[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-permata-tbk-dengan-serikat-pekerja-bank-permata-periode-2018-2020":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":139,"content_type_view":140,"extra_breadcrumbs":141,"body":143,"body_blocks":154,"related_pages":158},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":137,"translations":138},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-permata-tbk-dengan-serikat-pekerja-bank-permata-periode-2018-2020","ef4b903a-8d30-11ef-97af-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-permata-tbk-dengan-serikat-pekerja-bank-permata-periode-2018-2020\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-permata-tbk-dengan-serikat-pekerja-bank-permata-periode-2018-2020\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank Permata Tbk dengan Serikat Pekerja Bank Permata Periode 2018-2020","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank Permata Tbk dengan Serikat Pekerja Bank Permata Periode 2018-2020 - 2018","Indonesia - Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank Permata Tbk dengan Serikat Pekerja Bank Permata Periode 2018-2020 - 2018","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank Permata Tbk dengan Serikat Pekerja Bank Permata Periode 2018-2020 - 2018 - Jasa pelayanan keuangan, perbankan, asuransi",{"name":42,"data":43},"PT Bank Permata 2018-2020.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New3\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA PT. BANK PERMATA Tbk DENGAN SERIKAT\nPEKERJA BANK PERMATA PERIODE 2018-2020 \u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 style=\"text-align:center;\">MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan untuk\nmencapai suatu kesepakatan bersama dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB)\nPeriode 2018- 2020 antara PT. Bank Permata, Tbk. dan Serikat Pekerja Bank\nPermata (SPBP). Selesainya PKB ini juga merupakan bukti dari keinginan kuat PT.\nBank Permata, Tbk. dan SPBP untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan\nantara Pengusaha dan Pekerja sekaligus menciptakan kondisi industrial yang\nharmonis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Keberadaan PKB Periode 2018-2020 memperkuat momentum yang sedang kita\nupayakan bersama dalam rangka mencapai Visi PT. Bank Permata, Tbk. menjadi bank\npilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi\nnasabah dan masyarakat. Mengingat PKB adalah salah satu pilar yang menopang\npelaksanaan kegiatan usaha dengan cara cara yang sesuai dengan Nilai-Nilai dan\nBudaya PT. Bank Permata, Tbk. yaitu Integrity, Partnership, Responsiveness,\nInnovation, Caring dan Excellence, PKB Periode 2018-2020 bersama dengan Kode\nEtik Perilaku Karyawan Permata Bank, juga merupakan panduan yang harus selalu\ndijadikan rujukan bagi PT. Bank Permata, Tbk. dan setiap Pekerja yang berkarya\ndi PT. Bank Permata, Tbk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PKB Periode 2018-2020 agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan memberikan\nhasil yang maksimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan\nPT. Bank Permata, Tbk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : PENGERTIAN UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Definisi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan \"Perusahaan\" dalam Perjanjian Kerja Bersama ini adalah\nPT. Bank Permata, Tbk. yang berkantor Pusat di WTC II Jalan Jenderal Sudirman\nKav. 29-31 Jakarta 12920 beserta cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dan di\nluar negeri, bergerak di bidang Perbankan yang didirikan dengan Akta Notaris\nNomor 228 tanggal 17 Desember 1954 dihadapan Eliza Pondaag pengganti dari Raden\nSoeroyo SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan dengan nama Bank\nPersatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia) oleh Menteri\nKehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 4 Januari\n1955 Nomor J.A.5\u002F2\u002F2, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal\n15 Januari 1955 Nomor 123 dan diumumkan dalam Tambahan Nomor 292 Berita Negara\nRepublik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955. Berdasarkan Akta No.35\ntanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat dihadapan Tan Thong Kie Notaris di Jakarta,\nNama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akte\nPerubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Kehakiman RI dengan penetapan\nNomor J.A.5\u002F171\u002F4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan\nNegeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tannggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam\nTambahan Nomor 489 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober\n1971, dan berturut-turut mengalami perubahan terakhir sebagaimana telah\ndiumumkan dalam Tambahan Nomor 295 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84\ntanggal 20 Oktober 2000 dan kemudian diubah menjadi PT Bank Permata Tbk\nberdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.45 tanggal 27\nSeptember 2002.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan\nsebagaimana termuat dalam Akta nomor 80 tanggal 24 April 2015 yang telah\ndiberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat\nPenerimaan Perubahan Anggaran Dasar dengan Nomor AHU-AH.01.03-0929311 tanggal 4\nMei 2015, dengan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana termuat dalam\nAkta nomor 23 tanggal 9 Juni 2017 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum\ndan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran\nDasar dengan Nomor AHU-AH.01.03-0145208 tanggal 13 Juni 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Pengusaha :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan \"Pengusaha\" adalah Direksi Perusahaan atau orang yang\ndiberikan kuasa melakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Serikat Pekerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan \"Serikat Pekerja\" (sebagaimana dimaksud dalam Undang­\nUndang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja\u002FBuruh dengan istilah Serikat\nPekerja\u002FBuruh) adalah Serikat Pekerja Bank Permata (SPBP) yang tercatat di\nDepartemen Tenaga Kerja dengan SK Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.\nKEP 386\u002FM\u002FBW\u002F1999 tanggal 13 Oktober 1999, yang diperbaharui dengan Nomor Bukti\nPencatatan No. 266\u002FV\u002FP\u002FX\u002F2002 Tanggal 2 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh\nDinas Tenaga Kerja Kabupaten\u002FKodya Jakarta Selatan. Berkedudukan di Jakarta,\nWTC II Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Sexlatan 12920, yang\nanggotanya terdiri dari pekerja-pekerja PT. Bank Permata, Tbk., baik yang\nbekerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang seluruh Indonesia maupun di luar\nnegeri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan \"Pekerja\" adalah semua orang yang terikat hubungan\nkerja dengan Perusahaan dan menerima upah dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja Tetap :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah semua orang yang terikat hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu\ndengan Perusahaan dan oleh karenanya menerima upah dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja Tidak Tetap\u002FKontrak:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah semua orang yang terikat hubungan kerja untuk waktu tertentu dengan\nPerusahaan dan oleh karenanya dalam jangka waktu tertentu menerima upah dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja Asing\u002FTenaga Kerja Asing :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adalah warga negara asing pemegang visa serta izin kerja dari Pemerintah\nRepublik Indonesia yang terikat hubungan kerja untuk waktu tertentu dengan\nPerusahaan dan oleh karenanya dalam jangka waktu tertentu menerima upah dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Keluarga Pekerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan \"Keluarga Pekerja\" adalah satu orang Istri\u002FSuami yang\nsah dari Pekerja beserta anak-anak yang sah secara hukum positif dan tercatat\ndi bagian yang mengelola sumber daya manusia di Perusahaan, belum berusia 21\ntahun dan belum menikah, serta menjadi tanggungan orang tua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Ahli Waris :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan \"Ahli Waris” adalah anggota keluarga yang ditunjuk\noleh Pekerja untuk menerima hak-hak dan kewajiban Pekerja atau ahli waris\nsesuai dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Hari Kerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan \"Hari Kerja\" adalah hari yang ditetapkan oleh\nPerusahaan bagi Pekerja untuk melaksanakan Pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Waktu Kerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan \"Waktu Kerja\" adalah waktu yang ditetapkan oleh\nPerusahaan bagi Pekerja untuk hadir di tempat kerja dan melaksanakan tugas yang\nmenjadi kewajibannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Kerja Lembur :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan \"Kerja Lembur\" adalah Pekerjaan yang dilakukan di luar\nwaktu kerja dan\u002Fatau hari kerja yang telah ditentukan Perusahaan atau\nPemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Kerja Shift :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan \"Kerja Shift\" adalah pekerjaan yang dilakukan dengan\nwaktu kerja khusus diluar waktu kerja normal yang pelaksanaannya disesuaikan\natas kebutuhan operasional bank dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pemutusan Hubungan Kerja :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang dimaksud dengan \"Pemutusan Hubungan Kerja\" adalah berakhirnya hubungan\nkerja antara Perusahaan dan Pekerja karena suatu hal tertentu yang\nmengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja dan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Masa Persiapan Pensiun :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periode waktu untuk mempersiapkan Pekerja memasuki masa pensiun normal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Kode Etik :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Panduan bagi Pekerja dalam bersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan\nprinsip-prinsip moral atau nilai-nilai mengenai hal yang dianggap baik dan\ntidak baik, serta hal-hal yang benar dan tidak benar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Pihak - Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara PT. Bank Permata, Tbk. yang\nberkedudukan di WTC II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 beserta\ncabang-cabangnya di seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut \"Perusahaan\"\ndengan Serikat Pekerja Bank Permata (SPBP) yang berkedudukan di WTC II Jalan\nJenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920, yang selanjutnya disebut \"Serikat\nPekerja\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Tujuan Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan pedoman untuk :\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Mempertegas dan menjelaskan hak-hak dan kewajiban Perusahaan, Serikat\n    Pekerja dan Pekerja secara keseluruhan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengatur dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara Perusahaan\n    dan Pekerja\u002FSerikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengembangkan serta menumpuk hubungan kerja sama yang lebih erat antara\n    Pengusaha dan Pekerja\u002FSerikat Pekerja untuk memajukan dan mendukung\n    jalannya usaha Perusahaa serta serta mensejahterakan Pekerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini memuat pengaturan kegiatan Perusahaan yang\n    berkaitan dengan hak dan kewajiban Perusahaan dan Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan dan Serikat Pekerja menyepakati apabila dalam melaksanakan\n    Perjanjian Kerja Bersama ini ditemukan kekurangan\u002Fketidaklengkapan atau\n    apabila dipandang ada hal-hal yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan\n    peraturan perundang­ undangan, maka kedua belah pihak sepakat untuk\n    mengadakan penyesuaian atau penyempurnaan secara musyawarah untuk\n  mufakat.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk seluruh Pekerja, syarat-syarat\n    dan ketentuan lain yang mengatur pekerja selain Pekerja Tetap akan diatur\n    tersendiri dan\u002Fatau dalam Perjanjian Kerja antara Perusahaan dan\n    masing-masing Pekerja Tidak Tetap.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Diluar ketentuan ayat 3 Pasal ini, Perusahaan akan mengatur kebijakan\n    mengenai remunerasi bagi Pekerja Tidak Tetap, dan menginformasikan telah\n    diterbitkannya kebijakan tersebut kepada Serikat Pekerja tanpa berkewajiban\n    untuk menginformasikan isinya .\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : PENGAKUAN DAN JAMINAN DARI PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Pengakuan dan Jaminan dari Perusahaan dan Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja dan Pengusaha akan selalu bekerja sama dan akan\n    mengusahakan untuk mencapai dan memelihara serta meningkatkan suatu\n    Hubungan Industrial yang baik dan sehat, dan hal ini hanya bisa dicapai\n    dengan saling menghormati hak masing-masing pihak, dan masing-masing pihak\n    melaksanakan kewajibannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja mengakui bahwa Pengusaha berhak sepenuhnya untuk mengatur\n    dan mengelola jalannya Perusahaan maupun Pekerja dengan tetap memperhatikan\n    dan mentaati syarat-syarat kerja yang tercantum dalam Perjanjian Kerja\n    Bersama ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan norma-norma\n    manajemen sumberdaya manusia yang baik.