[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-nasional-indonesia-dengan-serikat-pekerja-pt-bank-nasional-indonesia":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":271,"content_type_view":272,"extra_breadcrumbs":273,"body":275,"body_blocks":286,"related_pages":290},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":269,"translations":270},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-nasional-indonesia-dengan-serikat-pekerja-pt-bank-nasional-indonesia","3b95a4d2-7c56-11e3-bb79-001e0bc20076","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-nasional-indonesia-dengan-serikat-pekerja-pt-bank-nasional-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-nasional-indonesia-dengan-serikat-pekerja-pt-bank-nasional-indonesia\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Bank Nasional Indonesia Dengan Serikat Pekerja PT Bank Nasional Indonesia - 2011 - 2013","IDN PT. Bank Nasional Indonesia - 2011","Indonesia - IDN PT. Bank Nasional Indonesia - 2011","IDN PT. Bank Nasional Indonesia - 2011 - Jasa pelayanan keuangan, perbankan, asuransi",{"name":42,"data":43},"PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA.html","\n              \n              \n              \n              \n              \n              \n              \n              \u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New1\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA : PT BANK NASIONAL INDONESIA DENGAN SERIKAT\nPEKERJA PT BANK NASIONAL INDONESIA\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NO : DIR\u002F061 DIR\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NO : PKB – 007\u002FDPP-SP\u002F2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yang bertanda tangan di bawah ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Gatot Mudiantoro Soewondo dan Felia Salim, masing-masing, Direktur Utama\ndan Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini\nbertindak dalam jabatannya tersebut sesuai dengan demikian berdasarkan Anggaran\nDasar Perseroan beserta perubahan – perubahannya yang terakhir sebagaimana\ntermaktub dalam Akta No. 46 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah\nHelmi, SH. Notaris di Jakarta, yang telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak\nAsasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.10-21192 tanggal 6\nJuli 2011 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara\nIndonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan\nalamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>--------------------------------------Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. Agus Setia Permana dan Rosady T.A. Montol masing-masing, Ketua Umum dan\nSekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja PT Bank Negara\nIndonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut,\ndengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PT Bank\nNegara Indonesia (Persero) Tbk yang telah tercatat pada Kantor Departemen\nTenaga Kerja Jakarta Pusat dengan bukti pencatatan No.62\u002FI\u002FP\u002FVI\u002F2001 tanggal 21\nJuni 2001 berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl.\nPejompongan V No. 24 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut:\n--------------------------Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan Serikat Pekerja untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut\n“Para Pihak”, bertindak dalam kedudukannya dan kewenangannya masing-masing\ntersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Landasan kebijakan sumber daya manusia PT Bank Negara Indonesia (Persero)\nTbk adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan\nPerubahannya serta perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Hubungan kerja di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dilandasi\nsemangat kemitraan dan kebersamaan dengan asas kekeluargaan yang membangkitkan\njiwa persatuan bagi semua Pekerja\u002FPegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero)\nTbk untuk bersinergi menyumbangkan pikiran dan tenaganya secara optimal ke arah\npencapaian tujuan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam suasana kerja\nyang harmonis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Landasan tersebut sejalan dengan tujuan dasar Hubungan Industrial yaitu\nterwujudnya tingginya produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan\nsehat, terwujudnya kedisiplinan, sikap dan etos kerja yang menjamin\nkesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja Pekerja\u002FPegawai serta kepastian\njalannya Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disadari bersama guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya\nPerjanjian Kerja Bersama antara Pengusaha dan Serikat Pekerja yang memuat\nsyarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk\nPerjanjian Kerja Bersama yang secara keseluruhan mampu mendorong kemajuan\nPerusahaan dan semangat kerja untuk meningkatkan kesejahteraan\nPekerja\u002FPegawai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak bersepakat untuk membuat Perjanjian\nKerja Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I: KETENTUAN UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1: Istilah-Istilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ahli waris adalah setiap orang yang menurut hukum ditetapkan sebagai ahli\nwaris dari Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Anggota adalah Pekerja\u002FPegawai Perusahaan yang menjadi anggota Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Atasan Langsung adalah Pekerja\u002FPegawai yang secara struktural langsung\nmensupervisi Pekerja\u002FPegawai bawahannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Competency Profile adalah sejumlah kompetensi yang dipersyaratkan untuk\nmenduduki suatu posisi jabatan baik yang bersifat behavioral (perilaku) dan\nfungsional (teknis).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan oleh Pengusaha bagi Pekerja\u002FPegawai\nuntuk melaksanakan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Home Base adalah kota tempat unit yang diberi kewenangan untuk melakukan\npenerimaan Pekerja\u002FPegawai yang bersangkutan sebagai Pekerja\u002FPegawai Tetap,\numumnya unit yang pertama kali menandatangani\u002Fmenerbitkan surat perjanjian\nkerja (pada masa trainee\u002Fkontrak\u002Fpelatihan) atau yang tercantum dalam\nperjanjian kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Hubungan Industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para\npelaku dalam proses produksi jasa perbankan yang terdiri dari unsur Pengusaha,\nPekerja\u002FPegawai, dan Pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Jam Kerja adalah waktu yang ditetapkan oleh Pengusaha bagi\nPekerja\u002FPegawai untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung\njawab yang diberikan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Keluarga Langsung dari Pekerja\u002FPegawai adalah suami\u002Fistri yang sah dan\ndiakui oleh Pengusaha, anak-anak yang sah, ayah\u002Fibu dan mertua\nlaki-laki\u002Fperempuan dari Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Keluarga Pekerja\u002FPegawai adalah seorang istri\u002Fsuami yang sah, anak\nkandung dan anak angkat yang disahkan oleh pengadilan sampai dengan jumlah 3\n(tiga) orang berusia tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, belum menikah\ndan masih dalam tanggungan Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Kerja Lembur adalah Pekerjaan yang dilakukan melebihi waktu kerja,\ndilaksanakan atas permintaan tertulis dari Pengusaha dengan persetujuan dari\nPekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Lingkungan Kerja adalah keseluruhan tempat dimana Pekerja\u002FPegawai\nmelaksanakan tugas\u002Ftanggung jawab\u002Fpekerjaan yang diberikan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang berada di bawah\npenguasaan Pengusaha atau milik Perusahaan atau tempat Perusahaan menjalankan\nkegiatannya atau tempat Pekerja\u002FPegawai melakukan tugas yang ditetapkan oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Mangkir adalah ketidakhadiran Pekerja\u002FPegawai tanpa keterangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Masa Persiapan Pensiun adalah program persiapan menghadapi masa pensiun\nnormal bagi Pekerja\u002FPegawai yang mulai dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun\nsebelum masa pensiun normal dimana Pekerja\u002FPegawai yang bersangkutan tidak\naktif bekerja di Perusahaan namun tetap diberikan penghasilan secara penuh dari\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Pedoman Kepegawaian adalah segala peraturan yang mengatur tentang tata\nkerja Perusahaan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, Budaya Kerja dan\nPelatihan antara lain Buku Pedoman Kepegawaian, Buku Penyuluhan, Surat\nKeputusan Direksi, Surat Edaran, Instruksi atau suplemen – suplemen ketentuan\nyang bersifat lembaran lepas atau lembar elektronik yang tidak bertentangan\ndengan isi Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Pedoman Perusahaan adalah panduan Perusahaan yang memuat\nketentuan-ketentuan\u002Fperaturan-peraturan bagi Pekerja\u002FPegawai dalam melaksanakan\npekerjaan, teknis operasional, hukum, yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai\ndengan kebutuhan dan kondisi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Pekerja\u002FPegawai adalah setiap orang yang bekerja di Perusahaan dengan\nmenerima Upah\u002FGaji atau imbalan dalam bentuk lain dengan status Pekerja\u002FPegawai\nTetap atau Pekerja\u002FPegawai Tidak Tetap, kecuali anggota Komisaris dan anggota\nDireksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Pekerja\u002FPegawai Tetap adalah Pekerja\u002FPegawai yang bekerja pada\nPerusahaan dengan status tetap untuk waktu tidak tertentu maksimum sampai\ndengan usia pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Pekerja\u002FPegawai Tidak Tetap adalah Pekerja\u002FPegawai yang bekerja pada\nPerusahaan dengan status tidak tetap berdasarkan surat perjanjian kerja untuk\njangka waktu tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Pekerjaan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja\u002FPegawai\nuntuk kepentingan Perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima\nUpah\u002FGaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Pemutusan Hubungan Kerja adalah berakhirnya hubungan kerja karena sanksi\nadministratif yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja antara\nPekerja\u002FPegawai dan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Pengakhiran Hubungan Kerja adalah berakhirnya hubungan kerja karena\nfaktor-faktor diluar sanksi administratif yang mengakibatkan berakhirnya\nhubungan kerja antara Pekerja\u002FPegawai dan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Pengusaha adalah Direksi Perusahaan selaku organ Perusahaan yang\nmenjalankan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Pensiun adalah berakhirnya hubungan kerja karena Pekerja\u002FPegawai\nmemasuki usia pensiun yang ditetapkan dalam PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Penugasan Negara adalah penugasan yang diberikan oleh instansi yang\nberwenang untuk dan atas nama Negara guna melaksanakan kegiatan yang\nberhubungan dengan tugas Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk selanjutnya disebut PKB adalah\nPerjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja yang\ntercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan\nPengusaha, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Para Pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. Perusahaan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan\nAnggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya, berkedudukan dan\nberkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Pimpinan Perusahaan adalah anggota Direksi serta Pekerja\u002FPegawai yang\nkarena jabatannya mempunyai tugas\u002Fwewenang untuk memimpin Perusahaan atau unit\norganisasi Perusahaan termasuk Pekerja\u002FPegawai yang menduduki jabatan\u002Fposisi\nWakil Pemimpin atau jabatan\u002Fposisi yang dapat dipersamakan dengan tenaga\npimpinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. Posisi adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan\nwewenang Pekerja\u002FPegawai dalam organisasi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pekerja\u002FPegawai\nyang dapat dinilai atau diukur tingkat produktivitasnya berdasarkan\nfaktor-faktor penilaian yang ditetapkan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32. Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja PT Bank Negara Indonesia\n(Persero) Tbk. berdasarkan Anggaran Dasar yang tercatat pada Departemen Tenaga\nKerja Jakarta Pusat dengan bukti pencatatan No.62\u002FI\u002FP\u002FVI\u002F 2001 tanggal 21 Juni\n2001 berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan alamat Jalan\nPejompongan V No. 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33. Tim Pemantau PKB adalah tim yang ditugaskan oleh masing-masing pihak\nguna memantau pelaksanaan PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34. Uang Muka Gaji (UMG) adalah fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh\nPerusahaan untuk Pekerja\u002FPegawai dengan tujuan meningkatkan taraf hidup\nPekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35. Unit Kerja adalah unit atau kelompok yang melaksanakan kegiatan\noperasional maupun non operasional yang diatur oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36. Upah\u002FGaji adalah hak Pekerja\u002FPegawai yang diterima dan dinyatakan dalam\nbentuk uang sebagai imbalan atau balas jasa dari Pengusaha atas suatu Pekerjaan\nyang ditetapkan dan dibayarkan menurut ketentuan penggajian yang ditetapkan\noleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2: Asas-Asas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pelaksanaan PKB berlandaskan pada:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Asas kekeluargaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Asas kepastian hukum;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Asas kepatuhan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Asas saling percaya dan konsistensi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Asas tidak menyalahgunakan wewenang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Asas keadilan dan pengharapan yang wajar;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Asas kebijaksanaan dan kepatutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Asas kesetaraan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Asas itikad baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3: Ruang Lingkup\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha dan Serikat Pekerja mengakui bahwa PKB terbatas pada hal-hal\nyang diatur dalam pasal-pasal PKB dengan tetap memperhatikan segala hak Para\nPihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) PKB dibuat antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja, mengatur hubungan\nkerja, syarat kerja, norma perlindungan, tata tertib Perusahaan dan hal-hal\nlainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingdifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingexcludedtrigger\">\u003Cp>(3) PKB mengikat dan berlaku bagi Pengusaha, Serikat Pekerja, dan\nPekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(4)Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pekerja\u002FPegawai wajib mentaati\u002Fmenjalankan\nisi dari PKB dengan sebaik-baiknya dan berhak menegur pihak lainnya apabila\ntidak mengindahkan isi dari PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4: Tujuan dan Fungsi PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Menciptakan kondisi seoptimal mungkin agar kelancaran kegiatan\noperasional Perusahaan dilaksanakan dengan tata cara yang efektif dan efisien\ndemi kemajuan Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja\u002FPegawai berdasarkan waktu,\nsyarat dan suasana kerja yang baik serta pemberian Upah\u002FGaji maupun Tunjangan\nyang pantas sesuai taraf hidup yang layak bagi kehidupan Pekerja\u002FPegawai dan\nkeluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Melaksanakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang bidang\nKetenagakerjaan dan peraturan perundangan-undangan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Membangun hubungan kerja dalam Perusahaan dengan menjaga keharmonisan,\nketenangan, ketentraman dan ketertiban berdasarkan Hubungan Industrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Menerapkan dan mendudukkan pada porsinya segala peraturan, hak-hak dan\nkewajiban yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh Pengusaha, Serikat Pekerja dan\nPekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Merupakan pedoman untuk menyelesaikan setiap perselisihan\u002Fperbedaan\npendapat menyangkut Hubungan Industrial antara Pengusaha, Serikat Pekerja dan\nPekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II: JAMINAN PARA PIHAK\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 5: Jaminan Bagi Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Serikat Pekerja mengakui bahwa Pengusaha berhak untuk mengelola dan\nmenjalankan usahanya sesuai dengan garis kebijakan Perusahaan, sepanjang tidak\nbertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, PKB dan ketentuan internal\nperusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Serikat Pekerja menjamin pelaksanaan hak dasar Anggota sesuai ketentuan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Serikat Pekerja dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab senantiasa\nmembantu Perusahaan mengoptimalkan kinerja Pekerja\u002FPegawai untuk menunjang\nkeberhasilan Perusahaan mencapai tujuannya dan menjaga kelangsungan usaha dan\nkelancaran operasional Perusahaan .