[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-kaltim-prima-coal-dengan-korppra-sp-kep-dan-spk":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":324,"content_type_view":325,"extra_breadcrumbs":326,"body":328,"body_blocks":339,"related_pages":343},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":322,"translations":323},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-kaltim-prima-coal-dengan-korppra-sp-kep-dan-spk","2276aebe-109a-11e4-a3d2-001e0bc20076","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-kaltim-prima-coal-dengan-korppra-sp-kep-dan-spk\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-kaltim-prima-coal-dengan-korppra-sp-kep-dan-spk\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Kaltim Prima Coal  Dengan KORPPRA dan SP-KEP dan SPK 2013 - 2015","ba_ID","IDN PT. Kaltim Prima Coal - 2013","Indonesia - IDN PT. Kaltim Prima Coal - 2013","IDN PT. Kaltim Prima Coal - 2013 - Penggalian, Pertambangan, penggalian batu",{"name":43,"data":44},"32  - PKB PT. Kaltim Prima Coal - KSBSI.html","\n              \n              \n              \n              \n              \n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New1\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. KALTIM PRIMA COAL DENGAN KORPS PEGAWAI\nPERTAMBANGAN BATUBARA (KORPPRA), SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN\nMINYAK GAS BUMI DAN UMUM (SP-KEP) DAN SERIKAT PEKERJA KEADILAN (SPK)\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : PARA PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PT. Kaltim Prima Coal yang disingkat KPC yang berkedudukan di Gedung M1,\nSangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, dan selanjutnya\ndisebut Perusahaan dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang terdiri dari Korps\nPegawai Pertambangan Batubara (KORPPRA), Serikat Pekerja Kimia Energi\nPertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (SP-KEP) dan Serikat Pekerja Keadilan\n(SPK) yang mewakili seluruh karyawan PT. Kaltim Prima Coal yang selanjutnya\ndisebut sebagai SP\u002FSB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : ISTILAH ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Istilah-istilah yang dipakai dalam PRIMA PERKASA ini dirinci pada Lampiran\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : RUANG LINGKUP PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>3.1.PRIMA PERKASA yang disetujui dan dimengerti oleh perusahaan dan karyawan\nini secara umum menentukan dan mengatur syarat-syarat dan peraturan kerja\nantara perusahaan dan karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2.Pada prinsipnya perusahaan hanya mengenal dan mengakui hubungan kerja\ntunggal antara karyawan dengan perusahaan saja. Oleh karena itu bila karyawan\nbekerja untuk instansi lain, maka selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan\nsemenjak penunjukan oleh instansi tersebut, karyawan diharuskan menentukan\npilihan untuk memilih salah satu hubungan kerja saja. Melebihi dari waktu\ntersebut, karyawan dianggap mengundurkan diri dengan sukarela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3.Perusahaan dan karyawan memahami dan bersepakat bahwa PRIMA PERKASA ini,\nmerupakan rangkuman peraturan dasar yang diberlakukan bagi semua karyawan.\nHal-hal tertentu yang menyangkut kepentingan operasional perusahaan, termasuk\npengupahan dan benefit bagi karyawan golongan D ke atas diatur oleh perusahaan\ndalam buku pedoman tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan PRIMA PERKASA\ndan peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.4.Khusus untuk karyawan yang bekerja di bagian Sumber Daya Manusia dan\nPenggajian tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus SP\u002FSB. Anggota-anggota\nRegu Pemadam Kebakaran, Transportasi dan Tim Penyelamat Keadaan Darurat\ndiperkenankan untuk berperan aktif sebagai pengurus SP\u002FSB tetapi harus\nbertindak secara netral dan profesional pada saat diperlukan agar tidak\nmenimbulkan pertentangan kepentingan. Penyimpangan dari kewajiban tersebut akan\ndikenakan tindakan disiplin sesuai dengan Pedoman Tindakan Disiplin (PTD).\nKalau ada pertentangan kepentingan yang berkelanjutan, karyawan harus memilih\nuntuk mengundurkan diri dari kepengurusan SP\u002FSB atau mundur dari keanggotaan\ntersebut di atas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.5.PRIMA PERKASA ini memuat hak dan kewajiban pengusaha, SP\u002FSB dan\nkaryawan. Ketentuan-ketentuan lain diatur oleh perusahaan secara tersendiri\ndalam bentuk: kebijakan-kebijakan, instruksi, prosedur kerja atau keselamatan\nkerja dan ketentuan lain yang bersifat mengikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : PENGAKUAN TERHADAP SP\u002FSB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>4.1.Perusahaan mengakui SP\u002FSB yang pengurus dan anggotanya adalah karyawan\nperusahaan dan SP\u002FSB tersebut telah tercatat pada instansi pemerintah yang\nbertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2.SP\u002FSB adalah wadah yang mewakili kepentingan anggotanya termasuk dalam\nperundingan PRIMA PERKASA. Penentuan jumlah wakil dalam setiap perundingan akan\nmerujuk kepada ketentuan perundangan yang berlaku dan proporsional sesuai\njumlah anggotanya masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3.Pengurus SP\u002FSB (kecuali yang sedang dalam masa skorsing) dapat diijinkan\nuntuk masuk ke daerah kerja perusahaan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang\nberkaitan dengan pelaksanaan syarat-syarat kerja dari PRIMA PERKASA ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4.Perusahaan dan SP\u002FSB membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit)\nsebagai wadah musyawarah, konsultasi dan komunikasi terhadap hal-hal yang\nmenyangkut ketenagakerjaan. Lembaga ini anggotanya terdiri dari wakil-wakil\nSP\u002FSB dan perusahaan yang dipilih sesuai ketentuan perundangan yang berlaku\nyang bertemu secara periodik sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : BANTUAN PERUSAHAAN TERHADAP SP\u002FSB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>5.1.Papan Pengumuman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyediakan papan pengumuman yang diperlukan di wilayah\nperusahaan untuk menempelkanpengumuman, surat edaran dan buletin. Salinan dari\npengumuman, surat-surat dan buletin yang ditempelkan diserahkan kepada\nDepartemen Industrial Relations dan Recruitment (selanjutnya disebut sebagai\nDepartemen IR & R).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2.Keanggotaan dan Iuran Anggota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan membantu pengurus SP\u002FSB dalam mengumpulkan iuran anggota atau\niuran lainnya melalui pemotongan gaji berdasarkan surat kuasa dari karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3.Kemudahan Pemakaian Fasilitas Perusahaan Tempat Rapat\u002FPertemuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan persetujuan Departemen IR & R, SP\u002FSB dapat menggunakan fasilitas\npertemuan perusahaan tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bantuan Transportasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan,\nSP\u002FSB dapat mengajukan permintaan bantuan transportasi kepada Departemen IR\n& R selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.4.Sarana Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan dapat membantu SP\u002FSB untuk perawatan sarana kantor dan pengadaan\nperlengkapan kantor agar dapat melaksanakan kegiatannya dengan\nsebaik-baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.5.Ijin Meninggalkan Pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal pengurus SP\u002FSB diperlukan untuk menghadiri rapat-rapat atau\nkegiatan yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan atau pengembangan SDM\nSP\u002FSB, perusahaan dapat memberikan ijin meninggalkan pekerjaaan dengan\nupahdengan permohonan persetujuan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga)\nhari sebelumnya kepada Departemen IR& R untuk memastikan bahwa tugas mereka\ndi perusahaan berjalan dengan lancar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.6.Fasilitas Perjalanan Dinas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Para anggota pengurus SP\u002FSB atau karyawanyang ditunjuk dan disepakati oleh\nperusahaan, yang akan menghadiri kegiatan SP\u002FSB di luar lokasi kerja, dapat\ndianggap sebagai melaksanakan perjalanan dinas sesuai Peraturan Perjalanan\nDinas akan berlaku sepanjang kegiatan yang dilakukan tersebut berkaitan\nlangsung dengan kemajuan Perusahaan dan untuk itu diperlukan persetujuan oleh\nperusahaan. Permohonan untuk keperluan tersebut harus disampaikan kepada\nDepartemen IR & Rselambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kegiatan tersebut\ndilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : STATUS KARYAWAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : JENIS HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-EMPCONTR_trigger\">\u003Cp>Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perusahaan menggolongkan\nkaryawan menjadi dua macam: Karyawan Tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pelaksanaannya merujuk\nke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi Nomor : KEP.100\u002FMEN\u002FVI\u002F2004.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : KARYAWAN WANITA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-gender\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>7.1.Karyawan wanita mendapatkan kesejahteraan yang sama sebagaimana karyawan\npria sesuai dengan status dan jabatannya di dalam perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>7.2.Perusahaan akan melakukan pengalihan tugas bagi karyawan wanita yang\nhamil yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan bagi karyawan\ntersebut untuk bekerja di tempat kerjanya selama kehamilannya sesuai dengan\nketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : PENERIMAAN DAN PENUGASAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan selalu menerima karyawan atau menempatkan karyawan yang paling\nmemenuhi syarat dan kompeten untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan.\nPerusahaan mempunyai hak penuh untuk mengambil keputusan dalam penerimaan dan\npenempatan karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>9.1.Masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan berlaku bagi Karyawan Tetap.\nBagi Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketentuan ini tidak\nberlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>9.2.Selama masa percobaan, baik karyawan maupun pengusaha dapat memutuskan\nhubungan kerja sewaktu- waktu tanpa kewajiban memberikan pesangon dan alasan\napapun. Karyawan dengan status AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) diberikan\nbiaya pengganti transportasi ke tempat penerimaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : MUTASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>10.1.Sesuai dengan kepentingannya, perusahaan dapat memindahkan \u002F menugaskan\nkaryawan ke tempat kerja yang lokasi, dan\u002Fatau unit kerja, jenis pekerjaan\ndan\u002Fatau jadwal kerja yang berbeda (termasuk antara lain pemindahan atau\npenugasan ke area kerja tertentu) dengan tidak mengurangi upah pokok karyawan\nyang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.2.Mutasi tidak dilakukan atas dasar suka dan tidak suka dan tidak\nbersifat menghukum. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : DI DALAM DAN DI LUAR PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cp>Berdasarkan kebutuhannya, perusahaan memberikan dan mendukung\nprogram-program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan\npengetahuan dan keterampilan kerja baik melalui program pelatihan di dalam\nmaupun di luar perusahaan dan karyawan mendukung program-program pengembangan\ndan pelatihan tersebut.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : ALIH TEKNOLOGI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>12.1.Perusahaan mendorong terselenggaranya proses alih teknologi yang\nterencana baik untuk program jangka pendek dalam hubungan pekerjaan antara\ntenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia, maupun program jangka panjang\nseirama dengan kemajuan teknologi di masa yang akan datang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.2.Pelaksanaan dari pasal 12.1. di atas merujuk pada Undang-Undang No.13\nTahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :\nKEP-20\u002FMEN\u002FIII\u002F2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : JADWAL KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : HARI DAN WAKTU KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Cp>13.1.Jadwal kerja karyawan diatur oleh perusahaan dengan berpedoman pada\nPeraturan Ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan kebutuhan\noperasional perusahaan, sepanjang memenuhi batas yang diijinkan oleh\nUndang-Undang \u002F Peraturan Pemerintah, hari dan jam kerja pada tiap lokasi basis\nkerja sewaktu-waktu dapat diubah dan diumumkan kepada Karyawan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>13.2.Perusahaan memberitahukan perubahan jadwal tersebut 7 (tujuh) hari\nkalender sebelum pemindahan tersebut diberlakukan, kecuali dalam keadaan\ndarurat. Pemberitahuan semacam ini tidak berlaku bagi seseorang yang mungkin\nharus mengubah jadwal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>13.3.Waktu istirahat untuk Karyawan Jadwal Kerja Biasa (tidak bergilir)\nminimal 30 (tiga puluh) menit untuk hari-hari kerja baku atau hari kerja\ntambahan. Waktu istirahat ini tidak dihitung sebagai jam kerja. Untuk Karyawan\nKerja Bergilir diatur khusus sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : KARYAWAN DENGAN JADWAL KERJA BIASA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>14.1.Waktu kerja biasa ada dua macam, yaitu 7 jam sehari dan 40 jam per\nminggu dengan 6 hari kerja per minggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu\ndengan 5 hari kerja per minggu. Pengaturan jam kerja ini diatur secara rinci\noleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>14.2.Jadwal kerja untuk proyek-proyek di lokasi khusus diatur oleh\nperusahaan sesuai kebutuhan operasional perusahaan dengan mengacu pada\nperaturan perundangan yang berlaku. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : JADWAL KERJA BERGILIR (SHIFT)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>15.1.Untuk menjamin kelangsungan proses produksi yang terus menerus selama\n24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu dan 365 hari setahun,\njadwal kerja shift ditentukan oleh perusahaan dan disesuaikan dengan kebutuhan\noperasional setiap unit kerja. Untuk itu karyawan yang bekerja secara shift\nwajib bekerja secara terus-menerus sesuai jadwal kerja shift yang telah\nditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.2.Definisi jam mulai kerja bergilir untuk keperluan premi kerja bergilir\nditentukan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Kerja Bergilir\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Jadwal Kerja Dimulai Dalam Rentang Waktu\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pagi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>antara jam 05:30 sampai dengan jam 11:00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>antara jam 14:30 sampai dengan jam 18:00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Malam\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>antara jam 18:30 sampai dengan jam 01:00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.3.Khusus pada hari kerja bergilir yang jatuh pada hari-hari libur\nNasional, karyawan yang tidak bersedia untuk bekeja pada hari tersebut harus\nmemberi tahu atasannya sedikitnya 2 (dua) hari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.4.Khusus pada hari libur Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Wafat Isa Almasih\ndan Proklamasi 17 Agustus, bagi karyawan yang tidak masuk kerja, ketidakhadiran\nkaryawan pada hari tersebut tidak berpengaruh pada bonus. Ketentuan-ketentuan\nlain diberlakukan sama seperti hari libur Nasional lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.5.Karyawan yang masuk kerja pada hari-hari libur sebagaimana tersebut\ndalam ayat 15.4. akan diberikan waktu yang cukup untuk menunaikan\u002Fmenghadiri\nkegiatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.6.Upah kerja lembur dibayarkan sesuai dengan jam kerja yang telah\ndijalani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.7.Perusahaan memberlakukan pembayaran upah kerja lembur 3 (tiga) kali\nuntuk perkalian pertama dan 4 (empat) kali untuk perkalian kedua dan\nseterusnya, bagi karyawan yang masuk pada hari libur sebagaimana tersebut dalam\nayat 15.4. Perusahaan mengeluarkan formulir kerja lembur kepada karyawan pada\nhari libur Nasional tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : KEHADIRAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Karyawan wajib mencatatkan dan melaporkan kehadirannya sesuai jadwal\nkerjanya. Karyawan yang mangkir tidak dibayar upahnya dan diberlakukan tindakan\ndisiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : HARI ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR RESMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>17.1.Karyawan berhak mendapat istirahat sesuai dengan jadwal kerjanya.\nPenetapan hari istirahat mingguan untuk kerja bergilir berbeda dengan kerja\nbiasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.2.Hari Libur Resmi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>Hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahun diakui\ndan dinyatakan oleh perusahaan sebagai hari libur, kecuali untuk karyawan yang\nbekerja secara bergilir berlaku ketentuan Pasal 15.3. