[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bintang-triputratex-tritex-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-bintang-triputratex-tritex-2012-2014":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":265,"content_type_view":266,"extra_breadcrumbs":267,"body":269,"body_blocks":280,"related_pages":284},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":263,"translations":264},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":37,"title":37,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bintang-triputratex-tritex-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-bintang-triputratex-tritex-2012-2014","88a46aba-e61c-11ea-844a-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bintang-triputratex-tritex-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-bintang-triputratex-tritex-2012-2014\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bintang-triputratex-tritex-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-psp-spn-pt-bintang-triputratex-tritex-2012-2014\u002F","PT. Bintang Triputratex (Tritex) 2012","ba_ID","Indonesia - PT. Bintang Triputratex (Tritex) 2012","PT. Bintang Triputratex (Tritex) 2012 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"PT Bintang Triputratrex (TRITEX).html","\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>PT Bintang Triputratrex (TRITEX)\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bintang Triputratex (Tritex) Dengan\nPimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP – SPN) PT. Bintang\nTriputratex (Tritex) 2012 – 2014\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Bahwa di era reformasi ini dibutuhkan adanya saling keterbukaan dan saling\nmenghormati di antara Pengusaha dan Pekerja sehingga akan terjalin hubungan\nIndustrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha mengharapkan adanya kemajuan dan perkembangan perusahaan yang\nlebih baik dan pekerja mengharapkan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan\nkesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Atas dasar tersebut, berlaku prinsip tanggung jawab bersama, baik oleh\nPengusaha maupun Serikat Pekerja yang ditandai dengan itikad baik, saling\nmenghargai dan sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang – undangan ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kita menyadari bersama, bahwa untuk menuju suatu hubungan Industrial yang\nsehat, perlu dibuat Perjanjian Kerja Bersama antara Pengusaha dan Serikat\nPekerja, sehingga akan tercipta kepastian hak dan kewajiban antara Pengusaha\ndan Pekerja demi terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan berlandaskan pokok – pokok pikiran tersebut dan dengan Rahmat Tuhan\nYang Maha Esa, maka Pengusaha bersama Serikat Pekerja sepakat untuk mengadakan\nPerjanjian Kerja Bersama serta bertanggung jawab dalam menjalankan Perjanjian\nKerja Bersama ini sesuai dengan yang tertera dalam bab – bab dan pasal –\npasal berikut ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I: PENDAHULUAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1: Istilah – Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan adalah perusahaan PT. Bintang Triputratex (TRITEX), yang\nberkedudukan di Jl. A. Yani No. 11 – 18 Pekalongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha\u002FPimpinan perusahaan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini adalah\nDirektur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak dan mewakili atas\nnama PT. Bintang Triputratex Pekalongan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pabrik adalah seluruh ruangan, halaman, lapangan, bangunan, mesin –\nmesin, semua peralatan dan sekelilingnya yang berhubungan dengan tempat kerja\ndan merupakan milik perusahaan PT. Bintang Triputratex Pekalongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang dinamakan Pimpinan Serikat\nPekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP – SPN) PT. Bintang Triputratex (Tritex)\nPekalongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengurus Serikat Pekerja adalah anggota serikat kerja yang dipilih atau\nditunjuk oleh anggota untuk mewakili serikat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Pekerja borongan tetap adalah mereka yang bekerja tidak ditentukan batas\nwaktu dan sistem pengupahannya berdasarkan hasil produksi yang diperolehnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Keluarga pekerja adalah seorang istri dan anak dari pekerja berdasarkan\nperkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Istri\u002FSuami pekerja adalah seorang istri\u002Fsuami yang sah berdasarkan\nperkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Anak pekerja adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah\u002Fanak yang\ndisahkan oleh hukum, belum kawin dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh\npekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Mangkir adalah suatu keadaan dimana seorang pekerja tidak masuk kerja\ntanpa memperoleh izin tertulis terlebih dahulu oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Izin dispensasi adalah suatu keadaan dimana seorang pekerja tidak masuk\nkerja karena kepentingan – kepentingan pihak pemerintah tingkat kelurahan,\nkecamatan atau instansi dan organisasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Izin sakit adalah keadaan dimana seorang pekerja tidak masuk kerja karena\nsakit dengan dibuktikan surat keterangan sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Dokter BPJS adalah dokter yang ditunjuk pekerja sebagai fasilitas\nkesehatan I melayani perawatan kesehatan para pekerja dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Tugas Dinas adalah keadaan dimana seorang pekerja tidak berada di lokasi\npabrik oleh karena ada tugas yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Ahli waris adalah anggota keluarga atau orang yang ditunjuk oleh pekerja\nuntuk menerima setiap haknya, bilamana pekerja tersebut meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang\nsebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja yang\nditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau\nperaturan perundang – undangan, bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya,\natas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Insentif adalah perangsang berupa uang yang diberikan oleh perusahaan\nkepada pekerja berdasarkan atas kerajinan, prestasi, efisiensi dan\nproduktivitas kualitas produksi yang pelaksanaannya diatur oleh pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Peraturan Direksi adalah peraturan yang diterbitkan oleh direksi yang\ntidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan Perjanjian Kerja\nBersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Staf Manajemen\u002FEselon pimpinan adalah personil – personil yang biasa\nmewakili kepentingan perusahaan dalam pengaturan jalannya perusahaan, mereka\nitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Asisten direksi\u002Fmanager\u002Fsetingkat manager.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Asisten manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kepala bagian atau disamakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Staf administrasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2: Pihak Yang Mengadakan Kesepakatan Dan Ruang Lingkup\nKesepakatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Kesepakatan kerja ini dibuat antara PT. BINTANG TRIPUTRATEX (TRITEX)\nPekalongan, berkedudukan di Jl. A. Yani N. 11-18 Pekalongan, dengan PSP SPN PT.\nBINTANG TRIPUTRATEX (TRITEX) Pekalongan. Pihak – pihak yang mengadakan\nPerjanjian Kerja Bersama adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pihak Pengusaha \u002F Pimpinan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Nama : JAP GUNAWAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jabatan : Direktur Utama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Nama : SUYANTO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jabatan : Wakil Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Selanjutnya dalam hal ini bertindak atas nama Pengusaha PT. Bintang\nTriputratex (Tritex) Pekalongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pihak Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Nama : ALFIAN SANTOSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jabatan : Ketua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Nama : BUSTANIL ARIFIN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jabatan : Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Selanjutnya dalam hal ini bertindak atas nama PSP SPN PT. Bintang\nTriputratex (Tritex) Pekalongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Kegiatan perencanaan, pengaturan, pengolahan, pelaksanaan, pengawasan dan\npengamanan jalannya operasional perusahaan dan pengaturan pekerjaannya dalam\nhubungan kerja adalah menjadi hak perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Serikat pekerja berdasarkan prinsip hubungan industrial yang berkeadilan\nmengedepankan musyawarah dalam penyelesaian perselisihan hubungan\nindustrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>4.Serikat pekerja mendukung Pengusaha dalam menjalankan kegiatan\nperencanaan, pengaturan, pengolahan, pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan\njalannya operasional perusahaan dan pengaturan pekerjaannya dalam hubungan\nkerja yang menjadi hak perusahaan. Selama tidak bertentangan dengan Perjanjian\nKerja Bersama ini, dalam hal :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Operasional (produk pemeliharaan dan sebagainya).