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Serikat Pekerja berkomitmen dalam memilih pengurus Serikat Pekerja\nadalah Pekerja\u002FPegawai yang memiliki karakter baik dan menunjukkan kinerja yang\nbaik di Perusahaan, sehingga dapat menjadi teladan yang baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6: Jaminan Bagi Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>(1) Pengusaha wajib memperlakukan setiap pengurus Serikat Pekerja sebagai\nPekerja\u002FPegawai dalam hak dan kewajibannya. Pengusaha dilarang melakukan\ntekanan-tekanan antara lain berupa intimidasi, teror, diskriminasi, mutasi\nterhadap setiap pengurus Serikat Pekerja sehubungan dengan keterlibatannya\ndalam fungsi tersebut.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(2) Pengusaha secara sukarela memberikan bantuan finansial maupun non\nfinansial kepada Serikat Pekerja dalam melaksanakan aktifitasnya yang\nsebelumnya telah diajukan oleh SP dan menurut pertimbangan pengusaha dapat\ndiberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>(3) Pengusaha memberikan ijin meninggalkan Pekerjaan pada waktu tertentu\nbagi pengurus Serikat Pekerja untuk hal-hal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Menghadiri pertemuan\u002Frapat, seminar, konferensi, kongres, munas atau\nlatihan-latihan\u002Fkursus yang berhubungan dengan ketenagakerjaan maupun\norganisasi Serikat Pekerja, baik di dalam maupun di luar negeri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Memenuhi panggilan dari Badan Pemerintah atau Instansi terkait dengan\nbidang ketenagakerjaan atau demi kepentingan negara serta tugas-tugas dan\nkewajiban lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Mengikuti suatu kegiatan yang berkaitan dengan Serikat Pekerja dengan\nkeseluruhan jumlah ijin dalam 1 (satu) tahun paling banyak 15 hari kerja untuk\nkeseluruhan kegiatan yang diikuti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(4) Pengusaha mengakui bahwa Serikat Pekerja merupakan wakil yang sah bagi\nAnggota baik secara perorangan maupun kolektif dalam bidang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Pengusaha memusyawarahkan dengan Serikat Pekerja dalam menetapkan\nkebijakan di bidang kepegawaian yang berkaitan dengan syarat kerja dan\nkesejahteraan Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III: BENTURAN KEPENTINGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 7: Benturan Kepentingan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Dalam rangka menghindarkan benturan kepentingan, Pekerja\u002FPegawai yang\nmenduduki jabatan tertentu dan atau tugas dan fungsinya dapat menimbulkan\npertentangan kepentingan Pengusaha dan Serikat Pekerja atau karena jabatannya\nmewakili kepentingan Pengusaha tidak dapat menjadi pengurus Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai sebagaimana dalam Ayat (1) tersebut di atas adalah\nPekerja\u002FPegawai yang menduduki jabatan Pemimpin yang membidangi fungsi sumber\ndaya manusia, pengawasan internal, kepatuhan, jaringan distribusi, keuangan,\ndan sekretaris perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Dalam hal Pekerja\u002FPegawai telah menjadi pengurus Serikat Pekerja, yang\nselanjutnya menduduki jabatan karena mutasi dan memenuhi kriteria pada Ayat (2)\ndi atas maka Pekerja\u002FPegawai yang bersangkutan masih dapat menjabat sebagai\npengurus Serikat Pekerja sampai berakhirnya periode kepengurusan Serikat\nPekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Untuk pertama kalinya, pengurus Serikat Pekerja yang saat ini memenuhi\nkriteria Ayat (2) di atas masih dapat menjabat sebagai pengurus Serikat Pekerja\nsampai berakhirnya periode kepengurusan Serikat Pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV: HAK DAN KEWAJIBAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 8: Hak dan Kewajiban Pekerja\u002FPegawai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Hak Pekerja\u002FPegawai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja\u002FPegawai berhak atas Upah\u002FGaji sebagai imbalan atas Pekerjaan yang\ndilakukannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja\u002FPegawai berhak atas Upah lembur untuk kelebihan Jam Kerja dari\nwaktu yang ditetapkan dalam PKB dengan mendasarkan kepada ketentuan yang\nberlaku dibidang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja\u002FPegawai berhak memperoleh cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pekerja\u002FPegawai berhak memperoleh penggantian biaya kesehatan sesuai\ndengan PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Pekerja\u002FPegawai berhak mengemukakan pendapat, usul dan saran yang baik\ndemi membangun perbaikan kinerja khususnya dan kemajuan Perusahaan pada\numumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pekerja\u002FPegawai berhak untuk mengajukan pengakhiran hubungan kerja sesuai\ndengan PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Pekerja\u002FPegawai berhak Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Pekerja\u002FPegawai berhak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan\nPerusahaan dalam hal Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Pekerja\u002FPegawai untuk jabatan non pimpinan berhak mengajukan mutasi atas\npermintaan sendiri 1 (satu) kali selama masa kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Pekerja\u002FPegawai berhak mengajukan tuntutan hak apabila Pengusaha\nmelanggar kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam PKB sesuai dengan\nketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Cp>k. Pekerja\u002FPegawai berhak untuk memperoleh perlindungan atas :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.1. keselamatan dan kesehatan kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.2. moral dan kesusilaan; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta\nnilai-nilai agama.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Kewajiban Pekerja\u002FPegawai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja\u002FPegawai wajib berperilaku dan bertindak sesuai Visi, Misi, Budaya\nKerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Prinsip 46, Code of Conduct dan\nGood Corporate Governance.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja\u002FPegawai wajib menjaga nama baik Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja\u002FPegawai wajib mentaati PKB, tata tertib dan segala bentuk\nperaturan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pekerja\u002FPegawai wajib melaksanakan semua tugas\u002Fperintah dan Pekerjaan yang\ndiberikan oleh Pimpinan Perusahaan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa\ntanggung jawab sepanjang sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku. Dalam\nhal Pimpinan Perusahaan memberikan tugas\u002Fperintah yang bertentangan dengan\nketentuan Perusahaan maka Pekerja\u002FPegawai wajib menolak perintah\u002Ftugas tersebut\ndan pada hari yang sama penolakan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada\natasan Pimpinan Perusahaan dengan tembusan Quality Assurance Unit yang\nbersangkutan atau melalui sarana yang tersedia di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Dalam hal tugas\u002Fperintah Pimpinan Perusahaan sebagaimana huruf d di atas\ntidak dapat diketahui secara jelas bertentangan dengan ketentuan Perusahaan\nmaka Pekerja\u002FPegawai dapat melaksanakan tugas\u002Fperintah tersebut. Pelaksanaan\ntugas\u002Fperintah tersebut dilaporkan dituangkan dalam formulir dan pada hari yang\nsama Pekerja\u002FPegawai melaporkan secara tertulis kepada atasan Pimpinan\nPerusahaan dengan tembusan Quality Assurance Unit yang bersangkutan atau\nmelalui sarana yang tersedia di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Pekerja\u002FPegawai wajib bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat\nuntuk kepentingan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Pekerja\u002FPegawai wajib menciptakan dan memelihara suasana kerja dan\nlingkungan kerja yang mendorong produktivitas dan harmonis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Pekerja\u002FPegawai wajib saling menghormati dengan sesama Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Pekerja\u002FPegawai wajib menjaga kesopanan serta norma kesusilaan dan norma\npergaulan yang baik dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Pekerja\u002FPegawai wajib memberikan contoh dan teladan yang baik di\nlingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9: Hak dan Kewajiban Pengusaha\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Hak Pengusaha:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Memberikan Pekerjaan atau perintah yang layak kepada Pekerja\u002FPegawai\nselama waktu kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menugaskan Pekerja\u002FPegawai untuk bekerja lembur\u002Fshift dengan memperhatikan\nPasal 25 PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Menetapkan peraturan di lingkungan Perusahaan termasuk tata tertib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Menempatkan Pekerja\u002FPegawai di unit kerja manapun di Perusahaan sesuai\ndengan kebutuhan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Memberikan pembinaan dan sanksi administratif kepada Pekerja\u002FPegawai yang\nmelanggar peraturan di lingkungan Perusahaan termasuk tata tertib yang diatur\ndalam PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Memutuskan hubungan kerja dengan memperhatikan PKB dan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Menetapkan anggaran dan sasaran kerja Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Kewajiban Pengusaha:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Memberikan Upah\u002FGaji, Upah Lembur dan fasilitas-fasilitas lain kepada\nPekerja\u002FPegawai sesuai PKB yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan serta\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memenuhi\u002Fmemberikan hak-hak Pekerja\u002FPegawai sesuai PKB maupun peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memperhatikan, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja Pekerja\u002FPegawai\nserta mengupayakan terbentuknya ruangan kerja yang bebas asap rokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Mentaati perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Menampung, memperhatikan dan semaksimal mungkin memenuhi aspirasi\nPekerja\u002FPegawai yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja\u002FPegawai yang mengalami\npermasalahan hukum dalam rangka menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan\nyang diatur dalam ketentuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Mengupayakan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Memberikan perlindungan kepada Pekerja\u002FPegawai yang melaporkan adanya\nindikasi\u002Fdugaan perbuatan pelanggaran dengan ketentuan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.1 Pelaporan dilakukan dengan itikad baik dan disertai identitas pelapor\n.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.2 Disampaikan sesuai sarana yang tersedia di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10: Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Hak Serikat Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Mengajukan inisiatif pembuatan maupun perubahan PKB kepada Pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Mewakili Anggota dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mewakili Anggota dalam lembaga ketenagakerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Memberikan bimbingan kepada para Anggota;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan fungsinya\nsebagai Serikat Pekerja namun tidak bertentangan dengan undang-undang yang\nberlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengusaha mengenai syarat-syarat\nkerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Menyampaikan aspirasi Anggota kepada Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Kewajiban Serikat Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Melindungi dan membela kepentingan Anggota dari pelanggaran hak-haknya dan\nmemperjuangkan kepentingannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Anggota dan keluarganya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Mengupayakan terciptanya hubungan industrial yang harmonis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Melaporkan setiap terjadinya perubahan\u002Fpenggantian pengurus kepada\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Melakukan pembinaan kepada Anggotanya untuk senantiasa mengoptimalkan\nkinerja di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V: HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Status Pekerja\u002FPegawai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Status Pekerja\u002FPegawai terdiri dari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja\u002FPegawai Tetap; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja\u002FPegawai Tidak Tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12: Penerimaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Persyaratan umum penerimaan Pekerja\u002FPegawai di Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. WNI atau WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Berusia minimal 18 tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Berbadan dan berjiwa sehat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Berkelakuan baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Lulus seleksi yang diadakan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Bersedia menandatangani surat perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Bersedia mematuhi setiap peraturan\u002Ftata tertib yg berlaku di dalam\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Penerimaan Pekerja\u002FPegawai adalah hak dan wewenang Pengusaha, yang dalam\npelaksanaannya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Memperhatikan kepentingan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan\nyang berlaku serta Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Penerimaan Pekerja\u002FPegawai baru melalui jalur rekrutmen tenaga\nberpengalaman dengan syarat mengacu pada Competency Profile yang ditentukan\noleh Pengusaha, dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau pengembangan\nbisnis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Perusahaan memprioritaskan Pekerja\u002FPegawai untuk mengisi jabatan yang\nlowong sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13: Penempatan dan Pengembangan Karir Pekerja\u002FPegawai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha mengelola sumber daya manusia antara lain dengan menerapkan\nsistem\u002Fpola pengembangan Pekerja\u002FPegawai yang didasarkan pada jenjang jabatan\nyang berbasis kompetensi dengan mengacu pada prinsip persamaan hak, asas\nkeadilan dan asas transparansi untuk semua grade posisi Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Untuk kepentingan jalannya usaha atau guna meningkatkan kinerja atau\npengembangan karir Pekerja\u002FPegawai, Pengusaha berhak menempatkan dan\nmemutasikan Pekerja\u002FPegawai dari satu posisi ke posisi lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pengusaha memberikan pertimbangan khusus terhadap permohonan mutasi yang\ndiajukan oleh pekerja yang sudah 3 (tiga) tahun terus menerus menduduki suatu\nposisi tertentu ke posisi lain sesuai dengan ketersediaan posisi yang kosong,\npersyaratan jabatan dan kelancaran operasional Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Mutasi dilaksanakan pada kesempatan pertama. Dalam hal terdapat\nkesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja\u002FPegawai maka mutasi dilaksanakan\npaling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak surat keputusan mutasi diterima\noleh Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Pelaksanaan mutasi dilakukan dengan memperhatikan prestasi kerja,\nkecakapan, disiplin, konduite dan keahlian\u002Fkemampuan Pekerja\u002FPegawai, masa\nkerja, jangka waktu serta kebutuhan dan kepentingan Perusahaan yang dilakukan\nsecara obyektif dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan atas sistem yang\nada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6) Pemimpin Unit dilarang menahan mutasi Pekerja\u002FPegawai yang sudah\nmenerima surat keputusan mutasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7) Bila Pekerja\u002FPegawai dipindahkan atau dimutasikan atas kebutuhan\nPerusahaan dari satu daerah ke daerah lain tetap memperhatikan kesejahteraan\ndan fasilitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) Ketentuan penempatan dan pengembangan karir Pekerja\u002FPegawai diatur lebih\nlanjut dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14: Penilaian Kinerja Pekerja\u002FPegawai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai berhak atas penilaian prestasi kerja secara periodik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud Ayat (1) digunakan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Bagi Pekerja\u002FPegawai Tetap untuk melakukan penyesuaian Upah\u002FGaji,\npemberian reward, rencana penempatan dan\u002Fatau pengembangan, serta pengakhiran\nhubungan kerja Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Bagi Pekerja\u002FPegawai Tidak Tetap untuk menentukan dapat tidaknya diangkat\nsebagai Pekerja\u002FPegawai Tetap atau untuk menentukan perpanjangan\u002Fpembaharuan\natau pengakhiran hubungan kerja, sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pengusaha wajib melaksanakan penilaian secara transparan dan obyektif\nserta dikomunikasikan dengan Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18: Beasiswa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>(1) Perusahaan menyelenggarakan program Beasiswa kepada Pekerja\u002FPegawai yang\nmemenuhi syarat untuk meraih pendidikan formal\u002Fprofesi tertentu dengan\nmemperhatikan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Beasiswa dapat dibiayai oleh Perusahaan dan\u002Fatau Pihak Ketiga.