[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-hwa-seung-indonesia-dengan-puk-fsp-tsk-kspsi-pt-hwa-seung-indonesia-dan-psp-spn-pt-hwa-seung-indonesia-2022-2024":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":340,"content_type_view":341,"extra_breadcrumbs":342,"body":344,"body_blocks":355,"related_pages":359},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":338,"translations":339},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-hwa-seung-indonesia-dengan-puk-fsp-tsk-kspsi-pt-hwa-seung-indonesia-dan-psp-spn-pt-hwa-seung-indonesia-2022-2024","c3d53e9c-794a-11ee-baa1-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-hwa-seung-indonesia-dengan-puk-fsp-tsk-kspsi-pt-hwa-seung-indonesia-dan-psp-spn-pt-hwa-seung-indonesia-2022-2024\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-hwa-seung-indonesia-dengan-puk-fsp-tsk-kspsi-pt-hwa-seung-indonesia-dan-psp-spn-pt-hwa-seung-indonesia-2022-2024\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Hwa Seung Indonesia dengan PUK FSP TSK KSPSI PT. Hwa Seung Indonesia dan PSP SPN PT. Hwa Seung Indonesia 2022-2024","IDN PT. Hwaseung Indonesia - Jepara - 2022","Indonesia - IDN PT. Hwaseung Indonesia - Jepara - 2022","IDN PT. Hwaseung Indonesia - Jepara - 2022 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"PT HWA SEUNG 2022-2024.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>PT HWA SEUNG 2022-2024\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA PT. HWA SEUNG INDONESIA PUK FSP\nTSK-KSPSI DENGAN PT. HWA SEUNG INDONESIA PSP-SPN DAN PT. HWA SEUNG INDONESIA\nPERIODE 2022-2024\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada dasarnya hubungan antara pengusaha dan pekerja, tidak saling\nbertentangan akan tetapi saling berkepentingan dan membutuhkan. Tujuan\nperusahaan adalah menuju kemajuan, perkembangan dan keuntungan lebih baik\ndengan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien. Sementara pekerja di dalam\nbatas kegiatannya di perusahaan mengharapkan dan menghendaki kesejahteraan dan\nketenangan lahir dan batin dalam hidupnya bersama keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan sarana yang paling penting untuk\nmelaksanakan Hubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang dan berdasarkan\nkeadilan yang bertujuan untuk mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara\nKesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di dalam pembangunan nasional\nuntuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan\nUndang-Undang Dasar 1945 serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang\nberdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan,\nketertiban dan ketentraman kerja serta ketenangan dan kelancaran usaha, guna\ntercapainya peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja\nsesuai harkat, derajat dan martabatnya sama bagi manusia Indonesia\nseutuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesuai dan seirama dengan pembangunan jangka panjang pada era reformasi\nmenyeluruh di segala bidang, maka hanya dalam keadaan semacam itulah peran\nserta dan sumbangsih perusahaan serta pekerjaannya dalam usaha meningkatkan\nsumber daya manusia dan perbaikan ekonomi negara dan menaikkan taraf hidup\nbangsa dapat terwujud.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk mempertegas hak dan\nkewajiban perusahaan, Serikat Pekerja dan para pekerja untuk memperkuat\nhubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di dalam perusahaan,\nmengatur tata cara penyelesaian perbedaan pendapat, perbaikan, peningkatan,\nmempertahankan serta mengembangkan hubungan yang kooperatif dengan dilandasi\nnilai-nilai luhur kemitraan antara pengusaha dan pekerja serta memberikan\nkepastian hukum kedua belah pihak yang sudah disepakati dan disetujui dan\ndisahkan oleh Pemerintah Cq Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI,\nsecara menyeluruh ataupun yang berhubungan dengan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan berlandaskan pemikiran tersebut diatas dan atas dasar saling\nmenghormati, mempercayai dan menjunjung tinggi Perjanjian Kerja Bersama ini,\nmaka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami Pimpinan Perusahaan PT. Hwa\nSeung Indonesia dan Serikat Pekerja PT Hwa Seung Indonesia, telah sepakat dan\nsetuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Bersama sekurang- kurangnya sesuai\ndengan asas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik\nIndonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus disadari, diyakini dan disetujui,\nbahwa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 Pengusaha mempunyai hak untuk mengelola kegiatan-kegiatan seluruh\nunit-unit usaha maupun pekerjanya, sesuai ketentuan perundang-undangan\nketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha mempunyai hak untuk menuntut kepada pekerja sesuai dengan\nhaknya meliputi: cara kerja, daya kerja dan etos kerja serta kesetiaan sesuai\ndengan norma-norma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha mempunyai hak untuk menerima, menempatkan dan mengangkat\npekerja untuk suatu jabatan tertentu, memindahkan ke bagian lain yang\ndiperlukan serta memperlakukan pekerja secara wajar sesuai perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk\npekerja\u002Fburuh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas,\nterbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,\nmembela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja\u002Fburuh serta meningkatkan\nkesejahteraan pekerja\u002Fburuh PT Hwa Seung Indonesia yang berdomisili di\nKabupaten Jepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap pekerja berhak secara bebas dan sukarela menjadi anggota Serikat\nPekerja PT Hwa Seung Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Setiap pekerja mempunyai kesempatan untuk maju, meningkatkan kemampuan\ndan keterampilan adalah cita- cita setiap pekerja dan menjadikan kewajiban bagi\npengusaha untuk memberikan kesempatan yang seluas- luasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja berhak untuk dapat bekerja secara tenang, tentram secara lahir\ndan batin tanpa adanya kecemasan, keresahan, ketakutan dan tindakan\ndiskriminasi oleh pengusaha karena keanggotaannya dalam Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pengusaha wajib memberikan upah yang layak dan kesejahteraan yang\nmemadai, akan mendorong dan merangsang pekerja dapat meningkatkan etos kerja,\ngairah kerja, motivasi, dan dedikasi serta produktivitas yang tinggi, untuk\nmencapai prestasi sesuai dengan kemampuan pekerja masing-masing, tanpa\nmembedakan unsur suku, agama, keturunan dan golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pekerja berhak untuk menerima upah dan kesejahteraan yang adil tanpa\nmembedakan latar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak yaitu Pengusaha dan\nSerikat Pekerja sepakat bahwa selama berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini,\ntidak ada satu pihak manapun yang mengajukan permintaan untuk mengubah atau\nmemperbaiki Perjanjian ini atau suatu permintaan yang dapat melampaui atau\nmengurangi makna ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dan disetujui\nbersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 ISTILAH-ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan : Adalah Perseroan Terbatas Hwa Seung Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha : Adalah direktur Umum PT. HWA SEUNG INDONESIA serta pejabat\nyang diberi kuasa hukum untuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Hubungan Kerja : Adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja\nberdasarkan perjanjian kerja yang mengatur dan memuat mengenai jenis pekerjaan,\nupah, hak, dan kewajiban.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Serikat Pekerja: Adalah Pimpinan Serikat Pekerja - PUK FSP-TSK KSPSI PT.\nHWA SEUNG INDONESIA, PSP SPN PT. HWA SEUNG INDONESIA, FSB-GARTEKS PT. HWA SEUNG\nINDONESIA, PUK-KSPN PT. HWA SEUNG INDONESIA, PUK FSPIP-KASBI PT. HWA SEUNG\nINDONESIA, PUK SPAI-FSPMI PT. HWA SEUNG INDONESIA yang telah terdaftar pada\nDinas Tenaga Kerja RI Kabupaten Jepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja\u002F Buruh : Adalah orang yang mengadakan hubungan kerja, menjalin\nhubungan kerja dan menandatangani perjanjian kerja dengan PT. Hwa Seung\nIndonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Anggota Serikat Pekerja : Adalah Pekerja PT. HWA SEUNG INDONESIA yang\nPekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>menggabungkan diri dengan Organisasi Serikat Pekerja di PT. HWA SEUNG\nINDONESIA dan membayar iuran COS (Check of system) setiap bulannya sesuai\ndengan anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pimpinan Serikat : Adalah anggota Serikat Pekerja yang dipilih oleh\nanggota untuk Pekerja memimpin organisasi Serikat Pekerja di PT. HWA SEUNG\nINDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Keluarga Pekerja : Adalah orang tua, mertua, seorang istri\u002F suami dan\nanak-anak dari Pekerja berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum yang\nberlaku dan telah didaftarkan pada bagian HRD Perusahaan sebagai tanggungan\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Anak : Adalah anak pekerja yang bersangkutan yang lahir dari perkawinan\nyang sah atau anak yang disahkan menurut hukum yang berlaku, anak tiri yang\nbelum berumur 18 (delapan belas) tahun, anak angkat (adopsi) yang diakui hukum,\nbelum berpenghasilan sendiri dan belum kawin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Suami : Adalah seorang laki-laki yang telah menikah dan sah menurut\nhukum yang berlaku dan terdaftar pada bagian HRD Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Istri : Adalah seorang perempuan yang telah menikah dah sah menurut\nhukum yang berlaku dan terdaftar pada bagian HRD Perusahaan. : Adalah orang\natau keluarga yang memiliki hubungan darah,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Ahli Waris : Adalah perkawinan atau adanya wasiat tertentu dari pewaris\nsesuai hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Tertanggung : Adalah orang yang masuk kedalam anggota keluarganya yang\ntidak mempunyai penghasilan dan jaminan tunjangan kesehatan, menjadi beban\ntanggung jawab Pekerja berdasarkan hubungan darah garis keturunan ke atas,\nmenyamping dan ke bawah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Hari Kerja : Adalah hari kerja pekerja, sesuai dengan jadwal hari kerja\nyang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Hari Kerja Shift : Adalah hari kerja pekerja shift yang diatur secara\nbergilir pagi, siang, sore dan malam dan jam istirahatnya tidak harus sama\ndengan jam istirahat pekerja biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Istirahat Kerja : Adalah waktu yang tidak dipergunakan untuk bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Jam Kerja : Adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja atas dasar\n7(tujuh) jam 1(satu) hari, apabila 6 (enam) hari kerja dan 8 (delapan) jam 1\n(satu) hari, apabila 5 (lima) hari kerja atau 40 jam kerja selama 1 (satu)\nminggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Jam Kerja Shift : Adalah waktu yang dipergunakan untuk bekerja menurut\njadwal shift yang telah diatur secara bergilir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Jam Kerja : Adalah waktu kerja selama kerja diluar jam kerja pokok 7 jam\nkerja Lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>untuk 6 hari kerja dikurangi 1 hari jam kerja pendek 5 jam kerja, atau 8 jam\nuntuk 5 hari kerja atau 40 jam 1 minggu atau waktu kerja pada hari istirahat\nmingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Hari Libur\u002F Nasional : Adalah hari libur sesuai kalender yang ditetapkan\nPemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Komplek : Adalah seluruh ruangan, halaman, lapangan dan sekelilingnya\nyang Perusahaan berhubungan dengan tempat peristirahatan pekerja, serta\nmerupakan milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Lokasi Pabrik\u002F Lingkungan Kerja : Adalah seluruh ruangan, halaman,\nlapangan dan sekelilingnya yang Lingkungan berhubungan dengan tempat proses\nproduksi atau yang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Lokasi\u002FLingkungan Perusahaan : Adalah keseluruhan tempat yang berada\ndibawah penguasaan Lingkungan perusahaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Pekerjaan : Adalah tugas yang dijalankan oleh seorang pekerja\u002F karyawan\nuntuk kepentingan perusahaan dalam hubungan kerja dengan menerima upah\u002Fgaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Upah\u002F Gaji : Adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Perusahaan\nkepada pekerja\u002Fkaryawan untuk suatu pekerjaan, yang dinyatakan atau dinilai\ndalam bentuk uang dengan mata uang rupiah, yang ditetapkan menurut persetujuan\natau peraturan perundangan dan dibayarkan dengan dasar perjanjian kerja antara\nperusahaan dan pekerja\u002F karyawan termasuk tunjangan tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Tunjangan Tetap : Adalah tunjangan yang diberikan secara tetap dan tidak\nterpengaruh oleh kehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Tunjangan Masa kerja : Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja\nyang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 1(satu) tahun mulai dari golongan\nupah terendah sampai golongan upah tertinggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. Tunjangan : Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\nmempunyai Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>jabatan sesuai dengan SK Pengangkatan dan tidak dipengaruhi oleh\nkehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Tunjangan : Adalah tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang bekerja\npada Kondisi tempat\u002F area khusus seperti area panas, bising dan berdebu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. Tunjangan Tidak Tetap : Adalah tunjangan yang diberikan secara tidak\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31 Tarif Upah : Adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan\nkepada Lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pekerja\u002Fkaryawan untuk suatu pekerjaan di luar jam kerja pokok, yang\ndinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang dengan mata uang rupiah berdasarkan\nperhitungan 1\u002F173 × (Gaji pokok + tunjangan masa kerja + tunjangan jabatan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32. Insentif : Adalah suatu bonus yang diberikan oleh Perusahaan kepada\npekerja dimana ketentuan pemberian syarat, besar jumlah serta kemungkinan\nmenghapuskannya ditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33. Sanksi : Adalah hukuman yang bersifat pembinaan, ditetapkan karena\nadanya pelanggaran materi PKB, tata tertib ataupun ketentuan yang berlaku\nsebagai tindakan korektif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 PIHAK-PIHAK YANG TERSANGKUT DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA\n(PKB)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian kerja bersama ini dibuat antara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a). Perseroan Terbatas HWA SEUNG INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Akta Notaris Don Arfan, SH, M. Kn\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor : 143\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal : 19 April 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ijin Usaha Industri : 2040\u002FI\u002FIP-PB\u002FPMA\u002F2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili : Jl. Krasak Banyuputih RT. 09 RW. 03 Banyuputih, Kalinyamatan,\nJepara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dan diwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kim Kwang Hyun : President Director\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lee Seol : Director\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kim Doo Hee : Senior Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guntur Suhendro : Asst. Manager HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sumarno : Asst. Manager HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Antonius Mei H. : Asst. Manager HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iin Sri Kinasih : Asst. Manager HRD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk Selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1 (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh PT HWA SEUNG INDONESIA. Dalam hal ini\ndiwakili oleh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sudarmadi : PUK FSP-TSK KSPSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TB Hamsani : PUK FSP-TSK KSPSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adinda Nur Khika : PUK FSP-TSK KSPSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maksuri : PSP SPN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Haerul Imani : PSP SPN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istiammauwaly : PSP SPN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke-2 (dua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 TUJUAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat oleh Pengusaha dan Pekerja, untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Memperteguh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan\nberkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.3 Menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja, hubungan kerja dan kondisi\nkerja yang sesuai aturan Perundang-undangan ketenagakerjaan yang telah\ndisepakati bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 RUANG LINGKUP PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha Dan Serikat Pekerja bersama-sama menyetujui dan meyakini dengan\npenuh tanggung jawab bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku dan mengikat\nsecara hukum bagi kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Pihak Pekerja apabila mengadakan perubahan nama atau\nmengadakan penggabungan dengan organisasi lain, maka isi pasal-pasal Perjanjian\nKerja Bersama ini akan tetap berlaku bagi kedua belah pihak, sampai berakhirnya\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Serikat Pekerja apabila mengadakan perubahan, pengurangan\natau penambahan tanpa ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak,\nmaka di luar hasil perjanjian akan mempunyai akibat batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dan Serikat Pekerja tetap memiliki hak-hak lainnya sesuai\nketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II PENGAKUAN, JAMINAN, DAN FASILITAS SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 PENGAKUAN HAK-HAK PARA PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. HAK PENGUSAHA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja mengakui Pengusaha mempunyai hak untuk mengatur jalannya\nPerusahaan seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Menerima Pekerja baru, membina pada masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Menempatkan Pekerja sesuai kebutuhan dan mengangkat jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Memutasikan Pekerja ke bagian lain berdasarkan kebutuhan yang berpengaruh\nterhadap produktivitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Membina, memberikan peringatan dan menjatuhkan sanksi PHK sesuai\naturan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Melakukan Demosi\u002FPenurunan jabatan bila pekerja dianggap tidak mampu\nmemegang jabatannya dengan mengevaluasi kinerjanya dan diinformasikan dengan\nSerikat Pekerja terlebih dahulu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. KEWAJIBAN PENGUSAHA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Memberikan pendidikan dan latihan serta keterampilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Membayar upah dan meningkatkan kesejahteraan yang adil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. HAK SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha mengakui bahwa Pengurus Serikat Pekerja mempunyai hak untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Merekrut anggota baru dengan tidak berdasarkan paksaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Memberikan pelatihan, kegiatan, pendidikan, dan penyuluhan AD\u002FART, UU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Memungut iuran Serikat Pekerja melalui payroll system Perusahaan sesuai\nAD\u002FART yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Memberikan pembinaan, perlindungan, pembelaan, dan bantuan hukum kepada\nanggota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Mengedepankan prinsip musyawarah. untuk mencapai mufakat dalam\npenyelesaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>perbedaan pendapat dengan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Membantu membina pekerja untuk meningkatkan disiplin dan\nproduktivitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pengusaha dan serikat pekerja menyetujui dan sepakat bertekad untuk\nbekerja sama menciptakan ketenangan kerja dan berusaha sesuai dengan prinsip\nhubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Berdasarkan Keputusan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FSerikat Buruh, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Setiap Pekerja yang bekerja di PT. HA SEUNG INDONESIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Warga Negara Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja dengan masa percobaan tanpa mengurang wewenang pengusaha dalam\nmelakukan penilain terhadap status masa percobaan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak berhak menjadi anggota Serikat Pekerja antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja rekanan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja anak perusahaan yang tidak tunduk atau melaksanakan Perjanjian\nKerja Bersama ini,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tenaga kerja asing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Setiap pekerja tidak boleh menjadi anggota Serikat Pekerja lebih dari I\n(satu) serikat pekerja di satu perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perpindahan keanggotaan serikat dibuktikan dengan surat pengunduran diri\ndari pekerja yang bersangkutan dan diketahui oleh serikat, berupa tanda tangan\ndan\u002Fatau stempel organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang merugikan pekerja disebabkan\noleh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi Serikat Pekerja\ndi Perusahaan baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota Serikat Pekerja di\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha berkewajiban membantu dan memberi kesempatan seluas-luasnya\nkepada pengurus Serikat Pekerja untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi\nsehari-hari sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Sebagai penyalur aspirasi para anggota dalam masalah-masalah yang\nmenyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja maupun sebagai\nwarga negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Memberi perlindungan serta mendapatkan hak-hak dan kepentingan anggota\ndalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan para anggota bagi kelangsungan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab untuk terpeliharanya\nketenangan kerja dan ketenangan berusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 DISPENSASI WAKTU UNTUK KEPENTINGAN DAN URUSAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja yang\nditunjuk Serikat Pekerja untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nPerusahaan. Dalam dispensasi tersebut diberikan kepada pimpinan\u002Fwakil Serikat\nPekerja yang ditunjuk untuk menghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama\njam kerja biasa tanpa mengurangi upah atau tunjangan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha memberikan dispensasi kepada wakil Serikat Pekerja berdasarkan\nsurat tugas organisasi untuk menghadiri rapat\u002F pertemuan dengan pimpinan\nperusahaan, dinas tenaga kerja Pekerja. dan pimpinan Serikat Pekerja yang lebih\ntinggi yang berhubungan dengan kepentingan Serikat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha memberikan dispensasi kepada setiap anggota Serikat Pekerja\natau pengurus Serikat Pekerja yang diangkat menjadi Serikat Pekerja di tingkat\nyang lebih tinggi seperti Pimpinan Cabang (PC), Dewan Pimpinan Cabang (DPC),\nPimpinan Daerah (PD), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Pimpinan Pusat (PP) dan\nDewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menghadiri rapat, musyawarah, Seminar,\nkonferensi, pendidikan dan kursus lainnya, baik di dalam negeri maupun diluar\nnegeri dengan mendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengurus dan\u002Fatau anggota serikat pekerja yang mendapatkan tugas dari\npimpinan Serikat Pekerja memberitahukan dan meminta izin kepada atasan yang\nbersangkutan dan bagian HRD.