[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-djuanda-sawit-lestari-dengan-fpe-sbsi":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":287,"content_type_view":288,"extra_breadcrumbs":289,"body":291,"body_blocks":302,"related_pages":306},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":285,"translations":286},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-djuanda-sawit-lestari-dengan-fpe-sbsi","1b278186-6344-11e4-838f-001e0bc20076","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-djuanda-sawit-lestari-dengan-fpe-sbsi\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-djuanda-sawit-lestari-dengan-fpe-sbsi\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Djuanda Sawit Lestari Dengan FPE SBSI 2012 - 2014","IDN PT. Djuanda Sawit Lestari - 2012","Indonesia - IDN PT. Djuanda Sawit Lestari - 2012","IDN PT. Djuanda Sawit Lestari - 2012 - Pertanian, Kehutanan, penangkapan ikan",{"name":42,"data":43},"43 - PKB PT. Djuanda Sawit Lestari- KSBSI.html","\n              \n              \n              \n              \n              \n              \n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New4\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Djuanda Sawit Lestari Dengan Federasi\nPertambangan dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE SBSI)\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Ruang Lingkup Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini meliputi: mukadimah, batang tubuh,\npasal, ayat, penjelasan, addendum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaredifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitydifferenttrigger\">\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini mencakup dan berlaku bagi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Seluruh Pekerja\u002FBuruh yang diakui dan terdaftar bekerja di perusahaan baik\nanggota maupun bukan anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh. Kecuali yang\nbaginya secara tegas dan tertulis dinyatakan tidak berlaku dan telah diaturkan\nperjanjian kerja tersendiri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini mengikat pihak perusahaan dan pihak\nPekerja\u002FBuruh untuk bersama-sama mematuhi, mentaati serta melaksanakan segala\nketentuan yang ada dalam PKB ini dengan tetap memperhatikan ketentuan\nperundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang terbentuk setelah berlakunya PKB ini\nwajib tunduk dan mematuhi perjanjian kerja bersama ini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan atau penggabungan\nusaha dengan perusahaan lain, dan atau perubahan nama Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh, maka perjanjian kerja bersama (PKB) ini tetap berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri tentang\nketenagakerjaan tetap berlaku dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari\nperjanjian kerja bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila dalam masa berikutnya PKB terbit peraturan perundangan yang baru,\nmaka PKB ini tetap berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Kewajiban Para Pihak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh berkewajiban dan bertanggung\njawab untuk menyebarluaskan serta memberikan penjelasan kepada Pekerja\u002FBuruh\nbaik isi, makna maupun pengertian dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di\ndalam Perjanjian kerja bersama agar dimengerti dan dipatuhi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sebagai wakil dari para\nanggota berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian ini sebagaimana\nmestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan berkewajiban mencetak dan memperbanyak perjanjian kerja bersama\nini dalam bentuk buku saku sesuai dengan isi aslinya dan diteruskan kepada\nseluruh pengurus serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh agar dipahami dan dilaksanakan\nsebagaimana mestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Maksud dan Tujuan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Mewujudkan budaya dan sikap kerja yang baik di perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Menegaskan, menjaga kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang\nterikat pada Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Menciptakan keadaan operasional perusahaan dapat dilaksanakan secara\nefisien dan efektif\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Menetapkan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dengan\ncara kerja yang cepat dan tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Melaksanakan hubungan industrial pancasila dalam rangka menciptakan\nhubungan kerja yang serasi, aman, tentram, dan dinamis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Menjaga ketenangan kerja dan berusaha memperbaiki kesejahteraan\nPekerja\u002FBuruh untuk menjamin kelangsungan usaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Pengakuan dan Jaminnn Perusahaan terhadap Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan mengakui keberadaan SBDBMR dan SP sektor PT. Djuanda Sawit\nLestari sebagai organisasi Pekerja\u002FBuruh yang sah dalam lingkup organisasi dan\nmanajemen perusahaan PT. Djuanda Sawit Lestari dan dengan demikian mewakili\nseluruh Pekerja\u002FBuruh yang menjadi anggotanya, baik secara perorangan maupun\nsecara bersama-sama (kolektif) dalam masalah ketenagakerjaan atau dalam hal-hal\nyang berhubungan dengan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan mengakui bahwa menjadi anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\nadalah hak semua Pekerja\u002FBuruh tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa\ndan jenis kelamin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan mengakui Serikar Pekerja\u002FSerikat Buruh mempunyai wewenang\npenuhdalam mengatu: organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh sepanjang tidak\nbertentangan dengan PKB, prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila (HIP)\ndan ketentuanperundangan yang berlaku, serta tidak akan melakukan tekanan baik\nlangsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaan \u002F buruh yang terpilih sebagai\nPengurus Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh dan fungsionaris Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh ataumemberikan perlakuan yang diskriminatif serta\ntindakan balasan lainnya yangberhubungan dengan fungsi dan keanggotaanya dalam\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perusahaan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan segala\nperselisihan hubungan industrial yang timbul dengan jalan musyawarah untuk\nmufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan menjamin bahwa tindakan penutupan perusahaan (lock out) hanya\nakan dilaksanakan sebagai alternative terakhir apabila kondisi perusahan sudah\ntidak memungkinkan untuk beroperasi yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan\nperaturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Pengakuan dan Jaminan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh terhadap\nPerusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Serikat Pekerja\u002FSerika Buruh mengakui bahwa perusahaan mempunyai wewenang\npenuh dalam mengarur dan mengelola jalannya perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh mengakui hak perusahaan untuk menerima,\nmemindahkan dan memberhentikan pekerja\u002Fburuh sesuai dengan kebutuhan\nberdasarkan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh berperan aktif membantu perusahaan dalam\nmenegakkan tata tertib dan disiplin serta pemberian peringatan\u002Fsanksi secara\nadil atas kesalahan\u002Fpelanggaran yang dilakukan pekerja\u002Fburuh sepanjang tidak\nbertentangan dengan ketentuan dalam PKB ini dan peraturan perundangan\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh menjamin sedapat mungkin menghindari\npemogokan dan memperlambat pekerjaan kecuali upaya-upaya musyawarah untuk\nmufakat tidak dapat dicapai, yang pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan\nperundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada\nperusahaan melalui kepala apabila terdapat perubahan susunan kepengurusan\nserikat pekerja\u002Fburuh selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah\nperubahan kepengurusan tersebut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh berhak untuk berperan aktif dan menanyakan\nserta mendapatkan informasi atas kebijakan yang dikeluarkan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Fasilitas dan Bantuan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan menyediakan kantor untuk dipergunakan secara bersama-sama oleh\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh beserta perlengkapannya yang memadai di dalam\nperusahaan serta mengizinkan pemakaian papan pengumuman Perusahaan untuk\nkepentingan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Guna kepentingan organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh, perusahaan\ndapat memberikan bantuan berupa, pemakaian fasilitas perusahaan untuk\nrapat-rapatpertemuan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh baik di dalam jam kerja\nmaupun di luar jam kerja sepanjang tidak mengganggu kepentigan perusahaandan\nproduktifitas kerja, dengan menyampaikan permohonan ijin selambat-lambatnya 7\n(tujuh) hari sebelum kegiatan berlangsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan membantu melakukan pemotongan iuran untuk Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh dengan ketentuan Pengurus Buruh harus menyampaikan\npermohonan secara tertulis disertai dafar nama anggotanya yang telah terdaftar\nsecara sah di Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila ada anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang berkeberatan, maka\nanggotaSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh tersebut harus menyampaikan keberatannya\nkepada Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang melakukan pemotongan bukan kepada\npihak perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Penerimaan Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dasar Pemilihan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pada prinsipnya penerimaan pekerja\u002Fburuh berdasarkan atas kebutuhan\n(pengisian formasi) yang ada, diutamakan dari Pekerja\u002FBuruh yang dianggap cakap\ndan memenuhi syarat apabila tidak ada, dapat diadakan penerimaan Pekerja\u002FBuruh\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pemilihan calon Pekerja\u002FBuruh didasarkan semata-mata pada pendidikan,\nketerampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tanpa\nmemandang suku, agama, ras, golongan serta asal usul dan jenis kelamin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Syarat umum penerimaan Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Warga Negara Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Berbadan dan berjiwa sehat yang dibuktikan dengan tes kesehatan oleh\ndokter yang ditunjuk oleh perushaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Lulus psikotes yang diadakan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Berusia 18-35 tahun pada saat penerimaan kecuali Pekerja\u002FBuruh tidak\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Memenuhi persyaratan pekerjaan, lulus seleksi tertulis dan wawancara oleh\npihak perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Berkelakuan baik sesuai dengan surat keterangan dari kepolisian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Bersedia menjalani masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Bersedia ditempatkan diseluruh unit kerja perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Bersedia mentaati ketentuan\u002Fperaturan yang berlaku dalam perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Bersedia mentaati ketentuan yang berlaku dalam PKB ini dan menandatangani\nperjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pemeriksaan surat-surat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat-surat keterangan seperti ijazah, sertifikat-sertifikat lainnya,\nreferensi dan sebagainya yang diajukan oleh pelamar harus diperiksa\nkebenarannya dan keterangan yang diberikan adalah sebelum pelamar tersebut\ndinyatakan diterima sebagai pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tata cara dan syarat-syarat penerimaan Pekerja\u002FBuruh baru akan diatur\nlebih lanjut olehperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Pengangkatan Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi dapat\ndiangkat menjadi calon pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap calon pekerja\u002Fburuh wajib mengikuti pelatihan para kerja dalam masa\npercobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Calon pekerja\u002Fburuh yang telah dievaluasi dan dinyatakan lulus dalam masa\npercobaan. Maka pengangkatan dan penempatannya pada suatu jabatan\u002Fgolongan\nditetapkan melalui keputusan pimpinan unit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>1.Berdasarkan ketentuan BAB IX pasal 60 ayat 1, Undang-undang nomor 13 tahun\n2003, pekerja\u002Fburuh yang dinyatakan telah diterima akan menjalani masa\npercobaan paling lama 3 (tiga) bulan dan hanya boleh diadakan untuk satu kali\nmasa percobaan, adanya masa percobaan harus diberitahukan kepada calon\npekerja\u002Fburuh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Selama masa percobaan masing-masing pihak berhak memutuskan hubungan kerja\ndengan caramemberitahukan maksud tersebut dengan memberikan alasan danatau\nbukti kepada pihak lainnya. Dalam kejadian ini perusahaan tidak berkewajiban\nmembayar uang pesangon atau ganti rugi kepada Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Selama masa percobaan, Pekerja\u002FBuruh menerima upah yang besarnya\nditetapkan 100 persen dari upah yang diberikan perusahaan, dan tidak kurang\ndari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila calon Pekerja\u002FBuruh dalam masa percobaan mengalami kecelakaan\nkerja,maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja\u002FBuruh tidak tetap tanpa masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Selama masa percobaan calon Pekerja\u002FBunah berhak atas libur sesuai dengan\naturanyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Status Pekerja\u002FBuruh Menurut Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Pekerja\u002FBuruh yang terikat pada hubungan kerja dengan perusahaan\nuntuk jangka waktu tidak tertentu, diangkat dengan Surat Keputusan pimpinan\nunit kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja\u002FBuruh Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Pekerja\u002FBuruh yang terikat pada hubungan kerja dengan perusahaan\nuntuk jangka waktu tertentu dan terbatas. Peraturan mengenai hak dan kewajiban\npekerja\u002FBuruh tidak tetap akan ditetapkan kemudian dengan Perjanjian Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh tidak tetap terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja\u002FBuruh Kontrak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Pekerja\u002FBuruh yang terikat pada hubungan kerja dengan perusahaan,\natas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu dan jabatan tenentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja\u002FBuruh Harian Lepas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Pekerja\u002FBuruh yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan suatu\npekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume\npekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran Pekerja\u002FBuruh\nsecara harian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja\u002FBuruh Borongan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah Pekerja\u002FBuruh yang terikat pada hubungan kerja dengan perusahaan\nuntuk menghasilkan jasa atau produksi tertentu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Hak-hak Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Berhak atas upah dan tunjangan-tunjangan lainnya dari perusahaan sebagai\nimbalan kerja yang telah dilakukannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Berhak atas cuti dan hari libur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Berhak untuk memperoleh bantuan kesehatan sesuai dengan peraturan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Berhak memperoleh ganti rugi atas gangguan\u002Fcacat badan sebagai akibat\nmelaksanakan tugas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Berhak menyampaikan satan-saran dan atau isi hati pada atasannya dan atau\npada pimpinan unit kerja mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan tugas\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Berhak menyampaikan usulan secara tertib dan yang bersifat membangun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Berhak berserikat, yakni Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang diakui oleh\nPemerintah, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Berhak untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan tugas, fungsi dan\ntanggung jawab masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Kewajiban-kewajiban Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Wajib mentaati perintah yang layak dari atasan yang berwenang dan\nmelaksanakan tugas pekerjaan dengan sebaik-baiknya, penuh kesadaran dan rasa\ntanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Wajib memelihara dan melindungi semua peralatan kerja milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Wajib membaca, mengetahui dan melaksanakan pengumuman\u002Fpemberitahuan resmi\nyang dikeluarkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Wajib berpakaian kerja yang rapi dan sopan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Wajib melaporkan pada pimpinan unit kena bila terjadi perubahan status dan\natau data dari Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Wajib mentaati ketentuan jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Wajib menciptakan dan memelihara suasana kerja yang tertib dan baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Wajib bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahan serta membimbing\ndan mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi dan memberikan kesempatan\nkepada bawahan untuk mengembangkan karier.