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(3) Bagi Pekerja\u002FPegawai yang menerima program Beasiswa wajib menjalani Masa\nIkatan Dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Ketentuan pelaksanaan mengikuti program Beasiswa diatur lebih lanjut\ndalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI: TATA TERTIB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 19: Tata Tertib\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tata Tertib Pekerja\u002FPegawai diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Wajib mengenakan TPP, Pakaian Kerja yang sesuai dengan etika kesopanan,\nkerapian dan mengenakan atribut-atribut lainnya sesuai ketentuan yang\nditetapkan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Wajib mengikuti upacara bendera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Wajib mematuhi ketentuan waktu kerja dan ketentuan dispensasi\nketidakhadiran di kantor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20: Waktu Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>(1) Hari kerja Perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu,\nkecuali bagi Pekerja\u002FPegawai tertentu yang karena sifat Pekerjaannya ditetapkan\nlain oleh Pengusaha dengan lama jam kerja tetap mengacu pada Ayat (2) pasal\nini.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(2) Waktu kerja Perusahaan pada hari kerja paling lama sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>a.Waktu kerja siang hari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu)\nminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Waktu kerja malam hari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam dalam 1\n(satu) minggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(3) Waktu istirahat Pekerja\u002FPegawai adalah sekurang-kurangnya setengah jam\ndan selama-lamanya 1 (satu) jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus\nmenerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Untuk posisi\ntertentu pengaturan pelaksanaan waktu istirahat diserahkan kepada pemimpin unit\norganisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Unit kerja dapat memberlakukan waktu kerja secara bergilir termasuk\ndalam hari libur resmi\u002Fhari raya sesuai dengan kepentingan masing-masing unit\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Segala kegiatan yang dilaksanakan di luar waktu kerja dan diluar kerja\nlembur, dilaksanakan secara musyawarah dengan Pekerja\u002FPegawai yang bersangkutan\ndan\u002Fatau Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6) Setiap Pekerja\u002FPegawai wajib mencatatkan kehadirannya (waktu datang dan\npulang) dengan menggunakan alat pencatat yang telah disediakan Pengusaha, dalam\nhal karena pertimbangan tertentu, pekerja\u002Fpegawai tidak dapat mencatatkan\nkehadirannya di unit kerja, wajib memberitahukan kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7) Pencatatan kehadiran melalui alat pencatat yang tersedia, harus\ndilakukan sendiri oleh Pekerja\u002FPegawai. Setiap tindakan membuat data kehadiran\nseolah-olah benar baik dilakukan sendiri maupun dibantu oleh rekan dari\nPekerja\u002FPegawai, maka kepada para Pekerja\u002FPegawai tersebut dikenakan sanksi\nadministratif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) Pekerja\u002FPegawai yang datang terlambat dan tidak mencatatkan kehadirannya\ndianggap mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) Pekerja\u002FPegawai yang hendak meninggalkan Pekerjaan pada Jam Kerja karena\nsesuatu keperluan, wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Atasan Langsung\npada unit yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10) Pekerja\u002FPegawai yang meninggalkan tugas\u002Fkantor tanpa ijin dari Atasan\nLangsung, maka atas pertimbangan tertentu dalam bentuk tertulis, atasan dapat\nmengubah status kehadirannya menjadi mangkir dan diinformasikan secara tertulis\nkepada Pekerja\u002FPegawai yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11) Pekerja\u002FPegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit sebanyak 2\n(dua) hari berturut-turut wajib menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter\npada hari pertama kehadirannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12) Pekerja\u002FPegawai yang tidak masuk kerja karena sakit semata-mata\nberdasarkan surat keterangan istirahat dokter (tanpa didahului rawat inap)\nselama 10 (sepuluh) hari berturut-turut dalam 1 bulan atau lebih dari 22 (dua\npuluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) tahun maka Pengusaha dapat memerintahkan\nPekerja\u002FPegawai untuk memeriksakan kesehatannya pada dokter yang ditunjuk dan\natas beban Perusahaan, dan Pekerja\u002FPegawai wajib memenuhi perintah Perusahaan\nuntuk memeriksakan kesehatan pada dokter yang ditunjuk Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13) Pekerja\u002FPegawai yang tidak masuk kerja oleh karena alasan yang sah,\npada hari itu juga wajib menginformasikan ketidakhadirannya kepada Atasan\nLangsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII: PENGHASILAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 21: Sistem Penggajian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cp>(1) Sistem Penggajian kepada Pekerja\u002FPegawai ditetapkan berdasarkan\nUpah\u002FGaji bulanan yang disebut Total Cash\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Kebijakan umum sistem penggajian yang diterapkan di Perusahaan\nmenggunakan sistem range, bersifat clean wages dengan menganut asas pay for\nposition and performance dan asas no work no pay\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobwagegroups\">\u003Cp>(3) Besarnya Total Cash yang diterima Pekerja\u002FPegawai ditetapkan\nberdasarkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Status Kepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Posisi yang dijabat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Hasil Evaluasi Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Prestasi dan Kinerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.I ndeks Konjungtur\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(4) Pengusaha membuat dan memelihara Data Upah\u002FGaji Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Perusahaan akan melakukan peninjauan range gaji Pekerja\u002FPegawai paling\nlambat 2 (dua) tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22: Upah\u002FGaji Bagi Pekerja\u002FPegawai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Yang Ditahan Pihak Berwajib, Mangkir, Penugasan Negara atau Ditempatkan di\nLuar Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai yang ditahan oleh pihak berwajib yang terkait dengan\npelaksanaan tugas kedinasan, dan Pekerja\u002FPegawai tersebut memperoleh\nperlindungan hukum berdasarkan Surat Keputusan Perlindungan Hukum, mendapat\nupah\u002Fgaji dan fasilitas sebagaimana Pekerja\u002FPegawai aktif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai yang ditahan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan\ntindak pidana yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Ayat (1), maka\nPengusaha tidak wajib membayar Upah\u002FGaji tetapi wajib memberikan bantuan kepada\nKeluarga Pekerja\u002FPegawai dengan perhitungan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari\nUpah\u002FGaji;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari\nUpah\u002FGaji:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari\nUpah\u002FGaji;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus)\ndari Upah\u002FGaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pekerja\u002FPegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan (mangkir)\ndiberikan Upah\u002FGaji sebesar proporsional berdasarkan jumlah kehadiran pada hari\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Pekerja\u002FPegawai yang mendapatkan Penugasan Negara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Perusahaan wajib membayar upah\u002Fgaji Pekerja\u002FPegawai apabila dalam\nmenjalankan kewajiban negara pegawai tidak mendapat upah\u002Fgaji atau tunjangan\nlainnya dari negara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perusahaan wajib membayar selisih upah\u002Fgaji Pekerja\u002FPegawai apabila\njumlah imbalan yang diperolehnya selama menjalankan kewajiban negara kurang\ndari yang biasanya diterima dari Perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Perusahaan tidak wajib membayar upah Pekerja\u002FPegawai, apabila dalam\nmenjalankan kewajiban negara tersebut Pekerja\u002FPegawai menerima imbalan dan\ntunjangan lainnya yang besarnya sama atau lebih dari upah\u002Fgaji yang biasa\nditerima dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Pekerja\u002FPegawai yang ditempatkan\u002F ditugaskan oleh Perusahaan pada\nperusahaan lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Perusahaan wajib membayar upah\u002Fgaji dan fasilitas\u002Ftunjangan\nPekerja\u002FPegawai apabila dalam melaksanakan pekerjaan, Pekerja\u002FPegawai tidak\nmendapat upah\u002Fgaji atau fasilitas\u002Ftunjangan lainnya dari perusahaan tersebut\n;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perusahaan wajib membayar selisih upah\u002Fgaji atau fasilitas\u002Ftunjangan\nPekerja\u002FPegawai apabila jumlah upah\u002Fgaji atau fasilitas\u002Ftunjangan yang\ndiperoleh pada perusahaan tersebut kurang dari yang biasanya diterima dari\nPerusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Perusahaan tidak wajib membayar upah Pekerja\u002FPegawai, apabila jumlah\nupah\u002Fgaji atau fasilitas\u002Ftunjangan yang diperoleh pada perusahaan tersebut\nbesarnya sama atau lebih dari upah\u002Fgaji atau fasilitas\u002Ftunjangan yang biasa\nditerima dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Ketentuan pelaksanaan Upah\u002FGaji dan fasilitas Pekerja\u002FPegawai yang\nditahan pihak berwajib, Pekerja\u002FPegawai mangkir, penugasan ke perusahaan lain,\ndan Penugasan Negara diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23: Penyesuaian Upah\u002FGaji\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause\" id=\"clause-COSTLIV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype\">\u003Cp>(1) Pengusaha wajib meninjau dan menyesuaikan Upah\u002FGaji setiap setahun\nsekali selambat-lambatnya bulan Maret dan diberlakukan sejak bulan Januari\ntahun yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cp>(2) Penyesuaian Upah\u002FGaji Pekerja\u002FPegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)\nmempertimbangkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Hasil survey penggajian pada industri perbankan nasional termasuk harga\nkebutuhan hidup.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kemampuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Prestasi dan Kinerja individu Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Posisi Upah\u002FGaji Pekerja\u002FPegawai dalam range Gaji sesuai dengan grade.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(3) Penyesuaian Upah\u002FGaji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dirumuskan\nsecara bersama-sama melalui Tim Remunerasi yang beranggotakan perwakilan\nPengusaha dan perwakilan Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24: Tunjangan Hari Raya Keagamaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdays1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cp>(1) Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan masing -\nmasing agama yang dianut oleh Pekerja\u002FPegawai kepada seluruh Pekerja\u002FPegawai\nyang besarnya ditetapkan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja\u002FPegawai yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara\nterus menerus, diberikan THR paling sedikit 1,5 (satu setengah) kali Total\nCash.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b. Pekerja\u002FPegawai yang bermasa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih tapi kurang\ndari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Jumlah bulan masa kerja x tarif THR 12 paling sedikit 1,5 (satu setengah)\nkali Total Cash.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Masa kerja Pekerja\u002FPegawai dihitung mulai dari tanggal bekerja di\nPerusahaan sampai dengan tanggal hari pertama Hari Raya Keagamaan masing-masing\nagama yang dianut oleh Pekerja\u002FPegawai pada tahun yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cp>(2) THR diberikan kepada seluruh Pekerja\u002FPegawai yang pembayarannya\ndilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Hari Raya\nKeagamaan masing-masing agama yang dianut oleh Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(3) Bagi Pekerja\u002FPegawai yang melaksanakan Cuti Diluar Tanggungan maka THR\ndiberikan secara proporsional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Prosedur pelaksanaan pembayaran THR diatur lebih lanjut dalam Pedoman\nKepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII: LEMBUR\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 25: Upah Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp>(1) Pada dasarnya lembur bukan merupakan kewajiban, tetapi merupakan\nkesepakatan antara Pekerja\u002FPegawai dan Pimpinan Perusahaan untuk menyelesaikan\npekerjaan yang tidak dapat ditunda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pelaksanaan jam lembur dan perhitungan kerja lembur mengacu pada\nketentuan perundang – undangan di bidang ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Perusahaan wajib membayar upah lembur kepada Pekerja\u002FPegawai sesuai\ndengan pelaksanaan Kerja Lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Prosedur dan syarat-syarat pelaksanaan lembur serta perhitungan upah\nlembur diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX: REWARD\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 26: Reward\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pemberian reward merupakan penghargaan Perusahaan atas kinerja dan\nprestasi Pekerja\u002FPegawai yang bentuk dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan\ndan strategi remunerasi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Jenis reward sebagaimana dimaksud Ayat (1), antara lain berupa Jasa\nProduksi, Insentif atau penghargaan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Dalam hal Perusahaan memperoleh laba maka Pengusaha memberikan jasa\nproduksi kepada Pekerja\u002FPegawai yang dibayarkan paling lambat satu bulan\nsetelah publikasi laporan keuangan tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Ketentuan pelaksanaan dan pembayaran reward disesuaikan dengan\nmasing-masing jenis reward dan diatur lebih lanjut dalam Pedoman\nKepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X: FASILITAS KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 27: Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai diberikan hak cuti tahunan dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Jenjang jabatan Manajer ke atas mendapatkan hak cuti 18 hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Jenjang jabatan Asisten Manajer ke bawah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1. Masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, mendapatkan hak cuti 18\n(delapan belas) hari kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun s\u002Fd 10 (sepuluh) tahun,\nmendapatkan hak cuti 15 (lima belas) hari kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.3. Masa kerja s\u002Fd 5 (lima) tahun, mendapatkan hak cuti 12 (dua belas) hari\nkerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai yang baru diangkat sebagai Pekerja\u002FPegawai tetap, cuti\ntahunan pertama kali diberikan setelah masa kerja paling sedikit 6 (enam) bulan\nterus menerus sejak tanggal pengangkatan dan diberikan secara proporsional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pekerja\u002FPegawai yang berhenti bekerja, pemberian hari cuti dan ongkos\nperjalanan cuti tahunannya diberikan secara proporsional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Pekerja\u002FPegawai yang menjalani Cuti Tahunan diberikan Ongkos Perjalanan\nCuti Tahunan sebesar 1 (satu) kali Total Cash.