[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-lojitex-dengan-serikat-pekerja-nasional-dan-serikat-buruh-sejahtera-indonesia---2014-2015":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":264,"content_type_view":265,"extra_breadcrumbs":266,"body":268,"body_blocks":279,"related_pages":283},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":262,"translations":263},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-lojitex-dengan-serikat-pekerja-nasional-dan-serikat-buruh-sejahtera-indonesia---2014-2015","f6c73df0-415c-11e7-81a0-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fpt-lojitex---2014\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-lojitex-dengan-serikat-pekerja-nasional-dan-serikat-buruh-sejahtera-indonesia---2014-2015\u002F","PT. Lojitex","ba_ID","PT. Lojitex - 2014","Indonesia - PT. Lojitex - 2014","PT. Lojitex - 2014 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"116 - PKB PT. Lojitex - 2014.html","\n              \n              \n              \n              \u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Lojitex Dengan Serikat Pekerja Nasional\nDan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan terdorong oleh rasa kehidupan\nbernegara untuk mewujudkan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis,\nmantap dan bertanggung jawab, dan keadilan bagi seluruh Pekerja\u002FBuruh dalam\njajaran PT. Lojitex, dimana kedua belah pihak mengakui keberadaan masing-masing\nantara Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang mewakili para\nPekerja\u002FSerikat Buruh yang mewakili para Pekerja\u002FBuruh yang dijiwai oleh\nnilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun\n1945 maka disusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini secara tegas mengatur dan menetapkan\ntentang kepastian kerja, pengupahan, syarat-syarat kerja, jaminan social, hak\ndan kewajiban para Pekerja\u002FBuruh, dilain pihak Pengusaha secara konsekwen\nmelaksanakan semua ketentuan yang sifatnya normative dan tidak aka nada\nperlakuan yang sifatnya diskriminatif dikalangan Pekerja\u002FBuruh menuju\npeningkatan kesejahteraan hidup serta perkembangan perekonomian pada\numumnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dijiwai serta berdasarkan Pancasila,\nUndang-Undang Dasar tahun 1945 dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di\nNegara Republik Indonesia dan oleh karenanya maka kami pihak-pihak yang\nmewakili perusahaan dan pekerja membuat Perjanjian Kerja Bersama ini dengan\npenuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : BAGIAN UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat dan harus ditaati pelaksanaannya\nntara : Pimpinan Perusahaan PT. Lojitex yang berkedudukan Hukum di Kota\nPekalongan yang selanjutnya disebut Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengurus Serikat Pekerja SPN PT. Lojitex dengan Surat No: 25\u002FDPC PSP\nSPN\u002F4\u002F01 tanggal 1 April 2001 yang bertindak mewakili untuk dan atas nama\nseluruh anggota atau pekerja yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut\nSerikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bila perusahaan berubah nama atau bergabung dengan Perushaaan lain maupun\nSerikat Pekerja mengganti nama atau bergabung dengan Serikat Pekerja lain maka\nisi dan makna perjanjian ini tetap berlaku sampai selesai masa berlakunya dan\nsemua pihak tetap terikat di dalamnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Istilah dan Pengertian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Perseroan Terbatan Loji Textile Company disingkat PT Lojitex yang\nberbada Hukum berkedudukan di Jl. Rajawali Timur No.10 Kelurahan Panjang Wetan\nKecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah, dengan seluruh\ncabang-cabangnya yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Direksi PT. Lojitex serta pelaksana Management yang diberi kuasa\nolehnya untuk bertindak atas nama PT. Lojitex.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Staff Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah pegawai yang hubungan kerjanya (sebagai pelaksana Management baik\nOperasional maupun Administrasi) dari hasil kerjanya mereka diberika gaji\ndengan system bulanan yang akan diterimakan pada akhir bulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP.SPN) PT. Lojitex\nPekalongan yang terdaftar pada Instansi yang membidangani ketenaga kerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. Lojitex Pekalongan yang\nterdaftar pada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang berdomisili di Jl. Rajawali No. 10 Pekalongan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah seseorang sebagai pelaksana operasional dari jajaran penunjang yang\ntidak ditentukan batas waktunya dan telah melampaui masa percobaan yang\nditentukan oleh Peraturan Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja Harian Lepas\u002FBuruh Harian Lepas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Pekerja\u002FBuruh yang hubungan kerjanya ditentukan batas waktunya dan\natau oleh karena sifat pekerjaannya insidentil ata melayani pekerjaan sementara\ndari Perusahaan kepadanya dan diberikan upah yang sesuai dengan hasil atau hari\nkerjanya yang telah disepakati bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Keluarga Buruh\u002FPekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah seseorang istri\u002Fsuami yang sah tiga anak kandung Pekerja\u002FBuruh yang\nberusia di bawa 21 tahun dan belum berpenghasilan serta belum menikan dan\nmenjadi tanggungan Pekerja\u002FBuruh dan telah terdaftar dan tercatat dalam daftar\nKertu Keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Ahli Waris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah istri\u002Fsuami dan anak yang sah serta keluarga Pekerja\u002FBuruh yang\nditunjuk untuk menerima setiap haknya apabila Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia.\nDalam hal tidak ada penunjukan ahli warisnya, maka pelaksanaannya diatur\nmelalui Hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah imbalan jasa berupa uang yang merupakan Upah Pokok dan\nTunjangan-tunjangan seorang Pekerja\u002FBuruh yang diberikan secara tetap dan\nteratur oleh Perusahaan kepada Pekerja\u002FBuruh yang terdiri dari Upah Pokok,\nNatura dan Tunjangan Pendidikan, serta Tunjangan Jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Natura (Tunjangan Tetap)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah tunjangan yang melekat pada upah yang merupakan nilai catu untuk tiap\nPekerja\u002FBuruh yang mana apabila Pekerja\u002FBuruh tidak masuk kerja dengan ijin\nyang sesuai dengan peraturan normative, maka Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan\ntetap berhak menerima tunjangan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Tunjangan Jabatan (Tunjangan Tetap)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah tunjangan yang diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh yang telah memiliki\njabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Tunajangan Pendidikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah tunjangan yang diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh sesuai dengan\npendidikannya yang diakui Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Premi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah uang yang diberikan oleh Perusahaan kepada setiap Pekerja\u002FBuruh\nsebagai pemacu produktifitas kerja, yang sifatnya tidak mengikat (tetap) dan\nditentukan oleh kebijaksanaan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Mangkir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah keadaan seseorang Pekerja\u002FBuruh yang tidak masuk kerja tanpa\nketerangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Ijin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah suatu keadaan dimana seorang Pekerja\u002FBuruh tidak masuk kerja dengan\nmendapat ijin tertulis dari Perusahaan atau Staff Perusahaan yang diberi\nwewenang untuk hal itu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Cp>16.Ijin Sakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah suatu keadaan dimana seseorang Pekerja\u002FBuruh tidak masuk kerja karena\nsakit dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter Perusahaan dan atau Dokter yang\nditunjuk oleh Perusahaan, serta Dokter yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>17.Dokter Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Dokter yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Perusahaan untuk melayani\nperawatan dan pemeriksaan Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Tugas Dinas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah suatu keadaan dimana Pekerja\u002FBuruh tidak berada di lokasi perusahaan\nberhubungan ada tugas-tugas yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Pelaksana Manajemen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah pegawai yang karena tugas atau kewajibannya dan tanggung jawabnya\ndiberi tugas untuk mewakili Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Lokasi Pabrik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah ruangan, bangunan, lapangan dan halaman disekelilingnya yang\nberhubungan dengan tempat kerja serta merupakan milik Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Ruang Lingkup Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunionsign\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cp>1.