[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-lnternasional-indonesia-tbk-bii-dengan-serikat-karyawan-dan-nikeuba-sbsi-pt-bii":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":270,"content_type_view":271,"extra_breadcrumbs":272,"body":274,"body_blocks":285,"related_pages":289},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":45,"details":268,"translations":269},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":38,"override_title":9,"title":39,"browser_title":40,"browser_description":41,"text":42},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-lnternasional-indonesia-tbk-bii-dengan-serikat-karyawan-dan-nikeuba-sbsi-pt-bii","217c2e34-6c52-11e5-8ee6-001e0bbf9952","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-lnternasional-indonesia-tbk-bii-dengan-serikat-karyawan-dan-nikeuba-sbsi-pt-bii\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pt-bank-lnternasional-indonesia-tbk-bii-dengan-serikat-karyawan-dan-nikeuba-sbsi-pt-bii\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank lnternasional Indonesia, Tbk (BII) Dengan Serikat Karyawan dan NIKEUBA SBSI PT. BII 2011 - 2013","ba_ID","IDN PT. Bank lnternasional Indonesia, Tbk. (BII) - 2011","Indonesia - IDN PT. Bank lnternasional Indonesia, Tbk. (BII) - 2011","IDN PT. Bank lnternasional Indonesia, Tbk. (BII) - 2011 - Jasa pelayanan keuangan, perbankan, asuransi",{"name":43,"data":44},"PKB BII.html","\n              \n              \n              \n              \n              \n              \n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New1\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank lnternasional Indonesia, Tbk.\n(BII) Dengan Serikat Karyawan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk dan NIKEUBA\nSBSI PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dibuat antara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. Bank lnternasionai Indonesia, Tbk. (BII), kantor pusat Jakarta,\nselanjutnya disebut “Perusahaan”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organisasi Pekerja\u002FBuruh PT. Bank Internasional Tbk. dengan alamat\nIndonesia, Jakarta, yang terdiri dari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Serikat Karyawan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan Nomor Bukti Pencatatan 149\u002FI\u002FN\u002FI\u002F2002, Tanggal 24 Januari 2002.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.PK NIKEUBA SBSI PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan Nomor Bukti Pencatatan 393\u002FI\u002FP\u002FI\u002F2006, Tanggal 4 Januari 2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Selanjutnya disebut “Organisasi Pekerja\u002FBuruh\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : KETENTUAN UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : Definisi dan Istilah-lstilah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, yang dimaksud dengan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) adalah perjanjian kerja bersama\nantara Perusahaan dengan Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Perusahaan adalah PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. yang pendirian\ndan perijinannya ditentukan berdasarkan ketentuan paraturan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekerja\u002FBuruh adalah mereka yang mempunyai hubungan kerja dengan\nPerusahaan dan terikat oleh suatu perjanjian kerja serta menerima Upah\u002FGaji\nselain anggota Dewan Komisaris dan Direksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Organisasi Pekerja\u002FBuruh adalah organisasi di Lingkungan Perusahaan yang\ndibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja\u002FBuruh yang bersifat bebas, terbuka,\nmandiri, demokratis dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela serta\nmelindungi hak dan kepentingan Pekerja\u002FBuruh serta meningkatkan kesejahteraan\nPekerja\u002FBuruh dan keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Manajemen adalah Direksi Perusahaan atau orang yang diberikan kuasa\nmelakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Lingkungan Perusahaan adalah keseluruhan tempat yang berada di bawah\npenguasaan Perusahaan atau milik Perusahaan yang digunakan untuk menunjang\nkegiatan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Keluarga Pekerja\u002FBuruh adalah seorang suami istri yang sah dan anak yang\nsah (termasuk anak angkat yang disahkan pengadilan) sampai dengan jumiah 3\norang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Anak adalah berusia tidak lebih dari 25 tahun, belum bekerja, belum\nmenikah dan masih dalam tanggungan orang tua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Tenaga Kerja Asing (“TKA”) adalah Pekerja\u002FBuruh yang merupakan warga\nNegara asing yang bekerja di wilayah Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Tenaga Kerja Indonesia Pendamping (“TKI Pendamping”) adalah\nPekerja\u002FBuruh berwarga-negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai\npendamping dan\u002Fatau calon pengganti Tenaga Kerja Asing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) adalah perjanjian kerja\nantara Pekerja\u002FBuruh dengan Perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam\nwaktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT\"') adalah perjanjian\nkerja antara Pekerja\u002FBuruh dengan Perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja\nyang bersifat tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Ahli Waris adalah anggota keluarga atau mereka yang ditunjuk oleh\nPekeria\u002FBuruh untuk menerima hak-hak Pekerja\u002FBuruh sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Job Banding adalah pengelompokan dari beberapa peringkat\u002Fgrade jabatan\ndalam Satu “Band”yang memiliki peran tanggung jawab dan bobot jabatan serta\npersyaratan kompetensi perilaku yang kurang lebih sama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Pekerjaan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja\u002FBuruh untuk\nkepentingan Perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima Upah\u002FGaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup\naspek pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang sesuai dengan standar yang\nditerapkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Upah\u002FGaji adalah hak Pekerja\u002FBuruh yang diterima dan dinyatakan dalam\nbentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Pekerja\u002FBuruh yang\nditetapkan dan dibayarkan menurut suatuperjanjian kerja, kesepakatan atau\nperaturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja\u002FBuruh dan\nkeluarganya atas suatu pekerjaan dan\u002Fatau jasa yang telah atau akan\ndilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Struktur Upah\u002FGaji adalah susunan tingkat Upah\u002FGaji dari yang terendah\nsampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Skala Upah\u002FGaji adalah kisaran nilai nominal upah\u002FGaji untuk setiap job\nbanding.