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Memperhatikan kepentingan Pengusaha atau kepentingan Pekerja\u002FPegawai,\ncuti tahunan dapat dilaksanakan dalam beberapa bagian, salah satu bagiannya\npaling sedikit selama 3 (tiga) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6) Apabila hari libur yang ditetapkan Pemerintah dan hari libur yang diakui\noleh Perusahaan jatuh pada masa cuti Pekerja\u002FPegawai, maka hari tersebut tidak\ndihitung sebagai bagian dari cuti Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7) Hak cuti tahunan harus dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan,\napabila dipandang perlu dapat dilakukan penangguhan maksimal 6 (enam) bulan\nsejak berakhirnya periode cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) Bagi Pekerja\u002FPegawai yang ditempatkan di luar Home Base atau kota\nkelahiran, mendapatkan tambahan waktu\u002Fhari di luar hak cutinya apabila yang\nbersangkutan melaksanakan cuti dan dipergunakan untuk kembali ke Home Base atau\nke kota kelahiran, dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tambahan waktu\u002Fhari dihitung berdasarkan lama perjalanan yang ditempuh\npaling banyak 6 (enam) hari kalender untuk pergi dan kembali ke tempat\ntugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diberikan 1 (satu) kali setiap tahun cuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jenjang jabatan AVP kebawah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Waktu tempuh perjalanan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam perjalanan darat\nataupun laut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) Ketentuan pelaksanaan cuti tahunan diatur lebih lanjut dalam Pedoman\nKepegawaian.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28: Cuti Besar\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai tetap yang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun\nberturut-turut berhak atas cuti besar selama 1 (satu) bulan kalender apabila\ndiambil sekaligus, atau 22 (dua puluh dua) hari kerja apabila diambil secara\nparsial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai yang menjalani cuti besar diberikan Ongkos Perjalanan\nCuti sebesar 3 (tiga) kali Total Cash.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Memperhatikan kepentingan Pengusaha atau kepentingan Pekerja\u002FPegawai,\ncuti besar dapat dilaksanakan dalam beberapa bagian, salah satu bagiannya\nadalah selama 5 (lima) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Ketentuan mengenai cuti besar dan perhitungan masa kerja Pekerja\u002FPegawai\nuntuk keperluan penghitungan hak cuti besar diatur lebih lanjut dalam Pedoman\nKepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29: Cuti Haid, Melahirkan dan Keguguran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai wanita yang menderita sakit saat haid tidak diwajibkan\nbekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid, serta kepada Pekerja\u002FPegawai\nyang bersangkutan dapat diberikan cuti haid dan harus dibuktikan dengan Surat\nKeterangan Dokter.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai wanita yang melahirkan berhak memperoleh cuti melahirkan\nselama 3 (tiga) bulan kalender dengan tetap menerima Upah\u002FGaji dan\npelaksanaannya diambil 1½ (satu setengah) bulan sebelum dan 1½ (satu\nsetengah) bulan setelah melahirkan sesuai dengan surat keterangan dokter\nkandungan\u002Fbidan yang diajukan oleh pegawai\u002Fpekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(3) Cuti melahirkan tidak mengurangi hak cuti tahunan dan cuti besar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>(4) Pekerja\u002FPegawai wanita yang hamil dan mengalami keguguran yang tidak\ndisengaja dan\u002Fatau menggugurkan dengan alasan medis, mendapatkan cuti sesuai\ndengan surat keterangan dari dokter kandungan\u002Fbidan yang merawat, selama 1½\n(satu setengah) bulan kalender setelah mengalami keguguran\u002Fpengguguran atau\nsesuai dengan surat keterangan dari dokter kandungan\u002Fbidan yang merawat dengan\ntetap menerima Upah\u002FGaji.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30: Cuti di Luar Tanggungan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Cuti diluar tanggungan Perusahaan adalah ijin meninggalkan Pekerjaan\ndalam waktu relatif lama hanya untuk keperluan kesehatan keluarga\nPekerja\u002FPegawai tanpa mendapat Upah\u002FGaji dan fasilitas lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Permohonan cuti diluar tanggungan wajib diajukan paling lambat 14 (empat\nbelas) hari kalender sebelumnya untuk mendapat persetujuan dari Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Jangka waktu cuti di luar tanggungan Perusahaan pada Ayat (1), tidak\nboleh melebihi 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diambil 1 (satu) kali dalam 2\n(dua) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Ketentuan dan prosedur pelaksanaan cuti diluar tanggungan diatur lebih\nlanjut dalam Pedoman Kepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31: Menunaikan\u002FMenjalankan Kewajiban Beragama\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha wajib memberikan waktu yang secukupnya kepada Pekerja\u002FPegawai\nuntuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama atau kepercayaannya\nmasing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Atas permohonan Pekerja\u002FPegawai, Pengusaha memberikan ijin untuk\nmelaksanakan perjalanan suci umat beragama yang diwajibkan oleh ajaran agamanya\ndan diberikan 1 (satu) kali selama bekerja di Perusahaan dalam waktu yang\ndiperlukan tanpa mengurangi hak-hak Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Ketentuan pelaksanaan perjalanan suci umat beragama diatur lebih lanjut\ndalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32: Istirahat Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>(1) Istirahat sakit berkepanjangan dapat diberikan kepada Pekerja\u002FPegawai\nberdasarkan rekomendasi dokter yang menyatakan bahwa karena sakitnya\nPekerja\u002FPegawai tidak dapat menjalankan Pekerjaan dan membutuhkan\nperawatan\u002Fpenyembuhan dalam waktu lama disertai dengan medical record, dengan\nkondisi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sakit menahun atau berkepanjangan sehingga tidak dapat menjalankan\npekerjaannya secara terus menerus;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Setelah sakit lama kemudian masuk bekerja kembali tetapi tidak lebih dari\n4 (empat) minggu kemudian sakit kembali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai yang menjalani istirahat sakit dinyatakan berakhir\napabila hadir dan aktif di Perusahaan paling sedikit selama 4 (empat) minggu\nberturut-turut serta ybs. bekerja sesuai dengan kinerja sebagaimana mestinya\n(full day job).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>(3) Bagi Pekerja\u002FPegawai yang diberikan istirahat sakit sebagaimana Ayat (1)\nmendapat Upah\u002FGaji sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Bulan ke-1 s.d. bulan ke-12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100 % X Total Cash\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Bulan ke-13 s.d. bulan ke-24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>75 % X Total Cash\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(4) Pengusaha berhak untuk meminta second opinion kepada dokter\u002Frumah sakit\nlain yang ditunjuk Pengusaha terkait istirahat sakit berkepanjangan\nPekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Ketentuan dan prosedur pelaksanaan istirahat sakit diatur lebih lanjut\ndalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33: Ijin Tidak Masuk Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai berhak tidak masuk kerja dengan tetap menerima Upah\u002FGaji\ntanpa mengurangi hak cuti, dengan cara mengajukan surat permohonan secara\ntertulis kepada Atasan Langsung dan sedapat mungkin melampirkan surat-surat\nbukti yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Ijin sebagaimana dimaksud Ayat (1) antara lain untuk keperluan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pernikahan Pekerja\u002FPegawai diberikan ijin 3 (tiga) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Menikahkan anak yang terdaftar pada Perusahaan, maka Pekerja\u002FPegawai\ndiberi ijin 2 (dua) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>c. Kelahiran anak dari istri yang terdaftar pada Perusahaan atau istri\nmengalami keguguran kandungan diberi ijin 2 (dua) hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d. Baptisan anak yang terdaftar pada Perusahaan diberi ijin 2 (dua) hari\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Khitanan anak yang terdaftar pada Perusahaan diberi ijin 2 (dua) hari\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Nyambutin anak yang terdaftar pada Perusahaan bagi umat Hindu diberi ijin\n1 (satu) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelativesleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>g. Meninggalnya anggota Keluarga Langsung diberikan ijin 2 (dua) hari\nkerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>h. Kematian kerabat serumah Pekerja\u002FPegawai diberi ijin 1 (satu) hari\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Kematian saudara kandung Pekerja\u002FPegawai diberi ijin 1 (satu) hari\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Apabila peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf g terjadi di\ntempat yang ditempuh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam maka ijin meninggalkan\nPekerjaan bagi Pekerja\u002FPegawai ditambahkan 2 (dua) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Untuk musibah antara lain kebakaran, banjir, bencana alam yang\nmenimbulkan kerusakan berat terhadap tempat tinggal atau kejadian tersebut\nmenyebabkan Pekerja\u002FPegawai tidak dapat mencapai tempat bekerja, dapat\ndiberikan ijin paling lama 3 (tiga) hari kerja, kecuali untuk force majeure\nyang sifatnya regional atau nasional diatur tersendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Ketentuan mengenai ijin tidak masuk kerja diatur lebih lanjut dalam\nPedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34: Santunan Kematian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>(1) Apabila Pekerja\u002FPegawai meninggal dunia, Pengusaha memberikan santunan\nkepada ahli waris yang nilainya tidak lebih kecil dari peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Apabila anggota keluarga Pekerja\u002FPegawai meninggal dunia, Pengusaha\nmemberikan santunan kepada Pekerja\u002FPegawai yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(3) Dalam hal Pekerja\u002FPegawai meninggal dunia dalam menjalankan tugas maka\nPerusahaan memberikan Santunan Kematian Khusus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Ketentuan mengenai santunan kematian diatur lebih lanjut dalam Pedoman\nKepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35: Bantuan Bencana Alam dan Musibah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha akan memberikan Bantuan Bencana Alam dan Musibah antara lain\nperistiwa kebakaran, kebanjiran, kerusuhan, tanah longsor, gempa bumi dan\nbencana alam lainnya yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal dan\u002Fatau harta\nbenda Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Ketentuan pelaksanaan Ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam Pedoman\nKepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36: Ongkos Perjalanan Dinas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha menanggung biaya transportasi dan akomodasi serta memberikan\nuang saku perjalanan dinas bagi Pekerja\u002FPegawai yang menjalankan tugas keluar\nkota maupun ke luar negeri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai yang melaksanakan perjalanan dinas wajib disertai dengan\nsurat penugasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Ketentuan pelaksanaan dan besarnya ongkos perjalanan dinas diatur lebih\nlanjut dalam Pedoman Kepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37: Uang Muka Gaji\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai yang mencapai masa kerja tertentu diberikan fasilitas\nUang Muka Gaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai yang telah mendapatkan UMG Perumahan dan UMG Kendaraan\nwajib menyerahkan jaminan sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jaminan dimaksud\nsekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas UMG berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Ketentuan, prosedur, dan persyaratan pemberian fasilitas Uang Muka Gaji\ndiatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian serta sesuai dengan kemampuan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI: FASILITAS KESEHATAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FPegawai dan Keluarga Pekerja\u002FPegawai berhak memperoleh Jaminan\nPemeliharaan Kesehatan dari Perusahaan sebagaimana diatur dalam PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39: Rawat Jalan dan Penyakit Bawaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha memberikan fasilitas kesehatan rawat jalan\u002Foutpatient bagi\nPekerja\u002FPegawai dan Keluarga Pekerja\u002FPegawai yang diatur dalam Pedoman\nKepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pengusaha memberikan tunjangan kepada anak-anak Pekerja\u002FPegawai yang\nmenderita penyakit bawaan yang besarnya diatur dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40: Rawat Inap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai Tetap dan Keluarga Pekerja\u002FPegawai memperoleh biaya\nrawat inap atas indikasi medis dan persalinan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Penempatan ruangan (kelas) rawat inap dan persalinan di rumah sakit\ndidasarkan pada jenjang jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>JENJANG JABATAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KELAS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pegawai Dasar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kelas III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistant\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kelas II B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistant Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kelas II A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kelas I B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistant Vice President\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kelas I A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vice President\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kelas VIP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Untuk daerah tertentu yang dinilai tidak tersedia rumah sakit yang\nrepresentatif dapat didasarkan pada tarif yang akan diatur dalam Pedoman\nKepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Ketentuan pelaksanaan mengenai rawat inap sebagaimana dimaksud Ayat (1)\ndi atas diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41: Pemeriksaan Kesehatan Lainnya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>(1) Perusahaan memberikan bantuan fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada\nPekerja\u002FPegawai maupun keluarga Pekerja\u002FPegawai sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Biaya cuci darah sesuai batasan maksimum ditentukan oleh Perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Bantuan biaya program bayi tabung;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bantuan biaya pembelian kacamata\u002Fcontact lens;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Bantuan biaya penggantian pemasangan alat kontrasepsi yang pemakaiannya\njangka panjang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Bantuan biaya pembuatan kaki\u002Ftangan palsu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Bantuan biaya alat bantu pendengaran; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>g.Bantuan pemeriksaan medical check-up setiap tahun sesuai ketentuan yang\nditetapkan dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(2) Perusahaan tidak memberikan penggantian biaya perawatan dan pengobatan\nkepada Pekerja\u002FPegawai dan Keluarga Pekerja\u002FPegawai untuk hal-hal sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Akibat perbuatan sendiri (bunuh diri) dan akibat obat terlarang, yaitu\nsuatu kejadian yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri yang disengaja baik\ndalam keadaan sadar maupun tidak sadar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Perawatan biasa, perawatan atau pengobatan yang tidak diperlukan secara\nmedis atau tidak berhubungan dengan pengobatan suatu penyakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Biaya yang dikeluarkan untuk kenyamanan pasien dan pengunjung, yaitu biaya\nyang ditimbulkan bukan atas indikasi medis tetapi hanya bersifat untuk\nkenyamanan semata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Radiasi (kontaminasi oleh radio aktif atau limbah nuklir), yaitu radiasi\npercobaan atau kontaminasi oleh radio aktif dari setiap bahan bakar atau limbah\nnuklir dari fusi nuklir atau setiap bahan senjata nuklir yang bersifat\nmasal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Perawatan gigi yang tidak termasuk dalam perawatan gigi dasar yang dicover\ndalam rawat jalan sebagaimana Pasal 39 PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Alat kosmetika dan usaha-usaha untuk mendapatkan kesuburan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Penyakit akibat hubungan kelamin, AIDS (Acquired Immune Deficiency\nSyndrome), ARC (AIDS Related Complex), GO, Syphilis. Dalam hal penyakit\ntersebut diderita karena transfusi darah maka Perusahaan akan memberikan\npengecualian yang akan disampaikan dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Tertanggung aktif dalam aksi huru-hara\u002Fdemonstrasi\u002Fkerusuhan, terjadinya\npeperangan\u002Fbencana alam, yaitu kejadian-kejadian yang menimbulkan korban yang\nsangat banyak dan bersifat masal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Pengobatan eksperimental, yaitu suatu pengobatan yang bersifat uji coba\ndan belum pernah diujicobakan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Olah