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh bersama-sama menyetujui bahwa\nPerjanjian Kerja Bersama ini berlaku dan mengikat bagi semua anggota\nSerikat\u002FPekerja dan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Setiap ketentuan yang sudah berlaku\u002Fdisepakati, apabila sudah tidak sesuai\ndengan situasi dan kondisi maka dapat dilakukan perubahan setelah melalui\nperundingan terlebih dahulu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perjanjian Kerja Bersama ini hanya terbatas mengenai hal-hal yang bersifat\numum seperti tertera dalam perjanjian ini dan baik pengusaha maupun Serikat\nPekerja\u002FBuruh tetap mendapat hak-hak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan\nyang berlaku di Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Hak dan Kewajiban Pihak Yang Mengadakan Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Baik perusahaan maupun Serikat Pekerja\u002FBuruh berkewajiban memberikan\npenerangan kepada Pekerja\u002FBuruh atau pihak lain yang mempunyai kepentingan\ndengan adanya Perjanjian Kerja Bersama ini, baik mengenai isi, makna dan\npengertian seperti apa yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak yang\nmengadakan Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mencampuri urusan intern\nmasing-masing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Masing-masing pihak berhak mengingatkan dan menegur apabila ada salah satu\npihak yang melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Perubahan dan Penambahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila Perusahaan atau Serikat Pekerja\u002FBuruh akan mengadakan perubahan\natau penambahan atas Perjanjian Kerja Bersama ini yang bersifat mendasar harus\nmelalui persetujuan atau musyawarah untuk mufakat dari kedua belah pihak,\nantara Perusahaan dan Serikat Pekerja\u002FBuruh yang ketentuannya tidak boleh\nmenyimpang dari Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Disamping adanya Perjanjian Kerja Bersama ini, perjanjian tambahan yang\nmemuat persoalan hubungan industrial yang belum tercantum, dapat diadakan oleh\nPerusahaan dan serikat Pekerja\u002FBuruh dengan mengajukan pemberitahuan secara\ntertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dengan persetujuan kedua belah pihak perundingan atau perjanjian tambahan\ntersebut dapat ditambahkan, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan\ndengan Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perundingan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak\nditerimnya surat tersebut kecuali untuk keadaan yang memaksa atau mendesak\ndapat dipercepat lagi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Jika salah satu pihak berhalangan, harus memberitahukan alasan penundaan\nperundingan secara tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Bilamana tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan, maka salah satu\npihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan permasalahannya ke pihak Lembaga\nPerantara atau Instansi yang membidangi ketenaga kerjaan, sesuai Undang-Undang\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Pengakuan dan Penerimaan Terhadap Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan memberikan kesempatan kepada Serikat Pekerja\u002FBuruh Unit Kerja\nPT. Lojotex untuk membantu serta mendampingi para anggotanya dalam penyelesaian\npermasalahan yang menyangkut hubungan industrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan memberikan kesempatan kepada Serikat Pekerja\u002FBuruh untuk\nmelaksanakan kegiatan organisasi dan bersikap bijaksana, jujur serta terbuka\ndalam setiap penyelesaian permasalahan hubungan kerja dengan Pekerja\u002FBuruh yang\ndidampingi oleh Pengurus Serikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Atas dasar pengakuan dan penerimaan terhadap Serikat Pekerja\u002FBuruh, maka\nsetiap fungsionaris atau Pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh dapat melakukan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Segala sesuatu yang bersifat keorganisasian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Mendengarkan dan menerima aspirasi Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Mengamati masalah kesejahteraan para Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat Pekerja\u002FBuruh memberikan bantuan dan mendukung Perusahaan dalam\nmemeliharan Tata Tertib, Keamanan, dan Kelancaran Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Dispensasi dan Fasilitas Untuk Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dispensasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Untuk kepentingan organisasi Serikat Pekerja\u002FBuruh, Perusahaan memberikan\ndispensasi kepada Pengurus yang akan melaksanakan kegiatan di luar Perusahaan\ndisertai bukti tertulis dari Organisasi yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Dengan tidak mengganggu\u002Fmengurani kelancaran kegiatan Perusahaan,\nPerusahaan memberikan kesempatan kepada Pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh untuk\nmenghadiri Penyuluhan Loka Karya, Seminar, Rapat, Training dari organisasi\nserta menghadiri undangan dari Pemerintah maximal 2 (dua) orang (jumlah dan\nwaktunya dikoordinasikan dengan Perusahaan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Dalam pemberian dispensasi tersebut pada ayat 2 pasal ini Serikat\nPekerja\u002FBuruh harus memberitahu kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu)\nhari sebelumnya dengan melampiri bukti surat Dinas dari Dinas Instansi atau\nlembaga yang berkepentingan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Fasilitas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha memberikan fasilitas kepada Serikat Pekerja\u002FBuruh sesuai kemampuan\nPerusahaan berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Ruangan untuk mengadakan rapat beserta perlengkapannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Menyediakan papan nama dan pengumuman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Menyediakan sebuah ruangan kerja beserta perlengkapannya untuk\nkepentingan organisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Pemungutan Iuran atau Dana Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pelaksanaan penarikan iuran\u002Fdana untuk Serikat Pekerja\u002FBuruh PT. Lojitex\ndilakukan oleh petugas dari Serikat Pekerja\u002FBuruh langsung kepada anggotanya\ndan atas sepengetahuan pengawas masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dapat diberikan dispensasi waktu selama 1 (satu) jam efektif\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Dasar dan Landasan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-EMPCONTR_trigger\">\u003Cp>Agar hubungan industrial antara Pekerja\u002FBuruh dengan Perusahaan dapat\nberjalan secara harmonis, selaras, serasi dan seimbang, maka kedua belah pihak\nsepakat untuk menerapkan prinsip dan dasar hubungan industrial Pancasila yang\nsesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Penerimaan Pekerja\u002FBuruh dan Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Sebelum diterima sebagai Pekerja\u002FBuruh tetap, setiap calon harus memenuhi\npersyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Umur minimal 18 (delapan belas) tahun, maximal 35 (tiga puluh lima) tahun\npada waktu penerimaan, bagi tenaga kerja wanita harus dengan ijin tertulis dari\norang tua\u002Fwali\u002Fsuami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pendidikan dan pengalaman sesuai dengan bagian atau lapangan kerja yang\ndiperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Berkelakuan baik dengan Surat Keterangan dari Kepolisian atau\nLurah\u002FKepala Desa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari PT. Lojitex\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Keterangan-keterangan lain yang diperlukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pada waktu akan melakukan hubungan kerja pada masa percobaan, calon\nkaryawan\u002Fkaryawati harus menanda tangani Surat Perjanjian Hubungan Kerja,\ndimana antara lain menyatakan telah mengetahui dan menyetujui sepenuhnya isi\ndari Perjanjian Kerja Bersama ini, termasuk mengenai Peraturan dan tata Tertib\nKerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>3.Masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dan dihitung sebagai masa\nkerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Selama masa percobaan, maka kedua belah pihak bebas memutuskan hubungan\nkerja sewaktu-waktu apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Calon tidak mampu untuk menjalankan pekerjaan yang diserahkan\nkepadanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Calon tidak ada harapan untuk dapat mempelajari apalagi menguasai tehnik\npelaksanaan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Calon tidak mentaati petunjuk-petunjuk dari atasan yang wajar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Calon tidak tepat untuk menjabat pekerjaan yang ditentukan sebagai akibat\ndari pemeriksaan kesehatannya oleh Dokter Perusahaan atau Dokter yang\nditunjuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Akibat dari pemutusan hubungan kerja seperti disebutkan pada ayat 4 pasal\nini, Perusahaan tidak berkewajiban membayar ganti rugi, pesangon dan\nsebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Setelah menyelesaikan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan calon diangka\nsebagai Pekerja\u002FBuruh tetap, dengan Surat Pengangkatan atau Keputusan dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Untuk pelaksanaannya Pekerja\u002FBuruh kontrak dilakukan sesuai Peraturan\nUndang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Waktu Kerja dan Istirahat Mingguan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Yang dimaksud waktu kerja adalah waktu Pekerja\u002Fburuh melakukan pekerjaa,\nsesuai jadwal masing-masing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>2.Waktu jam kerja biasa ialah waktu kerja selama 7 (tujuh) jam sehari atau\n40 (empat puluh) jam seminggu untuk selama 6 (enam) hari kerja sesuai\nUndang-Undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>3.Hari libur Mingguan adalah hari libur bagi setiap Pekerja\u002FBuruh setelah 6\n(enam) hari kerja, untuk Pekerja\u002FBuruh Shift maupun Geberal Shift (GS). Adapun\nhari libur mingguan untuk GS adalah hari Minggu, sedangkan untuk Pekerja\u002FBuruh\nShift disesuaikan dengan jadwal masing-masing.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Apabila perusahaan memerlukan kerja lembur, maka Pengusaha dapat\nmemerintahkan Pekerja\u002FBuruh untuk kerja lembur (diluar jam kerja biasa atau\npada hari libur) sesuai dengan ketentuan Peraturan\u002FPerundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Kerja Malam Wanita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Mempekerjakan Pekerja\u002FWanita pada malam hari dilaksanakan hanya dengan\nijin kerja malam wanita dari Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan melaksanakan seluruh syarat-syarat yang tercantum dalam ijin\nkerja malam wanita, sesuai ayat 1 pasal ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Mutasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Berdasarkan keputusan dan pertimbangan perusahaan atau untuk mengembangkan\npengetahuan kemampuan kerja Pekerja\u002FBuruh Perusahaan dapat melakukan mutasi\ndari satu bagian ke bagian lain dengan jabatan yang tidak lebih rendah dari\njabatan semula.