[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-berlian-sistem-informasi-dengan-serikat-pekerja-unit-kerja-pt-berlian-sistem-informasi":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":225,"content_type_view":226,"extra_breadcrumbs":227,"body":229,"body_blocks":240,"related_pages":244},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":223,"translations":224},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-berlian-sistem-informasi-dengan-serikat-pekerja-unit-kerja-pt-berlian-sistem-informasi","024a6934-9554-11e4-9ab6-001e0bbf9952","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-berlian-sistem-informasi-dengan-serikat-pekerja-unit-kerja-pt-berlian-sistem-informasi\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-berlian-sistem-informasi-dengan-serikat-pekerja-unit-kerja-pt-berlian-sistem-informasi\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Berlian Sistem Informasi Dengan Serikat Pekerja Unit Kerja PT. Berlian Sistem Informasi 2012 - 2014","ba_ID","IDN PT. Berlian Sistem Informasi - 2012","Indonesia - IDN PT. Berlian Sistem Informasi - 2012","IDN PT. Berlian Sistem Informasi - 2012 - Pelayanan ICT",{"name":43,"data":44},"68 - PT. Berlian Sistem Informasi.html","\n              \n              \n              \n              \n              \n              \u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New4\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. BERLIAN SISTEM INFORMASI dengan SERIKAT\nPEKERJA NIBA UNIT KERJA PT. BERLIAN SISTEM INFORMASI\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 1 : PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>PT. BERLIAN SISTEM INFORMASI yang berkedudukan di Jakarta untuk selanjutnya\ndisebut PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja Unit Kerja PT. BERLIAN SISTEM INFORMASI anggota dari SP\nNIBA, berkedudukan di Jakarta yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas\nTenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Timur tentang Pendaftaran\nSerikat Pekerja Perusahaan dengan nomor pencatatan 315\u002FOP.SP\nPT.BSI\u002FDFT\u002F03\u002FIX\u002FX\u002F2000 tanggal 16 Oktober 2000 untuk selanjutnya disebut\nSERIKAT PEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 2 : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>2.1 : Ruang Lingkup Kesepakatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>2.1.1 Telah dipahami dan disetujui bersama baik oleh PERUSAHAAN maupun\nSERIKAT PEKERJA bahwaPKB ini terbatas dan hanya berlaku untuk hal-hal umum\nsaja, seperti termaksud dalam kesepakatan ini. PERUSAHAAN dan SERIKAT PEKERJA\nmemiliki hak-hak lainnya yang diatur atau dilindungi oleh Peraturan\nPerundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaredifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityexcludedtrigger\">\u003Cp>2.1.2 Telah dipahami dan disetujui bersama, baik oleh PERUSAHAAN maupun\nSERIKAT PEKERJA bahwaPKB ini berlaku untuk PEKERJA, SERIKAT PEKERJA dan\nPERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.2 : Istilah-Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.1PERUSAHAAN: ialah PT. Berlian Sistem Informasi (BSI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.2 SERIKAT PEKERJA: ialah Serikat PEKERJA Unit Kerja BSI anggota dari\nSerikat PEKERJA Niaga,Bank, Asuransi, Jasa dan Profesi (SP NIBA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.3 PEKERJA: ialah setiap orang yang bekerja pada PERUSAHAAN dan menerima\nupah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.4 CALON PEKERJA: ialah PEKERJA yang menjalani masa percobaan dan belum\ndiangkat sebagaimenjadi PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.5 ATASAN PEKERJA: ialah orang yang bertanggung jawab langsung terhadap\nkinerja maupun perilaku PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.6 KEPALA DIVISI: ialah orang yang bertanggung jawab atas divisi dimana\nPEKERJA ditempatkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.7 UPAH: ialah pendapatan bulanan yang diterima oleh PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.8 HARI KERJA: ialah hari-hari kerja yang ditentukan dimana PEKERJA\ndiwajibkan berada ditempat kerja untuk melakukan pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.9 JAM KERJA: ialah jam-jam kerja yang ditentukan dimana PEKERJA\ndiwajibkan berada ditempat kerja untuk melakukan pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.10 LEMBUR: ialah bekerja di luar JAM KERJA dan harus mendapat\npersetujuan dari PERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.11 HARI LIBUR KERJA: ialah hari libur nasional yang ditetapkan oleh\nPemerintah atau hari libur yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.12 MANGKIR: ialah tidak masuk kerja tanpa alasan yang disetujui oleh\nPERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.13 KABUR: ialah meninggalkan pekerjaan pada JAM KERJA tanpa alasan yang\ndisetujui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.14 STAFF: ialah PEKERJA selain Office Boy atau Driver\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.15 NON-STAFF: ialah PEKERJA yang meliputi office Boy atau Driver\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2.16 PIHAK YANG BERWAJIB: ialah Polisi, Jaksa, Penyidik Pegawai Negeri\nSipil, dan Majelis Hakim Pengadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.3 : Kewajiban Perusahaan Dan Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>2.3.1 Telah dipahami dan disetujui bersama oleh PERUSAHAAN dan SERIKAT\nPEKERJA bahwa kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung Jawab yang\nsama, baik secara bersama-sama ataupun terpisah untuk menyebarluaskan dan\nmenjelaskan kepada PEKERJA dalam melaksanakan isi PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3.2 Telah dipahami dan disetujui bersama oleh PERUSAHAAN dan SERIKAT\nPEKERJA untuk mentaati isi PKB ini dan menertibkan anggota-anggotanya dalam\nmelaksanakan isi PKB ini serta masing-masing pihak akan saling mengingatkan\napabila salah satu pihak tidak mengindahkan PKB tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3.3 PERUSAHAAN dan SERIKAT PEKERJA bertekad untuk bekerja sama dan\nmengusahakan suatu kemakmuran berdasarkan produktifitas, keharmonisan,\nketenangan dan ketertiban kerja di PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3.4 SERIKAT PEKERJA memberitahukan kepada PERUSAHAAN apabila ada rencana\nperubahan afiliasi dari SP NIBA atau induk organisasi serikat pekerja\nlainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.4 : Pengakuan Hak Perusahaan Dan Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>2.4.1 SERIKAT PEKERJA mengakui bahwa PERUSAHAAN mempunyai hak untuk\nrnengelola dan menjalankan usahanya, sepanjang tidak bertentangan dengan PKB\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4.2 PERUSAHAAN mengakui hak SERIKAT PEKERJA sebagai organisasi PEKERJA\nyang sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anggotanya baik secara\nbersama-sama maupun perorangan dalam masalah ketenagakerjaan dan hubungan\nkerja, sepanjang tidak bertentangan dengan PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4.3 SERIKAT PEKERJA mengakui bahwa PERUSAHAAN mempunyai hak menegur atau\nmemberi sanksi untuk setiap pelanggaran yang dilakukan PEKERJA dengan tetap\nmengacu pada ketentuan di dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2.5 : Definisi Pekerja Serta Hak Dan Kewajiban Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>2.5.1 PEKERJA menurut PKB ini terdiri dari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5.1.1 Pekerja Tetap yaitu PEKERJA yang terikat dalam suatu kerja dengan\nPERUSAHAAN, tidak termasuk Pekerja Kontrak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5.1.2 Pekerja Kontrak yaitu PEKERJA yang terikat dalam suatu kerja dengan\nPERUSAHAAN yang didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya pekerjaan\ntertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5.2 Penyebutan Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak dalam PKB ini adalah sama\nyaitu dengan menggunakan kata “PEKERJA” namun keberlakuan dari pasal-pasal\ndi dalam PKB ini terhadap Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak adalah sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5.2.1 Pekerja Tetap akan tunduk pada keseluruhan isi PKB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5.2.2 Pekerja Kontrak hanya akan tunduk pada keseluruhan BAB 1,\nkeseluruhan BAB 2, beberapa pasal di BAB 4 (Pasal 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6),\nbeberapa pasal di BAB 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1), beberapa pasal di BAB 6 (6.1,\n6.2, 6.3, 6.6), beberapa pasal di BAB 9 (9.1, 9.5),2.5.2.2. pasal 11.1.1.2 di\nBAB 11, beberapa pasal di BAB 12 (12.1, 12.4.3.1 (2) (3), 12.6, 12.7)\nkeseluruhan BAB 13, beberapa pasal di BAB 14 (14.1.4.1,14.2.1,14.2.3)\nkeseluruhan BAB 15 dan BAB 16 dari PKB ini dan sesuai dengan UU No. 13 Tahun\n2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5.3 Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak akan diatur terpisah dalam\nPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT\") masing-masing Pekerja Kontrak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>3.1 : Dispensasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>3.1.1 Keanggotaan SERIKAT PEKERJA adalah suka rela dan terbuka bagi PEKERJA\nsebagaimana yang didefinisikan di Pasal 2.5.1.1 PKB ini di lingkungan\nPERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1.2 PERUSAHAAN tidak dibenarkan melakukan tindakan yang merugikan\nPERUSAHAAN diluar JAM KERJA tugas organisasi SERIKAT PEKERJA, sepanjang tidak\nmengganggu tugas dan tanggung jawabnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.2 : Dispensasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>3.2.1 SERIKAT PEKERJA dapat mengadakan rapat dalam lingkungan PERUSAHAAN\ndiluar JAM KERJA dengan terlebih dahulu memperoleh ijin dari PERUSHAAAN dan\ntidak boleh mengganggu\u002Fmenghambat jalannya PERUSAHAAN dan bertanggung jawab\npenuh atas kegiatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2.2 SERIKAT PEKERJA dapat mengadakan kegiatan-kegiatan di dalam maupun di\nluar lingkungan PERUSAHAAN pada JAM KERJA dengan mengajukan permohonan untuk\nmendapat persetujuan PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3.3 : Fasilitas Untuk Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>3.3.1 PERUSAHAAN menyediakan rurangan dan perlengkapannya untuk kegiatan\nSERIKAT PEKERJA sesuai kemampuan PERUSAHAAN dan SERIKAT PEKERJA wajib merawat\ndengan sebaik-baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3.2 Media komunikasi yang ada dilingkungan PERUSAHAAN dapat dipergunakan\noleh SERIKAT PEKERJA setelah mendapat ijin dari PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3.3 Ruang Rapat dilingkungan PERUSAHAAN dapat dipergunakan untuk\nmengadakan kegiatan SERIKAT PEKERJA setelah mendapat ijin PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3.4 PERUSAHAAN akan memberikan bantuan untuk melakukan pemotongan uang\niuaran anggota SERIKAT PEKERJA dari UPAH.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 4 : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>4.1 : Penerimaan Dan Penempatan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PERUSAHAAN menempatkan PEKERJA dan atau menerima PEKERJA dengan\nmemperhatikan kepentingan PERUSAHAAN dan dengan mempersyaratkan pendidikan,\npengetahuan, keahlian\u002Fketerampilan dan kondisi kesehatan PEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.2 : Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>4.2.1 Setiap CALON PEKERJA harus menjalani masa percobaan kerja paling lama\n3 (tiga) bulan, terhitung sejak mulai bekerja dan diberitahukan secara\ntertulis.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4.2.2 CALON PEKERJA harus menandatangani perjanjian untuk tidak membuka\nrahasia PERUSAHAAN (non-disclosure agreement). Pendandatanganan perjanjian ini\ndilakukan sebelum menjalani masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2.3 Selama masa percobaan kerja, CALON PEKERJA maupun PERUSAHAAN bebas\nuntuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2.4 Jika Hubungan Kerja tidak diputuskan pada akhir masa percobaan kerja,\nCALON PEKERJA dianggap telah diterima sebagai PEKERJA, PERUSAHAAN akan\nmemberikan Surat Pengangkatan yang berisikan antara lain Jabatan dan UPAH.