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : LEMBUR\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>18.1.Kerja lembur ditentukan oleh perusahaan sesuai kebutuhan operasional\nperusahaan. Karyawan mempunyai tugas \u002F kewajiban untuk bekerja lembur termasuk\npada hari libur resmi atau hari istirahat mingguannya antara lain dalam hal hal\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jika ada pekerjaan yang apabila tidak dikerjakan \u002F diselesaikan akan\nmenimbulkan kerugian bagiperusahaan. Untuk menyelesaikan rencana kerja\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Karyawan dengan jadwal kerja bergilir diminta melanjutkan pekerjaan apabila\npenggantinya berhalangan, namun harus tetap mempertimbangkan faktor keselamatan\ndan kesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam keadaan darurat misalnya kebanjiran, kebakaran, kecelakaan, bencana\nalam dan sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.2.Karyawan yang menolak kerja lembur di luar jam kerja bergilir yang\nsudah ditentukan oleh perusahaan harus disertai dengan alasan yang dapat\nditerima oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : PEMBATASAN KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Perusahaan menetapkan pembatasan maksimum jumlah jam kerja lembur pada\nsetiap minggu atau bulan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang \u002F\nPeraturan Pemerintah yang berlaku, kebutuhan operasional perusahaan dan sasaran\npencapaian program keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : UPAH KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-overtimeallowancetypeperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>20.1.Upah kerja lembur diberikan kepada karyawan golongan A, B, dan C\napabila bekerja lembur sesuai perintah perusahaan. Upah kerja lembur akan\ndibayarkan sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku. Bekerja\nmelebihi jam kerja normal tetapi kurang dari V2 (setengah) jam tidak dihitung\nsebagai kerja lembur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>20.2.Upah kerja lembur tidak diberikan kepada karyawan yang dalam perjalanan\ndinas, kecuali bagi pengemudi kendaraan atau awak kapal yang menjalankan\npekerjaan sebagaimana biasanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : PENYEDIAAN MAKAN SAAT KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Makanan dan minuman bagi karyawan yang bekerja lembur akan disediakan sesuai\nKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : PEMBAYARAN DAN SKALA UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cp>22.1.Upah dibayarkan kepada karyawan secara bulanan sesuai dengan jadwal\nyang ditentukan oleh perusahaan. Untuk mempermudah kelancaran pembayaran gaji,\nmaka karyawan diwajibkan membuka rekening bank. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_period\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_amount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_type\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cp>22.2.Perusahaan memberlakukan Skala Upah untuk karyawan golongan A, B, dan C\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Skala Upah Bulanan Dalam Rupiah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(berlaku mulai 1 Januari 2013)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Golongan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Minimal\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Kompeten\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Maksimal\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Min\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Maks\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 2.226.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 2.862.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 3.657.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 4.134.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 3.015.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 4.174.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 5.334.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 6.261.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 4.464.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 6.377.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 8.148.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 9.565.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : UANG MAKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvoucherstype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchersamount\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>Perusahaan memberikan bantuan uang makan kepada seluruh karyawan sebesar Rp.\n20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari. Bantuan ini diberikan sesuai dengan\nkehadiran karyawan di tempat kerja yang dibuktikan dengan daftar kehadiran\n(time sheet), minimal setelah bekerja selama 4 (empat) jam. Bantuan ini tidak\nberlaku bagi karyawan yang tinggal di wisma\u002Fcamp perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : PAJAK PENGHASILAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pajak penghasilan (PPh 21) menjadi beban karyawan. Perusahaan memungut pajak\npenghasilan melalui pemotongan gaji dan pendapatan lainnya sesuai dengan\nperaturan perpajakan pemerintah yang berlaku dan menyetorkannya kepada kantor\npajak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : PENILAIAN UNJUK KARYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>25.1.Penilaian unjuk karya formal secara berkala dilaksanakan terhadap\nkaryawan oleh atasan yang berwenang mempunyai tujuan antara lain sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Untuk mengevaluasi perkembangan karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Dipakai sebagai salah satu acuan untuk pengambilan keputusan di bidang\nSDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.2.Penilaian unjuk karya diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan\npedoman pelaksanaan penilaian yang dikeluarkan oleh perusahaan, kecuali\npenilaian dalam masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.3.Penilaian unjuk karya formal tersebut diadakan sesuai jadwal yang\ndikeluarkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : KENAIKAN UPAH KARENA PENGHARGAAN UNJUK KARYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>26.1.Merupakan kenaikan upah yang diberikan sebagai penghargaan atas tingkat\nhasil unjuk karya pada suatu periode sejak perubahan upah yang terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-COSTLIV_trigger\">\u003Cp>26.2.Kenaikan ini tidak berlaku secara otomatis, namun tergantung pada\nfaktor-faktor dalam perencanaan dan kebijakan pengupahan perusahaan. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>26.3.Karyawan yang unjuk karyanya tidak memuaskan berkemungkinan untuk tidak\nmendapatkan kenaikan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.4.Kenaikan upah berdasarkan unjuk karya diatur oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : PROMOSI \u002F REKLASIFIKASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Promosi dan reklasifikasi diatur oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : TRANSPORTASI DAN AKOMODASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Lokasi Basis Kerja Sangatta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Perusahaan menyediakan pengangkutan dari tempat tempat penjemputan dan\ntempat kerja pulang pergi sesuai jadwal yang ditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Transportasi pengangkutan karyawan akan diatur sepenuhnya oleh perusahaan.\nBila ada perubahan akan diinformasikan kepada karyawan sesegera mungkin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>c)Perusahaan menyediakan akomodasi di wisma termasuk 3 (tiga) kali makan dan\ncucian kepada karyawan dengan tempat penerimaan di luar Sangatta dan belum\nmerelokasi keluarganya ke Sangatta atas biaya perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d)Bantuan sewa rumah diberikan kepada karyawan sesuai dengan Peraturan\nPerusahaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : PELAYANAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Cp>29.1.Perusahaan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk karyawan dan\ntanggungannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>29.2.Perusahaan melaksanakan program kesehatan melalui jasa asuransi\nkesehatan untuk rawat inap saja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>29.3.Kesehatan Karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Perusahaan dapat memberi instruksi kepada karyawan untuk menjalani\npemeriksaan kesehatan, apabila karyawan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya\nsecara memuaskan karena alasan kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Perusahaan, berdasarkan rekomendasi dokter perusahaan, dapat menilai\nkembali penempatan karyawan pada jabatan yang ditugaskan kepadanya. Alternatif\npemecahan masalah dapat terdiri dari: kembali ke tugas semula, pemindahan ke\npekerjaan lain yang sesuai, ijin sakit atau pemutusan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.4.Pengobatan Di Luar Sangatta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Pengobatan di luar Sangatta untuk Karyawan atau tanggungannya diputuskan\noleh dokter perusahaan. Atas rekomendasi dokter perusahaan, pasien dapat\nditemani oleh seorang pendamping.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Perusahaan memberikan biaya transportasi dengan pesawat\u002Fangkutan darat\nyang hemat dan wajar. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.5.Plafon Biaya Pengobatan Rawat Jalan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Perusahaan memberikan pelayanan pengobatan rawat jalan untuk karyawan dan\ntanggungannya dalam batas-batas sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Plafon\n        Biaya Pengobatan Rawat Jalan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Ditanggung\n        Oleh Karyawan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>< Rp. 10.000.000,-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Rp. 10.000.000,- sampai Rp 11.308.000,-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>> Rp. 11.308.000,-\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Termasuk biaya berobat di Klinik Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kelebihan biaya rawat jalan dicicil karyawan maksimum dalam 12 bulan dengan\nbesar cicilan 10% dari upah pokok. Besarnya pemotongan kelebihan plafon\nmerupakan kumulatif dari prosentase tersebut di atas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Pengobatan gigi diganti untuk pencabutan gigi, penambalan gigi dengan\nsemen\u002Flogam biasa, pembersihan gigi dan pemasangan gigi palsu. Biaya pengobatan\ngigi termasuk dalam batas biaya pengobatan di atas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Perusahaan akan memberikan bantuan penggantian kacamata dan lensanya untuk\nkaryawan dan\u002F atau tanggungannya berdasarkan resep dokter sesuai batasan plafon\npenggantian berikut ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Penggantian\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Plafon\n        Biaya Penggantian Kacamata\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Lensa (1 tahun sekali )kecuali ada perubahan ukuran > 0.5 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 300,000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Bingkai (2 tahun sekali)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 575,000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Lensa & Bingkai (2 tahun sekali)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 875,000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)Bila memilih untuk memakai lensa kontak, diganti sampai maksimum Rp.\n850,000,- untuk setiap 2(dua) tahun dikurangi biaya kacamata apabila sudah\npernah diminta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)Biaya kacamata ini tidak termasuk dalam plafon biaya pengobatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii)Dalam hal terjadi kecelakaan kerja tertentu yang mengakibatkan patahnya\nbingkai kacamata, maka atas persetujuan Manager karyawan yang bersangkutan,\npenggantian bingkai dapat diberikan lebih awal dari pembatasan waktu\npenggantian tersebut. Besarnya biaya penggantian kacamata mengikuti ketentuan\ndi atas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.6.Perawatan\u002FRawat Inap (Opname)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Biaya perawatan\u002Frawat inap bagi karyawan maupun tanggungannya diberikan di\nRumah Sakit kategori 2, kelas 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Biaya rawat inap bagi karyawan dan tanggungannya yang sah ditanggung\nsepenuhnya oleh perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.7.Biaya immunisasi ditanggung oleh perusahaan dan tidak termasuk dalam\nplafon tahunan karyawan. Ketentuan ini berlaku bagi anak ke 4 (empat) yang sah\ndan seterusnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.8.Perusahaan memberikan biaya persalinan bagi karyawan wanita dan isteri\nkaryawan yang berhak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Khusus untuk lokasi kerja di Sangatta dan lapangan proyek, dalam hal\nkelahiran dibantu oleh bidan atau dukun bayi yang telah dibimbing oleh dokter\nPuskesmas setempat dan kuitansi tidak dapat ditunjukkan oleh karyawan, karyawan\ndapat diberikan biaya kelahiran anak tersebut sebesar Rp750,000,- (tujuh ratus\nlima puluh ribu rupiah) dengan menunjukkan surat keterangan lahir dari yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : PEMBAYARAN PENGGANTI FASILITAS PERUMAHAN (PPFP)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>30.1.Karyawan yang tidak tinggal di wisma milik dan\u002Fatau yang disponsori\noleh perusahaan seperti Wisma Tanjung Bara , Perumahan Batu Putih, Wisma\nPrima,Wisma Rayah dan Bengalon berhak atas Pembayaran Pengganti Fasilitas\nPerumahan (“PPFP”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Golongan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>PPFP (per bulan)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A, B, C\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 700.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.2.Pembayaran PPFP dilakukan pada setiap tengah bulan antara tanggal 14\ndan 17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.3.PPFP ini juga berlaku bagi karyawan yang basis lokasi kerjanya di\nJakarta\u002FSamarinda\u002FBalikpapan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.4.PPFP ini tetap diberikan kepada karyawan dalam status melakukan\nperjalanan dinas di luar lokasi kerja Sangatta atau lapangan proyek dan dalam\nstatus penugasan sementara (perjalanan dinas dalam negeri yang lebih dari 30\nhari dan kurang dari 90 hari) atau ijin meninggalkan pekerjaan lainnya, kecuali\nijin tanpa upah yang melebihi 12 hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.5.PPFP ditambahkan ke dalam perhitungan Uang Pesangon, Uang Pensiun,\nManfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Tunjangan Hari Raya bagi seluruh\nkaryawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.6.PPFP ini bukan merupakan komponen perhitungan Upah Lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : PREMI KERJA BERGILIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceperc1\">\u003Cp>31.1.Ketentuan mengenai premi kerja bergilir adalah berlaku bagi karyawan\ngolongan A, B, dan C yang bekerja secara bergilir sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\u003Cstrong>Kerja Bergilir\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Premi Kerja Bergilir (% x upah per hari)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pagi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sore\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Malam\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>31.2.Premi Kerja Bergilir dihitung berdasarkan jumlah jam kerja nyata. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : PROGRAM JAMSOSTEK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>32.1.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, setiap karyawan\ndiikutkan menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) pada\nPT. JAMSOSTEK untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)JaminanKecelakaan Kerja (JKK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bJaminanKematian (JK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)JaminanHari Tua (JHT).