[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-brs-si-dengan-sblm-pt-brs-si":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":221,"content_type_view":222,"extra_breadcrumbs":223,"body":225,"body_blocks":236,"related_pages":240},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":219,"translations":220},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-brs-si-dengan-sblm-pt-brs-si","9b7a50f4-d738-11e3-83fc-001e0bc20076","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-brs-si-dengan-sblm-pt-brs-si\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-brs-si-dengan-sblm-pt-brs-si\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. BRS SI Dengan SBLM PT. BRS SI 2008 - 2010","IDN PT. BRS SI - 2013","Indonesia - IDN PT. BRS SI - 2013","IDN PT. BRS SI - 2013 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"25 - PKB PT. BRS SI.html","\n              \n              \n              \n              \n              \n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New1\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. BRS SI DENGAN SBLM PT. BRS SI\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Pengertian Dan Istilah – Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.PKB adalah Kesepakatan hasil perundingan yang dilakukan oleh SBLM dengan\nperusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan berlaku untuk buruh yang\ntermasuk didalam lingkup PT. BRS SI. Untuk mengatur dan melindungi hak dan\nkewajiban kedua belah pihak dan didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang No. 13 tahun\n2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha ialah orang atau badan hukum \u002Fperkumpulan pengusaha pemberi\nkerja dan pemberi upah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 tahun 1981 dalam hal\nini ialah PT. BRS SI yang berbadan hukum dan berkedudukan di Ancol, Jakarta\nUtara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Serikat buruh adalah organisasi SBLM–PT BRS SI yang berkedudukan di\nJalan Transmigrasi No. 7 Kp Bandan, Ancol Selatan, Jakarta Utara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha milik swasta yang memperkerjakan\nburuh dengan mencari keuntungan atau dalam hal ini adalah PT. BRS SI dengan\nAkte Notaris 170\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pemimpin Perusahaan adalah pemilik perusahaan atau orang yang diberikan\nkuasa atau mempunyai tugas untuk memimpin atau mengelola jalannya perusahaan\ndan melakukan tindakan atas nama perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Buruh ialah orang yang telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan,\ndiangkat dan dipekerjakan diperusahaan serta menerima upah berdasarkan hubungan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Keluarga buruh adalah seorang istri atau suami dan 3 ( tiga ) anak yang\nsah dan terdaftar serta menjadi tanggungan buruh dengan batas usia maksimal 21\n(dua puluh satu) tahun, belum menikah, belum bekerja atau berpenghasilan\nsendiri sebagaimana yang terdaftar di perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Ahli waris ialah orang yang menerima santunan jika buruh meninggal dunia\ndan dalam hal ahli waris tidak ada, maka ahli waris akan ditentukan oleh\npejabat pemerintah yang berwenang dan menurut ketentuan hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Orang tua buruh ialah ayah dan ibu yang sah dari suami atau istri\nburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Keanggotaan serikat buruh ialah sukarela dan terbuka bagi setiap buruh,\nyang menjadi buruh PT. BRS SI tanpa membedakan status, golongan dan jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Pengurus SBLM ialah buruh yang dipilih secara demokratis atau mendapat\nmandat untuk mengelola \u002F mewakili organisasi SBLM berdasarkan hasil\nmusyawarah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Atasan ialah buruh yang jabatannya \u002F pangkatnya lebih tinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Atasan langsung ialah buruh yang jabatannya lebih tinggi secara langsung\ndi unit\u002F divisi kerjanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang\nsebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, kesepakatan atau peraturan\nperundangan- undangan, termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas\nsesuatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Tunjangan tetap ialah suatu bentuk pembayaran yang teratur berkaitan\ndengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruhnya \u002F keluarganya dian\ndibayarkan pada waktu yang sama dengan pembayaran gaji pokok setiap bulannya\ndan tidak dikatakan dengan kehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Tunjangan tidak tetap ialah suatu bentuk pembayaran yang diterima oleh\nburuh secara langsung atau tidak langsung diberikan secara tidak tetap untuk\nburuh dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Gaji Pokok adalah suatu bentuk imbalan dasar penerimaan berupa uang yang\ndiberikan kepada buruh menurut golongan serta jenis ruang lingkup pekerjaan\nyang dasarnya ditetapkan sesuai kebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Pekerjaan ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh buruh untuk perusahaan\ndalam suatu bentuk hubungan kerja dengan menerima upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Kerja Lembur ialah kerja yang dilakukan oleh buruh di luar jam kerja atau\nhari kerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama sesuai dengan peraturan\nperundang – undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Masa kerja ialah jangka waktu seseorang bekerja di PT. BRS SI secara\nterputus dan dihitung sejak tanggal diterimanya sebagai pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi atau timbul pekerjaan\natau karena hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Lingkungan perusahaan adalah seluruh area perusahaan meliputi bangunan\njalan, halaman dan isinya yang berada di dalamnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali salah satu\ndari hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Jam Kerja adalah bagian dari kerja di tempat kerja yang berlaku di\nperusahaan dimana setiap buruh diwajibkan berada di tempat perusahaan dengan\nsesuai jadwal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Kerja shift adalah kerja yang dilakukan buruh operasional di cabang unit\nkerja secara bergilir\u002Fshift di luar kantor yang ditetapkan perusahaan dengan\nmendapat ijin dari Dinas Tenaga Kerja setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Hari libur adalah hari yang ditetapkan oleh pemerintah dan hari istirahat\nmingguan perusahaan (sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh perusahaan\ndimana buruh tidak diwajibkan untuk bekerja)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Cuti adalah hari istirahat yang diatur Undang-Undang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Waktu istirahat adalah waktu yang digunakan oleh buruh untuk beristirahat\ndi antara jam kerja sesuai dengan yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Jabatan adalah kedudukan \u002F posisi buruh dalam struktur \u002F jenjang\norganisasi perusahaan yang didasarkan atas penunjukan\u002Fpengangkatan untuk\nmenjalankan wewenang dan tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak – pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama ini adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.PT. BRS SI, yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi No. 7 Kp. Bandan Ancol\nSelatan, Jakarta Utara yang diwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. AMAN SIMAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. ANTONIUS S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan atau pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.SBLM – PT. BRS SI yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi No. 7 Kp.\nBandan, Ancol Selatan, Jakarta Utara dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan\nTransmigrasi Kodya Jakarta Utara dengan nomor pencatatan : 504\u002FIII\u002FPNII\u002F2003\ntanggal 31 Juli 2003 yang secara sah mewakili anggota SBLM – PT. BRS SI Yang\ndiwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.HADIYANTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.MAKSUM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>yang selanjutnya disebut sebagai Serikat Buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Luasnya Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan dan SBLM mengakui bahwa PKB ini mencakup hal-hal yang bersifat\numum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan dan SBLM tetap mempunyai hak-hak lainnya untuk mentaati\nperundang-undangan atau norma-norma yang dilindungi oleh perundang-undangan\nRepublik Indonesia, hukum kebiasaan dan yurisprudensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaredifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityexcludedtrigger\">\u003Cp>3.PKB ini berlaku untuk seluruh buruh dari semua golongan dan tingkat yang\nada di perusahaan, kecuali buruh yang tidak menjadi anggota SBLM atau buruh\nyang tidak menjadi anggota SBLM tidak berhak atas fasilitas atau hak-hak buruh\nyang telah diatur dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Disamping adanya PKB ini, kesepakatan-kesepakatan tambahan yang memuat\npersoalan-persoalan setempat dengan ketentuan bahwa kesepakatan-kesepakatan\nsetempat tidak boleh meniadakan, mengganti, mengurangi, bertentangan dengan\nketentuan-ketentuan yang telah termaktub dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Dalam hal terdapat perubahan baik pada perusahaan maupun serikat buruh\nyang menyangkut nama, kepemilikan, manajemen dan sebagainya, maka PKB tetap\nberlaku sebagaimana mestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Pengakuan Hak – Hak Pengusaha dan SBLM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pengakuan SBLM terhadap hak-hak pengusaha :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mengatur para buruh dan jalannya perusahaan adalah hak dan tanggung jawab\nsepenuhnya daripada