[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-chingluh-indonesia-dengan-serikat-pekerja-nasional-2020-2022":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":414,"content_type_view":415,"extra_breadcrumbs":416,"body":418,"body_blocks":429,"related_pages":433},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":412,"translations":413},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-chingluh-indonesia-dengan-serikat-pekerja-nasional-2020-2022","4c7c2838-dc5e-11ea-844a-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-chingluh-indonesia-dengan-serikat-pekerja-nasional-2020-2022\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-chingluh-indonesia-dengan-serikat-pekerja-nasional-2020-2022\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Chingluh Indonesia Dengan Serikat Pekerja Nasional 2020\u002F2022","ba_ID","IDN PT. Ching Luh Indonesia - Cikupa - 2020","Indonesia - IDN PT. Ching Luh Indonesia - Cikupa - 2020","IDN PT. Ching Luh Indonesia - Cikupa - 2020 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":43,"data":44},"PT Ching Luh.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>PT Ching Luh Indonesia Cikupa\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT.CHING LUH INDONESIA DENGAN SERIKAT\nPEKERJA NASIONAL PERIODE 2020 - 2022\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa sesungguhnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan\nUndang Undang Dasar 1945 yang merupakan tujuan pembangunan nasional adalah\ntanggungjawab seluruh warga bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Republik\nIndonesia dan karenanya pengusaha dan serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh menyadari\nbahwa sektor industri sebagai wadah dalam berkarya dan mengabdi kepada\nmasyarakat, bangsa, negara dan agama adalah sarana untuk mencapai tujuan luhur\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang\nUndang Dasar 1945, Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh adalah mitra\ndalam peningkatan produktifitas dan efektifitas kerja serta kesejahteraan\nbersama. Untuk itu pengembangan hubungan industrial Indonesia sebagai suatu\nsarana hubungan industrial merupakan hal yang sangat strategis dengan tujuan\nuntuk mencapai keserasian yang mantap, tentram dan dinamis, menjamin\nkesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja Pekerja\u002FBuruh serta\nkesinambungan jalannya perusahaan yang pasti dan berkembang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk mencapai tujuan tersebut landasan yang digunakan adalah PANCASILA dan\nUUD 1945 serta seluruh peraturan perundangan yang berlaku di negara Indonesia\nyang dituangkan secara lebih jelas dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama yang\ndisusun atas dasar musyawarah mufakat untuk menjamin terpeliharanya kerjasama\nyang baik, terciptanya ketenangan kerja dan kepastian usaha, mengatur hak dan\nkewajiban para pihak yang diharapkan dapat mendorong peningkatan produktifitas,\nkuantitas dan kualitas kerja di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa serta dengan dilandasi semangat hubungan\nindustrial Indonesia, semoga kita diberkahi agar dapat melaksanakan Perjanjian\nKerja Bersama ini dengan sebaik baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp> \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILOSOFI PERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ching luh Group memulai operasi bisnisnya di tahun 1969 dengan mendirikan\nTaiwan Ching Luh Shoes Co. Ltd. oleh pendiri dan Chairmannya adalah Mr Su Ching\nLuh. Lebih dari 40 tahun, Ching Luh Group sudah membangun reputasi bisnisnya\ndan kemampuan teknisnya mulai dari Taiwan dan mengembangkan bisnisnya dengan\nfasilitas kelas dunia di China, Vietnam dan Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tahun 1986 Chairman Mr. Su Ching Luh membuat visi bisnisnya dan\nmenetapkan satu konsep manajemen dengan menekankan kualitas, mencari peluang\nbisnis, mengembangkan pegawai, menjaga kelestarian lingkungan, dan saling\nmenguntungkan. Sejak itu beliau membuat ringkasan filosofi ke dalam 8 prinsip\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Manajemen yang bijaksana berdasarkan metode yang kreatif;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kontrol yang ketat untuk memastikan ketepatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengembangan yang berkesinambungan dengan menekankan ramah lingkungan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Memperhatikan masayarakat sekitar untuk maju bersama-sama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tempat kerja yang aman dengan memperhatikan kepentingan karyawan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengembangan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pimpinan di masa\ndepan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pertanggungjawaban secara pragmatis di dalam kewajiban sosial;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Memaksimalkan nilai pemegang saham dan membagikan keuntungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saat ini Ching Luh Group adalah salah satu dari perusahaan terbesar yang\nmemproduksi sepatu olah raga dengan pelayanan yang utuh dengan mensuplai\nmerk-merk global ternama, dengan pendapatan tahunan lebih dari US$ 1 Milyar,\ndan mempunyai 80.000 karyawan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IDENTITAS PEMILIK BUKU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NAMA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N I K:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BAGIAN:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALAMAT:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NO.TELP:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TANDA TANGAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : ISTILAH - ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan adalah PT. Chingluh Indonesia yang berkedudukan Jl. Raya\nSerang Km.16 Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Banten\ndengan Akta Notaris Purnawaty, SH Nomor 13 tanggal 31 Januari 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Penanam Modal adalah pemegang saham atau pengurus yang diberi kuasa untuk\nbertindak untuk dan atas nama perusahaan. OK 24\u002F9\u002F2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha adalah pemilik perusahaan dan atau orang yang diberi kuasa\nuntuk mengelola jalannya perusahaan dan melakukan tindakan untuk dan atas nama\npemilik perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pimpinan perusahaan adalah Direksi PT. Ching Luh Indonesia atau pengurus\nyang diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Ching Luh Indonesia.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Direksi perusahaan adalah orang yang karena jabatannya ditugaskan untuk\nmengelola perusahaan atau divisi perusahaan atau divisi yang dipersamakan\ndengannya dan berwenang untuk mewakili perusahaan didalam maupun di luar\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Staff dan pimpinan adalah orang yang berdasarkan jabatan dan fungsinya\ndiberikan kewenangan untuk merencanakan, mengatur, menentukan dan melaksanakan\nkebijakan teknis sesuai dengan instruksi dan arahan umum dari direksi\nperusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Atasan langsung adalah orang yang berdasarkan jabatan dan fungsinya\ndiberikan kewenangan untuk membina atau mengembangkan dan mengawasi secara\nlangsung Pekerja\u002FBuruh pada bagiannya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Jabatan adalah sekelompok tugas dan pekerjaan dalam Perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pendidikan adalah tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang\npendidikan formal sesuai dengan sistem pendidikan nasional seperti sekolah\ndasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi\u002F universitas. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Tanah dan bangunan perusahaan adalah seluruh tempat usaha yang dikuasai\nperusahaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh\ndan untuk pekerja\u002Fburuh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang\nbersifat bebas, terbuka, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,\nmembela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja\u002Fburuh serta meningkatkan\nkesejahteraan pekerja\u002Fburuh dan keluarganya dan tercatat pada Kantor Dinas\nTenaga Kerja Kabupaten Tangerang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Pekerja\u002FBuruh adalah orang yang mempunyai hubungan kerja atas dasar\nsurat perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh Pekerja\u002FBuruh dengan pengusaha\ndan mendapatkan upah\u002F gaji yang sudah ditetapkan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan Izin\nbekerja di wilayah Indonesia. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup\naspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang\nditetapkan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh adalah Pekerja\u002FBuruh yang\nterdaftar pada SP\u002FSB diperusahaan yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan yang\nsesuai dengan AD\u002FART SP\u002FSB. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Pengurus Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh (SP\u002FSB) adalah anggota SP\u002FSB yang\ndipilih atau ditunjuk oleh anggotanya untuk memimpin SP\u002FSB yang sesuai dengan\nAD\u002FART organisasi yang disahkan oleh perangkat organisasi yang berwenang. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang memuat syarat - syarat\nkerja antara pengusaha dan Pekerja\u002FBuruh PT. Chingluh Indonesia, mengatur serta\nmenjelaskan hak dan kewajiban para. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Keluarga Pekerja\u002FBuruh adalah seorang istri \u002F suami dan anak-anak dari\nhasil perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku serta telah\ndidaftarkan secara resmi ke perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Anak adalah Anak kandung, anak tiri dan\u002Fatau anak angkat yang sah dari\npekerja\u002Fburuh; tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan\nsendiri, belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua\npuluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Anak angkat Pekerja\u002FBuruh adalah anak angkat yang ditanggung\nPekerja\u002FBuruh yang telah disahkan secara hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Suami\u002FIstri adalah seorang suami\u002Fistri yang sah menurut\nperundang-undangan yang berlaku dan telah terdaftar secara resmi di perusahaan.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Ahli waris adalah keluarga Pekerja\u002FBuruh atau yang ditunjuk\nPekerja\u002FBuruh untuk menerima setiap haknya apabila Pekerja\u002FBuruh meninggal\ndunia, dalam hal tidak ada penunjukan atas ahli warisnya maka diatur menurut\nketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Hari kerja adalah hari kerja yang dilakukan oleh Pekerja\u002FBuruh sesuai\ndengan jadwal hari kerja yang ditetapkan perusahaan dengan ketentuan hari Senin\ns\u002Fd Sabtu untuk 6 (enam) hari kerja atau Senin s\u002Fd Jumat untuk 5 (lima) hari\nkerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Hari libur adalah hari istirahat mingguan atau hari libur resmi yang\nditetapkan oleh pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Jam kerja adalah waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan bagi\nPekerja\u002FBuruh untuk berada di tempat kerja dan melaksanakan pekerjaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Jam kerja shift adalah waktu kerja yang ditentukan berdasarkan shift\natau diatur secara bergiliran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Jam lembur adalah waktu kerja yang dilakukan setelah waktu kerja pokok\nselesai atau waktu kerja yang dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau\npada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. Jam istirahat adalah waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk\nmelakukan istirahat. Pada saat istirahat Pekerja\u002FBuruh dilarang untuk bekerja\ndan tidak melakukan aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Gaji\u002Fupah adalah hak Pekerja\u002FBuruh yang diterima dan dinyatakan dalam\nbentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada\nPekerja\u002FBuruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,\nkesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi\nPekerja\u002FBuruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah\natau dilakukan dalam suatu hubungan kerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. Sehari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32. Sebulan adalah waktu selama terhitung mulai dari tanggal 01 sampai\ndengan tanggal terakhir pada bulan yang bersangkutan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang\nmengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan\nPekerja\u002FBuruh atau Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh karena adanya perselisihan\nmengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan\nkerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh dalam satu\nperusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34. Sanksi adalah hukuman yang bersifat pembinaan karena adanya pelanggaran\nPerjanjian Kerja Bersama dan tata tertib, atau perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35. Surat peringatan adalah surat resmi yang dikeluarkan perusahaan kepada\nPekerja\u002FBuruh karena adanya tindakan pelanggaran disiplin atau perbuatan yang\nmelanggar Perjanjian Kerja Bersama atau perundang-undangan yang berlaku. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu\nhal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara\nPekerja\u002FBuruh dan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37. Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi\nmengenai hal hal yang berkaitan dengan hubungan industrial yang terjadi dan\nberkembang dalam perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38.Kesejahteraan Pekerja\u002FBuruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau\nkeperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun di luar\nhubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi\nproduktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi Pekerja\u002FBuruh\ndalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan\nyang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan\nyang dialami oleh Pekerja\u002FBuruh berupa kecelakaan kerja, sakit akibat kerja,\nhari tua dan meninggal dunia. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40.Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja\ntermasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan\nyang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan\npulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41.Penghargaan adalah pemberian uang dan atau piagam penghargaan dari\npengusaha kepada Pekerja\u002FBuruh dan atau kelompok Pekerja\u002FBuruh sebagai\npenghargaan atas prestasi kerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42.Stopwork adalah penghentian pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan\nkarena kondisi tertentu dan bersifat sementara. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>43.Pekerja \u002FBuruh Masa Percobaan ( Training ) adalah Pekerja\u002FBuruh yang\nterikat dalam hubungan kerja selama 3 (tiga) bulan pertama sejak mulai\nbekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44.Pekerja Tetap adalah Pekerja\u002FBuruh yang terikat dalam hubungan kerja yang\ntelah melewati masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45. Masa Kerja adalah lamanya melaksanakan pekerjaan yang dinyatakan dalam\nsatuan waktu diperusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>46. Struktur dan Skala Upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah\nsampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang\nterendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai\ndengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>47. Peraturaan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk\noleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, yang\nmengikuti Undang – Undang dan Peraturan perundang – undangan dibawahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48. Check Of System (COS) adalah iuran untuk serikat Pekerja\u002FBuruh yang\ndibayarkan oleh anggota Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh yang bersangkutan\nberdasarkan dengan AD\u002FART organisasi yang dilakukan setiap bulan dan\npemotongannya dibantu oleh Perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>49. Addendum adalah perubahan perjanjian atau penambahan ketentuan atau\npengurangan pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokok tetapi\nmerupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati\nantara Perusahaan dan Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh yang mempunyai\nketerwakilan dalam perundingan PKB. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama (yang selanjutnya ditulis PKB) adalah perjanjian\nkerja yang merupakan hasil kesepakatan dalam perundingan bersama antara pihak\nPerusahaan ( Pengusaha ) dengan pihak Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh yang\nmemenuhi persyaratan peraturan perundang – undangan (UU No 13 Tahun 2003 dan\nPermenaker RI No 28 Tahun 2014) dalam rangka untuk mengatur Hubungan Industrial\ndemi kepentingan bersama yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban\nkedua belah pihak. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : PIHAK - PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>PT. Chingluh Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Serang Km 16, Desa\n    Talagasari Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten dengan Akta\n    Notaris Purnawaty, SH Nomor 28 tanggal 22 Juli 2019 yang diwakili oleh : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Komari sebagai Ketua tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Wahyuni Lestari sebagai sekretaris tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Liu Ming Chen sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Rini Suhartini sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Hendri Teguh K sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Tjung Tjun Liung sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Irwan Setiawan sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Heny Sanjaya sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Hendrikus HS sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>Selanjutnya disebut PIHAK PENGUSAHA \u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh (SPSI, SPN, SBJP) yang tercatat pada Kantor\n    Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jl. Raya Serang\n    Km. 16 Desa Talagasari Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, yang\n    diwakili oleh : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Asep Suherlan sebagai Ketua tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Eman Sulaeman sebagai wakil ketua tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Yulius Ardita sebagai sekretaris tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Deden Agung Setia, SH sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Arif Syarifudin sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Endang Sumantri sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Ubedillah sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Saepi Rahmat sebagai anggota tim\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Selanjutnya disebut PIHAK SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : TUJUAN DAN BATASAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tujuan dan Batasan Perjanjian Kerja Bersama sebagaiaman berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Tujuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah untuk menjelaskan hak dan\n    kewajiban pengusaha, Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan Pekerja\u002FBuruh dalam\n    rangka mengatur dan menetapkan syarat syarat kerja yang adil, setara dan\n    seimbang di lingkungan perusahaan serta untuk menciptakan, memelihara,\n    memperbaiki dan mengembangkan kerjasama yang serasi, dinamis dan harmonis.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini terbatas pada isi perjanjian dengan\n    pengertian setiap pihak mengindahkan hak dan kewajiban masing masing sesuai\n    dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pedoman dan disiplin kerja yang dibuat dapat diberlakukan sepanjang tidak\n    bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Bersama dan ketetapan peraturan\n    perundangan yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini mengikat antara Pengusaha dan seluruh\n    Pekerja\u002FBuruh di PT. Ching Luh Indonesia. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : KEWAJIBAN DAN PENGAKUAN PARA PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Wajib memberikan dan atau menjelaskan isi\nPerjanjian Kerja Bersama kepada para Pekerja\u002FBuruh dan atau anggotanya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Wajib mentaati isi Perjanjian Kerja Bersama dan\natau menertibkan anggota-anggotanya serta dapat saling menegur pihak lain\napabila tidak mengindahkan isi Perjanjian Kerja Bersama ini. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Mengakui bahwa Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\n(SP\u002FSB) yang ada di lingkungan PT. Ching Luh Indonesia merupakan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh (SP\u002FSB) yang sah sebagai wakil Pekerja\u002FBuruh, baik secara\nperorangan maupun kolektif dalam masalah ketenagakerjaan dan atau dalam hal\nhubungan kerja dan syarat-syarat kerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Tidak akan melakukan intimidasi baik langsung\nmaupun tidak langsung sehubungan dengan fungsi dan tugasnya sebagai anggota,\npengurus maupun fungsionaris Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Memberikan informasi, kepada serikat\npekerja\u002Fburuh pada saat :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1. Melakukan pertemuan sebagai bentuk forum\nkomunikasi dengan SP\u002FSB perihal informasi perubahan sistem dan kebijakan\nterkait hak pekerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2. Data-data dalam hal pembelaan anggota\u002Fpengurus\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang bersangkutan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">3. Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh (SP\u002FSB):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a.Mengakui bahwa pengusaha mempunyai wewenang untuk\nmengatur dan mengelola jalannya perusahaan dan para pekerjanya selama tidak\nbertentangan dengan ketentuan yang berlaku. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b.Akan sepenuhnya memberikan bantuan kepada pimpinan\ndan petugas yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan dalam membina, mengatur dan\nmenertibkan para Pekerja\u002FBuruh. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c.Akan sepenuhnya mendukung kebijakan\nperusahaan\u002Fadanya kegiatan dalamrangka meningkatkan produktivitas kerja\ndiperusahaan (seperti: pengaturanshift pekerja, pengaturan penempatan\nkerjasesuai dengan kapasitasproduksi, pelaksanaan program baru yang bertujuan\nmeningkatkanproduktivitas kerja dll) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">4. Dalam menjalankan tugasnya masing masing, Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh (SP\u002FSB) dan pengusaha akan berusaha menghindarkan\ntindakan-tindakan yang dapat merugikan masing- masing pihak. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">5. Kedua belah pihak saling menghargai dan\nmenghormati dan tidak mengintervensi fungsi dan tugas masing-masing selama\ntidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha menginformasikan struktur organisasi Perusahaan PT. Ching Luh\nIndonesia dan apabila ada perubahan \u002Fpergantian struktur akan diinformasikan\nkembali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : FASILITAS DAN DISPENSASI BAGI SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA\u002FBURUH (SP\u002FSB)\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dan SP\u002FSB wajib melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam\n    Protokol kebebasan berserikat FOA (Freedom Of Association).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam pelaksanaan butir FOA untuk ketentuan bebas tugas, maka untuk\n    mendukung kelancaran operasional SP\u002FSB dan sinkronisasi skala prioritas,\n    ketua SP\u002FSB wajib mengambil porsi untuk bebas tugas tersebut. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cli>Pengusaha akan memberikan dispensasi kepada Pekerja\u002FBuruh yang menjabat\n    anggota, pengurus atau yang ditunjuk untuk menghadiri rapat, musyawarah\n    atau kongres atau konferensi, pendidikan ketenagakerjaan, seminar dan\n    kegiatan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh (SP\u002FSB) dengan pemberian upah penuh.\n  \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pengusaha menyediakan Fasilitas untuk SP\u002FSB sesuai dengan ketentuan dan\n    peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh (SP\u002FSB) berhak menjalin afiliasi dan atau\n    kerjasama dengan organisasi ketenagakerjaan lain dalam rangka peningkatan\n    profesionalisme dan kompetensi kerja pengurusnya sesuai dengan\n    prinsip-prinsip kebebasan berserikat yang diatur dalam UU nomor 21 tahun\n    2000 tentang Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dan pengusaha akan memberikan\n    dispensasi terhadap pelaksanaan hal tersebut. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha membantu melakukan pemotongan iuran untuk Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh (SP\u002FSB) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam\n    Kepmenakertrans nomor 187\u002FMEN\u002FX\u002F2004 tentang Iuran Serikat Pekerja\u002FSerikat\n    Buruh. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perubahan kenaikan iuran Check Of System (COS) bagi setiap Serikat\n    Pekerja \u002F Serikat Buruh diberitahukan kepada anggotanya melalui surat\n    pengumuman oleh Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh dengan mengacu pada AD\u002FART\n    dan atau surat pernyataan dalam perekrutan keanggotaan Serikat Pekerja \u002F\n    Serikat Buruh, dan pihak Perusahaan memfasilitasi perubahan pemotongan\n    iuran Check Of System (COS) tersebut sesuai dengan nominal dan atau\n    persentase yang diajukan melalui surat permohonan kepada pihak Perusahaan\n    oleh Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh yang bersangkutan dan diatur lebih\n    detail di SOP yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh memberikan teladan kepada\n    pekerja dan anggota seperti taat aturan, datang, istirahat dan pulang tepat\n    waktu, cekrol pada tempat yang disediakan dan lain-lain. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh dapat memasang bendera organisasi Serikat\n    Pekerja \u002FSerikat Buruh, berdampingan dengan bendera Merah Putih, bendera\n    Perusahaan, dan bendera K3. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh dapat memasang papan nama Serikat Pekerja\n    \u002F Serikat Buruh di sekitar sekretariat Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh atau\n    tempat lain yang disediakan sesuai peruntukannya didalam lingkungan\n    Perusahaan, yang letaknya disesuaikan dengan layout Perusahaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan pengusaha untuk\n    kepentingan pribadi. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : DISPENSASI BAGI SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Atas permohonan Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh, Perusahaan dapat\n    memberikan dispensasi tanpa pengurangan hak wakil-wakil Serikat Pekerja \u002F\n    Serikat Buruh yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh untuk\n    menghadiri persidangan, konsultasi dengan instansi Pemerintah \u002F organisasi,\n    rapat, seminar, pendidikan dan latihan perburuhan, serta kegiatan lainnya\n    dalam rangka untuk kepentingan organisasi dan anggotanya baik di dalam\n    maupun di luar Perusahaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh atau wakil Serikat Pekerja \u002F Serikat\n    Buruh yang mengadakan kegiatan seperti ayat (1) diatas, dengan menyampaikan\n    surat permohonan dengan melampirkan surat tugas dan atau undangan dari\n    kantor \u002F instansi terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelumnya\n    kepada Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Untuk\n    ketentuan dan pelaksanaannya akan diatur tersendiri.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang sah adalah pekerja\u002Fburuh PT.\n    Ching Luh Indonesia yang bergabung\u002Fmengisi formulir keanggotaan di Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh sesuai AD\u002FART masing-masing dan telah di catatkan di\n    dalam System HRD.