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Serikat pekerja secara rutin membuat daftar pengurus yang melaksanakan\npiket.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Demi dan untuk kepentingan organisasi serikat Pekerja, Pengusaha dan\nPekerja bersepakat untuk membebastugaskan pengurus Serikat Pekerja dengan\nketentuan sesuai protokol FOA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Untuk kepentingan organisasi, anggota\u002Fpengurus serikat pekerja\ndiperbolehkan untuk mengikuti kegiatan organisasi dengan mengajukan surat\ndispensasi waktu kerja yang disetujui oleh HRD dan kemudian disampaikan kepada\npimpinan masing-masing minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 FASILITAS UNTUK SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana lainnya yang memadai\nkepada organisasi Serikat Pekerja antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ruangan yang layak untuk kantor Sekretariat Serikat Pekerja sebagai\ntempat kegiatan Serikat Pekerja sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk\nSekretariat Serikat Pekerja, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Meja & kursi kantor bagi pengurus sesuai tugas dan jabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Meja & kursi untuk meeting pengurus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Lemari filling kabinet dan lemari biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Papan tulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Lampu penerangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Komputer.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 PAPAN PENGUMUMAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan berkewajiban menyediakan papan pengumuman guna penempatan\npengumuman\u002F pemberitahuan tentang kegiatan Serikat Pekerja tetapi harus seijin\npimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha membantu melakukan pemotongan iuran Serikat Pekerja berdasarkan\nsurat kuasa anggota PUK FSP-TSK KSPSI PT. HWA SEUNG INDONESIA, PSP SPN PT. HWA\nSEUNG INDONESIA, FSB-GARTEKS PT. HWA SEUNG INDONESIA, PUK-KSPN PT. HWA SEUNG\nINDONESIA, PUK FSPIP-KASBI PT. HWA SEUNG INDONESIA, PUK SPAI-FSPMI PT. HWA\nSEUNG INDONESIA pada penerimaan upah di tanggal 10 setiap bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya pemotongan iuran sesuai AD\u002F ART masing-masing Serikat Pekerja\natau sesuai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kesepakatan masing-masing Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Laporan keuangan Serikat Pekerja dimuat pada papan pengumuman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 PENERIMAAN CALON PEKERJA BARU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Persyaratan calon pekerja baru wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Surat Lamaran Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah\ndilegalisir dan\u002Fatau menunjukkan Ijazah asli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir dan\nmasih berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat keterangan sehat terbaru dari dokter (Asli);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Fotokopi Surat keterangan pencari kerja dari Disnakertrans yang sudah\ndilegalisir;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) Lembar;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Fotokopi keterangan lain bila dianggap perlu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan\u002Fatau surat keterangan dari\nDisdukcapil yang masih berlaku dan Kartu Keluarga masing-masing 2 (dua)\nlembar;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Selain itu, calon pekerja baru wajib memenuhi syarat-syarat di bawah\nini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Berkas lamaran dimasukan ke dalam stop map;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Penerimaan pekerja baru tidak dipungut biaya apapun oleh perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bagi pekerja baru yang akan ditempatkan yang memerlukan keahlian tertentu\nakan diseleksi dan penilaian ditentukan oleh bagian yang membutuhkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Persyaratan di atas disesuaikan dengan SOP dan tidak bertentangan dengan\nPerjanjian Kerja Bersama serta perundang-undangan yang berlaku setelah dibahas\ndan diketahui oleh Serikat Pekerja PT Hwa Seung Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Yang mempunyai masalah salah satu dibawah ini, tidak dapat diterima\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Umur belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Menjadi buronan aparat keamanan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Sedang dalam masa menjalani hukuman;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Menderita penyakit menular;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Pada waktu mengisi surat perjanjian kerja atau wawancara memberikan\nketerangan palsu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Sudah pernah bekerja di PT HWA SEUNG INDONESIA selama 2 kali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Fernan bekerja di PT HWA SEUNG INDONESIA yang dilakukan PHK karena telah\nmelakukan kesalahan berat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang sudah diterima bekerja ternyata diketahui telah melanggar\nketentuan salah satu peraturan di ayat 3 (tiga) tersebut diatas dapat di\nPHK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha dalam proses penerimaan calon pekerja baru tidak akan meminta\natau menerima segala bentuk imbalan maupun uang. Apabila terbukti melakukan\ntindakan yang tersebut sebelumnya, dapat melapor ke HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha dalam proses penerimaan calon pekerja baru tidak diskriminatif,\ntransparan, obyektif serta menghindari praktek-praktek yang berbau nepotisme\ndengan memperhatikan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hubungan kerja terjadi setelah terlebih dahulu melalui proses rekrutmen dan\ndinyatakan lolos seleksi, kemudian para pihak menandatangani perjanjian\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>1. Setiap pekerja baru yang statusnya PKWTT wajib menjalankan masa percobaan\nsebanyak 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Lama masa percobaan terhitung sejak Pekerja diterima sebagai Pekerja baru\ndan menandatangani surat perjanjian kerja sebagai pekerja baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila pekerja baru telah menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga)\nbulan dapat dinyatakan lulus masa percobaan dan diangkat menjadi Pekerja\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja baru yang dinyatakan Tidak Lulus masa percobaan akan diberikan\npenjelasan dengan bukti tidak lulus masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Serikat Pekerja diikutsertakan memberikan pembinaan bagi pekerja baru\nuntuk menjelaskan tentang Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan\nberkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEKERJA TETAP DAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan surat keputusan pengangkatan pekerja tetap\nkepada setiap pekerja yang dinyatakan lulus masa percobaan menjadi pekerja\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib menerbitkan surat keputusan pengangkatan jabatan kepada\nsetiap pekerja yang mempunyai jabatan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>JENJANG JABATAN:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. OPERATOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. STAFF\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. LEADER\u002F SENIOR STAFF\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. SUPERVISOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. ASISTEN MANAGER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. MANAGER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. SENIOR MANAGER\u002FFACTORY MANAGER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASISTEN DIREKTUR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. DIREKTUR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. SENIOR DIREKTUR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. PRESIDEN DIREKTUR\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib memberikan tunjangan jabatan pada setiap Pekerja yang\nmemangku jabatan sesuai ayat (2) di atas setelah memangku jabatan paling lama 3\n(tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Apabila ada penurunan jabatan maka tidak mengurangi upah pokok (tetap)\ndan tunjangan jabatan disesuaikan dengan posisi\u002Fjabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 KESEMPATAN BERKARIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perusahan wajib memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia, yang\nmempunyai kemampuan dan prestasi kerjanya sehingga dapat menduduki jabatan\ntertinggi di perusahaan tanpa melihat Suku, Agama, Warna Kulit, dan\nGolongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah pada pekerja yang berprestasi\nselain kenaikan upah minimum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 MUTASI DAN PROSEDURNYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat memindahkan\u002F memutasikan pekerja dari satu bagian\nkebagian lainnya atas dasar kepentingan dan keperluan operasional dengan tidak\nmengurangi atau menurunkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemindahan atau mutasi pekerja dilakukan atas dasar :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Untuk kelancaran dan kepentingan operasional perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perubahan tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Perubahan tugas Pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Promosi jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Alasan kesehatan dengan keterangan\u002Frekomendasi medis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perubahan jabatan tidak termasuk dalam pengertian mutasi atau pemindahan\npekerja dari jabatan lama beralih ke jabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>4. Pengusaha dilarang memutasikan pekerja karena :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Adanya unsur SARA dan diskriminasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bertujuan asusila atau pelecehan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Adanya unsur suka atau tidak suka.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Tata cara memutasi, sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengusaha memanggil pekerja dan menjelaskan alasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pengusaha merundingkan maksud dan tujuan adanya mutasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pengusaha memberikan Surat Keputusan mutasi kepada Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Mutasi berlaku sejak ditandatangani oleh kepala bagian masing-masing dan\npersetujuan HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Ketentuan di atas. mengacu pada SOP yang berlaku dan tidak bertentangan\ndengan perjanjian kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 PROMOSI DAN DEMOSI JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Promosi Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Promosi jabatan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan kepada\npekerja yang berprestasi atas kinerjanya dan memenuhi kualifikasi untuk\nmenduduki jabatan yang lebih tinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja yang dipromosikan tetap melalui tahapan evaluasi yang lamanya\nadalah 3 (tiga) bulan. Apabila Pekerja yang dipromosikan melebihi batas waktu\nyang ditentukan maka ditetapkan pada jabatan baru dengan mendapatkan Surat\nKeputusan Pengangkatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Selama masa percobaan promosi maka gaji pokok dan tunjangan akan\ndiberikan menyesuaikan dengan jabatan promosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Apabila pekerja tidak lulus dalam masa percobaan promosi, upah atau gaji\nakan dikembalikan sesuai jabatan semula.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Demosi Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Apabila pekerja dalam melakukan kewajibannya dinilai secara objektif\ntidak mampu menjalankan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan terakhir dan juga\nsudah mendapatkan pembinaan dan\u002Fatau Surat Peringatan, perusahaan dapat\nmenurunkan jabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 TENAGA KERJA ASING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan penjelasan, penyuluhan, dan penataran bagi\ntenaga kerja asing yang akan ditempatkan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tenaga Kerja Asing wajib mempelajari, memahami, dan mengikuti, sosial\nbudaya dan sistem hubungan industrial di Indonesia, agar antara tenaga kerja\nasing dan tenaga kerja Indonesia dapat bekerja sama dengan baik, harmonis dan\nkomunikatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tenaga Kerja Asing wajib patuh dan tunduk kepada PKB dan aturan\nperundang-undangan yang berlaku di Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tenaga Kerja Asing wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya\nsehingga menjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tenaga Kerja Asing harus menghormati dan mematuhi norma kerja, peraturan\nserta perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan dan Pemerintahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV WAKTU KERJA, SCANNING DAN PERGANTIAN SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 WAKTU KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\nPekerja shift maupun non shift.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Jadwal waktu kerja dan pengaturannya ditentukan oleh Pengusaha dengan\npersetujuan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Melaksanakan kerja melebihi dari ketentuan tersebut, diperhitungkan\ndengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dasar penetapan waktu\u002F jam kerja pekerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Sistem 5 hari kerja Non Shift dan 2 Shift.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift Pagi\u002F Non Shift:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin - Kamis : 07.00 - 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 11.30 - 12.30 WIB atau 12.00 - 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jumat : 07.00 - 16.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu & Minggu : Libur Mingguan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin - Kamis : 06.30 - 15.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 11.30 - 12.30 WIB atau 12.00 - 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jumat : 06.30 - 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu & Minggu : Libur Mingguan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin - Jumat : 20.30 - 05.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 24.00 - 01.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu & Minggu : Libur Mingguan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Untuk beberapa Departemen\u002F bagian tertentu libur mingguannya tidak di\nhari minggu, antara lain: Security, Mess, Pengemudi dan Engineering.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Jam kerja melebihi 40 (empat puluh) jam dalam seminggu akan\ndiperhitungkan sebagai kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang mengikuti meeting dengan pimpinan bagian masing-masing di\nluar jam kerja pokok, Pengusaha wajib memperhitungkan dengan jam kerja\nlembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja Satuan Pengamanan (SATPAM), selama jam istirahat diatur agar pos\njaga tidak ditinggalkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Khusus bagi Pekerja yang melaksanakan tugas\u002F dinas luar atas perintah\npengusaha yang melebihi jam kerja pokok diperhitungkan dengan kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Apabila terjadi Emergency seperti pemadam aliran listrik yang mendadak\ndan tiba-tiba pada saat jam kerja (produksi) maka komponen upahnya tidak\nmempengaruhi upah pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Perputaran shift dilakukan dalam 1 (satu) minggu sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Perlindungan pekerja perempuan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja\u002Fburuh perempuan antara pukul 23:00\nWIB sampai dengan 05.00 WIB berkewajiban untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Memberikan makanan dan minuman bergizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Menjaga kesehatan dan keamanan selama di tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja\u002Fburuh\nperempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai\ndengan 05:00 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Dalam pengaturan hari dan jam kerja, dapat diubah dengan\nmempertimbangkan kondisi dan kepentingan perusahaan serta pekerja yang\nsebelumnya dibicarakan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 ISTIRAHAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>1. Istirahat mingguan diberikan 2 hari setelah 5 hari kerja dalam seminggu\nberturut-turut bagi pekerja non shift maupun pekerja shift.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Istirahat minimal 1 jam (60 menit) untuk non shift, shift satu dan long\nshift, apabila terjadi keterlambatan waktu istirahat disebabkan meeting\nproduksi\u002F pembinaan maka wajib\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dikompensasikan pada waktu masuk dan apabila keterlambatan melebihi 15 (lima\nbelas) menit wajib diperhitungkan dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pada waktu jam istirahat dan jam pulang seluruh pekerja tidak\ndiperbolehkan untuk meeting dan\u002Fatau melakukan kegiatan lain yang berkaitan\ndengan pekerjaan kecuali dibayar sebagai lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan istirahat bagi pekerja setelah bekerja selama\n4 (empat) jam berturut-turut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 SCANNING ID CARD\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang masuk kerja atau pulang kerja wajib mencatatkan diri\nscanning\u002F absensi pada alat pencatat waktu (time recorder\u002F mesin cardnetic\u002F\nproxy minity).