[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-kmk-global-sports-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-kmk-global-sports-2021-2022":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":322,"content_type_view":323,"extra_breadcrumbs":324,"body":326,"body_blocks":337,"related_pages":341},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":320,"translations":321},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-kmk-global-sports-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-kmk-global-sports-2021-2022","3dbb3320-4c29-11ec-8c66-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-kmk-global-sports-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-kmk-global-sports-2021-2022\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-kmk-global-sports-dengan-puk-sp-tsk-spsi-pt-kmk-global-sports-2021-2022\u002F","Perjanjian Kerja Bersama antara PT. KMK Global Sports Dengan PUK SP TSK SPSI PT KMK Global Sports 2021-2022","IDN PT. KMK Global Sport (K1) - Cikupa, IDN PT. KMK Global Sport (K2) - Curug - 2021","Indonesia - IDN PT. KMK Global Sport (K1) - Cikupa, IDN PT. KMK Global Sport (K2) - Curug - 2021","IDN PT. KMK Global Sport (K1) - Cikupa, IDN PT. KMK Global Sport (K2) - Curug - 2021 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"KMK GLOBAL SPORTS PERIODE 2021 – 2022.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New5\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT KMK GLOBAL SPORTS DENGAN PUK SP TSK SPSI\nPT KMK GLOBAL SPORTS PERIODE 2021 – 2022\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kami menyadari bahwa perlu adanya perjanjian kerja yang baik dan harmonis\nantara pihak Perusahaan dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh, maka:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini adalah untuk membina,\nmemelihara dan menjamin kesepakatan kerja yang berdasarkan Pancasila dan\nUndang-Undang Dasar 1945 didalam Perusahaan, menyetujui serta mengatur\nsyarat-syarat kerja, mengatur cara-cara penyelesaian tentang keluh kesah para\nPekerja secara musyawarah dengan berpedoman pada Hubungan Industrial Pancasila\ndan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Telah sama-sama diakui bahwa jalannya Perusahaan dan mengatur para\nPekerjanya adalah fungsi dan tanggung jawab Pengusaha. Dalam menjalankan usaha\nPerusahaan, Pimpinan Perusahaan menyetujui untuk mentaati dan melaksanakan isi\ndi dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan Undang-Undang atau\nperaturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Telah sama-sama diakui\nfungsi Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh Unit Kerja PT. KMK Global Sports adalah\nmewakili anggotanya untuk mentaati dan melaksanakan isi dalam Perjanjian Kerja\nBersama (PKB) ini dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Pemerintah\nRepublik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bahwa sesungguhnya Pimpinan Perusahaan dan Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh\nmempunyai tanggung jawab yang besar dalam memelihara dan memajukan\nprinsip-prinsip perlakuan yang sama, yang baik dan adil di dalam perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Bahwa seharusnya tidak ada perbedaan, melainkan berdasarkan kecakapan dan\ntanggung jawab kerja, jabatan atau keahlian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Bahwa untuk mencapai kerjasama yang baik dalam suasana saling menghormati\nsatu sama lain, maka sangat diperlukan kejujuran dan itikad baik dari kedua\nbelah pihak dalam segala hal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Pimpinan Perusahaan dan Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh dan semua Pekerja\nberkewajiban memberikan kemampuan dan sumbangsihnya secara bersama untuk\nmeningkatkan produktivitas guna kemajuan PT. KMK Global Sports dan kemakmuran\npekerja, serta rakyat pada umumnya sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Adalah merupakan hak para Pekerja untuk bergabung atau tidak bergabung\ndalam suatu Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh, oleh karena itu Pengusaha antara\nlain mengikuti bahwa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Pekerja mempunyai banyak kepentingan dalam\nkelangsungan hidup Perusahaan dan oleh karenanya bekerjasama dengan Pengusaha\ndalam memecahkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Pekerja berhak mendapat pengupahan yang lebih,\nbukan hanya untuk sekedar mempertahankan hidup tetapi agar timbul kegairahan\nbekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Kesempatan untuk maju bagi Pekerja diberikan\noleh Pengusaha tanpa perbedaan tingkat, golongan, agama, kepercayaan, dan\nbangsa dengan tidak mengurangi kepentingan meningkatkan produktivitas\nPerusahaan sesuai dengan maksud Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Keluh kesah Pekerja harus diperhatikan serta\nharus mendapat perhatian dan pelayanan serta penyelesaiannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Anggota Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh adalah\nmereka yang terdaftar serta tercatat sebagai anggota Serikat Pekerja\u002F Serikat\nBuruh atas dasar pernyataan tertulis dari yang bersangkutan pada organisasi\nSerikat Pekerja\u002F Serikat Buruh yang ada di PT. KMK Global Sports.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Sebaliknya Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh harus mengakui antara lain\nbahwa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Hak untuk memimpin dan mengatur Perusahaan\nberada di tangan Pengusaha baik itu peraturan, metode kerja, administrasi,\nproduksi, teknikal, secara keseluruhan sejak proses sampai pelaksanaannya pada\nsaat ini maupun di masa yang akan datang sepanjang tidak bertentangan dengan\nPerjanjian Kerja Bersama (PKB) dan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b)Wewenang Pengusaha hanya dapat dipertanyakan\u002F\ndiragukan bila ada alasan yang menunjukkan perbuatan ketidakwajaran atau\nketidakadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c)Usaha-usaha Pengusaha untuk meningkatkan dan\nmengamankan produktivitas harus dilaksanakan sepenuhnya oleh para Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d)Pekerja berkewajiban memberikan kemampuan serta\ndaya kerja yang wajar atau normal selama jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e)Pengusaha harus mendapatkan kebebasan untuk\nmemilih dan mengangkat seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu dengan\nketentuan bahwa yang dipilih itu harus dapat menyelami dan memahami Hubungan\nIndustrial Pancasila.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f)Pengusaha & Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh\nbersama-sama menyepakati mekanisme pemberian izin kepada pengurus\u002F anggota\nSerikat Pekerja\u002F Serikat Buruh, dalam jam kerja mengenai jenis kegiatan yang\ndiberikan kesempatan, dan tata cara pemberian kesempatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang tersebut dalam Perjanjian Kerja\nBersama (PKB) ini senantiasa taat kepada segala Undang-Undang, ketentuan dan\nperaturan-peraturan serta kebijaksanaan dari Pemerintah Republik Indonesia.\nSetiap pekerja harus menerima ketenangan dan kepastian dalam bekerja tanpa\nmempunyai kekhawatiran oleh karena keanggotaannya dalam Serikat Pekerja\u002F\nSerikat Buruh. Baik Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh maupun pengusaha sama-sama\nbertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang telag disetujui\ndalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini, atau yang berhubungan dengan\npelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dalam menentukan jumlah tim\nperunding dan penentuan keterwakilan dalam perundingan mengacu pada PERMENAKER\nNo. 28 tahun 2014 pasal 22 (1) dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 116 –\n135. Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama\n(PKB), serta mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 115\u002FPUU-VII\u002F2009,\ntentang hasil uji materi Pasal 120 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13\u002F\n2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak bersepakat untuk\nmenyetujui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dan selama berlakunya tidak ada\nsatu pihak pun dapat merubah Perjanjian Kerja Bersama ini atau sesuatu\npermintaan apapun yang dapat mengurangi atau menambah dari ketentuan-ketentuan\nyang telah disetujui, kecuali dengan perjanjian kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I: HAL-HAL UMUM\u003C\u002Fh2>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002F Buruh Serikat bersepakat untuk\n    melaksanakan Hubungan Industrial yang harmonis dilandasi nilai-nilai\n    Pancasila sebagai dasar hukum kerjanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerja bersama ini\n    dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan\n    yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 1: ISTILAH-ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan \n    \u003Cp>Adalah PT KMK Global Sports.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh \n    \u003Cp>Adalah organisasi yang mewakili kepentingan dan kebutuhan Pekerja yang\n    menjadi Pekerja di unit Kerja PT KMK Global Sports. Yang memenuhi\n    persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan terdaftar di\n    Instansi Ketenagakerjaan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002F Buruh \n    \u003Cp>Adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha\n    dengan menerima tugas tertentu untuk mendapat penghasilan yang telah\n    ditentukan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerjaan \n    \u003Cp>Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja\u002F Buruh berdasarkan\n    tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari Kerja \n    \u003Cp>Adalah hari-hari dimana pekerjaan dilakukan sebagaimana telah\n    ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam Kerja \n    \u003Cp>Adalah waktu Pekerja berada di tempat kerjanya yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kerja Lembur \n    \u003Cp>Adalah melakukan pekerjaan di luar jam kerja yang telah ditentukan\n    berdasarkan perintah kerja lembur dari atasan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari \n    \u003Cp>Adalah waktu sehari semalam selama 24 jam.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Seminggu\u002F Sepekan \n    \u003Cp>Adalah waktu selama 7 hari dimulai dari hari Senin sampai dengan hari\n    Minggu.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari Istirahat \n    \u003Cp>Adalah hari dimana tidak dilakukan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari Libur\u002F Besar \n    \u003Cp>Adalah hari dimana tidak dilakukan pekerjaan yang ditentukan oleh\n    Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari Istirahat Mingguan \n    \u003Cp>Adalah hari dimana tidak dilakukan pekerjaan selain hari kerja wajib\n    dalam satu pekan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah \n    \u003Cp>Adalah hak Pekerja\u002F Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang\n    sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi kerja kepada Pekerja\u002F Buruh\n    yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan\n    atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi Pekerja\u002F Buruh\n    dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan\u002Fatau jasa yang telah atau akan\n    dilakukan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Tetap \n    \u003Cp>Adalah tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah Lembur \n    \u003Cp>Adalah upah yang dibayarkan kepada Pekerja\u002F Buruh yang melakukan\n    pekerjaan pada jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Premi \n    \u003Cp>Adalah pemberian uang dari Pengusaha kepada Pekerja sebagai penghargaan\n    atas suatu kondisi kerja tertentu.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Hari Raya Keagamaan \n    \u003Cp>Adalah suatu pemberian uang dari Pengusaha kepada pekerja yang\n    dibayarkan setiap menjelang hari raya Idul Fitri.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ahli Waris \n    \u003Cp>Adalah keluarga atau orang yang ditunjuk oleh Pekerja dengan mendapatkan\n    surat wasiat dari Pekerja untuk menerima pembayaran dalam hal kematian.\n    Apabila tidak ada penunjukkan ahli warisnya, maka ahli waris diatur menurut\n    hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bantuan \n    \u003Cp>Adalah sejumlah uang dan atau fasilitas yang diberikan oleh Pengusaha\n    kepada Pekerja\u002F Buruh dan atau Organisasi\u002F Pekerja\u002F Buruh sesuai dengan\n    ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) \n    \u003Cp>Adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang\n    mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja\u002F Buruh dan\n    Pengusaha (UU 13\u002F2003 pasal 1 poin 25).\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja \n    \u003Cp>Adalah Perjanjian antara Pekerja\u002F Buruh dan Pengusaha\u002F Pemberi kerja\n    secara tertulis yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para\n    pihak.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) \n    \u003Cp>Adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat\n    Pekerja\u002F Serikat Buruh yang memenuhi syarat perundang-undangan dengan\n    Pengusaha\u002F Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban\n    kedua belah pihak di PT KMK Global Sports.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tenaga Kerja Asing \n    \u003Cp>Adalah warga negara asing pemegang Visa dan Izin kerja untuk bekerja di\n    PT KMK Global Sports.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Peraturan Perusahaan \n    \u003Cp>Adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang tidak\n    termasuk dalam Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mogok Kerja \n    \u003Cp>Adalah tindakan Pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara\n    bersama-sama dan atau oleh Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh untuk\n    menghentikan atau memperlambat pekerjaan, setelah gagalnya perundingan\n    sesuai prosedur perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keluarga Pekerja \n    \u003Cp>Adalah satu orang istri atau suami yang sah dengan sebanyak-banyaknya 3\n    (tiga) orang anak. (Yang telah terdaftar di Perusahaan)\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Anak \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Adalah Anak kandung, anak tiri atau anak\n    angkat yang sah dari pekerja dan terdaftar di Perusahaan, pendaftaran anak\n    di perusahaan dengan kriteria sbb:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Tidak atau belum menikah atau tidak\n    mempunyai penghasilan sendiri, dan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25\n    tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli style=\"margin-left:0em\">Istri\u002F Suami \n    \u003Cp>Adalah seseorang yang diakui secara hukum dan undang-undang dan\n    terdaftar di data kepersonaliaan Perusahaan (satu suami\u002F istri).\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Cuti Bersama \n    \u003Cp>Adalah cuti bersama yang telah ditetapkan oleh keputusan Pemerintah dan\n    atau kesepakatan kedua belah Pihak.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Cuti Tahunan \n    \u003Cp>Adalah istirahat tidak bekerja selama 12 hari, bagi Pekerja yang telah\n    mempunyai masa kerja minimal 12 bulan berturut-turut.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat Jaminan Medis \n    \u003Cp>Adalah surat dari Pengusaha yang dibuat oleh dokter Perusahaan dengan\n    persetujuan dari bagian HRD yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Rotasi, Mutasi, Demosi dan Promosi \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Rotasi\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Adalah perpindahan tugas kerja dalam suatu\n    departemen atau bagian yang sama dengan tidak merubah status jabatan dan\n    golongan gajinya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b)Mutasi\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Adalah perpindahan tugas kerja lintas\n    departemen atau bagian yang berbeda dengan tidak merubah status jabatan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c)Demosi\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Adalah perpindahan tugas kerja di dalam\n    departemen atau bagian yang sama dan atau yang berbeda serta adanya\n    perubahan\u002F penurunan status jabatan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d)Promosi\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Adalah perpindahan tugas kerja di dalam\n    departemen atau bagian yang sama dan atau yang berbeda serta adanya\n    kenaikan\u002F peningkatan status jabatan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Domisili \n    \u003Cp>Adalah Tempat tinggal tetap Pekerja berdasarkan surat keterangan dari\n    instansi pemerintah setempat.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Transportasi \n    \u003Cp>Adalah fasilitas yang diberikan oleh pengusaha untuk antar jemput\n    Pekerja terbatas pada jalan protokol\u002F jalur utama di wilayah yang telah\n    ditentukan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tugas Negara\u002F Panggilan Instansi Pemerintah \n    \u003Cp>Adalah tugas\u002F panggilan dari Instansi Pemerintah untuk kepentingan\n    Negara.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keluh-Kesah \n    \u003Cp>Adalah suatu bentuk situasi apabila seseorang Pekerja menganggap bahwa\n    perlakuan, tindakan, sikap, kondisi terhadap dirinya tidak adil, tidak\n    wajar, tidak harus berulang kali dan tidak diinginkan serta bertentangan\n    dengan Perjanjian Kerja Bersama yang hal tersebut telah disampaikan kepada\n    pihak terkait dan dengan pengaduan melalui “Tata Cara Penyelesaian\n    Keluh-Kesah”.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perbuatan Asusila \n    \u003Cp>Adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma\n    kesusilaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Addendum \n    \u003Cp>Adalah tambahan ketentuan atau pasal yang secara fisik terpisah dari\n    perjanjian pokok tetapi merupakan satu kesatuan dan secara hukum melekat\n    pada perjanjian pokok dengan merubah, menambah, memperbaiki, atau merinci\n    lebih lanjut isi perjanjian pokok.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 2: PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT\nKMK. GLOBAL SPORTS DENGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA UNIT KERJA PT. KMK\nGLOBAL SPORTS.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Yang bertanda tangan di bawah ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. KMK Global Sports yang berkedudukan di Cikupa Mas Industrial Estate and\nWarehouse, Jln. Cikupa Mas Raya No. 17 Tangerang Banten, dan di Jln. Raya\nSerang KM. 8 Telesonic Tangerang Banten diwakili oleh delegasinya:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Bpk. Antonius Risdriyanto\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ibu. Bintarmi\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Jenri Tonny Hasiolan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Moch. A. Saptoadjie\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Guntar Sagala\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Mustajab\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Soni Sahat Hutahaean, SH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Zulkarnain\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Sabam Aldo H Silalahi\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ibu. Kurniati\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ibu. Harmiwati\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ibu. Titin Mardiana\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Dedi Rusli\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Hilman Muhammad Yasin\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Yang selanjutnya disebut: \u003Cstrong>Pengusaha\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-casignemployees\">\u003Cp>Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT. KMK Global Sports K1\nberalamat di Cikupa Mas Industrial Estate and Warehouse, Jl. Cikupa Mas Raya\nNo. 17 Tangerang Banten, diwakili oleh delegasi nya:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Bpk. Sulaiman, SH.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Efentus Simanulang\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Jamhari\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Ilham Efendi\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Sidkon Tahmir\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Martono\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Ferry Rafles\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Ihwan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ibu. Rumaida Safitri\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT. KMK Global Sports K2\nberalamat di Jl. Raya Serang KM. 8 Telesonic Tangerang Banten, diwakili oleh\ndelegasi nya:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Bpk. AlJufri Deva Sandra\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Lintang Fidias\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Mad Rafe’i\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. M. Subandi\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Mat Firdaus\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Gunawan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Khaerudin\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Anton Lukman Hakim\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bpk. Buhori\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Yang selanjutnya disebut: \u003Cstrong>Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Bersama sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 3: LUASNYA PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cp>Luasnya perjanjian kerja berlaku untuk:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Hal-hal umum.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Seluruh Pekerja\u002F Buruh, Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh dan\n  anggotanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selain ketiga hal tersebut di atas, baik Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh\n    dan Pengusaha mempunyai hak-hak lain yang diatur dan dilindungi oleh\n    undang-undang atau peraturan Pemerintah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini hanya berlaku di PT. KMK Global Sports\n    Tangerang dan mengikat untuk semua pekerja\u002F buruh sesuai ketentuan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 4: KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Baik Pengusaha maupun Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh berkewajiban:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Melaksanakan sepenuhnya isi dan makna Perjanjian Kerja Bersama (PKB)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memberikan penerangan dan penjelasan kepada anggota Serikat Pekerja\u002F\n    Serikat Buruh dan Instansi Pemerintah dan swasta jika diperlukan mengenai\n    isi dan makna dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Saling memahami, menghormati hak dan tanggung jawab dari kedua belah\n    pihak.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kedua belah pihak wajib mematuhi Perjanjian Kerja Bersama (PKB).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila kedua belah pihak melanggar hasil Perjanjian Kerja Bersama ini\n    dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang\n  berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 5: HAK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA\u002F\nSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Hak, fungsi dan tanggung jawab Pengusaha: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Seperti yang telah diatur dalam\n    mukadimah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengelola dan melaksanakan pengamanan\n    jalannya Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Memimpin dan menjalankan usaha sesuai dengan\n    kebijaksanaan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Membayarkan upah kepada Pekerja\u002F Buruh.