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dan Serikat Pekerja menjamin bahwa segala perselisihan akan\n    diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bilamana upaya tersebut\n    tidak dapat dilakukan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai\n    ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha mengakui bahwa Serikat Pekerja dengan memperhatikan ketentuan\n    Anggaran Dasar-nya berhak bertindak untuk dan atas nama anggota dan atau\n    Pekerja yang meminta bantuan Serikat Pekerja berdasarkan kuasa tertulis\n    untuk menyelesaikan perselisihan antara Pengusaha dan Pekerja, baik\n    permasalahan perorangan maupun kolektif sepanjang mengenai soal\n    ketenagakerjaan dan hal-hal tentang hubungan kerja, syarat kerja, serta\n    pengupahan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menjamin hak Serikat Pekerja untuk bebas mengatur dan mengelola\n    urusan-urusannya atau membina organisasinya sepanjang tidak bertentangan\n    dengan hukum yang dan tidak menghambat kelancaran operasional Perusahaan\n    sehari-hari. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menjamin kebebasan setiap Pekerja untuk menjadi anggota Serikat\n    Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi pekerja yang menduduki jabatan tertentu dan\u002Fatau yang tugas dan\n    fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara Perusahaan dan\n    Serikat Pekerja atau karena posisinya mewakili kepentingan Perusahaan,\n    tidak dapat menjadi Pengurus Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja menjamin akan memberi dukungan terhadap kebijakan\n    Pengusaha yang mengarah pada upaya menjaga kelangsungan usaha Perusahaan\n    dan perbaikan kinerja secara berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai dan\n    budaya Perusahaann.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Fasilitas dan Bantuan untuk Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang menghambat kegiatan\n    dan perkembangan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan, Pengusaha\n    memberikan fasilitas dan kesempatan yang layak bagi Serikat Pekerja dalam\n    menjalankan kegiatannya, antara lain : \n    \u003Cul>\n      \u003Cli>Pendebetan iuran anggota Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>Memberikan bantuan sarana dan finansial untuk kegiatan Serikat\n        Pekerja sesuai dengan peruntukan yang disepakati.\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Jaminan bagi Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha tidak akan mengurangi hak-hak Pekerja yang menjalankan kegiatan\n    Serikat Pekerja dalam waktu kerja yang disepakati oleh kedua belah\n  pihak.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha menjamin hak-hak Pekerja, baik pengurus maupun anggota Serikat\n    Pekerja dalam menjalankan kegiatan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan dan Serikat Pekerja menyetujui apabila ada anggota\u002Fpengurus\n    Serikat Pekerja yang melanggar ketentuan ayat 1 (satu) di atas akan\n    dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha memberikan jaminan kepada Serikat Pekerja untuk melakukan\n    perannya dalam memberikan advokasi guna menyelesaikan keluhan-keluhan dari\n    para anggotanya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Jaminan bagi Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja menjamin dan mendukung Pengusaha dalam menegakkan tata\n    tertib dan disiplin serta penegakan prosedur pemberian sanksi sesuai dengan\n    Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja menjamin senantiasa menjaga nama baik dan reputasi\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : LINGKUNGAN KERJA, KESELAMATAN KERJA, PERLINDUNGAN HUKUM DAN\nTANGGUNG JAWAB UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Lingkungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan Pekerja serta Serikat Pekerja wajib menciptakan lingkungan\nkerja yang tertib, aman, kondusif, rapi, bersih, dan teratur agar Pengusaha dan\nPekerja, dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik guna terus-menerus\nmeningkatkan pelayanan kepada nasabah, mitra usaha dan masyarakat umum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Keselamatan dan Kesehatan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Mengingat keselamatan kerja sangat penting dalam semua kegiatan\n    Perusahaan, maka dalam menjalankan tugasnya setiap Pekerja diwajibkan untuk\n    mematuhi peraturan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja dan\n    secara aktif menjaga keselamatan dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri\n    maupun bagi Pekerja lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib mematuhi peraturan yang menyangkut keselamatan dan\n    kesehatan kerja serta menyediakan sarana dan prasarana bagi keselamatan\n    kerja, baik yang berhubungan dengan ruangan\u002Fgedung di tempat bekerja maupun\n    yang khusus berhubungan dengan jenis pekerjaan Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam rangka pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, Perusahaan akan\n    membentuk Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan melarang Pekerja merokok di tempat kerja dan tempat-tempat\n    tertentu yang diatur oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Perlindungan Hukum\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha wajib memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja yang terlibat\n    perkara hukum dalam menjalankan atau mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan\n    posisi\u002Fjabatan yang diberikan oleh Pengusaha dan untuk kepentingan\n    Perusahaan, sepanjang tidak bertentangan dengan sistem dan prosedur yang\n    telah ditentukan oleh Pengusaha dan prinsip-prinsip kehati-hatian yang\n    berlaku dalam dunia Perbankan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang mendapat perlindungan hukum seperti yang dimaksud dalam ayat\n    1 (satu) di atas diputuskan oleh Pengusaha. Pekerja yang bersangkutan dapat\n    meminta perlindungan Serikat Pekerja bila pekerja bersangkutan adalah\n    anggota Serikat Pekerja atau memberi kuasa kepada Serikat Pekerja.\n    Pengusaha akan memberikan hak-hak yang diperoleh Pekerja yang\n  bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perlindungan Hukum tersebut dalam ayat 1 (satu) meliputi namun tidak\n    terbatas pada penyediaan pengacara profesional independen yang ditunjuk\n    oleh Pengusaha dan pembayaran semua biaya secta ganti rugi yang timbul\n    sehubungan dengan penanganan perkara hukum tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana di\n    luar ketentuan dalam ayat 1 (satu) diatas, maka Perusahaan dapat memutuskan\n    hubungan kerja dengan Pekerja tersebut dengan memperhatikan ketentuan\n    perundang-undangan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Tanggung Jawab Perusahaan dan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan dan Pekerja baik masing-masing maupun bersama-sama wajib\n    menciptakan ketenangan, kenyamanan dan kemantapan kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pekerja\u002FSerikat\n    Pekerja untuk maju dengan tidak membedakan jenis kelamin, golongan,\n    kepercayaan\u002Fagama, dan suku bangsa.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan\n    memberikan kinerja yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan berhak memilih, mengangkat, menempatkan dan memindahkan\n    Pekerja ke tempat\u002Fcabang\u002Fanak perusahaan\u002Fperusahaan afiliasi manapun sesuai\n    dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan dengan memperhatikan kondisi\n    Pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Baik Pekerja maupun Perusahaan wajib mematuhi setiap peraturan\n    perundang­ undangan, PKB, Kode Etik dan Kebijakan Perusahaan yang\n  berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja berkewajiban untuk melakukan Pekerjaan yang diberikan oleh\n    Perusahaan, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya berdasarkan ketentuan\n    yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja wajib menjaga dan bertanggungjawab untuk memelihara\n    seluruh asset Perusahaan atau yang keberadaannya dikuasai oleh Perusahaan,\n    termasuk seluruh fasilitas kerja yang disediakan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch2>BAB IV : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Penerimaan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja mengakui bahwa pengangkatan Pekerja baru merupakan hak\n    mutlak Perusahaan dan pihak Serikat Pekerja tidak akan mencampuri\n    kebijaksanaan kepegawaian Perusahaan tetapi dalam hal penerimaan Pekerja\n    baru Perusahaan wajib memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan\n    yang berlaku di negara Republik Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebelum terikat dalam hubungan kerja, Calon Pekerja terlebih dahulu harus\n    memenuhi syarat-syarat penerimaan Pekerja yang berlaku di Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat menerbitkan surat penawaran bagi setiap Pekerja Baru\n    yang antara lain berisi: upah, jabatan yang ditawarkan, kelompok jabatan,\n    lokasi kerja dan status kekaryawanan yang bersangkutan sesuai dengan\n    ketentuan Perusahaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Calon Pekerja dan Perusahaan wajib menandatangani Perjanjian Kerja, dan\n    Calon Pekerja berhak mendapatkan salinan Perjanjian Kerja yang sudah\n    ditandatangani kedua belah pihak.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal penerimaan Pekerja untuk mengisi jabatan yang kosong, maka\n    perusahaan akan mengutamakan pekerja dalam lingkungan perusahaan untuk\n    mengisi jabatan kosong tersebut dengan memperhatikan faktor kompetensi\n    Pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ketentuan penerimaan dan pengelolaan Tenaga Kerja Asing wajib mengikuti\n    ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan implementasi penempatan TKA\n    dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja dapat mengetahui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing\n    (RPTKA) yang telah disahkan oleh Instansi atau Pejabat yang ditunjuk.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bilamana diperlukan, Serikat Pekerja dapat meminta kepada Perusahaan,\n    statistik data Pekerja yang diangkat, mengundurkan diri, berhenti bekerja,\n    dan mutasi.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Perjanjian Kerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Sebelum memulai hubungan kerja dengan Perusahaan, Calon Pekerja wajib\n    membaca Perjanjian Kerja dan peraturan yang berlaku di Perusahaan, sehingga\n    isinya diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan untuk dipatuhi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sebelum hubungan kerja dengan Perusahaan disahkan, setiap calon Pekerja\n    wajib menandatangani Perjanjian Kerja yang dibuat sekurang-kurangnya\n    rangkap 2 (dua). Pekerja dan Pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu)\n    Perjanjian Kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat: identitas Pekerja, identitas\n    perusahaan, jabatan atau jenis Pekerjaan, upah dan cara pembayarannya,\n    syarat­ syarat kerja, lokasi kerja, dan status ketenagakerjaan, serta\n    hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bagi Pekerja yang pada saat berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini sudah\n    bekerja pada Perusahaan dianggap telah memenuhi persyaratan yang dimaksud\n    dalam pasal ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku di perusahaan wajib\n    menggunakan bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu maka dapat\n    menggunakan dua bahasa (Indonesia dan Inggris).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Masa Percobaan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cli>Pekerja baru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus tes harus melalui\n    masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam jangka waktu itu hubungan\n    kerja dapat sewaktu-waktu diputuskan oleh masing-masing pihak tanpa syarat\n    atau kewajiban apapun.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja telah menjalani masa percobaan dan Pekerja tidak menerima\n    pemberitahuan tidak lulus, maka Pekerja dianggap lulus masa percobaan,\n    sehingga Perjanjian Kerja-nya sekaligus menjadi surat pengangkatan bagi\n    Pekerja, dan masa kerja Pekerja diperhitungkan sejak hari pertama masa\n    percobaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Penilaian Prestasi Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Dalam usaha mendorong Pekerja untuk mencapai prestasi kerja yang optimal,\n    maka Pengusaha menilai prestasi Pekerja secara obyektif melalui penetapan\n    target kerja (Individual Performance Objective) yang mengacu kepada tujuan\n    perusahaan serta disepakati oleh Atasan Pekerja dan Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila pada penetapan target berdasarkan ayat 1 (satu) di atas terdapat\n    bobot penilaian, maka akan dibicarakan dan disepakati oleh kedua belah\n    pihak.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Atasan langsung dan atasan dari atasan langsung (jika ada) akan menilai\n    dan melengkapi hasil penilaian yang dilakukan oleh Pekerja yang berada\n    dibawah pengawasannya berdasarkan target kerja sesuai dengan ayat 1 (satu)\n    dan ayat 2 (dua).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penilaian tersebut di atas harus berdasarkan perbandingan antara apa yang\n    menjadi tugas\u002Fkewajiban, proses pencapaian target dan hasil kerja yang\n    dicapai.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Atasan langsung wajib mengkomunikasikan\u002Fmemberitahu hasil penilaiannya\n    kepada Pekerja yang bersangkutan untuk membahasnya dan Pekerja wajib\n    melengkapi penilaian tersebut dengan komentarnya sendiri secara bebas dan\n    bertanggung jawab.