[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-dupantex-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-dan-serikat-pekerja-musyawarah-mandiri-spmm-2019-2021":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":223,"content_type_view":224,"extra_breadcrumbs":225,"body":227,"body_blocks":238,"related_pages":242},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":221,"translations":222},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-dupantex-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-dan-serikat-pekerja-musyawarah-mandiri-spmm-2019-2021","55c163fc-b67e-11ed-b0c3-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-dupantex-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-dan-serikat-pekerja-musyawarah-mandiri-spmm-2019-2021\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-dupantex-dengan-serikat-pekerja-nasional-spn-dan-serikat-pekerja-musyawarah-mandiri-spmm-2019-2021\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Dupantex Dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Serikat Pekerja Musyawarah Mandiri (SPMM) 2019-2021","IDN PT. Dupantex - 2019","Indonesia - IDN PT. Dupantex - 2019","IDN PT. Dupantex - 2019 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"PT Dupantex 2019-2021.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Dupantex Dengan Serikat Pekerja\nNasional (SPN) dan Serikat Pekerja Musyawarah Mandiri (SPMM) Periode 2019 -\n2021\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tujuan Hubungan Industrial Pancasila\nadalah untuk menjamin atau mencapai keserasian yang mantap, tentram dan dinamis\nserta menjamin kesejatehteraan, keselamatan dan Kesehatan kerja serta\nkelestarian jalannya perusahaan yang pasti dan berkembang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kita menyadari untuk mencapai tujuan tersebut diatas landasan yang dipakai\nadalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehubungan dengan landasan\ntersebut Perjanjian Kerja Bersama ini disusun atas dasar musyawarah untuk\nmufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pegusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh menyadari sepenuhnya bahwa untuk menjamin\nterpeliharanya kerja sama yang baik, terciptanya ketenangan kerja dan kepastian\nusaha diperlukan adanya Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak dan\nkewajiban masing-masing pihak yang secara keseluruhan harus mendorong\nkegairahan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas kerja serta\nmeningkatkan kesejateraan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Para pekerja\u002Fburuh yang bekerja pada perusahaan, sadar akan adanya\nPerjanjian Kerja Bersama yang dibuat antara Serikat Pekerja Nasional (SPN),\nSerikat Pekerja Musyawarah Mandiri (SPMM) dengan Perusahaan yang akan\ndilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disamping itu disadari pula bahwa dalam Hubungan Industrial Pancasila\nkeharmonisan hubungan kerja adalah suatu upaya pokok yang harus dijunjung\ntinggi sehingga pada akhirnya perbedaan paham atas pendapat yang timbul tidak\nmenjurus pada pertentangan konflik, tetapi selalu diselesaikan dengan jalan\nmusyawarah atau mufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas kerja untuk peningkatan\nPekerja\u002FBuruh terus dilaksanakan upaya peningkatan pembinaan pengembangan\nkemampuan dan keterampilan Tenaga Kerja\u002FBuruh serta perlunya perencanaan\nKetenagakerjaan di lingkungan perusahaan sesuai dengan kebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh harus siap untuk menerapkan seluruh kegiatan yang bertujuan\nuntuk meningkatkan produktifitas dan effisiensi yang akan dijalankan\nterus-menerus oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini disusun berdasarkan Undang-Undang\nKetengakerjaan dan Peraturan Perundangan lainnya yang mengatur tentang hak dan\nkewajiban Pengusaha dan Pekerja\u002FBuruh yang isinya tidak lebih rendah\nUndang-Undang Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sebagai upaya untuk melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila, pengusaha\ndan Serikat Pekerja\u002FBuruh harus berpegang atau berpedoman pada semangat\nkekeluargaan dalam memecahkan masalah, oleh karena itu perlu dihayati dan\ndiamalkan Tri Dharma Perusahaan yang meliputi: SALING MERASA IKUT MEMILIKI,\nIKUT MEMELIHARA DAN MEMPERTAHANKAN SERTA TERUS MENURUS MAWAS DIRI sebagai suatu\nazas PARTNESHIP dan tanggung jawab bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan landasan-landasan tersebut di atas maka Perjanjian Kerja Bersama ini\ndisusun pada Bab dan Pasal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : ISTILAH-ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan adalah pabrik tekstil PT. S Dupantex yang berlokasi di jalan\n    raya Tirto KM 04 No 95 Pekalongan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pabrik adalah seluruh isi ruangan, halaman, bangunan, dan sekelilingnya\n    yang berhubungan dengan tempat kerja yang merupakan milik perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha adalah Direktur PT. S. Dupantex atau Pejabat yang diberi kuasa\n    untuk bertindak atas nama PT. S Dupantex.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh adalah setiap orang baik pria atau Wanita yang terikat\n    hubungan kerja dan menandatangani surat perjanjian kerja dengan perusahaan\n    dan mendapat upah serta hak-hak lain yang mengikat sesuai Peraturan\n    Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002FBuruh adalah Organisasi pekerja yang dinamakan Serikat\n    Pekerja Nasional (SPN) dan Serikat Pekerja Musyawarah Mandiri (SPMM).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengurus Serikat Pekerja adalah anggota serikat pekerja yang dipilih\n    serta ditunjuk oleh anggotanya untuk mewakili serikat pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah adalah imbalan jasa atau uang yang merupakan upah pokok dan\n    tunjangan yang diberikan secara tetap dan teratur oleh perusahaan kepada\n    Buruh\u002FPekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Tetap adalah Tunjangan yang melekat pada upah pokok merupakan\n    nilai catu yang apabila Pekerja\u002FBuruh tidak masuk kerja sesuai aturan\n    normative maka Pekerja\u002FBuruh berhak menerima tunjangan tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan tetap yang diberikan pada\n    Pekerja\u002FBuruh yang memiliki jabatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Senioritas adalah Tunjangan yang diberikan pada pekerja\u002Fburuh\n    yang mempunyai masa kerja minimal 5 tahun yang mana kenaikannya secara\n    berkala.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan prestasi adlah tunjangan yang diberikan pada pekerja\u002Fburuh yang\n    memiliki prestasi\u002Fkinerja yang baik dan penilaiannya ditentukan oleh\n    pimpinan masing-masing departemen.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Premi Produksi adlah uang yang diberikan oleh Perusahaan kepada\n    Pekerja\u002FBuruh sebagai pemacu produktifitas kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Makan\u002FKesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan pada\n    pekerja secara tetap yang dibayarkan bersamaan upah pokok yang kenaikannya\n    setiap tahun sekali yang nilainya akan dinaikkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Peraturan adlah Peraturan yang dibuat oleh Perusahaan yang isinya tidak\n    bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan\n    Pemerintah\u002FUndang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>PKB (Perjanjian Kerja Bersama) adalah peraturan yang dibuat antara\n    Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh yang disyahkan dikantor Dinas Tenaga\n    Kerja Kabupaten Pekalongan dan mengikat kedua belah pihak untuk\n    dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keluarga Pekerja\u002FBuruh adalah seorang istri\u002Fsuami yang syah, anak\n    kandung, bapak,ibu mertua laki-laki\u002Fperempuan, anak angkat sesuai surat\n    adopsi (disyahkan oleh Pemerintah) yang terdata di Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 2\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha hanya mengakui Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Serikat\n    Pekerja Musyawarah Mandiri (SPMM) sebagai organisasi Pekerja\u002FBuruh yang\n    syah dalam Perusahaan dan tercatat di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan\n    Kabupaten Pekalongan, dengan demikian dapat mewakili Pekerja\u002FBuruh yang\n    menjadi anggotanya baik secara perorangan maupun secara Bersama-sama\n    (kolektif) dalam masalah Ketenagakerjaan atau hubungan kerja, syarat-syarat\n    kerja dan keselamatan\u002Fkesehatan kerja serta perlindungan kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh mengakui bahwa Perjanjian Kerja\n    Bersama ini terbatas dan hanya berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam\n    pasal atau ayat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pengertian akan tetap\n    mengindahkan kepentingan hak anggota dengan tidak mengabaikan kepentingan\n    umum sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pedoman dan disiplin kerja yang berlaku dan peraturan-peraturan tambahan\n    lainnya yang akan dibuat oleh kedua belah pihak di masa mendatang\n    diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan\n    ketentuan Perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini mengikat Pengusaha dan seluruh\n    Pekerja\u002FBuruh PT. S Dupantex tanpa terkecuali.