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Wajib menjunjung tinggi nama baik perusahaan dan menghormati atasan dan\nsesama Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Wajib mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan yang ada di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Wajib memperhatikan dan mentaati aturan keselamatan dan kesehatan kerja\n(K3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Wajib menjaga kebersihan dan keterampilan lingkungan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Wajib memakai tanda pengenal selama jam kerja apabila Lelah disediakan\ntanpapengenal oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Hak-hak Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Menuntut suatu prestasi kerja dari Pekerja\u002FBuruh sesuai dengan yang telah\nditetapkan dalam uraian pekerjaan, standar prosedur dan peraturan\nperundangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Membuat tata tertib Perusahaan dengan mengindahkan peraturan\u002Fketentuan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Meminta Pekerja\u002FBuruh untuk bekerja lembur dengan mengindahkan\nperaturan\u002Fketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja\u002FBuruh sesuai dengan\nperaturan\u002Fketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Kewajiban Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Memberikan pekerjaan yang Iayak kepada Pekerja\u002FBuruh selama waktu\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Membayar upah dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan yang telah\ndisepakati dengan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Memberikan kesejahteraan Pekerja\u002FBuruh sesuai dengan ketentuan yang telah\ndisepakati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Mematuhi peraturan dari pemerintah di bidang ketenagakerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Memberikan santunan kepada Pekerja\u002FBuruh sebagai akibat kecelakaan yang\ndialami dalam melaksanakan pekerjaannya, sesuai dengan UU nomor 3 tahun 1992\ndan peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Memberikan perlindungan hukum dan keamanan terhadap Pekerja\u002FBuruh dalam\nmelaksanakan tugas dan di luar tugas di lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Perlindungan hukum yang dimaksud ayat 6 (enam) di atas baik perlakuan\nsecara pidana maupun secara perdata dan untuk tindak pidana tidak perlu diminta\noleh Pekerja\u002FBuruhyang bersangkutan perusahaan wajib melindungi termasuk\nmelaporkan ke pihak yang berwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Perlindungan hukum di atas hanya berlaku apabila yang bersangkutan terkait\ndengan urusan kegiatan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Penilaian Prestasi Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Penilaian Prestasi Pekerja\u002FBuruh dilakukan dengan tujuan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mengenali kelebihan dan kelemahan Pekerja\u002Fburuh, sehingga dapat diketahui\nadanya kebutuhan pelatihan dan arah pengembangan karir selanjutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Sebagai alat komunikasi antara atasan dan bawahan sehingga terbina\nhubungan yang sehat dan harmonis, bawahan memahami apa yang diharapkan atasan,\nsebaiknya atasan mengenali aspirasi\u002Fharapan bawahan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Penilaian kerja akan memberikan pengaruh kepada :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Nilai Kenaikan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Kesempatan promosi dari kegiatan lain yang terkait dengan penilaian kerja\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Penilaian Prestasi Kerja Pekerja\u002FBuruh dilakukan setiap 1 (satu) tahun\nsekali yaitu pada periode bulan Januari-Desember hasil penilaian tersebut\ndisampaikan kepada pekerja\u002Fburuh melalui atasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Penilaian prestasi kerja dilakukan dan dinilai oleh atasan Iangsung\nPekerja\u002FBuruh serta diketahui oleh atasan langsung setingkat atasan penilai,\nbersifat rahasia antar sesama Pekerja\u002FBuruh namun bersifat terbuka antara\npenilai dan yang dinilai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Penilaian prestasi kerja menggunakan formulir evaluasi yang ditetapkan\noleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Mutasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Untuk kepentingan jalannya kegiatan perusahaan serta pendayagunaan sumber\ndaya manusia, perusahaan berhak menempatkan, memutasikan\u002Fmemindahkan\npekerja\u002Fburuh baik antar jabatan atau antar tempat di seluruh lokasi kerja\ncabang dan kantor pusat perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dasar-dasar mutasi Pekerja\u002FBuruh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Reorganisasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja\u002FBuruh yang karena kesehatan menurut rekomendasi dokter tidak\nmemungkinkan bekerja dalam jabatan\u002Fpekerjaan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memberikan kesempatan kepada Pekerja\u002FBuruh yang berpotensi untuk\nberkembang pada jabatan atau tempat yang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Kebutuhan Perusahaan, karena berkurangnya pekerjaan disatu bagian\u002Ftempat\natau bertambahnya pekerjaan dibagian\u002Ftempat, atau kebutuhan akan Pekerja\u002FBuruh\ndengan kualifikasi tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Melihat posisi\u002Ftempat yang dituju tidak lebih rendah dari posisi\nsemula.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bukan berdasarkan kehendak atasan langsung tetapi berdasarkan kebutuhan\norganisasi yang ada dan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan\npekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Setiap Pekerja\u002FBuruh yang dimutasikan akan ditetapkan dengan surat\nkeputusan dari pimpinan unit kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Untuk mutasi berdasarkan reorganisasi yang dilaksanakan oleh perusahaan,\nmaka perusahaan sebelum melaksanakan reorganisasi harus mensosialisasikan dan\nmengkomunikasikan maksud dan tujuan dari reorganisasi tersebut kepada\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan maupun kepada serikat Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Apabila terjadi permasalahan antara Pekerja\u002FBuruh yang direorganisasi\ndengan maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat dan apabila tidak\ntercapai kesempatan akan diselesaikan menurut peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Promosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan promosi ke jabatan\ndan golongan yang lebih tinggi untuk mengisi kebutuhan\u002Fposisi (formasi) yang\nada, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya dan telah memenuhi\nsyarat-syarat yang telah ditemukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Promosi dilakukan oleh perusahaan dengan mempertimbangankan faktor-faktor\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kebutuhan pengisian lowongan jabatan dalam organisasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pendidikan dan pengalaman sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kemampuan, prestasi kerja, kualitas kerja dan kompetensi jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Sikap dan tingkat Iaku Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pengalaman kerja pada jabatan terakhir pekerja\u002Fburuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Kepemimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Lulus seleksi tertulis\u002Ftidak tertulis, sesuaikan dengan formasi yang\nada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Untuk promosi ini diprioritaskan adalah pekerja\u002Fburuh yang berada di unit\nkerja atau bagian yang sama atau yang relevan (berkaitan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Promosi jabatan dan golongan dapat mempengaruhi terhadap upah\npekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Usulan untuk promosi dilakukan oleh atasan langsung. Sedangkan di dalam\nproses seleksi promosi tersebut dilakukan oleh tim penyeleksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengangkatan yang tidak mengikuti prosedur di atas adalah tidak sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Degradasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan dapat memindah tugasnya pekerja\u002Fburuh ke jabatan golongan 1\n(satu) tingkat yang lebih rendah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Degradasi dilakukan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mendapat Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam 6 (enam) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Hak dan kewajiban Pekerja\u002FBuruh yang mendapat degradasi disesuaikan dengan\njabatan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Usulan untuk degradasi pada ayat 2 poin a dan b pasal ini dilakukan oleh\npimpinan unit kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dalam Penurunan jabatan tersebut perusahaan akan selalu memperhatikan\nkecakapan dan keahlian serta jenjang karier di kemudian hari untuk\npekerja\u002Fburuh tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Masa Jabatan Karir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk kepentingan Perusahaan dan pengembangan karir pekerja\u002Fburuh maka\ndiupayakan agar dilakukan mutasi\u002Frotasi (tempat dan atau bagian) pada\njabatan-jabatan sesuai dengan kebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : KERJA DAN JAM KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Ketentuan Umum Hari Kerja dan Jam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Hari Kerja dan Jam Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Cp>a.Hari kerja dan jam kerja disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat\ndengan berpedoman kepada jam kerja perminggu di luar jam istirahat adalah 40\n(empat puluh) jam per minggu 7 (tujuh) jam perhari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>b.Libur hari raya sesuai dengan kalender nasional.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Dengan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan Serikat Pekerja\n\u002FSerikat Buruh, melihat tugas dan pekerjaan serta situasi dan kondisi tertentu\njam kerja dapat ditetapkan dengan waktu kerja tersendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Kerja Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerjaan yang karena sifatnya harus dilakukan terus menerus tanpa\nterhenti diatur secara bergiliran menjadi 2 atau 3 shift per hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerjaan yang dilakukan dengan shift harus ditetapkan oleh surat\nkeputusan manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengaturan mengenai kerja shift diatur oleh kepala unit kerja\nmasing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1.Yang berhak mendapat lembur adalah Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk menghitung upah sejam adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Upah sejam bagi Pekerja\u002FBuruh bulanan : 1\u002F173 upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Upah sejam bagi pekerja\u002Fburuh borongan atau satuan sama dengan 1\u002F7\nrata-rata kerja sehari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Upah sejam bagi pekerja\u002Fburuh BHL disamakan dengan karyawan SKU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perhitungan lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-overtimeallowancetypeperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>a.Hari kerja biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Untuk jam kerja lembur penama hams dibayar gaji sebesar 1,5 (satu\nsetengah) kali upah 1 (satu) jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Untuk jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali\nupah 1 (satu) jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-overtimeallowancetypeperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>b.Hari kerja libur resmi perusahaan\u002Flibur resmi pemerintah (Iibur\nnasional)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>1)Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam harus dibayar upah sebesar 2\n(dua) kali upah satu jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam harus dibayar sebesar 3\n(tiga) kali upah 1 (satu) jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam dan seterusnya harus dibayar 4\n(empat) kali upah satu jam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pada prinsipnya seluruh Pekerja\u002FBuruh diliburkan pada hari libur resmi\natau nasional kecuali pekerja\u002Fburuh yang ditugaskan untuk tetap bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tata cara pelaksanaan dan aturan kerja lembur akan diatur lebih lanjut\noleh perusahaan dan serikat pekerja\u002Fserikat buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Pengertian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>Pembebasan Pekerja\u002FBuruh dari waktu bekerja selain dari hari istirahat\u002Fhari\n(Day Off) dan hari-hari Iibur resmi nasional yang merupakan hak bagi\npekerja\u002Fburuh yang mana telah melaksanakan pekerjaan dalam waktu-waktu tertentu\natau karena sifat dan keadaannya Pekerja\u002FBuruh wajib dibebaskan untuk\nmelaksanakan pekerjaan, dengan mendapat upah berdasarkan peraturan perundangan\nberlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>1.Cuti terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Cuti Tahunan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Cuti Hamil dan Melahirkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Izin terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Izin untuk ibadah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Izin sakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Izin menjalankan aktivitas Serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Izin menjalankan tugas negara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>3.Istirahat mingguan dan hari libur (Day Off)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut pada perusahaan PT. Djuanda Sawit Lestari diberikan untuk cuti\nistirahat tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja berhak mendapatkan gaji\npenuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan dapat menetapkan cuti