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.3 : Mutasi Promosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Apabila terdapat suatu jabatan yang lowong, PERUSAHAAN berhak untuk mencari\ndan menetapkan calon yang memenuhi persyaratan untuk jabatan tersebut,\ndiusahakan kesempatan pertama diberikan terlebih dahulu kepada PEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.4 : Mutasi Tugas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PERUSAHAAN berhak mengatur dan menunjuk serta melaksanakan mutasi tugas\nyaitu: memutasikan PEKERJA dari bagian yang satu kebagian yang lain dengan\nmemperhatikan kepentingan PERUSAHAAN dan mempertimbangkan hal-hal seperti yang\ntercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 32 ayat 2, yaitu: keahlian,\nketrampilan, bakat, minat, kemampuan, harkat, martabat, hak asasi, dan\nperlindungan hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.5 : Cara Mutasi Tugas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>4.5.1 Mutasi Tugas Biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.5.1.1 Permohonan mutasi tugas oleh PEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PEKERJA diharuskan mengisi formulir mutasi tugas dan diajukan kepada\nPERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.5.1.2 Mutasi Tugas atas keputusan PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERUSAHAAN memberitahukan mutasi tugas kepada PEKERJA melalui formulir\nmutasi tugas yang telah diisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.5.2 Mutasi Tugas Mendesak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERUSAHAAN memberitahukan Mutasi Tugas Mendesak kepada PEKERJA melalui\nformulir mutasi tugas yang telah diisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.6 : Syarat-Syarat Mutasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>4.6.1 Setiap Mutasi tidak mengurangi UPAH kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.6.2 Segala fasilitas dan atau ketentuan-ketentuan bagi PEKERJA yang\ndimutasikan akan disesuaikan dengan jabatan (kelas, posisi) atau tempat\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.6.3 Setiap dilakukan mutasi, harus disertai dengan Surat Keputusan Mutasi\ndari PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.6.4 Apabila ada penolakan mutasi dari PEKERJA dengan alasan yang tidak\ndapat diterima oleh PERUSAHAAN, PEKERJA yang bersangkutan dapat menyampaikan\nmelalui media keluh kesah seperti yang diatur dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4.7 : Pengakuan Masa Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Masa kerja dari PEKERJA dihitung sejak diterima sebagai CALON PEKERJA di\nPERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 5 : HARI KERJA DAN JAM KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>5.1 : Hari Kerja Dalam Seminggu\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cp>HARI KERJA dalam satu minggu adalah 5 (lima) HARI KERJA, 8 (delapan) jam\nsatu hari dan 40 (empat puluh) jam satu minggu, kecuali ditentukan lain yang\ndisesuaikan dengan kepentingan pekerjaan dan tidak melampaui 8 (delapan) jam\nsehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu dan mendapat ijin dari Suku Dinas\nTenaga Kerj a dan Transmigrasi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>5.2 : Jam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>5.2.1 Hari Senin s\u002Fd Jumatjam 08.00-17.00 dengan istirahat siangjam\n12.00-13.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2.2 Khusus hari Jumar, PERUSAHAAN memberikan kesempatan bagi PEKERJA\nuntukmeninggalkanpekerjaan mulai dari jam 11.45-12.00 dan dilanjutkan dengan\nistirahat siang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2.3 Apabila dalam Pelaksanaan terdapat penyesuaian JAM KERJA maka akan\ndiatur olehPERUSAHAAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>5.3 : Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3.1 PERUSAHAAN menganggap perlu dan PEKERJA bersedia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3.2 Bila ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3.3 Dalam keadaaan khusus (banjir, kebakaran, huru hara dan lain-lain),\nPERUSAHAAN dapat memerintahkan PEKERJA untuk LEMBUR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3.4 Jam 12:00 - 13:00 dan jam 17:00 - 18:00 adalah waktu istirahat dan\ntidak diperhitungkan sebagai LEMBUR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>5.4 : Perhitungan Upah Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>5.4.1 Perhitungan upah LEMBUR dihitung sesuai dengan ketentuan\nperundang-undangan yang berlaku (KEPMENAKER KEP. 102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>5.4.1.1 Perhitungan Upah-sejam : 1\u002F173 x UPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.4.1.2 HARI KERJA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Jam pertama: 1,5 x upah sejam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Jam selebihnya: 2 x upah sejam\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp>5.4.1.3 HARI LIBUR KERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk jam ke 9 (sembilan) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk jam ke 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) dibayar 4 (empat) kali upah\nsejam\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5.4.2 Upah LEMBUR tidak berlaku kepada PEKERJA kelas P1, P2, P3 dan\nseterusnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.4.3 PERUSAHAAN akan memberikan insentif bagi PEKERJA Kelas P1 dan P2 yang\nmelaksanakan pekerjaan di hari libur. Pengaturan terhadap hal ini akan\ndituangkan dalam Keputusan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.4.4 PERUSAHAAN akan memberikan uang makan bagi PEKERJA kelas P1, P2, P3\ndan seterusnyayang melaksanakan pekerjaan di hari libur sedikitnya 3 (tiga)\njam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 6 : PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>6.1 : Hari Libur Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>HARI LIBUR BEKERJA adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1.1 Hari Sabtu dan hari Minggu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1.2 Hari yang ditentukan Pemerintah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1.3 Hari yang ditetapkan PERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6.2 : Cuti Khusus\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>6.2.1 Cuti Terencana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PEKERJA mengisi formulir cuti dan diajukan 7 (tujuh) hari sebelumnya\ndisertai bukti-bukti yang meyakinkan PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2.2 Kepada PEKERJA diberikan ijin untuk meninggalkan pekerjaan dengan UPAH\npenuh tanpa dipotong hak cuti untuk keperluan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2.2.1 Apabila perlu mengikuti Wajib Militer, maka pelaksanaanya akan\ndiatur oleh PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2.2.2 Menunaikan Ibadah Haji atau Ziarah Keagamaanya hanya diberikan satu\nkali dan harus memberitahukan kepada PERUSAHAAN sekurang-kurangnya 1 (satu)\nbulan sebelum berangkat. Jumlah hari cuti khusus keagamaan ini diberikan dengan\njumlah maksimal 40 (empat puluh) hari kalender dan hanya dapat diberikan sesuai\ndengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI (PP. No. 8 Tahun 1981,\npasa1 6 ayat 4 dengan Surat Edaran No: SE-01\u002FMEN\u002F 1982). Lama hari cuti khusus\nkeagamaan yang diberikan tergantung jadwal keberangkatan\u002F kepulangan haji\nPEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2.3 Cuti Masal yang diumumkan pemerintah dan diberlakukan oleh PERUSAHAAN\nakan memotong cuti tahunan PEKERJA. Bagi PEKERJA yang belum mempunyai hak cuti\natau hak cutinya sudah habis akan memotong hak cuti tahunan berikutnya. Bila\nPEKERJA keluar PERUSAHAAN dan masih menyisakan hutang cuti akan dipotong\nperhitungan gajinya dengan dasar 1\u002F21 kali UPAH per bulan untuk setiap hari\ncuti terhutang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6.3 : Cuti Haid, Melahirkan Dan Gugur Kandungan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>6.3.1 Selama PEKERJA wanita melaksanakan cuti haid, melahirkan dan gugur\nkandungan UPAH dibayar penuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>6.3.2 Pada waktu haid diberikan cuti maksimum 2 (dua) HARI KERJA dengan\nmemberitahukan kepada PERUSAHAAN dan untuk hari keduanya PEKERJA wanita diminta\nuntuk membuat Surat Klarifikasi kepada HRD. Jika dipandang perlu HRD berhak\nmeminta PEKERJA wanita untuk memeriksakan diri ke dokter yang ditunjuk\nPERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>6.3.3 Cuti melahirkan diberikan kepada PEKERJA selama 3 (tiga) bulan, sesuai\nperaturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>6.3.3.1 Mengisi permohonan cuti yang disediakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3.3.2 Diajukan kepada PERUSAHAAN 7 (tujuh) hari sebelum cuti dimulai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3.3.3 Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter atau Bidan yang\nmerawatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.3.4 Cuti gugur kandungan diberikan kepada PEKERJA berdasarkan Surat\nKeterangan Dokter\u002FBidan yang merawatnya paling lama 1,5 (satu koma lima) bulan\nsetelah gugur kandungan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6.4 : Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>6.4.1 Selama PEKERJA melaksanakan Cuti Tahunan, UPAH dibayar penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cp>6.4.2 Setiap setelah 12 (dua belas) bulan PEKERJA bekerja, maka akan\ndiberikan Cuti Tahunan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Masa Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Hak Cuti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1-5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6-10 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>>=11 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20 hari kerja\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.4.3 Tambahan cuti tahunan sejumlah 1 (satu) hari kerja akan diberikan\nkepada pekerja kelas P1 dan P2 setiap melakukan pekerjaan di hari libur selama\n8 (delapan) jam terus menerus dalam 1 (satu) hari, apabila yang bersangkutan\ntidak mengambil haknya untuk mendapatkan insentif seperti yang diatur dalam\npasal 5.4.3 PKB ini. Tambahan cuti ini berlaku juga kepada kelas P3 dan SM yang\nmelakukan pekerjaan di hari libur selama 8 (delapan) jam terus menerus dalam 1\n(satu) hari. Sedangkan untuk kelas MG yang diharuskan melakukan pekerjaan di\nhari libur selama 8 (delapan) jam tems menerus dalam 1 (satu) hari dapat\nmemperoleh tambahan cuti sejumlah 1 (satu) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.4.4 Cuti Tahunan gugur bilamana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan\nmasa berlakunya pekerja tidak mempergunakan haknya, kecuali karena alasan\nperusahaan maka sisa cuti Tahunan tersebut dapat ditambahkan pada tahun\nberikutnya dengan batas maksimal 24 (dua puluh empat) hari kerja. Apabila\njumlah sisa cuti tersebut telah melebihi 24 (dua puluh empat) hari kerja maka\nperusahaan tidak dapat menunda cuti dari pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.4.5 Pekerja yang bermaksud mengambil hak Cuti Tahunan, diharuskan mengisi\nformulir permohonan cuti, dan diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.4.6 Hak pekerja atas Cuti Tahunan akan dipotong ½ (setengah) hari kerja\napabila pekerja tidak bekerja selama 2 (dua) jam atau lebih dalam 1 (satu)\nHhari kerja baik di pagi maupun sore hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6.5 : Hak- Hak Pekerja Dalam Hal Pekerja Ditahan Oleh Pihak Yang\nBerwajib\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hal terjadi penahanan oleh PIHAK YANG BERWAJIB terhadap pekerja,\nperusahaan akan memberikan bantuan atau UPAH dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5.1 Selama dalam tahanan sementara yang tidak ada hubungannya dengan\npengaduan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5.1.1 Pekerja tidak akan menerima UPAH tetapi akan menerima bamuan kepada\nkeluarga pekerja yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Untuk 1 orang tanggungan: 25% dari UPAH 1 (satu) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Untuk 2 orang tanggungan: 35% dari UPAH 1 (satu) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Untuk 3 orang tanggungan: 45% dari UPAH 1 (satu) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Untuk 4 orang tanggungan: 50% dari UPAH 1 (satu) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5.1.2 Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.5.1.1 diberikan paling\nlama 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5.1.3 Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja\nbila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Setelah 6 (enam) bulan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana\nmestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal\n6.5.