[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-forta-larese-dengan-serikat-pekerja-nasional-pt-forta-larese-2020-2022":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":269,"content_type_view":270,"extra_breadcrumbs":271,"body":273,"body_blocks":284,"related_pages":288},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":267,"translations":268},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-forta-larese-dengan-serikat-pekerja-nasional-pt-forta-larese-2020-2022","f6e23012-eac0-11eb-b845-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-forta-larese-dengan-serikat-pekerja-nasional-pt-forta-larese-2020-2022\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-forta-larese-dengan-serikat-pekerja-nasional-pt-forta-larese-2020-2022\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Forta-Larese Dengan Serikat Pekerja Nasional PT Forta-Larese 2020\u002F2022","IDN PT. Forta Larese - 2020","Indonesia - IDN PT. Forta Larese - 2020","IDN PT. Forta Larese - 2020 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"PT FORTA-LARESE 2020-2022.html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>PT FORTA-LARESE 2020-2022\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT FORTA-LARESE\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>DENGAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT FORTA-LARESE\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>PERIODE 2020 – 2022\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan menyadari bahwa untuk menciptakan ketenangan bekerja bagi pekerja dan\nketerangan berusaha bagi pengusaha, perlu adanya hubungan yang harmonis, serasi\ndan bersinergi antara pihak pengusaha dan serikat pekerja beserta anggota\ndimana terdapat saling menghormati, saling percaya dan penuh rasa tanggung\njawab berdasarkan Hubungan Industrial Pancasila yang pada prinsipnya hubungan\nkerja dalam Hubungan Industrial adalah interaksi kepentingan antar pelaku\nproduksi baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Dalam proses interaksi\nterhadap kepentingan sering terjadi ketidakpastian akan hak dan kewajiban yang\ndapat berakibat lebih jauh, yakni melemahnya posisi tawar menawar masing-masing\npihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disadari bersama bahwa harmonisasi kepentingan dalam hubungan industrial\nmutlak diperlukan dan harus dijunjung bersama berdasarkan Pancasila dan UUD\n1945 serta Visi dan Misi Perusahaan agar perbedaan kepentingan tidak selalu\nmenjadi pertentangan, tetapi dapat menjadi wacana bermusyawarah untuk mencapai\nmufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan pekerja secara bersama-sama harus menjamin terpeliharanya\niklim kerja yang kondusif, agar terciptanya keterangan bekerja dan kepastian\nberusaha melalui niat dan kemauan yang tulus, visi yang sama dan pendekatan\nyang interaktif dalam menyepakati kondisi-kondisi yang ada secara objektif dan\ntransparan seputar pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kerjasama\nini diformulasikan secara jelas dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama dengan\nharapan mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, efisien,\ndan efektif, disiplin dan tanggung jawab sebagai syarat menuju peningkatan\nkesejahteraan bersama yang menuju kepada kesepakatan untuk mencapai Budaya\nKerja Terunggul. Tanpa dilandasi semangat tersebut maka Perjanjian Kerja\nBersama tidak ada artinya dan sulit diwujudkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan hubungan industrial Pancasila,\nperlu ditumbuh kembangkan rasa ikut memiliki, memelihara dan mempertahankan\nsecara terus menerus dan lebih dari itu bagi kedua belah pihak terhadap\nperjanjian kerja bersama akan sangat bermakna dan berkekuatan mengikat, apabila\nkedua belah pihak sanggup bertanggung jawab dengan mengedepankan kekuatan moral\ntanpa mengesampingkan kekuatan hukum dari pelaksanaan perjanjian kerja bersama\nyang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan aspek moral\nitulah, maka perjanjian kerja bersama ini disusun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I: PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 1: PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT FORTA-LARESE 2020-2022\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat secara bersama-sama antara:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT FORTA-LARESE yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 52 dihadapan\nNotaris Henk Lumanow dan Surat Ijin Usaha Tetap No. 225\u002FDJAI\u002FIUT-2\u002FPMDN\u002FIX\u002F-\ntanggal 30 September 1981, beralamat di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 50\nCijujung-Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Yohanes Sunardi\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Andi Tjahyadi\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mustangin Ardani\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Selanjutnya disebut Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja Nasional PT Forta-Larese yang berkedudukan di Jalan Raya\nJakarta-Bogor Km. 50 Cijujung-Bogor, yang telah terdaftar pada Departemen\nKetenagakerjaan Republik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran:\n285\u002FSPN.FL\u002F03.32.285\u002F03\u002FX\u002FX\u002F2003 yang dalam hal ini diwakili oleh:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Muhamad Sunandar\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Saepul Anwar\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hardiman\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Selanjutnya disebut Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II: UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 2: ISTILAH-ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan adalah PT FORTA-LARESE yang didirikan berdasarkan Akte Notaris\n    Nomor 52 dihadapan Notaris Henk Lumanow dan Surat Ijin Usaha Tetap No.\n    255\u002FDJAI\u002FIUT-2\u002FPMDN\u002FIX\u002F- tanggal 30 September 1981, beralamat di Jalan Raya\n    Jakarta-Bogor Km. 50 Cijujung-Bogor.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha adalah: \n    \u003Cp>Pemilik perusahaan dan atau orang yang diberi kuasa untuk mengelola\n    jalannya Perusahaan dan melakukan tindakan atas nama Pemilik Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja Nasional yang sah dan terdaftar di\n    Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor dengan nomor pendaftaran\n    285\u002FSPN.FL\u002F03.32.285\u002F03\u002FX\u002FX\u002F2003.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja dengan\n    Perusahaan dengan menerima tugas tertentu dan menerima upah secara\n  tetap.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengurus Serikat Pekerja Nasional adalah Anggota serikat pekerja nasional\n    yang dipilih oleh anggota untuk memimpin serikat pekerja sesuai dengan\n    Anggaran Dasar\u002FAnggaran Rumah Tangga (AD\u002FART) organisasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Atasan adalah level supervisor, section head, manager.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>PKB adalah suatu perjanjian kerja bersama antara Serikat Pekerja dengan\n    Pengusaha sebagaimana termaksud dalam ketentuan Undang-undang No. 13 tahun\n    2003 dan Kepmen. No. 48 Tahun 2004.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Isteri\u002FSuami yang sah: Isteri\u002FSuami dari perkawinan Pekerja yang sah\n    menurut hukum dan terdaftar pada Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Anak Sah Pekerja: anak Pekerja yang sah dari perkawinan yang sah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ahli waris adalah keluarga sedarah baik secara sah maupun luar kawin dan\n    suami\u002Fistri yang hidup terlama serta anak-anak\u002Fketurunan mereka, mewaris\n    dari orang tua, kakek, nenek\u002Fsemua keluarga sedarah dalam garis lurus\n    keatas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang\n    sebagai imbalan dari Pengusaha kepada Pekerja yang ditetapkan dan\n    dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau perundang-undangan bagi\n    Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan\u002Fatau jasa yang telah atau\n    akan dilakukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah pokok adalah upah bulanan tetap yang dibayarkan kepada Pekerja yang\n    mempunyai pekerjaan tetap.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja tetap adalah pekerja yang telah melalui masa pelatihan atau\n    kontrak yang ditetapkan sebagai pekerja tetap dengan surat keputusan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Waktu kerja adalah waktu yang ditetapkan untuk Pekerja berada ditempat\n    kerja sesuai dengan fungsi kerjanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Waktu Istirahat adalah waktu pada saat Pekerja dibebaskan dari kewajiban\n    melakukan pekerjaan baik didalam atau diluar perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari Libur adalah hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah\n    Republik Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kerja Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja yang telah\n    ditetapkan atau atas perintah atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kerja Shift adalah waktu kerja yang bergiliran secara teratur.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja untuk\n    waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Iuran Serikat Pekerja adalah iuran serikat pekerja kepada anggotanya yang\n    pemungutannya dilakukan oleh pihak Serikat sendiri kepada anggotanya\n    melalui bank.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Cuti adalah dimana Pekerja dibebaskan dari pekerjaan dengan mendapatkan\n    upah pokok.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tanggungan keluarga adalah suami\u002Fistri 3 (tiga) anak sesuai dengan\n    peraturan perundangan-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja\n    berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan\n    perintah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan adalah suatu penerimaan atau pemberian dari Pengusaha kepada\n    Pekerja untuk suatu pekerjaan, jabatan kerjanya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 3: LUASNYA PKB\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perjanjian ini terbatas bagi dan hanya berlaku untuk hal-hal yang\n    tercantum didalamnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja tetap memiliki hak dan kewajiban lain yang\n    diatur atau dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja menyadari bahwa apabila dalam pelaksanaan\n    atau penerapan perjanjian kerja bersama maupun dalam pertumbuhan dan\n    perkembangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,\n    maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cli>PKB ini mengikat antara Pengusaha dan Pekerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 4: DASAR HUKUM PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PKB ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003\nyang megatur tentang pembuatan PKB antara Pengusaha dan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 5: BAHASA YANG DIPERGUNAKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PKB ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh kedua belah\npihak rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang\nsama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III: PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 6: HAK PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja mengakui hak Pengusaha untuk mengolah disegala bidang secara\nmenyeluruh:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Menetapkan Jumlah tenaga kerja dan penempatannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menetapkan isi pekerjaan dan waktu kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membuat peraturan prosedur standar operasional dan keselamatan kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menetapkan pendayagunaan tenaga kerja secara efisien dengan berbagai\n    metode, proses, prosedur dan jadwal yang terkait dengan mekanisme kerja\n    operasional.