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mutasi atas kehendak atau keinginan Pekerja\u002FBuruh, maka wewenang untuk\nmemutuskannya ada pada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Mutasi tidak mengakibatkan berkurangnya upah atau gaji beserta\ntunjangan-tunjangan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk setiap muatsi Perusahaan mengeluarkan surat keputusan atau penetapan\nuntuk diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk setiap mutasi yang terjadi, Perusahaan memberikan tembusan kepada\npengurus organisasi dimana pekerja\u002Fburuh yang bersangkutan terdaftar sebagai\nanggota organisasi Pekerja\u002FBuruh yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Apabila mutasi yang terjadi merugikan Pekerja\u002FBuruh, maka Pekerja\u002FBuruh\ndiberi kesempatan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, didampingi\noleh serikat pekerja masing-masing dan keputusan tetap pada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageamount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cp>1.System pengupahan diatur berdasarkan golongan yang ada dan untuk tiap\ngolongan ditentukan upah minimum yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dalam\nUpah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Struktur upah atau gaji yang dipakai PT. Lojitex terdiri dari Upah Pokok,\nNatura serta Tunjangan-Tunjangan dalam bentuk uang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Peninjauan segera mengenai upah atau gaji bilamana ada perubahan peraturan\ntentang kenaikan upah minimum dari pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Waktu Pembayaran dan Perhitungan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Upah untuk Departemen Weaving dibayarkan sebulan dua kali yaitu pada\ntanggal 15 dan tanggal 30, sedangkan untuk Departemen Printing satu minggu\nsekali, apabila pada tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu atau hari libur\nresmi Pemerintah, maka pembayarannya diajukan satu hari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pembayaran upah diberikan langsung kepada Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan\noleh atasan masing-masing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila Pekerja\u002FBuruh berhalangan untuk menerima upahnya, yang\nbersangkutan dapat memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk\nmengambilkannya, dan disyahkan terlebih dahulu oleh atasan masing-masing untuk\nditeliti kebenarannya dan diketahui serikat Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Premi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan memberikan perangsang berupa premi hadir kepada semua\nPekerja\u002FBuruh dan premi produksi sesuai bagian masing-masing yang sifatnya\ntidak mengikat (tetap) menyesuaikan kondisi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam penentuan batasan target untuk perhitungan premi produksi ditentukan\nsecara obyektif dan realitas oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian premi produksi\ndisosialisasikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pada prinsipnya premi bukannya termasuk pengupahan global yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Pemotongan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pemotongan Upah Pekerja\u002FBuruh pada dasarnya dapat dilakukan hal-hal sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Iuran Dana Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pembayaran ganti rugi atau denda Pekerja\u002FBuruh kepada Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Pembayaran atau potongan pinjaman dari Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Dan lain-lain yang disetujui bersama antara Perusahaan dan Serikat\nPekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Kenaikan Upah Minimum Kota atau Kabupaten\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>1.Dalam hal ketetapan dari Pemerintah tentang kenaikan upah minimum. Maka\nbagi Pekerja\u002FBuruh yang upahnya sudah diatas ketentuan upah minimum tersebut\ntetap berhak, minimal kenaikan upah sundulan yang nila nominal besarnya\nsama.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal ada ketentuan dari Pemerintah tentang kenaikan upah minimum,\nmaka pembagian\u002Fkomposisi kenaikan upah sundulannya dirundingkan dengan Serikat\nPekerja\u002FBuruh yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Ijin Meninggalkan Pekerjaan atau Datang Terlambat dengan\nMendapatkan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Setiap Pekerja\u002FBuruh diharuskan memperoleh ijin terlebih dahulu dari\npimpinan atau atasannya apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Datang atau masuk kerja terlambat dengan batas waktu tertentu (max 1\n(satu) jam).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Pulang lebih cepat (sebelum berakhirnya jam kerja), antara lain ada\nsusulan dari keluarga (istri melahirkan, sakit, meniggal dunia (orang tua,\nmertua, anak, isteri)) dengan adanya bukti yang syah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Ijin Tidak Masuk Kerja Dengan Mendapat Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan memberikan ijin atau dispensasi tidak masuk kerja dengan mendapat\nupah untuk hal-hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh sendiri nikah= 3 (tiga) hari\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Anak Pekerja\u002FBuruh nikah= 2 (dua) hari\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengkhitankan anak kandung= 2 (dua) hari\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membabtiskan anak kandung= 2 (dua) hari\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cli>Anggota keluarga meninggal dunia yaitu suami\u002Fiistri, orang tua\u002Fmertua\n    atau anak = 2 (dua) hari\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cli>Istri melahirkan\u002Fkeguguran kadungan= 2 (dua) hari\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Menunaikan ibadah agama dan kewajiban kepada pemerintah sesuai waktu yang\n    diperlukan\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Diluar Tanggungan Perusahaan Karena Overmartch\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja\u002Fburuh tidak mendapatkan upah serta penghasilan lainnya bila ia\ntidak dapat bekerja yang disebabkan oleh keadaan yang timbul diluar tanggungan\ndan kemampuan Perusahaan sehingga Perusahaan tidak dapat berfungsi menjalankan\nkegiatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Keadaan yang dimaksud dalam Ayat 1 (satu) Pasal ini adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Peperangan dan akibatnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Kebakaran yang berakibat luas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Bencana alam dan akibatnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Huru hara dan akibatnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Kerusakan bahan-bahan dan akibatnya yang terjadi karena hal-hal diluar\nkemampuan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Perusahaan siap dengan pekerjaan, Pekerja\u002FBuruh tidak hadir pada\nwaktunya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Keadaan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini akan ditentukan\nberdasarkan musyawarah antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja\u002FBuruh serta\ndiketahui oleh instansi terkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Upah Waktu tidak ada Pekerjaan Dan Uang Tunggu\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila suatu saat tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan oleh seorang\nPekerja\u002FBuruh maka Pekerja\u002FBuruh tersebut bersedia mengerjakan pekerjaan\ndibagian lain dengan upah atau gaji yang jumlahnya tetap (tidak dikurangi)\nsebagaimana yang biasa diterimanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cp>2.Bilamana Pekerja\u002FBuruh tidak melaksanakan pekerjaannya karena :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Kerusakan mesin, gangguan listrik dan lain-lain maka perusahaan\nmemberikan uang tunggu kepada Pekerja\u002FBuruh sebesar 50% dari upah sehari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Tidak ada bahan-bahan atau terlambat masuknya bahan baku, maka Perusahaan\nmemberikan sama dengan Ayat 2 (dua) Sub a) pasal ini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Pengurangan produksi atau jam kerja karena kelesuan pemasaran akibat\nsituasi ekonomi nasional sama dengan Ayat 2 (dua) sub a) Pasal ini\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Keadaan yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) Pasal ini dibicarakan bersama\nantara Perusahaan dengan Serikat Pekerja\u002FBuruh dan diketahui oleh instansi\nterkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : CUTI ATAU ISTIRAHAT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Cuti atau Istirahat Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1.Sesuai Peraturan pemerintah tentang cuti tahunan bagi Pekerja\u002FBuruh yang\ntelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut serta memenuhi syarat\nperhitungan harinya, diberi hak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja\ndengan mendapatkan upah penuh tanpa potongan apapun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Cuti bersama diambil pada libur lebaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sisa cuti tahunan dapat diambil mulai bulan Januari tahun berikutnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk menggunakan hak cuti tahunan, Pekerja\u002FBuruh harus mengisi blangko\ncuti yang ada minimal satu hari sebelumnya dan diketahui oleh kabag\nmasing-masing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengguna hak cuti tahunan tersebut akan diberikan menurut kepentingan\nPekerja\u002FBuruh dan diketahui oleh kabag masing-masing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri\u002FPHK berhak mendapatkan cuti\ntahunan yang belum gugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Cuti Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1.Sesuai Undang-Undang yang berlaku, Pekerja\u002FBuruh Wanita tidak diharuskan\nbekerja pada haid pertama dan kedua, dengan mendapatkan upah penuh dengan\nketentuan Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan melaporkan kepada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Apabila Pekerja\u002FBuruh tidak menggunakan hak cutinya (tetap masuk kerja)\nmaka hak cutinya akan diganti uang sesuai dengan upah masing-masing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pelaksanaannya akan lebih ditertibkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Cuti Hamil dan Melahirkan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh wanita yang hamil diberikan istirahat selama 1,5 (satu\nsetengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan\n(sesuai undang-undang yang berlaku).