raga berbahaya, penyakit atau cedera yang timbul dari olah raga\nberbahaya, yaitu segala jenis perlombaan balap (kecuali balap lari), terjun\npayung, olah raga professional (bayaran) dan kegiatan-kegiatan yang melanggar\nhukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Penerbangan diluar jadwal tetap\u002Fnon komersial, luka yang diakibatkan\nkarena terlibat atau turut serta dalam suatu penerbangan atau semacamnya diluar\njadwal yang telah ditetapkan, kecuali untuk keperluan dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Ketentuan pelaksanaan atau perubahan mengenai pemberian fasilitas\nkesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam\nPedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII: FASILITAS LAIN-LAIN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 42: Bantuan Makan Siang\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvoucherstype1\">\u003Cp>(1) Perusahaan memberikan bantuan makan siang kepada Pekerja\u002FPegawai dalam\nbentuk tunai sesuai dengan jumlah hari kehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Ketentuan pelaksanaan bantuan uang makan diatur lebih lanjut dalam\nPedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43: Perjalanan Pindah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai yang mutasi atas prakarsa Perusahaan yang menyebabkan\npindahnya domisili yang bersangkutan, berhak mendapatkan fasilitas perjalanan\npindah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Ketentuan dan prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas perjalanan pindah\ndiatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44: Tunjangan Penugasan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Perusahaan memberikan tunjangan penugasan kepada Pekerja\u002FPegawai\nPimpinan yang dimutasikan atas prakarsa Pengusaha ke daerah dengan indeks\nkonjungtur lebih rendah dari indeks konjungtur Home Base-nya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pemberian fasilitas pengganti tunjangan penugasan kepada Pekerja\u002FPegawai\nnon pimpinan akan diatur dalam juklak tersendiri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Ketentuan dan prosedur pelaksanaan pemberian tunjangan penugasan diatur\nlebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45: Rumah Jabatan\u002FRumah Dinas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai yang masuk kriteria mendapat rumah jabatan dan\ndipindahkan atas prakarsa Pengusaha ke unit organisasi di kota lain maka\nPengusaha menyediakan rumah jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai yang tidak masuk kriteria mendapat fasilitas rumah\njabatan dan dipindahkan atas prakarsa Pengusaha ke unit organisasi di kota\nlain, maka :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan rumah dinas sepanjang belum memperoleh UMG perumahan\ndi kota tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila tidak tersedia rumah dinas, Pengusaha memberikan bantuan kontrak\nrumah sepanjang belum memperoleh UMG perumahan di kota tersebut paling lama 5\n(lima) tahun yang dibayarkan setiap tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketentuan rumah dinas tersebut tidak berlaku bagi Pekerja\u002FPegawai yang\nmutasi dalam regional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Ketentuan pelaksanaan mengenai rumah dinas dan rumah jabatan sebagaimana\ndimaksud Ayat (1) di atas diatur dalam Pedoman Kepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46: Penghargaan Masa Bakti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha memberikan Penghargaan Masa Bakti kepada Pekerja\u002FPegawai yang\nmemiliki masa kerja tertentu sesuai kemampuan keuangan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Ketentuan dan prosedur pelaksanaan pemberian Penghargaan Masa Bakti\ndiatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47: Fasilitas Khusus\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>Pengusaha menyediakan fasilitas antar jemput bagi Pekerja\u002FPegawai perempuan\ndi daerah tertentu yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah setempat\nmelarang keluar malam seorang diri diatur lebih lanjut dalam Pedoman\nKepegawaian.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48: Ruang Menyusui\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>Pengusaha memberikan waktu yang cukup dan tempat yang memadai bagi\nPekerja\u002FPegawai perempuan untuk aktivitas menyusui.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII: JAMINAN SOSIAL DAN HARI TUA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 49: Jaminan Sosial Tenaga Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>(1) Perusahaan mengikutsertakan Pekerja\u002FPegawai dalam program jaminan sosial\ntenaga kerja sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial\nTenaga Kerja beserta perubahannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(2) Proses penyelesaian\u002Fklaim jaminan sosial tenaga kerja dapat dilakukan\nmelalui Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50: Program Masa Persiapan Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Perusahaan menyediakan fasilitas program Masa Persiapan Pensiun (program\nMPP) yang bersifat sukarela\u002Fvoluntary.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Ketentuan dan prosedur pelaksanaan program MPP diatur lebih lanjut dalam\nPedoman Kepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51: Program Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>(1) Perusahaan menyelenggarakan program Dana Pensiun bagi Pekerja\u002FPegawai\nmenurut ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan\nperaturan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Besarnya manfaat dan\u002Fatau iuran pensiun disesuaikan secara bertahap\nberdasarkan kemampuan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52: Batas Usia Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Batas Usia Pensiun Normal bagi Pekerja\u002FPegawai adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Batas usia pensiun normal bagi Pekerja\u002FPegawai adalah 55 (lima puluh\nlima) tahun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pengusaha dapat menetapkan usia pensiun yang lain untuk Pekerja\u002FPegawai\njenjang jabatan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>‐ Asisten adalah 35 tahun: yang berlaku bagi Pekerja\u002FPegawai yang direkrut\nsejak tanggal 12 Januari 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>‐ Pegawai Dasar adalah 40 tahun; yang berlaku bagi Pekerja\u002FPegawai yang\ndirekrut sejak tanggal 03 Februari 2010 Yang diatur dalam Pedoman\nKepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53: Tunjangan Hari Tua (program THT) dan Tunjangan Perumahan\nPekerja\u002FPegawai (program TPP)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha menyelenggarakan program jaminan hari tua yaitu program THT\natau program TPP bagi Pekerja\u002FPegawai yang memenuhi ketentuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai yang berhenti sebelum usia pensiun normal baik karena\ninisiatif Pengusaha atau Pekerja\u002FPegawai, mendapatkan pembayaran THT yang\nbesarnya didasarkan pada faktor masa kerja dan usia Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pekerja\u002FPegawai yang memenuhi syarat dapat mengajukan pinjaman khusus\nTHT kepada Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Ketentuan THT dan pinjaman khusus THT, serta TPP diatur lebih lanjut\ndalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV: FASILITAS SOSIAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 54: Fasilitas Peribadatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha wajib menyediakan sarana dan\u002Fatau tempat ibadah yang memenuhi\nsyarat-syarat peribadatan sesuai dengan kondisi unit masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pengusaha memberikan bantuan keuangan untuk kegiatan ibadah\nPekerja\u002FPegawai dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pengusaha memberikan kesempatan\u002F mendorong Pekerja\u002FPegawai untuk\nmengikuti kegiatan pembinaan kerohanian keagamaan yang diselenggarakan oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55: Rekreasi dan Olah Raga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Untuk menggalang kerja sama antara Pimpinan dengan Pekerja\u002FPegawai dan\nsesama Pekerja\u002FPegawai, Pengusaha wajib mengadakan rekreasi setiap tahun sekali\ndan biaya rekreasi atas beban Pengusaha sesuai dengan kemampuan keuangan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Untuk menjaga kesehatan Pekerja\u002FPegawai, Pengusaha wajib mengadakan dan\nmenyediakan fasilitas olahraga dengan biaya atas beban Pengusaha sesuai dengan\nkemampuan keuangan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV: PAJAK PENGHASILAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 56: Pajak Penghasilan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Setiap penghasilan yang diterima Pekerja\u002FPegawai dari Pengusaha adalah\nobjek pajak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pajak Penghasilan Pekerja\u002FPegawai wajib ditanggung oleh Pekerja\u002FPegawai\nsesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pengusaha memberikan tunjangan pajak atau menanggung beban pajak atas\npenghasilan Pekerja\u002FPegawai yang diterima dari Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Jenis penghasilan Pekerja\u002FPegawai yang mendapat tunjangan pajak\nditanggung pajak diatur lebih lanjut dalam pedoman kepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVI: PEMBINAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 57: Bentuk Pembinaan Pekerja\u002FPegawai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha berhak memberikan Pembinaan kepada Pekerja\u002FPegawai yang tidak\nmemenuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan dalam bentuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Teguran Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Teguran Tertulis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Sanksi Administratif\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58: Teguran Lisan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Teguran Lisan adalah bentuk pembinaan yang dilakukan secara lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Teguran Lisan dikenakan kepada Pekerja\u002FPegawai yang melanggar\nketentuan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Waktu Kerja dan Dispensasi Ketidakhadiran di kantor (kecuali bersifat\nmangkir), dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pengenaan TPP, Pakaian Kerja yang sesuai dengan etika kesopanan, kerapihan\ndan atribut atribut lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Perusahaan. Masing\nmasing sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Teguran Lisan dikenakan kepada Pekerja\u002FPegawai yang melanggar ketentuan\nmengikuti upacara bendera 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Pemberian Teguran Lisan dibuktikan dalam risalah\u002Fnotulen yang\nditandatangani oleh Pekerja\u002Fpegawai yang bersangkutan dengan Atasan Langsung\natau atasan dari Atasan Langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Pelaksanaan pemberian Teguran Lisan diatur lebih lanjut dalam Pedoman\nKepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59: Teguran Tertulis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Teguran Tertulis adalah bentuk pembinaan yang dilakukan secara\ntertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pembinaan dalam bentuk Teguran Tertulis diberikan oleh Pengusaha kepada\nPekerja\u002FPegawai yang melakukan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengulangan perbuatan pelanggaran yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga)\nbulan setelah diberikan Teguran Lisan terhadap pelanggaran ketentuan\nsebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Ayat (2) dan Ayat (3) PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran Waktu Kerja dan ketentuan Dispensasi Ketidakhadiran di kantor\nyang bersifat mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran atas tidak terpenuhinya perintah pemeriksaan kesehatan dalam hal\nperusahaan menganggap perlu terkait dengan kesehatan fisik dan mental\nPekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pemberian Teguran Tertulis dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja\nsetelah berakhirnya bulan terjadinya perbuatan pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Pelaksanaan pemberian Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud Ayat (1)\ndiatur dalam Pedoman Kepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60: Pengenaan Pola Pembinaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Sanksi Administratif terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud\nPasal 59 Ayat (2) PKB ini hanya dapat diberikan apabila kepada Pekerja\u002FPegawai\ntersebut telah mendapatkan Teguran Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka\nwaktu 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pelanggaran selain ketentuan dimaksud Ayat (1) di atas yaitu sebagaimana\ndiatur pada pasal 62 dan 63 PKB ini dapat langsung dikenakan Sanksi\nAdministratif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Perbuatan pelanggaran sebagaimana pasal 63 Ayat (1) b, merupakan alasan\nmendesak untuk dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemutusan Hubungan\nKerja tanpa harus ada pemberian teguran dan peringatan terlebih dahulu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVII: SANKSI ADMINISTRATIF\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61: Jenis Sanksi Administratif\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengenaan sanksi administratif atas perbuatan pelanggaran merupakan\nsarana untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Mengamankan kepentingan Perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Melaksanakan pembinaan Pekerja\u002FPegawai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Menegakkan disiplin dan tata tertib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Jenis sanksi administratif terdiri dari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Sanksi Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.1. Surat Peringatan Pembinaan (SPP);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.2. Surat Peringatan Teguran Keras (SPTK);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.3. Surat Peringatan Terakhir (SPT);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Sanksi Tambahan berupa pengembalian kerugian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Selain dikenakan sanksi administratif, Pengusaha dapat mengajukan\ngugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh\nPekerja\u002Fpegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Pekerja\u002Fpegawai yang diancam dengan sanksi administratif berhak\nmelakukan pembelaan diri, dengan memperhatikan Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Serikat Pekerja berhak melakukan pembelaan terhadap Pekerja\u002Fpegawai yang\ndiancam dengan sanksi administratif pemutusan hubungan kerja atas permintaan\nPekerja\u002FPegawai, dengan memperhatikan Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6) Pekerja\u002FPegawai berhak mengajukan pembelaan maksimal 10 (sepuluh) hari\nkerja sejak Berita Acara Permintaan Penjelasan (BAPP) dinyatakan selesai,\nsesuai dengan Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7) Pengusaha dalam memberikan sanksi administratif kepada Pekerja\u002FPegawai\nyang melakukan pelanggaran wajib memperhatikan adanya faktor-faktor yang\nmeringankan dan memberatkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) Dalam hal pelanggaran dilakukan dengan unsur kesengajaan\u002Fmenguntungkan\ndiri sendiri dan\u002Fatau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan\nharus diberikan sanksi administratif yang terberat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62: Pelanggaran Dengan Ancaman Sanksi Paling Tinggi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Surat Peringatan Teguran Keras\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran yang dapat\ndikenakan Pembinaan atau Sanksi Administratif paling tinggi berupa Surat\nPeringatan Teguran Keras dan paling rendah berupa Surat Peringatan Pembinaan,\nyaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Mengulangi perbuatan pelanggaran yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga)\nbulan setelah diberikan Teguran Tertulis terhadap perbuatan pelanggaran\nketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Ayat (2) PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>b. Pelanggaran perbuatan sebagaimana berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1. Melakukan kegiatan usaha swasta yang dilakukan pada waktu kerja atau\nmelakukan kegiatan swasta yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2. Memiliki saham\u002Fmodal dalam perusahaan dan\u002Fatau memiliki kegiatan usaha\nswasta, yang menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatan\u002Fkewenangannya di\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.3. Melakukan kegiatan baik secara sendiri maupun bersama-sama di dalam\nmaupun di luar lingkungan kerja, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi,\ngolongan atau pihak lain yang langsung atau tidak langsung merugikan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.4. Tidak melaporkan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung\nyang ditetapkan perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan\nsetelah