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang akan keluar dari\n    keanggotaan organisasi yang bersangkutan mengikuti prosedur sebagai berikut\n    : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Wajib datang langsung sendiri ke kantor\n    Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh tanpa di wakilkan oleh pekerja lain. \u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Diwajibkan Ketua dan atau Pengurus Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh yang bebas tugas atau yang diberikan mandat, berhak\n    menandatangani Surat Pengunduran Diri. \u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Mendapatkan Surat Pengunduran Diri dari\n    Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang bersangkutan. \u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dilarang\n    mempersulit pengunduran diri. \u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Apabila tidak mengikuti prosedur maka batal\n    demi hukum. \u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Manajemen akan melakukan klarifikasi dan verifikasi perpindahan\n    keanggotaan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh lama ke Serikat Pekerja\u002FSerikat\n    Buruh yang baru sebelum dilakukan pemotongan iuran. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : PENERIMAAN PEKERJA\u002FBURUH BARU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Penerimaan Pekerja\u002FBuruh baru disesuaikan dengan kebutuhan operasional\nperusahaan dengan memperhatikan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku\ndan untuk dapat diterima menjadi Pekerja\u002FBuruh harus memenuhi syarat dan\nmekanisme yang telah ditetapkan oleh pengusaha dengan ketentuan sebagai\nberikut: \u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan wajib menginformasikan lowongan Pekerjaan atau posisi kerja\n    yang dibutuhkan melalui media yang sudah ditentukan oleh pihak Perusahaan\n    yaitu media cetak atau media elektronik atau ditempel di papan informasi\n    dengan ketentuan pencari kerja harus melengkapi berkas-berkas lamaran\n    sebagai berikut : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Surat lamaran kerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Daftar Riwayat Hidup atau Curriculum Vitae\n    (CV)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Fotocopy Ijazah atau STTB\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian\n    (SKCK) yang masih berlaku\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Fotocopy KTP dari DISDUKCAPIL\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Fotocopy kartu keluarga yang terbaru atau\n    kartu keluarga sementara dari DISDUKCAPIL\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Surat keterangan kesehatan dari dokter.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h.Surat Pengalaman Kerja (bila ada)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Pas foto ukuran: 3 x 4 dan 2 x 3\n    masing-masing 1 (satu) lembar\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j.Memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak\n    (NPWP)& Efin(bila ada)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k.Memiliki kartu BPJS Kesehatan (bila ada).\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Berkas lamaran yang telah lengkap dikirim ke PO Box\u002Fkotak pos di kantor\n    pos Tangerang yang telah dibuka oleh perusahaan atau mengirimkannya ke\n    alamat email yang disediakan perusahaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan tidak memungut dan menerima biaya apapun dalam penerimaan\n    Pekerja\u002FBuruh baru dan tidak membenarkan serta menentang keras adanya\n    praktek suap dan percaloan pada proses penerimaan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pimpinan bagian dilarang menyalahgunakan jabatan\u002Fkewenangan untuk memberi\n    kemudahan kepada calon Pekerja\u002FBuruh dalam proses penerimaan Pekerja\u002FBuruh\n    dengan memberi perhatian khusus.Contoh : karena hubungan keluarga atau\n    kedekatan lainnya. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pimpinan di bagian tidak diperkenankan menerima atau merekomendasikan\n    Pekerja\u002FBuruh yang mempunyai hubungan keluarga di bagian kerja yang\n    dipimpinnya, kecuali ada ijin dari Pimpinan perusahaan karena yang\n    bersangkutan mempunyai keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan tidak akan menerima Pekerja\u002FBuruh, apabila: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Usia pelamar belum mencapai 18 tahun\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Menjadi buronan aparat keamanan\u002Fkepolisian\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Sedang dalam masa menjalani hukuman pidana\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Memberikan keterangan palsu pada saat proses\n    penerimaan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Melampirkan berkas lamaran yang palsu atau\n    dipalsukan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Masih ada hubungan kerja dengan perusahaan\n    lain\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Dinyatakan dalam kondisi tidak sehat\n    berdasarkan hasil Medical Check Up (MCU).\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang telah diterima bekerja dan belum lulus masa percobaan\n    diketahui dan terbukti telah melanggar salah satu dari ketentuan\n    sebagaimana tersebut diatas dapat diputus hubungan kerjanya secara sepihak\n    oleh pengusaha. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang sudah dinyatakan lulus masa percobaan ternyata\n    diketahui melanggar ketentuan dari salah satu ketentuan ayat 6 (Enam)\n    tersebut diatas maka akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang –\n    undangan ketenagakerjaan yang berlaku yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : SELEKSI, TES DAN ORIENTASI PEKERJA\u002FBURUH BARU\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Calon Pekerja\u002FBuruh harus menjalani proses seleksi dan tes penerimaan\n    Pekerja\u002FBuruh baru yang terdiri dari beberapa tahap antara lain seleksi\n    berkas lamaran, tes tertulis, tes skill\u002Fkeahlian, tes kesehatan, tes\n    interview atau seleksi dan tes lainya yang ditentukan berdasarkan kebutuhan\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang lulus seleksi penerimaan, diberikan orientasi oleh tim\n    perusahaan tentang pengenalan perusahaan, hak dan kewajiban pekerja\u002FBuruh,\n    syarat-syarat kerja, tata tertib, Perjanjian Kerja Bersama,\n    fasilitas-fasilitas lainnya yang diterima Pekerja\u002FBuruh baru, pemberian\n    kartu pengenal dan kartu absensi dan atau alat pencatat waktu kerja serta\n    penandatangan surat perjanjian kerja dan pengenalan SP\u002FSB oleh\n    masing-masing pengurus SP\u002FSB terkait. Orientasi dilaksanakan 2 hari kerja\n    disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat perjanjian kerja dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandangani oleh kedua\n    belah pihak dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) berkas. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tidak\n    bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perundangan yang\n    berlaku. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penandatanganan perjanjian kerja ditandatangani oleh Pekerja\u002FBuruh yang\n    bersangkutan dengan pengusaha dan atau pihak yang ditunjuk oleh pihak\n    perusahaan sesuai dengan fungsinya. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cli>Calon Pekerja\u002FBuruh diterima sebagai Pekerja\u002FBuruh dengan masa percobaan\n    selama-lamanya 3 (tiga) bulan terhitung sejak mulai bekerja di perusahaan.\n  \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Selama dalam masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan\n    kerja secara sepihak sesuai perundang-undangan yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama dalam masa percobaan, Pekerja\u002FBuruh baru dapat dinyatakan tidak\n    lulus masa percobaan apabila tidak memenuhi persyaratan dan diputuskan\n    hubungan kerjanya oleh pengusaha melalui penilaian pimpinan departemen\n    masing-masing atas dasar penilaian yang obyektif. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh baru yang gagal dalam masa percobaan akan diberikan surat\n    keterangan tidak lulus masa percobaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Gaji\u002FUpah selama masa percobaan sama dengan standar upah yang berlaku di\n    perusahaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002FBuruh yang memenuhi syarat dan telah menyelesaikan masa\n    percobaan diangkat sebagai Pekerja\u002FBuruh tetap sesuai dengan status dan\n    penggolongannya. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengangkatan sebagai Pekerja\u002FBuruh tetap diperusahaan dilakukan dengan\n    memberikan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan\n    atau yang ditunjuk dan akan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan\n    setelah lulus masa percobaan. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : TENAGA KERJA ASING\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan memiliki ijin tertulis\n    dari instansi yang terkait dan atau pejabat yang ditunjuk. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam hubungan kerja untuk\n    jabatan tertentu dan waktu tertentu sesuai dengan ketentuan\n    perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha akan menunjuk tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai\n    pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha akan memberikan pendidikan, penjelasan serta penyuluhan bagi\n    tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan\n    sosial budaya serta sistem Hubungan Industrial di Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. Ching Luh Indonesia harus dapat\n    bekerjasama dengan baik dan harmonis, dapat menjadi teladan dan memberikan\n    contoh yang baik bagi Pekerja\u002FBuruh lainnya serta tunduk dan patuh terhadap\n    Perjanjian Kerja Bersama dan perundang-undangan lainnya yang berlaku di\n    Indonesia. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : EVALUASI JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Memuat tugas dan tanggung jawab jabatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penilaian Tahunan dan Produktifitas Pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : PROMOSI, DEMOSI, MUTASI, ROTASI DAN PEMINJAMAN PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Promosi, Demosi, Mutasi, Rotasi dan Peminjaman Pekerja merupakan wewenang\npengusaha dan dalam pelaksanaannya pengusaha akan selalu mempertimbangkan\nkreatifitas, kemampuan dan ketrampilan Pekerja\u002FBuruh itu sendiri sesuai dengan\nkebutuhan teknis operasional perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Promosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja Pekerja\u002FBuruh,\nsemua Pekerja\u002FBuruh mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan prestasi\ndan kemampuan kerja, termasuk kesempatan untuk dipromosikan dengan prosedur dan\nsyarat sebagai berikut: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Prosedur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">1. Promosi gaji dilakukan 2 (dua) kali dalam 1\n(satu) tahun di bulan April dan Oktober dengan pengajuan lengkap disetujui\nsampai jajaran Direktur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">2. Promosi Jabatan dapat diajukan setiap bagian pada\nbulan berjalan sesuai dengan kebutuhan posisi jabatan yang ada dan telah\nmelakukan masa training jabatan maksimal 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">3.Pekerja\u002FBuruh yang di promosikan kenaikan jabatan\nwajib mengikuti tes kompetensi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">4.Pekerja\u002FBuruh yang dinyatakan lulus promosi akan\nmenerima Surat Keputusan perubahan jabatan yang disertai dengan adanya\nperubahan upah pokok dan tunjangan sesuai dengan jabatan yang baru pada bulan\nberikutnya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">5.Pekerja\u002FBuruh yang tidak lulus dalam training 3\nbulan promosi sesuai ayat 3, maka akan dikembalikan ke jabatan atau pangkat\nyang lama sesuai dengan tanggung jawabnya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Syarat-syarat promosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Syarat-syarat kelengkapan dokumen pengajuan promosi\nadalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Form Pengajuan ”Promosi Gaji\u002FJabatan”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Form Penilaian Kinerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Struktur Organisasi Terupdate (khusus untuk promosi\njabatan). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Form Perubahan Gaji. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Form Penilaian Kompetensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Demosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Demosi atau penurunan jabatan adalah tindakan organisasional yang dilakukan\noleh Manajemen kepada Pekerja\u002FBuruh berupa penurunan jabatan 1 (satu) tingkat\ndari jabatan sebelumnya dikarenakan : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Yang bersangkutan dinyatakan secara obyektif\ntidak cakap, tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja dan\ntidak memenuhi kriteria jabatan yang dipersyaratkan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Yang bersangkutan melanggar peraturan tata tertib\ndan ketentuan yang berlaku. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Pekerja\u002FBuruh yang mengalami demosi\u002Fpenurunan\njabatan karena tidak cakap atau atas kemauannya sendiri, maka gaji pokok tidak\nakan berubah. Sedangkan tunjangan jabatan dan tunjangan lain akan hilang atau\nmenyesuaikan jabatan baru. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Demosi dapat diajukan karena adanya perubahan\nStruktur Organisasi di perusahaan dimana dengan adanya perubahan Struktur\ntersebut berakibat kepada berkurangnya jumlah pimpinan yang di posisi tertentu.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Mutasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Mutasi adalah pemindahan pekerja\u002Fburuh dari\ndepartemen satu ke departemen lain berdasarkan kebutuhan perusahaan dengan\npertimbangan demi kelancaran kerja\u002Fproduksi dan juga efisiensi yang menjadi\nkewenangan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pekerja wajib melaksanakan mutasi yang telah\nditetapkan oleh perusahaan. Penolakan terhadap mutasi adalah pelanggaran. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Mutasi atau pemindahan pekerja\u002Fburuh dapat\ndilakukan apabila kondisi kesehatan dan kemampuan pekerja tidak memungkinkan\nuntuk tetap melakukan pekerjaannya berdasarkan rekomendasi dokter perusahaan.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Proses mutasi harus dilakukan sesuai dengan\nprosedur yang berlaku, mengisi surat mutasi yang disetujui oleh pimpinan\ndepartemen. Form mutasi harus diselesaikan sebelum pelaksanaan mutasi tersebut.\nJika tidak mengikuti prosedur, dianggap tidak sah dan pimpinan departemen harus\nbertanggung jawab sepenuhnya terhadap akibat yang ditimbulkan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Hal-hal yang berkaitan dengan mutasi berlaku\nsesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Mutasi tidak boleh dilakukan jika atas dasar\nketidak sukaan terhadap Pekerja\u002Fburuh. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Pekerja yang dimutasi kebagian\u002Fdepartemen lain\ntidak mengurangi hak atas upah. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Rotasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rotasi adalah perpindahan tugas kerja dalam satu departemen dengan tidak\nmengubah status jabatan dan upah yang diterima dengan ketentuan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Rotasi adalah wewenang Departemen dengan\nmemberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada HR Dept.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Rotasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan\noperasional perusahaan dan rotasi tersebut tidak bersifat diskriminasi dan\nintimidasi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Peminjaman Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peminjaman pekerja adalah bentuk dari pelaksanaan rotasi dan bagian dari\nproject multi skill pekerja, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan jumlah SDM di\ntempat kerja sesuai model mix sepatu yang dikerjakan yang bertujuan untuk\nmemperlancar jalannya proses kerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketentuan pelaksanaan peminjaman pekerja adalah sbb:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Peminjaman pekerja adalah wewenang Departemen\nterkait dengan memberitahukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelumnya secara\ntertulis kepada Departemen HR. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Peminjaman pekerja dilakukan apabila departemen\nterkait membutuhkan tambahan pekerja dari departemen lain untuk mensupport\npenyelesaian pekerjaan dan departemen lain tersebut terdapat kelebihan pekerja\nyang dapat diperbantukan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Dilakukan komunikasi oleh HR kepada pekerja yang\ndipinjamkan tersebut. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Peminjaman pekerja dilakukan sesuai dengan\nkebutuhan operasional perusahaan, tidak bersifat diskriminasi dan atau\nintimidasi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Batas waktu peminjaman adalah maksimal 3 (tiga)\nbulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : URAIAN TUGAS DAN INSTRUKSI KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.Setiap Pekerja\u002FBuruh berkewajiban melaksanakan\nuraian tugas (job description) dan instruksi kerja yang diberikan kepadanya\nberkaitan dengan posisi dan jabatan yang disandangnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2.Uraian tugas dan instruksi kerja ditetapkan oleh\nperusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : BATAS USIA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Batas usia maksimum bagi Pekerja\u002FBuruh untuk mengakhiri masa kerjanya\n    adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Ketentuan saat berakhirnya hubungan\n    kerja atas dasar tanggal kelahiran sebagaimana tercatat pada perusahaan.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila perusahaan memandang perlu maka untuk Pekerja\u002FBuruh yang telah\n    melampaui batas usia 56 (lima puluh enam) tahun tersebut masih dapat\n    melanjutkan hubungan kerjanya sebagai Pekerja\u002FBuruh dengan perjanjian kerja\n    berdasarkan hasil negosiasi yang bersangkutan dengan pimpinan perusahaan\n    dengan berdasarkan hal - hal sebagai berikut: \n    \u003Cp>a.Kesediaan Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b.Kesehatan dan kemampuannya.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c.Keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja\u002FBuruh yang mencapai usia 50 (Lima Puluh) dapat mengajukan\n    pensiun dini atas kemauan sendiri dengan syarat pengajuan dilakukan minimal\n    1 (satu) bulan sebelumnya untuk mendapat persetujuan dari Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch2>BAB IV : HARI KERJA, WAKTU ISTIRAHAT, WAKTU KERJA LEMBUR, KARTU PENGENAL\nDAN ALAT PENCATAT WAKTU KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : HARI KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Cp>1. Perusahaan melaksanakan waktu kerja sesuai ketentuan peraturan dan\nperundangan undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Hari kerja untuk NON SHIFT :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Adalah 5 hari kerja dalam seminggu, yaitu dari hari\nSenin s\u002Fd hari Jum’at, 8 (delapan) jam per hari, 40 (empat puluh) jam per\nminggu. Sabtu dan Minggu sebagai istirahat mingguan dengan waktu kerja diatur\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Hari\n        kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jam\n        kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jam\n        Istirahat\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Senin ~ Kamis\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.30 – 16.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.30 – 12.30\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jum’at\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>07.30 – 17.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.30 –13.00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sabtu & Minggu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istirahat mingguan\u002Flibur\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Hari kerja untuk SHIFT :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">I. Adalah 6 hari kerja dalam dalam seminggu, yaitu\ndari hari Senin s\u002Fd hari Sabtu. 7 (tujuh) jam per hari, 5 ( lima) jam pada hari\nkerja terpendek untuk hari Sabtu, dengan total 40 (empat puluh) jam per minggu.\nHari Minggu sebagai istirahat mingguan dengan waktu kerja diatur sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Kelompok\n        Hari Kerja Shift\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jam\n        Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Jam\n        Istirahat\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Shift I\n        ( Pagi ) \n\n        \u003Cp>Senin ~ Jum’at\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sabtu\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>07:00\n        – 15:00 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>07.00 – 12.30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>11:00\n        - 12:00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>11.00 – 11.30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Shift\n        II (Siang) \n\n        \u003Cp>Senin ~ Jum’at\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sabtu\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>15:00\n        – 23:00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>12.30 – 18.00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>20.00\n        - 21.00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>16.30 - 17.00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Shift\n        III (Malam) \n\n        \u003Cp>Senin ~ Jum’at\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Sabtu\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>23:00\n        – 07:00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>18.00 – 21.30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cp>03.00\n        - 04.00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>20.00 – 20.30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">II. Pengaturan jam istirahat disesuaikan dengan\ndepartemen masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan mesin produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">III. Bahwa untuk hari Sabtu jika ada kebutuhan\nlembur, maka jam kerjanya disesuaikan dengan jadwal jam kerja lembur yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap Pekerja\u002FBuruh pada saat jam masuk dan jam keluar kerja wajib\nmelakukan barcode absensi pada mesin absen yang telah disediakan, kecuali bagi\nPekerja\u002FBuruh yang sedang melaksanakan dinas luar. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ketentuan hari dan jam kerja dalam pasal ini dapat dirubah dengan\nmengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas kesepakatan\nantara Pengusaha dengan Serikat Pekerja \u002F Serikat Buruh, selanjutnya perubahan\nwaktu kerja akan diberitahukan melalui pengumuman dari HRD. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ketentuan mengenai pengaturan jam kerja dan hal-hal lain yang terkait\nseperti: perubahan jam kerja, jam kerja lembur, perubahan shift dan hal lain\nyang mengikutinya menjadi kewenangan perusahaan dan akan dilakukan pengaturan\nsesuai dengan perundangan yang berlaku dan jika ada perubahan akan\ndiinformasikan ke Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Waktu mulai dan berakhirnya jam kerja diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Waktu mulai bekerja, istirahat dan berakhirnya\njam kerja ditandai dengan bunyi bel dan atau sesuai dengan waktu yang telah\nditentukan di masing-masing bagian. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja\u002FBuruh harus melakukan pencatatan waktu\nkehadiran pada mesin pencatat waktu dan dilakukan pada waktu masuk dan pulang\nkerja serta dilakukan oleh Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Apabila Pekerja\u002FBuruh tidak melakukan pencatatan\nwaktu kehadiran pada saat masuk atau pulang kerja yang disebabkan oleh kondisi\ntertentu dengan alasan yang dapat diterima, maka Pekerja\u002FBuruh tersebut\nberkewajiban melakukan presensi (kehadiran) abnormal dengan memberitahukan ke\nbagian security dan administrasi bagian dan dilaporkan ke bagian Payroll dan\ndikenakan sanksi sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Khususnya untuk Pekerja\u002FBuruh dibagian tertentu jam kerja diatur\ntersendiri berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan, dalam kondisi tertentu\napabila terjadi perubahan hari dan waktu kerja pimpinan perusahaan akan\nmemberitahukan terlebih dahulu melalui SP\u002FSB. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : WAKTU ISTIRAHAT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cli>Istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah\n    bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut\n    tidak termasuk jam kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam istirahat secara umum ditentukan selama 1 jam (60 menit).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam istirahat hari Jumat selama 1,5 jam (90 menit) untuk non shift dan\n    shift 1.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam istirahat hari Sabtu (waktu kerja lembur) selama 30 menit untuk 5 jam\n    kerja dan 1 jam (60 menit) untuk 6 jam kerja dan seterusnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam istirahat untuk bulan Puasa ditentukan selama 30 menit untuk non\n    shift, kecuali hari Jum’at istirahat selama 1 jam (60 menit). \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja\u002FBuruh yang sifat kerjanya tidak dapat ditinggalkan, jam\n    istirahat dapat diatur lain oleh atasannya tanpa mengurangi hak\n    Pekerja\u002FBuruh dan tetap mengacu pada ketentuan ayat 1.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pada waktu istirahat Pekerja\u002FBuruh dilarang melaksanakan aktivitas kerja\n    apabila menjalankan kerja pada waktu istrirahat akan di berikan Sanksi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>8.Pengusaha menyediakan fasilitas hiburan di tempat istirahat (Kantin)\n    bagi Pekerja\u002FBuruh agar dapat menghilangkan kejenuhan dalam bekerja. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : WAKTU KERJA LEMBUR DAN PERHITUNGAN UPAH LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja\u002FBuruh di luar\n    jam kerja yang ditetapkan oleh perusahaan atau yang dilakukan pada hari\n    libur mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha\n    dan persetujuan tertulis dari Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cli>Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam\n    1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pada dasarnya kerja lembur adalah bersifat sukarela bagi Pekerja\u002FBuruh.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perhitungan upah lembur : \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Prinsip dasar perhitungan upah lembur:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Sesuai dengan Kepmenakertrans nomor\n102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004, prinsip dasar perhitungan upah lembur diatur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em\">i.Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah\nbulanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em\">ii.Tarif upah lembur per jam adalah 1\u002F173 x upah\nsebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Upah sebulan ialah upah\u002Fgaji pokok ditambah\ndengan tunjangan yang bersifat tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Perhitungan upah lembur untuk waktu kerja 6\n(enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Pada hari kerja biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Untuk lembur 1 (satu) jam pertama : 1,5 x upah\nsejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Untuk lembur jam ke-2 (dua) dan seterusnya: 2,0 x\nupah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii.Pada hari libur resmi pemerintah atau hari libur\nmingguan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 7 (tujuh) jam pertama: 2,0 x upah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jam ke-8 (delapan): 3,0 x upah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jam ke-9 (sembilan) dan seterusnya: 4,0 x upah\nsejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">iii.Pada hari libur resmi pemerintah yang jatuh\npada hari kerja terpendek:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 5 (lima) jam pertama: 2,0 x upah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jam ke-6 (enam): 3,0 x upah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jam ke-7 (tujuh) dan seterusnya: 4,0 x upah\nsejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Perhitungan upah lembur untuk waktu kerja 5\n(lima) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Pada hari kerja biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Untuk lembur 1 (satu) jam pertama : 1,5 x upah\nsejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Untuk lembur jam ke-2 (dua) dan seterusnya: 2,0 x\nupah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii.Pada hari libur resmi pemerintah atau hari libur\nmingguan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 8 (delapan) jam pertama: 2,0 x upah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jam ke-9 (sembilan): 3,0 x upah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jam ke-10 (sepuluh) dan ke-11 (sebelas): 4,0 x\nupah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Upah lembur dibayarkan kepada Pekerja\u002FBuruh yang\nbekerja lembur, untuk Pekerja\u002FBuruh dengan sistem all in kelebihan jam kerja\ntidak diperhitungkan sebagai jam kerja lembur diperhitungkan terpisah sesuai\ndengan perjanjian kerja yang telah disepakati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Pekerja yang masuk pada periode lembur – libur lebaran Idul Fitri,\nmendapatkan benefit tambahan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Penambahan bonus insentif kehadiran Rp.