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hak, fungsi dan tanggung jawab Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Seperti yang telah diatur mukadimah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Menjadikan Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh yang\n    bebas dan independen dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan b.Pekerja\n    dengan melihat dan memperhatikan efektivitas dan produktivitas.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Mewakili dan mendampingi anggota Serikat\n    Pekerja\u002F Serikat Buruh yang menjadi Pekerja secara perorangan ataupun\n    kolektif dalam hal atau masalah ketenagakerjaan, hubungan kerja dan\n    syarat-syarat kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Memimpin dan menjalankan organisasi sesuai\n    dengan ketentuan-ketentuan dalam AD\u002FART Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Memimpin dan membina pekerja agar patuh dan\n    taat pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan\n    peraturan lainnya yang berlaku di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II: PENGAKUAN DAN JAMINAN BAGI SERIKAT PEKERJA\u002F BURUH DAN PENGUSAHA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 6: PENGAKUAN SERIKAT PEKERJA\u002F SERIKAT BURUH DAN PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. a) Pengusaha mengakui keberadaan Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh yang\nsudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU atau peraturan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pengusaha PT. KMK Global Sports mengakui bahwa PUK SP TSK K-SPSI PT. KMK\nGlobal Sports adalah organisasi yang sah mewakili dan bertindak atas nama dan\nuntuk seluruh anggota-anggotanya yang mempunyai hubungan kerja dengan\nPengusaha, mengenai hubungan kerja dan syarat-syarat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh yang tersebut dalam pasal 6 ayat 1 di\natas, mengakui bahwa pimpinan PT. KMK Global Sports adalah Pengusaha yang\nmempunyai hak untuk memimpin dan menjalankan usahanya sesuai dengan\nkebijaksanaan Perusahaan, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang\u002F\nperaturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Berdasarkan pengakuan tersebut diatas, maka kedua belah pihak menyetujui\nketentuan-ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Pengusaha tidak akan menghalang-halangi atau\nmencamouri segala sesuatu yang berkenaan dengan keorganisasian Serikat Pekerja\u002F\nSerikat Buruh selama pergerakan tersebut mengenai pengembangan Serikat Pekerja\u002F\nSerikat Buruh dalam perusahaan dan tidak bertentangan dengan undang-undang\u002F\nperaturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Dalam hal kegiatan keorganisasian, Serikat\nPekerja\u002F Serikat Buruh dan Pengusaha PT. KMK Global Sports wajib saling\nberkoordinasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Pekerja\u002F Buruh yang menduduki jabatan tertentu\ndan atau jenis pekerjaan tertentu, dimana jabatan atau jenis pekerjaan itu\nmenimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja Buruh,\nmaka tidak boleh menjadi pengurus Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Pengusaha memberikan kelonggaran (Dispensasi) guna menjalankan tugas\nSerikat Pekerja\u002F Serikat Buruh kepada anggota pimpinan yang duduk dalam Serikat\nPekerja\u002F serikat Buruh sebanyak 5 (lima) hari dalam satu bulan dengan\nmendapatkan upah dan jaminan sosial penuh. Anggota Pimpinan Serikat Pekerja\u002F\nSerikat Buruh yang hendak mempergunakan kesempatan ini 2 (dua) hari sebelumnya\nwajib menyampaikan surat pemberitahuan secara resmi kepada Pengusaha, kecuali\ndalam hal-hal yang sangat mendesak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 7: IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA\u002F SERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha akan membantu melakukan pemotongan upah untuk iuran keanggotaan\nSerikat Pekerja\u002F Serikat Buruh dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Permintaan tertulis dari Serikat Pekerja\u002F\nSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Surat kuasa pemotongan upah dari masing-masing\nanggota yang masih relevan. Dengan catatan yang bersangkutan belum atau tidak\nmenjadi anggota Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh yang lain diakui Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Hasil pemungutan iuran akan disampaikan oleh\nPerusahaan melalui transfer atas nama rekening Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh\ndan proses pendaftarannya sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya uang iuran anggota Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh adalah\nberdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan atau sesuai\npermintaan Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Penghentian pemotongan upah untuk iuran diatur berdasarkan atas\nPemberitahuan tertulis dari Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh yang bersangkutan\nkepada management dengan dilampiri surat kuasa pencabutan pemotongan dari\npekerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 8: BANTUAN PENGUSAHA UNTUK SERIKAT PEKERJA\u002F SERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha mengupayakan ketersediaan fasilitas bagi Serikat Pekerja\u002F\n    Serikat Buruh untuk menjalankan kegiatan organisasi di dalam lingkungan\n    Perusahaan. Fasilitas yang disediakan berdasarkan kemampuan perusahaan dan\n    urgensinya. Pengusaha dalam kebutuhannya yang mendesak dapat meminta\n    kembali fasilitas tersebut, Pengusaha akan menggantinya dengan fasilitas\n    lain yang minimal setaraf dengan kondisi fasilitas semula.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh akan mempergunakan fasilitas tersebut\n    dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya yang berhubungan dengan\n    masalah ketenagakerjaan. Pemeliharaan dan perawatan fasilitas yang\n    disediakan menjadi tanggungjawab Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penyimpangan fasilitas tersebut hanya dengan izin terlebih dahulu dari\n    Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menyediakan papan pengumuman untuk Serikat Pekerja\u002F Serikat\n    Buruh yang ditempatkan di lingkungan Perusahaan atau Pabrik.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan izin pemakaian ruang rapat untuk pertemuan Serikat\n    Pekerja\u002F Serikat Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Segala bentuk bantuan Pengusaha baik yang berupa fasilitas ataupun\n    donasi, hanya dapat digunakan untuk keperluan dinas dan terdokumentasi\n    dengan baik.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Akibat hukum yang disebabkan atas penyimpangan penggunaan fasilitas\n    perusahaan, bukan menjadi tanggung jawab perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 9: DISPENSASI\u002F KELONGGARAN BAGI PENGURUS SERIKAT PEKERJA\u002F SERIKAT\nBURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pada hakekatnya Pengurus Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh adalah seorang\n    pekerja yang mempunyai hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang sama\n    seperti pekerja\u002F buruh lainnya untuk melakukan pekerjaan pada Perusahaan,\n    oleh karenanya Pengurus Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh tetap mempunyai\n    kewajiban menjalankan fungsinya sebagai Pekerja\u002F Buruh di Bagian\u002F\n    Departemen masing-masing.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk mengurus masalah ketenagakerjaan di antara Pengusaha dengan Serikat\n    Pekerja\u002F Serikat Buruh, maka Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh akan menugaskan\n    wakil pengurus yang ditunjuk dan atau diberi kuasa\u002F wewenang secara\n    tertulis untuk mewakili Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh, sehingga akan\n    diberikan kelonggaran untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dan atau\n    menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Anggota Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh yang ditugaskan oleh Pengurus\n    Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh untuk menjadi delegasi atau selaku\n    fungsionaris Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh, tidak mendapat tekanan\n    langsung dari Pengusaha oleh karena fungsinya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cli>Pengusaha memberikan kelonggaran (Dispensasi) guna menjalankan tugas\n    Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh kepada anggota dan pimpinan yang duduk dalam\n    Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh sesuai dengan surat tugas dengan mendapatkan\n    upah dan jaminan sosial penuh. Anggota dan Pimpinan Serikat Pekerja\u002F\n    Serikat Buruh yang hendak mengajukan dispensasi dalam tugas keorganisasian\n    memberitahukan surat dispensasi minimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan,\n    kecuali dalam hal-hal yang sangat mendesak.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila Ketua Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh dan atau pengurus lainnya\n    yang di bebas tugaskan telah berakhir masa kepengurusannya maka akan\n    dikembalikan ke departemen semua dengan tidak mengurangi hak-haknya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 10: LAPORAN KEGIATAN DAN KEUANGAN SERIKAT PEKERJA\u002F SERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh berkewajiban membuat dan melaporkan\n    kegiatan program kerja dan neraca keuangan secara transparan kepada setiap\n    anggotanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Semua kegiatan program kerja Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh yang\n    difasilitasi dan atau didanai oleh Perusahaan wajib dilaporkan neraca\n    keuangan kepada perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh berkewajiban melaporkan setiap kunjungan\n    tamunya kepada pihak manajemen melalui Departemen HRD\u002FIR.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 11: PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pembicaraan prosedur Perjanjian Kerja Bersama yang baru dilangsungkan\n    segera, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah salah satu pihak\n    memberitahukan keinginannya untuk membuka perundingan baru mengenai\n    Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jumlah delegasi Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh untuk Perjanjian Kerja\n    Bersama yang baru sesuai dengan PERMENAKER No. 28 tahun 2014 dan\n    Undang-Undang No. 13 tahun 2003 termasuk 1 orang pendamping dari DPC jika\n    diperlukan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III: KETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 12: HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh mengakui dan menyadari perlu adanya tata\n    hubungan kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Pengusaha\n    dan Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tata hubungan kerja yang dimaksud adalah dalam hal: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Penerimaan Pekerja baru termasuk Pekerja\n    asing\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Pengelolaan Tenaga Kerja meliputi Promosi,\n    Mutasi, b) Demosi, Rotasi, Pengembangan Pekerja, Pendidikan, Pelatihan dan\n    lain-lain.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 13: PENERIMAAN PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh mengakui bahwa penerimaan Pekerja adalah\n    termasuk hak Pengusaha dengan mengingat kepentingan Perusahaan dan sesuai\n    dengan pendayagunaan tenaga kerja sebaik-baiknya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam penerimaan Pekerja proses seleksi penerimaan harus Objektif dan\n    tidak Diskriminatif serta Transparan, untuk menghindari praktek-praktek KKN\n    dengan memperhatikan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Proses seleksi penerimaan pekerja tidak menggunakan uang jaminan, seluruh\n    biaya proses penerimaan pekerja menjadi tanggungjawab penuh pihak\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila ada Pekerja\u002F buruh yang terbukti melakukan pemungutan liar\n    terhadap calon pekerja baru atau memberikan jaminan\u002F uang untuk proses\n    masuk menjadi Pekerja, maka Pekerja yang terlibat harus diberikan sanksi\n    Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha secara tidak hormat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang telah diterima, apabila terbukti memberikan Data\u002F Dokumen\n    palsu maka dapat dilakukan proses PHK.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang telah diterima dan melaporkan adanya pungutan liar tidak\n    akan diberikan sanksi Pemungutan Hubungan Kerja (PHK).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 14: MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cli>Bagi Pekerja baru wajib menjalani masa percobaan kerja selama 3 (tiga)\n    bulan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Selama dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan dapat dinyatakan tidak lulus\n    apabila tidak memenuhi persyaratan dan diberhentikan\u002F diputuskan hubungan\n    kerjanya oleh Pengusaha melalui penilaian Pimpinan departemen\n  masing-masing.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setelah masa percobaan 3 (tiga) bulan dilalui dengan memenuhi\n    persyaratan, selanjutnya dinyatakan sebagai Pekerja tetap, SK penetapan\n    akan diberikan apabila diperlukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa percobaan tersebut dihitung sebagai masa kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja baru yang menduduki jabatan, maka tunjangan jabatan baru\n    diterima setelah dinyatakan lulus masa percobaan\u002F dinyatakan sebagai\n    Pekerja tetap.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 15: TENAGA KERJA ASING\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja asing harus menghormati dan mematuhi Norma Kerja, Peraturan serta\n    Perundang-Undangan yang berlaku di Perusahaan dan Pemerintahan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja asing wajib mengikuti pelatihan budaya setempat.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 16: PENGELOLAAN TENAGA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>AYAT 1: PROMOSI\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Promosi dilakukan secara Objektif dan sesuai kebutuhan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh diberikan kesempatan untuk meningkatkan potensi dan\n    keahlian. Apabila karyawan berpotensi dan memenuhi kriteria dapat ditunjuk\n    untuk dipromosikan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk mengisi jabatan Kepala Regu, Pengawas dan Supervisor di departemen\n    diupayakan dapat diambil dari bagian tersebut atau dalam ruang lingkup\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja\u002F Buruh dipromosikan, maka ia melalui Masa Percobaan\n    jabatan baru tersebut sesuai prosedur.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama masa percobaan promosi maka segala tunjangan akan diberikan, Gaji\n    pokok jabatan baru akan disesuaikan setelah masa percobaan dilampaui dengan\n    memenuhi syarat yang dinyatakan dengan surat keputusan dari HRD.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Semua bentuk kenaikan jabatan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK)\n    dari HRD.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pelaksanaan promosi mengacu kepada prosedur yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 2: MUTASI & ROTASI\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha berhak untuk mengalihtugaskan atau memutasikan Pekerja\u002F Buruh\n    menurut ketentuan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pelaksanaan Mutasi dan\n    Rotasi antara lain sebagai berikut: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kemampuan\u002F kecakapan Pekerja\u002F Buruh untuk\n    melakukan pekerjaan di bagian tertentu.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Untuk mendukung pemulihan kesehatan Pekerja\u002F\n    Buruh.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Apabila kondisi kesehatan dan kemampuan\n    Pekerja\u002F Buruh tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan berdasarkan\n    keterangan dokter Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Berkurang atau bertambahnya kegiatan\n    operasional di bagian tertentu.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Dibutuhkannya Pekerja\u002F Buruh tersebut di\n    Bagian lain.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Prosedur Pelaksanaan \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Proses Mutasi dan atau Rotasi harus\n    dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja wajib melaksanakan Mutasi dan atau\n    Rotasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, penolakan terhadap Mutasi dan\n    atau Rotasi adalah pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pimpinan Departemen harus berkoordinasi\n    terlebih dahulu kepada Pihak-Pihak terkait untuk memastikan agar tidak ada\n    penolakan tempat Mutasi.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Proses Mutasi dan atau Rotasi yang tidak\n    sesuai prosedur maka dianggap tidak sah dan Pimpinan Departemen yang\n    terkait akan diminta pertanggung jawaban dan diproses sesuai peraturan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>AYAT 3: DEMOSI\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Demosi\u002F Penurunan Jabatan adalah tindakan organisasional yang dilakukan\n    oleh Perusahaan kepada Pekerja berupa penurunan jabatan dengan pertimbangan\n    antara lain: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Yang bersangkutan dinyatakan secara Obyektif\n    tidak cakap\u002F tidak memenuhi kriteria jabatan yang dipersyaratkan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Karena kebutuhan Perusahaan yang ditetapkan\n    dan diputuskan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan kebijakan yang\n    telah ditetapkan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang di Demosi karena tidak cakap dan atau atas permintaan\n    sendiri tidak berubah golongannya\u002F gaji pokoknya akan tetapi tidak\n    mendapatkan lagi tunjangan jabatan dan atau tunjangan lainnya yang melekat\n    pada jabatan yang lama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang di Demosi karena kebutuhan perusahaan dan ditetapkan oleh\n    HRD, maka tunjangan jabatan akan dimasukan kedalam gaji pokok.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila di kemudian hari terbukti adanya proses Demosi yang tidak\n    Obyektif, maka keputusan tersebut dianggap tidak sah dan Pimpinan\n    Departemen terkait akan diminta pertanggung jawaban dan diproses sesuai\n    dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 4: PENGEMBANGAN PEKERJA\u002F BURUH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Setiap Pekerja\u002F Buruh mempunyai kesempatan untuk pengembangan potensi\ndiri:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh mempunyai kesempatan mengembangkan potensi diri\n    untuk mengisi jabatan dalam Struktur Organisasi Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pimpinan Departemen berkewajiban untuk memberikan kesempatan\n    mengembangkan potensi diri Pekerja\u002F Buruh yang di bawah tanggung\n  jawabnya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 17: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Pengusaha melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan menurut kebutuhan\nyang dipandang perlu oleh Pengusaha untuk kebutuhan peningkatan produktivitas\ndan mengoptimalkan sumber daya Pekerja\u002F Buruh untuk mengembangkan\nPerusahaan:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Program Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dilakukan di dalam\n    Perusahaan (Internal) ataupun di luar Perusahaan (Eksternal).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cli>Bagi Pekerja\u002F Buruh yang mendapat pendidikan di luar Perusahaan (dalam\n    atau luar negeri) maka biaya untuk akomodasi dan asuransi akan ditanggung\n    oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak-hak\n    pekerjaannya tidak mengalami perubahan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja baru diwajibkan mengikuti induksi Awal Kerja dan atau\n    Pendidikan\u002F Pelatihan\u002F Orientasi Kerja yang terkait. Induksi awal kerja\n    harus diberikan oleh pihak Perusahaan dan pihak Serikat Pekerja\u002F Serikat\n    Buruh. Dengan adanya Pendidikan\u002F Pelatihan\u002F Orientasi Kerja semua Pekerja\u002F\n    Buruh dapat mengerti tentang Hak dan Kewajibannya. Pendidikan\u002F Pelatihan\u002F\n    Orientasi Kerja akan disusun dan diberikan oleh pihak Perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch2>BAB IV: TATA – TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata tertib\n    kerja, dan Pimpinan Departemen\u002F Atasan bertanggung jawab sepenuhnya atas\n    diterapkannya Tata – Tertib Perusahaan serta menjaga tegaknya disiplin\n    Pekerja yang berada di bawah naungan dan atau kewenangannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pimpinan dan atau petugas yang berwenang dapat memberikan tuguran lisan\n    dan atau melaporkan kepada bagian yang berwenang untuk diberikan Peringatan\n    terhadap Pekerja\u002F Buruh yang melakukan pelanggaran.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Baik Pengusaha maupun Pekerja\u002F Buruh wajib sepenuhnya melaksanakan\n    disiplin kerja agar tercapai produktivitas yang tinggi untuk menuju\n    peningkatan kesejahteraan Pekerja\u002F Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat peringatan yang diberikan kepada Pekerja\u002F Buruh tidak harus\n    berurutan tingkatnya akan tetapi tergantung dari jenis\u002F berat ringannya\n    kesalahan yang dilakukan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 18: KEWAJIBAN PEKERJA\u002F BURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib mentaati segala Peraturan\u002F Tata – Tertib\n    yang berlaku di Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia\n    Perusahaan baik berupa data\u002F Foto maupun Video dengan cara tidak\n    menyebarluaskan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib memahami dan menjaga informasi yang bersifat\n    rahasia yang berkaitan dengan Keamanan Produk sebagai berikut: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Hak Intelektual Property, kerahasiaan produk\n    dan rancangan sepatu atau sandal.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Tidak diperbolehkan melakukan Foto atau\n    merekam Video di area produksi dan PCC\u002F Development yang memperlihatkan\n    model sepatu atau Logo Brand Produk.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Pembuangan material, barang reject, komponen\n    ataupun sepatu yang terdapat Logo Brand harus mengikuti prosedur pembuangan\n    Product Security.