melangsungkan perkawinan dan\u002Fatau perceraian terhitung sejak peristiwa\ntersebut terjadi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.5. Tidak melaksanakan tugas\u002Fkewajiban sesuai peraturan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.6. Melakukan perbuatan menghalangi perintah jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.7. Tidak melaksanakan atau meninggalkan tugas\u002Fperintah jabatan yang\ndiberikan atasan berdasarkan perintah jabatan, kecuali perintah tersebut\nbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.8. Melaksanakan perintah jabatan tanpa kejujuran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.9. Tidak melakukan pelayanan dan\u002Fatau menghalangi pelayanan dan\u002Fatau\nmempersulit Pelayanan, terkait dengan pelayanan kepada Pihak Ketiga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.10. Tidak menjaga hubungan baik, ketertiban di lingkungan kerja dan saling\nmenghormati sesama Pekerja\u002FPegawai dengan tidak melakukan penekanan,\npenghinaan, pelecehan, persaingan tidak sehat dalam menjalin hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(2) Dalam hal pelanggaran dilakukan dengan unsur kesengajaan maka diberikan\nsanksi tertinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Ketentuan mengenai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi paling tinggi\nSurat Peringatan Teguran Keras diatur lanjut diatur dalam Pedoman\nKepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63: Pelanggaran Dengan Ancaman Sanksi Paling Tinggi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Perbuatan pelanggaran dengan ancaman sanksi administratif paling tinggi\nberupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan paling rendah Surat Peringatan\nTerakhir (SPT) yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengulangan dalam masa berlakunya sanksi Pasal 62 Ayat (1) kecuali\npelanggaran ketentuan penggunaan Tanda Pengenal Pegawai (TPP), Pakaian Kerja,\ndan Upacara Bendera dibatasi sampai dengan sanksi administratif berupa SPTK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pelanggaran perbuatan sebagai berikut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1. Membuat dan\u002Fatau menggunakan dan\u002Fatau memberikan dan\u002Fatau mengubah\ndan\u002Fatau menyalin dan\u002Fatau menggandakan data dan\u002Fatau keterangan yang tidak\nsesuai dengan yang sebenarnya sehingga merugikan Perusahaan dan\u002Fatau\nNasabah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2 Tidak memberikan data\u002Fdokumen\u002Fketerangan pribadi yang sebenarnya pada\nsaat melamar pekerjaan dan selama menjadi Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.3 Merusak dan\u002Fatau menghilangkan barang dan\u002Fatau data milik Perusahaan\nyang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.4 Tidak menjaga dan menggunakan dengan benar harta benda, data dan\u002Fatau\ndokumen dalam bentuk apapun milik Perusahaan dan\u002Fatau nasabah dan\u002Fatau pihak\nketiga lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.5. Menyalahgunakan\u002F mengambil tanpa alas hak uang\u002Fbarang\u002Fdata\u002Fdokumen\nmilik Perusahaan dan\u002Fatau nasabah di lingkungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.6. Menyalahgunakan jabatan\u002Fwewenang dengan tujuan untuk menguntungkan diri\nsendiri atau pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.7. Bertindak diluar kewenangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri\nsendiri\u002Fpihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.8. Melakukan perbuatan\u002Fmelaksanakan tugas yang mengandung unsur konflik\nkepentingan pribadi sehingga merugikan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.9. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk\napapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.10. Menyalahgunakan password milik pribadi maupun Pekerja\u002FPegawai lain\natau memberitahukan password milik pribadi maupun Pekerja\u002FPegawai lain kepada\npihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.11. Melakukan perbuatan yang melanggar sistem dan prosedur yang diatur\ndalam Pedoman Perusahaan yang bersifat kecurangan dan menimbulkan kerugian bagi\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.12. Melakukan praktek bank dalam bank.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.13. Mencairkan rekening tabungan\u002Fdeposito\u002Fgiro\u002Fcek\u002Fsimpanan lainnya milik\nnasabah yang tidak sesuai ketentuan\u002F prosedur yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.14. Tidak melakukan verifikasi tanda tangan nasabah pada saat pencairan\natau penarikan rekening sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.15. Bertindak selaku perantara bagi pihak lain mendapatkan pekerjaan,\nproyek atau fasilitas dari Perusahaan yang merugikan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.16. Tidak menjaga Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.17. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan\u002F atau\nmengedarkan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan\nperusahaan dan\u002Fatau pada waktu kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.18. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan Perusahaan\ndan\u002Fatau pada waktu kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.19. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja,\nPengusaha di Lingkungan Perusahaan dan\u002Fatau pada waktu kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.20. Membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan\u002Fatau data milik Perusahaan\nyang menjadi tanggung jawabnya dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.21. Menolak mutasi tanpa alasan yang dapat diterima Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam\nmelaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pengusaha dapat mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada\nPekerja\u002Fpegawai yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan\nputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap\nPekerja\u002FPegawai yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan Pekerjaan\nsebagaimana mestinya karena ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan\ntindak pidana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam)\nbulan berakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) dan Pekerja\u002FPegawai dinyatakan\nbersalah, maka Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada\nPekerja\u002FPegawai yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Ketentuan perbuatan pelanggaran yang diatur dalam pasal ini diatur lebih\nlanjut dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64: Tindakan Pendahuluan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha dapat melakukan tindakan Pendahuluan terhadap Pekerja\u002FPegawai\nyang melakukan perbuatan pelanggaran berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pencabutan kewenangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Ditarik ke unit lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Skorsing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Skorsing dikenakan kepada Pekerja\u002FPegawai yang diduga kuat melakukan\npelanggaran yang dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja dan dapat\ndibuktikan dengan bukti permulaan yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Skorsing harus diberitahukan oleh Pengusaha secara tertulis kepada\nPekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Pekerja\u002FPegawai yang terkena skorsing berhak mendapatkan pembelaan atas\ndirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Serikat\nPekerja-nya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Pekerja\u002FPegawai yang terkena skorsing diberikan Upah\u002FGaji sesuai dengan\nketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6) Pekerja\u002FPegawai yang terkena skorsing wajib lapor setiap hari di kantor\nyang dibuktikan dengan absensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVIII: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65: Pemutusan Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup Pekerja\u002FPegawai serta\nketenangan berusaha bagi Pengusaha, maka sedapat mungkin pemutusan hubungan\nkerja dihindari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Maksud atau kehendak pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh\nPengusaha dan Pekerja\u002FPegawai dengan didampingi\u002Ftidak didampingi oleh Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pekerja\u002FPegawai yang diakhiri hubungan kerjanya karena sanksi\nadministratif memperoleh hak-hak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku\ndan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib memenuhi\nseluruh hak Pekerja\u002FPegawai yang pembayarannya dilakukan setelah hak dan\nkewajiban masing-masing pihak telah pasti dan diselesaikan termasuk\npengembalian kerugian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66: Uang Pisah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pekerja\u002Fpegawai yang berhak atas uang pisah sesuai dengan ketentuan\nperundang-undangan yang berlaku antara lain karena dikenakan sanksi\nadministratif berupa pemutusan hubungan kerja atau mangkir yang\ndikualifikasikan mengundurkan diri, atau mengundurkan diri pada saat dalam\nproses kasus diberikan uang pisah yang besarnya Rp.1.000.000,- (satu juta\nrupiah) dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Ketentuan mengenai uang pisah diatur lebih lanjut dalam Pedoman\nKepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIX: PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67: Berakhirnya Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja\u002FPegawai berakhir karena:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Berakhir jangka waktu perjanjian kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja\u002FPegawai Meninggal dunia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Adanya kejadian atau keadaan tertentu lainnya yang dicantumkan dalam PKB\nini yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68: Pengakhiran Hubungan Kerja Atas Kemauan Pekerja\u002FPegawai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka surat\npermohonan pengunduran diri Pekerja\u002FPegawai harus diajukan paling lambat 30\n(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran diri Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Dengan sengaja tidak masuk kantor selama 5 (lima) hari kerja atau lebih\nberturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti\nyang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan\ntertulis dikualifikasikan mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pekerja\u002FPegawai yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh\nhak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam\nPedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69: Pengakhiran Hubungan Kerja Karena Perkawinan Sesama\nPekerja\u002FPegawai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai yang melangsungkan perkawinan dengan sesama\nPekerja\u002FPegawai Perusahaan wajib mengajukan surat pengunduran diri paling\nlambat 30 (tiga puluh) hari sejak melaksanakan perkawinan dengan ketentuan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Pekerja\u002FPegawai yang berhenti wajib melunasi seluruh kewajibannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pasangan wajib mengingatkan pasangan lainnya yang akan berhenti untuk\nberhenti bekerja, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan kepada\nPekerja\u002FPegawai yang bersangkutan akan dilakukan Pembinaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Apabila sampai dengan batas waktu tersebut di atas tidak ada pengajuan\npengunduran diri maka salah satu Pekerja\u002FPegawai yang melangsungkan perkawinan\nsesama Pekerja\u002FPegawai tersebut dianggap mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkawinan sesama Pekerja\u002FPegawai diatur\nlebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70: Pengakhiran Hubungan Kerja Karena Rangkap Jabatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai wajib mengundurkan diri dan berlaku efektif sejak Ybs\nmenjabat di jabatan tersebut apabila menjadi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pejabat Umum meliputi Notaris\u002FPPAT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pejabat Yudikatif meliputi Hakim Ad Hoc; atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pejabat pada jabatan lain yang mensyaratkan tidak adanya rangkap\njabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila ybs tidak mengajukan pengunduran diri, maka dianggap mengundurkan\ndiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai wajib mengundurkan diri dan berlaku efektif sejak Ybs\nmencalonkan diri menjadi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Anggota , Pengurus\u002FFungsionaris Partai Politik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pejabat Eksekutif meliputi antara lain : Kepala Daerah, Kepala Desa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Anggota Legislatif meliputi DPD, DPR atau DPRD;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila ybs tidak mengajukan pengunduran diri, maka dianggap mengundurkan\ndiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71: Pengakhiran Hubungan Kerja Atas Kesepakatan Para Pihak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Perusahaan, Pengusaha dapat\nmenawarkan program pensiun sukarela bagi Pekerja\u002FPegawai dan pelaksanaannya\ndilakukan secara terbuka, bersifat sukarela dan tanpa ada unsur paksaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Kompensasi yang diberikan pada Program Pensiun Sukarela diatur lebih\nlanjut dalam Pedoman Kepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72: Pengakhiran Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha wajib memberikan hak-hak Pekerja\u002FPegawai sebagaimana diatur\ndalam PKB kepada Pekerja\u002FPegawai yang hubungan kerjanya berakhir karena usia\npensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai akan pensiun setelah yang bersangkutan mencapai usia\npensiun dengan mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pedoman Kepegawaian\ndengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73: Pengakhiran Hubungan Kerja Karena Meninggal Dunia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hal Pekerja\u002FPegawai meninggal dunia, maka kepada ahli waris yang sah\ndiberikan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pedoman Kepegawaian dengan\nmemperhatikan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74: Penyelesaian Kewajiban Pekerja\u002FPegawai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pada saat putusnya hubungan kerja, Pekerja\u002FPegawai wajib menyelesaikan\nseluruh kewajibannya kepada Perusahaan termasuk pelunasan pinjaman\nPekerja\u002FPegawai (UMG), pinjaman khusus (persekot THT), dan pengembalian\nkerugian atau kewajiban-kewajiban lain yang wajib dibayarkan oleh\nPekerja\u002FPegawai kepada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pekerja\u002FPegawai diwajibkan mengembalikan kepada Perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Inventaris Perusahaan yang dikuasainya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Alat-alat kerja dan dokumen Perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tanda Pengenal Pegawai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Hutang kepada Perusahaan berdasarkan bukti yang sah (kecuali UMG karena\nPekerja\u002FPegawai meninggal).