":325,"description":321,"rel":326,"type":327},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[329],{"type":319,"data":330},{"title":321,"description":322,"variant":323,"link":331},{"title":321,"url":325,"description":321,"rel":326,"type":327},[]]