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan setiap\n    tugas dan tanggungjawab pekerjaannya sesuai dengan standar ketentuan untuk\n    jabatannya yang berlaku di Perusahaan, apabila tidak melakukan pekerjaan\n    tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka tidak mendapatkan\n  haknya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib melakukan absensi dengan ID Card\u002F FingerPrint\n    masing-masing sesuai ketentuan pada saat masuk dan pulang kerja sesuai\n    dengan waktu yang ditentukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh yang hadir tetapi tidak melakukan absensi, amak\n    wajib segera melaporkan kehadirannya kepada Petugas untuk\n  diklarifikasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh bersedia diperiksa oleh Petugas Keamanan dan wajib\n    mengenakan dan atau menunjukkan ID Card pada saat masuk\u002F keluar pintu\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib izin tertulis dari Atasannya yang berwenang\n    apabila meninggalkan area Perusahaan pada saat jam kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib mengikuti segala petunjuk dan instruksi serta\n    melaksanakan tugas yang diberikan oleh Atasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib menjaga dan atau merawat dengan baik semua\n    aset Perusahaan termasuk alat-alat kerja di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh segera melaporkan kepada bagian HRD dengan\n    menggunakan formulir pelaporan, apabila ada perubahan status Pekerja\u002F Buruh\n    dan atau keluarganya antara lain: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pendaftaran\u002F penambahan anak dengan\n    melampirkan foto copy akte kelahiran anak\u002F surat keputusan adopsi dari\n    pengadilan dan Kartu Keluarga.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pendaftaran istri atau suami dengan\n    melampirkan surat nikah dari KUA\u002F Catatan sipil, KTP dan Kartu Keluarga.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Istri\u002F suami\u002F anak meninggal dunia\n    melampirkan surat kematian dari instansi terkait dan kartu keluarga\u002F bukti\n    lain yang menunjukkan hubungan keluarga.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Bercerai dengan istri\u002Fsuami melampirkan\n    Surat Perceraian dari lembaga yang berwenang dan Kartu Keluarga.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Perubahan alamat dengan melampirkan Surat\n    Domisili dari Kelurahan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Anak sebelum usia 21 tahun tetapi sudah\n    menikah\u002F bekerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Anak di atas 21 tahun sampai dengan 25 tahun\n    tetapi masih menempuh pendidikan formal dengan mengajukan Surat Keterangan\n    dari Universitas dan diperbaharui setiap tahun.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Dokumen pendukung perubahan biodata\n    sebagaimana tersebut pada point “a” sampai “g” akan diserahkan\n    setelah diterbitkan oleh instansi terkait.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja\u002F Buruh tidak melaporkan perubahan diri dan keluarganya\n    sesuai dengan formulir sebagaimana tersebut pada nomor 11 poin “a”\n    sampai “g”, maka segala akibat yang ditimbulkan bukan menjadi tanggung\n    jawab Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib memeriksa alat-alat kerja masing-masing dan\n    memastikan Peralatan Pengamanan\u002F Safety Guarding terpasang pada mesin-mesin\n    yang digunakan sebelum bekerja atau meninggalkan pekerjaan sehingga\n    benar-benar tidak akan menimbulkan kerusakan-kerusakan\u002F bahaya yang akan\n    mengganggu pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab ,\n    tertib, cermat, semangat dan terus melakukan perbaikan yang\n    berkesinambungan untuk kepentingan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib memelihara. Meningkatkan keutuhan dan kerja\n    sama untuk menciptakan suasana yang harmonis dan dinamis di lingkungan\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib saling menghormati sesama dan antar pemeluk\n    agama di lingkungan Pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib memperhatikan dan memperbaiki setiap teguran\n    yang diterima mengenai tata-tertib yang berlaku di Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib mengembalikan barang-barang milik Perusahaan\n    setelah berakhir hubungan kerja dengan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib mengikuti program pemeriksaan kesehatan\n    berkala (MCU) yang dilakukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai\n    standar yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh perempuan yang dinyatakan hamil oleh tim medis\n    wajib melaporkan kehamilannya kepada atasan dan atau Klinik (Badan)\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib menghindari tindak kekerasan dan melaporkan\n    apabila mengetahui adanya tindak kekerasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib menciptakan dan memelihara lingkungan kerja\n    yang harmonis, sehat, aman dan nyaman.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib mematuhi perintah perusahaan apabila diminta\n    untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 19: PELANGGARAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha berhak mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran\n    PKB, Kebijakan-kebijakan Perusahaan dan prosedur dengan memberikan\n    peringatan baik lisan maupun tertulis, yang sifat dari tindakan itu untuk\n    pembinaan dan pengarahan yaitu: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Teguran Lisan (Verbal Warning) untuk\n    pelanggaran disiplin pada Tingkat I hal mana sebelumnya Pekerja\u002F Buruh\n    b.belum pernah mendapatkan sanksi.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Surat Peringatan Kesatu berlaku selama 3\n    (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Surat Peringatan Kedua berlaku selama 4\n    (empat) bulan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Surat Peringatan Ketiga berlaku selama 6 (enam)\n    bulan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Peringatan yang diberikan berupa peringatan pertama atau peringatan kedua\n    dapat pula dianggap sebagai peringatan terakhir tergantung berat ringannya\n    kesalahan menurut pertimbangan yang wajar oleh Pengusaha.\n    Peringatan-peringatan tersebut akan gugur setelah masa yang telah\n    ditentukan di atas dikalau selama masa tersebut Pekerja yang bersangkutan\n    tidak melakukan pelanggaran.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bentuk-bentuk pelanggaran beserta sanksi \n    \u003Cp>Sanksi yang diberikan didasarkan kepada kategori dan tingkat\n    pelanggaran:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>A) Pelanggaran tingkat I akan diberikan sanksi SP I apabila terbukti\n    melakukan hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>1. Membawa dagangan dan atau menjual\u002F memperdagangkan barang-barang\n    berupa apapun di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>2.Tidak memakai serama 2 (dua) kali pada hari yang telah ditentukan\n    tanpa alasan yang jelas.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>3. Melakukan pelanggaran terkait dengan LK3 (Lingkungan, Kesehatan, dan\n    Keselamatan Kerja) dalam kategori dampaknya ringan antara lain:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Tidak mengembalikan Tray makan atau membuang\n    sampah tidak pada tempatnya di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Melepas alat pengaman mesin dan atau tidak\n    menggunakan APD.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Pengemudi Forklift membiarkan Pekerja\u002F Buruh\n    lain menumpang Forklift.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d)Melakukan Checkroll atau masuk kerja hal mana\n    Pekerja\u002F Buruh yang bersangkutan masih menjalankan istirahat karena sakit\n    dan atau melahirkan berdasarkan rekomendasi dokter Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak melaporkan perubahan data dirinya yang berdampak terhadap diri\n    sendiri atau keakuratan data perusahaan, setelah ada pemberitahuan\n    sebelumnya dan tidak mau mengisi formulir yang telah disediakan\n  perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan pelanggaran terkait dengan Disiplin Kerja dalam kategori\n    dampaknya ringan, antara lain: \n    \u003Cp>a. Mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pribadi selama jam kerja di\n    Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya, memasuki ruangan lain yang\n    tidak terkait pekerjaannya kecuali atas permintaan\u002F perintah dan izin dari\n    atasannya dan ada hubungannya dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Tidak mengikuti instruksi sebagaimana yang tertuang pada SOP (Standar\n    Operational Procedure) yang sudah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Dalam sebulan 3 (tiga) kali datang terlambat masuk kerja dan atau\n    pulang lebih cepat tanpa ijin alasan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>e. Menolah diperiksa oleh petugas yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>f. Melakukan pelanggaran terkait kehadiran yaitu alpha\u002F mangkir 2 (dua)\n    hari berturut-turut atau 3 (tiga) hari tidak berturut-turut dalam\n    sebulan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan fasilitas-fasilitas\n    Perusahaan dalam kategori ringan, termasuk menulis hal-hal yang tidak patut\n    pada barang atau fasilitas perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan pelanggaran terkait dengan Penyalahgunaan Tanda Pengenal\u002F\n    Identitas kategori dampaknya ringan, antara lain: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Memakai ID Card yang bukan miliknya untuk\n    kepentingan pribadi\u002F Mengabsensikan ID Card yang bukan miliknya sedangkan\n    pemilik kartu hadir termasuk pemilik ID Card diberikan sanksi.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b) Tidak mengenakan kartu tanda pengenal\u002F ID Card selama berada di\n    lingkungan perusahaan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengambil gambar\u002Fvideo dan atau melakukan swafoto\u002F swa video untuk\n    keperluan pribadi tanpa seizin tim keamanan produk (Product Security) di\n    area dimana logo, proses, teknologi, mesin, metode kerja, mengandung hak\n    intelektual bagi Perusahaan dan Buyer. \n    \u003Cp style=\"margin-left:0em\">B. Pelanggaran tingkat II akan diberikan sanksi\n    SP II apabila terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Memakai sepatu buatan PT. KMK Global Sports\n    di lingkungan PT. KMK Global Sports, kecuali seizin Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Melakukan pelanggaran terkait dengan LK3\n    (Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dalam kategori dampaknya\n    sedang, antara lain:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Menumpang Forklift, Locco, dan alat lain\n    sejenisnya yang tidak layak ditumpangi.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Merubah fungsi dan atau menghilangkan Safety\n    Guarding.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Merubah dan atau mengganti Surat Keterangan\n    Sakit dari Dokter.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Tidur di klinik tanpa rekomendasi dokter\u002F\n    petugas medis.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Melakukan pelanggaran terkait dengan\n    Disiplin Kerja dalam kategori dampaknya sedang, antara lain:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Absen (Alpha\u002FMangkir) 3 (tiga) hari dalam\n    sebulan berturut-turut dan atau 4 (empat) hari tidak berturut-turut dalam\n    sebulan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Meninggalkan pekerjaan tanpa ijin atasan\n    sesuai dengan ketentuan dan atau melakukan Checkroll namun tidak berada di\n    lokasi kerjanya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Tidur di wilayah pabrik pada saat jam\n    kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Melakukan pelanggaran terkait dengan SOP\n    (Standar Operational Procedure) Kerja dalam kategori dampaknya sedang,\n    antara lain:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">a) Mempergunakan atau menjalankan mesin,\n    kendaraan atau perlengkapan lain yang bukan tanggung jawabnya tanpa\n    perintah\u002Fizin atasan penanggung jawab mesin\u002F kendaraan\u002F perlengkapan\n    lain.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:4em\">b) Merugikan perusahaan akibat kelalaian\u002F\n    kecerobohan kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5. Menyampaikan fitnah\u002Fhoax\u002Fberita bohong yang\n    tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui media apapun.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>C. Pelanggaran tingkat III akan diberikan sanksi SP III apabila terbukti\n    melakukan hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>1) Melakukan Penyalahgunaan Tanda Pengenal\u002F Identitas, seperti\n    mengabsensikan atau diabsensikan ID Card yang bukan miliknya, sedangkan\n    pemilik kartu tidak hadir.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>2) Membawa\u002F menggunakan, merusak atau tidak menjaga barang\u002Faset milik\n    Perusahaan atau keluar lingkungan Perusahaan tanpa izin pimpinan yang\n    berwenang.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>3) Menyalahgunakan izin pemakaian kendaraan milik perusahaan di luar\n    kepentingan dinas.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>4) Melakukan pelanggaran terkait dengan SOP (Standar Operational\n    Procedure) Kerja dalam kategori dampaknya berat, antara lain:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Atasan yang memberikan instruksi pekerjaan\n    atau pekerja yang bekerja atas kemauan sendiri pada saat sebelum jam\n    Checkroll masuk\u002Fistirahat\u002Fsesudah ja, Checkroll pulang kerja di luar\n    ketentuan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Atasan melakukan pelanggaran SOP (Standar\n    Operational Procedure) termasuk tidak objective dalam melakukan penilaian\n    promosi\u002Fdemosi.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Petugas yang berwenang terbukti membiarkan\n    orang lain (bukan petugas\u002FPekerja) masuk ke lingkungan perusahaan tanpa\n    izin atau lalai dalam melaksanakan tugas dalam tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Petugas juga meninggalkan tempat kerja\n    sebelum waktunya tanpa alasan yang jelas.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>5) Menolak keputusan mutasi\u002Frotasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan\n    sesuai dengan prosedur yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>6) Melakukan pelanggaran terkait dengan Keharmonisan, antara lain:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Membawa senjata tajam dan senjata api ke\n    dalam lingkungan Perusahaan kecuali dalam keadaan darurat keamanan untuk\n    yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Menerima imbalan dalam bentuk apapun baik\n    langsung ataupun tidak langsung yang berdampak mempengaruhi objektivitas\n    tugas pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Menyebarkan pamphlet, brosur atau\n    lain-lainnya yang bersifat provokatif.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Mengkoordinir pungutan yang berkaitan dengan\n    bus jemputan hal mana sarana transportasi tersebut gratis (tidak ada\n    pungutan).\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:0em\">7) Melakukan pelanggaran terkait dengan LK3\n    (Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dalam kategori dampaknya\n    berat, antara lain:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>8)Menolak untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan yang diselenggarakan dan\n    diperintahkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>9) Meninggalkan dan atau membiarkan peralatan\u002F mesin\u002F bahan kimia\n    berbahaya yang mengakibatkan terjadinya kebakaran dan atau dampak bahaya\n    kritikal yang ditimbulkan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>10) Menggunakan tempat air minum sebagai wadah bahan kimia di tempat\n    kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>11) Melakukan pelanggaran terkait dengan Kehadiran, Absen\n    (Alpha\u002FMangkir) 4 (empat) hari berturut-turut atau 5 (lima) hari tidak\n    berturut-turut dalam sebulan setelah mendapatkan surat panggilan dari\n    Departemen Industrial Relation (IR)\u002FHRD.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>12) Melakukan praktek Rentenir, kepada sesame Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>13) Mempublikasikan foto atau video yang mengandung Hak Intelektual\n    Properti Perusahaan terkait dengan Keamanan Produk\u002FProduct Security.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 20 : MANGKIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Mangkir adalah masuk kerja tanpa keterangan baik lisan ataupun tertulis\nkepada atasan.\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang mangkir tidak mendapatkan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang ditolak izinnya oleh atasan tetapi tetap tidak masuk\n    kerja maka dianggap melakukan pelanggaran, kepadanya akan dikenakan sanksi,\n    kecuali yang bersangkutan dapat memberikan bukti tertulis.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara\n    berturut-turut dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan secara tertulis yang\n    dilengkapi dengan bukti yang sah, dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara\n    patut sesuai prosedur tetapi tidak datang, maka dikualifikasikan\n    mengundurkan diri dengan sendirinya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 21: DATANG TERLAMBAT KE TEMPAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pada waktu tanda mulai bekerja dibunyikan Pekerja\u002FBuruh wajib sudah\n    berada di tempat pekerjaannya masing-masing.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang setelah tanda waktu mulai bekerja dibunyikan belum\n    berada di tempat kerja yang dibuktikan dengan status kehadiran\u002FCheckroll\n    maka Pekerja\u002FBuruh dinyatakan terlambat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang datang terlambat dinyatakan mangkir kecuali dapat\n    memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan\nprosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang\nKetenagakerjaan dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2005 tentang Penyelesaian\nPerselisihan Hubungan Industrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 22: PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN\nPENGGANTIAN HAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pekerja\u002FBuruh yang diputuskan hubungan\nkerja mendapat uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau uang\nganti kerugian menurut UU. No.13\u002F2003, Pasal 156 dengan penjelasan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cp>a) Uang Pesangon Pasal 156 Ayat (2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Besarnya uang pesangon ditetapkan serendah-rendahnya sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Masa kerja kurang dari 1 thn……………………………………1\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cli>Masa kerja 1 thn atau lebih tetapi kurang dari 2 thn……………2\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Masa kerja 2 thn atau lebih tetapi kurang dari 3 thn……………3\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 3 thn atau lebih tetapi kurang dari 4 thn……………4\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 4 thn atau lebih tetapi kurang dari 5 thn……………5\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cli>Masa kerja 5 thn atau lebih tetapi kurang dari 6 thn……………6\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Masa kerja 6 thn atau lebih tetapi kurang dari 7 thn……………7\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 7 thn atau lebih tetapi kurang dari 8 thn……………8\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 8 thn atau lebih……………………………………...9\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>b) Uang Penghargaan Masa Kerja, Pasal 156 Ayat (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Besarnya uang Penghargaan Masa Kerja ditetapkan serendah-rendahnya sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Masa kerja 3 thn atau lebih tetapi kurang dari 6 thn…………….2\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 6 thn atau lebih tetapi kurang dari 9 thn…………….3\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 9 thn atau lebih tetapi kurang dari 12 thn…………...4\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 12 thn atau lebih tetapi kurang dari 15 thn………….5\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 15 thn atau lebih tetapi kurang dari 18 thn………….6\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 18 thn atau lebih tetapi kurang dari 21 thn………….7\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 21 thn atau lebih tetapi kurang dari 24 thn………….8\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa kerja 24 thn atau lebih…………………………………….10\n    bulan upah.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>c) Uang Penggantian Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (4):\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil dan belum\n  gugur.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ke tempat dimana\n    Pekerja diterima bekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar\n    15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa\n    kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 23: DASAR DAN HAK PHK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>AYAT 1: KESALAHAN BERAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kesalahan Berat adalah kesalahan yang tidak dapat ditolerir sehingga akan\ndiproses menurut hukum yang berlaku. Disamping itu perlu ditegaskan bahwa\nhal-hal kesalahan berat yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja\n(PHK), sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Berjudi dengan menggunakan uang ataupun barang\nbaik langsung ataupun tidak langsung termasuk bermain kartu di lingkungan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Merusak segala fasilitas milik Perusahaan dan\nfasilitas lain di dalam Perusahaan yang mengakibatkan kerugian fatal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Mengancam jiwa\u002Fberkelahi\u002Fmenganiaya Pengusaha,\nkeluarga Pengusaha, Pejabat Perusahaan atau teman sekerja, keluarga dan atau\nsebaliknya di dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Penipuan, pencurian, penggelapan dan korupsi di\nlingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Memberikan data palsu dan atau dokumen\nPekerja\u002FBuruh yang dipalsukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan\natau mencemarkan nama baik Pengusaha dan atau keluarga Pengusaha yang\nseharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g) Perbuatan asusila di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h) Pelecehan Seksual dan atau Pelecehan SARA (Suku,\nAgama, Ras, Antar Golongan).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i) Membawa senjata tajam\u002Fapi tanpa izin pihak\nkeamanan yang terindikasi untuk berbuat jahat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j) Mempengaruhi teman sekerja untuk berbuat anarkis\natau perbuatan yang merugikan orang banyak (Provokator) yang bertentangan\ndengan undang-undang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k) Mabuk, minum-minuman keras, memakai atau\nmengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l) Melakukan pungutan liar dan atau pemerasan di\nlingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m) Penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan\nkerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n) Merokok di lingkungan Perusahaan di tempat yang\nberbahaya (Zona Merah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o) Melakukan pungutan liar kepada calon dan atau\nPekerja baru dengan memberikan jaminan\u002Fuang untuk proses masuk menjadi\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p) Menyebarkan gambar\u002Ffoto\u002Fvideo asusila di\nlingkungan Perusahaan yang menimbulkan keresahan dan atau mengganggu\nketertiban.