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pedoman dan standar kerja (job description).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tata Tertib (disiplin kerja dan sebagainya\u002Fsepanjang tidak bertentangan\ndengan Perjanjian Kerja Bersama ini)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cp>d.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e.Dan hal – hal yang langsung maupun tidak langsung menyangkut\nkelangsungan hidup perusahaan sepanjang tidak bertentangan denga Perjanjian\nKerja Bersama ini dan mendapatkan persetujuan dari pihak serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Tujuan Dan Kesepakatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tujuan kesepakatan ini adalah untuk merumuskan hak dan kewajiban antara\npihak perusahaan, pihak serikat pekerja dan pihak pekerja untuk mengatur dan\nmenetapkan syarat – syarat kerja di lingkungan pekerjaan untuk memperbaiki,\nmemelihara, dan mengembangkan hubungan industrial berkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Ruang Lingkup Kesepakatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kesepakatan ini mengatur hal yang sifatnya umum seperti tertera dalam\nPerjanjian Kerja Bersama ini disamping adanya Peraturan Perundang – undangan\nketenagakerjaan yang berlaku serta peraturan\u002Fketentuan Direksi selama tidak\nbertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : FASILITAS DAN DISPENSASI UNTUK SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Fasilitas Dan Dispensasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PSP SPB\nPT. Tritex Pekalongan berupa Kantor Kesekretariatan Serikat dalam rangka\nmenunjang kegiatan SPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dengan izin tertulis, perusahaan, meminjamkan ruangan serta alat -alat\nuntuk keperluan rapat pertemuan SPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Dalam hal tertentu perusahaan akan membantu serikat pekerja dalam\nmelaksanakan kegiatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha bersedia melakukan pemotongan iuran anggota SPN di PT. Tritex\nPekalongan dengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Atas permintaan serikat pekerja dan berdasarkan kuasa pemotongan.\nPerusahaan bersedia membantu menarik iuran anggota serikat pekerja dengan cara\nmemotong upah\u002Fgaji anggota tersebut secara langsung untuk diserahkan kepada\nserikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Besar iuran akan ditentukan oleh serikat pekerja berdasarkan keputusan\nrapat SPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Penempelan dari edaran, pengumuman – pengumuman, selebaran dan informasi\nlainnya dari serikat pekerja harus sepengetahuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>6.Pada prinsipnya perusahaan memberikan dispensasi kepada pengurus SPN untuk\nmengikuti kegiatan \u002F urusan serikat kerja tanpa mengurangi upah penuh (yang\ndiajukan secara formal).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Sosialisasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pimpinan perusahaan wajib mensosialisasikan PKB ini pada jajaran manajemen\ntermasuk personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Serikat pekerja wajib mensosialisasikan PKB ini kepada anggotanya dengan\npenuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : KETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Penerimaan Karyawan \u002F Tenaga Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Penambahan, pengaturan dan penetapan mengenai persyaratan yang diperlukan\nserta pelaksanaan seleksi untuk penerimaan tenaga kerja baru adalah hak dan\nwewenang perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap calon pekerja dapat diterima setelah melalui syarat – syarat\nserta lulus dalam seleksi yang dilakukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Perjanjian Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Setiap calon pekerja yang akan diterima harus menandatangani surat\nperjanjian kerja yang isinya tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama\nini dan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam surat tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap calon pekerja yang telah diterima sebagai pekerja di perusahaan\nharus bersedia ditempatkan di bagian yang telah ditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>1.Masa percobaan paling lama 3 bulan dan masa percobaan dihitung sebagai\nmasa kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Selama masa percobaan kedua belah pihak diperbolehkan untuk memutuskan\nhubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang\nberlaku dan pengusaha tidak berkewajiban memberikan pesangon atau ganti\nrugi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Mutasi Pekerjaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Berdasarkan kepentingan dan pertimbangan tertentu dari perusahaan maka\npengusaha dapat melakukan mutasi terhadap pekerja dari bagian lain tanpa\nmengurangi upahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pelaksanaan mutasi merupakan hak dan wewenang perusahaan dan dalam\npelaksanaannya terlebih dahulu meminta pertimbangan dari serikat pekerja dalam\nrangka membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha dapat melakukan mutasi atas permintaan pekerja dengan\nmemperhatikan kepentingan perusahaan dan bukan merupakan hak pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Pengangkatan Tenaga Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Setiap calon tenaga kerja yang telah memenuhi syarat tersebut diatas dalam\nhal ini telah dinyatakan lulus training maka diangkat menjadi pekerja tetap\ndengan surat pengangkatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Kenaikan Jabatan \u002F Promosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kenaikan jabatan merupakan hak dan wewenang perusahaan yang dilaksanakan\nsesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan pertimbangan berdasarkan prestasi,\nmasa kerja dan kemampuan kerja serta mendapatkan persetujuan dari pihak pekerja\nyang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Disiplin Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Baik Pengusaha maupun Serikat Pekerja wajib mengusahakan sepenuhnya\nmenegakkan disiplin kerja sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Bersama ini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Petunjuk -Petunjuk Mengenai Pekerjaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hubungan pekerjaan semua pekerja diharuskan memperhatikan dan\nmelaksanakan dengan sebaik – baiknya pedoman standar kerja yang diberikan\noleh perusahaan sesuai dengan jenis pekerjaan di bagian masing – masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Pokok – Pokok Kewajiban Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan dan Serikat Pekerja bersama – sama wajib melaksanakan\ndisiplin kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta\nmemelihara suasana kerja yang harmonis di dalam lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Setiap pekerja harus melakukan kewajiban dengan menjalankan pekerjaan\ndengan sebaik baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap pekerja harus mentaati perintah yang diberikan oleh pengusaha atau\nyang diwakilkan oleh petugas, pejabat atau atasannya langsung mengenai\npelaksanaan pekerjaan atau hal lain yang berhubungan dengan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Setiap pekerja harus bersikap sopan di dalam perusahaan baik kepada teman\nkerja maupun atasannya dan tunduk terhadap peraturan \u002F ketentuan yang ada serta\nperaturan \u002F ketentuan yang dikeluarkan kemudian sepanjang tidak bertentangan\ndengan Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Setiap pekerja diharuskan menjaga nama baik perusahaan baik di dalam\nmaupun di luar tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan keterangan \u002F\nlaporan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Setiap pekerja diwajibkan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap\nsiapapun atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Setiap pekerja diharuskan menjaga barang – barang dan mesin – mesin\nyang menjadi milik perusahaan serta memeliharanya dengan sebaik – baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Setiap pekerja diharuskan datang di tempat kerja 10 menit sebelum jam\nkerja untuk absensi dan mulai bekerja tepat pada waktunya serta berhenti pada\nwaktu yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Menggunakan sidik jari atau kartu absensi di tempat yang telah disediakan\nbaik waktu masuk \u002F pulang harus dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Setiap pekerja wajib memeriksa semua alat – alat kerja masing –\nmasing sebelum mulai bekerja atau akan meninggalkan pekerjaan sehingga benar\n– benar tidak akan menimbulkan kerusakan \u002F bahaya yang dapat mengganggu\npekerjaannya atau merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Setiap pekerja diberikan haknya untuk menjadi anggota Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Setiap pekerja tidak keberatan untuk diperiksa barang bawaannya oleh\npetugas keamanan pada waktu masih bekerja maupun keluar dari lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Setiap