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan\nwewenang serta mempunyai nilai job banding yang berbeda-beda dalam organisasi\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Analisa Jabatan adalah proses metode secara sistimatis untuk memperoleh\ndata jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan yang dipergunakan untuk\nberbagai kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen Sumber\nDaya Manusia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Uraian Jabatan adalah ringkasan aktivitas-aktivitas yang terpenting dari\nsuatu Jabatan, termasuk tugas dan tanggung jawab dan tingkat pelaksanaan\nJabatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Evaluasi Jabatan adalah proses menganalisa dan menilai suatu Jabatan\nsecara sistematik untuk mengetahui nilai relatif bobot jabatan-jabatan dalam\nsuatu organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Jam Kerja adalah waktu yang ditentnkan oleh Perusahaan untuk melakukan\npekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh\ndengan mengacu pada ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Kerja Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan di Iuar jam kerja dan atau\nhari kerja yang telah ditentukan dan disepakati bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) adalah pengakhiran hubungan kerja\nkarena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban\nantara Pekerja\u002FBuruh dan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Pensiun adalah berakhirnya hubungan kerja karena telah memasuki batas\nmaksimum usia kerja yang ditetapkan dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.Presiasi Kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai Pekerja\u002FBuruh yang\ndapat dinilai atau diukur tingkat produktifitasnya berdasarkan faktor-faktor\npenilaian yang ditetapkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Tunjangan adalah penghasilan tambahan Pekerja\u002FBuruh diluar Upah\u002FGaji yang\ndiberikan oleh Perusahaan secara tetap dan atau tidak tetap untuk Pekerja\u002FBuruh\ndan atau keluarganya diluar insentif, bonus dan fasilitas Iainnya sebagaimana\ndisepakati dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.Pinjaman Pekerja\u002FBuruh adalah fasilitas yang disediakan dan diberikan\noleh Perusahaan untuk Pekerja\u002FBuruh dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara\npara pelaku dalam proses produksi barang dan\u002Fatau jasa yang terdiri dari unsur\nPerusahaan, Pekerja\u002FBuruh dan Pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai\nPancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32.Mutasi Kerja adalah perpindahan Pekerja\u002FBuruh dari satu unit kerja\n(Kantor Cabang\u002FKantor wilayah\u002FKantor Pusat) ke unit kerja (Kantor cabang\n\u002Fkantor Wilayah\u002FKantor Pusat) yang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33.Rotasl Karja adalah perpindahan Pekerja \u002FBuruh dalam satu unit kerja\n(Kantor Cabang\u002FKantor Wilayah\u002FKantor Pusat) yang sama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34.lnsentif” adalah salah satu bentuk apresiasi Perusahaan terhadap\nPeker\u002FBuruh yang melaksanakan tugas tertentu diluar kondisi normal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35.Kesejahteraan Pekeria\u002FBuruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan\u002Fatau\nkeperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik di dalam maupun di Iuar\nhubungan kerja yang secara Iangsung atau tidak Iangsung dapat mempertinggi\nproduktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36.Promosi adalah penaikan Jabatan Pekerja\u002FBuruh yakni menerima kekuasaan\ndan tanggung jawab yang lebih besar dan kekuasaan dan tanggung jawab sebelumnya\ndalam struktur organisasi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37.Demosi adalah pindahnya Pekerja\u002FBuruh dari pekerjaannya ke posisi yang\nlebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas yang lebih kecil dari\nPekerjaan semula.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38.Home Base adalah tempat\u002Fkota\u002Fdaerah dimana Pekerja\u002FBuruh diterima oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : Pengakuan Hak\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Organisasi Pekerja\u002FBuruh mengakui bahwa Perusahaan dan seluruh Kantor\nCabang\u002FKantorWilayah\u002FKantor Pusat mempunyai hak untuk mengatur mengelola dan\nmenjalankanusahanya sesuai dengan kebijakan Perusahaan sepanjang tidak\nbertentangan denganketentuan peraturan perundang -undangan dan Peraturan\nPemerintah Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan, mengakui bahwa Organisasi Pekerja\u002FBuruh adalah Organisasi\nPekerja\u002FBuruh yang sah yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama\nanggotanya yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan sesuai ketentuan\nperaturan perundang -undangan yang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan dan Organisasi Pekerja\u002F Buruh telah sepakat dan bertekad untuk\nbekerja sama dan mengusahakan keharmonisan ketenangan dan ketertiban kerja di\nPerusahaan berdasarkan hubungan kerja yang harmonis antara Perusahaan dengan\nPekerja \u002FBuruh yang satu sama lainnya masing- masing diposisilkan sebagai mitra\nusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dalam hal Perusahaan mengganti nama bergabung (merger) dengan Perusahaan\nlain atau diambil alih (akuisisi) oleh Perusahaan lain maka PKB ini akan tetap\nberlaku pada saat pergantian nama atau penggabungan terjadi sampai dinyatakan\nberakhirnya masa berlaku PKB ini atau terbentuknya PKB baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Dalam hal Organisasi Pekerja\u002FBuruh mengganti nama atau bergabung dengan\norganisasi lain maka PKB ini akan tetap berlaku pada saat pergantian nama atau\npenggabungan terjadi sampai dinyatakan berakhirnya masa berlakunya PKB ini atau\nterbentuknya PKB baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perusahaan dan Organisasi Pekerja\u002FBuruh mengakui dan setuju bahwa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Mengelola dan menjalankan usaha-usaha perbankan dan Pekerja\u002FBuruh adalah\nfungsi dan tanggung jawab Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perusahaan berhak meminta setiap Pekerja\u002FBuruh untuk bekerja dengan\nbaik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Perusahaan dan Organisasi Pekerja\u002FBuruh senantiasa taat