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja menyatakan telah diberitahu tentang hasil akhir penilaian\n    kinerjanya pada sistem Performance Management. Apabila tidak tercapai\n    kesepakatan atas hasil akhir penilaian, Pekerja harus menuliskan\n    ketidaksepakatannya beserta alasannya pada kolom yang sudah disediakan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja tetap tidak sepakat dengan hasil akhir penilaian kinerja,\n    dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam\n    Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kenaikan upah dan kemungkinan kenaikan pangkat Pekerja yang bersangkutan\n    pada umumnya berkaitan erat dengan hasil penilaian termaksud di atas.\n    Pekerja yang bersangkutan berhak menerima salinan hasil akhir penilaian dan\n    dapat mengunduh dan mencetak dokumen penilaian setelah melakukan langkah\n    yang diuraikan pada ayat 6.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak mencapai hasil kinerja sesuai standar kinerja yang\n    telah disepakati dengan atasan pekerja, wajib diberikan bimbingan dan\n    kesempatan untuk perbaikan oleh Atasannya. Bila pekerja telah diberikan\n    bimbingan dan kesempatan perbaikan namun tetap tidak mencapai standar\n    kinerja yang disepakati, maka Pengusaha dapat mengambil tindakan yang\n    diperlukan sesuai dengan ketentuan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan suatu kegiatan\n    diluar uraian tugas Pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya, maka\n    kegiatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam unsur penilaian kinerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Penghargaan Masa Kerja dan Pekerja Teladan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan penghargaan kepada Pekerja yang sudah bekerja\n    berturut­ turut selama 6 (enam) tahun atau lebih setiap kelipatan 6\n    (enam), berupa cinderamata sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan\n    oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan akan memberikan penghargaan untuk pekerja dengan masa kerja 6\n    (enam) tahun ke atas sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang akan\n    dibayarkan pada saat ulang tahun Perusahaan di bulan September.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan menilai dan menetapkan Pekerja Teladan setiap tahun yang\n    kriteria penilaian dan bentuk penghargaan ditetapkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Kepangkatan dan Golongan\u002FGrade\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Kenaikan pangkat\u002Fgolongan\u002Fgrade Pekerja yang bersangkutan pada umumnya\n    berkaitan erat dengan hasil penilaian prestasi Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003C\u002Fol>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003Col>\u003Cli>Perusahaan dan Serikat Pekerja sama-sama menyadari perlunya diadakan\n    klasifikasi berbagai tugas\u002Fjabatan\u002Ftanggungjawab. Klasifikasi tersebut\n    merupakan kebijakan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja berhak untuk memperoleh kesempatan promosi kenaikan\n    pangkat dengan mempertimbangkan prestasi, sesuai ketentuan yang berlaku di\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Kepangkatan dan Grade Pekerjaan (Job Grade) adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">\u003Cstrong>Grade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">\u003Cstrong>Kepangkatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade 18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Executive Vice President (EVP)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade 17\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Senior Vice President (SVP)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade 16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Senior Vice President (SVP)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade 15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Vice President (VP)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade 14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Vice President (VP)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade 13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Assistant Vice President (AVP)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade 12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Seniom Manager (SM)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade 11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager (Mgr)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade 10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Senior Officer (SO)\u002FAssistant Manager (AM)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade 9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Officer\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Grade 8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Associate\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>5. Perusahaan dapat menginformasikan skala upah Pekerja sesuai kelompok\njabatan yang bersangkutan melalui pejabat struktural yang ditetapkan oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Pemindahan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier Pekerja,\n    Perusahaan dapat mengatur pemindahan Pekerja dari satu bagian ke bagian\n    lain atau kantor-kantor cabang lainnya, dengan mempertimbangkan kemampuan,\n    keahlian, kualifikasi yang dibutuhkan oleh bagian lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila terjadi pemindahan Pekerja, Perusahaan memberi penjelasan tentang\n    hal-hal atau alasan pemindahannya kepada Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja yang dipindahkan atas permintaan Perusahaan maka seluruh\n    hak dan fasilitas yang diterima akan disesuaikan dengan ketentuan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diberikan kesempatan untuk pindah ke bagian lain sepanjang tidak\n    mengganggu kelancaran kerja dari bagian yang ditinggalkan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan akan melakukan pengisian jabatan-jabatan yang kosong dengan\n    mempertimbangkan kompetensi Pekerja melalui proses assesment secara\n    transparan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat memindahkan Pekerja dari dan ke Perusahaan lain yang\n    masih dalam Perusahaan Afiliasi, sesuai dengan aturan perundangan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemindahan Pekerja ke dan dari Perusahaan Afiliasi atau sesama Perusahaan\n    Terafiliasi merupakan hasil persetujuan bilateral perusahaan-perusahaan\n    yang bersangkutan dan kesepakatan dengan Pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Pendidikan dan Pelatihan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cli>Perusahaan wajib memberikan pendidikan dan\u002Fatau pelatihan internal\n    dan\u002Fatau eksternal kepada setiap Pekerja secara merata tanpa melihat\n    jenjang kepangkatan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penyusunan rencana pelatihan dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan usulan\n    dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diberikan kesempatan mengajukan permohonan untuk mengikuti\n    pendidikan dan pelatihan internal dan eksternal dengan persetujuan dari\n    atasannya dan sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : WAKTU KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Jam Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jam kerja yang berlaku di Perusahaan ditentukan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Untuk Pekerja yang bekerja 5 (lima) hari seminggu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin \u002F Jumat \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 08.00 s\u002Fd 17.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 08.30 s\u002Fd 17.30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Waktu Istirahat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 12.00 s\u002Fd 13.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 12.30 s\u002Fd 13.30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Untuk Pekerja yang bekerja 6 (enam) hari seminggu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin s\u002Fd Jumat Sabtu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 08.00 s\u002Fd 16.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 08.30 s\u002Fd 16.30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Waktu Istirahat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 12.00 s\u002Fd 13.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 12.30 s\u002Fd 13.30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 08.00 s\u002Fd 14.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 08.30 s\u002Fd 14.30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Waktu Istirahat Sabtu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 12.00 s\u002Fd 13.00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pk. 12.30 s\u002Fd 13.30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Untuk Pekerja yang bekerja 3 (tiga) shift, pengaturan jam kerjanya\ndisesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan dengan memperhatikan waktu\nistirahat serta pergantian shift.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Jam kerja tersebut pada Butir 1 dan 2 di atas merupakan pedoman bagi\nkantor­ kantor cabang untuk menentukan jam kerja yang sesuai dengan situasi\ndan kondisi setempat, tetapi tetap berpedoman pada jam kerja seminggu tidak\nmelebihi 40 (empat puluh) jam dan 1 (satu) hari tidak melebihi 7 (tujuh) jam\nbagi yang bekerja 6 (enam) hari dalam seminggu dan 8 (delapan) jam bagi yang\nbekerja 5 (lima) hari seminggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap perubahan jam kerja yang menyimpang dari pedoman di atas wajib\ndikonsultasikan dan diputuskan terlebih dahulu oleh Atasan terkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengaturan jam kerja ( 6 hari \u002F 5 hari \u002F shit ) merupakan wewenang\nPengusana dan Pekerja wajib menaati ketentuan yang telah dikeluarkan oleh\nPengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Lembur dan Shift\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Bila Perusahaan menganggap perlu dan atau ada Pekerjaan mendesak yang\n    harus diselesaikan pada saat itu juga, maka Pekerja dapat diwajibkan untuk\n    bekerja lembur.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja wanita yang sedang hamil dianjurkan untuk tidak melakukan kerja\n    lembur.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cli>Pekerja yang bekerja lembur dan berhak mendapat upah lembur adalah\n    Pekerja yang gradenya di bawah grade 9 (sembilan).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cli>Perhitungan upah kerja lembur adalah sesuai dengan peraturan\n    ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Pekerja yang bekerja lembur diberikan makanan dan minuman serta\n    transportasi lembur yang pengaturannya akan dilakukan tersendiri sesuai\n    kebijakan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cli>Pekerja yang bekerja shift malam akan disediakan insentif shift dan\n    transportasi yang pengaturannya akan dilakukan tersendiri sesuai kebijakan\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja diwajibkan hadir untuk bekerja pada hari libur sesuai\n    dengan Pasal 23 maka Pekerja berhak mendapatkan Upah Kerja Lembur pada hari\n    Libur atau penggantian hari libur.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Hari Libur Nasional dan Libur Bersama\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Hari-hari libur Perusahaan adalah hari-hari libur sesuai pengumuman\n    Pemerintah dan atau Bank Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Libur Bersama adalah kebijakan yang memberlakukan hari kerja sebagai hari\n    libur berdasarkan Keputusan Cuti Bersama Pemerintah dan\u002Fatau Bank Indonesia\n    yang teknis pelaksanaannya ditentukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Tidak Hadir Tanpa Izin\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh\n    Pengusaha, atau yang tidak kembali ke tempat kerjanya pada hari yang sudah\n    ditentukan dan disetujui sebelumnya, dapat dipandang sebagai mangkir.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja tidak masuk kerja tanpa izin 3 (tiga) hari berturut-turut\n    dalam 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) hari tidak berturut-turut dalam 3 (tiga)\n    bulan, maka Pekerja dianggap telah melanggar Peraturan Tata Tertib\n    Perusahaan, kecuali sebab musababnya dapat dijelaskan dan dibuktikan\n    sedemikian rupa, sehingga dapat diterima oleh Pengusaha.