pengusaha sepanjang tidak bertentangan dengan Undang -\nUndang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memberikan sanksi-sanksi kepada buruh yang melanggar ketertiban,\nkeselamatan kerja dan keamanan yang disepakati di dalam Perjanjian ini adalah\nhak dari pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengajukan keberatan atas tindakan SBLM yang bertentangan dengan\nperjanjian ini dan merugikan pengusaha adalah hak sepenuhnya dari pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengakuan pengusaha terhadap hak-hak SBLM :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengusaha mengakui sepenuhnya, bahwa SBLM sebagai organisasi buruh yang\nresmi di perusahaan yang mewakili seluruh buruh yang menjadi anggotanya, baik\nsecara perorangan maupun kolektiv dalam masalah ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.SBLM berhak membela dan melindungi anggotanya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengajukan keberatan atas tindakan pengusaha yang bertentangan dengan\nperjanjian ini dan merugikan buruh atau SBLM adalah hak sepenuhnya dari\nSBLM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha mengakui sepenuhnya bahwa mengatur organisasi dan anggotanya\nadalah wewenang SBLM sepanjang tidak bertentangan dengan Undang - Undang serta\nperaturan-peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Kewajiban-Kewajiban Pengusaha dan SBLM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Kedua belah pihak berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan\nsebaik-baiknya semua isi ketentuan yang telah dituangkan serta disepakati dalam\nperjanjian ini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.SBLM berkewajiban untuk membantu pengusaha menjaga ketenangan kerja dan\nusaha serta kelancaran jalannya perusahaan dengan meningkatkan produktivitas\nserta ketentraman kerja bagi buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kedua belah pihak berkewajiban untuk menjaga, membina dan meningkatkan\nhubungan yang harmonis melalui kerjasama yang baik, hormat menghormati, percaya\ndan mempercayai sehingga benar-benar terbina, terpelihara dan dilaksanakan\nsebagaimana mestinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : PENGAKUAN DAN JAMINAN BAGI SBLM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Pengakuan Terhadap SBLM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha mengakui setiap buruh yang ditunjuk atau dipilih sebagai\npengurus serikat buruh (baik ditingkat pusat, wilayah maupun unit) atau\nditunjuk oleh pengurus untuk menjadi wakil SBLM tidak akan mendapat tindakan\ndiskriminasi atau tekanan langsung\u002Ftidak langsung dari perusahaan atas\nfungsinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.GSBM\u002FSBLM dapat memanggil SBLM untuk suatu keperluan yang penting di dalam\njam kerja dengan terlebih dahulu minta ijin \u002F memberitahukan kepada manager\nburuh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Atas permintaan SBLM, perusahaan atau wakil perusahaan dapat memberikan\nketerangan yang diperlukan tentang hal-hal yang berhubungan dengan\nketenagakerjaan kepada SBLM sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha tidak menghalang-halangi pengurus SBLM dalam menjalankan fungsi\norganisasi sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Dispensasi dan Fasilitas Untuk SBLM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pengusaha memberikan dispensasi dan fasilitas kepada anggota atau pengurus\nSBLM dengan upah penuh dalam hal-hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mengadakan rapat-rapat\u002Fpertemuan, rapat pengurus\u002Fpertemuan dengan\npengusaha\u002Fwakil-wakilnya dan atau kegiatan lainnya yang diperlukan SBLM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memenuhi panggilan-panggilan undangan perangkat organisasi serta\nkegiatan-kegiatan lain dari organisasi dan penugasan instansi pemerintah atau\nlembaga kenegaraan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengikuti seminar, diskusi yang dilakukan oleh organisasi, baik pemerintah\nmaupun atas kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pemberian upah sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d di bayar 10% berlaku\n2 orang dalam 1 bulan, jika telah lebih dari 2 orang dalam 1 (satu) bulan, maka\nupah di bayar hanya 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha menyediakan papan pengumuman guna mengumumkan kegiatan SBLM di\ntempat-tempat tertentu dengan meminta ijin terlebih dahulu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha menyediakan fasilitas ibadah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha memberikan kesempatan kepada pengurus SBLM untuk melakukan\npemotongan iuran anggota perbulan di dalam jam kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Penerimaan Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pemilihan dan penerimaan buruh merupakan wewenang penuh perusahaan\nberdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan jumlah buruh yang\ndipekerjakan di perusahaan disesuaikan dengan skala usaha serta kebutuhan\nperkembangan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan akan senantiasa menjaga dan mempertahankan jumlah buruh pada\nbatas yang wajar, agar beban perusahaan yang berlebihan dapat ditiadakan,\nsehingga kelangsungan peningkatan kesejahteraan buruh selalu terjamin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Guna menjaga daya saing perusahaan, perusahaan akan menerima buruh yang\nmemenuhi kriteria dan kualifikasi yang ditetapkan untuk setiap jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Perusahaan memberikan prioritas kepada buruh yang berkualitas dan memenuhi\nsyarat untuk mengisi posisi atau jabatan yang dibutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Setiap calon buruh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Minimal berusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai standar perusahaan, dan berbadan\nsehat yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Bagi calon buruh yang diterima, sebelum masuk kerja diwajibkan menyerahkan\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Keterangan pribadi mengenai alamat rumah, daftar keluarga dan informasi\nlainnya yang diperlukan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Surat referensi dari tempat kerja sebelumnya, bagi yang pernah bekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Status Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja Tetap : yaitu pekerja yang terikat dalam hubungan kerja dengan\nperusahaan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan batasnya \u002F tidak terbatas.\nPengangkatan pekerja tetap dapat melalui jalur :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>a.Masa Percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cp>i.Masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dihitung sejak hari\npertama pekerja mulai diterima bekerja di perusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>ii.Setelah melalui masa percobaan dengan hasil penilaian baik, maka pekerja\ndapat diangkat menjadi pekerja tetap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-EMPCONTR_trigger\">\u003Cp>b.Masa Kontrak \u002F Kerja Waktu Tertentu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Masa kontrak \u002F kerja waktu tertentu dihitung sejak pertama pekerja mulai\nditerima bekerja di perusahaan, sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja\ndan Transmigrasi No. 100\u002FMen\u002FVI\u002F2004\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii.Dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan dan penilaian kerja baik maka\nseorang pekerja kontrak \u002F kerja waktu tertentu dapat diangkat menjadi pekerja\ntetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja Kontrak \u002F Kerja Waktu Tertentu : yaitu pekerja yang terikat dalam\nhubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu \u002F terbatas yang\ndisepakati bersama antara perusahaan dan pekerja yang bersangkutan berdasarkan\nKesepakatan Kerja untuk waktu tertentu (sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja\ndan Transmigrasi No. 100\u002FMen\u002FVI\u002F2004).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja Harian Lepas : yaitu pekerja yang terikat pada perusahaan untuk\nmelakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah hal waktu maupun\nvolume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran pekerja\nsecara harian (sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.\n100\u002FMen\u002FVI\u002F2004).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Promosi Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pengukuhan\u002Fpengesahan hubungan kerja dilakukan dengan penandatanganan\nperjanjian kerja yang menguraikan jabatan, golongan\u002Fgrade, unit kerja serta\ngaji dan hak-hak yang akan diterimanya dengan mempertimbangkan kecakapan\nkemampuan buruh yang bersangkutan serta syarat-syarat kerja termasuk kewajiban\nburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap buruh baru yang diterima wajib untuk menandatangani surat\nperjanjian kerja perorangan dan tanda terima PKB, yang berarti telah membaca,\nmemahami dan menyetujui isinya dan surat perjanjian kerja berlaku bagi\ndirinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>3.Penempatan tenaga kerja, bebas dilaksanakan asas terbuka, bebas, obyektif\nserta adil setarap tanpa diskriminasi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pelaksanaan penempatan, pemindahan dan promosi buruh tetap diatur dengan\nadministrasi lengkap yang bersifat mendidik, membimbing serta sama sekali tidak\nbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : WAKTU KERJA (HARI KERJA DAN JAM KERJA)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Cp>1.Penetapan waktu kerja didasarkan pada kebutuhan perusahaan dengan\nmengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>2.Adapun waktu kerja di perusahaan adalah 6 (enam) hari dalam seminggu\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>3.Jam kerja di perusahaan adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Adapun penyimpangan jam kerja dapat dilaksanakan setelah mendapat\nkesepakatan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Jam kerja operasional adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Senin s\u002Fd Sabtu dengan 1 (satu) hari istirahat mingguan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Hari\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Jam Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Jam Istirahat\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Senin s\u002Fd Kamis\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>08.00 – 16.00 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 (satu) Jam\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jumat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>08.00 – 16.30 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1,5 (satu setengah) Jam\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Sabtu\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>08.00 – 13.00 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pengaturan mengenai jadwal kerja atau shift untuk bagian atau divisi\nsepenuhnya ada pada perusahaan tetapi tetap berlandaskan pada ketentuan yang\nberlaku tidak melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam\nseminggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Pekerjaan yang dilakukan buruh lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40\n(empat puluh) jam seminggu dihitung sebagai kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Setiap perubahan hari kerja, jam kerja, dan jadwal istirahat tersebut di\natas dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan SBLM\nsewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pelaksanaan lembur di perusahaan adalah atas kesepakatan antara buruh\ndengan atasannya kecuali :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Keadaan darurat dan atau kondisi tertentu yang tidak dapat ditunda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Apabila ada pekerjaan yang jika tidak segera diselesaikan akan\nmembahayakan keselamatan dan kesehatan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Terjadi keadaan darurat yang mengharuskan kerja lembur misalnya terjadi\nkebakaran, banjir, huru-hara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Adanya pekerjaan yang bertumpuk yang apabila tidak dikerjakan akan\nmenimbulkan kerugian pada perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Untuk menggantikan buruh yang berhalangan hadir pada shift berikutnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Apabila pekerjaan tersebut menyangkut kepentingan nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kerja lembur dan pembayaran upah lembar dianggap sah, jika ada perintah\ntertulis dari atasannya langsung\u002Fmanager, kecuali pada hari-hari libur nasional\nsecara otomatis dianggap lembur apabila buruh masuk pada hari tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Dasar\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku dan\nkeperluan yang dirasakan untuk diadakan penyesuaian terhadap peraturan upah\nyang berlaku sehingga dapat mengikuti keadaan yang berkembang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>1.Penetapan upah sekurang-kurangnya disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi\n(UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha membayarkan upah kepada buruh setiap :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Akhir bulan untuk buruh bulanan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tanggal 17 dan awal bulan tanggal 2 untuk buruh harian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Komponen Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cp>1.Komponen upah terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Upah pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tunjangan tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tunjangan tidak tetap\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Tunjangan tidak tetap untuk buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Rp. 20.000,- untuk buruh bulanan apabila dalam 1 bulan masuk kerja terus\nmenerus, atau tidak masuk kerja karena cuti tidak lebih dari 3 hari atau\nterlambat sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Rp. 10.000,- untuk buruh harian apabila dalam 1 bulan masuk kerja terus\nmenerus, atau tidak masuk kerja karena cuti tidak lebih dari 3 hari atau\nterlambat sebanyak 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) minggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Perhitungan Upah Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perhitungan upah lembur diatur dengan berpedoman pada SK Menakertrans RI\nNo. Kep: 102 \u002F Men \u002F VI \u002F 2004\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Adapun komponen upah dalam perhitungan lembur terdiri dari upah pokok +\ntunjangan-tunjangan tetap dengan rumusan perhitungan Tarif Upah Lembur (TUL)\nperjam adalah 1\u002F173 x upah sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-overtimeallowancetypeperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>3.Tabel perhitungan upah lembur pada hari kerja biasa, hari istirahat\nmingguan dan hari libur nasional adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HARI KERJA BIASA :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 = 1.5 x upah sejam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 2 dst = 2 x upah sejam\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cp>HARI ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR NASIONAL :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 7 = 2 x upah sejam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 8 = 3 x upah sejam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 dst = 4 x upah sejam\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Upah Selama Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SICDIS_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cp>1.Buruh yang menderita sakit yang cukup lama dan terus menerus serta\nmemerlukan perawatan baik dirumah sakit\u002Fditempat lain atau rawat jalan, akan\ntetapi masih dibawah pengawasan dokter sehingga tidak dapat melakukan\npekerjaannya, maka upahnya dibayar sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.4 (empat) bulan ke-1 100%dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.4 (empat) bulan ke-2 75%dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.4 (empat) bulan ke-3 50%dari upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum PHK dilakukan oleh\npengusaha\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>2.Dalam hal buruh menderita sakit yang lamanya melebihi 12 (dua belas) bulan\nterus menerus berdasarkan surat keterangan dokter pengusaha dapat melakukan PHK\ndengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Upah Selama Cuti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Buruh mendapatkan upah penuh selama menjalankan cuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Upah Selama Skorsing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Buruh yang melakukan pelanggaran berat atas tata tertib perusahaan atau\nmelawan hukum yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja maka buruh\ntersebut dikenakan skorsing atau pembebasan tugas sementara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal pelanggaran tersebut tidak terbukti, maka perusahaan wajib\nmemanggil buruh dan mempekerjakannya kembali serta memberikan ganti kerugian\nkepada buruh yang bersangkutan sebesar selisih antara upah yang seharusnya\nditerima setiap bulan dan jumlah yang diterima dalam masa skorsing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Selama masa skorsing kepada buruh tersebut diberikan upah sesuai ketentuan\nperundangan yang berlaku, yaitu sebesar 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Tunjangan Hari Raya Keagamaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdays1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>1.Perusahaan memberikan tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada buruh\nsesuai dengan Peraturan Menaker RI No. 4\u002FMen\u002F1994\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan diberikan kepada buruh 2 (dua) minggu\nmenjelang hari raya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Buruh yang masa kerjanya 3 (tiga) bulan ke atas namun kurang dari 1 (satu)\ntahun akan menerima tunjangan hari raya yang dihitung secara proporsional\ndengan masa kerja sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jumlah bulan masa kerja tahun berjalan X 1 bulan upah \u002F 12 bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Premi Hadir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guna menunjang kehadiran buruh harian dan bulanan dalam meningkatkan\nproduktifitas kerja, maka perusahaan akan memberikan premi hadir kepada buruh\ndengan ketentuan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Bagi buruh harian berhak atas premi hadir sebesar Rp. 3.000,- \u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Bagi buruh bulanan berhak atas premi hadir sebesar Rp. 5.000,- \u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : BANTUAN SOSIAL BURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Program Jamsostek\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>1.Mengacu kepada UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja\n(JAMSOSTEK) dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993, maka perusahaan\ndiwajibkan untuk mengikut sertakan seluruh buruhnya yang berusia dibawah 55\ntahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>2.Program Jamsostek meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Jaminan Kematian (JK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Besarnya iuran Jamsostek adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>a.Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) setiap bulannya sebesar 0,24% X upah\nbulanan buruh sesuai dengan ketetapan yang berlaku bagi perusahaan, menjadi\ntanggungan perusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>b.Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulannya sebesar :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3,7% X upah bulanan buruh menjadi tanggungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2% X upah bulanan buruh menjadi tanggungan buruh, yang akan\ndiperhitungkan dari upah bulanan buruh\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c. Iuran Jaminan Kematian (JK) setiap bulan sebesar 0,3% X upah bulanan\nburuh menjadi tanggungan perusahaan dan merupakan bagian dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>4.Kompensasi Jamsostek :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi\nburuh yang mengalami kecelakaan dalam jam kerja atau menderita penyakit akibat\nhubungan kerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Jaminan Kematian (JK) dibayarkan ahli waris, apabila buruh meninggal dunia\nbukan karena kecelakaan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Jaminan Hari Tua (JHT) manfaat dari Jamsostek yang akan dibayarkan dan\nyang telah dipertimbangkan apabila buruh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Telah mencapai usia 55 tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa bekerja kembali atau\nmeninggal dunia atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Mengalami PHK setelah menjadi peserta setidak-tidaknya 5 tahun atau pergi\nkeluar negeri untuk tidak kembali lagi, menjadi pegawai negeri sipil, atau\nanggota ABRI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) merupakan fasilitas dari pelayanan\nprogram Jamsostek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan akan membagikan pernyataan saldo JHT kepada masing-masing buruh\nyang diterbitkan oleh pihak Jamsostek setiap bulan Januari dalam setiap\ntahunnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Dalam hal terjadi kecelakaan di luar hubungan kerja perusahaan dapat\nmembantu pengurusan asuransi umum yang berlaku (Jasa Raharja dan lain\nsebagainya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Bantuan Kematian Biasa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha secara hukum berakhir pada\nsaat buruh meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>2.Dalam hal buruh meninggal dunia pengusaha memberikan santuan kepada ahli\nwaris yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bantuan tersebut diserahkan terhadap buruh setelah ahli waris buruh\nmenyerahkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam hal buruh meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berlaku ketentuan\nketentuan seperti diatur dalam UU No. 3 tahun 1992, Kepres No. 28 tahun 1988\nserta peraturan perundang- undangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha memberikan bantuan kematian biasa kepada Orang Tua \u002Fmertua\nBuruh, Suami \u002F istri\u002F anak yang meninggal dunia dan musibah kebakaran dan\nbanjir yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : PEMELIHARAAN KESEHATAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>1.Pemeliharaan kesehatan meliputi kesehatan buruh dan keluarganya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kegiatan pemeliharaan kesehatan terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pencegahan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Penanggulangan atau pengobatan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Pemeliharaan Kesehatan yang Tidak Ditanggung oleh Pihak\nPerusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gangguan kesehatan yang tidak ditanggung oleh Pihak Perusahaan antara lain\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Akibat perbuatan asusila\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Akibat penyalahangunaan Narkoba, minuman keras dan addition lainnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Akibat daripada yang bukan atas nasihat dokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Percobaan bunuh diri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : Istirahat , Libur , Cuti, dan Ijin Meninggalkan Pekerjaan\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Istirahat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Istirahat pada jam kerja adalah istirahat pada seperti yang telah diatur\ndalam perjanjian ini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>2.Sesuai dengan peraturan hari kerja dan jam kerja di perusahaan maka\nsetelah buruh bekerja terus menerus selama 6 ( enam ) hari kerja dan\nmendapatkan libur mingguan selama 1 ( satu ) hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>a.Istri sah melahirkan 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Khitanan atau pembaptisan anak sah 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kematian orang tua, ertua suai\u002Fistri anak, saudara kandung 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Orang satu rumah meninggal atau hajatan 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Menunaikan ibadah haji untuk pertama kalinya yang lamanya disesuaikan\ndengan waktu perjalanan yang dibutuhkan berdasarkan pada dokumen perjalanan\nhaji, ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah perjalanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Buruh yang terkena musibah \u002F bencana alam diberikan ijin dengan\npertimbangan dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Ijin\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Setiap buruh yang meninggalkan pekerjaan tanpa ijin\u002Fmangkir pengusaha dengan\ntidak dapat memberikan surat-surat keterangan atau alasan lain yang tidak\nditerima pengusaha dianggap mangkir dan upahnya tidak dibayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : KESELAMATAN KESEHATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Keselamatan Dan Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>1.Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta produktifitas yang\noptimal pengusaha bersama buruh \u002F serikat buruh berusaha :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menciptakan, memelihara dan meningkatkan kebersihan tempat kerja dan\nsekitarnya serta kesehatan buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban di tempat kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Menetapkan teknik kerja dan penyempurnaannya\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Menjamin kesehatan dan keselamatan kerja serta untuk mencegah terjadinya\nhal-hal yang dapat merugikan pada buruh dan perusahaan, maka perusahaan dan\nserikat buruh wajib mentaati ketentuan perundangan yang berlaku tentang\nkeselamatan dan kesehatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Perlengkapan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan\noleh buruh menurut sifat pekerjaannya dan sesuai dengan standart kualitas yang\nbaik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Bagi buruh dari bagian operasi demi keseragaman diwajibkan mengenakan\npakaian kerja yang sudah ditentukan berdasarkan identitas perusahaan dengan\nmempertimbangkan kaidah\u002Fsyariat keagamaan yang dianut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : DISIPLIN, TATA TERTIB PELANGGARAN DAN SANKSI-SANKSI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Gerakan Disiplin\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Setiap buruh wajib mencatat waktu pada mesin absensi\u002Fcomputer setiap\nkehadiran dan pulang kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap buruh sudah mulai bekerja pada waktu yang telah ditetapkan oleh\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila buruh meninggalkan pekerjaan pada jam tugas wajib mengisi formulir\nijin meninggalkan pekerjaan dan disetujui oleh atasan \u002F personalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila ijin meninggalkan pekerjaan bersifat sementara, maka buruh wajib\nmelapor kepada atasan\u002Fpersonalia pada waktu kepergian dan kedatangannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Buruh dilarang mencatatkan waktu kehadiran buruh lain pada mesin absensi \u002F\nkomputer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Bagi buruh yang tidak masuk bekerja wajib :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Memberitahukan kepada atasannya secara lisan \u002F tertulis sebab ketidak\nhadirannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memberikan Surat Keterangan Dokter apabila sakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Selama bertugas atau bekerja buruh tidak dibenarkan berada diluar tempat\nkerja (kecuali dengan alasan pekerjaan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Kewajiban-kewajiban Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Setiap buruh wajib :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Setia dan taat kepada perundang-undangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mengutamakan kepentingan serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Mentaati kode etik buruh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Bersikap sopan kepada pimpinan maupun sesama buruh, para pelanggan dan\nmitra kerja\u002Fpemasok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Menyimpan rahasia perusahaan dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Negara, pemerintah dan\nperusahaan baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku\nsecara umum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan kepadanya dengan sebaik\nbaiknya serta mentaati perintah atasan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung\njawab\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Memberikan keterangan yang sebenarnya baik mengenai dirinya maupun\npekerjaannya pada perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Bekerjasama baik dengan sesama buruh maupun antara bawahan dan atasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku diperusahaan serta memanfaatkan\nwaktu kerja secara produktif\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan secara efisien\ndan sebaik-baiknya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Melaporkan segera kepada atasan \u002F pimpinan perusahaan\nkemungkinan-kemungkinan yang dapat membahayakan \u002F merugikan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Membina, membimbing, memberi dan mampu menjadi contoh serta teladan yang\nbaik bagi bawahan, sesama buruh dan dapat mendorong bawahan untuk meningkatkan\nprestasi kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Saling hormat menghormati antara sesama buruh yang memeluk agama \u002F\nkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Memperhatikan dan menyelesaikan setiap laporan yang diterima dengan\nsebaik-baiknya mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Larangan Masuk Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>Setiap buruh dilarang :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Melakukan perbuatan, sikap atau tindakan yang mengandung unsur kesengajaan\ndan atau kelalaian yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Menyalahgunakan jabatan, wewenang dan sarana atau fasilitas perusahaan\nyang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, keluarga,\ngolongan atau pihak lain yang secara langsung merugikan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa, meminjam barang\nberharga milik perusahaan secara tidak sah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Melakukan tindakan yang bersifat membalas dendam terhadap bawahan, sesama\nburuh, atasan atau pihak lain, baik di luar maupun di dalam lingkungan\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Menerima bagian atau suatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang\ndiketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut bersangkutan dengan\njabatan atau pekerjaan demi kepentingan pribadi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Bertindak selaku perantara bagi seseorang atau perusahaan lain untuk\nmendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan dengan maksud untuk mendapat\nkeuntungan pribadi maupun pihak ketiga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, sesama buruh maupun atasan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Melakukan tindak pidana didalam maupun di luar lingkungan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Mencuri dan menggelapkan barang milik perusahaan atau sesama buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Membawa senjata tajam atau senjata api tanpa hak ke lingkungan\nperusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>11.Mabuk akibat minuman keras, menggunakan obat bius atau narkotika\n(narkoba) atau berjudi di tempat kerja atau di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Sanksi-Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan dan serikat buruh sepakat menegakkan disiplin kerja. Adapun\nsetiap pelanggaran atau perbuatan tidak disiplin yang dilakukan buruh terhadap\ntata tertib kerja, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PKB dan\nperaturan-peraturan yang berlaku diperusahaan akan diberikan peringatan atau\nsanksi-sanksi yang sesuai dengan berat\u002Fringannya perbuatan atau pelanggaran\nyang dilakukan oleh buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Peringatan atau sanksi-sanksi yang diberikan atas kesalahan\u002Fpelanggaran\nmerupakan usaha perbaikan\u002Fpencegahan sebagai bentuk pengarahan atau pembinaan\nterhadap tindakan dan tingkah laku buruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila dalam penyelesaian pelanggaran tata tertib, diperlukan\npemeriksaan, pemrosesan Berita Acara, maka buruh dapat menggunakan haknya atau\nmeminta untuk didampingi pengurus serikat buruh \u002F yang mewakili serikat buruh\nserta dari pihak perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila dalam penyelesaian pelanggaran tata tertib, diperlukan\npemeriksaan, pemrosesan Berita Acara, maka buruh \u002F yang mewakili serikat buruh\nserta dari pihak perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Atas permintaan buruh, setiap bentuk keputusan, sanksi \u002F hukuman disiplin\nyang diterbitkan oleh perusahaan dapat wajib dikirimkan salinannya kepada\nSBLM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Adapun peringatan atau sanksi atas kesalahan atau pelanggaran yang\ndiberikan kepada buruh dapat berupa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Teguran atau peringatan lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Teguran atau peringatan lisan diberikan oleh atasan langsung atau pimpinan\nyang berwenang untuk kesalahan atau pelanggaran yang bersifat ringan atau umum\nyang masih dapat diperbaiki dan dicatat dalam “Personal Record” buruh yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Peringatan tertulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peringatan tertulis diberikan secara tertulis oleh atasan langsung kepada\nburuh yang bersangkutan. Peringatan tertulis terdiri dari 3 (tiga) tingkatan\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Surat Peringatan Tertulis I (SP I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mencatatkan waktu kehadiran buruh lain pada mesin absensi\u002Fcomputer dengan\nsepengetahuannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Meninggalkan tempat kerja atau pulang lebih awal tanpa ijin atasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tidak mematuhi pengarahan atasan tanpa alasan yang dapat diterima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Selama bertugas tidak mengenakan seragam yang telah ditentukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Mengganggu ketenangan dan ketentraman lingkungan \u002F suasana kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Masa berlaku SP I adalah 5 (lima) bulan dan dilaksanakan oleh bagian\npersonalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Surat Peringatan Tertulis II (SP II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tidak masuk kerja selama 2 hari kerja dalam sebulan tanpa keterangan yang\njelas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tidak mematuhi perintah\u002Fpetunjuk atasan yang berkenaan aturan\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mempergunakan barang-barang perusahaan untuk kepentingan pribadi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Melanggar ketentuan atau instruksi yang sudah disetujui bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Masa berlaku SP II adalah 5 (lima) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Surat Peringatan Tertulis III (SP III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pengulangan atas pelanggaran tingkat I dan atau pelanggaran tingkat II\nyang mengakibatkan buruh diberikan sanksi SP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa berlaku SP III adalah 6 (enam) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Skorsing adalah tindakan pembebasan tugas sementara yang diberikan oleh\nperusahaan kepada buruh secara tertulis dan disampaikan kepada buruh yang\nbersangkutan, dengan alasan yang jelas dan kepada buruh yang bersangkutan harus\ndiberikan kesempatan membela diri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Dalam hal buruh melakukan pelanggaran yang mengakibatkan skorsing bukan\nkarena hubungan kerja dan bukan pengaduan perusahaan, maka\nketentuanya\u002Fpenyelesainnya diatur berdasarkan Undang - Undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Dalam hal buruh dibebaskan dari segala tuduhan, pengaduan perusahaan dan\ntidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, maka perusahaan wajib merehabilitasi\nnama baik buruh yang bersangkutan dan mempekerjakan kembali, dengan membayar\nupah penuh beserta hak lainnya yang seharusnya diterima buruh selama\nmenjalankan skorsing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja yang\ndisebabkan oleh kedua belah pihak, baik putus karena hukum atau akibat\npelanggaran yang ditentukan dalam PKB atau perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan dengan segala daya upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi\nPHK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal PHK tidak dapat dihindarkan, maka perusahaan dan buruh itu\nsendiri atau dengan serikat buruh yang tercatat di instansi yang bertanggung\njawab di bidang ketenagakerjaan apabila buruh tersebut menjadi anggotanya wajib\nmerundingkan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian mengenai\nPHK tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila terpaksa dilakukan PHK, maka proses PHK tersebut harus mengacu\npada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Macam – Macam Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi dalam hal :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.PHK selama masa percobaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.PHK atas kehendak buruh \u002F mengundurkan diri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.PHK dengan persetujuan bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.PHK karena usia lanjut \u002F pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.PHK karena sakit berkepanjangan \u002F cacat jasmani \u002F rohani atau alasan medis\nlainnya yang melebihi 12 bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.PHK karena buruh meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.PHK karena alasan pelanggaran \u002F kesalahan berat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : PHK Selama Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.PHK selama masa percobaan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak setiap\nsaat, baik atas permintaan buruh sendiri atau kehendak perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kepada buruh tidak akan diberikan uang pesangon atau penghargaan masa\nkerja dan uang ganti kerugian lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : PHK Atas Kehendak Buruh atau Pengunduran Diri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Bagi buruh yang ingin berhenti bekerja\u002Fmengundurkan diri secara baik-baik\ndari perusahaan, maka diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis\nselambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri kepada\natasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal ini kepada buruh yang mengalami PHK atas kehendak buruh \u002F\nmengundurkan diri akan diberikan uang pisah yang besarnya sama dengan pasal 156\nayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan\nupah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan\nupah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan\nupah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan\nupah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan\nupah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : PHK Dengan Persetujuan Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Sesuai dengan perjanjian\u002Fpersetujuan bersama antara buruh dengan\nperusahaan yang telah disepakati, maka PHK dapat dilakukan oleh perusahaan\ntanpa mengabaikan prosedur yang berlaku dengan surat tembusan kepada serikat\nburuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal terjadi PHK dengan persetujuan bersama, maka kedua belah pihak\n(perusahaan dan buruh) mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang\nhak-hak dan kompensasi yang harus diterima oleh buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : PHK Karena Usia Lanjut \u002F Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Buruh yang mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau masa kerja 25\n(dua puluh lima) tahun dan dengan persetujuan atasannya, serta mempertimbangkan\nkepentingan perusahaan dan buruh yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan\nPHK karena usia lanjut\u002Fpension.