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak mencatatkan diri\u002F scanning pada waktu masuk atau\npulang bekerja karena lupa atau kartu pengenal pekerja rusak, wajib mengisi\nformulir tidak checkroll dan setelah diketahui atasan langsung dianggap masuk\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Terlambat scanning disebabkan \"Force Majeure\" dianggap masuk kerja\nsetelah melaporkan kepada atasan langsung, selanjutnya atasan langsung\nmelaporkan kepada staff administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Lupa scanning, datang terlambat, pulang cepat dijelaskan kepada atasan\nlangsung untuk diteruskan kepada kepala bagian HRD serta dimasukkan dalam\ndaftar masuk lambat atau pulang cepat untuk dihitung jumlah jam kerjanya. Dalam\nkeadaan tertentu misalkan dinas luar atau mesin scanning rusak tidak dianggap\nlupa scanning setelah disctujui oleh atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap hari petugas Administrasi harus melaporkan data kehadiran pekerja\ndan memeriksa data scanning pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 PENGGANTIAN KERJA SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Dalam melaksanakan penggantian kerja shift, Pekerja yang akan\nmeninggalkan pekerjaannya harus mengadakan serah terima kepada Pekerja shift\nberikutnya\u002F penggantiannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pergantian kerja shift dilakukan setelah Pekerja shift berikutnya berada\ndi lokasi. Serah terima penggantian kerja shift, harus dapat\ndipertanggungjawabkan. Dengan ketentuan tidak melebihi 15 (lima belas)\nmenit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Di dalam perputaran kerja shift dilakukan 1 (satu) minggu sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V TATA TERTIB DAN JENIS PELANGGARAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 TATA TERTIB KERJA DAN PERATURAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Dalam usaha menciptakan keteraturan, ketertiban, ketentraman dan\nkenyamanan kerja di lingkungan perusahaan, maka diatur ketentuan-ketentuan yang\nharus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terakhir dengan\nproses produksi, maka diatur kewajiban dasar pekerja dan kewajiban dasar\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari ada beberapa hal penting yang\nharus diperhatikan dan dilaksanakan antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Waktu kerja dan jam lembur :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>- 8 (delapan) jam 1 (satu) hari 40 Ketenagakerjaan No. 3 minuu untuk S\n(lima) hai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kerja dalam 1 (satu) minggu UU Ketectakerian No. 13 Tahun 2003 Pasal 77\nayat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>boy dan 76 ayat 1b atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan\nyang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>masih berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- Waktu kerja lembur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pada saat jam kerja dimulai pekerja harus sudah berada di lokasi tempat\nkerja untuk melaksanakan kewajibannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tidak diperbolehkan meeting maupun bekerja sebelum waktu kerja maupun\npada waktu jam istirahat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Tidak diperbolehkan makan di dalam lingkungan kerja kecuali di area\nkantin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Tidak memarahi bawahan, atasan, serta rekan kerja di depan orang banyak\ndengan nada keras\u002Fkasar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Dalam rangka pembinaan ke bawahan, seorang atasan tidak diperbolehkan\nmemaki-maki dengan kata-kata kasar atau tidak senonoh kepada bawahannya di muka\numum\u002F tempat kerja dengan bahasa yang melecehkan nama baik bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Jika ada penambahan jam kerja atau lembur harus disertakan SPL yang\ndiserahkan ke HRD paling lambat jam 14.00 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 KEWAJIBAN DASAR PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh Pengusaha sepanjang\ntidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wajib sudah berada di tempat kerja setelah bel berbunyi tanda jam\nkerja dimulai dan atau meninggalkan tempat kerja setelah bel berbunyi tanda\nwaktu istirahat kerja atau pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja wajib mentaati ketentuan yang berlaku di perusahaan dengan baik\nselama melakukan pekerjaannya masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan dan\npengembangan usaha-usaha perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja wajib bekerja secara efektif dan efisien sehingga perusahaan\ndapat berkembang maju.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib menjaga dokumen penting, barang inventaris, surat-surat\nberharga milik perusahaan dengan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja wajib mengenakan Kartu Pengenal Karyawan (KPK) yang masih berlaku\nselama berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja wajib mencatatkan waktu kerja dan waktu pulang atau selesai\nmelakukan kerja pokok atau waktu kerja lembur dengan cara scanning.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pekerja wajib menjunjung tinggi nama baik perusahaan, keluarganya, nama\nbaik sesama pekerja dan menjaga persatuan dan kesatuan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan kesehatan dan\nkeselamatan kerja (K3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pekerja wajib menjaga kebersihan, kerapian, kesehatan dan keasrian\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pekerja wajib melaporkan kepada atasan atau satuan pengamanan apabila\nmelihat, mendengar dan mengetahui ada pihak-pihak lain tertentu yang akan\nmelakukan perbuatan merugikan pengusaha baik secara materil maupun\nimmateril.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Pekerja wajib melalui pemeriksaan barang-barang bawaannya, apabila\nmembawa barang-barang baik ke dalam lokasi maupun keluar lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Pekerja wajib ikut membela, mempertahankan perusahaan, apabila adanya\nrongrongan, gangguan, pencurian dan pengrusakan serta bencana alam yang\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Pekerja wajib memberitahukan kepada atasannya atau pengusaha apabila\ndatang masuk kerja terlambat atau pulang cepat, dengan memberitahukan alasannya\nsecara benar dan mempertanggung jawabkannya dengan mengisi form yang telah\ndisediakan HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Pekerja yang berhenti bekerja dan atau dimutasikan ke bagian lain wajib\nmembuat laporan dan serah terima pekerjaan serta barang-barang milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Pekerja yang tidak bisa\u002Fmasuk kerja karena keperluan pribadi\u002Fijin resmi\nwajib memberitahukan kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Pekerja tidak masuk kerja karena sakit menunjukkan surat keterangan\ndokter yang memeriksanya dengan keterangan diagnosa pemeriksaan serta copy\nresep\u002Fbukti lain dan dilegalisir oleh Dokter poliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Pekerja yang akan melaksanakan tugas luar karena tugas dari pengusaha\natau karena melaksanakan tugas organisasi Serikat Pekerja wajib memberitahukan,\nbaik keberangkatan maupun sekembalinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Pekerja yang tidak masuk kerja karena mengambil istirahat haid harus\nmenunjukkan surat keterangan dokter dan dilegalisir oleh klinik\u002Fpoliklinik\nPerusahaan (UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 81).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Pekerja dimutasi karena kenaikan pangkat\u002Fjabatan, penurunan pangkat atau\ndipindah tugaskan harus menyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam waktu\nyang ditentukan setelah menerima surat perintah dari pihak yang mengadakan\nmutasi untuk menempati jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Sebelum hubungan kerja putus, pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya\nharus diselesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Pekerja yang mengurus keuangan, surat-surat berharga, bukti pembukuan,\ndata hasil produksi, sarana kekayaan, peralatan, stempel korespondensi, gambar\ndesign, data teknik arsip dokumen, data management penting dan lain-lain harus\nmenyelesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Pekerja wanita yang sudah melaporkan hamil, dipekerjakan waktu kerja non\nshift.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Pekerja Wanita hamil tidak diwajibkan kerja lembur dan apabila bersedia\nkerja lembur maksimal 1 (satu) jam lembur dalam 1 (satu) hari dan lembur pada\nhari libur maksimal 8 (delapan) jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Pekerja yang pindah alamat wajib melaporkan kepada Pengusaha\nselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak mulai pindah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Satpam berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan kepada pekerja yang\nberada di wilayah perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Pekerja wajib melaksanakan isi perjanjian kerja bersama sejak memperoleh\nsurat keputusan pendaftaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 KEWAJIBAN DASAR PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib melaksanakan isi perjanjian kerja bersama (PKB) sejak\nmemperoleh surat keputusan pendaftaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib melaksanakan perundang-undangan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib menudingkan dengan Serikat Pekerja apabila akan\nmemberlakukan peraturan baru yang tidak diatur dalam Undang-undang maupun\nPKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib mengikutsertakan Serikat Pekerja untuk mendampingi\nanggotanya dalam proses penanganan masalah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 JENIS PELANGGARAN, PEMBINAAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi yang dilakukan oleh Pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah\nlaku pekerja. Masa berlaku dari masing-masing jenis pelanggaran, pembinaan dan\nsanksi adalah selama-lamanya 6 (enam) bulan dan apabila masa berlakunya habis\nsanksi dimulai dari awal kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adapun Jenis Pelanggaran, Pembinaan dan Sanksi diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Peringatan Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja diberikan pembinaan dan sanksi peringatan lisan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Tidak mematuhi peraturan atau kebijakan Perusahaan dalam bentuk anjuran\natau larangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tidak memakai Kartu Pengenal Pekerja (KPK), selama di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Berpakaian dan berpenampilan tidak rapi dan tidak sopan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bekerja secara malas-malasan dan santai atau menunda-nunda pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Melakukan tindakan indisipliner atau melalaikan tugas dan kewajiban\nlainnya yang bersifat ringan, sehingga perlu diberikan sanksi peringatan\nlisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Berambut gondrong bagi Pekerja laki-laki sehingga kelihatan tidak rapi\natau mengganggu pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Membawa tas\u002Fbungkusan besar ke dalam lingkungan tempat kerja\u002Flokasi\npabrik yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-1 (SP I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SP I (satu) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja yang telah diberikan peringatan lisan, dalam masa 6 (enam) bulan\nmengulangi kesalahan dengan bobot Surat Peringatan Lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Corat-coret di sembarang tempat, membuang sampah disembarang tempat atau\ntidak ditempat sampah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bekerja tidak bertanggung jawab, mengganggu ketenangan kerja\u002F ngobrol\u002F\nmembuat gaduh dan atau menelantarkan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan instruksi Atasan yang mengakibatkan\nkesalahan dalam Pekerjaannya (proses kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Tidak mematikan listrik dan\u002Fatau mesin produksi atau tidak merapikan\nbarang-barang Pekerjaan setelah selesai jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Tidak membersihkan tempat kerja sehingga berantakan dan kotor, setelah\nselesai kerja dan langsung meninggalkan tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Tidak masuk kerja tanpa keterangan\u002F Alpha selama 2 (dua) hari tidak\nberturut-turut selama satu bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Menolak diperiksa oleh SATPAM saat masuk atau meninggalkan kerja saat\nwaktu istirahat atau pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Malas dan\u002Fatau santai dalam bekerja setelah diberikan peringatan dengan\ndibuktikan data pembuktian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Melanggar tata kerja atau tidak mempergunakan peralatan yang ditentukan\nshingga hasil produksi rusak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan\n(SOP) yang mengakibatkan kesalahan dalam pekerjaannya (proses kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Atasan tidak memberikan bimbingan kepada bawahannya sesuai norma-norma\nyang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Berhenti dan\u002Fatau meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya tanpa seijin\npimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Mengajak masuk saudara atau teman ke lokasi pabrik tanpa seijin petugas\natau Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Boros dalam menggunakan bahan baku, sehingga merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. Tidak memakai Kartu Pengenal Pekerja (KPK), selama di lingkungan\nperusahaan setelah diberikan peringatan lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r. Terbukti mempergunakan barang bawaannya yang tidak sesuai dengan tugas\ndan jenis pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s. Membawa makanan dan\u002Fatau makan di area kerja sehingga mengganggu proses\ndan hasil kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t. Pekerja menggunakan inventaris perusahaan untuk kepentingan pribadi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u. Petugas SATPAM memakai seragam dan perlengkapan tidak sesuai dengan jam\nkerja\u002F shiftnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v. Bagi karyawati\u002F Ibu hamil dengan sengaja tidak mau melaporkan\nkehamilannya pada usia kehamilan 3 (tiga) bulan pada HRD\u002F KLINIK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w. Setelah waktu istirahat selesai tidak segera kembali bekerja dan tidak\nberada di tempat kerja untuk urusan yang bukan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x. Terlambat masuk kerja lebih dari jam 7 (tujuh) atau jam masuk kerja tanpa\nalasan yang jelas\u002F sah sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih dalam 1 (satu)\nbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y. Tidak melakukan scanning absensi masuk atau pulang bekerja sebanyak 5\n(lima) kali dalam 1 (satu) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z. Mengerjakan proses produksi tapi hasil produksinya cacat atau rusak. aa.\nMemakai jarum pentul atau peniti atau bahan lain yang berbahan metal atau\nsejenisnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>yang berpotensi dapat mengganggu proses produksi. bb. Membawa jarum\u002F metal\ndari luar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aa. Tanda tangan Surat Perintah Lembur namun Pekerja tidak jadi lembur tanpa\nadanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pemberitahuan kepada pimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bb. Membawa jarum pentul\u002F metal dari luar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cc. Tanda tangan Surat Perintah Lembur namun Pekerja tidak jadi lembur tanpa\nadanya pemberitahuan kepada pimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dd. Menolak pemeriksaan atas kesehatannya oleh dokter\u002Ftenaga medis yang\ntelah disediakan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-2 (SP II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP II (dua) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja yang sudah diberikan sanksi SP-I yang masa berlakunya belum\nhabis, dan mengulangi pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tidak masuk tanpa keterangan yang sah\u002F Alpa selama 2 (dua) hari\nberturut-turut atau 3 (tiga) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan\nkalender.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tidak melaporkan adanya bahaya kepada atasan atau Pengusaha yang capar\nmerugikan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Petugas SATPAM tidak sesuai SOP dalam melakukan tugas pemeriksaan di Pos\njaga\u002Fpintu keluar pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Petugas SATPAM tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, memberikan ijin\ntamu atau kendaraan tamu memasuki kawasan\u002F lokasi pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Petugas SATPAM\u002F Pekerja terbukti tidur pada jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Petugas SATPAM yang sedang jaga tidak mengetahui di daerah pengawasannya\nterjadi pencurian\u002Fada tindak kejahatan barang milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Terbukti seorang atasan tanpa mengindahkan norma ketenagakerjaan yang\nberlaku, menolak permintaan bawahan untuk menggunakan hak-hak sesuai aturan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Terbukti seorang atasan yang mengetahui bawahannya hamil namun tidak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>melaporkannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Berpindah Pekerjaan\u002Ftugas tidak seijin atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Pekerja yang melanggar ketentuan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan\nLingkungan (K3L) yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Terbukti melanggar kebijakan keamanan produk perusahaan, dengan melakukan\ntindakan seperti: pemotretan, rekaman, mengaktifkan aplikasi internal dan\ntindakan lainnya yang menggunakan alat-alat yang berfungsi sebagai alat perekam\npada kamera, kamera telepon seluler, dan perangkat perekam lainnya di area yang\ndilarang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Terbukti petugas SATPAM meninggalkan pos\u002F tempat jaga tanpa ijin atasan\nyang mengganggu pekerjaan (proses kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Ijin meninggalkan Pekerjaan pada jam tertentu sesuai prosedur tapi\npekerja tersebut tidak kembali lagi ke perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Menyuruh atau melakukan sendiri menyimpan material tidak sesuai dengan\nSOP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Merusak atau Menghilangkan Kartu Pengenal Karyawan (KPK) milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. Menandatangani Surat Perintah Lembur milik pekerja lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r. Membuang material\u002F barang\u002F aksesoris yang masih bisa digunakan untuk\nkepentingan produksi ke tempat sampah\u002F atau tempat yang tidak sepantasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s. Memberikan atau membuat laporan yang tidak benar kepada atasan baik\nsecara lisan maupun tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t. Menghilangkan aset perusahaan (seperti: size label, sampel, mold, produk\njadi \u002F setengah jadi, material, kain dan lain-lain) atau kelalaian yang\nmenyebabkan aset perusahaan tersebar keluar perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u. Melakukan scanning absensi pada saat akan pulang di saat jam kerja belum\nselesai tanpa adanya ijin dari atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v. Terbukti secara sengaja memasuki area yang dilarang\u002Fmembiarkan orang lain\nmemasuki area perusahaan tanpa izin Satuan Pengamanan (SATPAM);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w. Tidak mematuhi peraturan pintu akses, Termasuk menolak memberikan\nbiometrik (seperti sidik jari, wajah), dan menolak Satuan Pengamanan (SATPAM)\nmemeriksa badan, barang-barang yang dibawa saat keluar masuk pintu akses\nperusahaan serta mengamankan barang yang dianggap mencurigakan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x. Tidak ada persetujuan memakai aset perusahaan seperti komputer, email,\ninternet, alat komunikasi, termasuk mengubah, menyesuaikan atau mengunduh\nperangkat lunak atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>menolak kegiatan pemeriksaan dan menolak mengembalikan aset perusahaan\nseperti semula;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y. Menggunakan Handphone ketika jam kerja tanpa adanya ijin dari atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z. Terbukti mengeluarkan nada tinggi yang menimbulkan suasana kerja yang\ntidak nyaman\u002F atau tidak kondusif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-3 (SP III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP III (tiga) antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sudah diberikan SP. I (satu), yang masa berlakunya belum habis\ntetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP. Il (dua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja yang sudah diberikan SP.Il (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP. I\n(satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Terbukti menyuruh, membiarkan, mengizinkan kepada Pekerja lain untuk\nmemakai peralatan, mesin atau inventaris Perusahaan tanpa seijin pimpinan untuk\nkepentingan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Tidak menjunjung tinggi terhadap kepercayaan dan nama baik Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Terbukti merokok di area terlarang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Terbukti menerima perjamuan dan pemberian hadiah dari konsumen untuk\nmempengaruhi suatu keputusan yang merugikan Perusahaan (makan biasa tidak\ntermasuk).