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Batasan Pekerja\u002FBuruh yang berstatus Pekerja\u002FBuruh waktu tertentu adalah\n    diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">a. Satu tahun pertama sebagai kontrak awal kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">b. Satu tahun kedua perpanjangan kontrak kerja\nselama 2 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">Apabila kontrak kerja pada tahun ke 2 maka yang\nbersangkutan sudah dianggap menjadi karyawan tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh berkewajiban untuk memberitahukan,\n    menjelaskan dan memasyaratkan isi Perjanjian Kerja Bersama ini kepada para\n    anggotanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Pekerja\u002FBuruh berkewajiban untuk mentaati isi PKB, Serikat\n    Pekerja\u002FBuruh wajib mentertibkan anggotanya serta dapat mengingatkan\n    pengusaha apabila tidak melakukan isi PKB .\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 4\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha mempunyai hak untuk melaksanakan perencanaan, pengaturan,\n    pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan jalannya operasional\n    perusahaan dalam hubungan kerja selama tidak bertentangan dengan isi PKB\n    ini, dalam hal ini \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pedoman dan standar kerja ( Job\n    Description)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tata tertib dan disiplin kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Keselamatan dan Kesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha tidak akan melakukan tekanan baik langsung maupun tidak\n    langsung terhadap Pekerja\u002FBuruh yang terpilih sebagai pengurus SPN\u002FSPMM\n    atau perlakuan yang diskriminatif yang berhubungan dengan fungsi dan\n    keanggotaan serikat Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002FBuruh akan membantu sepenuhnya kepada Pengusaha dan\n    tugas-tugas perusahaan dalam membuna, mengatur, dan menertibkan anggotanya\n    dalam hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam menjalankan tugas masing-masing pihak, Pengusaha dan Serikat\n    Pekerja\u002FBuruh akan berusaha menghindarkan Tindakan-tindakan yang dapat\n    merugikan masing-masing pihak.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch2>BAB III : FASILITAS, DISPENSASI, DAN BANTUAN PEMOTONGAN IURAN BAGI SERIKAT\nPEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Pasal 5\u003C\u002Fh2>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha menyediakan papan pengumuman untuk Serikat Pekerja\u002FBuruh guna\n    menempelkan pengumuman\u002Fpemberitahuan sepanjang mengenai kegiatan-kegiatan\n    Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penempelan pengumuman, pemberitahua, bulletin, rapat dan lain-lain di\n    lingkungan Perusahaan, Serikat Pekerja\u002FBuruh memberitahukan atau memberi\n    tembusan ke Perusahaan baik secara lisan atau tertulis untuk menghindari\n    timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cli>Perusahaan akan memberikan ijin kepada Pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh\n    dalam melaksanakan keperluan organisasi untuk meninggalkan pekerjaan dengan\n    memperoleh upah penuh sepanjang ada izin\u002Fsurat tugas dari instansi\n    pemerintah dan atau organisasi serikat pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Perushaan akan memberikan bantuan, fasilitas atau dispensasi kepada\n    pengurus SPN\u002FSPMM atau anggota yang ditunjuk untuk menghadiri Pendidikan,\n    seminar, konferensi dan konggres serta lain-lainnya yang berhubungan dengan\n    organisasi tetap memperoleh upah penuh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FBuruh sepakat untuk tidak mencampuri urusan\n    intern masing-masing dalam batas-batas tertentu.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : PEMUNGUTAN IURAN BAGI SERIKAT PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Cara pemotongan upah\u002Fgaji untuk keperluan pemungutan iuran bagi Serikat\nPekerja\u002FBuruh, dilakukan setiap bulan dan dilaksanakan oleh masing-masing\nbendahara Serikat Pekerja\u002FBuruh melalui juru bayar (administrasi) masing-masing\nbagian atau departemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : PENERIMAAN, PENEMPATAN DAN STATUS KARYAWAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : PERSYARATAN PENERIMAAN CALON KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Persyaratan umum karyawan perusahaan adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Warga Negara Indonesia berusia minimal berusia\n18 tahun ketika penerimaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Berbadan dan berjiwa sehat ditentukan oleh surat\nketerangan sehat dari dokter perusahaan atau pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Berkelakuan baik dibuktikan surat dari\nKepolisian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tidak dalam proses\u002Ftersangkut masalah tindak\npidana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Lulus tes yang diselenggarakan oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Bersedia menandatangani surat perjanjian\u002Fsurat\npernyataan yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang tidak bertentangan dengan\nUndang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan pihak pekerja mendapat\nsalinannya serta diberi kebebasan untuk berorganisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Bersedia mentaati peraturan-peraturan\u002Ftata\ntertib yang berlaku dalam Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan\nperundang-undangan ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Karyawan masa percobaan untuk karyawan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu\nTidak Tertentu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Masa percobaan ditetapkan untuk waktu 3 (tiga)\nbulan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Karyawan yang menjalani masa percobaaan wajib\ndiberitahukan kapan mulai dan berakhirnya masa percobaan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pengawasan masa percobaan dilakukan oleh\nmasing-masing Kepala Bagian dengan koordinasi bagian Personalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pemutusan Hubungan Kerja pada masa percobaan\ndapat dilakukan secara sepihak oleh Perusahaan atau atas permintaan sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Perusahaan tidak wajib memberikan surat\nketerangan pengalaman kerja selama masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Perusahaan tidak wajib memberikan pesangon untuk\nPemutusan Hubungan Kerja kepada karyawan masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Status Karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Karyawan percobaan PKWTT adlah karyawan yang\nmasih dicoba kemampuannya selama 3 (tiga) bulan dan belum dapat dipastikan\nterima sebagai karyawan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Karyawan Tetap adalah karyawan yang terikat\nhubungan kerja dengan perusahaan dalam jangka waktu mulai dari karyawan\nditerima sampai batas umur 55 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Karyawan Borongan adalah karyawan yang terikat\nhubungan kerja dengan perusahaan atsa dasar part time maupun full time dan\nmereka mematuhi Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Karyawan Kontrak (Waktu Tertentu) adalah\nkaryawan yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan untuk suatu jangka waktu\ntertentu sesuai dengan surat kesepakatan yang didaftarkan di kantor Dinas\nTenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sesuai Undang-undang ketenagakerjaan yang\nberlaku dan apabila Perusahaan mengangkat karyawan kontrak (waktu tertentu)\nmenjadi karyawan tetap, maka diterbitkan surat keputusan pengangkatan karyawan\ntetap dengan tidak mengurangi masa kerjanya dan jangka waktu karyawan kotrak\n(PKWT) adalah 2 (dua) tahun dan diperpanjang untuk 1 (satu) kali paling lama 1\n(satu) tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Kedudukan Dan Penempatan Karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kedudukan karyawan ditetapkan sebagaimana diatur\ndalam struktur organisasi perusahaan yang ditetapkan dengan surat keputusan\nDireksi melalui bagian Personalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Karyawan yang lulus dalam masa percobaan\nditempatkan dalam suatu bagian atau kedudukan tertentu dengan surat keputusan\nDireksi melalui bagian Personalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penempatan karyawan berdasarkan atas kebutuhan\nPerusahaan dengan persyaratan tertentu disesuaikan dengan kecakapan pendidikan\ndan pengalaman yang dimiliku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pelaksanaan kenaikan jabatan ditentukan oleh\nKeputusan Direksi dengan surat keputusan melalui bagian Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Mutasi Karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja\u002FBuruh agar\ntercapai tujuan yang optimal Perusahaan berwenang memutasikan karyawan dari\nsatu bagian departemen ke departemen lain disesuaikan dengan fungsi, kondisi,\npengalaman serta disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan sepanjang tidak\nmengurangi hak-haknya (gaji\u002Fupah) dan perusahaan memberikan tembusan kepada\nSPN\u002FSPMM dalam rangka membangun hubungan yang harmonis dan berkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pimpinan Perusahaan sebelum melakukan mutase ke\nbagian lain dalam satu department terlebih dahulu dilakukan pembinaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Dalam pembinaan pekerja dilakukan\nsekurang-kurangnya 3 kali apabila tidak berhasil boleh dimutasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : PERATURAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : HARI, WAKTU, ISTIRAHAT DAN KEHADIRAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>1. Jam kerja diatur dengan memperhatikan Undang-undang\u002FPeraturan yang\nberlaku yaitu 7 (tujuh) jam sehari dan 40 jam seminggu, dengan keputusan\nDireksi jam kerja diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. NS (Non Shift) adalah hari kerja dari Senin\nsampai dengan Sabtu dari jam 08.00 – 16. 