[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-cocoa-ventures-indonesia-dengan-pk-sbsi-pt-cocoa-ventures-indonesia":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":190,"content_type_view":191,"extra_breadcrumbs":192,"body":194,"body_blocks":205,"related_pages":209},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":188,"translations":189},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-cocoa-ventures-indonesia-dengan-pk-sbsi-pt-cocoa-ventures-indonesia","76fc6aa8-89a0-11e4-b4fb-001e0bbf9952","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-cocoa-ventures-indonesia-dengan-pk-sbsi-pt-cocoa-ventures-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-cocoa-ventures-indonesia-dengan-pk-sbsi-pt-cocoa-ventures-indonesia\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.Cocoa Ventures Indonesia Dengan PK SBSI PT.Cocoa Ventures Indonesia 2012 - 2014","ba_ID","IDN PT.Cocoa Ventures Indonesia - 2012","Indonesia - IDN PT.Cocoa Ventures Indonesia - 2012","IDN PT.Cocoa Ventures Indonesia - 2012 - Pertanian, Kehutanan, penangkapan ikan",{"name":43,"data":44},"62 - PT. Cocoa Ventures.html","\n              \n              \n              \n              \n              \n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>PT. Cocoa Ventures\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT COCOA VENTURES INDONESIA DENGAN PK FSB\nKIKES (SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA)\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : KETENTUAN UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja aersama (PKB) ini dibuat antara : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT.COCOA VENTURES INDONESIA, berdasarkan pada akte Pendirian Perseroan\nterbatas PT. Cocoa Ventures Indonesia berdomisili di jalan P. Nusa Barung No.1\nKawasan Industri Medan Mabar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal ini diwakili oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bapak Mark D. Ching sebagai Direktur Utama PT. Cocoa Ventures Indonesia,\nDisertai Bapak Unggul Kalinggo sebagai Assisten Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang selanjutnya disebut “Pengusaha\u002FPerusahaan“\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PK. PT. COCOA VENTURES\nINDONESIA yang beralamat di JI. P. Nusa Barung No.1 Kawasan Industri Medan,\nMabar. Terdaftar pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kotamadya Medan.\nDalam hal ini diwakili oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Edi Muhammad Junaidi: Ketua PK.SBSI PT.Cocoa Ventures Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Amsah : Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Mhd. Indra Saputra: Wakil Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sariono : Bendahara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Anggota : Sesuai daftar hadir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Dasar, Maksud, Dan Tujuan Dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat sesuai dan berdasarkan Undang-Undang\nNomor 13 tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat -dengan maksud agar ada pedoman yang\njelas akan kepastian hak dan kewaiiban masing-masing pihak dalam hubungan\nkerja, syarat-syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial, Kesehatan dan\nKeselamatan Kerja, dan lain-lain yang menyangkut hubungan antara pengusaha\ndengan serikat buruh (pekerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat bertujuan untuk memperoleh ketenangan\nbekerja bagi Buruh, ketenangan berusaha bagi Pengusaha yang akan mendorong\npeningkatan produksi dan produktivitas kerja serta peningkatan kesejahteraan\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Istilah-Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.PKB adalah singkatan dari Perjanjian Kerja Bersama: suatu perjanjian\nantara Serikat Pekerja dengan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU No.13\nTahun 2003 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan: PT. COCOA VENTURES INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha: Direktur Utarna PT. COCOA VENTURES INDONESIA, dan\u002Fatau pejabat\nyang diberi kuasa olehnya, untuk bertindak dan atas nama PT. COCOA VENTURES\nINDONESIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Atasan langsung: Pimpinan dari tiap-tiap seksi atau departemen dan\nmembawahi para pekerja secara langsung di tiap-tiap seksi departemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Serikat Pekerja: Serikat Organisasi Serikat Pekerja yang berbasis pada PT.\nCOCOA VENTURES INDONESIA serta terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Anggota Serikat Pekerja: pekerja PT. COCOA VENTURES INDONESIA,\nmenggabungkan diri dengan Serikat Pekerja atau Organisasi Serikat Buruh yang\nsah atau yang telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia\ndan berbasis pada PT. COCOA VENTURES INDONESIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pengurus Serikat Buruh: Anggota Serikat Buruh atau anggota Organisasi\nSerikat Buruh yang sah atau yang telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja\nRepublik Indonesia dan yang berbasis pada PT. COCOA VENTURES INDONESIA yang\ndipilih oleh sesama anggota di dalam Serikat Buruh atau Organisasi Serikat\nBuruh yang berbasis pada PT. COCOA VENTURES INDONESIA untuk menjadi Pengurus\nSerikat Buruh atau Pengurus Organisasi Serikat Buruh yang berbasis pada PT,\nCOCOA VENTURES INDONESIA berdasarkan ketentuan pemilihan pengurus di dalam\nanggaran dasar\u002Fanggaran rumah tangga Serikat Buruh atau Organisasi Serikat\nBuruh yang berbasis pada PT. COCOA VENTURES INDONESIA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pekerja: setiap orang yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan,\nmenerima upah dan telah memenuni persyaratan administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pekerja Tetap: pekerja yang telah lulus masa percobaan 3 (tiga) bulan, dan\nterdaftar sebagai pekerja tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Keluarga Pekerja: Istri\u002Fsuami pertama dari pekerja serta anak-anak\npekerja dari Istri\u002Fsuami pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.lstri Pekarja: Istri pertama yang sah dan pekerja sebagaimana terdaftar\npada administrasi perusahaan (Departemen Personalia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Suami Pekerja: suami pertama yang sah dan pekerja sebagaimana tardaftar\npada administrasi perusahaan (Departemen Personalia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Anak Pekerja: semua anak dari Istri\u002Fsuami pertama, termasuk anak adopsi\nyang san menurut hukum (yang dilaporkan atau dicatatkan kepada perusahaan dari\npekerja sebagaimana terdaftar pada administrasi perusahaan (Departemen\nPersonalia). Dan anak yang diakui oleh perusahaan adalah anak pekerja sampai\ndengan anak ketiga, belum berumur lebih dan 21 tahun, belum bekerja dan belum\nmenikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Orang Tua Pekerja: ayah dan ibu kandung yang sah dan pekerja sebagaimana\nterdaftar pada administrasi perusahaan (Departemen Personalia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Mertua Pekerja: ayah dan ibu dari suami atau istri pertama pekerja\nsebagaimana terdaftar pada administrasi perusahaan (Departemen Personalia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Ahli waris adalah Istri\u002FSuami pertama, anak yang syah atau orang yang\nditunjuk oleh Buruh\u002FPekerja untuk mengurus kepentingannya kepada Perusahaan,\napabila Pekerja yang bersangkutan tidak ada menunjuk ahli waris, maka ahli\nwaris Pekerjaa dalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang\u002FHukum yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Hari Keria: hari-hari dimana Pekerja wajib menjalankan tugas pekerjaan\nyang telah ditentukan (Senin sampai Sabtu, kecuali hari libur dan diatur\nlain).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Kerja Lembur: bekerja diluar jam kerja biasa sebagaimana ditetapkan dalam\nketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Upah pendapatan Pekerja yang diberikan oleh Pengusaha sebagai sejumlah\nimbalan berupa uang atas tugas\u002Fpekerjaan yang dilakukan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Pekerjaan: pekerjaan yang dikenakan oleh Pekerja dalam suatu hubungan\nkerja dengan menerima upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Jam Kerja: jam-jam dimana Pekerja berkewajiban\u002Fditetapkan untuk berada\nditempat kerja dalam rangka melaksanakan tugas pekerjaannya pada hari-hari\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Hari Libur: hari libur nasional yang ditentukan pemerintah dan menurut\npenanggalan kalender nasional merah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Dinas Regu\u002FShift: dinas dimana pekerjaan yang dilakukan secara\nberegu\u002Fshift kerja secara bergiliran menurut jadwal kerja yang ditetapkan\nPengusaha dengan waktu kerja yang sama untuk setiap hari kerja akan tetapi\nuntuk hari istirahat libur tidak selalu sama dengan hari istirahat biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Pekerjaan Dinas: pekerja yang diberikan tugas\u002Fdinas dalam kota, luar\nKota\u002Fluar negeri, keperluan biaya dasar akan diatur oleh Perusahaan secara\nkasus per kasus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Surat Peringatan: surat resmi yang dikeluarkan oleh Pengusaha dan\nditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang ditujukan Kepada pekerja\u002Fburuh,\noleh karena ada tindakan melanggar disiplin atau perbuatan-perbuatan yang\nmelanggar disiplin atau perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam PKB\nini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaredifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareexcludedtrigger\">\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk semua Pekerja tetap di\nlingkungan Perusahan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Bila diperlukan, kedua belah pihak (Serikat Pekerja dan Pengusaha) dapat\nmengadakan Peraturan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini asalkan tidak\nbertentangan\u002Fmengganti\u002Fmengurangi isi ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam\nPerjanjian Kerja Bersama ini, dan sifatnya adalah untuk melengkapi atau\nmenyempumakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal Pengusaha atau Serikat Pekerja mengadakan perubahan nama atau\npenggabungan nama atau bentuk lain, maka pasal-pasal dari Perjanjian Kerja\nBersama ini tetap berlaku bagi para Pekerja-pekerja terhadap siapa dilakukannya\nperubahan nama atau penggabungan itu dilakukan hingga berakhirnya masa berlaku\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Disamping adanya Perjanjian Kerja Bersama ini, Pihak Pengusaha maupun\nSerikat Pekerja telah memiliki hak-hak lainnya yang diatur atau yang dilindungi\noleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Kewajiban Pengusaha Dan Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha dan Serikat Pekerja berkewajiban untuk mensosialisasikan isi\ndari PKB ini kepada seluruh Pekerja serta anggota Senkat Buruh untuk diketahui\ndan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dan Senkat Pekerja berkewajiban untuk mematuhi isi dari PKB ini\nserta saling mengingatkan jika salah satu pihak tidak mengindahkan isi PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Serikat Buruh bersama Pengusaha berkewajiban untuk memotivasi Pekerja agar\ngiat bekerja dan mematuhi peraturan yang ada dalam PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Pengakuan Hak-Hak Perusahaan Dan Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Serikat Pekerja mengakui, menghargai hak Pengusaha untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mengelola, mengatur