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75: Pengakhiran Hubungan Kerja Karena Kinerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha dapat melakukan pengakhiran hubungan kerja kepada\nPekerja\u002FPegawai yang tidak memenuhi kinerja sesuai dengan standar yang\nditetapkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Ketentuan pelaksanaan mengenai Ayat (1) di atas diatur lebih lanjut\ndalam Pedoman Kepegawaian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76: Pengakhiran Hubungan Kerja Karena Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pekerja\u002FPegawai berhak mengajukan pengunduran diri karena sakit menahun\natau berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan\npersyaratan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Melampirkan Medical Record dari dokter yang merawat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menyebutkan karena penyakitnya\nPekerja\u002FPegawai tidak dapat melaksanakan pekerjaan untuk jangka waktu yang\ntidak dapat ditentukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja\u002Fpegawai tersebut telah menjalani istirahat sakit sebagaimana\npasal 32, paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Pengusaha berhak untuk meminta second opinion \u002Fdari dokter \u002Frumah sakit\nlain yang ditunjuk pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pengusaha dapat menyetujui permohonan pengunduran diri pegawai tersebut\npada ayat 1 apabila atas dasar second opinion pada ayat 2 Pekerja\u002FPegawai sakit\nmenahun atau berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan untuk\nwaktu yang dapat ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja terhadap Pekerja\u002FPegawai yang\nsakit menahun atau berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan\npaling sedikit selama 24 (dua puluh empat) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XX: LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 77: Lembaga Kerjasama Bipartit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Lembaga Kerja Sama Bipartit yang dibentuk di Perusahaan memiliki\nfungsi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara Pengusaha dan\nwakil Serikat Pekerja atau Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Sebagai forum untuk membahas masalah hubungan industrial di Perusahaan\nguna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan Pekerja\u002FPegawai yang\nmenjamin kelangsungan usaha dan menciptakan ketenangan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Mekanisme kerja Lembaga Kerja Bipartit dibentuk berdasarkan kesepakatan\npara anggota dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XXI: KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 78: Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Apabila terjadi keluh kesah dari Pekerja\u002FPegawai karena hubungan kerja,\nsyarat-syarat dan ketenagakerjaan maka sedapat mungkin diselesaikan secara\nmusyawarah dengan Atasan Langsung Pekerja\u002FPegawai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian maka permasalahan tersebut\ndapat diteruskan hingga Pimpinan yang lebih tinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Jika hal itu juga belum terselesaikan maka Pekerja\u002FPegawai yang\nbersangkutan dapat menyampaikan permasalahannya kepada Pengurus Serikat Pekerja\ndan meminta kepadanya untuk secara bersama-sama membicarakannya dengan Pimpinan\nPerusahaan, secara berjenjang yang prosedurnya diatur lebih lanjut dalam\nPedoman Kepegawaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Setelah dirundingkan dengan sungguh-sungguh ternyata masih terdapat\nperbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara mufakat, perbedaan\npendapat ini dianggap sebagai perselisihan Hubungan Industrial dan\npenyelesaiannya dapat ditempuh dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Selama dalam proses penyelesaian, kedua belah pihak wajib menjaga supaya\nkegiatan operasional tetap berlangsung dengan lancar dan aman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XXII: MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 79: Jangka Waktu PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>(1) PKB berlaku dan mengikat kedua belah pihak untuk jangka waktu 2 (dua)\ntahun terhitung sejak tanggal 5 Juli 2011 dan apabila Para Pihak tidak\nmengajukan perundingan untuk pembaharuan maka diperpanjang untuk jangka waktu\npaling lama 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri PKB maka harus\ndisampaikan kepada pihak lain dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan\npuluh) hari sebelum jangka waktu pengakhiran yang dikehendakinya dan disepakati\noleh kedua belah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80: Perubahan PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Setiap perubahan dan\u002Fatau pembaharuan yang akan dilakukan dalam PKB\nwajib ditetapkan melalui musyawarah oleh kedua belah pihak serta dituangkan\ndalam Addendum PKB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengadakan perubahan dan\u002Fatau\npembaharuan isi PKB, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak\nlainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dilakukan pembahasan\nsecara musyawarah untuk mufakat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pelaksanaan Ayat (2) diatas dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku\nPKB lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81: Pemberlakuan Pedoman Kepegawaian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Hal-hal yang tidak tercantum dalam PKB, tetapi telah diatur dalam\nPedoman Kepegawaian yang sudah berlaku, tetap diberlakukan sepanjang tidak\nbertentangan dengan PKB dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari\nPKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Ketentuan dalam Pedoman Kepegawaian harus mengacu kepada PKB, apabila\nterdapat hal-hal yang bertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan dalam\nPKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Pengusaha wajib menyesuaikan ketentuan dalan Pedoman Kepegawaian yang\nada dengan isi PKB dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak\nditandatangani nya PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82: Aturan Peralihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Semua kebijakan, keputusan dan peraturan yang telah dikeluarkan terhitung\nsejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan ditandatanganinya PKB ini yang\ndidasarkan pada PKB 2008 dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83: Lain-lain\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Masing-masing pihak dapat membentuk Tim Pemantau yang bertugas melakukan\npemantauan terhadap pelaksanaan PKB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Tim Pemantau bertugas melaporkan kepada Serikat Pekerja dan Pengusaha\nmengenai adanya penyimpangan pelaksanaan PKB serta mengusulkan dan\nmerekomendasikan solusi sesiai isi PKB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain sehubungan dengan\npelaksanaan PKB disampaikan secara tertulis dan kepada Para Pihak dengan alamat\ntersebut di bawah ini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PENGUSAHA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Up. Direktur Utama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gedung BNI lantai 29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jl. Jendral Sudirman Kav 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jakarta 10220\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fax. (021) 5728046\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SERIKAT PEKERJA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Up. Ketua Umum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jl. Pejompongan V no. 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jakarta 10210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fax. (021) 57851604\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Apabila salah satu pihak pindah alamat wajib memberitahukan kepada pihak\nlainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat itu\nterjadi. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak\ndiberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan\npihak yang pindah alamat tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XXIII: KETENTUAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 84: Penafsiran PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dan\u002Fatau pelaksanaan PKB,\npara Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mengacu pada\nketentuan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 85: Penutup\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(1) Pengusaha akan membagikan PKB yang telah dibukukan segera setelah\nditandatangani kepada masing-masing Pekerja\u002FPegawai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) PKB ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan\nmempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak\ndi Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            \n            \n            \n            \n            ",{"tradeunleavdays":45,"disabilitypay":49,"hourspday_select":53,"violence":57,"maternitydifferenttrigger":61,"paidmaternityleaveduration":65,"maxsicknesspay":69,"overtimeallowanceperc1_general":73,"sexualhar":77,"maternityexcludedtrigger":79,"dayspweek":81,"hourspweek_select":84,"wageincreasetype2":88,"equalitydifferenttrigger":92,"equalityotherclause":94,"STRUCINCR_trigger":98,"nursingmothers":101,"hourspday":105,"funeralpay":107,"MEALALL_trigger":111,"incidentalbonusdays1":115,"trainingfund":119,"incidentalbonusdate":123,"maternityotherclause":127,"discrimination":131,"maxsicknesspayperc":135,"cbadate_start":137,"OVERTIME_trigger":141,"overtimeallowancetype1":143,"holidaysdays":145,"holidaysweeks":149,"COSTLIV_trigger":151,"healthcareaccess":153,"jobwagegroups":157,"healthinsurance":161,"SUNDAY_trigger":165,"wageincreasetype":167,"mealvoucherstype1":170,"healthandsafetypolicy":172,"nursingexcludedtrigger":176,"healthcareaccessrelatives":178,"nursingdifferenttrigger":180,"disabilityfund":182,"ONCERISE_trigger":185,"schedulesrestpw":188,"incidentalbonustype":191,"equalityexcludedtrigger":193,"dayspweek_select":195,"incidentalbonusperc1":197,"paidmaternityleaveall":199,"TRADEUNLEAV_trigger":201,"SCHEDULE_trigger":203,"paidpaternityleave":205,"maxsicknesspaytype":209,"longtermillness":211,"incidentalbonustype2":215,"sicknesspay":217,"cbadate_start_date":219,"sicknessmaxdaysnr":221,"overtimeallowancetype_general":223,"menstruationleave":225,"nursingfacilities":229,"sundayallowanceperc1":231,"SOCSEC_trigger":233,"pensionfund":235,"overtimeallowancetype":238,"wageincreasefirmperformance":240,"hivpolicy":244,"deathrelativesleave":248,"sicknessmaxdays":252,"paidmaternityleave":254,"WAGES_trigger":256,"PAIDLEAV_trigger":260,"paidpaternityleaveduration":263,"deathrelatives":267},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"tradeunleavdays","(3) Pengusaha memberikan ijin meninggalk","(3) Pengusaha memberikan ijin meninggalkan Pekerjaan pada waktu tertentu\nbagi pengurus Serikat Pekerja untuk hal-hal:\n\na. Menghadiri pertemuan\u002Frapat, seminar, konferensi, kongres, munas atau\nlatihan-latihan\u002Fkursus yang berhubungan dengan ketenagakerjaan maupun\norganisasi Serikat Pekerja, baik di dalam maupun di luar negeri.\n\nb. Memenuhi panggilan dari Badan Pemerintah atau Instansi terkait dengan\nbidang ketenagakerjaan atau demi kepentingan negara serta tugas-tugas dan\nkewajiban lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\n\nc. Mengikuti suatu kegiatan yang berkaitan dengan Serikat Pekerja dengan\nkeseluruhan jumlah ijin dalam 1 (satu) tahun paling banyak 15 hari kerja untuk\nkeseluruhan kegiatan yang diikuti.",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"disabilitypay","(1) Perusahaan mengikutsertakan Pekerja\u002F","(1) Perusahaan mengikutsertakan Pekerja\u002FPegawai dalam program jaminan sosial\ntenaga kerja sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial\nTenaga Kerja beserta perubahannya.",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"hourspday_select","(1) Hari kerja Perusahaan adalah 5 (lima","(1) Hari kerja Perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu,\nkecuali bagi Pekerja\u002FPegawai tertentu yang karena sifat Pekerjaannya ditetapkan\nlain oleh Pengusaha dengan lama jam kerja tetap mengacu pada Ayat (2) pasal\nini.\n\n(2) Waktu kerja Perusahaan pada hari kerja paling lama sebagai berikut:\n\na.Waktu kerja siang hari:\n\n8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu)\nminggu.\n\nb.Waktu kerja malam hari:\n\n7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam dalam 1\n(satu) minggu.",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"violence","b. Pelanggaran perbuatan sebagaimana ber","b. Pelanggaran perbuatan sebagaimana berikut :\n\nb.1. Melakukan kegiatan usaha swasta yang dilakukan pada waktu kerja atau\nmelakukan kegiatan swasta yang menimbulkan konflik kepentingan pribadi.\n\nb.2. Memiliki saham\u002Fmodal dalam perusahaan dan\u002Fatau memiliki kegiatan usaha\nswasta, yang menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatan\u002Fkewenangannya di\nPerusahaan.\n\nb.3. Melakukan kegiatan baik secara sendiri maupun bersama-sama di dalam\nmaupun di luar lingkungan kerja, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi,\ngolongan atau pihak lain yang langsung atau tidak langsung merugikan\nPerusahaan.\n\nb.4. Tidak melaporkan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung\nyang ditetapkan perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan\nsetelah melangsungkan perkawinan dan\u002Fatau perceraian terhitung sejak peristiwa\ntersebut terjadi.\n\nb.5. Tidak melaksanakan tugas\u002Fkewajiban sesuai peraturan.\n\nb.6. Melakukan perbuatan menghalangi perintah jabatan.\n\nb.7. Tidak melaksanakan atau meninggalkan tugas\u002Fperintah jabatan yang\ndiberikan atasan berdasarkan perintah jabatan, kecuali perintah tersebut\nbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nb.8. Melaksanakan perintah jabatan tanpa kejujuran.\n\nb.9. Tidak melakukan pelayanan dan\u002Fatau menghalangi pelayanan dan\u002Fatau\nmempersulit Pelayanan, terkait dengan pelayanan kepada Pihak Ketiga.\n\nb.10. Tidak menjaga hubungan baik, ketertiban di lingkungan kerja dan saling\nmenghormati sesama Pekerja\u002FPegawai dengan tidak melakukan penekanan,\npenghinaan, pelecehan, persaingan tidak sehat dalam menjalin hubungan kerja.",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"maternitydifferenttrigger","(3) PKB mengikat dan berlaku bagi Pengus","(3) PKB mengikat dan berlaku bagi Pengusaha, Serikat Pekerja, dan\nPekerja\u002FPegawai.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"paidmaternityleaveduration","(2) Pekerja\u002FPegawai wanita yang melahirk","(2) Pekerja\u002FPegawai wanita yang melahirkan berhak memperoleh cuti melahirkan\nselama 3 (tiga) bulan kalender dengan tetap menerima Upah\u002FGaji dan\npelaksanaannya diambil 1½ (satu setengah) bulan sebelum dan 1½ (satu\nsetengah) bulan setelah melahirkan sesuai dengan surat keterangan dokter\nkandungan\u002Fbidan yang diajukan oleh pegawai\u002Fpekerja.",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"maxsicknesspay","(3) Bagi Pekerja\u002FPegawai yang diberikan ","(3) Bagi Pekerja\u002FPegawai yang diberikan istirahat sakit sebagaimana Ayat (1)\nmendapat Upah\u002FGaji sebagai berikut:\n\na. Bulan ke-1 s.d. bulan ke-12\n\n100 % X Total Cash\n\nb. Bulan ke-13 s.d. bulan ke-24\n\n75 % X Total Cash",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"overtimeallowanceperc1_general","(1) Pada dasarnya lembur bukan merupakan","(1) Pada dasarnya lembur bukan merupakan kewajiban, tetapi merupakan\nkesepakatan antara Pekerja\u002FPegawai dan Pimpinan Perusahaan untuk menyelesaikan\npekerjaan yang tidak dapat ditunda.\n\n(2) Pelaksanaan jam lembur dan perhitungan kerja lembur mengacu pada\nketentuan perundang – undangan di bidang ketenagakerjaan.\n\n(3) Perusahaan wajib membayar upah lembur kepada Pekerja\u002FPegawai sesuai\ndengan pelaksanaan Kerja Lembur.\n\n(4) Prosedur dan syarat-syarat pelaksanaan lembur serta perhitungan upah\nlembur diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.",{"bindId":78,"name":59,"text":60},"sexualhar",{"bindId":80,"name":63,"text":64},"maternityexcludedtrigger",{"bindId":82,"name":55,"text":83},"dayspweek","(1) Hari kerja Perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu,\nkecuali bagi Pekerja\u002FPegawai tertentu yang karena sifat Pekerjaannya ditetapkan\nlain oleh Pengusaha dengan lama jam kerja tetap mengacu pada Ayat (2) pasal\nini.\n\n(2) Waktu kerja Perusahaan pada hari kerja paling lama sebagai berikut:",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"hourspweek_select","a.Waktu kerja siang hari: 8 (delapan) ja","a.Waktu kerja siang hari:\n\n8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu)\nminggu.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"wageincreasetype2","(1) Pengusaha wajib meninjau dan menyesu","(1) Pengusaha wajib meninjau dan menyesuaikan Upah\u002FGaji setiap setahun\nsekali selambat-lambatnya bulan Maret dan diberlakukan sejak bulan Januari\ntahun yang bersangkutan.\n\n(2) Penyesuaian Upah\u002FGaji Pekerja\u002FPegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)\nmempertimbangkan:\n\na.Hasil survey penggajian pada industri perbankan nasional termasuk harga\nkebutuhan hidup.\n\nb.Kemampuan Perusahaan.\n\nc.Prestasi dan Kinerja individu Pekerja\u002FPegawai.\n\nd.Posisi Upah\u002FGaji Pekerja\u002FPegawai dalam range Gaji sesuai dengan grade.",{"bindId":93,"name":63,"text":64},"equalitydifferenttrigger",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"equalityotherclause","Pengusaha menyediakan fasilitas antar je","Pengusaha menyediakan fasilitas antar jemput bagi Pekerja\u002FPegawai perempuan\ndi daerah tertentu yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah setempat\nmelarang keluar malam seorang diri diatur lebih lanjut dalam Pedoman\nKepegawaian.",{"bindId":99,"name":90,"text":100},"STRUCINCR_trigger","(1) Pengusaha wajib meninjau dan menyesuaikan Upah\u002FGaji setiap setahun\nsekali selambat-lambatnya bulan Maret dan diberlakukan sejak bulan Januari\ntahun yang bersangkutan.\n\n(2) Penyesuaian Upah\u002FGaji Pekerja\u002FPegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)\nmempertimbangkan:\n\na.Hasil survey penggajian pada industri perbankan nasional termasuk harga\nkebutuhan hidup.\n\nb.Kemampuan Perusahaan.\n\nc.Prestasi dan Kinerja individu Pekerja\u002FPegawai.\n\nd.Posisi Upah\u002FGaji Pekerja\u002FPegawai dalam range Gaji sesuai dengan grade.\n\n(3) Penyesuaian Upah\u002FGaji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dirumuskan\nsecara bersama-sama melalui Tim Remunerasi yang beranggotakan perwakilan\nPengusaha dan perwakilan Serikat Pekerja.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"nursingmothers","Pengusaha memberikan waktu yang cukup da","Pengusaha memberikan waktu yang cukup dan tempat yang memadai bagi\nPekerja\u002FPegawai perempuan untuk aktivitas menyusui.",{"bindId":106,"name":86,"text":87},"hourspday",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"funeralpay","(1) Apabila Pekerja\u002FPegawai meninggal du","(1) Apabila Pekerja\u002FPegawai meninggal dunia, Pengusaha memberikan santunan\nkepada ahli waris yang nilainya tidak lebih kecil dari peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\n\n(2) Apabila anggota keluarga Pekerja\u002FPegawai meninggal dunia, Pengusaha\nmemberikan santunan kepada Pekerja\u002FPegawai yang bersangkutan.",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"MEALALL_trigger","(1) Perusahaan memberikan bantuan makan ","(1) Perusahaan memberikan bantuan makan siang kepada Pekerja\u002FPegawai dalam\nbentuk tunai sesuai dengan jumlah hari kehadiran.