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila Pekerja tidak masuk kerja 5 (lima) hari kerja atau lebih\n    berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan\n    bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut\n    dan tertulis dapat diputus langsung hubunga kerjanya karena\n    dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai denagan Peraturan Ketanagakerjaan\n    yang berlaku\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak masuk kerja 1 (satu) hari karena sakit wajib\n    memberikan kepada atasannya di hari yang sama dan mengisi izin sakit pada\n    aplikasi cuti online di hari kerja berikutnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak masuk kerja 2 (dua) hari atau lebih karena sakit\n    diwajibkan memberikan surat keterangan dokter kepada atasan dan mengisi\n    izin sakit pada aplikasi cuti online pada saat Pekerja masuk bekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang tidak masuk kerja sesuai dengan Pasal 24 ayat 1, 2, 3 di\n    atas, upahnya akan dipotong sesuai dengan hari-hari Pekerja tidak masuk\n    kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Izin\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja mendapatkan ijin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapatkan\nupah dan tanpa mengurangi hak cuti tahunannya, dengan cara melengkapi surat\npermohonan secara tertulis kepada atasan langsung dan sedapat mungkin\nmelampirkan bukti-bukti yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Izin sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini antara lain untuk\nkeperluan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pernikahan Pekerja yang bersangkutan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>b\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pernikahan anak Pekerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>c\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pernikahan saudara kandung Pekerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 hari kerja \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>d\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istri Pekerja melahirkan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>e\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Istri Pekerja keguguram\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>f\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kematian suami\u002Fistri dan anak\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>g\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kematian orang tua\u002Fmertua\u002Fsaudara (kandung\u002Ftiri)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>h\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Kematian orang lain yanng tinggal serumah yang ada hubungan darah\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>i\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Khitanan\u002FPembabtisan (Upacara keagamaan yang setara)\n        Pekerja\u002FAnak\u002FKeluarga Pekerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>j\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sidang sarjana Muda\u002FSarjana\u002FS2\u002FS3 Pekerja yang bersangkutan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>k\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Wisuda Sarjana Muda\u002FSarjana\u002FS2\u002FS3 (Pekerja, suami\u002Fistri dan anak)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>l\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pekerja Perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan\n        memberitahukan kepada Pengusaha, dapat tidak diwajibkan bekerja pada\n        hari pertama dan kedua waktu haid\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Izin ini dapat diambil mulai dari\u002Fsebelum hari kejadian dan diperhitungkan\nberdasarkan hari kerja. Apabila kejadian tersebut terjadi pada hari libur maka\nizin mulai diperhitungkan pada hari kerja berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila hal-hal tersebut di atas terjadi di luar kota (dengan radius\nminimum 100 Km dari tempat tinggal), maka izin istirahat ditambah dengan 1\n(satu) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengajuan izin yang tercantum pada ayat 1 dan 2 tersebut di atas wajib\ndisertai dengan bukti-bukti tertulis yang sah, kecuali untuk izin meninggalkan\nPekerjaan karena istri Pekerja melahirkan dan kematian dapat disusulkan\nkemudian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Apabila Pekerja untuk keperluan yang tercantum pada ayat 1 di atas\nmembutuhkan waktu yang lebih lama,maka Pengusaha dapat mempertimbangkan dengan\nmemperhitungkan dari hak atas cuti tahunan\u002Fistirahat panjang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada Pekerja\nuntuk tidak masuk kerja tanpa memperoleh upah berdasarkan alasan-alasan\ntertentu selain dari yang tersebut pada ayat 2 kecuali :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Menjalankan kewajiban terhadap negara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan\nagama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Melaksanakan tugas serikat pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Melaksanakan tugas pendidikan dari\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Tidak masuk kerja di luar ketentuan dalam pasal ini merupakan suatu\npelanggaran atas disiplin\u002FTata Tertib Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pekerja dapat diberikan izin tidak masuk kerja dengan tetap menerima\nhak-haknya sebagai Pekerja untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara\nuntuk memenuhi panggilan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Hak Cuti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja berhak atas cuti tahunan dan istirahat panjang dengan tetap\nmenerima upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Cuti tahunan diberikan minimum 12 (dua belas) hari kerja bagi Pekerja\nTetap, sedangkan bagi Pekerja Tidak Tetap\u002FKontrak dan Tenaga Kerja Asing (TKA)\ndiatur secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 3 PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun berturut-turut atau\nkelipatannya berhak memperoleh istirahat panjang selama 2 (dua) bulan dalam\nbentuk fisik cuti dan penggantian dalam bentuk uang kompensasi, yang disepakati\nuntuk didistribusikan secara tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ANNLEAVE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-annleaveallowancetype\">\u003Cp>4. Cuti tahunan dan istirahat panjang tersebut disepakati didistribusikan\nsesuai dengan grade dan masa kerja yang diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\">\u003Cp>\u003Cstrong>Grade\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" style=\"text-align:center;\">\u003Cstrong>Masa\n      Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong><3 tahun\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>3 - <9 tahun\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>9 tahun atau lebih\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8- 12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>13-14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>15 ke atas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21 hari kerja\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>dan uang kompensasi diberikan dalam bentuk tunjangan cuti yang besaran dan\ntata cara pembayaran diatur secara terpisah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:0em\">5. Cuti dapat direncanakan sewaktu-waktu dalam tahun\nyang bersangkutan dengan memperhatikan hal-hal tersebut di bawah ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kepentingan operasional dan administrasi\nPerusahaan dijadikan faktor utama dalam merencanakan cuti setiap Pekerja,\ntetapi kepentingan Pekerja tetap diperhatikan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja atas persetujuan Perusahaan wajib\nmerencanakan cuti dan wajib melaksanakan block absen 5 (lima) hari kerja\nberturut-turut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Hak cuti seperti yang dimaksud di atas akan\ntimbul pada bulan Januari dan berlaku sampai dengan Desember dan akan hangus\ndengan sendirinya pada akhir tahun berjalan, kecuali apabila Pengusaha dengan\npesertujuan Pekerja menangguhkan pelaksanaan cutinya maksimum sampai dengan\ntanggal 31 Maret tahun berikutnya, penangguhan cuti atas permintaan Pekerja\nharus mendapat persetujuan dari atasan yang bersangkutan minimum Departemen\nHead atau yang setara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Permintaan cuti harus diajukan\nsekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum cuti diambil, dengan mengisi\nformulir cuti pada system cuti online dan disetujui oleh atasan langsung,\nkecuali untuk hal-hal yang bersifat mendesak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Dalam hal yang sangat mendesak, Perusahaan dapat memanggil kembali\nPekerja yang sedang cuti, dalam hal seperti itu sisa cuti Pekerja yang\nbersangkutan akan diatur kembali oleh Perusahaan dengan tidak merugikan yang\nbersangkutan dan Perusahaan akan menanggung seluruh biaya yang timbul akibat\npemanggilan Pekerja yang sedang cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja yang tanpa izin sebelumnya, telah memperpanjang cutinya, dianggap\nsebagai tidak hadir tanpa alasan yang sah dan apabila perpanjangan cuti tanpa\nizin ini telah melebihi 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa\nketerangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah\ndipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dapat diputus\nhubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan\nPeraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Setiap karyawati berhak atas istirahat melahirkan tanpa kehilangan hak\ncutinya dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Istirahat melahirkan diberikan selama 1 ½ (satu\nsetengah) buIan sebelum perkiraan tanggal melahirkan dan 1½ (satu setengah)\nbuIan setelah melahirkan dengan memperoleh upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Permintaan untuk istirahat melahirkan harus\ndisertai surat keterangan medis dan selambat-lambatnya diserahkan kepada\nPerusahaan 10 (sepuluh) hari sebelum istirahat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Dalam hal keguguran, yang diperkuat oleh keterangan medis, maka istirahat\ndengan upah penuh akan diberikan sebanyak-banyaknya 1½ (satu setengah) bulan\nterhitung sejak hari terjadinya keguguran. Keguguran yang dimaksud dalam\nperaturan ini adalah keguguran yang tidak diinginkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Upah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Bahwa yang dimaksud dengan upah ialah upah pokok beserta tunjangan yang\n    bersifat tetap yang dihitung secara gross.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Upah dibayarkan secara tetap pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap\n    bulan, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari besar\u002Flibur, pembayaran\n    upah akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya, kecuali dalam kondisi Force\n    Majeure.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_government\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cli>Upah minimum Pekerja tidak akan lebih kecil dari upah minimum\n    propinsi\u002Fsektoral propinsi yang ditetapkan Pemerintah.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Peninjauan Upah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan akan menyusun kebijakan pengupahan yang berorientasi untuk\n    mendorong peningkatan kinerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cli>Perusahaan akan melakukan peninjauan skala upah Pekerja berdasarkan\n    salary survey setiap tahun dan dapat menginformasikan hasil salary survey\n    tersebut melalui mekanisme yang diatur secara tersendiri.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cli>Peninjauan upah Pekerja secara perorangan akan dilakukan oleh Perusahaan\n    secara berkala dengan memperhatikan antara lain prestasi kerja, posisi upah\n    dalam skala pengupahan, atau posisi upah terhadap perkerjaan yang setara di\n    industri perbankan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Peninjauan upah tersebut serta penentuan besarnya kenaikan upah akan\n    dilakukan dengan mempertimbangkan hasil market survey, keadaan\u002Fkondisi\n    industri perbankan dan makro ekonomi serta kemampuan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang prestasi kerjanya dinilai 5\u002FUnacceptable Performance (UP)\n    atau dinilai 4\u002FImprovement Required (IR), tidak mendapatkan kenaikan upah.\n    Kenaikan upah akan diberikan bila yang bersangkutan telah memperbaiki\n    prestasi kerjanya. Khusus bagi Pekerja yang prestasi kerjanya Improvement\n    Required (IR) serta memiliki upah dengan jumlah tertentu, dapat memperoleh\n    penyesuaian upah berdasarkan kenaikan biaya hidup dengan jumlah yang\n    ditetapkan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang mendapatkan kenaikan pangkat\u002Fgrade dan telah mendapatkan\n    Surat keputusan Kenaikan pangkat\u002Fgrade maka Pekerja berhak atas fasilitas\n    sesuai dengan pangkat\u002Fgrade-nya, dan penyesuaian upah sesuai ketentuan\n    perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Pemotongan Upah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat melakukan pemotongan upah secara langsung atas\n    kewajiban­ kewajiban Pekerja yang meliputi antara lain pajak penghasilan,\n    iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan, iuran jaminan sosial\n    kesehatan, iuran dana pensiun, angsuran pinjaman Pekerja, angsuran uang\n    panjar Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Atas permintaan dan kuasa, antara lain dari anggota Serikat Pekerja,\n    anggota Koperasi, maka Perusahaan dapat membantu untuk memotong gaji\n    Pekerja dalam rangka pembayaran iuran anggota maupun hal-hal lain sesuai\n    dengan kewajiban anggota.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Perpajakan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pajak Penghasilan atas pendapatan Pekerja akan dihitung dan dipotong dari\n    upah Pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya pajak penghasilan tersebut di atas menjadi tanggungan Pekerja\n    dan dibayarkan melalui Perusahaan kepada Kas Negara.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap tahun Perusahaan memberikan bukti pembayaran pajak PPh 21 (SPT\n    Tahunan) kepada seluruh Pekerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">Perusahaan mengikutsertakan Pekerja dalam program Jaminan Sosial\n    Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n    Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan saat ini terdiri dari : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Jaminan Kematian (JK)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Jaminan Pensiun (JP)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan mengikutsertakan Pekerja dan Keluarga Pekerja dalam program\n    Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan wajib melakukan sosialisasi manfaat jaminan sosial tenaga\n    kerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial\nKesehatan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan bersama-sama dengan Pekerja, membayar iuran Jaminan Sosial\n    Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan yang besarannya sesuai dengan\n    yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja mendapatkan keterangan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan\n    Sosial Ketenagakerjaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Badan\n    Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Asuransi Kecelakaan Diri\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cli>Setiap Pekerja diasuransikan terhadap risiko kecelakaan diri di luar jam\n    kerja yang preminya dibayar oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Nilai pertanggungan disesuaikan dengan Grade Pekerja sesuai dengan\n    kebijakan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : TUNJANGAN, SANTUNAN DAN FASILITAS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Santunan Kematian\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Jika Pekerja yang masih berstatus Pekerja meninggal dunia, baik akibat\n    kecelakaan kerja maupun bukan akibat kecelakaan kerja, maka ahli warisnya\n    yang sah dan tercatat di Perusahaan berhak mendapat santunan sebesar Rp.