\n150.000,-\u002Fhari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Uang makan menjadi Rp. 25.000,-\u002Fhari\nkehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Uang transport menjadi Rp. 20.000,- \u002Fhari\nkehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : KARTU PENGENAL DAN ALAT PENCATAT WAKTU KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Ketentuan penggunaan kartu pengenal dan alat pencatat waktu kerja sebagai\n    berikut: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja\u002FBuruh berkewajiban menjaga dan\n    memelihara dengan baik serta memakai kartu pengenal dan alat pencatat waktu\n    kerja sesuai dengan ketentuan yaitu digantung dengan menggunakan tali yang\n    melingkar di leher dengan bentuk dan warna tali yang telah ditentukan oleh\n    perusahaan apabila menganggu proses kerja maka diperkenankan untuk\n    sementara waktu menyimpannya di saku pakaian kerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja\u002FBuruh dilarang menyalahgunakan kartu\n    pengenal dan alat pencatat waktu kerja dengan meminjamkan dan atau\n    dipinjamkan kepada orang lain.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pencatatan waktu kerja yang dilakukan oleh\n    Pekerja\u002FBuruh harus tertib dan antri serta melakukannya di tempat yang\n    telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Ketika melakukan pencatatan waktu kerja,\n    pada alat akan terdengar tanda khusus seperti: bunyi tertentu atau jawaban\n    mesin yang menandakan proses pencatatan waktu kerja berhasil dilakukan.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ketentuan Nomor Induk Pekerja (NIK) \n    \u003Cp>Nomor Induk Pekerja (NIK) tidak akan berubah selama Pekerja\u002FBuruh masih\n    terikat hubungan kerja dengan perusahaan kecuali ada hal lain yang\n    menyebabkan harus terjadi perubahan Nomor Induk Pekerja (NIK) apabila\n    diperlukan. \u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tata cara penggantian kartu pengenal dan alat pencatat waktu kerja: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pekerja\u002FBuruh yang kartu pengenal dan atau\n    alat pencatat waktu kerjanya hilang atau rusak atau record face\u002Ffinger\n    detectornya bermasalah harus melaporkan ke bagian HR Dept. melalui petugas\n    administrasi dimasing-masing bagian. Kartu ID Card & atau absensi\n    rusak\u002Fhilang harus dengan melampirkan foto dan mengembalikan kartu yang\n    rusak. Untuk data record face\u002Ffinger detector yang bermasalah maka harus\n    dilakukan perekaman ulang oleh petugas yang ditunjuk.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Selama proses penggantian kartu pengenal,\n    maka akan diberikan kartu pengenal sementara kepada Pekerja\u002FBuruh yang\n    bersangkutan. \u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Kartu pengenal atau alat pencatat waktu yang\n    hilang dan ditemukan lagi akan tetapi telah diganti kartu yang baru maka\n    kartu yang lama tidak dapat digunakan lagi dan harus dikembalikan ke HR\n    Dept. \u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Penggantian kartu pengenal dan alat pencatat\n    waktu yang hilang dan atau rusak karena kelalaian Pekerja\u002FBuruh dikenakan\n    sanksi pembinaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Pada saat masuk kerja Pekerja\u002FBuruh yang\n    kartu pengenalnya dan alat pencatat waktu kerja hilang, rusak atau tidak\n    dibawa harus melapor ke bagian security untuk mengisi Buku Kehadiran\n    Abnormal. \u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ketentuan batas waktu melakukan pencatatan waktu kerja: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Masuk kerja:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1)Pencatatan waktu kerja dengan kartu pencatat\n    pada saat masuk kerja wajib dilakukan 15 (lima belas) menit sebelum jam\n    kerja dimulai, contoh: untuk jam kerja biasa yang masuk kerja pukul 07.30\n    pencatatan waktu adalah mulai pukul 07.15 sampai dengan pukul 07.45. \u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2)Pencatatan waktu kerja dengan kartu pencatat\n    setelah jam kerja dimulai dikategorikan terlambat masuk kerja dan apabila\n    keterlambatan yang dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) menit setelah jam\n    kerja dimulai maka dianggap mangkir\u002Falpa kecuali telah ijin sebelumnya dan\n    atau terjadi kejadian yang luar biasa. \u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b.Pulang kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">Pencatatan waktu kerja dengan kartu pencatat ketika\npulang kerja dilakukan setelah jam kerja yang ditentukan selesai yang ditandai\ndengan bunyi bel dan dilakukan maksimal 15 (lima belas) menit setelah jam kerja\nberakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : BEBAS DARI KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : HARI LIBUR MINGGUAN DAN HARI LIBUR RESMI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Hari libur mingguan, yaitu: \n    \u003Cp>Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1\n    (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)\n    minggu. \u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cli>Pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan\n    keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Agama dan\n    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Pekerja\u002FBuruh tidak wajib untuk\n    bekerja dengan tetap mendapat Upah. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pada hari libur mingguan dan hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah,\n    Pekerja\u002FBuruh tidak wajib bekerja dan tetap mendapatkan upah, jika\n    diperlukan Perusahaan dapat mempekerjakan Pekerja\u002FBuruh sesuai kebutuhan\n    Perusahaan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dengan Pekerja\u002FBuruh.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana\n    dimaksud pada ayat 2 dibayar dengan upah kerja lembur sesuai dengan\n    ketentuan yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang telah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan\n    berturut-turut diberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dengan\n    mendapat upah penuh sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 pasal 79 tentang\n    istirahat tahunan bagi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Cuti tahunan dilaksanakan atas persetujuan atasan langsung dengan\n    mengajukan permohonan terlebih dahulu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu\n    sebelum pelaksanaan cuti kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendadak dan\n    penting serta dapat dipertanggungjawabkan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Cuti tahunan yang tidak diambil sampai dengan batas waktu berakhirnya\n    pengambilan hak cuti maka sebagai tanda terima kasih perusahaan akan\n    memberikan kompensasi berupa uang yang dihitung secara proporsional. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha berkewajiban memberitahukan hak cuti Pekerja\u002FBuruh kepada\n    Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan tambahan hak cuti 1 (satu) hari kepada Pekerja\u002FBuruh\n    yang masa kerjanya mencapai 10 tahun. Setiap pekerja\u002Fburuh yang mencapai\n    masa kerja 10 tahun maka akan mendapatkan tambahan hak cuti 1 (satu) hari\n    di setiap tahun. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : CUTI BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cli>Cuti bersama adalah cuti yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh\n    Pekerja\u002FBuruh. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cli>Cuti bersama dilaksanakan berdasarkan ketetapan pemerintah dan atau\n    kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : ISTIRAHAT HAID\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cli>Istirahat Haid adalah suatu keadaan dimana Pekerja\u002FBuruh wanita yang\n    dalam masa haid merasakan sakit sehingga tidak diwajibkan untuk bekerja\n    pada hari pertama dan kedua.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang tidak masuk bekerja karena merasakan sakit pada waktu\n    haid wajib memberitahukan kepada perusahaan dengan melampirkan Surat\n    Keterangan Dokter.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : CUTI MELAHIRKAN (BERSALIN) DAN KEGUGURAN KANDUNGAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cli>Pekerja\u002FBuruh wanita berhak atas cuti hamil selama 1 1\u002F2 (satu setengah)\n    bulan sebelum melahirkan dan 1 1\u002F2 (satu setengah) bulan setelah\n    melahirkan. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh wanita yang mengalami kelahiran sebelum waktunya cuti hamil\n    maka berhak atas cuti hamil selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak\n    melahirkan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila dengan sengaja Pekerja\u002FBuruh mengambil hak cuti terlalu dekat\n    dengan masa melahirkan maka sisa hak cutinya tetap 1 1\u002F2 (satu setengah\n    bulan). \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cli>Pekerja\u002FBuruh wanita berhak mendapatkan cuti karena keguguran kandungan\n    selama 1 1\u002F2 (satu setengah) bulan, hanya dapat diambil berdasarkan Surat\n    Keterangan Dokter\u002FBidan yang merawatnya. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN KARENA SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang tidak masuk kerja karena sakit wajib untuk memberikan\n    Surat Keterangan Dokter paling lambat 2 (dua) hari setelah masuk kerja,\n    Surat Keterangan Dokter akan diakui setelah dipastikan kebenarannya oleh\n    dokter perusahaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan melakukan kunjungan kepada pekerja\u002Fburuh yang sakit\n    berkepanjangan paling lambat dibulan ketiga sesuai dengan SOP yang\n  berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">Pekerja\u002FBuruh yang sakit dengan Surat Keterangan Dokter untuk waktu yang\n    lama dan terus menerus sehingga tidak dapat bekerja, pembayaran upahnya\n    sebagai berikut: \n    \u003Cp>a.Untuk 4 (empat) bulan pertama: dibayar 100 % x upah sebulan. \u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b.Untuk 4 (empat) bulan kedua: dibayar 75 % x upah sebulan. OK\n    01\u002F10\u002F2019\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c.Untuk 4 (empat) bulan ketiga: dibayar 50 % x upah sebulan. \u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d.Untuk bulan selanjutnya sampai pemutusan hubungan kerja dibayar 25% x\n    upah sebulan. Upah sebulan = (Gaji pokok + Tunjangan Tetap).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cli>Apabila setelah 12 (dua belas) bulan Pekerja\u002FBuruh tersebut tidak mampu\n    melaksanakan tugasnya untuk bekerja maka hubungan kerjanya dapat diputuskan\n    sesuai peraturan yang berlaku. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja\u002FBuruh dinyatakan sakit berkepanjangan berdasarkan Surat\n    Keterangan Dokter maka Pekerja\u002FBuruh wajib memberikan Surat Keterangan\n    Dokter sekurang-kurangnya setiap satu minggu sekali dan seterusnya. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN MENDAPATKAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp>1.Pekerja\u002FBuruh diberikan ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah\npenuh dalam hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pekerja\u002FBuruh menikah diberi ijin selama : 3 hari\n\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pekerja\u002FBuruh menikahkan anak diberi ijin selama\n: 2 hari \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Keluarga Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia(orangtua,\nmertua, anak, suami\u002Fistri, menantu) diberi ijin selama: 2 hari \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Istri Pekerja\u002FBuruh melahirkan diberi ijin selama\n: 2 hari \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Istri Pekerja\u002FBuruh keguguran diberi ijin selama:\n2 hari \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Anak Pekerja\u002FBuruh dikhitan diberi ijin selama :\n2 hari \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Anak Pekerja\u002FBuruh dibaptiskan diberi ijin selama\n: 2 hari \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h.Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal: 1\nhari. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Pekerja\u002FBuruh yang tidak melakukan kerja karena\nperintah pengusaha. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam SOP. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j.Pekerja\u002FBuruh yang menjalankan tugas Negara \u002F\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k.Pekerja\u002FBuruh sakit sehingga tidak dapat\nmelakukan pekerjaan dengan Surat Keterangan Dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l.Pekerja\u002FBuruh tidak dapat melakukan pekerjaannya\nkarena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Ibadah Haji : izin untuk ibadah haji diberikan\nhanya 1 (satu) kali, selama pekerja\u002Fburuh tersebut bekerja pada Perusahaan, dan\nuntuk kali kedua dan seterusnya dapat diberikan ijin dengan potongan upah. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Ibadah Umroh : izin untuk ibadah umroh diberikan\nhanya 1 (satu) kali, selama pekerja\u002Fburuh tersebut bekerja pada Perusahaan,\ndengan izin dibayar 5 hari kerja, dan untuk kali kedua dan seterusnya dapat\ndiberikan ijin dengan potongan upah. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m.Pekerja\u002FBuruh bersedia melakukan pekerjaan yang\ntelah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan\nsendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n.Pekerja\u002FBuruh melaksanakan hak istirahat. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o.Pekerja\u002FBuruh melaksanakan tugas Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh atas persetujuan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p.Pekerja\u002FBuruh melaksanakan tugas pendidikan dari\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">q.Pekerja\u002FBuruh yang tidak melakukan Pekerjaan\nkarena instruksi pengusaha. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">r.Perusahaan mendapatkan halangan sehingga\nPekerja\u002FBuruh tidak dapat melaksanakan Pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Bila kejadian-kejadian tersebut diatas terjadi pada hari mingguan\u002Flibur\nresmi yang ditetapkan pemerintah maka ijin yang diberikan tidak mengurangi ijin\nyang dimaksud.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah penuh sebagaimana\ndimaksud pada ayat 1 disebut juga Ijin Dibayar (IDB). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN TANPA MENDAPATKAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dalam keadaan tertentu, dimana hak cuti tahunan Pekerja\u002FBuruh sudah tidak\n    ada, maka Pekerja\u002FBuruh dapat mengajukan ijin untuk meninggalkan pekerjaan\n    tanpa mendapat upah kepada atasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Atas pengajuan Pekerja\u002FBuruh dan seijin atasannya, Pekerja\u002FBuruh dapat\n    diberikan ijin untuk meninggalkan pekerjaan dengan pertimbangan sebagai\n    berikut :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Ujian akademik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Harus mengunjungi keluarga yang tertimpa\nmusibah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Mengurus surat-surat yang tidak dapat\ndiwakilkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 :PROSEDUR IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN PADA SAAT JAM KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang pada saat jam kerja berlangsung harus meninggalkan\n    pekerjaan karena alasan mendesak dan jelas serta dapat\n    dipertanggungjawabkan dapat mengajukan ijin meninggalkan pekerjaan yang\n    diajukan kepada atasannya untuk dapat disetujui. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat ijin yang telah disetujui atasannya diserahkan ke bagian HR Dept.\n    untuk ditandatangani bahwa ijin tersebut telah diketahui HR Dept. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat ijin yang telah ditandatangani HR Dept. harus diberikan kepada\n    security pada saat keluar dari lokasi perusahaan sebagai tanda telah\n    diperbolehkan untuk keluar lokasi perusahaan, security berkewajiban\n    memberikan serta melaporkan surat ijin yang telah diterima ke bagian HR\n    Dept. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk ijin meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja dan Pekerja\u002FBuruh\n    tidak kembali ke tempat kerja, Pekerja\u002FBuruh berkewajiban melakukan\n    pencatatan waktu kerja (checkroll) dengan kartu Absensi. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk ijin meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja dan Pekerja\u002FBuruh\n    kembali ke tempat kerja, Pekerja\u002FBuruh berkewajiban melakukan pencatatan\n    waktu kerja (chekroll) dengan kartu Absensi pada saat keluar dan masuk\n    kerja. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 :PROSEDUR IJIN DAN CUTI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Permohonan untuk ijin dan cuti harus menggunakan formulir yang telah\n    disediakan oleh perusahaan dan diajukan sebelum pelaksanaannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh dapat mengajukan permohonan ijin dan cuti secara mendadak\n    untuk hal-hal sebagai berikut: \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pekerja\u002FBuruh sakit sehingga tidak dapat\n    masuk bekerja\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pekerja\u002FBuruh atau anggota keluarga terkena\n    musibah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Ada keperluan yang tidak dapat diwakilkan\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk permohonan ijin dan cuti mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat 2\n    (dua) diatur sebagai berikut: OK \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Untuk ijin mendadak Pekerja\u002FBuruh\n    berkewajiban memberitahukan ke atasannya langsung dan setelah masuk bekerja\n    wajib mengisi formulir ijin untuk persetujuan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Untuk ijin mendadak Pekerja\u002FBuruh\n    berkewajiban memberitahukan ke atasannya langsung dan setelah masuk bekerja\n    wajib mengisi formulir cuti untuk persetujuan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Ijin dan cuti yang tidak sesuai prosedur\n    sebagaimana tersebut diatas maka dianggap mangkir\u002Falpa.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ijin dan cuti untuk operator dan Team Leader disetujui sampai Supervisor\n    dan ijin untuk Group Leader ke atas disetujui sampai Assist. Manajer dan\n    tingkat diatasnya. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak masuk kerja karena alasan pribadi dan belum mendapat persetujuan\n    atasannya dianggap mangkir\u002Falpa. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang tidak masuk kerja karena sakit, musibah, keperluan\n    pribadi ataupun yang mendadak wajib memberitahukan kepada atasannya\n    langsung atau bagian HRD dengan melalui surat, telepon, sms, bbm, whats app\n    atau pun media komunikasi lainnya, dan Pekerja\u002FBuruh tersebut harus mengisi\n    form ijin pada saat kembali di hari pertama masuk kerja dan\n    selambat-lambatnya di hari kedua yang ditanda tangani oleh pimpinan\n    departemen untuk diketahui oleh HRD dengan melampirkan dokumen pendukung.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perhitungan jumlah hari ijinper tahun adalah dari 1 Januari s\u002Fd 31\n    Desember. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan untuk\n    mendapatkan berbagai jenis ijin\u002Fcuti, apabila melalui penyelidikan ternyata\n    terbukti dan benar akan dikenakan sanksi sesuai Perjanjian Kerja Bersama\n    (PKB) dan atau peraturan yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : DINAS LUAR\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dinas luar adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pekerja\u002FBuruh atas\n    permintaan Perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas diluar lingkungan\n    Perusahaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dinas luar terdiri dari : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Perjalanan dinas luar dalam negeri.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Perjalanan dinas luar ke luar negeri.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang melakukan perjalanan dinas tersebut, maka kepadanya\n    berhak atas : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Biaya transportasi \u002F alat transportasi (\n    mobil perusahaan )\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Penggantian uang makan (reimbursement).\n    diatur sesuai SOP tersendiri.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Uang saku khusus perjalanan dinas luar ke\n    luar negeri diatur SOP tersendiri.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Biaya lainnya yang berhubungan dengan\n    kepentingan dinas tersebut.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjalanan dinas apabila melebihi jam kerja pokok diatur sesuai dengan\n    ketentuan yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : TUNJANGAN UNTUK KELUARGA PEKERJA\u002FBURUH ATAU PEKERJA\u002FBURUH YANG\nDITAHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dalam hal Pekerja\u002FBuruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga\n    melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha\n    tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga\n    Pekerja\u002FBuruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Untuk 1 orang tanggungan: 25% (dua puluh lima\n    perseratus) dari upah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Untuk 2 orang tanggungan: 35% (tiga puluh\n    lima perseratus) dari upah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Untuk 3 orang tanggungan: 45% (empat puluh\n    lima perseratus) dari upah.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Untuk 4 orang tanggungan atau lebih: 50%\n    (lima puluh perseratus) dari upah.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk paling lama 6\n    (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama Pekerja\u002FBuruh ditahan oleh\n    pihak yang berwajib. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja\u002FBuruh\n    yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana\n    mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat\n    1. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam)\n    bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir dan Pekerja\u002FBuruh\n    dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan Pekerja\u002FBuruh\n    kembali. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam)\n    bulan berakhir dan Pekerja\u002FBuruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat\n    melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 5\n    dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan\n    Industrial. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib membayar kepada Pekerja\u002FBuruh yang mengalami pemutusan\n    hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 5, uang\n    penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang\n    penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : PENGERTIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Upah adalah suatu kewajiban pengusaha yang diterima Pekerja\u002FBuruh sebagai\n    imbalan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,\n    dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu\n    persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu\n    perjanjian kerja antara pengusaha dengan Pekerja\u002FBuruh, termasuk tunjangan\n    baik untuk Pekerja\u002FBuruh sendiri maupun keluarganya. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah tidak dibayar bila Pekerja\u002FBuruh tidak melakukan pekerjaan ( No work\n    No pay ) kecuali oleh karena hal-hal yang telah di atur dalam undang-undang\n    \u002F peraturan pemerintah. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : KOMPONEN UPAH DAN SISTEM PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan\n    tidak tetap. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sistem pengupahan Pekerja\u002FBuruh diperusahaan dilaksanakan dengan sistem\n    upah bulanan tetap. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : UPAH POKOK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwagetxt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>Upak Pokok adalah upah yang diperhitungkan sesuai dengan tingkatan jabatan\ntertentu yang nilainya tidak lebih rendah dari Upah Minimum yang ditetapkan\noleh pemerintah. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : TUNJANGAN TETAP DAN TUNJANGAN TIDAK TETAP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh ketidak\nhadiran kerja yang bersifat tetap. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tunjangan tetap terdiri dari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Tunjangan Jabatan dan keahlian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i. Tunjangan jabatan dan keahlian adalah tunjangan\nyang diberikan oleh perusahaan kepada Pekerja\u002FBuruh berdasarkan jabatan\ntertentu. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii. Besarnya tunjangan yang diberikan kepada\nPekerja\u002FBuruh dengan jabatan pimpinan paling rendah Team Leader\u002FStaff B sampai\nManager akan diberitahukan kepada yang bersangkutan saat pengangkatan dengan\nnilai yang ditentukan oleh perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iii. Apabila seorang Pekerja\u002FBuruh yang menduduki\njabatan tertentu terkena demosi, maka tunjangan jabatannya akan disesuaikan\ndengan jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Tunjangan masa kerja adalah tunjangan yang\ndiberikan setiap bulan kepada Pekerja\u002FBuruh berdasarkan masa kerja. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii. Besarnya tunjangan masa kerja adalah sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowanceamount1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Nilai\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 8.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 12.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 16.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 20.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.24.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp.28.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 32.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 36.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 40.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10 tahun ke atas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp 44.000\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>3. Tunjangan Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang diberikan secara tidak tetap\nyang dipengaruhi ketidakhadiran kerja dan diberikan selama Pekerja\u002FBuruh masuk\nkerja, terdiri dari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Tunjangan Shift \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Tunjangan shift adalah tunjangan yang diberikan\nkepada Pekerja\u002FBuruh yang bekerja pada shift II (Siang) dan Shift III (malam),\nyang besarnya sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceamount2\">\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i.Untuk Shift II (siang): Rp 5.000,- x jumlah kerja\nshift II (siang). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii.Untuk Shift III (malam): Rp 7.500,- x jumlah\nkerja shift III ( malam) \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Tunjangan transport untuk shift III (malam) \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Tunjangan yang diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh yang\nbekerja pada shift malam sebesar Rp. 2.500,-x Jumlah kerja Shift III (malam)\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Premi Kehadiran \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Premi kehadiran adalah premi yang diberikan kepada\nseluruh Pekerja\u002FBuruh untuk mendorong agar Pekerja\u002FBuruh masuk kerja secara\nteratur sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. Ketentuan dan besarnya premi\nkehadiran adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i. Apabila hadir penuh dalam satu periode pembayaran\ngaji (1 bulan) dengan terlambat masuk kerja atau ijin pulang lebih cepat tidak\nlebih dari 1 (satu) kali sebesar Rp80.