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengadakan promosi, demosi dan mutasi sesuai dengan ketentuan dalam PKB\n    ini dan peraturan yang berlaku. \n    \u003Cp>Mengadakan tindakan disiplin, memberikan surat peringatan, skorsing\n    dalam rangka proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan PHK terhadap Pekerja\n    yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dalam PKB ini dan peraturan\n    perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 7: PENGAKUAN TERHADAP HAK SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha mengakui Serikat Pekerja sebagai satu-satunya pekerja yang sah\n    dalam Perusahaan dan dengan demikian mewakili seluruh pekerja maupun secara\n    bersama-sama (kolektif) dalam masalah ketenagakerjaan atau dalam hal-hal\n    yang berhubungan dengan hubungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi para\n    pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha mengakui bahwa organisasi serikat pekerja punya hak dan\n    kedaulatan sendiri untuk mengatur organisasinya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 8: FUNGSI SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengurus Serikat Pekerja berfungsi mewakili anggotanya, baik secara\nperorangan maupun kolektif dalam hal yang berhubungan dengan\nketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 9: JAMINAN BAGI SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha mengakui keberadaan organisasi serikat pekerja yang punya nomor\n    pencatatan dan daftar anggota di Perusahaan dan bertindak untuk dan atas\n    nama anggotanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja sebagai organisasi yang mewakili anggotanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja akan sepenuhnya memberikan bantuan terhadap Pimpinan dan\n    Petugas yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam membina, mengatur dan\n    menertibkan Pekerja yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam membina, mengatur\n    dan menertibkan Pekerja sehingga tercipta suasana kerja yang aman, nyaman\n    dan harmonis.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang dipilih dan ditunjuk menjadi anggota pengurus Serikat\n    Pekerja tidak akan mendapat tekanan dari Pengusaha, baik langsung maupun\n    tidak langusng atau mendapat perlakuan diskriminatif serta tindakan\n    pembalasan oleh karena fungsinya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 10: BANTUAN DAN FASILITAS UNTUK SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan ruang kerja dengan perlengkapan meja, kursi, dan\n    seperangkat komputer serta peralatan kantor lainnya untuk menunjang\n    kegiatan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cli>Pengusaha tetap memberikan upah penuh bagi pengurus Serikat Pekerja atau\n    anggota yang mengikuti kegiatan organisasi seperti konferensi\u002Fkongres,\n    pelatihan, seminar, rapat di perangkat organisasi dimana dalam mengikuti\n    kegiatan tersebut terlebih dahulu Serikat Pekerja meminta Uin kepada\n    pengusaha dalam hal ini diwakili oleh bagian personalia dan diketahui oleh\n    atasan masing-masing pekerja tersebut.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Dalam hal menjalankan tugas organisasi Serikat Pekerja, Serikat Pekerja\n    akan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau\n    Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 11: HUBUNGAN SERIKAT DENGAN PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dalam persoalan\u002Fhal-hal yang menyangkut hubungan industrial Perusahaan\n    dan Serikat Pekerja akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai\n    mufakat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Forum bipartite digunakan sebagai sarana melakukan komunikasi antara\n    Pekerja dan Pengusaha dalam menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud\n    pada ayat (1) tersebut diatas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan secara bipartit,\n    maka diteruskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang\n  berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal penyelesaian bipartite, Pengusaha diwakili oleg personalia atau\n    orang yang ditunjuk oleh pimpinan, sedangkan yang mewakili Pekerja adalah\n    pengurus Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penyelesaian melalui Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) dapat\n    diwakilkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV: HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 12: PENERIMAAN PEKERJA BARU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Serikat pekerja mengakui hak pengusaha untuk menerima pekerja baru dalam\nmengikuti tuntutan kemajuan dan perkembangan perusahaan serta tidak akan\nmencampuri kebijakan kepegawaian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 13: SYARAT KERJA DAN MASA PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setiap Warga Negara Indonesia (WNI)\u002Fpenduduk yang sah dan memenuhi syarat\n    kerja akan dipertimbangkan untuk diterima sebagai calon pekerja tanpa\n    melihat asal usul daerah, bangsa atau kepercayaan agama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cli>Untuk dapat diterima sebagai pekerja harus memenuhi syarat-syarat kerja\n    yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, lulus dalam ujian\u002Fseleksi yang\n    diadakan, diharuskan dapat membaca, mengerti dan menandatangani suatu\n    perjanjian kerja serta menjalankan masa pelatihan selama 3 (tiga)\n  bulan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Selama masa pelatihan, setiap waktu masing-masing dapat memutuskan\n    hubungan kerja tanpa syarat dan tanpa memberikan penggantian kerugian\n    apapun dengan memberitahukan terlebih dahulu alasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Atas pertimbangan dan penilaian perusahaan, setiap pekerja yang\n    dinyatakan lulus masa pelatihan, maka pekerja akan dipekerjakan dengan\n    sistem perjanjian kerja waktu tertentu (Kontrak).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 14: MUTASI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja mengakui hak Pengusaha untuk memindahkan (rotasi) pekerja\n    sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan mengeluarkan surat keputusan\n    mutasi dan ditembuskan kepada Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal penentuan tugas penempatan serta pemindahan (mutasi) Pekerja,\n    Perusahaan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas kerja serta kebutuhan\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib melaksanakan mutasi yang dilakukan oleh atasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mutasi pekerja tidak mengubah gaji atau upah pokok yang diterima\n  Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal pekerja menolak untuk dimutasi tanpa ada alasan yang jelas,\n    akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan & aturan yang berlaku di\n    PKB.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 15: PROMOSI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat menaikkan jabatan seorang Pekerja (promosi) sesuai dengan\n    kebutuhan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Promosi jabatan mengacu kepada hasil penilaian prestasi kerja, analisa\n    profil kompetensi dan hasil tes psikologi dari Pekerja yang akan\n    dipromosikan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta sesuai dengan\n    prosedur yang berlaku serta dibuatkan Surat Keputusan kepada yang\n    bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa percobaan promosi adalah 3 (tiga) bulan. Apabila pekerja yang\n    dipromosi tidak lulus masa percobaan, maka perusahaan dapat memperpanjang\n    masa percobaan promosi selama 3 (tiga) bulan lagi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila pekerja lulus masa percobaan promosi maka perusahaan wajib\n    mengeluarkan surat keputusan disertai kenaikan tunjangan dan fasilitas yang\n    disesuaikan dengan posisi baru.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 16: DEMOSI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat menurunkan jabatan seorang Pekerja (demosi) serta\n    dibuatkan Surat Keputusan kepada yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Demosi jabatan dilakukan berdasarkan penilaian objektif terhadap pekerja\n    yang tidak kompeten\u002Ftidak mampu terhadap jabatannya saat ini dan bukan\n    berdasarkan diskriminasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja harus di demosi, maka tunjangan dan fasilitas disesuaikan\n    dengan posisi yang baru.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 17: PENILAIAN PRESTASI KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Penilaian prestasi kerja dilakukan oleh atasan berdasarkan kompetensi\n    fungsional, kompetensi kepemimpinan\u002Fperilaku, kompetensi umum dan disiplin\n    kerja dimana penilaiannya dilakukan secara objektif dengan form\n  standar.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Persyaratan dan perbaikan penilaian sesuai kecakapan dan prestasi kerja\n    seseorang ditentukan oleh atasan dan diketahui oleh Pekerja yang\n    bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja yang dinilai memiliki prestasi kerja buruk dan\u002Fatau tidak\n    mencapai standar prestasi yang diharapkan perusahaan, setelah diberi\n    bimbingan dan pengarahan sebanyak 2 (dua) kali, namun hasil penilaian\n    kinerja tidak menunjukkan perbaikan, maka perusahaan dapat memberikan\n    sanksi peringatan disertai bukti\u002Fberita acara kesalahan pekerja dan\u002Fatau\n    penilaian kerja secara objektif sesuai dengan peraturan\u002Faturan yang berlaku\n    di PKB.