bersama\u002Fkolektif yang dapat diikuti oleh\nPekerja\u002FBuruh dengan diperhitungkan pada hak cuti tahunan masing-masing\npekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Proses pengajuan cuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja\u002FBuruh membuat usulan cuti 7 (tujuh) hari sebelum tanggal\npelaksanaan dengan diketahui\u002Fdisetujui atasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Usulan yang telah diketahui\u002Fdisetujui diserahkan kepada pimpinan unit\nkerja yang bersangkutan untuk dimintakan persetujuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Usulan yang telah disetujui oleh pimpinan unit kerja diserahkan kepada\npersonalia unit kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Surat cuti dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lembar 1 : Yang bersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lembar2 : Personalia Unit Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pembagian waktu cuti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja\u002FBuruh dapat mengambil hak cuti tahunan dalam 2 tahap, dengan\nketentuan 6 (enam) hari kerja dalam satu tahap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Cuti tahunan dapat digabungkan dengan Day Off (hari libur dilokasi) dengan\nmelihat situasi dan kondisi pekerjaan serta mendapat persetujuan dari atasan\n(pimpinan Unit Kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pelaksanaan cuti\u002Fistirahat tahunan harus diambil selambat-Iambatnya 12\n(dua belas) bulan setelah lahirnya hak cuti istirahat tahunan. Apabila 12 (dua\nbelas) bulan setelah Iahirnya hak cuti istirahat tahunan. Pekerja tidak\nmenggunakan haknya dan atas permintaan perusahaan maka hak cuti\u002Fistirahat\ntahunannya dinyatakan gugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Perusahaan dapat mengatur hari-hari cuti tahunan demi kelangsungan\nproduktivitas kerja. Apabila perusahaan menganggap perlu maka cuti\u002Fistirahat\ntahunan dapat ditunda untuk waklu paling Iama 1 (satu) bulan setelah lahirnya\nhak cuti istirahat tahun berikutnya. Penundaan cuti tahunan oleh atasan\nlangsung dan pimpinan unit kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Dalam hal-hal tertentu yang Iuar biasa atau sangat mendesak Pekerja\u002FBuruh\nyang telah habis atau belum mempunyai hak cuti dapat diberikan izin maksimal 6\n(enam) hari kerja dan akan di perhitungan dengan potong upah serta harus\nmendapat persetujuan secara tertulis dari pimpinan unit kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Izin Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>Pekeja\u002FBuruh wanita yang merasakan sakit pada hari pertama dan kedua haid\ntidak diwajibkan bekerja dengan mendapat upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Cuti Hamil dan Melahirkan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh yang hamil dalam status pernikahan yang sah berhak untuk cuti\nhamil dan melahirkan dengan mendapat gaji penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Izin\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp>1.Izin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah meninggalkan pekerjaan\u002Ftidak masuk kerja untuk waktu tertentu guna\nkeperluantertentu dengan mendapat persetujuan manajemen perusahaan sena\nmendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Jenis Izin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Izin keperluan tertentu\u002Fmendesak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh menikah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.lstri Pekerja\u002FBuruh melahirkan atau keguguran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Mengkhitankan atau pembaptisan anak pekerja\u002Fburuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Istri\u002Fsuami\u002Fanak Pekerja\u002FBuruh wafat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Orang tua kandung\u002Fmertua (ibu, bapak) wafat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja\u002Fburuh menikahkan anak\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Lama Waktu Izin\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jenis\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Lama Izin\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pekerja\u002Fburuh menikah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istri Pekerja\u002Fburuh melahirkan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mengkhitankan atau pembabtisan anak pekerja\u002Fburuh\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istri\u002Fsuami\u002Fanak pekerja\u002Fburuh wafat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Orang tua kandung\u002Fmertua (ibu, bapak) wafat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pekerja\u002Fburuh menikahkan anak\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 hari\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud hari adalah merupakan hari kalender bukan hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Izin Menjalankan Aktifitas Organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Yang dimaksud dengan menjalankan organsasi serikat Pekerja\u002FBuruh yang\nkegiatannyaberhubungan\u002Fterkait aktifitas organisasi adalah ada di Perusahaan\nserta dengankepentingan pekerja\u002Fburuh di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Atas permintaan tertulis Serikat Pekerja\u002FBuruh perusahaan memberikan Izin\nkepada serikat pekerja\u002Fserikat Buruh untuk meninggalkan pekerjaan dengan telap\nmendapat upah penuh untuk keperluan menjalankan tugas organisasi serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh memenuhi undangan atau panggilan yang sah dari instansi\npemerintah, induk Organisasi guna membicarakan masalah ketenagakerjaan,\nmengikuti seminar,konferensi\u002Fkongres yang diselenggarakan pemerintah, ILO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Izin dimaksud diberikan dengan ketentuan 2 (Dua) orang untuk setiap\nkegiatan\u002Fundangan kecuali diminta lebih atas undangan instansi pemerintah\u002Finduk\norganisasi dan harus menunjukkan surat tugas dan undangan kepada perusahaan\nselambat-lambatnya 2 x 24 jam sebelum tugas, dilaksanakan, kecuali dalam hal\nmendesak, berkewajiban memberitahukan dan menunjukkan bukti yang sah\nselambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah kembali bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Izin Untuk Ibadah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan memberikan izin dengan \u002Fmendapat upah penuh bagi Pekerja\u002FBuruh\nmenjalankan kewajiban ibadah yang diwajibkan agamanya sesuai kebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Izin untuk ibadah ini dapat digabungkan dengan cuti tahunan, hak cuti\ntahunan tetap dapat diambil dengan persetujuan dan penguturan dari alasan\nmasing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pemberian izin keagamaan ini hanya diberikan 1 (satu) kali selama\nPekerja\u002FBuruh bekerja dalam perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja\u002FBuruh yang akan melaksanakan izin keagamaan tersebut diatas harus\nmengajukan permohonan secara tertulis ke pimpinan unit kerja paling lambat 1\n(satu) bulan sebelum izin keagamaan dilaksanakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Izin Menjalankan Tugas Negara\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Tugas Negara yang dimaksud dalam PKB ini adalah tugas yang dibebankan\nkepada Pekerja\u002FBuruh atas permintaan Negara dan bukan atas keinginan pribadi\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang melaksanakan tugas negara maka Pekerja\u002FBuruh\ndiberikan izin khusus untuk tidak masuk kerja sesuai kebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan tidak diwajibkan membayar upah bilamana Pekerja\u002FBuruh yang\ndalam menjalankan kewajiban Negara tersebut telah memperoleh upah serta\ntunjangan lainnya yang besarnya sama atau lebih dari upah yang biasa ia terima\ndari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perusahaan wajib membayar kekurangan atas upah kepada Pekerja\u002FBuruh\napabila upah yang diterima oleh Pekerja\u002FBuruh dari negara lebih kecil dari upah\nyang biasanya diterima dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila masa menjalani tugas negara tersebut melebihi masa 1 (satu) tahun,\nperusahaan tidak wajib memberikan upah pada Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Hari Istirahat\u002FHari Libur (Day Off)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>1.Setelah bekerja 6 (enam) hari kerja dalam seminggu masing-musing 7 (tujuh)\njam sehari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, kepada Pekerja\u002FBuruh\ndiberikan istirahat dengan berhak mendapatkan upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pengaturan mengenai hari istirahat\u002Fhari libur (Day Off) diberikan sesuai\ndengan kondisi kerja setempat dengan berhak mendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan dengan memperhatikan situasi\u002Fkondisi pekerjaan dapat menunda\npelaksanaan Day Off (hari libur) pekerja\u002Fburuh paling lama 1 (satu) minggu\n(waktu penundaan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Izin Karena Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Izin tidak masuk diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh yang mengalami sakit atau\ndirawat di rumah sakit dan untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan tugas\nyang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>2.Ketentuan mengenai penggajian selama pekerja\u002Fburuh mengalami sakit, maka\ndiberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Komponen Upah Standarisasi Upah Pokok\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cp>1.Setiap Pekerja\u002FBuruh berhak atas upah sesuai dengan status, jabatan dan\ngolongannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Komponen upah terdiri dari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan tidak tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-gender\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>1.Dalam penetapan besarnya upah tidak ada diskriminasi antara Pekerja\u002FBuruh\npria, wanita, suku, agama, ras untuk jenis pekerjaan yang sama nilainya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobwagegroups\">\u003Cp>2.Sistem pengupahan ditetapkan berdasarkan status pekerja\u002Fburuh yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Calon Pekerja\u002FBuruh (pekerja\u002Fburuh dalam masa percobaan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengupahan pekerja\u002Fburuh ditetapkan 100% dari upah dengan ketentuan tidak\nkurang dari ketetapan Upah Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja\u002FBuruh Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengupahan Pekerja\u002FBuruh berdasarkan jabatan, pendidikan, pengalaman,\nkeahlian, serta kemampuan yang bersangkutan ditetapkan 100% dan upah yang\nditetapkan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja\u002FBuruh Harian Lepas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Upah pekerja\u002Fburuh diperhitungkan menurut jumlah kehadiran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya upah harian disesuaikan dengan jenis pekerjaan, dengan hanya\nmengindahkan ketentuan-ketentuan upah minimum untuk pekerja\u002Fburuh harian\nlepas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Upah pekerja\u002Fburuh harian lepas tersebut diatas sudah termasuk komponen\nupah tersebut yang dalam Bab VI Pasal 34 Ayat 2 PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja\u002Fburuh borongan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Upah diperhitungkan atas dasar hasil kerja borongan, sesuai dengan\nkesepakatan yang dibuat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Standarisasi Upah Pokok\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Yang menjadi standar pertimbangan dalam standarisasi upah pokok adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Golongan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tingkat inflasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Standar upah pokok untuk pekerja\u002Fburuh baru adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Standarisasi upah pokok ini ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman\n(keahlian) sistem pengupahan pekerja\u002Fburuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk Pekerja\u002FBuruh baru yang mempunyai keahlian :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Besamya nominal upah pokok Pekerja\u002FBuruh baru yang memiliki keahllian\ntertentu penetapannya dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan perusahaan dan\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan wajib memberikan slip upah kepada pekerja\u002Fburuh setiap\nbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Peninjauan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cp>1.Kenaikan Upah Berkala\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Yaitu kenaikan upah yang diberikan kepada pekerja\u002Fburuh setiap tahunnya\ntanpa dikaitkan dengan prestasi kerja Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Besamya kenaikan upah berkala ditetapkan bersama oleh perusahaan beserta\nSerikat Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kenaikan upah berkala selanjutnya akan diberikan awal tahun kalender.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>d.Bagi pekerja\u002Fburuh yang masa kerjanya kurang dari 1 (tahun) berlaku Upah\nminimum yang ditetapkan oleh pemerintah sedangkan untuk masa, kerja yang\nlebihdari 1 (satu) tahun diberikan tambahan sebesar Rp. 7.500,- per bulan. SK\nUpah akan ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi yang menjadi lampiran dari\nPKB ini.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Kenaikan Upah Prestasi Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kenaikan upah prestasi kerja didasarkan azas penilaian prestasi kerja,\nkecakapan kerja, disiplin dan loyalitas terhadap perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Besamya prosentase kenaikan upah disesuaikan dengan kemampuan Manajemen\nperusahaan dengan memberitahukan kepada serikat pekerja\u002Fserikat buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kenaikan upah prestasi kerja dilakukan pada bulan April setiap tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Pembayaran Upah dan Hari-hari Pembayaran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh yang menerima upah bulanan, harian pembayarannya dilakukan\nsesuai jadwal penggajian yang sudah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja\u002FBuruh yang menerima upah borongan, menerima pembayaran setelah\nselesai pekerjaannya dan atau berdasarkan kesepakatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Atas pembayaran upah, tidak diperkenankan potongan apapun kecuali untuk\nkepentingan serikat pekerja\u002Fburuh, koperasi karyawan dan iuran\u002Fpotongan yang\ntetapkan oleh peraturan perundangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Tunjangan Tidak Tetap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Premi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Besarnya premi akan diatur oleh perusahaan dan ditetapkan oleh manajemen\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pemberian premi didasarkan kepada pencapaian prestasi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Premi diberikan setiap bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja\u002FBuruh yang telah mendapatkan premi tidak berhak atas ketentuan\nlembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Untuk krani produksi \u002F mandor panen yang bekerja di hari libur berhak\nPremi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tunjangan Keluarga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja sendiri : maksimum Rp. 75.000,- per bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Satu Istri yang sah : maksimum Rp. 45.000,- per bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anak maksimum 3 orang : maksimum Rp. 37.500,- per anak\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Keluarga yang dimaksud adalah satu orang istri yang sah 3 orang anak yang\nmasih menjadi tanggungan dan masih sekolah SD sampai umur 16 tahun, SLTA sampai\numur 19 tahun dan perguruan tinggi berusia 21 tahun, belum bekerja dan