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 2: PENGUNDURAN DIRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Bagi Pekerja\u002FBuruh yang akan mengundurkan diri dan Perusahaan atas\nkemauan sendiri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)\n    hari sebelum tanggal pengunduran diri.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran\n  diri.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Diketahui oleh pimpinan departemen yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat pengunduran diri yang sudah diajukan ke HRD tidak dapat dicabut\n    lagi kecuali ada surat rekomendasi dari Direktur atau Kepala Divisi yang\n    berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Berkas pengunduran diri harus sudah diserahkan ke Departemen HRD\n    selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari terakhir kerja\n    sebagaimana tercantum dalam surat pengunduran diri.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>B) Bagi Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, tidak\nberhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tetapi berhak\nmemperoleh uang penggantian Hak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah\nperhitungan pesangon dan Penghargaan masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Selain mendapat Uang Penggantian Hak sebagaimana ayat (2) di atas,\nPekerja\u002FBuruh juga berhak mendapatkan uang pisah yang diatur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masa kerja 2 th sampai dengan kurang dari 5\nth…………..2 bulan upah (IMK+pokok)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masa kerja 5 th sampai dengan kurang dari 8\nth…………..3 bulan upah (IMK+pokok)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masa kerja 8 th sampai dengan kurang dari 11\nth…………4 bulan upah (IMK+pokok)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masa kerja 11 th sampai dengan kurang dari 14\nth………..5 bulan upah (IMK+pokok)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masa kerja 14 th sampai dengan kurang dari 17\nth………..6 bulan upah (IMK+pokok)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masa kerja 17 th sampai dengan kurang dari 20\nth………..7 bulan upah (IMK+pokok)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masa kerja 20 th sampai dengan kurang dari 23\nth………. 8 bulan upah (IMK+pokok)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masa kerja 23 thn atau\nlebih……………………………….9 bulan upah (IMK+pokok)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 3: PENSIUN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Usia pensiun adalah 55 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Bagi pekerja yang menghendaki usia pensiun sesuai ketentuan BPJS\nKetenagakerjaan dapat mengajukan permohonan kepada Manajemen 6 (enam) bulan\nsebelum mencapai usia 55 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Bagi pekerja yang usianya sudah mencapai 50 tahun berhak mengajukan\npensiun dini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Bagi pekerja yang putus hubungan kerja karena Usia Pensiun dan atau\nPensiun Dini akan mendapatkan kompensasi sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Usia pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) UU 13 Th.\n    2003\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Uang Pergantian Hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 4: SAKIT BERKEPANJANGAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>Apabila Pekerja\u002FBuruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat\nakibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaanya setelah melampaui\nbatas dua belas (12) bulan terus menerus dan belum sembuh kembali berdasarkan\nketerangan dokter Perusahaan, hubungan kerjanya dapat diputuskan dengan\nmendapatkan kompensasi sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat\n(2) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Uang Penghargaan Masa Kerja 2 kali ketentuan\npasal 156 ayat (3) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Uang Pergantian Hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU\n13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 5: MENINGGAL DUNIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia, maka ahli\nwaris yang sah mendapatkan kompensasi sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat\n(2) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan\npasal 156 ayat (3) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Uang Pergantian Hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU\n13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 6: PERUBAHAN STATUS, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PERUBAHAN\nKEPEMILIKAN PERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Apabila Pekerja\u002FBuruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka\nPekerja\u002FBuruh berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai\nketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali\nketentuan pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Th. 2003, dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam\npasal 156 ayat (4) UU No. 13 Th.2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Apabila Pengusaha tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka\nPekerja\u002FBuruh berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan\npasal 156 ayat (2) UU No. 13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Uang penghargaan masa kerja 1 (satu ) kali\nketentuan dalam pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Th. 2003, dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156\nayat (4) UU No. 13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 7: EFISIENSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\u002FBuruh karena Perusahaan melakukan\nefisiensi, mendapatkan kompensasi sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156\nayat (2) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan\npasal 156 ayat (3) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Uang Pergantian Hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU\n13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 8: PERUSAHAAN TUTUP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\u002FBuruh karena perusahaan tutup\nyang \u003Cstrong>bukan disebabkan\u003C\u002Fstrong>\u003Cstrong>oleh\u003C\u002Fstrong> kerugian 2 tahun\nterus menerus dan atau Force Majeur mendapatkan kompensasi sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) UU 13 Th.\n    2003\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Uang Pergantian Hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>b) Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\u002FBuruh karena perusahaan tutup\nyang \u003Cstrong>disebabkan oleh\u003C\u002Fstrong> kerugian 2 tahun terus menerus dan atau\nForce Majeur mendapatkan kompensasi sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Uang pesangon 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) UU 13 Th.\n    2003\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Uang Pergantian Hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 9: PERUSAHAAN PAILIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\u002FBuruh karena Perusahaan Pailit,\nmaka mendapatkan kompensasi sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Uang pesangon 1 kali ketentuan pasal 156 ayat\n(2) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan\npasal 156 ayat (3) UU 13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Uang Pergantian Hak sesuai pasal 156 ayat (4) UU\n13 Th. 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 24: BANTUAN UNTUK KELUARGA PEKERJA\u002FBURUH YANG DITAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>a) Dalam hal Pekerja\u002FBuruh ditahan oleh pihak berwajib karena diduga\nmelakukan tindak pidana maka Pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib\nmemberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan bantuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Untuk seorang tanggungan besarnya………………….25%\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk dua orang tanggungan sebesar…………………35%\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk tiga orang tanggungan sebesar…………………45%\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk empat orang tanggungan sebesar………………50%\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>c) Lamanya pembayaran tanggungan selama enam (6) bulan, sesudah lewat enam\n(6) bulan hubungan kerja Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan diputuskan menurut\nundang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Apabila Pekerja\u002FBuruh tidak terbukti bersalah harus dipekerjakan kembali\ndan pemulihan nama baik melalui internal memo ke setiap departemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Apabila sebelum enam (6) bulan Pekerja\u002FBuruh terbukti bersalah, maka\nhubungan kerjanya diputus dan haknya berdasarkan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Apabila Pekerja\u002FBuruh mengajukan pengunduran diri sebelum proses hukum,\nsebelum atau sesudah mendapat putusan pengadilan maka haknya diberikan sesuai\nHak Pengunduran Diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI: WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 25: WAKTU KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha melaksanakan waktu kerja menurut ketentuan peraturan\nketenagakerjaan Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 1: HARI KERJA, JAM KERJA, DAN JAM ISTIRAHAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cp>Dalam 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut Pekerja wajib libur minimal 1\n(satu) hari. Total jam kerja dalam seminggu\u002Fsepekan (termasuk jam lembur)\nmaksimak 54 (lima puluh empat) jam dan dalam keadaan tertentu maksimal 60 (enam\npuluh) jam. Total jam kerja normal dalam seminggu\u002Fsepekan adalah 40 (empat\npuluh) jam. Hari kerja tidak dapat diganti dengan potong lembur, atau dengan\nmemperpanjang waktu kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari kerja dan jam kerja diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam kerja: Jam 07.00 – 16.00 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam istirahat: Jam 12.00 – 13.00 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Hari Jum’at\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam Kerja: Jam 07.00 – 16.30 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam Istirahat: Jam 11.30 – 13.00 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Short Break\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jam 10.00 – 10.05 WIB (jam kerja normal ataupun\njam kerja lembur).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Setelah jam kerja normal berakhir (jika ada\npekerjaan lembur, baik Non Shift maupun Shift, selama 5 menit).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Untuk Pekerja\u002FBuruh yang bekerja di luar jam kerja yang telah diatur di\natas dan bekerja shift, maka waktu kerjanya akan diatur oleh manajemen sesuai\ndengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Apabila ada perubahan maka akan dimusyawarahkan antara Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh (yang memiliki keanggotaan sesuai ketentuan) dengan pihak\nManajemen mengenai teknis perlindungan keamanan dan keselamatan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Bel tanda masuk adalah 5 (lima) menit lebih awal, istirahat serta pulang\nkerja tepat pada waktunya, tanpa ada penambahan dan pengurangan waktu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>g) Pekerja\u002FBuruh wanita yang sedang hamil tidak diperkenankan kerja malam,\ndengan menunjukkan surat keterangan dari dokter. Apabila Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan tidak melaporkan ke pihak Perusahaan, segala resiko menjadi\ntanggungjawab Pekerja\u002FBuruh sendiri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>h) Setiap Pekerja\u002FBuruh yang meninggalkan pekerjaan dan atau tempat kerja\npada waktu jam kerja, harus mendapat persetujuan dari atasan langsung dan\nPimpinan Departemen dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Mengisi formulir ijin meninggalkan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Meminta persetujuan dari atasan dan Pimpinan\nDepartemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3) Menyerahkan formulir yang sudah disetujui kepada\nHRD untuk ditukarkan dengan surat keluar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4) Menyerahkan surat izin keluar ke posko\nSecurity.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Bagi Pekerja\u002FBuruh yang meninggalkan pekerjaan dan atau tempat kerja pada\nwaktu jam kerja tanpa ijin atasan dan atau Pimpinan Departemen dinyatakan\nsebagai pelanggaran tata-tertib kecuali karena alasan-alasan yang dapat\nditerima dan dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) Dalam keadaan mendesak\u002Femergency maka atasan langsung dapat mengizinkan\nPekerja\u002FBuruh untuk meninggalkan pekerjaan dan melaporkan diri di security.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) Dalam keadaan darurat, yaitu: kebakaran, bencana alam, gangguan listrik\ndan sebagainya yang terjadi di luar tanggungjawab Pengusaha maka pengaturan\njam\u002Fwaktu kerja dimusyawarahkan dengan pihak Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh atau\nberpedoman pada ketentuan Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 2: JAM LEMBUR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cp>Mengacu pada Kepmen 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004, waktu kerja lembur hanya dapat\ndilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas)\njam dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan waktu lembur tidak termasuk kerja lembur\nyang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Kerja lembur dilakukan atas dasar sukarela kecuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Dalam hal darurat dan apabila ada pekerjaan yang\njika tidak segera diselesaikan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan\norang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Dalam hal pekerjaan yang apabila tidak\ndiselesaikan akan menimbulkan kerugian Perusahaan atau dapat mengganggu\nkelancaran produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Dalam hal ada pekerjaan yang harus diselesaikan\ndengan segera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Pekerja yang bekerja aplusan tidak akan\nmeninggalkan pekerjaannya sebelum menyerahkan pekerjaan (tugas) kepada\npenggantinya, selebihnya dari waktu kerja yang telah ditentukan diperhitungkan\nsebagai lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII: HARI-HARI LIBUR DAN CUTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 26: HARI-HARI LIBUR DAN CUTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh mendapat istirahat pada hari-hari besar resmi yang ditetapkan\noleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Cuti Tahunan, Istirahat Melahirkan, dan Istirahat Haid:\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Cuti Tahunan\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang bekerja 12 (dua belas) bulan terus menerus berhak\n    mendapat cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan pengertian\n    hari-hari raya tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan (Pasal 79 UU No.\n    13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Untuk kepentingan pengambilan cuti, Pekerja diminta mengajukan permohonan\n    cuti secara tertulis, menggunakan form cuti atau log book yang telah\n    disediakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002FBuruh dapat mengetahui hak cuti tahunan melalui para\n    administrator di bagian\u002Fdepartemen masing-masing.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa pengambilan cuti tahunan adalah 1 (satu) tahun sejak timbulnya hak\n    cuti.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hak cuti tahunan akan gugur apabila dalam masa waktu pengambilan 1 (satu)\n    tahun, Pekerja\u002FBuruh tidak menggunakan hak cutinya, terkecuali yang\n    bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan hak cuti maksimal 3 (tiga)\n    bulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha melalui adm departemen berkewajiban untuk memberitahukan\n    munculnya hak cuti dan berakhirnya masa pengambilan hak cuti kepada yang\n    bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pimpinan departemen dan atasan wajib mengatur jadwal kerja yang\n    memudahkan Pekerjaannya untuk menjalankan hak cuti dengan semestinya. Pihak\n    yang tidak melakukan kewajiban ini akan ditindaklanjuti berupa sanksi\n    tertulis Surat Peringatan tingkat II (SP II).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>b) Cuti Bersama\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Cuti Bersama adalah cuti yang dilakukan secara serentak oleh Pengusaha\n    maupun Pekerja\u002FBuruh. Cuti Bersama ditetapkan berdasarkan ketetapan\n    Pemerintah atau kesepakatan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan\n  Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cli>Bagi yang merayakan hari raya besar keagamaan (Natal, Waisak, Nyepi)\n    diberikan hak cuti 1 (satu) hari sebelum atau sesudahnya dengan mengurangi\n    Cuti Tahunan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>C. Istirahat Haid\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cli>Pekerja\u002FBuruh wanita dapat mengambil istirahat haid yaitu pada hari\n    pertama, dan hari kedua waktu haid, setelah mendapat surat keterangan\n    menstruasi dari pimpinan departemen\u002Fbagian, dengan mendapat gaji\u002Fupah.\n    Istirahat haid hanya dikeluarkan apabila Pekerja\u002FBuruh merasa sakit atau\n    dalam keadaan tidak dapat melakukan tugas\u002Fpekerjaannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pihak Pengusaha menyediakan pelayanan medis khusus kepada Pekerja\u002FBuruh\n    wanita yang mengalami kelainan menstruasi pada saat bekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Batas waktu penyerahan dokumen 1 (satu) minggu setelah masuk kerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D. Cuti Melahirkan\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cli>Pekerja\u002FBuruh wanita yang sedang hamil, akan diberika cuti 1.5 (satu\n    setengah) bulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1.5\n    (satu setengah) bulan setelah melahirkan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Penyimpangan dari ketentuan point d.1 hanya dapat dilakukan apabila atas\n    pertimbangan medis dan rekomendasi dokter Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja\u002FBuruh yang sudah memenuhi ketentuan d.1 wajib datang ke\n    klinik Perusahaan untuk mendapatkan surat keterangan cuti melahirkan, dan\n    selanjutnya memberitahukan kepada atasannya untuk mengajukan permohonan\n    cuti tersebut kepada bagian Personalia dengan melampirkan keterangan dari\n    dokter\u002Fbidan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cli>Pekerja\u002FBuruh wanita yang mendapatkan cuti melahirkan akan diberikan upah\n    penuh dan hak-hak lainnya oleh Pengusaha.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang gugur kandungan berhak mendapat cuti maksimal satu\n    setengah bulan, dan atau menurut keterangan bidan\u002Fdokter Perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII: UPAH DAN TUNJANGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 27: PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_determined\">\u003Cp>Upah adalah hak Pekerja\u002FBuruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai\nimbalan dari Pengusaha kepada Pekerja\u002FBuruh yang ditetapkan\u002Fdibayarkan menurut\nperjanjian kerja atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>a) Pembayaran upah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pengaturan Pembayaran Upah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Pengaturan pembayaran Upah Pekerja\u002FBuruh\ndibayarkan setiap tanggal 05 dan 20 setiap bulannya pada hari kerja. Apabila\ntanggal 05 dan atau tanggal 20 jatuh pada hari Sabtu atau Minggu, maka Upah\nakan dibayarkan pada hari Jum’at.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Apabila akan terjadi keterlambatan pembayaran\nUpah di luar point (b.1) diatas, maka akan dirundingkan dengan pihak PUK SPSI\ndan akan diumumkan melalui Internal Memo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Apabila Pekerja\u002FBuruh tidak hadir karena sakit dan dibuktikan dengan\nsurat keterangan dokter Perusahaan atau surat keterangan dokter dari luar\nPerusahaan, harus disahkan\u002Fdilegalisir oleh dokter Perusahaan, maka upahnya\ndapat dibayarkan dan surat keterangan sakit harus diserahkan kepada HRD, paling\nlambat pada hari ke-2 masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Pekerja\u002FBuruh yang sakit karena kecelakaan kerja maka selama sakit tetap\ndiberikan upah sesuai perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>e) Pekerja\u002FBuruh yang sakit bukan karena kecelakaan kerja dan memerlukan\nperawatan yang lama atas petunjuk dokter Perusahaan, mendapat upah menurut\nketentuan-ketentuan, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Selama 4 (empat) bulan pertama mendapat upah 100%\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama 4 (empat) bulan kedua mendapat upah 75%\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama 4 (empat) bulan ketiga mendapat upah 50%\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% sampai ada pemutusan hubungan kerja\n    (PHK).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>f) Apabila diantara jeda waktu sebagaimana tersebut di atas Pekerja\u002FBuruh\ndinyatakan dapat masuk bekerja akan tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) hari\nkemudian kembali sakit dengan diagnosa penyakit yang sama, maka perhitungan\nupah persentase tetap berlanjut sesuai dengan PKB Pasal 27 (e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>AYAT 1: UPAH POKOK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cp>Upah pokok adalah upah yang ditetapkan oleh pengusaha yang\nserendah-rendahnya sesuai dengan ketentuan pemerintah yang terbaru.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 2: UPAH LEMBUR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Upah lembur ialah upah yang dibayarkan apabila Pekerja\u002FBuruh melakukan\npekerjaannya melebihi batas jam kerja yang telah ditentukan oleh Pemerintah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>a) Perhitungan kerja lembur untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu adalah sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em\">1. Upah lembur pada hari-hari kerja biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i) Untuk jam pertama: dibayar upah 1,5 x upah\nsejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii) Upah jam kedua dan berikutnya: dibayar upah 2 x\nupah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Upah lembur pada hari istirahat mingguan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i) Sampai dengan batas tujuh (7) jam: dibayar 2x\nupah sejam (atau 5 jam apabila hari tersebut jatuh pada hari kerja terpendek\ndari salah satu hari dalam 6 hari kerja seminggu).