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 18: PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berhak untuk mengirim atau menugaskan Pekerja ke tempat kerja\ndiluar pabrik untuk menjalankan suatu tugas dalam kurun waktu tertentu dan\nPekerja wajib menjalankan tugas tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V: HARI KERJA DAN JAM KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 19: HARI DAN JAM KERJA SERTA ISTIRAHAT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>Pengusaha menentukan hari dan jam kerja didasarkan kepada kebutuhan\nPerusahaan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Waktu\nkerja di Perusahaan disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pekerjaan\ntersebut di setiap bagian. Setiap penyimpangan terhadap jam kerja dilaksanakan\nsetelah memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Waktu kerja\ndi perusahaan diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Hari kerja perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam\nseminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Jam kerja perusahaan adalah 40 (empat puluh) jam\nseminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja\nsehari dan seminggu dihitung sebagai jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Hari dan jam kerja perusahaan diatur lebih\nlanjut sesuai kebijakan operasional perusahaan dengan pemberitahuan kepada\npihak serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 20: KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pada dasarnya kerja lembur adalah sukarela bagi pekerja kecuali hal-hal\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Dalam hal terdapat pekerjaan yang harus\ndiselesaikan dengan segera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Dalam hal apabila pekerjaan tidak diselesaikan\nmenimbulkan kerugian bagi perusahaan dan dapat mengganggu produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Dalam hal darurat dan apabila ada pekerjaan yang\njika tidak segera diselesaikan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan\norang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Kerja lembur dilakukan atas perintah atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>2. Dasar perhitungan upah lembur secara umum mengacu kepada Surat Keputusan\nMenteri Tenaga Kerja No. 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI: PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 21: SISTEM PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Sesuai dengan status Pekerja maka sistem pengupahan ditetapkan\n    berdasarkan upah bulanan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pembayaran upah dilakukan setiap akhir bulan melalui bank .\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 22: PENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cli>Pengusaha wajib memenuhi ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang\n    berlaku dari pemerintah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Col>\u003C\u002Fol>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Col>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cli>Pengusaha memberikan kelebihan upah dengan mempertimbangkan masa kerja\n    atas dasar kondisi kemampuan perusahaan. Komposisi penghargaan masa kerja\n    sebagai berikut:\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreaseperc1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>UMK\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 tahun - <6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>UMK + Rp 3.500\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Masa kerja 6 tahun - <12 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>UMK + Rp 5.500,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Masa kerja 12 tahun - <18 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>UMK + Rp 7.500,\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Masa kerja 18 tahun keatas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>UMK + Rp 8.500,-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch3>PASAL 23: PEMBAYARAN UPAH SELAMA SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">Seorang Pekerja yang terus menerus dalam perawatan\u002Fpengobatan dan tidak\n    dapat memenuhi tugasnya, selama masa sakitnya yang dibenarkan oleh dokter\n    yang ditunjuk oleh Perusahaan akan mendapat upah sebagai berikut: \n    \u003Cul>\n      \u003Cli>Selama 4 (empat) bulan pertama 100% upah\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>Selama 4 (empat) bulan kedua 75% upah\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>Selama 4 (empat) bulan ketiga 50% upah\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>Untuk bulan selanjutnya 25% upah\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cli>Bila sesudah 12 (dua belas bulan) Pekerja yang dimaksud dalam butir 1\n    pasal ini masih dalam perawatan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya maka\n    pekerja tersebut dinyatakan tidak mampu bekerja lagi dan akan diberhentikan\n    sesuai dengan UU yang berlaku dan terkait.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 24: TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cli>Pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pekerja satu kali dalam\n    setahun sebesar 1 (satu) bulan upah pokok dan tunjangan tetap.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dan telah lulus masa\n    percobaan atau lebih secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan\n    diberikan Tunjangan Hari Raya secara proporsional dengan masa kerja yakni\n    dengan perhitungan:\n    \u003Cp>\u003Cmath xmlns=\"http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002F1998\u002FMath\u002FMathML\">\n      \u003Cmfrac>\n        \u003Cmi>Masakerja\u003C\u002Fmi>\n        \u003Cmn>12\u003C\u002Fmn>\n      \u003C\u002Fmfrac>\n    \u003C\u002Fmath> x Upah Per Bulan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cli>Pembayaran Tunjangan Hari Raya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum\n    hari raya keagamaan tiba.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 25: TUNJANGAN JABATAN KEPALA SEKSI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Kepada Pekerja yang menjabat sebagai kepala seksi diberikan Tunjangan\n    Jabatan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulan selama\n    pekerja menjabat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan jabatan bersifat tetap.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jika terjadi penurunan jabatan (demosi) atau terjadi kenaikkan jabatan\n    (promosi), maka tunjangan jabatan akan disesuaikan dengan posisi baru\n    seperti yang dimaksud dalam pasal 16 (ayat 3).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>PASAL 26: BANTUAN UNTUK KELUARGA PEKERJA YANG DITAHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib tidak mendapat upah dan\n    pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan bantuan sebagai berikut:\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk 1 orang tanggungan sebesar 25% dari\n    upah pokok.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Untuk 2 orang tanggungan sebesar 35% dari\n    upah pokok.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Untuk 3 orang tanggungan sebesar 45% dari\n    upah pokok.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Untuk 4 orang tanggungan sebesar 50% dari\n    upah pokok.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengaturan pembayaran bantuan tersebut diatas adalah mengacu pada UU yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jika seorang Pekerja ditahan, tetapi penahanan itu tidak diteruskan\n    dengan suatu hukuman, maka pengusaha tidak diwajibkan untuk memberikan\n    ganti rugi, kecuali jika penahahan itu dilakukan berdasarkan tuduhan dari\n    pengusaha sehingga pengusaha dapat diwajibkan memberi ganti rugi sesuai\n    dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja yang ditahan oleh instansi yang berwenang dan terkait serta\n    berstatus tersangka maka pekerja tersebut harus mengundurkan diri dari\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII: PEMBEBASAN KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 27: LIBUR NASIONAL & CUTI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cli>Pada hari-hari libur resmi atau libur yang ditetapkan oleh pemerintah\n    untuk tidak bekerja dengan mendapat upah tetap.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila dipandang perlu Perusahaan akan menetapkan pergeseran\u002Fpenggantian\n    hari libur sesuai dengan kebijakan operasional Perusahaan, dan akan di\n    informasikan kepada pihak pengurus Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja secara mutlak berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua\n    belas) hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan telah bekerja selama 12\n    (dua belas) bulan secara terus menerus, yang dalam pembagiannya ditentukan\n    sesuai UU yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 28: CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cli>Pekerja berhak atas cuti tahunan yaitu sekurang-kurangnya 12 (dua belas)\n    hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas)\n    bulan secar terus-menerus.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Dalam hal pembagian cuti tahunan seperti yang dimaksud ayat 1 diatas,\n    ditentukan sebagai berikut:\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>a. 6 (enam) hari cuti tahunan dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Jika\n    dibutuhkan oleh Perusahaan maka pelaksanaan cuti ini akan dirundingkan\n    kembali antara b. Pengusaha dan Serikat Pekerja dan atau disesuaikan dengan\n    situasi dan kondisi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cp>b. 6 (enam) hari sisanya diambil secara perorangan dengan tidak bisa\n    digabungkan cuti tahunan seperti yang tersebut dalam ayat 2 (a). Pengajuan\n    cuti minimal 1 minggu sebelum hari cuti dan telah disetujui oleh atasan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Sisa cuti tahunan yang belum diambil dalam tahun tersebut akan gugur\n    dan tidak akan diganti dengan uang kecuali atas permintaan pimpinan\n    Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Jika sampai batas akhir pengambilan cuti masih ada sisa cuti, maka\n    sisa cuti maximum 2 hari dapat diambil sampai akhir Februari tahun\n    berikutnya.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 29: CUTI MELAHIRKAN\u002FGUGUR KANDUNGAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cli>Pekerja Wanita berhak memperoleh cuti melahirkan selama 1 ½ bulan (satu\n    setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ (satu setengah) bulan sesudah\n    melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cli>Pekerja Wanita yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil selama 1 ½\n    (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ (satu setengah) bulan\n    sesudah melahirkan dengan mendapat upah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cli>Pekerja Wanita yang mengalami gugur kandungan melampirkan Surat\n    Keterangan Dokter\u002FBidan yang merawatnya setelah mengalami gugur\n  kandungan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pekerja Wanita yang akan menggunakan hak cuti melahirkan harus mengajukan\n    permohonan tertulis dan disertai dengan Surat Keterangan Dokter\u002FBidan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tata cara pengajuan cuti melahirkan\u002Fkeguguran harus mengikuti prosedur\n    yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 30: IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN UPAH PENUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">Perusahaan dapat memberikan izin dengan upah penuh apabila:\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja sendiri menikah; selama 3 hari.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengkhitankan\u002Fbaptis anak sendiri; selama 2\n    hari.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Menikahkan anak; selama 2 hari.