pekerja harus memperoleh izin dari pihak perusahaan apabila akan\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Masuk kerja terlambat dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tidak masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Akan pulang lebih cepat dari jam yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Setiap pekerja diwajibkan berpakaian rapi dan bersih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Pekerja diharuskan memelihara suasana kerja yang baik dengan sesama\npekerja maupun dengan pihak lain di dalam pabrik serta memberikan teladan yang\nbaik kepada sesama pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Mentaati peraturan \u002F ketentuan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan pada\nwaktu mendatang dengan mengacu \u002F tidak menyimpang kepada peraturan \u002F ketentuan\numum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Larangan – Larangan Bagi Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Demi mencapainya ketertiban, kelancaran kerja dan keselamatan kerja dan demi\nkelangsungan perusahaan, maka pengusaha dan pekerja menciptakan suasana kerja\nyang baik dengan tidak melakukan hal – hal terlarang sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Berusaha mencari keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan jabatan atau\nkedudukan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Melakukan kejahatan misal : mencuri, menipu, menggelapkan barang dan\ntindak kejahatan lainnya baik di dalam maupun di luar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Merusak, atau menggunakan atau membawa keluar tanpa izin barang – barang\nmilik perusahaan sehingga merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Memakai obat terlarang, mabuk, membawa barang – barang terlarang di\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Melakukan segala macam bentuk perjudian dan tindakan asusila di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Membawa senjata api, senjata tajam dan bahan yang lain yang berbahaya ke\ndalam lingkungan pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Menolak perintah yang beruhubungan dengan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Melakukan penganiayaan, menghina atau mengancam pengusaha, keluarga\npengusaha atau teman sekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Melalaikan kewajiban dan melanggar tata tertib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Membujuk pengusaha dan teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang\nbertentangan dengan hukum atau kesusilaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Dengan sengaja mencemooh, merusak dan membiarkan diri sendiri atau teman\n– teman sekerjanya dalam bahaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Membongkar rahasia perusahaan, mencemarkan nama baik pengusaha dan\nkeluarganya yang seharusnya dirahasiakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Melakukan aksi sepihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Mengganggu ketenangan kerja dengan tindakan menghasut dan sabotase.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>16.Berkelahi dengan sengaja di lingkungan pabrik.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>17.Makan atau minum di kantin pada saat jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Istirahat lebih dari 1 (satu) jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Terlambat masuk, setelah 1 (satu) jam istirahat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Menggunakan handphone (hp) pada saat jam kerja di luar kepentingan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Izin terlambat tidak sepengetahuan Personalia \u002F Kabag. yang\nbersangkutan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Pekerja tidur disaat jam kerja atau tidur di atas kain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Hari Kerja Dan Waktu Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>1.Dengan mempertimbangkan undang – undang yang berlaku, maka hari hari\nkerja perusahaan adalah 6 (enam) hari kerja salam seminggu yaitu mulai hari\nSabtu s\u002Fd Kamis.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Yang dimaksud dengan waktu kerja adalah waktu adalah waktu karyawan\nmelakukan pekerjaan sesuai dengan isi PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Jam kerja di perusahaan serta rotasinya diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift pertama: Pukul 07.00 – 15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift kedua: Pukul 15.00 – 23.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift ketiga: Pukul 23.00 – 07.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift umum: Pukul 08.00 – 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Untuk karyawan yang menjalani 3 shift rotasinya pagi-malam-siang dan\nseterusnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Khusus bagi karyawan yang menjalin 3 shift 1,2,3 jadwal shiftnya akan\nditentukan oleh kepala shift masing – masing dengan meminta persetujuan dari\nkepala bagian serta bagian personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Istirahat Mingguan Dan Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>1.Setelah bekerja selama 6 (enam) hari berturut – turut, pekerja diberikan\nistirahat selama 1 (satu) hari yaitu hari Jum’at.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>2.Pada hari besar resmi pemerintah, perusahaan dinyatakan libur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>3.Setiap masa kerja yang masa kerjanya 1 (satu) tahun berhak atas cuti\ntahunan selama 12 hari kerja dengan pengaturan waktunya sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cp>a.Bersama – sama selama 9 (sembilan) hari pada hari raya Idul Fitri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Sisa cuti sebanyak 3 (tiga) hari dapat diambil oleh pekerja dan cara\nmengajukan pada pihak perusahaan dengan catatan tetap mendapat upah penuh (cuti\n3 hari bisa diambil berturut – turut).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Bagi pekerja yang akan menggunakan cuti tahunan, pekerja sebelumnya telah\nmengajukan permohonan terlebih dahulu kepada kepala bagian kemudian diserahkan\nke personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Sistem Pengupahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Sistem pengupahan yang dianut PT. BINTANG TRIPUTRATEX adalah sistem upah\nbersih dalam uang tanpa ada satupun bentuk natura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sistem pengupahan yang diberlakukan di perusahaan dimaksudkan untuk\nmemberikan imbalan kepada setiap pekerja yang seimbang dalam tugas kemampuan\ndan masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwagetxt\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>3.Dasar perhitungan upah pokok adalah ketentuan upah minimum pemerintah \u002FUMK\nditambah dengan tunjangan – tunjangan, termasuk tunjangan prestasi, premi\novertime (lembur) dan tunjangan jabatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Sistem pengupahan dengan berdasarkan status pekerjaan yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Upah borongan yang dibayarkan setiap 1 hari sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Upah bulanan yang dibayarkan setiap 1 bulan sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Untuk merangsang pekerja agar rajin masuk kerja maka perusahaan memberikan\nuang premi dengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Premi hadir tidak hilang bila diliburkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Besar premi berdasarkan kebijaksanaan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Kenaikan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cp>1.Kenaikan upah diadakan dengan pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Prestasi kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Loyalitas dan kesetiaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Kehadiran dan disiplin kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Kejujuran, ketaatan kerja sama dan tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Pemotongan Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pemotongan upah bagi pekerja pada dasarnya dapat dilakukan untuk hal – hal\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Iuran anggota serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Iuran jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Potongan premi hadir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Uang yang diterima tidak sah atau terlanjur terbayar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Lain – lain yang tidak disetujui serikat kerja dengan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Upah Dalam Keadaan Over Match\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Bersama pekerja tidak berhak atas upahnya beserta penghasilan lain, bila\nia tidak dapat melakukan pekerjaan disebabkan karena keadaan yang timbul di\nluar tanggungan dan kemampuan perusahaan (over match) sehingga perusahaan tidak\ndapat berfungsi menjalankan kegiatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pada waktu perusahaan yang sulit bukan karena over match sehingga\nperusahaan teroaksa dihentikan sementata maka karyawan akan mendapatkan upah\n50% tanpa karyawan hadir bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Apabila pada suatu saat tidak ada suatu pekerjaan yang harus dikerjakan\noleh pekerja maka pekerja tersebut bersedia memgerjakan tugas lain untuk\nkelancaran produksi dengam melihat situasi dan kondisi pekerjaan, pekerja\ntersebut tetap mendapatkan upah penuh dan lainnya yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Keadaan tersebut yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini adalah keadaan\n– keadaan lain yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini akan ditentukan\nberdasarkan keputusan masyarakat antara perusahaan dan serikat pekerja\nsepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan - ketentuan pemerintah yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Upah Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>1.Perhitungan upah lembur diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang\nberlaku (Kepmenaker No. Kep 72\u002FMEN\u002F1984) tanggal 31 Maret 1984 yaitu sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>a.