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal ini buruh yang mengalami PHK karena usia lanjut\u002Fpension akan\ndiberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian\nsesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : PHK Karena Sakit Berkepanjangan \u002F Cacat Jasmani \u002F Rohani\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Kepada buruh yang tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat jasmani\n\u002Frohani melebihi 12 (duabelas ) bulan beturut- turut berdasarkan surat\nketerangan dokter ,maka peusahaan dapat mengajukan ijin PHK sesuai ketentuan\nyang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila buruh dinyatakan oleh dokter mengidap salah satu penyakit menular\natau medis lainnya yang berbahaya baik untuk diri sendiri maupun sesama buruh\ndilingkungan kerja , maka perusahaan dapat melarang buruh yang bersangkutan\nuntuk tidak datang ke tempat kerja dan apabila melebihi 12 (dua belas) bulan\nberturut- turut tidak apa perubahan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan-\nketentuan perudangang- undangan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Kepada buruh akan diberikan uang pesangon dan uang pernghargaan masa\nkkerja dan uang ganti kerugian sesuai dengan perundang- undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : PHK karena Buruh Meninggal Dunia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Apabila buruh meninggal dunia maka secara otomatis hubungan kerja dengan\nperusahaan akan terputus dengan sendirinya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kepada ahli waris buruh yang bersangkutan akan diberikan uang pesangon,\nuang penghargaan masa kerja dan uang kerugian sesuai dengan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : PHK Karena Pelanggaran \u002F Kesalahan Berat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pada dasarnya PHK karena pelanggaran \u002F kesalahan berat\u002Ftindak pidana yang\ndilakukan oleh buruh apat dilaksanakan oleh pengusaha, tetapi tetap harus\nsesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal ini yang mengalami PHK karena \u002F kesalahan berat\u002Ftindak pidana\nakan diberikan hak- hak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja dan Pengganti\nUpah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Adapun dasar perhitungan uang pesangon , uang penghargaan masa kerja dan\nuang ganti rugi disesuaikan dengan perudangan – undangan yang berlaku .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perhitungan uang pesangon , uang penghargaan masa kerja dan uang ganti\nkerugian adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cp>a.Besarnya uang kerja pesangon :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Masa Kerja 1 tahun , tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Masa Kerja 2 tahun , tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Masa Kerja 3 tahun , tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Masa Kerja 4 tahun , tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Masa Kerja 5 tahun , tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Masa Kerja 6 tahun , tetapi kurang dari 7 tahun 7 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Masa Kerja 7 tahun , tetapi kurang dari 8 tahun 8 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Masa kerja 8 tahun , atau lebih 9 bulan upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Besarnya uang penghargaan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun 3 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun 5 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun 6 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun 7 bulan\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun 8 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Masa kerja 8 tahun atau seterusnya10 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Ganti kerugian meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil atau gugur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Penggantian pengobatan dan penawaran di tetapkan 15% ( lima belas persen )\ndari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Adalah merupakan hasrat yang tulus dan itikad yang baik perusahaan dan\nburuh untuk menyelesaikan keluh kesah\u002Fpengaduan yang timbul baik dari\nperusahaan, buruh atau SBLM akan diselesaikan dengan adil dan cepat secara\nmusyawarah untuk mufakat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila buruh merasa di perlakukan tidak adil atau tidak wajat dalam\nhubungan kerja tentang ketenagkerjaan yang bertentangan dengan isi dan jiwa PKB\nini maka hal tersebut diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah\npihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Selama dalam proses penanganan \u002Fpenyelesaian pihak- pihak yang berwenang\nmaka kedua belah pihak berkewajiban untuk tetap memelihara ketertiban dan\nketengan kerja serta memberikan waktu yang seluas- luasnya kepada Pihak yang\nberwenang dalam upaya penyelesaian tersebut sampai dengan mendapat izin hasil\nyang sebaik- baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Salama penyelesaian keluh kesah, kedua belah pihak tidak dibenarkan untuk\nmengambil tindakan sepihak untuk memaksakan kehendaknya terhadap masalah yang\ndipersengketakan seperti, pemogokan, menghambat \u002F memperlambat kerja, penekanan\natau penutupan perusahaan ( lock out ) atau PHK sepihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk memudahkan pelaksanaan ketentuan pasal ini, maka digunakan formulir\npenyelesaian keluhan buruh yang akan menjadi lampiran PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : Cara Penyelesaian Keluh Kesah Dan Pengaduan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Setiap keluh kesah atau pengaduan diselesaikan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Langkah pertama Buruh membicarakan secara langsung dengan atasannya \u002F\nmanagernya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Langkah kedua apabila tidak tercapai penyelesaian pada langkah pertama\nmaka buruh \u002F atasannya dapat menyampaikan masalah \u002F kasus kepada atasannya yang\nlebih tinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Langkah ketiga apabila tidak tercapai penyelesaian pada langkah kedua,\nmaka keluhan atau pengaduan tersebut dimusyawarahkan dengan pimpinan perusahaan\nmelalui lembaga bipartite ( perusahaan, buruh dan SBLM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Langkah ke empat apabila tidak tercapai penyelesaian pada langkah keempat\nmaka salah satu atau kedua belah pihak dapat menyelesaian permasalahan tersebut\nmelalui pihak ketiga ( instansi yang bertanggung jawab di bidang\nketenagakerjaan ) setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila ada keluhan atau pengaduan yang bersifat umum baik dari serikat\nburuh ataupun perusahaan maka keluhan atau pengaduan tersebut harus disampaikan\nkepada salah satu pihak secara tertulis serta membuat materi permasalahan\nsecara jelas dan lengkap untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dengan cara\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setelah surat resmi disampaikan dan diterima oleh salah satu pihaj maka\npertemuan bipartite harus segera dilaksanakan untuk membahas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.APabila dalam pertemuan bipartite pertama belum tercapai kesepakatan maka\ndilakukan perundingan bipartite kedua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Jika pada pertemuan bipartite kedua tidak tercapai kesepakatan maka\npermasalahannya akan disampaikan ke instansi yang bertanggung jawab di idang\nketenagakerjaan untuk mediasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Jika tidak juga tercapai kesepakatan maka permasalahannya akan di teruskan\nsesuai dengan undang- undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pertemuan atau perundingan resmi bipartit harus dibuaty suatu\nrisalah yang ditandatangani olej kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : PERATURAN PERALIHAN DAN PELAKSANAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Masa Berlakunya Peralihan Dan Pelaksanaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Selambat- lambatnya 90 ( sembilan puluh ) hari sebelum tanggal berakhirnya\nPKB ini, maka perusahaan dan serikat buruh sudah memulai memusyawarahkan atau\nmerundingkan kembali PKB untuk periode yang baru. Ketentuan- ketentuan daam PKB\nini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak sampai dengan disepakati PKB\nyang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setelah masa berlaku PKB ini tetap yang baru belum