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>2.Dalam hal mengalami keguguran kandungan, Pekerja\u002FBuruh Wanita mendapatkan\ncuti gugur kandungan 1,5 (satu setengah) bulan dengan memberikan Surat\nKeterangan Dokter atau Bidan kepada Perusahaan setelah kejadian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Istirahat (cuti) hamil dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan jika\ndokter menyatakan itu perlu untuk menjaga kesehatan pekerja\u002Fburuh yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Pekerja\u002FBuruh wanita yang mengalami keguguran kandungan pada usia\nkehamilah dibawah 3 (tiga) bulan diberikan ijin sakit dengan\nmenunjukkan\u002Fmelampirkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Pengobatan dan Perawatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>1.Perusahaan mengikutkan semua Pekerja\u002FBuruh kedalam Program Pemerintah\nyaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan menyediakan PPPK tiap-tap bagian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam keadaan darurat ditempat kerja penderita segera dikirim ke UGD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam pelaksanaannya Perusahaan mengikuti dengan Peraturan\nPerundang-undangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Cp>1.Perusahaan mengikut sertakan seluruh Pekerja\u002FBuruh menjadi peserta Badan\npenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diselenggarakan oleh BPJS yang\nmeliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Jaminan Kematian (JKM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan (JPK)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan berwenang melakukan pemotongan upah dari Pekerja\u002FBuruh untuk\nmembayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai ketentuan yang\nmenjadi tanggung jawabnya, sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila Pekerja\u002FBuruh pada saat melakukan pekerjaannya mengalami\nkecelakaan kerja, maka Perusahaan membayarkan terlebih dahulu biaya\npemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan serta membayar upah selama\nPekerja\u002FBuruh sementara tidak mampu bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>4.Berdasarkan ketentuan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) maka\nPekerja\u002FBuruh yang mengalami kecelakaan kerja, selama dalam perawatan rumah\nsakit, upahnya tetap dibayar dengan perhitungan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 4 bulan pertama : 100% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 4 bulan kedua : 75% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 4 bulan ketiga : 50% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>5.Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, Perusahaan wajib untuk mengurus segala\nsesuatu mengenai pelaporan, pengajuan dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja\nkepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan Badan penyelenggaran\nJaminan Sosial (BPJS) sampai Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan memperoleh\nhak-haknya dan Pekerja\u002FBuruh bersedia menandatangani surat-surat yang berkaitan\ndengan hal itu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Sumbangan dan Bantuan Biaya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>1.Kepada keluarga Pekerja\u002FBuruh yang meninggal dunia, perusahaan memberikan\nsumbangan uang duka yang jumlah dan ketentuannya sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja\u002FBuruh sendiri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu\nrupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Suami atau istri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu\nrupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Anak Kandung sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Orang tua kandung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Wali\u002Fmertua yang ditempat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu\nrupiah)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Untuk hal tersebut diatas Pekerja\u002FBuruh harus menyerahkan surat keterangan\ndari lurah atau kepala desa kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kepada pekerja\u002FBuruh bila ada keluarga yang meninggal dunia, maka\nPekerja\u002FBuruh akan memberikan sumbangan uang duka yang jumlah dan ketentuannya\nadalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja\u002FBuruh sendiri sebesar Rp. 1.000,-\u002Forang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Istri\u002Fsuami meninggal sebesar Rp. 1.000,-\u002Forang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Anak kandung sebesar Rp. 1.000,-\u002Forang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Orang tua kandung sebesar Rp. 1.000,-\u002Forang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan membantu pemotongan sumbangan duka yang dimaksud pada ayat 2\npasal ini lewat bagian pengupahan yang kemudian diserahkan bersama-sama oleh\npihak perusahaan dan pengurus serikat Pekerja\u002FBuruh kepada yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sumbangan uang duka seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini\nadalah diluar yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan memberikan Bantuan kepada Pekerja\u002FBuruh yang melaksanakan\npernikahan yang pertama kali selama hdupnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus\nribu rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Perusahaan memberikan bantuan biaya melahirkan kepada Pekerja\u002FBuruh wanita\ndan istri Pekerja\u002FBuruh yang melahirkan anak dari perkawinan yang sah sebesar\nRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disesuaikan peraturan BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Kelahiran anak kembar bantuannya sama dengan satu anak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Kelahiran dan beberapa saat kemudian meninggal mendapatkan bantuan\nkelahiran dan sumbangan kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Bantuan kelahiran diberikan maksimal 3 (tiga) anak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Dapat menunjukkan surat Keterangan dari Dokter, Bidan\u002FLurah atau Kepala\nDesa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan\nSosial (BPJS) Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pada ayat 6 tidak berlaku apabila Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial\n(BPJS) sudah berjalan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Perusahaan memberikan bantuan pernikahan kepada Pekerja\u002FBuruh yang\nmenikahkan anaknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Perusahaan memberikan bantuan biaya mengkhitankan kepada Pekerja\u002FBuruh\nyang mengkhitankan anaknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai\nbatas anak 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Pada ayat 5,6,8 dan 9 dalam Pasal ini disertai Surat Keterangan dari\nKepala Desa\u002FLurah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Tunjangan Hari Raya (THR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pekerja\u002FBuruh\nmenjelang Hari Raya Idul Fitri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum\nlebaran\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdays1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>2.Besarnya THR minimal 1 (satu) bulan gaji bagi Pekerja\u002FBuruh dengan massa\nkerja minimal 1 (satu) tahun, dan bagi Pekerja\u002FBuruh dengan masa kerja kurang\ndari 1 (satu) tahun, THRnya disesuaikan dengan Peraturan Ketenaga Kerjaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Bantuan Minuman Teh Manis dan Susu\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan memberikan minuman teh manis untuk para Pekerja\u002FBuruh diseluruh\nDepartemen dan Shift yang ada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Minuman susu diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh mengingat pekerjaannya antara\nlain: Laborat, Dapur Obat dan Work Shop\u002FOp. LImbah 1 (satu) minggu sekali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Khusus pada bulan puasa bagi Pekerja\u002FBuruh yang massuk siang selain minum\nmanis juga akan mendapatkan 1 paket makanan kecil dan diatur oleh Perusahaan.\nApabila pelaksanaannya kurang baik maka tambahan makanan kecil akan dicabut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Kesempatan Beribadah dan Tempat Ibadah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan memberikan kesempatan dan menyediakan tempat sholat dan\nperlengkapannya (sarung, sajadah, peci dan rukuh) bagi Pekerja\u002FBuruh yang\nberagama Islam untuk melakukan ibadah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Olah Raga, Kesenian dan Rekreasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan memberikan fasilitas untuk kegiatan olah raga dan kesenian\ndengan mempertimbankan proposal yang diajukan oleh Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk kegiatan olah raga dan kesenian diatur oleh Perusahaan agar tidak\nmengganggu kegiatan produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan memberikan kesempatan rekreasi kepada seluruh Pekerja\u002FBuruh\nsecara bergiliran, peserta adalah khusus Karyawan\u002FKaryawati PT. Logitex setiap\ntahun sekali dan setiap peserta tidak diperbolehkan membawa orang lain atau\nkeluarga (istri, suami, anak, orang tua atau mertua) dan tidak boleh\ndigantikan. Kepanitiaan diputuskan secara bergilir oleh pihak Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Daerah tujuan wisata diusahakan yang memungkinkan dapat dicapai dalam 1\n(satu) hari pulang pergi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Antar Jemput Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan menyediakan Bus anttar jemput untuk Pekerja\u002FBuruh melalui\npos-pos yang ditentukan, adapun pelaksanaannya diatur oleh Perusahaan untuk\nShift dan Non Shift\u002FGS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pelaksanaan antar jemput untuk semua Pekerja\u002FBuruh baik shift maupun Non\nshift.