00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. SHIFT adalah hari kerja di luar NS (Non Shift)\nyang diatur perusahaan yang disesuaikan dengan Peraturan\u002FUndang-undang yang\nberlaku dengan ketentuan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- SHIFT (I)Jam 22.00 – 06.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- SHIFT (II)Jam 06.00 – 14.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- SHIFT (III)Jam 14.00 – 22.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Apabila ada perubahan shift, serikat pekerja\u002Fburuh\ndiberi tembusan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Istirahat kerja karyawan diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Karyawan non shift 7 (tujuh) jam kerja dalam\nsehari diberi hak istirahat selama 1 (satu) jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Karyawan shift 7 (tujuh) jam kerja dalam 1\n(satu) hari diberi hak istirahat selama 1 (satu) jam dengan ketentuan bagi\npekerja yang tidak mengambil jam istirahat mendapatkan lembur dengan ketentuan\nmemenuhi target produksi yang telah ditetapkan pada masing-masing bagian.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh wajib hadir pada waktu jam kerja yang ditetapkan kecuali\npada hari libur resmi, mengambil hak cuti, ijin resmi tidak masuk kerja karena\nsakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter (SKD) atau dispense.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Kehadiran Pekerja\u002FBuruh dilingkungan Perusahaan wajib memakai pakaian\nseragam yang diberi oleh perusahaan setiap hari kerja serta memakai sepatu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap pekerja\u002Fburuh wajib mengisi kartu hadir dengan alat pencatat waktu\n(time recorder) pada waktu masuk, keluar istirahat, masuk setelah istirahat,\npulang kerja dan apabila ijin meninggalkan pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengisian kartu hadir dillakukan sendiri dan apabila pengisian kartu\nhadir oleh pekerja\u002Fburuh lain merupakan pelanggaran disiplin dan keduanya\ndikenakan sanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Ketidakhadiran Pekerja\u002FBuruh tanpa suatu alasan yang tidak diperkuat\ndengan bukti yang syah dianggap mangkir dan kepadanya dapat dikenakan sanksi\nperingatan lisan atau peringatan tertulis I, II, III (terakhir) dengan batas\nwaktu masing-masing sanksi selama 6 (enam) bulan dan apabila terbukti melakukan\npelanggaran lagi yang bobotnya sama dengan kesalahan sebelumnya dapat dikenakan\nsanksi berikutnya dan atau dikenakan sanksi PHK sesuai dengan peraturan\nperundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Ketidakhadiran Pekerja\u002FBuruh tanpa suatu alasana yang syah selama 5\n(lima) hari kerja berturut-turut di KLASIFIKASIKAN mengundurkan diri setelah\ndilakukan pemanggilan secara tertulis oleh Perusahaan sebanyak 2 (dua) kali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Terlambat atau meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja berakhir tanpa\nijin merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Dalam keadaan force mayore (missal Perusahaan terkena krisis moneter)\nproses PHK tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : TEMPAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Tempat kerja adalah tempat yang ditetapkan oleh perusahaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Lingkungan kerja adalah tempat kerja di lingkungan atau di luar\n    lingkungan perusahaan yang ditetapkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pimpinan kerja\u002Flingkungan kerja atau petugas yang ditunjuk untuk itu\n    bertanggung jawab atas terselenggaranya kelancaran kerja, ketertiban,\n    keamanan, kebersihan, keselamatan kerja dan ketenangan suasana di tempat\n    kerja tersebut.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : KERJA MALAM WANITA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Memperkerjakan pekerja\u002Fburuh Wanita pada malam hari dilakukan sesuai ijin\n    kerja malam Wanita dari Instansi Ketenagakerjaan yang menangani\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan melaksanakan syarat-syarat tentang ijin kerja malam Wanita\n    sesuai dengan Peraturan\u002FPerundangan yang berlaku\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan wajib menyediakan angkutan antar jemput untuk Pekerja\u002FBuruh\n    Wanita yang bekerja pada malam hari.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Hak Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Setiap Pekerja\u002FBuruh berhak atas upah sebagai\nimbalan dari kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai peraturan\nperundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Setiap Pekerja\u002FBuruh berhak atas upah lembur\nuntuk kelebihan jam kerja dari waktu kerja yang ditetapkan sesuai dengan\nPeraturan yang berlaku (cara penghitungan upah kerja lembur) diatur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Lembur Hari Biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Upah jam kerja lembur biasa: untuk kelebihan jam\nlembur pertama dibayar 1,5 kali upah perjam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Untuk kelebihan jam lembur kedua dan seterusanya\ndibayar 2 kali upah perjam\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Lembur Hari Libur Resmi Nasional (Tanggal\nMerah)\u002FIstirahat mingguan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 kali upah\nperjam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Untuk jam ke 8 dibayar upah 3 kali perjam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Untuk jam ke 9 dan seterusnya dibayar 4 kali upah\nperjam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Lembur Hari Libur Resmi Nasional (Istirahat\nMingguan) jatu pada hari kerja pendek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Untuk 5 (lima) jam pertama dibayar 2 kali upah\nperjam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Untuk jam ke 6 dibayar 3 kali upah perjam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:6em\">- Untuk jam ke 7 dan seterusnya dibayar 4 kali upah\nperjam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em\">c. Cara menghitung upah lembur perjam:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Bulanan = 1\u002F173 x Upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em\">d. Pekerja atau buruh tidak wajib bekeerja pada hari\nlibur resmi nasional dan apabila Perusahaan mempekerjakan pekerja untuk bekerja\npada hari Libur Resmi Nasional berdasarkan kesepakatan dan dibayar upah\nlembur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Kewajiban Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Setiap Pekerja\u002FBuruh diwajibkan melaksanakan\nPerjanjian Kerja Bersama, mematuhi keputusan Direksi dan perintah Pimpinan\ndalam hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan berdasarkan peraturan\nperundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Setiap Pekerja\u002FBuruh diharuskan memberikan\nketerangan yang sebenernya mengenai pekerjaannya kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Setiap Pekerja\u002FBuruh diharuskan melakuakan\npekerjaan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung hawab di bawah pimpinan\u002F\natasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Setiap Pekerja\u002FBuruh diharuskan melakukan semua\ntugas\u002Fperintah yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Setiap pekerja\u002FBuruh wajib menyimpan semua\nketerangan yang dianggap sebagai rahasi perusahaan yang didapat karena\njabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib loyal terhadap\nperusahaan dan menjaga serta membela kepentingan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib menjaga kesopanan,\nkesusilaan, serta norma-norma pergaulan yang berlaku dalam perusahaan maupun di\nmasyarakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib memelihara kebersihan\ndi lingkungan kerjanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Setiap pekerja\u002Fburuh wajib memelihara dan\nmenjaga barang-barang milik perusahaan yang dipercayakan atau digunakan dalam\nbekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib menghormati pimpinan,\ndireksi, keluarga direksi dan sesama pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Bagi pekerja\u002Fburuh yang melanggar ketentuan hruf\n2.a s\u002Fd 2.j dapat dikenakan berupa sanksi lisan maupun tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Hak Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Memberikan pekerjaan atau perintah kepada\npekerja\u002Fburuh selama waktu kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Menugaskan