terhadap\nkandisi-kondisi yang terdapat dalam PKB ini dan ketentuan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku di Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Setiap Pekerja\u002FBuruh bebas menjadi anggota Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pekerja\u002FBuruh harus bekerja dengan tenang dan tenteram tanpa adanya\nkecemasan yang disebabkan karena keanggotaannya dalam Organisasi\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pekerja\u002FBuruh yang menduduki jabatan tertentu dan atau yang tugas dan\nfungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara Perusahaan dan\nOrganisasi Pekerja\u002FBuruh atau karena posisinya mewakili kepentingan Perusahaan\ntidak diperbolehkan menjadi pengurus Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Jabatan tertentu yang karena tugas dan fungsinya menimbulkan\npertentangan kepentigan yang dimaksud pada ayat (9) adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Untuk Kantor Pusat : Group Head, Kepala Divisi, Wakil Kepala Divisi,\nKepala Keamanan dan semua jabatan di Iingkungan unit kerja yang membidangi\nSDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Untuk Kantor- Kantor Wilayah : Pimpinan tertinggi atau satu tingkat di\nbawahnya pada tingkat wilayah dan semua jabatan di Iingkungan SDM Kanwil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Untuk Kantor Cabang : Pimpinan tertinggi atau satu tingkat di bawahnya\npada tingkat cabang, SDM Cabang dan Kepala Keamanan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : Tujuan PKB dan Ruang Lingkup PKB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. PKB ini bertujuan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Memperjelas hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh Perusahaan,\nOrganisasi Pekerja\u002FBuruh dan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Memperkuat hubungan kerja di Perusahaan, menjaga keharmonisan,\nketenangan, ketenteraman dan ketertiban dalam Perusahaan berdasarkan Hubungan\nIndustrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Memelihara serta meningkatkan kelancaran kegiatan operasional\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Sebagai salah satu pedoman dalam pembuatan ketentuan internal Perusahaan\nyang berkaitan dengan ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Sebagai pedoman\u002Facuan dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat yang\nmenyangkut Hubungan Industrial antara Perusahaan dengan Pekerja\u002FBuruh dan\u002Fatau\nOrganisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Melaksanakan sepenuhnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. PKB ini mempunyai ruang lingkup pengaturan kegiatan Perusahaan yang\nberkaitan dengan hak dan kewajiban Perusahaan dan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingdifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancyexcludedtrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydifferenttrigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityexcludedtrigger\">\u003Cp>3. PKB ini mengikat kedua belah pihak yang membuat berlaku bagi seluruh\nPekerja\u002FBuruh dan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : Fungsi Organisasi Pekerja\u002F Buruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fungsi Organisasi Pekerja\u002FBuruh adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Sebagai pihak dalam pembuatan PKB dan penyelesaian perselisihan Hubungan\nlnduslrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Sebagai wakil Pekerja\u002FBuruh dalam lembaga kerja sama di bidang\nketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Sebagai sarana menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan\nbérkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan kesejahteraan dan\nKepentingan Anggotanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan Pekerja\u002FBuruh\nsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Sebagai wakil Pekerja\u002FBuruh bersama-sama dengan Perusahaan melakukan\nkoordinasi mengenai hal kepemilikan saham untuk Pekerja\u002FBuruh sesuai dengan\nketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : Jaminan Bagl Organisasi Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pihak Perusahaan memperlakukan setiap pengurus Organisasi Pekerja\u002FBuruh\nsebagai Pekerja\u002FBuruh yang biasa dalam hak dan kewajibannya. Perusahaan\ndilarang melakukan tekanan-tekanan baik langsung maupun tidak langsung berupa\nintimidasi, teror mental, diskriminasi dan lain sebagainya terhadap setiap\npengurus Organisasi Pekerja\u002FBuruh sehubungan dengan keterlibatannya dalam\nfungsi tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja\u002FBuruh untuk\nmembentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus,\nmenjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan\u002Fatau menjalankan atau tidak\nmenjalankan kegiatan Organisasi Pekerja\u002FBuruh dengan cara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Melakukan pemutusan hubungan Kerja, memberhentikan sementara, menurunkan\nJabatan atau melakukan mutasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tidak membayar atau mengurangi Upah\u002FGaji Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Melakukan kampanye anti pembentukan Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Mutasi Kerja\u002FRotasi Kerja Pekerja\u002FBuruh yang menjabat sebagai pengurus\nOrganisasi Pekerja\u002FBuruh yang tercatat dan diinformasikan kepada Perusahaan\nserta instansi terkait harus dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mendapat\npersetujuan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan akan menyelesaikan dengan Organisasi Pekerja\u002FBuruh setiap\nkeluhan Pekerja\u002FBuruh yang menjadi anggota, baik yang diajukan langsung kepada\nPerusahaan maupun melalui OrganisasiPekerja\u002FBuruh setelah prosedur penyelesaian\nkeluh kesah sudah ditempuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perusahan dan organisasi Pekerja\u002Fburuh akan mengadakan pertemuan\nsekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perusahaan akan memberitahukan kepada organisasi Pekerja\u002FBuruh perihal\npenutupan (tidak beroperasinya Perusahaan) dan\u002Fatau akan telah dinyatakan\npailit berdasarkan keputusan pengadilan yang pelaksanaannya akan disesuaikan\ndengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Untuk suatu keperluan organisasi, Pengurus Organisasi Pekerja\u002FBuruh dapat\nmemanggil anggotanya dengan pemberitahuan secara tertulis\u002Femail dengan tembusan\nkepada atasannya. Apabila tugas Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan merupakan tugas\nyang penting dan tidak dapat digantikan oleh Pekerja\u002FBuruh