\n    8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah)\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bilamana salah seorang Keluarga Pekerja meninggal dunia, maka Perusahaan\n    akan memberikan santunan kematian sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima\n    ratus ribu rupiah) kepada pekerja. Permberian yang sama dilakukan jika\n    janin yang dikandung Pekerja\u002FIstri Pekerja meninggal pada usia kandungan 7\n    (tujuh) bulan keatas. \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jika orang tua kandung\u002Ftiri\u002Fangkat Pekerja meninggal dunia, maka\n    Perusahaan akan memberikan santunan kematian sebesar Rp 2.000.000,-(dua\n    juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pekerja memiliki saudara\n    kandung\u002Fangkat\u002Ftiri yang sah dan bekerja di Perusahaan, maka santunan\n    kematian diberikan kepada Pekerja yang usianya lebih tua.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Tunjangan Pernikahan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan akan memberikan tunjangan pada pernikahan pertama Pekerja yang\n    telah bekerja minimal 1 (satu) tahun sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta\n    rupiah).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sesama Pekerja yang akan menikah, maka masing-masing akan mendapatkan\n    tunjangan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan tunjangan pernikahan kepada Pekerja yang menikahkan\n    anak kandung atau anak angkat yang sah sampai tiga anak dengan tunjangan Rp\n    2.000.000,-(dua juta rupiah).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sesama Pekerja yang anaknya menikah, masing-masing berhak mendapat\n    tunjangan pernikahan anak seperti yang dimaksud dalam ayat 3 (tiga) di\n  atas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Suami dan istri sama-sama sebagai Pekerja menikahkan anaknya, maka\n    tunjangan pernikahan hanya diberikan kepada salah satu Pekerja sebesar\n    Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang akan menikah yang orang tuanya juga bekerja di Perusahan\n    maka masing-masing berhak mendapatkan tunjangan pernikahan sebesar Rp.\n    2.000.000,­ (dua juta rupiah).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Upah Selama Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Jika Pekerja tidak dapat masuk kerja karena sakit atau dalam perawatan\ndokter, maka upahnya akan dibayarkan menurut ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6 (enam) bulan pertama upah dibayar 100% upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">6 (enam) bulan kedua upah dibayar 75% upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Untuk bulan selanjutnya upah dibayar 50% sampai pemutusan hubungan kerja\ndilaksanakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Jika Pekerja meninggalkan Pekerjaan karena sakit melampaui 12 (dua belas)\nbulan dan diperkuat dengan keterangan dokter, maka hubungan kerja dengan\nPekerja yang bersangkutan dapat diputuskan dengan memperhatikan peraturan\nketenagakerjaan tentang pemutusan hubungan kerja dan kepadanya akan diberikan\nhak-haknya minimum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cli>Pekerja yang telah bekerja minimal 12 (dua belas) bulan di Perusahaan\n    berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sebesar minimal 1\n    (satu) bulan upah. THR secara proporsional akan diberikan pada Pekerja yang\n    telah bekerja minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pembayaran THR kepada seluruh Pekerja diberikan sesuai ketentuan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja berhak atas THR apabila hubungan kerja berakhir 30 (tiga puluh)\n    hari atau kurang dari tanggal Hari Raya Idul Fitri.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Tunjangan Pakaian Kerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Kepada Pekerja yang menurut pertimbangan Perusahaan dipandang perlu\n    mendapat pakaian kerja seragam dan atau sepatu, maka kepadanya akan\n    disediakan oleh Perusahaan pakaian seragam dan sepatu yang wajib dipakai\n    dalam jam kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jumlah pakaian kerja seragam yang dibagikan akan ditentukan oleh\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengingat pakaian kerja seragam dan atau sepatu itu milik Perusahaan,\n    maka wajib dirawat dengan baik dan dipakai hanya untuk bekerja di\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Tunjangan Akhir Tahun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja yang telah bekerja minimal 12 (dua belas) bulan atau lebih berhak\nmendapatkan Tunjangan akhir tahun sebesar 1 (satu) bulan upah yang dibayarkan\noleh Perusahaan pada bulan Desember. Tunjangan Akhir Tahun secara proporsional\nakan diberikan pada Pekerja yang telah bekerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara\nberturut-turut tetapi kurang dari 12 (dua belas) buIan pada 31 Desember tahun\nberjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Fasilitas Kegiatan Olah Raga, Kesenian, Keagamaan, Rekreasi dan\nKegiatan Sosial\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan akan menyediakan sarana dan prasarana bagi Pekerja untuk kegiatan\nolahraga, kesenian, keagamaan, rekreasi, serta kegiatan sosial lainnya yang\ndisesuaikan dengan kemampuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Bantuan Bencana Alam\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sebagai bentuk perhatian Perusahaan kepada Pekerja yang terkena musibah\nbencana alam, maka Perusahaan dapat memberikan bantuan kepada Pekerja dalam\nbentuk dan pengaturan yang akan ditetapkan melalui ketentuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Beasiswa\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat memberikan beasiswa kepada Pekerja dan anak Pekerja yang\n    memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kemampuan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pelaksanaan program beasiswa kepada Pekerja dan anak Pekerja akan\n    dilaksanakan menjelang Tahun Ajaran Baru setiap tahunnya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : Bonus dan Insentif\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Cp>1. Atas dasar kebijakan Perusahaan, bonus hanya diberikan kepada Pekerja\nyang berprestasi dan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bonus merupakan salah satu faktor pendorong bagi Pekerja agar bekerja\nlebih produktif dari tahun sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Sebagai dasar penetapan pemberian bonus, Perusahaan akan memperhatikan\nfaktor- faktor yang terjadi pada periode tahun sebelumnya yaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pencapaian target Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Prestasi individu Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Jumlah bulan masa kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dalam hal hubungan kerja berakhir sebelum tanggal pembayaran Bonus maka\nPekerja tidak berhak menerima Bonus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perusahaan dapat memberikan insentif kepada Pekerja di unit kerja\ntertentu atas pencapaian kinerjanya sesuai dengan kebijakan yang ditentukan\noleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Tunjangan Perjalanan Dinas\u002FTraining\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha akan menanggung biaya-biaya yang timbul dalam hal Pekerja\n    melakukan perjalanan dinas atau pelatihan sesuai dengan Kebijakan\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Pekerja menjalani pelatihan pada Hari Libur, Pekerja diberikan\n    uang penggantian transportasi yang besarannya ditentukan oleh\n  Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : Tunjangan Penempatan Daerah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja yang dimutasikan oleh Perusahaan ke suatu daerah lain di luar\n    home base­ nya akan mendapatkan tunjangan dan fasilitas tertentu yang\n    diatur oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang dimutasikan atas permintaan sendiri tidak berhak mendapatkan\n    tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, bukan\n    bagian dari upah dan pembayarannya akan dihentikan jika tugas telah selesai\n    dilaksanakan dan\u002Fatau kembali ke home base-nya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Tunjangan Khusus\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kepada Pekerja yang menurut pertimbangan Perusahaan dipandang perlu mendapat\ntunjangan khusus, maka kepadanya akan diberikan tunjangan khusus yang akan\ndiatur dan ditentukan oleh Perusahaan yang bilamana diperlukan dapat meminta\nmasukan dari Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : PENGGANTIAN KESEHATAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Jaminan Kesehatan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan akan menanggungbiaya perawatan kesehatan Pekerja dan Keluarga\n    Pekerja, yang terdiri dari : \n    \u003Cul>\n      \u003Cli>Biaya rawat inap\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>Biaya rawat jalan.\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>Biaya rawat gigi.\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>Biaya bersalin.\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>Biaya pembelian kacamata (hanya untuk Pekerja).\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Besarnya biaya yang akan ditanggung Pengusaha dan tata cara pembayarannya\n    diatur tersendiri sesuai kebijakan Perusahaan dan akan ditinjau secara\n    berkala setiap tahunnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat menunjuk pihak asuransi atau pihak ketiga lainnya guna\n    melakukan pembayaran dan atau pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1\n    di atas.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : PINJAMAN PEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : Pinjaman Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Sesuai dengan kemampuan Perusahaan, Perusahaan dapat memberikan pinjaman\n    kepada Pekerja. \n    \u003Cp>Pengusaha memberikan pinjaman-pinjaman berupa:\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pinjaman Perumahan untuk grade 8 ke atas\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pinjaman Kendaraan untuk grade 8 ke atas\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pinjaman Darurat (emergency loan) untuk\n    grade 12 ke bawah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pinjaman Pendidikan Anak untuk grade 12 ke\n    bawah\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Pinjaman Multiguna.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ketentuan mengenai fasilitas pinjaman, syarat-syarat pengajuan dan bunga\n    pinjaman akan diatur tersendiri berdasarkan kebijakan Perusahaan dengan\n    memperhatikan masa kerja, kepangkatan, prestasi kerja, kemampuan membayar\n    dari Pekerja yang bersangkutan dan kepatuhan (compliance) terhadap\n    peraturan hukum yang berlaku, serta masukan dari Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha secara berkala akan meninjau fasilitas pinjaman Pekerja\n    berdasarkan kondisi pasar dan kemampuan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Kewajiban dan Tanggung Jawab Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja wajib berperilaku, bertindak sesuai dengan Visi, Misi,\n    Nilai-nilai, Budaya Perusahaann, Perjanjian Kerja Bersama, Kode Etik\n    Perilaku Karyawan, dan jujur serta melaksanakan tugas sebaik-baiknya\n    menurut kemampuan maksimal masing-masing atas tugas yang diserahkan oleh\n    Perusahaan dan yang menjadi bagian dari kewajiban-kewajibannya, di samping\n    tugas-tugas lain yang menurut ketentuan Perusahaan patut dilaksanakan oleh\n    Pekerja yang bersangkutan dalam rangka kegiatan operasional Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja harus berperilaku profesional sepanjang waktu, memberikan hasil\n    kerja yang terbaik dan mempromosikan keunggulan dari perusahaan baik dalam\n    tulisan maupun pemikiran dan tindakan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja wajib mematuhi semua instruksi dan petunjuk yang diberikan\n    oleh atasan yang ditunjuk oleh Perusahaan sepanjang tidak bertentangan\n    dengan ayat 1 dan 2 di atas dan untuk kepentingan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan menjaga kerahasiaan\u002Fhal-hal yang bersifat rahasia dan\n    tidak membocorkannya kepada yang tidak berhak.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan menjaga dan memelihara dengan baik semua alat kerja,\n    pakaian kerja serta barang\u002Fdokumen milik Perusahaan dan barang\u002Fdokumen yang\n    keberadaannya dikuasai\u002Fdikelola Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan untuk melaporkan kepada Perusahaan bila ada\n    barang\u002Fdokumen milik Perusahaan dan barang\u002Fdokumen yang keberadaannya\n    dikuasai\u002Fdikelola Perusahaan yang hilang\u002Frusak, segera setelah ia\n    mengetahuinya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dilarang untuk membawa keluar\u002Fmenyuruh membawa keluar dari\n    lingkungan Perusahaan, dokumen atau barang-barang milik Perusahaan tanpa\n    sepengetahuan dan izin pejabat Perusahaan yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Semua barang milik Perusahaan yang dipakai oleh Pekerja selama bekerja\n    pada Perusahaan, harus dikembalikan kepada Perusahaan bila hubungan\n    kerjanya terputus.