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32.2.Premi JAMSOSTEK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Setiap karyawan ikut membayar premi 2% (dua persen) dari upah pokok dan PPFP\nper bulan yang dipotong langsung dari penghasilan bulanannya. Secara ringkas\npembebanan premi Jamsostek sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Program\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Dibayar\n        oleh\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Karyawan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Perusahaan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Kecelakaan Kerja*)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.74%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Kematian\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0.30%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Hari Tua\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.70%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>*) Tarif yang berlaku untuk sektor pertambangan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>32.3.Premi Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari\nperusahaan menurut Peraturan Pajak termasuk penghasilan karyawan dan karenanya\ndikenakan pajak penghasilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : ASURANSI JIWA DAN KECELAKAAN KOLEKTIF\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>33.1.Selain Program JAMSOSTEK, karyawan diasuransikan atas tanggungan\nperusahaan pada Program Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Kolektif pada asuransi\nyang ditunjuk oleh perusahaan. Program ini merupakan perlindungan 24 (dua puluh\nempat) jam terhadap risiko cacat tetap, sebagian atau seluruhnya, dan kematian\nbaik karena kecelakaan pribadi (kecuali dalam kesengajaan) serta kematian\nbiasa, pada waktu apapun dan dimanapun sepanjang karyawan masih berstatus\nkaryawan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>33.2.Pertanggungan Santunan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal karyawan meninggal dunia secara normal, ahli waris karyawan\nmenerima santunan dari asuransi melalui perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabel Manfaat Asuransi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Masa Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Santunan Asuransi Kematian\u002F kecelakaan (X upah Pokok\n        Perbulan)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sampai 12 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Lebih dari 12 bulan tetapi kurang dari 24 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Lebih dari 24 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal karyawan meninggal karena kecelakaan apapun sesuai ketentuan polis\nasuransi, jumlah santunan yang dibayarkan adalah santunan asuransi kematian\nsebesar table di atas ditambah santunan asuransi kecelakaan kumpulan pada\nLampiran 4. Sehingga jumlah santunan yang dibayarkan setara dengan 2 (dua) kali\ntabel di atas. Pajak Santunan Asuransi Kematian dilaksanakan sesuai dengan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33.3.Asuransi Perjalanan Dinas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kecelakaan yang terjadi sewaktu karyawan melakukan perjalanan dinas termasuk\ndalam pertanggungan JAMSOSTEK. Karyawan juga dilindungi oleh Program Asuransi\nJiwa & Kecelakaan Kolektif sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum\ndalam polis asuransi tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN (THRK)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>34.1.Pada tanggal yang ditetapkan oleh perusahaan, dalam hal ini dibayar 15\n(lima belas) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, karyawan yang telah bekerja 12\n(dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus sampai dengan tanggal\ndimaksud akan dibayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang besarnya 150% bulan\nupah pokok ditambahi (satu) kali PPFPditambah Rp. 1.500.000. (satu juta lima\nratus ribu rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Karyawan yang telah bekerja lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun\nakan dibayar secara prorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Karyawan yang putus hubungan kerja 30 hari sebelum tanggal Hari Raya\nKeagamaan berhak atas pembayaran THRK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34.2.Tunjangan ini dibayarkan kepada karyawan pada tanggal yang sama tanpa\nmembedakan agama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : BANTUAN PENGUBURAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>35.1.Bantuan penguburan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) diberikan\nkepada ahli waris tanpa memandang status hubungan kerja atas kematian karyawan,\nisteri, suami, anak, orang tua dan mertua dengan dibuktikan surat keterangan\nkematian dari yang berwenang untuk membantu biaya penguburan. Bantuan ini hanya\ndiberikan satu kali saja untuk satu kejadian kematian 1 (satu) orang dengan\ntanpa mempertimbangkan jumlah saudara almarhum yang bekerja sebagai karyawan di\nPerusahaan. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>35.2.Bantuan lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>\u003Cstrong>Yang\n        Meninggal Dunia\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Tempat\n        Penerimaan\u003C\u002Fstrong> \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>\u003Cstrong>Bantuan\n        Uang Penguburan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>\u003Cstrong>Bantuan\n        Kain Kafan\u002FPeti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Transportasi\n        untuk Jenazah dan Pendamping\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">\u003Cp>Karyawan dan Tanggungan\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Karyawan (Suami\u002FIstri,anak,orang tua\u002Fmertua)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sangatta\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Diberikan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Diberikan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tidak diberikan bila tempat kejadian di Sangatta. \n\n        \u003Cp>Bila tempat kejadian di luar Sangatta, Perusahaan memberi bantuan\n        Casa untuk maksimum 2 orang dari Tanjung Bara ke Balikpapan p.p. (untuk\n        Karyawandengan status Kawin).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Luar Sangatta\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Diberikan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Diberikan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Bila yang meninggal adalah Tanggungan Karyawan\u002FOrang tua\u002F Mertua,\n        diberikan bantuan transport sampai POHp.p. kepada 2 orang pendamping. \n\n        \u003Cp>Bila yang meninggal dunia adalah Karyawan, maka diberlakukan\n        ketentuan yang sama dengan Pasal 51.5.c).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35.3.Perusahaan memberikan bantuan mobil jenazah untuk karyawan \u002F tanggungan\nyang meninggal dan dikuburkan di Sangatta atau Bengalon.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : UANG MUKA UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>36.1.Uang muka diberikan hanya untuk keperluan yang bersifat darurat atau\ndengan alasan yang dapat diterima dan disetujui oleh Manager Departemen yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36.2.Jumlah uang muka upah tidak boleh melebihi 1 (satu) bulan upah dan\ndipotong langsung dari upah bulan berjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : PROGRAM PERUMAHAN KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan memberikan program subsidi bunga pinjaman perumahan kepada\nkaryawan tetap yang pelaksanaan dan persyaratannyadiatur oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : PROGRAM PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>38.1.Program\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Perusahaan memberikan program pensiun Manfaat Pasti (MP) bagi karyawan\ntetap yang diterima bekerja sebelum 1 Juli 2005 melalui Program Dana Pensiun\nKaltim Prima Coal yang mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan\nRepublik Indonesia, tertanggal 29 November 1995, Nomor: KEP369\u002FKM.17\u002F1995.\nPelaksanaan Program Dana Pensiun ini diatur secara tersendiri dalam Peraturan\nDana Pensiun Kaltim Prima Coal. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b)Perusahaan akan memberikan program pensiun Iuran Pasti (IP) bagi karyawan\ntetap yang diterima bekerja mulai 1 Juli 2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38.2.Manfaat pensiun normal adalah sesuai yang diatur dalam Peraturan Dana\nPensiun Kaltim Prima Coal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38.3.Manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun\nmeninggal dunia dan manfaat pensiun ditunda diatur secara rinci dalam Peraturan\nDana Pensiun Kaltim Prima Coal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38.4.Yang dimaksud dengan PHDP atau Penghasilan Dasar Pensiun adalah upah\npokok terakhir perbulan ditambah PPFP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : BONUS MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>39.1.Perusahaan akan memberikan Bonus Masa Kerja kepada semua Karyawan Tetap\nyang telah menjadi anggota Dana Pensiun Kaltim Prima Coal dan menjalani masa\npensiun pada usia pensiun normal yang besarnya adalah Masa Kerja (dalam tahun)\ndibagi 30, dikali 33 bulan upah pokok (MK\u002F30 x 33 x GP).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>39.2.Karyawan Tetap yang mengambil pensiun dini pada usia 45 tahun menerima\nBonus Masa Kerja sebesar 50%. Pensiun dini di atas usia 45 tahun akan\nmemperoleh bonus masa kerja yang dihitung secara prorata dari ketentuan di\natas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : PERJALANAN DINAS DAN BANTUAN PENDIDIKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>40.1.Perjalanan Dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, karyawan dapat ditugaskan\noleh perusahaan untuk melakukan perjalanan dinas di luar lokasi basis kerjanya.\nKetentuan secara rinci mengenai hal ini diatur oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40.2.Bantuan Pendidikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>Perusahaan memberikan bantuan pendidikan anak tanggungan karyawan yang tidak\nmenempuh pendidikan di Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB) atau\nmenerima bantuan pendidikan dalam bentuk lain dengan rincian sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Jenjang\n        Pendidikan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Bantuan\n        \u002F tahun\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SD\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.1.000.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SLTP\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.1.250.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>SLTA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.1.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Perguruan Tinggi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.3.250.000,-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anak tanggungan yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) akan diberikan\nbantuan pendidikan sesuaidengan jenjang pendidikannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Persyaratan untuk mendapatkan bantuan pendidikan diatur oleh\nPerusahaan \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : ISTIRAHAT TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tujuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>Perusahaan memberikan istirahat tahunan 16 (enam belas) hari kalender dengan\nupah bagi karyawan sebagai hari- hari istirahat dan dimaksudkan agar karyawan\ndapat menangani keperluan pribadi yang tidak sempat diselesaikan selama\nbertugas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41.1.Timbulnya Hak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Karyawan berhak atas istirahat tahunan setelah bekerja selama 12 (dua\nbelas) bulan terhitung sejak tanggal mulai bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, perusahaan dapat menunda\natau memajukan pelaksanaan istirahat tahunan karyawan maksimum sampai 6 (enam)\nbulan sesudah atau sebelum hari timbulnya hak istirahat tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Istirahat tahunan dinyatakan gugur apabila karyawan tidak mengambilnya\ndalam tempo 6 (enam) bulan sesudah timbulnya hak istirahat tersebut kecuali\ndinyatakan oleh perusahaan sebagaimana ketentuan 41.1.b.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Pembayaran Premi Istirahat Tahunan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-annleaveallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-annleaveallowanceamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-annleaveallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-annleaveallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ANNLEAVE_trigger\">\u003Cp>i.Perusahaan memberikan pembayaran Premi Istirahat Tahunan sebesar 225% dari\ngaji pokok ditambah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>ii.Pembayaran Premi Istirahat Tahunan dilakukan setiap ulang tahun tanggal\npenerimaan karyawan bersamaan dengan pembayaran gaji pada akhir bulan jatuhnya\npembayaran tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii.Dalam hal pengambilan Istirahat Tahunan dimajukan sebagaimana disebut\ndalam pasal 41.1.b. karyawan dapat mengajukan pengambilan di muka Premi\nIstirahat Tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Pembayaran pengganti istirahat tahunan tidak dapat diberikan kepada\nkaryawan, kecuali setelah mendapatkan persetujuan GM Divisi yang bersangkutan\ndan GM HR, dalam hal putusnya hubungan kerja karena alasan apapun dan karyawan\nbelum menggunakan hari istirahat tahunannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)Hari libur resmi yang jatuh pada saat menjalani istirahat tahunan tidak\ndihitung sebagai hari istirahat tahunan dan ditambahkan pada hari istirahat\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)Karyawan yang sakit pada saat menjalani istirahat tahunan dan dirawat di\nRumah Sakityang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, hari istirahat\ntahunannya ditambahkan dengan waktu selama karyawan dirawat. Bukti rawat inap\nharus ditunjukkan pada saat kembali dari istirahat tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41.2.Istirahat Tahunan bagi karyawan AKAD\u002FAKAL yang berstatus Penugasan\nLajang di Sangatta atau Lapangan Proyek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Istirahat Tahunan dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) bagian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Bagian pertama Istirahat Tahunan dapat diambil 8 (delapan) hari kalender\npada bulan ke-6 (enam) s\u002Fd bulan ke-9 (sembilan) dari tanggal penerimaan atau\ndari saat jatuhnya hak Istirahat Tahunan yang terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Sisa hari Istirahat Tahunan dapat diambil pada saat Istirahat Tahunan\njatuh tempo. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Perusahaan memberikan 2 (dua) hari kalender untuk perjalanan pada\nmasing-masing bagian IstirahatTahunan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Perusahaan memberikan sarana transportasi atau biaya pengganti\ntransportasi bagi karyawan saja untuk perjalanan kedua bagian Istirahat Tahunan\nantara Tempat Penugasan dan Tempat Penerimaan pulang pergi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)Ketentuan-ketentuan di atas secara otomatis tidak berlaku dalam hal\nkaryawan tidak lagi berstatus Penugasan Lajang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41.3.Istirahat Tahunan bagi karyawan AKAD\u002FAKAL yang berstatus Penugasan\nKeluarga di Sangatta atau Lapangan Proyek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Istirahat Tahunan dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) bagian disesuaikan\ndengan kebutuhan operasional perusahaan dan atas persetujuan Manager\nDepartemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Dalam hal Karyawan disetujui oleh perusahaa melaksanakan Istirahat Tahunan\ndalam 2 (dua) bagian, maka bagian pertama istirahat adalah 8 (delapan) hari\nkalender, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan tersebut setelah 6 (enam) bulan\ndari tanggal penerimaan atau dari jatuhnya hak Istirahat Tahunan terakhir, dan\nminimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan istirahat bagian kedua. Pelaksanaan\nbagian pertama istirahat tersebut tanpa mendapatkan baik biaya transportasi\nmaupun hari perjalanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Hari perjalanan antara Tempat Penugasan di lapangan dan Tempat Penerimaan\npulang-pergi diberikan1 (satu) kali sebanyak 2 (dua) hari kalender.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Perusahaan memberikan 1 (satu) kali sarana transportasi atau biaya\npengganti transportasi karyawan dan keluarganya tersebut untuk perjalanan\nIstirahat tahunan antara Tempat Penugasan dan Tempat Penerimaan\npulang-pergi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>HAL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>LAJANG\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>KELUARGA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Istirahat Tahunan diambil sekali\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 (satu) kali, selama 16 (enam belas) hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Istirahat tahunan diambil sebagian (bila disetujui atasan)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>2 (dua) kali, masing-masing 8 (delapan) hari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>2 (dua) kali, masing-masing 8 (delapan) hari\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Biaya Pengganti Transportasi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ya. 2 (dua) kali\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ya. 1 (satu) kali\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hari Perjalanan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 (dua) kali 2 (dua) hari kalender\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 (satu) kali 2 (dua) hari kalender\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41.4. Istirahat Tahunan bagi karyawan yang Tempat Penerimaan dan\nPenugasannya di Sangatta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Istirahat Tahunan dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) bagian disesuaikan\ndengan kebutuhan operasional perusahaan dan atas persetujuan Manager\nDepartemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Dalam hal Karyawan disetujui oleh perusahaan melaksanakan Istirahat\nTahunan dalam dua bagian, maka bagian pertama istirahat adalah 8 (delapan) hari\nkalender, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan tersebut setelah 6 (enam) bulan\ndari tanggal penerimaan atau dari jatuhnya hak Istirahat Tahunan terakhir, dan\nminimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan istirahat bagian kedua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Bagi KaryawanTetap, bantuan biaya transportasi tersebut diberikan kepada\nkaryawan dan keluarganya yang berada di Tempat Penugasan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41.5.Bantuan Perjalanan Istirahat Tahunan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Bantuan Perjalanan Istirahat Tahunan akan dibayarkan secara otomatis\nkepada karyawan bersamaan dengan pembayaran upah pada bulan berjalan, sebulan\nsebelum cuti dilaksanakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Bantuan ini ditentukan oleh perusahaan dan berlaku bagi karyawan dan\ntanggungannya yang terdaftardi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Bantuan transportasi darat atau pengganti pesawat udara perusahaan (bagi\nyang berhak) sebesar Rp. 300.000,- \u002F orang pulang-pergi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : ISTIRAHAT PANJANG\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>42.1.Setiap karyawan berhak mendapatkan istirahat panjang selama 2 (dua)\nbulan setelah bekerja di perusahaan yang sama selama 6 (enam) tahun secara\nterus menerus dengan ketentuan bahwa karyawan tersebut tidak berhak lagi atas\nistirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan (tahun ketujuh dan\nkedelapan). Hak istirahat panjang berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6\n(enam) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42.2.Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 42.1 di atas\ndilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42.3.Untuk masa transisi, maka diberlakukan pengaturan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Setiap karyawan, tetap menjalankan cuti 5 (lima) tahunannya selama 1\n(satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Pada tahun ketujuh, karyawan yang bersangkutan memperoleh hak istirahat\npanjang selama 1(satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Selanjutnya istirahat panjang mengikuti pola normal sebagaimana pada ayat\n42.1 di atas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Selama menjalankan hak istirahat panjang karyawan mendapatkan hak sesuai\ndengan peraturan perundangan yang berlaku, upah penuh dan hak-haknya sesuai\npasal 41.5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hak istirahat panjang gugur apabila dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung\nsejak timbulnya hak istirahat panjang tersebut, karyawan tidak mempergunakan\nhaknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hak istirahat panjang tidak gugur apabila karyawan tidak dapat mempergunakan\nhaknya tersebut karena kehendak perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan dapat menunda pelaksanaan istirahat panjang untuk paling lama 6\n(enam) bulan terhitung sejak timbulnya hak atas istirahat panjang dengan\nmemperhatikan kepentingan karyawan dan\u002Fatau perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Karyawan dapat mengajukan pembayaran pengganti hak istirahat panjang atas\npersetujuan Manager Departemen yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : PENGHARGAAN MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cp>Perusahaan akan memberikan penghargaan terhadap karyawan yang telah bekerja\nsecara terus menerus selama 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas)\ntahun dan seterusnya setiap kelipatan 5 (lima) tahun. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Penghargaan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Penghargaan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>sertifikat + uang Rp. 2.750.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>sertifikat + uang Rp. 5.250.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>15 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>sertifikat + uang Rp. 7.750.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>20 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>sertifikat + uang Rp. 10.250.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>25 Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>sertifikat + uang Rp.12.750.000,-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : IJIN DENGAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>44.1.Ijin dengan mendapatkan upah dapat diberikan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Kejadian\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Lamanya\n        Ijin\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Karyawan menikah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 (tiga) hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Menikahkan anak\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 (dua) hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Mengkhitankan\u002Fmembaptiskan anak dan sejenisnya bagi agama lain\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 (dua) hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Isteri melahirkan atau keguguran kandungan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 (dua) hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Karyawan wanita yang dalam masa haid merasa sakit\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 (dua) hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Suami\u002Fisteri, orang tua\u002Fmertua atau anak atau menantu meninggal\n      dunia\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 (dua) hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 (satu) hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Suami\u002Fisteri, orang tua\u002Fmertua atau anak atau menantu sakit keras\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 (satu) hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Menunaikan ibadah haji (maksimum)*\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40 (empat puluh) hari\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>* ijin yang sama dipertimbangkan untuk agama lainnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44.2.Semua ijin di atas harus dilengkapi dengan bukti otentik dan\ndiberikan\u002Fdisetujui hanya untuk hari-hari kejadian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44.3.Khusus untuk sakit keras, surat keterangan dari rumah sakit tempat\nperawatan diperlukan untuk pertimbangan dalam memberikan ijin. Untuk kasus\nsakit keras yang tidak bisa dibuktikan pada saat meminta ijin harus dibuktikan\npada saat kembali bekerja dengan menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter\nyang merawat. Hal yang sama berlaku untuk kematian dalam bentuk surat\nketerangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44.4.Khusus untuk sakit keras dan kematian, yang tempat kejadiannya di luar\nSangatta dan sekitarnya dan Bontang diberikan 2 (dua) hari kalender untuk\nperjalanan. Tambahan waktu apabila diperlukan adalah maksimum 3 (tiga) hari\ntanpa upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44.5.Khusus untuk sakit keras dan kematian, perusahaan memberikan bantuan\npinjaman biaya perjalanan terhemat ke tempat kejadian sesuai dengan\nkebijaksanaan perusahaan. Pemberian pinjaman dipertimbangkan hanya apabila\ntempat kejadian dimaksud tidak berada di tempat yang sama di mana karyawan\nditugaskan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44.6.Bersalin\u002FKeguguran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Karyawan wanita berhak atas istirahat bersalin selama maksimum 3 (tiga)\nbulan dengan upah. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>a)Permohonan untuk istirahat dimaksud harus diajukan selambat-lambatnya 30\n(tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan istirahat untuk pengaturan rencana kerja\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>b)Karyawan wanita yang keguguran berhak memperoleh istirahat keguguran\nmaksimum 1,5 (satu setengah) bulan dengan upah terhitung sejak saat keguguran.\nSurat keterangan dokter atau bidan yang menangani kasus tersebut harus diajukan\nkepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : IJIN TANPA UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>45.1.Ijin Tanpa Upah dapat diberikan kepada karyawan atas persetujuan\nManager Departemen bila ada kepentingan mendesak sehingga karyawan tidak dapat\nmasuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45.2.Permohonan untuk keperluan ini harus diajukan terlebih dahulu dan\nmenyebutkan periode antara hari terakhir bekerja dan tanggal karyawan\ndiharuskan kembali bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45.3.Ijin Tanpa Upah tidak boleh melebihi batas waktu 12 (dua belas) hari\nkerja dalam setahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45.4.I jin Tanpa Upah yang melebihi batas waktu 12 (dua belas) hari kerja\nhanya berlaku untuk keadaan yang bersifat sangat khusus. Dalam hal perpanjangan\nijin diperlukan, maka perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 22 (dua\npuluh dua) hari kerja. Jumlah hari perpanjangan harus ditambahkan pada ijin\nyang diajukan sebelumnya untuk menentukan tingkat kewenangan persetujuan yang\ndiperlukan. Penilaian kerja karyawan dan daftar kehadirannya di masa lalu akan\ndijadikan pertimbangan dalam penilaian permohonan ijin yang diminta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45.5.Perusahaan tidak menjanjikan ataupun menjamin penempatan kerja kembali\nsetelah selesainya masa Ijin Tanpa Upah dalam hal melebihi batas waktu 12 (dua\nbelas) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45.6.Karyawan yang mangkir sesudah berakhirnya ijin tanpa upah dikenakan\ntindakan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karyawan yang mangkir 5\n(lima) hari kerja sesudah berakhirnya Ijin Tanpa Upah, maka ketentuan mengenai\nmangkir diberlakukan dan karyawan dikualifikasikan mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45.7.Karyawan wajib mengajukan permohonan ijin tanpa upah sebelum\nmeninggalkan lokasi kerja dengan mengisi formulir yang telah disediakan\nperusahaan dengan persetujuan Manajer.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45.8.Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Tanpa Upah sesuai dengan ketentuan\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Lama\n        Ijin Tanpa Upah\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Karyawan\n        Tetap\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Masa\n        Kerja Minimum\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Persetujuan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1-6 hari Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ya\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7-12 hari Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ya\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>13 hari kerja atau lebih\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ya\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>GM\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : IJIN SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Cp>46.1.Ijin Sakit dengan upah diberikan kepada karyawan selama tidak masuk\nkerja karena sakit atau karena ketidakmampuan fisiknya yang dibuktikan dengan\nsurat keterangan yang sah dari dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh\nperusahaan. Surat keterangan tersebut harus diserahkan pada hari pertama\nkembali bekerja. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>46.2.I jin sakit harus disetujui oleh atasan yang berwenang untuk\nmenandatangani kartu atau daftar hadir. Karyawan harus menunjukkan surat\nketerangan sakit yang sah yang dikeluarkan oleh dokter perusahaan atau dokter\nyang ditunjuk oleh perusahaan kepada atasan. Bila karyawan tidak dapat\nmenunjukkan surat keterangan sakit tersebut, maka hari tidak masuk kerjanya\ndigolongkan mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>46.3.Tindakan disiplin dikenakan kepada karyawan yang memberikan keterangan\npalsu berkaitan dengan ijin sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>46.4.Ijin Sakit Berkepanjangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Karyawan yang karena kondisi kesehatannya memerlukan ijin sakit\nberkepanjangan sesuai yang dinyatakan oleh dokter perusahaan, akan diberikan\nmaksimal 1 (satu) tahun dan diwajibkan untuk menjalani pengobatan sesuai\npetunjuk dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Karyawan wajib mengikuti Program Pemulihan Kesehatan\u002FRehabilitasi di\nTempat Kerja yang sesuai dengan rekomendasi dokter perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Karyawan yang telah menjalani ijin sakit berkepanjangan selama 1 (satu)\ntahun dan oleh dokter perusahaan telah dinyatakan dapat kembali bekerja (Fit,\nMFR\u002FMedical Fit Restriction) wajib kembali bekerja.Ketidakhadiran di tempat\nkerja tanpa disertai alasan dan bukti jelas dikategorikan sebagai mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Program sebagaimana disebut pada pasal 46.4.b bertujuan untuk menentukan\ntugas-tugas yang sesuai bagi karyawan agar tetap dapat melanjutkan hubungan\nkerjanya dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Karyawan yang mengalami sakit berkepanjangan akibat kecelakaan kerja akan\ndiberikan perawatan maksimal 1 (satu) tahun oleh dokter perusahaan atau oleh\ndokter yang ditunjuk perusahaan dengan upah penuh. Apabila belum sembuh setelah\nmasa perawatan ini, karyawan akan diberikan ijin sakit berkepanjangan selama\nmaksimal 1 (satu) tahun .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cp>f)Karyawan yang mendapatkan ijin sakit yang berkepanjangan tersebut di atas\nakan menerima upah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari\nupah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus)\ndari upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii)Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari\nupah, dan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iv)Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah\nsebelumpemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>g)Apabila setelah 1 (satu) tahun kalender terus-menerus tanpa terputus\nkaryawan menjalani ijin sakit berkepanjangan dan dokter perusahaan menetapkan\nbahwa karyawan yang bersangkutan tidak dapat kembali bekerja dan pengobatan\ntelah selesai, maka perusahaan dapat melakukan PHK sejak berakhirnya ijin sakit\nberkepanjangan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : MANGKIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>47.1.Karyawan yang tidak masuk kerja tanpa ijin sebelumnya harus memberitahu\nSupervisor bersangkutan mengenai alasan ketidak-hadirannya sesegera mungkin\npada hari pertama kembali bekerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>47.2.Karyawan yang terlambat atau tidak masuk kerja tanpa adanya penjelasan\nyang dapat diterima, dikenakan tindakan disiplin dan jam-jam ataupun hari-hari\nketidak-hadirannya dipotongkan dari upahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>47.3.Karyawan yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dan\ntelah dipanggil oleh perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dan\nkaryawan tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima oleh perusahaan,\nmaka dikategorikan sebagai mengundurkan diri atas permintaan karyawan\nsendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : KEWAJIBAN UNTUK KEMBALI KERJA PADA WAKTUNYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>48.1.Karyawan berkewajiban untuk berada di tempat kerja tepat pada waktunya\nsetelah istirahat makan, istirahat lainnya, menjalani pengobatan, melakukan\nperjalanan dinas, istirahat tahunan serta ijin lainnya. Selain itu karyawan\ndilarang meninggalkan tempat kerja sebelum berakhirnya waktu kerja yang\nditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48.2.Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan karyawan dikenakan\nsanksi tindakan disiplin sesuai dengan pedoman tindakan disiplin kerja yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : TUNJANGAN BAHAYA RADIASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Karyawan yang bekerja secara penuh di lingkungan yang karena tugasnya harus\nmenghadapi bahaya radiasi dapat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diberikan tunjangan bahaya radiasi sesuai dengan aturan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : HAK DAN KEWAJIBAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>50.1.Perusahaan dan karyawan wajib mentaati ketentuan dan peraturan\nperundangan yang terkait dengan aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>50.2.Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja, perusahaan meminta pada calon\nkaryawan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan pra hubungan kerja di fasilitas\nkesehatan perusahaan atau di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>50.3.Perusahaan mengadakan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala\nsesuai dengan peraturan dan standar perusahaan untuk masing-masing jenis\npekerjaan. Pemeriksaan kesehatan wajib dijalani oleh karyawan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>50.4.Seluruh jajaran manajemen berkewajibanuntukselalu memberitahukan\nperaturandanprosedur Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>50.5.Pelanggaran terhadap Peraturan dan Prosedur Keselamatan,Kesehatan Kerja\ndan Lingkungan (K3L), aturan dan prosedur perusahaan yang berlaku harus dikenai\ntindakan disiplin sesuai dengan Pedoman Tindakan Disiplin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>51.1.Perusahaan menyediakan peralatan Keselamatan Kerja untuk karyawan\nsesuai dengan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>51.2.Karyawan diwajibkan untuk menggunakan dan memelihara alat keselamatan\nkerja yang telah disediakan oleh perusahaan. Alat tersebut harus digunakan oleh\nkaryawan dan tidak boleh disalahgunakan atau dipindahtangankan kepada orang\nyang tidak berhak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>51.3.Karyawan berhak untuk menolak pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan\nKeselamatan dan Kesehatan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : KECELAKAAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>52.1.Semua karyawan wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja kepada\natasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>52.2.Atasan wajib dan bertanggung-jawab untuk melaporkan setiap kecelakaan\nkerja. Petugas Keselamatan Kerja wajib membantu untuk mengumpulkan data-data\nyang diperlukan agar petugas Bagian Benefit dapat membuat laporan kepada Dinas\nTenaga Kerja, PT JAMSOSTEK, dan Asuransi Jiwa & Kecelakaan Kolektif dalam\nbatas waktu kurang dari 48 (empat puluh delapan) jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>52.3.Tidak Mampu Bekerja Sebagian SecaraPermanen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal karyawan selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian, perusahaan\nmelalui JAMSOSTEK, membayar santunan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan\nJaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>52.4.Tidak Mampu Bekerja Sama Sekali Secara Permanen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Apabila Karyawan, karena Kecelakaan Kerja dan dinyatakan oleh Dokter yang\nberwenang,mengalami cacat total untuk selama-lamanya sesuai ketentuan\nJAMSOSTEK, Karyawan menerima santunan dari JAMSOSTEK sesuai ketentuan yang\nberlaku (yang dirinci pada Lampiran 5), dan Perusahaan memberikan tambahan\npembayaran sebesar 8 (delapan) bulan Upah Pokok yang dibayarkan sekaligus pada\nsaat pemutusan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Bila penyebab Tidak Mampu Bekerja Sama Sekali Secara Permanen ini karena\ncacat tetap sesuai yang diatur dalam Polis Asuransi Jiwa dan Kecelakaan\nKolektif yang ditunjuk oleh perusahaan, karyawan mendapat santunan dari\nasuransi tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Karyawan yang secara medis tidak mampu untuk melakukan perjalanan sendiri\npulang ke tempat penerimaan, sesuai keterangan dokter perusahaan yang\nberwenang, akan didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>52.5.Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Dalam hal karyawan meninggal dunia karena kecelakaan kerja, pihak\nJAMSOSTEK akan melakukan pembayaran Santunan sesuai ketentuan yang berlaku\n(Lampiran 5). Karyawan yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, perusahaan\nmemberikan tambahan pembayaran sebesar 12 (dua belas) bulan Upah Pokok yang\ndibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang berhak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Karyawan yang meninggal karena kecelakaan di mana kecelakaan tersebut\nmemenuhi ketentuan Polis Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Kolektif, maka ahli\nwarisnya akan menerima santunan yang dibayarkan merujuk Lampiran 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Perusahaan akan memulangkan jenazah karyawan yang didampingi tanggungannya\nyang sah dan 1(satu) orang dari Departemen yang ditunjuk mewakili perusahaan ke\ntempat pemakaman. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : PAKAIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>53.1.Tergantung dari sifat pekerjaannya dan\u002Fatau penugasan karyawan, pakaian\nkerja disediakan oleh perusahaan yang terdiri dari kemeja dan celana panjang\nsebanyak 2 (dua) pasang per tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>53.2.Pakaian kerja tidak diberikan kepada karyawan dalam status ijin sakit\nberkepanjangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : JAS HUJAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan, jika diperlukan, menyediakan jas hujan untuk karyawan yang\nkarena sifat pekerjaannya berada di udara terbuka, kecuali apabila menurut\nperaturan keselamatan kerja tidak diperkenankan memakai jas hujan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : HILANG ATAU RUSAKNYA PERALATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Karyawan yang menghilangkan atau merusak pakaian seragam, alat-alat\nkeselamatan kerja, atau alat-alat tertentu yang diberikan kepada karyawan\ndiwajibkan mengganti sesuai dengan nilai barang tersebut atau dengan barang\nsejenis. Peraturan ini tidak berlaku dalam hal barang-barang tersebut rusak\nkarena pemakaian yang normal dalam melaksanakan tugasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Karyawan menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja sebagaimana\ndimaksud oleh ketentuan yang berlaku, maka penanganannya mengacu pada ketentuan\nperundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : DISIPLIN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : TINDAKAN DISIPLIN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>57.1.Pada dasarnya tindakan-tindakan disiplin yang diambil oleh perusahaan,\nbertujuan untuk mendorong prestasi kerja yang tinggi. Perusahaan mempunyai\nkebijaksanaan untuk selalu mengambil tindakan disiplin sesuai dengan prosedur\ndan apabila tindakan tersebut diperlukan. Tindakan disiplin yang diambil pada\nhakekatnya ditujukan untuk memperbaiki dan mendidik dengan memberikan\nkesempatan yang wajar bagi karyawan yang melakukan pelanggaran untuk\nmemperbaiki perilakunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>57.2.Hak dan Kewajiban Karyawan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Karyawan mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui dan memahami semua\nketentuan dan peraturan yang berlaku bagi seluruh karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Karyawan berkewajiban untuk mematuhi dan mengikuti ketentuan, peraturan,\nserta perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Dalam hal seorang karyawan dikenai tuduhan telah melakukan tindak\npelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan mempunyai\nkewajiban untuk mengadakan penyelidikan tuduhan pelanggaran tersebut sesuai\ndengan ketentuan yang berlaku. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Karyawan berkewajiban untuk menerima hasil keputusan tindakan disiplin.\nBila karyawan tidak menerima hasil keputusan tindakan disiplin, karyawan dapat\nmengajukan keberatannya melalui proses penyampaian keluhan sesuai ketentuan\nyang berlaku (Lampiran 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>57.3.Semua Surat Peringatan termasuk Surat Pembebasan Tugas Sementara Untuk\nPenyelidikan (PTSUP) yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diberitahukan kepada\nkaryawan secara tertulis. Atas persetujuan dan permintaan karyawan yang\nbersangkutan dapat diberikan tembusan kepada SP\u002FSB karyawan yang bersangkutan.\nUntuk kasus-kasus tertentu perusahaan dapat memberikan data-data yang\ndibutuhkan oleh SP\u002FSB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : ETIKA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>58.1.Karyawan harus bebas dari konflik kepentingan pribadi. Pedoman lebih\nlanjut tentang etika kerja merujuk pada buku Pedoman Perilaku (COC\u002FCode of\nConduct) dan Tata Kelola Perusahaan (GCG\u002FGood Corporate Governance) yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58.2.Karyawan bertanggung jawab untuk segera melaporkan kepada perusahaan\n(Bagian Benefits) setiap perubahan alamat, status perkawinan, dan tanggungan.\nDalam hal karyawan tidak memenuhi ketentuan ini, karyawan tersebut dapat\nkehilangan fasilitas dan benefit yang berkaitan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58.3.Karyawan tidak dibenarkan untuk menerima tamu-tamu pribadi selama jam\nkerjanya di lingkungan kerja perusahaan atau kawasan operasional penambangan\nkecuali telah mendapatkan ijin dari atasannya dan\u002F atau Kepala Teknik\nKeselamatan Kerja Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58.4.Karyawan tidak dibenarkan untuk memanfaatkan peralatan-peralatan\nperusahaan untuk kepentingan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58.5.Kehilangan atau kerusakaan barang-barang milik perusahaan, harus segera\ndilaporkan kepada atasan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58.6.Karyawan tidak dibenarkan untuk memindahkan peralatan atau\nbarang-barang perlengkapan lain milik perusahaan, kecuali dengan instruksi atau\npersetujuan dari atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58.7.Karyawan berkewajiban untuk memelihara barang-barang, dana-dana, atau\nuang milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58.8.Karyawan berkewajiban untuk berperan serta dalam upaya konservasi dan\nperlindungan sumber daya alam hayati di wilayah tambang PT. Kaltim Prima\nCoal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58.9.Karyawan wajib memberitahukan ide-ide, penemuan dan pengembangan usaha\nperusahaan yang dilakukan oleh karyawan selama masa hubungan kerjanya dan\nmenyerahkan dokumen yang diperlukan untuk menjadi milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : PETUNJUK TINDAKAN DISIPLIN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>59.1.Perusahaan mempunyai kebijaksanaan untuk senantiasa mengambil tindakan\ndisiplin menurut prosedur yang berlaku. Apabila karyawan berulang kali\nmelanggar peraturan-peraturan perusahaan, atau suatu pelanggaran yang\ndilakukannya dianggap cukup berat sifatnya, perusahaan akan menggunakan haknya\nuntuk mengambil tindakan disiplin yang lebih serius dengan tetap mengindahkan\nperaturan perundang- undangan yang berlaku. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>59.2.Atasan wajib dan bertanggung jawab untuk secepat mungkin memberikan\nperingatan \u002F memberitahukan kepada karyawan perihal pelanggaran atau kesalahan\nterhadap peraturan-peraturan dan tata tertib kerja yang dilakukan oleh\nkaryawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di dalam melaksanakan tindakan disiplin, para atasan berpedoman pada hal\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Karyawan dapat dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi apabila melakukan\npelanggaran yang sama atau berbeda dalam kurun waktu surat peringatan\nsebelumnya masih berlaku. Tindakan disiplin diambil dengan mempertimbangkan\nakibat dari pelanggaran-pelanggaran tersebut secara seksama dan adil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Tindakan disiplin yang diambil perusahaan dilakukan melalui\ntahapan-tahapan dan pedoman berikut, namun tidak selalu dilakukan secara\nberurutan. Pemberian tindakan disiplin terhadap suatupelanggaran berpedoman\npada Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) yang dirinci pada Lampiran 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Jenis-jenis tindakan disiplin adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)Surat Teguran Tertulis (TT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Digunakan untuk memberikan teguran terhadap kekeliruan atau kelalaian kecil\nkaryawan dalam pekerjaannya. Diharapkan dengan digunakannya Surat Teguran\ntersebut maka Karyawan akan memperbaiki sikapnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)Surat Peringatan Ringan (PR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Digunakan untuk pelanggaran pertama yang sifatnya ringan seperti yang\ndirinci dalam Pedoman Tindakan Disiplin (PTD). Surat Peringatan Ringan berlaku\nselama 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii)Surat Peringatan Serius (PS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Digunakan jika peringatan serius harus diberikan kepada karyawan sesuai\ndengan yang dirinci dalam Pedoman Tindakan Disiplin (PTD). Surat Peringatan\nSerius berlaku selama 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iv)Surat Peringatan Terakhir (PT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat ini harus dengan jelas menyebutkan akibat yang bisa ditimbulkan jika\npelanggaran yang semacam terulang lagi. Surat Peringatan Terakhir berisi\nancaman pemutusan hubungan kerja atas dilakukannya pelanggaran-pelanggaran\ntertentu sesuai yang dirinci dalam Pedoman Tindakan Disiplin (PTD), peraturan\nperusahaan, dan ketentuan perundangan yang berlaku. Surat Peringatan Terakhir\nberlaku selama 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Digunakan apabila karyawan melakukan pelanggaran mendasar terhadap peraturan\nperusahaan, tindak pidana menurut undang-undang di Indonesia atau melakukan\npelanggaran yang dikategorikan dapat diputuskan hubungan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Peringatan tertulis tidak selalu dikeluarkan secara berurutan dan\nkarenanya dapat dikeluarkan tergantung dari besar kecilnya kesalahan atau\npelanggaran yang dilakukan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>60.1.Atasan bertanggung jawab atas pengambilan tindakan disiplin yang\nsemestinya atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Tindakan\ndisiplin hanya dapat dilakukan setelah dilakukan penyelidikan secara lengkap\nyang didukung laporan atau keterangan atau catatan atau bukti mengenai\npelanggaran yang dilakukan. Apabila pelanggaran pada kejadian pertama mengarah\nkepada Final Warning atau PHK, hasil investigasi dapat dipresentasikan kepada\nHR dan SP\u002FSB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60.2.Pengambilan Tindakan Disiplin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Pengambilan tindakan disiplin dapat dilakukan oleh atasan yang berwenang\nsecara langsung apabila tingkat kesalahan termasuk kategori pelanggaran yang\ndapat diberikan Surat Peringatan Ringan atau Surat Peringatan Serius.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Pengambilan tindakan disiplin dapat dilakukan oleh Manager Departemen\natausetingkat diatasnya yang berwenang secara langsung apabila tingkat\nkesalahan termasuk kategori pelanggaran yang dapat diberikan Surat Peringatan\nTerakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Apabila karyawan tidak dapat menerima putusan pada ayat a dan b di atas,\nmaka karyawan dapat mengajukan keluh kesah dengan menempuh prosedur diagram\nalir sesuai dengan lampiran 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Apabila diminta oleh karyawan yang bersangkutan, maka wakil karyawan\ndan\u002Fatau wakil SP\u002FSB dapat mendampingi dalam pembahasan pada ayat c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60.3.Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan karyawan dan menjurus\nkepada pemutusan hubungan kerja maka tindakan disiplin yang diambil harus\nmelalui rapat komisi disiplin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60.4.Pemberian Surat Peringatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Pemberian surat peringatan yang berkaitan dengan tindakan disiplin\nditandatangani oleh Karyawan yang bersangkutan untuk memastikan bahwa karyawan\nmengerti dan menerima tindakan disiplin tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Apabila karyawan menolak menandatangani surat tersebut, diperlukan 2 (dua)\norang saksi yang menyatakan karyawan sudah diberikan \u002F disampaikan \u002F dibacakan\ntindakan disiplin yang diambil perusahaan. Kesaksian tersebut dilakukan dengan\nmenandatangani surat peringatan untuk memberlakukan surat peringatan\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60.5.Selama masa berlakunya masing-masing Surat Peringatan (Ringan, Serius\ndan Terakhir), semua rencana promosi, penyesuaian upah karena kompetensi,\npemberian persetujuan Program Pinjaman Perumahan akan ditunda hingga\nberakhirnya masa berlaku surat peringatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60.6.Kenaikan upah untuk karyawan yang mendapatkan surat peringatan akan\nditunda secara prorata selama 4 (empat) bulan yaitu sebesar 25% dari kenaikan\nnormalnya. Kenaikan upah penuh akan diberikan setelah penundaan ini, yaitu pada\n4 (empat) bulan setelah kenaikan gaji tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : HAL YANG BERKAITAN DENGAN TINDAKAN DISIPLIN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>61.1.Pembebasan Tugas Sementara Untuk Kepentingan Penyelidikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan dapat membebaskan Karyawan dari pekerjaannya karena pelanggaran\nberat. Pembebasan tugas diperlukan untuk proses investigasi dengan pembayaran\n100% upah pokok selama maksimal 6 \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(enam) bulan. Selama pembebasan tugas karyawan tidak diijinkan untuk masuk\nwilayah operasional perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Pembebasan tugas sementara untuk kepentingan penyelidikan, minimal\nditandatangani oleh Manager Departemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>61.2.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Tindakan ini diterapkan terhadap Karyawan yang telah melakukan kesalahan \u002F\npelanggaran berat seperti tercantum dalam ketentuan perundangan yang berlaku\natau melakukan kesalahan \u002F pelanggaran seperti tercantum dalam Pedoman Tindakan\nDisiplin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Karyawan yang di-PHK diharuskan untuk meninggalkan fasilitas yang\ndisediakan oleh perusahaan dan mengembalikan fasilitas perusahaan (apabila\nada).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>61.3.Status Karyawan Dalam Tahanan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Bila Karyawan ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak\npidana, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan\nbantuan kepada keluarga karyawan yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)Untuk 1 (satu) orang tanggungan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)\ndari upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii)Untuk 2 (dua)orang tanggungan sebesar 35%(tiga puluh lima perseratus)\ndari upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii)Untuk 3 (tiga) orang tanggungansebesar 45% (empat puluh lima perseratus)\ndari upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iv)Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih sebesar 50% (lima puluh\nperseratus) dari upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v)Bantuan tersebut di atas diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan\nkalender terhitung sejak hari pertama karyawan ditahan oleh pihak yang\nberwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang\nsetelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya\nkarena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada 61.3.a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan\nsebagaimana dimaksud pada butir b) di atas berakhir dan karyawan dinyatakan\ntidak bersalah, maka perusahaan wajib mempekerjakan karyawan kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan\nberakhir dankaryawan dinyatakan bersalah, maka perusahaan dapat melakukan\npemutusan hubungan kerja kepada karyawan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat b) dan ayat d)\ndilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan\nindustrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)Perusahaan wajib membayar karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja\nsebagaimana dimaksud pada ayat b) dan ayat d), Uang Pesangon sesuai Pasal 77.1\n(apabila berhak), Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 77.2 (apabila berhak) dan\nuang Penggantian Hak sesuai Pasal 77.3 (apabila berhak). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)Karyawan yang berada dalam tahanan karena pelanggaran lalu lintas, maka\nketidak-hadirannya dalam pekerjaan dianggap absen tanpa upah. Tergantung dari\nkeputusan Komisi Disiplin, status karyawan dapat dipertimbangkan tersendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pada dasarnya, penyelesaian semua perselisihan hubungan industrial hendaknya\ndilakukan secara internal dengan cara musyawarah antara perusahaan dan karyawan\ndan\u002Fatau wakil dari karyawan atau wakil SP\u002FSB apabila diminta oleh karyawan\nyang bersangkutan tanpa melibatkan pihak ketiga. Manager Departemen atau\nGeneral Manager Divisi yangbersangkutan bertanggung jawab untuk menyelesaikan\nkeluhan yang diajukan oleh karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : PROSEDUR PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN KELUHAN \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Diagram prosedur ini dapat dilihat pada Lampiran 3 dan secara ringkas\ndijelaskan di bawah ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>63.1.Tingkat Pertama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Karyawan dapat menyampaikan keluhannya secara lisan atau tulisan kepada\natasan langsung untuk suatu pembahasan. Di dalam pembahasan ini, semua\npersoalan diharapkan dapat diselesaikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Atasan harus memberikan jawaban penyelesaian secara lisan atau tertulis\ndalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah keluhan tersebut disampaikan. Keluhan\ntertulis harus dijawab secara tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>63.2.Tingkat Kedua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila penyelesaian tingkat pertama tidak tercapai, dalam waktu 4 (empat)\nhari kerja sesudah menerima jawaban dari atasan langsung, karyawan dapat\nmeneruskan keluhannya secara tertulis kepada atasan yang satu tingkat lebih\ntinggi dengan tembusan kepada Departemen IR & R dan atasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Atasan satu tingkat lebih tinggi dengan bantuan dari Departemen IR & R\nakan memberi jawaban tertulis kepada karyawan dalam waktu 4 (empat) hari kerja\nsetelah keluhan tertulis diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>63.3.Tingkat Ketiga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila penyelesaian tingkat kedua belum tercapai, karyawan dalam waktu 4\n(empat) hari kerja dapat menyampaikan keluhan tersebut kepada Managernya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tembusan harus dikirim kepada Superintendent yang bersangkutan dan kepada\nManager IR & R. Manajer yang bersangkutan dengan dibantu oleh Manager IR\n& R atau Petugas yang ditunjuk harus memberikan jawaban tertulis kepada\nkaryawan dalam waktu 4 (empat) hari kerja sesudah keluhan diterima.Pada tingkat\nini, wakil SP\u002FSB boleh hadir dalam pembahasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>63.4.Tingkat Keempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila penyelesaian Tingkat Ketiga belum tercapai, dalam waktu 3 (tiga)\nhari kerja wakil SP\u002FSB dapat mewakili karyawan untuk mengajukan keluhan secara\nrinci dan tertulis kepada General Manager yang bersangkutan dengan tembusan\ntembusan kepada General Manager HR dan Manajer karyawan yang\nbersangkutan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>General Manager HR atau petugas yang ditunjuk harus memberikan jawaban\nsecara tertulis kepada Pengurus SP\u002FSB dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sesudah\nkeluhan diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>63.5.Tingkat Kelima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila penyelesaian Tingkat Keempat belum tercapai, dalam waktu 3 (tiga)\nhari kerja, wakil SP\u002FSB dapat mewakili karyawan untuk mengajukan keluhan secara\nrinci dan tertulis kepada Chief Executive Officer (CEO) dengan tembusan kepada\nGeneral Manager HR dan General Manager karyawan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CEO atau Petugas yang ditunjuk harus memberikan jawaban secara tertulis\nkepada Pengurus SP\u002FSB dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sesudah keluhan\nditerima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI\nTRIPARTIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Apabila penyelesaian Tingkat Kelima (Tingkat Bipartit) tidak tercapai, maka\nkeluhan tersebut menjadi perselisihan hubungan industrial dan diselesaikan\nsesuai ketentuan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : MEKANISME\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>65.1.Apabila PHK tidak dapat dihindari, maka perusahaan dan karyawan\nmengikuti tata cara PHK sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>65.2.Atasan langsung karyawan harus segera memberitahukan Manajer IR & R\natau wakil yang ditunjuk tentang PHK yang akan terjadi untuk menjamin bahwa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Semua barang-barang milik perusahaan dan pertanggungjawaban keuangan\ndiselesaikan oleh karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Karyawan diberitahu tentang hak-hak dan proses PHK-nya sesuai dengan\nprosedur yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Pembayaran akhir bagi karyawan dipersiapkan dan dibayar sebelum hari akhir\nkerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>65.3.Pengangkutan ke Tempat Penerimaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Biaya pengangkutan ke tempat penerimaan hanya diberikan bagi karyawan yang\npenerimaannya diluar Sangatta untuk semua jenis PHK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Dalam hal karyawan tersebut telah berstatus berkeluarga dan telah\nmerelokasi keluarganya ke Sangatta dengan persetujuan dan atas biaya\nperusahaan, maka biaya pengangkutan tersebut di atas termasuk untuk\nkeluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Pengangkutan barang-barang milik pribadi karyawan diatur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) Perusahaan memberikan biaya pengangkutan barang-barang milik pribadi bagi\nkaryawan“AKAD” (Karyawan yang tempat penerimaannya di luar wilayah\nKalimantan Timur) sebagai berikut: a) Kelebihan bagasi pesawat terbang sebanyak\n20 kg(dua puluh kilogram) per orang bagikaryawan sendiri dan masing-masing\nanggota keluarganya, namun tidak lebih dari 100 kg (seratus kilogram). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Diberikan angkutan laut maksimum 20 M3 (dua puluh meter kubik) untuk\nkaryawanberstatus berkeluarga dan maksimum 5 M3 (lima meter kubik) untuk\nkaryawan berstatus lajang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii) Perusahaan memberikan biaya pengangkutan barang-barang milik pribadi\nbagi karyawan “AKAL” (Karyawan yang tempat penerimannya diwilayah\nKalimantan Timur) diberikan angkutan darat terhemat ke tempat penerimaan\nkaryawan maksimum 20 M3 (dua puluh meter kubik) untuk karyawan berstatus\nberkeluarga dan maksimum 5 M3 (lima meter kubik) untuk karyawan berstatus\nlajang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : PHK DALAM MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Atasan yang bersangkutan akan melengkapi formulir penilaian kinerja selama\nmasa percobaan dan menyampaikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hasilnya kepada Departemen IR & R untuk memberitahu secara resmi status\nhubungan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 : PHK KARENA UNJUK KARYA YANG TIDAK MEMUASKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>67.1.Karyawan yang unjuk karyanya tidak memuaskan, dapat di PHK apabila\ntelah diberitahu kekurangannya melalui tindakan disiplin dan telah diberi\nkesempatan untuk memperbaiki namun tidak menunjukkan peningkatan yang\nberarti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67.2.Karyawan yang di PHK karena unjuk karya tidak memuaskan, diberikan Uang\nPesangon sesuai Pasal 77.1, Uang Penghargaan Masa Kerja (apabila berhak) sesuai\nPasal 77.2, dan Uang Penggantian Hak (apabila berhak) sesuai Pasal 77.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 : PHK KARENA ALASAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Karyawan yang tidak dapat melanjutkan hubungan kerjanya setelah mengikuti\nProgram Rehabilitasi Tempat Kerja (PRTP) dan kemudian di PHK karena alasan\nkesehatan diberikan Uang Pesangon dua kali Pasal 77.1, Uang Penghargaan Masa\nKerja (apabila berhak) dua kali Pasal 77.2, Uang Penggantian Hak (apabila\nberhak) sesuai Pasal 77.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 : PHK KARENA KESALAHAN BERAT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Karyawan yang di PHK karena pelanggaran berat berhak mendapatkan Uang\nPenggantian Hak Pasal 77.3 dan Uang Pisah sesuai Pasal 77.4 serta hak lain\nsesuai Putusan Pengadilan atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan\nIndustrial (apabila ada).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 : PHK KARENA AKUMULASI TINDAKAN DISIPLIN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hal karyawan telah mendapatkan Surat Peringatan Terakhir tetapi masih\nmelakukan pelanggaran yang dapat dikenai Surat Peringatan Ringan\u002FSerius, maka\nhubungan kerjanya diputuskan dengan pembayaran Uang Pesangon sesuai Pasal 77.1,\nUang Penghargaan Masa Kerja (apabila berhak) sesuai Pasal 77.2, dan Uang\nPenggantian Hak sesuai Pasal 77.3 (apabila berhak). Jika pelanggaran yang\nberikutnya termasuk dalam kategori Surat Peringatan Terakhir maka pembayaran\nyang diberlakukan kepada karyawan adalah sesuai Pasal 69 (PHK Karena Kesalahan\nBerat). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 : PHK KARENA MANGKIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Karyawan yang di PHK karena mangkir tidak mendapat pembayaran Uang Pesangon\ndan Uang Penghargaan Masa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kerja, tetapi mendapat Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 77.3 dan Uang Pisah\nsesuai Pasal 77.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 : PHK ATAS PERMINTAAN SENDIRI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>72.1.Karyawan yang atas permintaan sendiri bermaksudmengundurkan diri dari\nPerusahaan, harus mengajukan surat permintaan pengunduran dirinya kepada\nperusahaan 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan hubungan kerjanya\nmelalui atasan atau Managernya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>72.2.PHK atas permintaan sendiri tidak berhak atas Uang Pesangon dan Uang\nPenghargaan Masa Kerja. Karyawan hanya berhak atas pembayaran Uang Penggantian\nHak (apabila berhak) sesuai Pasal 77.3 dan Uang Pisah sesuai Pasal 77.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>72.3 Karyawan yang mengundurkan diri, maka pemutusan hubungan kerjanya\nterhitung sejak hari terakhir karyawan tersebut meninggalkan site\u002Fkantor\u002Ftempat\nkerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 : PHK KARENA MENCAPAI USIA PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>73.1.Usia pensiun normal adalah 55 (lima puluh lima) tahun, yaitu pada hari\npertama sesudah berulang tahun ke-55 (lima puluh lima).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>73.2.Untuk karyawan yang di PHK karena telah mencapai usia pensiun,\nperusahaan akan memberikan pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan Peraturan\nDana Pensiun Kaltim Prima Coal, Bonus Masa Kerja, bantuan pemulangan ke tempat\npenerimaan atau maksimal biaya transportasi ke Jakarta dengan kapal laut kelas\n3, dan uang pisah sebesar; dibawah 5 (lima) tahun masa kerja mendapat 2 (dua)\nkali upah pokok, 5 (lima) tahun s\u002Fd kurang dari 10 (sepuluh) tahun mendapat 3\n(tiga) kali upah pokok, masa kerja 10 (sepuluh) tahun keatas mendapat 4 (empat)\nkali upah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>73.3.Dalam hal besarnya pembayaran sebagaimana tersebut di dalam butir 73.2.\ndiatas ternyata lebih kecil daripada jumlah Uang Pesangon 2 (dua) kali\nketentuan Pasal 77.1, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal\n77.2, dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 77.3, maka selisihnya\ndibayar oleh perusahaan. Untuk perbandingan, nilai manfaat pensiun dihitung\ndalam nilai sekaligus nominal saat perbandingan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>73.4.Atas persetujuan bersama yang ditanda tangani oleh CEO, seseorang yang\ntelah mencapai usia pensiun normal (Pasal 73.1), hubungan kerjanya dapat\ndiperpanjang sampai setinggi-tingginya usia 60 (enam puluh) tahun. Dalam hal\npemutusan hubungan kerja ini, karyawan akan diberikan manfaat pensiun sesuai\ndengan Peraturan Dana Pensiun Kaltim Prima Coal dan Bonus Masa Kerja sesuai\nketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>73.5.Perusahaan memberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 3 (tiga)\nbulan untuk karyawan tetap. Selama MPP, karyawan dapat memilih masuk kerja atau\ntidak. Pembayaran hanya berupa gaji pokok saja, bila memilih tidak masuk kerja.\nSelain itu, perusahaan (Divisi HR) mengatur pelatihan yang diperlukan untuk\nmeningkatkan kemandiriannya setelah memasuki usia pensiun. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 : PHK KARENA PENSIUN DIPERCEPAT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Atas persetujuan bersama antara karyawan dan perusahaan, karyawan dapat\nmengajukan Pensiun Dipercepat setelah hari pertama ulang tahun ke-45 (empat\npuluh lima). Dalam hal pemutusan hubungan kerja ini, karyawan mendapat manfaat\npensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Kaltim Prima Coal dan Bonus Masa\nKerja sesuai Pasal 39.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 : PHK KARENA KELEBIHAN TENAGA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>75.1.Karyawan yang akan di PHK karena kelebihan tenaga kerjaakan diberitahu\nsecara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>75.2.Karyawan yang di PHK karena kelebihan tenaga kerja akan mendapatkan\npembayaran pesangon sebesar Uang Pesangon dua kali Pasal 77.1, Uang Penghargaan\nMasa Kerja (apabila berhak) Pasal 77.2, Uang Penggantian Hak (apabila berhak)\nsesuai Pasal 77.3 dan tambahan 1 (satu) bulan upah pokok. Selain jumlah\ntersebut, Perusahaan dapat memberikan tambahan pembayaran sesuai kebijakan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>75.3.Untuk hal-hal khusus yang tidak tercantum pada pasal-pasal PHK di atas,\nseperti restrukturisasi dan reorganisasi besar atau perubahan teknologi,\nketentuan jumlah pembayaran pesangon, ditetapkan berdasarkan kesepakatan\nbersama antara karyawan dan perusahaan, minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 : PHK KARENA MENINGGAL DUNIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>76.1.Dalam hal karyawan yang meninggal dunia, perusahaan akan memberikan\npembayaran akhir kepada ahli warisnya sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Santunan Kematian dan Tunjangan Hari Tua dari JAMSOSTEK diserahkan setelah\nklaim diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Santunan Asuransi Kematian dari Asuransi Jiwa Kumpulan (Kolektif) apabila\nklaim telah diterima dari Asuransi tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Gaji\u002FUpah penuh pada bulan Karyawan meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Uang Pesangon 2 (dua) kali yang dirinci pada Pasal 77.1, Uang Penghargaan\nMasa Kerja (apabila berhak) seperti dirinci pada Pasal 77.2, Uang Penggantian\nHak seperti dirinci pada Pasal 77.3. dan ditambah 2 (dua) bulan Upah Pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>76.2.Ahli waris karyawan, adalah isteri atau suami dan\u002Fatau anak anaknya\ndan\u002Fatau saudaranya yang dinyatakan dalam Formulir Pendaftaran JAMSOSTEK.\nApabila tidak ada Ahli waris yang dinyatakan dalam formulir tersebut, maka\npenentuan ahli waris akan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>76.3.Karyawan wajib menyerahkan daftar ahli warisnya dan melaporkan setiap\nperubahannya kepada Bagian Benefit. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 : UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, UANG PENGGANTIAN\nHAK, DAN UANG PISAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cp>77.1. Tabel Uang Pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Masa\n        Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>\u003Cstrong>Uang\n        Pesangon x (Upah Pokok perbulan + PPFP per bulan)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cstrong>\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>>3 bulan sampai kurang dari satu tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 tahun sampai kurang dari 2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2 tahun sampai kurang dari 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 tahun sampai kurang dari 4 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4 tahun sampai kurang dari 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5 tahun sampai kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6 tahun sampai kurang dari 7 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">7\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7 tahun sampai kurang dari 8 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8 tahun sampai kurang dari 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">9\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9 tahun sampai kurang dari 10tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">10\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>77.2. Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Masa\n        Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Uang\n        Penghargaan Masa Kerja x (Upah Pokok perbulan + PPFP per\n      bulan)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">7\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>24 tahun atau lebih\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">10\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>77.3.Uang Penggantian Hak terdiri dari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Uang pengganti hari-hari cuti yang berhak tetapi belum diambil (apabila\nada).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Biaya transportasi ke Tempat Penerimaan (apabila berlaku).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari Uang\nPesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja (apabila berhak).