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Terbukti berjualan di lokasi kerja \u002F areal pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Terbukti dengan sengaja mencemarkan nama baik atasannya atau bawahannya\nserta rekan kerja sehingga mempengaruhi kewibawaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah\u002F Alpa 3 (tiga) hari berturut\n-turut 4 (empat) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Terbukti petugas SATPAM meninggalkan pos\u002F tempat jaga sebelum\nwaktunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Memaki-maki dengan kata-kata kasar dan\u002Fatau tidak senonoh kepada\nbawahannya, atasan maupun rekan kerja di muka umum\u002Fdi tempat kerja dengan\nbahasa yang melecehkan nama baik bawahannya, atasan maupun rekan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang dapat\nmengganggu pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Terbukti masuk ke area toilet lawan jenis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Petugas SATPAM terbukti membiarkan orang lain (bukan petugas\u002F Pekerja)\nkeluar masuk lingkungan pabrik tanpa seijin atasan atau lengah dalam\nmelaksanakan tugas di pos jaga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Atasan mempekerjakan karyawati hamil yang usia kehamilannya telah\nmencapai 7,5 bulan atau sudah mendapatkan Surat Keterangan istirahat hamil dan\nmelahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Bagi Pekerja hamil yang sudah diberikan Surat Keterangan istirahat\nmelahirkan, tetapi tidak mau melaporkan ke HRD\u002F tidak mau menggunakan\u002F\nmelaksanakan cuti sesuai ketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. Bagi karyawati\u002Fibu hamil dengan sengaja tidak melaporkan kehamilannya\npada usia kehamilan 7,5 bulan \u002F telah memasuki masa cuti hamil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r. Terbukti seorang atasan menyuruh bavananya bekerja kembali setelah jam\nkeria pokok atau jam kerja lemburnya selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s. Terbukti seorang atasan memarahi bawahan di depan orang banyak dengan\nnada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t. Menitipkan dan\u002Fatau dititipi scanning absensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u. Memalsukan tanda tangan form-form ijin, diantaranya form surat jin\nkeluar, form tidak absen, form surat in tidak masuk kerja, form surat\npermohonan cuti atau form lain yang sifatnya administratif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v. Memalsukan atau mengganti atau mencoret-coret Surat Keterangan Dokter\nsehingga sudah tidak sesuai dengan aslinya untuk kepentingan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w. Ceroboh dalam bekerja dan\u002F atau tidak bertanggung jawab dalam\nPekerjaannya sehingga mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x. Terbukti merusak atau menghilangkan aset perusahaan, mesin dan\u002Fatau\nsistem keamanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y. Terbukti setelah cekrol jam kerja pulang melanjutkan pekerjaannya kembali\ntanpa seijin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z Mengirim atau menyerahkan data atau dokumen perusahaan kepada pihak lain\ntanpa ijin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dari pimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aa. Terbukti mengubah hasil produksi, memusnahkan, membuat informasi palsu\nmengenai produksi serta mencoba menggunakan produk Tanpa ada persetujuan\nperusahaan atau prosedur,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja setelah diberikan sanksi SP-III (tiga) Pengusaha memberikan tembusan\nkepada Serikat Pekerja PUK FSP-TSK KSPSI PT. HWA SEUNG INDONESIA, PSP SPN PT.\nHWA SEUNG INDONESIA, FSB GARTEKS PT. HWA SEUNG INDONESIA, PUK KSPN PT. HWA\nSEUNG INDONESIA, PUK FSPIP-KASBI PT. HWA SEUNG INDONESIA, dan PUK SPAI FSPMI\nPT. HWA SEUNG INDONESIA untuk diberikan pembinaan kepada Pekerja yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pembinaan dan Surat Peringatan Terakhir (SP. Terakhir)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terhadap Pekerja yang telah mendapatkan SP III dan melakukan kesalahan\nsebelum masa berlakunya SP III, maka Pengusaha berhak melakukan Pemutusan\nHubungan Kerja terhadap Pekerja tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Akan tetapi dalam hal pengusaha masih memberikan kesempatan terakhir\nterhadap pekerja yang dimaksud dengan adanya pertimbangan, maka pengusaha dapat\nmemberikan Surat Peringatan Terakhir, apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sudah diberikan Sanksi SP I (satu), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II\n(tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja sudah diberikan Sanksi SP II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetap melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II (dua) atau\nSP III (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja sudah diberikan Sanksi SP III (tiga), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III (tiga)\natau SP II (dua) atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SP I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa memberikan\npesangon, apabila melakukan kesalahan berat sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Terbukti melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan\u002F atau\nuang milik perusahaan, atau milik pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Terbukti memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Terbukti mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan\u002Fatau\nmengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Terbukti melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>e. Terbukti menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman\nsekerja atau Pengusaha di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f. Terbukti membujuk teman sekerja dan Pengusaha untuk melakukan perbuatan\nyang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Terbukti dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya\nbarang milik Perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Terbukti dengan sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam\nkeadaan bahaya di tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Terbukti membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya\ndirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Terbukti melakukan pemotongan dan pengambilan gaji tanpa kuasa dan\nkesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Terbukti melakukan dan\u002Fatau menjadi (rentenir) di dalam lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Terbukti membawa barang milik Perusahaan tanpa ijin dari perusahaan atau\natasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Terbukti tidak bekerja dengan baik akibat minum minuman keras atau obat\nobatan terlarang yang dilakukan diluar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Terbukti memungut dan atau memberikan Rekrutmen Fee di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Terbukti pekerja telah menerima Surat Peringatan yang masih berlaku\nkarena alasan mangkir atau karena faktor kesengajaan dengan bobot sanksinya SP\nI\u002F II\u002F III, bila ditambah dengan kasus baru (alasan yang sama) menjadi lebih\ndari SP III atau SP terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Terbukti menjelekkan\u002F mencemarkan nama baik sesama Pekerja, atasan,\nbawahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. Terbukti merokok di tempat-tempat yang berbahaya dan\u002Fatau mudah terbakar\nyang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi Perusahaan, seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.1. Ruang Laboratorium\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.2. Ruang Penyimpan Gas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.3. Ruang Laminating\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.4. Ruang Packing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.5. Gudang Material\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q.6. Gudang Kimia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r. Terbukti melakukan pungutan dan\u002Fatau menerima imbalan uang\u002Fbarang dalam\nproses penambahan material atau proses kelancaran produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s. Terbukti Petugas Satpam dalam pemeriksaan pekerja melakukan pelecehan\natau kekerasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t. Petugas satuan pengaman (SATPAM) memergoki pelaku pencurian, penipuan\nkejahatan, penganiayaan, penggelapan, tindakan asusila, tidak melakukan\npenangkapan dan\u002Fatau tidak melaporkan kepada atasan untuk diambil tindakan\u002F\nproses sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. Kesalahan\u002F pelanggaran berat sebagaimana diatas harus didukung dengan\nbukti sebagai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja tertangkap tangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ada pengaduan dari Pekerja yang bersangkutan atau rekan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang\ndi perusahaan dan didukung oleh sekurang-kurangnya (dua) orang saksi, atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III. Pekerja\u002Fburuh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan\nsebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat memperoleh uang penggantian hak\nsebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang No.13 Tahun 2003\nTentang Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV. Bagi Pekerja\u002Fburuh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tugas dan\nfungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, diberikan uang\npisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja\nbersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Mendapatkan Pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran yang dilakukan Pekerja, yang menyebabkan Pemutusan Hubungan\nKerja (PHK) mendapatkan pesangon antara lain sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja telah menerima pembinaan dan SP III atau SP terakhir dan tetapi\nmelakukan pelanggaran kembali dengan kesalahan yang tidak sama dengan SP\nsebelumnya; dan bobot sanksinya SP I, SP II atau SP III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Terbukti menyuruh, membiarkan, mengizinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan mesin\u002F barang inventaris Perusahaan tanpa seijin pimpinan\nperusahaan yang mengakibatkan kerugian Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tanpa seijin atasan yang berwenang, menggunakan mesin atau barang,\nperalatan milik perusahaan untuk keperluan pribadi mengakibatkan kerugian\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Petugas satuan pengaman (SATPAM) memergoki pelaku pencurian, penipuan\nkejahatan, penganiayaan, penggelapan, tindakan asusila, tidak bisa melakukan\npenangkapan dan menyerahkan kepada atasan, untuk diambil tindakan\u002F proses\nsesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Tanpa alasan yang tepat dan jelas menolak dipindah tugaskan kerjanya ke\nbagian lain (menolak mutasi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Dengan sengaja sering mengganggu pekerjaan orang lain sehingga merugikan\nperusahaan\u002F orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Melakukan Pekerjaan secara tidak baik\u002F serampangan\u002F asal-asalan dengan\nsengaja dan merugikan perusahaan\u002F orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Pada saat perjanjian diadakan, memberikan keterangan atau data palsu atau\nyang dipalsukan untuk membuat pengusaha\u002F petugas percaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI PEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 IJIN RESMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan ijin resmi kepada\npekerja dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai keterangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan ijin resmi, antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriageleave\">\u003Cp>a. Pekerja sendiri menikah : 3 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b. Pekerja menikahkan anak : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>c. Istri Pekerja melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d. Pekerja mengkhitankan\u002Fmembaptiskan anak : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>e. Keluarga Pekerja (istri, suami, anak\u002Fmenantu, orang tua\u002Fmertua) meninggal\ndunia : 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia : 1 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Penggunaan ijin resmi seperti yang tertera pada poin (2) harus sesuai\ndengan tanggal pelaksanaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang akan meminta ijin resmi kepada pengusaha, wajib mengajukan\npermohonan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya kecuali karena\nkeluarga meninggal dunia dan\u002F atau istri pekerja melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha wajib memberikan ijin resmi kepada pekerja sesuai ketentuan\nyang berlaku tanpa adanya alasan-alasan yang menyebabkan keluhan bagi\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja wajib melampirkan surat keterangan yang sah sebagai tanda bukti\nkejadian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha wajib memberikan ijin sesuai dengan berita kejadian dan\nprosedur permohonan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan hak cuti tahunan kepada pekerja setelah\nbekerja selama 12 (dua belas) bulan terus-menerus, dengan mendapat upah\npenuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat-lambatnya 3\n(tiga) hari sebelumnya dikecualikan hal-hal yang bersifat\ninsidentil\u002Fmendadak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang tidak mempergunakan hak cuti sampai batas waktu berakhir nya\npengambilan hak cuti tahunan maka cuti akan hangus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang sepakat tidak dapat menggunakan hak cuti karena kepentingan\nperusahaan maka cuti akan dikompensasikan dengan diberikan masa perpanjangan\nselama 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha berhak menunda cuti tahunan dan\u002F atau mengajukan cuti diundur,\npaling sedikit separuh waktu dari 12 (dua belas) hari bersamaan dengan cuti\nmassal dan selebihnya adalah hal mutlak Pekerja sepenuhnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut, dan telah menggunakan cuti tahunan yang diambil dalam cuti\nmasal (Idul Fitri) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan dipotong\nsebanyak cuti massal yang telah diambil, adapun selebihnya adalah hak mutlak\nPekerja sepenuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha dapat mengizinkan pekerja untuk menggabungkan pengambilan cuti\ntahunan dengan ijin resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. HRD wajib menyampaikan informasi kepada pekerja saat mulai berlaku dan\nhabisnya hak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cuti tahunannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas)\nbulan berturut. turut, dan telah menggunakan cuti tahunan yang diambil dalam\ncuti masal (Idul Fitri) dan pekerja tersebut di PHK atau mengundurkan diri\nsebelum masa cutinya lahir, maka haknya akan dipotong secara proporsional\nsesuai jumlah hari cuti yang telah diambil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Teknis pelaksanaan cuti tahunan diatur lebih detail dalam prosedur\npengambilan hak cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 ISTIRAHAT HAID\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1. Pekerja wanita yang apabila pada saat HAID sakit tidak diwajibkan bekerja\npada hari pertama dan kedua haid.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan ijin kepada wanita yang akan mengambil\nistirahat haid, berdasarkan Surat Keterangan Dokter atau Poliklinik\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang mengambil istirahat haid berhak atas upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 ISTIRAHAT HAMIL DAN ISTIRAHAT MELAHIRKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1. Pekerja wanita berhak atas istirahat hamil dan istirahat melahirkan\u002F\nbersalin.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>2. Pekerja wanita harus mengambil istirahat melahirkan 1 ½ (satu setengah)\nbulan sebelum melahirkan dan 1 ½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Apabila istirahat hamil dan melahirkan telah diambil ternyata terjadi\nkelahiran dismatur (kelahiran melebihi TP\u002F batas normal) maka selebihnya akan\ndihitung istirahat melahirkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja hamil mengajukan istirahat hamil berdasarkan hari perkiraan lahir\n(HPL) dari Dokter atau Bidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>5. Bagi Pekerja yang hamil kemudian keguguran maka berhak istirahat 1 ½\n(satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan Dokter\u002F Bidan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 KETENTUAN PEKERJA HAMIL DI TEMPAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>1. Pekerja yang sudah menikah wajib melaporkan ke bagian HRD dengan membawa\nbukti surat nikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bagi Pekerja hamil harus memberitahukan ke atasan mengenai kehamilannya\ndan meminta kartu ibu hamil, dengan membawa surat keterangan hamil dari dokter\u002F\nbidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bagi Pekerja hamil harus mengikuti program\u002F training khusus ibu hamil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Bagi Pekerja hamil boleh mengikuti lembur, sesuai dengan\nperundang-undangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Bagi Pekerja hamil yang karena kondisi kesehatannya tidak mampu untuk\nmengikuti lembur selama kehamilannya bisa mengajukan kepada atasannya dan\ndilampirkan surat keterangan dokter\u002F bidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja hamil yang usia kehamilannya telah mencapai 7,5 bulan harus\nmengajukan istirahat hamil\u002F melahirkan ke bagian HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>7. Pekerja hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung zat\nkimia dan tempat berbahaya lainnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cp>8. Pekerja hamil tidak dibenarkan bekerja berdiri terlalu lama dan\u002F atau\nposisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya serta sering naik turun\ntangga.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>9. Pekerja hamil tidak dibenarkan bekerja mengangkat beban yang\nberat-berat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Bagi Pekerja hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan pada\nbagian tertentu, harus segera memberitahukan atasannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 IJIN SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan surat\nketerangan sakit dari dokter atau tim medis yang memeriksa kepada HRD paling\nlambat 2 (dua) hari kerja dari tanggal masuk. Apabila melewati batas waktu yang\ntelah ditentukan, pekerja yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya maka\nakan dianggap sakit tanpa surat dokter\u002F sakit biasa atau dikompensasikan dengan\nhak cuti tahunan apabila masih mempunyai hak cuti tahunan setelah dipotong cuti\nmassal (cuti Idul Fitri).