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan hanya mempergunakan barang-barang milik Perusahaan\n    dalam rangka kepentingan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan untuk membaca, mematuhi dan melaksanakan Perjanjian\n    Kerja Bersama dan semua kebijakan yang berlaku di Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan untuk segera melaporkan kepada Pengusaha (Bagian yang\n    mengelola sumber daya manusia) apabila alamat, status dan susunan\n    keluarganya berubah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja wajib melaporkan kegiatan yang mencurigakan dan kasus\n    aktual atau kecurigaan Fraud sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja wajib mengenali dan mendeteksi risiko operasional terkait\n    dengan peran dan tanggung jawabnya, serta bersikap terbuka dan jujur dalam\n    mengungkapkan dan menyikapi kesalahan yang terjadi dengan melapor kepada\n    atasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal lain terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab Pekerja diatur\n    lebih lanjut dalam kebijakan perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : Kerahasiaan\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan menjaga dan mengamankan segala sesuatu yang bersifat\n    rahasia Perusahaan, terutama rahasia bank sebagaimana yang di atur dalam\n    Undang­ Undang Pokok Perbankan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja diwajibkan pula untuk merahasiakan segala sesuatu yang\n    berhubungan dengan kegiatan Perusahaan, misalnya yang menyangkut peralatan,\n    sistem dan prosedur operasional.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja dilarang untuk memiliki, memperlihatkan atau membawa keluar dari\n    lingkungan Perusahaan, salinan\u002Ffotokopi atau catatan yang berhubungan\n    dengan surat menyurat\u002Fdokumen yang bersifat rahasia, tanpa sepengetahuan\n    dan seizin pejabat Perusahaan yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : PELANGGARAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Mendesak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Yang dimaksud dengan PHK karena alasan mendesak adalah PHK karena suatu\ntindakan yang bertentangan atau tidak sesuai atau menyimpang dengan\u002Fdari\nPeraturan Perundang-undangan, Perjanjian Kerja Bersama, Perjanjian Kerja,\nKebijakan dan Prosedur Kerja, tata tertib Perusahaan dan Kode Etik Perilaku\nKaryawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Yang dimaksud dengan alasan mendesak yang menyebabkan PHK adalah bilamana\nPekerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan\nbarang dan\u002Fatau uang milik Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan\nsehingga merugikan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan,\nmemakai dan\u002Fatau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di\nlingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di\nlingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau\nmengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk\nmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau\nmembiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan\nkerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman\nsekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya atau berpotensi membahayakan di\ntempat kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan\nyang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan sehingga\nmenimbulkan kerugian bagi Pekerja lain dan Perusahaan baik secara finansial\nmaupun non finansial atau terlibat dalam aktivitas\u002Fkegiatan dengan benturan\nkepentingan yang menguntungkan diri sendiri dan\u002Fatau pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Melanggar sistem dan prosedur yang telah\nditentukan Perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Membawa senjata tajam atau api atau bahan\nberbahaya ke tempat kerja tanpa berhubungan dengan tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Melakukan kesalahan yang sama atau melanggar\ntata tertib dan peraturan perusahaan setelah menerima Surat Peringatan III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">n. Melakukan perbuatan lainnya yang diancam pidana\npenjara 5 (lima) tahun atau lebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">o. Menerima uang atau hadiah dari siapapun juga\nyang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi baik\nsebelum maupun sesudah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan jabatan\n& wewenang Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">p. Melarang atau menghalang-halangi kegiatan\nberserikat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Serikat Pekerja akan melaporkan Pekerja yang melakukan tindakan pada ayat\n1 (satu) dan 2 (dua) di atas apabila Serikat Pekerja mengetahui tindakan\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat mengenakan sanksi terhadap Pekerja yang melanggar\nperaturan perundang-undangan, syarat-syarat kerja Perusahaan, tata-tertib\nPerusahaan dan Kode Etik Perilaku Karyawan, tergantung dari jenis, frekuensi\ndan berat-ringannya pelanggaran yang diperbuat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Sanksi dapat berupa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Teguran Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Teguran Tertulis \u002F Surat Teguran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Surat Peringatan Pertama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Surat Peringatan Kedua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Surat Peringatan Ketiga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan dan\nPerundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Konsekuensi dari pemberian sanksi dapat berdampak antara lain terhadap:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kenaikan Upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Kenaikan pangkat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Bonus\u002FInsentif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Kelangsungan kerja (Skorsing).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Fasilitas yang melekat pada jabatan yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengaturan pemberian sanksi dan konsekuensinya dirinci dalam ketentuan\nsanksi yang diatur dalam Kebijakan\u002FProsedur Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pelaksanaan pemberian sanksi dapat tidak mengikuti urutan sesuai ayat\n2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : Prosedur Pemberian Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Prosedur pemberian sanksi bagi Pekerja yang melakukan pelanggaran :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Teguran\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan Langsung\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Tidak ada\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Surat Peringatan I\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan Langsung\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Surat Peringatan II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan Langsung + Atasan di atas atasan langsung\u002Fterkait\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Surat Peringatan III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan Langsung + Atasan di atas atasan langsung\u002Fterkait\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Bagian yang mengelola sumber daya manusia dengan rekomendasi dari\n        Atasan di atas atasan langsung (minimal 2 level di bawah Direksi)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>2. Setiap sanksi yang diberikan kepada Pekerja sesuai ketentuan ayat 1 pasal\nini wajib ditembuskan ke unit HR Industrial Relation di bagian yang mengelola\nsumber daya manusia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN KESEMPATAN UNTUK MEMBELA DIRI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : Penyelesaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setiap keluhan dan pengaduan Pekerja harus dibicarakan dan diselesaikan\n    dengan Atasan terlebih dahulu.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Keluhan yang tidak dapat diselesaikan seperti pada ayat 1 dapat\n    disampaikan secara tertulis kepada bagian yang mengelola sumber daya\n    manusia dan\u002Fatau disampaikan kepada Serikat Pekerja untuk diteruskan kepada\n    bagian yang mengelola sumber daya manusia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengusaha selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sudah\n    harus memberikan jawaban secara tertulis kepada Pekerja atau Serikat\n    Pekerja tentang hasil tindak lanjut dari keluh kesah Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja atau Serikat Pekerja dapat mengajukan permohonan musyawarah\n    langsung atas jawaban dari Atasan dan\u002Fatau bagian yang mengelola sumber\n    daya manusia tersebut dan wajib diselenggarakan dalam waktu 14 hari kerja\n    dengan melibatkan Pekerja dan\u002Fatau Serikat Pekerja dengan atasan dan\u002Fatau\n    bagian yang mengelola sumber daya manusia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Selama proses penyelesaian berjalan, Serikat Pekerja dapat memberikan\n    advokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila tidak ada tindak lanjut dari Pengusaha maka penyelesaian dapat\n    dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : Kesempatan Untuk Membela Diri\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pekerja yang mendapat surat peringatan indisipliner seperti tersebut\n    dalam pasal 53 Perjanjian Kerja Bersama ini berhak membela diri dan\n    memberikan penjelasan kepada pejabat-pejabat Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam proses pembelaan diri ini Pekerja dapat meminta pendampingan dari\n    Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Setelah mendapat penjelasan dan Pengusaha berpendapat bahwa kesalahan\n    Pekerja yang bersangkutan masih dapat dimaafkan, maka tindakan disipliner\n    yang diambil dapat diringankan atau ditarik dengan memberikan arahan agar\n    pelanggaran yang dimaksud tidak terulang lagi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Pekerja dapat membuktikan bahwa Pekerja tidak melakukan\n    kesalahan, maka Pengusaha wajib merehabilitasi dan mengembalikan semua hak\n    yang melekat pada diri Pekerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : PEMBERHENTIAN SEMENTARA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : Pemberhentian Sementara\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pengusaha dapat melakukan pemberhentian sementara\u002Fskorsing kepada\n    Pekerja, yang : \n    \u003Cp>a. Sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemberhentian sementara\u002Fskorsing wajib diberitahukan oleh Pengusaha\n    secara tertulis kepada pekerja dengan tembusan kepada Serikat Pekerja bagi\n    Pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang dikenakan pemberhentian sementara\u002Fskorsing berhak\n    mendapatkan pembelaan atas dirinya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja yang terkena pemberhentian sementara\u002Fskorsing berhak menerima\n    upah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan pengakhiran hubungan kerja\n    antara Perusahaan dengan Pekerja berdasarkan penetapan pihak yang berwenang\n    atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan sebelumnya\n    telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian Bipartit dengan melibatkan\n    Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu)\n    tersebut di atas, Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja tanpa perlu\n    meminta penetapan pihak yang berwenang atau Lembaga Penyelesaian\n    Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja masih dalam masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja mengajukan permintaan mengundurkan\n    diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja pensiun yang ditetapkan dalam\n    Perjanjiann Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk menjamin kepastian dan ketenteraman hidup Pekerja serta ketenangan\n    berusaha bagi Perusahaan, maka sedapat mungkin PHK dihindari. Dalam hal PHK\n    tidak dapat dihindari maka maksud PHK tersebut harus dirundingkan kepada\n    Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Serikat Pekerja dapat mewakili dan\u002Fatau mendampingi Pekerja yang di PHK\n    dengan mendapatkan Surat Kuasa dari Pekerja baik yang menjadi atau tidak\n    menjadi anggota Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila dilakukan PHK massal, maka Pekerja yang terkena PHK dimaksud\n    minimal akan menerima kompensasi yang merujuk pada perhitungan kompensasi\n    PHK terakhir berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat\n    Pekerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : Pemutusan Hubungan Kerja atas Permintaan Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri akan memperoleh uang\npisah, jika Pekerja yang bersangkutan memenuhi ketentuan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mengajukan pemberitahuan pengunduran diri secara\ntertulis sekurang­kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlaku\npengunduran diri (tidak dapat dikompensasikan dengan cuti yang masih\ntersisa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tidak terlibat kasus yang merugikan Perusahaan\nbaik secara financial maupun non financial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Tidak terikat ikatan dinas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tidak menimbulkan risiko sistemik bagi\nPerusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya uang pisah yang diterima oleh Pekerja yang mengundurkan diri\nditetapkan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">\u003Cstrong>Masa Kerja (tahun)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;\">\u003Cstrong>Uang Pisah (x Upah)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3-kurang dari 6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2,3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6-kurang dari 9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3,45\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9-kurang dari 12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4,6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12-kurang dari 15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5,75\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>15-kurang dari 18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6,9\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>18-kurang dari 21\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8,05\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>21-kurang dari 24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9,2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>24 tahun atau lebih\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>3. Besarnya uang pisah yang diterima oleh pekerja yang dikategorikan mangkir\nsesuai dengan pasal 24 ayat 3 adalah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Rasionalisasi Atau Efisiensi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hal Pengusaha melakukan program rasionalisasi atau efisiensi,\nPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai persyaratan dan\nkriteria yang ditentukan oleh Pengusaha secara transparan yang mengacu pada\nketentuan perundang-undangan, yang besaran kompensasi dan pelaksanaannya akan\ndirundingkan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Usia Pensiun normal ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun. Perusahaan\n    dapat mempertimbangkan melanjutkan hubungan kerja dengan Pekerja,\n    berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Perusahaan dan atas kesepakatan\n    kedua belah pihak.