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Koperasi Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan memberikan kesempatan serta kemudahan kepada para Pekerja\u002FBuruh\nuntuk berkoperasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PENILAIAN, PROMOSI, PENGHARGAAN DAN DEMOSI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan mengadakan penilaian prestasi Pekerja\u002FBuruh pada tiap-tiap\nDepartemen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Penilaian ini berkaitan dengan kesempatan promosi kenaikan jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pelaksanaan atas penilaian prestasi Pekerja\u002FBuruh ini dilakssanakan secara\nadil, transparan dan proporsional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Penghargaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Kepada Pekerja\u002FBuruh dapat diberikan penghargaan oleh Perusahaan\napabila\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Ia dapat memperoleh penemuan baru atau perubahan yang menguntungkan\n    Perusahaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ia dapat berjasa mencegah atau menghindarkan Perusahaan dari kecelakaan\n    atau bencana\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>2.Bentuk penghargaan tersebut akan ditentukan oleh Perusahaan sesuai\njasanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Promosi atau Kenaikan Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap Pekerja\u002FBuruh diberikan kesempatan dan bimbingan yang sama untuk\nmaju dengan memperhatikan prestasi, konduite dan masa kerja guna peningkatan\nkarir yang lebih tinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang mendapat promosi atau kenaikan jabatan akan\ndiberikan Surat Peningkatan (SK) adapun upah atau gajinya disesuaikan dengan\nposisi atau golongan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja\u002FBuruh yang mendapat promosi atau kenaikan jabatan akan\nmenjalani masa OJT (On The job Training) selama maksimal 3 (tiga) bulan,\napabila :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh tersebut mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka yang\n    bersangkutan akan memperoleh SK dan upah atau gajinya disesuaikan dengan\n    jabatan tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh tersebut tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka\n    dikembalikan ke posisi semula.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Demosi atau Penurunan Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Demosi atau penurunan jabatan dapat dilakukan hanya jika Pekerja\u002FBuruh\nyang memiliki jabatan tersebut tidak mampu melaksanakan tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang dapat demosi atau penurunan jabatan diberi\nkesempatan selama 3 (tiga) bula, dan apabila :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh tersebut dapat memperbaiki kinerjanya, maka diangkat\n    kembali ke jabatan semula.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh tersebut tidak dapat memperbaiki kinerjanya, maka demosi\n    tersebut berlaku definitive\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : PERLENGKAPAN KERJA DAN PEMBINAAN KESELAMATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Pakaian Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan menyediakan pakaian seragam kerja kepada seluruh karyawan yang\ntelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun keatas sebanyak 2 (dua) stel untuk\ntiap-tiap tahun menurut ketentuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bentuk dan warna seragam kerja ditentukan oleh Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pakaian seragam kerja harus selalu dipakai dalam menunaikan tugas dengan\nrapi (baju dimasukkan) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan\n(keselamatan kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bagi petugas dibagian Keamanan\u002FSatpam akan diatur tersendiri sesuai\npetunjuk dari pihak Pemerintah c\u002Fq Kepolisian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Kepada Pekerja\u002FBuru yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya khusus\ndiberikan pakaian kerja (werpak) 2 (dua) stel setiap tahunnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Karyawan yang merusak\u002Fmenghilangkan pakaian seragam kerja diharuskan\nmengganti sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Perusahaan akan memberikan 1 (satu) pasang sepatu kepada Pekerja\u002Fburuh\nyang profesinya sebagai : Perawatan Montir, Beam Steller, Listrik\u002FUtility.\nAdapun pembagiannya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali berdasarkan pengajuan.\nApabila dikemudian hari dari pihak penerima tidak dapat menggunakan sebagaimana\nmestinya, dari pihak Perusahaan akan memberikan sanksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>1.Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1970 Bab VI Pasal 10, maka\nPerusahaan membentuk P2K3 (Panitia Penyelenggara Keselamatan dan Kesehatan\nKerja).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cp>2.P2K3 pada prinsipnya bertugas melakukan atau melaksanakan kebijakan\nperusahaan dalam hal menjaga dan memperbaiki kondisi keselamatan dan kesehatan\nkerja di Perusahaan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Keadaan bangunan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Alat-alat produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Instansi Listrik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Keadaan lingkungan tempat kerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>3.Alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja yang disediakan oleh Perusahaan\nberdasarkan kebutuhan, kondisi dan keadaan kerja seperti : pakaian kerja\nkhusus, sepatu khusus (boots), kacamata, sarung tangan, masker hidung dan\nlain-lain, wajib dipakai dan dipelihara oleh Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : SANKSI-SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Macam dan Jenis Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pelanggaran, kesalahan atau perbuatan yang bersifat indispliner terhadap\ntata tertib akan dikenakan sangsi, macam dan jenis sanksi tergantung atas\nkesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dengan kategori sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Sanksi peringatan, berupa peringan tertulis I, II dan III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Sanksi skorsing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Teguran\u002FPeringatan Lisan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Teguran\u002Fperingatan lisan diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh yang untuk pertama\nkalinya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ringan atau\nsetingkat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : Peringatan Tertulis ke I (Kesatu)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Peringatan tertulis ke 1 (kesatu) dikenakan kepada Pekerja\u002FBuruh yang\nmelakukan salah satu pelanggaran\u002Fkesalahan dibawah ini :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Meninggalkan pekerja atau perusahaan tanpa ijin dari atasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Merokok pada saat jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Memasang pengumuman atau menempel gambar dan tulisan di tempat-tempat\nmilik perusahaan tanpa ijin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Sering melakukan kegaduhan atau bersenda gurau ditempat kerja atau\nberbuat sesuatu sehingga mengganggu orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Menolak adanya pemeriksaan terhadap dirinya oleh petugas yang\nberwenang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Melalaikan atau mengabaikan tugas pekerjaannya sehingga merugikan\nperusahaan dan orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Kurang hati-hati dalam menjalankan keselamatan kerja sehingga\nmembahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Tidak melaksanakan petunjuk-petunjuk dari atasan mengenai tugas yang\nharus dilaksanakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Sering tidak memakai pakaian seragam yang telah diberikan oleh perusahaan\ndiwaktu berangkat kerja maupun pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Menyobek pengumuman resmi dan mencoret-coret tembok dan lainnya di dalam\nareal perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) Mangkir berturut-turut selama 3 (tiga) hari atau 5 (lima) hari tidak\nberturut-turut dalam 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Masa berlakunya peringatan ke I (satu) adalah 6 (enam) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Peringatan Tertulis Ke II (Kedua)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dikenakan kepada Pekerja\u002FBuruh yang melakukan pelanggaran\u002Fkesalahan\nsebagaimana tertera pada pasal 43 didalam masa berlakunya peringatan tertulis\nke I (kesatu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mangkir selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau 4 (empat) hari tidak\nberturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tidur pada saat jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Masa berlakunya peringatan tertulis ke II (kedua) adalah 6 (enam)\nbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : Peringatan Tertulis Ke III (ketiga)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dikenakan kepada Pekerja\u002FBuruh yang melakukan pelanggaran\u002Fkesalahan\nsebagaimana tertera pada pasal 43 dan 44 didalam masa berlakunya peringatan\ntertulis ke II (kedua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mangkir selama 2 (dua) hari berturut-turut atau 3 (tiga) hari tidak\nberturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tidur pada saat jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Masa