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang sakit dan diperiksa oleh dokter di luar perusahaan, harus\nmendapat rekomendasi dari dokter poliklinik Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang sah berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perusahaan dapat menolak surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh\nBalai Pengobatan atau Yayasan yang tidak mendapat ijin dan diakui oleh instansi\nterkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perusahan dapat menolak Surat Keterangan Sakit yang dianggap tidak sah\natau diragukan keasliannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 IJIN MENINGGALKAN KERJA DENGAN MENDAPATKAN UPAH PENUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena perintah pengusaha berhak atas\nupah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan tugas Negara\u002F\nPerusahaan, berhak atas upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan ibadah sesuai\nsyariat agamanya, berhak atas upah penuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja karena menjadi anggota\u002Fpengurus Serikat Pekerja yang tidak\nmelakukan kerja, karena melaksanakan tugas atas perintah organisasi Serikat\nPekerja berhak atas upah penuh. (Sesuai dengan FOA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang tidak melakukan kerja atas izin Pengusaha dan memberikan\ninformasi kepada atasan dengan mendapatkan upah diantaranya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Rumah atau jalan yang dilewati kebanjiran bencana alam yang lain yang\nmenyebabkan pekerja tidak dapat masuk kerja sesuai dengan surat pemberitahuan\ndari pemerintah, Disusulkan paling lambat 2 (dua) hari setelah hari\nkejadian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mengantar keluarga (istri, suami, anak, orang tua mertua) dalam satu\nlingkungan karena sakit yang bersifat darurat ke rumah sakit atau puskesmas\npaling lama 1 (satu hari dengan bukti surat keterangan dokter dan harus\nmendapat persetujuan dari dokter poliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Dipanggil oleh pihak yang berwajib sebagai saksi karena terkena musibah\npencurian atau perampokan, paling lama 1 (satu) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Rumah mengalami kebakaran yang mengakibatkan pekerja tidak dapat bekerja,\npaling lama 1 (satu) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja yang melakukan ibadah umroh diberikan ijin dengan mendapat upah\npenuh sebanyak 9 (Sembilan) hari dan diberikan 1 (satu) kali selama bekerja di\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 IJIN MENINGGALKAN KERJA DENGAN TIDAK MENDAPAT UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak melakukan Pekerjaan untuk kepentingan pribadi dan\nwajib mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perhitungan upah yang tidak dibayar adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Sistem 6 Hari Kerja = Upah\u002F 25 x jumlah hari yang tidak masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Sistem 5 Hari Kerja = Upah\u002F 21 x jumlah hari yang tidak masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang meninggalkan pekerjaannya wajib memberitahukan secara\ntertulis dan untuk kasus mendesak\u002Finsidentil bisa lewat telepon kepada\natasannya. Paling lambat 2 (dua) hari kerja dari tanggal masuk harus mengisi\nformulir ijin tertulis, apabila setelah jangka waktu yang ditentukan tidak\nmemenuhi syarat yang ditentukan maka dianggap alpa (tanpa keterangan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN PADA JAM KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan pada jam kerja, wajib melakukan\npermohonan ijin kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 SISTEM PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 1\nTahun 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Sistem pembayaran upah dilakukan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Upah yang dibayar 1 (satu) kali dalam sebulan setiap tanggal 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Komponen Upah terdiri atas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Upah Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Gaji Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Upah Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Tunjangan Kehadiran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Tunjangan Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Tunjangan Kerajinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Tunjangan Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Tunjangan Panas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Tunjangan Lainnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Apabila waktu pembayaran jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari\nlibur Nasional, karena bank tutup maka bagian HRD akan mengumumkan hari\npembayaran gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Standar ijin datang terlambat dan pulang cepat :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Terlambat : setelah jam masuk kerja yang ditetapkan, dihitung telat\n(pemotongan gaji dihitung per 30 menit)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pulang cepat: sebelum jam pulang kerja yang ditetapkan, dihitung pulang\ncepat (untuk pulang cepat dikontrol dengan surat keluar, pemotongan gaji\ndihitung per 30 menit)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Acuan terlambat berdasarkan data scanning absensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 PAJAK PENGHASILAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha berkewajiban memberikan kepada setiap Pekerja bukti pembayaran\npajak penghasilan yang telah disetor setiap tahun sesuai ketentuan UU No. 36\nTahun 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan\nyang harus ditanggung oleh Pekerja yang bersangkutan maka Perusahaan akan\nmelakukan pemotongan pajak untuk disetorkan kepada instansi yang berwenang\n(Dinas Perpajakan) dan memberitahukan pajak tahunan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 PENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cp>1. Upah Pekerja terendah adalah sekurang-kurangnya berdasarkan Upah Minimum\nKabupaten (UMK) yang disahkan oleh Pemerintah Daerah setempat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Upah Pekerja yang bekerja diatas 1 (satu) tahun ditetapkan berdasarkan\nkesepakatan dengan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>3. Penyesuaian upah diberikan kepada Pekerja berdasarkan jabatan dan\nprestasi yang disesuaikan dengan Struktur dan Skala Upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Cp>4. Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja yang mempunyai keterampilan\u002F\nskill dan\u002F atau pekerja baru yang mempunyai pengalaman kerja\u002F profesional.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 UPAH LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1. Dasar perhitungan tarif upah lembur adalah surat Menteri Tenaga Kerja No.\nKEp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>102\u002FMEN\u002FV1\u002F2004 yang dikeluarkan pada tanggal pada tanggal 25 Juni 2004.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Tarif upah lembur (TUL) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 x Upah sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perhitungan tarif upah lembur, berdasarkan waktu kerja lembur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Besar nya upah lembur untuk jam kerja diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>a. Hari kerja biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp>Jam 1 : 1,5 x Upah\u002F173\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>Jam ke 2 dan seterusnya :2 × Upah\u002F173\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>b. Hari Libur Minggu atau Nasional pada hari kerja terpanjang:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>Jam ke-l s\u002Fd 8 :2 x Upah\u002F173\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Jam ke-9 :3 x Upah\u002F173\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke-10 dan seterusnya :4 x Upah\u002F173\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 UPAH PIKET\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Bagi Pekerja yang piket pada saat cuti bersama diperhitungkan\nsekurang-kurangnya sama dengan upah sehari serta tidak mengurangi hak cuti\ntahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Upah piket dibayarkan bersamaan dengan periode gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 TUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan jabatan diberikan kepada Pekerja yang memangku suatu\njabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya tunjangan jabatan sesuai Keputusan Perusahaan dan akan\nditentukan menurut tingkat jabatan berdasarkan Struktur dan Skala Upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tunjangan jabatan besarnya tidak diambil dari gaji pokok Pekerja yang\nmemangku jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang memangku jabatan wajib diberikan SK penunjukan dari\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Apabila pekerja tidak lagi memangku jabatan maka pekerja tersebut tidak\nlagi mendapat tunjangan jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Bagi pekerja yang memangku jabatan harus diberikan SK pengangkatan\njabatan dari perusahaan sejak memangku jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 UANG SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Uang shift diberikan kepada Pekerja yang melakukan Pekerjaan shift 2 dan\nshift 3 Besaran uang shift diatur terpisah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 TUNJANGAN KERAJINAN DAN TUNJANGAN PANAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan Kerajinan dan Tunjangan Panas khusus diberikan untuk Pekerja di\nBagian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Teknikal yang masuk shift.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya Tunjangan dan Ketentuan Pemberian diatur terpisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 TUNJANGAN TRANSPORT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>1. Perusahaan memberikan tunjangan transport.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Besarnya Tunjangan Transport diatur terpisah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Tunjangan transport akan ditinjau ulang apabila terjadinya kenaikan bahan\nbakar minyak atau terjadinya kenaikan biaya transportasi umum dan akan\ndirundingkan dengan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 UPAH PEKERJA SELAMA SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>1. Pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan Surat\nKeterangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dokter berhak atas upahnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang sakit dan memerlukan perawatan di rumah sakit atau berobat\njalan, maka bagi Pekerja yang telah memenuhi tata cara untuk menjalani\nperawatan tersebut berhak atas upahnya dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>LAMA PERAWATAN : PEMBAYARAN GAJI\u002F UPAH\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cli>4 Bulan pertama : 100% dari upah pokok\u002Fbulan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>4 Bulan ke-2 : 75% dari upah pokok\u002Fbulan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>4 Bulan ke-3 : 50% dari upah pokok\u002Fbulan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menunggu putusan PHK : 25% dari upah pokok\u002Fbulan\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 TUNJANGAN MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp>1. Tunjangan berkala diberikan kepada pekerja, mulai dari golongan terendah\nsampai golongan upah tertinggi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Tunjangan berkala diberikan kepada semua pekerja setelah paling sedikit\nbekerja selama 1 (satu) tahun dan sebagai tanda senioritas dan diberikan\nterhitung per tanggal masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Besarnya tunjangan berkala\u002Fmasa kerja sesuai dengan Keputusan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cp>4. Tunjangan berkala\u002Fmasa kerja komponen upah dimasukkan ke dalam gaji\ntetap.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jabatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"5\">Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 tahun\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Operator\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.3000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.6000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.9.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.12.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.15.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Staff ke atas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.5000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.10.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.15.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.20.000\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.25.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1. Tunjangan hari raya diberikan Perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 1\n(satu) minggu sebelum hari raya keagamaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>2. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Presentase\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kurang dai 1 (satu) tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Proporsional\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 s.d 2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 s.d 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>105%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 s.d 4 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>110%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 s.d 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>115%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 s.d 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 s.d 7 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>125%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7 s.d 8 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>130%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8 s.d 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>135%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9 s.d 10 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>140%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 s.d 11 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>145%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Lebih dari 11 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>150%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena mengundurkan\ndiri atau karena kasus tertentu setelah memasuki Bulan Ramadhan\u002F Puasa berhak\nmendapatkan THR yang besarnya seperti ayat (2) diatas dan diberikan bersamaan\ndengan pembayaran hak terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 TUNJANGAN PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan Perjalanan Dinas diberikan sebagai pengganti biaya makan,\npenginapan dan transportasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas adalah untuk melaksanakan tugas\nperusahaan keluar\u002F kedalam kota berdasarkan surat dinas dari pimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Besarnya tunjangan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dari\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tunjangan transportasi dan penginapan selama melakukan perjalanan dinas\nakan diperhitungkan dan diberikan secara langsung pada nota perjalanan dinas\nyang bersangkutan disertai bukti-bukti dan pertanggungjawaban yang jelas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Jaminan sosial tenaga kerja adalah pengganti sebagian dari penghasilan yang\nhilang atau berkurang, sebagai akibat dari peristiwa dan\u002F atau keadaan yang\ndialami pekerja, yang berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,\njaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan pemeliharaan kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 JAMINAN KECELAKAAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>1. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Biaya pengangkutan kerja ke rumah sakit dan\u002F atau ke rumah tempat\ntinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan\u002F atau perawatan selama di rumah sakit\ntermasuk biaya rawat jalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan\u002F atau alat ganti bagi yang\nanggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Besarnya santunan berupa uang, diatur sesuai ketentuan yang ada\nmeliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Santunan sementara tidak mampu bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Santunan kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Premi asuransi dan iuran sebesar 0.89% per bulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap\nada pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja, baik terjadi pada waktu perjalanan\nmenuju ke tempat kerja, dalam waktu kerja dan pada waktu pulang dari kerja..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk melaporkan kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan BPJS\nKetenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2 × 24 jam, terhitung sejak\nterjadinya kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha pada waktu melaporkan kejadian kecelakaan kerja, setelah ada\nsurat keterangan dari dokter pemeriksa atau dokter penasehat, wajib melaporkan\nsurat-surat keterangan, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Keterangan sementara tidak mampu bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Keterangan cacat sebagian untuk selama-lamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Keterangan cacat total untuk selama-lamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengajuan penggantian pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada\nBPJS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketenagakerjaan dengan melampirkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Kartu peserta BPJS asli dan fotocopy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat, yang menerangkan\ntingkat kecacatan yang diderita pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan. d.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat keterangan kepolisian dan\u002Fatau surat kesaksian (untuk kasus\nKecelakaan Lalu Lintas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan oleh BPJS Ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Jaminan kecelakaan kerja dapat diberikan apabila pekerja memenuhi\npersyaratan sesuai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>yang disebutkan dalam ayat (6) di atas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 JAMINAN KEMATIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakan kerja, pihak keluarga\n(ahli waris yang sah) berhak atas jaminan kematian dari BPJS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Jaminan Kematian bukan akibat kecelakan kerja dibayar sekaligus kepada\nali waris pekerja (janda, duda atau anak) berdasarkan ketentuan yang\nmeliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Santunan sekaligus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Santunan berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Biaya pemakaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal\ndunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling\nsingkat 5 (lima) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Jaminan Kematian akibat kecelakaan kerja dibayar sekaligus kepada ahli\nwaris pekerja (janda, duda atau anak) yang meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Santunan kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Biaya pemakaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>c. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal\ndunia akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5\n(lima) tahun untuk setiap pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d. Premi asuransi dan iuran setiap bulan sebesar 0.30% dari upah sebulan\nmenjadi tanggungan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Pengajuan pembayaran jaminan kematian kepada badan penyelenggara BPJS\ndengan disertai bukti-bukti, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Foto copy ID CARD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Foto copy KTP (Pekerja dan ahli waris).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Foto copy Kartu Keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Foto copy keterangan menikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Surat Keterangan Kematian (rumah visum dan dokter).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Surat kematian dari Desa (Kelurahan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Surat Keterangan PHK dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 JAMINAN HARI TUA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada pekerja yang telah mempunyai\numur 57 tahun atau cacat total untuk selama-lamanya dan dapat dilakukan secara\nsekaligus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dilakukan sekaligus dalam hal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Tenaga kerja yang telah mencapai usia 57 tahun tetapi masih tetap\nbekerja, dapat memilih untuk menerima pembayaran jaminan hari tuanya pada saat\nusia 57 tahun atau pada saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti\nbekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Dalam hal tenaga kerja memilih untuk menerima pembayaran Jaminan Hari Tua\npada usia 57 tahun, maka pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sejak tenaga\nkerja yang bersangkutan berhenti bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja yang cacat total tetap untuk selama-lamanya sebelum mencapai umur\n57 tahun, berhak mengajukan pembayaran jaminan hari tua kepada Badan\npenyelenggara BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pekerja yang sebelum mencapai umur 57 tahun dan baru bekerja, setelah\npaling lama 5 (lima) tahun tetapi berhenti bekerja dapat mengajukan pembayaran\njaminan hari tua kepada badan penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Besarnya premi dan\u002F atau iuran Jaminan Hari Tua, yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. 3.7% x upah sebulan menjadi kewajiban pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. 2% x upah sebulan menjadi kewajiban pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tata cara pengajuan pembayaran jaminan hari tua, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mengisi formulir pembayaran Jaminan Hari Tua yang tersedia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Melampirkan\u002F menyerahkan tanda bukti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Keterangan tidak bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Kartu tanda kepesertaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Foto copy КТР.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Keterangan lain yang disyaratkan Badan penyelenggara BPJS\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 JAMINAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>1. Perusahaan menanggung premi sebesar 2 %.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja menanggung premi sebesar 1 %.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang telah mencapai usia pensiun yang telah ditentukan oleh BPJS\ndan telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 15 (lima belas) tahun berhak\nmemperoleh manfaat jaminan pensiun sesuai dengan peraturan 27\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dalam hal pekerja telah memasuki usia pensiun tetapi masih tetap bekerja,\npekerja dapat memilih untuk menerima manfaat jaminan pensiun pada saat mencapai\nusia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3\n(tiga) tahun setelah usia pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang telah memasuki usia pensiun tetapi tetap dipekerjakan dan\nmemilih menerima manfaat jaminan pensiun pada saat mencapai usia pensiun, tidak\ndapat menjadi peserta lagi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja yang mengalami cacat total tetap sebelum usia yang telah\nditentukan oleh BPJS berhak memperoleh manfaat jaminan pensiun sesuai dengan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Dalam hal pekerja mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa kepesertaan\n15 (lima belas) tahun, berhak mendapatkan seluruh akumulasi iuran ditambah\nhasil pengembangannya secara sekaligus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Besarnya iuran jaminan pensiun, yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. 2% dari upah sebulan ditanggung oleh pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. 