\n\n(2) Ketentuan pelaksanaan bantuan uang makan diatur lebih lanjut dalam\nPedoman Kepegawaian.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"incidentalbonusdays1","(1) Pengusaha wajib memberikan Tunjangan","(1) Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan masing -\nmasing agama yang dianut oleh Pekerja\u002FPegawai kepada seluruh Pekerja\u002FPegawai\nyang besarnya ditetapkan sebagai berikut:\n\na. Pekerja\u002FPegawai yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara\nterus menerus, diberikan THR paling sedikit 1,5 (satu setengah) kali Total\nCash.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"trainingfund","(1) Perusahaan menyelenggarakan program ","(1) Perusahaan menyelenggarakan program Beasiswa kepada Pekerja\u002FPegawai yang\nmemenuhi syarat untuk meraih pendidikan formal\u002Fprofesi tertentu dengan\nmemperhatikan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.\n\n(2) Beasiswa dapat dibiayai oleh Perusahaan dan\u002Fatau Pihak Ketiga.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"incidentalbonusdate","(2) THR diberikan kepada seluruh Pekerja","(2) THR diberikan kepada seluruh Pekerja\u002FPegawai yang pembayarannya\ndilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Hari Raya\nKeagamaan masing-masing agama yang dianut oleh Pekerja\u002FPegawai.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"maternityotherclause","(4) Pekerja\u002FPegawai wanita yang hamil da","(4) Pekerja\u002FPegawai wanita yang hamil dan mengalami keguguran yang tidak\ndisengaja dan\u002Fatau menggugurkan dengan alasan medis, mendapatkan cuti sesuai\ndengan surat keterangan dari dokter kandungan\u002Fbidan yang merawat, selama 1½\n(satu setengah) bulan kalender setelah mengalami keguguran\u002Fpengguguran atau\nsesuai dengan surat keterangan dari dokter kandungan\u002Fbidan yang merawat dengan\ntetap menerima Upah\u002FGaji.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"discrimination","(1) Pengusaha wajib memperlakukan setiap","(1) Pengusaha wajib memperlakukan setiap pengurus Serikat Pekerja sebagai\nPekerja\u002FPegawai dalam hak dan kewajibannya. Pengusaha dilarang melakukan\ntekanan-tekanan antara lain berupa intimidasi, teror, diskriminasi, mutasi\nterhadap setiap pengurus Serikat Pekerja sehubungan dengan keterlibatannya\ndalam fungsi tersebut.",{"bindId":136,"name":71,"text":72},"maxsicknesspayperc",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"cbadate_start","(1) PKB berlaku dan mengikat kedua belah","(1) PKB berlaku dan mengikat kedua belah pihak untuk jangka waktu 2 (dua)\ntahun terhitung sejak tanggal 5 Juli 2011 dan apabila Para Pihak tidak\nmengajukan perundingan untuk pembaharuan maka diperpanjang untuk jangka waktu\npaling lama 1 (satu) tahun.",{"bindId":142,"name":75,"text":76},"OVERTIME_trigger",{"bindId":144,"name":75,"text":76},"overtimeallowancetype1",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"holidaysdays","(1) Pekerja\u002FPegawai diberikan hak cuti t","(1) Pekerja\u002FPegawai diberikan hak cuti tahunan dengan ketentuan sebagai\nberikut:\n\na. Jenjang jabatan Manajer ke atas mendapatkan hak cuti 18 hari kerja.\n\nb. Jenjang jabatan Asisten Manajer ke bawah:\n\nb.1. Masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, mendapatkan hak cuti 18\n(delapan belas) hari kerja\n\nb.2. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun s\u002Fd 10 (sepuluh) tahun,\nmendapatkan hak cuti 15 (lima belas) hari kerja\n\nb.3. Masa kerja s\u002Fd 5 (lima) tahun, mendapatkan hak cuti 12 (dua belas) hari\nkerja",{"bindId":150,"name":147,"text":148},"holidaysweeks",{"bindId":152,"name":90,"text":100},"COSTLIV_trigger",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"healthcareaccess","(1) Perusahaan memberikan bantuan fasili","(1) Perusahaan memberikan bantuan fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada\nPekerja\u002FPegawai maupun keluarga Pekerja\u002FPegawai sebagai berikut:\n\na.Biaya cuci darah sesuai batasan maksimum ditentukan oleh Perusahaan;\n\nb.Bantuan biaya program bayi tabung;\n\nc.Bantuan biaya pembelian kacamata\u002Fcontact lens;\n\nd.Bantuan biaya penggantian pemasangan alat kontrasepsi yang pemakaiannya\njangka panjang;\n\ne.Bantuan biaya pembuatan kaki\u002Ftangan palsu;\n\nf.Bantuan biaya alat bantu pendengaran; dan\n\ng.Bantuan pemeriksaan medical check-up setiap tahun sesuai ketentuan yang\nditetapkan dalam Pedoman Kepegawaian.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"jobwagegroups","(3) Besarnya Total Cash yang diterima Pe","(3) Besarnya Total Cash yang diterima Pekerja\u002FPegawai ditetapkan\nberdasarkan:\n\na. Status Kepegawaian\n\nb. Posisi yang dijabat\n\nc. Hasil Evaluasi Jabatan\n\nd. Prestasi dan Kinerja\n\ne.I ndeks Konjungtur",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"healthinsurance","(1) Pekerja\u002FPegawai Tetap dan Keluarga P","(1) Pekerja\u002FPegawai Tetap dan Keluarga Pekerja\u002FPegawai memperoleh biaya\nrawat inap atas indikasi medis dan persalinan.\n\n(2) Penempatan ruangan (kelas) rawat inap dan persalinan di rumah sakit\ndidasarkan pada jenjang jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:\n\n\n\nJENJANG JABATAN\n\nKELAS\n\nPegawai Dasar\n\nKelas III\n\nAssistant\n\nKelas II B\n\nAssistant Manager\n\nKelas II A\n\nManager\n\nKelas I B\n\nAssistant Vice President\n\nKelas I A\n\nVice President\n\nKelas VIP\n\n(3) Untuk daerah tertentu yang dinilai tidak tersedia rumah sakit yang\nrepresentatif dapat didasarkan pada tarif yang akan diatur dalam Pedoman\nKepegawaian.\n\n(4) Ketentuan pelaksanaan mengenai rawat inap sebagaimana dimaksud Ayat (1)\ndi atas diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian.",{"bindId":166,"name":75,"text":76},"SUNDAY_trigger",{"bindId":168,"name":90,"text":169},"wageincreasetype","(1) Pengusaha wajib meninjau dan menyesuaikan Upah\u002FGaji setiap setahun\nsekali selambat-lambatnya bulan Maret dan diberlakukan sejak bulan Januari\ntahun yang bersangkutan.",{"bindId":171,"name":113,"text":114},"mealvoucherstype1",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"healthandsafetypolicy","k. Pekerja\u002FPegawai berhak untuk memperol","k. Pekerja\u002FPegawai berhak untuk memperoleh perlindungan atas :\n\nk.1. keselamatan dan kesehatan kerja;\n\nk.2. moral dan kesusilaan; dan\n\nk.3. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta\nnilai-nilai agama.",{"bindId":177,"name":63,"text":64},"nursingexcludedtrigger",{"bindId":179,"name":155,"text":156},"healthcareaccessrelatives",{"bindId":181,"name":63,"text":64},"nursingdifferenttrigger",{"bindId":183,"name":51,"text":184},"disabilityfund","(1) Perusahaan mengikutsertakan Pekerja\u002FPegawai dalam program jaminan sosial\ntenaga kerja sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial\nTenaga Kerja beserta perubahannya.\n\n(2) Proses penyelesaian\u002Fklaim jaminan sosial tenaga kerja dapat dilakukan\nmelalui Perusahaan.",{"bindId":186,"name":117,"text":187},"ONCERISE_trigger","(1) Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan masing -\nmasing agama yang dianut oleh Pekerja\u002FPegawai kepada seluruh Pekerja\u002FPegawai\nyang besarnya ditetapkan sebagai berikut:\n\na. Pekerja\u002FPegawai yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara\nterus menerus, diberikan THR paling sedikit 1,5 (satu setengah) kali Total\nCash.\n\nb. Pekerja\u002FPegawai yang bermasa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih tapi kurang\ndari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan:\n\nc. Jumlah bulan masa kerja x tarif THR 12 paling sedikit 1,5 (satu setengah)\nkali Total Cash.\n\nd. Masa kerja Pekerja\u002FPegawai dihitung mulai dari tanggal bekerja di\nPerusahaan sampai dengan tanggal hari pertama Hari Raya Keagamaan masing-masing\nagama yang dianut oleh Pekerja\u002FPegawai pada tahun yang bersangkutan.",{"bindId":189,"name":55,"text":190},"schedulesrestpw","(1) Hari kerja Perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu,\nkecuali bagi Pekerja\u002FPegawai tertentu yang karena sifat Pekerjaannya ditetapkan\nlain oleh Pengusaha dengan lama jam kerja tetap mengacu pada Ayat (2) pasal\nini.",{"bindId":192,"name":117,"text":187},"incidentalbonustype",{"bindId":194,"name":63,"text":64},"equalityexcludedtrigger",{"bindId":196,"name":55,"text":190},"dayspweek_select",{"bindId":198,"name":117,"text":118},"incidentalbonusperc1",{"bindId":200,"name":67,"text":68},"paidmaternityleaveall",{"bindId":202,"name":47,"text":48},"TRADEUNLEAV_trigger",{"bindId":204,"name":55,"text":190},"SCHEDULE_trigger",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"paidpaternityleave","(1) Pekerja\u002FPegawai berhak tidak masuk k","(1) Pekerja\u002FPegawai berhak tidak masuk kerja dengan tetap menerima Upah\u002FGaji\ntanpa mengurangi hak cuti, dengan cara mengajukan surat permohonan secara\ntertulis kepada Atasan Langsung dan sedapat mungkin melampirkan surat-surat\nbukti yang sah.\n\n(2) Ijin sebagaimana dimaksud Ayat (1) antara lain untuk keperluan:\n\na. Pernikahan Pekerja\u002FPegawai diberikan ijin 3 (tiga) hari kerja.\n\nb. Menikahkan anak yang terdaftar pada Perusahaan, maka Pekerja\u002FPegawai\ndiberi ijin 2 (dua) hari kerja.\n\nc. Kelahiran anak dari istri yang terdaftar pada Perusahaan atau istri\nmengalami keguguran kandungan diberi ijin 2 (dua) hari kerja.",{"bindId":210,"name":71,"text":72},"maxsicknesspaytype",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"longtermillness","(1) Istirahat sakit berkepanjangan dapat","(1) Istirahat sakit berkepanjangan dapat diberikan kepada Pekerja\u002FPegawai\nberdasarkan rekomendasi dokter yang menyatakan bahwa karena sakitnya\nPekerja\u002FPegawai tidak dapat menjalankan Pekerjaan dan membutuhkan\nperawatan\u002Fpenyembuhan dalam waktu lama disertai dengan medical record, dengan\nkondisi:\n\na.Sakit menahun atau berkepanjangan sehingga tidak dapat menjalankan\npekerjaannya secara terus menerus;",{"bindId":216,"name":117,"text":187},"incidentalbonustype2",{"bindId":218,"name":71,"text":72},"sicknesspay",{"bindId":220,"name":139,"text":140},"cbadate_start_date",{"bindId":222,"name":71,"text":72},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":224,"name":75,"text":76},"overtimeallowancetype_general",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"menstruationleave","(1) Pekerja\u002FPegawai wanita yang menderit","(1) Pekerja\u002FPegawai wanita yang menderita sakit saat haid tidak diwajibkan\nbekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid, serta kepada Pekerja\u002FPegawai\nyang bersangkutan dapat diberikan cuti haid dan harus dibuktikan dengan Surat\nKeterangan Dokter.",{"bindId":230,"name":103,"text":104},"nursingfacilities",{"bindId":232,"name":75,"text":76},"sundayallowanceperc1",{"bindId":234,"name":51,"text":52},"SOCSEC_trigger",{"bindId":236,"name":121,"text":237},"pensionfund","(1) Perusahaan menyelenggarakan program Dana Pensiun bagi Pekerja\u002FPegawai\nmenurut ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan\nperaturan pelaksanaannya.\n\n(2) Besarnya manfaat dan\u002Fatau iuran pensiun disesuaikan secara bertahap\nberdasarkan kemampuan Pengusaha.",{"bindId":239,"name":75,"text":76},"overtimeallowancetype",{"bindId":241,"name":242,"text":243},"wageincreasefirmperformance","(2) Penyesuaian Upah\u002FGaji Pekerja\u002FPegawa","(2) Penyesuaian Upah\u002FGaji Pekerja\u002FPegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)\nmempertimbangkan:\n\na.Hasil survey penggajian pada industri perbankan nasional termasuk harga\nkebutuhan hidup.\n\nb.Kemampuan Perusahaan.\n\nc.Prestasi dan Kinerja individu Pekerja\u002FPegawai.\n\nd.Posisi Upah\u002FGaji Pekerja\u002FPegawai dalam range Gaji sesuai dengan grade.",{"bindId":245,"name":246,"text":247},"hivpolicy","g.Bantuan pemeriksaan medical check-up s","g.Bantuan pemeriksaan medical check-up setiap tahun sesuai ketentuan yang\nditetapkan dalam Pedoman Kepegawaian.",{"bindId":249,"name":250,"text":251},"deathrelativesleave","g. Meninggalnya anggota Keluarga Langsun","g. Meninggalnya anggota Keluarga Langsung diberikan ijin 2 (dua) hari\nkerja.",{"bindId":253,"name":71,"text":72},"sicknessmaxdays",{"bindId":255,"name":67,"text":68},"paidmaternityleave",{"bindId":257,"name":258,"text":259},"WAGES_trigger","(1) Sistem Penggajian kepada Pekerja\u002FPeg","(1) Sistem Penggajian kepada Pekerja\u002FPegawai ditetapkan berdasarkan\nUpah\u002FGaji bulanan yang disebut Total Cash\n\n(2) Kebijakan umum sistem penggajian yang diterapkan di Perusahaan\nmenggunakan sistem range, bersifat clean wages dengan menganut asas pay for\nposition and performance dan asas no work no pay",{"bindId":261,"name":147,"text":262},"PAIDLEAV_trigger","(1) Pekerja\u002FPegawai diberikan hak cuti tahunan dengan ketentuan sebagai\nberikut:\n\na. Jenjang jabatan Manajer ke atas mendapatkan hak cuti 18 hari kerja.\n\nb. Jenjang jabatan Asisten Manajer ke bawah:\n\nb.1. Masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, mendapatkan hak cuti 18\n(delapan belas) hari kerja\n\nb.2. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun s\u002Fd 10 (sepuluh) tahun,\nmendapatkan hak cuti 15 (lima belas) hari kerja\n\nb.3. Masa kerja s\u002Fd 5 (lima) tahun, mendapatkan hak cuti 12 (dua belas) hari\nkerja\n\n(2) Pekerja\u002FPegawai yang baru diangkat sebagai Pekerja\u002FPegawai tetap, cuti\ntahunan pertama kali diberikan setelah masa kerja paling sedikit 6 (enam) bulan\nterus menerus sejak tanggal pengangkatan dan diberikan secara proporsional.\n\n(3) Pekerja\u002FPegawai yang berhenti bekerja, pemberian hari cuti dan ongkos\nperjalanan cuti tahunannya diberikan secara proporsional.\n\n(4) Pekerja\u002FPegawai yang menjalani Cuti Tahunan diberikan Ongkos Perjalanan\nCuti Tahunan sebesar 1 (satu) kali Total Cash.\n\n(5) Memperhatikan kepentingan Pengusaha atau kepentingan Pekerja\u002FPegawai,\ncuti tahunan dapat dilaksanakan dalam beberapa bagian, salah satu bagiannya\npaling sedikit selama 3 (tiga) hari kerja.\n\n(6) Apabila hari libur yang ditetapkan Pemerintah dan hari libur yang diakui\noleh Perusahaan jatuh pada masa cuti Pekerja\u002FPegawai, maka hari tersebut tidak\ndihitung sebagai bagian dari cuti Pekerja\u002FPegawai.\n\n(7) Hak cuti tahunan harus dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan,\napabila dipandang perlu dapat dilakukan penangguhan maksimal 6 (enam) bulan\nsejak berakhirnya periode cuti.\n\n(8) Bagi Pekerja\u002FPegawai yang ditempatkan di luar Home Base atau kota\nkelahiran, mendapatkan tambahan waktu\u002Fhari di luar hak cutinya apabila yang\nbersangkutan melaksanakan cuti dan dipergunakan untuk kembali ke Home Base atau\nke kota kelahiran, dengan ketentuan sebagai berikut:\n\nTambahan waktu\u002Fhari dihitung berdasarkan lama perjalanan yang ditempuh\npaling banyak 6 (enam) hari kalender untuk pergi dan kembali ke tempat\ntugas.\n\nDiberikan 1 (satu) kali setiap tahun cuti\n\nJenjang jabatan AVP kebawah.\n\nWaktu tempuh perjalanan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam perjalanan darat\nataupun laut.\n\n(9) Ketentuan pelaksanaan cuti tahunan diatur lebih lanjut dalam Pedoman\nKepegawaian.",{"bindId":264,"name":265,"text":266},"paidpaternityleaveduration","c. Kelahiran anak dari istri yang terdaf","c. Kelahiran anak dari istri yang terdaftar pada Perusahaan atau istri\nmengalami keguguran kandungan diberi ijin 2 (dua) hari kerja.",{"bindId":268,"name":250,"text":251},"deathrelatives","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Bank Nasional Indonesia - 2011\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2011-07-05\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2013-07-04\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2011-11-07\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Jasa pelayanan keuangan, perbankan, asuransi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Perbankan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the public sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Bank Nasional Indonesia\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Pekerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes, but only if the employer wishes to\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 100 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 730 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 1.7 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: → 15.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 150 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 →  per makan\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[274],{"title":38,"slug":34},[276],{"type":277,"data":278},"call_to_action_body_block",{"title":279,"description":280,"variant":281,"link":282},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":279,"url":283,"description":279,"rel":284,"type":285},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[287],{"type":277,"data":288},{"title":279,"description":280,"variant":281,"link":289},{"title":279,"url":283,"description":279,"rel":284,"type":285},[]]