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Anggota keluarga meninggal dunia, yaitu\n    Suami\u002FIstri\u002FAnak\u002FOrang tua kandung\u002Fmertua; selama 2 hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Pada waktu istri sah melahirkan; selama 2\n    hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Anggota keluarga (kakek, nenek, saudara\n    kandung) dama satu rumah meninggal dunia; selama 1 hari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Izin meninggalkan pekerjaan tersebut dalam ayat 1 diatas harus diperoleh\n    terlebih dahulu dari Pengusaha, kecuali dalam hal darurat atau mendesak\n    bukti-bukti dapat diajukan kemudian.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Atas pertimbangan dan kebijaksanaan Pengusaha, ijin meninggalkan\n    pekerjaan diluar ketentuan diatas dapat diberikan dengan tanpa mendapatkan\n    upah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit maka harus dibuktikan\n    dengan surat keterangan dokter yang ditentukan oleh perusahaan seperti BPJS\n    Kesehatan, mendapat upah penuh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat keterangan dokter diluar dari yang sudah ditentukan oleh perusahaan\n    seperti BPJS Kesehatan, dinyatakan tidak berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap pekerja yang meninggalkan pekerjaan tanpa mendapat ijin resmi dari\n    Pengusaha dinyatakan mangkir dan tidak mendapatkan upah\u002Fgaji.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch2>BAB VIII: JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 31: JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">Perusahaan berkewajiban mengikutsertakan semua pekerja dalam program BPJS\n    KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun\n    2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">A. BPJS Ketenagakerjaan, antara lain:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Jaminan Kecelakaan Kerja\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Jaminan Kematian\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Jaminan Hari Tua\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Jaminan Pensiun\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n    \u003C\u002Ful>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">B. BPJS Kesehatan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya iuran jaminan sosial tersebut diatas adalah:\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>Untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan dan\n    jaminan kematian ditanggung oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cp>Untuk jaminan hari tua ditanggung oleh Perusahaan dan Pekerja dengan\n    perincian:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>Ditanggung Perusahaan sebesar: 3.7% dari upah sebulan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>Ditanggung Pekerja sebesar: 2% dari upah sebulan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Untuk Jaminan Pensiun, iuran ditanggung oleh Perusahaan dan pekerja\n    dengan perincian: 2% Perusahaan dan 1% Pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cp>Untuk Jaminan Kesehatan, rinciannya 4% dari Perusahaan dan 1% dari\n    pekerja.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan berkewajiban memberikan kartu BPJS pada Pekerja setelah\n    mendapatkan kartu BPJS.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 32: SARANA IBADAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan memberikan fasilitas ruangan atau tempat beribadah di dalam\nlokasi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PASAL 33: PAKAIAN KERJA\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pakaian seragam akan diberikan kepada karyawan kontrak, setelah memenuhi\n    dan lulus masa pelatihan 3 bulan kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja tetap mendapatkan penggantian baju sebanyak 2 (dua) potong yang\n    pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan September setiap tahun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama hari kerja dan berada dalam lingkungan perusahaan, pekerja wajib\n    mengenakan baju seragam kerja yang telah diberikan oleh perusahaan. Pekerja\n    harus memelihara kerapihan pakaian seragam demi menjaga nama baik\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 34: KEGIATAN KESEHATAN, KESENIAN & KESEJAHTERAAN KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Darmawisata\u002FRekreasi & Olahraga, Kesenian dilakukan sesuai dengan\nkebijakan operasional Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 35: FASILITAS TEMPAT UNTUK MAKAN DAN MINUM\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan menyediakan tempat khusus bagi pekerja untuk makan yang\n    memadai menurut standar kesehatan di dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan menyediakan instalasi air minum (yang sehat dan higienis)\n    lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 36: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cli>Setiap Pekerja wajib menjaga keselamatan diri dengan meningkatkan\n    disiplin dan aturan Perundang-undangan K3, sesuai dengan Undang-Undang No.\n    1 Tahun 1970.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cli>Setiap Pekerja wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah\n    disediakan oleh Perusahaan, serta mengikuti dan mematuhi\n    ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta tidak\n    dibenarkan untuk disalahgunakan\u002Fdipindahtangankan kepada yang tidak\n  berhak.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja menemukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan\n    kerja di dalam Perusahaan, secepatnya harus melaporkan kepada\n  atasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan wajib menyediakan obat-obatan ringan untuk pertolongan pertama\n    bagi pekerja yang mengalami sakit maupun kecelakaan kerja (P3K), serta\n    alat-alat pengaman yang harus dipakai sewaktu melaksanakan tugas pekerjaan\n    dan sekaligus wajib melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap alat\n    pengaman tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cli>Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3), wajib memberikan\n    penyuluhan, Pendidikan dan bertanggung jawab atas ditaati dan\n    dilaksanakannya ketentuan K3 serta kelayakan alat-alat K3. Perusahaan dan\n    serikat pekerja membantu sepenuhnya tugas-tugas P2K3.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat meminta ganti rugi sebagian atau sepenuhnya kepada\n    pekerja yang merusak dan\u002Fatau menghilangkan alat-alat keselamatan kerja\n    karena kelalaian atau kecerobohan nya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Semua Pekerja diwajibkan aktif mengambil bagian dalam usaha pencegahan\n    dan penanggulangan kecelakaan\u002Fkebakaran di lingkungan kerjanya, serta\n    Pekerja wajib melaporkan segenap kejadian yang terjadi di lingkungan ke\n    anya kepada atasannya.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X: PROGRAM PENINGKATAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 37: PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, maka Perusahaan mengadakan\nprogram-program pelatihan dan pengembangan yang mana dalam pelaksanaannya\ndiselenggarakan sendiri atau dengan melalui lembaga Pendidikan lain baik di\ndalam maupun di luar negeri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI: TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 38: PRODUKTIVITAS\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja menyadari akan pentingnya produktivitas\n    kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja harus menjunjung tinggi budaya kerja terunggul, pencapaian\n    sasaran mutu dan harus bekerja sesuai dengan standar yang telah atau yang\n    akan ditentukan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, baik\n    berupa:\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Waktu\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Barang rusak (bahan material, barang jadi,\n    asset perusahaan)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerjaan diulangi\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Perlengkapan pekerjaan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Lingkungan kerja\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja diharuskan untuk mendukung Perusahaan dalam program\n    penurunan biaya untuk mencapai daya persaingan yang kuat melalu penghematan\n    dan perbaikan kerja ke tahap yang lebih baik secara terus menerus.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja mendukung Pengusaha untuk meningkatkan produktivitas yang\n    tinggi, pencapaian sasaran mutu dan sasaran daya penurunan biaya yang\n    sedang dan yang akan dicapai selama tidak bertentangan dengan norma kerja\n    yang berlaku di Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 39: TATA TERTIB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja diwajibkan mematuhi tata tertib kerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Melakukan tugas pada waktu yang telah ditentukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mematuhi jam kerja yang telah diatur oleh Pengusaha dalam hal kegiatan\n    tertentu untuk kelancaran jalannya produksi atau jalannya kegiatan\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mematuhi semua instruksi dari atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memakai seragam, tanda pengenal karyawan dan perlengkapan kerja yang\n    telah disiapkan dengan rapi sopan dan bersih sesuai dengan norma kepatuhan\n    dan ketentuan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menjaga kebersihan lingkungan kerja baik disaat menjalankan tugas maupun\n    disaat istirahat di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memelihara keselamatan dan kebersihan dengan baik peralatan kerja,\n    mesin-mesin serta perlengkapan kerjanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Segera memberitahukan kepada bagian personalia tentang perubahan\n    alamat\u002Ftempat tinggal terakhir, dan status nikah paling lambat 1 (satu)\n    bulan setelah ada perubahan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menjaga ketertiban dan ketenangan kerja di lingkungan Perusahaan dan\n    tidak mengganggu ketenangan orang lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak dibenarkan menolak pemeriksaan dari security terhadap dirinya serta\n    harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketertiban dan\n    keamanan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebelum memulai tuggas pekerjaannya, pekerja harus terlebih dahulu\n    memeriksa setiap peralatan, perlengkapan serta bahan-bahan I material yang\n    akan dipakainya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak dibenarkan menolak mutasi kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak dibenarkan memperlambat, menghalangi kelancaran jalannya produksi\n    maupun kegiatan kantor\u002FPerusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menjalankan, mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja yang tinggi\n    untuk mencapai VISI dan MISI Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 40: LARANGAN-LARANGAN BAGI PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja dilarang:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Membawa senjata tajam, senjata api atau membawa benda-benda sejenis ke\n    dalam lingkungan