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan\nberakhir dan pekerja dinyatakan bersalah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5.1.4 Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam)\nbulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.5.1.2 dan pekerja dinyatakan tidak\nbersalah oleh PIHAK YANG BERWAJIB maka perusahaan akan mempekerjakan pekerja\nkembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5.1.5 PENGUSAHA akan membayar kepada pekerja yang mengalami pemutusan\nhubungan kerja sebagaimana dimaksud pasal 6.5.1.3 yang besarnya sesuai yang\ndiatur dalam UU ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5.2 Selama dalam tahanan sementara yang ada hubungannya dengan pengaduan\nperusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5.2.1 Pekerja yang ditahan karena pengaduan perusahaan atau menunggu\nKeputusan dari Pengadilan Negeri, dikenakan Tindakan Skorsing dengan menerima\n75% dari upah paling lama 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5.2.2 Perusahaan dapat mengajukan permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja\nsesuai dengan ketentuan UU No. 13 tahun 2003 jika pekerja telah dinyatakan\nbersalah dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.5.2.3 Pekerja yang dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala\ntuduhan berdasarkan putusan PIHAK YANG BERWAJIB, maka perusahaan wajib\nmemperkerjakan kembali pekerja dengan membayar UPAH penuh beserta hak lainnya\nyang seharusnya diterima pekerja terhitung sejak pertama pekerja ditahan dan\nperusahaan wajib mengembalikan nama baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6.6 : Perjalanan Dinas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>6.6.1 Perjalanan Dinas adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh PEKERJA\natas perintah dan tugas perusahaan Dalam melakukan Perjalanan Dinas PEKERJA\nakan mendapat Uang Dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.6.2Yang dimaksud Uang Dinas adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.6.2.1 Tunjangan Perjalanan Dinas berupa Uang Saku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.6.2.2 Biaya Perjalanan Dinas berupa Transportasi dan Hotel.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.6.3 Ketentuan mengenai perjalan Dinas bagi PEKERJA yang bertugas baik di\ndalam maupun di luar kotaatau diluar negeri ditetapkan dengan Surat Keputusan\nPERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 7 : UPAH, BONUS DAN THR\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>7.1 : Upah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cp>7.1.1 Komponen UPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Komponen UPAH terdiri dari Gaji Pokok.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7.1.2 PERUSAHAAN akan memberikan mnjangan tertentu yang diberikan kepada\nPEKERJA yang memiliki tugas tertentu. Hal ini akan ditetapkan berdasarkan\npertimbangan PERUSAHAAN dalam keputusan PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cp>7.1.3 Peninjauan UPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1.3.1 Peninjauan UPAH yang wajar akan dibicarakan terlebih dahulu antara\nPERUSAHAAN danSERIKAT KERJA.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasedate\">\u003Cp>7.1.3.2 Peninjauan UPAH Tahunan diberikan kepada PEKERJA setahun sekali\ndiberlakukan Setiap April, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>a.Ketentuan baru mengenai Upah Minimum yang dikeluarkan pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kemampuan keuangan PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Persentase (%) kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diambil dari Biro\nPusatStatistik (BPS) untuk wilayah DKI Jakarta yaitu sejak periode Januari\nsampai dengan Desember (periode 12 bulan).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7.1.4 Waktu Pembayaran Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap\nbulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.1.5 UPAH yang diterima PEKERJA dari PERUSAHAAN adalah UPAH sebelurn\ndipotong PajakPenghasilan (PPh 21).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>7.2 : Pemberian Bonus Dan THR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>7.2.1 BONUS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2.2.1 PERUSAHAAN akan memberikan bonus hasil kerja satu tahun buku\nsebelumnya kepadaseluruh PEKERJA dari hasil keuntungan PERUSAHAAN yang\njumlahnya akan ditentukan oleh kemampuan keuangan PERUSAHAAN dan hasil\nmusyawarah dengan SERIKAT PEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.PEKERJA yang mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan, akan tetapi\nkurang dari 12 (duabelas) bulan maka besarnya bonus akan diberikan atas\ndasar:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa Kerja (bulan) x Bonus \u002F 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.PEKERJA yang mempunyai masa kerja kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung\ndari tanggal 31 Maret tahun buku tidak akan diberikan\u002Ftidak mendapat bonus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bonus akan diberikan kepada PEKERJA yang pada saat pembayaran bonus masih\nmenjadi PEKERJA kecuali untuk PEKERJA yang memasuki usia pensiun yang akan\ndiperhitungkan secara proporsional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>7.2.2 TUNJANGAN HARI RAYA (THR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah THR keagamaan bagi PEKERJA di PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cp>7.2.2.1 THR akan diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>7.2.2.2 Besarnya THR adalah 1,2 (satu koma dua) kali UPAH\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>a.PEKERJA yang mempunyai masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung\nsampai dengan tanggal Hari Raya, akan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan,\nmaka besarnya THR akan diberikan atas dasar:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Masa kerja (bulan) x THR \u002F 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.PEKERJA yang mempunyai masa kerja kurang dari 3 (tiga) bulan sampai dengan\nHari Raya tidak akan diberikan\u002Fmendapat THR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2.2.3 THR akan diberikan kepada PEKERJA yang pada saat pembayaran THR\nmasih menjadi PEKERJA dan PEKERJA yang putus hubungan kerjanya paling lambat 30\n(tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 8 : RAWAT INAP DAN BEROBAT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>8.1 : Penggantian Biaya Rawat Inap Dan Berobat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>8.1.1 PEKERJA yang dalam menjalankan tugas pekerjaan mendapat kecelakaan\natau menderita sakit akan mendapat tunjangan Perawatan\u002FPengobatan dengan\nberpedoman Undang-Undang No. 3 tahun 1992 mengenai JAMSOSTEK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>8.1.2 PERUSAHAAN akan memberikan tunjangan perawatan\u002Fpengobatan mengenai\nhal-hal di bawah ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.2.1 Apabila PEKERJA menderita sakit yang memerlukan pengobatan,\nperawatan pada waktu menjalankan tugas PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.2.2 Apabila PEKERJA memerlukan perawatan\u002Fpengobatan karena sakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.2.3 Apabila suami\u002Fistri yang sah atau anak yang sah (maksimum 3 (tiga)\norang anak) dariPEKERJA perlu dirawat di rumah sakit karena sakit.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>8.1.2.4 Apabila PEKERJA atau suami\u002Fistri yang sah atau anak yang sah perlu\ndirawat di rumah sakit karena sakit, maka PERUSAHAAN akan memberikan tunjangan\nmaksimum 100% untukPEKERJA dan 85% dari jumlah biaya untuk suami\u002Fistri yang sah\natau anak yang sah denganketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>KELAS\u002FPANGKAT\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>RUANG RAWATAN\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>AGM - GM\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>VIP\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>P3 - MG\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kelas 1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>S1 - P2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kelas 2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Non Staff\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kelas 3 atau Kelas 2 (jika Kelas 3 tidak ada di rumah sakit yang\n        dituju\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.2.5 PERUSAHAAN akan memberikan tunjangan perawatan\u002F pengobatan kepada\nsuami PEKERJA sebagaimana disebutkan di dalam pasal 8.1.2.4 apabila suami\nPEKERJA sakit berkepanjangan dan tidak mampu mencari nafkah (misalnya\nlumpuh\u002Fstroke total, dan lain-lain).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.2.6 PEKERJA harus menyerahkan bukti keterangan tertulis dari instansi\nyang berwenang untuk pelaksanaan pasal 8.1.2.5 dan PERUSAHAAN akan melakukan\npengecekan terhadap kondisi sebenarnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.3 PERUSAHAAN tidak akan memberikan tunjangan perawatan\u002Fpengobatan\nsebagaimana yang disebutkan di dalam pasal-pasal di atas, apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.3.1 Biaya pengobatan dengan kuitansi yang tidak dilengkapi keterangan\nnomor telpon, alamat dan ijin praktek resmi dari Departemen Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.3.2 PEKERJA melakukan pemeriksaan kesehatan di luar negeri tanpa seizin\nPERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.3.3 Ongkos perawatan gigi, seperti pemasangan gigi emas atau gigi dari\nbahan khusus, gigi palsu atau pemasangan bridge, serta perawatan gigi lainnya\nyang tidak langsung berhubungan dengan pengobatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.3.4 Pemakaian obat-obatan yang dimaksud untuk penambahan nutrisi atau\nsusu, vitamin, dan lainnya yang tidak langsung berhubungan dengan\npengobatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.3.5 Ongkos perawatan\u002Fpengobatan suami dari PEKERJA, kecuali sebagaimana\nyang diatur dalam pasal 8.1.2.5 dan pasal 8.1.2.6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.3.6 Ongkos perawatan sehubungan dengan kehamilan, kelahiran normal\nmaupun caesar akan diberlakukan sebagaimana biaya pengobatan\u002Fperawatan pada\npasal 8.1.2.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.4 Ongkos perawatan\u002Fpengobatan yang ditanggung PERUSAHAAN mencakup\nhal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Jumlah ongkos perawatan\u002Fpengobatan yang diperlukan untuk sakit yang\ndiderita PEKERJA pada waktu menjalankan tugas PERUSAHAAN akan ditanggung\nseluruhnya oleh PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Apabila karena sakit tersebut terpaksa dirawat di Rumah Sakit, maka ongkos\nPerawatan akan ditanggung sejak mulai dirawat sampai sembuh. Apabila\nsuami\u002Fistri dan anak yang sah dan PEKERJA, sesuai dengan keluarga yang\nterdaftar pada PERUSAHAAN menderita sakit, maka Ongkos Perawatan\u002F Pengobatan\nyang diperlukan ditanggung 85 %.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Perawatan\u002FPengobatan gigi PEKERJA sendiri akan mendapat penggantian 100%,\nsedangkan suami\u002Fistri dan anak yang sah sesuai dengan keluarga terdaftar pada\nPERUSAHAAN mendapat penggantian 85%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Apabila menurut rekomendasi Dokter, PEKERJA yang bersangkutan harus\nmemakai kacamata, maka ongkos lensa biasa (tidak termasuk lensa berwarna) akan\ndiganti PERUSAHAAN dengan ketentuan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.1 Jumlah maksimal penggantian kacamata (bingkai dan lensa) adalah sebesar\nRp. 900.000 (sembilan ratus ribu Rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.2 Penggantian ini hanya bisa diberikan kepada PEKERJA 1 (satu) kali dalam\n2 (dua) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.PEKERJA yang hendak menyelesaikan penggantian ongkos Perawatan\u002F pengobatan\nharus menyerahkan kuitansi yang sah kepada PERUSAHAAN untuk diteliti dan\ndisetujui penggantiannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Ongkos rawat inap di Rumah Sakit akan diganti oleh PERUSAHAAN sesuai\ndengan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan khusus mengenai hal ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.5 Anak-anak PEKERJA yang telah terdaftar di PERUSAHAAN sebagai anak dari\nperkawinan yang sah, tidak akan mendapat ganti pengobatan\u002F perawatan lagi\napabila anak-anak tersebut telah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.5.1 Mencapai umur 23 (dua puluh tiga) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.5.2 Telah mempunyai penghasilan sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.5.3 Telah Menikah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cp>8.1.6 Apabila PEKERJA sakit dalam jangka waktu lama yang dapat dibuktikan\ndengan surat keterangan Dokter yang ditentukan oleh PERUSAHAAN, maka UPAH\nPEKERJA dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.6.1 4 (empat) bulan pertama, UPAH dibayar 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.6.2 4 (empat) bulan kedua, UPAH dibayar 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.6.3 4 (empat) bulan ketiga, UPAH dibayar 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1.6.4 Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari UPAH sebelum dilakukan\npemutusan hubungan kerja oleh PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>8.1.7 Apabila periode 12 (dua belas) bulan telah dilewati dan ternyata\nPEKERJA yang bersangkutan belum mampu bekerja kembali maka PERUSAHAAN dapat\nmelakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 13\nTahun 2003.