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp>(1)Untuk kerja lembur jam pertama harus dibayar 1,5 (satu setengah) kali\nupah perjam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>(2)Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar 2 (dua) kali upah\nperjam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>b.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari resmi \u002F hari minggu adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp>(1)Untuk setiap jam dalam batas 7 jam harus dibayar upah 2 kali perjam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(2)Untuk kerja lebih dari 7 jam maka kelebihan dari 7 jam tersebut dibayar 3\nkali upah perjam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Perhitungan upah perjam adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Upah perjam bagi pekerja bulanan : 1\u002F73 × upah sebulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Upah perjam bagi pekerja harian : 3\u002F20 × upah sehari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Upah pekerja borongan : 1\u002F7 upah rata – rata sehari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pembayaran upah lembur dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bersama dengan\nupahnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Upah lembur akan diberikan bila lembur pekerja telah diketahui kepala\nbagian \u002F kepala shift dengan persertujuan pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pekerja yang bekerja yang lebih dari jam kerja diberikan upah lembur\nsesuai dengan ketentuan pada pasal ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>6.Untuk jajaran staf dan manajemen perhitungan uang lembur disesuaikan\ndengan ketentuan dalam pasal ini.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7.Pekerja bersedia untuk bekerja lembur dalam hal keadaan sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jika pada saat tertentu atau berulang kali ataupun pada waktu – waktu\ntertentu ada pekerjaan tertumpuk dan harus sudah diselesaikan dan tidak dapat\nditangguhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dalam keadaan mendesak, seperti kebakaran, kebanjiran dan apabila\npekerjaan tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat ditanggugkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk memenuhi rencana produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Izin Dengan Mendapatkan Upah Dan Tanpa Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Izin tidak masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepayperc\">\u003Cp>a.Pengusaha memberikan izin tidak masuk kerja dengan mendapatkan upah penuh\nadalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Pekerja melaksanakan pernikahan dirinya: 3 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pekerja mempunyai hajat (mengkhitankan,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mengawinkan anaknya) : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Pekerja membaptiskan anaknya yang sah: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>(4)Istri pekerja melahirkan: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cp>(5)Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>●Istri \u002F suami pekerja : 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>●Anak kandung pekerja: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>●Ayah \u002F ibu kandung: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>●Ayah \u002F ibu mertua: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>●Anggota keluarga dalam satu rumah: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Mengikuti kegiatan serikat pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : SANKSI – SANKSI TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Bentuk Sanksi Dan Hukum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pada prinsipnya pekerja yang melakukan pelanggaran – pelanggaran tata\ntertib dan disiplin kerja akan dikenakan sanksi \u002F hukuman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sanksi atau hukuman berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>●Peringatan secara lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>●Peringatan tertulis I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>●Peringatan tertulis II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>●Peringatan tertulis Iii\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>●Pemutusan hubungan kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Peringatan Lisan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan dapat memberikan peringatan lisan atau teguran kepada setiap\npekerja yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Masuk pulang kerja tanpa melalui jalan masuk atau keluar yang sudah\nditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Datang terlambat atau tidak mengisi daftar hadir absen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Berlaku kurang santun atau tidak berpakaian rapi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Berada di luar tempat kerja tanpa ada kepentingan dinas pada waktu jam\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tidak dapat bekerja sama dengan teman sekerja atau dengan atasannya\nsehingga mengganggu kelancaran produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Melanggar peraturan waktu istirahat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan pada\nwaktu kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Peringatan Tertulis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan dapat memberikan peringatan tertulis kepada pekerja bila\nmelakukan perbuatan antara lain :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang sudah mendapatkan teguran lisan masih melakukan pelanggaran\n.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja malas dan melakukan kewajiban secara serampangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja dalam menjalankan tugasnya sering melanggar peraturan instruksi\n– instruksi atau perintah yang layak dan tidak mematuhi disiplin\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja membawa keluar barang – barang perusahaan dari lingkungan pabrik\ntanpa izin perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Melakukan istirahat disaat jam kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Waktu bertugas bercakap – cakap, bergerombol atau tidur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Menolak adanya pemeriksaan terhadap dirinya oleh petugas yang berwenang di\ndalam perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Mengabaikan atau melalaikan akan tugas pekerjaan sehingga menimbulkan\nkerugian di dalam perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Menolak perintah kerja lembur dari perusahaan walaupun perintah tersebut\ntelah disepakati bersama mengingat situasi yang mendadak serta perintah\ntersebut layak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Pekerja yang tidak masuk kerja tanpa keterangan atau mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Memberikan isu -isu negatif tentang perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Proses Pemberian Peringatan Lisan Dan Tertulis Serta Masa\nBerlaku Peringatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Peringatan lisan terdiri dari I, II, III dan jangka waktu disesuaikan\ndengan kondisi dan situasi perusahaan saat itu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Apabila sampai pada peringatan lisan III pekerja masih melakukan\npelanggaran maka kepadanya akan diberikan peringatan tertulis I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Peringatan tertulis terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Peringatan I, dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Peringatan II, dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Peringatan III, dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dalam memberikan surat peringatan I, II, III tersebut pada ayat 3 akan\ngugur bila masa yang ditentukan terlampaui dan selama masa tersebut karyawan\nyang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran lagi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Surat peringatan berlaku untuk satu kasus dan tidak berlaku untuk kasus\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Terlepas dari konsekuensi hukumannya tindakan – tindakan indisipliner\nakan dipertimbangkan dengan sifat dan berapa besar pelanggaran dengan macam\nperhitungan tingkat pertanggungjawaban dari karyawan yang bersangkutan maka\nseorang