Perusahaan yang membahayakan bagi Pekerja itu sendiri,\n    rekan sekerja maupun Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membawa minuman keras, obat terlarang, mabuk di tempat kerja, membawa dan\n    menyimpan serta menyalahgunakan narkotika, melakukan segala bentuk\n    perjudian, bertengkar atau berkelahi dengan sesama Pekerja\u002FPimpinan di\n    dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengadakan transaksi jual beli barang apapun atau mengedarkan sumbangan,\n    menempelkan atau mengedarkan poster\u002Fselebaran yang tidak ada hubungan\n    dengan Pekerjaan tanpa izin dari Perusahaan dan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cli>Melakukan tindakan asusila, pelecehan sexual dan perbuatan tidak sopan\n    lainnya di dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Merokok pada jam kerja di lingkungan Perusahaan kecuali di jam istirahat\n    pada tempat yang telah ditentukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menghasut\u002Fmembujuk, provokasi, memikat Pengusaha dan teman sekerja untuk\n    melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Merusak dengan sengaja atau oleh karena kecerobohannya menyebabkan\n    rusaknya milik perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membawa, menggunakan barang dan alat milik Perusahaan keluar dari\n    lingkungan Perusahaan tanpa izin dari Pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya atau tanpa ijin atasan dan tidak\n    diperkenankan memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya, kecuali atas\n    perintah\u002Fizin atasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dengan sengaja atau kecerobohannya membiarkan diri atau teman sekerjanya\n    dalam bahaya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cli>Menganiaya\u002Fmelukai, menghina secara kasar atau mengancam baik itu dengan\n    menggunakan kekerasan secara fisik maupun perkataan tidak sopan yang\n    merendahkan martabat manusia terhadap Pengusaha, keluarga Pengusaha,\n    pimpinan Perusahaan dan teman sekerja.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Memberikan keterangan palsu untuk kepentingan pribadi maupun orang\n  lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membocorkan rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik Pimpinan\n    Perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk\n    kepentingan Negara.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan tindakan kejahatan, seperti: mencuri, menggelapkan, menipu,\n    manipulasi, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkungan\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menolak perintah yang layak dari atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak mematuhi ketentuan keselamatan kerja\u002Fpetunjuk dari atasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyuruh mengabsenkan untuk kepentingan diri sendiri atau teman\n  sekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memanipulasi absensi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sering terlambat masuk kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan pekerjaan secara serampangan ataupun menghambat\u002Fmembatasi\n    pekerjaan dengan sengaja yang mengakibatkan kurangnya hasil produksi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan atau berhenti bekerja sebelum\n    waktunya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bekerja tidak efisien seperti: bercakap-cakap, menganggu teman sekerja,\n    membaca majalah, komik, menulis surat pribadi dan tidur pada waktu jam\n    kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dilarang menggunakan handphone (HP) selama bekerja atau menggunakan\n    aplikasi media sosial.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membuang sampah secara sembarangan tidak pada tempatnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menolak pemeriksaan atas kesehatannya oleh Dokter\u002FTenaga Medis yang\n    ditunjuk Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak mengikuti program-program atau kegiatan yang diadakan oleh\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menolak untuk diperiksa pada pintu gerbang keluar\u002Fmasuk.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Makan pada jam kerja dan\u002Fatau di tempat area kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Berambut panjang bagi karyawan Pria sesuai kepatutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memakai sandal pada jam kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menukar jadwal kerja atau shift tanpa Ijin atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membungakan uang di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII: TINDAKAN DISIPLIN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 41: PENEGAKAN DISIPLIN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat mengambil tindakan disiplin terhadap setiap Pekerja yang\n    akan melakukan pelanggaran peraturan disiplin kerja. Penegakan disiplin\n    akan dilakukan oleh atasan langsung atau petugas yang ditunjuk oleh\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pelaksanaan Penegakan disiplin kerja pada dasarnya dijiwai oleh itikad\n    baik Perusahaan dalam membimbing dan membina Pekerja guna mencapai prestasi\n    kerja yang lebih baik.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pelaksanaan penegakan disiplin ini didasarkan pada PKB dan Undang-Undang\n    No. 13 tahun 2003.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam menghadapi pelanggaran disiplin melalui wakilnya Perusahaan akan\n    menentukan satu dari macam tindakan disiplin di bawah ini:\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Surat Peringatan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Ada tiga macam peringatan, yaitu:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Peringatan Lisan tercatat.\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Surat peringatan pertama, dengan jangka\n        waktu berlaku 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Surat peringatan kedua, dengan jangka waktu\n        berlaku 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli style=\"margin-left:2em;\">Surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu\n        berlaku 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Pembebasan tugas\u002FSkorsing.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat peringatan tersebut diberikan tidak perlu menurut urutannya tetapi\n    sesuai nilai besar kecilnya kesalahan atau banyaknya pelanggaran.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebelum Perusahaan memberikan surat peringatan tertulis tingkat pertama\n    kepada pekerja, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembinaan\u002Fperingatan\n    lisan satu kali sesuai dengan kategori kelalaian atau kesalahannya sesuai\n    ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 42: SANKSI-SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Beberapa pelanggaran disiplin dan tindakan disiplin yang diberikan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Peringatan lisan tercatat:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peringatan lisan dilakukan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam hal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Dalam 1 bulan datang terlambat sampai 3 (tiga)\nkali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Membuang sampah dan meludah tidak pada\ntempatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tidak memakai Kartu Tanda Pengenal Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tanpa ijin atasan yang berwenang, meninggalkan\ntempat kerja tapi masih dalam lingkungan pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Kualitas dan efisiensi tidak mengikuti standar\nyang ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Tidak memakai sepatu waktu kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Bekerja tidak efisien seperti: bercakap-cakap,\nmengganggu teman kerja, membaca majalah, komik, menulis surat pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pelanggaran dengan diberi surat peringatan PERTAMA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk kedua kalinya pelanggaran pada saat\nperingatan lisan masih berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Memasuki lingkungan perusahaan tidak melalui\npintu masuk yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Berhenti bekerja sebelum waktu yang\nditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Menggunakan Kartu Tanda Pengenal Karyawan milik\norang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. 3 (tiga) kali mangkir\u002Falpha dalam 1 (satu)\nbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Tidak mengisi kartu hadir\u002Fkartu absen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Selama waktu kerja melakukan kegiatan yang\nbertentangan dengan kepentingan perusahaan atau melakukan kegiatan diluar\npekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Tidak mempergunakan sebagaimana mestinya\nperalatan kerja perlengkapan kerja dan pakaian\u002Fseragam kerja,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Menolak pemeriksaan atas kesehatannya oleh\nDokter\u002FTenaga Medis yang ditunjuk Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja\ndan diketahui oleh atasannya, tetapi tidak diambil tindakan maka atasan Pekerja\ntersebut terkena tindakan disiplin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Menolak untuk diperiksa pada pintu gerbang\nkeluar\u002Fmasuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Tidak mengindahkan peraturan keselamatan kerja\ndan fasilitas perlengkapan kerja yang tersedia serta tata tertib kebersihan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Tidak mematuhi atau tidak menjalankan perintah\nyang layak dari atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Minimal 6 (enam) kali Alpha dalam waktu 3 (tiga)\nbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Memasuki tempat terlarang tanpa ijin dari yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Berhenti kerja tidak mengikuti waktu yang\nditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">q. Tidak memakai sepatu saat bekerja setelah\nmendapatkan teguran lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">r. Bersikap, berbicara atau berbuat yang dapat\nmengganggu ketenteraman pekerja lainnya di dalam Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">s. Melakukan pertukaran jam kerja (tukar shift)\ntanpa adanya ijin tertulis dari atasan masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">t. Tidak memakai pakaian atau seragam yang\ndiberikan oleh perusahaan pada hari yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">u. Pulang tanpa ijin atasan di waktu atau jam\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">v. Memasuki pabrik diluar hari dan jam keda tanpa\nada ijin dari atasan atau Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">w. Menolak kebijakan pengaturan mutasi dari\nManajemen & Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">x. Prestasi kerja buruk dan\u002Fatau tidak mencapai\nstandar prestasi yang diharapkan perusahaan, walaupun telah diberikan bimbingan\ndan pengarahan sebanyak 2 (dua) kali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">y. Dua kali mendapatkan teguran lisan atas\nkelalaian atau pelanggaran yang dinilai bobot kelalaian atau pelanggaran\ndibawah pelanggaran yang langsung diberikan Surat peringatan pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">z. Kesalahan-kesalahan lain yang dinilai setara\ndengan pelanggaran yang diberikan surat peringatan pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pelanggaran dengan diberi surat Peringatan KEDUA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk kedua kalinya pelanggaran pada saat\nperingatan pertama masih berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Merokok pada saat jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tidak berhati-hati, ceroboh atau serampangan\ndalam menggunakan alat-alat, mesin, hasil produksi, bahan baku, bahan-bahan\ncampuran maupun bahan-bahan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Mempergunakan milik Perusahaan untuk kepentingan\npribadi tanpa sepengetahuan atau Ijin atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Tidur selama jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Menolak perintah yang layak dari atasan untuk\nkedua kalinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Mempergunakan barang milik pekerja lain atau\nmilik perusahaan tanpa adanya ijin sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. 