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>77.4.Tabel Uang Pisah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Masa\n        Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Uang\n        Pisah\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>> 3 bulan sampai kurang dari 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5 tahun sampai kurang dari 10 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10 tahun atau lebih\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 : SURAT KETERANGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Departemen IR & R akan menerbitkan Surat Keterangan Kerja untuk karyawan\nyang di PHK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : LAIN-LAIN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 : KOPERASI KARYAWAN PT KALTIM PRIMA COAL (K3PC)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan sesuai dengan kemampuannya ikut mendorong dan membantu ke arah\ntumbuh dan berkembangnya Koperasi Karyawan Kaltim Prima Coal yang didirikan\noleh karyawan perusahaan. Ketentuan secara rinci mengenai hal ini diatur oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 : KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL DAN BUDAYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan mengakui tanggung-jawabnya terhadap karyawan, masyarakat,\npemerintah dan lingkungan. Dalam kerangka filosofi ini, perusahaan mendirikan\nbeberapa Yayasan sebagai wahana untuk mengembangkan pendidikan, aspek aspek\nsosial dan budaya di komunitas perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan\nkaryawan dan keluarganya dalam arti yang seluas-luasnya. Ketentuan secara rinci\nmengenai hal ini diatur oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 : KOMITMEN MUTU DAN PRODUKTIVITAS \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan dan seluruh SP\u002FSB mempunyai komitmen antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>81.1.Bersama-sama senantiasa meningkatkan disiplin, kualitas dan kuantitas\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>81.2.Memperhatikan keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja dan\nsekitarnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>81.3.Bersama-sama menjalankan program pengendalian mutu yang meliputi saran\nperbaikan, perawatan, peningkatan produktivitas secara terpadu, sesuai system\npengelolaan keselamatan, kesehatan dan lingkungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>81.4.Bersama-sama selalu berusaha menemukan gagasan \u002F ide atau cara kerja\nbaru yang lebih efektif dan efisien di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>81.5.Mendorong karyawan memiliki dan meningkatkan kemampuan serta\nketerampilan yang diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>81.6.Menjaga hubungan yang harmonis antara unsur-unsur di dalam dan di luar\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : PELAKSANAAN PRIMA PERKASA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 : KETENTUAN PERALIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jika dikemudian hari ada anggota Pengurus SP\u002FSB atau wakil perusahaan yang\nmewakili masing-masing pihak dalam membuat PRIMA PERKASA ini mengundurkan diri\ndari kepengurusan atau dari perusahaan; atau ada pergantian atau penambahan\natau perubahan SP\u002FSB yang ada di Perusahaan; atau Perusahaan mengadakan\nperubahan nama, pemilik, atau penggabungan usaha dengan perusahaan lain; maka\nPRIMA PERKASA ini tetap berlaku untuk jangka waktu yang telahditetapkan pada\nPasal 85 di bawah ini. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 : PERUBAHAN KESEPAKATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>83.1.Selama masa berlakunya PRIMA PERKASA ini, perusahaan dan karyawan\nsepakat untuk mentaatinya dan melaksanakan semua ketentuan yang terdapat di\ndalamnya dan tidak akan mengajukan suatu permintaan apapun untuk mengubahnya\natau melampaui \u002F mengurangi ketentuan yang telah disetujui \u002F dituangkan dalam\nPRIMA PERKASA ini ataupun berhubungan dengan pelaksanaannya, kecuali hal\ntersebut secara jelas telah disepakati kedua belah pihak, dan ini akan\ndituangkan dalam bentuk Addendum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>83.2.Baik perusahaan maupun karyawan bersama sama bertanggung jawab untuk\nmemenuhi semua kewajiban yang disetujui bersama dalam PRIMA PERKASA ini atau\nberhubungan dengan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 : PERATURAN PELAKSANAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>84.1.Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam PRIMA PERKASA ini akan\ndiatur \u002F ditetapkan tersendiri atas persetujuan bersama antara Perusahaan dan\nSP\u002FSB, kecuali dalam hal ketentuan tersebut menyatakan akan diatur oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>84.2.Dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut berhubungan dengan nilai uang,\nmaka dapat diadakan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kemampuan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>84.3.Perusahaan dan SP\u002FSB bersepakat untuk mengadakan pertemuan sesuai\nkebutuhan untuk saling berkonsultasi dalam penerapan PRIMA PERKASA dan\nperaturan-peraturan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan yang menyangkut\nkepentingan karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 85 : WAKTU BERLAKUNYA PRIMA PERKASA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>85.1.PRIMA PERKASA ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal\n1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 dan dapat diperpanjang selama 1\n(satu) tahun lagi atas persetujuan kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>85.2.Khusus untuk perundingan PRIMA PERKASA yang akan datang, perusahaan dan\nkaryawan setuju untuk membicarakan hal-hal untuk prosedur perundingan\nselanjutnya selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>85.3.Selama belum tercapainya PRIMA PERKASA yang baru setelah berakhirnya\nmasa berlaku Perjanjian ini, maka PRIMA PERKASA ini tetap berlaku sampai\ntercapainya PRIMA PERKASA yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 : HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG TELAH ADA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pasal-pasal yang ada dalam Perjanjian Kerja yang telah ada, namun\nbertentangan dengan ketentuan pada PRIMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERKASA ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 : DISTRIBUSI PRIMA PERKASA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cp>Buku PRIMA PERKASA ini diberikan kepada semua karyawan yang berhak untuk\ndigunakan sebagai acuan dan pedoman dalam menyelesaikan hal-hal yang\nberhubungan dengan ketenagakerjaan antara karyawan dan perusahaan. Perusahaan\nbersama dengan SP\u002FSB akan melakukan sosialisasi PRIMA PERKASA yang baru ini\nkepada semua karyawan. PRIMA PERKASA ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal\n23 Mei 2013 oleh para pihak yang melakukan perjanjian kerja bersama. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jakarta, 23 Mei 2013\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-casignemployees\">\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PIHAK-PIHAK\nYANG MENGADAKAN PERJANJIAN SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">KHUDORISALEH\nST\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Korps Pegawai\nPertambangan Batubara (KORPPRA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">SURIYANTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Serikat\nPekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi, dan Umum (SP KEP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">EVAN\nSALEHUDDINHADI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Serikat\nPekerja Keadilan (SPK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">MENYAKSIKAN:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">DIREKTUR\nJENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">DAN JAMINAN\nSOSIAL TENAGA KERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">KEMENTERIAN\nTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">REPUBLIK\nINDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">R. IRIANTO\nSIMBOLON, SE, MM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Nip. 19610514\n198003 1 001\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            \n            ",{"contracttrialperiod":46,"severance_number_1_tenure":50,"alternatives":54,"funeralpay":58,"annleaveallowancetype1":62,"LOWWAGE_provision":66,"maxsicknesspayperc":70,"holidaysweeks":74,"EMPCONTR_trigger":78,"annleaveallowanceperc1":82,"casignemployees":84,"schedulesrestpw":88,"sundayallowancetype1":92,"longserviceallowancetype1":96,"longserviceallowancetype2":100,"paidmaternityleaveall":102,"incidentalbonustype2":106,"NOCTPREM_trigger":110,"hoursovertimemax":114,"gender":118,"contractseverancepay1":122,"cbaratificationdate":124,"WAGES_trigger":128,"PAYSCALES_type":132,"hourspday_select":134,"maxsicknesspay":136,"ONCERISE_trigger":138,"shiftallowanceperc1":140,"PAYSCALES_period":142,"overtimeallowancetypeperiod":144,"pensionfund":146,"mealvouchersamount":150,"TRAINING_trigger":154,"COSTLIV_trigger":158,"ANNLEAVE_trigger":162,"WORKHOURS_trigger":164,"hourspweek":168,"SICDIS_trigger":170,"eqpay":174,"MAXHOURS_trigger":176,"mealvouchers":178,"trainingprogrammes":182,"contractseverancepay":184,"paidmaternityleaveduration":186,"childcareleave":188,"pregnancy":192,"mealvoucherstype1":194,"cbadate_start":196,"holidaysdays":200,"maxsicknesspaytype":202,"shiftallowancetype":204,"healthinsurance":206,"sundayallowancetype":210,"healthandsafetypolicy":212,"overtimeallowancetype1":216,"breastfeeding_dangerouswork":218,"contracttrial":220,"sicknesspay":222,"incidentalbonustype":224,"healthinsurancerelatives":226,"paidpaternityleave":230,"sicknessmaxdaysnr":232,"sundayallowanceperc1":236,"LOWWAGE_trigger":238,"annleaveallowanceamount1":240,"PAYSCALES_trigger":242,"overtimeallowancetype":244,"hivpolicy":246,"disabilityfund":250,"paidpaternityleaveduration":254,"disabilitypay":256,"cbadate_end":260,"severance_number":262,"hourspweek_select":264,"childcare":266,"hourspday":268,"MEALALL_trigger":270,"maternityotherclause":272,"OVERTIME_trigger":276,"SOCSEC_trigger":278,"healthcareaccess":281,"annleaveallowancetype":283,"SUNDAY_trigger":285,"healthandsafetytraining":287,"sicknessmaxdays":291,"MEDICAL_trigger":293,"overtimeallowanceperc1":296,"PAYSCALES_amount":298,"SCHEDULE_trigger":300,"educationtuition":304,"healthcareaccessrelatives":308,"lowwageperiod":310,"severance":312,"bankholidays1":314,"paidmaternityleave":318,"PAIDLEAV_trigger":320},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"contracttrialperiod","9.1.Masa percobaan paling lama 3 (tiga) ","9.1.Masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan berlaku bagi Karyawan Tetap.\nBagi Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketentuan ini tidak\nberlaku.",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"severance_number_1_tenure","77.1. Tabel Uang Pesangon Masa Kerja Uan","77.1. Tabel Uang Pesangon\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Masa\n        Kerja\n      Uang\n        Pesangon x (Upah Pokok perbulan + PPFP per bulan)\n\n        \n      \n    \n    \n      >3 bulan sampai kurang dari satu tahun\n      1\n    \n    \n      1 tahun sampai kurang dari 2 tahun\n      2\n    \n    \n      2 tahun sampai kurang dari 3 tahun\n      3\n    \n    \n      3 tahun sampai kurang dari 4 tahun\n      4\n    \n    \n      4 tahun sampai kurang dari 5 tahun\n      5\n    \n    \n      5 tahun sampai kurang dari 6 tahun\n      6\n    \n    \n      6 tahun sampai kurang dari 7 tahun\n      7\n    \n    \n      7 tahun sampai kurang dari 8 tahun\n      8\n    \n    \n      8 tahun sampai kurang dari 9 tahun\n      9\n    \n    \n      9 tahun sampai kurang dari 10tahun\n      10",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"alternatives","7.2.Perusahaan akan melakukan pengalihan","7.2.Perusahaan akan melakukan pengalihan tugas bagi karyawan wanita yang\nhamil yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan bagi karyawan\ntersebut untuk bekerja di tempat kerjanya selama kehamilannya sesuai dengan\nketentuan perundangan yang berlaku.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"funeralpay","35.1.Bantuan penguburan sebesar Rp. 4.00","35.1.Bantuan penguburan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) diberikan\nkepada ahli waris tanpa memandang status hubungan kerja atas kematian karyawan,\nisteri, suami, anak, orang tua dan mertua dengan dibuktikan surat keterangan\nkematian dari yang berwenang untuk membantu biaya penguburan. Bantuan ini hanya\ndiberikan satu kali saja untuk satu kejadian kematian 1 (satu) orang dengan\ntanpa mempertimbangkan jumlah saudara almarhum yang bekerja sebagai karyawan di\nPerusahaan. ",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"annleaveallowancetype1","i.Perusahaan memberikan pembayaran Premi","i.Perusahaan memberikan pembayaran Premi Istirahat Tahunan sebesar 225% dari\ngaji pokok ditambah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"LOWWAGE_provision","22.2.Perusahaan memberlakukan Skala Upah","22.2.Perusahaan memberlakukan Skala Upah untuk karyawan golongan A, B, dan C\nsebagai berikut:\n\nSkala Upah Bulanan Dalam Rupiah\n\n(berlaku mulai 1 Januari 2013)\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Golongan\n      Minimal\n      Kompeten\n      Maksimal\n    \n    \n      Min\n      Maks\n    \n    \n      A\n      Rp 2.226.000\n      Rp 2.862.000\n      Rp 3.657.000\n      Rp 4.134.000\n    \n    \n      B\n      Rp 3.015.000\n      Rp 4.174.000\n      Rp 5.334.000\n      Rp 6.261.000\n    \n    \n      C\n      Rp 4.464.000\n      Rp 6.377.000\n      Rp 8.148.000\n      Rp 9.565.000",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"maxsicknesspayperc","f)Karyawan yang mendapatkan ijin sakit y","f)Karyawan yang mendapatkan ijin sakit yang berkepanjangan tersebut di atas\nakan menerima upah sebagai berikut:\n\ni)Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari\nupah;\n\nii)Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus)\ndari upah;\n\niii)Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari\nupah, dan;\n\niv)Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah\nsebelumpemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"holidaysweeks","Perusahaan memberikan istirahat tahunan ","Perusahaan memberikan istirahat tahunan 16 (enam belas) hari kalender dengan\nupah bagi karyawan sebagai hari- hari istirahat dan dimaksudkan agar karyawan\ndapat menangani keperluan pribadi yang tidak sempat diselesaikan selama\nbertugas.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"EMPCONTR_trigger","Sesuai dengan ketentuan perundangan yang","Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perusahaan menggolongkan\nkaryawan menjadi dua macam: Karyawan Tetap.\n\nKaryawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pelaksanaannya merujuk\nke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi Nomor : KEP.100\u002FMEN\u002FVI\u002F2004.",{"bindId":83,"name":64,"text":65},"annleaveallowanceperc1",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"casignemployees","PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN S","PIHAK-PIHAK\nYANG MENGADAKAN PERJANJIAN SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\n\nKHUDORISALEH\nST\n\nKorps Pegawai\nPertambangan Batubara (KORPPRA)\n\n\n\nSURIYANTO\n\nSerikat\nPekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi, dan Umum (SP KEP)\n\n\n\nEVAN\nSALEHUDDINHADI\n\nSerikat\nPekerja Keadilan (SPK)\n\n\n\nMENYAKSIKAN:\n\nDIREKTUR\nJENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL\n\nDAN JAMINAN\nSOSIAL TENAGA KERJA\n\nKEMENTERIAN\nTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI\n\nREPUBLIK\nINDONESIA\n\nR. IRIANTO\nSIMBOLON, SE, MM\n\nNip. 19610514\n198003 1 001",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"schedulesrestpw","14.1.Waktu kerja biasa ada dua macam, ya","14.1.Waktu kerja biasa ada dua macam, yaitu 7 jam sehari dan 40 jam per\nminggu dengan 6 hari kerja per minggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu\ndengan 5 hari kerja per minggu. Pengaturan jam kerja ini diatur secara rinci\noleh perusahaan.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"sundayallowancetype1","20.1.Upah kerja lembur diberikan kepada ","20.1.Upah kerja lembur diberikan kepada karyawan golongan A, B, dan C\napabila bekerja lembur sesuai perintah perusahaan. Upah kerja lembur akan\ndibayarkan sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku. Bekerja\nmelebihi jam kerja normal tetapi kurang dari V2 (setengah) jam tidak dihitung\nsebagai kerja lembur.