karyawan dapat langsung diberikan surat peringatan ke III tanpa\nmemperhatikan surat – surat peringatan berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Surat peringatan harus ditandatangani oleh pekerja yang bersangkutan dan\nbersedia untuk tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran lagi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Apabila pekerja sudah dapat surat peringatan tertulis III masih melakukan\npelanggaran lagi sebelum masa \u002F jangka waktu terlampaui seperti pada ayat (5),\nmaka pekerja tersebut dikenakan skorsing dengan mendapat upah 50% adapun waktu\nlamanya skorsing ditentukan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Apabila pekerja yang melakukan pelanggaran \u002F kesalahan terdapat unsur\ndisengaja \u002F ceroboh sehingga menimbulkan kerugian perusahaan maka pekerja yang\nbersangkutan disamping mendapatkan surat peringatan tertulis juga diharuskan\nmembayar denda administratif, cara pembayaran denda tersebut dimusyawarahkan\nterlebih dahulu dengan pekerja yang bersangkutan dengan jaminan pengurus\nserikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Pekerja yang melakukan pelanggaran \u002F kesalahan lagi setelah mendapatkan\nperingatan tertulis III yang masa berlakunya belum berakhir maka kepadanya\ndapat diberikan pemutusan hubungan kerja (PHK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Tindakan Skorsing Menuju PHK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pekerja yang mendapat surat peringatan III atau terakhir bisa segera\ndiberhentikan dari tugas jabatannya dengan status pemberhentian sementara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Dengan pertimbangan kelancaran produksi. Jajaran Staf \u002F Kepala Bagian,\nManajer dapat mengambil keputusan lebih lanjut dengan pekerja yang bersangkutan\ndengan mempertimbangkan saran dari PSP SPN PT. Tritex.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk keputusan yang ditentukan oleh Manjer dapat dibatalkan oleh Dirrksi,\napabila pada saat keputusan diambil kepada pekerja yang bersangkutan, Direksi\ntidak ada tempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : BANTUAN SOSIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Bantuan Sosial Oleh Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cp>1.Perusahaan akan memberikan bantuan sosial kepada pekerja \u002F karyawan\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja wanita melahirkan: Rp. 100.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Istri pekerja melahirkan maksimal 3 anak: Rp. 100.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpayamount\">\u003Cp>c.Istri \u002F suami pekerja meninggal dunia: Rp. 150.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Anak pekerja meninggal dunia maksimal 2 dunia: Rp. 150.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Pekerja meninggal dunia: Rp. 200.000\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f.Rawat inap pekerja: Rp. 200.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Rawat inap anak dan istri: Rp. 150.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Orang tua dan mertua meninggal dunia: Rp. 100.00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Dari serikat pekerja dalam memberikan bantuan sosial kepada anggota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Setiap karyawan harus mengajukan surat keterangan bila ingin mengambil\nbantuan sosial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : TUNJANGAN, PERIBADAHAN, JAMINAN SOSIAL DAN HARI LIBUR RESMI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Tunjangan Seragam\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan memberikan seragam kerja 1 (satu) stel setiap tahun dan diberikan\nsetiap bulan Juli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Fasilitas Tempat Peribadahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana untuk peribadahan yang layak\nberupa tempat untuk melakukan ibadah sholat di lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Kegiatan Kerja Di Luar Jam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan mendukung kegiatan pekerja di luar jam kerja yang bersifat\npositif, khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan peningkatan profesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha memberikan bantuan dana atau fasilitas untuk mengembangkan\nkegiatan olahraga dan kesenian dan mempertimbangkan situasi, kondisi serta\nkemampuan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Jaminan Sosial Dan Kesejahteraan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>1.Semua pekerja wajib diikutkan dalam program JAMSOSTEK sesuai dengan UU No\n3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>2.Untuk pelayanan kesehatan terhadap pekerja perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menyediakan 2 orang dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk memberikan obat ada surat pengantar dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>3.Bilamana pekerja atau keluarga (istri atau suami dan anak yang sah)\napabila masuk rumah sakit, perusahaan akan memberikan bantuan dengan syarat\nmenyerahkan surat keterangan dari rumah sakit yang bersangkutan memulai bagian\npersonalia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.Adapun untuk ketentuan ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut melalui\nkesepakatan fr gan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Waktu Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang dilakukan lebih dari 7 jam\ndalam sehari dan 40 jam seminggu atau kerja yang dilakukan pada hari libur\nmingguan dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja, diberikan upah lembur sesuai\nperaturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja bersedia bekerja lembur menurut yang ditetapkan oleh perusahaan\natau dalam keadaan mendesak seperti kebakaran, kebanjiran dan apabila pekerja\ntidak diselesaikan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan, untuk memenuhi\ntarget produksi dan apabila tidak dilembur hasilnya akan cacat dan kualitasnya\nmenurun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pekerja yang tidak bisa melaksanakan kerja lembur makan harus melaporkan\ndahulu kepada pimpinan \u002F izin pimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Subsidi Makanan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvoucherstype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>Perusahaan memberikan subsidi makan kepada semua pekerja \u002F karyawan di PT.\nTritex Pekalongan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Subsidi Shift Malam\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Setiap pekerja \u002F karyawan yang bekerja pada shift malam berhak mendapatkan\nsubsidi 1 sachet susu, yang disediakan oleh perusahaan (akan direalisasikan\npada awal September 2012) dalam peningkatan produktivitas kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Hari Raya Dan Hari Libur Resmi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Pada hari libur resmi semua pekerja yang bekerja di perusahaan berhak\nmendapatkan istirahat dengan upah penuh sebagaimana biasa tanpa membedakan\nstatus pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Hari libur dan hari besar dalam satu tahun ditetapkan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tahun Baru Hijriyah (1 Muharam): 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tahun Baru Masehi (1 Januari): 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Maulid Nabi Muhammad SAW: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Isro’ Mi’roj : 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Hari Raya Nyepi: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Hari Raya Waisak: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Hari Raya Idul Fitri: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Hari Raya Idul Adha: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Hari Natal: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Wafat Isa Almasih: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Kenaikan Isa Almasih: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.HUT Proklamasi Kemerdekaan RI: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Hari Raya Imlek: 1 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Hari libur resmi diatas jatuh bukan pada hari istirahat mingguan, maka\npekerja berhak mendapatkan upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pada hari libur resmi yang jatuh bukan pada hari libur \u002F istirahat\nmingguan dan pekerja dipekerjakan, maka upahnya dihitung lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Karena alasan teknis perusahaan yang mana beberapa departemen yang karena\nsifat pekerjaannya tidak dapat ditinggalkan baik oleh sebagian maupun oleh\nseluruh karyawan maka pada hari – hari besar resmi pemerintah dapat\ndinyatakan masuk kerja kecuali Hari raya Idul Fitri, Adha dan HUT Kemerdekaan\nRI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Hari libur resmi pemerintah yang jatuh pada hari jum’at atau hari\nistirahat karyawan diatur sesuai undang – undang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : Cuti Hamil, Keguguran, Dan Cuti Haid\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1.Bagi pekerja wanita yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil selama 3\nbulan dengan mendapat upah penuh sesuai dengan peraturan perundang – undangan\nyang