disepakati maka PKB ini\ntetap berlaku paling lama satu tahun atau sampai disepakati PKB yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila ketentuan- ketentuannya dalam PKB ini bertentangan dengan\nperundang- undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah\nyang baru, maka PKB ini akan disesuaikan ketentuan perundang-undangan tersebut\nkepada seluruh buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Segala peraturan dan ketentuan yang telah ada dan tidak bertentangan\ndengan perjanjian kerjasama ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diubah\natau diatur kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Segala peraturan dan ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan PKB\nini, maka akan disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : Panitia Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Untuk menjamin pelaksanaan PKB ini dapat dibentuk Panitia Kerja yang\nterdiri dari wakil perusahaan dan wakil serikat buruh sesuai dengan\nkebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tugas Panita Kerja adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menjamin pelaksanaan dan pengawasan perjanjian kerjasama ini selama\nperiode berlakunya perjanjian kerja bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memusyawarahkan masalah- masalah yang timbul dalam pelaksaaan perjanjian\nkerja bersama ini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengevaluasi pelaksanaan serta merekomendasikan perbaikan pelaksanaan\nketentuan- ketentuan dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : Peraturan Tambahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Hal- hal yang belum diatur dalam PKB ini termasuk teknis pelaksanaannya\nakan di rundingkan \u002Fdimusyawarahkan dan disepakati bersama antara perusahaan\ndengan buruh yang tidak terpisahkan dari PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sesuai dengan PKB ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 akan\ndimudaghkan, diperbanyak dibagikan kepada semua buruh serta didaftarkan pada\nDisnaker setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : Ketentuan Penutup\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>1.PKB ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 1 Januari\n2015 dan mengikat kedua belah pihak\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Dalam hal ini terjadi perubahan nama perusahaan atau penggabungan diri\ndengan perusahaan lain, maka untuk sisa berlakunya PKB ini tetap berlaku bagi\nperusahaan dan serikat buruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.PKB ini disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap\n4 (empat) yang sama isinya \u002F bunyinya dan kekuatan hukumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila ternyata dikemudian hari terdapat salah penafsiran atau\nperselisihan antara perusahaan dengan serikat buruh maka harus diselesaikan\ndengan musyawarah dan bilamana tidak tercapai kesepakatan akan diserahkan\nkepada Kadisnaker atau instansi yang terkait\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.PKB ini didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI\nJakarta, diperbanyak dibagikan kepada semua buruh diperusahaan agar dapat\ndijadikan buku panduan kerja sehari-hari dan selama menjadi buruh di\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Perusahaan dan SBLM berwenang untuk menarik\u002Fmeminta kembali buku panduan\nkerja (PKB) tersebut pada saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            \n            ",{"disabilitypay":45,"hourspday_select":49,"childcaredifferenttrigger":53,"contracttrialperiod":57,"maxsicknesspay":61,"cbadate_end":65,"severance_number":69,"ONCERISE_trigger":73,"childcareexcludedtrigger":77,"dayspweek":79,"hourspweek_select":83,"equalitydifferenttrigger":85,"hourspday":87,"funeralpay":89,"incidentalbonusdays1":93,"pensionfund":95,"severance":99,"discrimination":101,"maxsicknesspayperc":105,"cbadate_start":107,"OVERTIME_trigger":109,"overtimeallowanceperc1":113,"maxsicknesspaytype":116,"severance_number_1_tenure":118,"healthinsurance":120,"SUNDAY_trigger":124,"EMPCONTR_trigger":128,"sicknessmaxdays":132,"sundayallowancetype":136,"MEDICAL_trigger":138,"healthandsafetypolicy":142,"LOWWAGE_government":146,"healthcareaccessrelatives":150,"overtimeallowancetype1":152,"healthcareaccess":154,"hourspweek":156,"contracttrial":158,"sicknesspay":162,"sundayallowancetype1":164,"equalityexcludedtrigger":166,"dayspweek_select":168,"SCHEDULE_trigger":170,"paidpaternityleave":174,"SICDIS_trigger":177,"incidentalbonustype2":179,"schedulesrestpw":181,"sicknessmaxdaysnr":183,"sundayallowanceperc1":185,"LOWWAGE_trigger":187,"violence":189,"contractseverancepay1":193,"paidpaternityleaveduration":195,"overtimeallowancetype":197,"overtimeallowancetypeperiod":199,"WORKHOURS_trigger":201,"disabilityfund":205,"WAGES_trigger":209,"contractseverancepay":213,"SOCSEC_trigger":215},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"disabilitypay","4.Kompensasi Jamsostek : a.Jaminan Kecel","4.Kompensasi Jamsostek :\n\na.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi\nburuh yang mengalami kecelakaan dalam jam kerja atau menderita penyakit akibat\nhubungan kerja",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"hourspday_select","3.Jam kerja di perusahaan adalah 7 jam s","3.Jam kerja di perusahaan adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"childcaredifferenttrigger","3.PKB ini berlaku untuk seluruh buruh da","3.PKB ini berlaku untuk seluruh buruh dari semua golongan dan tingkat yang\nada di perusahaan, kecuali buruh yang tidak menjadi anggota SBLM atau buruh\nyang tidak menjadi anggota SBLM tidak berhak atas fasilitas atau hak-hak buruh\nyang telah diatur dalam PKB ini.",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"contracttrialperiod","i.Masa percobaan untuk paling lama 3 (ti","i.Masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dihitung sejak hari\npertama pekerja mulai diterima bekerja di perusahaan",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"maxsicknesspay","1.Buruh yang menderita sakit yang cukup ","1.Buruh yang menderita sakit yang cukup lama dan terus menerus serta\nmemerlukan perawatan baik dirumah sakit\u002Fditempat lain atau rawat jalan, akan\ntetapi masih dibawah pengawasan dokter sehingga tidak dapat melakukan\npekerjaannya, maka upahnya dibayar sebagai berikut :\n\na.4 (empat) bulan ke-1 100%dari upah\n\nb.4 (empat) bulan ke-2 75%dari upah\n\nc.4 (empat) bulan ke-3 50%dari upah\n\nd.bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum PHK dilakukan oleh\npengusaha",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"cbadate_end","1.PKB ini mulai berlaku sejak tanggal 1 ","1.PKB ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 1 Januari\n2015 dan mengikat kedua belah pihak",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"severance_number","a.Besarnya uang kerja pesangon : 1.Masa ","a.Besarnya uang kerja pesangon :\n\n1.Masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah\n\n2.Masa Kerja 1 tahun , tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah\n\n3.Masa Kerja 2 tahun , tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah\n\n4.Masa Kerja 3 tahun , tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah\n\n5.Masa Kerja 4 tahun , tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah\n\n6.Masa Kerja 5 tahun , tetapi kurang dari 6 tahun 6 bulan upah\n\n7.Masa Kerja 6 tahun , tetapi kurang dari 7 tahun 7 bulan upah\n\n8.Masa Kerja 7 tahun , tetapi kurang dari 8 tahun 8 bulan upah\n\n9.Masa kerja 8 tahun , atau lebih 9 bulan upah",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"ONCERISE_trigger","1.Perusahaan memberikan tunjangan Hari R","1.Perusahaan memberikan tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada buruh\nsesuai dengan Peraturan Menaker RI No. 4\u002FMen\u002F1994",{"bindId":78,"name":55,"text":56},"childcareexcludedtrigger",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"dayspweek","2.Adapun waktu kerja di perusahaan adala","2.Adapun waktu kerja di perusahaan adalah 6 (enam) hari dalam seminggu",{"bindId":84,"name":51,"text":52},"hourspweek_select",{"bindId":86,"name":55,"text":56},"equalitydifferenttrigger",{"bindId":88,"name":51,"text":52},"hourspday",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"funeralpay","2.Dalam hal buruh meninggal dunia pengus","2.Dalam hal buruh meninggal dunia pengusaha memberikan santuan kepada ahli\nwaris yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku\n\n3.Bantuan tersebut diserahkan terhadap buruh setelah ahli waris buruh\nmenyerahkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat\n\n4.Dalam hal buruh meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berlaku ketentuan\nketentuan seperti diatur dalam UU No. 3 tahun 1992, Kepres No. 28 tahun 1988\nserta peraturan perundang- undangan yang berlaku\n\n5.Pengusaha memberikan bantuan kematian biasa kepada Orang Tua \u002Fmertua\nBuruh, Suami \u002F istri\u002F anak yang meninggal dunia dan musibah kebakaran dan\nbanjir yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan.",{"bindId":94,"name":75,"text":76},"incidentalbonusdays1",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"pensionfund","b.Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bu","b.Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulannya sebesar :\n\n•3,7% X upah bulanan buruh menjadi tanggungan perusahaan\n\n•2% X upah bulanan buruh menjadi tanggungan buruh, yang akan\ndiperhitungkan dari upah bulanan buruh",{"bindId":100,"name":71,"text":72},"severance",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"discrimination","3.Penempatan tenaga kerja, bebas dilaksa","3.Penempatan tenaga kerja, bebas dilaksanakan asas terbuka, bebas, obyektif\nserta adil setarap tanpa diskriminasi",{"bindId":106,"name":63,"text":64},"maxsicknesspayperc",{"bindId":108,"name":67,"text":68},"cbadate_start",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"OVERTIME_trigger","3.Tabel perhitungan upah lembur pada har","3.Tabel perhitungan upah lembur pada hari kerja biasa, hari istirahat\nmingguan dan hari libur nasional adalah sebagai berikut :\n\n\n\nHARI KERJA BIASA :\n\nJam ke 1 = 1.5 x upah sejam\n\nJam ke 2 dst = 2 x upah sejam\n\n\n\nHARI ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR NASIONAL :\n\nJam ke 1 s\u002Fd 7 = 2 x upah sejam\n\nJam ke 8 = 3 x upah sejam\n\nJam ke 9 dst = 4 x upah sejam",{"bindId":114,"name":111,"text":115},"overtimeallowanceperc1","3.Tabel perhitungan upah lembur pada hari kerja biasa, hari istirahat\nmingguan dan hari libur nasional adalah sebagai berikut :\n\n\n\nHARI KERJA BIASA :\n\nJam ke 1 = 1.5 x upah sejam\n\nJam ke 2 dst = 2 x upah sejam",{"bindId":117,"name":63,"text":64},"maxsicknesspaytype",{"bindId":119,"name":71,"text":72},"severance_number_1_tenure",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"healthinsurance","2.Program Jamsostek meliputi : a.Jaminan","2.Program Jamsostek meliputi :\n\na.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n\nb.Jaminan Kematian (JK)\n\nc.Jaminan Hari Tua (JHT)\n\nd.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"SUNDAY_trigger","HARI ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR N","HARI ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARI LIBUR NASIONAL :\n\nJam ke 1 s\u002Fd 7 = 2 x upah sejam\n\nJam ke 8 = 3 x upah sejam\n\nJam ke 9 dst = 4 x upah sejam",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"EMPCONTR_trigger","b.Masa Kontrak \u002F Kerja Waktu Tertentu : ","b.Masa Kontrak \u002F Kerja Waktu Tertentu :\n\ni.Masa kontrak \u002F kerja waktu tertentu dihitung sejak pertama pekerja mulai\nditerima bekerja di perusahaan, sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja\ndan Transmigrasi No. 100\u002FMen\u002FVI\u002F2004\n\nii.Dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan dan penilaian kerja baik maka\nseorang pekerja kontrak \u002F kerja waktu tertentu dapat diangkat menjadi pekerja\ntetap\n\n\n\n2.Pekerja Kontrak \u002F Kerja Waktu Tertentu : yaitu pekerja yang terikat dalam\nhubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu \u002F terbatas yang\ndisepakati bersama antara perusahaan dan pekerja yang bersangkutan berdasarkan\nKesepakatan Kerja untuk waktu tertentu (sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja\ndan Transmigrasi No. 100\u002FMen\u002FVI\u002F2004).",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"sicknessmaxdays","2.Dalam hal buruh menderita sakit yang l","2.Dalam hal buruh menderita sakit yang lamanya melebihi 12 (dua belas) bulan\nterus menerus berdasarkan surat keterangan dokter pengusaha dapat melakukan PHK\ndengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.",{"bindId":137,"name":126,"text":127},"sundayallowancetype",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"MEDICAL_trigger","1.Pemeliharaan kesehatan meliputi keseha","1.Pemeliharaan kesehatan meliputi kesehatan buruh dan keluarganya\n\n2.Kegiatan pemeliharaan kesehatan terdiri dari :\n\na.Pencegahan\n\nb.Penanggulangan atau pengobatan",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"healthandsafetypolicy","1.Untuk menjaga keselamatan dan kesehata","1.Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta produktifitas yang\noptimal pengusaha bersama buruh \u002F serikat buruh berusaha :\n\na.Menciptakan, memelihara dan meningkatkan kebersihan tempat kerja dan\nsekitarnya serta kesehatan buruh\n\nb.Menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban di tempat kerja\n\nc.Menetapkan teknik kerja dan penyempurnaannya",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"LOWWAGE_government","1.Penetapan upah sekurang-kurangnya dise","1.Penetapan upah sekurang-kurangnya disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi\n(UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta",{"bindId":151,"name":140,"text":141},"healthcareaccessrelatives",{"bindId":153,"name":111,"text":115},"overtimeallowancetype1",{"bindId":155,"name":140,"text":141},"healthcareaccess",{"bindId":157,"name":51,"text":52},"hourspweek",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"contracttrial","a.Masa Percobaan i.Masa percobaan untuk ","a.Masa Percobaan\n\ni.Masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dihitung sejak hari\npertama pekerja mulai diterima bekerja di perusahaan\n\nii.Setelah melalui masa percobaan dengan hasil penilaian baik, maka pekerja\ndapat diangkat menjadi pekerja tetap.",{"bindId":163,"name":63,"text":64},"sicknesspay",{"bindId":165,"name":126,"text":127},"sundayallowancetype1",{"bindId":167,"name":55,"text":56},"equalityexcludedtrigger",{"bindId":169,"name":81,"text":82},"dayspweek_select",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"SCHEDULE_trigger","2.Sesuai dengan peraturan hari kerja dan","2.Sesuai dengan peraturan hari kerja dan jam kerja di perusahaan maka\nsetelah buruh bekerja terus menerus selama 6 ( enam ) hari kerja dan\nmendapatkan libur mingguan selama 1 ( satu ) hari",{"bindId":175,"name":176,"text":176},"paidpaternityleave","a.Istri sah melahirkan 2 hari",{"bindId":178,"name":63,"text":64},"SICDIS_trigger",{"bindId":180,"name":75,"text":76},"incidentalbonustype2",{"bindId":182,"name":172,"text":173},"schedulesrestpw",{"bindId":184,"name":134,"text":135},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":186,"name":126,"text":127},"sundayallowanceperc1",{"bindId":188,"name":148,"text":149},"LOWWAGE_trigger",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"violence","Setiap buruh dilarang : 1.Melakukan perb","Setiap buruh dilarang :\n\n1.Melakukan perbuatan, sikap atau tindakan yang mengandung unsur kesengajaan\ndan atau kelalaian yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku\n\n2.Menyalahgunakan jabatan, wewenang dan sarana atau fasilitas perusahaan\nyang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, keluarga,\ngolongan atau pihak lain yang secara langsung merugikan perusahaan\n\n3.Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa, meminjam barang\nberharga milik perusahaan secara tidak sah\n\n4.Melakukan tindakan yang bersifat membalas dendam terhadap bawahan, sesama\nburuh, atasan atau pihak lain, baik di luar maupun di dalam lingkungan\nperusahaan\n\n5.Menerima bagian atau suatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang\ndiketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut bersangkutan dengan\njabatan atau pekerjaan demi kepentingan pribadi\n\n6.Bertindak selaku perantara bagi seseorang atau perusahaan lain untuk\nmendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan dengan maksud untuk mendapat\nkeuntungan pribadi maupun pihak ketiga.\n\n7.Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, sesama buruh maupun atasan\n\n8.Melakukan tindak pidana didalam maupun di luar lingkungan perusahaan\n\n9.Mencuri dan menggelapkan barang milik perusahaan atau sesama buruh\n\n10.Membawa senjata tajam atau senjata api tanpa hak ke lingkungan\nperusahaan",{"bindId":194,"name":71,"text":72},"contractseverancepay1",{"bindId":196,"name":176,"text":176},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":198,"name":111,"text":115},"overtimeallowancetype",{"bindId":200,"name":111,"text":115},"overtimeallowancetypeperiod",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"WORKHOURS_trigger","1.Penetapan waktu kerja didasarkan pada ","1.Penetapan waktu kerja didasarkan pada kebutuhan perusahaan dengan\nmengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku\n\n2.Adapun waktu kerja di perusahaan adalah 6 (enam) hari dalam seminggu\n\n3.Jam kerja di perusahaan adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"disabilityfund","a.Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) s","a.Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) setiap bulannya sebesar 0,24% X upah\nbulanan buruh sesuai dengan ketetapan yang berlaku bagi perusahaan, menjadi\ntanggungan perusahaan",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"WAGES_trigger","1.Komponen upah terdiri dari : a.Upah po","1.Komponen upah terdiri dari :\n\na.Upah pokok\n\nb.Tunjangan tetap\n\nc.Tunjangan tidak tetap",{"bindId":214,"name":71,"text":72},"contractseverancepay",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"SOCSEC_trigger","1.Mengacu kepada UU No. 3 tahun 1992 ten","1.Mengacu kepada UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja\n(JAMSOSTEK) dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993, maka perusahaan\ndiwajibkan untuk mengikut sertakan seluruh buruhnya yang berusia dibawah 55\ntahun.\n\n2.Program Jamsostek meliputi :\n\na.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n\nb.Jaminan Kematian (JK)\n\nc.Jaminan Hari Tua (JHT)\n\nd.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. BRS SI - 2013\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2013-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2015-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2013-01-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur batu bata, ubin, kaca, keramik dan sejenisnya\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        BRS SI\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        SBLM PT. BRS SI\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMPRO41_1\">\n                Nama asosiasi profesional: → \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMPRO41_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 1 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → \u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 182 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → 0\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[224],{"title":38,"slug":34},[226],{"type":227,"data":228},"call_to_action_body_block",{"title":229,"description":230,"variant":231,"link":232},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":229,"url":233,"description":229,"rel":234,"type":235},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[237],{"type":227,"data":238},{"title":229,"description":230,"variant":231,"link":239},{"title":229,"url":233,"description":229,"rel":234,"type":235},[]]