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 9 : JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>9.1 : Jaminan Sosial\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>9.1.1 Jaminan Kecelakaan Dalam Hubungan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.1.1.1 Apabila PEKERJA mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja, maka\nharus segera melapor ke PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>9.1.1.2 Apabila PEKERJA mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja diberikan\nsantunan jaminan, seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang No.3 Tahun 1992\ntentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1993\ntentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta\nperubahannya, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04\u002FMEN\u002F 1993\ntentang Jaminan Kecelakaan Kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>9.1.2 PERUSAHAAN mengikut sertakan semua PEKERJA pada Program Jamsostek yang\nmeliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.1.2.1 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.1.2.2 Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.1.2.3 Jaminan Kematian (JKM)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>9.1.3 Tunjangan-tunjangan yang diterima dari Jamsostek tidak meniadakan\u002F\nmengurangi sumbangan lain yang berasal dari luar Jamsostek dan menjadi hak\nPEKERJA yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>9.1.4 Iuran Jamsostek\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iuran Jamsostek dihitung berdasarkan persentase UPAH yang diterima oleh oleh\nPEKERJA secara rutin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>PROGRAM JAMSOSTEK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>PERUSAHAAN\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>PEKERJA\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,24%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3,7%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2,0%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Jaminan Kematian (JKM)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,3%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>-\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9.2 : Pinjaman Uang\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PERUSAHAAN akan mengadakan fasilitas peminjaman uang kepada PEKERJA untuk\nmembantu meningkatkan kesejahteraan PEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9.3 : Bantuan Duka Cita (Bantuan Biaya Kematian)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>9.3.1 PEKERJA meninggal dunia, PERUSAHAAN memberi bantuan berupa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Biaya Pemakaman : Rp. 1.000.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang Duka: 1 x UPAH.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Karangan bunga\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>9.3.2 Keluarga PEKERJA meninggal dunia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.3.2.1 Suami\u002FIstri\u002FAnak:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang Duka: Rp. 1.000.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Karangan bunga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.3.2.2 Orang tua kandung atau mertua:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang Duka: Rp. 500.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Karangan bunga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9.4 : Tunjangan Perkawinan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PEKERJA yang melangsungkan perkawinan yang pertama kalinya secara sah, akan\nmenerima Tunjangan dari PERUSAHAAN dalam bentuk Tunjangan Perkawinan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Lamanya Bekerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Besarnya Tunjangan Perkawinan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Lebih dari 2 (dua) tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 500,000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 250,000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Tunjangan ini diberikan kepada PEKERJA setelah yang bersangkutan membuktikan\ndengan menyerahkan copy Surat Nikah kepada PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9.5 : Ibadah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PERUSAHAAN memberikan kesempatan dan ijin untuk menggunakan ruangan tertentu\ndalam melaksanakan ibadah\u002Fkegiatan bina rohani bagi para PEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9.6 : Kendaraan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PERUSAHAAN memberikan fasilitas kendaraan kepada PEKERJA yang akan diatur\ntersendiri dalam keputusan PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9.7 : Olahraga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PERUSAHAAN akan memberikan bantuan untuk terlaksananya kegiatan olahraga\nbagi PEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9.8 : Rekreasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PERUSAHAAN akan mengadakan Rekreasi bersama setahun sekali untuk seluruh\nPEKERJA beserta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.8.1 1 (satu) orang Istri\u002FSuami yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.8.2 Maksimum 3 (tiga) orang anak sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9.9 : Keluarga Berencana (KB)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>9.9.1 Program KB adalah merupakan salah satu bagian untuk menunjang\npeningkatan kesejahteraan PEKERJA, untuk itu perlu adanya peran Serta secara\naktif dari pihak PEKERJA dan PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.9.2 Untuk kelancaran program KB, PERUSAHAAN akan membantu sesuai dengan\nkemampuan yang ada, dengan memberikan jasa konsultasi dan pemasangan alat\nkontrasepsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9.10 : Bantuan Kemalangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PERUSAHAAN akan memberikan bantuan kepada PEKERJA yang tertimpa kemalangan\ndikarenakan bencana alam atau kebakaran apabila dianggap perlu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 10 : PROGRAM PELATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>10.1 : Program Pelatihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cp>10.1.1 PERUSAHAAN memberikan kesempatan kepada PEKERJA untuk mengikuti\npelatihan atau seminar menurut kebutuhan yang sesuai dengan bidang\npekerjaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>10.1.2 Dalam kondisi tertentu Perusahaan menugaskan PEKERJA untuk mengikuti\npelatihan atau seminar yang terkait dengan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.1.3 PEKERJA yang telah ditetapkan untuk mengikuti pelatihan, diwajibkan\nuntuk mengikuti kegiatan pelatihan hingga selesai kecuali ada pekerjaan\nmendesak dan mendapat ijin dari Kepala Divisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.1.4 PERUSAHAAN akan menyediakan transportasi dari kantor ke tempat\npelaksanaan pelatihan bila dianggap perlu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 11 : ABSENSI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>PEKERJA yang berhalangan masuk bekerja (absen) diwajibkan memberitahukan\nketidakhadirannya secepat mungkin pada PERUSAHAAN pada hari itu juga.Setelah\nmasuk bekerja kembali, diharuskan mengisi formulir yang tersedia dengan\nmendapatkan pengesahan dari PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>11.1 : Jenis Jenis Absensi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>11.1.1 ABSEN DENGAN ALASAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.1.1.1 SAKIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan sakit adalah sesuai dengan ketentuan dibawah ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Jumlah Hari Sakit\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Bukti Yang Sah\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 (satu) hari kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kuitansi Konsultasi Dokter pada hari yang sama\u002FSurat Keterangan\n      Dokter\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>> 1 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Surat Keterangan Dokter\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>a.Apabila PEKERJA sakit dalam jangka waktu lama secara terus menerus, maka\nupahnya akan dibayar dengan ketentuan seperti dimaksud dalam pasal 8.1.5 PKB\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Jika sakit tersebut diatas adalah karena kecelakaan kerja maka upah\npekerja dibayar dengan mengacu kepada UU No. 13 Tahun 2003 pasal 172.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.1.1.2 IJIN DENGAN UPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.IJIN NORMATIF\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>Ijin Normatif adalah ijin yang diberikan perusahaan kepada pekerja karena\nadanya keperluan untuk melaksanakan acara sehubungan dengan perkawinan,\nkemalangan dan\u002Fatau ibadah keagamaan sebagaimana disebutkan di bawah ini.Ijin\nNormatif ini hanya dapat diambil pada saat pelaksanaan acara\u002Fkejadian, dalam\nsuatu rangkaian (diawal dan diakhir). Ijin Normatif ini tidak dapat diambil\ndikemudian hari setelah pelaksanaan acara, kecuali apabila ada keperluan\nPERUSAHAAN yang mengharuskan pekerja untuk tetap bekerja pada waktu Ijin\nNormatif tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.1. Melangsungkan perkawinan: 5 (lima) hari kerja (dengan kondisi tidak\nterikat dalam perkawinan lainnya). Apabila tempat pelaksanaan perkawinan\nmemerlukan perjalanan beberapa hari, maka jumlah hari perjalanan pergi-pulang\ndihitung terpisah, sebanyak-banyaknya 2 (dua) hari kerja. PERUSAHAAN akan\nmemberikan perpanjangan 2 (dua) hari kerja ini setelah pekerja dapat memberikan\npenjelasan mengenai tempat dilaksanakannya perkawinan, seberapa jauh tempat\ntersebut dan transportasi apa yang digunakan oleh pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.2. Mengawinkan anak: 2 (dua) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.3. Mengkhitankan atau membaptiskan anak: 2 (dua) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.4. Istri\u002FSuami\u002FAnak\u002FOrang tua meninggal dunia: 5 (lima) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.5. Nenek\u002FKakek, Mertua Laki-laki\u002FPerempuan dan Saudara Kandung meninggal\ndunia: 3 (tiga) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>a.6. Istri melahirkan atau keguguran kandungan: 2 (dua) hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>a.7. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1 (satu) hari\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. IJIN UNTUK TUGAS PEMERINTAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1 PERUSAHAAN dapat memberikan ijin tidak masuk kerja dengan UPAH penuh\nkepada pekerja untuk tugas-tugas Pemerintah yang sifatnya nasional seperti :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pemilihan Umum, Sensus, Pengurusan KTP dan sebagainya yang harus dibuktikan\ndengan surat keterangan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2 PEKERJA pada dasamya diharuskan masuk kerja pada hari tersebut bila\ntugasnya (point b.1) telah selesai (selesai tugas pada jam-jam kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.3 Tanpa adanya pembuktian maka dikenakan sanksi MANGKIR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. IJIN KHUSUS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.1.1.3 SELAIN point 11.1.1.1 dan 11.1.1.2 berlaku sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UPAH akan dipotong dengan perhitungan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 \u002F 21 x upah untuk setiap hari absen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja diperbolehkan mengambil cuti tahunan sejumlah hari absen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.1.2 MANGKIR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.1.2.1 UPAH akan dipotong dengan perhitungan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u002F21 x UPAH untuk Setiap hari absen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.1.2.2 Untuk hal-hal yang diatur dalam Sanksi Disiplin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 12 : DISIPLIN DAN SANKSI DISIPLIN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>12.1 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>12.1.1 PERUSAHAAN dan PEKERJA wajib untuk menciptakan dan memelihara\ndisiplin yang baik sertamemahami hak, tugas, kewajiban serta tanggung jawab\nantara PEKERJA dan PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam menegakkan disiplin, PERUSAHAAN dan SERIKAT PEKERJA sepakat bahwa\ntujuanyang ingin dicapai adalah bersifat mendidik dan memperbaiki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Namun apabila pelanggaran yang dilakukan PEKERJA dikategorikan pelanggaran\nberat (seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun\n2003), maka PERUSAHAAN akan menggunakan haknya untuk memberikan sanksi berupa\npemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.2 PEKERJA harus mematuhi aturan, norma, larangan, ketentuan yang\ntercantum di dalam:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.2.1 Kode Etik Perusahaan (Code Of Conduct) yang disahkan oleh Dewan\nDireksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.2.2 Undang-undang yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.2.3 Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.2.4 Perjanjian lainnya antara PEKERJA dan PERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.2.5 Kebijakan dan atau Keputusan Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.3 Dalam menerapkan sanksi, PERUSAHAAN akan mempertimbangkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.3.1 Besar kecilnya pelanggaran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.3.2 Akibat yang ditimbulkan baik secara internal maupun ekstemal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.3.3 Pengaruhnya terhadap PEKERJA lainnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.3.4 Pengaruhnya terhadap lingkungan pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.3.5 Pengaruhnya terhadap kelangsungan penegakkan peraturan, disiplin\ndan tata tertib di lingkungan PERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.3.6 Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.3.7 Pendapat dari atasan PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1.3.8 Pendapat dari SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>12.2 : Jenis-Jenis Sanksi Disiplin\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>12.2.1 Surat Rencana Perbaikan (Corrective Plan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Rencana Perbaikan dibuat oleh PEKERJA atas perintah atasan langsung\natas suatu kesalahan\u002Fpelanggaran\u002Fkelalaian PEKERJA yang tidak termasuk kategori\npelanggaran yang mengharuskan dikeluarkannya surat peringatan tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketentuan Surat Rencana Perbaikan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Berisi komitmen rencana perbaikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Harus dievaluasi secara berkala\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Setelah periode evaluasi selesai maka harus dilaporkan perbaikan yang\ntelah terjadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.2.2 Surat Peringatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Peringatan adalah peringatan secara tertulis kepada PEKERJA karena:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.2.2.1 PEKERJA telah membuat Surat Rencana Perbaikan tetapi tidak\nmenunjukkan perbaikan yang diharapkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.2.2.2 PEKERJA melakukan kesalahan\u002Fkelalaian yang dikategorikan harus\ndikeluarkan peringatan tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.2.3 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.2.4 Tata cara PHK mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>12.3 : Penerapan Jenis-Jenis Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam pemberian sanksi disiplin, maka ditetapkan kategori sbb:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.3.1 Kategori pemberian Surat Rencana Perbaikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila terjadi pelanggaran yang termasuk kategori ini maka kepada PEKERJA\nakan diperintahkan untuk membuat Surat Rencana Perbaikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.3.2 Kategori pemberian Surat Peringatan Pertarna (SP1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila terjadi pelanggaran yang termasuk kategori ini maka kepada PEKERJA\ndapat diberikan sanksi berupa permintaan kepada PEKERJA untuk cuti dari bekerja\nselama-lamanya 6 (enam) HARI KERJA dengan memotong hak cuti yg bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.3.3 Kategori pemberian Surat Peringatan Kedua (SP2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila terjadi pelanggaran yang termasuk kategori ini maka kepada PEKERJA\nakan diberikan salah satu atau lebih dari sanksi berikut ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)PEKERJA diminta untuk cuti dari bekerja selama-lamanya 6 (enam) HARI\nKERJA dengan memotong cuti tahunan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Pengurangan Bonus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Penundaan promosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.3.4 Kategori pemberian Surat Peringatan Ketiga (SP3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila terj adi pelanggaran yang termasuk kategori ini maka kepada PEKERJA\nakan diberikan salah satu atau lebih dari sanksi berikut ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)PEKERJA diminta untuk cuti dari bekerja selama 7 (tujuh) HARI KERJA\nsampai selama- lamanya 12 (dua belas) HARI KERJA dengan memotong hak cuti\ntahunan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)Tidak ada kenaikan UPAH untuk yang bersangkutan selama periode\ntertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Pengurangan Bonus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)Penundaan promosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.3.5 Kategori Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila terjadi pelanggaran yang termasuk kategori ini maka PEKERJA akan\ndiberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.3.6 PERUSAHAAN mempunyai hak untuk meminta PEKERJA mengganti kerugian\nyang ditimbulkan akibat kelalaian\u002Fkesalahan\u002Fpelanggaran yang dilakukan oleh\nPEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.3.7 Apabila dianggap perlu maka PERUSAHAAN akan menurunkan pangkat atau\nmenurunkan jabatan PEKERJA ke posisi yang lebih rendah dan\u002Fatau memindahkannya\nke Departemen\u002FBagian lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>12.4 : Jenis-Jenis Pelanggaran Dansanksi Disiplin Yang Diberikan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>12.4.1 Surat Rencana Perbaikan (Corrective Plan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila PEKERJA melakukan pelanggaran atas salah satu dari hal dibawah ini,\nmaka kepadaPEKERJA tersebut diperintahkan untuk membuat Surat Rencana\nPerbaikan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.1.1 Terlambat datang 3 (tiga) kali tanpa ijin dari atasan langsung,\natau terlambat dengan alasan yang berulang-ulang dalam 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.1.2 1 (satu) kali pulang cepat tanpa ijin dari atasan langsung\n(KABUR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.1.3 1 (satu) kali MANGKIR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.1.4 Sangat malas melaksanakan tugasnya atau tidak menunjukkan\nkesungguhan dalam bekerja. Bersikap buruk dalam bekerja atau melalaikan\nkewajibannya, melakukan kewajiban secara serampangan atau tidak memperbaiki\nsifatnya yang buruk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.1.5 Tidur atau tertidur di waktu JAM KERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.1.6 Kurang perhatian\u002Fkontrol pada bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.1.7 Menggunakan alat-alat atau fasilitas atau mesin-mesin milik\nPERUSAHAAN untuk keperluan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.1.8 Membawa barang-barang milik PERUSAHAAN keluar lingkungan PERUSAHAAN\ntanpa ijin dari atasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.1.9 Melakukan hal yang diluar wewenangnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.1.10 Apabila kerugian PERUSAHAAN atas pelanggaran terhadap pasal 12.4.1\ncukup besar, maka PERUSAHAAN dapat langsung memberikan Surat Peringatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.2 Surat Peringatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.2.1 Dalam pelaksanaan pemberian Surat Peringatan, PERUSAHAAN dapat\nlangsung memberikan SP2 atau SP3 kepada PEKERJA, tergantung kepada besar\nkecilnya pelanggaran atau akibat yang ditimbulkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.2.2 Apabila perbuatan PEKERJA dianggap sebagai salah satu dari hal-hal\nberikut ini,maka PERUSAHAAN akan memberikan Surat Peringatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Mangkir atau kabur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bila jumlahnya dalam kurun 1 (satu) tahun kalender keria sejak kabur\u002Fmangkir\npertama:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Jumlah kabur\u002Fmangkir\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Surat Peringatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2 (dua) kali\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SP 1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 (tiga) kali\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SP 2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4 (empat) kali\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>SP 3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>(2) Dengan sengaja mengisi atau meminta mengisi daftar hadir (mesin\nabsensi)PEKERJA lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Menyelenggarakan pertemuan, berpidato atau membuat pengumuman,\nselebaranatau corat-coret di lingkungan PERUSAHAAN yang bersifat menghasut,\nmemitnah, melanggar tata susila atau hal-hal lain semacam itu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Melakukan kegiatan individu atau kelompok di lingkungan PERUSAHAAN yang\ntidak ada hubungannya dengan pekerjaan tanpa ijin dari PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Menerima dan mendapat keuntungan atau hadiah dari siapapun yang ada\nkaitannya dengan PERUSAHAAN untuk keuntungan pribadi tanpa sepengetahuan dan\nseijin PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6) Menerima\u002Fmemberi uang, hadiah, kenikmatan, hiburan, atau hal lainnya\nyang memberikan keuntungan secara ekonomi kepada\u002Fdari pelanggan,\npetugas\u002Fpejabat Negara, baik di dalam ataupun di luar negri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7) Membayar kepada pihak lain padahal diketahui atau seharusnya diketahui\nbahwa sebagian dari uang yang dibayarkan digunakan untuk praktek -praktek\nkorupsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) Melakukan perdagangan di dalam (insider trading)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) Melakukan pelanggaran hak intelektual pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10) Menjalin hubungan dengan PERUSAHAAN, organisasi atau perorangan yang\nkegiatannya rnelanggar hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11) Tidak bekerjasama dengan PERUSAHAAN dalam hal PERUSAHAAN sedang\nmelakukan penyelidikan terhadap pelanggaran yang terjadi untuk mencegah akibat\nlanjutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12) Melaksanakan pekerjaan dari pihak lain di luar PERUSAHAAN selarna JAM\nKERJA untuk keuntungan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan\nPERUSAHAAN, termasuk dalam proses rekrutmen, absensi dan gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14) Menolak atau menentang atau tidak mematuhi perintah atasan yang wajar\ntanpa alasan yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(15) Berjualan di lingkungan PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.2.3 Masa berlaku Surat Peringatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Surat Peringatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Masa Berlaku\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Surat Peringatan 1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 (enam) bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Surat Peringatan 2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 (enam) bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Surat Peringatan 3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 (enam) bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>12.4.3 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.3.1 Apabila perbuatan PEKERJA dianggap sebagai salah satu dari hal-hal\nberikut inimaka PEKERJA tersebut akan diputuskan hubungan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Melakukan pelanggaran selama masa SP3 3,55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Melakukan salah satu dari kesalahan berat seperti yang dimaksud oleh UU\nNo. 13 Tahun 2003:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik\nPERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan\nPERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan\u002Fatau mengedarkan\nnarkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Menyerang, menganiaya, mengancam, atau rnengintimidasi teman sekerja atau\npengusaha di lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang\nbertentangan dengan peraturan perundang-undangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau rnembiarkan dalam keadaan bahaya\nbarang milik PERUSAHAAN yang menimbulkan kerugian bagi PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam\nkeadaan bahaya di tempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Membongkar atau membocorkan rahasia PERUSAHAAN yang seharusnya\ndirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan PERUSAHAAN yang diancam pidana\npenjara 5 (lima) tahun atau lebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) PEKERJA melakukan salah satu hal di bawah ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.MANGKIR atau KABUR jumlahnya lebih dari 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu)\ntahun sejak MANGKIR atau KABUR pertama kali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menjadi PEKERJA di PERUSAHAAN lain atau menjadi anggota manajemen\nPERUSAHAAN lain tanpa ijin tertulis dari PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.MANGKIR dalam waktu paling sedikit 5 (lima) HARI KERJA atau lebih\nberturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti\nyang sah dan telah dipanggil oleh PERUSAHAAN sebanyak 2 (dua) kali secara\ntertulis. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada\nayat di atas harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja\u002Fburuh\nmasuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.3.2 Pemberian Surat Keputusan PHK atas pasal kesalahan berat harus\ndiberikan bersarnaan dengan dikeluarkannya SP3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.4.3.3 Surat Keputusan PHK dibuat oleh PERUSAHAAN dan akan diberikan\nkepada PEKERJA yang bersangkutan dengan tembusan kepada:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Atasan langsung\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>12.5 : Penandatanganan Surat Peringatan atau Keputusan PHK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Apabila PEKERJA menolak untuk menandatangani Surat Peringatan atau Surat\nKeputusan PHK maka PERUSAHAAN akan membacakan isinya di depan 2 (dua) orang\nsaksi, 1 (satu) orang mewakili PERUSAHAAN dan 1 (satu) orang mewakili SERIKAT\nPEKERJA. Dalam hal demikian PERUSAHAAN harus membuat Berita Acara Penolakan\nyang menyatakan bahwa isi Surat Peringatan atau Surat Keputusan PHK sudah\ndibacakan dan kedua saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>12.6 : Pelanggaran Terhadap Kode Etik Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>12.6.1 Baik PEKERJA dan PERUSAHAAN harus bersama-sama menjunjung tinggi Kode\nEtik Perusahaan (Code of Conduct).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.6.2 Apabila terdapat ketidaksesuaian\u002Fpelanggaran terhadap Kode Etik\nPerusahaan yang telah ditentukanmaka sanksi akan diputuskan oleh ‘Komite\nCompliance’ (Compliance Committee).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.6.3 Kode Etik yang dimaksud dalam hal ini adalah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>a.Menjunjung hak asasi manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi\nberdasarkan ras, warnakulit, keyakinan, agama, jenis kelamin, daerah asal\n(regional\u002Finternasional), usia dan cacat fisik.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>b.Tidak terlibat dalam segala bentuk pelecehan seksual.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Mengerti dan memahami isu-isu hak asasi manusia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Menjunjung tinggi kebudayaan asli, kebiasaan-kebiasaan dan bahasa negara\ndan daerah tempat usaha sesuai dengan komunitas lokal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Mematuhi traktat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang\nlingkungan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Mengkampanyekan pembangunan berkelanjutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Menggunakan sumber daya alam dan energi secara efsien dan mengoptimalkan\npemanfaatan barang yang telah terpakai atau telah di daur ulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Menjunjung praktek-praktek usaha yang adil dan mematuhi\nperaturan-peraturan perdagangan domestik dan intemasional termasuk melaksanakan\nprosedur-prosedur resmi yang diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Menghindari untuk turut Serta melakukan usaha yang merugikan dunia usaha\ntermasuk harga, volume, fasilitas produksi dan\u002Fatau pasar atau menghambat\npersaingan dalam dunia usaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Menghindari dari segala aktifitas usaha yang melanggar hak-hak Perusahaan\nlain dengan industry yang sama dengan PERUSAHAAN secara tidak adil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Melindungi informasi rahasia, melindungi hak-hak PERUSAHAAN dan melindungi\nhak-hak pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l.Menghindari keterlibatan dalam perdagangan yang melibatkan orang dalam,\nbaik perdagangan saham atau lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Dalam hal pemutusan hubungan kerja, harus mengembalikan seluruh asset\nPERUSHAAN yang dikuasai secara pribadi termasuk dan tidak terbatas pada\nmaterial-material atau peralatan dan segala bentuk file dan dokumen-dokumen\nyang dibuat atau berhubungan dengan kegiatan usaha PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>12.7 : Prosedur Pemberian Sanksi Disiplin\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>12.7.1 HRD menerima informasi dari atasan, PEKERJA lainnya atau yang berasal\ndari pemantauan PERUSAHAAN mengenai adanya pelanggaran\u002Fkesalahan\u002Fkelalaian yang\ndilakukan PEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.7.2 HRD memfasilitasi dan memberikan saran jenis sanksi yang akan\ndiberikan kepada PEKERJA yang melakukan pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.7.3 Selain Surat Rencana Perbaikan, maka sanksi akan ditentukan oleh\nKomite Compliance.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.7.4 HRD dan atasan dari PEKERJA akan bersama-sama memberikan informasi\nkepada PEKERJA mengenai sanksi yang diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.7.5 Susunan Komite Compliance akan dibuat oleh PERUSAHAAN dalam bentuk\nkebijakan PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 13 : PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>PEKERJA dapat menyampaikan keluh kesah dan\u002Fatau pengaduan yang menurut\npendapatnya harus mendapat perhatian\u002Fpenyelesaian dari PERUSAHAAN. Dalam hal\nini dapat disampaikan\u002Fdiajukan prosedur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.1 Setiap persoalan atau pengaduan pertama-tama diajukan dan dibicarakan\ndengan atasan langsung yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.\nHasil pembicaraan dicatat dalam suatu notulen untuk keperluan lebih lanjut, dan\nditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dan atasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.2 Bila penyelesaian keluh kesah sesuai dengan point 13.1 masih belum\nmemuaskan, PEKERJA dapat meneruskan pengaduan melalui SERIKAT PEKERJA, untuk\ndibicarakan dengan PERUSAHAAN dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)\nhari. Hasil pembicaraan dicatat dalam satu notulen untuk keperluan lebih\nlanjut, dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, SERIKAT PEKERJA dan\nPERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.3 Bila penyelesaian keluh kesah sesuai dengan point 13.2 masih belum\nmemuaskan dan yang bersangkutan berkeinginan untuk diteruskan\u002F dilanjutkan,\nmaka penyelesaian dapat diteruskan kepada instansi yang bertanggung jawab di\nbidang ketenagakerjaan sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 14 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata\ncara yang diatur dalam: UU No. 13 tahun 2003 dan yang diatur dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>14.1 : Usia Pensiun, Pengunduran Diri, Pensiun Dan Hubungan Keluarga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>14.1.1 USIA PENSIUN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.1.1 Usia Pensiun adalah yang telah rnencapai batas umur sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>PEKERJA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>USIA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Staff\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55 tahun \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Office Boy\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55 tahun\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Driver dan Security\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50 tahun\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>14.1.1.2 Tanggal Pensiun PEKERJA diberlakukan sesuai dengan tanggal\nkelahiran yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.1.3 PEKERJA yang akan memasuki usia pensiun diberitahukan 1 (satu)\nbulan sebelumnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.2 PENGUNDURAN DIRI PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.2.1 Syarat-syarat Pengunduran Diri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.PEKERJA harus mengajukan Surat Pengunduran Diri selambat-lambatnya 30\n(tiga puluh) hari kalender (di luar sisa cuti) sebelumnya serta harus mendapat\nperselujuan PERUSAHAAN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.PEKERJA harus melakukan pengalihan tugas kepada penggantinya dalam masa 30\n(tiga puluh) hari tersebut tidak termasuk hari cuti, kecuali proses pengalihan\npekejaan ataupun tanggung jawab telah diselesaikan dan disetujui oleh atasan\nlangsung PEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.PERUSAHAAN dapat memperpanjang proses pengalihan tugas maksimal 30 (tiga\npuluh) hari sebagaimana disebutkan dalam Transfer Job Document yang telah\ndisepakati oleh PERUSAHAAN dan PEKERJA, apabila diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Apabila PEKERJA tidak melakukan tanggung jawabnya sebagaimana yang\ndisepakati di dalam dokumen alih tugas (Transfer Job Document), maka PERUSAHAAN\nberhak menunda pemberian hak-hak yang timbul akibat pengunduran diri PEKERJA\nsampai pengalihan tugas selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.2.2 Uang Pengunduran Diri (Uang Pisah)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.2.3 Ketentuan pemberian Uang Pisah adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Besarnya uang pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.1 Masa Kerja kurang dari 1 tahun: 0 bulan UPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.2 Masa Kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 Tahun: 2 bulan\nUPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.3 Masa Kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 Tahun: 3 bulan\nUPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.4 Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 Tahun: 4 bulan\nUPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.5 Masa Kerja 4 tahun atau lebih: 5 bulan UPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Besarnya uang jasa (penghargaan masa kerja) ditetapkan sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1 Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan\nUPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2 Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan\nUPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.3 Masa Kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan\nUPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.4 Masa Kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan\nUPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.5 Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan\nUPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.6 Masa Kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan\nUPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.7 Masa Kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan\nUPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.8 Masa Kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan UPAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Besarnya uang penggantian hak adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.1 Penggantian cuti yang belum diambil dan belum gugur akan diperhitungkan\ndengan fomaula 1\u002F21 dikali sisa cuti dikali UPAH per bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.2 Penggantian perawatan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon\nditambah uang jasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.3 PENSIUN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PEKERJA yang telah rnemasuki usia pensiun akan mendapatkan uang pensiun\nsesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 5 UU No. 13 tahun 2003, yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Dua kali uang Pesangon\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Satu kali uang Penghargaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Uang Penggantian Hak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cp>14.3.1.1Uang Pesangon:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Masa Kerja kurang dari 1 tahun:\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 Tahun: 0 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 Tahun: 3 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 Tahun: 4 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 Tahun: 5 bulan UPAH\n  .\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 Tahun: 6 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 Tahun: 7 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 Tahun: 8 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan UPAH\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>14.3.1.2Uang Penghargaan Masa Kerja (1 Kali Uang Penghargaan)\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 Tahun: 2 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 Tahun: 3 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 Tahun: 4 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 Tahun: 5 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 Tahun: 6 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 Tahun : 7 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 Tahun : 8 bulan\n  UPAH\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Masa Kerja 24 tahun atau lebih: 10 bulan UPAH\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>14.3.1.3Uang Penggantian Hak yang meliputi :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penggantian perumahan Serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari\n    uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi\n  syarat\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peljanjian kerja, peraturan PERUSAHAAN\n    atau PKB.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>14.1.4 HUBUNGAN KELUARGA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.4.1 Bila terjadi hubungan keluarga akibat pertalian darah (kakak, adik,\nanak, keponakan, keponakan istri\u002Fsuami, menantu, ipar) atau ikatan perkawinan\ndengan sesama PEKERJA, maka salah satu dari PEKERJA tersebut akan dikenakan\nPemutusan Hubungan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.4.2 Besarnya Uang Pesangon, sesuai dengan perhitungan PENGUNDURAN\nDIRI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.5 PEKERJA MENINGGAL DUNIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.1.6 Dalam hal hubungan kerja berakhir karena PEKERJA meninggal dunia,\nkepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama\ndengan pasal perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal\n14.1.3.1, ditambah 1 (satu) kali uang penghargaan masakerja sesuai ketentuan\nPasal 14.1.3.2 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 14.1.3.3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>14.2 : Pengembalian Barang Milik Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>14.2.1 Bila PEKERJA diputuskan Hubungan Keljanya maka PEKERJA tersebut wajib\nmengembalikan barang-barang milik PERUSAHAAN yang dipinjamkan kepadanya segera\nsetelah Pemutusan Hubungan Kerja, antara lain Tanda Identitas Diri, Inventaris\nKendaraan, Alat Tulis Kantor, dan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.2.2 Selama Barang-barang milik PERUSAHAAN tersebut belum dikembalikan,\nPERUSAHAAN mempunyai hak penuh untuk tidak membayar uang pesangon, uang\npenghargaan masa kerja dan pembayaran lainnya yang menjadi hak PEKERJA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.2.3 Bila barang-barang milik PERUSAHAAN tidak dikembalikan sebagaimana\ndisebutkan pada point 14.2.1 diatas, maka PERUSAHAAN dapat menyelesaikan\nmelalui jalur hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>14.3 : Hutang Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Semua sisa hutang PEKERJA kepada PERUSAHAAN dengan bukti-bukti yang sah\nharus dilunasi pada saat Pemutusan Hubungan Kerja, dengan pemberitahuan\nterlebih dahulu akan dipotong dari uang pesangon, dan atau uang penghargaan\nmasa kerja, dan atau pembayaran lainnya yang akan diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 15 : PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>15.1 : Ketentuan-ketentuan dalam PKB ini batal apabila\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>15.1.1 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.1.2 Dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>15.2 : Pembagian Salinan PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan bersedia mencetak dan membagikan salinan PKB ini kepada\nPEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>15.3 : Musyawarah Bipartit.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Agar PKB ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan terciptanya\nhubungan industrial yang baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang\nberlaku maka PERUSAHAAN dan SERIKAT PEKERJA akan mengadakan musyawarah bila\ndiperlukan oleh salah satu pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.4 Jika dikemudian hari Ketua yang mewakili SERIKAT PEKERJA dan atau\nPresiden Direktur yang mewakili PERUSAHAAN dalam menandatangani PKB ini\nmengundurkan diri, maka PKB ini tetap berlaku untuk jangka waktu yang telah\ndisepakati bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.5 PKB ini dibuat dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh SERIKAT\nPEKERJA dan PERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB 16 : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>16.1 : Masa Berlaku PKB, Perubahan-Perubahan Dan Perpanjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>16.1.1 PKB ini mulai berlaku sejak ditandatangani pada 1 Februari 2012 dan\nberlaku untuk jangka waktu (dua) tahun hingga 1 Februari 2014.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>16.1.2 PKB ini diamandemen berdasarkan kesepakatan antara SERIKAT PEKERJA\ndan PERUSAHAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.1.3 Masa berlaku PKB ini dapat diperpanjang untuk jangka Waktu 1 (satu)\ntahun sejak masa berlaku PKB ini berakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.1.4 Jika salah satu pihak bermaksud untuk membicarakan perubahan dan atau\nperpanjangan PKB ini, maka pemberitahuan harus disampaikan secara tertulis\nkepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa\nberlaku PKB ini berakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            \n            \n            ",{"disabilitypay":46,"sexualhar":50,"maxsicknesspayperc":54,"maternitydifferenttrigger":58,"paidmaternityleaveduration":62,"maxsicknesspay":66,"severance_number_1_tenure":68,"severance_number":72,"ONCERISE_trigger":74,"maternityexcludedtrigger":78,"dayspweek":80,"wageincreasetype2":84,"equalitydifferenttrigger":88,"STRUCINCR_trigger":90,"hourspday":92,"funeralpay":94,"pensionfund":98,"contracttrialperiod":102,"maternityotherclause":106,"severance":110,"discrimination":112,"paidmaternityleavepayperc":116,"cbadate_start":120,"TRAINING_trigger":124,"holidaysdays":128,"maxsicknesspaytype":132,"cbadate_end":134,"holidaysweeks":136,"SUNDAY_trigger":138,"childcaredifferenttrigger":142,"trainingprogrammes":144,"sundayallowancetype":146,"overtimeallowanceperc1":148,"childcareexcludedtrigger":152,"healthcareaccess":154,"hourspweek":158,"contracttrial":160,"schedulesrestpw":162,"sundayallowanceperc1":166,"equalityexcludedtrigger":168,"incidentalbonusperc1":170,"paidmaternityleaveall":174,"paidpaternityleave":176,"incidentalbonustype2":180,"sicknessmaxdaysnr":182,"menstruationleave":186,"healthcareaccessrelatives":190,"contractseverancepay1":192,"overtimeallowancetype":194,"wageincreasefirmperformance":198,"paidmaternityleavepay":201,"disabilityfund":203,"paidmaternityleave":207,"WAGES_trigger":209,"wageincreasedate":213,"contractseverancepay":217,"paidpaternityleaveduration":219},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"disabilitypay","9.1.1.2 Apabila PEKERJA mengalami kecela","9.1.1.2 Apabila PEKERJA mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja diberikan\nsantunan jaminan, seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang No.3 Tahun 1992\ntentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1993\ntentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta\nperubahannya, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-04\u002FMEN\u002F 1993\ntentang Jaminan Kecelakaan Kerja.",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"sexualhar","b.Tidak terlibat dalam segala bentuk pel","b.Tidak terlibat dalam segala bentuk pelecehan seksual.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"maxsicknesspayperc","8.1.6 Apabila PEKERJA sakit dalam jangka","8.1.6 Apabila PEKERJA sakit dalam jangka waktu lama yang dapat dibuktikan\ndengan surat keterangan Dokter yang ditentukan oleh PERUSAHAAN, maka UPAH\nPEKERJA dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:\n\n8.1.6.1 4 (empat) bulan pertama, UPAH dibayar 100%\n\n8.1.6.2 4 (empat) bulan kedua, UPAH dibayar 75%\n\n8.1.6.3 4 (empat) bulan ketiga, UPAH dibayar 50%\n\n8.1.6.4 Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari UPAH sebelum dilakukan\npemutusan hubungan kerja oleh PERUSAHAAN.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"maternitydifferenttrigger","2.1.2 Telah dipahami dan disetujui bersa","2.1.2 Telah dipahami dan disetujui bersama, baik oleh PERUSAHAAN maupun\nSERIKAT PEKERJA bahwaPKB ini berlaku untuk PEKERJA, SERIKAT PEKERJA dan\nPERUSAHAAN",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"paidmaternityleaveduration","6.3.3 Cuti melahirkan diberikan kepada P","6.3.3 Cuti melahirkan diberikan kepada PEKERJA selama 3 (tiga) bulan, sesuai\nperaturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan\nsebagai berikut:",{"bindId":67,"name":56,"text":57},"maxsicknesspay",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"severance_number_1_tenure","14.3.1.1Uang Pesangon: Masa Kerja kurang","14.3.1.1Uang Pesangon:\n\n  Masa Kerja kurang dari 1 tahun:\n  Masa Kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 Tahun: 0 bulan\n  UPAH\n  Masa Kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 Tahun: 3 bulan\n  UPAH\n  Masa Kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 Tahun: 4 bulan\n  UPAH\n  Masa Kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 Tahun: 5 bulan UPAH\n  .\n  Masa Kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 Tahun: 6 bulan\n  UPAH\n  Masa Kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 Tahun: 7 bulan\n  UPAH\n  Masa Kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 Tahun: 8 bulan\n  UPAH\n  Masa Kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan UPAH",{"bindId":73,"name":70,"text":71},"severance_number",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"ONCERISE_trigger","7.2.2 TUNJANGAN HARI RAYA (THR) Adalah T","7.2.2 TUNJANGAN HARI RAYA (THR)\n\nAdalah THR keagamaan bagi PEKERJA di PERUSAHAAN.