1% dari upah sebulan ditanggung oleh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pengajuan pembayaran jaminan pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan\nmengisi formulir dan melampirkan dokumen sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Fotocopy KTP beserta aslinya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Fotocopy Kartu Keluarga beserta aslinya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Dokumen lain yang disyaratkan BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>1. Pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh Pekerja dalam program BPJS\nKesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan menanggung premi sebesar 4 %.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja menanggung premi sebesar 1 %.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, pengusaha bekerjasama dengan BPJS\nKesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>1. Jaminan Kesehatan diberikan kepada pekerja dan suami\u002Fistri yang sah dan\nanak - anaknya sebanyak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 (tiga) orang.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja atau suami\u002Fistri yang sah dan 3 (tiga) orang anak yang sah,\nberhak atas Jaminan Kesehatan, sekurang-kurangnya sama dengan paket jaminan\nkesehatan dasar yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pemberian jaminan kesehatan bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan,\npeningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan serta pemulihan kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Penyelenggaraan pelayanan paket jaminan kesehatan meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Perawatan jalan tingkat pertama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perawatan jalan tingkat lanjutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Rawat inap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan kelahiran\u002Fpersalinan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Penunjang diagnostik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pelayanan khusus;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Gawat darurat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Pemeriksaan dan perawatan cuci darah, kanker, tumor, jantung dan\nHIV\u002FAIDS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Hal - hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 PERLINDUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\ndiwajibkan mentaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\nsesuai dengan peraturan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No.1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Teknik dan pelaksanaannya mengacu kepada kebijakan, keselamatan dan\nkesehatan kerja di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>Pakaian Kerja dan ADP diberikan kepada:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\nbahan dan jenis pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pakaian kerja dan APD disesuaikan dengan standar keselamatan dan\nkesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pemberian pakaian kerja diberikan secara cuma-cuma sesuai dengan\nkebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja wajib memakai APD (Alat Pelindung Diri) yang telah disediakan dan\ndipersyaratkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib merawat dan memelihara APD (Alat Pelindung Diri) yang\ndiberikan secara cuma-cuma oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja wajib menyimpan APD (Alat Pelindung Diri) sesuai dengan tata\ncaranya dan di tempat yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya diwajibkan memakai alat pelindung\nyang memenuhi syarat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Alat-alat pelindung harus selalu dirawat dan diperiksa secara berkala,\napabila alat-alat pelindung tersebut sudah tidak layak pakai segera diusulkan\nkepada atasannya untuk diadakan penggantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Alat-alat pelindung harus disimpan pada tempat yang telah ditentukan dan\ntidak diperkenankan dipindahkan ke tempat lain kecuali ada persetujuan dari\natasan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja harus menaati petunjuk-petunjuk, standar-standar dan\nperaturan-peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tempat kerja harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya serta tidak\ndiperkenankan meletakkan barang-barang tidak pada tempatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pemakaian api:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja dilarang merokok atau menggunakan api, kecuali di tempat yang\ntelah ditentukan Pengusaha dan sesuai dengan keselamatan dan kesehatan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Apabila Pekerja memasuki melewati daerah yang telah dilarang keras untuk\nmenggunakan api, tidak diperkenankan membawa korek api (lighter) atau\nbenda-benda lain yang menimbulkan api.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Perlengkapan pemadam kebakaran :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja harus mengetahui dimana alat-alat pemadam kebakaran (tabung dan\nhydrant ditempatkan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tanpa izin atasan yang berwenang, dilarang memindahkan tabung pemadam api\nyang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Dilarang keras untuk memainkan alat pemadam api, hydrant dan alat-alat\npemadam api lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Dilarang meletakan atau menyusun barang dalam marking line dari alat\npemadam kebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pencegahan kebakaran:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Untuk menghadapi kemungkinan kebakaran, pekerja harus mengetahui\ncara-cara menggunakan APK (alat pemadam kebakaran).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Di tempat pemakaian api yang telah ditentukan oleh perusahaan dilarang\nmeletakkan benda\u002F barang\u002F bahan yang berbahaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Dilarang meletakkan atau menyusun barang di jalan pintas\u002F darurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Tingkah laku pekerja harus taat pada peraturan yang telah disepakati\nyang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pengawasan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja\ndilaksanakan oleh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Panitia Pembina Keselamatan Kerja 2K3) sesuai dengan rekomendasi dari Dinas\nterkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Prinsip-prinsip K3 :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Setiap Pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam\nmelakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi\nserta produktivitasnya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Setiap Pekerja lainnya yang berada di tempat kerja perlu dijamin pula\nkesehatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman\ndan efisien.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala upaya untuk membina\nnorma-norma perlindungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Dilarang menggunakan peralatan tanpa otoritas sehingga menyebabkan\nkerusakan peralatan dan kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Dilarang bercanda atau bertindak ceroboh yang menyebabkan kelalaian\nsehingga mengakibatkan kecelakaan kerja dan kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Dilarang menempatkan barang apapun yang menghalangi jalur evakuasi,\nPemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, dan fasilitas P3K (Kotak P3K, Tandu, dan\nKursi Roda)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Dilarang menyimpan bahan berbahaya, beracun, dan mudah terbakar di area\nberbahaya (Panel listrik, Genset, Trafo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Pekerja wajib bekerja sesuai dengan prosedur dan instruksi keselamatan\nmesin yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Dilarang menumpang\u002Fmembonceng kendaraan di semua peralatan atau\nkendaraan angkat-angkut (Forklift, Electric Handlift, dan Kendaraan roda tiga \u002F\nViar) di luar fungsi utamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Operator peralatan\u002Fkendaraan angkat-angkut (Viar, Forklift, dan Electric\nHandlift) wajib memiliki lisensi dan wajib mentaati batas kecepatan kendaraan\nyang telah ditentukan di area perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Dilarang menaiki lift barang yang berada di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Dilarang menonaktifkan atau merusak peralatan keselamatan yang telah\nterpasang pada setiap mesin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>22. Pimpinan harus melakukan pengawasan, pembinaan, dan bimbingan kepada\nanggota di bawahnya untuk mencegah kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 WABAH PENYAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Apabila pekerja terkena penyakit\u002F epidemic wajib melaporkan kepada\npengusaha guna diambil tindakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena wabah penyakit, wajib mengikuti program\nvaksinasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang terkena penyakit menular, dilarang memasuki lokasi\nPerusahaan kecuali seijin Pengusaha, guna untuk mencegah penularan penyakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang diragukan kesehatannya, tidak dapat menolak diperiksa\nkesehatannya oleh dokter Perusahaan dan\u002F atau dokter yang ditunjuk oleh\nPengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X PEMBINAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 PRINSIP-PRINSIP PEMBINAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha, Pekerja dan\u002Fatau Serikat Pekerja dengan segala upaya harus\nmengusahakan agar tidak terjadi PHK, apabila pembinaan terhadap pekerja sudah\ndilaksanakan tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha merundingkan\ndengan pihak Serikat Pekerja\u002F Lembaga Kerjasama Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>a. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter tidak melebihi 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b. Pekerja menikah, hamil atau melahirkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja aktif sebagai pengurus Serikat Pekerja dan sedang menjalankan\ntugas Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Karena memenuhi kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh\nUndang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadah yang diperintahkan\nagama dan disetujui Pemerintah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dilarang melakukan PHK massal karena alasan efisiensi sebelum\nada upaya penyelamatan melalui usaha peningkatan efisiensi dan penghematan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Apabila PHK tidak bisa dihindari oleh pihak Pengusaha, maka maksud PHK\nwajib dirundingkan dengan Serikat Pekerja terlebih dahulu secara Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha apabila melakukan PHK wajib meminta ijin kepada pejabat yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Selama proses berlangsung Pengusaha wajib membayar hak atas upah kepada\npekerja setiap bulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha apabila melakukan PHK secara sepihak tanpa menjalankan\nketentuan ayat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1,2,3,4,5, dan 6 di atas batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TANPA PENETAPAN PEJABAT\nBERWENANG\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa ijin\u002Fpenetapan pejabat berwenang\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja dalam masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja mengundurkan diri secara murni dan tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja telah memasuki usia pensiun sesuai Undang-undang atau Perjanjian\nKerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pekerja meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja telah sepakat dengan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Setelah Pekerja diberikan tugas tidak dapat melakukan tugas dengan baik\nsetelah dilakukan penilaian yang proposical dalam kurun waktu 3(tiga) bulan,\nmaka pekerja dianggap tidak lulus masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Selama dalam masa percobaan masing-masing pihak dapat melakukan Pemutusan\nHubungan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kerja berdasarkan pada hasil evaluasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dapat menyatakan pekerja tidak lulus masa percobaan\ndisebabkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sering tidak masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja sering melanggar etika kerja\u002F Peraturan Perusahaan\u002F Perjanjian\nKerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Atau alasan lain yang berhubungan dengan kinerja si pekerja selama 3\n(tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang terkena PHK karena tidak lulus masa percobaan berhak atas\nupah terakhir tapi tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang\npenggantian hak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS KEHENDAK SENDIRI (MENGUNDURKAN\nDIRI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja karena alasan tertentu berhak mengundurkan diri dari hubungan\nkerja dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengundurkan diri sendiri, wajib membuat surat pengunduran\ndiri secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja jabatan operator diajukan 1 (satu) minggu sebelumnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja jabatan staff administrasi dan pemegang jabatan diajukan\nselambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi Pekerja yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan telah\nmempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih diberikan\nuang pisah dengan ketentuan sbb:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang pisah hanya diberikan kepada pekerja yang mengundurkan diri atas\nkemauan sendiri sesuai prosedur dan untuk semua golongan gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Ketentuan nilai uang pisah adalah sbb:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Masa kerja 5 - < 10 tahun : 1 (satu) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Masa kerja 10 - <15 tahun : 2 (dua) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang mengundurkan diri dengan tidak sesuai dengan prosedur yang\ntercantum pada pasal 2 tidak berhak atas uang pisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri tidak dalam kondisi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Karena tekanan dari pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Karena salah satu sebab dalam kerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Karena pengaruh orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Karena pekerja dalam kondisi tidak sehat dan tidak sadar secara lahir\nbatin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja yang telah mangkir\u002Ftidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja\nberturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan telah\ndilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan layak maka\ndianggap mengundurkan diri atas kehendak sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja yang mempunyai kehendak mengundurkan diri tetap melaksanakan\nkewajibannya sampai tanggal mulai mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MENINGGAL DUNIA\u002F DISESUAIKAN\nDENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja karena meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja kepada ahli waris sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang pesangon 2 (dua) kali gaji × masa kerja sesuai ketentuan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1 (satu) kali gaji x masa kerja, apabila berhak atas\nupah penghargaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak (sisa hak Pekerja yang masih ada).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA INDISIPLINER\u002F DISESUAIKAN\nDENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur Perjanjian\nKerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua,\ndan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja Buruh berhak atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang pesangon sesuai Undang-Undang yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan masa kerja sesuai undang-undang yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak sesuai undang-undang yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan Pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam\nPerjanjian Kerja Bersama maka Pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang penggantian hak sesuai undang-undang yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA SAKIT YANG BERKEPANJANGAN\u002F\nDISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja\nkarena alasan Pekerja mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat\nkecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas\n12 (dua belas) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak kepada Pekerja tersebut sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a Uang pesangon 2 (dua) kali gaji × masa kerja sesuai ketentuan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1 (satu) kali gaji × masa kerja, apabila berhak atas\nuang penghargaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang Penggantian Hak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang masuk usia pensiun adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah\nNomor 45 tahun 2015 tentang pensiun. Bahwa masa usia pensiun adalah 55 (lima\npuluh lima) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang menerima dan dipekerjakan lagi oleh pengusaha maka pekerja\nberhak untuk negosiasi lagi dengan Pengusaha dengan masa kerja dihitung 0 (nol)\ntahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi Pekerja yang saat ini bekerja dan telah melampaui masa usia pensiun\nsesuai ketentuan secara tertulis minimal mengajukan permohonan pensiun secara\ntertulis minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena pensiun berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang pesangon sesuai undang-undang yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1 (satu) × gaji × masa kerja, apabila berhak atas uang\npenghargaan sesuai dengan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. uang penggantian hak sesuai Undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang masuk diatas usia pensiun maka pekerja tersebut tidak berhak\nmenerima uang pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha memberikan waktu masa persiapan pensiun (MPP) kepada pekerja\nselama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pensiun diberlakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA EFISIENSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Apabila kondisi Perusahaan tidak dapat melangsungkan kegiatan dengan baik\ndan terpaksa melakukan pengurangan jumlah pekerja\u002Fefisiensi perusahaan,\npengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara massal yang\ndisebabkan oleh efisiensi Perusahaan berhak antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang pesangon sesuai Undang-undang yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1 (satu) kali gaji x masa kerja, apabila berhak atas\nuang penghargaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan sesuai ketentuan yang\nberlaku:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat Keterangan Pengalaman Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALIH MANAJEMEN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dalam\nhal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan\nkepemilikan perusahan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja,\nmaka pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pesangon 1 (satu) kali upah x masa kerja sesuai ketentuan perundangan\nyang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1 (satu) kali upah x masa kerja, apabila berhak atas\nuang penghargaan masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat Keterangan Kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja\nkarena perubahan status penggabungan atau peleburan perusahaan dan perusahaan,\ntidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya maka pekerja berhak alas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan sesuai undang-undang yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1 (satu) kali upah x masa kerja, apabila berhak atas\nuang penghargaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan\nuang hak sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dibebankan kepada pengusaha baru,\nkecuali perjanjian lain antara pengusaha lama dan pengusaha baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PERLAKUAN PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada\nlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara langsung dalam hal\npengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Membujuk dan\u002Fatau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang\nbertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tidak membayar upah yang tepat waktu yang telah ditentukan selama 3\n(tiga) bulan berturut-turut atau lebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati di PKB dan\u002Fatau\ndijanjikan kepada Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang\ndiperjanjikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan dan\nkesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada\nperjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Terbukti memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai ayat 1\nberhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang pesangon sesuai undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan 1 (satu) × upah x masa kerja, apabila berhak atas uang\npenghargaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 BENTUK-BENTUK KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Cp>1. Keluh Kesah Perorangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara perorangan, apabila mengalami perlakuan dari pekerja lain,\natasan lokal\u002F asing atau pengusaha, berhak menyampaikan keluh kesah