dan menempatkan pekerja sesuai dengan kualifikasi,\nkeahlian, kecakapan dan pengalaman sesuai dengan Kebutuhan Pasar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menetapkan jenis pekerjaan, pendayagunaan tenaga kerja secara efektif dan\nefisien, pelaksanaan tehnis pekerjaan dan pelaksanaan produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha mengakui hak wewenang Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja\nuntuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sebagai satu-satunya organisasi Pekerja yang bertindak mewakili seluruh\nPekerja yang menjadi anggotanya di Perusahaan dalam masalah ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mengelola dan mengembangkan Organisasi Pekerja (SBSl) di Perusahaan dan\ntidak akanmencampuri urusan-urusan atau menghambat aktivitas Organisasi Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dan Serikat Pekerja saling tidak merintangi pekerjaan,\nperkembangan\u002Faktivitas masing-masing serta tidak merugikan kepentingan kedua\nbelah pihak selama tidak bertentangan dengan Hukum\u002FKetentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Fasilitas Untuk Serikat Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha menyediakan ruangan yang tersedia untuk kantor\u002FSerikat Pekerja\ndalam mewujudkan tugas tugas dalam organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha akan menyediakan Papan Pengumuman bagi Serikat Pekerja yang\ndapat digunakan untuk menempelkan Surat\u002FPengumuman bagi anggota Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha memberikan ijin meninggalkan Pekerjaan dengan pembayaran upah\npenuh kepada Sebanyak-banyaknya 2 (dua) fungsionaris dan Maksimum 4 (empat)\nhari kerja dalam setahun untuk hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menghadiri kongres\u002Fkonfrensi ketenagakerjaan, Permohonan Peserta\nKongres\u002FKonfrensi harus dibuktikan dengan adanya undangan tertulis pada peserta\ntersebut. Dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pegusaha 3 (tiga) hari\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memenuhi panggilan resmi Pemerintah\u002FSBSI sejauh panggilan tersebut\nberhubungan dengan masalah ketenagakerjaan dengan memberitahukan lebih dulu\nkepada Perusahaan seminggu sebelumnya dan melampirkan surat panggilan yang\ndimaksud.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk mengikuti Pendidikan Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan\nPemerintah\u002FSBSI dengan memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pimpinan Perusahaan\nseminggu sebelumnya dan melampirkan surat permintaan yang dimaksud.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Perundingan Antara Pengusaha Dan Serikat Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Hal yang menyangkut pelaksanaan PKB ini atau yang menyangkut hal lain yang\nberhubungan dengan masalah ketenagakerjaan akan diselesaikan secara musyawarah\nuntuk mufakat oleh kedua belah pihak berdasarkan Hubungan industrial\nPancasila.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Selama perundingan dilakukan, masing-masing pihak berkewajiban untuk\nmenjamin bahwa tidak akan ada tindakan yang bersifat penekanan atau paksaan\nkepada pihak lain untuk mencapai maksud dan tujuannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bila salah satu pihak bermaksud untuk merundingkan suatu masalah, baik\nyang tertuang dalam PKB ini maupun yang belum diatur, maka pihak yang\nberkehendak dapat mengajukan permohonan secara tertulis disertai\npermasalahannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bila perundingan tersebut telah diupayakan oleh kedua belah pihak temyata\nmasih belum ada kesepakatan, maka salah satu pihak diperkenankan untuk\nmengajukan ke Pegawai Mediator atau Mediasi (sesuai dengan mekanisme yang\nberlaku).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB ll : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Syarat Kerja Dan Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Semua warga Negara Indonesia atau penduduk sah yang mempunyai izin kerja\nakan dipertimbangkan untuk diterima sebagai calon Pekerja tanpa mengindahkan\nasal-usul daerah, bangsa dan kepercayaan agama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Untuk dapat diterima sebagai Pekerja harus memenuhi syarat-syarat yang\ntelah ditetapkan oleh perusahaan, yakni melalui tes dan seleksi yang\ndilaksanakan oleh Departemen Personalia Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>3.Calon Pekerja yang telah lulus seleksi, diterima menjadi Pekerja dengan\nmasa percobaan selama 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Penerimaan calon Buruh\u002FPekerja merupakan hak mutlak dan pengusaha yang\ntidak dapat dipaksakan atau dicampuri oleh pihak manapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pada masa percobaan, Pengusaha tidak\nberwajibkan membayar pesangon atau kompensasi dalam bentuk apapun kepada\npekerja (sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja yang telah lulus masa percobaan dengan baik diangkat menjadi\npekerja tetap di Perusahan sesuai dengan status penggolongannya yang ditentukan\noleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Setiap pekerja diharuskan menyerahkan data-data pribadi yang diperlukan\nPerusahan pada saat mulai bekerja atau apabila diminta oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Bila dikemudian hari ketahuan (kedapatan) data (keterangan) pribadi yang\ndiberikan oleh pekerja adalah palsu dan tidak benar, maka Pengusaha dapat\nmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan tidak hormat sesuai dengan\nPeraturan Perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Setelah diterima sebagai karyawan percobaan dan dalam masa percobaan,\npekerja wajib memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit (dengan biaya sendiri)\nuntuk memastikan kesehatannya dalam kondisi sehat dan tidak mengidap penyakit\napapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Bila perlu (dicurigakan), pengusaha berhak meminta pekerja menjalani Test\nair seni (pemakaian narkoba), kapan saja secara acak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Penempatan Kerja Dan Mutasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Semua pekerja akan ditempatkan (ditugaskan) oleh Pimpinan perusahaan\nsesuai dengan kecakapan pengalaman, kemampuan Kerja, disiplin kerja dan\nkebutuhan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Secara umum seorang Pekerja ditugaskan untuk bekerja didalam penggolongan,\ndimana ia ditugaskan. Namun untuk kepentingan Perusahaan dan kelancaran\njalannya produksi, Pimpinan Perusahaan berhak untuk mempekerjakan pekerja pada\nposisi ataupun tugas lain dalam lingkungan Perusahaan tanpa mengurangi upah\npokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pimpinan Perusahaan berhak memindah tugaskan pekerja ke bagian lain\napabila Pimpinan Perusahaan merasa tidak puas atas prestasi kerja dan konduite\npekerja yang bersangkutan atau pekerja menunjukkan prestasi kerja yang terus\nmenurun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pimpinan Perusahaan berhak untuk memutasikan pekerja atau memindahkan\npekerja ke tempat kerja lain dibawah naungan perusahaan. Pekerja yang menerima\nperintah tentang mutasinya harus menyerahkan tugas-tugasnya kepada penggantinya\natau atasannya langsung untuk melaksanakan tugas, harus sesuai dengan waktu\nyang telah ditentukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang menolak mutasi tersebut dianggap melanggar disiplin kerja\nyang dapat dikenakan Surat Peringatan. Apabila setelah mendapat surat\nPeringatan Pekerja tidakjuga mematuhinya akan dikenakan tindakan yang lebih\ntegas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Mutasi tidak boleh didasarkan atas hal-hal pribadi atau karena keanggotaan\nBuruh\u002FPekerja dalam serikat Buruh\u002FPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Mutasi hanya diperbolehkan di dalam ruang lingkup Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pelaksanaan mutasi permanen (tetap) dilakukan oleh pengusaha dan\nselanjutnya diberitahukan baik secara lisan\u002Ftertulis maksud dan tujuan atau\nalasan tersebut kepada Pekerja yang bersangkutan minimal 3 (tiga) hari sebelum\npelaksanaannya. Kecuali dalam keadaan mendesak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Promosi Dan Penurunan Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Seorang Pekerja dapat dipromosikan dan atau diangkat untuk dapat menduduki\njabatan atau posisi yang lebih tinggidari jabatan atau posisi kedudukan semula,\nseteiah mempertimbangkan prestasi dan potensi dari Pekerja yang bersangkutan\nserta tersedianya formasi dalam struktur organisasi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pelaksanaan promosi atau pengangkatan jabatan tersebut ditetapkan oleh\nPengusahan dengan surat ketetapan dari Departemen Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Sebaliknya Pengusaha dapat menurunkan atau mencabut jabatan yang disandang\nPekerja yang bersangkutan ke jabatan atau posisi yang lebih rendah, atas dasar\npertimbangan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1Bila pekerja pemangku jabatan tersebut sudah tidak sesuai atau tidak\nmemenuhi syarat lagi untuk menduduki jabatan tersebut, atas dasar evaluasi\nserta prestasi Pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2Bila Pekerja yang bersangkutan dimutasikan dari seksi atau Departemen\nlain yang tidak tersedia formasi 4 untuk itu dalam struktur Organisasi\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pelaksanaan penurunan atau pencabutan jabatan tersebut ditetapkan oleh\nPengusaha dengan Surat Ketetapanoleh Pengusaha dengan Surat Ketetapan dari\nDepartemen Personalia serta kepada pekerja tersebut akan diturunkan atau\ndicabut tunjangan jabatannya termasuk penyesuaian atas fasilitas kesejahteraan\nyang diterimanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : SISTEM KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Pengakuan Sistem Kerja Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pihak Serikat Pekerja mengakui hak Pengusaha untuk menerapkan kena shift\nbagi pekerjaan yang harus dilakukan dengan shift.