yang lain, maka\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan diwajibkan untuk memprioritaskan penyelesaian\npekerjaan terlebih dahulu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Perusahaan mengikutsertakan Organisasi Pekerja\u002FBuruh dalam proses\npengambil keputusan atas setiap perubahan kebijakan Perusahaan yang menyangkut\nlingkup ketenagakerjaan dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Perusahaan mengikutsertakan Organisasi Pekerja\u002FBuruh dalam melakukan\nsosialiasi isi PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : Jaminan Bagi Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Organisasi Pekerja\u002FBuruh membantu Perusahaan dalaam menegakkan tata\ntertib dan disiplin serta pemberian peringatan\u002Fsanksi atas\nkesalahan\u002Fpelanggaran yang dilaku Pekerja\u002FBuruh sepanjang tidak bertentangan\ndengan PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Organisasi Pekerja\u002FBuruh tidak akan mencampuri segala urusan Perusahaan\nyang tidak ada kaitannya dengan hubun ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Organisasi Pekerja\u002FBuruh menjamin bahwa pemogokan dan memperlambat\nPekerjaan hanya akan dilaksanakan sebagai alternatif terakhir apabila upaya\nmusyawarah sudah tidak memungkinkan dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan\nketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : Fasilitas dan Bantuan Untuk Organisasi Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Atas permintaan Organisasi Pekerja\u002FBuruh Perushaan membantu melaksanakan\npemotongan Upah\u002FGaji Pekerja\u002FBuruh untuk luran anggota Organisasi Pekerja\u002FBuruh\natas persetujuan Pekerja\u002FBuruh dengan berpedoman pada ketentuan dan petunjuk\npelaksanaan dari Organisasi Pekerja\u002FBuruh dan pengelolaannya diatur oleh\nOrganisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Untuk menunjang program kerja di bidang sosial Organisasi Pekerja\u002FBuruh\nbagi anggotanya, Perusahaan dapat membantu pelaksanaannya dengan berpedoman\npada ketentuan dan petunjuk pelaksanaannya dari Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan menyediakan ruangan Kantor yang representative dan nyaman bagi\nOrganisasi Pekerja\u002FBuruh dengan perlengkapan yang standar di lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan menyediakan papan pengumuman bagi Organisasi pada\nIokasi-lokasi yang mudah dibaca Pekerja\u002FBuruh di dalam Lingkungan Perusahaan.\nSebelum pengumuman ditempelkan pada papan pengumuman, maka 1 (satu) salinan\n(copy) pengumuman tersebut akan disampaikan kepada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Atas pengajuan secara tertulis Organisasi Pekerja\u002FBuruh, Perusahaan\nmemberikan ijin kepada Organisasi Pekerja\u002FBuruh untuk mengadakan\nrapat\u002Fpertemuan dengan para anggotanya pada ruangan milik Perusahaan dengan\nmeminjamkan segala peralatan yang diperlukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perusahaan memberikan bantuan dana kepada Organisasi Pekerja\u002FBuruh untuk\nsetiap kegiatan Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Penggunaan fasilitas Perusahaan oleh Organisasi Pekerja\u002FBuruh tetap\nmengacu kepada ketentuan internal Perusahaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : Dispensasi Untuk Keperluan Organisasi Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PKB ini, Perusahaan tidak akan\nmenghalang-halangi Pengurus atau wakil yang ditunjuk oleh Organisasi\nPekerja\u002FBuruh untuk melaksanakan tugas-tugas Organisasi atau memenuhi panggilan\nPemerintah guna kepentingan organisasi atau Negara dengan tidak mengurangi\nhak-haknya sebagai Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Apabila anggota Organisasi Pekerja\u002FBuruh dipilih menjadi pengurus pada\nperangkat Organisasi Pekerja\u002FBuruh, Perusahaan akan memberikan dispensasi untuk\nkegiatan yang berkaitan dengan fungsinya tersebut dengan tidak mengurangi\nhak-haknya sebagai Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB Ill : HAK DAN KEWAJIBAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : Hak dan Kewajiban Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Hak Pekerja\u002FBuruh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja\u002FBuruh berhak atas Upah\u002FGaji yang Iayak sebagai imbalan atas kerja\nyang dilakukannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja\u002FBuruh berhak atas upah lembur untuk kelebihan jam kerja dari\nwaktu kerja yang telah ditetapkan.\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh berhak memperoleh cuti.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh berhak memperoleh jaminan pemehharaan kesehatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh berhak untuk menerima seluruh bentuk Tunjangan sesuai yang\n    ditetapkan dalam PKB ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh berhak untuk mengemukakan pendapat, usul dan saran yang\n    baik demi membangun perbaikan Kinerja khususnya dan kemajuan Perusahaan\n    pada umumnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh berhak untuk memperoleh kesempatan mengembangkan kariernya\n    sesuai kompetensi, pendidikan dan keterampilan dalam lingkungan\n  perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh berhak mengajukan pengunduran diri kepada Perusahaan dalam\n    rangka mengakhiri hubungan kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh berhak Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan\n    pekerjaan sesuai dengan penugasan kerja oleh Perusahaan, dalam hal\n    pekerjaan tersebut menimbulkan gugatan perdata dan atau tuntutan pidana\n    dari pihak ketiga.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dalam hal Perusahaan pailit atau dilikuidasi secara hukum, Upah\u002FGaji dan\n    hak-hak lain Pekerja\u002FBuruh merupakan hak Pekerja\u002FBuruh yang penyelesaiannya\n    wajib didahulukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\n  berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Kewajiban Pekerja\u002FBuruh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja\u002FBuruh wajib bekerja secara jujur, tertib, cermat dan bersemangat\nuntuk kepentingan Perusahaan dengan cara :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Mempunyai rasa memiliki Serta mewujudkan sikap dedikasi dan loyalitas\n    yang tinggi dalam menjalankan dan melaksanakan tugas perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya yang\n    terbaik dan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan uraian tugasnya masing - masing\n    dan perintah serta petunjuk atasannya sepanjang tidak bertentangan dengan\n    ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dilarang