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii) Satu (1) jam setelah tujuh (7) jam: dibayar 3x\nupah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iii) Jam berikutnya: dibayar 4x upah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Upah lembur pada hari raya resmi nasional adalah\njam pertama dan seterusnya adalah dikalikan 3 (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4. Untuk menghitung upah per jam adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Upah per jam bagi Pekerja = (1\u002F173) x upah\nsebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Dasar perhitungan upah lembur dari mulai Operator s\u002Fd Supervisor adalah\nsesuai dengan upah (Gaji Pokok+IMK+Tunjangan Jabatan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>AYAT 3: IJIN TIDAK BEKERJA MENDAPAT UPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Ijin Terencana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" rowspan=\"2\">No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" rowspan=\"2\">Jenis\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jumlah Hari\n        Tidak Masuk\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">Batas Waktu Pemberitahuan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">Batas Waktu Penyerahan Dokumen\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Hari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Prasyarat\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mengkhitankan anak\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Surat Keterangan Dokter\u002FSK instansi berwenang\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 hari sebelumnya melalui atasannya\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Membaptiskan anak\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Surat Keterangan Gereja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 hari sebelumnya melalui atasannya\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Menikahkan anak\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1. Melampirkan fotocopy Akta Nikah dari KUA atau Kantor Catatan Sipil\n        atau Lembaga Keagamaan yang diakui oleh Pemerintah RI sesuai dengan\n        Agamanya masing-masing. \n\n        \u003Cp>2. Izin Resepsi bisa diambil apabila saat Akad Nikah Pekerja tidak\n        mengambil ijin, atau sebaliknya, berlaku 1 bulan setelah Akad Nikah dan\n        melampirkan Surat Keterangan RT\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 hari sebelumnya melalui atasannya\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Menikah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Untuk izin menikahkan anak melampirkan KK.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 hari sebelumnya melalui atasannya\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Memenuhi panggilan instansi Pemerintah\u002Fmenjalankan tugas negara tk\n        Nasional (bukan kepentingan pribadi)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Selama waktu yang diperlukan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Harus mendapat persetujuan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Menjadi wali nikah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Surat Nikah dari KUA\u002FCatatan Sipil\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 hari sebelumnya melalui atasannya untuk kemudian diteruskan kepada\n        Dept. C&B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Menunaikan Ibadah Haji\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>42 hari kalender\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ibadah Haji yang pertama\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu sebelum\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu sesudah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Perpanjangan SIM (A, B, C) atau KTP\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Menyerahkan fotocopy SIM (A, B, C) atau KTP lama dan baru.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu sebelum\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mendaftarkan anak masuk sekolah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jika kedua orang tuanya bekerja di KMK, salah satunya yang diberi\n        izin. Menyerahkan bukti pendaftaran, maksimal 1 kali setahun untuk 1\n        anak.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu sebelum\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Ijin tidak masuk kerja\u002Fmeninggalkan pekerjaan terencana ini harus diambil\npada hari-hari kejadiannya, apabila hari kejadian jatuh pada hari libur atau\nistirahat mingguan maka akan diperhitungkan pada hari kerja pertama berikutnya,\nkecuali untuk menunaikan ibadah haji dan pekerjaan menjalankan tugas Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>b) Ijin Tidak Terencana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jenis\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Hari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Prasyarat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Prosedur&Batas Waktu Pemberitahuan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Batas Waktu Penyerahan Dokumen\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istri melahirkan\u002Fkeguguran\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Surat Keterangan dari Rumah Sakit\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">Pekerja memberitahukan dengan cara apapun kepada\n        atasannya untuk kemudian diteruskan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Keluarga meninggal dunia\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Memberitahu lewat telepon, setelah itu membawa surat keterangan dari\n        instansi berwenang\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Bukan keluarga meninggal dunia tinggal dalam satu rumah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Memberitahu lewat telepon, setelah itu membawa surat keterangan dari\n        instansi berwenang\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">Kepada Departemen C&B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ijin keluarga yang sakit keras di sekitar daerah Jakarta, Tangerang,\n        Bogor, Bekasi, Serang dan sekitarnya\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 (dalam satu bln)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Surat keterangan dokter\u002Fbidan (anak yang berumur kurang dari 1th)\n        yang asli atau legalisir\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ijin keluarga yang sakit keras di luar daerah Jakarta,\n        Tangerang,Bogor, Bekasi, Serang dan sekitarnya\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 (dalam satu bln)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Surat keterangan dokter asli atau legalisir\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Melaporkan ke Departemen C&B selambat-lambatnya 3 hari setelah\n        kejadian\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh Keluarga mendapat musibah\u002F bencana alam\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 (dalam satu bln)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">SK Instansi berwenang\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\">Melaporkan ke Departemen Personnel selambat-lambatnya 3\n        hari setelah kejadian\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mendapat musibah kriminalitas (perampokan dll)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 (dalam satu bln)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"line-height:1.5em;\">1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kena gusuran\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istri dan anak meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Memberitahu lewat telepon, setelah itu membawa surat keterangan dari\n        instansi berwenang\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pekerja memberitahukan dengan cara apapun kepada atasannya, untuk\n        kemudian diteruskan kepada Departemen C&B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 minggu setelah masuk kerja\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Catatan:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Keluarga adalah istri, suami, anak, ibu, bapak, mertua, dari Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dokumen pendukung harus mencantumkan nama Pekerja dan keluarga yang\n  jelas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk ijin dibayar yang menyangkut “Anak” tidak terbatas jumlah anak,\n    tetapi harus anak dari istri\u002Fsuami yang sah\u002Fanak adopsi yang sah yang\n    terdaftar di perusahaan (untuk setiap 1 anak per bulan).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ijin-ijin dibawah ini dapat diambil secara terpisah dalam 1 bulan: \n    \u003Col>\n      \u003Cli>Istri melahirkan\u002Fkeguguran\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>Mendapat musibah\u002Fbencana alam\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Fol>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jika dalam satu tanggal kejadiannya berbarengan\u002Fbersamaan dengan kejadian\n    yang berbeda maka tanggal pengambilan ijin bayarnya berurutan\u002Fmenyambung,\n    kecuali diluar wilayah Jakarta, Tangerang, Serang, Bogor, dan Bekasi,\n    diberikan langsung waktu maximal 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 4: STRUKTUR UPAH DAN SKALA UPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>Perusahaan menetapkan upah Pekerja\u002FBuruh dengan menerapkan Struktur Upah dan\nSkala Upah berdasarkan Permenaker Nomor 1 tahun 2017, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja\u002FBuruh dapat melihat Golongan Struktur dan Skala Upah di dalam\nSlip Gajinya masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Komponen yang masuk dalam Struktur & Skala Upah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Upah\u002FGaji Pokok\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Imbalan Masa Kerja (IMK)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Jabatan bagi yang mengemban Jabatan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Shift\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Premi Hadir\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Col>\n  \u003Cli>Insentif Kerja (PA\u002FKPI)\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 28: PENYESUIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>A) Penyesuaian upah bagi Pekerja ditetapkan sesuai dengan keputusan\nPemerintah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>B) Bagi Pekerja yang upahnya yang sudah melebihi upah minimum, maka\npenyesuaian upah sundulan berdasarkan selisih antara UMK dan atau UMSK terbaru\ndengan UMK dan atau UMSK sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Upah Sundulan sebagaimana dimaksud dalam poin B tersebut berlaku bagi\npekerja dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun ke atas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 29: INSENTIF, FASILITAS DAN BANTUAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>AYAT 1: IMBALAN MASA KERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pekerja yang mendapatkan penyesuaian imbalan masa kerja adalah yang\nmempunyai masa kerja minimal satu tahun dan kelipatannya sebesar Rp. 7.150,-\u002F\ntahun dan kelipatannya. Contoh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dan Seterusnya\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Nilai IMK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 7.150,-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 14.300,-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 21.450,-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 28.600,-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Rp. 35.750,-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kelipatan Rp. 7.150,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>b) Pekerja yang mempunyai jabatan akan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai\ndengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 2: FASILITAS DAN INSENTIF\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Premi Hadir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premi Hadir akan dibayarkan apabila Pekerja masuk terus menerus selama\nperiode tanggal 01 s\u002Fd 15 dan atau 16 s\u002Fd akhir bulan. Besarnya premi hadir Rp.\n19.600,- per periode.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Penyediaan Makan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1) Penyediaan makan diatur dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Pengaturan pada hari kerja Reguler, sbb:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i) 1x makan untuk jam kerja pokok\u002Fwajib termasuk\nkerja shift.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii) Apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga)\njam diberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori (Kepmenaker\n102 tahun 2004 ayat (1) huruf c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchersamount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iii) Apabila kerja lembur 2 jam kurang dari 3 jam\ndiberikan insentif sebesar Rp. 5.300,- (Lima ribu tiga ratus rupiah).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2) Pengaturan untuk hari istirahat\nmingguan\u002Flibur:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau\nlebih diberikan makan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3) Penggantian makan saat Perusahaan tidak\nmenyediakan pada hari kerja shift 1 bulan puasa ramadhan sebesar Rp. 5.300,-\n(Lima ribu tiga ratus rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4) Pihak Manajemen dan Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh akan melakukan monitoring\u002Faudit setiap waktu tentang masalah makanan di\nkantin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5) Waktu istirahat makan bagi Security dan Driver\nakan diatur khusus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Insentif kerja shift malam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceamount2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>c) Uang shift malam diberikan sebesar Rp. 3.000,-\u002Fhari apabila Pekerja telah\nbekerja minimal 3 jam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d) Fasilitas transportasi\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha menyediakan fasilitas transportasi bus antar jemput Pekerja\n    terbatas pada jalur-jalur jalan protokol yang berada di wilayah Tangerang\n    dan sekitarnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengaturan pengadaan transportasi antar jemput Pekerja\u002FBuruh yang\n    berdomisili di sekitar wilayah Tangerang dan bekerja di Pabrik K2 adalah\n    jurusan: Perumnas, Tangerang, Batu Ceper, Serpong, Ciledug, Kampung Melayu,\n    Kuta Bumi, Mauk, Legok, Parung Panjang, Palasari, Serdang Asri, Balaraja,\n    Tiga Raksa, Cibadak, Cikande, Kresek, Kronjo, Cisoka, Pasar Kemis, Mulya\n    Asri.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengaturan pengadaan transportasi antar jemput Pekerja\u002FBuruh yang\n    berdomisili di wilayah sekitar Tangerang dan bekerja di Pabrik K1 adalah\n    jurusan: Perumnas, Tangerang, Batu Ceper, Serpong, Kebon Besar, Ciledug,\n    Pasir Jaya, KP. Melayu, Sepatan, Cikande, Sumur Bandung, Tiga Kirana,\n    Serdang Asri, Tarisi, Cibex, Gebang, Serang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Khusus Pekerja\u002FBuruh yang sejak awal masuk kerja sudah menetap bertempat\n    tinggal di Bekasi, Jakarta dan Bogor, maka Pengusaha memberikan bantuan\n    berupa bus jemputan dengan jurusan Jakarta.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan uang transport yang diberikan apabila pihak Perusahaan tidak\n    menyediakan transportasi untuk antar jemput Pekerja sesuai dengan tarif\n    yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk penambahan transportasi jemputan, dimungkinkan apabila dalam suatu\n    wilayah sudah memenuhi kuota 1 (satu) unit bis jemputan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila transportasi dari Perusahaan tidak jalan atau mogok, maka\n    penggantian uang transport disesuaikan dengan tarif angkutan yang berlaku\n    dan telah disetujui oleh Perusahaan atau disesuaikan dengan tarif dengan SK\n    Pemerintah sebagai berikut:\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i) Pekerja\u002FBuruh yang berdomisili di Jakarta,\n    maka akan diganti sesuai dengan tarif bus dari Jakarta ke Pabrik pulang\n    pergi sebesar Rp. 19.800,-\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii) Pekerja yang berdomisili di daerah\n    Tangerang dan sekitarnya, maka akan diganti sesuai dengan tarif pulang\n    pergi sebesar Rp. 13.200,-\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">iii) Pekerja yang berdomisili di Bogor dan\n    Bekasi, maka akan diganti sesuai tarif bus dari Bogor dan Bekasi ke Pabrik\n    pulang pergi sebesar Rp. 26.400,-\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">iv) Pekerja\u002FBuruh yang berdomisili di Rangkas\n    dan Serang, maka akan diganti sesuai tarif bus dari Rangkas dan Serang ke\n    Pabrik pulang pergi sebesar Rp. 19.800,-\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">v) Pengusaha berkewajiban menyediakan fasilitas\n    transportasi (bus jemputan) yang layak, jumlah penumpang disesuaikan dengan\n    jumlah tempat duduk, jadi Pekerja tidak sampai bergelantungan di\n    pintu-pintu.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">vi) Dalam keadaan tertentu, bila Pekerja yang\n    lembur kurang dari 50 orang dengan jurusan yang berbeda-beda, maka\n    disediakan jemputan hanya mengantar sampai jalan raya terdekat dan akan\n    diberikan penggantian uang transport sambungan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">vii) Pengusaha akan melaporkan kepada pengurus\n    PO bus jemputan untuk menindak tegas terhadap supir jemputan yang\n    ugal-ugalan (ngebut) dan menurunkan penumpang di sembarang tempat.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja yang telah mendapat izin untuk mengikuti\n    seminar\u002Fpelatihan\u002Fpendidikan\u002Fdinas luar apabila Pengusaha tidak menyediakan\n    transportasi, maka biaya penggantian transportasi akan diatur secara\n    tersendiri yang disetujui oleh Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bus jemputan akan diberangkatkan 15 menit setelah bel tanda waktu pulang.\n    Untuk hari-hari tertentu dimana ada kegiatan khusus akan diatur\n  kemudian.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja tidak dibenarkan mengkoordinir pungutan yang berkaitan\n    dengan bus jemputan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja\u002Fburuh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara\n    pukul 23.00 sampai dengan 05.00, pengusaha memberikan perlindungan dan\n    fasilitas sebagaimana tertera di dalam Kepmenaker 224\u002F2003.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>e) Bantuan Kelahiran\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Sebagai ungkapan suka cita terhadap Pekerja wanita atau istri Pekerja\n    akan mendapatkan bantuan kelahiran anak kesatu, kedua dan ketiga sebesar Rp\n    825.000,-\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja yang suami istri bekerja di PT. KMK Global Sports, maka yang\n    mendapatkan bantuan kelahiran hanya salah satunya (suami atau istri).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk kelahiran kembar bantuan kelahiran dengan memperhatikan anak\n    maksimal yang telah ditetapkan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Persyaratan dalam mengajukan bantuan kelahiran adalah Surat keterangan\n    lahir dan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dari tanggal\n  kelahiran.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp>f) Bantuan Uang Pemakaman\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila suami\u002Fistri\u002Fanak Pekerja meninggal dunia maka akan diberikan\n    bantuan pemakaman sebesar Rp. 1.485.000,-\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila ibu\u002Fbapak kandung\u002Fmertua Pekerja meninggal dunia, maka diberikan\n    bantuan pemakaman sebesar Rp.450.000,- dengan melampirkan keterangan dari\n    instalasi yang berwenang oleh ahli warisnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja meninggal dunia jika diperlukan maka Perusahaan akan\n    membantu sebagai berikut:\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i) Pemulangan jenazah ke kampung halaman (biaya\n    mobil jenazah).\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii) Bantuan pemakaman sebesar Rp.\n    3.500.000,-\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jumlah pengantar maksimal 3 (tiga) orang\n    terdiri dari HRD, Serikat Pekerja, dan Perwakilan Departemen.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">iii) Bagi pengantar (3 orang tersebut diatas)\n    akan diberikan insentif penggantian overtime.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bantuan uang pemakaman dapat diberikan dengan mengajukan dokumen sesuai\n    dengan persyaratan yang telah ditentukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Diluar ketentuan tersebut diatas tidak menjadi kewajiban perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 3: TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>a) Pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pekerja menjelang hari\nRaya\u002FLebaran, tunjangan hari Raya\u002FLebaran dengan perhitungan seperti yang\ndiatur Permenaker 06 Tahun 2016 tentang THR (Tunjangan Hari Raya), sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan THR kepada Pekerjanya yang telah mempunyai\n    masa kerja 1 bulan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Hari Raya untuk muslim dan non muslim diberikan bersamaan pada\n    saat Hari Raya Idul Fitri.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya THR yang dimaksud ditetapkan sebagai berikut:\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i) Untuk pekerja dengan masa kerja 0 kurang dari 1\nbulan mendapatkan paket Rp. 50.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii ) Pekerja yang telah bekerja selama 1 bulan terus\nmenerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan cara\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Masa kerja x\nupah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">———————————\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iii) Pekerja yang telah bekerja selama 1 tahun\nkeatas dihitung sesuai dengan persentase yang telah ditentukan oleh Perusahaan.\nAdapun perhitungannya sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 1 s\u002Fd kurang 2\nthn………………..120% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 2 s\u002Fd kurang 3\nthn………………..130% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 3 s\u002Fd kurang 4\nthn………………..140% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 4 s\u002Fd kurang 5\nthn………………..150% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 5 s\u002Fd kurang 6\nthn………………..160% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 6 s\u002Fd kurang 7\nthn………………..170% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 7 s\u002Fd kurang 8\nthn………………..180% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 8 s\u002Fd kurang 9\nthn………………..190% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 9 s\u002Fd kurang 10 thn………………200%\nx upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 10 s\u002Fd kurang 15 thn……………..230%\nx upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 15 s\u002Fd kurang 20 thn……………..240%\nx upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Masa kerja 20 thn\nkeatas……………………..250% x upah sebulan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cp>b) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua)\nminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX: PENGOBATAN DAN PERAWATAN KESEHATAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 30: UMUM\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cli>Dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial\n    Nasional (SJSN) maka perusahaan mengikuti program tersebut sesuai dengan\n    aturan dan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cli>Pemeliharaan kesehatan para Pekerja dan keluarganya adalah tanggungjawab\n    masing-masing Pekerja dan karenanya setiap Pekerja harus menggunakan\n    pelayanan kesehatan yang jujur, penuh rasa tanggungjawab dan tidak\n    disalahgunakan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila perusahaan sudah aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagaimana\n    mestinya maka peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan UU\n    No. 40 Tahun 2004.