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Jadwal Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pada dasarnya jadwal kerja Perusahaan yakni jumlah hari Kerja dan jam\nkerja diatur atas dasar kebijaksanaan Pengusaha menurut kepentingan Perusahaan\ndengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan dapat merubah hari Kerja dengan mengindahkan Peraturan\nPerundangan yang berlaku. Apabila ada perubahan hari kerja, perusahaan akan\nmemberitahukan terlebih dahulu kepada Pekerja atau\u002Fdan pengurus Serikat\nPekerja, melalui pengurus Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cp>3.Jumlah hari kerja seminggu adalah 6 (enam) hari Kerja, dimulai hari Senin\nsampai dengan Sabtu. Dengan jumlah jam kerja 7 jam sehari, dan 40 jam\nseminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Untuk jam kerja Perusahaan pada dasarnya diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk jam kerja Pabrik non-shift :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Hari Senin sampai Jumat : 07:00 s\u002Fd 15:00 Wib (Termasuk 1 jam\n  istirahat)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hari Sabtu : 07:00 s\u002Fd 12:00 Wib (tidak ada istirahat)\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>b.Untuk jam kerja pabrik shift :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Shift I : 07.00 s\u002Fd 15.00 Wib ( Termasuk 1 jam istirahat)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift II 1 15.00 s\u002Fd 23.00 Wib ( Termasuk 1 jam istirahat)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift III : 23.00 s\u002Fd 07.00 Wib ( Termasuk 1 jam istirahat)\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>Hari Sabtu\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Shift I : 07.00 s\u002Fd 12.00 Wib\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift II : 15.00 s\u002Fd 20.00 Wib\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift III : 23.00 s\u002Fd 04.00 Wib\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>c.Untuk Piket Keamanan\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Shift I : 08.00 s\u002Fd 16.00 Wib\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift II : 16.00 s\u002Fd 24.00 Wib\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Shift III : 24.00 s\u002Fd 08.00 Wib\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>d.Jam kerja dan hari kerja dapat diatur menurut kepentingan Perusahaan\ndengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Jam kerja adalah waktu dimana Pekerja melaksanakan pekerjaannya, pekerja\ntidak dibenarkan meninggalkan pekerjaannya tanpa mendapat izin dari atasannya\natau pimpinan perusahaan (Sesuai pengumuman No. PU-017\u002FVII\u002FCVI\u002F06 tertanggal 14\nJuli 2006, TERLAMPIR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja\u002Fburuh\nuntuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : PENGUPAHAN, TUNJANGAN, JAMSOSTEK\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Dasar Pengupahan Dan Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cp>1.Pengusaha memberikan Upah yang layak kepada Pekerja sesuai dengan\nkemampuan Perusahaan dengan ketentuan Perundangan dan peraturan pemerintah\n(sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Propinsi Sumatera Utara atau Upah Minimum\nKota Medan).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>2.Besarnya upah disesuaikan dengan perundangan\u002Fperaturan yang berlaku dan\nditambah skala upah masa kerja di perusahaan ditambah lagi komponen prestasi\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Skala upah ditetapkan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1 >1-3 tahun = Rp. 5.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2 >3-6 tahun = Rp. 30.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3 >6-9 tahun = Rp. 40.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4 >9-12 tahun = Rp. 50.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5 >12-15 tahun = Rp. 60.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.6 >15-18 tahun = Rp. 70.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7 >18-21 tahun = Rp. 85.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.8 >21-24 tahun = Rp. 100.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.9 >24-27 tahun = Rp. 110.000;-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.10 >27-30 tahun = Rp. 120.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Skala upah adalah tunjangan yang diberikan kepada Pekerja dan jumlahnya\ntergantung pada masa kerja selama di PT. Cocoa Ventures Indonesia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pembayaran upah oleh Pengusaha kepada pekerja didasarkan pada upah,\nkomponennya terdiri dan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1 Upah Pokok (= UMSK + Skala upah + Prestasi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2 Tunjangan tidak tetap (pemberian penambahan pendapatan yang dipedomani\nfaktor seperti: Subsidi Uang Makan & Transport, Kebersihan dan\nKerajinan\u002FTarget.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>3.3 Besarnya Subsidi Uang Makan dan Transport Rp.9.000,-\u002FHari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.4 Uang Kerajinan (Hanya untuk pekerja non mesin I pekerja yang tidak dapat\nuang target).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sistem Pembayaran Upah diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1 Perusahaan akan membayar gaji karyawan sesuai dengan mata uang yang\nberlaku di Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2 Cara Pembayaran Upah melalui transfer ke Rek. Bank (ditentukan oleh\nPerusahaan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3 Sistem Pembayaran Upah Bulanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4 Sistem Pembayaran Upah Borongan bagi pekerja borongan. (Untuk kerja\nborongan, kalau ada).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pajak atas upah menjadi tanggungan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Perhitungan Upah bagi Pekerja yang berhenti atau keluar:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1Apabila Pekerja yang berhenti atau keluar pada pertengahan bulan maka\nperhitungan upahnya sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>{Gaji Pokok : 25 x Berapa Hari Kerja} + {Berapa Hari Kerja x Uang Subsidi\nMakan & Transport}\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2 Jika pekerja absen selama masa kerja atau dalam hari kerja, maka upahnya\ndipotong sesuai dengan peraturan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Perusahaan akan memotong gaji pekerja dengan berbagai jenis pemotongan\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1 PPH-21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2 Jamsostek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.3 Dan lain-lain yang disepakati tidak bertentangan dengan Peraturan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Potongan Upah Pokok, yakni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Upah pokok akan di potong jika Pekerja absen tanpa alasan yang sah sesuai\ndengan ketentuan Depnaker. Potongan Upah Pokok sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Upah Pokok: 25 x Jumlah absen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Absen yang gaji\u002Fupah pokoknya dipotong adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tidak hadir tanpa izin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sakit tanpa surat dokter dari Jamsostek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Surat sakit tanpa menyebutkan penyakit apa yang dideritanya dan tanpa\nmenyebutkan obat apa yang diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Urusan pribadi dan keluarga (izin tidak dibayar)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Subsidi Uang Makan dan Transport.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.1 Subsidi Uang Makan dan Transport diberikan kepada Pekerja berdasarkan\nJumlah Kehadiran dalam sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.2 Subsidi Uang Makan dan Transport tidak diberikan bila pekerja permisi\npulang atau tidak bekerja lebih dari 3,5 jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Tunjangan Uang kerajinan (hanya untuk pekerja non mesin atau pekerja yang\ntidak ada target) dan uang target.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.1 Tunjangan uang kerajinan akan diberikan kepada pekerja yang tidak\nkehilangan jam kerja selama 1 (satu) bulan takwin, kecuali untuk hal-hal\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melakukan tugas dinas di Perusahaan atau Lembaga lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mengikuti Seminar, Pertemuan sebagai utusan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pengurus Serikat Buruh yang mempunyai tugas organisasi di luar Perusahaan\nsesuai dengan ketentuan Pasal 7 diatas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mengalami kecelakaan Kerja sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan pada\nsaat kecelakaan kerja terjadi, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) hari kecelakaan\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Absen selama 1 (satu) hari disebabkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Orang tua, mertua, istri\u002Fsuami, anak kandung, menantu meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Menikah\u002Fkawin\u002Fmenikahkan anak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lstri melahirkan\u002Fkeguguran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pulang dan jam kerja tapi tidak kurang dari 3 % jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.2 Uang kerajinan atau Uang target akan dipotong,jika:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Permisi karna urusan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Terlambat datang Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pulang dalam jam kerja tapi kurang dari 3 ½ jam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Menerima tamu pribadi pada jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Mogok Kerja, baik secara pribadi maupun berkelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>11.Kenaikan Gaji Setiap Tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan akan mengevaluasi kenaikan gaji Pekerja setiap tahun kecuali\ntelah ditentukan lain oleh Peraturan Pemerintah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Upah Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perhitungan upah Iembur diatur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan\nyang berlaku, dimana upah lembur akan dibayarkan bila Buruh\u002FPekerja melakukan\npekerjaan lebih dari jam Kerja yang telah ditetapkan oleh\nUndang-Undang\u002FPeraturan yang telah menetapkan batas waktu \u002Fjam kerja sebanyak 7\n( tujuh ) jam sehan dan 40 ( empat puluh ) jam seminggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerjaan lembur adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1Pekerjaan yang dilakukan diluar jam Kerja biasa, atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu,\natau Pekerjaan yang dilakukan pada hari libur sesuai dengan aturan jam kerja\nLembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerjaan lembur yang dilakukan tersebut diatas harus seizin atau atas\nperintah atasannya atau Pimpinan Departemen yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pada dasarnya pekerjaan lembur adalah sukarela bagi Pekerja, namun dengan\nalasan yang sifatnya mendesak dan sangat penting serta dengan memperhatikan\nfaktor keselamatan, kelangsungan proses produksi atau proses selanjutnya,\nprioritas untuk penyelesaian atas pekerjaan tersebut, Pekerja wajib menuntaskan\npekerjaan tersebut atas perintah atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Komponen upah yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan upah\nlembur adalah Upah pokok dan TunjanganTetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Cara menghitung Upah satu jam: 1\u002F173 x Upah Sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>7.Perhitungan upah jam lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perhitungan upah lembur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Hari biasa ( Senin s\u002Fd Sabtu ) :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 (satu) jam pertama = 1,5 x upah sejam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Setelah 1 (satu) jam pertama = 2 x upah sejam\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp>b.Hari minggu\u002Flibur umum:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-7 (tujuh) jam penama = 2 x upah sejam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-8 (delapan) jam pertama = 3 x upah sejam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Jam-jam seterusnya = 4 x upah sejam\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Upah sejam = 1 \u002F173 x Upah Sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pembayaran uang lembur akan dibayarkan bersamaan dengan waktu gajian dan\njumlah uang lembur akan tercantum pada kolom lembur (Over Time) di slip\ngaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Upah Bagi Pekerja Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Bagi Buruh\u002FPekerja yang berhalangan masuk kerja karena sakit, upah dapat\ndibayar dengan menunjukan Surat Keterangan dari Dokter jamsostek yang\nmenyatakan penyakit apa yang diderita Pekerja dan menyebutkan obat yang\ndiberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cp>2.Dalam hal pekerja sakit atau sedang dalam perawatan dokter maupun rawat\ninap di Rumah. Sakit dengan SuratKeterangan Dokter, maka pembayaran upah\ndilaksanakan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1Untuk 4 (empat) bulan pertama dibayar : 100 % x Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2Untuk 4 (empat) bulan kedua dibayar : 75 % x Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3Untuk 4 (empat) bulan ketiga dibayar : 50 % x Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari Upah sebelum Pemutusan Hubungan\nKerja dilakukan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>3.Pekerja yang sakit terus menerus selama 12 (dua belas) bulan dan\nberdasarkan Surat Keterangan Dokter yang sah tidak mampu lagi melakukan\nPekerjaan, dapat di PHK dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 13\u002F2003,\npasal 172.