berlakunya peringatan tertulis ke III (ketiga) adalah 6 (enam)\nbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Skorsing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah mendapat surat peringatan\nketiga ternyata masih melakukan kesalahan atau pelanggaran lagi, maka kepada\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan dapat dikenakan sangsi skorsing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Lamanya skorsing adalah 1 (satu) hari sampai 6 (enam) bulan dengan\nmendapat upah sebesar 100% yang sifatnya pembinaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Upah selama skorsing menunggu PHK sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tenggang waktu atau masa berlakunya skorsing adalah 6 (enam) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila selama waktu 6 (enam) bulan tersebut Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran lagi, maka surat\nskorsing tersebut dinyatakan berakhir masa berlakunya, dan Pekerja\u002FBuruh dapat\nbekerja kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Sebelum sangsi skorsing dijatuhkan, diberitahukan terlebih dahulu kepada\npengurus serikat Pekerja\u002FBuruh dimana yang bersangkutan tercatat sebagai\nanggotanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Sebelum sampai pada Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha dengan segala daya\nupayanya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK dengan melakukan Pembinaan\nterhadap pekerja\u002Fburuh yang bersangkutan atau menyelamatkan dengan memperbaiki\nkondisi Perusahaan dengan cara melakukan langkah-langkah efisiensi untuk\nmenyelamatkan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Perbuatan-perbuatan yang dapat diberi sangsi skorsing secara langsung\nuntuk menunggu proses PHK sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Berbuat curang dan kasar terhadap teman sekerjanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Memberikan isu negative tentang perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Membocorkan rahasia perusahaan termasuk Polecy Pimpima perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Menyalahgunakan kedudukan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Menerima suatu pemberian (uang atau barang) yang dapat digolongkan\npenyuapan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Menolak perintah yang layak dari atasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Mangkir selama 9 (Sembilan) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu)\nbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Dengan sengaja merusak atau menghilangkan barang-barang milik\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Membocorkan rahasia pribadi pimpinan perusahaan dan keluarganya yang\ndapat mengakibatkan hal-hal negative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Terbukti memberikan keterangan palsu atau tidak benar diwaktu melamar\npekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) Dengan ceroboh sehingga merusakkan atau merugikan perusahaan dan\nmembiarkan dalam keadaan membahayakan diri sendiri atau teman sekerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Uang\nPesangon\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>1.Pemutusan hubungan kerja atau PHK dapat dilakukan terhadap Pekerja\u002FBuruh\napabila melakukan kesalahan sebagaimana berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja\u002FBuruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih tanpa\nada keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah\ndipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus\nhubungan kerjanya karena di kualifikasikan mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan barang atau uang milik\nperusahaan atau teman sekerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan\nPerusahaan atau kepentingan Negara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Minum-minuman keras atau mabuk, memakai obat bius atau narkotik ditempat\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Melakukan perbuatan asusila dan perjudian di tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Berkelahi, menyerang, mengintimidasi atau menipu Pengusaha, atau teman\nsekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar\nlingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar\npengusaha dan keluarga Pengusaha atau teman sekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>h) Membujuk Pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan\nyang bertentangan dengan hukum kesusilaan serta peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Dengan sengaja merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya\nbarang-barang milik Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik\nPengusaha dan atau keluarga Pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali\nuntuk kepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) Melakukan kesalahan yang bobotnya sama seperti pada butir a s\u002Fd j\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja\u002FBuruh yang di PHK karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud\ndalam Ayat (1) Pasal ini tidak berhak atas uang pesangon tetapi berhak atas\nuang penggantian hak dan uang pisah sesuai pasal 156 ayat (4) UU No.13 tahun\n2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Pasal 48 : Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Uang\nPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Ganti Rugi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_dismissal_type\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_perc_1_tenure\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_perc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cp>Pelaksanaan sesuai dengan keputusan UU No.13 tahun 2003\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Pemutusan Hubungan Kerja, atas Kehendak Pekerja\u002FBuruh\n(Mengundurkan Diri)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh yang akan mengundurkan diri, harus mengajukan surat permohonan\nmengundurkan diri kepada Perusahaan 15 (lima belas) hari sebelumnya, dan sambil\nmenunggu penyelesaian Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan masuk bekerja seperti\nbiasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak\nsesuai UU No. 13 tahun 2003 atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pemutusan hubungan kerja karena tidak mampu bekerja (medical unfith), dan\nmeninggal dunia sesuai UU No.13 Th 2003 atau Perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pemutusan hubungan kerja karena rasionalisasi, atau perubahan kepemilikan\nperusahaan, sehingga Pekerja\u002FBuruh akan kehilangan pekerjaan, maka PHK\ndilaksanakan sesuai UU No.13 Th.2003 atau Peraturan Perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : LAIN-LAIN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : Pemutusan Hubungan Kerja Usia Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam hal Pekerja\u002FBuruh sudah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun,\nmaka Pekerja\u002FBuruh tersebut dapat mengajukan pension\u002Fdipensiunkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja\u002FBuruh yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Perusahaan karena\nusia pension berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan\nuang penggantian hak sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : Prosedur Penyelesaian Keluhan\u002FPengaduan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap keluhan\u002Fpengaduan dari para Pekerja\u002FBuruh, pertama-tama\ndiselesaikan dengan atasannya langsung secara bertahap menurut tingkat jabatan\ndalam unitnya masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bila prosedur tersebut telah dijalankan tanpa memberikan hasil yang\nmemuaskan, maka bila Pekerja\u002FBuruh tersebut terdaftar menjadi anggota serikat\nPekerja\u002FBuruh berhak meminta kepada Pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh untuk\nmendampinginya didalam menyelesaikan masalahanya secara bipartite dengan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal tidak tercapai kata sepakat antara Serikat Pekerja\u002FBuruh dan\nPengusaha, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui\nlembaga perantara untuk diselesaikan secara tripartite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : Sikap Baik Antara Perusahaan dan Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan akan selalu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Bersikap baik dan ramah kepada setiap Pekerja\u002FBuruh (baik pria maupun\nwanita) pada saat Pekerja\u002FBuruh menanyakan informasi\u002Fketerangan tentang segala\nsesuatu mengenai ketenagakerjaan, apabila jika secara hukum hal tersebut sudah\nmenjadi haknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Mempertimbangkan dan bersikap bijaksana terhadap semua persoalan antara\nPengusaha dan Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Untuk setiap kemajuan yang dicapai oleh Perusahaan akan selalu diimbangi\ndengan peningkatan kesejahteraan para Pekerja\u002FBuruh sesuai dengan kemajuan yang\ndicapai oleh Perusahaan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Untuk setiap kebijakan dari Perusahaan yang sudah diberikan untuk para\nPekerja\u002FBuruh (khususnya dalam hal pengupahan) tidak akan dikurangi apalagi\ndihilangkan kecuali demosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Perusahaan tidak memberikan anjuran yang bertentangan dengan Peraturan\nPerundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja\u002FBuruh akan selalu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Memahami tugas dan kewajibannya untuk mentaati perintah atasan dan\nmeningkatkan produktifitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Mempunyai rasa ikut bertanggung jawab dalam memelihara dan mengamankan\nbarang-barang milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Bekerja sama yang baik dengan teman-teman sekerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Bersikap bijaksana dan selalu mengerti serta memahami pada saat\nPerusahaan dalam keadaan sulit yang disebabkan oleh situasi perekonomian yang\ntidak menentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : Berlakunya Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak\ntanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku bagi Perusahaan, dan PSP SPN PT.