4 (empat) kali mangkir\u002Falpha dalam satu\nbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Menyebarkan\u002Fmengedarkan pamflet\u002Fbuletin,\nselebaran dan lain-lain yang isinya bukan menghasut tanpa seizin Perusahaan dan\nSerikat Pekerja atau coret-coret di dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Tanpa izin Memasuki wilayah produksi I tempat\nkerja lainnya yang bukan tempatnya bekerja yang tidak ada hubungan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pelanggaran dengan diberi surat peringatan KETIGA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Melakukan pelanggaran pada saat peringatan kedua\nmasih berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Melakukan perbuatan atau melalaikan kewajiban\nbaik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan keonaran, kerugian dan\nkecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Memalsukan absen, jam kerja lembur, kartu absen\nbaik milik sendiri maupun orang lain sehingga menimbulkan hak-hak pekerja yang\ntidak sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tidak melaporkan terjadinya kerusakan pada mesin\natau peralatan yang diketahui yang menjadi tanggung jawabnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. (3) Tiga kali menolak perintah yang wajar untuk\nmengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan Perusahaan\ndengan pasti mengetahui bahwa Pekerja tersebut mampu dan berkesempatan\nmelakukan perintah tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Menolak perintah, petunjuk dan larangan petugas\nkeamanan atau atasan yang berwenang dalam rangka pemeliharaan dan\nkeselamatan\u002Fkeamanan lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. 6 (enam) kali mangkir\u002Falpha tidak berturut-turut\ndalam sebulan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Membatasi atau menghambat pekerjaan dengan\nsengaja yang mengakibatkan kurangnya hasil produksi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Merusak pengumuman milik Perusahaan dan atau\nSerikat Pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Baik sengaja atau karena kelalaiannya sendiri\nmengakibatkan rusaknya barang milik perusahaan atau teman sekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Membawa kendaraan perusahaan tanpa izin resmi\nmengendarai kendaraan tersebut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Menyebarkan\u002Fmengedarkan pamflet\u002Fbulletin,\nselebaran dan lain-lain yang isinya menghasut tanpa seizin Perusahaan dan\nserikat pekerja atau coret-coret di dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pelanggaran Berat dengan diberi tindakan Pemutusan Hubungan Kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan\nbarang dan\u002Fatau uang milik perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan\nsehingga merugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan,\nmemakai dan\u002Fatau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya\ndi lingkungan kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di\nlingkungan kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau\nmengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Melakukan praktek rentenir di dalam Perusahaan\natau sejenis bank gelap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk\nmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau\nmembiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan\nkerugian bagi Perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman\nsekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan\nyang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan\nperusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Melakukan pungutan dana kepada calon pekerja di\ndalam proses perekrutan karyawan baru di dalam Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Melakukan pungutan liar\u002Fillegal dalam bentuk\napapun kepada karyawan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 43: PEMBEBASAN TUGAS\u002FSKORSING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Skorsing dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 44: HUBUNGAN KERJA PUTUS KARENA HUKUM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Hubungan kerja dianggap putus karena hukum dalam hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja masih dalam masa percobaan kerja, dan dinyatakan tidak lulus\n    percobaan;\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas\n    kemauan sendiri;\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja mencapai usia pensiun;\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut\n    tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan\n    telah dipanggil secara patut oleh Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 45: PENGUNDURAN DIRI DARI PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bagi Pekerja yang akan mengundurkan diri dari perusahaan harus\nmemberitahukan secara tertulis pada Perusahaan sekurang-kurangnya 2 (dua)\nminggu bagi pekerja level\u002Fjabatan operator dan 1 (satu) bulan sebelumnya untuk\npekerja level\u002Fjabatan staff ke atas pada akhir bulan berjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 46: PENGUNDURAN DIRI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari Perusahaan,\n    harus mengajukan permohonan pengunduran diri sesuai ketentuan yang berlaku\n    di dalam PKB ini. Mengenai uang pisah mengacu kepada Pasal 46 ayat 2 pada\n    PKB ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya uang pisah yang diberikan Perusahaan kepada karyawan sebagai\n    berikut:\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Bulan Gaji\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 – 7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>>7 – 10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>>10 – 13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>>13 – 16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>>16 – 19\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>>19 – 21\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>> 21\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 47: PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Usia Pensiun adalah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang\n    berlaku atau pekerja yang telah memasuki masa kerja 22 (dua puluh dua)\n    tahun, maka pekerja dapat dipensiunkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang telah memasuki usia seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas,\n    dapat mengajukan pensiun atas kemauan sendiri dengan mendapatkan ijin dari\n    Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan wajib memberikan uang pensiun yang besarnya sesuai dengan\n    peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII: UANG PESANGON DAN JASA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian\nini didasarkan pada peraturan UU yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 48: PERHITUNGAN UANG PESANGON, PENGHARGAAN, MASA KERJA & GANTI\nRUGI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>Perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti rugi 15% diatur\nsesuai dengan Peraturan & UU yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV: PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 49: PENYAMPAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pada dasarnya baik Perusahaan maupun Serikat Pekerja senantiasa untuk\n    menghindari hal-hal menyangkut keluh kesah Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk menyampaikan keluh\n    kesah dalam hubungan kerja, sepanjang penyampaian keluh kesah tersebut\n    tidak melanggar ketentuan dalam PKB ini, peraturan dan perundang-undangan\n    yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Prosedur penyampain keluh kesah adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Prosedur tahap awal, Pekerja dapat menyampaikan keluh kesah kepada atasan\n    langsung untuk dimohonkan penyelesaiannya dengan berdasarkan pada prinsip\n    musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan dengan waktu selama 3 (tiag)\n    hari kerja;\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jika keluh kesah kepada atasan langsung belum mendapatkan penyelesaian,\n    maka pekerja tersebut dapat menyampaikan kepada Atasan yang lebih\n  tinggi;\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jika keluh kesah kepada atasan yang lebih tinggi belum mendapatkan\n    penyelesaian, maka pekerja tersebut dapat menyampaikan kepada bagian\n    personalia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jika keluh kesah kepada bagian personalia, maka Pekerja tersebut dapat\n    menyampaikan kepada Serikat Pekerja dan akan diselesaikan secara\n  Bipartit.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV: PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>PASAL 50: MASA BERLAKUNYA PKB\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh\n    kedua belah pihak dan diberlakukan terhitung sejak tanggal Penetapan dan di\n    tanda tangani PKB ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cli>Masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama paling lama 2 (dua) tahun.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dapat\n    diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan\n    kesepakatan tertulis antara Pengusaha dan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai\n    paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama\n    yang sedang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal ini perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak\n    mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku,\n    tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 51: PERATURAN PERALIHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Hal-hal yang belum diatur secara jelas dan tertulis didalam PKB ini, akan\n    dirundingkan dan disepakati antara Perusahaan dan Serikat Pekerja merujuk\n    kepada peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian kerja bersama ini dinyatakan berlaku dan sah kecuali adanya\n    ketentuan didalamnya yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atau\n    bertentangan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang baru di\n    kemudian hari;\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian kerja bersama ini berlaku untuk Pekerja dan Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masing-masing pihak dapat menegur apabila melanggar isi PKB ini baik\n    secara lisan maupun tertulis.