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Upah Bagi Pekerja Yang Ditahan Pihak Berwajib\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bagi Pekerja yang ditahan Pihak Berwajib pengaturannya sudah diatur didalam\nUndang-Undang no. 13\u002F2003, terdapat pada Pasal 160 diantaranya sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Dalam hal pekerja\u002Fburuh ditahan pihak yang berwajib karena diduga\nmelakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak\nwajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga\npekerja\u002Fburuh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk 1 (satu) orang tanggungan 25 % (dua puluh lima persen) dan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk 2 (dua) orang tanggungan 35 % (tiga puluh lima persen) dari Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45 % (empat puluh lima persen) dari\nUpah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih 50 % (lima puluh persen) dari\nUpah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6\n(enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja\u002Fburuh ditahan oleh\npihak yang berwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja\u002Fburuh\nyang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana\nmestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat\n(1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Tunjangan Hari Raya Keagamaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Hari Raya Keagamaan adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Hari Raya Idul Fitri bagi buruh yang beragama Islam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Hari Raya Natal bagi bumh yang beragama Kristen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Hari Raya Nyepi bagi buruh yang beragama Hindu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Hari Raya Imlek bagi buruh yang beragama Budha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>2.Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada\nBuruh\u002FPekerja akan diupayakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Hari\nRaya Keagamaan masing-masing. (sesuai PER 04\u002FMEN\u002F1994, selambat-lambatnya 1\nminggu)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdays1\">\u003Cp>3.Besarnya Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang diberikan bagi\nBuruh\u002FPekerja sbb :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Bagi Buruh\u002FPekerja-yang sudah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih,\nmaka diberikan 1 (satu) bulan Upah (Gaji).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Bagi Buruh\u002FPekena yang bekerja dalam masa percobaan tidak mendapatkan THR\ntetapi karyawan yang bekerja setelah lewat masa percobaan dan dibawah satu\ntahun 1 tahun dapat diberikan THR secara proposional. (artinya: Upah sebulan x\nMasa Kerja : 12 bln ).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Buruh\u002FPekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung dalam masa 30 (tiga\npuluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak atas THR. (sesuai\ndengan Per-04\u002FMEN\u002F1994).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tunjangan Raya dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Bantuan Meninggal Dunia, Menikah Dan Bersalin\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan memberikan santunan kepada Pekerja dan keluarga Pekerja yang\nmeninggal dunia, menikah atau bersalin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya santunan dan ketentuan pemberian santunan adalah sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1 Santunan Duka Cita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Jika pekerja yang masa kerja > 1 thn meninggal dunia Rp. 1.000.000,-\n(Apabila karyawan yang masa kerja > 3 bln < 1 thn = 50 % yang didapat\nRp.500.000,-)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Jika istri\u002Fsuami\u002Fanak kandung pekerja meninggal .....Rp. 500.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Jika orang tua\u002Fmertua Pekerja meninggal dunia ........Rp. 300.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2 Sumbangan Pernikahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sumbangan pernikahan hanya diberikan kepada pekerja yang melangsungkan\npernikahan pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Besar Sumbangan ....................................................Rp.\n500.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3 Sumbangan Bersalin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sumbangan bersalin akan diberikan kepada Pekerja atau istri Pekerja yang\nmelahirkan anak Pertama, kedua dan ketiga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Besar Sumbangan ....................................................Rp.\n500.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja yang akan memperoleh uang santunan\u002Fsumbangan tersebut harus\nterlebih dahulu mengisi formulir permohonan dan melengkapi syarat-syarat yang\ntertera pada formulir permohonan selambat -lambatnya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1 Untuk meninggal dunia: 2 minggu setelah kejadian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2 Untuk Pernikahan: 2 minggu setelah pernikahan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3 Untuk bersalin: 2 minggu setelah bersalin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Uang santunan\u002Fsumbangan akan diberikan kepada setiap Pekerja, bila orang\ntua Pekerja tersebut meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Uang santunan\u002Fsumbangan tersebut akan diberikan pada Keluarga Pekerja,\nbila melangsungkan perkawinan antar sesama Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pajak uang santunan ditanggung oleh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Kesejahteraan Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dengan Kebutuhan Buruh\u002FPekerja yang sifatnya mendadak yang tidak dapat di\nprediksikan sebelumnya maka Buruh\u002FPekerja sangat memerlukan pinjaman dalam\nbentuk uang. Dan pinjaman tersebut dapat diberikan Pengusaha dengan ketentuan\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Buruh Pekerja mengajukan pennohonan secara tertulis dengan menyebutkan\nuntuk kepeduan apa pinjaman tersebut digunakan dan harus dengan sepengetahuan\nistri\u002Fsuami kalau sudah berkeluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pinjaman dapat diberikan dalam satu tahun hanya sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Buruh\u002FPekerja tidak lebih dari 5 (lima) hari mangkir dalam satu tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Besarnya pinjaman max. 1x Upah Pokok sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pembayaran pinjaman dapat dicicil dengan ketentuan minimal 10 % dari total\nPinjaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pimpinan yang akan menentukan bisa tidaknya pinjaman diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Jaminan Sosial Buruh\u002FPekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>1.Untuk memberikan kepastian Perlindungan kepada Buruh\u002FPekerja dengan\nterjadinya Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan\nKesehatan, Pengusaha wajib mengikut sertakan Pekerja pada Program Jamsostek\nsesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Jo. PP. No. 14 Tahun 1993.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>2.Jaminan tersebut pada butir (1) meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jaminan Kecelakaan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Jaminan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Jaminan Hari Tua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>3.Jenis Ganti Rugi seperti yang dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas\nadalah berupa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Biaya pengangkutan Pekerja dari tempat kecelakaan ke rumah atau ke rumah\nsakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Biaya perawatan dan Pengobatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Biaya Penguburan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tunjangan Kecelakaan\u002FCacat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Pekerjadan ahli waris yang sah berhak menerima jamsostek sesuai dengan\nketentuan Perundang -Undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan bersedia membantu penyelesaian dari pada hak-hak Pekerja\ntersebut apabila timbul.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : PAKAIAN SERAGAM KERJA DAN PERLENGKAPAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Pakaian Seragam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Semua pekerja sesuai dengan sifat, macam dan jenis pekerjaannya, Pengusaha\nmembagikan kepada pekerja seragam untuk melakukan tugas pekerjaannya, berupa\nbaju kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap pekerja wajib dan harus memakai baju kerja sesuai dengan yang telah\nditetapkan oleh Pengusaha pada masing-masing seksi atau Departemen yang\nbersangkutan, dengan memperhatikan kebersihan, kerapian serta prosedur\npemakaian yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha membenkan pakaian seragam untuk Buruh\u002FPekerja dengan ketentuan\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.7 (tujuh) potong\u002Fwarna pakaian kerja berupa kaos, dalam 2 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.4 (empat) potong\u002Fwarna Celana dalam 2 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.2 (dua) pasang sepatu kerja, dalam 1 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja diatas 1 tahun yang berhenti bekerja tidak diwajibkan untuk\nmengembalikan pakaian dinas\u002Fseragam kerja, akan tetapi untuk pekerja dibawah 1\ntahun dan berhenti bekerja baik karena mengundurkan diri maupun di PHK, seluruh\nbiaya seragam kerja yang sudah diberikan akan dipotong dari gajinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Penggantian atas Pakaian Seragam Kerja lebih dari yang ditentukan harus\ndengan cara membeli dan harganya ditentukan oleh pengusaha sesuai dengan harga\nbeli pada saat itu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengusaha menyediakan lemari pakaian (loker) sesuai dengan kebutuhan,\npekerja yang bersangkutan wajib untuk memelihara dan menjaganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Perlengkapan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>1.Pengusaha menyediakan sarana perlengkapan kerja, khususnya yang\nberhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang dipinjam-pakaikan\nkepada pekerja di masing-masing Seksi atau Departemen sesuai dengan\nKebutuhan\u002Fkepentingannya yang ditentukan oleh Pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perlengkapan kerja tersebut wajib dan harus dipakai oleh pekerja yang\nsedang melakukan tugas pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Alat-alat pengaman kerja dan perlengkapan kerja yang diberikan Perusahaan\nbukan milik pribadi tetapi digunakan untuk kepentingan dalam bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam hal isi pekerja tidak menggunakan alat pengaman kerja dan\nperlengkapan pada saat bekerja sementara Perusahaan telah memberikannya, maka\npekerja dapat diberi sanksi, berupa teguran lisan atau peringatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Jika alat pengaman kerja dan perlengkapan kerja yang diberikan rusak, maka\npekerja dapat menukarnya dengan yang baru melalui atasannya dan menunjukan yang\nrusak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Dalam hal alat pengaman kerja dan perlengkapan kerja yang diberikan\nPerusahaan hilang atau tidak dapat menunjukan yang rusak, maka pekerja harus\ndapat mempertanggungjawabkannya dan menggantinya dengan biaya sendiri. Dan\npekerja akan mendapat sanksi berupa teguran atau Surat Peringatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : HARI LIBUR, IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DAN CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Hari Libur Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>1.Setelah bekerja sesuai menurut Hari Kerja yang sudah ditentukan, Pekerja\nberhak atas lstirahat Mingguan selama 1 (satu) hari. Yang tidak mendapat\nupah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Istirahat mingguan pada umumnya adalah hari minggu. Namun Karena sifatnya\npekerjaan di Perusahaan mengharuskan sebagian pekerja pada Hari Minggu harus\nbekerja sesuai dengan jadwal kerja yang telah disusun oleh Perusahaan, maka\nistirahat minggunya dapat jatuh pada hari lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Padahari-hari libur resmi\u002FHari Raya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,\nPekerja dibebaskan untuk bekerja dengan mendapat upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bila diperlukan untuk perubahan atau penukaran atas hari kerja dengan hari\nlibur atau sebaliknya, sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan perusahaan,\nmaka dapat dimusyawarahkan dengan serikat pekerja lebih dahulu minimal sehari\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Izin Meninggalkan Pekerjaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Buruh\u002FPekerja yang meninggalkan pekerjaannya harus mendapat izin dari\natasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp>2.Izin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Seorang pekerja dapat diizinkan untuk meninggalkan pekerjaan\u002Ftidak masuk\nbekerja dengan mendapat upah penuh, kecuali Subsidi Uang Makan dan\nTransport.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja sendiri menikah ............................................3\nhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Suami\u002Fistri pekerja, anak kandung pekerja, orang tua kandung atau mertua\npekerja, menantu pekerja Meninggal Dunia ..................2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Saudara kandung pekerja, saudara kandung suami \u002Fistri pekerja meninggal\ndunia ......................................................................1\nhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>d.Istri pekerjamelahirkan atau mengalami keguguran ......2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e.Pernikahan anak kandung pekerja ..............................2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Khitanan atau membaptiskan anak pakerja ..................2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Adik kandung menikah ..............................................1\nhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Kakek\u002Fnenek meninggal ............................................1\nhari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Izin tidak masuk bekerja karena sakit harus disertai dengan Surat\nKeterangan Dokter dengan menyatakan penyakit apa yang diderita dan obat yang\ndiberikan kepada si Pasien\u002FPekerja, sesuai dengan pasal-17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Mangkir\u002FAlpa adalah tidak masuk bekerja pada hari kerja tanpa alasan atau\npemberitahuan yang sah. Pekerja yang mangkir tersebut upahnya tidak dibayarkan\npada hari kemangkiran dengan perhitungan potongan sebagai berikut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>upah Pokok : 25 x Jumlah Hari Mangkir\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Meninggalkan perusahaan pada saat jam kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja yang meninggalkan perusahaan pada saat jam kerja baik untuk maksud\ndinas luar kepentingan pribadi pekerja, maka harus membuat permohonan tertulis\ndengan seizin pimpinan departemen\u002Fatasan langsung, surat izin tersebut\ndiserahkan kepada petugas security.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tanpa surat izin tersebut, petugas security wajib untuk melarang pekerja\nyang bersangkutan meninggalkan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja yang izin meninggalkan pekerjaan dan jumlah jam kerja kurang dari\n3 % jam pengusaha akan menghilangkan insentif kehadiran sebesar Rp. 400.000\nuntuk izin yang pertama kali dan Rp. 60.000,- untuk izin yang kedua kali dalam\nsatu bulan, kecuali jika pekerja mendapatkan celakaan atau sakit pada hari\ntersebut (sakit, harus menunjukan surat dari Dokter Jamsostek esok harinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>1.Pekerja yang telah menjalani masa kerja di perusahaan berturut-turut\nselama 1 (satu) tahun, berhak untuk cuti tahunannya salama 12 ( dua belas )\nhari kerja, dengan mendapat upah, sedang untuk hari libur mingguan pekerja atau\nhari libur resmi tidak menjadibagian dari hak cutinya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Menurut Kebutuhan atau kepentingan perusahaan maka cuti tahunan tersebut\ndapat diambil secara bersama-sama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Secara umum Cuti tahunan dilaksanakan dengan cuti masal yang dibagi dalam\n2 tahap, Tahap l pada saat sehari sebelum dan hari ketiga s\u002Fd hari ketuiuh\nsetelah Hari Raya ldul Fitri dan Tahap ke 2 pada saat sehari sebelum dan hari\nke tiga s\u002Fd hari ke tujuh setelah hari raya Imlek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Cuti dapat diambil dari masa cuti masal dengan pemberitahuan terlebih\ndahulu sebelum cuti masal dilaksanakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Permohonan pengajuan cuti tahunan tersebut, pekerja yang bersangkutan\nharus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengusaha minimal 15 hari\nsebelumnya, terkecuali jika ada hal yang bersifat mendadak dengan alasan yang\ndapat diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Perusahaan dapat menuna 1 permohonan lstirahat tahunan paling lama 6\n(enam) bulan terhitung sejak lahirnya hal istirahat tahunan tersrbut karena\nKepentingan Perusahaan dan istirahat tahunan tersebut dapat dibagi dalam\nbeberapa bagian asalkan satubagian terdapat sekurang-kurangnya 6 (enam) hari\nsecara terus menerus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Kewajiban-Kewajiban Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bahwa setiap pekerja selama melakukan atau menjalankan tugas pekerjaannya di\nareal perusahaan, berkewajlban:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Mentaati ketentuan umum yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)\nini maupun dalam peraturan intern perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja harus sudah berada di tempat kerja 10 menit sebelum mulai\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja harus memakai pakaian seragam yang bersih dan rapi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Memakai tanda pengenal (badge) pada bagian kiri dada selama bekerja atau\nberada di dalam areal perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Melakukan posting absensi sebanyak 4 kali, yakni pada saat masuk, keluar\nistirahat, masuk istirahat dan pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Memperhatikan mutu produksi\u002Fhasil pekerjaannya, serta tidak diperbolehkan\nuntuk memindahkan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya kepada pekerja lain\ntanpa seizing atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Mematuhi dan tunduk pada instruksi dari atasannya maupun prosedur kerja\nyang teiah ditentukan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dan\nwajib untuk memelihara suasana yang harmonis di tempat kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Melaporkan dengan segera kepada pengusaha, mengenai keadaan status\nkeluarganya (menikah, melahirkan, meninggal, maupun perubahan tempat tinggal)\nkepada pengusaha maksimal 2 minggu ssesudahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Menjaga, memelihara kebersihan dan kesehatan kerja dalam arti\nseluas-luasnya, baik ditempat kerja khususnya, maupun dikawasan atau areal\nperusahaan pada umumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Bersedia dipanggil untuk diberi pengarahan, teguran dan diperiksa untuk\nhal-hal tertentu demi kepentingan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Kewajiban-kewajiban lain yang secara umum merupakan kewajiban pekerja\npada umumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Setiap pekerja wajib memelihara dan memegang teguh rahasia Perusahaan\nterhadap siapapun mengenai sesuatu yang diketahuinya tentang Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Larangan-Larangan Bagi Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>1.Setiap pekerja dilarang membawa, menggunakan barang-barang atau alat-alat\natau asset miiik perusahaan keluar dari lingkungan perusahaan tanpa seizin\npimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mengambil keuntungan dengan menggunakan milik perusahaan bagi diri\nsendiri, keluarga, teman atau golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Melakukan kecurangan, pengrusakan, pencurian, atau penggelapan terhadap\nmilik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Menghina, memaki, menghasut, mengancam, atau menganiaya atasan, pimpinan\nperusahaan atau keluarganya dan teman sekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Melakukandengan sengaja pekerjaan atau perbuatan yang dapat membahayakan\ndiri sendiri maupun orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya sehingga menimbulkan\nbahaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Memberikan keterangan palsu kepada perusahaan pada saat seleksi masuk atau\npada saat yang diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan pimpinan atau pekerja lain\ndengan jalan menghasut, memfitnah dan lain sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Melakukan kegiatan poiitik di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Melalaikan tugas secara serampangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Berkelahi di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>12.Memalsukan atau menghilangkan dengan sengaja dokumen perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Setiap pekerja dilarang menggunakan Pekerjaan yang bukan tugasnya dan\ntidak diperkanankan memasuki ruangan lain yang bukan unit kerjanya, kecuali\natas perintah\u002Fseijin atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Setiap pekerja dilarang menjual\u002Fmemperdagangkan barang-barang berupa\napaun atau menyodorkan daftar sokongan\u002Fmenempelkan atau menyodorkan\nposter-poster yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan di dalam kompleks\nPerusahaan tanpa seizin Pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Setiap pekerja dilarang minum minuman keras, mabuk ditempat kerja,\nmembawa\u002Fmenyimpan\u002Fmenggunakan