\n\n7.2.2.1 THR akan diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.",{"bindId":79,"name":60,"text":61},"maternityexcludedtrigger",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"dayspweek","HARI KERJA dalam satu minggu adalah 5 (l","HARI KERJA dalam satu minggu adalah 5 (lima) HARI KERJA, 8 (delapan) jam\nsatu hari dan 40 (empat puluh) jam satu minggu, kecuali ditentukan lain yang\ndisesuaikan dengan kepentingan pekerjaan dan tidak melampaui 8 (delapan) jam\nsehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu dan mendapat ijin dari Suku Dinas\nTenaga Kerj a dan Transmigrasi.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"wageincreasetype2","7.1.3 Peninjauan UPAH 7.1.3.1 Peninjauan","7.1.3 Peninjauan UPAH\n\n7.1.3.1 Peninjauan UPAH yang wajar akan dibicarakan terlebih dahulu antara\nPERUSAHAAN danSERIKAT KERJA.\n\n7.1.3.2 Peninjauan UPAH Tahunan diberikan kepada PEKERJA setahun sekali\ndiberlakukan Setiap April, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai\nberikut:\n\na.Ketentuan baru mengenai Upah Minimum yang dikeluarkan pemerintah.\n\nb.Kemampuan keuangan PERUSAHAAN.\n\nc.Persentase (%) kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diambil dari Biro\nPusatStatistik (BPS) untuk wilayah DKI Jakarta yaitu sejak periode Januari\nsampai dengan Desember (periode 12 bulan).",{"bindId":89,"name":60,"text":61},"equalitydifferenttrigger",{"bindId":91,"name":86,"text":87},"STRUCINCR_trigger",{"bindId":93,"name":82,"text":83},"hourspday",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"funeralpay","9.3.1 PEKERJA meninggal dunia, PERUSAHAA","9.3.1 PEKERJA meninggal dunia, PERUSAHAAN memberi bantuan berupa:\n\na.Biaya Pemakaman : Rp. 1.000.000,-\n\nb.Uang Duka: 1 x UPAH.\n\nc.Karangan bunga",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"pensionfund","9.1.4 Iuran Jamsostek Iuran Jamsostek di","9.1.4 Iuran Jamsostek\n\nIuran Jamsostek dihitung berdasarkan persentase UPAH yang diterima oleh oleh\nPEKERJA secara rutin.\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      PROGRAM JAMSOSTEK\n      PERUSAHAAN\n      PEKERJA\n    \n    \n      Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n      0,24%\n      -\n    \n    \n      Jaminan Hari Tua (JHT)\n      3,7%\n      2,0%\n    \n    \n      Jaminan Kematian (JKM)\n      0,3%\n      -",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"contracttrialperiod","4.2.1 Setiap CALON PEKERJA harus menjala","4.2.1 Setiap CALON PEKERJA harus menjalani masa percobaan kerja paling lama\n3 (tiga) bulan, terhitung sejak mulai bekerja dan diberitahukan secara\ntertulis.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"maternityotherclause","6.3.3.1 Mengisi permohonan cuti yang dis","6.3.3.1 Mengisi permohonan cuti yang disediakan.\n\n6.3.3.2 Diajukan kepada PERUSAHAAN 7 (tujuh) hari sebelum cuti dimulai.\n\n6.3.3.3 Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter atau Bidan yang\nmerawatnya.\n\n6.3.4 Cuti gugur kandungan diberikan kepada PEKERJA berdasarkan Surat\nKeterangan Dokter\u002FBidan yang merawatnya paling lama 1,5 (satu koma lima) bulan\nsetelah gugur kandungan.",{"bindId":111,"name":70,"text":71},"severance",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"discrimination","a.Menjunjung hak asasi manusia dan menol","a.Menjunjung hak asasi manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi\nberdasarkan ras, warnakulit, keyakinan, agama, jenis kelamin, daerah asal\n(regional\u002Finternasional), usia dan cacat fisik.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"paidmaternityleavepayperc","6.3.1 Selama PEKERJA wanita melaksanakan","6.3.1 Selama PEKERJA wanita melaksanakan cuti haid, melahirkan dan gugur\nkandungan UPAH dibayar penuh.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"cbadate_start","16.1.1 PKB ini mulai berlaku sejak ditan","16.1.1 PKB ini mulai berlaku sejak ditandatangani pada 1 Februari 2012 dan\nberlaku untuk jangka waktu (dua) tahun hingga 1 Februari 2014.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"TRAINING_trigger","10.1.1 PERUSAHAAN memberikan kesempatan ","10.1.1 PERUSAHAAN memberikan kesempatan kepada PEKERJA untuk mengikuti\npelatihan atau seminar menurut kebutuhan yang sesuai dengan bidang\npekerjaan.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"holidaysdays","6.4.2 Setiap setelah 12 (dua belas) bula","6.4.2 Setiap setelah 12 (dua belas) bulan PEKERJA bekerja, maka akan\ndiberikan Cuti Tahunan sebagai berikut:\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Masa Kerja\n      Hak Cuti\n    \n    \n      1-5 tahun\n      12 hari kerja\n    \n    \n      6-10 tahun\n      16 hari kerja\n    \n    \n      >=11 tahun\n      20 hari kerja",{"bindId":133,"name":56,"text":57},"maxsicknesspaytype",{"bindId":135,"name":122,"text":123},"cbadate_end",{"bindId":137,"name":130,"text":131},"holidaysweeks",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"SUNDAY_trigger","5.4.1.3 HARI LIBUR KERJA a.Untuk 8 (dela","5.4.1.3 HARI LIBUR KERJA\n\na.Untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam\n\nb.Untuk jam ke 9 (sembilan) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam\n\nc.Untuk jam ke 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) dibayar 4 (empat) kali upah\nsejam",{"bindId":143,"name":60,"text":61},"childcaredifferenttrigger",{"bindId":145,"name":126,"text":127},"trainingprogrammes",{"bindId":147,"name":140,"text":141},"sundayallowancetype",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"overtimeallowanceperc1","5.4.1.1 Perhitungan Upah-sejam : 1\u002F173 x","5.4.1.1 Perhitungan Upah-sejam : 1\u002F173 x UPAH\n\n5.4.1.2 HARI KERJA:\n\na. Jam pertama: 1,5 x upah sejam\n\nb. Jam selebihnya: 2 x upah sejam",{"bindId":153,"name":60,"text":61},"childcareexcludedtrigger",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"healthcareaccess","8.1.2 PERUSAHAAN akan memberikan tunjang","8.1.2 PERUSAHAAN akan memberikan tunjangan perawatan\u002Fpengobatan mengenai\nhal-hal di bawah ini:\n\n8.1.2.1 Apabila PEKERJA menderita sakit yang memerlukan pengobatan,\nperawatan pada waktu menjalankan tugas PERUSAHAAN.\n\n8.1.2.2 Apabila PEKERJA memerlukan perawatan\u002Fpengobatan karena sakit.\n\n8.1.2.3 Apabila suami\u002Fistri yang sah atau anak yang sah (maksimum 3 (tiga)\norang anak) dariPEKERJA perlu dirawat di rumah sakit karena sakit.",{"bindId":159,"name":82,"text":83},"hourspweek",{"bindId":161,"name":104,"text":105},"contracttrial",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"schedulesrestpw","HARI LIBUR BEKERJA adalah: 6.1.1 Hari Sa","HARI LIBUR BEKERJA adalah:\n\n6.1.1 Hari Sabtu dan hari Minggu\n\n6.1.2 Hari yang ditentukan Pemerintah\n\n6.1.3 Hari yang ditetapkan PERUSAHAAN",{"bindId":167,"name":140,"text":141},"sundayallowanceperc1",{"bindId":169,"name":60,"text":61},"equalityexcludedtrigger",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"incidentalbonusperc1","7.2.2.1 THR akan diberikan menjelang Har","7.2.2.1 THR akan diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.\n\n7.2.2.2 Besarnya THR adalah 1,2 (satu koma dua) kali UPAH",{"bindId":175,"name":64,"text":65},"paidmaternityleaveall",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"paidpaternityleave","Ijin Normatif adalah ijin yang diberikan","Ijin Normatif adalah ijin yang diberikan perusahaan kepada pekerja karena\nadanya keperluan untuk melaksanakan acara sehubungan dengan perkawinan,\nkemalangan dan\u002Fatau ibadah keagamaan sebagaimana disebutkan di bawah ini.Ijin\nNormatif ini hanya dapat diambil pada saat pelaksanaan acara\u002Fkejadian, dalam\nsuatu rangkaian (diawal dan diakhir). Ijin Normatif ini tidak dapat diambil\ndikemudian hari setelah pelaksanaan acara, kecuali apabila ada keperluan\nPERUSAHAAN yang mengharuskan pekerja untuk tetap bekerja pada waktu Ijin\nNormatif tersebut.\n\na.1. Melangsungkan perkawinan: 5 (lima) hari kerja (dengan kondisi tidak\nterikat dalam perkawinan lainnya). Apabila tempat pelaksanaan perkawinan\nmemerlukan perjalanan beberapa hari, maka jumlah hari perjalanan pergi-pulang\ndihitung terpisah, sebanyak-banyaknya 2 (dua) hari kerja. PERUSAHAAN akan\nmemberikan perpanjangan 2 (dua) hari kerja ini setelah pekerja dapat memberikan\npenjelasan mengenai tempat dilaksanakannya perkawinan, seberapa jauh tempat\ntersebut dan transportasi apa yang digunakan oleh pekerja\n\na.2. Mengawinkan anak: 2 (dua) hari kerja.\n\na.3. Mengkhitankan atau membaptiskan anak: 2 (dua) hari kerja.\n\na.4. Istri\u002FSuami\u002FAnak\u002FOrang tua meninggal dunia: 5 (lima) hari kerja.\n\na.5. Nenek\u002FKakek, Mertua Laki-laki\u002FPerempuan dan Saudara Kandung meninggal\ndunia: 3 (tiga) hari kerja.\n\na.6. Istri melahirkan atau keguguran kandungan: 2 (dua) hari kerja.",{"bindId":181,"name":172,"text":173},"incidentalbonustype2",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"sicknessmaxdaysnr","8.1.7 Apabila periode 12 (dua belas) bul","8.1.7 Apabila periode 12 (dua belas) bulan telah dilewati dan ternyata\nPEKERJA yang bersangkutan belum mampu bekerja kembali maka PERUSAHAAN dapat\nmelakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 13\nTahun 2003.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"menstruationleave","6.3.2 Pada waktu haid diberikan cuti mak","6.3.2 Pada waktu haid diberikan cuti maksimum 2 (dua) HARI KERJA dengan\nmemberitahukan kepada PERUSAHAAN dan untuk hari keduanya PEKERJA wanita diminta\nuntuk membuat Surat Klarifikasi kepada HRD. Jika dipandang perlu HRD berhak\nmeminta PEKERJA wanita untuk memeriksakan diri ke dokter yang ditunjuk\nPERUSAHAAN.",{"bindId":191,"name":156,"text":157},"healthcareaccessrelatives",{"bindId":193,"name":70,"text":71},"contractseverancepay1",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"overtimeallowancetype","5.4.1 Perhitungan upah LEMBUR dihitung s","5.4.1 Perhitungan upah LEMBUR dihitung sesuai dengan ketentuan\nperundang-undangan yang berlaku (KEPMENAKER KEP. 102\u002FMEN\u002FVI\u002F2004).",{"bindId":199,"name":86,"text":200},"wageincreasefirmperformance","7.1.3 Peninjauan UPAH\n\n7.1.3.1 Peninjauan UPAH yang wajar akan dibicarakan terlebih dahulu antara\nPERUSAHAAN danSERIKAT KERJA.",{"bindId":202,"name":118,"text":119},"paidmaternityleavepay",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"disabilityfund","9.1.2 PERUSAHAAN mengikut sertakan semua","9.1.2 PERUSAHAAN mengikut sertakan semua PEKERJA pada Program Jamsostek yang\nmeliputi:\n\n9.1.2.1 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n\n9.1.2.2 Jaminan Hari Tua (JHT)\n\n9.1.2.3 Jaminan Kematian (JKM)",{"bindId":208,"name":64,"text":65},"paidmaternityleave",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"WAGES_trigger","7.1.1 Komponen UPAH Komponen UPAH terdir","7.1.1 Komponen UPAH\n\nKomponen UPAH terdiri dari Gaji Pokok.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"wageincreasedate","7.1.3.2 Peninjauan UPAH Tahunan diberika","7.1.3.2 Peninjauan UPAH Tahunan diberikan kepada PEKERJA setahun sekali\ndiberlakukan Setiap April, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai\nberikut:",{"bindId":218,"name":70,"text":71},"contractseverancepay",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"paidpaternityleaveduration","a.6. Istri melahirkan atau keguguran kan","a.6. Istri melahirkan atau keguguran kandungan: 2 (dua) hari kerja.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Berlian Sistem Informasi - 2012\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2012-02-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2014-02-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2012-02-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Pelayanan ICT\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Kegiatan konsultasi komputer\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Berlian Sistem Informasi\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Pekerja Unit Kerja PT. Berlian Sistem Informasi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → \u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 182 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Cuti libur nasional berbayar: → Hari Raya Natal, Hari Raya Idul Fitri\u002FHari Raya Kemenangan, Army Day \u002F Feast of the Sacred Heart\u002F St. Peter & Paul’s Day (30th June), Rwandan Liberation Day (4th July), Umuganura Day (first Friday of August)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → 0\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[228],{"title":39,"slug":34},[230],{"type":231,"data":232},"call_to_action_body_block",{"title":233,"description":234,"variant":235,"link":236},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":233,"url":237,"description":233,"rel":238,"type":239},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[241],{"type":231,"data":242},{"title":233,"description":234,"variant":235,"link":243},{"title":233,"url":237,"description":233,"rel":238,"type":239},[]]