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 31: PENGOBATAN DI KLINIK\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cli>Perusahaan menyediakan klinik, para medis, dan atau dokter-dokter\n    Perusahaan yang praktek setiap hari kerja dan hari kerja lembur di dalam\n    Perusahaan dengan tujuan membantu pengobatan para Pekerja dan keluarganya\n    yang sah. Obat-obatan akan diberikan kepada Pekerja oleh klinik\n  Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003Cli>Ruang Poliklinik (harus sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku).\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Tenaga medis yang berkompetensi tinggi.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Pekerja yang sakit (bukan keluarga) yang\n    bisa diantar-jemput sesuai dengan kondisi pemeriksaan kesehatan dan\n    dipertimbangkan ke gawat darurat oleh dokter.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Klinik Perusahaan didaftarkan menjadi\n    Fasilitas Kesehatan Pratama di BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003Cli>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 32: FASILITAS UMUM DAN SOSIAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>AYAT 1: TEMPAT IBADAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pengusaha menyediakan tempat ibadah yang memenuhi syarat-syarat\nperibadatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Terkait penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah akan diatur oleh\nmasing-masing lembaga keagamaan yang ada di lingkungan PT KMK (DKM dan PDO).\nTeknis operasional dikoordinasikan dengan Manajemen Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Di dalam melaksanakan ibadahnya harus dilaksanakan hanya pada tempat\nibadah yang disediakan oleh Pihak Pengusaha dan ditempat yang telah ditunjuk di\nsetiap bagian secara bergantian, bagi yang sholat di Masjid, diatur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Sholat Dzuhur dilaksanakan pada jam istirahat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sholat Ashar dilaksanakan pada kurun waktu jam 15.00 s\u002Fd 15.40 WIB secara\n    bergantian.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sholat Magrib dilaksanakan pada kurun waktu jam 17.50 s\u002Fd 18.15 WIB\n    secara bergantian.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selesai mengerjakan sholat, Pekerja wajib segera kembali ke tempat kerja,\n    karena bekerja adalah bagian dari ibadah.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>d) Setiap Pekerja\u002FBuruh berkewajiban menjaga ketertiban ibadah tersebut\nsehingga bagi Pekerja yang sedang melaksanakan ibadah tidak terganggu dalam\nmelaksanakan ibadahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Untuk yang beragama Kristiani akan diadakan kebaktian satu bulan dua\nkali, mekanisme pengaturannya akan diatur oleh pengurus kerohanian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Untuk Pekerja\u002FBuruh yang beragama Budha dan Hindu, pelaksanaan ibadahnya\nakan diatur oleh pengurus kerohanian yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 2: KOPERASI PEKERJA DAN SALON\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pengusaha memberi kesempatan kepada Pekerja\u002FBuruh untuk membentuk\nKoperasi Pekerja\u002FBuruh, menjadi anggota dan atau pengguna Koperasi\nPekerja\u002FBuruh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para\nanggota sesuai amanah AD\u002FART Koperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Dalam rangka menunjang kesejahteraan Pekerja, Pengusaha menyediakan\nfasilitas ruangan yang memadai untuk kantor, dan kegiatan usaha koperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Mengingat Pengusaha telah menyediakan fasilitas untuk kegiatan koperasi\nPekerja, dan Pengusaha menyediakan tenaga sebagai Ketua Koperasi serta 1 (satu)\norang Sekretaris, pengurus Koperasi berkewajiban untuk:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Menjaga ketenangan bekerja Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membentuk Badan Pengawas Koperasi Pekerja yang beranggotakan dari anggota\n    koperasi, para tokoh perwakilan pekerja dan dari unsur manajemen yang\n    berkompeten.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Segala bentuk kerja sama koperasi dengan pihak ketiga, wajib\n    sepengetahuan dan persetujuan Manajemen dan Serikat Pekerja\u002FSerikat\n  Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengatur jam buka pelayanan Koperasi pada jam istirahat dari jam 16.00\n    WIB s\u002Fd 19.00 WIB.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila pengurus koperasi melalaikan kewajiban sebagaimana tersebut\n    diatas, maka Pengusaha dapat menarik kembali segala fasilitas yang selama\n    ini telah disediakan untuk koperasi Pekerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>d) Pengusaha membantu pemotongan piutang pekerja melalui payroll dengan\npotongan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) Pengusaha menyediakan fasilitas Salon. Penggunaan salon diatur dengan\naturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Pengurus koperasi wajib melaporkan secara berkala laporan keuangan kepada\nAnggota, Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Segala pelanggaran penyalahgunaan wewenang sebagai pengurus koperasi yang\nmerugikan baik Anggota koperasi ataupun Perusahaan akan ditindak sesuai dengan\nperaturan perusahaan dan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 3: REKREASI, HIBURAN, UMROH DAN WISATA RELIGI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Pengusaha melalui Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh Pimpinan Unit Kerja akan\nmengkoordinir serta membantu kegiatan-kegiatan di bidang olahraga, kesenian,\ndan rekreasi lainnya bagi Pekerjanya.\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan bantuan bus untuk rekreasi kepada pekerja satu tahun\n    sekali dengan arah tujuan Jakarta, Bogor, Banten dan Bandung dengan\n    pelaksanaan perjalanan 1 (satu) hari pulang-pergi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengaturan rekreasi tersebut diadakan per departemen atau per bagian yang\n    akan dikoordinasikan oleh masing-masing Pimpinan Departemen terkait dan\n    Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>b) Pengusaha melalui Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengkoordinir\npelaksanaan:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pentas seni\u002Fhiburan di lingkungan Pabrik guna penyegaran bagi Pekerja\n    pada waktu istirahat dan hiburan tersebut berhenti minimal 10 menit sebelum\n    bel masuk kerja, kecuali hari Jum’at dadakan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan pentas seni tersebut\n    diberikan dispensasi minimal 15 menit sebelum bel istirahat dan 15 menit\n    setelah bel istirahat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pentas seni (musik) dan hiburan dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan 1\n    (satu) kali yang bertujuan untuk penyegaran bagi Pekerja\u002FBuruh .\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>c) Program Umroh dan Wisata Religi (Pilgrim)\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setiap tahun perusahaan memberangkatkan 5 (lima) orang pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Program ini bertujuan untuk memotivasi karyawan\u002Fti atas pengabdian dan\n    kerja keras selama ini, maka program ini ditujukan untuk:\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i) Karyawan\u002Fti dengan masa kerja minimal 15\ntahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii) Absen, Kinerja dan Disiplin dengan baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iii) Pengaturan Peserta Umroh dan Wisata Religi\nterdiri dari 3 (tiga) untuk K1, 2 (dua) untuk K2 dan Teknis Pelaksanaannya\ndiatur oleh Serikat Pekerja dan Manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 4: BAJU SERAGAM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha akan menyediakan Baju Seragam untuk Pekerja\u002FBuruh sebanyak 2 (dua)\nbaju untuk setiap tahunnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 5: PARKIR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan fasilitas parker terbatas pada area yang telah\nditentukan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 33: JAMINAN SOSIAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>AYAT 1: BPJS KETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial atau perlindungan yang diberikan\noleh Perusahaan kepada Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>a) Jaminan kecelakaan kerja yaitu jaminan yang diberikan kepada Pekerja yang\nmengalami kecelakaan berhubungan dengan pekerjaan, termasuk penyakit yang\ntimbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam\nperjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui\njalan yang biasa atau wajar dilalui.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>b) Jaminan kematian yaitu jaminan yang diberikan kepada ahli warisnya\napabila Pekerja meninggal, maka kepadanya diberikan:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Santunan kematian.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Santunan pemakaman.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fol>\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Col>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>c) Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu jaminan yang diberikan kepada pekerja untuk\nmasa depan, dan saldo JHT dapat diambil setelah memenuhi persyaratan sbb:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telah mencapai usia 55 tahun.\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Meninggal dunia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Cacat total tetap.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Berhenti bekerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>d) Perusahaan mengikutsertakan Pekerja\u002FBuruh dalam Jaminan Pensiun sesuai\ndengan program BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Catatan: Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan\nyang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya\nkemampuan untuk menjalankan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan\nkesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AYAT 2: ASURANSI KECELAKAAN KERJA DIRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>Selain BPJS Ketenagakerjaan PUK-SPSI PT. KMK Global Sports juga mengadakan\nasuransi kecelakaan pribadi yang diikuti oleh Pekerja\u002FBuruh yang\nmenghendakinya. Besarnya biaya asuransi ini bisa berubah atau disesuaikan\ndengan kesepakatan antara PUK-SPSI dengan pihak asuransi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Premi asuransi dibayar oleh Peserta melalui\nPihak Perusahaan dengan cara pemotongan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Prosedur penanganan klaim asuransi kecelakaan\nini adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1) Melaporkan kejadian kecelakaan ke Sekretariat\nPUK-SPSI sesegera mungkin paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya\nkecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2) Menyerahkan foto copy kartu asuransi dan foto\ncopy kwitansi yang telah dilegalisir apabila terjadi kecelakaan diluar\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI: PENYELESAIAN KELUH KESAH (GRIEVANCE PROCEDURE)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 34: TATA CARA PENYAMPAIAN KELUH – KESAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Keluh kesah dapat disampaikan melalui sarana media komunikasi yang sudah\n    disediakan berupa Teknologi Sistem Komunikasi untuk Pekerja (Worker Tech),\n    kotak saran, email, SMS hotline dan lain-lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tata cara penyampaian keluh kesah diatur dalam prosedur keluh kesah.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII: PENYELESAIAN TINDAKAN KEKERASAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 35: LINGKUNGAN KERJA YANG SEHAT DAN PRODUKTIF\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cli>Untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang sehat dan\n    produktif, segala bentuk kekerasan tidak dapat ditolerir baik di dalam\n    lingkungan perusahaan maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja di\n    bis jemputan karyawan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib menginformasikan kepada Tim Penanganan Kasus\n    Kekerasan (TPKK) semua tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>TPKK bertugas menginvestigasi kasus kekerasan dan melaporkan hasil\n    investigasi kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan PKB dan\n    perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 36: SANKSI PELANGGARAN TINDAK KEKERASAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Melakukan pelanggaran terkait dengan Kekerasan di lingkungan kerja, antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Pelanggaran SP II:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Melakukan kekerasan verbal dan non verbal.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan pelecehan melalui berbagai media elektronik, cetak, dan sosial\n    media.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan tindakan kekerasan seksual: mencolek, menyentuh, mengirim\n    konten terkait ponografi via media elektronik kepada orang banyak (lebih\n    dari satu orang).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>B) Pelanggaran SP III:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Melakukan tindakan kekerasan fisik antara lain: penyetrapan, pelarangan\n    ke toilet\u002Fklinik.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan tindakan intimidasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menghalang-halangi istirahat yang sewajarnya\u002Fibadah wajib\u002Fmengambil air\n    minum.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Catatan: Pemberian sanksi dengan mempertimbangkan hasil investigasi dari\nTeam TPKK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII: SYARAT – SYARAT KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKINGAN\nHIDUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 37: PANITIA P2K3LH (PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\nDAN LINGKUNGAN HIDUP)\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Anggota P2K3LH merupakan perwakilan dari Manajemen dan Pekerja (termasuk\n    level Team Member) dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh. Keanggotaan P2K3LH\n    dapat diganti dan atau dipilih kembali mengacu pada peraturan dan\n    perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Fungsi P2K3LH adalah:\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Sebagai perwakilan Pekerja dalam\n    menyampaikan permasalahan K3LH yang ada di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Sebagai inspector K3LH pada masing-masing\n    departemennya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Member usulan kepada Pengusaha dalam\n    pembahasan dan pemecahan permasalahan K3LH yang ada.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Siding P2K3LH dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk membahas\n    permasalahan-permasalahan K3LH yang ada di Perusahaan dan hasil risalah\n    sidang P2K3LH dikomunikasikan pada Manajemen dan semua Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Inspeksi P2K3LH dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Panitia P2K3LH menyampaikan laporan kegiatannya dan programnya kepada\n    Dinas Tenaga Kerja tingkat Kabupaten setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai\n    dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 38: SISTEM MANAJEMEN K3LH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan kegiatan Keselamatan,\nkesehatan kerja dan lingkungan hidup secara menyeluruh dan berkesinambungan\nuntuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman, serta\nmeningkatkan kesehatan Pekerja\u002FBuruh baik secara fisik maupun mental, yang pada\nakhirnya mencapai produktivitas kerja tinggi.\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Melaksanakan program manajemen risiko Keselamatan, kesehatan kerja dan\n    lingkungan hidup meliputi identifikasi, pengukuran, evaluasi dan\n    pengendalian bahaya Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyelenggarakan program surveilans kesehatan baik terhadap penyakit\n    akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja, penyakit menular maupun\n    penyakit tidak menular.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyelenggarakan program hygiene dan sanitasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyelenggarakan promosi kesehatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kesehatan kepada Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan kesehatan kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Peralatan kerja terdiri dari alat pelindung diri (APD) yang mempunyai\n    kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya\n    mengisolasi tubuh Pekerja\u002FBuruh dari bahaya-bahaya yang muncul di tempat\n    kerja. APD juga harus nyaman dipakai, tidak mengganggu kerja, serta\n    memberikan perlindungan yang maksimum dan efektif terhadap jenis\n  bahaya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>Jenis-jenis alat pelindung diri berdasarkan bagian-bagian tubuh yang\ndilindungi, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a) Kepala: Penutup rambut dan helm. Mata dan muka:\nKacamata dan full face.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b) Tangan dan jari-jari: Sarung tangan, sarung\nlengan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c) Alat pernafasan: Respirator, masker khusus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d) Telinga: Tutup telinga (ear plug, ear muff).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e) Kaki: Sepatu safety.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">f) Pemakaian pelindung: Celemek, wearpack.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">g) Alat pelindung jatuh perorangan: Full body\nharness.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">h) Pelampung.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">9. Perusahaan berkoordinasi dengan Tim Komite\nPemberdayaan Perempuan (KPP) dalam melaksanakan program Gerakan Pekerja\nPerempuan Sehat Produktif (GP2SP).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 39: ALAT PENGAMAN MESIN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1) Alat pengaman mesin adalah suatu alat tambahan pada mesin-mesin produksi\nuntuk mengurangi resiko bahaya kecelakaan kerja. Tujuan pemasangan alat\npengaman mesin ialah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan Pekerja dalam\nmelaksanakan pekerjaan. Alat pengaman mesin tersebut harus nyaman dipakai,\ntidak mengganggu kerja, tidak mudah dilepas, tidak menimbulkan bahaya baru,\nserta memberikan perlindungan yang maksimum dan efektif terhadap jenis\nbahaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Jenis-jenis alat pengaman mesin berdasarkan bagian-bagian mesin yang\ndilindungi, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Pelindung Mesin Getok\u002FHammering.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Pelindung jarum dan patahan jarum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Pelindung Pedal Mesin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Aktivasi mesin dengan dua tangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e) Pelindung bagian mesin yang bergerak seperti van\nbelt, rantai, gear, shaft dan sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f) Pelindung bagian mesin yang bergerak\nbolak-balik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g) Pelindung pisau yang bergerak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h) Pelindung mold dan penahan mold.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i) Emergency brake (safety bar, hand press, kick\nbar).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j) Pelindung piston.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k) Pelindung instalasi listrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l) Dan sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV: PENGERTIAN PRODUKTIVITAS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>1) Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh wajib mengupayakan\ntercapainya target produksi yang ditentukan oleh perusahaan dengan memenuhi\nstandar mutu yang tinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Peningkatan produktivitas dapat diwujudkan melalui inovasi yang\nberkesinambungan, pengawasan mutu secara ketat, dan peningkatan keahlian dan\nmoral pekerja melalui pendidikan\u002Fpelatihan yang disediakan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Bagi Pekerja\u002FBuruh (Level Tim member hingga Pimpinan Produksi) yang\nmengabaikan masalah mutu yang dimaksud atau bekerja tidak sesuai dengan\nstandard kerja yang sudah ditentukan sehingga menimbulkan kerugian antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Biaya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Waktu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Barang rusak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d) Pekerjaan diulang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maka Pengusaha berhak memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam PKB, dan\nbagi Pekerja\u002FBuruh yang dinilai berprestasi dalam peningkatan produktivitas\nkerja kepada mereka dapat diberikan uang perangsang\u002Finsentif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV: PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEAMANAN ASET. MATERIAL, LIMBAH DAN PRODUK\nJADI MILIK PERUSAHAAN (PRODUCT SAFETY)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dalam rangka untuk meningkatkan keamanan & kerahasiaan produk\u002Fproduct\nsecurity, ide (hak cipta intelektual), material, limbah dan produk jadi milik\nperusahaan, perlu adanya panduan pelaksanaan Kebijakan diantaranya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Seluruh karyawan, serikat pekerja\u002Fserikat buruh dan manajemen wajib turut\nserta menjaga kerahasiaan & keamanan product\u002Fproduct security, hak cipta\nintelektual\u002Francangan atau desain sepatu sandal diantaranya sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Tidak diperbolehkan mengambil gambar baik selfie\nsendiri atau berkelompok dan merekam yang memperlihatkan kegiatan di area\nproduksi, development, ruang label, dan zona terlarang yang ada di lingkungan\nPT KMK Global Sports.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Tidak diperbolehkan mengunggah\u002Fupload\nfoto\u002Fvideo\u002Finformasi lainnya atau perekaman lain terkait produk dan barang yang\ndihasilkan di dalam perusahaan ke seluruh media apapun baik media elektronik\nmaupun nonelektronik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembuangan material, barang reject, komponen ataupun sepatu yang terdapat\nlogo brand harus mengikuti prosedur pembuangan product security.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Petugas yang telah ditunjuk oleh manajemen berhak mengambil gambar\u002Fvideo\ndi area produksi untuk keperluan internal semata. Pengaturan teknik terkait\nProduct Security akan diatur oleh Security DRI (Direct Responsibility\nIndividual).