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"longserviceallowancetype1","Perusahaan akan memberikan penghargaan t","Perusahaan akan memberikan penghargaan terhadap karyawan yang telah bekerja\nsecara terus menerus selama 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas)\ntahun dan seterusnya setiap kelipatan 5 (lima) tahun. \n\n\n\nPenghargaan Masa Kerja\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Masa Kerja\n      Penghargaan\n    \n    \n      5 Tahun\n      sertifikat + uang Rp. 2.750.000,-\n    \n    \n      10 Tahun\n      sertifikat + uang Rp. 5.250.000,-\n    \n    \n      15 Tahun\n      sertifikat + uang Rp. 7.750.000,-\n    \n    \n      20 Tahun\n      sertifikat + uang Rp. 10.250.000,-\n    \n    \n      25 Tahun\n      sertifikat + uang Rp.12.750.000,-",{"bindId":101,"name":98,"text":99},"longserviceallowancetype2",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"paidmaternityleaveall","Karyawan wanita berhak atas istirahat be","Karyawan wanita berhak atas istirahat bersalin selama maksimum 3 (tiga)\nbulan dengan upah. ",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"incidentalbonustype2","39.1.Perusahaan akan memberikan Bonus Ma","39.1.Perusahaan akan memberikan Bonus Masa Kerja kepada semua Karyawan Tetap\nyang telah menjadi anggota Dana Pensiun Kaltim Prima Coal dan menjalani masa\npensiun pada usia pensiun normal yang besarnya adalah Masa Kerja (dalam tahun)\ndibagi 30, dikali 33 bulan upah pokok (MK\u002F30 x 33 x GP).",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"NOCTPREM_trigger","31.1.Ketentuan mengenai premi kerja berg","31.1.Ketentuan mengenai premi kerja bergilir adalah berlaku bagi karyawan\ngolongan A, B, dan C yang bekerja secara bergilir sebagai berikut :\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Kerja Bergilir\n      Premi Kerja Bergilir (% x upah per hari)\n    \n    \n      Pagi\n      7%\n    \n    \n      Sore\n      11%\n    \n    \n      Malam\n      23%",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"hoursovertimemax","Perusahaan menetapkan pembatasan maksimu","Perusahaan menetapkan pembatasan maksimum jumlah jam kerja lembur pada\nsetiap minggu atau bulan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang \u002F\nPeraturan Pemerintah yang berlaku, kebutuhan operasional perusahaan dan sasaran\npencapaian program keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"gender","7.1.Karyawan wanita mendapatkan kesejaht","7.1.Karyawan wanita mendapatkan kesejahteraan yang sama sebagaimana karyawan\npria sesuai dengan status dan jabatannya di dalam perusahaan.",{"bindId":123,"name":52,"text":53},"contractseverancepay1",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"cbaratificationdate","Buku PRIMA PERKASA ini diberikan kepada ","Buku PRIMA PERKASA ini diberikan kepada semua karyawan yang berhak untuk\ndigunakan sebagai acuan dan pedoman dalam menyelesaikan hal-hal yang\nberhubungan dengan ketenagakerjaan antara karyawan dan perusahaan. Perusahaan\nbersama dengan SP\u002FSB akan melakukan sosialisasi PRIMA PERKASA yang baru ini\nkepada semua karyawan. PRIMA PERKASA ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal\n23 Mei 2013 oleh para pihak yang melakukan perjanjian kerja bersama. \n\n\n\nJakarta, 23 Mei 2013",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"WAGES_trigger","22.1.Upah dibayarkan kepada karyawan sec","22.1.Upah dibayarkan kepada karyawan secara bulanan sesuai dengan jadwal\nyang ditentukan oleh perusahaan. Untuk mempermudah kelancaran pembayaran gaji,\nmaka karyawan diwajibkan membuka rekening bank. ",{"bindId":133,"name":68,"text":69},"PAYSCALES_type",{"bindId":135,"name":90,"text":91},"hourspday_select",{"bindId":137,"name":72,"text":73},"maxsicknesspay",{"bindId":139,"name":108,"text":109},"ONCERISE_trigger",{"bindId":141,"name":112,"text":113},"shiftallowanceperc1",{"bindId":143,"name":68,"text":69},"PAYSCALES_period",{"bindId":145,"name":94,"text":95},"overtimeallowancetypeperiod",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"pensionfund","38.1.Program a)Perusahaan memberikan pro","38.1.Program\n\na)Perusahaan memberikan program pensiun Manfaat Pasti (MP) bagi karyawan\ntetap yang diterima bekerja sebelum 1 Juli 2005 melalui Program Dana Pensiun\nKaltim Prima Coal yang mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan\nRepublik Indonesia, tertanggal 29 November 1995, Nomor: KEP369\u002FKM.17\u002F1995.\nPelaksanaan Program Dana Pensiun ini diatur secara tersendiri dalam Peraturan\nDana Pensiun Kaltim Prima Coal. ",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"mealvouchersamount","Perusahaan memberikan bantuan uang makan","Perusahaan memberikan bantuan uang makan kepada seluruh karyawan sebesar Rp.\n20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari. Bantuan ini diberikan sesuai dengan\nkehadiran karyawan di tempat kerja yang dibuktikan dengan daftar kehadiran\n(time sheet), minimal setelah bekerja selama 4 (empat) jam. Bantuan ini tidak\nberlaku bagi karyawan yang tinggal di wisma\u002Fcamp perusahaan.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"TRAINING_trigger","Berdasarkan kebutuhannya, perusahaan mem","Berdasarkan kebutuhannya, perusahaan memberikan dan mendukung\nprogram-program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan\npengetahuan dan keterampilan kerja baik melalui program pelatihan di dalam\nmaupun di luar perusahaan dan karyawan mendukung program-program pengembangan\ndan pelatihan tersebut.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"COSTLIV_trigger","26.2.Kenaikan ini tidak berlaku secara o","26.2.Kenaikan ini tidak berlaku secara otomatis, namun tergantung pada\nfaktor-faktor dalam perencanaan dan kebijakan pengupahan perusahaan. ",{"bindId":163,"name":64,"text":65},"ANNLEAVE_trigger",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"WORKHOURS_trigger","13.1.Jadwal kerja karyawan diatur oleh p","13.1.Jadwal kerja karyawan diatur oleh perusahaan dengan berpedoman pada\nPeraturan Ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan kebutuhan\noperasional perusahaan, sepanjang memenuhi batas yang diijinkan oleh\nUndang-Undang \u002F Peraturan Pemerintah, hari dan jam kerja pada tiap lokasi basis\nkerja sewaktu-waktu dapat diubah dan diumumkan kepada Karyawan.",{"bindId":169,"name":90,"text":91},"hourspweek",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"SICDIS_trigger","46.1.Ijin Sakit dengan upah diberikan ke","46.1.Ijin Sakit dengan upah diberikan kepada karyawan selama tidak masuk\nkerja karena sakit atau karena ketidakmampuan fisiknya yang dibuktikan dengan\nsurat keterangan yang sah dari dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh\nperusahaan. Surat keterangan tersebut harus diserahkan pada hari pertama\nkembali bekerja. ",{"bindId":175,"name":120,"text":121},"eqpay",{"bindId":177,"name":116,"text":117},"MAXHOURS_trigger",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"mealvouchers","c)Perusahaan menyediakan akomodasi di wi","c)Perusahaan menyediakan akomodasi di wisma termasuk 3 (tiga) kali makan dan\ncucian kepada karyawan dengan tempat penerimaan di luar Sangatta dan belum\nmerelokasi keluarganya ke Sangatta atas biaya perusahaan.",{"bindId":183,"name":156,"text":157},"trainingprogrammes",{"bindId":185,"name":52,"text":53},"contractseverancepay",{"bindId":187,"name":104,"text":105},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"childcareleave","44.1.Ijin dengan mendapatkan upah dapat ","44.1.Ijin dengan mendapatkan upah dapat diberikan sebagai berikut:\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Kejadian\n      Lamanya\n        Ijin\n    \n    \n      Karyawan menikah\n      3 (tiga) hari\n    \n    \n      Menikahkan anak\n      2 (dua) hari\n    \n    \n      Mengkhitankan\u002Fmembaptiskan anak dan sejenisnya bagi agama lain\n      2 (dua) hari\n    \n    \n      Isteri melahirkan atau keguguran kandungan\n      2 (dua) hari\n    \n    \n      Karyawan wanita yang dalam masa haid merasa sakit\n      2 (dua) hari\n    \n    \n      Suami\u002Fisteri, orang tua\u002Fmertua atau anak atau menantu meninggal\n      dunia\n      2 (dua) hari\n    \n    \n      Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia\n      1 (satu) hari\n    \n    \n      Suami\u002Fisteri, orang tua\u002Fmertua atau anak atau menantu sakit keras\n      1 (satu) hari\n    \n    \n      Menunaikan ibadah haji (maksimum)*\n      40 (empat puluh) hari",{"bindId":193,"name":56,"text":57},"pregnancy",{"bindId":195,"name":152,"text":153},"mealvoucherstype1",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"cbadate_start","85.1.PRIMA PERKASA ini berlaku selama 2 ","85.1.PRIMA PERKASA ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal\n1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 dan dapat diperpanjang selama 1\n(satu) tahun lagi atas persetujuan kedua belah pihak.",{"bindId":201,"name":76,"text":77},"holidaysdays",{"bindId":203,"name":72,"text":73},"maxsicknesspaytype",{"bindId":205,"name":112,"text":113},"shiftallowancetype",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"healthinsurance","29.2.Perusahaan melaksanakan program kes","29.2.Perusahaan melaksanakan program kesehatan melalui jasa asuransi\nkesehatan untuk rawat inap saja.",{"bindId":211,"name":94,"text":95},"sundayallowancetype",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"healthandsafetypolicy","50.1.Perusahaan dan karyawan wajib menta","50.1.Perusahaan dan karyawan wajib mentaati ketentuan dan peraturan\nperundangan yang terkait dengan aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang\nberlaku.",{"bindId":217,"name":94,"text":95},"overtimeallowancetype1",{"bindId":219,"name":56,"text":57},"breastfeeding_dangerouswork",{"bindId":221,"name":48,"text":49},"contracttrial",{"bindId":223,"name":72,"text":73},"sicknesspay",{"bindId":225,"name":108,"text":109},"incidentalbonustype",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"healthinsurancerelatives","29.1.Perusahaan menyediakan fasilitas pe","29.1.Perusahaan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk karyawan dan\ntanggungannya.\n\n29.2.Perusahaan melaksanakan program kesehatan melalui jasa asuransi\nkesehatan untuk rawat inap saja.",{"bindId":231,"name":190,"text":191},"paidpaternityleave",{"bindId":233,"name":234,"text":235},"sicknessmaxdaysnr","g)Apabila setelah 1 (satu) tahun kalende","g)Apabila setelah 1 (satu) tahun kalender terus-menerus tanpa terputus\nkaryawan menjalani ijin sakit berkepanjangan dan dokter perusahaan menetapkan\nbahwa karyawan yang bersangkutan tidak dapat kembali bekerja dan pengobatan\ntelah selesai, maka perusahaan dapat melakukan PHK sejak berakhirnya ijin sakit\nberkepanjangan.",{"bindId":237,"name":94,"text":95},"sundayallowanceperc1",{"bindId":239,"name":68,"text":69},"LOWWAGE_trigger",{"bindId":241,"name":64,"text":65},"annleaveallowanceamount1",{"bindId":243,"name":68,"text":69},"PAYSCALES_trigger",{"bindId":245,"name":94,"text":95},"overtimeallowancetype",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"hivpolicy","50.3.Perusahaan mengadakan pemeriksaan k","50.3.Perusahaan mengadakan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala\nsesuai dengan peraturan dan standar perusahaan untuk masing-masing jenis\npekerjaan. Pemeriksaan kesehatan wajib dijalani oleh karyawan.",{"bindId":251,"name":252,"text":253},"disabilityfund","32.1.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah ","32.1.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, setiap karyawan\ndiikutkan menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) pada\nPT. JAMSOSTEK untuk:\n\na)JaminanKecelakaan Kerja (JKK).\n\nbJaminanKematian (JK).\n\nc)JaminanHari Tua (JHT).\n\n32.2.Premi JAMSOSTEK\n\nSetiap karyawan ikut membayar premi 2% (dua persen) dari upah pokok dan PPFP\nper bulan yang dipotong langsung dari penghasilan bulanannya. Secara ringkas\npembebanan premi Jamsostek sebagai berikut:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Program\n      Dibayar\n        oleh\n    \n    \n      Karyawan\n      Perusahaan\n    \n    \n      Jaminan Kecelakaan Kerja*)\n      \n      1.74%\n    \n    \n      Jaminan Kematian\n      \n      0.30%\n    \n    \n      Jaminan Hari Tua\n      2%\n      3.70%\n    \n  \n\n\n*) Tarif yang berlaku untuk sektor pertambangan.",{"bindId":255,"name":190,"text":191},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"disabilitypay","33.1.Selain Program JAMSOSTEK, karyawan ","33.1.Selain Program JAMSOSTEK, karyawan diasuransikan atas tanggungan\nperusahaan pada Program Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Kolektif pada asuransi\nyang ditunjuk oleh perusahaan. Program ini merupakan perlindungan 24 (dua puluh\nempat) jam terhadap risiko cacat tetap, sebagian atau seluruhnya, dan kematian\nbaik karena kecelakaan pribadi (kecuali dalam kesengajaan) serta kematian\nbiasa, pada waktu apapun dan dimanapun sepanjang karyawan masih berstatus\nkaryawan perusahaan.",{"bindId":261,"name":198,"text":199},"cbadate_end",{"bindId":263,"name":52,"text":53},"severance_number",{"bindId":265,"name":90,"text":91},"hourspweek_select",{"bindId":267,"name":190,"text":191},"childcare",{"bindId":269,"name":90,"text":91},"hourspday",{"bindId":271,"name":152,"text":153},"MEALALL_trigger",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"maternityotherclause","b)Karyawan wanita yang keguguran berhak ","b)Karyawan wanita yang keguguran berhak memperoleh istirahat keguguran\nmaksimum 1,5 (satu setengah) bulan dengan upah terhitung sejak saat keguguran.\nSurat keterangan dokter atau bidan yang menangani kasus tersebut harus diajukan\nkepada perusahaan.",{"bindId":277,"name":94,"text":95},"OVERTIME_trigger",{"bindId":279,"name":252,"text":280},"SOCSEC_trigger","32.1.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, setiap karyawan\ndiikutkan menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) pada\nPT. JAMSOSTEK untuk:\n\na)JaminanKecelakaan Kerja (JKK).\n\nbJaminanKematian (JK).\n\nc)JaminanHari Tua (JHT).\n\n32.2.Premi JAMSOSTEK\n\nSetiap karyawan ikut membayar premi 2% (dua persen) dari upah pokok dan PPFP\nper bulan yang dipotong langsung dari penghasilan bulanannya. Secara ringkas\npembebanan premi Jamsostek sebagai berikut:",{"bindId":282,"name":228,"text":229},"healthcareaccess",{"bindId":284,"name":64,"text":65},"annleaveallowancetype",{"bindId":286,"name":94,"text":95},"SUNDAY_trigger",{"bindId":288,"name":289,"text":290},"healthandsafetytraining","50.4.Seluruh jajaran manajemen berkewaji","50.4.Seluruh jajaran manajemen berkewajibanuntukselalu memberitahukan\nperaturandanprosedur Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan.",{"bindId":292,"name":234,"text":235},"sicknessmaxdays",{"bindId":294,"name":228,"text":295},"MEDICAL_trigger","29.1.Perusahaan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk karyawan dan\ntanggungannya.",{"bindId":297,"name":94,"text":95},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":299,"name":68,"text":69},"PAYSCALES_amount",{"bindId":301,"name":302,"text":303},"SCHEDULE_trigger","13.3.Waktu istirahat untuk Karyawan Jadw","13.3.Waktu istirahat untuk Karyawan Jadwal Kerja Biasa (tidak bergilir)\nminimal 30 (tiga puluh) menit untuk hari-hari kerja baku atau hari kerja\ntambahan. Waktu istirahat ini tidak dihitung sebagai jam kerja. Untuk Karyawan\nKerja Bergilir diatur khusus sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.",{"bindId":305,"name":306,"text":307},"educationtuition","Perusahaan memberikan bantuan pendidikan","Perusahaan memberikan bantuan pendidikan anak tanggungan karyawan yang tidak\nmenempuh pendidikan di Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara (YPPSB) atau\nmenerima bantuan pendidikan dalam bentuk lain dengan rincian sebagai\nberikut:\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Jenjang\n        Pendidikan\n      Bantuan\n        \u002F tahun\n    \n    \n      SD\n      Rp.1.000.000,-\n    \n    \n      SLTP\n      Rp.1.250.000,-\n    \n    \n      SLTA\n      Rp.1.500.000,-\n    \n    \n      Perguruan Tinggi\n      Rp.3.250.000,-\n    \n  \n\n\n\n\nAnak tanggungan yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) akan diberikan\nbantuan pendidikan sesuaidengan jenjang pendidikannya.",{"bindId":309,"name":228,"text":295},"healthcareaccessrelatives",{"bindId":311,"name":68,"text":69},"lowwageperiod",{"bindId":313,"name":52,"text":53},"severance",{"bindId":315,"name":316,"text":317},"bankholidays1","Hari-hari libur resmi yang ditetapkan ol","Hari-hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahun diakui\ndan dinyatakan oleh perusahaan sebagai hari libur, kecuali untuk karyawan yang\nbekerja secara bergilir berlaku ketentuan Pasal 15.3. ",{"bindId":319,"name":104,"text":105},"paidmaternityleave",{"bindId":321,"name":76,"text":77},"PAIDLEAV_trigger","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Kaltim Prima Coal - 2013\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2013-07-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2015-06-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2013-05-23\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Penggalian, Pertambangan, penggalian batu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pertambangan Kimia dan Pupuk Mineral, Pertambangan Batu Bara\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Kaltim Prima Coal \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Korps Pegawai Pertambangan Batubara (KORPPRA) Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (SP-KEP) dan Serikat Pekerja Keadilan (SPK)\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Khudori Saleh, Suriyanto, Evan Salehuddin\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Cuti berbayar tiap tahun yang diberikan untuk merawat anggota keluarga: → 1 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Referensi khusus untuk gender dalam kesetaraan upah: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → \u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 182 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7 or 8 \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 14.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 16.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Cuti libur nasional berbayar: → Hari Raya Natal, Wafat Isa Almasih, Hari Raya Idul Adha\u002FHari Raya Kurban, Army Day \u002F Feast of the Sacred Heart\u002F St. Peter & Paul’s Day (30th June), Hari Pancasila \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR Rp 2.226.000\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → 0\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusamount1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → IDR Years of work\u002F30 x 33 x Basic pay %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → 123 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ANNLEAVE_trigger\">Tunjangan extra untuk cuti tahunan\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-annleaveallowanceperc1\">\n                    Tunjangan extra untuk cuti tahunan: → 225.0 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-annleaveallowanceamount1\">\n                    Tunjangan extra untuk cuti tahunan: → IDR Rp. 750.000\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 → 20000.0 per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[327],{"title":39,"slug":34},[329],{"type":330,"data":331},"call_to_action_body_block",{"title":332,"description":333,"variant":334,"link":335},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":332,"url":336,"description":332,"rel":337,"type":338},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[340],{"type":330,"data":341},{"title":332,"description":333,"variant":334,"link":342},{"title":332,"url":336,"description":332,"rel":337,"type":338},[]]