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Usia pensiun dipercepat adalah minimal 45 (empat puluh lima) tahun dengan\n    masa kerja minimal 5 (lima) tahun. Pekerja dapat mengajukan permohonan\n    pensiun dipercepat sebelum usia 45 (empat puluh lima) tahun dengan syarat\n    telah mencapai grade dan masa kerja tertentu berdasarkan ketentuan\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja berhak mendapatkan Manfaat Pensiun dengan memperhatikan ketentuan\n    Pasal 167 ayat 3 (tiga) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang\n    Ketenagakerjaan, besarnya Manfaat Pensiun adalah besarnya kompensasi\n    PHK\u002Fpesangon sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan\n    ditambah manfaat tambahan dari Perusahaan sebagai berikut : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Upah bulan berjalan;\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Bonus Kinerja tahun berjalan sebesar 1\n    (satu) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebesar 1\n    (satu) bulan upah;\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Sisa hak cuti diuangkan;\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Dengan memperhatikan jasa-jasa Pekerja, bagi\n    Pekerja yang Pensiun Normal Perusahaan akan memberikan tambahan 3 (tiga)\n    bulan upah terakhir bagi Pekerja yang telah memiliki masa kerja\n    sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau tambahan 5 (lima) bulan upah\n    terakhir bagi Pekerja yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20\n    (dua puluh) tahun.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Untuk menjamin ketersediaan dana pembayaran Manfaat Pensiun kepada\n    Pekerja pada waktunya, Perusahaan mencadangkan dana pensiun bagi Pekerja\n    sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sesuai Pasal 167 (3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang\n    Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa dalam hal Perusahaan telah\n    mengikutsertakan Pekerja dalam program Dana Pensiun yang iurannya\u002Fpreminya\n    dibayar oleh Perusahaan dan Pekerja, maka yang diperhitungkan dengan uang\n    pesangon sebagai yang dimaksud pada ayat 3 di atas adalah dana pensiun yang\n    premi\u002Fiurannya dibayar oleh Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan memberikan Program Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada Pekerja\n    yang akan memasuki usia pensiun normal sesuai ketentuan yang diatur oleh\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Meninggal Dunia\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Hubungan kerja secara hukum terputus apabila Pekerja meninggal dunia.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Ahli waris sah dari Pekerja yang tercatat di Perusahaan akan diberikan: \n    \u003Cp>a. Upah bulan berjalan\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>b. Santunan kematian sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 1.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>c. Pembayaran Manfaat sesuai dengan Undang-Undang\u002FKetentuan Jaminan\n    Sosoal Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>d. Bagi Pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan diri akan\n    mendapatkan manfaat asuransi kecelakaan sebagaimana diatur dalam Pasal\n    33.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>e. Saldo Dana Pensiun dan hasil pengembangannya\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>f. Sisa hak cuti diuangkan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>g. Pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang\n    penggantian hak dan hak-hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>h. Bagi pekerja yang jumlah pembayaran huruf g diatas lebih kecil dari\n    Rp. 75 juta, maka akan mendapatkan pembayaran asuransi jiwa sehingga jumlah\n    manfaat yang diterima minimal sebesar Rp. 75 juta.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>i. Tambahan Uang Duka sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>j. Manfaat tambahan dari Perusahaan sebesar dua kali upah sebagai\n    pengganti THR dan Bonus tahun berjalan.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>k. Dengan memperhatikan jasa-jasa Pekerja, Perusahaan memberikan\n    tambahan 3 (tiga) bulan upah terakhir\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp>l. Hak-hak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat menunjuk pihak asuransi untuk melakukan kewajiban\n    pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf d, g, h dan i.\n    di atas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>PerusahaanmemberikansuratketeranganpenyelesaianPHKkarenaPekerja meninggal\n    dunia yang memuat antara lain : \n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a.Perhitungan dan penyelesaian hak-hak dan\n    kewajiban Pekerja.\u003C\u002Fp>\n    \u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Surat\u002Fdokumen pendukung yang diperlukan dari\n    ahli waris.\u003C\u002Fp>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Ch2>BAB XVI : UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGGANTIAN\nHAK\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian\nHak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan karena:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pekerja meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pekerja mengalami cacat tetap atau sakit\nberkepanjangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pekerja Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pekerja yang melakukan tindakan pelanggaran\nselain dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maka kepada Pekerja akan diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa\nkerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bagi Pekerja yang melanggar sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, maka\nhak-hak Pekerja tersebut akan diberikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak\nterkait atau sesuai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan\nmengikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Besarnya uang pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku saat ini adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Masa Kerja \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Besar Pesangon\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja kurang dari 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 8 tahun atau lebih \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Besarnya uang penghargaan masa kerja sesuai dengan peraturan perundang­\nundangan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Masa Kerja \u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Besar Pesangon\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 3 tahun lebih tetapi kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 6 tahun lebih tetapi kurang dari 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 9 tahun lebih tetapi kurang dari 12 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 12 tahun lebih tetapi kurang dari 15 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 15 tahun lebih tetapi kurang dari 18 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 18 tahun lebih tetapi kurang dari 21 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 21 tahun lebih tetapi kurang dari 24 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja 24 tahun atau lebih \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10 bulan upah\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>5. Uang penggantian hak sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan\nperundang­ undangan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Cuti yang belum diambil dan belum gugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan\nkeluarganya ke tempat dimana Pekerja diterima bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan\nperawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan\natau uang penghargaan masa kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat\nuntuk mendapatkan penghargaan masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian\nKerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perundang-undangan yang berlaku saat ini, sebagaimana dimaksudkan dalam\nPerjanjian Kerja Bersama ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tanggal\n25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Apabila terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang\nmengatur ketentuan pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan\nuang penggantian hak, maka Perusahaan dan Serikat Pekerja akan merundingkannya\nkembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVII : LAIN-LAIN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : Lain - Lain\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku\n    yang berpengaruh terhadap sesuatu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama\n    ini, maka Perusahaan dengan Serikat Pekerja secara bersama-sama akan\n    meninjau kembali ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila dianggap perlu, Perjanjian Kerja Bersama ini setiap saat dapat\n    diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Perubahan itu baru\n    berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh\n    Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal yang belum diatur dapat disusulkan kemudian dan ditambahkan dalam\n    Perjanjian Kerja Bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak dan\n    diketahui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Hal-hal yang berhubungan dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari\n    seluruh pasal­ pasal tersebut diatas diatur tersendiri dan merupakan\n    bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini. Penyusunan\n    atau perubahan juklak yang berhubungan dengan pengurangan hak-hak Pekerja\n    harus dibicarakan bersama­ sama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini terbentuk\n    Serikat Pekerja baru di Perusahaan, maka seluruh anggota Serikat Pekerja\n    baru tersebut terikat pula pada Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bila terjadi perbedaan penafsiran antara Perusahaan dengan Serikat\n    Pekerja terhadap suatu kata atau kalimat dalam Perjanjian Kerja Bersama\n    ini, maka yang menjadi acuan berikutnya adalah risalah perundingan\n    Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing\n    pihak.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Segala sesuatu lampiran dalam Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan satu\n    kesatuan yang tidak dapat dipisahkan .\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVIII : LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : Lembaga Kerjasama Bipartit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja dan Pengusaha akan membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit\nsebagai salah satu sarana penting dalam pelaksanaan hubungan industrial sesuai\nketentuan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIX : KOPERASI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : Koperasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam rangka menumbuhkan semangat gotong-royong, rasa persatuan dan kesatuan\ndi lingkungan Pekerja serta guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan\nkeluarganya, Perusahaan dan Pekerja berupaya menumbuhkembangkan Koperasi\nPekerja:\u003C\u002Fp>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Perusahaan akan memberikan bantuan dalam rangka pengembangan koperasi\n    Pekerja sesuai dengan kondisi Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan mendorong Pekerja secara sukarela untuk menjadi Anggota\n    Koperasi Pekerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perusahaan dapat menjadikan Koperasi Pekerja sebagai salah satu Mitra\n    Usaha dalam pemenuhan kebutuhan Perusahaan dengan tetap memperhatikan\n    profesionalisme dan kemampuan koperasi.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XX : KETENTUAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama\u003C\u002Fh3>\n\u003Col>\n  \u003Cli>Setelah berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini dan\n    Perjanjian Kerja Bersama baru belum ditandatangani, maka\n    ketentuan-ketentuan yang termaksud di dalam Perjanjian Kerja Bersama ini\n    akan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya Perjanjian Kerja Bersama\n    yang baru dan telah disetujui secara bersama-sama oleh Perusahaan dengan\n    Serikat Pekerja dan yang diketahui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan\n    Transmigrasi.