secara\nlangsung atau tertulis kepada Serikat Pekerja, SEA atau HRD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berhak menyampaikan keluh kesah melalui media komunikasi yang telah tersedia\ndi Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Keluh Kesah Kelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara bersama-sama apabila mempunyai permasalahan akibat perlakuan\nketidakadilan dari atasan lokal\u002F asing atau manajemen\u002F pengusaha, berhak\nmenyampaikan keluh kesah melalui perwakilan langsung atau dengan surat tertulis\nkepada Serikat Pekerja, SEA atau HRD untuk segera ditindak lanjuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berhak menyampaikan keluh kesah melalui media komunikasi yang telah tersedia\ndi Perusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 KETENTUAN PENERIMAAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dilarang ikut campur tangan\u002F intervensi pada waktu Serikat\nPekerja menerima pengaduan\u002F keluh kesah dari pekerja secara perorangan atau\nmelalui perwakilan\u002F kelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Serikat Pekerja dilarang ikut campur tangan\u002F intervensi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pada waktu pengusaha\u002F Manajemen menerima pengaduan\u002F keluh kesah dari pekerja\nsecara perorangan atau melalui perwakilan\u002F kelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Serikat Pekerja bisa secara bersama-sama menerima keluh\nkesah pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 PENYAMPAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja berhak secara bebas menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah melalui\nalat komunikasi\u002Fmedia komunikasi yang telah disediakan oleh perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang menyampaikan pengaduan\u002F keluh kesah mendapat jaminan dari\nperusahaan untuk tidak mendapatkan perlakuan negatif atau balas dendam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dan Serikat Pekerja setelah menerima pengaduan\u002F keluh kesah,\nakan melakukan langkah-langkah tindakan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Mengadakan wawancara dengan pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mengadakan wawancara dengan pekerja lainnya, untuk mencari bukti-bukti\nakurat yang dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Mengadakan penelitian apakah kasus\u002F permasalahan tersebut, pernah\nterjadi\u002F belum dan\u002F atau pernah diatur atau belum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Menguji dengan ketentuan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Menetapkan kebijakan yang diambil serta tahap-tahapnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Mengajukan kepada pengusaha untuk diadakan upaya perundingan secara\nBipartit, sehingga permasalahan tersebut tidak mencuat keluar dan tidak\ndiketahui oleh masyarakat umum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Untuk menunjang loyalitas, integritas, dedikasi, loyalitas, motivasi dan\netos kerja yang tinggi, maka pekerja yang sebagai mitra pengusaha memiliki\nkewajiban mencapai produktivitas, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan,\npengembangan dan kemajuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 FASILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Kantin Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>Pengusaha menyediakan kantin yang bersih dan baik sebagai tempat makan bagi\npekerja sehari-hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Tempat Ibadah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan masjid untuk tempat ibadah bagi pekerja di PT. HWA\nSEUNG INDONESIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Area Parkir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyediakan gedung parkir kendaraan untuk area parkir kendaraan\nbagi pekerja di PT HWA SEUNG INDONESIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sarana Olahraga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan akan menyediakan sarana olahraga untuk kegiatan olahraga yang\nmemungkinkan disediakan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Papan Pengumuman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyediakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>papan pengumuman guna penempatan pengumuman\u002Fpemberitahuan tentang\nkegiatan-kegiatan di area perusahaan termasuk kegiatan serikat pekerja, tetapi\nharus seijin pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Konseling Karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahan menyediakan ruang konseling bagi karyawan yang ingin menyampaikan\nkeluh kesah untuk menguraikan permasalah terkait pekerjaan, membantu karyawan\ndalam menjaga keseimbangan hidup, serta bersama-bersama menemukan resolusi\nkonflik dan menurunkan tingkat stres yang berdampak pada performa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Klinik Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>a. Pengusaha menyediakan poliklinik untuk melayani kesehatan dan keselamatan\npekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b. Pengusaha menyediakan poliklinik untuk pelayanan observasi sebelum\ndirujuk ke\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rumah Sakit yang dituju atau Rumah Sakit lain atas rekomendasi dokter\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Ambulance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyediakan ambulance sebagai fasilitas antar jemput karyawan\nyang sakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di dalam area perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Ruang Laktasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cp>Perusahaan menyediakan ruangan yang dilengkapi dengan prasarana memerah AST\ndan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>untuk menyimpan ASI.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 FASILITAS MAKAN DAN MINUM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan makan yang sehat bagi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan air minum yang bersih dan steril bagi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang layak\nsesuai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dengan standar kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Karena suatu sebab pengusaha tidak dapat menyediakan makanan di\nkantin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Karena Pekerja melakukan tugas luar dan pada waktu jam makan pekerja\ntidak berada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pada saat bulan puasa bagi yang non shift dan shift 1 (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perusahaan memberikan makan pekerja sakit dan dirawat di poliklinik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 EXTRA FOODING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja\nshift malam hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemberian extra fooding tidak dapat diganti dengan uang\u002F bentuk lain,\nkecuali karena suatu sebab pengusaha tidak dapat menyediakan extra fooding.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 SUMBANGAN-SUMBANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Sumbangan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>a. Pengusaha memberikan kesempatan\u002F ijin kepada pekerja yang ingin memberi\nbantuan secara sukarela dalam bentuk uang\u002F barang sebagai ungkapan turut\nberduka cita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kepada pekerja atau orang tua pekerja yang terkena musibah kematian.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b. Bantuan dari TKA secara sukarela untuk kematian pekerja, istri\u002F suami,\nanak, orang tua atau mertua dan bagi pekerja yang mengalami sakit di luar\njaminan sosial serta mengalami peristiwa operasi yang besar dan ketentuan\npersyaratannya ditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja meninggal dunia ahli warisnya mendapatkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Sisa upah terakhir yang belum dibayarkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp>- Sumbangan duka cita sesuai kebijakan\u002F keputusan perusahaan, terlampir dan\nmenjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Sumbangan Bencana Alam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan pertimbangan kondisi perusahaan, kepada pekerja yang terkena musibah\nbencana alam banjir atau kebakaran yang mengakibatkan rumah milik Pekerja rusak\natau hancur\u002F hangus, maka perusahaan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan\ndana perusahaan yang ketentuannya diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Melampirkan Surat Keterangan dari desa atau kelurahan setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mengisi formulir bantuan yang disediakan perusahaan dan diketahui oleh\nSerikat Pekerja atau tim penyalur bantuan (Bansos).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Telah dilakukan survey oleh tim survei dari Perusahaan dan Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 KOPERASI PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk dan\nmenjadi anggota serta pengurus, guna mengelola koperasi dengan tujuan untuk\nmeningkatkan kesejahteraan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Serikat Pekerja secara bersama-sama mengusahakan akan\nmeningkatkan kesejahteraan pekerja melalui koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha bersama-sama Serikat Pekerja berusaha membentuk tim badan\npengawas koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha menyediakan fasilitas kantor dan gedung yang memadai untuk\nkegiatan usaha koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib memberikan kesempatan kepada pengurus koperasi untuk\nmengembangkan usaha koperasi dan bekerjasama dengan pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 OLAHRAGA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyelenggarakan kegiatan olahraga diluar jam kerja untuk\nmeningkatkan dan pengembangan bakat pekerja dan menunjang produktivitas kerja,\nserta memberikan hadiah perlombaan secara berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Serikat Pekerja membentuk komisi olahraga yang bertugas\nuntuk menjalankan kegiatan-kegiatan seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Senam Kesegaran Jasmani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Sepak Bola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bulu Tangkis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bola Volly\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Tenis Meja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Dan jenis olahraga lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 KESENIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha bersama Serikat Pekerja menyediakan perangkat alat musik\nseperti Band, Dangdut dan lain sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha bersama Serikat Pekerja mengelola program kesenian untuk\nmenyalurkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bakat seni dari seluruh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 PEMILIHAN PEKERJA TELADAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise2_detail\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise2_detail_txt\">\u003Cp>1. Pengusaha setiap setahun sekali mengadakan pemilihan pekerja teladan,\nsebagai usaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>meningkatkan kesetiaan pekerja pada pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2sec\">\u003Cp>2. Pekerja teladan yang terpilih dapat diberikan penghargaan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Piagam penghargaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Bonus, berupa uang atau barang.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Ketentuan\u002F syarat-syarat menjadi Pekerja teladan ditentukan oleh panitia\nyang dibentuk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>antara Pengusaha dan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 TEMPAT IBADAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan tempat peribadatan di lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha mendukung kegiatan hari-hari besar agama dan hari besar\nnasional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan tidak menghalangi pekerja untuk menjalankan ibadah sesuai\ndengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kepercayaan dan agama yang dianutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Setiap pekerja wajib memelihara dan menjaga tempat ibadah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tempat ibadah yang disediakan oleh perusahaan tidak diperbolehkan sebagai\ntempat propaganda pihak-pihak tertentu, sebagai tempat tidur, tempat merokok\ndan kegiatan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan fungsi sebenarnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ВАВ XIII PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Pengusaha berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk\nmemperoleh sumber daya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berpikir,\ndedikasi dan disiplin yang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan\nberusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan yang disesuaikan dengan\nsegala tingkatan jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>1. Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja\nuntuk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>meningkatkan SDM dan Produktivitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha menyelenggarakan sistem pendidikan dan pelatihan secara rutin\ndan sistematis kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\npendidikan dan pelatihan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>1. Di lokasi Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntraining sendiri atau mendatangkan tenaga dari luar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Di luar Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 85 PELAKSANAAN DAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini disepakati dan dilaksanakan oleh Pengusaha\ndan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur ketentuan yang sekurang-kurangnya\nsama dengan Undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>3. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\nditandatangani sesuai kesepakatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cp>4. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di PT.\nHWA SEUNG INDONESIA.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya\ndan mempunyai kekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak perusahaan,\nSerikat pekerja dan Instansi Yang Bertanggung Jawab di Bidang\nKetenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha berkewajiban memperbanyak dan membagikan Perjanjian Kerja\nBersama kepada pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 PERATURAN PERALIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Apabila dikemudian hari anggota-anggota pengurus Serikat Pekerja dan\nPengusaha yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama ini tidak\naktif bekerja lagi di PT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HWA SEUNG INDONESIA karena alasan mengundurkan diri atau alasan lainnya,\nmaka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang\nditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Untuk menyamakan persepsi dalam penanganan setiap masalah perlu dibuat\npetunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka para pihak wajib\nuntuk mematub dan melaksanakannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 88 PERNYATAAN HUKUM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka semua\nketentuan-ketentuan yang dibuat sebelumnya dan\u002F atau peraturan-peraturan\nlainnya yang bertentangan dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini tetap tunduk pada ketentuan peraturan\nperundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Hal-hal yang belum diatur di dalam isi Perjanjian Kerja Bersama ini akan\ndimusyawarahkan lebih lanjut oleh Pengusaha dengan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perjanjian Kerja Bersama ini hanya mempunyai kekuatan hukum dan dapat\nberlaku di PT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HWA SEUNG INDONESIA setelah mendapat Surat keputusan pendaftaran dari\nInstansi Yang Bertanggung Jawab Di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 89 PENUTUP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja bersama ini dipandang perlu,\nmaka pimpinan Perusahaan dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan dan\nditandatangani bersama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal Perusahaan mengubah namanya\u002F penggabungan diri dengan\nPerusahaan lain, maka untuk sisa waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini\ndiusahakan bagi Perusahaan dan pekerja terhadap siapa saja, waktu terjadi\nperubahan nama atau penggabungan diri berlaku kesepakatan dengan penyesuaian\nseperlunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perjanjian kerja bersama ini dibuat dan disetujui serta ditandatangani\noleh kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratification\">\u003Cp>4. Sesuai ketentuan yang telah diatur dalam pasal-pasal di atas PKB ini\nmulai berlaku setelah mendapat Surat keputusan Pendaftaran dari Instansi Yang\nBertanggung Jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>DITANDATANGANI DI JEPARA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>TANGGAL, 21 JANUARI 2022\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":45,"cbadate_start_date":49,"cbadate_end":52,"cbaratification":56,"jobclassifaction1":60,"trainingprogrammes":64,"trainingfund":68,"pensionfund":72,"disabilityfund":76,"contracttrial":80,"contracttrialperiod":84,"sicknesspay":86,"maxsicknesspay":90,"sicknessmaxdays":94,"menstruationleave":98,"disabilitypay":102,"healthcareaccess":105,"healthinsurance":109,"healthinsurancerelatives":113,"protectiveclothing":117,"code_application":121,"healthandsafetytraining":125,"funeralpay":129,"funeralpaytype":133,"paidmaternityleave":137,"paidmaternityleaveduration":141,"jobsecuritymothers":145,"maternityotherclause":149,"pregnancy":153,"breastfeeding_dangerouswork":157,"alternatives":161,"paidpaternityleave":165,"paidpaternityleaveduration":169,"paidpaternityleavepay":171,"deathrelatives":175,"deathrelativesleave":179,"marriageleave":181,"marriage":184,"nursingfacilities":186,"educationtuition":190,"discrimination":194,"violence":198,"hourspday_select":202,"hourspday":206,"hourspweek":208,"hourspweek_select":210,"dayspweek_select":212,"MAXHOURS_trigger":214,"PAIDLEAV_trigger":218,"holidaysdays":222,"SCHEDULE_trigger":224,"schedulesrestpw":228,"TRADEUNLEAV_trigger":230,"PAYSCALES_trigger":234,"LOWWAGE_government":238,"STRUCINCR_trigger":242,"wageincreasetype":246,"ONCERISE_trigger":250,"oncerise_detail":254,"incidentalbonustype2":256,"incidentalbonusperc1":260,"incidentalbonusdate":264,"incidentalbonusdate_date":266,"oncerise2_detail":268,"oncerise2_detail_txt":272,"incidentalbonustype2sec":274,"NOCTPREM_trigger":278,"shiftallowancetype":282,"shiftallowancetype1":284,"OVERTIME_trigger":286,"overtimeallowancetype_general":290,"overtimeallowanceperc1_general":294,"overtimeallowanceperc1":297,"overtimeallowancetype":300,"SUNDAY_trigger":302,"sundayallowancetype":306,"sundayallowanceperc1":309,"commutingallowancetype":311,"COMMUTE_trigger":315,"SENIOR_trigger":318,"longserviceallowancetype":322,"mealvouchers":326,"direct_participation_hrs":330,"coverunion_trigger":334},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_start","DITANDATANGANI DI JEPARA TANGGAL, 21 JAN","DITANDATANGANI DI JEPARA\n\nTANGGAL, 21 JANUARI 2022",{"bindId":50,"name":51,"text":51},"cbadate_start_date","TANGGAL, 21 JANUARI 2022",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbadate_end","3. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku ","3. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak\nditandatangani sesuai kesepakatan.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"cbaratification","4. Sesuai ketentuan yang telah diatur da","4. Sesuai ketentuan yang telah diatur dalam pasal-pasal di atas PKB ini\nmulai berlaku setelah mendapat Surat keputusan Pendaftaran dari Instansi Yang\nBertanggung Jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"jobclassifaction1","JENJANG JABATAN: 1. OPERATOR 2. STAFF 3.","JENJANG JABATAN:\n\n1. OPERATOR\n\n2. STAFF\n\n3. LEADER\u002F SENIOR STAFF\n\n4. SUPERVISOR\n\n5. ASISTEN MANAGER\n\n6. MANAGER\n\n7. SENIOR MANAGER\u002FFACTORY MANAGER\n\nASISTEN DIREKTUR\n\n9. DIREKTUR\n\n10. SENIOR DIREKTUR\n\n11. PRESIDEN DIREKTUR",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"trainingprogrammes","1. Pengusaha wajib menyelenggarakan pend","1. Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja\nuntuk\n\nmeningkatkan SDM dan Produktivitas.\n\n2. Pengusaha menyelenggarakan sistem pendidikan dan pelatihan secara rutin\ndan sistematis kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"trainingfund","1. Di lokasi Perusahaan Pengusaha melaks","1. Di lokasi Perusahaan\n\nPengusaha melaksanakan program pendidikan dan latihan sendiri dan tenaga\ntraining sendiri atau mendatangkan tenaga dari luar.\n\n2. Di luar Perusahaan\n\nPendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"pensionfund","1. Perusahaan menanggung premi sebesar 2","1. Perusahaan menanggung premi sebesar 2 %.\n\n2. Pekerja menanggung premi sebesar 1 %.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"disabilityfund","1. Pekerja yang mengalami kecelakaan ker","1. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi:\n\na. Biaya pengangkutan kerja ke rumah sakit dan\u002F atau ke rumah tempat\ntinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada kecelakaan.\n\nb. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan\u002F atau perawatan selama di rumah sakit\ntermasuk biaya rawat jalan.\n\nc. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan\u002F atau alat ganti bagi yang\nanggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.\n\n2. Besarnya santunan berupa uang, diatur sesuai ketentuan yang ada\nmeliputi:\n\na. Santunan sementara tidak mampu bekerja.\n\nb. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.\n\nc. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental.\n\nd. Santunan kematian.\n\n3. Premi asuransi dan iuran sebesar 0.89% per bulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"contracttrial","1. Setiap pekerja baru yang statusnya PK","1. Setiap pekerja baru yang statusnya PKWTT wajib menjalankan masa percobaan\nsebanyak 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.",{"bindId":85,"name":82,"text":83},"contracttrialperiod",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"sicknesspay","1. Pekerja yang tidak masuk kerja karena","1. Pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan Surat\nKeterangan\n\nDokter berhak atas upahnya.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"maxsicknesspay","4 Bulan pertama : 100% dari upah pokok\u002Fb","4 Bulan pertama : 100% dari upah pokok\u002Fbulan\n  4 Bulan ke-2 : 75% dari upah pokok\u002Fbulan\n  4 Bulan ke-3 : 50% dari upah pokok\u002Fbulan\n  Menunggu putusan PHK : 25% dari upah pokok\u002Fbulan",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"sicknessmaxdays","a. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter ","a. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter tidak melebihi 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"menstruationleave","1. Pekerja wanita yang apabila pada saat","1. Pekerja wanita yang apabila pada saat HAID sakit tidak diwajibkan bekerja\npada hari pertama dan kedua haid.",{"bindId":103,"name":78,"text":104},"disabilitypay","1. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi:\n\na. Biaya pengangkutan kerja ke rumah sakit dan\u002F atau ke rumah tempat\ntinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada kecelakaan.\n\nb. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan\u002F atau perawatan selama di rumah sakit\ntermasuk biaya rawat jalan.\n\nc. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan\u002F atau alat ganti bagi yang\nanggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"healthcareaccess","a. Pengusaha menyediakan poliklinik untu","a. Pengusaha menyediakan poliklinik untuk melayani kesehatan dan keselamatan\npekerja.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"healthinsurance","1. Pengusaha wajib mengikutsertakan selu","1. Pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh Pekerja dalam program BPJS\nKesehatan.",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"healthinsurancerelatives","1. Jaminan Kesehatan diberikan kepada pe","1. Jaminan Kesehatan diberikan kepada pekerja dan suami\u002Fistri yang sah dan\nanak - anaknya sebanyak\n\n3 (tiga) orang.",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"protectiveclothing","Pakaian Kerja dan ADP diberikan kepada: ","Pakaian Kerja dan ADP diberikan kepada:\n\n1. Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\nbahan dan jenis pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan\nkerja.\n\n2. Pakaian kerja dan APD disesuaikan dengan standar keselamatan dan\nkesehatan kerja.\n\n3. Pemberian pakaian kerja diberikan secara cuma-cuma sesuai dengan\nkebutuhan.\n\n4. Pekerja wajib memakai APD (Alat Pelindung Diri) yang telah disediakan dan\ndipersyaratkan oleh perusahaan.\n\n5. Pekerja wajib merawat dan memelihara APD (Alat Pelindung Diri) yang\ndiberikan secara cuma-cuma oleh perusahaan.\n\n6. Pekerja wajib menyimpan APD (Alat Pelindung Diri) sesuai dengan tata\ncaranya dan di tempat yang telah ditentukan.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"code_application","1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan ","1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\ndiwajibkan mentaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\nsesuai dengan peraturan\n\nNo.1 Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"healthandsafetytraining","22. Pimpinan harus melakukan pengawasan,","22. Pimpinan harus melakukan pengawasan, pembinaan, dan bimbingan kepada\nanggota di bawahnya untuk mencegah kecelakaan kerja.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"funeralpay","a. Pengusaha memberikan kesempatan\u002F ijin","a. Pengusaha memberikan kesempatan\u002F ijin kepada pekerja yang ingin memberi\nbantuan secara sukarela dalam bentuk uang\u002F barang sebagai ungkapan turut\nberduka cita\n\nkepada pekerja atau orang tua pekerja yang terkena musibah kematian.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"funeralpaytype","- Sumbangan duka cita sesuai kebijakan\u002F ","- Sumbangan duka cita sesuai kebijakan\u002F keputusan perusahaan, terlampir dan\nmenjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"paidmaternityleave","1. Pekerja wanita berhak atas istirahat ","1. Pekerja wanita berhak atas istirahat hamil dan istirahat melahirkan\u002F\nbersalin.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"paidmaternityleaveduration","2. Pekerja wanita harus mengambil istira","2. Pekerja wanita harus mengambil istirahat melahirkan 1 ½ (satu setengah)\nbulan sebelum melahirkan dan 1 ½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"jobsecuritymothers","2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepa","2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena:\n\na. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter tidak melebihi 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut.\n\nb. Pekerja menikah, hamil atau melahirkan.\n\nc. Pekerja aktif sebagai pengurus Serikat Pekerja dan sedang menjalankan\ntugas Serikat Pekerja.\n\nd. Karena memenuhi kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh\nUndang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadah yang diperintahkan\nagama dan disetujui Pemerintah.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"maternityotherclause","5. Bagi Pekerja yang hamil kemudian kegu","5. Bagi Pekerja yang hamil kemudian keguguran maka berhak istirahat 1 ½\n(satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan Dokter\u002F Bidan.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"pregnancy","1. Pekerja yang sudah menikah wajib mela","1. Pekerja yang sudah menikah wajib melaporkan ke bagian HRD dengan membawa\nbukti surat nikah.\n\n2. Bagi Pekerja hamil harus memberitahukan ke atasan mengenai kehamilannya\ndan meminta kartu ibu hamil, dengan membawa surat keterangan hamil dari dokter\u002F\nbidan.\n\nBagi Pekerja hamil harus mengikuti program\u002F training khusus ibu hamil.\n\n4. Bagi Pekerja hamil boleh mengikuti lembur, sesuai dengan\nperundang-undangan yang berlaku\n\n5. Bagi Pekerja hamil yang karena kondisi kesehatannya tidak mampu untuk\nmengikuti lembur selama kehamilannya bisa mengajukan kepada atasannya dan\ndilampirkan surat keterangan dokter\u002F bidan.\n\n6. Pekerja hamil yang usia kehamilannya telah mencapai 7,5 bulan harus\nmengajukan istirahat hamil\u002F melahirkan ke bagian HRD.\n\n7. Pekerja hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung zat\nkimia dan tempat berbahaya lainnya.\n\n8. Pekerja hamil tidak dibenarkan bekerja berdiri terlalu lama dan\u002F atau\nposisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya serta sering naik turun\ntangga.\n\n9. Pekerja hamil tidak dibenarkan bekerja mengangkat beban yang\nberat-berat.\n\n10. Bagi Pekerja hamil yang tidak sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan pada\nbagian tertentu, harus segera memberitahukan atasannya.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"breastfeeding_dangerouswork","7. Pekerja hamil tidak dibenarkan bekerj","7. Pekerja hamil tidak dibenarkan bekerja pada bagian yang mengandung zat\nkimia dan tempat berbahaya lainnya.",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"alternatives","8. Pekerja hamil tidak dibenarkan bekerj","8. Pekerja hamil tidak dibenarkan bekerja berdiri terlalu lama dan\u002F atau\nposisi lain yang membahayakan kondisi kehamilannya serta sering naik turun\ntangga.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"paidpaternityleave","c. Istri Pekerja melahirkan atau kegugur","c. Istri Pekerja melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari",{"bindId":170,"name":167,"text":168},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"paidpaternityleavepay","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu waji","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan ijin resmi kepada\npekerja dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai keterangan yang berlaku.\n\n2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan ijin resmi, antara\nlain:\n\na. Pekerja sendiri menikah : 3 hari\n\nb. Pekerja menikahkan anak : 2 hari\n\nc. Istri Pekerja melahirkan atau keguguran kandungan : 2 hari\n\nd. Pekerja mengkhitankan\u002Fmembaptiskan anak : 2 hari\n\ne. Keluarga Pekerja (istri, suami, anak\u002Fmenantu, orang tua\u002Fmertua) meninggal\ndunia : 2 hari\n\nf. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia : 1 hari",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"deathrelatives","e. Keluarga Pekerja (istri, suami, anak\u002F","e. Keluarga Pekerja (istri, suami, anak\u002Fmenantu, orang tua\u002Fmertua) meninggal\ndunia : 2 hari",{"bindId":180,"name":177,"text":178},"deathrelativesleave",{"bindId":182,"name":183,"text":183},"marriageleave","a. Pekerja sendiri menikah : 3 hari",{"bindId":185,"name":183,"text":183},"marriage",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"nursingfacilities","Perusahaan menyediakan ruangan yang dile","Perusahaan menyediakan ruangan yang dilengkapi dengan prasarana memerah AST\ndan\n\nuntuk menyimpan ASI.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"educationtuition","c. Beasiswa pendidikan anak diberikan ke","c. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal\ndunia akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5\n(lima) tahun untuk setiap pekerja.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"discrimination","4. Pengusaha dilarang memutasikan pekerj","4. Pengusaha dilarang memutasikan pekerja karena :\n\na. Dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan Pekerja.\n\nb. Adanya unsur SARA dan diskriminasi.\n\nc. Bertujuan asusila atau pelecehan.\n\nd. Adanya unsur suka atau tidak suka.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"violence","e. Terbukti menyerang, menganiaya, menga","e. Terbukti menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman\nsekerja atau Pengusaha di lingkungan perusahaan.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"hourspday_select","1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau ","1. Waktu kerja 1 hari selama 7 jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\nPekerja shift maupun non shift.",{"bindId":207,"name":204,"text":205},"hourspday",{"bindId":209,"name":204,"text":205},"hourspweek",{"bindId":211,"name":204,"text":205},"hourspweek_select",{"bindId":213,"name":204,"text":205},"dayspweek_select",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"MAXHOURS_trigger","- 8 (delapan) jam 1 (satu) hari 40 Keten","- 8 (delapan) jam 1 (satu) hari 40 Ketenagakerjaan No. 3 minuu untuk S\n(lima) hai\n\nkerja dalam 1 (satu) minggu UU Ketectakerian No. 13 Tahun 2003 Pasal 77\nayat\n\nboy dan 76 ayat 1b atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan\nyang\n\nmasih berlaku.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"PAIDLEAV_trigger","1. Pengusaha wajib memberikan hak cuti t","1. Pengusaha wajib memberikan hak cuti tahunan kepada pekerja setelah\nbekerja selama 12 (dua belas) bulan terus-menerus, dengan mendapat upah\npenuh.",{"bindId":223,"name":220,"text":221},"holidaysdays",{"bindId":225,"name":226,"text":227},"SCHEDULE_trigger","1. Istirahat mingguan diberikan 2 hari s","1. Istirahat mingguan diberikan 2 hari setelah 5 hari kerja dalam seminggu\nberturut-turut bagi pekerja non shift maupun pekerja shift.",{"bindId":229,"name":226,"text":227},"schedulesrestpw",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"TRADEUNLEAV_trigger","1. Pengusaha memberikan dispensasi kepad","1. Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja yang\nditunjuk Serikat Pekerja untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nPerusahaan. Dalam dispensasi tersebut diberikan kepada pimpinan\u002Fwakil Serikat\nPekerja yang ditunjuk untuk menghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama\njam kerja biasa tanpa mengurangi upah atau tunjangan lainnya.\n\n2. Pengusaha memberikan dispensasi kepada wakil Serikat Pekerja berdasarkan\nsurat tugas organisasi untuk menghadiri rapat\u002F pertemuan dengan pimpinan\nperusahaan, dinas tenaga kerja Pekerja. dan pimpinan Serikat Pekerja yang lebih\ntinggi yang berhubungan dengan kepentingan Serikat\n\n3. Pengusaha memberikan dispensasi kepada setiap anggota Serikat Pekerja\natau pengurus Serikat Pekerja yang diangkat menjadi Serikat Pekerja di tingkat\nyang lebih tinggi seperti Pimpinan Cabang (PC), Dewan Pimpinan Cabang (DPC),\nPimpinan Daerah (PD), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Pimpinan Pusat (PP) dan\nDewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menghadiri rapat, musyawarah, Seminar,\nkonferensi, pendidikan dan kursus lainnya, baik di dalam negeri maupun diluar\nnegeri dengan mendapat upah penuh.\n\n4. Pengurus dan\u002Fatau anggota serikat pekerja yang mendapatkan tugas dari\npimpinan Serikat Pekerja memberitahukan dan meminta izin kepada atasan yang\nbersangkutan dan bagian HRD.",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"PAYSCALES_trigger","1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keten","1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 1\nTahun 2017\n\nTentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"LOWWAGE_government","1. Upah Pekerja terendah adalah sekurang","1. Upah Pekerja terendah adalah sekurang-kurangnya berdasarkan Upah Minimum\nKabupaten (UMK) yang disahkan oleh Pemerintah Daerah setempat.",{"bindId":243,"name":244,"text":245},"STRUCINCR_trigger","3. Penyesuaian upah diberikan kepada Pek","3. Penyesuaian upah diberikan kepada Pekerja berdasarkan jabatan dan\nprestasi yang disesuaikan dengan Struktur dan Skala Upah.\n\n4. Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja yang mempunyai keterampilan\u002F\nskill dan\u002F atau pekerja baru yang mempunyai pengalaman kerja\u002F profesional.",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"wageincreasetype","4. Penyesuaian upah diberikan kepada pek","4. Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja yang mempunyai keterampilan\u002F\nskill dan\u002F atau pekerja baru yang mempunyai pengalaman kerja\u002F profesional.",{"bindId":251,"name":252,"text":253},"ONCERISE_trigger","1. Tunjangan hari raya diberikan Perusah","1. Tunjangan hari raya diberikan Perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 1\n(satu) minggu sebelum hari raya keagamaan.",{"bindId":255,"name":252,"text":253},"oncerise_detail",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"incidentalbonustype2","2. Besarnya tunjangan hari raya keagamaa","2. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sebagai berikut:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No\n      Masa Kerja\n      Presentase\n    \n    \n      1\n      Kurang dai 1 (satu) tahun\n      Proporsional\n    \n    \n      2\n      1 s.d 2 tahun\n      100%\n    \n    \n      3\n      2 s.d 3 tahun\n      105%\n    \n    \n      4\n      3 s.d 4 tahun\n      110%\n    \n    \n      5\n      4 s.d 5 tahun\n      115%\n    \n    \n      6\n      5 s.d 6 tahun\n      120%\n    \n    \n      7\n      6 s.d 7 tahun\n      125%\n    \n    \n      8\n      7 s.d 8 tahun\n      130%\n    \n    \n      9\n      8 s.d 9 tahun\n      135%\n    \n    \n      10\n      9 s.d 10 tahun\n      140%\n    \n    \n      11\n      10 s.d 11 tahun\n      145%\n    \n    \n      12\n      Lebih dari 11 tahun\n      150%",{"bindId":261,"name":262,"text":263},"incidentalbonusperc1","1 s.d 2 tahun 100%","1 s.d 2 tahun\n      100%",{"bindId":265,"name":252,"text":253},"incidentalbonusdate",{"bindId":267,"name":252,"text":253},"incidentalbonusdate_date",{"bindId":269,"name":270,"text":271},"oncerise2_detail","1. Pengusaha setiap setahun sekali menga","1. Pengusaha setiap setahun sekali mengadakan pemilihan pekerja teladan,\nsebagai usaha\n\nmeningkatkan kesetiaan pekerja pada pengusaha.",{"bindId":273,"name":270,"text":271},"oncerise2_detail_txt",{"bindId":275,"name":276,"text":277},"incidentalbonustype2sec","2. Pekerja teladan yang terpilih dapat d","2. Pekerja teladan yang terpilih dapat diberikan penghargaan antara lain:\n\na. Piagam penghargaan.\n\nb. Bonus, berupa uang atau barang.",{"bindId":279,"name":280,"text":281},"NOCTPREM_trigger","Uang shift diberikan kepada Pekerja yang","Uang shift diberikan kepada Pekerja yang melakukan Pekerjaan shift 2 dan\nshift 3 Besaran uang shift diatur terpisah.",{"bindId":283,"name":280,"text":281},"shiftallowancetype",{"bindId":285,"name":280,"text":281},"shiftallowancetype1",{"bindId":287,"name":288,"text":289},"OVERTIME_trigger","1. Dasar perhitungan tarif upah lembur a","1. Dasar perhitungan tarif upah lembur adalah surat Menteri Tenaga Kerja No.\nKEp.\n\n102\u002FMEN\u002FV1\u002F2004 yang dikeluarkan pada tanggal pada tanggal 25 Juni 2004.",{"bindId":291,"name":292,"text":293},"overtimeallowancetype_general","a. Hari kerja biasa: Jam 1 : 1,5 x Upah\u002F","a. Hari kerja biasa:\n\nJam 1 : 1,5 x Upah\u002F173\n\n\n\nJam ke 2 dan seterusnya :2 × Upah\u002F173",{"bindId":295,"name":296,"text":296},"overtimeallowanceperc1_general","Jam 1 : 1,5 x Upah\u002F173",{"bindId":298,"name":299,"text":299},"overtimeallowanceperc1","Jam ke 2 dan seterusnya :2 × Upah\u002F173",{"bindId":301,"name":299,"text":299},"overtimeallowancetype",{"bindId":303,"name":304,"text":305},"SUNDAY_trigger","b. Hari Libur Minggu atau Nasional pada ","b. Hari Libur Minggu atau Nasional pada hari kerja terpanjang:\n\nJam ke-l s\u002Fd 8 :2 x Upah\u002F173\n\nJam ke-9 :3 x Upah\u002F173\n\nJam ke-10 dan seterusnya :4 x Upah\u002F173",{"bindId":307,"name":308,"text":308},"sundayallowancetype","Jam ke-l s\u002Fd 8 :2 x Upah\u002F173",{"bindId":310,"name":308,"text":308},"sundayallowanceperc1",{"bindId":312,"name":313,"text":314},"commutingallowancetype","1. Perusahaan memberikan tunjangan trans","1. Perusahaan memberikan tunjangan transport.\n\n2. Besarnya Tunjangan Transport diatur terpisah.",{"bindId":316,"name":313,"text":317},"COMMUTE_trigger","1. Perusahaan memberikan tunjangan transport.",{"bindId":319,"name":320,"text":321},"SENIOR_trigger","1. Tunjangan berkala diberikan kepada pe","1. Tunjangan berkala diberikan kepada pekerja, mulai dari golongan terendah\nsampai golongan upah tertinggi.",{"bindId":323,"name":324,"text":325},"longserviceallowancetype","4. Tunjangan berkala\u002Fmasa kerja komponen","4. Tunjangan berkala\u002Fmasa kerja komponen upah dimasukkan ke dalam gaji\ntetap.:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Jabatan\n      Masa Kerja\n    \n    \n      \n      1 tahun\n      2 tahun\n      3 tahun\n      4 tahun\n      5 tahun\n    \n    \n      Operator\n      Rp.3000\n      Rp.6000\n      Rp.9.000\n      Rp.12.000\n      Rp.15.000\n    \n    \n      Staff ke atas\n      Rp.5000\n      Rp.10.000\n      Rp.15.000\n      Rp.20.000\n      Rp.25.000",{"bindId":327,"name":328,"text":329},"mealvouchers","Pengusaha menyediakan kantin yang bersih","Pengusaha menyediakan kantin yang bersih dan baik sebagai tempat makan bagi\npekerja sehari-hari.",{"bindId":331,"name":332,"text":333},"direct_participation_hrs","1. Keluh Kesah Perorangan Pekerja secara","1. Keluh Kesah Perorangan\n\nPekerja secara perorangan, apabila mengalami perlakuan dari pekerja lain,\natasan lokal\u002F asing atau pengusaha, berhak menyampaikan keluh kesah secara\nlangsung atau tertulis kepada Serikat Pekerja, SEA atau HRD.\n\nBerhak menyampaikan keluh kesah melalui media komunikasi yang telah tersedia\ndi Perusahaan\n\n\n\n\n\n\n\n2. Keluh Kesah Kelompok\n\nPekerja secara bersama-sama apabila mempunyai permasalahan akibat perlakuan\nketidakadilan dari atasan lokal\u002F asing atau manajemen\u002F pengusaha, berhak\nmenyampaikan keluh kesah melalui perwakilan langsung atau dengan surat tertulis\nkepada Serikat Pekerja, SEA atau HRD untuk segera ditindak lanjuti.\n\nBerhak menyampaikan keluh kesah melalui media komunikasi yang telah tersedia\ndi Perusahaan",{"bindId":335,"name":336,"text":337},"coverunion_trigger","4. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku ","4. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di PT.\nHWA SEUNG INDONESIA.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Hwaseung Indonesia - Jepara - 2022\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2022-01-21\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2024-01-20\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2022-01-21\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Hwaseung Indonesia - Jepara\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        TSK, SPN - Serikat Pekerja Nasional\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Employee involvement in the monitoring, The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, but there are only indices (no wages)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Tunjangan masa kerja: → IDR 3000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[343],{"title":38,"slug":34},[345],{"type":346,"data":347},"call_to_action_body_block",{"title":348,"description":349,"variant":350,"link":351},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":348,"url":352,"description":348,"rel":353,"type":354},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[356],{"type":346,"data":357},{"title":348,"description":349,"variant":350,"link":358},{"title":348,"url":352,"description":348,"rel":353,"type":354},[]]