untuk bekerja di Perusahaan lain dan\u002Fatau terikat dalam suatu\n    pekerjaan Iainnya yang dapat mengganggu pekerjaannya dan tidak berkaitan\n    dengan tugas Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mulai melaksanakan pekerjaan serta meninggalkan Kantor sesuai Jam Kerja\n    yang telah ditetapkan. Pekerja\u002FBuruh dilarang mengisi daftar hadir\n    (absensi) kecuali atas namanya sendiri. Keterlambatan datang akan\n    mempengaruhi catatan kedisiplinan dari Pekerja\u002F Buruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak meninggalkan tempat kerja selama Jam Kerja, tanpa ijin terlebih\n    dahulu dari atasannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penerimaan tamu pribadi pada Jam Kerja dengan sepengetahuan atasan agar\n    tidak mengganggu Pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menjaga kesehatan badan dan keselamatan jiwa masing-masing serta rekan\n    kerjanya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak menyalahgunakan wewenang dan Jabatan dalam Perusahaan untuk\n    kepentingan pribadi dan atau kepentingan\u002Fkeuntungan pihak Iainnya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>b. Pekerja\u002FBuruh wajib menjaga kebersihan dan menciptakan suasana kerja yang\nbaik dan harmonis di Lingkungan Perusahaan dengan cara :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Memelihara kebersihan dan kerapihan semua fasilitas yang disediakan oleh\n    Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membaca dan mentaati pengumuman atau pemberitahuan dari Perusahaan yang\n    ditempatkan pada papan pengumuman atau media lainnya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh wajib menghormati antar sesama pemeluk agama atau\n    kepercayaan yang berbeda.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>c. Pekerja\u002FBuruh wajib menjaga rahasia Perusahaan dengan cara :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Menjaga kerahasiaan semua hal tentang Perusahaan yang antara lain\n    berhubungan dengan pengelolaan, sistem, peralatan, inventaris, perincian\n    perjanjian\u002Fcatatan transaksi dengan nasabah, pembukuan dan data -\n    data\u002Flaporan lainnya (yang terkait dengan nasabah, Pekerja\u002FBuruh ataupun\n    Perusahaan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang\n    berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyimpan di tempat yang telah ditentukan dan tidak memperlihatkan\n    salinan (copy) atau catatan yang berhubungan dengan surat-menyurat, dokumen\n    dan berkas-berkas Iainnya dari Perusahaan kepada pihak ketiga.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak memperbanyak atau memberikan data atau catatan Perusahaan dan\n    dokumen pembukuan, transaksi dan keterangan apapun yang berhubungan dengan\n    usaha dari Perusahaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu\n    dari perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>d. Pekerja\u002FBuruh wajib memberikan pelayanan yang terbaik dan menjaga etika\nkesopanan dan kesusilaan Serta norma pergaulan yang baik di lingkungan\nperusahaan dengan cara :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Tidak melakukan tindakan yang kurang pantas yang dapat mengganggu\n    kenyamanan nasabah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak merokok atau makan pada saat melayani nasabah.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak mengadakan pungutan apapun diluar ketentuan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari nasabah, pemasok atau\n    pihak manapun yang menjalin hubungan bisnis dengan Perusahaan kecuali\n    dengan sepengetahuan pimpinan atau atasan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Saling menghormati dan berlaku adil terhadap sesama Pekerja\u002FBuruh, para\n    nasabah serta pihak luar yang berhubungan bisnis dengan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>e. Pekerja\u002FBuruh wajib berpakaian dan berpenampilan baik, sopan dan rapi\ndemi menjaga\u002Fmemelihara citra\u002Fnama baik Perusahaan dengan cara :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Setiap Pekerja\u002FBuruh yang berada pada Garda Depan (Front Office) harus\n    menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh Perusahaan, khusus\n    untuk :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>- Pekerja\u002FBuruh wanita yang sedang hamil, wajib mengenakan seragam khusus\nyang sudah disediakan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pekerja\u002FBuruh yang beragama Islam (Muslimah) yang mengenakan jilbab wajib\nmengenakan pakaian seragam Muslimah yang sudah disediakan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh pria pada bagian tertentu yang berhubungan dengan pihak\n    ketiga, calon nasabah maupun nasabah waiib memakai dasi dalam melaksanakan\n    tugas resminya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh wanita wajib berpakaian yang sesuai dengan norma, etika dan\n    kesusilaan yang berlaku umum di masyarakat dalam melaksanakan tugas\n    resminya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pekerja\u002FBuruh wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana milik\nPerusahaan yang dipercayakan kepada yang bersangkutan atau dipergunakan dalam\nmelaksanakan tugas dengan cara :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Menggunakan peralatan atau barang milik Perusahaan hanya untuk keperluan\n    dan kebutuhan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak diperkenankan mengambil barang-barang inventaris kantor dan aktiva\n    tetap milik Perusahaan tanpa ijin dari Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyimpan dan memelihara semua pakaian seragam, barang-barang inventaris\n    kantor dan aktiva tetap milik Perusahaan dengan baik.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melaporkan setiap kehilangan atau kerusakan barang-barang inventaris\n    kantor dan aktiva tetap milik Perusahaan kepada Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melindungi barang-barang milik Perusahaan dengan menghindari kerusakan,\n    baik secara sengaja maupun karena keialaiannya dan segera melaporkan kepada\n    pimpinan unit kerjanya iika terjadi kerusakan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Bertanggung jawab atas setiap pembayaran uang kas, dana, barang - barang\n    inventaris kantor dan aktiva tetap milik Perusahaan yang dipercayakan\n    kepadanya serta dilarang menggunakan dana Perusahaan untuk kepentingan\n    pribadi.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>g. Setiap Pekeria\u002FBuruh harus memberitahukan data yang benar atau setiap\nperubahan data Pekerja\u002FBuruh kepada Perusahaan mengenai :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Alamat tempat tinggal Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Status Perkawinan, kematian dan kelahiran.