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVI: USAHA – USAHA MEMUPUK HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BAIK\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 40: PENGERTIAN UMUM\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh bersepakat untuk melaksanakan\n    Hubungan Industrial Pancasila sebagai dasar hubungan kerjanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini\n    dilaksanakan sesuai undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 41: HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dalam hubungan perburuhan atas dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang\n    Dasar 1945, kedudukan Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh adalah\n    sebagai partner yang sederajat dalam suasana saling percaya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Suatu penegasan dari pengakuan di atas, maka jalannya Perusahaan dan\n    pengaturan para Pekerja\u002FBuruh termasuk tanggung jawab Pengusaha sedangkan\n    fungsi dari Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh adalah memperjuangkan, membela,\n    serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja\u002FBuruh yang menjadi anggotanya\n    serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pelaksanaan dari hak dan kewajiban kedua belah pihak selalu berada dalam\n    kaidah peraturan dan hubungan industrial untuk mengarah kepada kondisi yang\n    harmonis, kondusif dan produktif.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 42: PERTEMUAN LEMBAGA KERJA SAMA (LKS) BIPARTIT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Wakil Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang mewakili\n    Pekerja\u002FBuruh mengadakan pertemuan di dalam Lembaga Kerja Sama (LKS)\n    BIPARTIT.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pertemuan berkala antara wakil Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat\n    Buruh yang mewakili Pekerja\u002FBuruh diadakan setidaknya sebulan sekali yang\n    dikoordinir secara bersama-sama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Persoalan-persoalan yang dibahas adalah hal-hal yang menyangkut\n    kepentingan bersama, antara lain:\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a) Ikhtiar untuk meningkatkan kemajuan yang\n    menguntungkan kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b) Pembinaan sumber daya manusia dan disiplin\n    kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c) Memelihara kerjasama dan hubungan baik.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVII: PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 43: DASAR HUKUM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat berdasarkan PERMENAKER No. 28 Tahun 2014\ndan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 44: PEMBAGIAN DAN PEMAHAMAN BUKU PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Buku Perjanjian Kerja Bersama ini dibagikan kepada seluruh Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja wajib menjaga, membaca dan memahami isi dari Perjanjian Kerja\nBersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVIII: PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 45: WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku terhitung dari tanggal 01\n    Januari 2021 s\u002Fd 31 Desember 2022. Sesudah itu Perjanjian Kerja Bersama ini\n    akan dinyatakan diperpanjang berlakunya untuk masa setahun kecuali jika\n    salah satu pihak memberitahukan secara tertulis keinginan untuk membuka\n    perundingan baru mengenai perjanjian kerja bersama ini. Pemberitahuan harus\n    disampaikan kepada pihak lainnya paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari\n    sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja bersama ini.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini tetapi\n    dibutuhkan dan disepakati oleh kedua belah pihak maka akan dituangkan dalam\n    bentuk addendum.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama belum ada perjanjian kerja yang baru oleh karena berakhirnya\n    perjanjian kerja ini maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja ini\n    tetap berlaku sampai tercapainya perjanjian kerja yang baru (paling lama 1\n    tahun).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal lain yang ditetapkan dalam pengumuman, prosedur dan kebijakan\n    perusahaan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari\n    perjanjian kerja bersama ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan\n    perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut\n    batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan\n    perundang-undangan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Lembar\nPengesahan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaactorratified\">\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini telah disepakati dan disetujui serta\nditandatangani bersama pada hari Selasa tanggal 22 bulan Desember tahun 2020.\nOleh wakil-wakil dari PT. KMK Global Sports sesuai dengan Keputusan Menteri\nTenaga Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pihak SPSI Unit Kerja\n\n        \u003Cp>PT. KMK Global Sports K1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Jamhari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sulaiman, SH\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ketua \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pihak SPSI Unit Kerja\n\n        \u003Cp>PT. KMK Global Sports K2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Mat Firdaus \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Aljufri D.S\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pihak Manajemen\n\n        \u003Cp>PT. KMK Global Sports K1 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Antonius Risdriyanto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Dep. Dir. SM&S \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pihak Manajemen\n\n        \u003Cp>PT. KMK Global Sports K2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Bintarmi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Manager HRD\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Mr. JH. Choi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>M K1 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Menyetujui\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Mr. HM. Yang\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>GGM K2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>CK.Song\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Chairman\u002FCEO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":45,"cbadate_start_date":49,"cbadate_end":51,"cbadate_end_date":53,"cbaactorratified":55,"casignemployees":59,"trainingprogrammes":63,"trainingfund":67,"pensionfund":71,"disabilityfund":75,"contracttrial":79,"contracttrialperiod":83,"contractseverancepay":85,"severance":89,"severance_number":91,"severance_number_1_tenure":95,"sicknesspay":99,"maxsicknesspay":103,"maxsicknesspayperc":105,"sicknessmaxdays":107,"menstruationleave":111,"disabilitypay":115,"healthcareaccess":119,"healthinsurance":123,"healthinsurancerelatives":127,"healthcareaccessrelatives":131,"protectiveclothing":134,"hivpolicy":138,"funeralpay":142,"paidmaternityleave":146,"paidmaternityleaveduration":150,"paidmaternityleavepay":153,"paidmaternityleavepayperc":157,"maternityotherclause":159,"pregnancy":163,"breastfeeding_dangerouswork":167,"paidpaternityleave":169,"paidpaternityleavepay":173,"deathrelatives":177,"funeralpaytype":181,"sexualhar":185,"violence":189,"hourspweek":193,"MAXHOURS_trigger":197,"PAIDLEAV_trigger":199,"holidaysdays":203,"holidaysweeks":206,"hoursovertimemax":208,"bankholidays1":212,"holidaysfixed":216,"holidaysfixeddays":220,"SCHEDULE_trigger":224,"schedulesrestpw":226,"TRADEUNLEAV_trigger":228,"WAGES_determined":232,"PAYSCALES_trigger":236,"LOWWAGE_trigger":240,"LOWWAGE_government":244,"STRUCINCR_trigger":248,"ONCERISE_trigger":252,"incidentalbonustype2":256,"incidentalbonusperc1":260,"incidentalbonusdate":264,"NOCTPREM_trigger":268,"shiftallowancetype":272,"shiftallowanceamount2":274,"shiftallowancetype1":276,"OVERTIME_trigger":278,"overtimeallowancetype_general":282,"overtimeallowancetype":286,"overtimeallowanceperc1_general":288,"overtimeallowanceperc1":292,"SUNDAY_trigger":296,"sundayallowancetype":300,"sundayallowanceperc1":302,"mealvouchers":306,"MEALALL_trigger":310,"mealvouchersamount":314,"coverunion_trigger":316},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_start","Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berla","Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku terhitung dari tanggal 01\n    Januari 2021 s\u002Fd 31 Desember 2022. Sesudah itu Perjanjian Kerja Bersama ini\n    akan dinyatakan diperpanjang berlakunya untuk masa setahun kecuali jika\n    salah satu pihak memberitahukan secara tertulis keinginan untuk membuka\n    perundingan baru mengenai perjanjian kerja bersama ini. Pemberitahuan harus\n    disampaikan kepada pihak lainnya paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari\n    sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja bersama ini.",{"bindId":50,"name":47,"text":48},"cbadate_start_date",{"bindId":52,"name":47,"text":48},"cbadate_end",{"bindId":54,"name":47,"text":48},"cbadate_end_date",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"cbaactorratified","Perjanjian Kerja Bersama ini telah disep","Perjanjian Kerja Bersama ini telah disepakati dan disetujui serta\nditandatangani bersama pada hari Selasa tanggal 22 bulan Desember tahun 2020.\nOleh wakil-wakil dari PT. KMK Global Sports sesuai dengan Keputusan Menteri\nTenaga Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan\nKetenagakerjaan.",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"casignemployees","Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit K","Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT. KMK Global Sports K1\nberalamat di Cikupa Mas Industrial Estate and Warehouse, Jl. Cikupa Mas Raya\nNo. 17 Tangerang Banten, diwakili oleh delegasi nya:\n\n  Bpk. Sulaiman, SH.\n  Bpk. Efentus Simanulang\n  Bpk. Jamhari\n  Bpk. Ilham Efendi\n  Bpk. Sidkon Tahmir\n  Bpk. Martono\n  Bpk. Ferry Rafles\n  Bpk. Ihwan\n  Ibu. Rumaida Safitri\n\n\n\n\nSerikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT. KMK Global Sports K2\nberalamat di Jl. Raya Serang KM. 8 Telesonic Tangerang Banten, diwakili oleh\ndelegasi nya:\n\n  Bpk. AlJufri Deva Sandra\n  Bpk. Lintang Fidias\n  Bpk. Mad Rafe’i\n  Bpk. M. Subandi\n  Bpk. Mat Firdaus\n  Bpk. Gunawan\n  Bpk. Khaerudin\n  Bpk. Anton Lukman Hakim\n  Bpk. Buhori",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"trainingprogrammes","Pengusaha melaksanakan Program Pendidika","Pengusaha melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan menurut kebutuhan\nyang dipandang perlu oleh Pengusaha untuk kebutuhan peningkatan produktivitas\ndan mengoptimalkan sumber daya Pekerja\u002F Buruh untuk mengembangkan\nPerusahaan:\n\n  Program Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dilakukan di dalam\n    Perusahaan (Internal) ataupun di luar Perusahaan (Eksternal).\n  Bagi Pekerja\u002F Buruh yang mendapat pendidikan di luar Perusahaan (dalam\n    atau luar negeri) maka biaya untuk akomodasi dan asuransi akan ditanggung\n    oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak-hak\n    pekerjaannya tidak mengalami perubahan.\n  Setiap Pekerja baru diwajibkan mengikuti induksi Awal Kerja dan atau\n    Pendidikan\u002F Pelatihan\u002F Orientasi Kerja yang terkait. Induksi awal kerja\n    harus diberikan oleh pihak Perusahaan dan pihak Serikat Pekerja\u002F Serikat\n    Buruh. Dengan adanya Pendidikan\u002F Pelatihan\u002F Orientasi Kerja semua Pekerja\u002F\n    Buruh dapat mengerti tentang Hak dan Kewajibannya. Pendidikan\u002F Pelatihan\u002F\n    Orientasi Kerja akan disusun dan diberikan oleh pihak Perusahaan.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"trainingfund","Bagi Pekerja\u002F Buruh yang mendapat pendid","Bagi Pekerja\u002F Buruh yang mendapat pendidikan di luar Perusahaan (dalam\n    atau luar negeri) maka biaya untuk akomodasi dan asuransi akan ditanggung\n    oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak-hak\n    pekerjaannya tidak mengalami perubahan.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"pensionfund","d) Perusahaan mengikutsertakan Pekerja\u002FB","d) Perusahaan mengikutsertakan Pekerja\u002FBuruh dalam Jaminan Pensiun sesuai\ndengan program BPJS Ketenagakerjaan.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"disabilityfund","a) Jaminan kecelakaan kerja yaitu jamina","a) Jaminan kecelakaan kerja yaitu jaminan yang diberikan kepada Pekerja yang\nmengalami kecelakaan berhubungan dengan pekerjaan, termasuk penyakit yang\ntimbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam\nperjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui\njalan yang biasa atau wajar dilalui.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"contracttrial","Bagi Pekerja baru wajib menjalani masa p","Bagi Pekerja baru wajib menjalani masa percobaan kerja selama 3 (tiga)\n    bulan.",{"bindId":84,"name":81,"text":82},"contracttrialperiod",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"contractseverancepay","a) Uang Pesangon Pasal 156 Ayat (2). Bes","a) Uang Pesangon Pasal 156 Ayat (2).\n\nBesarnya uang pesangon ditetapkan serendah-rendahnya sebagai berikut:\n\n  Masa kerja kurang dari 1 thn……………………………………1\n    bulan upah.\n  Masa kerja 1 thn atau lebih tetapi kurang dari 2 thn……………2\n    bulan upah.\n  Masa kerja 2 thn atau lebih tetapi kurang dari 3 thn……………3\n    bulan upah.\n  Masa kerja 3 thn atau lebih tetapi kurang dari 4 thn……………4\n    bulan upah.\n  Masa kerja 4 thn atau lebih tetapi kurang dari 5 thn……………5\n    bulan upah.\n  Masa kerja 5 thn atau lebih tetapi kurang dari 6 thn……………6\n    bulan upah.\n  Masa kerja 6 thn atau lebih tetapi kurang dari 7 thn……………7\n    bulan upah.\n  Masa kerja 7 thn atau lebih tetapi kurang dari 8 thn……………8\n    bulan upah.\n  Masa kerja 8 thn atau lebih……………………………………...9\n    bulan upah.",{"bindId":90,"name":87,"text":88},"severance",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"severance_number","Masa kerja 5 thn atau lebih tetapi kuran","Masa kerja 5 thn atau lebih tetapi kurang dari 6 thn……………6\n    bulan upah.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"severance_number_1_tenure","Masa kerja 1 thn atau lebih tetapi kuran","Masa kerja 1 thn atau lebih tetapi kurang dari 2 thn……………2\n    bulan upah.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"sicknesspay","e) Pekerja\u002FBuruh yang sakit bukan karena","e) Pekerja\u002FBuruh yang sakit bukan karena kecelakaan kerja dan memerlukan\nperawatan yang lama atas petunjuk dokter Perusahaan, mendapat upah menurut\nketentuan-ketentuan, sebagai berikut:\n\n  Selama 4 (empat) bulan pertama mendapat upah 100%\n  Selama 4 (empat) bulan kedua mendapat upah 75%\n  Selama 4 (empat) bulan ketiga mendapat upah 50%\n  Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% sampai ada pemutusan hubungan kerja\n    (PHK).",{"bindId":104,"name":101,"text":102},"maxsicknesspay",{"bindId":106,"name":101,"text":102},"maxsicknesspayperc",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"sicknessmaxdays","Apabila Pekerja\u002FBuruh yang mengalami sak","Apabila Pekerja\u002FBuruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat\nakibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaanya setelah melampaui\nbatas dua belas (12) bulan terus menerus dan belum sembuh kembali berdasarkan\nketerangan dokter Perusahaan, hubungan kerjanya dapat diputuskan dengan\nmendapatkan kompensasi sebagai berikut:",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"menstruationleave","Pekerja\u002FBuruh wanita dapat mengambil ist","Pekerja\u002FBuruh wanita dapat mengambil istirahat haid yaitu pada hari\n    pertama, dan hari kedua waktu haid, setelah mendapat surat keterangan\n    menstruasi dari pimpinan departemen\u002Fbagian, dengan mendapat gaji\u002Fupah.\n    Istirahat haid hanya dikeluarkan apabila Pekerja\u002FBuruh merasa sakit atau\n    dalam keadaan tidak dapat melakukan tugas\u002Fpekerjaannya.\n  Pihak Pengusaha menyediakan pelayanan medis khusus kepada Pekerja\u002FBuruh\n    wanita yang mengalami kelainan menstruasi pada saat bekerja.\n  Batas waktu penyerahan dokumen 1 (satu) minggu setelah masuk kerja.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"disabilitypay","Selain BPJS Ketenagakerjaan PUK-SPSI PT.","Selain BPJS Ketenagakerjaan PUK-SPSI PT. KMK Global Sports juga mengadakan\nasuransi kecelakaan pribadi yang diikuti oleh Pekerja\u002FBuruh yang\nmenghendakinya. Besarnya biaya asuransi ini bisa berubah atau disesuaikan\ndengan kesepakatan antara PUK-SPSI dengan pihak asuransi.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"healthcareaccess","Perusahaan menyediakan klinik, para medi","Perusahaan menyediakan klinik, para medis, dan atau dokter-dokter\n    Perusahaan yang praktek setiap hari kerja dan hari kerja lembur di dalam\n    Perusahaan dengan tujuan membantu pengobatan para Pekerja dan keluarganya\n    yang sah. Obat-obatan akan diberikan kepada Pekerja oleh klinik\n  Perusahaan.\n  Ruang Poliklinik (harus sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku).\n    a) Tenaga medis yang berkompetensi tinggi.\n    b) Pekerja yang sakit (bukan keluarga) yang\n    bisa diantar-jemput sesuai dengan kondisi pemeriksaan kesehatan dan\n    dipertimbangkan ke gawat darurat oleh dokter.\n    c) Klinik Perusahaan didaftarkan menjadi\n    Fasilitas Kesehatan Pratama di BPJS Kesehatan.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"healthinsurance","Dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 t","Dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial\n    Nasional (SJSN) maka perusahaan mengikuti program tersebut sesuai dengan\n    aturan dan ketentuan yang berlaku.\n  Pemeliharaan kesehatan para Pekerja dan keluarganya adalah tanggungjawab\n    masing-masing Pekerja dan karenanya setiap Pekerja harus menggunakan\n    pelayanan kesehatan yang jujur, penuh rasa tanggungjawab dan tidak\n    disalahgunakan.\n  Apabila perusahaan sudah aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagaimana\n    mestinya maka peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan UU\n    No. 40 Tahun 2004.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"healthinsurancerelatives","Pemeliharaan kesehatan para Pekerja dan ","Pemeliharaan kesehatan para Pekerja dan keluarganya adalah tanggungjawab\n    masing-masing Pekerja dan karenanya setiap Pekerja harus menggunakan\n    pelayanan kesehatan yang jujur, penuh rasa tanggungjawab dan tidak\n    disalahgunakan.",{"bindId":132,"name":121,"text":133},"healthcareaccessrelatives","Perusahaan menyediakan klinik, para medis, dan atau dokter-dokter\n    Perusahaan yang praktek setiap hari kerja dan hari kerja lembur di dalam\n    Perusahaan dengan tujuan membantu pengobatan para Pekerja dan keluarganya\n    yang sah. Obat-obatan akan diberikan kepada Pekerja oleh klinik\n  Perusahaan.\n  ",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"protectiveclothing","Jenis-jenis alat pelindung diri berdasar","Jenis-jenis alat pelindung diri berdasarkan bagian-bagian tubuh yang\ndilindungi, antara lain:\n\na) Kepala: Penutup rambut dan helm. Mata dan muka:\nKacamata dan full face.\n\nb) Tangan dan jari-jari: Sarung tangan, sarung\nlengan.\n\nc) Alat pernafasan: Respirator, masker khusus.\n\nd) Telinga: Tutup telinga (ear plug, ear muff).\n\ne) Kaki: Sepatu safety.\n\nf) Pemakaian pelindung: Celemek, wearpack.\n\ng) Alat pelindung jatuh perorangan: Full body\nharness.\n\nh) Pelampung.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"hivpolicy","Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib mengikuti pr","Setiap Pekerja\u002F Buruh wajib mengikuti program pemeriksaan kesehatan\n    berkala (MCU) yang dilakukan oleh Perusahaan.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"funeralpay","b) Jaminan kematian yaitu jaminan yang d","b) Jaminan kematian yaitu jaminan yang diberikan kepada ahli warisnya\napabila Pekerja meninggal, maka kepadanya diberikan:\n\n  Santunan kematian.\n  Santunan pemakaman.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"paidmaternityleave","Pekerja\u002FBuruh wanita yang sedang hamil, ","Pekerja\u002FBuruh wanita yang sedang hamil, akan diberika cuti 1.5 (satu\n    setengah) bulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1.5\n    (satu setengah) bulan setelah melahirkan.\n  Penyimpangan dari ketentuan point d.1 hanya dapat dilakukan apabila atas\n    pertimbangan medis dan rekomendasi dokter Perusahaan.\n  Bagi Pekerja\u002FBuruh yang sudah memenuhi ketentuan d.1 wajib datang ke\n    klinik Perusahaan untuk mendapatkan surat keterangan cuti melahirkan, dan\n    selanjutnya memberitahukan kepada atasannya untuk mengajukan permohonan\n    cuti tersebut kepada bagian Personalia dengan melampirkan keterangan dari\n    dokter\u002Fbidan.\n  Pekerja\u002FBuruh wanita yang mendapatkan cuti melahirkan akan diberikan upah\n    penuh dan hak-hak lainnya oleh Pengusaha.\n  Pekerja\u002FBuruh yang gugur kandungan berhak mendapat cuti maksimal satu\n    setengah bulan, dan atau menurut keterangan bidan\u002Fdokter Perusahaan.",{"bindId":151,"name":148,"text":152},"paidmaternityleaveduration","Pekerja\u002FBuruh wanita yang sedang hamil, akan diberika cuti 1.5 (satu\n    setengah) bulan sebelum saatnya menurut perhitungan melahirkan anak dan 1.5\n    (satu setengah) bulan setelah melahirkan.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"paidmaternityleavepay","Pekerja\u002FBuruh wanita yang mendapatkan cu","Pekerja\u002FBuruh wanita yang mendapatkan cuti melahirkan akan diberikan upah\n    penuh dan hak-hak lainnya oleh Pengusaha.",{"bindId":158,"name":155,"text":156},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"maternityotherclause","Pekerja\u002FBuruh yang gugur kandungan berha","Pekerja\u002FBuruh yang gugur kandungan berhak mendapat cuti maksimal satu\n    setengah bulan, dan atau menurut keterangan bidan\u002Fdokter Perusahaan.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"pregnancy","g) Pekerja\u002FBuruh wanita yang sedang hami","g) Pekerja\u002FBuruh wanita yang sedang hamil tidak diperkenankan kerja malam,\ndengan menunjukkan surat keterangan dari dokter. Apabila Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan tidak melaporkan ke pihak Perusahaan, segala resiko menjadi\ntanggungjawab Pekerja\u002FBuruh sendiri.",{"bindId":168,"name":165,"text":166},"breastfeeding_dangerouswork",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"paidpaternityleave","Istri melahirkan\u002Fkeguguran 2 Surat Keter","Istri melahirkan\u002Fkeguguran\n      2\n      Surat Keterangan dari Rumah Sakit",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"paidpaternityleavepay","AYAT 3: IJIN TIDAK BEKERJA MENDAPAT UPAH","AYAT 3: IJIN TIDAK BEKERJA MENDAPAT UPAH\n\na) Ijin Terencana\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No\n      Jenis\n      Jumlah Hari\n        Tidak Masuk\n      Batas Waktu Pemberitahuan\n      Batas Waktu Penyerahan Dokumen\n    \n    \n      Hari\n      Prasyarat\n    \n    \n      1\n      Mengkhitankan anak\n      2\n      Surat Keterangan Dokter\u002FSK instansi berwenang\n      \n      3 hari sebelumnya melalui atasannya\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      2\n      Membaptiskan anak\n      2\n      Surat Keterangan Gereja\n      3 hari sebelumnya melalui atasannya\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      3\n      Menikahkan anak\n      2\n      1. Melampirkan fotocopy Akta Nikah dari KUA atau Kantor Catatan Sipil\n        atau Lembaga Keagamaan yang diakui oleh Pemerintah RI sesuai dengan\n        Agamanya masing-masing. \n\n        2. Izin Resepsi bisa diambil apabila saat Akad Nikah Pekerja tidak\n        mengambil ijin, atau sebaliknya, berlaku 1 bulan setelah Akad Nikah dan\n        melampirkan Surat Keterangan RT\n      \n      3 hari sebelumnya melalui atasannya\n      2 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      4\n      Menikah\n      3\n      Untuk izin menikahkan anak melampirkan KK.