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii.Apabila hadir penuh dalam satu periode pembayaran\ngaji (1 bulan) tetapi terlambat masuk kerja atau ijin pulang lebih cepat\nsebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 40.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iii.Apabila hadir penuh dalam satu periode\npembayaran gaji (1 bulan) tetapi terlambat masuk kerja atau ijin pulang lebih\ncepat sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih maka Pekerja\u002FBuruh tidak berhak atas\npremi kehadiran. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iv.Pekerja\u002FBuruh tidak masuk kerja dengan ijin\nmeninggalkan pekerjaan tanpa mendapat upah selama 1 (satu) hari sebesar Rp\n40.000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">v.Pekerja\u002FBuruh tidak masuk kerja dengan ijin\nmeninggalkan pekerjaan tanpa mendapat upah selama 2 (dua) hari atau lebih atau\nmangkir\u002Falpa selama 1(satu) hari tidak berhak atas premi kehadiran. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Uang Transport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowanceamount1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-commutingallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Cp>Perusahaan memberikan bantuan uang transport kepada Pekerja\u002FBuruh sebesar Rp\n7.750,-\u002Fhari kehadiran. Uang transport diberikan kepada setiap pekerja yang\nhadir dan melaksanakan kerja untuk kepentingan perusahaan, besarnya uang\ntransport per hari di evaluasi setiap 6 bulan periode bulan januari sampai\ndengan bulan juni dan periode bulan juli sampai bulan desember tahun berjalan\nberdasarkan kenaikan harga BBM (Pertalite). \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : SISTEM PEMBAYARAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Penghitungan upah Pekerja\u002FBuruh dilakukan dari mulai tanggal 1 (satu)\n    sampai dengan tanggal -\u002F+ 27 (tergantung dari tanggal kalender, dan tetera\n    di slip gaji setiap bulannya), untuk tanggal 28 sampai dengan akhir bulan\n    dianggap masuk kerja. Apabila dari tanggal 28 sampai dengan akhir bulan ada\n    overtime dan atau tidak masuk kerja (Ijin, ITB, Alpa, Sakit Tanpa SKD) akan\n    dikalkulasikan pada perhitungan gaji periode berikutnya yang akan muncul\n    pada tambahan lain-lain, atau potongan lain-lain. Pembayaran pada tanggal 5\n    (lima) bulan berikutnya, apabila tanggal 5 (lima) bertepatan dengan hari\n    Minggu atau hari libur resmi maka pembayaran dilaksanakan di hari\n    sebelumnya. Dalam keadaan tertentu dimana perusahaan tidak bisa melakukan\n    pembayaran sebagaimana ketentuan dimaksud, maka akan diberitahukan kepada\n    Pekerja\u002FBuruh sebelumnya beserta konsekwensinya sesuai dengan ketentuan\n    yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal tambahan lain-lain dan\u002Fatau potongan lain-lain tertera rincian\n    secara jelas sesuai dengan peruntukannya. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan nilai pada slip gaji maka\n    Pekerja\u002FBuruh maupun perusahaan berhak untuk melakukan revisi\n  upah\u002Fgaji.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pembayaran kekurangan jumlah upah yang direvisi diperhitungkan pada\n    pembayaran upah bulan berikutnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah tidak dibayar apabila Pekerja\u002FBuruh tidak melakukan pekerjaan\n    kecuali hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama atau\n    perundang-undangan yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : PEMOTONGAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pemotongan langsung terhadap upah Pekerja\u002FBuruh dapat dilakukan pengusaha\nberdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pemotongan tersebut adalah: \u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Iuran anggota Serikat Pekerja\u002FBuruh\u002FSerikat Buruh\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Utang Pekerja\u002FBuruh terhadap perusahaan yang harus dibayar oleh\n    Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan karena perjanjian yang disepakatinya dengan\n    pengusaha\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : PAJAK UPAH PENDAPATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pajak upah pendapatan (income tax) ditanggung oleh Pekerja\u002FBuruh sesuai\n    dengan peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan berkewajiban memberikan bukti pembayaran pajak yang ditanggung\n    Pekerja\u002FBuruh, sesuai dengan peraturan pemerintah.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : KENAIKAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasedate_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasedate\">\u003Cli>Perusahaan melaksanakan penyesuaian Upah berdasarkan perubahan Upah\n    Minimum \u002F Upah Minimum Sektoral setiap tanggal 1 Januari sesuai dengan\n    ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah \u002F Gubernur. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Perusahaan menggunakan struktur dan skala upah untuk menyesuaikan Upah\n    pekerja berdasarkan penilaian Tahunan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cli>Penyesuaian upah\u002Fgaji untuk Pekerja\u002FBuruh yang upah\u002Fgajinya telah diatas\n    upah minimum yang baru, dilakukan sesuai kebijaksanaan perusahaan dengan\n    mempertimbangkan prestasi Pekerja\u002FBuruh. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pimpinan\u002Fatasan langsung berwenang untuk mengajukan tinjauan kenaikan\n    upah\u002Fgaji Pekerja\u002FBuruh yang dibawahinya. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1.Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada\nPekerja\u002FBuruh untuk merayakan hari raya\u002Flebaran, diberikan dalam bentuk uang\nyang dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu (7 (tujuh) hari kalender)\nsebelum hari raya \u002Flebaran. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>2.Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh diatur berdasarkan\nmasa kerjanya sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk Operator :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Masa\n        Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">Nilai\n        Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Kurang dari 1 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Berdasarkan kebijaksanaan perusahaan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Lebih dari 1 bulan kurang dari 1 tahun \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dihitung secara proporsional yaitu: \n\n        \u003Cp>(Masa Kerja\u002F12) X Gaji Pokok + Tunjangan Tetap\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 tahun s\u002Fd < 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 bulan Upah + Tambahan sebesar 10% X Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 tahun s\u002Fd < 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 bulan Upah + Tambahan sebesar 15% X Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6 tahun dan seterusnya \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 bulan Upah + Tambahan sebesar 20% X Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk Unit Leader keatas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Nilai Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Kurang dari 1 bulan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Berdasarkan kebijaksanaan perusahaan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Lebih dari 1 bulan kurang dari 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dihitung secara proporsional yaitu: \n\n        \u003Cp>(Masa Kerja\u002F12) X Gaji Pokok + Tunjangan Tetap\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 tahun s\u002Fd < 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 bulan Upah + Tambahan sebesar 15% X Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 tahun s\u002Fd < 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>1 bulan Upah + Tambahan sebesar 25% X Upah\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6 tahun dan seterusnya \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 bulan Upah + Tambahan sebesar 35% X Upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Catatan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Upah = Gaji Pokok + Tunj. Tetap (Tunj. Jabatan & Tunj. Keahlian, Tunj.\nMasa Kerja).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh yang putus hubungan kerjanya terhitung 30 (tiga puluh) hari\nsebelum hari raya berhak atas tunjangan hari raya yang sesuai dengan Permenaker\nnomor : 6 Tahun 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KESEHATAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : PENGERTIAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi Pekerja\u002FBuruh dalam\n    bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan\n    yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau\n    keadaan yang dialami oleh Pekerja\u002FBuruh berupa kecelakaan kerja, sakit\n    akibat kerja, hari tua dan meninggal dunia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>BPJS Kesehatan adalah adalah penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan\n    kesehatan pekerja\u002Fburuh, perusahaan mengikutsertakan pekerja\u002Fburuh ke Badan\n    penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan ketentuan\n    perundang-undangan yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : BPJS KETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cli>Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan mengacu kepada ketentuan\n    perundang-undangan yang berlaku. OK 15\u002F10\u002F2019\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Ruang lingkup BPJS Ketenagakerjaan meliputi : \n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) OK 15\u002F10\u002F2019\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Iuran sepenuhnya ditanggung oleh\n    perusahaan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii.Besarnya iuran 0,89 % x upah sebulan (Upah\n    Pokok + Tunjangan Tetap)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">iii.Penanganan pelayanan kecelakaan kerja\n    mengukuti mekanisme dan fasilitas Trauma Center\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cp>b. Jaminan Hari Tua (JHT). OK 15\u002F10\u002F2019\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Iuran ditanggung oleh Pekerja\u002FBuruh dan\n    perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii.Besarnya iuran:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Pekerja\u002FBuruh 2 % x upah sebulan (Upah pokok\n    + Tunjangan Tetap)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Perusahaan 3,7 % x upah sebulan(Upah Pokok +\n    Tunjangan Tetap)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>c. Jaminan Kematian OK 15\u002F10\u002F2019\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Iuran sepenuhnya ditanggung oleh\n    perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii.Besarnya iuran 0,3 % x upah sebulan (Upah\n    Pokok+Tunjangan Tetap).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n    \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>d. Jaminan Pensiun (JP) OK 15\u002F10\u002F2019\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Iuran ditanggung oleh Pekerja\u002FBuruh dan\n    perusahaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii. Besarnya iuran :\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Pekerja\u002FBuruh 1 % x upah sebulan (Upah pokok\n    + Tunjangan Tetap)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Perusahaan 2 % x upah sebulan (Upah Pokok +\n    Tunjangan Tetap)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>Catatan: Ketentuan batasan upah jaminan pensiun yang menjadi dasar\nperhitungan mengikuti ketentuan pelaksanaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : BPJS KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>a. Pelaksanaan program BPJS Kesehatan mengacu pada ketentuan undang-undang\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b. Sesuai dengan PERPRES 111 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan\nPresiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan maka untuk Iuran BPJS\nKesehatan , 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja\u002FPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>c .Mulai tanggal 1 Juli 2015 iuran BPJS Kesehatan menjadi sebesar 5 % (lima\npersen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemberi\nKerja\u002FPerusahaan; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. 1 % (satu persen) dibayar oleh\nPeserta\u002FPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : MEDICAL CHECK UP\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cli>Perusahaan mengadakan medical check up untuk seluruh Pekerja\u002FBuruh\n    sekurang-kurangnnya 1 (satu) kali 1(satu) tahun untuk seluruh\n  Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Teknis pelaksanaan medical check up diatur oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Seluruh Pekerja\u002FBuruh berkewajiban mengikuti general check up yang\n    diadakan oleh perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : PERLINDUNGAN PEKERJA WANITA HAMIL DAN FASILITAS KHUSUS\nMENYUSUI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-riskassessment\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cli>Setiap pekerja wanita hamil wajib melaporkan kehamilannya ke klinik\n    inhouse untuk diperiksa oleh bidan perusahaan dan akan diberikan kartu Ibu\n    Hamil yang wajib dipakai oleh pekerja selama bekerja sampai saatnya\n    melahirkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cli>Pekerja hamil tidak diperbolehkan bekerja shif 2 dan shift 3.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja hamil tidak diperbolehkan lembur kecuali atas rekomendasi dokter\n    perusahaan SOP terlampir. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja hamil dilarang bekerja di area yang menggunakan bahan kimia,\n    terpapar bising yang melebihi 85 dB, terpapar sinar ultra violet dan\n    terpapar frekuensi tinggi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja hamil dilarang bekerja mengangkat dan mengangkut beban berat,\n    naik turun tangga atau berdiri secara terus menerus. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_length\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_duration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cli>Perusahaan menyediakan waktu yang mencukupi kepada pekerja perempuan yang\n    menyusui anaknya untuk menyusui\u002Fmemerah ASI (UU No. 13\u002F2003 Pasal 83).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila terbukti sebagaimana yang di sebutkan dalam ayat 1 s\u002Fd ayat 5\n    tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi tingkat pelanggaran III.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cli>Perusahaan menyediakan pojok laktasi berupa ruangan yang aman dan nyaman\n    beserta kelengkapannya di poli klinik.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : KESELAMATAN, KESEHATAN KERJADAN LINGKUNGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : KESELAMATAN DANKESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cli>Untuk keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan menyediakan sarana yang\n    perlu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan memelihara kesehatan\n    Pekerja\u002FBuruh dalam perusahaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Semua Pekerja\u002FBuruh diwajibkan mentaati peraturan keselamatan kerja dan\n    menjaga kesehatannya. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bila sedang terjangkit penyakit menular maka perusahaan dapat\n    memerintahkan setiap Pekerja\u002FBuruh untuk mengadakan pencegahan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi yang menyatakan keberatan ikut serta dalam pemeriksaan tersebut\n    harus dapat memberikan alasan-alasan yang disetujui oleh dokter perusahaan.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cli>Dalam hal pelaksanaan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja,\n    perusahaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 dan ketentuan\n    perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Untuk keselamatan semua dalam proses produksi, Pekerja\u002FBuruh wajib\n    mematuhi dengan sungguh-sungguh standar\u002Fprosedur kerja yang telah\n    ditentukan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cli>Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja, seperti kaca\n    mata pelindung, masker, penutup telinga, sarung tangan dan lain-lain. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh berkewajiban menggunakan alat pelindung diri (APD) pada\n    tempat-tempat yang telah ditentukan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perlindungan khusus bagi Pekerja\u002FBuruh wanita hamil dari hal-hal yang\n    membahayakan kandungannya diatur dalam peraturan tersendiri.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perlindungan lingkungan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bumi adalah tanah kita bersandar hidup, hanya ada satu dan berada di\n    tangan kita, ekosistem lingkungan yang alami mempengaruhi kehidupan\n    sehari-hari dan kesehatan jasmani dan rohani, diharapkan seluruh\n    Pekerja\u002FBuruh memperhatikan, mengerti dan melindungi lingkungan dan\n    kehidupan lingkungan perlu kita rawat bersama.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : HAL HAL YANG WAJIB DITAATI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat mengambil tindakan yang perlu untuk mencegah terjadinya\n    kecelakaan kerja demi keselamatan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja\u002FBuruh yang sedang menderita penyakit menular, sakit jiwa\n    atau keadaan penyakitnya akan parah jika ia bekerja, perusahaan dapat\n    memberikan larangan kerja untuk sementara bagi Pekerja\u002FBuruh yang\n    bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk kesehatan dan keselamatan kerja, Pekerja\u002FBuruh diwajibkan mentaati\n    hal-hal sebagai berikut :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">a. Tanpa ijin atasan dilarang melepaskan alat\npelindung atau pencegah kecelakaan kerja atau melakukan perbuatan perbuatan\nlain sehingga menyebabkan alat-alat tersebut tidak bekerja sebagaimana\nmestinya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">b. Pekerja\u002FBuruh dilarang menjalankan mesin atau\nkendaraan milik perusahaan tanpa ijin pimpinan yang bertanggungjawab di bagian\ntersebut. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">c. Di luar ketentuan yang berlaku dilarang\nmembersihkan mesin yang sedang berjalan atau merubah kecepatan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">d. Waktu menjalankan tugas diwajibkan memakai alat\npelindung diri yang telah ditentukan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">e. Tanpa ijin atasan tidak diperkenankan menyalakan\napi di lingkungan pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">f. Dilarang merokok di tempat tempat yang dilarang\noleh perusahaan, kecuali di tempat-tempat yang ditentukan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">g. Diwajibkan untuk membiasakan diri merapikan\ntempat kerja, mencegah terhalangnya jalan menuju tempat alat-alat kondisi\ndarurat seperti alat pemadam api ringan, tombol alarm, kotak obat, panel\nlistrik, dan lain-lain. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">h. Ketika menggunakan bahan-bahan yang mudah\nterbakar seperti minyak, karet, gas dan lain-lain diwajibkan bertindak sesuai\ndengan aturan yang telah ditentukan oleh produsen dalam pemakaian maupun\npenyimpanan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i. Terutama kepada Pekerja\u002FBuruh yang bekerja di\nbagian listrik, las dan sopir diwajibkan mentaati petunjuk-petunjuk mengenai\nkeselamatan kerja yang sudah ditentukan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : PENCEGAHAN KECELAKAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh diwajibkan mentaati petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh\n    atasannya atau oleh pihak yang mempunyai tugas dan wewenang dalam hal\n    pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila diperlukan maka Pekerja\u002FBuruh diwajibkan mengikuti latihan\n    pencegahan kecelakaan dan pemadaman kebakaran dalam perusahaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ketika terjadi kebakaran atau kecelakaan kerja, Pekerja\u002FBuruh harus\n    mengambil tindakan yang cepat dan tepat dan segera melaporkan kepada\n    atasannya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cli>Dengan disahkan Disnakertrans wilayah setempat perusahaan membentuk\n    Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas\n    untuk membina dan mengatur Pekerja\u002FBuruh agar memenuhi ketentuan-ketentuan\n    mengenai penyelenggaraan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Seluruh Pekerja\u002FBuruh diwajibkan mengikuti dan mentaati\n    ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Panitia Pembina Keselamatan &\n    Kesehatan Kerja (P2K3).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cli>Perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada team P2K3 PT. Ching\n    Luh Indonesai serta memberikan sertifikasi kepada pekerja\u002Fburuh yang\n    menjadi team P2K3. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV\u002FAID\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cli>Pengusaha dan Pekerja\u002FBuruh bekerjasama dalam melakukan upaya pencegahan\n    dan penanggulangan HIV\u002FAIDS dengan cara memberikan informasi dan\n    menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk mendukung pelaksanaan teknis dan operasional upaya pencegahan dan\n    penanggulangan HIV\u002FAIDS tersebut, pengusaha membentuk suatu Sub-komite\n    dalam Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja\n  (P2K3).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Pekerja\u002FBuruh tidak akan melakukan diskriminasi terhadap\n    Pekerja\u002FBuruh yang terinfeksi HIV\u002FAIDS dalam hal pelayanan kesehatan kerja\n    dan dalam hal status hubungan kerja. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ketentuan dan prosedur penyelesaian hubungan kerja bagi Pekerja\u002FBuruh\n    yang terinfeksi HIV\u002FAIDS sama dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian\n    hubungan kerja bagi Pekerja\u002FBuruh yang sakit terus menerus sehingga tidak\n    bisa melakukan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : LINGUNGAN HIDUP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bumi adalah tanah kita bersandar hidup, hanya ada satu, dan berada di tangan\nkita, ekosistem lingkungan yang alami mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan\nkesehatan jasmani, rohani, untuk itu kita memperhatikan, mengerti, melindungi\ndan merawat lingkungan hidup bersama dengan cara sebagai berikut : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Setiap Pekerja\u002FBuruh diwajibkan memelihara dan\nmenjaga area tempat kerja dengan sebaik-baiknya serta kebersihan alat-alat\nkerja dan semua milik Perusahaan dengan melaksanakan ketentuan dalam pedoman\nkesehatanlingkungan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Perusahaan dan Pekerja\u002FBuruh berusaha semaksimal\nmungkin untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat di seluruh area\nkerjanya, demikian pula untuk mencegah terjadinya kecelakaan, berjangkitnya\npenyakit diantara Pekerja\u002FBuruh sertakeluarganya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Perusahaan mempertimbangkan segi-segi kesehatan\nyang diakibatkan lingkungan hidup, yang berdampak Pekerja\u002FBuruh mengalami\nkemunduran dalamkesehatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Perusahaan dan Pekerja\u002FBuruh berkewajiban untuk\nmenjaga kelestarian lingkungan kerja dan lingkunganhidup. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Perusahaan berkewajiban memberikan penyuluhan\ntentang tata cara kerja yang baik dan efektif serta memperhatikan peraturan\nkeselamatan kerja dan program pemeliharaan kesehatanlingkungan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : FASILITAS DAN BANTUAN KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : PAKAIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh diberikan seragam kerja 2 pcs\u002Ftahun (Pembagian seragam\n    kerja diberikan setiap bulan November, pembagian dimulai tanggal 01\n    November, jika tanggal 1 hari libur maka akan diberikan tanggal mundur).\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap pekerja\u002Fburuh yang masuk dalam organisasi Resmi di dalam\n    perusahaan akan mendapatkan Seragam Khusus (LKS Bipartit, P2K3, Pengawas\n    FOA, Perunding PKB).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : TEMPAT IBADAH KEAGAMAAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan tidak akan menghalang-halangi atau mencegah Pekerja\u002FBuruh\n    untuk melaksanakan kewajiban agama. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan menyediakan tempat ibadah (masjid dan musholla) dalam\n    lingkungan perusahaan untuk tempat ibadah dan kegiatan rohani. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penggunaan dan pengaturan tempat ibadah (masjid) ditangani oleh Dewan\n    Kemakmuran Masjid. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Biaya pemeliharaan masjid dan pelaksanaan kegiatan rohani ditanggung oleh\n    perusahaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pekerja\u002FBuruh yang mampu dalam\n    biaya naik haji untuk menunaikan ibadah haji dengan tidak mengurangi\n    hak-haknya sebagai Pekerja\u002FBuruh dengan ketentuan tidak melebihi batas\n    waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan PP nomor 08 tahun 1981.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : BANTUAN DUKA\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cli>Apabila Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya akan\n    diberikan bantuan duka sebesar Rp 2.500.000,- \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Segala sesuatu yang menjadi hak Pekerja\u002FBuruh akan diberikan sesuai\n    dengan UU nomor 13 tahun 2003 serta jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan\n    sesuai peraturan yang berlaku. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila keluarga pekerja (istri\u002Fsuami, anak) meninggal dunia maka\n    diberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>(Catatan: Keluarga sesuai yang terdaftar di BPJS Kesehatan\u002Fkeluarga\ntertanggung).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : FASILITAS-FASILITAS LAIN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Fasilitas air minum \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>2.Fasilitas makan \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Perusahaan menyediakan fasilitas makan yang\nsesuai dengan standar gizi kerja yang ditentukan Departemen Kesehatan dan\ntempat makan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchersamount\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang tidak menggunakan\nfasilitas makan karena puasa di bulan Ramadhan atau perusahaan tidak\nmenyediakan makan untuk Pekerja\u002FBuruh karena sesuatu hal maka Pekerja\u002FBuruh\ntersebut berhak atas uang penggganti yang nilainya sesuai dengan harga makan\nyang berlaku di perusahaan yaitu sebesar Rp. 7.800,- atau dalam kondisi\ntertentu sesuai dengan kesepakatan. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Bagi pekerja yang lembur di bulan puasa\nmendapatakan makan tambahan extra fooding. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Fasilitas Poliklinik Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>Untuk menunjang pelayanan kesehatan para Pekerja\u002FBuruh dilingkungan\nPerusahaan, maka Perusahaan menyediakan fasilitas Poliklinik di Perusahaan\nsesuai jam operasional Perusahaan untuk Pekerja\u002FBuruh meliputi pelayanan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Konsultasi medis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Dokter Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pelayanan Emergency.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pelayanan Farmasi ( pemberian obat – obatan ) sesuai dengan standar\nDaftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Daftar dan Plafon Harga Obat\n(DPHO).