dan menyalah gunakan bahan Narkotik dan\nobat-obatan terlarang lainnya (apabila dicurigai memakai obat terlarang akan\ndilakukan test urine), melakukan segala macam perjudian dan berkelahi dengan\nsesama Pekerja atau pimpinan dilingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Setiap pekerja dilarang membawa senjata api\u002Ftajam kedalam iingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Setiap pekerja dilarang melakukan tindakan asusila di dalam lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Setiap pekerja dilarang merokok didalam seluruh areal perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Setiap pekerja dilarang meludah sembarangan di ruangan Pabrik\u002FKantor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Setiap pekerja dilarang membuang sesuatu sembarangan\u002Fmengotori tempat\nsaniter (WC dll) serta halaman\u002Fruangan lapangan rumput, taman-taman serta\nperkarangan Perusahaan pada umumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Dilarang memberi suap atau menerima suap berupa apa saja dari siapapun\nyang berhubungan dengan Pekerjaan Buruh\u002FPekerja bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Buruh\u002FPekerja dilarang tidur pada jam kerja kecuali telah memberitahukan\nkepada Personalia atau atasannya demi keselamatan Buruh\u002FPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Buruh\u002FPekerja dilarang makan atau istirahat diluar tempat yang telah\ndisediakan perusahaan kecuali ada izin dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Buruh\u002FPekerja dilarang mengisi daftar hadir yang bukan miliknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Tidak masuk kerja tanpa informasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Melakukan tindakan lain yang secara tegas dan umum merupakan larangan\nbagi pekerja pada umumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Pelanggaran Tata Tertib Dan Pemberian Hukuman\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Berdasarkan UU No. 13, Tahun 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, maka\nPimpinan Perusahaan menentukan macam-macam hukuman yang sesuai dengan bentuk\ndan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan dapat memberikan Peringatan secara tertulis\u002Flisan kepada setiap\nPekerja yang melakukan Pelanggaran tata tertib kerja Perusahaan antara lain\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Seringdatang terlambat atau pulan mendahului waktu yang telah\nditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Keselamatan Kerja, Petunjuk-petunjuk\natasan dan sebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Menolak perintah yang layak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Melalaikan kewajiban pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Tidak cakap melaksanakan pekerjaan walaupun dicoba dimana-mana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Tidur\u002Ftertidur pada saat jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Sering meninggalkan tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Tindakan-tindakan yang melanggar kewajiban, tata tertib dan larangan\nsebagaimana tercantum dalam Pasal 28 dan 29 yang menurut pertimbangan Pimpinan\nPerusahaan perlu diberikan Peringatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kepada Pekerja yang melakukan pelanggaran tata tertib perusahaan akan\ndiberikan peringatanberupa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Teguran Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Peringatan dalam katagori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peringatan I (Pertama)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peringatan II (Kedua)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peringatan III (Ketiga)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pemutusan Hubungan Kerja Sementara (skorsing)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pemotongan Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Surat Peringatan tidak perlu diberikan uratan-urutannya, tetapi dapat\ndinilai menurut kecil\u002Fbesarnya kesalahan Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila yang bersangkutan setelah memperoleh Peringatan lll masih\nmelakukan pelanggaran, maka perusahaan dapat meniutuskan hubungan kerja sesuai\ndengan Prosedur Undang-Undang No. 13 tahu 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pemberian peringatan tertulis disampaikan Pimpinan Perusahaan kepada\npekerja yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada PK-SBSI PT. Cocoa\nVentures Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Peringatan Lisan dapat diberikan kepada pekerja oleh atasannya dan\nbersifat membimbing untuk meningkatkan kinerja Pekerja terhadap tugas-tugas.\nPeringatan Lisan akan dilaporkan kepada Pimpinan yang berwenang baik secara\nlisan maupun secara tertulis dan akan dimasukkan dalam berkas Personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Untuk lebih jelasnya pengaturan untuk kesalahan dan sanksi yang diberikan,\ndisebutkan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk meningkatkan Disiplin kerja, menjaga keselamatan\u002Fkeamanan dan\nketertiban serta ketenangan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan\nefektivitas produksi dan kepastian sanksi\u002Fhukuman atas kesalahan yang\ndilakukan, maka Pimpinan Perusahaan menetapkan sanksi bagi karyawan yang\nmelakukan pelanggaran Disiplin Kerja\u002Fkesalahan seperti dibawah ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kategori I:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Makan di tempat kerja atau pada jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Sering “mangkir (ijin harus sebelumnya\u002Fijin sesudah mangkir tetap\ndianggap mangkir, sakit harus dengan surat dokter JAMSOSTEK yang tercantum\nbeberapa hari istirahat, Penyakit apa yang diderita pasien\u002Fpekerja dan obat\nyang diberikan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tidak mengikuti perintah mandor\u002Fpimpinan (mis. Salah campur bahan\u002Fobat,\nsalah setting mesin dan lain -lain).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Melalaikan kewajiban secara serampangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Tidak cakap melaksanakan pekerjaan walaupun dicoba dimana-mana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Dan kesalahan lain yang dapat menimbulkan bahaya dan atau kerugian bagi\nperusahaan\u002Frekan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Tidak memakai seragam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Merusak Gembok,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sanksi untuk Kategori I Berupa: Diberikan Surat Peringatan (SP I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kategori II:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melakukan kesalahan Kategori I (sudah pernah mendapat SP I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Merokok didalam seluruh areal pabrik (mencegah timbulnya bahaya\nkebakaran).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kesalahan yang merugikan perusahaan (mis. Minyak tumpah dan lain- lain)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Dan kesalahan Iain yang dapat menimbulkan bahaya dan atau kerugian bagi\nperusahaan\u002Frekan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sanksi untuk Kategori II berupa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dipotong uang kerajinan satu bulan untuk pekerja dibagian aneka ragam dan\npemotongan uang target 50% untuk pekerja dibagian mesin produksi, dan diberikan\nSurat Peringatan II (SP 2 ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kategori III :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melakukan kesalahan Kategori I s\u002Fd Kategori II (sudah pernah mendapat SP\n2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tidur\u002Fketiduran pada saat jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengambil cuti haid tidak pada waktunya yang ditentukan sehingga pada\nwaktu diperiksa ternyata tidak dalam keadaan haid\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mamalsukan surat keterangan yang sah dengan maksud untuk mangelabui\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Tidak ada di tempat kerja\u002Fmeninggalkan tempat kerja tanpa izin dari\natasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Dan lain-lain yang sifatnya bahaya\u002Fserius dan dapat merugikan\npemsahaan\u002Frekan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sanksi untuk Kategori III berupa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Skorsing tidak boleh bekerja Max. 6 bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dipotong uang kebersihan dan kerajinan satu bulan bagi pekerja di bagian\naneka ragam dan pemotongan uang target 100% untuk pekerja di bagian mesin\nproduksi dan diberikan Surat Peringatan III (SP 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kategori IV :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Setiap pekerja yang metakukan pelanggaran terhadap tata tertib Perusahaan\natau Pelanggaran Hukum yang merugikan Perusahaan dapat dikenakan sanksi\nPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dilaksanakan sesuai dengan Prosedur\nUndang-Undang No. 13 Tahun 2003, antara lain sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melakukan kesalahan Kategon I s\u002Fd Kategori III (sudah pernah mendapat SP\n3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mencuri, berjudi, mabuk dan memakai narkoba\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Berkelahi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Melakukan penganiayaan terhadap Pengusaha, keluarga Pengusaha atau teman\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Memikat Pengusaha, keluarga Pengusaha atau teman sekerja untuk\nmelakukan\u002Fmembuat sesuatu yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya milik Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Memberikan keterangan palsu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Menghina secara kasar atau rahasia Rumah Tangga Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Membongkar rahasia perusahaan atau rahasia Rumah Tangga Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Dan lain-lain yang sifatnya bahaya I serius dan dapat merugikan\nperusahaan\u002Frekan pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Memberikan atau menerima suap yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang.\nMenghina secara kasar atau mengancam Pengusaha, keluarga Pengusaha atau teman\nsekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Melakukan tindak pidana maupun pelanggaran di dalam Perusahaan yang dapat\nmenimbulkan keresahan umum atau keadaan lain yang merugikan seperti tanpa hak\nyang sah mengadakan pertemuan, penghasut, membuat atau mempertontonkan atau\nmengumumkan surat, gambar, daftar tulisan, selebaran, simbol dan lain-lain\nsemacamnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Melakukan salah satu yang tercantum dalam Pasal-29 & 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sanksi untuk Kategori IV berupa : Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Setiap Surat Peringatan berlaku 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bagi karyawan yang sudah pernah diperingati sebelumnya akan diacu pada\nketentuan diatas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Pembebasan Tugas Sementara\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pembabasan Tugas Sementara (Skorsing) dapat dikenakan kepada setiap pekerja\nyang melakukan pelanggaran seperti yang tercantum pada pasal-29 & 30,\ndengan ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja melakukan pelanggaran terhadap tata tertib atau tidak menjalankan\nkewajibannya sebagaimana mestinya atau melakukan tindakan-tindakan yang\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal pekerja melakukan kesalahan yang cukup berat memerlukan\npembuktian, maka buat sementara Pekerja tersebut dibebas tugaskan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Jangka waktu skorsing maksimal 6 (enam) bulan, kecuali dalam hal menunggu\nPutusan dari PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) maksimum 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setelah berakhir masa skorsing, pihak Perusahaan akan memberitahukan\napakah hubungan kerja terus berlanjut atau diputuskan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Skorsing juga diberlakukan terhadap Pekerja yang di minta izin pemutusan\nhubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja yang terkena skorsing dilarang memasuki tempat kerja\u002Fkomplek\npabrik kecuali atas izin pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Bila hubungan kerja dilanjutkan maka pengusaha memberikan kembali hak dari\npada Pekerja. Bilamana hubungan kerja diputuskan maka akan di tempuh prosedur\ndengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : PENYELESAIAN KELUH KESAH PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Penyelesaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha akan menyelesaikan keluhan Pekerja atau keadaan tertentu dalam\nhubungan kerja secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan jiwa Hubungan\nIndustrial Pancasila melalui prosedur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Pekerja\u002FSerikat Pekerja dengan\nPengusaha tentang syarat-syarat Kerja atau hak-hak Pekerja yang tidak diberikan\nPengusaha sebagaimana mestinya, sebelum perbedaan ini ditingkatkan menjadi\nPerselisihan Industrial ke Depnaker setempat. Kedua belah pihak harus\nmerundingkannya lebih dahulu secara langsung antara Pekerja\u002FSerikat Pekerja\ndengan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bila Perundingan pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan penyelesaian\natau pihak Pengusaha tidak bersedia untuk berunding dengan pihak\nPekerja\u002FSerikat Pekerja, maka Pekerja\u002FSerikat Pekerja dapat meneruskannya ke\nDepnaker setempat sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Berhubungan di Perusahaan telah berdiri PK-SBSI, maka wadah yang dapat\ndigunakan oleh Pekerja untuk merundingkannya dengan Pengusaha hanyalah PK-SBSI\nPT. Cocoa Ventures Indonesia sebagai Serikat Pekerja yang sah sesuai dengan\nketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bila musyawarah antar Pimpinan Perusahaan dengan Serikat Pekerja tidak\nmembawa hasil, maka penyelesaian yang Iebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan\nprosedur Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pada prinsipnya Perusahaan menyadari bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh\nPihak Perusahaan sedapat mungkin dihindarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja dengan alasan\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1Bagi pekerja yang melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang tercantum\ndalam Pasal 29 & 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2Bagi Pekerja yang sudah diberikan Surat Peringatan III (SP 3) dan masih\nmelakukan kesalahan \u002FPelanggaran yang barus diberi Surat Peringatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3Sakit yang berkepanjangan terus menerus selama lebih dari 1 (satu)\ntahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Uang penghargaan masa kerja\u002Fuang jasa tidak akan diberikan bagi\nPekerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Selama masa percobaan dan masa kerja kurang dari 3 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Absen 5 hari berturut-turut tanpa informasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang meiakukan kesalahan berat dianjurkan untuk mengundurkan diri\ndan uang penghargaan masa kerja\u002Fuang jasanya akan dipertimbangkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang melakukan kesalahan berat dan tidak ingin mengundurkan diri,\nakan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang\u002Fperaturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja harus menyerahkan Surat Pengunduran dirinya kepada Manajemen\npaling lambat 14 hari (2 minggu) sebelum tanggal pengunduran diri. Pekerja yang\ntelah mengajukan permohonan pengunduran diri dan telah disetujui tetap\ndiwajibkan untuk menjalankan tugasnya sampai dengan tanggal yang ditetapkan\ndalam surat pengunduran dirinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pekerja yang telah mencapai usia pensiun 56 tahun dapat diberhentikan\ndengan mempedomani Undang -Undang No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Pekerja yang telah diberhentikah karena telah mencapai usia pensiun tetapi\nmenurut pemeriksaan dokter masih sehat dan mempunyai keahlian khusus, maka atas\npersetujuan Pimpinan Perusahaan dapat dipekerjakan kembali sebagai tenaga\nhonorer dengan Perjanjian Kerja secara khusus untuk jangka waktu tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Bila terjadi peninjauan kembali terhadap struktur organisasi karena\nkeadaan diluar kemampuan Perusahaan atau penyusunan kembali pendaya gunaan\ntenaga kerja Perusahaan berwenang melakukan pengurangan tenaga kerja dengan\nberpedoman kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Sesuai dengan ketentuan UU No.13 tahun 2003 pasal 158 dan pasal 162,\ndalam hal terjadi pemutusan hubungan kena, karena kesalahan berat dan karena\nmengundurkan diri atas kemauan sendiri, diberikan uang pisah yang diatur\nsbb:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa Kerja >1-3 tahun 0.5 bulan gaji pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja > 3-6 tahun 1 bulan gaji pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kena > 6- 9tahun 2 bulan gaji pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kena > 9-12 tahun 2.5 bulan gaji pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja > 12-15 tahun 3 bulan gaji pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja > 15-18 tahun 4 bulan gaji pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja > 18-21 tahun 5 bulan gaji pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja > 21 tahun = 6 bulan gaji pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengaturan uang pisah ini diberlakukan hanya untuk sementara, kalau sudah\nadanya peraturan pemerintah atau ketetapan pemerintah yang disyahkan oleh\npemerintah daerah atau pemerintah pusat maka perusahaan akan langsung\nmenjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Penutup Dan Penertibannya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>1.Kesepakatan Kerja Bersama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak ditanda\ntangani dan dianggap masih berlaku 1 (satu) tahun lagi bila KKB ini belum\ndiperbaharui atau diperpanjang\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Kasepakatan Kerja Bersama ini mengikat Pengusaha dan seluruh Pekerja yang\ndiwakili oleh PK-SBSI PT. Cocoa Ventures Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bila dalam Kesepakatan Kerja Bersama ini terdapat hal-hal yang\nbertentangan dengan Ketentuan Hukum yang beriaku, maka ketentuan tersebut\nmenjadi batal demi Hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bila terdapat hal-hal yang belum cukup dalam Kesepakatan Kerja Bersama\nini, maka ketentuan dapat diatur lebih lanjut oleh Pengusaha dan PK SBSI sejauh\nhal tersebut tidak bertentangan dan tidak mengurangi isi Kesepakatan Kerja\nBersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sah, setelah ditanda tangani kedua\nbelah pihak dengan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.PerjanjianKerja Bersama Ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama\nbunyinya dan mempunyai ketentuan hukum penuh yang disampaikan kepada\nPerusahaan, Serikat Pekerja dan Kantor Dinas Tenaga Kerja KotaMedan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Penerbitan perjanjian kerja bersama ini hanya dapat dilakukan oleh\nperusahaan atau atas izin pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cp>8.Perjanjian Kerja Bersama ini ditanda tangani di Medan pada hari Kamis\nTanggal 04 September 2012 oleh Pihak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha PT.COCOA VENTURES INDONESIA dan Pihak Serikat Buruh dihadapan\nKepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak Serikat Buruh Pihak Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PK F SB KIKES PT.COCOA VENTURES NDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT.COCOA VENTURES INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EDI MUHAMAD JUNAIDI AMSAH MARK D.CHING\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KETUA SEKRETARIS DIREKTUR UTAMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MENGETAHUI :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA MEDAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SARMANSYAH LUNIS, SH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PEMBINA TK I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NIP: 19660727199303 1 003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            \n            ",{"disabilitypay":46,"PAYSCALES_trigger":50,"childcaredifferenttrigger":54,"contracttrialperiod":58,"maxsicknesspay":62,"cbadate_end":66,"ONCERISE_trigger":70,"childcareexcludedtrigger":74,"dayspweek":76,"equalitydifferenttrigger":80,"paidpaternityleavepayperc":82,"STRUCINCR_trigger":86,"hourspday":90,"funeralpay":92,"MEALALL_trigger":96,"OVERTIME_trigger":100,"pensionfund":104,"maxsicknesspayperc":106,"cbadate_start":108,"incidentalbonusdays1":110,"holidaysdays":114,"maxsicknesspaytype":118,"healthinsurance":120,"COMMUTE_trigger":124,"SUNDAY_trigger":126,"sundayallowancetype":130,"healthandsafetypolicy":132,"LOWWAGE_government":136,"overtimeallowanceperc1":140,"hourspweek":142,"paidpaternityleavepay":144,"holidaysweeks":146,"schedulesrestpw":148,"equalityexcludedtrigger":152,"contracttrial":154,"paidpaternityleave":156,"incidentalbonustype2":158,"sicknessmaxdaysnr":160,"sundayallowanceperc1":164,"LOWWAGE_trigger":166,"violence":168,"SOCSEC_trigger":172,"overtimeallowancetype":174,"cbaratificationdate":176,"disabilityfund":180,"WAGES_trigger":182,"paidpaternityleaveduration":184},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"disabilitypay","2.Jaminan tersebut pada butir (1) melipu","2.Jaminan tersebut pada butir (1) meliputi:\n\na.Jaminan Kecelakaan Kerja\n\nb.Jaminan Kematian\n\nc.Jaminan Hari Tua\n\nd.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"PAYSCALES_trigger","2.Besarnya upah disesuaikan dengan perun","2.Besarnya upah disesuaikan dengan perundangan\u002Fperaturan yang berlaku dan\nditambah skala upah masa kerja di perusahaan ditambah lagi komponen prestasi\nkerja.\n\nSkala upah ditetapkan sebagai berikut:\n\n2.1 >1-3 tahun = Rp. 5.000,-\n\n2.2 >3-6 tahun = Rp. 30.000,-\n\n2.3 >6-9 tahun = Rp. 40.000,-\n\n2.4 >9-12 tahun = Rp. 50.000,-\n\n2.5 >12-15 tahun = Rp. 60.000,-\n\n2.6 >15-18 tahun = Rp. 70.000,-\n\n2.7 >18-21 tahun = Rp. 85.000,-\n\n2.8 >21-24 tahun = Rp. 100.000,-\n\n2.9 >24-27 tahun = Rp. 110.000;-\n\n2.10 >27-30 tahun = Rp. 120.000,-\n\nSkala upah adalah tunjangan yang diberikan kepada Pekerja dan jumlahnya\ntergantung pada masa kerja selama di PT. Cocoa Ventures Indonesia.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"childcaredifferenttrigger","1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku u","1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk semua Pekerja tetap di\nlingkungan Perusahan.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"contracttrialperiod","3.Calon Pekerja yang telah lulus seleksi","3.Calon Pekerja yang telah lulus seleksi, diterima menjadi Pekerja dengan\nmasa percobaan selama 3 (tiga) bulan.