\n      3 hari sebelumnya melalui atasannya\n      2 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      5\n      Memenuhi panggilan instansi Pemerintah\u002Fmenjalankan tugas negara tk\n        Nasional (bukan kepentingan pribadi)\n      Selama waktu yang diperlukan\n      Harus mendapat persetujuan Perusahaan\n      \n      \n      \n    \n    \n      6\n      Menjadi wali nikah\n      1\n      Surat Nikah dari KUA\u002FCatatan Sipil\n      3 hari sebelumnya melalui atasannya untuk kemudian diteruskan kepada\n        Dept. C&B\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      7\n      Menunaikan Ibadah Haji\n      42 hari kalender\n      Ibadah Haji yang pertama\n      1 minggu sebelum\n      1 minggu sesudah\n    \n    \n      8\n      Perpanjangan SIM (A, B, C) atau KTP\n      1\n      Menyerahkan fotocopy SIM (A, B, C) atau KTP lama dan baru.\n      1 minggu sebelum\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      9\n      Mendaftarkan anak masuk sekolah\n      1\n      Jika kedua orang tuanya bekerja di KMK, salah satunya yang diberi\n        izin. Menyerahkan bukti pendaftaran, maksimal 1 kali setahun untuk 1\n        anak.\n      1 minggu sebelum\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n  \n\n\nIjin tidak masuk kerja\u002Fmeninggalkan pekerjaan terencana ini harus diambil\npada hari-hari kejadiannya, apabila hari kejadian jatuh pada hari libur atau\nistirahat mingguan maka akan diperhitungkan pada hari kerja pertama berikutnya,\nkecuali untuk menunaikan ibadah haji dan pekerjaan menjalankan tugas Negara.\n\n\n\nb) Ijin Tidak Terencana\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No\n      Jenis\n      Hari\n      Prasyarat\n      Prosedur&Batas Waktu Pemberitahuan\n      Batas Waktu Penyerahan Dokumen\n    \n    \n      1\n      Istri melahirkan\u002Fkeguguran\n      2\n      Surat Keterangan dari Rumah Sakit\n      Pekerja memberitahukan dengan cara apapun kepada\n        atasannya untuk kemudian diteruskan\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      2\n      Keluarga meninggal dunia\n      2\n      Memberitahu lewat telepon, setelah itu membawa surat keterangan dari\n        instansi berwenang\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      3\n      Bukan keluarga meninggal dunia tinggal dalam satu rumah\n      1\n      Memberitahu lewat telepon, setelah itu membawa surat keterangan dari\n        instansi berwenang\n      Kepada Departemen C&B\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      4\n      Ijin keluarga yang sakit keras di sekitar daerah Jakarta, Tangerang,\n        Bogor, Bekasi, Serang dan sekitarnya\n      1 (dalam satu bln)\n      Surat keterangan dokter\u002Fbidan (anak yang berumur kurang dari 1th)\n        yang asli atau legalisir\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      5\n      Ijin keluarga yang sakit keras di luar daerah Jakarta,\n        Tangerang,Bogor, Bekasi, Serang dan sekitarnya\n      2 (dalam satu bln)\n      Surat keterangan dokter asli atau legalisir\n      Melaporkan ke Departemen C&B selambat-lambatnya 3 hari setelah\n        kejadian\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      6\n      Pekerja\u002FBuruh Keluarga mendapat musibah\u002F bencana alam\n      \n      2 (dalam satu bln)\n      SK Instansi berwenang\n      Melaporkan ke Departemen Personnel selambat-lambatnya 3\n        hari setelah kejadian\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      7\n      Mendapat musibah kriminalitas (perampokan dll)\n      1 (dalam satu bln)\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      8\n      Kena gusuran\n      2\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      9\n      Istri dan anak meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan\n      4\n      Memberitahu lewat telepon, setelah itu membawa surat keterangan dari\n        instansi berwenang\n      Pekerja memberitahukan dengan cara apapun kepada atasannya, untuk\n        kemudian diteruskan kepada Departemen C&B\n      1 minggu setelah masuk kerja",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"deathrelatives","b) Ijin Tidak Terencana No Jenis Hari Pr","b) Ijin Tidak Terencana\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No\n      Jenis\n      Hari\n      Prasyarat\n      Prosedur&Batas Waktu Pemberitahuan\n      Batas Waktu Penyerahan Dokumen\n    \n    \n      1\n      Istri melahirkan\u002Fkeguguran\n      2\n      Surat Keterangan dari Rumah Sakit\n      Pekerja memberitahukan dengan cara apapun kepada\n        atasannya untuk kemudian diteruskan\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      2\n      Keluarga meninggal dunia\n      2\n      Memberitahu lewat telepon, setelah itu membawa surat keterangan dari\n        instansi berwenang\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      3\n      Bukan keluarga meninggal dunia tinggal dalam satu rumah\n      1\n      Memberitahu lewat telepon, setelah itu membawa surat keterangan dari\n        instansi berwenang\n      Kepada Departemen C&B\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      4\n      Ijin keluarga yang sakit keras di sekitar daerah Jakarta, Tangerang,\n        Bogor, Bekasi, Serang dan sekitarnya\n      1 (dalam satu bln)\n      Surat keterangan dokter\u002Fbidan (anak yang berumur kurang dari 1th)\n        yang asli atau legalisir\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      5\n      Ijin keluarga yang sakit keras di luar daerah Jakarta,\n        Tangerang,Bogor, Bekasi, Serang dan sekitarnya\n      2 (dalam satu bln)\n      Surat keterangan dokter asli atau legalisir\n      Melaporkan ke Departemen C&B selambat-lambatnya 3 hari setelah\n        kejadian\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      6\n      Pekerja\u002FBuruh Keluarga mendapat musibah\u002F bencana alam\n      \n      2 (dalam satu bln)\n      SK Instansi berwenang\n      Melaporkan ke Departemen Personnel selambat-lambatnya 3\n        hari setelah kejadian\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      7\n      Mendapat musibah kriminalitas (perampokan dll)\n      1 (dalam satu bln)\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      8\n      Kena gusuran\n      2\n      1 minggu setelah masuk kerja\n    \n    \n      9\n      Istri dan anak meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan\n      4\n      Memberitahu lewat telepon, setelah itu membawa surat keterangan dari\n        instansi berwenang\n      Pekerja memberitahukan dengan cara apapun kepada atasannya, untuk\n        kemudian diteruskan kepada Departemen C&B\n      1 minggu setelah masuk kerja",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"funeralpaytype","f) Bantuan Uang Pemakaman Apabila suami\u002F","f) Bantuan Uang Pemakaman\n\n  Apabila suami\u002Fistri\u002Fanak Pekerja meninggal dunia maka akan diberikan\n    bantuan pemakaman sebesar Rp. 1.485.000,-\n  Apabila ibu\u002Fbapak kandung\u002Fmertua Pekerja meninggal dunia, maka diberikan\n    bantuan pemakaman sebesar Rp.450.000,- dengan melampirkan keterangan dari\n    instalasi yang berwenang oleh ahli warisnya.\n  Apabila Pekerja meninggal dunia jika diperlukan maka Perusahaan akan\n    membantu sebagai berikut:\n    i) Pemulangan jenazah ke kampung halaman (biaya\n    mobil jenazah).\n    ii) Bantuan pemakaman sebesar Rp.\n    3.500.000,-\n    Jumlah pengantar maksimal 3 (tiga) orang\n    terdiri dari HRD, Serikat Pekerja, dan Perwakilan Departemen.\n    iii) Bagi pengantar (3 orang tersebut diatas)\n    akan diberikan insentif penggantian overtime.\n  \n  Bantuan uang pemakaman dapat diberikan dengan mengajukan dokumen sesuai\n    dengan persyaratan yang telah ditentukan.\n  Diluar ketentuan tersebut diatas tidak menjadi kewajiban perusahaan.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"sexualhar","h) Pelecehan Seksual dan atau Pelecehan ","h) Pelecehan Seksual dan atau Pelecehan SARA (Suku,\nAgama, Ras, Antar Golongan).",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"violence","Untuk menciptakan dan memelihara lingkun","Untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang sehat dan\n    produktif, segala bentuk kekerasan tidak dapat ditolerir baik di dalam\n    lingkungan perusahaan maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja di\n    bis jemputan karyawan.\n  Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib menginformasikan kepada Tim Penanganan Kasus\n    Kekerasan (TPKK) semua tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan\n    Perusahaan.\n  TPKK bertugas menginvestigasi kasus kekerasan dan melaporkan hasil\n    investigasi kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan PKB dan\n    perundang-undangan yang berlaku.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"hourspweek","Dalam 7 (tujuh) hari kerja berturut-turu","Dalam 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut Pekerja wajib libur minimal 1\n(satu) hari. Total jam kerja dalam seminggu\u002Fsepekan (termasuk jam lembur)\nmaksimak 54 (lima puluh empat) jam dan dalam keadaan tertentu maksimal 60 (enam\npuluh) jam. Total jam kerja normal dalam seminggu\u002Fsepekan adalah 40 (empat\npuluh) jam. Hari kerja tidak dapat diganti dengan potong lembur, atau dengan\nmemperpanjang waktu kerja.",{"bindId":198,"name":195,"text":196},"MAXHOURS_trigger",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"PAIDLEAV_trigger","Pekerja\u002FBuruh yang bekerja 12 (dua belas","Pekerja\u002FBuruh yang bekerja 12 (dua belas) bulan terus menerus berhak\n    mendapat cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan pengertian\n    hari-hari raya tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan (Pasal 79 UU No.\n    13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).\n  Untuk kepentingan pengambilan cuti, Pekerja diminta mengajukan permohonan\n    cuti secara tertulis, menggunakan form cuti atau log book yang telah\n    disediakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.\n  Setiap Pekerja\u002FBuruh dapat mengetahui hak cuti tahunan melalui para\n    administrator di bagian\u002Fdepartemen masing-masing.\n  Masa pengambilan cuti tahunan adalah 1 (satu) tahun sejak timbulnya hak\n    cuti.\n  Hak cuti tahunan akan gugur apabila dalam masa waktu pengambilan 1 (satu)\n    tahun, Pekerja\u002FBuruh tidak menggunakan hak cutinya, terkecuali yang\n    bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan hak cuti maksimal 3 (tiga)\n    bulan.\n  Pengusaha melalui adm departemen berkewajiban untuk memberitahukan\n    munculnya hak cuti dan berakhirnya masa pengambilan hak cuti kepada yang\n    bersangkutan.\n  Pimpinan departemen dan atasan wajib mengatur jadwal kerja yang\n    memudahkan Pekerjaannya untuk menjalankan hak cuti dengan semestinya. Pihak\n    yang tidak melakukan kewajiban ini akan ditindaklanjuti berupa sanksi\n    tertulis Surat Peringatan tingkat II (SP II).",{"bindId":204,"name":201,"text":205},"holidaysdays","Pekerja\u002FBuruh yang bekerja 12 (dua belas) bulan terus menerus berhak\n    mendapat cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan pengertian\n    hari-hari raya tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan (Pasal 79 UU No.\n    13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).",{"bindId":207,"name":201,"text":202},"holidaysweeks",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"hoursovertimemax","Mengacu pada Kepmen 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004, wak","Mengacu pada Kepmen 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004, waktu kerja lembur hanya dapat\ndilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas)\njam dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan waktu lembur tidak termasuk kerja lembur\nyang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi.",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"bankholidays1","Pekerja\u002FBuruh mendapat istirahat pada ha","Pekerja\u002FBuruh mendapat istirahat pada hari-hari besar resmi yang ditetapkan\noleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mendapat upah penuh.",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"holidaysfixed","b) Cuti Bersama Cuti Bersama adalah cuti","b) Cuti Bersama\n\n  Cuti Bersama adalah cuti yang dilakukan secara serentak oleh Pengusaha\n    maupun Pekerja\u002FBuruh. Cuti Bersama ditetapkan berdasarkan ketetapan\n    Pemerintah atau kesepakatan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan\n  Pengusaha.\n  Bagi yang merayakan hari raya besar keagamaan (Natal, Waisak, Nyepi)\n    diberikan hak cuti 1 (satu) hari sebelum atau sesudahnya dengan mengurangi\n    Cuti Tahunan.",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"holidaysfixeddays","Bagi yang merayakan hari raya besar keag","Bagi yang merayakan hari raya besar keagamaan (Natal, Waisak, Nyepi)\n    diberikan hak cuti 1 (satu) hari sebelum atau sesudahnya dengan mengurangi\n    Cuti Tahunan.",{"bindId":225,"name":195,"text":196},"SCHEDULE_trigger",{"bindId":227,"name":195,"text":196},"schedulesrestpw",{"bindId":229,"name":230,"text":231},"TRADEUNLEAV_trigger","Pengusaha memberikan kelonggaran (Dispen","Pengusaha memberikan kelonggaran (Dispensasi) guna menjalankan tugas\n    Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh kepada anggota dan pimpinan yang duduk dalam\n    Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh sesuai dengan surat tugas dengan mendapatkan\n    upah dan jaminan sosial penuh. Anggota dan Pimpinan Serikat Pekerja\u002F\n    Serikat Buruh yang hendak mengajukan dispensasi dalam tugas keorganisasian\n    memberitahukan surat dispensasi minimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan,\n    kecuali dalam hal-hal yang sangat mendesak.",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"WAGES_determined","Upah adalah hak Pekerja\u002FBuruh yang diter","Upah adalah hak Pekerja\u002FBuruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai\nimbalan dari Pengusaha kepada Pekerja\u002FBuruh yang ditetapkan\u002Fdibayarkan menurut\nperjanjian kerja atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.",{"bindId":237,"name":238,"text":239},"PAYSCALES_trigger","Perusahaan menetapkan upah Pekerja\u002FBuruh","Perusahaan menetapkan upah Pekerja\u002FBuruh dengan menerapkan Struktur Upah dan\nSkala Upah berdasarkan Permenaker Nomor 1 tahun 2017, sebagai berikut:\n\na) Pekerja\u002FBuruh dapat melihat Golongan Struktur dan Skala Upah di dalam\nSlip Gajinya masing-masing.\n\nb) Komponen yang masuk dalam Struktur & Skala Upah sebagai berikut:\n\n  Upah\u002FGaji Pokok\n  Imbalan Masa Kerja (IMK)\n  Tunjangan Jabatan bagi yang mengemban Jabatan\n  Tunjangan Shift\n  Premi Hadir\n  Insentif Kerja (PA\u002FKPI)",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"LOWWAGE_trigger","AYAT 1: UPAH POKOK Upah pokok adalah upa","AYAT 1: UPAH POKOK\n\nUpah pokok adalah upah yang ditetapkan oleh pengusaha yang\nserendah-rendahnya sesuai dengan ketentuan pemerintah yang terbaru.",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"LOWWAGE_government","Upah pokok adalah upah yang ditetapkan o","Upah pokok adalah upah yang ditetapkan oleh pengusaha yang\nserendah-rendahnya sesuai dengan ketentuan pemerintah yang terbaru.",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"STRUCINCR_trigger","A) Penyesuaian upah bagi Pekerja ditetap","A) Penyesuaian upah bagi Pekerja ditetapkan sesuai dengan keputusan\nPemerintah.",{"bindId":253,"name":254,"text":255},"ONCERISE_trigger","a) Pengusaha memberikan Tunjangan Hari R","a) Pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pekerja menjelang hari\nRaya\u002FLebaran, tunjangan hari Raya\u002FLebaran dengan perhitungan seperti yang\ndiatur Permenaker 06 Tahun 2016 tentang THR (Tunjangan Hari Raya), sebagai\nberikut:\n\n  Pengusaha wajib memberikan THR kepada Pekerjanya yang telah mempunyai\n    masa kerja 1 bulan.\n  Tunjangan Hari Raya untuk muslim dan non muslim diberikan bersamaan pada\n    saat Hari Raya Idul Fitri.\n  Besarnya THR yang dimaksud ditetapkan sebagai berikut:\n\n\ni) Untuk pekerja dengan masa kerja 0 kurang dari 1\nbulan mendapatkan paket Rp. 50.000,-\n\nii ) Pekerja yang telah bekerja selama 1 bulan terus\nmenerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan cara\nsebagai berikut:\n\nMasa kerja x\nupah sebulan\n\n———————————\n\n12\n\niii) Pekerja yang telah bekerja selama 1 tahun\nkeatas dihitung sesuai dengan persentase yang telah ditentukan oleh Perusahaan.\nAdapun perhitungannya sebagai berikut:\n\nMasa kerja 1 s\u002Fd kurang 2\nthn………………..120% x upah sebulan\n\nMasa kerja 2 s\u002Fd kurang 3\nthn………………..130% x upah sebulan\n\nMasa kerja 3 s\u002Fd kurang 4\nthn………………..140% x upah sebulan\n\nMasa kerja 4 s\u002Fd kurang 5\nthn………………..150% x upah sebulan\n\nMasa kerja 5 s\u002Fd kurang 6\nthn………………..160% x upah sebulan\n\nMasa kerja 6 s\u002Fd kurang 7\nthn………………..170% x upah sebulan\n\nMasa kerja 7 s\u002Fd kurang 8\nthn………………..180% x upah sebulan\n\nMasa kerja 8 s\u002Fd kurang 9\nthn………………..190% x upah sebulan\n\nMasa kerja 9 s\u002Fd kurang 10 thn………………200%\nx upah sebulan\n\nMasa kerja 10 s\u002Fd kurang 15 thn……………..230%\nx upah sebulan\n\nMasa kerja 15 s\u002Fd kurang 20 thn……………..240%\nx upah sebulan\n\nMasa kerja 20 thn\nkeatas……………………..250% x upah sebulan\n\nb) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua)\nminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"incidentalbonustype2","iii) Pekerja yang telah bekerja selama 1","iii) Pekerja yang telah bekerja selama 1 tahun\nkeatas dihitung sesuai dengan persentase yang telah ditentukan oleh Perusahaan.\nAdapun perhitungannya sebagai berikut:\n\nMasa kerja 1 s\u002Fd kurang 2\nthn………………..120% x upah sebulan\n\nMasa kerja 2 s\u002Fd kurang 3\nthn………………..130% x upah sebulan\n\nMasa kerja 3 s\u002Fd kurang 4\nthn………………..140% x upah sebulan\n\nMasa kerja 4 s\u002Fd kurang 5\nthn………………..150% x upah sebulan\n\nMasa kerja 5 s\u002Fd kurang 6\nthn………………..160% x upah sebulan\n\nMasa kerja 6 s\u002Fd kurang 7\nthn………………..170% x upah sebulan\n\nMasa kerja 7 s\u002Fd kurang 8\nthn………………..180% x upah sebulan\n\nMasa kerja 8 s\u002Fd kurang 9\nthn………………..190% x upah sebulan\n\nMasa kerja 9 s\u002Fd kurang 10 thn………………200%\nx upah sebulan\n\nMasa kerja 10 s\u002Fd kurang 15 thn……………..230%\nx upah sebulan\n\nMasa kerja 15 s\u002Fd kurang 20 thn……………..240%\nx upah sebulan\n\nMasa kerja 20 thn\nkeatas……………………..250% x upah sebulan",{"bindId":261,"name":262,"text":263},"incidentalbonusperc1","Masa kerja 1 s\u002Fd kurang 2 thn………………..120","Masa kerja 1 s\u002Fd kurang 2\nthn………………..120% x upah sebulan",{"bindId":265,"name":266,"text":267},"incidentalbonusdate","b) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibaya","b) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua)\nminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.",{"bindId":269,"name":270,"text":271},"NOCTPREM_trigger","c) Uang shift malam diberikan sebesar Rp","c) Uang shift malam diberikan sebesar Rp. 3.000,-\u002Fhari apabila Pekerja telah\nbekerja minimal 3 jam.",{"bindId":273,"name":270,"text":271},"shiftallowancetype",{"bindId":275,"name":270,"text":271},"shiftallowanceamount2",{"bindId":277,"name":270,"text":271},"shiftallowancetype1",{"bindId":279,"name":280,"text":281},"OVERTIME_trigger","Upah lembur ialah upah yang dibayarkan a","Upah lembur ialah upah yang dibayarkan apabila Pekerja\u002FBuruh melakukan\npekerjaannya melebihi batas jam kerja yang telah ditentukan oleh Pemerintah.",{"bindId":283,"name":284,"text":285},"overtimeallowancetype_general","a) Perhitungan kerja lembur untuk 5 hari","a) Perhitungan kerja lembur untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu adalah sebagai\nberikut:\n\n1. Upah lembur pada hari-hari kerja biasa:\n\ni) Untuk jam pertama: dibayar upah 1,5 x upah\nsejam.\n\nii) Upah jam kedua dan berikutnya: dibayar upah 2 x\nupah sejam.",{"bindId":287,"name":284,"text":285},"overtimeallowancetype",{"bindId":289,"name":290,"text":291},"overtimeallowanceperc1_general","i) Untuk jam pertama: dibayar upah 1,5 x","i) Untuk jam pertama: dibayar upah 1,5 x upah\nsejam.",{"bindId":293,"name":294,"text":295},"overtimeallowanceperc1","ii) Upah jam kedua dan berikutnya: dibay","ii) Upah jam kedua dan berikutnya: dibayar upah 2 x\nupah sejam.",{"bindId":297,"name":298,"text":299},"SUNDAY_trigger","2. Upah lembur pada hari istirahat mingg","2. Upah lembur pada hari istirahat mingguan:\n\ni) Sampai dengan batas tujuh (7) jam: dibayar 2x\nupah sejam (atau 5 jam apabila hari tersebut jatuh pada hari kerja terpendek\ndari salah satu hari dalam 6 hari kerja seminggu).\n\nii) Satu (1) jam setelah tujuh (7) jam: dibayar 3x\nupah sejam.\n\niii) Jam berikutnya: dibayar 4x upah sejam.",{"bindId":301,"name":298,"text":299},"sundayallowancetype",{"bindId":303,"name":304,"text":305},"sundayallowanceperc1","i) Sampai dengan batas tujuh (7) jam: di","i) Sampai dengan batas tujuh (7) jam: dibayar 2x\nupah sejam (atau 5 jam apabila hari tersebut jatuh pada hari kerja terpendek\ndari salah satu hari dalam 6 hari kerja seminggu).",{"bindId":307,"name":308,"text":309},"mealvouchers","1) Penyediaan makan diatur dengan ketent","1) Penyediaan makan diatur dengan ketentuan sebagai\nberikut:\n\nPengaturan pada hari kerja Reguler, sbb:\n\ni) 1x makan untuk jam kerja pokok\u002Fwajib termasuk\nkerja shift.\n\nii) Apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga)\njam diberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori (Kepmenaker\n102 tahun 2004 ayat (1) huruf c).\n\niii) Apabila kerja lembur 2 jam kurang dari 3 jam\ndiberikan insentif sebesar Rp. 5.300,- (Lima ribu tiga ratus rupiah).",{"bindId":311,"name":312,"text":313},"MEALALL_trigger","iii) Apabila kerja lembur 2 jam kurang d","iii) Apabila kerja lembur 2 jam kurang dari 3 jam\ndiberikan insentif sebesar Rp. 5.300,- (Lima ribu tiga ratus rupiah).",{"bindId":315,"name":312,"text":313},"mealvouchersamount",{"bindId":317,"name":318,"text":319},"coverunion_trigger","Luasnya perjanjian kerja berlaku untuk: ","Luasnya perjanjian kerja berlaku untuk:\n\n  Hal-hal umum.\n  Seluruh Pekerja\u002F Buruh, Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh dan\n  anggotanya.\n  Pengusaha.\n  Selain ketiga hal tersebut di atas, baik Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh\n    dan Pengusaha mempunyai hak-hak lain yang diatur dan dilindungi oleh\n    undang-undang atau peraturan Pemerintah.\n  Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini hanya berlaku di PT. KMK Global Sports\n    Tangerang dan mengikat untuk semua pekerja\u002F buruh sesuai ketentuan yang\n    berlaku.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. KMK Global Sport (K1) - Cikupa, IDN PT. KMK Global Sport (K2) - Curug - 2021\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2021-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2022-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        KMK Global Sport (K1) - Cikupa, KMK Global Sport (K2) - Curug\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Pekerja Tekstil Sandang & Kulit SP TSK SPSI\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Sulaiman, Aljufri Deva Sandra\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 450000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 180 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 14.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → 1.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, but there are only indices (no wages)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 120 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR  per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 → 5300.0 per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[325],{"title":38,"slug":34},[327],{"type":328,"data":329},"call_to_action_body_block",{"title":330,"description":331,"variant":332,"link":333},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":330,"url":334,"description":330,"rel":335,"type":336},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[338],{"type":328,"data":339},{"title":330,"description":331,"variant":332,"link":340},{"title":330,"url":334,"description":330,"rel":335,"type":336},[]]