\nLojitex serta SBSI PT. Lojitex yang menyatakan terikat pada PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir dan perjanjian baru belum\ndisepakati, maka perjanjian ini dinyatakan masih berlaku selama 1 (satu)\ntahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila dikemudian hari pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini\nmengundurkan diri atau meninggal dunia, Perusahaan merubah nama, penggantian\npimpinan, maupun terjadi pergantian Pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh, maka\nperjanjian ini tetap berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perjanjian ini tetap berlaku sah, kecuali jika dikemudian hari di dalamnya\nterdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan\nPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : Azas Telah Dimaklumi Perjanjian Kerja Bersama Ini\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kedua belah pihak berkewajiban memberitahukan isi PKB ini kepada seluruh\nanggota Serikat Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ditetapkan : Di Pekalongan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada Tanggal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. Lojitex Pekalongan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Adhi Sebastian H\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pimpinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Arifin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Personalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PSP SPN PT. Lojitex Pekalongan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mustaqim Atho\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SBSI PT. Lojitex Pekalongan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ahmad Arifin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveremplnum_exact\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coveremplnum_female_exact\">\u003Cp>Jumlah anggota SPN : 232 orang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laki-laki: 102 orang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perempuan: 130 orang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jumlah anggota SBSI: 161 orang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laki-laki: 90 orang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perempuan : 71 orang\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            ",{"disabilitypay":46,"hourspday_select":50,"lowwageamount":54,"coveremplnum_female_exact":58,"contracttrialperiod":62,"maxsicknesspay":66,"cbadate_start":70,"severance_number":74,"wageincreasetype2":78,"ONCERISE_trigger":82,"deathrelativesleave":86,"dayspweek":90,"severance_perc":92,"severance_dismissal_type":94,"STRUCINCR_trigger":96,"hourspday":98,"funeralpay":100,"WORKFAM_trigger":104,"monitoring":108,"paidmaternityleaveduration":112,"maternityotherclause":114,"severance":118,"paidpaternityleaveduration":120,"discrimination":124,"maxsicknesspayperc":128,"pensionfund":130,"coverunionsign":134,"incidentalbonusdays1":138,"holidaysdays":142,"holidaysweeks":146,"SICDIS_trigger":148,"cbadate_end":152,"healthinsurance":154,"severance_perc_1_tenure":156,"EMPCONTR_trigger":158,"wageincreasetype":162,"deathrelatives":164,"protectiveclothing":166,"healthandsafetypolicy":170,"LOWWAGE_government":174,"hourspweek":176,"contracttrial":178,"schedulesrestpw":180,"MEDICAL_trigger":184,"sicknessmaxdays":186,"holidaysfixeddays":188,"dayspweek_select":192,"paidmaternityleaveall":194,"SCHEDULE_trigger":196,"severance_number_1_tenure":198,"paidpaternityleave":200,"maxsicknesspaytype":202,"cbadate_end_date":204,"incidentalbonustype2":206,"sicknesspay":208,"cbadate_start_date":210,"sicknessmaxdaysnr":212,"hoursovertimemax":214,"incidentalbonustype":218,"LOWWAGE_trigger":220,"coverunion_trigger":222,"MAXHOURS_trigger":224,"menstruationleave":226,"code_application":230,"contractseverancepay1":232,"coveremplnum_exact":234,"lowwageperiod":236,"hourspweek_select":238,"disabilityfund":240,"paidmaternityleave":242,"LOWWAGE_provision":244,"contractseverancepay":246,"PAIDLEAV_trigger":250,"SOCSEC_trigger":252,"holidaysfixed":256,"violence":258},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"disabilitypay","5.Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, Pe","5.Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, Perusahaan wajib untuk mengurus segala\nsesuatu mengenai pelaporan, pengajuan dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja\nkepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan Badan penyelenggaran\nJaminan Sosial (BPJS) sampai Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan memperoleh\nhak-haknya dan Pekerja\u002FBuruh bersedia menandatangani surat-surat yang berkaitan\ndengan hal itu.",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"hourspday_select","2.Waktu jam kerja biasa ialah waktu kerj","2.Waktu jam kerja biasa ialah waktu kerja selama 7 (tujuh) jam sehari atau\n40 (empat puluh) jam seminggu untuk selama 6 (enam) hari kerja sesuai\nUndang-Undang yang berlaku.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"lowwageamount","1.System pengupahan diatur berdasarkan g","1.System pengupahan diatur berdasarkan golongan yang ada dan untuk tiap\ngolongan ditentukan upah minimum yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dalam\nUpah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK).",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"coveremplnum_female_exact","Jumlah anggota SPN : 232 orang Laki-laki","Jumlah anggota SPN : 232 orang\n\nLaki-laki: 102 orang\n\nPerempuan: 130 orang\n\n\n\nJumlah anggota SBSI: 161 orang\n\nLaki-laki: 90 orang\n\nPerempuan : 71 orang",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"contracttrialperiod","3.Masa percobaan paling lama 3 (tiga) bu","3.Masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dan dihitung sebagai masa\nkerja",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"maxsicknesspay","4.Berdasarkan ketentuan santunan Sementa","4.Berdasarkan ketentuan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) maka\nPekerja\u002FBuruh yang mengalami kecelakaan kerja, selama dalam perawatan rumah\nsakit, upahnya tetap dibayar dengan perhitungan sebagai berikut :\n\na) 4 bulan pertama : 100% x upah sebulan\n\nb) 4 bulan kedua : 75% x upah sebulan\n\nc) 4 bulan ketiga : 50% x upah sebulan",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"cbadate_start","1.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini ber","1.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak\ntanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"severance_number","Pelaksanaan sesuai dengan keputusan UU N","Pelaksanaan sesuai dengan keputusan UU No.13 tahun 2003",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"wageincreasetype2","1.Dalam hal ketetapan dari Pemerintah te","1.Dalam hal ketetapan dari Pemerintah tentang kenaikan upah minimum. Maka\nbagi Pekerja\u002FBuruh yang upahnya sudah diatas ketentuan upah minimum tersebut\ntetap berhak, minimal kenaikan upah sundulan yang nila nominal besarnya\nsama.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"ONCERISE_trigger","1. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari ","1. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pekerja\u002FBuruh\nmenjelang Hari Raya Idul Fitri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum\nlebaran",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"deathrelativesleave","Anggota keluarga meninggal dunia yaitu s","Anggota keluarga meninggal dunia yaitu suami\u002Fiistri, orang tua\u002Fmertua\n    atau anak = 2 (dua) hari",{"bindId":91,"name":52,"text":53},"dayspweek",{"bindId":93,"name":76,"text":77},"severance_perc",{"bindId":95,"name":76,"text":77},"severance_dismissal_type",{"bindId":97,"name":80,"text":81},"STRUCINCR_trigger",{"bindId":99,"name":52,"text":53},"hourspday",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"funeralpay","1.Kepada keluarga Pekerja\u002FBuruh yang men","1.Kepada keluarga Pekerja\u002FBuruh yang meninggal dunia, perusahaan memberikan\nsumbangan uang duka yang jumlah dan ketentuannya sebagai berikut :\n\na) Pekerja\u002FBuruh sendiri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu\nrupiah)\n\nb) Suami atau istri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu\nrupiah)\n\nc) Anak Kandung sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)\n\nd) Orang tua kandung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)\n\ne) Wali\u002Fmertua yang ditempat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu\nrupiah)",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"WORKFAM_trigger","1.Pekerja\u002FBuruh wanita yang hamil diberi","1.Pekerja\u002FBuruh wanita yang hamil diberikan istirahat selama 1,5 (satu\nsetengah) bulan sebelum dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan\n(sesuai undang-undang yang berlaku).",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"monitoring","2.P2K3 pada prinsipnya bertugas melakuka","2.P2K3 pada prinsipnya bertugas melakukan atau melaksanakan kebijakan\nperusahaan dalam hal menjaga dan memperbaiki kondisi keselamatan dan kesehatan\nkerja di Perusahaan sebagai berikut:\n\na) Keadaan bangunan Perusahaan\n\nb) Alat-alat produksi\n\nc) Instansi Listrik\n\nd) Keadaan lingkungan tempat kerja",{"bindId":113,"name":106,"text":107},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"maternityotherclause","2.Dalam hal mengalami keguguran kandunga","2.Dalam hal mengalami keguguran kandungan, Pekerja\u002FBuruh Wanita mendapatkan\ncuti gugur kandungan 1,5 (satu setengah) bulan dengan memberikan Surat\nKeterangan Dokter atau Bidan kepada Perusahaan setelah kejadian.