berlaku\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2.Bagi yang akan menggunakan cuti hamil tersebut harus mengajukan permohonan\nterlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan dengan disertai surat keterangan\ndokter atau bidan yang merawatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>3.Bagi pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan, diberikan cuti\nsesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan yang merawatnya dan\nmendapatkan upah penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>4.Pekerja wanita berhak atas cuti haid selama 2 hari kerja yaitu hari\npertama dan kedua dengan mendapatkan upah penuh. Apabila cuti haid tidak\ndigunakan maka diganti dengan uang pembalut Rp. 50.000,-\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Upah Selama Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila pekerja sakit dengan menggunakan surat keterangan dokter maka\nupahnya dibayar penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>2.Apabila pekerja sakit dalam jangka waktu lama dan dapat dibuktikan dengan\nsurat keterangan dokter maka upahnya dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Tiga bulan pertama dibayar: 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tiga bulan kedua dibayar: 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tiga bulan ketiga dibayar: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tiga bulan keempat dibayar: 25%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>3.Dan apabila setelah 12 bulan ternyata pekerja yang bersangkutan belum\nmampu untuk bekerja maka dilaksanakan menurut prosedur UU No. 12 Tahun 1964\npada per Men No. 03\u002FMEN\u002F1996.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>Perusahaan tiap tahun akan memberikan tunjangan hari raya kepada seluruh\npekerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>BAB IX : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Sebab – Sebab Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka ditempuh sesuai dengan Undang\n– Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya perusahaan menghindari PHK, namun\napabila upaya ini tidak membawa kepada hasil yang lebih baik sehingga\nmemungkinkan adanya PHK tidak dapat dihindari, maka penyelesaiannya sesuai\ndengan perundang – undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Sebab – Sebab Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pemutusan hubungan kerja terjadi karena :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pemutusan hubungan kerja karena permohonan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Diberhentikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Diberhentikan perusahaan secara horman yaitu bagi karyawan yang sudah\nlansia \u002F masa pensiun (umur 55 tahun) dan diberikan pesangon sesuai dengan\nperaturan perundang – undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Meninggal Dunia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Apabila pekerja meninggal dunia maka keluarga ahli waris pekerja akan\ndiberikan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Santunan dari jamsostek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Santunan kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Jaminan hari tua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Uang pesangon dan uang jasa dari perusahaan minimal besarnya uang pesangon\ndan uang jasa sebagaimana yang diatur dalam peraturan Undang – Undang\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Diberhentikan Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan pelanggaran, pengusaha dapat melakukan pemutusan\nhubungan kerja dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang – Undang\nKetenagakerjaan, apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Melanggar larangan – larangan yang tercantum pada Bab IV pasal 16 dalam\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja tidak masuk kerja dalam waktu 5 (lima) hari berturut – turut\ntanpa keterangan tertulis dan dengan bukti yang sah telah dipanggil oleh\npengusaha sebanyak 2 (dua) kali, pekerja tersebut dianggap mengundurkan diri\nsesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tidak mampu melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya disebabkan oleh\nfaktor – faktor kesehatan dalam hal ini harus dinyatakan oleh dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Karena penyakitnya dan untuk menjaga kesehatan sesame pekerja, pekerja\nmenolak diperiksa oleh dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Perusahaan mengalami keadaan yang sulit dan tidak dapat dihindari seperti\nhalnya kerugian besar, kekurangan bahan baku, terkena bencana alam dan lain –\nlain, sehingga peril diperkecil yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang \u002F\nakuntan publik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Uang pesangon dan uang jasa karena pelanggaran tersebut tetap mengacu pada\nketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : KELUH KESAH DAN SIKAP BAIK\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : Penyampaian Dan Penyelesaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan Serikat Pekerja bersepakat bahwa keluh kesah pekerja\ndiupayakan bersepakat diselesaikan secepatnya dengan musyawarah kekeluargaan\noleh atasannya langsung, bila belum baru pada manajer dan didampingi oleh\npengurus serikat pekerja. Cara penyampaian keluh kesah dilakukan sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Keluh kesah dan pengaduan pekerja yang menyangkut dengan pekerjaan\nterlebih dahulu diselesaikan dengan atasannya langsung (Karu, Ka. Shift) secara\nbertahap dari masing – masing produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Keluh kesah pengaduan pekerja menyangkut pembayaran upah terlebih dahulu\ndiselesaikan melalui juru bayarnya masing – masing apabila belum puas dapat\nnaik ke bagian personalia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Untuk masalah – masalah lainnya dapat disalurkan melalui serikat dan\npenyelesaiannya dengan pimpinan perusahaan dengan cara musyawarah mufakat dan\nmasing – masing pihak tidak memaksakan kepentingannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila masalah – masalah seperti pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini\nbelum dapat terselesaikan dengan pengusaha maka serikat pekerja dapat meminta\nalasan untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Apabila ternyata belum selesai\nmaka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan\nperundang – undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : Sikap Baik Antara Perusahaan Dengan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan selalu berusaha untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Meningkatkan serta memajukan semangat pekerja sesuai dengan fungsi dan\njabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mempertimbangkan dan berlaku baik terhadap semua persoalan antara\npengusaha dengan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pekerja memahami tugas dan kewajiban untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mematuhi perintah atasannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Meningkatkan produktivitas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mempunyai rasa tanggung jawab dalam memelihara dan pengakuan barang –\nbarang milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Membina kerja sama yang baik dengan teman kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Menyampaikan kepada atasannya saran – saran yang baik meliputi\npengertian sistem dan kondisi kerja serta upaya meningkatkan produksi dan\nkualitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : Kotak Saran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Perusahaan menyediakan kotak saran sebagai sarana komunikasi sejauh\npenyampaian langsung tidak memungkinkan dalam hal karyawan mengajukan pendapat,\nsaran dan usul.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Saran, pendapat dan usul yang tertampung dalam kotak saran setelah dengan\npertimbangan dari segi baik dan segi biaya, segi Teknik, daya guna dan hasil\nguna ternyata dapat dilaksanakan, maka kepada karyawan pemberian saran tersebut\nakan diberikan penghargaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : Ketentuan Peralihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Apabila di kemudian hari terdapat pihak – pihak yang menandatangani\nperjanjian ini mengundurkan diri atau meninggal dunia atau adanya penggantian\npengurus, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku sampai batas waktu\nyang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Hal – hal yang sudah diatur dalam Keputusan \u002F Peraturan Direksi yang\nmasih berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan isi\nPerjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan\ndiatur dalam Keputusan \u002F Peraturan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan\nPerjanjian Kerja Bersama ini dan Peraturan perundang – undangan\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Naskah Perjanjian Kerja Bersama ini akan dicetak dan diperbanyak dalam\nbentuk buku saku dan dibagikan kepada setiap pekerja atas biaya perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun sejak\ntanggal ditandatangani antara Pengusaha dan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-coverunion_trigger\">\u003Cp>2.