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>PASAL 52: SOSIALISASI PKB\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pihak pengusaha diharuskan memperbanyak PKB Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masing-masing pihak wajib mentaati dan mengindahkan isi dari ketentuan\n    dalam PKB ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan serikat pekerja wajib menjelaskan kepada seluruh pekerja\n    agar mengetahui dan melaksanakan perjanjian kerja bersama ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau menjalankan isi PKB ini,\n    maka salah satu pihak dapat melakukan teguran baik lisan maupun tulisan\n    kepada pihak lainnya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PIHAK-PIHAK\nYANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PSP SPN PT\nFORTA-LARESEMANAJEMEN PT FORTA-LARESE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaactorratified\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Muhammad Sunandar\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Daniel Tjitra\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Saeful Anyar\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Wakil Sekretaris\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Yohanes Sunardi\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>General Manager Operation\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Hardiman\n\n        \u003Cp>Wakil Ketua\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd colspan=\"2\">\u003Cp style=\"text-align:left;margin-right:auto;margin-left:20em\">Mengetahui,\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>PT Forta Larese\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Musrangin Ardani\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>HRD PT Forta Larese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja\n\n        \u003Cp>Kabupaten Bogor\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Drs. Yous Sudrajat, M.Si\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Pembina Utama Muda\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>NIP: 196108111986031011\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":45,"cbadate_end":49,"cbadate_end_date":53,"cbaactorratified":55,"cbamemother":59,"trainingprogrammes":63,"pensionfund":67,"disabilityfund":71,"contracttrial":75,"contracttrialperiod":79,"contractseverancepay":81,"contractseverancepay1":85,"sicknesspay":87,"maxsicknesspay":91,"maxsicknesspayperc":93,"sicknessmaxdays":95,"sicknessmaxdaysnr":99,"disabilitypay":101,"healthcareaccess":105,"healthinsurance":108,"healthandsafetypolicy":110,"protectiveclothing":114,"code_application":118,"healthandsafetytraining":121,"funeralpay":125,"paidmaternityleave":127,"paidmaternityleaveduration":131,"paidmaternityleavepay":133,"paidmaternityleavepayperc":137,"maternityotherclause":139,"paidpaternityleave":143,"paidpaternityleaveduration":147,"paidpaternityleavepay":149,"paidpaternityleavepayperc":153,"deathrelatives":155,"deathrelativesleave":159,"sexualhar":161,"violence":165,"hourspweek_select":169,"hourspweek":173,"dayspweek_select":175,"dayspweek":179,"PAIDLEAV_trigger":181,"holidaysdays":185,"holidaysweeks":187,"bankholidays1":189,"holidaysfixed":193,"holidaysfixeddays":197,"schedulesrestpw":199,"SCHEDULE_trigger":201,"TRADEUNLEAV_trigger":205,"LOWWAGE_trigger":209,"LOWWAGE_government":213,"STRUCINCR_trigger":215,"wageincreasetype":219,"wageincreasetype2":222,"wageincreaseperc1":225,"wageincreasefirmperformance":229,"ONCERISE_trigger":231,"incidentalbonustype2":235,"incidentalbonusperc1":239,"incidentalbonusdate":241,"OVERTIME_trigger":245,"overtimeallowancetype_general":249,"overtimeallowancetype":251,"SUNDAY_trigger":253,"sundayallowancetype":255,"SENIOR_trigger":257,"longserviceallowancetype":259,"longserviceallowancetype1":261,"coverunion_trigger":263},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_start","PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT FORTA-LARESE","PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT FORTA-LARESE 2020-2022",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"cbadate_end","Masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama","Masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama paling lama 2 (dua) tahun.",{"bindId":54,"name":51,"text":52},"cbadate_end_date",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"cbaactorratified","Mengetahui, PT Forta Larese Musrangin Ar","Mengetahui,\n      \n    \n    \n      PT Forta Larese\n\n        \n\n        \n\n        \n\n        Musrangin Ardani\n\n        HRD PT Forta Larese\n      \n      Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja\n\n        Kabupaten Bogor\n\n        \n\n        Drs. Yous Sudrajat, M.Si\n\n        Pembina Utama Muda\n\n        NIP: 196108111986031011",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"cbamemother","Muhammad Sunandar Sekretaris Daniel Tjit","Muhammad Sunandar\n\n        \n\n        Sekretaris\n      \n      Daniel Tjitra\n\n        \n\n        Direktur\n      \n    \n    \n      Saeful Anyar\n\n        \n\n        Wakil Sekretaris\n      \n      Yohanes Sunardi\n\n        \n\n        General Manager Operation\n      \n    \n    \n      Hardiman\n\n        Wakil Ketua",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"trainingprogrammes","Untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya M","Untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, maka Perusahaan mengadakan\nprogram-program pelatihan dan pengembangan yang mana dalam pelaksanaannya\ndiselenggarakan sendiri atau dengan melalui lembaga Pendidikan lain baik di\ndalam maupun di luar negeri.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"pensionfund","Untuk Jaminan Pensiun, iuran ditanggung ","Untuk Jaminan Pensiun, iuran ditanggung oleh Perusahaan dan pekerja\n    dengan perincian: 2% Perusahaan dan 1% Pekerja.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"disabilityfund","Untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan ","Untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan dan\n    jaminan kematian ditanggung oleh Perusahaan.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"contracttrial","Untuk dapat diterima sebagai pekerja har","Untuk dapat diterima sebagai pekerja harus memenuhi syarat-syarat kerja\n    yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, lulus dalam ujian\u002Fseleksi yang\n    diadakan, diharuskan dapat membaca, mengerti dan menandatangani suatu\n    perjanjian kerja serta menjalankan masa pelatihan selama 3 (tiga)\n  bulan.",{"bindId":80,"name":77,"text":78},"contracttrialperiod",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"contractseverancepay","Perhitungan uang pesangon, penghargaan m","Perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti rugi 15% diatur\nsesuai dengan Peraturan & UU yang berlaku.",{"bindId":86,"name":83,"text":84},"contractseverancepay1",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"sicknesspay","Seorang Pekerja yang terus menerus dalam","Seorang Pekerja yang terus menerus dalam perawatan\u002Fpengobatan dan tidak\n    dapat memenuhi tugasnya, selama masa sakitnya yang dibenarkan oleh dokter\n    yang ditunjuk oleh Perusahaan akan mendapat upah sebagai berikut: \n    \n      Selama 4 (empat) bulan pertama 100% upah\n      Selama 4 (empat) bulan kedua 75% upah\n      Selama 4 (empat) bulan ketiga 50% upah\n      Untuk bulan selanjutnya 25% upah",{"bindId":92,"name":89,"text":90},"maxsicknesspay",{"bindId":94,"name":89,"text":90},"maxsicknesspayperc",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"sicknessmaxdays","Bila sesudah 12 (dua belas bulan) Pekerj","Bila sesudah 12 (dua belas bulan) Pekerja yang dimaksud dalam butir 1\n    pasal ini masih dalam perawatan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya maka\n    pekerja tersebut dinyatakan tidak mampu bekerja lagi dan akan diberhentikan\n    sesuai dengan UU yang berlaku dan terkait.",{"bindId":100,"name":97,"text":98},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"disabilitypay","Perusahaan berkewajiban mengikutsertakan","Perusahaan berkewajiban mengikutsertakan semua pekerja dalam program BPJS\n    KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun\n    2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).\n    A. BPJS Ketenagakerjaan, antara lain:\n    \n      Jaminan Kecelakaan Kerja\n      Jaminan Kematian\n      Jaminan Hari Tua\n      Jaminan Pensiun",{"bindId":106,"name":103,"text":107},"healthcareaccess","Perusahaan berkewajiban mengikutsertakan semua pekerja dalam program BPJS\n    KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun\n    2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).\n    A. BPJS Ketenagakerjaan, antara lain:\n    \n      Jaminan Kecelakaan Kerja\n      Jaminan Kematian\n      Jaminan Hari Tua\n      Jaminan Pensiun\n    \n    B. BPJS Kesehatan",{"bindId":109,"name":103,"text":107},"healthinsurance",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"healthandsafetypolicy","Setiap Pekerja wajib menjaga keselamatan","Setiap Pekerja wajib menjaga keselamatan diri dengan meningkatkan\n    disiplin dan aturan Perundang-undangan K3, sesuai dengan Undang-Undang No.\n    1 Tahun 1970.\n  Setiap Pekerja wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah\n    disediakan oleh Perusahaan, serta mengikuti dan mematuhi\n    ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta tidak\n    dibenarkan untuk disalahgunakan\u002Fdipindahtangankan kepada yang tidak\n  berhak.\n  Apabila Pekerja menemukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan\n    kerja di dalam Perusahaan, secepatnya harus melaporkan kepada\n  atasannya.\n  Perusahaan wajib menyediakan obat-obatan ringan untuk pertolongan pertama\n    bagi pekerja yang mengalami sakit maupun kecelakaan kerja (P3K), serta\n    alat-alat pengaman yang harus dipakai sewaktu melaksanakan tugas pekerjaan\n    dan sekaligus wajib melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap alat\n    pengaman tersebut.\n  Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3), wajib memberikan\n    penyuluhan, Pendidikan dan bertanggung jawab atas ditaati dan\n    dilaksanakannya ketentuan K3 serta kelayakan alat-alat K3. Perusahaan dan\n    serikat pekerja membantu sepenuhnya tugas-tugas P2K3.\n  Perusahaan dapat meminta ganti rugi sebagian atau sepenuhnya kepada\n    pekerja yang merusak dan\u002Fatau menghilangkan alat-alat keselamatan kerja\n    karena kelalaian atau kecerobohan nya.\n  Semua Pekerja diwajibkan aktif mengambil bagian dalam usaha pencegahan\n    dan penanggulangan kecelakaan\u002Fkebakaran di lingkungan kerjanya, serta\n    Pekerja wajib melaporkan segenap kejadian yang terjadi di lingkungan ke\n    anya kepada atasannya.