Pekerja\u002FBuruh untuk bekerja lembur\ndengan memperhatikan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Perusahaan berhak menuntut prestasi\nPekerja\u002FBuruh sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Membuat\u002Fmenetapkan peraturan atau tata tertib\nperusahaan sesuai dengan peraturan\u002Fundang-undang ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Menepatkan Pekerja\u002FBuruh yang berprestasi dalam\nlingkungan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan target\nproduksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Memutuskan hubungan kerja Pekerja\u002FBuruh sesuai\ndengan ketentuan peraturan\u002Fundang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Kewajiban Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Memberikan upah, upah lembur dan tunjangan lain\nsesuai dengan peraturan\u002Fundang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Memimpin, memperhatikan, memelihara keselamatan\ndan Kesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Mentaati segala peraturan\u002Fundang-undang\nketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Wajib mengasuransikan seluruh karyawan sesuai\ndengan program BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Larangan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Setiap pekerja\u002Fburuh dilarang membawa\nbarang-barang milik perusahaan, alat-alat kantor, dokumen atau foto copy\ndokumen tanpa ijin tertulis dari pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Setiap pekerja\u002Fburuh dilarang meminjamkan atau\nmengkaryakan barang-barang milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Setiap pekerja\u002Fburuh dilarang mempunyai hubungan\nkerja dengan perusahaan lain tanpa ijin tertulis dari direksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Setiap pekerja\u002Fburuh dilarang merokok pada\ntempat-tempat yang ada tanda “DILARANG MEROKOK” di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan menyatakan pelanggaran berat terhadap Pekerja\u002Fburuh yang\nberbuat:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pencurian atau penggelapan terhadap asset\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Penghinaan\u002Fpenganiayaan terhadap pimpinan\nperusahaan, keluarga pimpinan perusahaan atau teman sekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Membujuk pimpinan perusahaan, keluarga pimpinan\nperusahaan atau teman sekerja untuk berbuat yang melanggar hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Merusak dengan sengaja atau karena\nkecerobohannya merugikan milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Melalaikan tugas dan memberikan keterangan\npalsu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Mabuk di tempat kerja (termasuk psikotropika)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Membawa sejata api atau senjata tajam di\nlingkungan perusahaan kecuali satpam dan pekerja\u002Fburuh yang sudah ada ijin dari\npimpinannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Mencari keuntungan sendiri dengan jalan\nmenggunakan jabatannya atau memakai harta benda milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Menyalahgunakan wewenangnya, mempergunakan\nkesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukanatau jabatan yang\nsecara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Terlibat dalam pelanggaran norma-norma\nseks\u002Fskandal seks.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Berjudi dan segala macam bentuk perjudian di\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Perkelahian di lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Pekerja\u002Fburuh yang berbuat tersebut di atas\n(ayat 2) dapat dikenai PHK sesuai perturan\u002Fundang-undang ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Sanksi dilaksanakan dengan cara:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Peringatan lisan: dilakukan oleh atasan langsung\natau pejabat yang berwenang untuk kasus keselahan ringan yang masih dapat\ndiperbaiki\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Peringatan tertulis (I, II, III): yang didasari\nsetelah pernah mendapat peringatan sebelumnya dan mengulangi lagi,\nmasing-masing peringatan berlaku sselama 6 (enam) bulan. Perusahaan bisa\nlangsing memberikan Peringtan I, II, III kepada pekerja\u002Fburuh dengan\ndisesuaikan dengan bobot besar kecilnya kesalahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Sanksi administrative berupa pelepasan jabatan,\npenurunan pangkat, pemindahan jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Penundaan kenaikan gaji\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Pencabutan fasilitas-fasilitas tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Pemberhentian sementara (shorsing)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Pemutusan Hubungan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : FASILITAS KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : PERALATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan menyediakan peralatan kerja (mesin-mesin produksi dsb)\n    digunakan oleh pekerja\u002Fburuh untuk melaksanakan pekerjaannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Peralatan kerja dan mesin-mesin produksi adalah barang milik perusahaan\n    yang dipakai pada jam kerja untuk keperluan produksi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002Fburuh dilarang membawa peralatan kerja atau bagian peralatan\n    kerja keluar perusahaan tanpa ijin tertutulis dari pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas diklasifikasikan sebagai\n    Tindakan pelanggaran berat dan dapat dikenakan sanksi PHK sesuai\n    peraturan\u002Fundang-undangb ketenagakerjaan yang berlaku\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cli>Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan dan Kesehatan kerja\n    antara lain: kacamata las, masker, sepatu boot, pakaian kerja dan P3K per\n    departemen yang dapat digunakan di departemen masing-masing.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Perusahaan menyediakan sarana transportasuu antar jemput pekerja\u002Fburuh\n    tanpa dipungut biaya (untuk jurusan Pekalongan Kota dan jalur Wiradesa,\n    Comal serta Pemalang Beji)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan menyediakan 1 (satu) unit mobil beserta sopirnya untuk\n    keperluan transportasi\u002Fmengantar pekerja\u002Fburuh yang mengalami kecelakaan\n    kerja yang memmerlukan penanganan medis secepatnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila bus antar jemput pekerja\u002Fburuh dalam keadaan rusak, perusahaan\n    harus menyediakan angkutan pengganti antar jemput pekerja\u002Fburuh\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bus antar jemput karyawan merupakan salah satu alat penunjang produksi\n    untuk itu diharuskan ada bus cadangan yang mampu secara otomatis melakukan\n    antar jemput karyawan bila bus utama (regular) dalam keadaan rusak.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : PAKAIAN SERAGAM\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan pakaian seragam 2 (dua) potong setiap enam bulan\n    seklai untuk pekerja\u002Fburuh dan dipakai pada setiap hari kerja dan bagi\n    pekerja\u002Fburuh Wanita yang hamil menyesuaikan dan apabila perusahaan tidak\n    memberikan pakaian seragam, maka pekerja\u002Fburuh tidak diwajibkan untuk\n    memakai pakaian seragam pada hari yang telah ditentukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penentuan mengenai pakaian seragam diatur dalam surat keputusan\n  Direksi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila dipandang perlu perusahaan membuatkan\n    identitas\u002Ftanda-tanda\u002Flencana sebagai pengenal perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 15 diklasifikasikan sebagai\n    pelanggaran disiplin.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat memerintahkan perjalanan dinas dalam rangka kepentingan\n    perusahaan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri dan\n    perjalanan dinas keluar negeri\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kategori perjalanan dinas yaitu apabila melakukan suatu perjalanan dalam\n    rangka melaksanakan tugas perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjalanan dinas ditanggung oleh perusahaan antara lain biaya\n    transportasi, penginapan, makan, cuci pakaian dan lain-lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya biaya perjalanan dinas ditentukan dalam surat keputusan\n  Direksi.