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"maxsicknesspay","2.Dalam hal pekerja sakit atau sedang da","2.Dalam hal pekerja sakit atau sedang dalam perawatan dokter maupun rawat\ninap di Rumah. Sakit dengan SuratKeterangan Dokter, maka pembayaran upah\ndilaksanakan sebagai berikut :\n\n2.1Untuk 4 (empat) bulan pertama dibayar : 100 % x Upah\n\n2.2Untuk 4 (empat) bulan kedua dibayar : 75 % x Upah\n\n2.3Untuk 4 (empat) bulan ketiga dibayar : 50 % x Upah\n\n2.4Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari Upah sebelum Pemutusan Hubungan\nKerja dilakukan oleh Pengusaha.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"cbadate_end","1.Kesepakatan Kerja Bersama ini berlaku ","1.Kesepakatan Kerja Bersama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak ditanda\ntangani dan dianggap masih berlaku 1 (satu) tahun lagi bila KKB ini belum\ndiperbaharui atau diperpanjang",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"ONCERISE_trigger","2.Pengusaha wajib memberikan Tunjangan H","2.Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada\nBuruh\u002FPekerja akan diupayakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Hari\nRaya Keagamaan masing-masing. (sesuai PER 04\u002FMEN\u002F1994, selambat-lambatnya 1\nminggu)",{"bindId":75,"name":56,"text":57},"childcareexcludedtrigger",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"dayspweek","3.Jumlah hari kerja seminggu adalah 6 (e","3.Jumlah hari kerja seminggu adalah 6 (enam) hari Kerja, dimulai hari Senin\nsampai dengan Sabtu. Dengan jumlah jam kerja 7 jam sehari, dan 40 jam\nseminggu.",{"bindId":81,"name":56,"text":57},"equalitydifferenttrigger",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"paidpaternityleavepayperc","2.Izin meninggalkan pekerjaan dengan upa","2.Izin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh:\n\nSeorang pekerja dapat diizinkan untuk meninggalkan pekerjaan\u002Ftidak masuk\nbekerja dengan mendapat upah penuh, kecuali Subsidi Uang Makan dan\nTransport.\n\na.Pekerja sendiri menikah ............................................3\nhari\n\nb.Suami\u002Fistri pekerja, anak kandung pekerja, orang tua kandung atau mertua\npekerja, menantu pekerja Meninggal Dunia ..................2 hari\n\nc.Saudara kandung pekerja, saudara kandung suami \u002Fistri pekerja meninggal\ndunia ......................................................................1\nhari\n\nd.Istri pekerjamelahirkan atau mengalami keguguran ......2 hari",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"STRUCINCR_trigger","11.Kenaikan Gaji Setiap Tahun Perusahaan","11.Kenaikan Gaji Setiap Tahun\n\nPerusahaan akan mengevaluasi kenaikan gaji Pekerja setiap tahun kecuali\ntelah ditentukan lain oleh Peraturan Pemerintah.",{"bindId":91,"name":78,"text":79},"hourspday",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"funeralpay","3.Jenis Ganti Rugi seperti yang dimaksud","3.Jenis Ganti Rugi seperti yang dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas\nadalah berupa:\n\na.Biaya pengangkutan Pekerja dari tempat kecelakaan ke rumah atau ke rumah\nsakit.\n\nb.Biaya perawatan dan Pengobatan.\n\nc.Biaya Penguburan\n\nd.Tunjangan Kecelakaan\u002FCacat.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"MEALALL_trigger","3.3 Besarnya Subsidi Uang Makan dan Tran","3.3 Besarnya Subsidi Uang Makan dan Transport Rp.9.000,-\u002FHari",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"OVERTIME_trigger","7.Perhitungan upah jam lembur. Perhitung","7.Perhitungan upah jam lembur.\n\nPerhitungan upah lembur sebagai berikut :\n\na.Hari biasa ( Senin s\u002Fd Sabtu ) :\n\n-1 (satu) jam pertama = 1,5 x upah sejam\n\n-Setelah 1 (satu) jam pertama = 2 x upah sejam",{"bindId":105,"name":48,"text":49},"pensionfund",{"bindId":107,"name":64,"text":65},"maxsicknesspayperc",{"bindId":109,"name":68,"text":69},"cbadate_start",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"incidentalbonusdays1","3.Besarnya Tunjangan Hari Raya (THR) kea","3.Besarnya Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang diberikan bagi\nBuruh\u002FPekerja sbb :\n\na.Bagi Buruh\u002FPekerja-yang sudah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih,\nmaka diberikan 1 (satu) bulan Upah (Gaji).\n\nb.Bagi Buruh\u002FPekena yang bekerja dalam masa percobaan tidak mendapatkan THR\ntetapi karyawan yang bekerja setelah lewat masa percobaan dan dibawah satu\ntahun 1 tahun dapat diberikan THR secara proposional. (artinya: Upah sebulan x\nMasa Kerja : 12 bln ).",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"holidaysdays","1.Pekerja yang telah menjalani masa kerj","1.Pekerja yang telah menjalani masa kerja di perusahaan berturut-turut\nselama 1 (satu) tahun, berhak untuk cuti tahunannya salama 12 ( dua belas )\nhari kerja, dengan mendapat upah, sedang untuk hari libur mingguan pekerja atau\nhari libur resmi tidak menjadibagian dari hak cutinya.",{"bindId":119,"name":64,"text":65},"maxsicknesspaytype",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"healthinsurance","1.Untuk memberikan kepastian Perlindunga","1.Untuk memberikan kepastian Perlindungan kepada Buruh\u002FPekerja dengan\nterjadinya Kecelakaan Kerja, Kematian, Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan\nKesehatan, Pengusaha wajib mengikut sertakan Pekerja pada Program Jamsostek\nsesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Jo. PP. No. 14 Tahun 1993.",{"bindId":125,"name":98,"text":99},"COMMUTE_trigger",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"SUNDAY_trigger","b.Hari minggu\u002Flibur umum: -7 (tujuh) jam","b.Hari minggu\u002Flibur umum:\n\n-7 (tujuh) jam penama = 2 x upah sejam\n\n-8 (delapan) jam pertama = 3 x upah sejam\n\n-Jam-jam seterusnya = 4 x upah sejam",{"bindId":131,"name":128,"text":129},"sundayallowancetype",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"healthandsafetypolicy","1.Pengusaha menyediakan sarana perlengka","1.Pengusaha menyediakan sarana perlengkapan kerja, khususnya yang\nberhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang dipinjam-pakaikan\nkepada pekerja di masing-masing Seksi atau Departemen sesuai dengan\nKebutuhan\u002Fkepentingannya yang ditentukan oleh Pimpinan Perusahaan.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"LOWWAGE_government","1.Pengusaha memberikan Upah yang layak k","1.Pengusaha memberikan Upah yang layak kepada Pekerja sesuai dengan\nkemampuan Perusahaan dengan ketentuan Perundangan dan peraturan pemerintah\n(sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Propinsi Sumatera Utara atau Upah Minimum\nKota Medan).",{"bindId":141,"name":102,"text":103},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":143,"name":78,"text":79},"hourspweek",{"bindId":145,"name":84,"text":85},"paidpaternityleavepay",{"bindId":147,"name":116,"text":117},"holidaysweeks",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"schedulesrestpw","1.Setelah bekerja sesuai menurut Hari Ke","1.Setelah bekerja sesuai menurut Hari Kerja yang sudah ditentukan, Pekerja\nberhak atas lstirahat Mingguan selama 1 (satu) hari. Yang tidak mendapat\nupah.",{"bindId":153,"name":56,"text":57},"equalityexcludedtrigger",{"bindId":155,"name":60,"text":61},"contracttrial",{"bindId":157,"name":84,"text":85},"paidpaternityleave",{"bindId":159,"name":112,"text":113},"incidentalbonustype2",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"sicknessmaxdaysnr","3.Pekerja yang sakit terus menerus selam","3.Pekerja yang sakit terus menerus selama 12 (dua belas) bulan dan\nberdasarkan Surat Keterangan Dokter yang sah tidak mampu lagi melakukan\nPekerjaan, dapat di PHK dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 13\u002F2003,\npasal 172.",{"bindId":165,"name":128,"text":129},"sundayallowanceperc1",{"bindId":167,"name":138,"text":139},"LOWWAGE_trigger",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"violence","1.Setiap pekerja dilarang membawa, mengg","1.Setiap pekerja dilarang membawa, menggunakan barang-barang atau alat-alat\natau asset miiik perusahaan keluar dari lingkungan perusahaan tanpa seizin\npimpinan perusahaan.\n\n2.Mengambil keuntungan dengan menggunakan milik perusahaan bagi diri\nsendiri, keluarga, teman atau golongan.\n\n3.Melakukan kecurangan, pengrusakan, pencurian, atau penggelapan terhadap\nmilik perusahaan.\n\n4.Menghina, memaki, menghasut, mengancam, atau menganiaya atasan, pimpinan\nperusahaan atau keluarganya dan teman sekerja.\n\n5.Melakukandengan sengaja pekerjaan atau perbuatan yang dapat membahayakan\ndiri sendiri maupun orang lain.\n\n6.Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya sehingga menimbulkan\nbahaya.\n\n7.Memberikan keterangan palsu kepada perusahaan pada saat seleksi masuk atau\npada saat yang diperlukan.\n\n8.Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan pimpinan atau pekerja lain\ndengan jalan menghasut, memfitnah dan lain sebagainya.\n\n9.Melakukan kegiatan poiitik di lingkungan perusahaan.\n\n10.Melalaikan tugas secara serampangan.\n\n11.Berkelahi di lingkungan perusahaan.",{"bindId":173,"name":122,"text":123},"SOCSEC_trigger",{"bindId":175,"name":102,"text":103},"overtimeallowancetype",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"cbaratificationdate","8.Perjanjian Kerja Bersama ini ditanda t","8.Perjanjian Kerja Bersama ini ditanda tangani di Medan pada hari Kamis\nTanggal 04 September 2012 oleh Pihak\n\n\n\nPengusaha PT.COCOA VENTURES INDONESIA dan Pihak Serikat Buruh dihadapan\nKepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.",{"bindId":181,"name":48,"text":49},"disabilityfund",{"bindId":183,"name":138,"text":139},"WAGES_trigger",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"paidpaternityleaveduration","d.Istri pekerjamelahirkan atau mengalami","d.Istri pekerjamelahirkan atau mengalami keguguran ......2 hari","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT.Cocoa Ventures Indonesia - 2012\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2012-09-04\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2014-09-03\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Ministry\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2012-09-04\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Pertanian, Kehutanan, penangkapan ikan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Penanaman Padi, Perkebunan Holtikultura\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Cocoa Ventures Indonesia\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Pengurus SBSI PK. PT. Cocoa Ventures Indonesia\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Edi Muhammad, Junaidi Amsah\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 1 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → \u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Cuti libur nasional berbayar: → Hari Raya Natal, Hari Raya Idul Fitri\u002FHari Raya Kemenangan, Army Day \u002F Feast of the Sacred Heart\u002F St. Peter & Paul’s Day (30th June), Rwandan Liberation Day (4th July), Umuganura Day (first Friday of August)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → 0\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Tunjangan transportasi: → IDR 9000\u002Fday per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 → 9000.0 per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[193],{"title":39,"slug":34},[195],{"type":196,"data":197},"call_to_action_body_block",{"title":198,"description":199,"variant":200,"link":201},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":198,"url":202,"description":198,"rel":203,"type":204},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[206],{"type":196,"data":207},{"title":198,"description":199,"variant":200,"link":208},{"title":198,"url":202,"description":198,"rel":203,"type":204},[]]