belum\nmenikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Bonus\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Adalah bagian keuntungan perusahaan pada tahun buku sebelumnya yang\ndiberikan kepada Pekerja\u002FBuruh dimana keputusannya ditetapkan oleh Rapat Umum\nPemegang Saham (RUPS) Serta pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan Surat\nKeputusan Direksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Tunjangan Hari Raya (THR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-annleaveallowancedays1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-annleaveallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ANNLEAVE_trigger\">\u003Cp>1.Tunjangan Hari Raya keagamaan diberikan kepada setiap Pekerja\u002FBuruh serta\ndibayarkan 2 (dua) minggu menjelang hari raya Idul Fitri dengan ketentuan\npaling sedikit 1 (satu) bulan upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal Pekerja\u002FBuruh mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun\ndibayarkan secara proporsional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja\u002FBuruh Yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan, tidak\nmenerima tunjangan hari raya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja\u002FBuruh yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak 30 (tiga puluh)\nharis ebelum jatuh tempo hari raya keagamaan, berhak atas tunjangan hari\nraya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tunjangan Hari Raya harus berupa uang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : PERAWATAN DAN PENGOBATAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Program Pemeliharaan Kesehatan Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Cp>1.Dalam rangka memelihara kesehatan para pekerja\u002Fburuh perusahaan\nmenyediakan fasilitas pengobatan di poliklinik perusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Dalam kasus tertentu apabila poliklinik perusahaan tidak dapat menangani\npenyakit yang diderita pekerja\u002Fburuh maka dengan rekomendasi dari poliklinik\nperusahaan dapat berobat ke puskesmas atau rumah sakit rujukan perusahaan\nsampai paling tinggi di rumah sakit ibu kota propinsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>3.Dalam hal menjalankan cuti, apabila Pekerja\u002FBuruh dan keluarga\ntanggungannya tersebut sakit sedangkan waktu sakit berada jauh dari perusahaan\n(mudik\u002Fpulang kampung) maka biaya pengobatan\u002Fperawatan ditanggung oleh\nperusahaan dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah dengan standart puskesmas\natau rumah sakit rujukan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Biaya-biaya yang berhubungan dengan perawatan pekerja dan anggota\nkeluarganya ke Rumah Sakit yang ditunjuk oleh perusahaan dibayar oleh\nperusahaan dalam batas-batas kewajaran, jika tidak ada kendaraaan dari\nperusahaan, apabila kondisi darurat karyawan bisa (carter) angkutan umum atas\nijin dari pimpinan setempat dengan melampirkan bukti dan surat rujukan dari\npoliklinik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Anak pekerja yang disebabkan pendidikannya di perguruan tinggi bertempat\ntinggal di luar perkebunan dan atas seizin perusahaan diberikan kelonggaran\nberobat di rumah sakit pemerintah atau puskesmas setempat dengan tanggungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Prosedur pengiriman pasien ke Rumah Sakit:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang berhak menentukan pasien harus dirujuk atau tidak ke Rumah Sakit\nrujukan daerah tingkat II adalah bidan\u002Fparamedik poliklinik kebun bukan pasien,\napabila rumah sakit rujukan daerah tingkat II tidak sanggup menangani maka\ndapat dirujuk ke Rumah Sakit rujukan tingkat propinsi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Karyawan bisa langsung masuk ke Rumah Sakit atas rujukan dari\nbidan\u002Fparamedic apabila kondisi penyakit yang diderita pekerja\u002Fburuh kritis\nalau emergency, administrasi pengiriman pasien disesuikan sebagaimana pasal 45\nayat 5a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Biaya melahirkan ditanggung oleh perusahaan apabila melahirkan di rumah\nsakit\u002Fmedis yang ditunjuk perusahaan dan apabila melahirkan dalam waktu\nmendesak dapat ditanggung oleh perusahaan dengan \u002Fresep yang sah dari\npuskesmas\u002Frumah sakit umum\u002Fbidan yang terdaftar dengan batas nmksimum\nRp.500.000,- (non medis\u002Fdukun tidak ditanggung) tanggungan ini diberikan sampai\nkelahiran anak ke 3 (tiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Dalam hal melahirkan dengan sectio caesar dengan disertai rekomendasi\ndokter harus dilakukan dalam kondisi emergency biaya ditanggung oleh perusahaan\nnamun jika tidak perusahaan akan memberikan penggantian biaya melahirkan\nsebesar maksimum Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Perawatan gigi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jika seorang pekerja atau anggota keluarganya harus menjalani perawatan\ngigi oleh karena sakit (abses) dan giginya harus dicabut atau diplombir dengan\nbahan amalgam atau selicat (bukan logam mulia) menurut penimbangan dokter\nperusahaan maka biaya-biaya sehubungan dengan ini ditanggung oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pemakaian gigi palsu atau yang bertujuan untuk kecantikan (kosmetik) tidak\nditanggung oleh perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk pengawasan yang diperlukan dalam rekening biaya-biaya untuk\nkeperluan perawatan gigi, harus terinci (spesifikasi) dari perawatan dan\nbiaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pemberian Kacamata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pemberian kacamata kepada pekerja adalah berdasarkan persetujuan dari\ndokter Perusahaan serta sifat pekerjaan dari yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Harga Frame yang ditanggung perusahuan adalah sebesar Rp.125.000, (seratus\ndua puluh lima ribu rupiah) dan untuk harga lensa yang ditanggung perusahaan\nadalah sebesar Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), jika melebihi\ndari harga yang sebesar tanggungan perusahaan maka selisih harga menjadi\ntanggungan pasien\u002Fpekerja itu sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Diluar ketentuan ini akan diambil kebijaksanaan oleh perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk pemeriksaan mata, paramedic bisa langsung merujuk ke rumah sakit\ndenganpersetujuan pimpinan unit kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Ketentuan penggantian lensa kacamata diberikan setiap satu tahun sekali\nsedangkan frame hanya diberikan sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan membentuk bagian khusus yang bertanggung jawab langsung ke\npimpinan unit untuk menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara\nmenyeluruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>2.Pekerja\u002FBuruh wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang\nKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan dengan kemampuan yang ada akan terus meningkatkan dan memberi\npengetahuan tentang pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan membentuk Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang\nanggotanya terdiri dari unsur perusahaan dan pekerja, yang bersama-sama dengan\nbagian Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) menyusun mengenai Keselamatan dan\nKesehatan Kerja (K3) serta alat-alat pelindung kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>2.Sesuai dengan Undang-undans No. 1 tahun 1970, Perusahaan setiap tahun akan\nmengadakan Medical Cek Up kesehatan pekerja\u002Fburuh dan meminta diadakan General\nCek Up bagi pekerja\u002Fburuh tertentu yang dianggap perlu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : Alat Pelindung Diri dan Keselamatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan wajib menyediakan alatpelindung diri (APD) dan keselamayan\nkerja yang diperlukan Pekerja\u002Fburuh sesuai dengan sifat pekerjaannya dan alat\ntersebut tetap merupakan milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja\u002FBuruh yang mendapat Alat Pelindung Diri (APD) keselamatan kerja,\ndiwajibkan memakai dan memelihara perlengkapan tersebut dengan baik sebagaimana\nmemelihara barang miliknya sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Jenis dan jumlah alat pelindung diri diatur tersendiri dalam penjelasan\ndan lampiran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Diluar waktu kerja dan keperluan kerja dilarang memakai atau mempergunakan\nalat pelindung diri dimaksud, serta dilarang untuk dipindahtangankan ke pihak\nlain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kecelakaan Kerja dan Bahaya Lainnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Untuk mencegah kebakaran, kecelakaan kerja dan bahaya lainnya maka setiap\nPekerja\u002FBuruh wajib untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tempat kerja, jalan dan pintu keluar masuk harus kelihatan bersih dan rapi\npada tempat-tempat tersebut serta pada tempat-tempat dimana ditempatkan alat\npemadam kebakaran dan atau alat-alat P3K, dilarang menempatkan barang-barang\nyang tidak perlu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja\u002FBuruh Wajib mengetahui dan memahami cara-cara mempergunakan alat\npengaman, pemadam kebakaran, P3K serta penyimpanannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Dilarang merokok ditempat kerja dan atau menimbulkan\u002Fmembuat api pada\ntempat-tempat terlarang atau memungkinkan timbulnya kebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan benda-benda yang\nmudah terbakar termasuk api dan atau benda-benda yang berbahaya lainnya, maka\npekerjaan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan pekerja\u002Fburuh yang\nbersangkutan diwajibkan untuk mempergunakan alat pengaman atau penyelamat yang\ntelah disediakan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Sebelum melaksanakan pekerjaan, pekerja\u002Fburuh yang bersangkutan harus\nmemeriksa terlebih dahulu kondisi peralatan yang akan digunakan, seperti motor,\nmesin dan alat-alat lainnya, jika ada yang rusak dan atau membahayakan wajib\ndilaporkan segera kepada atasannya yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk menanggulangi bahaya kebakaran, kecelakaan kerja dan bahaya lainnya\nmaka setiap pekerja\u002Fburuh harus mematuhi hal-hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Dalam hal terjadi kebakaran dan bahaya lainnya, maka setiap Pekerja\u002FBuruh\nyang mengetahui adanya kebakaran dan bahaya harus segera bertindak dan\nmemberitahukannya kepada sesama Pekerja\u002FBuruh, atasan dan pihak yang\nberwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Apabila kebakaran dan atau bahaya lainnya pada tempat dan atau tempat\nsekitarnya yang membahayakan tempat terjadi diluar jam kerja, maka\nPekerja\u002FBuruh yang ada dan berdiam ditempat kerja dan atau sekitar tempat kerja\nyeng mengetahui adanya kebakaran dan atau bahaya lainnya tersebut wajib untuk\nsegera berkumpul ditempat dan berinisiatif untuk bertindak mengamankan tempat\nkejadian dan tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Dalam hal terjadi kecelakaan kerja atau bahaya\u002Flainnya dan atau\nPekerja\u002FBuruh yang sakit pada jam kerja, maka Pekerja\u002FBuruh yang mengetahui\nwajib dengan segera dan cepat memberitahukan atasannya serta membawa korban\nkedokter dan atau rumah sakit mana yang lebih dekat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Pakaian Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib memperhatikan kerapian dirinya, serta selalu\nberpakaian sopan, cocok untuk dipakai bekerja di kantor dan atau di\nlapangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja\u002FBuruh yang secara khusus dalam tugas dari pekerjaannya diwajibkan\nmenggunakan pakaian seragam pakaian kerja dan atau perlengkapan lainnya yang\nditentukan dan disediakan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perusahaan wajib memberikan pakaian kerja sesuai sifat pekerjaan bagi\nPekerja\u002FBuruh minimal 2 (dua) stell baju dalam 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja\u002Fburuh yang bekerja disaat hari hujan disediakan jas hujan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : Perlengkapan Kerja Milik Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perlengkapan kerja milik perusahaan seperti alat berat, kenderaan, kamera,\ndigital, komputer, serta alat-alat kantor lainnya, hanya digunakan untuk\nkepentingan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perlengkapan\u002Falat-alat kerja tersebut tidak diperkenankan dipindahkan\nkeluar darilingkungan perusahaan diambil, dibawa, dikuasai, ditukarkan,\ndipinjamkan kepada pihak luar, kecuali jika mendapat izin tertulis terlebih\ndahulu dari pejabat perusahaan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Keamanan dari semua barang-barang\u002Falat-alat milik perusahaanyang ada\nditanganPekerja\u002FBuruh sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Lingkungan Hidup\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh beserta perusahan secara bersama-sama dengan sungguh-sungguh\nikut serta mengusahakan pencapaian azas kelestarian produksi, kelestarian\nsosial dan kelestarian ekologi menurut peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : JAMINAN SOSIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>1.Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Adalah suatu perlindungan\nPekerja\u002FBuruh dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari\npenghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa\natau keadaan yang dialami oleh Pekerja\u002FBuruh berupa Jaminan Kecelakaan Kerja,\nJaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian, sebagaimana tercantum dalam\nUndang-Undang No 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan mengikut senakan setiap pekerja\u002Fburuh dalam program Jaminan\nSosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 3\ntahun 1992 jo Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : Ruang Lingkup Program Jamsostek\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 meliputi\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Jaminan Kecelakaan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Jaminan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Jaminan Hari Tua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dilaksanakan sendiri oleh perusahaan dengan\nketentuan tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : Iuran Program Jamsostek\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>1.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iuran untuk Program Jaminan Kecelakan Kerja ditanggung oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Jaminan Kematian (JK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iuran untuk Jaminan Kematian sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dan\ndiletapkan sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah tiap bulan\nselama yang bersangkutan masih bekerja di perusahaan sampai mencapai usia genap\n55 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>3.Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iuran untuk jaminan hari tua adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Ditanggung oleh perusahaan sebesar 3.70% (tiga koma tujuh puluh persen)\ndari upah tiap bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Ditanggung oleh pekerja\u002Fburuh sebesar 2% (dua persen) dari upah tiap\nbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Setiap pekerja\u002Fburuh berhak mendapat laporan saldo darijamsostek setiap\ntahun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Perhitungan iuran tersebut dapat berubah sesuai dengan ketetapan yang\nberlaku daripemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : Santunan Program Jamsostek\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>1.Jaminan Kecelakaaan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila Pekerja\u002FBuruh mendapat kecelakaan sesuai dengan yang dimaksud dalam\nUndang-Undang No. 3 tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 jo\nPPNo.84 th 2010.