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : LATIHAN DAN PENDIDIKAN PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cli>Untuk meningkatkan dan menambah kemampuan pekerja\u002Fburuh serta untuk\n    memenuhi kebutuhan perusahaan akan tenaga ahli, perusahaan sewaktu-waktu\n    bisa mengadakan seleksi untuk menyeleksi pekerja\u002Fburuh guna mengikuti suatu\n    Pendidikan atau Latihan yang dibiayai oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat mengirimkan pekerja\u002Fburuh sebagai peserta seminar, rapat\n    kerja, workshop dan lain-lain yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka\n    peningkatan skill dan pengetahuannnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penentuan mengenai jenis atau sifat Pendidikan\u002FLatihan, tempat serta\n    jangka waktunya diatur sendiri dalam surat keputusan direksi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat membentuk kelompok TQM (Total Quality Management), GKM\n    (Gugus Kendali Mutu) dan kelompok kerja lain yang bertujuan meningkatkan\n    produksi dan produktivitas perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch2>BAB VII : CUTI, DISPENSASI, DAN IJIN PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan wajib memberikan cuti pada pekerja\u002Fburuh yang telah mepunyai\nmasa kerja 12 bulan berturut-turut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>2. Cuti tahunan diambil secara kolektif pada saat Hari Raya Idul Fitri\ndengan tidak mengurangi hari libur resmi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan berturut-turut\nberhak memperoleh cuti 12 hari kerja (di luar hari libur Nasional\u002Fmerah) yang\ndiambil minimal 6 (enam) hari berturut-turut pada cuti kolektif yang ditentukan\noleh perusahaan pada waktu Hari Raya Idul Fitri dan sisanya diambil sesuai\nkebutuhan pekerja\u002Fburuh atas persetujuan dengan perusahaan. Pengambilan sisa\ncuti diajukan minimal 1 (satu) hari sebelum pengambilan hari cutinya dan\npengaturannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>4. Pekerja\u002FBuruh yang mengambil cutinya berhak atas upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>5. a. Pekerja\u002FBuruh Wanita harus diberi istirahat selama 1,5 bulan sebelum\nmelahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan anak.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>b. Pekerja\u002FBuruh Wanita harus diberi istirahat selama 1,5 bulan dibuktikan\ndengan surat keterangan gugur kandung dari Dokter\u002FBidan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>c. Pekerja\u002FBuruh Wanita tidak diwajibkan masuk kerja pada hari pertama dan\nkedua pada saat haid\u002Fdatang bulan memang merasakan sakit dan dibuktikan dengan\nsurat keterangan dokter BPJS Kesehatan atau Puskesmas.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. a. Pekerja\u002FBuruh Wanita yang melaksanakan cuti seusai pasal 18 ayat 5 dan\nayat 5 berhak atas upah sesuai dengan Peraturan\u002FUndang-undang ketenagakerjaan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>b. Bagi Pekerja\u002FBuruh Wanita yang hamil 5 – 7 bulan dapat mengajukan\npermohonan pergantian dari shift menjadi non-shift.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>7. Pekerja\u002Fnuruh yang tidak masuk kerja dengan tetap mendapatkan upah\n(dibuktikan dengan surat ijin syah):\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Setiap karyawan yang sakiti sifatnya emergency tidak perlu ke faskes dengan\nmenunjukan surat keterangan dokter dan berhak mendapatkan upah penuh dan\napabila yang bersangkutan perlu tindakan lanjutan harus menggunakan surat\nketerangan dokter faskes.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>Pekerja\u002Fburuh sendiri menikah dibayar selama 3 (tiga) hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh mengkhitankan anaknya dibayar selama 2 (dua) hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh membaptiskan anaknya dibayar selama 2 (dua) hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh menikahkan anaknya dibayar selama 2 (dua) hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Anggota keluarga meninggal dunia yaitu: suami\u002Fistri, orang tua\u002Fmertua atau\nanak dibayar untuk selama 2 (dua) hari, apabila meninggalnya jatuh pada hari\nlibur resmi nasional atau istirahat mingguan maka haknya dispensasi tetap 2\nhari tidak termasuk libur tersebut.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>Istri melahirkan anak dibayar untuk selama 2 (dua) hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Anggota keluarga serumah meninggal dunia dibayar selama 1 (satu) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Ijin Tidak Masuk Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh harus mengajukan ijin dari pimpinan atau atasannya apabila\nakan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Datang terlambat \u002F pulang awal (pulang sebelum berakhirnya jam kerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Meninggalkan pekerjaan pada waktu jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tidak masuk kerja untuk keperluan di luar pasal 18 (ayat 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Permohonan ijin disampaikan 1 (satu) hari sebelumnya, kecuali keadaan\nmendesak pada hari itu juga dengan memberitahukan langsung kepada pimpinan atau\natasan bagian\u002Fdepartemennya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Permohonan ijin yang tidak disetujui pimpinan\u002Fatasannya dianggap alpa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Perusahaan dapat memberikan ijin di luar tanggungan perusahaan kepada\npekerja\u002Fburuh apabula keadaannya sangat urgency untuk meninggalkan pekerjaan\ntetapi gaji\u002Fupahya tetap dipotong sesuai atauran yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : PENGGAJIAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : SISTEM PENGGAJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Penetapan Gaji pekerja\u002Fburuh didasarkan pada kemampuan (potensial),\nkontribusi pekerja\u002Fburuh, konduite, prestasi kerja dan kemampuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan menghargai derajat Pendidikan pekerja dengan memberikan\ntunjangan sesuai tingkat pendidikannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>3. Kenaikan gaji dapat terjadi karena beberapa sebab, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kenaikan gaji oleh karena kenaikan kebutuhan\nbiaya hidup (Cost of Living Allowance \u002FCOLA) yag bersifat keseluruhan perubahan\nskala gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Kenaikan karena prestasi kerja yang berdasarkan\npenilaian dari perusahaan terhadap kehadiran, keterampilan, dedikasi dan\nloyalitas pekerja\u002Fburuh yang bersangkutan. Kenaikan gaji tersebut bersifat\nindividual.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Untuk kenaikan gaji\u002Fupah berkala (yang diatas\nUMK) diberlakukan maksimal 2 (dua) bulan setelah diberlakukan efektif UMK baru,\nminimal sebesar kenaikan nominal dari UMK lama ke UMK yang baru, bagi\npekerja\u002Fburuh yang memenuhi kriteria penilaian standar absensi dan prestasi\nkerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\n\n\u003Cp>4. Skala gaji UMK diatur dan ditentukan oleh keputusan Direktur Utama dengan\nketentuan gaji pokok 75% dan tunjangan yang bersifat tetap 25%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Pembayaran gaji\u002Fupah pekerja\u002Fburuh didata dalam buku besar dan tada\nterimanya ditanda tangani oleh msing-masing pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pembayaran gaji\u002Fupah buruh untuk karyawan harian dilaksanakan pada hari\nkamis sedangkan untuk karyawan bulanan dibayarkan pada akhir bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Yang dimaksud dengan kerja lembur adalah perintah kerja di luar jam kerja\nyang berlaku untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda minimal 1\n(satu) jam setelah jam kerja normal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Apabila ada pekerjaan yang harus diselesaikan atas instruksi pimpinan\nbagian maka pekerja\u002Fburuh wajib melaksanakan kerja lembur, maximal 1 jam\nperusahaan memberikan kompensasi uang transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kerja lembur dilakukan atas perintah (instruksi) tertulis dari pimpinan\natau atasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengawasan kerja lembur diatur oleh pimpinan\u002Fatasannya masing-masing\nbagian unit kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Upah lembur pekerja\u002Fburuh dibayarkan menurut ketentuan pemerintah KEPMEN:\nKep.102\u002FMen\u002FVI\u002F2004 dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Upah pekerja\u002Fburuh yang melaksanakan kerja lembur hanya didasarkan pada\nsurat kerja loembur yang dibuat dan dilaporkan oleh Pompinan\u002Fatasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Begi pekerja\u002Fburuh yang tidak bisa melaksanakan kerja lembur maka\nkaryawan wajib memberitahukan\u002Fmenghadap ke pimpinan\u002Fatasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : BONUS PRODUKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Atas dasar kemampuan perusahaan, perusahaan dapat memberikan bonus\nproduksi bagi setiap pekerja\u002Fburuh yang besarnya ditetapkan oleh Surat\nKeputusan Direksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bonus produksi diberikan kepada semua pekerja\u002Fburuh termasuk staf\nterkecuali bagi pekerja\u002Fburuh yang telah melakukan tindakan pelanggaran atau\nmembuat kesalahan yang mendapatkan sanksi dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Penetapan bonus produksi diperhitungkan berdasarkan kehadiran kerja,\nprestasi kerja, dedikasi, masa kerja dan loyalitas pekerja\u002Fburuh yang berkaitan\ndengan penilaian prestasi kerja secara keseluruhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : POTONGAN GAJI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Iuaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja\u002Fburuh yang memperoleh pinjaman dari 3. Perusahaan\u002FKoperasi\npotongan gajinya disesuaikan dengan ketentuan pinjaman yang telah disepakati\nbersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002Fburuh yang tidak hadir karena mangkir, dikenakan pemotongan gaji\n1\u002F25 dari gaji perbulan untuk ketentuan pemotongan 1 (satu) hari mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. a. Bagi pekerja\u002Fburuh yang datang terlambat lebih dari 15 menit,\ndipulangkan dan dianggap alpa dan diberi peringatan tertulis, apabila\npekerja\u002Fburuh sudah diberi peringatan tertulis maka tidak ada pemotongan\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Bagi pekerja\u002Fburuh yang datang terlambat lebih dari 15 menit, akibat dari\nkerusakan sarana transportasi (dalam perjalanan), maka pekerja\u002Fburuh tidak\ndipulangkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Khusus untuk shift malam jam (22.00 – 06.00) WIB untuk wilayah Comal\ndan Pemalang, bagi pekerja\u002Fburuh yang tidak masuk kerja karena tidak\nmendapatkan sarana transportasi antar jemput dari perusahaan atau angkutan\npengganti karena sarana transportasi rusak serta belum adapemberitahuan dari\nPerusahaan, maka tidak dianggap alpa\u002Fmangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : JAMINAN SOSIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : TUNJANGAN PENGOBATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>Jaminan Kesehatan pekerja\u002Fburuh dan keluarganya sudah diikutsertakan di BPJS\nKesehatan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : TUNJANGAN KECELAKAAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>1. Perusahaan mempertanggungkan pekerja\u002Fburuh di dalam program BPJS\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>2. Apabila pekerja\u002Fburuh mengalami kecelakaan kerja, maka perusahaan\nmembayar terlebih dulu biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau selama perawwatan\ndi rumah sakit dan tetap mendapatkan upah selama belum mampu bekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>3. Ketentuan Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (SMTMB) pekerja\u002Fburuh\nyang mengalami kecelakaan kerja dan atau sakit yang menahun upahnya dibayar\ndengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 4 (empat) bulan pertama dibayar 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. 4 (empat) bulan kedua dibayar 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% sebelum PHK\ndilakukan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan menyediakan angkutan beserta sopirnya yang siap sebagai sarana\ntransportasi apabila terjadi kecelakaan kerja di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>Pasal 25 : TUNJANGAN KEMATIAN\u002FSANTUNAN UANG DUKA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>Pekerja\u002Fburuh yang meninggal dunia dianggap PHK otomatis, kepada ahli\nwarisnya yang syah disamping mendapat santunan kematian dari BPJS\nKetenagakerjaan juga mendapat upah dalam bulan tersebut dan mendapat pesangon\nsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>BAB X : PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN PENGADUAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_trigger\">\u003Cp>1. Jika seorang pekerja\u002Fburuh menganggap bahwa perlakuan terhadapnya tidak\nadail atau bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan maka pakerja\u002Fburuh\nyang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan kepada\npimpinan\u002Fatasan unit kerjanya didampingi serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Jika penyelesaian belum atau tidak memuaskan baginya, maka pekerja\u002Fburuh\nyang bersangkutan dengan sepengetahuan pimpinan\u002Fatasannya dapat menyampaikan\nkepada Pimpinan yang lebih tinggi dan jika hal tersebut belum memuaskan maka ia\ndapat menyampaikan keluhan\u002Fpengaduan tersebut kepada pimpinan perusahaan dengan\ndidampingi serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila tidak mencapai penyelesaian secara bipartite maka permasalahan\ntersebut disampaikan ke Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten\nPekalongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengaduan\u002Fkeluhan pekerja\u002Fburuh atas dasar bahwa kepentingan umum\n(kepentingan perusahaan) diutamakan diatas kepentingan pribadi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>BAB XI : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan berupaya agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>2. Setelah diadakan segala usaha, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat\ndihindarkan, perusahaan akan bertindak dengan mengacu pada\nketetapan\u002Fperaturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi oleh macam-macam sebab\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja\u002FBuruh mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Masa sakit yang bekerpanjangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tidak mampu bekerja karena alasan Kesehatan\n(Medical Unfit)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Pemberhentian usia pensiun adalah umur telah\nmencapai 55 tahun dan bersifat wajib baik diajukan ataupun tidak oleh pekerja\ndengan mendapat pesangon pensiun sesuai peraturan perundang-undangan tenaga\nkerja yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Pelanggaran atau melalaikan kewajiban yang sudah\npernah mendapatkan surat peringatan terakhir dengan mendapatkan pesangon sesuai\nperaturan perundang-undang tenaga kerja yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Force mayore\u002F krisis moneter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja, segala hutang piutang pekerja\u002Fburuh\nharus dilunasi sekaligus, Pemutusan Hubungan Kerja tidak berarti membebaskan\npekerja\u002Fburuh dari hutang piutangnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Apabila dipandang perlu (Efisiensi), Pemutusan Hubungan Kerja karena hak\nusia pensiun (umur 55 tahun keatas) berlaku normative dan Pekerja\u002Fburuh apabila\nmasih dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipekerjakan kembali dengan kesepakatan\nkedua belah pihak dan disampaikan kepada serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : MENGUNDURKAN DIRI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam hal pekerja\u002Fburuh mengundurkan diri secara baik dengan mengajukan\nsurat permohonan pengunduran diri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum\ntanggal pengunduran dirinya berhak mendapatkan penghargaan masa kerja sesuai\ndengan peraturan\u002Fundang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : STATUS PEKERJA\u002FBURUH YANG DILIBURKAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan dapat meliburkan\u002Fmerumahkan Sebagian\u002Fseluruh pekerja\u002Fburuh\napabila perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan mempunyai hak meliburkan\u002Fmerumahkan pekerja\u002Fburuh secara masal\ndengan sepengetahuan Serikat Pekerjaa\u002FSerikat Buruh yang ada di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh yang diliburkan\u002Fdirumahkan dibayar sebesar 50% (lima puluh\npersen) dari upah pokok dan tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Lamanya meliburkan\u002Fmerumahkan pekerja\u002Fburuh maksimal 6 (enam) bulan\nberturut-turut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Penetuan pekerja\u002Fburuh yang diliburkan\u002Ftukar hari libur (libur mingguan)\nmerupakan wewenang perusahaan dengan atas pertimbangan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pada saat pekerja\u002Fburuh diliburkan\u002Fdirumahkan tetap berkewajiban\nmelaksanakan absensi\u002Fmengisi daftar hadir minimal 1 (satu) minggu sekali sesuai\ndengan tanggal yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Apabila selama 4 (empat) kali berturut-turut tidak melaksanakan absensi\natau mengisi daftar hadir maka DIKLASIFIKASIKAN mengundurkan diri dengan\nmendapatkan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pekerja\u002Fburuh yang diskorsing, upahnya dibayar sesuai dengan\nPeraturan\u002FUndang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pekerja\u002Fburuh yang dipulangkan\u002Fdiliburkan karena pertimbangan cuaca,\nsanggan atau bahan baku yang belum ada atay dan lain sebagainya yang bersifat\nsementara maka berhak mendapat upah 50% (lima puluh persen) dari upah pokok dan\ntunjangan yang bersifat tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pekerja\u002FBuruh yang diliburkan selain hari libur mingguan\u002Fhari libur\nresmi tetap mendapatkan upah 50% (lima puluh persen) dari upah pokok dan\ntunjangan yang bersifat tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : LAIN-LAIN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : KOPERASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pekerja\u002Fburuh dibentuk koperasi\nkaryawan yang bergerak di berbagai bidang usaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Koperasi Karyawan mendapatkan dana dari Simpanan wajib dan pokok dari\nanggotanya dan bantuan dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002Fburuh yang menjadi anggota koperasi berhak mengoreksi jalannya\nusaha KOPKAR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : SARANA PERIBADATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan menyediakan tempat-tempat peribadatan untuk meningkatkan\nketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengelolaan Masjid Al Huda diserahkan kepada Pengurus Masjid.