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Alamat tempat tinggal saudara terdekat.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>h. Setiap Pekerja\u002FBuruh yang tidak hadir harus memberitahukan kepada atasan\nlangsung atau melalui rekan kerjanya apabila atasan langsung tidak dapat\ndihubungi minimal secara lisan pada hari yang sama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Setiap Pekerja\u002FBuruh harus bebas dari segala kepentingan di luar\nkepentingan Perusahaan yang jelas-jelas dapat :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Berpengaruh kurang baik terhadap pelaksanaan tugas Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengurangi kesetiaan (loyalitas) Pekerja\u002FBuruh kepada Perusahaan dan\n    kebijakannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengurangi efisiensi Kerja Pekerja\u002FBuruh dalam menunaikan tugas dan\n    kewajibannya dari Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Merusak nama baik Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>j. Setiap Pekerja\u002FBuruh akan menyelesaikan permasalahan yang menyangkut\nperselisihan hubungan industrial dengan jalan musyawarah untuk mencapai\nmufakat, namun jika musyawarah tersebut tidak mencapai mutakat, maka\nperselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku, baik melalui mekanisme individual\nmaupun meiatui wadah Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : Hak dan Kewajiban Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Hak Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Memberikan pekerjaan atau perintah kepada Pekerja\u002FBuruh selama jam kerja\n    dan atau sepanjang terkait dengan pekerjaannya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menugaskan Pekerja\u002FBuruh untuk bekerja lembur\u002Fshift dengan memperhatikan\n    PKB ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menetapkan peraturan atau tata tertib dalam Perusahaan sesuai dengan PKB\n    ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menempatkan Pekerja\u002FBuruh di unit kerja manapun yang terdapat di\n    Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam PKB ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memberikan sanksi kepada Pekerja\u002FBuruh yang melanggar PKB ini dan\n    ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dapat membebastugaskan sementara Pekerja\u002FBuruh dari tugasnya dengan tidak\n    mengurangi hak-haknya sebagai Pekerja\u002FBuruh, demi kepentingan pemeriksaan\n    serta untuk menjamin obyektifitas dari hasil pemeriksaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memutuskan hubungan kerja dengan mengacu kepada isi PKB ini dan ketentuan\n    peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menetapkan anggaran dan sasaran Perusahaan yang berkaitan dengan\n    ketenagakerjaan.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Kewajiban Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Memberikan Upah\u002FGaji\u002Flembur dan tunjangan-tunjangan sesuai PKB ini.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melaksanakan seluruh hak Pekerja\u002FBuruh yang terdapat dalam PKB ini maupun\n    ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memperhatikan, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja\n  Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mentaati PKB ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang\n    ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memperbanyak, mensosialisasikan dan memberikan PKB ini kepada seluruh\n    Pekerja\u002FBuruh tanpa terkecuali.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menampung, memperhatikan dan mendiskusikan aspirasi Pekerja\u002FBuruh yang\n    disampaikan melalui Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja\u002FBuruh yang melakukan\n    pekerjaan sesuai dengan penugasan kerja dari Perusahaan, di mana dalam\n    melakukan pekerjaan tersebut menimbulkan gugatan perdata dan\u002Fatau tuntutan\n    pidana dari pihak ketiga.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mentaati dan menjalankan Perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate\n    Governance (GCG).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memberikan kesempatan kepada Pekerja\u002FBuruh untuk menjalankan kegiaian\n    ibadah sesuai dengan agamanya.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : Hubungan Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian Kerja antara Perusahaan\ndengan Pekerja\u002FBuruh, dengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis dan sesuai dengan standar di\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : Persyaratan Pekerja\u002FBuruh Baru\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Persyaratan Pekerja\u002FBuruh baru didalam PKB ini adalah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Warga Negara Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat penerimaan dengan\nketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Apabila Usia Pekerja\u002FBuruh diatas 52 (lima puluh dua) tahun pada saat\n    penerimaan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai\n    Pekerja\u002FBuruh tetap.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pekerja\u002FBuruh yang mulai bekerja pada saat berusia 45 (empat puluh lima)\n    atau lebih untuk pria dan 40 (empat puluh) atau lebih untuk wanita tidak\n    dapat mengikuti program Pensiun Dipercepat sesuai dengan peraturan PKB\n  ini.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>c. Berbadan sehat dan berjiwa sehat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Berwatak dan berkelakuan baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Memenuhi persyaratan jabatan dan spesifikasi tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Lulus ujian penyaringan yang diadakan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Bersedia menandatangani surat perjanjian kerja yang dikeluarkan oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Bersedia mentaati tata tertib kerja yang berlaku di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>i. Bersedia bekerja lembur sebagai akibat urgensi pekerjaan. Pekeria\u002FBuruh\nwanita yang sedang hamil dan menyusui tidak dianjurkan untuk melakukan kerja\nlembur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>j. Barsedia ditugaskan dimana saja untuk suatu Jabatan atau tempat tugas\ndemi efisiensi dan efektifitas kerja Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan berwenang mempekerjakan TKA yang dalam pelaksanaannya