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku bagi Pengusaha, Serikat Pekerja dan\nsemua Pekerja di PT. Bintang Triputratex (Tritex) Pekalongan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3.Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku dan diperpanjang sebelum\nPerjanjian Kerja yang baru disahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Apabila terjadi perbedaan penafsiran dari isi Perjanjian Kerja Bersama\nini, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, dan\napabila dalam musyawarah itu belum tercapai kesesuaian pendapat, maka akan\ndimintakan pendapat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIHAK – PIHAK YANG TELAH MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsinglesignatory\">\u003Cp>PIHAK PENGUSAHA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. BINTANG TRIPUTRATEX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>JL. A. YANI NO. 11-18 PEKALONGAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>JAP GUNAWAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur Utama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SUYANTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Wakil Direktur\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemother\">\u003Cp>PIHAK SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PSP SPN PT. BINTANG TRIPUTRATEX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>JL. A. YANI NO.11-18PEKALONGAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALFIAN SANTOSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BUSTANUL ARIFIN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbasignsinglesignatory":45,"cbamemother":49,"pensionfund":53,"disabilityfund":57,"contracttrial":59,"contracttrialperiod":63,"contractseverancepay":65,"contractseverancepay1":69,"sicknesspay":71,"maxsicknesspay":75,"maxsicknesspayperc":77,"sicknessmaxdays":79,"sicknessmaxdaysnr":83,"menstruationleave":85,"disabilitypay":89,"healthcareaccess":91,"healthcareaccessrelatives":95,"healthinsurance":99,"healthandsafetypolicy":101,"monitoring":105,"funeralpay":108,"funeralpaytype":110,"funeralpayamount":114,"paidmaternityleave":118,"paidmaternityleaveduration":122,"paidmaternityleavepay":124,"paidmaternityleavepayperc":126,"maternityotherclause":128,"paidpaternityleave":132,"paidpaternityleaveduration":136,"paidpaternityleavepay":139,"paidpaternityleavepayperc":141,"deathrelatives":143,"deathrelativesleave":147,"violence":149,"dayspweek_select":153,"dayspweek":157,"holidaysdays":159,"holidaysweeks":163,"bankholidays1":165,"PAIDLEAV_trigger":169,"holidaysfixed":172,"holidaysfixeddays":175,"SCHEDULE_trigger":179,"schedulesrestpw":183,"TRADEUNLEAV_trigger":185,"LOWWAGE_trigger":189,"LOWWAGE_government":193,"LOWWAGE_provision":195,"lowwageperiod":197,"lowwagetxt":199,"STRUCINCR_trigger":201,"wageincreasefirmperformance":205,"ONCERISE_trigger":207,"incidentalbonustype2":211,"OVERTIME_trigger":213,"overtimeallowancetype_general":217,"overtimeallowanceperc1_general":221,"overtimeallowancetype":225,"overtimeallowanceperc1":227,"overtimeallowancetype1":231,"SUNDAY_trigger":235,"sundayallowancetype":239,"sundayallowanceperc1":241,"sundayallowancetype1":245,"mealvouchers":247,"MEALALL_trigger":251,"mealvoucherstype1":253,"coverunion_trigger":255,"cbadate_end":259},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbasignsinglesignatory","PIHAK PENGUSAHA PT. BINTANG TRIPUTRATEX ","PIHAK PENGUSAHA\n\nPT. BINTANG TRIPUTRATEX\n\nJL. A. YANI NO. 11-18 PEKALONGAN\n\n\n\nJAP GUNAWAN\n\nDirektur Utama\n\n\n\nSUYANTO\n\nWakil Direktur",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"cbamemother","PIHAK SERIKAT PEKERJA PSP SPN PT. BINTAN","PIHAK SERIKAT PEKERJA\n\nPSP SPN PT. BINTANG TRIPUTRATEX\n\nJL. A. YANI NO.11-18PEKALONGAN\n\n\n\nALFIAN SANTOSO\n\nKetua\n\n\n\nBUSTANUL ARIFIN\n\nSekretaris",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"pensionfund","1.Semua pekerja wajib diikutkan dalam pr","1.Semua pekerja wajib diikutkan dalam program JAMSOSTEK sesuai dengan UU No\n3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.",{"bindId":58,"name":55,"text":56},"disabilityfund",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"contracttrial","1.Masa percobaan paling lama 3 bulan dan","1.Masa percobaan paling lama 3 bulan dan masa percobaan dihitung sebagai\nmasa kerja.",{"bindId":64,"name":61,"text":62},"contracttrialperiod",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"contractseverancepay","Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja","Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka ditempuh sesuai dengan Undang\n– Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya perusahaan menghindari PHK, namun\napabila upaya ini tidak membawa kepada hasil yang lebih baik sehingga\nmemungkinkan adanya PHK tidak dapat dihindari, maka penyelesaiannya sesuai\ndengan perundang – undangan yang berlaku.",{"bindId":70,"name":67,"text":68},"contractseverancepay1",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"sicknesspay","2.Apabila pekerja sakit dalam jangka wak","2.Apabila pekerja sakit dalam jangka waktu lama dan dapat dibuktikan dengan\nsurat keterangan dokter maka upahnya dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai\nberikut :\n\na.Tiga bulan pertama dibayar: 100%\n\nb.Tiga bulan kedua dibayar: 75%\n\nc.Tiga bulan ketiga dibayar: 50%\n\nd.Tiga bulan keempat dibayar: 25%",{"bindId":76,"name":73,"text":74},"maxsicknesspay",{"bindId":78,"name":73,"text":74},"maxsicknesspayperc",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"sicknessmaxdays","3.Dan apabila setelah 12 bulan ternyata ","3.Dan apabila setelah 12 bulan ternyata pekerja yang bersangkutan belum\nmampu untuk bekerja maka dilaksanakan menurut prosedur UU No. 12 Tahun 1964\npada per Men No. 03\u002FMEN\u002F1996.",{"bindId":84,"name":81,"text":82},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"menstruationleave","4.Pekerja wanita berhak atas cuti haid s","4.Pekerja wanita berhak atas cuti haid selama 2 hari kerja yaitu hari\npertama dan kedua dengan mendapatkan upah penuh. Apabila cuti haid tidak\ndigunakan maka diganti dengan uang pembalut Rp. 50.000,-",{"bindId":90,"name":55,"text":56},"disabilitypay",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"healthcareaccess","2.Untuk pelayanan kesehatan terhadap pek","2.Untuk pelayanan kesehatan terhadap pekerja perusahaan :\n\na.Menyediakan 2 orang dokter.\n\nb.Untuk memberikan obat ada surat pengantar dari perusahaan.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"healthcareaccessrelatives","3.Bilamana pekerja atau keluarga (istri ","3.Bilamana pekerja atau keluarga (istri atau suami dan anak yang sah)\napabila masuk rumah sakit, perusahaan akan memberikan bantuan dengan syarat\nmenyerahkan surat keterangan dari rumah sakit yang bersangkutan memulai bagian\npersonalia.",{"bindId":100,"name":55,"text":56},"healthinsurance",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"healthandsafetypolicy","4.Serikat pekerja mendukung Pengusaha da","4.Serikat pekerja mendukung Pengusaha dalam menjalankan kegiatan\nperencanaan, pengaturan, pengolahan, pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan\njalannya operasional perusahaan dan pengaturan pekerjaannya dalam hubungan\nkerja yang menjadi hak perusahaan. Selama tidak bertentangan dengan Perjanjian\nKerja Bersama ini, dalam hal :\n\na.Operasional (produk pemeliharaan dan sebagainya).\n\nb.Pedoman dan standar kerja (job description).\n\nc.Tata Tertib (disiplin kerja dan sebagainya\u002Fsepanjang tidak bertentangan\ndengan Perjanjian Kerja Bersama ini)\n\nd.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)",{"bindId":106,"name":107,"text":107},"monitoring","d.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)",{"bindId":109,"name":55,"text":56},"funeralpay",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"funeralpaytype","1.Perusahaan akan memberikan bantuan sos","1.Perusahaan akan memberikan bantuan sosial kepada pekerja \u002F karyawan\nsebagai berikut :\n\na.Pekerja wanita melahirkan: Rp. 100.000\n\nb.Istri pekerja melahirkan maksimal 3 anak: Rp. 100.000\n\nc.Istri \u002F suami pekerja meninggal dunia: Rp. 150.000\n\nd.Anak pekerja meninggal dunia maksimal 2 dunia: Rp. 150.000\n\ne.Pekerja meninggal dunia: Rp. 200.000\n\nf.Rawat inap pekerja: Rp. 200.000\n\ng.Rawat inap anak dan istri: Rp. 150.000\n\nh.Orang tua dan mertua meninggal dunia: Rp. 100.00",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"funeralpayamount","c.Istri \u002F suami pekerja meninggal dunia:","c.Istri \u002F suami pekerja meninggal dunia: Rp. 150.000\n\nd.Anak pekerja meninggal dunia maksimal 2 dunia: Rp. 150.000\n\ne.Pekerja meninggal dunia: Rp. 200.000",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"paidmaternityleave","1.Bagi pekerja wanita yang akan melahirk","1.Bagi pekerja wanita yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil selama 3\nbulan dengan mendapat upah penuh sesuai dengan peraturan perundang – undangan\nyang berlaku",{"bindId":123,"name":120,"text":121},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":125,"name":120,"text":121},"paidmaternityleavepay",{"bindId":127,"name":120,"text":121},"paidmaternityleavepayperc",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"maternityotherclause","3.Bagi pekerja wanita yang mengalami keg","3.Bagi pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan, diberikan cuti\nsesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan yang merawatnya dan\nmendapatkan upah penuh.