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : OLAHRAGA DAN KESENIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyediakan sarana olahraga dan kesenian antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenis Meja- Sepak Bola (Sepatu, Bola, Kaos Team)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bulu Tangkis- Seperangkat alat musik (band)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenis Lapangan- Senam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : MASA BERLAKUNYA, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani\ndipermohonan, serta mengikat kedua belah pihak, sampai tanggal yang\nditentukan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Apabila salah satu pihak akan mengadakan perubahan atau pembaharuan maka\nharus memberitahkan secara tertulis pada pihak lainnya sedikit-dikitnya 1\n(satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila salah satu pihak sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja\nBersama ini tidak mengajukan perubahan atau pembaharuan, maka Perjanjian Kerja\nBersama ini diperpanjang masa berlakunya untuk waktu 1 (satu) tahun.\nKedepan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perubahan, pembaharuan atau perpanjangan dari Perjanjian Kerja Bersama\nini harus dengan persetujuan\u002Fperjanjian kedua belah pihak dan selanjutnya\ndiberitahukan kepada para anggotanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Apabila terjadi salah penafsiran dari isi Perjanjian Kerja Bersama ini\nakan diseleksaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, apabila dalam\nmusyawarah tersebut tidak tercapai persesuaian pendapat maka diserahkan kepada\nInstansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Apabila salah satu pihak tidak mentaati isi Perjanjian Kerja Bersama ini\nbisa diadukan ke Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp style=\"text-align:right;margin-left:auto;margin-right:0;\">Pekalongan, 25\nMaret 2019\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pimpinan SPN \n\n        \u003Cp>PT. S Dupantex\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pimpinan SPPM \n\n        \u003Cp>PT. S Dupantex\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A. PRASETYO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>EDI SANTOSO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">\u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">PT. S\n        DUPANTEX PEKALONGAN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">LOE\n        TIONG PENG\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Direktur\n        Utama\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\n",{"cbadate_start":45,"cbadate_start_date":49,"cbadate_end":51,"trainingprogrammes":55,"trainingfund":59,"disabilityfund":61,"contracttrial":65,"contracttrialperiod":69,"pensionfund":71,"contractseverancepay":75,"maxsicknesspay":79,"maxsicknesspayperc":83,"menstruationleave":85,"disabilitypay":89,"healthinsurance":93,"protectiveclothing":97,"funeralpay":101,"paidmaternityleavepay":105,"maternityotherclause":109,"paidmaternityleaveduration":113,"paidmaternityleave":117,"breastfeeding_dangerouswork":119,"pregnancy":123,"alternatives":125,"paidpaternityleave":127,"paidpaternityleaveduration":131,"paidpaternityleavepay":133,"deathrelatives":137,"marriage":141,"hourspday_select":145,"hourspday":149,"hourspweek_select":151,"hourspweek":153,"holidaysdays":155,"PAIDLEAV_trigger":159,"holidaysweeks":161,"holidaysfixed":163,"holidaysfixeddays":167,"bankholidays1":169,"SCHEDULE_trigger":173,"schedulesrestpw":177,"TRADEUNLEAV_trigger":179,"LOWWAGE_trigger":183,"STRUCINCR_trigger":187,"overtimeallowancetype_general":191,"overtimeallowanceperc1_general":195,"overtimeallowancetype":199,"overtimeallowanceperc1":201,"SUNDAY_trigger":205,"sundayallowancetype":209,"sundayallowanceperc1":211,"violence":213,"direct_participation_trigger":217},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_start","Pekalongan, 25 Maret 2019","Pekalongan, 25\nMaret 2019",{"bindId":50,"name":47,"text":48},"cbadate_start_date",{"bindId":52,"name":53,"text":54},"cbadate_end","1. Perjanjian Kerja Bersama ini mulai be","1. Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani\ndipermohonan, serta mengikat kedua belah pihak, sampai tanggal yang\nditentukan.",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"trainingprogrammes","Untuk meningkatkan dan menambah kemampua","Untuk meningkatkan dan menambah kemampuan pekerja\u002Fburuh serta untuk\n    memenuhi kebutuhan perusahaan akan tenaga ahli, perusahaan sewaktu-waktu\n    bisa mengadakan seleksi untuk menyeleksi pekerja\u002Fburuh guna mengikuti suatu\n    Pendidikan atau Latihan yang dibiayai oleh perusahaan.",{"bindId":60,"name":57,"text":58},"trainingfund",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"disabilityfund","1. Perusahaan mempertanggungkan pekerja\u002F","1. Perusahaan mempertanggungkan pekerja\u002Fburuh di dalam program BPJS\nKetenagakerjaan.\n\n2. Apabila pekerja\u002Fburuh mengalami kecelakaan kerja, maka perusahaan\nmembayar terlebih dulu biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau selama perawwatan\ndi rumah sakit dan tetap mendapatkan upah selama belum mampu bekerja.\n\n3. Ketentuan Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (SMTMB) pekerja\u002Fburuh\nyang mengalami kecelakaan kerja dan atau sakit yang menahun upahnya dibayar\ndengan ketentuan sebagai berikut:\n\na. 4 (empat) bulan pertama dibayar 100%\n\nb. 4 (empat) bulan kedua dibayar 75%\n\nc. 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50%\n\nd. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% sebelum PHK\ndilakukan.\n\n4. Perusahaan menyediakan angkutan beserta sopirnya yang siap sebagai sarana\ntransportasi apabila terjadi kecelakaan kerja di Perusahaan.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"contracttrial","a. Masa percobaan ditetapkan untuk waktu","a. Masa percobaan ditetapkan untuk waktu 3 (tiga)\nbulan",{"bindId":70,"name":67,"text":68},"contracttrialperiod",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"pensionfund","e. Pemberhentian usia pensiun adalah umu","e. Pemberhentian usia pensiun adalah umur telah\nmencapai 55 tahun dan bersifat wajib baik diajukan ataupun tidak oleh pekerja\ndengan mendapat pesangon pensiun sesuai peraturan perundang-undangan tenaga\nkerja yang berlaku.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"contractseverancepay","2. Setelah diadakan segala usaha, Pemutu","2. Setelah diadakan segala usaha, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat\ndihindarkan, perusahaan akan bertindak dengan mengacu pada\nketetapan\u002Fperaturan-peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"maxsicknesspay","3. Ketentuan Santunan Sementara Tidak Ma","3. Ketentuan Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (SMTMB) pekerja\u002Fburuh\nyang mengalami kecelakaan kerja dan atau sakit yang menahun upahnya dibayar\ndengan ketentuan sebagai berikut:\n\na. 4 (empat) bulan pertama dibayar 100%\n\nb. 4 (empat) bulan kedua dibayar 75%\n\nc. 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50%\n\nd. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% sebelum PHK\ndilakukan.",{"bindId":84,"name":81,"text":82},"maxsicknesspayperc",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"menstruationleave","c. Pekerja\u002FBuruh Wanita tidak diwajibkan","c. Pekerja\u002FBuruh Wanita tidak diwajibkan masuk kerja pada hari pertama dan\nkedua pada saat haid\u002Fdatang bulan memang merasakan sakit dan dibuktikan dengan\nsurat keterangan dokter BPJS Kesehatan atau Puskesmas.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"disabilitypay","2. Apabila pekerja\u002Fburuh mengalami kecel","2. Apabila pekerja\u002Fburuh mengalami kecelakaan kerja, maka perusahaan\nmembayar terlebih dulu biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau selama perawwatan\ndi rumah sakit dan tetap mendapatkan upah selama belum mampu bekerja.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"healthinsurance","Jaminan Kesehatan pekerja\u002Fburuh dan kelu","Jaminan Kesehatan pekerja\u002Fburuh dan keluarganya sudah diikutsertakan di BPJS\nKesehatan",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"protectiveclothing","Perusahaan wajib menyediakan alat-alat k","Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan dan Kesehatan kerja\n    antara lain: kacamata las, masker, sepatu boot, pakaian kerja dan P3K per\n    departemen yang dapat digunakan di departemen masing-masing.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"funeralpay","Pekerja\u002Fburuh yang meninggal dunia diang","Pekerja\u002Fburuh yang meninggal dunia dianggap PHK otomatis, kepada ahli\nwarisnya yang syah disamping mendapat santunan kematian dari BPJS\nKetenagakerjaan juga mendapat upah dalam bulan tersebut dan mendapat pesangon\nsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"paidmaternityleavepay","4. Pekerja\u002FBuruh yang mengambil cutinya ","4. Pekerja\u002FBuruh yang mengambil cutinya berhak atas upah.",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"maternityotherclause","b. Pekerja\u002FBuruh Wanita harus diberi ist","b. Pekerja\u002FBuruh Wanita harus diberi istirahat selama 1,5 bulan dibuktikan\ndengan surat keterangan gugur kandung dari Dokter\u002FBidan",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"paidmaternityleaveduration","5. a. Pekerja\u002FBuruh Wanita harus diberi ","5. a. Pekerja\u002FBuruh Wanita harus diberi istirahat selama 1,5 bulan sebelum\nmelahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan anak.",{"bindId":118,"name":115,"text":116},"paidmaternityleave",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"breastfeeding_dangerouswork","b. Bagi Pekerja\u002FBuruh Wanita yang hamil ","b. Bagi Pekerja\u002FBuruh Wanita yang hamil 5 – 7 bulan dapat mengajukan\npermohonan pergantian dari shift menjadi non-shift.",{"bindId":124,"name":121,"text":122},"pregnancy",{"bindId":126,"name":121,"text":122},"alternatives",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"paidpaternityleave","Istri melahirkan anak dibayar untuk sela","Istri melahirkan anak dibayar untuk selama 2 (dua) hari",{"bindId":132,"name":129,"text":130},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"paidpaternityleavepay","7. Pekerja\u002Fnuruh yang tidak masuk kerja ","7. Pekerja\u002Fnuruh yang tidak masuk kerja dengan tetap mendapatkan upah\n(dibuktikan dengan surat ijin syah):",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"deathrelatives","Anggota keluarga meninggal dunia yaitu: ","Anggota keluarga meninggal dunia yaitu: suami\u002Fistri, orang tua\u002Fmertua atau\nanak dibayar untuk selama 2 (dua) hari, apabila meninggalnya jatuh pada hari\nlibur resmi nasional atau istirahat mingguan maka haknya dispensasi tetap 2\nhari tidak termasuk libur tersebut.