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Jaminan Kematian Bukan Oleh Kecelakaan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Santunan yang akan diterima oleh PT Jamsostek (Persero) sesuai UU No. 3\nTahun1992 jo Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 jo PP No. 84 th 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Jaminan hari tua adalah jaminan yang akan diterima oleh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh dari PT Jamsostek sesuai UU No. 3 Tahun 1992\nsertaketentuan\u002Fperaturan hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : Koperasi Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja perlu ditunjang dengan\npeningkatan kesejahteraan pekerja\u002Fburuh melalui Badan Usaha Koperasi Karyawan.\nKoperasi yang diakui oleh perusahaan sebagai koperasi Pekerja\u002FBuruh adalah\n\"Koperasi Karyawan” yang harus menjangkau seluruh wilayah dan unit kerja yang\nada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan membantu daIam bentuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Koperasi karyawan dan manager unit kerja wajib melakukan pembinaan,\nmendorong dan mengembangkan koperasi di unit kerja yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemotongan iuran anggota dari pinjaman anggota koperasi Pekerja\u002FBuruh\nmelalui begian keuangan perusahaan atas permintaan tertulis dari Koperasi\nKaryawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Menyediakan fasilitas ruang kantor dan gudang yang memadai untuk kegiatan\nkoperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan operasional\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan memberi kesempatan kepada koperasi untuk mengerjakan\npekerjaan-pekerjaan di perusahaan sesuai dengan kemampuannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : Program Keluarga Berencana ( KB )\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Program Keluarga Berencana adalah merupakan salah satu bagian untuk\nmenunjang peningkatan kesejahteraan Pekerja\u002FBuruh, untuk itu perlu adanya peran\nserta secara aktifdari pihak pekerja\u002Fburuh maupun perusahaan. Untuk kelancaran\nprogram tersebutperusahaanakan membantu sesuai dengan kemampuan yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk kelancaran program tersebut perusahaan akan membantu biaya yang\ndikeluarkan Pekerja\u002FBuruh atau istri\u002Fsuami Pekerja\u002FBuruh dalam mengikuti\nprogram Keluarga berencana (KB) atas rekomendasi dokter. Alat kontrasepsi yang\nditanggung perusahaan selain kondom.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : Sumbangan Kedukaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>Sumbangan Kedukam diberikan kepada pekerja\u002Fburuh atau keluarga Pekerja\u002FBuruh\nyang sah dan terdaftar di Personalia Perusahaan (istri dan anak) guna membantu\nmeringankan biaya pemakaman yang diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh yang meninggal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Gaji dalam bulan berjalan I (satu) bulan penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Sumbangan diberikan dalam bentuk kain kafan, papan dan tenaga penggali\nkubur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kepada ahli waris diberikan sesuai pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Istri\u002Fsuami, anak Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia sumbangan diberikan dalam\nbentuk kain kafan dan papan dan tenaga penggali kubur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : Olah Raga, Kesenian dan Rekreasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan akan menyiapkan fasilitas dan disetiap unit kerja yang\ndisesuaikan dengan sarana olahraga kondisi unit kerja tersebut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi unit kerja setiap I\n(satu) tahun sekali akan menyelenggarakan hiburan hagi Pekerja\u002FBuruh beserta\nkeluarganya di dalam lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Guna kepentingan point 2 di atas, hiburan diadakan pada hari tertentu yang\nditentukan perusahaan memberikan bantuan guna kegiatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : Keagamaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyediakan fasilitas ibadah yang memadai di lingkungan\nperusahaan bagi pekerja\u002FBuruh untuk menjalankan ibadah menurut agama dan\nkepercayaan masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : Sarana Transportasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan menyediakan fasilitas kendaraan untuk kebutuhan operasional dan\nmenyediakan kendaraan khusus untuk mengantar anak sekolah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Peraturan mengenai sarana transportasi untuk kebutuhan operasional diatur\nlebih lanjut oleh manajemen perusahaan dengan tetap mempertimbangkan sifat dan\njenis pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sarana transportasi tersebut diatas tidak diperkenankan untuk dipergunakan\nuntuk kepentingan pribadi\u002Fkeluarga kecuali atas izin alasan pekerja\u002Fburuh yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : Kesejahteraan Pekerja \u002F Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan dan serikat pekerja\u002Fburuh bersama-sama mengupayakan agar PLN\ndapat segera memenuhi kebutuhan listrik di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Agar penyediaan kendaraan yang layak bagi pekerja\u002Fburuh \u002F keluarga yang\nsakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Agar disediakan air bersih di perumahan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Lampu jalan wajib terang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila pekerja\u002Fburuh meninggal dunia harus diantar sampai Iokasi\npenerimaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Agar dipermudah urusan administrasi apabila pekerja\u002Fburuh sakit, yang\ndirujuk ke rumah sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Agar disediakan paramedis di divisi yang jauh dari kantor induk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : Peminjaman Uang untuk Keperluan Mendesak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan memberikan kemudahan kepada pekerja\u002Fburuh untuk meminjam uang ke\nlembaga Keuangan sepanjang menurut penilaian perusahaan pekerja\u002Fburuh tersebut\nmampu untuk membayar pelunasan pinjaman tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : Pengertian dan Tujuan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengertian :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah suatu kegiatan atau program kerja perusahaan yang disusun secara\nterencana dan dilakukan secara terus-menerus dalam rangka peningkatan\nkemampuan, pengetahuan,keterampilan kerja dan pengembangan sikap, tingkah laku\nPekerja\u002FBuruh, sesuai dengan kebutuhan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tujuan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah membentuk Sumber Daya Manusia yang profesional, terampil dan\nbertanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pelaksana :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Divisi SDM berkewajiban untuk membuat perencanaan program pelaksanaan serta\nevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan yang merata keseluruh Pekerja\u002FBuruh\nsesuai dengan kebutuhan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : Pendidikan Pra Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cp>Calon Pekerja\u002FBuruh yang baru diterima bekerja wajib mengikuti Pendidikan\nPara Kerja guna dibekali dengan pengetahuan umum mengenai perusahaan, strukrur\norganisasi, standar prosedur operasi kerja, peraturan-peraturan kerja berlaku,\nkhususnya ketentuan-ketentuan yang berada dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.\nDivisi SDM akan merancang Pendidikan Para Kerja bagi pekerja\u002Fburuh baru\ndisesuaikan dengan bidang pekerjaan pekerja\u002Fburuh tersebut.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : Pendidikan Fungsional\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>1.Untuk meningkatkan kompetensi Pekerja\u002FBuruh, perusahaan mengadakan program\ndiklat, dan Pekerja\u002FBuruh wajib mengikuti program diklat yang ditentukan oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Cp>2.Program Pendidikan dan Pelatihan dapat diselenggarakan didalam maupun\ndiluar perusahaan antara Iain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kursus, Lokakarya, Seminar, Simposium, Penataran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Studi banding dan sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tugas belajar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Magang.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang belum memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dengan\npersetujuan manajemen perusahaan, yang bersangkutan dimungkinkan untuk\nmengikuti diklat, apabila jenis diklat yang dimaksud sangat dibutuhkan bagi\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : Ikatan kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh yang mengikuti Diklat Profesi diwajibkan menanda tangani\nperjanjian ikatan, Kerja selama 2 (dua) tahun untuk Diklat dalam negeri dan 3\n(tiga) tahun untuk Diklat luar negeri dengan menyerahkan sertifikat asli kepada\nDivisi SDM. Sertifikat asli dikembalikan kepada pekerja\u002Fburuh setelah selesai\nmenjalani ikatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum waktu\nditentukan, maka yang bersangkutan diwajibkan menggantikan 2 (dua) kali biaya\ndiklat yang dikeluarkan dikurangi masa yang telah dijalani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : Pendidikan Mandiri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pendidikan mandiri adalah pendidikan atas biaya pekerja\u002Fburuh sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan memberikan izin kepada kepada pekerja\u002Fburuh untuk mengikuti\npendidikan mandiri, sepanjang pelaksanaan tugas\u002Fjabatan tidak terganggu atau\ntidak terhambatnya tugas yang dibebankan kepada Pekerja\u002FBuruh bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja\u002FBuruh yang ingin mengikuti pendidikan mandiri wajib mengajukan\nizin dengan melampirkan proposal yang berisikan maksud dan tujuan serta rencana\npendidikan mandiri yang diinginkan kepada pimpinan kerja masing-masing Unit\nKerja\u002FDivisi Kerja masing-masing dengan tembusan Divisi SDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Izin mengikuti pendidikan mandiri sebagaimana tersebut pada ayat 3 (tiga)\npasal ini diterbitkan oleh Divisi SDM atas rekomendasi pimpinan tertinggi di\nwilayah kerja masing-masing, kecuali yang telah mengikuti pendidikan mandiri\nsebelum PerjanjianKerja Bersama (PKB) ini dianggap telah disetujui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang lelah menyelesaikan pendidikan mandiri, dapat\nmencatat hasil pendidikannya pada Divisi SDM atau administrasi Unit Kerja yang\nterkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 : Penyusunan Laporan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib menyusun\nlaporan dan atau mempresentasikannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah\nberakhirnya.Laporan ini ditujukan kepada pimpinan Unit Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 : Pembinaan dan Pengembangan Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap atasan wajib melakukan pembinaan terhadap Pekerja\u002FBuruh yang\nmenjadi tanggungjawabnya pada setiap unit kerja masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bentuk pembinaan Pekerja\u002FBuruh sebagaimana yang teIah dimaksud pada ayat 1\n(satu) pasal ini dapat merupakan penghargaan maupun sanksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengembangan Pekerja\u002FBuruh dalam melalui Pendidikan, promosi, Mutasi dan\nRotasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB Xl : TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 : Pengertian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tata tertib kerja adalah aturan kerja yang dibuat oleh perusahaan dan atau\nperaturan perundangan yang berlaku yang harus dipahami oleh setiap\nPekerja\u002FBuruh yang sesuai dengan PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 : Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Sanksi yang diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh merupakan usaha\u002Ftindakan\nperbaikan dan Pengarahan (pembinaan) serta dapatjuga berupa Pemutusan Hubungan\nKerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sanksi atau peringatan yang diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Lisan atau teguran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tertulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 : Pelaksanaan Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Tingkatan Surat Peringatan sanksi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Yang melaksanakan (di keluarkan ditandatangani dan disampaikan\n      oleh)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jangka waktu berlakunya surat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sanksi yang diberikan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tembusan Surat Peringatan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan langsung yang bersangkutan dan atasan I (satu) tingkat\n        diatasnya serta diketahui pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Teguran tertulis agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-PUK SP\u002FSB\n\n        \u003Cp>-Yang berkepentingan\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan langsung yang bersangkutan dan atasan 1 (satu) tingkat\n        diatasnya serta diketahui oleh pimpinan Unit Kerja yang\n      bersangkutan.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Penundaan promosi\u002Fkenaikan jabatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-PUK SP\u002FSB\n\n        \u003Cp>-Yang berkepentingan\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan langsung yang bersangkutan dan atasan I (satu) tingkat\n        diatasnya beserta pimpinan Unit Kerja \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-Penurunan jabatan\n\n        \u003Cp>-Pencopotan jabatan\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Penundaan kenaikan gaji\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>-Penundaan promosi\u002Fkenaikan jabatan\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-PUK SP\u002FSB\n\n        \u003Cp>-Yang berkepentingan\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>PHK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pimpinan Unit kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>PHK dengan pesangon atau tanpa pesangon\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Disnaker Kabupaten PUK SP\u002FSB\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pelaksanaan sanksi tidak harus mengikuti urutan Surat Peringatan satu demi\nsatu, tetapi tergantung pada berat ringannya kesalahan yang dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Surat Peringatan dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja\nsetelah diketahuinya pelanggaran dengan bukti-bukii yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja\u002FBuruh yang diberikan Surat Peringatan diberikan kesempatan\ntentangkebenaran atas pelanggaran yang dilakukan dan menandatangani Surat\nPeringatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sanksi yang diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh didasarkan kepada hal-hal\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jenis pelanggaran yang dilakukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Berat dan ringan pelanggaran yang dilakukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Seringnya\u002Ffrekwensi pelanggaran yang dilakukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila terdapat temuan pelanggaran Paraturan Keselamatan dan Kesehatan\nKerja (K3)oleh satuan kerja K3, maka prosedur pemberian sanksi dilakukan sesuai\ndengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Formulir pemberian sanksi tata tertib dan disiplin kerja disediakan oleh\nDivisi SDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 : Jenis-jenis Kesalahan dan Pelanggaran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Jenis pelanggaran yang termasuk tindakan lndisipliner Tingkat I (SP.l)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Datang terlambat 3 (tiga) hari berturut-turut atau 7 (tujuh) hari dalam\nsatu bulan tanpa alasan yang wajar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pulang lebih awal 3 (tiga) hari berturut-turut atau 7 (tujuh) hari dalam\nsatu bulan tanpa seizin atasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengabsensikan kartu absen orang Iain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tidak mematuhi dan atau memperhatikan pengarahan atasannya tanpa alasan\nyang wajar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Tidak masuk kerja 3 (tiga) hari dalam satu bulan tanpa memberi\nlaporan\u002Fmemberikan alasan yang tidak benar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Jenis pelanggaran yang termasuk tindakan indispliner tingkat II (SP.