harus\ntunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan\nmemperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk\ndiluar unit kerja yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM), kepatuhan dan satu\ntingkat diatas Kepala Divisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. TKA yang sudah bekerja selama 1 (satu) tahun harus sudah dapat berbahasa\nIndonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib mentaati ketentuan mengenai\njabatan dan standar kompetensi yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : Penerimaan dan Penempatan Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Organisasi Pekerja\u002FBuruh mengakui bahwa penerimaan Pekerja\u002FBuruh adalah\nhak dan wewenang Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan\nsepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku di Indonesia, serta memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal penerimaan Pekerja\u002FBuruh untuk mengisi jabatan yang lowong\ndalam Perusahaan, maka Perusahaan akan mengutamakan Pekerja\u002FBuruh dalam\nlingkungan Perusahaan untuk mengisi jabatan lowong tersebut, sepanjang memenuhi\nkompetensi yang dipersyaratkan dan kesempatannya diberikan secara terbuka serta\nproses seleksi yang transparan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Atas permintaan Organisasi Pekerja\u002FBuruh, Perusahaan dapat memberikan\ninformasi penerimaan Pekerja\u002FBuruh baru dan jumlah Pekerja\u002FBuruh terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dalam hal Perusahaan melakukan penerimaan Pekerja\u002FBuruh baru maka demi\nmenunjang efektifitas dan efisiensi Perusahaan akan memperhatikan\ndomisili\u002Ftempat tinggal Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan dengan tempat\nkerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perusahaan dapat memberi wewenang Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan\nKantor Pusat dalam melakukan proses seleksi awal sesuai kualitas dan kuantitas\nyang dibutuhkan, namun dalam hal status, kompensasi, fasilitas dan pelatihan\nditentukan oleh unit kerja yang membidangi SDM secara tertulis berdasarkan\nstandar yang diberlakukan oleh Perusahaan sesuai kebutuhan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Penerimaan Pekerja\u002FBuruh harus didasarkan pada tersedianya jabatan dalam\nstruktur Organisasi Perusahaan serta bobot jabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : Status Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pada dasarnya status Pekerja\u002FBuruh dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori\nyaitu :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja\u002FBuruh dalam Masa Percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002F Buruh yang masih dicoba kemampuannya maksimal 3 (tiga bulan) dan\nbelum dipastikan penerimaannya sebagai Pekerja\u002FBuruh tetap (PKWTT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja\u002FBuruh tidak tetap (Kontrak\u002FPKWT).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Dalam kategori ini\nmeliputi juga Tenaga Kerja Asing (TKA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh Tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh yang bekerja berdasarkan PKWTT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : Masa Percobaan Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>1. Calon Pekerja\u002FBuruh tetap wajib menjalani masa percobaan Kerja untuk\npaling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa terputus dan tidak dapat\ndiperpanjang.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan wajib memberitahukan képada Pekerja\u002FBuruh Secara tertulis\nmengenai keputusan Perusahaan perihal hasil masa percobaan selambat-lambatnya 5\n(lima) hari kerja sebelum masa percobaan berakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Selama masa percobaan berlangsung, Perusahaan maupun Pekerja\u002FBuruh dapat\nmengakhiri hubungan kerja Setiap saat. Dalam hal Perusahaan memutuskan hubungan\nkerja terhadap Pekerja\u002FBuruh maka Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar\nuang pesangon atau kompensasi lainnya kepada Pekerja.\u002FBuruh yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : Penetapan Sebagai Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Atas pertimbangan Perusahaan, Pekerja\u002FBuruh yang telah selesai menjalani\nmasa percobaan dan memenuhi kriteria dan persyaratan yang diperlukan oleh\nPerusahaan, maka Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan harus diangkat menjadi\nPekerja\u002FBuruh tetap dengan Surat Keputusan (SK) dari Perusahaan dan masa\nkerjanya terhitung dari tanggal masa percobaan dimulai. Selambat-lambatnya 1\n(satu) bulan setelah selesai masa percobaan, SK sudah harus diterima oleh\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Terhadap Pekerja\u002FBuruh tidak tetap (kontrak\u002FPKWT) yang sudah menjalani\nmasa kontrak kerja selama 2 (dua) kali berturut-turut atau maksimal 3 (tiga)\ntahun, Perusahaan harus mengangkat Pekerja\u002FBuruh tersebut menjadi Pekerja\u002FBuruh\ntetap atau menghentikan kontrak kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : Penempatan Pekerja\u002FBuruh Baru\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Penempatan Pekerja\u002FBuruh merupakan wewenang Perusahaan sesuai dengan\nkebutuhan Perusahaan, persyaratan jabatan dan kemampuan (kompetensi)\nPekerja\u002FBuruh serta persyaratan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam penempatan Pekerja\u002FBuruh dan guna menunjang efektifitas dan\nefisiensi, maka Perusahaan akan memperhatikan domisili\u002Ftempat tinggal\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan dengan tempat kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : Penilaian Prestasi Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Penilaian Prestasi Kerja merupakan kegiatan Perusahaan yang dilaksanakan\ndengan tujuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Menentukan sasaran prestasi kerja yang harus dicapai Pekerja\u002FBuruh untuk\ntahun berjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Memberikan masukan tentang pencapaian dan prestasi Kerja Pekerja\u002FBuruh\nserta mengidentifikasi rencana perbaikan untuk periode berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Menilai potensi untuk promosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Memberikan kesempatan untuk pengembangan Pekerja\u002FBuruh melalui pendidikan\ndan pelatihan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap atasan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, merencanakan,\nmenilai dan mengelola pencapaian hasil kerja semua Pekerja\u002FBuruh yang berada\nlangsung dibawah pengawasannya. Atasan 