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Layanan Bidan (pemeriksaan kehamilan dan pemberian obat penunjang\nkesehatan kehamilan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) meliputi : Pil KB dan suntik KB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Perawatan sementara (Observasi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Penyediaan sarana transportasi (Ambulance) untuk kondisi emergency sesuai\nrekomendasi dokter Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Perusahaan menyediakan mobil rescue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : PENGHARGAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan memberikan hadiah, insentif atau penghargaan kepada\nPekerja\u002FBuruh yang telah berbuat atau bertindak baik dan berjasa bagi\nperusahaan, yang terdiri antara lain: penghargaan Pekerja\u002FBuruh yang\nberprestasi, berjasa kecil dan besar kepada perusahaan serta bonus pemberian\nperusahaan karena hal tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Hal-hal yang patut mendapat hadiah, insentif atau penghargaan antara\nlain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Melaksanakan dan menyelesaikan instruksi kerja di\nbagian produksi dengan meningkatkan jumlah hasil produksi yang sesuai dengan\nkualitas yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Mengubah design produk menjadi lebih baik,\nmempunyai prestasi di bidang penemuan\u002Fpenciptaan, membuat teknologi yang lebih\ncanggih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Melindungi aset perusahan, berjasa dalam\nmenghadapi bencana\u002Fmusibah sehingga tidak menyebabkan kerugian besar bagi\nperusahaan dan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Tindakan yang berhasil mencegah terjadinya\nkecelakaan besar\u002Fkerugian besar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Pekerja\u002FBuruh yang berusaha keras mematikan api\nkebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Berjasa dalam memasukkan ide cemerlang yang masuk\nakal yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Melaporkan perbuatan penggelapan barang yang\nterbukti kebenarannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h.Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap\nperusahaan, sangat bertanggung jawab di dalam pekerjaan serta berani berkorban\nuntuk kepentingan orang lain khususnya sesama Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Bekerja baik dan rajin serta menjadi teladan bagi\nPekerja\u002FBuruh yang lain berdasarkan penilaian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j.Berjasa dalam penghematan bahan bakar atau\nmendaur ulang barang yang tidak berguna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k.Memberikan saran terhadap sistem manajemen yang\nberkualitas dan hasilnya baik dan bermanfaat bagi perusahaan setelah\nditerapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l.Saran-saran yang baik dan dapat dilaksanakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m.Berbuat baik sehingga menaikkan nama baik dan\nreputasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">3.Besarnya hadiah, insentif atau penghargaan diatur\ntersendiri dengan ketentuan terpisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Didalam mewujudkan hubungan industrial Indonesia, pengusaha\nmenyelenggarakan program peningkatan sikap berfikir, mental spiritual maupun\npengetahuan Pekerja\u002FBuruh dengan cara sistematis yang bertujuan untuk\nmeningkatkan kemampuan dan keterampilan Pekerja\u002FBuruh guna kemajuan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>2.Pengusaha menyediakan pendidikan dan pelatihan (training) untuk berbagai\nposisi dan tingkatan jabatan dan akan mengevaluasi hasil dari pelaksanaanya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pelaksana pendidikan dan pelatihan (training) adalah pimpinan perusahaan,\nDepartemen Sumber Daya Manusia (HR. Dept) atau pelaksana lain baik dari dalam\nmaupun luar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pendidikan dan Pelatihan (training) terdiri dari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pendidikan dan pelatihan (training) di dalam\nperusahaan seperti training untuk Pekerja\u002FBuruh baru dan lain-lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pendidikan dan pelatihan (training) di luar\nperusahaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau instansi terkait lainnya\nyang diperuntukkan bagi Pekerja\u002FBuruh di bagian tertentu yang memenuhi syarat\ndan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Pelatihan melalui internet untuk fungsi Pekerjaan\ntertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">5.Setiap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan\n(training), HR Dept. berkewajiban membuat laporan tentang terlaksananya suatu\npendidikan dan pelatihan (training). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Perusahaan menyediakan ruangan khusus training (Training Center) dan\nperalatan penunjangnya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : PELECEHAN DAN PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : PELECEHAN DAN PROSEDUR PENGADUAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Sesama Pekerja\u002FBuruh dilarang memandang rendah terhadap Pekerja\u002FBuruh\nyang lainnya dalam hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Warga Negara\u002FDaerah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Suku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Kepercayaan Agama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Pendukung Politik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Penyakit Cacat\u002FKekurangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Keadaan Rumah Tangga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Jenis Kelamin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h.Usia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Penyakit Kelamin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>2. Kebijakan anti pelecehan dan kekerasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Isi dari kebijakan anti kekerasan atau pelecehan\nseperti kekerasan atau pelecehan verbal, kekerasan atau pelecehan psikologis,\nkekerasan atau pelecehan fisik, dan kekerasan atau pelecehan seksual. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pekerja\u002FBuruh di setiap tingkat harus mematuhi\ndengan sungguh-sungguh standar isi dari kebijakan anti kekerasan atau\npelecehan, sebagai prinsip dan dasar, membentuk kebudayaan damai di lingkungan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Pimpinan dilarang menggunakan hukuman Fisik (atau\nmengancam dengan hukuman Fisik) termasuk menampar, mendorong atau tindakan lain\nyang berhubungan dengan persentuhan FIsik atau menggunakan hukuman mental\ntermasuk mempermalukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Pekerja\u002FBuruh dilarang berteriak, mengancam dan\nmenakut-menakuti atau mengeluarkan perkataan yang kasar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Pekerja\u002FBuruh dilarang untuk membujuk atau\nmemaksa Pekerja\u002FBuruh untuk melakukan perdagangan seks atau membalas penolakan\nkeinginannya dengan perlakuan yang tidak adil. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Pembicaraan pimpinan terhadap Pekerja\u002FBuruh,\npenjelasan kerja dan lain-lain, harus dilakukan di tempat terbuka secara\ntransparan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Peneguran terhadap pekerja dilakukan didalam\nruangan kerja sehingga tidak timbul tindakan kekerasan atau pelecehan\npsikologis terhadap pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Pengaduan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pekerja\u002FBuruh yang pada saat bekerja mendapatkan\npelecehan atau kekerasan apapun atau perbuatan tidak benar dari Pimpinan atau\nrekan kerja, pertama kali dilaporkan ke atasan langsung atau pimpinan tertinggi\natau team Penanganan Anti Kekerasan dan Pelecehan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pekerja\u002FBuruh diperkenankan untuk melanjutkan\npengaduan ke bagian Industrial Employee Relation yang menangani masalah\npengaduan atau menelpon perusahaan di nomor telepon (021) 59407888 ke ext\n8124.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Isi laporan\u002Fpengaduan kekerasan\u002Fpelecehan harus\ndirahasiakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Bila setelah memberikan pelaporan, pelapor\ndimutasi secara tidak masuk akal, dipaksa mengundurkan diri atau perbuatan\nbalas dendam lainnya, maka perusahaan akan menindak dengan sanksi sesuai dengan\nketentuan yang berlaku di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : TATA CARA PENYELESAIAN KELUH KESAH KETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha wajib melayani dan mencari jalan penyelesaian keluh kesah yang\ndisampaikan Pekerja\u002FBuruh, apabila Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan merasa\ndirugikan atau mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan dan\nketentuan yang berlaku, setiap keluhan harus diselesaikan sebaik-baiknya dan\nseadil-adilnya dengan jalan musyawarah dan menurut ketentuan peraturan\nperundangan guna menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah\npihak dan pada hakikatnya harus ada saling pengertian yang mendalam sehingga\nkedua belah pihak tidak merasa dirugikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap keluhan Pekerja\u002FBuruh pertama kali dibicarakan dengan atasan\nlangsung langsung maupun sampai kepada atasan yang lebih tinggiuntuk\ndiselesaikan secara musyawarah dengan tatacara yang tertib dalam jangka waktu\nmaksimal 3 (tiga) hari. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila keluh kesah Pekerja\u002FBuruh tidak dapat diselesaikan, maka dengan\nsepengetahuan atasannya, Pekerja\u002FBuruh dapat melanjutkan pengaduan ke bagian\nIndustrial Relationdalam jangka waktu maksimal 2 (Dua) hari. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sedapat mungkin keluh kesah dapat diselesaikan pada tingkatan ini, tetapi\napabila tidak dapat memuaskan para pihak, maka persoalan tersebut diselesaikan\nsecara bersama-sama secara bipartit antara pengusaha dan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara bipartit, maka penyelesaiannya\nsesuai dengan prosedur UU nomor 02 tahun 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : PERTEMUAN BERKALA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Untuk mengurangi timbulnya perbedaan pendapat mengenai berbagai masalah\nketenagakerjaan, disepakati bersama antara pengusaha dan Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh untuk mengadakan pertemuan berkala. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pertemuan diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan bisa diadakan\npada saat yang mendesak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Yang berhak menghadiri pertemuan berkala: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pengusaha atau Pimpinan yang diberi kuasa untuk\nitu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : TATA TERTIB, PEMBINAAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib keluar \u002Fmasuk perusahaan melalui pintu yang\ntelah ditentukan dan dilarang menolak pada saat diperiksa petugas keamanan\n(security). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap Pekerja\u002FBuruh harus telah hadir di tempat tugas masing-masing tepat\npada waktu yang telah ditetapkan, demikian pula pada waktu pulang meninggalkan\npekerjaan harus tepat pada waktunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap Pekerja\u002FBuruh harus melakukan absensi dengan menggunakan kartu\nabsen pada alat dan tempat yang telah ditentukan dan dilakukan oleh\nPekerja\u002FBuruh sendiri dengan tidak meminta bantuan orang lain (dicekrolkan).\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja\u002FBuruh yang lupa melakukan absensi pada saat masuk kerja dianggap\ntidak hadir kecuali dia melaporkan hal tersebut kepada petugas security, atasan\ndan memberikan bukti serta alasan yang dapat diterima. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib mengikuti dan mematuhi seluruh petunjuk atau\ninstruksi yang berhubungan dengan tugas Pekerjaan dan tanggung jawab yang\ndiberikan oleh atasan atau pimpinan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban yang\ndiberikan kepadanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib menjaga dan memelihara dengan baik seluruh\nperalatan atau hak milik perusahaan dan segera melaporkan kepada atasan jika\nmengetahui ada hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau hal yang dapat\nmerugikan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib memegang teguh rahasia dan tidak membocorkannya\nkepada siapapun tentang apa yang diketahuinya didalam perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib melaporkan kepada bagian HR Dept. jika ada\nperubahan status diri, susunan keluarga atau perubahan alamat melalui atasan\nlangsung dan selanjutnya seluruh dokumen terkait akan diproses oleh petugas\nAdministrasi bagian masing-masing departemen. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib memeriksa alat-alat\u002F mesin sebelum dan sesudah\nmelaksanakan Pekerjaan sehingga benar-benar tidak akan menimbulkan bahaya yang\nakan mengganggu jalannya pekerjaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib bekerja dengan jujur, tertib dan cermat untuk\nkepentingan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Seluruh Pekerja\u002FBuruh wajib memelihara kebersamaan, kekompakan, persatuan\ndan kesatuan di lingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib menciptakan dan memelihara suasana kerja yang\nbaik dan harmonis. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib berprilaku sopan terhadap masyarakat, sesama\nPekerja\u002FBuruh dan atasan di lingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib menghormati setiap Pekerja\u002FBuruh yang menganut\nagama atau kepercayaan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan yang\ndianutnya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib menjadi tauladan bagi Pekerja\u002FBuruh lainnya di\nlingkungan perusahaan dan masyarakat sekitarnya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib memperhatikan setiap teguran yang diberikan\noleh atasan dan selalu berusaha memperbaiki diri dari waktu ke waktu. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Setiap Pekerja\u002FBuruh harus mentaati semua tata tertib dan peraturan yang\ntertuang di dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang dikeluarkan oleh\nPerusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Pekerja\u002FBuruh harus memenuhi panggilan secara lisan atau tertulis dari\natasan atau manajemen dalam hubungan kerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Pada saat Pekerja\u002FBuruh memasuki atau meninggalkan area Perusahaan,\nPekerja\u002FBuruh wajib menunjukan ID Card \u002F Kartu Pengenal serta membuka tasnya\nsendiri untuk dilakukan pemeriksaan oleh Security. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Pekerja\u002FBuruh harus memakai ID Card \u002F Kartu Pengenal selama berada di\nlingkungan kerja\u002FPerusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Pekerja\u002FBuruh tidak boleh mengajak\u002Fmembawa siapapun untuk masuk ke dalam\npabrik, tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Pekerja\u002FBuruh tidak boleh menerima tamu atau meninggalkan tempat kerja\npada saat jam kerja berlangsung, jika ada urusan yang penting maka\nPekerja\u002FBuruh harus mengajukan izin meninggalkan pekerjaan kepada atasannya.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Pekerja\u002FBuruh tidak boleh membawa barang yang berbahaya, minuman keras,\nmudah terbakar, mudah meledak serta barang – barang lainnya yang tidak ada\nhubungan dengan pekerjaan kedalam lingkungan kerja\u002FPerusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Pekerja\u002FBuruh tidak boleh menggunakan jabatannya untuk jamuan, hadiah,\nkomisi atau keuntungan lain yang melanggar hukum dan merugikan Perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Pekerja\u002FBujuruh harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan yang\nberlaku serta pengumuman yang terpasang di papan media informasi atau media\nlainnya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Pekerja\u002FBuruh wajib mengikuti pemeriksaan atas kesehatannya \u002F MCU oleh\ndokter atau tenaga medis yang disiapkan oleh Perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Pekerja\u002FBuruh yang melanggar setiap ketentuan diatas, akan dikenakan\nsanksi dan dilakukan pembinaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : LARANGAN-LARANGAN BAGI PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang untuk mengabsenkan (mencekrolkan) dan atau\ndiabsenkan (dicekrolkan). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang membawa atau menggunakan barang\u002Falat-alat\nmilik perusahaan jika bukan untuk tujuan pekerjaan baik didalam maupun di\nlingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan\nmemasuki ruang kerja lain yang bukan tempatnya kecuali atas perintah atau ijin\natasan dan ada hubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang menjual\u002Fmemperdagangkan barang-barang berupa\napapun di dalam lingkungan perusahaan atau mengedarkan poster yang tidak ada\nhubungannya dengan pekerjaannya tanpa ijin dari pimpinan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang meninggalkan tempat kerja, kantor atau\npabrik selama jam kerja tanpa ijin dari pimpinan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang berjudi atau hal-hal lainnya berupa: main\nkartu, walaupun tidak maksud berjudi di lingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang mengerjakan sesuatu untuk kepentingan\npribadi selama jam kerja yang dapat mengganggu kelancaran kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang merusak barang-barang, tanaman dan atau aset\nperusahaan lainnya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang tidur di lingkungan perusahaan selama jam\nkerja atau pada saat jam kerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang menjalankan kendaraan perusahaan tanpa ijin\ndari pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang memakai barang-barang perusahaan untuk\nkepentingan pribadi tanpa ijin dari pimpinan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Pekerja\u002FBuruh dilarang melakukan pencurian atau percobaan pencurian\nbarang-barang milik perusahaan maupun teman kerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang menolak perintah atasan untuk memperbaiki\nkesalahan berupa kerusakan hasil produksi yang diakibatkan kecerobohan\nPekerja\u002FBuruh. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang berhenti bekerja pada jam kerja seperti\nsaat bekerja menerima tamu atau kegiatan lainnya tanpa ijin pimpinan perusahaan\natau atasan langsung. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang membawa masuk kedalam perusahaan\nbarang-barang yang dapat membahayakan keselamatan kerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang makan, minum dan merokok di wilayah yang\ndilarang untuk kegiatan tersebut. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang mengancam, berkelahi, menganiaya\nPekerja\u002FBuruh lainnya, atasan atau keluarga atasan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang melakukan tindakan negatif dengan maksud\nmembalas dendam terhadap Pekerja\u002FBuruh lainnya, atasan atau orang lain di dalam\nmaupun di luar perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang menerima hadiah atau pemberian apapun dan\ndari siapapun yang diduga atau patutnya diketahui ada hubungan dengan jabatan\natau Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang istirahat\u002Fmakan siang sebelum waktunya\nkecuali dengan ijin atasan\u002Fpimpinan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang menolak mutasi atau rotasi yang sesuai\nprosedur. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang sering datang terlambat dengan batas paling\nbanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang mangkir dari kewajiban kerja maksimum 2\n(dua) hari berturut-turut tanpa memberikan surat keterangan tertulis atau bukti\nyang sah. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Setiap Pekerja\u002FBuruh pria\u002Flaki-laki dilarang berambut gondrong mengenakan\nanting-anting dan atau perhiasan lainnya yang tidak sesuai dengan aturan yang\nada dan berlaku umum. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang mengedarkan brosur-brosur, edaran-edaran\ntertentu atau menempel pengumuman-pengumuman, mengedarkan antribut organisasi\natau bentuk lainnya tanpa ijin pimpinan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang menolak, petunjuk kerja yang sesuai\nprosedur yang berlaku. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang membuat coretan-coretan atau\ntulisan-tulisan pada dinding dan atau alat-alat kerja di lingkungan perusahaan.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang melakukan perbuatan dan atau perkataan yang\ndapat dikategorikan atau setidaknya memiliki tendensi sebagai pelecehan seksual\ndan atau abuse & harassment (kekerasan dan pelecehan). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang berkeliaran di area perusahaan tanpa tujuan\nyang jelas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang meminum minuman keras (beralkohol) dan\nmengkonsumsi narkoba di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang mengeluarkan biaya apapun untuk penggantian\nkekurangan proses produksi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : PEMBINAAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Sanksi terhadap pelanggaran oleh Pekerja\u002FBuruh dimaksudkan untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Tindakan perbaikan untuk meningkatkan kekuatan\norganisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Tindakan untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Pencegahan masalah sebelum terjadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Penanggulangan masalah yang telah terjadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sanksi harus didasarkan pada: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Jenis pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Tingkat pengulangan pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Berat ringannya pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Tata tertib perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Unsur-unsur kesengajaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Berat ringannya pelanggaran: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pelanggaran tingkat I, adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1)Sembarangan meludah, membuang kulit buah, sobekan\nkertas atau sampah lainnya di lingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2)Mengenakan pakaian tidak rapih atau tidak sopan\ndi lingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3)Membuang sampah sembarangan atau tidak mengikuti\naturan mengenai pemisahan jenis sampah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4)Membawa makanan ringan untuk dimakan di lokasi\nkerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5)Menggunakan air minum atau fasilitas cuci mata\n(eyes wash) untuk mencuci muka atau cuci tangan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6)Menginjak rumput di taman, memetik bunga di\nlingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">7)Pekerja\u002FBuruh wanita yang berambut panjang tidak\nmerapikan poni rambut dan mengikat rambutnya pada saat bekerja sehingga dapat\nmengganggu kerja dan dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">8)Malas bekerja, lamban dalam melaksanakan\npekerjaan sehingga menghambat kinerja rekan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">9)Tidak mematuhi bimbingan perusahaan atau\nkewajiban pekerja atau hal yang dilarang, tapi belum menyebabkan kerugian\nperusahaan dan atau orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">10)Tidak disiplin dalam bekerja dalam satu bulan\nmelakukan kesalahan absensi atau abnormal (tidak melakukan absen atau Lupa\nabsen atau tidak memperhatiakan saat absen sehingga tidak terdeteksi mesin)\nsebanyak 4 (empat) kali, pada saat masuk atau pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">11)Dalam satu bulan melakukan kesalahan absensi\natau abnormal cekrol pulang sebeluam waktunya\u002Fdata early sebanyak 3 kali alam\nsatu bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">12)Mangkir\u002Falpa (tidak hadir) selama 1 (satu) hari\nkerja atau 2 (dua) hari kerja tidak berturut-turut tanpa keterangan secara\ntertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">13)Menghilangkan ID Card\u002FKartu Absensi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">14)Rambut Pekerja\u002FBuruh laki-laki panjang\u002Fgondrong\nyang menyebabkan penampilan tidak rapih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">15)Tidak melaporkan kepada bagian HR Dept setelah\nada perubahan status diri, susunan keluarga atau perubahan alamat dll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">16)Melakukan tindakan coretan-coretan atau\ntulisan-tulisan pada dinding dan atau alat-alat kerja di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">17)Kesalahan-kesalahan lain yang dinilai setara\ndengan pelanggaran tingkat 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pelanggaran tingkat II, adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Mangkir\u002Falpa (tidak hadir) selama 2 (dua) hari kerja berturut-turut atau 3\n(tiga) hari kerja tidak berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang\ndilengkapi dengan bukti yang sah. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Tidak mengikuti prosedur kerja yang telah ditentukan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Tidak mengikuti dan mematuhi petunjuk\u002Finstruksi dan atau pengaturan kerja\ndari atasan yang berhubungan dengan pekerjaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Melanggar peraturan keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh\nperusahaan akan tetapi belum menyebabkan kebakaran, kecelakaan dan masalah\nkesehatan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Memalsukan atau memanipulasi dokumen, untuk mendapatkan fasilitas BPJS\nKesehatan bagi keluarganya dan fasilitas lainnya seperti dokumen ijin resmi\nyang belum merugikan secara finansial bagi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tidak mengikuti\nberbagai rapat, meeting atau training yang dilaksanakan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Telah menerima tugas atau pekerjaan dan target kerja tetapi tidak selesai\npada waktu yang sudah ditentukan dengan tidak melapor ke atasan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Merobek atau merusak pengumuman yang dipasang di papan pengumuman. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Menggunakan fasilitas telepon, mesin fax, mesin foto copy untuk\nkepentingan pribadi tanpa ada hubungannya dengan kepentingan Perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Tidak mematuhi pemeriksaan security pada saat masuk maupun keluar lokasi\nperusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)Melakukan berbagai kegiatan pribadi di dalam perusahaan, seperti\nperdagangan barang\u002Fjual beli atau lainnya tanpa izin dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)Tidak membersihkan area kerja dan atau tidak melakukan Pekerjaan 6S\ndengan baik serta tidak memperhatikan kebersihan umum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)Belum waktunya istirahat sudah lebih cepat meninggalkan tempat kerja,\nbelum waktunya pulang sudah menunggu di tempat absensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)Menggunakan perangkat computer dari luar sebelum ada ijin dari atasan dan\natau dari divisi IT. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)Menggunakan komputer perusahaan untuk mendownload hal-hal yang tidak ada\nhubungannya dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)Pada saat jam kerja, membaca koran, menggunakan komputer untuk internet,\nmain game, main HP atau melakukan kegiatan yang tidak ada hubungan dengan\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)Bertemu dengan tamu yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tanpa\nijin dari atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)Dalam satu bulan melakukan kesalahan absensi atau abnormal (tidak\nmelakukan absen atau Lupa absen atau tidak memperhatiakan saat absen sehingga\ntidak terdeteksi mesin) sebanyak 5 (Lima) kali dalam 1 bulan, pada saat masuk\natau pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)Tidak memakai kartu pengenal di lingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)Istirahat bekerja dengan duduk-duduk\u002Ftiduran di atas bahan baku atau\nmesin produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)Memakai sepatu yang jenisnya sama dengan produk yang diproduksi oleh\nPerusahaan,kecuali orang-orang tertentu yang mendapat persetujuan dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)Duduk tidak menurut peraturan (baik jam kerja maupun jam istirahat)\nseperti duduk sambil berbaring di atas bahan atau di atas mesin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)Pada saat jam kerja meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan baik itu\nkeluar area kerja tanpa alasan yang jelas atau tanpa ada surat dinas luar atau\nsurat izin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)Pekerja\u002FBuruh wanita hamil sengaja menutupi keadaan hamilnya, tidak\nmelaporkan ke HR Dept., klinik perusahaan atau EHS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)Menggunakan sparepart, komponen bahan produksi, bahan produksi,\nbarang-barang milik line, divisi, departemen lain tanpa ijin. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)Tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dan Alat Pelindung Mesin\n(APM) yang telah disediakan untuk Bagian tertentu yang sudah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)Tidak memakai sepatu standard pada saat berada lingkungan perusahaan\n(memakai sandal jepit, sepatu sandal dan lain-lain) yang bisa membahayakan\nkeselamatan kerja kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memakai\nsepatu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)Tidak membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)Mematikan maupun menyalakan lampu atau mesin produksi tanpa ijin dari\npetugas yang bertanggungjawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)Memakai ID Card bukan miliknya untuk hal-hal lain atau melakukan absensi\nmilik orang lain, atau menyuruh orang lain melakukan absensi, walaupun yang\nbersangkutan hadir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)Merokok tidak pada tempatnya, selain di tempat yang ada tanda\ndiperbolehkan merokok (misalkan: area kerja, gudang, toilet, mushola, area\nparkir, area office) pada saat jam kerja ataupun jam istirahat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)Bersembunyi, ngobrol, nongkrong, minum kopi, makan, main HP dan aktivitas\nlain diluar fungsinya di area kerja, di toilet dan mushola pada saat jam\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33)Masuk toilet tidak sesuai jenis kelamin yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34)Tidak disiplin waktu kerja yaitu dengan adanya catatan terlambat lebih\ndari 5 menit atau lebih selama 5 kali atau lebih dalam satu bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35)Sering terlambat dan sengaja tidak melakukan pencatatan waktu kerja\nsesuai prosedur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36)Pekerja tidak produktif yaitu sering tidak mencapai target, sering\nmembuat rijec material, tidak teliti dan kurang kontrol menyebabkan\npermasalahan operasional kerja. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37)Mengulangi pelanggaran tingkat satu sebanyak 3 kali. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38)Melakukan absensi diluar mesin pencatat waktu kerja yang telah ditentukan\noleh perusahaan sebanyak 5 kali dalam 1 bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39)Mengulangi pelanggaran tingkat satu dalam kurun waktu tidak lebih dari 6\n(enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40)Membuat kegaduhan di lokasi kerja yang menyebabkan terganggunya\nPekerja\u002FBuruh lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41)Bel tanda pulang belum selesai tetapi sudah meninggalkan tempat kerja\natau melakukan absensi pulang sebelum waktunya sebanyak 5 kali dalam 1\nbulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42)Tidak memakai seragam kerja sesuai dengan waktu kerja yang ditentukan\noleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>43)Menghilangkan size label.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44)Membuang barang-barang atau sampah kedalam lubang WC atau saluran air.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45)Menempelkan atau mengedarkan poster atau selebaran yang tidak ada\nhubungannya dengan pekerjaan tanpa izin\u002Fsepengetahuan dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>46)Jika diketahui Pekerja\u002FBuruh yang bertanggung jawab tidak menutup dan\nmengunci jendela dan pintu gedung saat jam kerja selesai yang menimbulkan\nbahaya keamanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pelanggaran tingkat III, adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Mangkir\u002Falpa (tidak hadir) selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut atau\n4 (empat) hari kerja tidak berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang\ndilengkapi dengan bukti yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Membuka dan melihat alat-alat kerja, komputer, data, barang dan lain-lain\nmilik orang lain tanpa ada persetujuan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Membuat dan memberikan laporan yang menjadi tanggungjawab pekerjaan tidak\nsesuai dengan kenyataan seperti laporan produksi dan laporan-laporan\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Menaiki lift barang tanpa tujuan yang jelas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Jika diketahui Pekerja\u002FBuruh yang bertanggung jawab tidak mematikan\nlistrik seperti mesin produksi, panel exhaust, panel lampu, dan peralatan yang\nmenggunakan tenaga listrik kran air, tidak menutup pintu\u002Fjendela pada saat jam\nistirahat maupun jam pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Menggunakan barang-barang milik perusahaan seperti lem, kantong plastik,\nkertas bungkus, benang dan lain-lain untuk digunakan untuk kepentingan diluar\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Masuk ke bagian lain tanpa ada persetujuan dan hubungannya dengan\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Tidak mengikuti standar kerja yang telah ditentukan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Waktu kerja tidak konsentrasi, tidak sungguh-sungguh bekerja sehingga\nmenimbulkan pengaruh yang tidak baik yang dapat merugikan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Pimpinan\u002Fpejabat yang pengaturan kerja tidak baik sehingga mengakibatkan\nkualitas produksi bermasalah yang merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)Tidur pada saat jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)Tidur di klinik tanpa rekomendasi dokter. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)Sengaja melakukan kecerobohan pada saat bekerja sehingga mengakibatkan\nkerusakan dan atau kerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)Secara sengaja memberikan alasan yang tidak benar dan tidak logis\nsehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)Dalam satu bulan melakukan kesalahan absensi atau abnormal (tidak\nmelakukan absen atau Lupa absen atau tidak memperhatiakan saat absen sehingga\ntidak terdeteksi mesin) sebanyak 6 (Enam) kali dalam 1 bulan, pada saat masuk\natau pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)Melaksanakan aktivitas pekerjaan di luar waktu yang telah\nditentukan,seperti sebelum jam masuk kerja dimulai, jam istirahat, dan atau\nsetelah jam kerja selesai jika tidak ada lembur. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)Melakukan kekerasan atau pelecehan verbal seperti mengeluarkan kata-kata\nyang tidak sopan dan tidak layak (kasar) untuk diucapkan didalam perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)Melakukan kekerasan atau pelecehan psikologis seperti berteriak dengan\nmarah-marah, pemerasan, menekan, dan tindakan intimidasi didalam perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)Pejabat mengatur sendiri waktu lembur, melanggar peraturan jam kerja atau\nmemaksa Pekerja\u002FBuruh untuk lembur. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)Melaksanakan aktivitas kerja diluar jam kerja (tidak lembur dan atau\nmelebihi waktu lembur). \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)Menggunakan botol air mineral\u002Fminum untuk menyimpan cairan bahan\nkimia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>22)Melakukan tindakan diskriminasi terhadap pekerjaan dan atau\npekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>23)Melakukan tindakan balas dendam terhadap pekerjaan dan atau pekerja\u002Fburuh\nyang menyampaikan keluh kesah. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)Mengulangi pelanggaran tingkat II dan pembinaan serta surat peringatan ke\nI masih berlaku. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)Tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan\u002FMCU yang telah dilakukan oleh\nperusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pelanggaran tingkat IV, adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1)Mangkir\u002Falpa (tidak hadir) selama 4 (empat) hari\nkerja berturut-turut atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut tanpa\nketerangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2)Mengubah sendiri mesin absensi, mengubah letak\nalat pemadam kebakaran dan tanda peringatan bahaya kebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3)Membuang barang tidak terpakai, barang jadi atau\nbarang setengah jadi ke tempat sampah tanpa persetujuan pimpinan bagian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">4)Pimpinan (atasan) Pekerja\u002FBuruh yang telah\nmengetahui bawahannya Pekerja\u002FBuruh wanita hamil, sudah mendapat bukti untuk\ncuti melahirkan tetapi masih terus dipekerjakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">5)Pekerja\u002FBuruh wanita hamil yang sudah mendapat\nbukti cuti melahirkan, tapi tidak melaporkan ke HR Dept. melalui atasannya atau\ntidak mematuhi peraturan tentang cuti melahirkan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6)Menerima jamuan pesta dan hadiah dari supplier\nsehingga mempengaruhi kepercayaan dan nama baik perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">7)Memasukkan orang luar ke dalam perusahaan untuk\nmaksud yang tidak baik tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">8)Melakukan kesalahan besar sehingga menyebabkan\nkerugian perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">9)Tidak melaporkan kepada pimpinan perusahaan\nketika mengetahui Pekerja\u002FBuruh yang lain melakukan perbuatan yang melanggar\nketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau perundang-undangan yang berlaku\nyang dapat membahayakan atau merugikan Pekerja\u002FBuruh dan juga perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">10)Membawa dan atau menggunakan barang milik\nperusahaan, keluar lingkungan perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan atau\npihak yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">11)Menyalahgunakan ijin pemakaian kendaraan milik\nperusahaan di luar kepentingan dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">12)Menerima imbalan dalam bentuk apapun baik\nlangsung ataupun tidak langsung yang berdampak mempengaruhi obyektivitas\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">13)Meminjamkan uang atau barang dengan imbalan\nbunga melebihi standar (rentenir) yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada\nPekerja\u002FBuruh lainnya didalam perusahaan atau Pekerja\u002FBuruh yang meminjam uang\nkepada rentenir yang terjadi di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">14)Membawa senjata tajam atau benda mudah terbakar\nke lingkungan perusahaan kecuali untuk kepentingan perusahaan dan atas ijin\npimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">15) Dalam satu bulan melakukan kesalahan absensi\natau abnormal (tidak melakukan absen atau Lupa absen atau tidak memperhatiakan\nsaat absen sehingga tidak terdeteksi mesin) sebanyak 7 (Tujuh) kali dalam 1\nbulan, pada saat masuk atau pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">16)Memalsukan data\u002Fdokumen pada saat pekerja\nmelamar kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">17)Mengulangi pelanggaran tingkat III dan pembinaan\nserta surat peringatan kedua masih berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">18)Bagi pekerja\u002Fburuh yang dengan senganja\nmelakukan perbuatan menghina dan atau mencemarkan nama baik pihak lain melalui\nmedia social.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">19)Menolak Rotasi, Mutasi atau penempatan dan\npengaturan kerja yang ditetapkan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">20)Menghambat proses investigasi dengan tidak\nmemenuhi panggilan Perusahaan setelah 3 kali dilakukan pemanggilan secara\nresmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">21)Melakukan tindakan kurang menyenangkan dengan\nmenggunakan kekerasan fisik dilingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Sanksi adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Tingkat \n\n        \u003Cp>Pelanggaran\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Yang \n\n        \u003Cp>Berwenang\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sanksi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa \n\n        \u003Cp>Berlaku\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>HR Dept\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Peringatan Lisan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>HR Dept\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pembinaan dan Surat Peringatan II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>HR Dept\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pembinaan dan Surat Peringatan II \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>IV\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>HR Dept\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pembinaan dan Surat Peringatan II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Surat Peringatan tidak perlu diberikan menurut\nurut-urutannya, tetapi dapat dinilai dari besar kecilnya pelanggaran yang\ndilakukan oleh Pekerja\u002FBuruh. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Surat Peringatan mempengaruhi penilaian\nPekerja\u002FBuruh untuk kenaikan gaji atau promosi gaji. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Surat peringatan di berikan bukti kepada yang\nbersangkutan melalui administrasi masing-masing departemen. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Dalam hal pembinaan pengusaha tetap\nmemberitahukan kepada serikat pekerja\u002Fburuh apabila ada anggota serikat\npekerja\u002Fburuh dalam proses Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pemberian Sanksi ini berlaku untuk semua pekerja\u002Fburuh Lokal maupun Tenaga\nKerja Asing tanpa diskriminasi. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : SKORSING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan dapat memberikan tindakan skorsing kepada Pekerja\u002FBuruh dalam\nrangka proses pemutusan hubungan kerja untuk menunggu keputusan lembaga\npenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), atau pidana, atau perdata.\nUpah selama masa skorsing sama dengan upah sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pekerja\u002FBuruh tidak lulus masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pekerja\u002FBuruh sendiri meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Pekerja\u002FBuruh sudah mencapai batas usia\nkerja\u002Fpensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Pekerja\u002FBuruh mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Pekerja\u002FBuruh sakit terus-menerus lebih dari 12\n(dua belas) bulan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi sesuai\ndengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pemutusan hubungan kerja dilarang karena : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Pekerja\u002FBuruh berhalangan masuk kerja karena\nsakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas)\nbulan secara terus menerus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b.Pekerja\u002FBuruh berhalangan menjalankan pekerjaan\nkarena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c.Pekerja\u002FBuruh menjalankan ibadah yang\ndiperintahkan agamanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d.Pekerja\u002FBuruh menikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e.Pekerja\u002FBuruh perempuan hamil, melahirkan, gugur\nkandungan atau menyusui bayinya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f.Pekerja\u002FBuruh mempunyai pertalian darah dan\u002Fatau\nikatan perkawinan dengan Pekerja\u002FBuruh lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g.Pekerja\u002FBuruh yang mengadukan pengusaha kepada\npihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana\nkejahatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h.Karena perbedaan paham, agama, aliran politik,\nsuku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status\nperkawinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Pekerja\u002FBuruh dalam keadaan cacat tetap, sakit\nakibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut Surat\nKeterangan Dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pemutusan Hubungan Kerja dan hak Pekerja\u002FBuruh: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Permutusan Hubungan Kerja Masa Percobaan: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i)Pada saat berlangsungnya masa percobaan,\nPekerja\u002FBuruh masa percobaan yang mendapat nilai dibawah standar yang\nditentukan sesuai dengan penilaian yang tercantum dalam form penilaian masa\npercobaan pekerja\u002Fburuh dapat dianggap tidak lulus dalam masa percobaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii)Pekerja\u002FBuruh yang tidak lulus masa percobaan\ndapat dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha dengan\ndiberikan surat keputusan tidak lulus masa percobaan. Pekerja\u002FBuruh berhak atas\nupah terakhir dan tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang\npenggantian hak. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iii)Dalam masa percobaan pekerja baru,\npejabat\u002Fpimpinan yang berwenang setelah dilakukan investigasi terbukti\nmenyalahgunakan wewenang maka pekerja baru (dalam masa percobaan) dinyatakan\nlulus masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas kemauan sendiri Pekerja\u002FBuruh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i)Pekerja\u002FBuruh mengundurkan diri atas kemauan\nsendiri. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii)Bagi Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri dan\ntelah mendapat persetujuan dari pimpinan perusahaan dan dilakukan sesuai dengan\nprosedur dan ketentuan yang berlaku berhak atas uang pisah dan atau uang\npenggantian hak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja\u002FBuruh dikualifikasikan\nmengundurkan diri: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i)Pekerja\u002FBuruh yang mangkir selama 5 (lima) hari\nkerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang\ndilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua)\nkali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena\ndikualifikasikan mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii)Bagi Pekerja\u002FBuruh yang dikualifikasikan\nmengundurkan diri berhak atas uang penggantian hak. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja\u002FBuruh Melakukan Kesalahan Berat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kesalahan Berat adalah kesalahan yang tidak dapat ditolerir, bagi\nPekerja\u002FBuruh yang melakukan kesalahan berat dapat diputuskan hubungan kerjanya\nsecara sepihak serta seketika oleh pengusaha dan atau diproses menurut\nketetentuan perundang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1.Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja\nterhadap Pekerja\u002FBuruh dengan alasan Pekerja\u002FBuruh telah melakukan kesalahan\nberat sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i.Berjudi dengan menggunakan uang ataupun barang,\nbaik langsung ataupun tidak langsung termasuk bermain kartu di lingkungan\nperusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii.Semua jenis pencuri atau membantu melakukan\npencurian barang milik perusahaan wajib diproses tanpa diskriminasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iii.Melakukan percobaan tindak pidana (pencurian,\npembunuhan dan lain-lain).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iv.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan\nsehingga merugikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">v.Menyerang, memukul, berkelahi, menganiaya\npekerja\u002Fburuh lain, pengusaha beserta keluarganya di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">vi.Menyalahgunakan jabatan untuk menerima suap. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">vii.Melanggar aturan keselamatan kerja yang\nmenyebabkan kebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">viii.Membawa bahan mudah terbakar, bahan peledak,\nracun, senjata tajam\u002Fsenjata berbahaya dan lain-lain yang membahayakan\nkeselamatan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ix.Sengaja merusak segala fasilitas perusahaan,\nmesin produksi, hasil produksi dan aset perusahaan lainnya. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">x.Manipulasi dokumen yang dapat merugikan perusahaan\ndan merusak nama baik perusahaan, menggelapkan tagihan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xi.Menggunakan cara manipulasi, membohongi gaji,\nbonus, tunjangan orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xii. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan\natau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang\nseharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xiii. Pimpinan tidak menjadi teladan dalam proses\nkerja sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xiv.Menggunakan nama perusahaan melakukan tindakan\nseperti penipuan sehingga mencemarkan nama baik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xv. Melakukan Perbuatan asusila di lingkungan\nperusahaan sehingga mencemarkan nama baik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xvi. Menyalahgunakan jabatan untuk mengambil hak\nPekerja\u002FBuruh atau uang dari Pekerja\u002FBuruh yang dibawahinya atau rekan kerja.\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xvii. Merokok di area yang berpotensi menimbulkan\nbahaya kebakaran. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xviii. Pekerja\u002FBuruh sebagai pengemudi kendaraan\nmilik perusahaan mabuk, minum minuman beralkohol saat mengemudi sehingga\nterjadi kecelakaan maka semua tanggungan yang timbul akibat kecelakaan menjadi\nkewajiban Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xix. Bagian security tidur pada saat jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xx.Pelecehan seksual, pelecehan SARA ( Suku, Ras,\nAgama ) di lingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xxi.Mempengaruhi teman sekerja untuk berbuat anarkis\natau perbuatan yang merugikan orang banyak, yang bertentangan dengan\nundang-undang (provokator).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xxii. Mabuk, minum-minuman keras, memakai atau\nmengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang dilarang di\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xxiii. Melakukan pungutan liar atau pemerasan di\nlingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xxiv. Membujuk pekerja\u002Fburuh lain atau pengusaha\nuntuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan\nperundang-undangan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xxv. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau\nmembiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan\nkerugian bagi perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xxvi.Mematikan Panel listrik atau mesin produksi\ndengan sengaja yang bertujuan untuk menghentikan aktifitas kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xxvii.Melakukan tindakan kurang menyenangkan dengan\nmenggunakan kekerasan fisik dilingkungan perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">xxviii.Pekerja\u002Fburuh yang Meminjamkan uang atau\nbarang dengan imbalan bunga melebihi standar (rentenir) di lingkungan\nperusahaan yang sudah di berikan surat peringatan III maka tidak berhak atas\nPesangon dan berhak mendapatkan uang pisah sesuai masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em\">2.Kesalahan berat sebagaimana dimaksud harus\ndidukung dengan bukti sebagai berikut : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Pekerja\u002FBuruh tertangkap tangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Ada pengakuan dari Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">-Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh\npihak yang berwenang diperusahaan yang bersangkutan dan didukung sekurang\nkurangnya 2 (dua) orang saksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">3.Pekerja\u002FBuruh yang diputus hubungan kerjanya\nberdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas dapat memperoleh uang\npenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Meninggal Dunia \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dapat melakukan PHK kepada Pekerja\u002FBuruh karena meninggal dunia\nbiasa atau akibat kecelakaan, pengusaha wajib memberikan hak-hak Pekerja\u002FBuruh\nkepada ahli waris yang sah yaitu uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat\n2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, uang\npenggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003\ntentang Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Indisipliner \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha berhak melakukan PHK kepada Pekerja\u002FBuruh karena Pekerja\u002FBuruh\nmelakukan pelanggaran tata tertib yang diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama\nPKB (indisipliner) setelah Pekerja\u002FBuruh diberikan pembinaan dan surat\nperingatan tetapi Pekerja\u002FBuruh tidak mengindahkannya, pengusaha wajib\nmemberikan hak-hak Pekerja\u002FBuruh yaitu uang pesangon 1 kali ketentuan pasal 156\nayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, uang\npenggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003\ntentang Ketenagakerjaan serta surat pengalaman kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja\u002FBuruh sakit berkepanjangan\nyang telah melampui 12 (dua belas) bulan dan cacat total.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dapat malakukan PHK kepada Pekerja\u002FBuruh karena sakit yang\nberkepanjangan atau telah melampaui 12 bulan dan atau karena Pekerja\u002FBuruh\ncacat total karena kecelakaan, pengusaha wajib memberikan hak-hak Pekerja\u002FBuruh\nyaitu uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa\nkerja 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, uang penggantian hak sesuai dengan\nketentuan pasal 156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta\nsurat pengalaman kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Kecelakaan Kerja dan Penyakit\nAkibat Hubungan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i)Pekerja\u002FBuruh yang telah bekerja dan belum\nmencapai umur 56 tahun dan cacat total akibat kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii)Pekerja\u002FBuruh yang mengalami cacat akibat\nkecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas\n12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan berhak atas uang\npesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 2 kali\nketentuan pasal 156 ayat 3, uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal\n156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta santunan cacat\nakibat kecelakaan kerja dari PT. BPJSKetenagakerjaan (Persero) dan surat\npengalaman kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">i.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">i)Pekerja\u002FBuruh yang telah bekerja dan telah\nmencapai umur 56 tahun, dan tidak dipekerjakan lagi oleh pengusaha berhak atas\npensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">ii)Bagi Pekerja\u002FBuruh yang saat ini bekerja dan\ntelah melampaui masa usia pensiun sesuai ketentuan, maka perusahaan dapat\nmelakukan pemutusan hubungan kerja. OK 15\u002F11\u002F2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iii)Pekerja\u002FBuruh yang putus hubungan kerjanya\nkarena pensiun berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2,\nuang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, uang penggantian\nhak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 tentang\nKetenagakerjaan dan Surat pengalaman kerja dari perusahaan. OK 15\u002F11\u002F2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">iv)Bagi Pekerja\u002FBuruh yang saat ini bekerja, telah\nmencapai umur 50 tahun, maka Pekerja\u002FBuruh dapat mengajukan permohonan pensiun\nsecara tertulis, minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena\nEfisiensi\u002FRestrukturisasi\u002FReorganisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i)Pekerja\u002FBuruh yang telah bekerja belum mencapai\numur 56 tahun, tetapi karena kondisi perusahaan yang tidak dapat melangsungkan\nkegiatan dengan baik dan sesuai kategori atau dasar acuannya antara lain\npenilaian kinerja pekerja\u002Fburuh, usia pekerja\u002Fburuh dan kondisi kesehatan\npekerja\u002Fburuh untuk melakukan pengurangan jumlah Pekerja\u002FBuruh (efisiensi)\nperusahaan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara\nmassal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii)Pekerja\u002FBuruh yang mengalami pemutusan hubungan\nkerja secara massal yang disebabkan efisiensi perusahaan, berhak atas uang\npesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali\nketentuan pasal 156 ayat 3, uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal\n156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta surat pengalaman\nkerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Alih Manajemen \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan\nkerja terhadap Pekerja\u002FBuruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan,\npeleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan Pekerja\u002FBuruh tidak\nbersedia melanjutkan hubungan kerja, maka Pekerja\u002FBuruh berhak atas: uang\npesangon 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali\nketentuan pasal 156 ayat 3, uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal\n156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan surat pengalaman\nkerja dari perusahaan. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">ii.