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tidak masuk kerja 4 (empat) hari dalam satu bulan tanpa memberi laporan\natau memberikan alasan yang tidak benar\u002Fpalsu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mengabaikan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mempergunakan barang-barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi,\ntanpa izin atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Meminjamkan barang-barang milik perusahaan secara tidak sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan dirinya dalam\nkeadaan sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat melakukan tugas pekerjaan yang\ndiberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Jenis pelanggaran yang termasuk tindakan indispliner tingkat III (SP.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tidak masuk kerja atau absen selama 5 (lima) hari tanpa memberikan\nIaporan\u002Fbuktiyang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memiliki, memanipulasi, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan\nbarang-barang\u002Fdokumen dokumen, atau Surat-surat berharga milik perusahaan\nsecara tidaksah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Menolak perintah yang layak dari atasan dalam hubungannya dengan tugas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Malakukan tindakan negatif dengan maksud untuk membalas dendam terhadap\natasan dan atau bawahannya atau orang lain di dalam atau diluar lingkungan\nperusahaan. Melakukan agitasi atau menghasut di tempat kerja atau dilingkungan\nperusahaan yang bertentangan dengan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Bekerja pada perusahaan lain atau mempunyai usaha lain yang dapat\nmengganggu tugasnya atau menjadi pimpinan suatu organisasi lain, tanpa izin\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Menyalah gunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan\npribadi, golongan atau pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Telah melakukan lagi tindakan\u002Fperbuatan sebagaimana tercantum dalam pasal\n2 di surat peringatan II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Merintangi suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan kekacauan atau\nkecelakaan yang serius terhadap rekan bekerja dalam lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Dengan sengaja menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan barang perusahaan\natau pekerja\u002Fburuh lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>4.Jenis Pelanggaran yang termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Karyawan mangkir 5 (lima) kerja berturut-turut dan telah dipanggil\ntertulis 2 (dua) kali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pencurian, Penipuan dan penggelapan pengusaha atau milik teman sekerja\nbarang\u002Fuang milik atau mulik teman pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Minuman keras yang memabokkan, madat, memakai obat bius atau\nmenyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang Iainnya yang\ndilarang oleh peraturan perundang-undangan, ditempat yang ditetapkan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Melakukan perbuatan asusila dan atau melakukan perjudian ditempat\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan\nmemperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupundiluar\nIingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Berkelahi, menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara\nkasarpengusaha alnu keluarga., pengusaha atau sesama kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan\nyangbertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Dengan ceroboh atau sengaia memsak, merugikan atau membiarkan dalam\nkeadaanbahaya milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau leman\nsekerjanyadaIam keadaan bahaya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>j.Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama\nbaikpengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Membawa senjata Api, senjata Tajam, dan bahan berbahuya lainnya\nkedalamlingkungan Perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Tidak berusaha memperbaiki diri setclah mendapatkan Surat Peringatan III\n(SP.IIl)dengan masih melakukan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi Surat\nPeringatanI, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Atasan yang memberikan surat Peringatan dapat mempertimbangkan\nberatringannyasanksi yang diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 : Skorsing atau Pembebasan Tugas Sementara\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh dapat diberikan sanksi skorsing, dalam hal perusahaan\nmengajukan pemutusan hubungan kerja(PHK) ke instansi yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal perusahaan melakukan sanksi skorsing terhadap Pekerja\u002FBuruh,\nPerusahaan dapat melakukan lindakan berupa z\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja\u002FBuruh tidak boleh berada dilokasi kerja, dan diberikan gaji\nsebesar |00 % sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan tidak tepat tidak diberikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Lama skorsing paling Iama 6 (enam) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Selama proses penahanan pihak yang berwajib\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Atas Pengaduan Perusahaan maupun bukan alas pengaduan perusahaan tidak wajib\nmembayar upah, namun perusahaan wajib memberikan bantuan kepada keluarganya\ndengan ketentuan sebagai sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perusahaan wajib memberikan bantuan kepada keluarganya :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% kali gaji Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk 2 (dun) orang tanggungan 35% kali gaji Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% kali gaji Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk 4 (empat) orang atau lebih 50% kali gaji Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Bantuan diberikan paling lama 6 (enam) bulan takwin semenjak pekerja\u002Fburuh\nditahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 : Mangkir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila Pekerja\u002FBuruh tidak masuk atau tidak melaksanakan kewajiban kerja\ntanpa pemberitahuan sesuai dengan prosedur yang relah ditetapkan atau tanpa\ndisertai bukti tertulis yang sah dan dapat diterima Perusahaan maka\ndikategorikan sebagai mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan berhak menerbitkan surat peringatan dan atau surat panggilan\nsesuaiketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila pekerja\u002FBuruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut\natau lebih dan telah dipanggil secara patut dan tertulis, maka Pekerja\u002FBuruh di\nanggap mengundurkan diri secara sepihak dan perusahaan tidak berkewajiban\nmembayarkan pesangon sesuai dengan UU ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perusahaan akan memberitahukan perihal mangkir kepada pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan dan ke Serikat Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Ketentuan tentang biaya perjalanan dinas yang ditetapkan melalui\nPerjanjian Kerja Bersama (PKB), diberlakukan kepada Pekerja\u002FBuruh PT.\nDjuandasawit Lestari yangditugaskan melaksanakan tugas di luar tempat kerjanya\nsemata-mata untuk kepentingan perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar\nnegeri alas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh direksi atau pejabat lain\nyang ditunjuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap Pekerja\u002FBuruh yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan biaya\ntransport, hotel, makan dan uang saku oleh perusahaan dengan berpedoman pada\nketentuan yang diruangkan dalam ketentuan tersendiri yang merupakan bagian yang\ntak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Komponen biaya Perjalanan Dinas, terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Biaya transportasi ke dan dan tempat tujuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Biaya angkutan setempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Biaya penginapan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Uang makan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Uang saku harian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Besarnya komponen biaya perjalanan dinas akan diatur lebih lanjut\nberdasarkan Surat Kepurusan Direksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XXII : PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN ASET DAN KEGIATAN YANG BERAKIBAT\nMERUGIKAN PERUSAHAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 : Pengawasan Penggunaan Asset dan Kegiatan yang Merugikan\nPerusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan\npenempatan serta kegiatan yang dapat merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal terjadi pelanggaran tersebut pada ayat l (satu) diatas setiap\nPekerja\u002FBuruh dapat melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya baik secara\ntertulis maupun secara Iisan dan pimpinan atau orang yang menerima laporan\nwajib menjaga dan melindungi pelapor dan menjaga kerahasiaan identitas\npelapor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila tidak ada tanggapan dari pimpinannya pelapor dapat melaporkan\nkejenjang lebih tinggi dari atasannya sampai ketingkat jabatan yang paling\ntinggi di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 : Tata Cara Melaporkan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pelapor dapat melaporkan baik perseorangan maupun melalui Serikat\nBuruh\u002FSerikat Pekerja ditempat dimana pelapor terdaftar menjadi anggota atau\npengurus Serikat Buruh\u002FSerikat Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat Buruh\u002FSerikat Pekerja yang menerima tembusan laporan dapat\nmenindak laporan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Laporan harus dilengkapi dengan data-data dan bukti yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : Penyelesaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 : Pengaduan dan Penyelesaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh berhak mengajukan keluh kesah baik secara lisan maupun\ntulisan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja\u002FBuruh berhak mengajukan keluh kesah terhadap tindakan atau\nkebijakan perusahaan yang berkaitan dengan hubungan kerja, syarat-syarat kerja\ndan kondisi ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dalam hal teljadi keluhan\u002Fkekurang puasan pekerja\u002Fburuh atas hubungan\nkerja dan syarat-syarat kerja dan kondisi ketenagakerjaan maka akan\ndiselesaikan dengan azas musyawarah dan mufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Keluh kesah disampaikan kepada :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Atasan langsung\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Atasan langsung satu tingkat di atasnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pimpinan unit kerja dan perwakilan Serikat Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap atasan Pekerja\u002FBuruh wajib menanggapi dan memproses keluh kesah\nPekerja\u002FBuruh dan berupaya untuk menyelesaikannya secara berjenjang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila tahapan pada point 3 (tiga) diatas belum dapat menyelesaikan keluh\nkesah Pekerja\u002FBuruh maka diselesaikan secara bipartit di tingkat perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila cara bipartit belum dapat menyelesaikan maka dapat diajukan\npenyelesaiannya ke konsiliator atau arbitase atau Pegawai mediator.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Apabila lembaga Tripartit juga belum dapat menyelesaikan maka akan\ndiselesaikan menurut peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 : Lembaga Bipartit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Susunan Keanggotaan Lembaga Bipartit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pihak perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pihak serikat Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Semua hal yang terkait dengan lembaga bipartit akan berpedoman pada\nperaturan dan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kornposisi Lembaga Bipartit tingkat unit kerja masing-masing 5 orang dari\nSerikat Pekerja\u002Fburuh dan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Komposisi Lembaga Bipartit tingkat perusahaan. Masing-masing 5 orang dari\nSerikat Pekerja\u002Fburuh dan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV : Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 : Pengertian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Berakhirnya atau terputusnya hubungan kerja antara Pekerja\u002FBuruh dan\nPerusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Sebab-sebab terputusnya hubungan kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Telah mecapai usia pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Gangguan jasmani dan rohani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mengundurkan diri atas kemauan sendiri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Dinyatakan hilang oleh yang berwajib\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Melanggar tata tertib dan disiplin kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Kriminal yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Terputusnya hubungan kerja dalam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Terputusnya hubungan kerja yang telah diperjanjikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.PHK Massa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.PHK yang memerlukan izin dari instansi yang berwenang :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Gangguan jasmani dan rohani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dinyatakan hilang oleh yang berwajib\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Melanggar tata tertib dan disiplin kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dijatuhi hukuman penjara karena tindak pidana\u002Fcriminal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.PHK Massal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.PHK tidak memerlukan izin dari instansi yang berwenang :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mencapai usia pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengundurkan diri atas kemauan sendiri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Terputusnya hubungan kerja dalam masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Terputusnya hubungan kerja yang telah diperjanjikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sebab-sebab PHK Massal :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Perusahaan Tutup karena Force Majeur (keadaan memaksa)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Perusahaan tutup karena rugi 2 (dua) tahun benurut-turut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Perusahaan pailit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Perusahaan marger dan pihak perusahaan baru tidak mau melanjutkan hubungan\nkerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Perusahaan marger dan pekerja\u002Fburuh tidak mau melanjutkan hubungan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Perusahaan melakukan kebijakan efisiensi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Restrukturisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Apabila perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan\nhaltersebut dalam ayat 4 (empat), maka terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan\nSerikatPekerja\u002FSerikat Buruh mengenai proses serta hak dan kewajiban\npekerja\u002Fburuh