\n\n3.Istirahat (cuti) hamil dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan jika\ndokter menyatakan itu perlu untuk menjaga kesehatan pekerja\u002Fburuh yang\nbersangkutan.",{"bindId":119,"name":76,"text":77},"severance",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"paidpaternityleaveduration","Istri melahirkan\u002Fkeguguran kadungan= 2 (","Istri melahirkan\u002Fkeguguran kadungan= 2 (dua) hari",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"discrimination","Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini secar","Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini secara tegas mengatur dan menetapkan\ntentang kepastian kerja, pengupahan, syarat-syarat kerja, jaminan social, hak\ndan kewajiban para Pekerja\u002FBuruh, dilain pihak Pengusaha secara konsekwen\nmelaksanakan semua ketentuan yang sifatnya normative dan tidak aka nada\nperlakuan yang sifatnya diskriminatif dikalangan Pekerja\u002FBuruh menuju\npeningkatan kesejahteraan hidup serta perkembangan perekonomian pada\numumnya.",{"bindId":129,"name":68,"text":69},"maxsicknesspayperc",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"pensionfund","1.Perusahaan mengikut sertakan seluruh P","1.Perusahaan mengikut sertakan seluruh Pekerja\u002FBuruh menjadi peserta Badan\npenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diselenggarakan oleh BPJS yang\nmeliputi :\n\na) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n\nb) Jaminan Kematian (JKM)\n\nc) Jaminan Hari Tua (JHT)\n\nd) Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan (JPK)",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"coverunionsign","1.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh be","1.Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh bersama-sama menyetujui bahwa\nPerjanjian Kerja Bersama ini berlaku dan mengikat bagi semua anggota\nSerikat\u002FPekerja dan Pengusaha.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"incidentalbonusdays1","2.Besarnya THR minimal 1 (satu) bulan ga","2.Besarnya THR minimal 1 (satu) bulan gaji bagi Pekerja\u002FBuruh dengan massa\nkerja minimal 1 (satu) tahun, dan bagi Pekerja\u002FBuruh dengan masa kerja kurang\ndari 1 (satu) tahun, THRnya disesuaikan dengan Peraturan Ketenaga Kerjaan.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"holidaysdays","1.Sesuai Peraturan pemerintah tentang cu","1.Sesuai Peraturan pemerintah tentang cuti tahunan bagi Pekerja\u002FBuruh yang\ntelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut serta memenuhi syarat\nperhitungan harinya, diberi hak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja\ndengan mendapatkan upah penuh tanpa potongan apapun.",{"bindId":147,"name":144,"text":145},"holidaysweeks",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"SICDIS_trigger","16.Ijin Sakit Adalah suatu keadaan diman","16.Ijin Sakit\n\nAdalah suatu keadaan dimana seseorang Pekerja\u002FBuruh tidak masuk kerja karena\nsakit dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter Perusahaan dan atau Dokter yang\nditunjuk oleh Perusahaan, serta Dokter yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.",{"bindId":153,"name":72,"text":73},"cbadate_end",{"bindId":155,"name":132,"text":133},"healthinsurance",{"bindId":157,"name":76,"text":77},"severance_perc_1_tenure",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"EMPCONTR_trigger","Agar hubungan industrial antara Pekerja\u002F","Agar hubungan industrial antara Pekerja\u002FBuruh dengan Perusahaan dapat\nberjalan secara harmonis, selaras, serasi dan seimbang, maka kedua belah pihak\nsepakat untuk menerapkan prinsip dan dasar hubungan industrial Pancasila yang\nsesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.",{"bindId":163,"name":80,"text":81},"wageincreasetype",{"bindId":165,"name":88,"text":89},"deathrelatives",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"protectiveclothing","3.Alat-alat keselamatan dan kesehatan ke","3.Alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja yang disediakan oleh Perusahaan\nberdasarkan kebutuhan, kondisi dan keadaan kerja seperti : pakaian kerja\nkhusus, sepatu khusus (boots), kacamata, sarung tangan, masker hidung dan\nlain-lain, wajib dipakai dan dipelihara oleh Pekerja\u002FBuruh.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"healthandsafetypolicy","1.Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun ","1.Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1970 Bab VI Pasal 10, maka\nPerusahaan membentuk P2K3 (Panitia Penyelenggara Keselamatan dan Kesehatan\nKerja).",{"bindId":175,"name":56,"text":57},"LOWWAGE_government",{"bindId":177,"name":52,"text":53},"hourspweek",{"bindId":179,"name":64,"text":65},"contracttrial",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"schedulesrestpw","3.Hari libur Mingguan adalah hari libur ","3.Hari libur Mingguan adalah hari libur bagi setiap Pekerja\u002FBuruh setelah 6\n(enam) hari kerja, untuk Pekerja\u002FBuruh Shift maupun Geberal Shift (GS). Adapun\nhari libur mingguan untuk GS adalah hari Minggu, sedangkan untuk Pekerja\u002FBuruh\nShift disesuaikan dengan jadwal masing-masing.",{"bindId":185,"name":132,"text":133},"MEDICAL_trigger",{"bindId":187,"name":68,"text":69},"sicknessmaxdays",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"holidaysfixeddays","2.Bilamana Pekerja\u002FBuruh tidak melaksana","2.Bilamana Pekerja\u002FBuruh tidak melaksanakan pekerjaannya karena :\n\na) Kerusakan mesin, gangguan listrik dan lain-lain maka perusahaan\nmemberikan uang tunggu kepada Pekerja\u002FBuruh sebesar 50% dari upah sehari.\n\nb) Tidak ada bahan-bahan atau terlambat masuknya bahan baku, maka Perusahaan\nmemberikan sama dengan Ayat 2 (dua) Sub a) pasal ini\n\nc) Pengurangan produksi atau jam kerja karena kelesuan pemasaran akibat\nsituasi ekonomi nasional sama dengan Ayat 2 (dua) sub a) Pasal ini",{"bindId":193,"name":52,"text":53},"dayspweek_select",{"bindId":195,"name":106,"text":107},"paidmaternityleaveall",{"bindId":197,"name":182,"text":183},"SCHEDULE_trigger",{"bindId":199,"name":76,"text":77},"severance_number_1_tenure",{"bindId":201,"name":122,"text":123},"paidpaternityleave",{"bindId":203,"name":68,"text":69},"maxsicknesspaytype",{"bindId":205,"name":72,"text":73},"cbadate_end_date",{"bindId":207,"name":140,"text":141},"incidentalbonustype2",{"bindId":209,"name":68,"text":69},"sicknesspay",{"bindId":211,"name":72,"text":73},"cbadate_start_date",{"bindId":213,"name":68,"text":69},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"hoursovertimemax","Apabila perusahaan memerlukan kerja lemb","Apabila perusahaan memerlukan kerja lembur, maka Pengusaha dapat\nmemerintahkan Pekerja\u002FBuruh untuk kerja lembur (diluar jam kerja biasa atau\npada hari libur) sesuai dengan ketentuan Peraturan\u002FPerundangan yang berlaku.",{"bindId":219,"name":84,"text":85},"incidentalbonustype",{"bindId":221,"name":56,"text":57},"LOWWAGE_trigger",{"bindId":223,"name":136,"text":137},"coverunion_trigger",{"bindId":225,"name":216,"text":217},"MAXHOURS_trigger",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"menstruationleave","1.Sesuai Undang-Undang yang berlaku, Pek","1.Sesuai Undang-Undang yang berlaku, Pekerja\u002FBuruh Wanita tidak diharuskan\nbekerja pada haid pertama dan kedua, dengan mendapatkan upah penuh dengan\nketentuan Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan melaporkan kepada Perusahaan.",{"bindId":231,"name":172,"text":173},"code_application",{"bindId":233,"name":76,"text":77},"contractseverancepay1",{"bindId":235,"name":60,"text":61},"coveremplnum_exact",{"bindId":237,"name":56,"text":57},"lowwageperiod",{"bindId":239,"name":52,"text":53},"hourspweek_select",{"bindId":241,"name":132,"text":133},"disabilityfund",{"bindId":243,"name":106,"text":107},"paidmaternityleave",{"bindId":245,"name":56,"text":57},"LOWWAGE_provision",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"contractseverancepay","Pasal 48 : Pemberhentian atau Pemutusan ","Pasal 48 : Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Uang\nPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Ganti Rugi\n\nPelaksanaan sesuai dengan keputusan UU No.13 tahun 2003",{"bindId":251,"name":144,"text":145},"PAIDLEAV_trigger",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"SOCSEC_trigger","1.Perusahaan mengikutkan semua Pekerja\u002FB","1.Perusahaan mengikutkan semua Pekerja\u002FBuruh kedalam Program Pemerintah\nyaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).",{"bindId":257,"name":190,"text":191},"holidaysfixed",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"violence","1.Pemutusan hubungan kerja atau PHK dapa","1.Pemutusan hubungan kerja atau PHK dapat dilakukan terhadap Pekerja\u002FBuruh\napabila melakukan kesalahan sebagaimana berikut :\n\na) Pekerja\u002FBuruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih tanpa\nada keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah\ndipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus\nhubungan kerjanya karena di kualifikasikan mengundurkan diri.\n\nb) Melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan barang atau uang milik\nperusahaan atau teman sekerjanya.\n\nc) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan\nPerusahaan atau kepentingan Negara\n\nd) Minum-minuman keras atau mabuk, memakai obat bius atau narkotik ditempat\nkerja.\n\ne) Melakukan perbuatan asusila dan perjudian di tempat kerja\n\nf) Berkelahi, menyerang, mengintimidasi atau menipu Pengusaha, atau teman\nsekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar\nlingkungan Perusahaan.\n\ng) Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar\npengusaha dan keluarga Pengusaha atau teman sekerja.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>PT. Lojitex - 2014\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2014-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2015-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2014-01-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Textil\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Mustaqim Atho, Ahmad Arifin\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 91 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 182 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 1.7 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR District Minimum Wage\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[267],{"title":39,"slug":34},[269],{"type":270,"data":271},"call_to_action_body_block",{"title":272,"description":273,"variant":274,"link":275},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":272,"url":276,"description":272,"rel":277,"type":278},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[280],{"type":270,"data":281},{"title":272,"description":273,"variant":274,"link":282},{"title":272,"url":276,"description":272,"rel":277,"type":278},[]]