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan\nkerja terhadap Pekerja\u002FBuruh karena perubahan status, penggabungan atau\npeleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja\u002FBuruh\ndiperusahaannya, maka Pekerja\u002FBuruh, berhak atas: uang pesangon 2 kali\nketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal\n156 ayat 3, uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 UU\nNo. 13\u002F2003 serta surat pengalaman kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">iii.Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang\npenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sebagaimana dimaksud,\ndibebankan kepada pengusaha baru, kecuali diperjanjikan lain antara pengusaha\nlama dan pengusaha baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perlakuan Pengusaha \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada\nlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas tindakan-tindakan\npengusaha, yaitu : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-Menganiaya, menghina secara kasar atau mangancam\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-Membujuk dan menyuruh Pekerja\u002FBuruh melakukan\nperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-Tidak membayar upah yang tepat pada waktu yang\ntelah ditentukan selama3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan\nkepada Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-Memerintahkan Pekerja\u002FBuruh untuk melaksanakan\npekerjan di luar perjanjian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,\nkeselamatan dan kesusilaan Pekerja\u002FBuruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak\ntercantum pada perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-Pekerja\u002FBuruh yang diputus hubungan kerjanya\nkarena hal sebagaimana tersebut di atas berhak atas uang pesangon 2 kali\nketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali sesuai dengan\nketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156\nayat 4 UU No. 13\u002F2003. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja\u002FBuruh tanpa\npenetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam\nhal-hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a)Pekerja\u002FBuruh masih dalam masa percobaaan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b)Pekerja\u002FBuruh mengajukan permintaan pengunduran\ndiri secara tertulis. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c)Pekerja\u002FBuruh mencapai usia pensiun sesuai dengan\nketetapan dalam perjanjian kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta\nperaturan perundang undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d)Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e)Pekerja yang melakukan tindakan indisipliner dan\ntelah dilakukan bipartit antara pengusaha dan atau pekerja dengan didampingi\nSerikat Pekerja\u002FBuruh. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 : UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA & UANG\nPENGGANTIAN HAK\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cli>Besarnya uang pesangon ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat\n    2 UU. No.13 tahun 2003. \u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sesuai dengan ketentuan\n    pasal 156 ayat 3 UU. No.13 tahun 2003. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya uang penggantian hak ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal\n    156 ayat 4 UU. No.13 tahun 2003. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 : UANG PISAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Uang Pisahatau Uang Pergantian Hak adalah kompensasi yang diberikan\nperusahaan karena pekerja\u002Fburuh mengundurkan diri, antara lain sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. Pekerja \u002F buruh yang mengundurkan diri secara\nresmi ke perusahaan sesuai dengan prosedur pengunduran diri yang berlaku,\nbesarnya Uang Pisah ditetapkan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masa kerja 3–9 tahun : 2 (dua) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masa kerja >9 tahun : 3 (tiga) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">2. Pekerja\u002Fburuh yang terputus hubungan kerja\ndengan pengunduran diri tidak resmi atau dikualifikasikan mengundurkan diri,\nbesarnya Uang Pisah ditetapkan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Masa kerja >3 tahun: 1 (Satu) bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 : PROSEDUR PENGUNDURAN DIRI\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang karena alasan tertentu ingin mengundurkan diri dari\n    perusahaan, dapat mengajukan surat permohonan resmi kepada perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang akan mengundurkan diri menghadap pimpinan langsung\n    kemudian mengambil dan mengisi form pengunduran diri ke administrasi\n    departemen atau langsung ke HR Dept. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Permohonan pengunduran diri Pekerja\u002FBuruh harus dilakukan 15 (lima belas)\n    hari sebelumnya dan diserahkan ke pimpinan langsung untuk disetujui oleh\n    pimpinan yang lebih tinggi. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Permohonan pengunduran diri untuk pejabat\u002Fpimpinan harus disampaikan 30\n    (tiga puluh) hari sebelumnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Permohonan pengunduran diri Pekerja\u002FBuruh dalam masa percobaan &\n    Pekerja\u002FBuruh dalam kondisi tertentu berlaku hari itu juga.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang mendapat masalah dalam proses pengunduran diri,\n    diperbolehkan untuk melapor ke pimpinan yang lebih tinggi atau menghadap\n    Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh untuk pendampingan dalam penyelesaian masalah\n    atau langsung lapor ke HR Dept. OK 19\u002F11\u002F2019\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pejabat atau pimpinan yang lebih tinggi dapat menahan permohonan\n    pengunduran diri dengan persetujuan pekerja\u002Fburuh yang bersangkutan . Bila\n    setuju tidak mengundurkan diri, maka surat pengunduran diri dibatalkan.\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri, harus mengembalikan barang-barang\n    milik perusahaan yang disimpan sendiri atau pinjam, menyerahkan semua\n    pembukuan atau serah terima pekerjaan ke atasan di bagian yang\n  bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri jika ada hutang yang harus dibayar\n    kepada perusahaan, perusahaan berhak untuk mengurangi dahulu dari gaji atau\n    hak-hak Pekerja\u002FBuruh lainnya untuk membayar hutang ke perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri dapat menerima sisa gaji\u002Fgantuang\n    gaji yang ditransfer pada tanggal 15 bulan berikutnya dan dapat mengambil\n    surat pengalaman kerja serta mengembalikan invebtaris perusahaan seperti\n    kartu absensi, kartu pengenal dan seragam yang administrasinya akan\n    dilaksanakan di pos barat. Apabila tanggal 15 bertepatan dengan hari libur\n    maka akan dilaksanakan hari berikutnya. Hak-hak pekerja\u002Fburuh yang\n    mengundurkan diri dibayarkan pada tanggal 15 tiap bulan atau sesuai dengan\n    SOP pengunduran diri pekerja\u002Fburuh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri setelah melewati masa 6 (enam)\n    bulan, yang berkeinginan untuk bekerja kembali maka akan dapat diterima\n    apabila perusahaan memerlukan dengan mekanisme sama seperti dengan\n    penerimaan Pekerja\u002FBuruh baru.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang belum mengisi form pengunduran diri, serah terima\n    pekerjaan yang tidak jelas tapi sudah melaksanakan pengunduran diri maka\n    atasannya harus memberi keterangan pengunduran diri sepihak\u002Fotomatis.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : TIM PERUNDING, MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN PKB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 : KETENTUAN JUMLAH TIM PERUNDING PKB PIHAK SP\u002FSB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk memenuhi asas keterwakilan SP\u002FSB dalam Perundingan Perjanjian Kerja\nBersama di masa yang akan datang maka Unsur pihak Tim Perunding dari SP\u002FSB yang\nberhak menjadi Tim Perunding yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan\nyang berlaku adalah sebagai sebagai berikut: OK 19\u002F11\u002F2019\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>1.Jumlah Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dari Serikat\n    Pekerja\u002FSerikat Buruh berjumlah 3 (tiga) SP\u002FSB yang mempunyai jumlah\n    anggota terbanyak berdasarkan verifikasi keanggotaan. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>2.Verifikasi keanggotaan ditentukan secara sah berdasarkan data\n    pemotongan upah Pekerja\u002FBuruh yang diperuntukkan untuk iuran anggota SP\u002FSB\n    yang ada di manajemen.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>3.Berdasarkan hasil verifikasi keanggotaan dan jumlah keanggotaan\n    terbanyak serta dicantumkan jumlahnya, Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang\n    berhak masuk Tim Perunding PKB ditentukan paling lambat 7 (tujuh ) bulan\n    sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama(PKB) yang\n    dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh pihak SP\u002FSB\n    yang hasilnya mengikat SP\u002FSB di perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>4.Jumlah perwakilan dari Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh (SP\u002FSB) yang\n    berhak menjadi Tim Perunding berdasarkan hasil verifikasi keanggotaan\n    ditentukan secara proporsional dan berjumlah ganjil maksimal 9 (sembilan)\n    orang.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 : MASA BERLAKU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>1.Masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama ini adalah 2 (dua) tahun yaitu dari\ntanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. \u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perubahan atau kesepakatan perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama ini dapat\ndilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku\nPerjanjian Kerja Bersama. Para pihak memberitahukan keinginan perubahan atau\nperpanjangan tersebut melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 : LARANGAN UNTUK MENGADAKAN PEMBATALAN SEPIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha maupun Serikat Pekerja\u002FBuruh selama berlakunya Perjanjian Kerja\nBersama ini tidak dapat mengadakan pembatalan sepihak terhadap isi Perjanjian\nKerja Bersama ini. \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 : PERATURAN PERALIHAN\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila dikemudian hari wakil Serikat Pekerja\u002FBuruh atau pengusaha yang\n    membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama ini mengundurkan diri\n    atau meninggal dunia, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku\n    sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam Perjanjian Kerja Bersama\n    ini, akan dirundingkan antara Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dengan\n    pengusaha, berupa addendum dan pengusaha diwajibkan memberikan informasi\n    terkait hasil addendum tersebut kepada pekerja\u002Fburuh. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila terdapat peraturan perundangan baru yang nilainya tidak kurang\n    dari ketentuan yang ada pada Perjanjian Kerja Bersama ini maka peraturan\n    perundangan tersebut menggantikan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama\n    ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak mengenai\n    penafsiran dalam Perjanjian Kerja Bersama ini maka hal itu akan\n    dirundingkan dalam musyawarah. \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75: TANDA TANGAN TIM PERUNDING, TIM PERUNDING PIHAK PENGUSAHA DAN TIM\nPERUNDING PIHAK SP\u002FSB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIM PERUNDING PIHAK PENGUSAHA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Nama\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Utusan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jabatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tanda Tangan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Komari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengusaha\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Wahyu Lestari\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengusaha\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Liu Ming Chen\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengusaha\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rini Suhartini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengusaha\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Hendri Teguh K\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengusaha\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tjung Tjun Liung\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengusaha\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Hendrikus HS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengusaha\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Heny Sanjaya\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengusaha\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Irwan Setiawan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengusaha\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIM PERUNDING PIHAK SP\u002FSB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Nama\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Utusan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Jabatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tanda Tangan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Asep Suherlan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SBKU\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ketua Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Eman Sulaeman\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SPN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Wakil Ketua Tim \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Yulius Ardita\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SPN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sekretaris Tim \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deden Agung Setia, SH\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SBKU\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Arif Syarifudin\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SBJP\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Endang Sumantri\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SPN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Ubedillah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SPN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Saepi Rahmat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SBJP\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Anggota Tim\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 : PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DITANDA TANGANI DI : TANGERANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PADA TANGGAL: …………………………………………..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003Cp>PIHAK – PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PERIODE 2020 –\n2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>PT. CHING LUH INDONESIA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>LIU MING CHEN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>EMAN SULAEMAN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ketua SPSI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>RINI SUHARTINI \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>HR. DEPT\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ASEP SUHERLAN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ketua SPN\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>KOMARI \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>HR. DEPT\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ARIF SARIFUDIN\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Ketua SBJP\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\n",{"cbadate_start":46,"cbadate_end":50,"cbasignsinglesignatory":52,"cbamemother":56,"trainingprogrammes":58,"pensionfund":62,"disabilityfund":66,"contracttrial":70,"contracttrialperiod":74,"contractseverancepay":76,"contractseverancepay1":80,"maxsicknesspayperc":82,"maxsicknesspay":86,"sicknesspay":88,"sicknessmaxdays":90,"sicknessmaxdaysnr":94,"menstruationleave":96,"disabilitypay":100,"healthcareaccess":102,"SOCSEC_trigger":106,"healthinsurance":110,"healthandsafetypolicy":114,"code_application":118,"protectiveclothing":122,"healthandsafetytraining":126,"hivpolicy":130,"hiv":134,"monitoring":138,"funeralpay":142,"funeralpaytype":146,"paidmaternityleave":150,"paidmaternityleaveduration":154,"funeralpayamount":157,"jobsecuritymothers":160,"maternityotherclause":164,"pregnancy":168,"breastfeeding_dangerouswork":172,"riskassessment":176,"alternatives":178,"paidpaternityleave":180,"paidpaternityleaveduration":184,"paidpaternityleavepay":186,"paidpaternityleavepayperc":190,"deathrelatives":193,"deathrelativesleave":197,"nursingmothers":199,"maternity_nursing_breaks_duration":203,"maternity_nursing_breaks_length":205,"nursingfacilities":207,"discrimination":211,"sexualhar":215,"violence":219,"WORKHOURS_trigger":221,"hourspday":225,"hourspweek_select":229,"hourspday_select":231,"hourspweek":233,"dayspweek_select":235,"dayspweek":237,"MAXHOURS_trigger":239,"hoursovertimemax":243,"PAIDLEAV_trigger":245,"holidaysdays":249,"holidaysweeks":252,"bankholidays1":254,"SCHEDULE_trigger":258,"holidaysfixed":262,"holidaysfixeddays":266,"schedulesrestpw":270,"TRADEUNLEAV_trigger":272,"LOWWAGE_trigger":276,"LOWWAGE_government":280,"LOWWAGE_provision":282,"lowwageperiod":284,"lowwagetxt":286,"STRUCINCR_trigger":288,"wageincreasefirmperformance":292,"wageincreasedate":296,"wageincreasedate_date":299,"ONCERISE_trigger":301,"incidentalbonustype":305,"incidentalbonustype2":307,"incidentalbonusperc1":311,"incidentalbonusdate":315,"NOCTPREM_trigger":317,"shiftallowancetype":321,"shiftallowancetype1":325,"OVERTIME_trigger":329,"overtimeallowancetype_general":333,"overtimeallowanceperc1_general":337,"overtimeallowancetype":341,"overtimeallowanceperc1":345,"SUNDAY_trigger":347,"sundayallowancetype":351,"sundayallowanceperc1":353,"shiftallowanceamount2":357,"COMMUTE_trigger":359,"commutingallowancetype":363,"commutingallowanceamount1":365,"commutingallowancetype1":367,"SENIOR_trigger":369,"longserviceallowancetype":373,"longserviceallowanceamount1":377,"longserviceallowancetype1":381,"longserviceallowancetype2":385,"mealvouchers":387,"mealvouchersamount":391,"MEALALL_trigger":395,"coverunion_trigger":397,"cbadate_end_date":401,"cbadate_start_date":403,"healthinsurancerelatives":405,"marriage":409},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"cbadate_start","1.Masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama ","1.Masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama ini adalah 2 (dua) tahun yaitu dari\ntanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. ",{"bindId":51,"name":48,"text":49},"cbadate_end",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"cbasignsinglesignatory","PIHAK – PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KE","PIHAK – PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PERIODE 2020 –\n2022.\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      PT. CHING LUH INDONESIA\n      SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\n    \n    \n      \n\n        \n\n        LIU MING CHEN\n\n        Direktur\n      \n      \n        \n\n        EMAN SULAEMAN\n\n        Ketua SPSI\n      \n    \n    \n      \n\n        \n\n        RINI SUHARTINI \n\n        HR. DEPT\n      \n      \n        \n\n        ASEP SUHERLAN\n\n        Ketua SPN\n      \n    \n    \n      \n\n        \n\n        KOMARI \n\n        HR. DEPT\n      \n      \n        \n\n        ARIF SARIFUDIN\n\n        Ketua SBJP",{"bindId":57,"name":54,"text":55},"cbamemother",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"trainingprogrammes","2.Pengusaha menyediakan pendidikan dan p","2.Pengusaha menyediakan pendidikan dan pelatihan (training) untuk berbagai\nposisi dan tingkatan jabatan dan akan mengevaluasi hasil dari pelaksanaanya.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"pensionfund","d. Jaminan Pensiun (JP) OK 15\u002F10\u002F2019 i.","d. Jaminan Pensiun (JP) OK 15\u002F10\u002F2019\n    i. Iuran ditanggung oleh Pekerja\u002FBuruh dan\n    perusahaan.\n    ii. Besarnya iuran :\n    - Pekerja\u002FBuruh 1 % x upah sebulan (Upah pokok\n    + Tunjangan Tetap)\n    - Perusahaan 2 % x upah sebulan (Upah Pokok +\n    Tunjangan Tetap)",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"disabilityfund","a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) OK 15\u002F","a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) OK 15\u002F10\u002F2019\n    i.Iuran sepenuhnya ditanggung oleh\n    perusahaan\n    ii.Besarnya iuran 0,89 % x upah sebulan (Upah\n    Pokok + Tunjangan Tetap)\n    iii.Penanganan pelayanan kecelakaan kerja\n    mengukuti mekanisme dan fasilitas Trauma Center",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contracttrial","Calon Pekerja\u002FBuruh diterima sebagai Pek","Calon Pekerja\u002FBuruh diterima sebagai Pekerja\u002FBuruh dengan masa percobaan\n    selama-lamanya 3 (tiga) bulan terhitung sejak mulai bekerja di perusahaan.\n  ",{"bindId":75,"name":72,"text":73},"contracttrialperiod",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"contractseverancepay","Besarnya uang pesangon ditetapkan sesuai","Besarnya uang pesangon ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat\n    2 UU. No.13 tahun 2003. ",{"bindId":81,"name":78,"text":79},"contractseverancepay1",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"maxsicknesspayperc","Pekerja\u002FBuruh yang sakit dengan Surat Ke","Pekerja\u002FBuruh yang sakit dengan Surat Keterangan Dokter untuk waktu yang\n    lama dan terus menerus sehingga tidak dapat bekerja, pembayaran upahnya\n    sebagai berikut: \n    a.Untuk 4 (empat) bulan pertama: dibayar 100 % x upah sebulan. \n    b.Untuk 4 (empat) bulan kedua: dibayar 75 % x upah sebulan. OK\n    01\u002F10\u002F2019\n    c.Untuk 4 (empat) bulan ketiga: dibayar 50 % x upah sebulan. \n    d.Untuk bulan selanjutnya sampai pemutusan hubungan kerja dibayar 25% x\n    upah sebulan. Upah sebulan = (Gaji pokok + Tunjangan Tetap).",{"bindId":87,"name":84,"text":85},"maxsicknesspay",{"bindId":89,"name":84,"text":85},"sicknesspay",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"sicknessmaxdays","Apabila setelah 12 (dua belas) bulan Pek","Apabila setelah 12 (dua belas) bulan Pekerja\u002FBuruh tersebut tidak mampu\n    melaksanakan tugasnya untuk bekerja maka hubungan kerjanya dapat diputuskan\n    sesuai peraturan yang berlaku. ",{"bindId":95,"name":92,"text":93},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"menstruationleave","Istirahat Haid adalah suatu keadaan dima","Istirahat Haid adalah suatu keadaan dimana Pekerja\u002FBuruh wanita yang\n    dalam masa haid merasakan sakit sehingga tidak diwajibkan untuk bekerja\n    pada hari pertama dan kedua.\n  Pekerja\u002FBuruh yang tidak masuk bekerja karena merasakan sakit pada waktu\n    haid wajib memberitahukan kepada perusahaan dengan melampirkan Surat\n    Keterangan Dokter.",{"bindId":101,"name":68,"text":69},"disabilitypay",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"healthcareaccess","Untuk menunjang pelayanan kesehatan para","Untuk menunjang pelayanan kesehatan para Pekerja\u002FBuruh dilingkungan\nPerusahaan, maka Perusahaan menyediakan fasilitas Poliklinik di Perusahaan\nsesuai jam operasional Perusahaan untuk Pekerja\u002FBuruh meliputi pelayanan :\n\na. Konsultasi medis.\n\nb. Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Dokter Perusahaan.\n\nc. Pelayanan Emergency.\n\nd. Pelayanan Farmasi ( pemberian obat – obatan ) sesuai dengan standar\nDaftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Daftar dan Plafon Harga Obat\n(DPHO).\n\ne. Layanan Bidan (pemeriksaan kehamilan dan pemberian obat penunjang\nkesehatan kehamilan)\n\nf. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) meliputi : Pil KB dan suntik KB.\n\ng. Perawatan sementara (Observasi)\n\ni. Penyediaan sarana transportasi (Ambulance) untuk kondisi emergency sesuai\nrekomendasi dokter Perusahaan.\n\nj. Perusahaan menyediakan mobil rescue.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"SOCSEC_trigger","Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan","Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan mengacu kepada ketentuan\n    perundang-undangan yang berlaku. OK 15\u002F10\u002F2019",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"healthinsurance","c .Mulai tanggal 1 Juli 2015 iuran BPJS ","c .Mulai tanggal 1 Juli 2015 iuran BPJS Kesehatan menjadi sebesar 5 % (lima\npersen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut :\n\na. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemberi\nKerja\u002FPerusahaan; dan\n\nb. 1 % (satu persen) dibayar oleh\nPeserta\u002FPekerja\u002FBuruh.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"healthandsafetypolicy","Untuk keselamatan dan kesehatan kerja, p","Untuk keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan menyediakan sarana yang\n    perlu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan memelihara kesehatan\n    Pekerja\u002FBuruh dalam perusahaan. \n  Semua Pekerja\u002FBuruh diwajibkan mentaati peraturan keselamatan kerja dan\n    menjaga kesehatannya. \n  Bila sedang terjangkit penyakit menular maka perusahaan dapat\n    memerintahkan setiap Pekerja\u002FBuruh untuk mengadakan pencegahan. \n  Bagi yang menyatakan keberatan ikut serta dalam pemeriksaan tersebut\n    harus dapat memberikan alasan-alasan yang disetujui oleh dokter perusahaan.\n  \n  Dalam hal pelaksanaan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja,\n    perusahaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 dan ketentuan\n    perundang-undangan yang berlaku.\n  Untuk keselamatan semua dalam proses produksi, Pekerja\u002FBuruh wajib\n    mematuhi dengan sungguh-sungguh standar\u002Fprosedur kerja yang telah\n    ditentukan. \n  Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja, seperti kaca\n    mata pelindung, masker, penutup telinga, sarung tangan dan lain-lain. \n  Pekerja\u002FBuruh berkewajiban menggunakan alat pelindung diri (APD) pada\n    tempat-tempat yang telah ditentukan. \n  Perlindungan khusus bagi Pekerja\u002FBuruh wanita hamil dari hal-hal yang\n    membahayakan kandungannya diatur dalam peraturan tersendiri.\n  Perlindungan lingkungan\n  Bumi adalah tanah kita bersandar hidup, hanya ada satu dan berada di\n    tangan kita, ekosistem lingkungan yang alami mempengaruhi kehidupan\n    sehari-hari dan kesehatan jasmani dan rohani, diharapkan seluruh\n    Pekerja\u002FBuruh memperhatikan, mengerti dan melindungi lingkungan dan\n    kehidupan lingkungan perlu kita rawat bersama.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"code_application","Dalam hal pelaksanaan syarat-syarat kese","Dalam hal pelaksanaan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja,\n    perusahaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1970 dan ketentuan\n    perundang-undangan yang berlaku.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"protectiveclothing","Perusahaan wajib menyediakan alat-alat k","Perusahaan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja, seperti kaca\n    mata pelindung, masker, penutup telinga, sarung tangan dan lain-lain. ",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"healthandsafetytraining","Perusahaan memberikan pendidikan dan pel","Perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada team P2K3 PT. Ching\n    Luh Indonesai serta memberikan sertifikasi kepada pekerja\u002Fburuh yang\n    menjadi team P2K3. ",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"hivpolicy","Perusahaan mengadakan medical check up u","Perusahaan mengadakan medical check up untuk seluruh Pekerja\u002FBuruh\n    sekurang-kurangnnya 1 (satu) kali 1(satu) tahun untuk seluruh\n  Pekerja\u002FBuruh.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"hiv","Pengusaha dan Pekerja\u002FBuruh bekerjasama ","Pengusaha dan Pekerja\u002FBuruh bekerjasama dalam melakukan upaya pencegahan\n    dan penanggulangan HIV\u002FAIDS dengan cara memberikan informasi dan\n    menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. \n  Untuk mendukung pelaksanaan teknis dan operasional upaya pencegahan dan\n    penanggulangan HIV\u002FAIDS tersebut, pengusaha membentuk suatu Sub-komite\n    dalam Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja\n  (P2K3).\n  Pengusaha dan Pekerja\u002FBuruh tidak akan melakukan diskriminasi terhadap\n    Pekerja\u002FBuruh yang terinfeksi HIV\u002FAIDS dalam hal pelayanan kesehatan kerja\n    dan dalam hal status hubungan kerja. \n  Ketentuan dan prosedur penyelesaian hubungan kerja bagi Pekerja\u002FBuruh\n    yang terinfeksi HIV\u002FAIDS sama dengan ketentuan dan prosedur penyelesaian\n    hubungan kerja bagi Pekerja\u002FBuruh yang sakit terus menerus sehingga tidak\n    bisa melakukan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. ",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"monitoring","Dengan disahkan Disnakertrans wilayah se","Dengan disahkan Disnakertrans wilayah setempat perusahaan membentuk\n    Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertugas\n    untuk membina dan mengatur Pekerja\u002FBuruh agar memenuhi ketentuan-ketentuan\n    mengenai penyelenggaraan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. ",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"funeralpay","c. Jaminan Kematian OK 15\u002F10\u002F2019 i.Iura","c. Jaminan Kematian OK 15\u002F10\u002F2019\n    i.Iuran sepenuhnya ditanggung oleh\n    perusahaan.