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"marriage","Pekerja\u002Fburuh sendiri menikah dibayar se","Pekerja\u002Fburuh sendiri menikah dibayar selama 3 (tiga) hari",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"hourspday_select","1. Jam kerja diatur dengan memperhatikan","1. Jam kerja diatur dengan memperhatikan Undang-undang\u002FPeraturan yang\nberlaku yaitu 7 (tujuh) jam sehari dan 40 jam seminggu, dengan keputusan\nDireksi jam kerja diatur sebagai berikut:",{"bindId":150,"name":147,"text":148},"hourspday",{"bindId":152,"name":147,"text":148},"hourspweek_select",{"bindId":154,"name":147,"text":148},"hourspweek",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"holidaysdays","3. Pekerja\u002FBuruh yang telah mempunyai ma","3. Pekerja\u002FBuruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan berturut-turut\nberhak memperoleh cuti 12 hari kerja (di luar hari libur Nasional\u002Fmerah) yang\ndiambil minimal 6 (enam) hari berturut-turut pada cuti kolektif yang ditentukan\noleh perusahaan pada waktu Hari Raya Idul Fitri dan sisanya diambil sesuai\nkebutuhan pekerja\u002Fburuh atas persetujuan dengan perusahaan. Pengambilan sisa\ncuti diajukan minimal 1 (satu) hari sebelum pengambilan hari cutinya dan\npengaturannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.",{"bindId":160,"name":157,"text":158},"PAIDLEAV_trigger",{"bindId":162,"name":157,"text":158},"holidaysweeks",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"holidaysfixed","2. Cuti tahunan diambil secara kolektif ","2. Cuti tahunan diambil secara kolektif pada saat Hari Raya Idul Fitri\ndengan tidak mengurangi hari libur resmi.",{"bindId":168,"name":157,"text":158},"holidaysfixeddays",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"bankholidays1","d. Pekerja atau buruh tidak wajib bekeer","d. Pekerja atau buruh tidak wajib bekeerja pada hari\nlibur resmi nasional dan apabila Perusahaan mempekerjakan pekerja untuk bekerja\npada hari Libur Resmi Nasional berdasarkan kesepakatan dan dibayar upah\nlembur.",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"SCHEDULE_trigger","b. Karyawan shift 7 (tujuh) jam kerja da","b. Karyawan shift 7 (tujuh) jam kerja dalam 1\n(satu) hari diberi hak istirahat selama 1 (satu) jam dengan ketentuan bagi\npekerja yang tidak mengambil jam istirahat mendapatkan lembur dengan ketentuan\nmemenuhi target produksi yang telah ditetapkan pada masing-masing bagian.",{"bindId":178,"name":175,"text":176},"schedulesrestpw",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"TRADEUNLEAV_trigger","Perusahaan akan memberikan ijin kepada P","Perusahaan akan memberikan ijin kepada Pengurus Serikat Pekerja\u002FBuruh\n    dalam melaksanakan keperluan organisasi untuk meninggalkan pekerjaan dengan\n    memperoleh upah penuh sepanjang ada izin\u002Fsurat tugas dari instansi\n    pemerintah dan atau organisasi serikat pekerja\u002Fburuh.",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"LOWWAGE_trigger","c. Untuk kenaikan gaji\u002Fupah berkala (yan","c. Untuk kenaikan gaji\u002Fupah berkala (yang diatas\nUMK) diberlakukan maksimal 2 (dua) bulan setelah diberlakukan efektif UMK baru,\nminimal sebesar kenaikan nominal dari UMK lama ke UMK yang baru, bagi\npekerja\u002Fburuh yang memenuhi kriteria penilaian standar absensi dan prestasi\nkerja.\n\n4. Skala gaji UMK diatur dan ditentukan oleh keputusan Direktur Utama dengan\nketentuan gaji pokok 75% dan tunjangan yang bersifat tetap 25%.",{"bindId":188,"name":189,"text":190},"STRUCINCR_trigger","3. Kenaikan gaji dapat terjadi karena be","3. Kenaikan gaji dapat terjadi karena beberapa sebab, sebagai berikut:\n\na. Kenaikan gaji oleh karena kenaikan kebutuhan\nbiaya hidup (Cost of Living Allowance \u002FCOLA) yag bersifat keseluruhan perubahan\nskala gaji.\n\nb. Kenaikan karena prestasi kerja yang berdasarkan\npenilaian dari perusahaan terhadap kehadiran, keterampilan, dedikasi dan\nloyalitas pekerja\u002Fburuh yang bersangkutan. Kenaikan gaji tersebut bersifat\nindividual.\n\nc. Untuk kenaikan gaji\u002Fupah berkala (yang diatas\nUMK) diberlakukan maksimal 2 (dua) bulan setelah diberlakukan efektif UMK baru,\nminimal sebesar kenaikan nominal dari UMK lama ke UMK yang baru, bagi\npekerja\u002Fburuh yang memenuhi kriteria penilaian standar absensi dan prestasi\nkerja.",{"bindId":192,"name":193,"text":194},"overtimeallowancetype_general","- Lembur Hari Biasa: - Upah jam kerja le","- Lembur Hari Biasa:\n\n- Upah jam kerja lembur biasa: untuk kelebihan jam\nlembur pertama dibayar 1,5 kali upah perjam\n\n- Untuk kelebihan jam lembur kedua dan seterusanya\ndibayar 2 kali upah perjam",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"overtimeallowanceperc1_general","- Upah jam kerja lembur biasa: untuk kel","- Upah jam kerja lembur biasa: untuk kelebihan jam\nlembur pertama dibayar 1,5 kali upah perjam\n\n- Untuk kelebihan jam lembur kedua dan seterusanya\ndibayar 2 kali upah perjam",{"bindId":200,"name":193,"text":194},"overtimeallowancetype",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"overtimeallowanceperc1","- Untuk kelebihan jam lembur kedua dan s","- Untuk kelebihan jam lembur kedua dan seterusanya\ndibayar 2 kali upah perjam",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"SUNDAY_trigger","- Lembur Hari Libur Resmi Nasional (Tang","- Lembur Hari Libur Resmi Nasional (Tanggal\nMerah)\u002FIstirahat mingguan:\n\n- Untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 kali upah\nperjam\n\n- Untuk jam ke 8 dibayar upah 3 kali perjam\n\n- Untuk jam ke 9 dan seterusnya dibayar 4 kali upah\nperjam\n\n- Lembur Hari Libur Resmi Nasional (Istirahat\nMingguan) jatu pada hari kerja pendek.\n\n- Untuk 5 (lima) jam pertama dibayar 2 kali upah\nperjam\n\n- Untuk jam ke 6 dibayar 3 kali upah perjam\n\n- Untuk jam ke 7 dan seterusnya dibayar 4 kali upah\nperjam.",{"bindId":210,"name":207,"text":208},"sundayallowancetype",{"bindId":212,"name":207,"text":208},"sundayallowanceperc1",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"violence","b. Penghinaan\u002Fpenganiayaan terhadap pimp","b. Penghinaan\u002Fpenganiayaan terhadap pimpinan\nperusahaan, keluarga pimpinan perusahaan atau teman sekerja.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"direct_participation_trigger","1. Jika seorang pekerja\u002Fburuh menganggap","1. Jika seorang pekerja\u002Fburuh menganggap bahwa perlakuan terhadapnya tidak\nadail atau bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan maka pakerja\u002Fburuh\nyang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan kepada\npimpinan\u002Fatasan unit kerjanya didampingi serikat pekerja.\n\n2. Jika penyelesaian belum atau tidak memuaskan baginya, maka pekerja\u002Fburuh\nyang bersangkutan dengan sepengetahuan pimpinan\u002Fatasannya dapat menyampaikan\nkepada Pimpinan yang lebih tinggi dan jika hal tersebut belum memuaskan maka ia\ndapat menyampaikan keluhan\u002Fpengaduan tersebut kepada pimpinan perusahaan dengan\ndidampingi serikat pekerja.\n\n3. Apabila tidak mencapai penyelesaian secara bipartite maka permasalahan\ntersebut disampaikan ke Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten\nPekalongan.\n\n4. Pengaduan\u002Fkeluhan pekerja\u002Fburuh atas dasar bahwa kepentingan umum\n(kepentingan perusahaan) diutamakan diatas kepentingan pribadi.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Dupantex - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2019-03-25\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2021-03-25\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → Belum diratifikasi\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Textil\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Dupantex\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        SPN - Serikat Pekerja Nasional\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → 6.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[226],{"title":38,"slug":34},[228],{"type":229,"data":230},"call_to_action_body_block",{"title":231,"description":232,"variant":233,"link":234},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":231,"url":235,"description":231,"rel":236,"type":237},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[239],{"type":229,"data":240},{"title":231,"description":232,"variant":233,"link":241},{"title":231,"url":235,"description":231,"rel":236,"type":237},[]]