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"protectiveclothing","Setiap Pekerja wajib memakai alat-alat k","Setiap Pekerja wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah\n    disediakan oleh Perusahaan, serta mengikuti dan mematuhi\n    ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta tidak\n    dibenarkan untuk disalahgunakan\u002Fdipindahtangankan kepada yang tidak\n  berhak.",{"bindId":119,"name":112,"text":120},"code_application","Setiap Pekerja wajib menjaga keselamatan diri dengan meningkatkan\n    disiplin dan aturan Perundang-undangan K3, sesuai dengan Undang-Undang No.\n    1 Tahun 1970.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"healthandsafetytraining","Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehata","Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3), wajib memberikan\n    penyuluhan, Pendidikan dan bertanggung jawab atas ditaati dan\n    dilaksanakannya ketentuan K3 serta kelayakan alat-alat K3. Perusahaan dan\n    serikat pekerja membantu sepenuhnya tugas-tugas P2K3.",{"bindId":126,"name":103,"text":104},"funeralpay",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"paidmaternityleave","Pekerja Wanita berhak memperoleh cuti me","Pekerja Wanita berhak memperoleh cuti melahirkan selama 1 ½ bulan (satu\n    setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ (satu setengah) bulan sesudah\n    melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.",{"bindId":132,"name":129,"text":130},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"paidmaternityleavepay","Pekerja Wanita yang akan melahirkan berh","Pekerja Wanita yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil selama 1 ½\n    (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ (satu setengah) bulan\n    sesudah melahirkan dengan mendapat upah.",{"bindId":138,"name":135,"text":136},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"maternityotherclause","Pekerja Wanita yang mengalami gugur kand","Pekerja Wanita yang mengalami gugur kandungan melampirkan Surat\n    Keterangan Dokter\u002FBidan yang merawatnya setelah mengalami gugur\n  kandungan.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"paidpaternityleave","e. Pada waktu istri sah melahirkan; sela","e. Pada waktu istri sah melahirkan; selama 2\n    hari.",{"bindId":148,"name":145,"text":146},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"paidpaternityleavepay","Perusahaan dapat memberikan izin dengan ","Perusahaan dapat memberikan izin dengan upah penuh apabila:\n    a. Pekerja sendiri menikah; selama 3 hari.\n    b. Mengkhitankan\u002Fbaptis anak sendiri; selama 2\n    hari.\n    c. Menikahkan anak; selama 2 hari.\n    d. Anggota keluarga meninggal dunia, yaitu\n    Suami\u002FIstri\u002FAnak\u002FOrang tua kandung\u002Fmertua; selama 2 hari.\n    e. Pada waktu istri sah melahirkan; selama 2\n    hari.\n    f. Anggota keluarga (kakek, nenek, saudara\n    kandung) dama satu rumah meninggal dunia; selama 1 hari.",{"bindId":154,"name":151,"text":152},"paidpaternityleavepayperc",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"deathrelatives","d. Anggota keluarga meninggal dunia, yai","d. Anggota keluarga meninggal dunia, yaitu\n    Suami\u002FIstri\u002FAnak\u002FOrang tua kandung\u002Fmertua; selama 2 hari.",{"bindId":160,"name":157,"text":158},"deathrelativesleave",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"sexualhar","Melakukan tindakan asusila, pelecehan se","Melakukan tindakan asusila, pelecehan sexual dan perbuatan tidak sopan\n    lainnya di dalam lingkungan Perusahaan.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"violence","Menganiaya\u002Fmelukai, menghina secara kasa","Menganiaya\u002Fmelukai, menghina secara kasar atau mengancam baik itu dengan\n    menggunakan kekerasan secara fisik maupun perkataan tidak sopan yang\n    merendahkan martabat manusia terhadap Pengusaha, keluarga Pengusaha,\n    pimpinan Perusahaan dan teman sekerja.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"hourspweek_select","b. Jam kerja perusahaan adalah 40 (empat","b. Jam kerja perusahaan adalah 40 (empat puluh) jam\nseminggu.",{"bindId":174,"name":171,"text":172},"hourspweek",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"dayspweek_select","a. Hari kerja perusahaan adalah 5 (lima)","a. Hari kerja perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam\nseminggu.",{"bindId":180,"name":177,"text":178},"dayspweek",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"PAIDLEAV_trigger","Pekerja berhak atas cuti tahunan yaitu s","Pekerja berhak atas cuti tahunan yaitu sekurang-kurangnya 12 (dua belas)\n    hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas)\n    bulan secar terus-menerus.",{"bindId":186,"name":183,"text":184},"holidaysdays",{"bindId":188,"name":183,"text":184},"holidaysweeks",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"bankholidays1","Pada hari-hari libur resmi atau libur ya","Pada hari-hari libur resmi atau libur yang ditetapkan oleh pemerintah\n    untuk tidak bekerja dengan mendapat upah tetap.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"holidaysfixed","a. 6 (enam) hari cuti tahunan dilakukan ","a. 6 (enam) hari cuti tahunan dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Jika\n    dibutuhkan oleh Perusahaan maka pelaksanaan cuti ini akan dirundingkan\n    kembali antara b. Pengusaha dan Serikat Pekerja dan atau disesuaikan dengan\n    situasi dan kondisi.",{"bindId":198,"name":195,"text":196},"holidaysfixeddays",{"bindId":200,"name":177,"text":178},"schedulesrestpw",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"SCHEDULE_trigger","Pengusaha menentukan hari dan jam kerja ","Pengusaha menentukan hari dan jam kerja didasarkan kepada kebutuhan\nPerusahaan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Waktu\nkerja di Perusahaan disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pekerjaan\ntersebut di setiap bagian. Setiap penyimpangan terhadap jam kerja dilaksanakan\nsetelah memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Waktu kerja\ndi perusahaan diatur sebagai berikut:",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"TRADEUNLEAV_trigger","Pengusaha tetap memberikan upah penuh ba","Pengusaha tetap memberikan upah penuh bagi pengurus Serikat Pekerja atau\n    anggota yang mengikuti kegiatan organisasi seperti konferensi\u002Fkongres,\n    pelatihan, seminar, rapat di perangkat organisasi dimana dalam mengikuti\n    kegiatan tersebut terlebih dahulu Serikat Pekerja meminta Uin kepada\n    pengusaha dalam hal ini diwakili oleh bagian personalia dan diketahui oleh\n    atasan masing-masing pekerja tersebut.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"LOWWAGE_trigger","Pengusaha wajib memenuhi ketentuan Upah ","Pengusaha wajib memenuhi ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang\n    berlaku dari pemerintah.",{"bindId":214,"name":211,"text":212},"LOWWAGE_government",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"STRUCINCR_trigger","Pengusaha memberikan kelebihan upah deng","Pengusaha memberikan kelebihan upah dengan mempertimbangkan masa kerja\n    atas dasar kondisi kemampuan perusahaan. Komposisi penghargaan masa kerja\n    sebagai berikut:",{"bindId":220,"name":217,"text":221},"wageincreasetype","Pengusaha memberikan kelebihan upah dengan mempertimbangkan masa kerja\n    atas dasar kondisi kemampuan perusahaan. Komposisi penghargaan masa kerja\n    sebagai berikut:\n\n\n",{"bindId":223,"name":217,"text":224},"wageincreasetype2","Pengusaha memberikan kelebihan upah dengan mempertimbangkan masa kerja\n    atas dasar kondisi kemampuan perusahaan. Komposisi penghargaan masa kerja\n    sebagai berikut:\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Masa kerja 1 tahun\n      UMK\n    \n    \n      Masa kerja 1 tahun - \u003C6 tahun\n      UMK + Rp 3.500\n    \n    \n      Masa kerja 6 tahun - \u003C12 tahun\n      UMK + Rp 5.500,-\n    \n    \n      Masa kerja 12 tahun - \u003C18 tahun\n      UMK + Rp 7.500,\n    \n    \n      Masa kerja 18 tahun keatas\n      UMK + Rp 8.500,-",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"wageincreaseperc1","Masa kerja 1 tahun UMK","Masa kerja 1 tahun\n      UMK",{"bindId":230,"name":217,"text":218},"wageincreasefirmperformance",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"ONCERISE_trigger","Pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya","Pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pekerja satu kali dalam\n    setahun sebesar 1 (satu) bulan upah pokok dan tunjangan tetap.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"incidentalbonustype2","Pekerja yang telah mempunyai masa kerja ","Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dan telah lulus masa\n    percobaan atau lebih secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan\n    diberikan Tunjangan Hari Raya secara proporsional dengan masa kerja yakni\n    dengan perhitungan:\n    \n      \n        Masakerja\n        12\n      \n     x Upah Per Bulan",{"bindId":240,"name":237,"text":238},"incidentalbonusperc1",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"incidentalbonusdate","Pembayaran Tunjangan Hari Raya selambat-","Pembayaran Tunjangan Hari Raya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum\n    hari raya keagamaan tiba.",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"OVERTIME_trigger","2. Dasar perhitungan upah lembur secara ","2. Dasar perhitungan upah lembur secara umum mengacu kepada Surat Keputusan\nMenteri Tenaga Kerja No. 102\u002FMen\u002FVI\u002F2004.",{"bindId":250,"name":247,"text":248},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":252,"name":247,"text":248},"overtimeallowancetype",{"bindId":254,"name":247,"text":248},"SUNDAY_trigger",{"bindId":256,"name":247,"text":248},"sundayallowancetype",{"bindId":258,"name":83,"text":84},"SENIOR_trigger",{"bindId":260,"name":83,"text":84},"longserviceallowancetype",{"bindId":262,"name":83,"text":84},"longserviceallowancetype1",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"coverunion_trigger","PKB ini mengikat antara Pengusaha dan Pe","PKB ini mengikat antara Pengusaha dan Pekerja.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Forta Larese - 2020\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2020-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2022-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Forta Larese\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        SPN - Serikat Pekerja Nasional\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Muhammad Sunandar, Saeful Anyar, Hardiman\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Employee involvement in the monitoring, The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → 6.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseperc1\">\n                    Kenaikan upah: → 100.0 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: →  masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[272],{"title":38,"slug":34},[274],{"type":275,"data":276},"call_to_action_body_block",{"title":277,"description":278,"variant":279,"link":280},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":277,"url":281,"description":277,"rel":282,"type":283},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[285],{"type":275,"data":286},{"title":277,"description":278,"variant":279,"link":287},{"title":277,"url":281,"description":277,"rel":282,"type":283},[]]