yang terkena PHK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 : PHK Massal\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PHK massal adalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 10 (sepuluh) orang atau\nlebih di dalam sam momen atau sam rangkaian yang mengakibatkan berakhimya hak\ndan kewajiban antara Pekerja\u002FBuruh dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 : Pemutusan Hubnngan Kerja atas Kemauan Sendiri (Pengunduran\nDiri)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tanpa\nmelakukan kesalahan dan mendapat persetujuan dari perusahaan akan mengacu\nmenurut UU Tenaga Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tanpa\nmelakukan kesalahan dan mendapat persetujuan dari perusahaan serta, maka akan\ndiberikan hak-haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus mengajukan\nsurat permohonan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Perusahaan\ndan permohonan pengunduran diri yang telah disetujui tidak dapat dibatalkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 : Kewajiban atas berakhirnya Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Apabila terjadi berakhirnya hubungan kerja perusahaan dan Pekerja\u002FBuruh\nmempunyai kewajiban sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mengembalikan barang-barang inventaris milik perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menyelesaikan hutang-hutang dan kewajiban terkait dengan tugas pekerjaan\nyang ada diperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Membuat surat pengunduran diri apabila PHK atas kemauan sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Memberikan semua yang menjadi hak pekerja\u002Fburuh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Membantu proses klaim Jamsostek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memberikan surat keterangan kerja bila diperlukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Perusahaan mempunya hak untuk menahan penghasilan\u002Fgaji sebagian dan atau\nseluruh dari Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri sebagai ganti rugi barang\nmilik perusahaan yang rusak atau hilang karena kesalahan Pekerja\u002Fburuh\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 : Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pensiun Normal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kriteria-kriteria Pensiun Normal :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Batas usia pensiun normal pekerja\u002Fburuh adalah 55 tahun berdasarkan data\nyang terdaftar di perusahaan dan hanya dapat diperpanjang hanya untuk hal-hal\nyang khusus yang dianggap perlu oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Cuti tahunan yang belum diambil\u002Fbelum gugur dapat diganti dengan uang\nsecara proporsional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tata cara pelaksanaan pensiun normal ini diatur sesuai dengan\nundang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pensiun Dipercepat (Pensiun Dini)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pensiun dini adalah pengakhiran masa kerja pekerja\u002Fburuh sebelum usia\npensiun normal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kriteria pensiun dipercepat :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Alas inisiatif Pekerja\u002FBuruh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Pekerja\u002FBuruh dapat mengajukan pensiun dipercepat (Padini) atas kemauan\nsendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Pekerja\u002FBuruh mempunyai mass kerja sekurang-kurangnya 15 tahun dan usia\nminimal 50 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Usulan Padini dari Pekerja\u002FBuruh diajukan ke perusahaan secara tertulis\ndengan menyampaikan alasan-alasan Padini tersebut ke manajemen perusahaan\nminimal 30 hari sebelum tanggal pensiun dini yang diinginkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Perusahaan akan mempertimbangkan usulan Padini dari Pekerja\u002FBuruh dan\nmemberikan jawaban atas usulan Pekerja\u002FBuruh tersebut dalam waktu maksimum 30\nhari sejak usulan diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Atas lnisiatif Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan menawarkan program pensiun dini kepada Pekerja\u002FBuruh apabila\nperusahaan memandang perlu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tata cara teknis pelaksanaan dan kompensasi pensiun dini akan diatur lebih\nlanjut olehperusahaan dan Serikat Pekenja\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 85 : Uang Pesangon, Uang PMK, Penggantian Hak dan Uang Pisah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cp>Pedoman pemberian Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang\nPenggantian Hak merujuk ke UU No. 13 tahun 2003 berikut aturan-aruran yang\nmengikutinya. Besarnya uang pisah yang ditetapkan atas persetujuan SB\u002FSP, uang\npisah yang diberikan yaitu :\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>1.Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun sebesar 0,5 (setengah) bulan\nupah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sebesar 1 (satu) bulan upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 : Clearance\u002FPenjernihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Apabila hak dan kewajiban telah diselesaikan maka kepada pekerja\u002Fburuh\ndiberikan Surat Pengalaman Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVI : MASA BERLAKU, PERUBAHAN & PERPANJANGAN PKB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 : Masa berlaku PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini (PKB) mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari\n2012 dan berakhir sampai dengan tanggal 4 Januari 2014.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 88 : Perubahan PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Hal-hal yang belum diatur dan alau belum cukup diatur serta perubahan\ndalam PKB ini, maka akan dimusyawarahkan dengan berpedoman pada Peraturan\nPerundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja\u002Fburuh dalam PKB ini\nakandievaluasi setiap tahun untuk ditingkatkan sesuai dengan kondisi keuangan\npensahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 89 : Perpanjangan PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dalam hal berakhimya masa berlaku PKB masa 2 (dua) tahun maka dapat di\nperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3 (tiga) bulan menjciang berakhimya masa berlaku PKB masing-masing pihak\nakanmenyusun PKB baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk perpanjangan PKB harus dimusyawarahkan dengan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh dan memberikan penjelasan kepada Pekerja\u002FBuruh beserta\nalasan perpanjangan PKB tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVII : PERATURAN PELAKSANAAN DAN PERALIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 90 : Peraturan Pelaksanaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Peraturan pelaksanaan akan disusun bersama dan diputuskan dengan surat\nkeputusan Direksi serta Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 91 : Peralihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Hal-hal yang belum diatur dalam PKB ini, tetapi sudah ada diatur dalam\nbcntuk keputusan manajemen perusahaan masih tetap berlaku, sepanjang tidak\nbertentangan dengan PKB ini dan peraturan pemandangan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila terdapat dalam ketentuan-ketentuan di dalam PKB ini maupun\nperaturan manajemen perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundangan\nyang berlaku, maka ketentuan tersebut batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVIII : Pihak-pihak Yang Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)\nPeriode 2012 - 2014\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-casignemployees\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cp>Ditandatangani di Lubuk Linggau pada tanggal 5 Januari 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Rakimin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ahmad Faridotun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sudarman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jumawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sandra Susilo \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. Djuanda Sawit Lestari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sura Sendjaya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Wawan Susanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yanto Siregar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            \n            \n            ",{"sicknesspay":45,"disabilitypay":49,"hourspday_select":53,"paidmaternityleavepayperc":57,"maternitydifferenttrigger":61,"contracttrialperiod":65,"maxsicknesspay":69,"severance_number_1_tenure":71,"severance_number":75,"maternityexcludedtrigger":77,"dayspweek":79,"wageincreasetype2":83,"equalitydifferenttrigger":87,"paidpaternityleavepayperc":89,"STRUCINCR_trigger":93,"hourspday":95,"funeralpay":97,"pensionfund":101,"severance":105,"discrimination":108,"maxsicknesspayperc":112,"cbadate_start":114,"TRAINING_trigger":118,"OVERTIME_trigger":122,"overtimeallowanceperc1":126,"holidaysdays":130,"jobclassifaction1":134,"cbadate_end":138,"jobwagegroups":140,"holidaysweeks":144,"paidpaternityleaveduration":146,"SUNDAY_trigger":150,"childcaredifferenttrigger":154,"apprenticeships":156,"ANNLEAVE_trigger":160,"sundayallowancetype":164,"MEDICAL_trigger":166,"healthandsafetypolicy":170,"overtimeallowancetypeperiod":174,"LOWWAGE_government":176,"disabilityfund":180,"overtimeallowancetype1":184,"casignemployees":186,"childcareexcludedtrigger":190,"healthcareaccess":192,"hourspweek":194,"paidpaternityleavepay":196,"contracttrial":198,"schedulesrestpw":200,"LOWWAGE_trigger":204,"sundayallowancetype1":206,"equalityexcludedtrigger":208,"dayspweek_select":210,"annleaveallowancetype":212,"paidmaternityleaveall":214,"SCHEDULE_trigger":216,"paidpaternityleave":220,"maxsicknesspaytype":222,"annleaveallowancedays1":224,"eqpay":226,"sicknessmaxdaysnr":228,"menstruationleave":230,"lowwageperiod":234,"gender":236,"trainingprogrammes":238,"sundayallowanceperc1":242,"contractseverancepay1":244,"bankholidays1":246,"overtimeallowancetype":250,"cbaratificationdate":252,"hivpolicy":255,"paidmaternityleavepay":259,"WORKHOURS_trigger":261,"sicknessmaxdays":263,"paidmaternityleave":265,"WAGES_trigger":267,"JOBTITLE_trigger":271,"contractseverancepay":273,"PAIDLEAV_trigger":275,"SOCSEC_trigger":277,"violence":281},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"sicknesspay","2.Ketentuan mengenai penggajian selama p","2.Ketentuan mengenai penggajian selama pekerja\u002Fburuh mengalami sakit, maka\ndiberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"disabilitypay","1.Jaminan Kecelakaaan Kerja Apabila Peke","1.Jaminan Kecelakaaan Kerja\n\nApabila Pekerja\u002FBuruh mendapat kecelakaan sesuai dengan yang dimaksud dalam\nUndang-Undang No. 3 tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 jo\nPPNo.84 th 2010.",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"hourspday_select","a.Hari kerja dan jam kerja disesuaikan d","a.Hari kerja dan jam kerja disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat\ndengan berpedoman kepada jam kerja perminggu di luar jam istirahat adalah 40\n(empat puluh) jam per minggu 7 (tujuh) jam perhari.",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"paidmaternityleavepayperc","Pekerja\u002FBuruh yang hamil dalam status pe","Pekerja\u002FBuruh yang hamil dalam status pernikahan yang sah berhak untuk cuti\nhamil dan melahirkan dengan mendapat gaji penuh.",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"maternitydifferenttrigger","2.Perjanjian Kerja Bersama ini mencakup ","2.Perjanjian Kerja Bersama ini mencakup dan berlaku bagi :\n\na.Seluruh Pekerja\u002FBuruh yang diakui dan terdaftar bekerja di perusahaan baik\nanggota maupun bukan anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh. Kecuali yang\nbaginya secara tegas dan tertulis dinyatakan tidak berlaku dan telah diaturkan\nperjanjian kerja tersendiri.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"contracttrialperiod","1.Berdasarkan ketentuan BAB IX pasal 60 ","1.Berdasarkan ketentuan BAB IX pasal 60 ayat 1, Undang-undang nomor 13 tahun\n2003, pekerja\u002Fburuh yang dinyatakan telah diterima akan menjalani masa\npercobaan paling lama 3 (tiga) bulan dan hanya boleh diadakan untuk satu kali\nmasa percobaan, adanya masa percobaan harus diberitahukan kepada calon\npekerja\u002Fburuh yang bersangkutan.",{"bindId":70,"name":47,"text":48},"maxsicknesspay",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"severance_number_1_tenure","Pedoman pemberian Uang Pesangon, Uang Pe","Pedoman pemberian Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang\nPenggantian Hak merujuk ke UU No. 13 tahun 2003 berikut aturan-aruran yang\nmengikutinya. Besarnya uang pisah yang ditetapkan atas persetujuan SB\u002FSP, uang\npisah yang diberikan yaitu :",{"bindId":76,"name":73,"text":74},"severance_number",{"bindId":78,"name":63,"text":64},"maternityexcludedtrigger",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"dayspweek","1.Setelah bekerja 6 (enam) hari kerja da","1.Setelah bekerja 6 (enam) hari kerja dalam seminggu masing-musing 7 (tujuh)\njam sehari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, kepada Pekerja\u002FBuruh\ndiberikan istirahat dengan berhak mendapatkan upah penuh.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"wageincreasetype2","1.Kenaikan Upah Berkala a.Yaitu kenaikan","1.Kenaikan Upah Berkala\n\na.Yaitu kenaikan upah yang diberikan kepada pekerja\u002Fburuh setiap tahunnya\ntanpa dikaitkan dengan prestasi kerja Pekerja\u002FBuruh.\n\nb.Besamya kenaikan upah berkala ditetapkan bersama oleh perusahaan beserta\nSerikat Pekerja\u002FBuruh.\n\nc.Kenaikan upah berkala selanjutnya akan diberikan awal tahun kalender.",{"bindId":88,"name":63,"text":64},"equalitydifferenttrigger",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"paidpaternityleavepayperc","1.Izin Adalah meninggalkan pekerjaan\u002Ftid","1.Izin\n\nAdalah meninggalkan pekerjaan\u002Ftidak masuk kerja untuk waktu tertentu guna\nkeperluantertentu dengan mendapat persetujuan manajemen perusahaan sena\nmendapat upah penuh.\n\n2.Jenis Izin\n\na.Izin keperluan tertentu\u002Fmendesak\n\n1.Pekerja\u002FBuruh menikah\n\n2.lstri Pekerja\u002FBuruh melahirkan atau keguguran\n\n3.Mengkhitankan atau pembaptisan anak pekerja\u002Fburuh\n\n4.Istri\u002Fsuami\u002Fanak Pekerja\u002FBuruh wafat\n\n5.Orang tua kandung\u002Fmertua (ibu, bapak) wafat\n\n6.Pekerja\u002Fburuh menikahkan anak",{"bindId":94,"name":85,"text":86},"STRUCINCR_trigger",{"bindId":96,"name":55,"text":56},"hourspday",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"funeralpay","Sumbangan Kedukam diberikan kepada peker","Sumbangan Kedukam diberikan kepada pekerja\u002Fburuh atau keluarga Pekerja\u002FBuruh\nyang sah dan terdaftar di Personalia Perusahaan (istri dan anak) guna membantu\nmeringankan biaya pemakaman yang diatur sebagai berikut :\n\n1.Pekerja\u002FBuruh yang meninggal\n\na.Gaji dalam bulan berjalan I (satu) bulan penuh.\n\nb.Sumbangan diberikan dalam bentuk kain kafan, papan dan tenaga penggali\nkubur.\n\nc.Kepada ahli waris diberikan sesuai pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003.\n\n2.Istri\u002Fsuami, anak Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia sumbangan diberikan dalam\nbentuk kain kafan dan papan dan tenaga penggali kubur.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"pensionfund","3.Jaminan Hari Tua (JHT) Iuran untuk jam","3.Jaminan Hari Tua (JHT)\n\nIuran untuk jaminan hari tua adalah:\n\na.Ditanggung oleh perusahaan sebesar 3.70% (tiga koma tujuh puluh persen)\ndari upah tiap bulan.\n\nb.Ditanggung oleh pekerja\u002Fburuh sebesar 2% (dua persen) dari upah tiap\nbulan.\n\nc.Setiap pekerja\u002Fburuh berhak mendapat laporan saldo darijamsostek setiap\ntahun.",{"bindId":106,"name":73,"text":107},"severance","Pedoman pemberian Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang\nPenggantian Hak merujuk ke UU No. 13 tahun 2003 berikut aturan-aruran yang\nmengikutinya. Besarnya uang pisah yang ditetapkan atas persetujuan SB\u002FSP, uang\npisah yang diberikan yaitu :\n\n1.Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun sebesar 0,5 (setengah) bulan\nupah.\n\n2.Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sebesar 1 (satu) bulan upah.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"discrimination","1.Dalam penetapan besarnya upah tidak ad","1.Dalam penetapan besarnya upah tidak ada diskriminasi antara Pekerja\u002FBuruh\npria, wanita, suku, agama, ras untuk jenis pekerjaan yang sama nilainya.",{"bindId":113,"name":47,"text":48},"maxsicknesspayperc",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"cbadate_start","Perjanjian Kerja Bersama ini (PKB) mulai","Perjanjian Kerja Bersama ini (PKB) mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari\n2012 dan berakhir sampai dengan tanggal 4 Januari 2014.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"TRAINING_trigger","Calon Pekerja\u002FBuruh yang baru diterima b","Calon Pekerja\u002FBuruh yang baru diterima bekerja wajib mengikuti Pendidikan\nPara Kerja guna dibekali dengan pengetahuan umum mengenai perusahaan, strukrur\norganisasi, standar prosedur operasi kerja, peraturan-peraturan kerja berlaku,\nkhususnya ketentuan-ketentuan yang berada dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.\nDivisi SDM akan merancang Pendidikan Para Kerja bagi pekerja\u002Fburuh baru\ndisesuaikan dengan bidang pekerjaan pekerja\u002Fburuh tersebut.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"OVERTIME_trigger","1.Yang berhak mendapat lembur adalah Pek","1.Yang berhak mendapat lembur adalah Pekerja\u002FBuruh.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"overtimeallowanceperc1","a.Hari kerja biasa 1)Untuk jam kerja lem","a.Hari kerja biasa\n\n1)Untuk jam kerja lembur penama hams dibayar gaji sebesar 1,5 (satu\nsetengah) kali upah 1 (satu) jam.\n\n2)Untuk jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali\nupah 1 (satu) jam\n\n\n\nb.Hari kerja libur resmi perusahaan\u002Flibur resmi pemerintah (Iibur\nnasional)",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"holidaysdays","1.Pekerja\u002FBuruh yang telah mempunyai mas","1.Pekerja\u002FBuruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut pada perusahaan PT. Djuanda Sawit Lestari diberikan untuk cuti\nistirahat tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja berhak mendapatkan gaji\npenuh.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"jobclassifaction1","1.Pekerja\u002FBuruh Tetap Adalah Pekerja\u002FBur","1.Pekerja\u002FBuruh Tetap\n\nAdalah Pekerja\u002FBuruh yang terikat pada hubungan kerja dengan perusahaan\nuntuk jangka waktu tidak tertentu, diangkat dengan Surat Keputusan pimpinan\nunit kerja.\n\n2.Pekerja\u002FBuruh Tidak Tetap\n\nAdalah Pekerja\u002FBuruh yang terikat pada hubungan kerja dengan perusahaan\nuntuk jangka waktu tertentu dan terbatas. Peraturan mengenai hak dan kewajiban\npekerja\u002FBuruh tidak tetap akan ditetapkan kemudian dengan Perjanjian Kerja.\n\nPekerja\u002FBuruh tidak tetap terdiri dari :\n\na.Pekerja\u002FBuruh Kontrak.\n\nAdalah Pekerja\u002FBuruh yang terikat pada hubungan kerja dengan perusahaan,\natas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu dan jabatan tenentu.\n\nb.Pekerja\u002FBuruh Harian Lepas\n\nAdalah Pekerja\u002FBuruh yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan suatu\npekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume\npekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran Pekerja\u002FBuruh\nsecara harian.\n\nc.Pekerja\u002FBuruh Borongan\n\nAdalah Pekerja\u002FBuruh yang terikat pada hubungan kerja dengan perusahaan\nuntuk menghasilkan jasa atau produksi tertentu.",{"bindId":139,"name":116,"text":117},"cbadate_end",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"jobwagegroups","2.Sistem pengupahan ditetapkan berdasark","2.Sistem pengupahan ditetapkan berdasarkan status pekerja\u002Fburuh yaitu :\n\na.Calon Pekerja\u002FBuruh (pekerja\u002Fburuh dalam masa percobaan)\n\nPengupahan pekerja\u002Fburuh ditetapkan 100% dari upah dengan ketentuan tidak\nkurang dari ketetapan Upah Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.\n\nb.Pekerja\u002FBuruh Tetap\n\nPengupahan Pekerja\u002FBuruh berdasarkan jabatan, pendidikan, pengalaman,\nkeahlian, serta kemampuan yang bersangkutan ditetapkan 100% dan upah yang\nditetapkan perusahaan.\n\nc.Pekerja\u002FBuruh Harian Lepas\n\n1.Upah pekerja\u002Fburuh diperhitungkan menurut jumlah kehadiran\n\n2.Besarnya upah harian disesuaikan dengan jenis pekerjaan, dengan hanya\nmengindahkan ketentuan-ketentuan upah minimum untuk pekerja\u002Fburuh harian\nlepas.\n\n3.Upah pekerja\u002Fburuh harian lepas tersebut diatas sudah termasuk komponen\nupah tersebut yang dalam Bab VI Pasal 34 Ayat 2 PKB ini.\n\nd.Pekerja\u002Fburuh borongan\n\nUpah diperhitungkan atas dasar hasil kerja borongan, sesuai dengan\nkesepakatan yang dibuat.",{"bindId":145,"name":132,"text":133},"holidaysweeks",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"paidpaternityleaveduration","No Jenis Lama Izin 1 Pekerja\u002Fburuh menik","No\n      Jenis\n      Lama Izin\n    \n    \n      1\n      Pekerja\u002Fburuh menikah\n      3 hari\n    \n    \n      2\n      Istri Pekerja\u002Fburuh melahirkan\n      2 hari\n    \n    \n      3\n      Mengkhitankan atau pembabtisan anak pekerja\u002Fburuh\n      2 hari\n    \n    \n      4\n      Istri\u002Fsuami\u002Fanak pekerja\u002Fburuh wafat\n      2 hari\n    \n    \n      5\n      Orang tua kandung\u002Fmertua (ibu, bapak) wafat\n      2 hari\n    \n    \n      6\n      Pekerja\u002Fburuh menikahkan anak\n      2 hari\n    \n  \n\n\nYang dimaksud hari adalah merupakan hari kalender bukan hari kerja.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"SUNDAY_trigger","b.Hari kerja libur resmi perusahaan\u002Flibu","b.Hari kerja libur resmi perusahaan\u002Flibur resmi pemerintah (Iibur\nnasional)\n\n1)Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam harus dibayar upah sebesar 2\n(dua) kali upah satu jam.\n\n2)Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam harus dibayar sebesar 3\n(tiga) kali upah 1 (satu) jam.\n\n3)Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam dan seterusnya harus dibayar 4\n(empat) kali upah satu jam.",{"bindId":155,"name":63,"text":64},"childcaredifferenttrigger",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"apprenticeships","2.Program Pendidikan dan Pelatihan dapat","2.Program Pendidikan dan Pelatihan dapat diselenggarakan didalam maupun\ndiluar perusahaan antara Iain :\n\na.Kursus, Lokakarya, Seminar, Simposium, Penataran.\n\nb.Studi banding dan sebagainya.\n\nc.Tugas belajar.\n\nd.Magang.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"ANNLEAVE_trigger","1.Tunjangan Hari Raya keagamaan diberika","1.Tunjangan Hari Raya keagamaan diberikan kepada setiap Pekerja\u002FBuruh serta\ndibayarkan 2 (dua) minggu menjelang hari raya Idul Fitri dengan ketentuan\npaling sedikit 1 (satu) bulan upah.",{"bindId":165,"name":152,"text":153},"sundayallowancetype",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"MEDICAL_trigger","1.Dalam rangka memelihara kesehatan para","1.Dalam rangka memelihara kesehatan para pekerja\u002Fburuh perusahaan\nmenyediakan fasilitas pengobatan di poliklinik perusahaan",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"healthandsafetypolicy","2.Pekerja\u002FBuruh wajib untuk melaksanakan","2.Pekerja\u002FBuruh wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang\nKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan Perusahaan.",{"bindId":175,"name":128,"text":129},"overtimeallowancetypeperiod",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"LOWWAGE_government","d.Bagi pekerja\u002Fburuh yang masa kerjanya ","d.Bagi pekerja\u002Fburuh yang masa kerjanya kurang dari 1 (tahun) berlaku Upah\nminimum yang ditetapkan oleh pemerintah sedangkan untuk masa, kerja yang\nlebihdari 1 (satu) tahun diberikan tambahan sebesar Rp. 7.500,- per bulan. SK\nUpah akan ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi yang menjadi lampiran dari\nPKB ini.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"disabilityfund","1.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Iuran u","1.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n\nIuran untuk Program Jaminan Kecelakan Kerja ditanggung oleh perusahaan.",{"bindId":185,"name":128,"text":129},"overtimeallowancetype1",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"casignemployees","Ditandatangani di Lubuk Linggau pada tan","Ditandatangani di Lubuk Linggau pada tanggal 5 Januari 2012\n\n\n\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh \n\nRakimin\n\nAhmad Faridotun\n\nSudarman\n\nJumawan\n\nSandra Susilo ",{"bindId":191,"name":63,"text":64},"childcareexcludedtrigger",{"bindId":193,"name":168,"text":169},"healthcareaccess",{"bindId":195,"name":55,"text":56},"hourspweek",{"bindId":197,"name":91,"text":92},"paidpaternityleavepay",{"bindId":199,"name":67,"text":68},"contracttrial",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"schedulesrestpw","3.Istirahat mingguan dan hari libur (Day","3.Istirahat mingguan dan hari libur (Day Off)",{"bindId":205,"name":178,"text":179},"LOWWAGE_trigger",{"bindId":207,"name":152,"text":153},"sundayallowancetype1",{"bindId":209,"name":63,"text":64},"equalityexcludedtrigger",{"bindId":211,"name":81,"text":82},"dayspweek_select",{"bindId":213,"name":162,"text":163},"annleaveallowancetype",{"bindId":215,"name":59,"text":60},"paidmaternityleaveall",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"SCHEDULE_trigger","Pembebasan Pekerja\u002FBuruh dari waktu beke","Pembebasan Pekerja\u002FBuruh dari waktu bekerja selain dari hari istirahat\u002Fhari\n(Day Off) dan hari-hari Iibur resmi nasional yang merupakan hak bagi\npekerja\u002Fburuh yang mana telah melaksanakan pekerjaan dalam waktu-waktu tertentu\natau karena sifat dan keadaannya Pekerja\u002FBuruh wajib dibebaskan untuk\nmelaksanakan pekerjaan, dengan mendapat upah berdasarkan peraturan perundangan\nberlaku.",{"bindId":221,"name":91,"text":92},"paidpaternityleave",{"bindId":223,"name":47,"text":48},"maxsicknesspaytype",{"bindId":225,"name":162,"text":163},"annleaveallowancedays1",{"bindId":227,"name":110,"text":111},"eqpay",{"bindId":229,"name":47,"text":48},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"menstruationleave","Pekeja\u002FBuruh wanita yang merasakan sakit","Pekeja\u002FBuruh wanita yang merasakan sakit pada hari pertama dan kedua haid\ntidak diwajibkan bekerja dengan mendapat upah.",{"bindId":235,"name":178,"text":179},"lowwageperiod",{"bindId":237,"name":110,"text":111},"gender",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"trainingprogrammes","1.Untuk meningkatkan kompetensi Pekerja\u002F","1.Untuk meningkatkan kompetensi Pekerja\u002FBuruh, perusahaan mengadakan program\ndiklat, dan Pekerja\u002FBuruh wajib mengikuti program diklat yang ditentukan oleh\nperusahaan.",{"bindId":243,"name":152,"text":153},"sundayallowanceperc1",{"bindId":245,"name":73,"text":107},"contractseverancepay1",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"bankholidays1","b.Libur hari raya sesuai dengan kalender","b.Libur hari raya sesuai dengan kalender nasional.",{"bindId":251,"name":128,"text":129},"overtimeallowancetype",{"bindId":253,"name":188,"text":254},"cbaratificationdate","Ditandatangani di Lubuk Linggau pada tanggal 5 Januari 2012\n\n\n\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh ",{"bindId":256,"name":257,"text":258},"hivpolicy","2.Sesuai dengan Undang-undans No. 1 tahu","2.Sesuai dengan Undang-undans No. 1 tahun 1970, Perusahaan setiap tahun akan\nmengadakan Medical Cek Up kesehatan pekerja\u002Fburuh dan meminta diadakan General\nCek Up bagi pekerja\u002Fburuh tertentu yang dianggap perlu.",{"bindId":260,"name":59,"text":60},"paidmaternityleavepay",{"bindId":262,"name":55,"text":56},"WORKHOURS_trigger",{"bindId":264,"name":47,"text":48},"sicknessmaxdays",{"bindId":266,"name":59,"text":60},"paidmaternityleave",{"bindId":268,"name":269,"text":270},"WAGES_trigger","1.Setiap Pekerja\u002FBuruh berhak atas upah ","1.Setiap Pekerja\u002FBuruh berhak atas upah sesuai dengan status, jabatan dan\ngolongannya.",{"bindId":272,"name":136,"text":137},"JOBTITLE_trigger",{"bindId":274,"name":73,"text":107},"contractseverancepay",{"bindId":276,"name":132,"text":133},"PAIDLEAV_trigger",{"bindId":278,"name":279,"text":280},"SOCSEC_trigger","1.Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek","1.Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Adalah suatu perlindungan\nPekerja\u002FBuruh dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari\npenghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa\natau keadaan yang dialami oleh Pekerja\u002FBuruh berupa Jaminan Kecelakaan Kerja,\nJaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian, sebagaimana tercantum dalam\nUndang-Undang No 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.",{"bindId":282,"name":283,"text":284},"violence","4.Jenis Pelanggaran yang termasuk Pemutu","4.Jenis Pelanggaran yang termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\n\na.Karyawan mangkir 5 (lima) kerja berturut-turut dan telah dipanggil\ntertulis 2 (dua) kali.\n\nb.Pencurian, Penipuan dan penggelapan pengusaha atau milik teman sekerja\nbarang\u002Fuang milik atau mulik teman pengusaha.\n\nc.Minuman keras yang memabokkan, madat, memakai obat bius atau\nmenyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang Iainnya yang\ndilarang oleh peraturan perundang-undangan, ditempat yang ditetapkan\nperusahaan.\n\nd.Melakukan perbuatan asusila dan atau melakukan perjudian ditempat\nkerja.\n\ne.Menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan\nmemperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupundiluar\nIingkungan perusahaan.\n\nf.Berkelahi, menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara\nkasarpengusaha alnu keluarga., pengusaha atau sesama kerja.\n\ng.Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan\nyangbertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang\nberlaku.\n\nh.Dengan ceroboh atau sengaia memsak, merugikan atau membiarkan dalam\nkeadaanbahaya milik perusahaan.\n\ni.Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan diri atau leman\nsekerjanyadaIam keadaan bahaya.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Djuanda Sawit Lestari - 2012\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2012-01-05\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2014-01-04\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2012-01-05\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Pertanian, Kehutanan, penangkapan ikan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Penanaman Padi, Perkebunan Holtikultura\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Djuanda Sawit Lestari\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Federasi Pertambangan dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE SBSI)\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Rakimin, Ahmad Faridotun\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → -9 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Referensi khusus untuk gender dalam kesetaraan upah: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → \u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 182 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Cuti libur nasional berbayar: → Hari Raya Natal, Hari Raya Idul Fitri\u002FHari Raya Kemenangan, Army Day \u002F Feast of the Sacred Heart\u002F St. Peter & Paul’s Day (30th June), Rwandan Liberation Day (4th July), Umuganura Day (first Friday of August)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → 0\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ANNLEAVE_trigger\">Tunjangan extra untuk cuti tahunan\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[290],{"title":38,"slug":34},[292],{"type":293,"data":294},"call_to_action_body_block",{"title":295,"description":296,"variant":297,"link":298},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":295,"url":299,"description":295,"rel":300,"type":301},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[303],{"type":293,"data":304},{"title":295,"description":296,"variant":297,"link":305},{"title":295,"url":299,"description":295,"rel":300,"type":301},[]]