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Apabila ada perubahan isi dari Perjanjian Kerja Bersama ini, maka pihak\n    yang menghendaki perubahan tersebut diminta memberitahukan secara tertulis\n    tentang keinginannya untuk mengadakan perundingan guna membahas perubahan\n    tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pihak\n    lainnya wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga\n    puluh) hari sejak diterima permohonan tersebut.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini akan diberitahukan kepada seluruh Pekerja\n    melalui media komunikasi resmi Perusahaan dan Pengusaha akan membagikan\n    buku Perjanjian Kerja Bersama ini kepada setiap Pekerja untuk dijadikan\n    pedoman kerja, tata tertib, dan perilaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cli>Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun\n    terhitung sejak 27 April 2018 sampai dengan 26 April 2020.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n  \u003Cli>Ketentuan-ketentuan ataupun kebijakan-kebijakan Perusahaan baik yang\n    sudah ada maupun yang akan diberlakukan kemudian sepanjang tidak\n    bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dan peraturan\n    perundang-undangan yang berlaku tetap berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Fol>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">Ditandatangani di Yogyakarta pada hari Sabtu,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu\ndelapan belas, oleh dan antara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"text-align:center;\">Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. Bank Permata, Tbk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ridha D.M Wirakusumah (Direktur Utama)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja Bank Permata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prana Rifsana (Ketua Umum)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_end_date":45,"cbadate_end":49,"cbadate_start_date":51,"cbadate_start":53,"jobclassifaction1":55,"TRAINING_trigger":59,"trainingprogrammes":63,"SOCSEC_trigger":65,"pensionfund":69,"disabilityfund":71,"contracttrial":75,"LOWWAGE_trigger":79,"LOWWAGE_government":83,"LOWWAGE_provision":85,"STRUCINCR_trigger":87,"lowwageperiod":91,"wageincreasefirmperformance":93,"ONCEONLY_trigger":97,"ONCERISE_trigger":101,"incidentalbonustype2":105,"incidentalbonusperc1":107,"NOCTPREM_trigger":109,"shiftallowancetype1":113,"ANNLEAVE_trigger":115,"annleaveallowancetype":119,"OVERTIME_trigger":121,"overtimeallowancetype_general":125,"overtimeallowancetype":129,"overtimeallowancetype1":131,"SUNDAY_trigger":133,"sundayallowancetype":135},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_end_date","Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku unt","Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun\n    terhitung sejak 27 April 2018 sampai dengan 26 April 2020.",{"bindId":50,"name":47,"text":48},"cbadate_end",{"bindId":52,"name":47,"text":48},"cbadate_start_date",{"bindId":54,"name":47,"text":48},"cbadate_start",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"jobclassifaction1","Perusahaan dan Serikat Pekerja sama-sama","Perusahaan dan Serikat Pekerja sama-sama menyadari perlunya diadakan\n    klasifikasi berbagai tugas\u002Fjabatan\u002Ftanggungjawab. Klasifikasi tersebut\n    merupakan kebijakan perusahaan.\n  Setiap Pekerja berhak untuk memperoleh kesempatan promosi kenaikan\n    pangkat dengan mempertimbangkan prestasi, sesuai ketentuan yang berlaku di\n    Perusahaan.\n  Kepangkatan dan Grade Pekerjaan (Job Grade) adalah sebagai berikut:\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Grade\n      Kepangkatan\n    \n    \n      Grade 18\n      Executive Vice President (EVP)\n    \n    \n      Grade 17\n      Senior Vice President (SVP)\n    \n    \n      Grade 16\n      Senior Vice President (SVP)\n    \n    \n      Grade 15\n      Vice President (VP)\n    \n    \n      Grade 14\n      Vice President (VP)\n    \n    \n      Grade 13\n      Assistant Vice President (AVP)\n    \n    \n      Grade 12\n      Seniom Manager (SM)\n    \n    \n      Grade 11\n      Manager (Mgr)\n    \n    \n      Grade 10\n      Senior Officer (SO)\u002FAssistant Manager (AM)\n    \n    \n      Grade 9\n      Officer\n    \n    \n      Grade 8\n      Associate",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"TRAINING_trigger","Perusahaan wajib memberikan pendidikan d","Perusahaan wajib memberikan pendidikan dan\u002Fatau pelatihan internal\n    dan\u002Fatau eksternal kepada setiap Pekerja secara merata tanpa melihat\n    jenjang kepangkatan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.\n  Penyusunan rencana pelatihan dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan usulan\n    dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.\n  Pekerja diberikan kesempatan mengajukan permohonan untuk mengikuti\n    pendidikan dan pelatihan internal dan eksternal dengan persetujuan dari\n    atasannya dan sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.",{"bindId":64,"name":61,"text":62},"trainingprogrammes",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"SOCSEC_trigger","Perusahaan mengikutsertakan Pekerja dala","Perusahaan mengikutsertakan Pekerja dalam program Jaminan Sosial\n    Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n    Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan saat ini terdiri dari : \n    a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\n    b. Jaminan Hari Tua (JHT)\n    c. Jaminan Kematian (JK)\n    d. Jaminan Pensiun (JP)",{"bindId":70,"name":67,"text":68},"pensionfund",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"disabilityfund","Setiap Pekerja diasuransikan terhadap ri","Setiap Pekerja diasuransikan terhadap risiko kecelakaan diri di luar jam\n    kerja yang preminya dibayar oleh Perusahaan.\n  Nilai pertanggungan disesuaikan dengan Grade Pekerja sesuai dengan\n    kebijakan Perusahaan.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"contracttrial","Pekerja baru yang telah memenuhi persyar","Pekerja baru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus tes harus melalui\n    masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam jangka waktu itu hubungan\n    kerja dapat sewaktu-waktu diputuskan oleh masing-masing pihak tanpa syarat\n    atau kewajiban apapun.",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"LOWWAGE_trigger","Upah minimum Pekerja tidak akan lebih ke","Upah minimum Pekerja tidak akan lebih kecil dari upah minimum\n    propinsi\u002Fsektoral propinsi yang ditetapkan Pemerintah.",{"bindId":84,"name":81,"text":82},"LOWWAGE_government",{"bindId":86,"name":81,"text":82},"LOWWAGE_provision",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"STRUCINCR_trigger","Perusahaan akan melakukan peninjauan ska","Perusahaan akan melakukan peninjauan skala upah Pekerja berdasarkan\n    salary survey setiap tahun dan dapat menginformasikan hasil salary survey\n    tersebut melalui mekanisme yang diatur secara tersendiri.\n  Peninjauan upah Pekerja secara perorangan akan dilakukan oleh Perusahaan\n    secara berkala dengan memperhatikan antara lain prestasi kerja, posisi upah\n    dalam skala pengupahan, atau posisi upah terhadap perkerjaan yang setara di\n    industri perbankan.\n  Peninjauan upah tersebut serta penentuan besarnya kenaikan upah akan\n    dilakukan dengan mempertimbangkan hasil market survey, keadaan\u002Fkondisi\n    industri perbankan dan makro ekonomi serta kemampuan Perusahaan.\n  Pekerja yang prestasi kerjanya dinilai 5\u002FUnacceptable Performance (UP)\n    atau dinilai 4\u002FImprovement Required (IR), tidak mendapatkan kenaikan upah.\n    Kenaikan upah akan diberikan bila yang bersangkutan telah memperbaiki\n    prestasi kerjanya. Khusus bagi Pekerja yang prestasi kerjanya Improvement\n    Required (IR) serta memiliki upah dengan jumlah tertentu, dapat memperoleh\n    penyesuaian upah berdasarkan kenaikan biaya hidup dengan jumlah yang\n    ditetapkan Perusahaan.\n  Pekerja yang mendapatkan kenaikan pangkat\u002Fgrade dan telah mendapatkan\n    Surat keputusan Kenaikan pangkat\u002Fgrade maka Pekerja berhak atas fasilitas\n    sesuai dengan pangkat\u002Fgrade-nya, dan penyesuaian upah sesuai ketentuan\n    perusahaan.",{"bindId":92,"name":81,"text":82},"lowwageperiod",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"wageincreasefirmperformance","Peninjauan upah Pekerja secara peroranga","Peninjauan upah Pekerja secara perorangan akan dilakukan oleh Perusahaan\n    secara berkala dengan memperhatikan antara lain prestasi kerja, posisi upah\n    dalam skala pengupahan, atau posisi upah terhadap perkerjaan yang setara di\n    industri perbankan.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"ONCEONLY_trigger","1. Atas dasar kebijakan Perusahaan, bonu","1. Atas dasar kebijakan Perusahaan, bonus hanya diberikan kepada Pekerja\nyang berprestasi dan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.\n\n2. Bonus merupakan salah satu faktor pendorong bagi Pekerja agar bekerja\nlebih produktif dari tahun sebelumnya.\n\n3. Sebagai dasar penetapan pemberian bonus, Perusahaan akan memperhatikan\nfaktor- faktor yang terjadi pada periode tahun sebelumnya yaitu :\n\na. Pencapaian target Perusahaan\n\nb. Prestasi individu Pekerja\n\nc. Jumlah bulan masa kerja\n\n4. Dalam hal hubungan kerja berakhir sebelum tanggal pembayaran Bonus maka\nPekerja tidak berhak menerima Bonus.\n\n5. Perusahaan dapat memberikan insentif kepada Pekerja di unit kerja\ntertentu atas pencapaian kinerjanya sesuai dengan kebijakan yang ditentukan\noleh Perusahaan.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"ONCERISE_trigger","Pekerja yang telah bekerja minimal 12 (d","Pekerja yang telah bekerja minimal 12 (dua belas) bulan di Perusahaan\n    berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sebesar minimal 1\n    (satu) bulan upah. THR secara proporsional akan diberikan pada Pekerja yang\n    telah bekerja minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.\n  Pembayaran THR kepada seluruh Pekerja diberikan sesuai ketentuan yang\n    berlaku.\n  Pekerja berhak atas THR apabila hubungan kerja berakhir 30 (tiga puluh)\n    hari atau kurang dari tanggal Hari Raya Idul Fitri.",{"bindId":106,"name":103,"text":104},"incidentalbonustype2",{"bindId":108,"name":103,"text":104},"incidentalbonusperc1",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"NOCTPREM_trigger","Pekerja yang bekerja shift malam akan di","Pekerja yang bekerja shift malam akan disediakan insentif shift dan\n    transportasi yang pengaturannya akan dilakukan tersendiri sesuai kebijakan\n    perusahaan.",{"bindId":114,"name":111,"text":112},"shiftallowancetype1",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"ANNLEAVE_trigger","4. Cuti tahunan dan istirahat panjang te","4. Cuti tahunan dan istirahat panjang tersebut disepakati didistribusikan\nsesuai dengan grade dan masa kerja yang diatur sebagai berikut :\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Grade\n      \n      Masa\n      Kerja\n    \n    \n      \u003C3 tahun\n      3 - \u003C9 tahun\n      9 tahun atau lebih\n    \n    \n      8- 12\n      12 hari kerja\n      15 hari kerja\n      18 hari kerja\n    \n    \n      13-14\n      15 hari kerja\n      18 hari kerja\n      18 hari kerja\n    \n    \n      15 ke atas\n      18 hari kerja\n      21 hari kerja\n      21 hari kerja\n    \n  \n\n\ndan uang kompensasi diberikan dalam bentuk tunjangan cuti yang besaran dan\ntata cara pembayaran diatur secara terpisah.",{"bindId":120,"name":117,"text":118},"annleaveallowancetype",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"OVERTIME_trigger","Pekerja yang bekerja lembur dan berhak m","Pekerja yang bekerja lembur dan berhak mendapat upah lembur adalah\n    Pekerja yang gradenya di bawah grade 9 (sembilan).",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"overtimeallowancetype_general","Perhitungan upah kerja lembur adalah ses","Perhitungan upah kerja lembur adalah sesuai dengan peraturan\n    ketenagakerjaan yang berlaku.",{"bindId":130,"name":127,"text":128},"overtimeallowancetype",{"bindId":132,"name":127,"text":128},"overtimeallowancetype1",{"bindId":134,"name":127,"text":128},"SUNDAY_trigger",{"bindId":136,"name":127,"text":128},"sundayallowancetype","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank Permata Tbk dengan Serikat Pekerja Bank Permata Periode 2018-2020 - 2018\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2018-04-27\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2020-04-26\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Ministry\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Jasa pelayanan keuangan, perbankan, asuransi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Perbankan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Prana Rifsana\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n\n        \n\n        \n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Upah terendah disetujui per: → Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Upah terendah: → IDR \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ANNLEAVE_trigger\">Tunjangan extra untuk cuti tahunan\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[142],{"title":38,"slug":34},[144],{"type":145,"data":146},"call_to_action_body_block",{"title":147,"description":148,"variant":149,"link":150},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":147,"url":151,"description":147,"rel":152,"type":153},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[155],{"type":145,"data":156},{"title":147,"description":148,"variant":149,"link":157},{"title":147,"url":151,"description":147,"rel":152,"type":153},[]]