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"paidpaternityleave","a.Pengusaha memberikan izin tidak masuk ","a.Pengusaha memberikan izin tidak masuk kerja dengan mendapatkan upah penuh\nadalah :\n\n(1)Pekerja melaksanakan pernikahan dirinya: 3 hari\n\n(2)Pekerja mempunyai hajat (mengkhitankan,\n\nmengawinkan anaknya) : 2 hari\n\n(3)Pekerja membaptiskan anaknya yang sah: 2 hari\n\n(4)Istri pekerja melahirkan: 2 hari",{"bindId":137,"name":138,"text":138},"paidpaternityleaveduration","(4)Istri pekerja melahirkan: 2 hari",{"bindId":140,"name":134,"text":135},"paidpaternityleavepay",{"bindId":142,"name":134,"text":135},"paidpaternityleavepayperc",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"deathrelatives","(5)Kematian ●Istri \u002F suami pekerja : 2 h","(5)Kematian\n\n●Istri \u002F suami pekerja : 2 hari\n\n●Anak kandung pekerja: 2 hari\n\n●Ayah \u002F ibu kandung: 2 hari\n\n●Ayah \u002F ibu mertua: 2 hari\n\n●Anggota keluarga dalam satu rumah: 2 hari",{"bindId":148,"name":145,"text":146},"deathrelativesleave",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"violence","16.Berkelahi dengan sengaja di lingkunga","16.Berkelahi dengan sengaja di lingkungan pabrik.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"dayspweek_select","1.Dengan mempertimbangkan undang – undan","1.Dengan mempertimbangkan undang – undang yang berlaku, maka hari hari\nkerja perusahaan adalah 6 (enam) hari kerja salam seminggu yaitu mulai hari\nSabtu s\u002Fd Kamis.",{"bindId":158,"name":155,"text":156},"dayspweek",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"holidaysdays","3.Setiap masa kerja yang masa kerjanya 1","3.Setiap masa kerja yang masa kerjanya 1 (satu) tahun berhak atas cuti\ntahunan selama 12 hari kerja dengan pengaturan waktunya sebagai berikut :",{"bindId":164,"name":161,"text":162},"holidaysweeks",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"bankholidays1","2.Pada hari besar resmi pemerintah, peru","2.Pada hari besar resmi pemerintah, perusahaan dinyatakan libur.",{"bindId":170,"name":161,"text":171},"PAIDLEAV_trigger","3.Setiap masa kerja yang masa kerjanya 1 (satu) tahun berhak atas cuti\ntahunan selama 12 hari kerja dengan pengaturan waktunya sebagai berikut :\n\na.Bersama – sama selama 9 (sembilan) hari pada hari raya Idul Fitri.\n\nb.Sisa cuti sebanyak 3 (tiga) hari dapat diambil oleh pekerja dan cara\nmengajukan pada pihak perusahaan dengan catatan tetap mendapat upah penuh (cuti\n3 hari bisa diambil berturut – turut).",{"bindId":173,"name":161,"text":174},"holidaysfixed","3.Setiap masa kerja yang masa kerjanya 1 (satu) tahun berhak atas cuti\ntahunan selama 12 hari kerja dengan pengaturan waktunya sebagai berikut :\n\na.Bersama – sama selama 9 (sembilan) hari pada hari raya Idul Fitri.",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"holidaysfixeddays","a.Bersama – sama selama 9 (sembilan) har","a.Bersama – sama selama 9 (sembilan) hari pada hari raya Idul Fitri.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"SCHEDULE_trigger","1.Setelah bekerja selama 6 (enam) hari b","1.Setelah bekerja selama 6 (enam) hari berturut – turut, pekerja diberikan\nistirahat selama 1 (satu) hari yaitu hari Jum’at.",{"bindId":184,"name":181,"text":182},"schedulesrestpw",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"TRADEUNLEAV_trigger","6.Pada prinsipnya perusahaan memberikan ","6.Pada prinsipnya perusahaan memberikan dispensasi kepada pengurus SPN untuk\nmengikuti kegiatan \u002F urusan serikat kerja tanpa mengurangi upah penuh (yang\ndiajukan secara formal).",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"LOWWAGE_trigger","3.Dasar perhitungan upah pokok adalah ke","3.Dasar perhitungan upah pokok adalah ketentuan upah minimum pemerintah \u002FUMK\nditambah dengan tunjangan – tunjangan, termasuk tunjangan prestasi, premi\novertime (lembur) dan tunjangan jabatan.",{"bindId":194,"name":191,"text":192},"LOWWAGE_government",{"bindId":196,"name":191,"text":192},"LOWWAGE_provision",{"bindId":198,"name":191,"text":192},"lowwageperiod",{"bindId":200,"name":191,"text":192},"lowwagetxt",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"STRUCINCR_trigger","1.Kenaikan upah diadakan dengan pertimba","1.Kenaikan upah diadakan dengan pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut\n:\n\na.Prestasi kerja\n\nb.Loyalitas dan kesetiaan\n\nc.Kehadiran dan disiplin kerja\n\nd.Masa kerja\n\ne.Kejujuran, ketaatan kerja sama dan tanggung jawab.",{"bindId":206,"name":203,"text":204},"wageincreasefirmperformance",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"ONCERISE_trigger","Perusahaan tiap tahun akan memberikan tu","Perusahaan tiap tahun akan memberikan tunjangan hari raya kepada seluruh\npekerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.",{"bindId":212,"name":209,"text":210},"incidentalbonustype2",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"OVERTIME_trigger","1.Perhitungan upah lembur diatur sesuai ","1.Perhitungan upah lembur diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang\nberlaku (Kepmenaker No. Kep 72\u002FMEN\u002F1984) tanggal 31 Maret 1984 yaitu sebagai\nberikut :",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"overtimeallowancetype_general","a.Apabila kerja lembur dilakukan pada ha","a.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa :\n\n(1)Untuk kerja lembur jam pertama harus dibayar 1,5 (satu setengah) kali\nupah perjam.\n\n(2)Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar 2 (dua) kali upah\nperjam.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"overtimeallowanceperc1_general","(1)Untuk kerja lembur jam pertama harus ","(1)Untuk kerja lembur jam pertama harus dibayar 1,5 (satu setengah) kali\nupah perjam.",{"bindId":226,"name":219,"text":220},"overtimeallowancetype",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"overtimeallowanceperc1","(2)Untuk setiap jam kerja lembur berikut","(2)Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar 2 (dua) kali upah\nperjam.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"overtimeallowancetype1","6.Untuk jajaran staf dan manajemen perhi","6.Untuk jajaran staf dan manajemen perhitungan uang lembur disesuaikan\ndengan ketentuan dalam pasal ini.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"SUNDAY_trigger","b.Apabila kerja lembur dilakukan pada ha","b.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari resmi \u002F hari minggu adalah :\n\n(1)Untuk setiap jam dalam batas 7 jam harus dibayar upah 2 kali perjam.\n\n(2)Untuk kerja lebih dari 7 jam maka kelebihan dari 7 jam tersebut dibayar 3\nkali upah perjam.",{"bindId":240,"name":237,"text":238},"sundayallowancetype",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"sundayallowanceperc1","(1)Untuk setiap jam dalam batas 7 jam ha","(1)Untuk setiap jam dalam batas 7 jam harus dibayar upah 2 kali perjam.",{"bindId":246,"name":233,"text":234},"sundayallowancetype1",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"mealvouchers","Perusahaan memberikan subsidi makan kepa","Perusahaan memberikan subsidi makan kepada semua pekerja \u002F karyawan di PT.\nTritex Pekalongan.",{"bindId":252,"name":249,"text":250},"MEALALL_trigger",{"bindId":254,"name":249,"text":250},"mealvoucherstype1",{"bindId":256,"name":257,"text":258},"coverunion_trigger","2.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku b","2.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku bagi Pengusaha, Serikat Pekerja dan\nsemua Pekerja di PT. Bintang Triputratex (Tritex) Pekalongan.",{"bindId":260,"name":261,"text":262},"cbadate_end","1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku u","1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun sejak\ntanggal ditandatangani antara Pengusaha dan Serikat Pekerja.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>PT. Bintang Triputratex (Tritex) 2012\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2012-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2014-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → Belum diratifikasi\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Textil\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        None\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                    \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Alfian Santoso, Bustanul Arifin\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Not specified\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): →  %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Insufficient data\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-funeralpayamount\">\n                Minimum kontribusi pengusaha untuk penguburan\u002Fpemakaman: → IDR 150000.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → 9.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 →  per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[268],{"title":37,"slug":34},[270],{"type":271,"data":272},"call_to_action_body_block",{"title":273,"description":274,"variant":275,"link":276},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":273,"url":277,"description":273,"rel":278,"type":279},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[281],{"type":271,"data":282},{"title":273,"description":274,"variant":275,"link":283},{"title":273,"url":277,"description":273,"rel":278,"type":279},[]]