\n    ii.Besarnya iuran 0,3 % x upah sebulan (Upah\n    Pokok+Tunjangan Tetap).",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"funeralpaytype","Apabila Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia ma","Apabila Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya akan\n    diberikan bantuan duka sebesar Rp 2.500.000,- \n  Segala sesuatu yang menjadi hak Pekerja\u002FBuruh akan diberikan sesuai\n    dengan UU nomor 13 tahun 2003 serta jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan\n    sesuai peraturan yang berlaku. \n  Apabila keluarga pekerja (istri\u002Fsuami, anak) meninggal dunia maka\n    diberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- ",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"paidmaternityleave","Pekerja\u002FBuruh wanita berhak atas cuti ha","Pekerja\u002FBuruh wanita berhak atas cuti hamil selama 1 1\u002F2 (satu setengah)\n    bulan sebelum melahirkan dan 1 1\u002F2 (satu setengah) bulan setelah\n    melahirkan. \n  Pekerja\u002FBuruh wanita yang mengalami kelahiran sebelum waktunya cuti hamil\n    maka berhak atas cuti hamil selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak\n    melahirkan. \n  Apabila dengan sengaja Pekerja\u002FBuruh mengambil hak cuti terlalu dekat\n    dengan masa melahirkan maka sisa hak cutinya tetap 1 1\u002F2 (satu setengah\n    bulan). \n  Pekerja\u002FBuruh wanita berhak mendapatkan cuti karena keguguran kandungan\n    selama 1 1\u002F2 (satu setengah) bulan, hanya dapat diambil berdasarkan Surat\n    Keterangan Dokter\u002FBidan yang merawatnya. ",{"bindId":155,"name":152,"text":156},"paidmaternityleaveduration","Pekerja\u002FBuruh wanita berhak atas cuti hamil selama 1 1\u002F2 (satu setengah)\n    bulan sebelum melahirkan dan 1 1\u002F2 (satu setengah) bulan setelah\n    melahirkan. ",{"bindId":158,"name":148,"text":159},"funeralpayamount","Apabila Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya akan\n    diberikan bantuan duka sebesar Rp 2.500.000,- ",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"jobsecuritymothers","e.Pekerja\u002FBuruh perempuan hamil, melahir","e.Pekerja\u002FBuruh perempuan hamil, melahirkan, gugur\nkandungan atau menyusui bayinya.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"maternityotherclause","Pekerja\u002FBuruh wanita berhak mendapatkan ","Pekerja\u002FBuruh wanita berhak mendapatkan cuti karena keguguran kandungan\n    selama 1 1\u002F2 (satu setengah) bulan, hanya dapat diambil berdasarkan Surat\n    Keterangan Dokter\u002FBidan yang merawatnya. ",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"pregnancy","Setiap pekerja wanita hamil wajib melapo","Setiap pekerja wanita hamil wajib melaporkan kehamilannya ke klinik\n    inhouse untuk diperiksa oleh bidan perusahaan dan akan diberikan kartu Ibu\n    Hamil yang wajib dipakai oleh pekerja selama bekerja sampai saatnya\n    melahirkan.\n  Pekerja hamil tidak diperbolehkan bekerja shif 2 dan shift 3.\n  Pekerja hamil tidak diperbolehkan lembur kecuali atas rekomendasi dokter\n    perusahaan SOP terlampir. \n  Pekerja hamil dilarang bekerja di area yang menggunakan bahan kimia,\n    terpapar bising yang melebihi 85 dB, terpapar sinar ultra violet dan\n    terpapar frekuensi tinggi.\n  Pekerja hamil dilarang bekerja mengangkat dan mengangkut beban berat,\n    naik turun tangga atau berdiri secara terus menerus. \n  Perusahaan menyediakan waktu yang mencukupi kepada pekerja perempuan yang\n    menyusui anaknya untuk menyusui\u002Fmemerah ASI (UU No. 13\u002F2003 Pasal 83).\n  Apabila terbukti sebagaimana yang di sebutkan dalam ayat 1 s\u002Fd ayat 5\n    tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi tingkat pelanggaran III.\n  Perusahaan menyediakan pojok laktasi berupa ruangan yang aman dan nyaman\n    beserta kelengkapannya di poli klinik.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"breastfeeding_dangerouswork","Pekerja hamil tidak diperbolehkan bekerj","Pekerja hamil tidak diperbolehkan bekerja shif 2 dan shift 3.\n  Pekerja hamil tidak diperbolehkan lembur kecuali atas rekomendasi dokter\n    perusahaan SOP terlampir. \n  Pekerja hamil dilarang bekerja di area yang menggunakan bahan kimia,\n    terpapar bising yang melebihi 85 dB, terpapar sinar ultra violet dan\n    terpapar frekuensi tinggi.\n  Pekerja hamil dilarang bekerja mengangkat dan mengangkut beban berat,\n    naik turun tangga atau berdiri secara terus menerus. ",{"bindId":177,"name":170,"text":171},"riskassessment",{"bindId":179,"name":170,"text":171},"alternatives",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"paidpaternityleave","d.Istri Pekerja\u002FBuruh melahirkan diberi ","d.Istri Pekerja\u002FBuruh melahirkan diberi ijin selama\n: 2 hari ",{"bindId":185,"name":182,"text":183},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"paidpaternityleavepay","1.Pekerja\u002FBuruh diberikan ijin meninggal","1.Pekerja\u002FBuruh diberikan ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah\npenuh dalam hal-hal sebagai berikut:\n\na.Pekerja\u002FBuruh menikah diberi ijin selama : 3 hari\n\n\nb.Pekerja\u002FBuruh menikahkan anak diberi ijin selama\n: 2 hari \n\nc.Keluarga Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia(orangtua,\nmertua, anak, suami\u002Fistri, menantu) diberi ijin selama: 2 hari \n\nd.Istri Pekerja\u002FBuruh melahirkan diberi ijin selama\n: 2 hari \n\ne.Istri Pekerja\u002FBuruh keguguran diberi ijin selama:\n2 hari \n\nf.Anak Pekerja\u002FBuruh dikhitan diberi ijin selama :\n2 hari \n\ng.Anak Pekerja\u002FBuruh dibaptiskan diberi ijin selama\n: 2 hari \n\nh.Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal: 1\nhari. \n\ni.Pekerja\u002FBuruh yang tidak melakukan kerja karena\nperintah pengusaha. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam SOP. \n\nj.Pekerja\u002FBuruh yang menjalankan tugas Negara \u002F\nPerusahaan.\n\nk.Pekerja\u002FBuruh sakit sehingga tidak dapat\nmelakukan pekerjaan dengan Surat Keterangan Dokter.\n\nl.Pekerja\u002FBuruh tidak dapat melakukan pekerjaannya\nkarena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, antara lain :\n\n-Ibadah Haji : izin untuk ibadah haji diberikan\nhanya 1 (satu) kali, selama pekerja\u002Fburuh tersebut bekerja pada Perusahaan, dan\nuntuk kali kedua dan seterusnya dapat diberikan ijin dengan potongan upah. \n\n-Ibadah Umroh : izin untuk ibadah umroh diberikan\nhanya 1 (satu) kali, selama pekerja\u002Fburuh tersebut bekerja pada Perusahaan,\ndengan izin dibayar 5 hari kerja, dan untuk kali kedua dan seterusnya dapat\ndiberikan ijin dengan potongan upah. \n\nm.Pekerja\u002FBuruh bersedia melakukan pekerjaan yang\ntelah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan\nsendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. \n\nn.Pekerja\u002FBuruh melaksanakan hak istirahat. \n\no.Pekerja\u002FBuruh melaksanakan tugas Serikat\nPekerja\u002FSerikat Buruh atas persetujuan pengusaha.\n\np.Pekerja\u002FBuruh melaksanakan tugas pendidikan dari\nperusahaan.\n\nq.Pekerja\u002FBuruh yang tidak melakukan Pekerjaan\nkarena instruksi pengusaha. \n\nr.Perusahaan mendapatkan halangan sehingga\nPekerja\u002FBuruh tidak dapat melaksanakan Pekerjaannya.",{"bindId":191,"name":188,"text":192},"paidpaternityleavepayperc","1.Pekerja\u002FBuruh diberikan ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah\npenuh dalam hal-hal sebagai berikut:",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"deathrelatives","c.Keluarga Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia","c.Keluarga Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia(orangtua,\nmertua, anak, suami\u002Fistri, menantu) diberi ijin selama: 2 hari ",{"bindId":198,"name":195,"text":196},"deathrelativesleave",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"nursingmothers","Perusahaan menyediakan waktu yang mencuk","Perusahaan menyediakan waktu yang mencukupi kepada pekerja perempuan yang\n    menyusui anaknya untuk menyusui\u002Fmemerah ASI (UU No. 13\u002F2003 Pasal 83).",{"bindId":204,"name":201,"text":202},"maternity_nursing_breaks_duration",{"bindId":206,"name":201,"text":202},"maternity_nursing_breaks_length",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"nursingfacilities","Perusahaan menyediakan pojok laktasi ber","Perusahaan menyediakan pojok laktasi berupa ruangan yang aman dan nyaman\n    beserta kelengkapannya di poli klinik.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"discrimination","22)Melakukan tindakan diskriminasi terha","22)Melakukan tindakan diskriminasi terhadap pekerjaan dan atau\npekerja\u002Fburuh.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"sexualhar","2. Kebijakan anti pelecehan dan kekerasa","2. Kebijakan anti pelecehan dan kekerasan\n\na.Isi dari kebijakan anti kekerasan atau pelecehan\nseperti kekerasan atau pelecehan verbal, kekerasan atau pelecehan psikologis,\nkekerasan atau pelecehan fisik, dan kekerasan atau pelecehan seksual. \n\nb.Pekerja\u002FBuruh di setiap tingkat harus mematuhi\ndengan sungguh-sungguh standar isi dari kebijakan anti kekerasan atau\npelecehan, sebagai prinsip dan dasar, membentuk kebudayaan damai di lingkungan\nkerja.\n\nc.Pimpinan dilarang menggunakan hukuman Fisik (atau\nmengancam dengan hukuman Fisik) termasuk menampar, mendorong atau tindakan lain\nyang berhubungan dengan persentuhan FIsik atau menggunakan hukuman mental\ntermasuk mempermalukan.\n\nd.Pekerja\u002FBuruh dilarang berteriak, mengancam dan\nmenakut-menakuti atau mengeluarkan perkataan yang kasar.\n\ne.Pekerja\u002FBuruh dilarang untuk membujuk atau\nmemaksa Pekerja\u002FBuruh untuk melakukan perdagangan seks atau membalas penolakan\nkeinginannya dengan perlakuan yang tidak adil. \n\nf.Pembicaraan pimpinan terhadap Pekerja\u002FBuruh,\npenjelasan kerja dan lain-lain, harus dilakukan di tempat terbuka secara\ntransparan.\n\ng.Peneguran terhadap pekerja dilakukan didalam\nruangan kerja sehingga tidak timbul tindakan kekerasan atau pelecehan\npsikologis terhadap pekerja.",{"bindId":220,"name":217,"text":218},"violence",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"WORKHOURS_trigger","1. Perusahaan melaksanakan waktu kerja s","1. Perusahaan melaksanakan waktu kerja sesuai ketentuan peraturan dan\nperundangan undangan yang berlaku.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"hourspday","Adalah 5 hari kerja dalam seminggu, yait","Adalah 5 hari kerja dalam seminggu, yaitu dari hari\nSenin s\u002Fd hari Jum’at, 8 (delapan) jam per hari, 40 (empat puluh) jam per\nminggu. Sabtu dan Minggu sebagai istirahat mingguan dengan waktu kerja diatur\nsebagai berikut :",{"bindId":230,"name":227,"text":228},"hourspweek_select",{"bindId":232,"name":227,"text":228},"hourspday_select",{"bindId":234,"name":227,"text":228},"hourspweek",{"bindId":236,"name":227,"text":228},"dayspweek_select",{"bindId":238,"name":227,"text":228},"dayspweek",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"MAXHOURS_trigger","Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan","Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam\n    1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. ",{"bindId":244,"name":241,"text":242},"hoursovertimemax",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"PAIDLEAV_trigger","Pekerja\u002FBuruh yang telah memiliki masa k","Pekerja\u002FBuruh yang telah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan\n    berturut-turut diberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dengan\n    mendapat upah penuh sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 pasal 79 tentang\n    istirahat tahunan bagi Pekerja\u002FBuruh.\n  Cuti tahunan dilaksanakan atas persetujuan atasan langsung dengan\n    mengajukan permohonan terlebih dahulu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu\n    sebelum pelaksanaan cuti kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendadak dan\n    penting serta dapat dipertanggungjawabkan. \n  Cuti tahunan yang tidak diambil sampai dengan batas waktu berakhirnya\n    pengambilan hak cuti maka sebagai tanda terima kasih perusahaan akan\n    memberikan kompensasi berupa uang yang dihitung secara proporsional. \n  Pengusaha berkewajiban memberitahukan hak cuti Pekerja\u002FBuruh kepada\n    Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\n  Pengusaha memberikan tambahan hak cuti 1 (satu) hari kepada Pekerja\u002FBuruh\n    yang masa kerjanya mencapai 10 tahun. Setiap pekerja\u002Fburuh yang mencapai\n    masa kerja 10 tahun maka akan mendapatkan tambahan hak cuti 1 (satu) hari\n    di setiap tahun. ",{"bindId":250,"name":247,"text":251},"holidaysdays","Pekerja\u002FBuruh yang telah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan\n    berturut-turut diberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dengan\n    mendapat upah penuh sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 pasal 79 tentang\n    istirahat tahunan bagi Pekerja\u002FBuruh.",{"bindId":253,"name":247,"text":251},"holidaysweeks",{"bindId":255,"name":256,"text":257},"bankholidays1","Pada hari libur resmi yang ditetapkan ol","Pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan\n    keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Agama dan\n    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Pekerja\u002FBuruh tidak wajib untuk\n    bekerja dengan tetap mendapat Upah. ",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"SCHEDULE_trigger","Istirahat antara jam kerja, sekurang kur","Istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah\n    bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut\n    tidak termasuk jam kerja.\n  Jam istirahat secara umum ditentukan selama 1 jam (60 menit).\n  Jam istirahat hari Jumat selama 1,5 jam (90 menit) untuk non shift dan\n    shift 1.\n  Jam istirahat hari Sabtu (waktu kerja lembur) selama 30 menit untuk 5 jam\n    kerja dan 1 jam (60 menit) untuk 6 jam kerja dan seterusnya.\n  Jam istirahat untuk bulan Puasa ditentukan selama 30 menit untuk non\n    shift, kecuali hari Jum’at istirahat selama 1 jam (60 menit). \n  Bagi Pekerja\u002FBuruh yang sifat kerjanya tidak dapat ditinggalkan, jam\n    istirahat dapat diatur lain oleh atasannya tanpa mengurangi hak\n    Pekerja\u002FBuruh dan tetap mengacu pada ketentuan ayat 1.\n  Pada waktu istirahat Pekerja\u002FBuruh dilarang melaksanakan aktivitas kerja\n    apabila menjalankan kerja pada waktu istrirahat akan di berikan Sanksi.\n  8.Pengusaha menyediakan fasilitas hiburan di tempat istirahat (Kantin)\n    bagi Pekerja\u002FBuruh agar dapat menghilangkan kejenuhan dalam bekerja. ",{"bindId":263,"name":264,"text":265},"holidaysfixed","Cuti bersama adalah cuti yang dilakukan ","Cuti bersama adalah cuti yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh\n    Pekerja\u002FBuruh. \n  Cuti bersama dilaksanakan berdasarkan ketetapan pemerintah dan atau\n    kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh. \n  Cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan.",{"bindId":267,"name":268,"text":269},"holidaysfixeddays","Cuti bersama dilaksanakan berdasarkan ke","Cuti bersama dilaksanakan berdasarkan ketetapan pemerintah dan atau\n    kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh. ",{"bindId":271,"name":227,"text":228},"schedulesrestpw",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"TRADEUNLEAV_trigger","Pengusaha akan memberikan dispensasi kep","Pengusaha akan memberikan dispensasi kepada Pekerja\u002FBuruh yang menjabat\n    anggota, pengurus atau yang ditunjuk untuk menghadiri rapat, musyawarah\n    atau kongres atau konferensi, pendidikan ketenagakerjaan, seminar dan\n    kegiatan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh (SP\u002FSB) dengan pemberian upah penuh.\n  ",{"bindId":277,"name":278,"text":279},"LOWWAGE_trigger","Upak Pokok adalah upah yang diperhitungk","Upak Pokok adalah upah yang diperhitungkan sesuai dengan tingkatan jabatan\ntertentu yang nilainya tidak lebih rendah dari Upah Minimum yang ditetapkan\noleh pemerintah. ",{"bindId":281,"name":278,"text":279},"LOWWAGE_government",{"bindId":283,"name":278,"text":279},"LOWWAGE_provision",{"bindId":285,"name":278,"text":279},"lowwageperiod",{"bindId":287,"name":278,"text":279},"lowwagetxt",{"bindId":289,"name":290,"text":291},"STRUCINCR_trigger","Perusahaan melaksanakan penyesuaian Upah","Perusahaan melaksanakan penyesuaian Upah berdasarkan perubahan Upah\n    Minimum \u002F Upah Minimum Sektoral setiap tanggal 1 Januari sesuai dengan\n    ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah \u002F Gubernur. \n  Perusahaan menggunakan struktur dan skala upah untuk menyesuaikan Upah\n    pekerja berdasarkan penilaian Tahunan.\n  Penyesuaian upah\u002Fgaji untuk Pekerja\u002FBuruh yang upah\u002Fgajinya telah diatas\n    upah minimum yang baru, dilakukan sesuai kebijaksanaan perusahaan dengan\n    mempertimbangkan prestasi Pekerja\u002FBuruh. \n  Pimpinan\u002Fatasan langsung berwenang untuk mengajukan tinjauan kenaikan\n    upah\u002Fgaji Pekerja\u002FBuruh yang dibawahinya. ",{"bindId":293,"name":294,"text":295},"wageincreasefirmperformance","Penyesuaian upah\u002Fgaji untuk Pekerja\u002FBuru","Penyesuaian upah\u002Fgaji untuk Pekerja\u002FBuruh yang upah\u002Fgajinya telah diatas\n    upah minimum yang baru, dilakukan sesuai kebijaksanaan perusahaan dengan\n    mempertimbangkan prestasi Pekerja\u002FBuruh. ",{"bindId":297,"name":290,"text":298},"wageincreasedate","Perusahaan melaksanakan penyesuaian Upah berdasarkan perubahan Upah\n    Minimum \u002F Upah Minimum Sektoral setiap tanggal 1 Januari sesuai dengan\n    ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah \u002F Gubernur. ",{"bindId":300,"name":290,"text":298},"wageincreasedate_date",{"bindId":302,"name":303,"text":304},"ONCERISE_trigger","1.Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan y","1.Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada\nPekerja\u002FBuruh untuk merayakan hari raya\u002Flebaran, diberikan dalam bentuk uang\nyang dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu (7 (tujuh) hari kalender)\nsebelum hari raya \u002Flebaran. ",{"bindId":306,"name":303,"text":304},"incidentalbonustype",{"bindId":308,"name":309,"text":310},"incidentalbonustype2","2.Besarnya tunjangan yang diberikan kepa","2.Besarnya tunjangan yang diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh diatur berdasarkan\nmasa kerjanya sebagai berikut :\n\nUntuk Operator :\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Masa\n        Kerja\n      Nilai\n        Tunjangan Hari Raya\n    \n    \n      Kurang dari 1 bulan\n      Berdasarkan kebijaksanaan perusahaan\n    \n    \n      Lebih dari 1 bulan kurang dari 1 tahun \n      Dihitung secara proporsional yaitu: \n\n        (Masa Kerja\u002F12) X Gaji Pokok + Tunjangan Tetap\n      \n    \n    \n      1 tahun s\u002Fd \u003C 3 tahun\n      1 bulan Upah + Tambahan sebesar 10% X Upah\n    \n    \n      3 tahun s\u002Fd \u003C 6 tahun\n      1 bulan Upah + Tambahan sebesar 15% X Upah\n    \n    \n      6 tahun dan seterusnya \n      1 bulan Upah + Tambahan sebesar 20% X Upah\n    \n  \n\n\n\n\nUntuk Unit Leader keatas :\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Masa Kerja\n      Nilai Tunjangan Hari Raya\n    \n    \n      Kurang dari 1 bulan\n      Berdasarkan kebijaksanaan perusahaan\n    \n    \n      Lebih dari 1 bulan kurang dari 1 tahun\n      Dihitung secara proporsional yaitu: \n\n        (Masa Kerja\u002F12) X Gaji Pokok + Tunjangan Tetap\n      \n    \n    \n      1 tahun s\u002Fd \u003C 3 tahun\n      1 bulan Upah + Tambahan sebesar 15% X Upah\n    \n    \n      3 tahun s\u002Fd \u003C 6 tahun\n      1 bulan Upah + Tambahan sebesar 25% X Upah\n      \n    \n    \n      6 tahun dan seterusnya \n      1 bulan Upah + Tambahan sebesar 35% X Upah\n    \n  \n\n\nCatatan :\n\nUpah = Gaji Pokok + Tunj. Tetap (Tunj. Jabatan & Tunj. Keahlian, Tunj.\nMasa Kerja).",{"bindId":312,"name":313,"text":314},"incidentalbonusperc1","1 tahun s\u002Fd \u003C 3 tahun 1 bulan Upah + Tam","1 tahun s\u002Fd \u003C 3 tahun\n      1 bulan Upah + Tambahan sebesar 10% X Upah",{"bindId":316,"name":303,"text":304},"incidentalbonusdate",{"bindId":318,"name":319,"text":320},"NOCTPREM_trigger","a. Tunjangan Shift Tunjangan shift adala","a. Tunjangan Shift \n\nTunjangan shift adalah tunjangan yang diberikan\nkepada Pekerja\u002FBuruh yang bekerja pada shift II (Siang) dan Shift III (malam),\nyang besarnya sebagai berikut:\n\ni.Untuk Shift II (siang): Rp 5.000,- x jumlah kerja\nshift II (siang). \n\nii.Untuk Shift III (malam): Rp 7.500,- x jumlah\nkerja shift III ( malam) ",{"bindId":322,"name":323,"text":324},"shiftallowancetype","i.Untuk Shift II (siang): Rp 5.000,- x j","i.Untuk Shift II (siang): Rp 5.000,- x jumlah kerja\nshift II (siang). \n\nii.Untuk Shift III (malam): Rp 7.500,- x jumlah\nkerja shift III ( malam) ",{"bindId":326,"name":327,"text":328},"shiftallowancetype1","Tunjangan shift adalah tunjangan yang di","Tunjangan shift adalah tunjangan yang diberikan\nkepada Pekerja\u002FBuruh yang bekerja pada shift II (Siang) dan Shift III (malam),\nyang besarnya sebagai berikut:",{"bindId":330,"name":331,"text":332},"OVERTIME_trigger","e.Upah lembur dibayarkan kepada Pekerja\u002F","e.Upah lembur dibayarkan kepada Pekerja\u002FBuruh yang\nbekerja lembur, untuk Pekerja\u002FBuruh dengan sistem all in kelebihan jam kerja\ntidak diperhitungkan sebagai jam kerja lembur diperhitungkan terpisah sesuai\ndengan perjanjian kerja yang telah disepakati.",{"bindId":334,"name":335,"text":336},"overtimeallowancetype_general","i.Pada hari kerja biasa: - Untuk lembur ","i.Pada hari kerja biasa:\n\n- Untuk lembur 1 (satu) jam pertama : 1,5 x upah\nsejam.\n\n- Untuk lembur jam ke-2 (dua) dan seterusnya: 2,0 x\nupah sejam.",{"bindId":338,"name":339,"text":340},"overtimeallowanceperc1_general","- Untuk lembur 1 (satu) jam pertama : 1,","- Untuk lembur 1 (satu) jam pertama : 1,5 x upah\nsejam.",{"bindId":342,"name":343,"text":344},"overtimeallowancetype","- Untuk lembur jam ke-2 (dua) dan seteru","- Untuk lembur jam ke-2 (dua) dan seterusnya: 2,0 x\nupah sejam.",{"bindId":346,"name":343,"text":344},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":348,"name":349,"text":350},"SUNDAY_trigger","ii.Pada hari libur resmi pemerintah atau","ii.Pada hari libur resmi pemerintah atau hari libur\nmingguan:\n\n- 7 (tujuh) jam pertama: 2,0 x upah sejam.\n\n- Jam ke-8 (delapan): 3,0 x upah sejam.\n\n- Jam ke-9 (sembilan) dan seterusnya: 4,0 x upah\nsejam.",{"bindId":352,"name":349,"text":350},"sundayallowancetype",{"bindId":354,"name":355,"text":356},"sundayallowanceperc1","- 7 (tujuh) jam pertama: 2,0 x upah seja","- 7 (tujuh) jam pertama: 2,0 x upah sejam.\n\n- Jam ke-8 (delapan): 3,0 x upah sejam.\n\n- Jam ke-9 (sembilan) dan seterusnya: 4,0 x upah\nsejam.",{"bindId":358,"name":323,"text":324},"shiftallowanceamount2",{"bindId":360,"name":361,"text":362},"COMMUTE_trigger","Perusahaan memberikan bantuan uang trans","Perusahaan memberikan bantuan uang transport kepada Pekerja\u002FBuruh sebesar Rp\n7.750,-\u002Fhari kehadiran. Uang transport diberikan kepada setiap pekerja yang\nhadir dan melaksanakan kerja untuk kepentingan perusahaan, besarnya uang\ntransport per hari di evaluasi setiap 6 bulan periode bulan januari sampai\ndengan bulan juni dan periode bulan juli sampai bulan desember tahun berjalan\nberdasarkan kenaikan harga BBM (Pertalite). ",{"bindId":364,"name":361,"text":362},"commutingallowancetype",{"bindId":366,"name":361,"text":362},"commutingallowanceamount1",{"bindId":368,"name":361,"text":362},"commutingallowancetype1",{"bindId":370,"name":371,"text":372},"SENIOR_trigger","i. Tunjangan masa kerja adalah tunjangan","i. Tunjangan masa kerja adalah tunjangan yang\ndiberikan setiap bulan kepada Pekerja\u002FBuruh berdasarkan masa kerja. ",{"bindId":374,"name":375,"text":376},"longserviceallowancetype","ii. Besarnya tunjangan masa kerja adalah","ii. Besarnya tunjangan masa kerja adalah sebagai\nberikut:\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Masa Kerja\n      Nilai\n    \n    \n      1 tahun\n      Rp 8.000\n    \n    \n      2 tahun\n      Rp 12.000\n    \n    \n      3 tahun\n      Rp 16.000\n    \n    \n      4 tahun\n      Rp. 20.000\n    \n    \n      5 tahun\n      Rp.24.000\n    \n    \n      6 tahun\n      Rp.28.000\n    \n    \n      7 tahun\n      Rp 32.000\n    \n    \n      8 tahun\n      Rp 36.000\n    \n    \n      9 tahun\n      Rp 40.000\n    \n    \n      10 tahun ke atas\n      Rp 44.000",{"bindId":378,"name":379,"text":380},"longserviceallowanceamount1","1 tahun Rp 8.000","1 tahun\n      Rp 8.000",{"bindId":382,"name":383,"text":384},"longserviceallowancetype1","Masa Kerja Nilai 1 tahun Rp 8.000 2 tahu","Masa Kerja\n      Nilai\n    \n    \n      1 tahun\n      Rp 8.000\n    \n    \n      2 tahun\n      Rp 12.000\n    \n    \n      3 tahun\n      Rp 16.000\n    \n    \n      4 tahun\n      Rp. 20.000\n    \n    \n      5 tahun\n      Rp.24.000\n    \n    \n      6 tahun\n      Rp.28.000\n    \n    \n      7 tahun\n      Rp 32.000\n    \n    \n      8 tahun\n      Rp 36.000\n    \n    \n      9 tahun\n      Rp 40.000\n    \n    \n      10 tahun ke atas\n      Rp 44.000",{"bindId":386,"name":383,"text":384},"longserviceallowancetype2",{"bindId":388,"name":389,"text":390},"mealvouchers","2.Fasilitas makan a.Perusahaan menyediak","2.Fasilitas makan \n\na.Perusahaan menyediakan fasilitas makan yang\nsesuai dengan standar gizi kerja yang ditentukan Departemen Kesehatan dan\ntempat makan. \n\nb.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang tidak menggunakan\nfasilitas makan karena puasa di bulan Ramadhan atau perusahaan tidak\nmenyediakan makan untuk Pekerja\u002FBuruh karena sesuatu hal maka Pekerja\u002FBuruh\ntersebut berhak atas uang penggganti yang nilainya sesuai dengan harga makan\nyang berlaku di perusahaan yaitu sebesar Rp. 7.800,- atau dalam kondisi\ntertentu sesuai dengan kesepakatan. \n\nc.Bagi pekerja yang lembur di bulan puasa\nmendapatakan makan tambahan extra fooding. ",{"bindId":392,"name":393,"text":394},"mealvouchersamount","b.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang tidak mengguna","b.Bagi Pekerja\u002FBuruh yang tidak menggunakan\nfasilitas makan karena puasa di bulan Ramadhan atau perusahaan tidak\nmenyediakan makan untuk Pekerja\u002FBuruh karena sesuatu hal maka Pekerja\u002FBuruh\ntersebut berhak atas uang penggganti yang nilainya sesuai dengan harga makan\nyang berlaku di perusahaan yaitu sebesar Rp. 7.800,- atau dalam kondisi\ntertentu sesuai dengan kesepakatan. ",{"bindId":396,"name":393,"text":394},"MEALALL_trigger",{"bindId":398,"name":399,"text":400},"coverunion_trigger","Perjanjian Kerja Bersama ini mengikat an","Perjanjian Kerja Bersama ini mengikat antara Pengusaha dan seluruh\n    Pekerja\u002FBuruh di PT. Ching Luh Indonesia. ",{"bindId":402,"name":48,"text":49},"cbadate_end_date",{"bindId":404,"name":48,"text":49},"cbadate_start_date",{"bindId":406,"name":407,"text":408},"healthinsurancerelatives","a. Pelaksanaan program BPJS Kesehatan me","a. Pelaksanaan program BPJS Kesehatan mengacu pada ketentuan undang-undang\nyang berlaku.",{"bindId":410,"name":188,"text":411},"marriage","1.Pekerja\u002FBuruh diberikan ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah\npenuh dalam hal-hal sebagai berikut:\n\na.Pekerja\u002FBuruh menikah diberi ijin selama : 3 hari\n","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Ching Luh Indonesia - Cikupa - 2020\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2020-04-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2022-03-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → Belum diratifikasi\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Ching Luh Indonesia - Cikupa\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Eman Sulaeman, Asep Suherlan, Arif Sarifudin\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 2500000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 14.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → -9.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 110 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR  per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Tunjangan transportasi\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-commutingallowanceamount1\">\n                    Tunjangan transportasi: → IDR 162750.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Tunjangan masa kerja: → IDR 8000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 → 7800.0 per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[417],{"title":39,"slug":34},[419],{"type":420,"data":421},"call_to_action_body_block",{"title":422,"description":423,"variant":424,"link":425},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":422,"url":426,"description":422,"rel":427,"type":428},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[430],{"type":420,"data":431},{"title":422,"description":423,"variant":424,"link":432},{"title":422,"url":426,"description":422,"rel":427,"type":428},[]]