1 (satu) tingkat berikutnya bertanggung\njawab untuk meninjau kembali hasil penilaian dan memastikan bahwa penilaian\ndilaksanakan dengan obyektif, transparan, adil dan benar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Atasan langsung Pekerja\u002FBuruh akan memberikan hasil evaluasi prestasi\nkerja Pekerja\u002FBuruh 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan disepakati oleh\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Materi penilaian dan tolok ukur prestasi kerja Pekerja\u002FBuruh bersifat\nobyektif, transparan dan ditetapkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja harus berdasarkan dialog antara\natasan dengan bawahan guna mencapai kesepakatan, dan setiap perubahan penilaian\noleh pimpinan harus sepengetahuan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Penilaian akhir prestasi kerja yang dilakukan melalui sistem teknologi\ninformasi sebelum dikirim (submit) oleh atasan langsung maupun tidak langsung\nharus dikonfirmasikan dan dimufakatkan dengan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Apabila Pekerja\u002FBuruh merasa tidak puas dengan hasil laporan\npenilaiannya, maka Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan dapat membicarakan dengan\natasan langsung dengan memberikan alasan secara tenulis ketidakpuasannya.\nApabiia atasan langsung tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka\nPekerja\u002FBuruh dapat mengadukan secara tertulis ke atasan tidak langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Apabila tidak tercapai kesepakatan atas penilaian Prestasi Kerja antara\nPekerja\u002FBuruh dengan atasannya dan rnekanisme Sébagaimana tercantum pada ayat\n(19.7) telah dilaksanakan, maka perselisihan tersebut dapat dilaporkan secara\ntertulis kepada ke unit kerja hubungan industrial untuk difasilitasi\npenyelesaiannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Evaluasi prestasi kerja tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali\ndan terakumulasi kepada penilaian tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : Mutasi Kerja dan Rotasi Kerja Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan mempunyai hak untuk memindahkan Pekerja\u002FBuruh ke tugas atau\nbagian lain guna memenuhi keperluan-keperluan usaha dengan ketentuan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Mempertimbangkan aspek kemampuan dan keahlian serta dapat dipahami oleh\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan (kecuali bagi Pekerja\u002FBuruh yang masih dalam\nstatus lkatan dinas).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pemindahan akan diberikan\npemberitahuan tertulis kepada Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan dan ditembuskan\nkepada unit kerja yang membidangi SDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Keinginan kebutuhan dan perkembangan pribadi Pekerja\u002FBuruh untuk\ndipindahkan akan diprioritaskan untuk dapat dipertimbangkan dengan mengingat\nkesempatan – kesempatan yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Apabila keinginan Pekerja\u002FBuruh untuk dipindahkan terealisasi maka hal\ntersebut tidak akan merubah \u003Cem>home base\u003C\u002Fem> Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Perusahaan akan mempertimbangkan untuk mengadakan pengalihan tugas bagi\nPekerja\u002FBuruh yang dapat menunjukkan bukti- bukti medis bahwa secara fisik\ntidak dapat melanjutkan tugas dalam jabatan yang didudukinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Guna mempertinggi produktifitas dan pengembangan karir Pekerja\u002FBuruh\nPerusahaan dapat memindahkan Pekerja\u002FBuruh ke suatu jabatan lowong dengan\nmemperhatikan kecakapan serta kemampuan Pekerja\u002FBuruh dan kebutuhan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh yang sudah 3 (tiga) tahun terus menerus menduduki suatu\nPekerjaan tertentu dapat mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke\npekerjaan\u002Fbagian yang lain dengan memperhatikan kecakapan dan kemampuannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan sedapat mungkin melakukan mutasi kerja atau rotasi kerja\nPekerja\u002FBuruh yang sudah berada diposisi tugasnya paling lama 4 (empat) tahun\nkecuali yang mernpunyai keahlian khusus atau karena sifat pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja\u002FBuruh yang dimutasikan dari satu kota ke kota lain (kecuali\nmutasi antar kota di Jabodetabek dan mutasi dengan radius kurang dari 60 (enam\npuluh) km dari Home Base. Pekerja\u002FBuruh mendapatkan fasilitas yang ditanggung\noleh Perusahaan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Seluruh biaya yang berhubungan dengan kepindahan Pekerja\u002FBuruh beserta\nkeluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perusahaan akan menyediakan tempat tinggal\u002Fperumahan beserta\nperlengkapannya dan biaya pemeliharaan meliputi biaya listrik, air, telepon dan\nkebersihan rumah dinas yang besarnya ditentukan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Penentuan standar besaran biaya sewa rumah dinas ditentukan oleh unit\nkerja yang membidangi SDM atas masukan dari Kantor Cabang Kantor Wilayah dan\nKantor Pusat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Biaya pulang ke home base 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, khusus\nuntuk daerah Nangroe Aceh Darussalam, Maluku, dan Papua\u002FIrian Jaya diberikan\nbiaya pulang ke home base 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Pekerja\u002FBuruh yang dipindahkan atas permintaan sendiri tidak berhak\nmendapatkan tunjangan -tunjangan tersebut namun Home Base tetap pada waktu\nPekerja\u002FBuruh diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : Promosi Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan memberikan prioritas promosi kepada Pekerja\u002FBuruh berdasarkan\npersyaratan jabatan, pendidikan dan\u002Fatau kompetensi sesuai dengan jabatan yang\nlowong. Priontas tersebut dimaksudkan untuk Pekerja\u002FBuruh yang berasal dari\nunit kerja bersangkutan namun tidak menutup kemunkinan berasal dari luar unit\nkerja bersangkutan dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Proses promosi terhadap Pekerja\u002FBuruh harus dilakukan melalui proses\nseleksi yang transparan, objektif dan berkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh yang belum berhasil dalam seleksi promosi tetap mendapat\nkesempatan untuk mengikuti seleksi kembali setelah memenuhi persyaratan dengan\ntetap memperhatikan pengembangan karier Pekerja\u002FBuruh dan kebutuhan Perusahaan\nsedangkan Pekerja\u002FBuruh yang telah berhasil\u002FIulus seleksi segera mengisi\njabatan yang lowong tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja\u002FBuruh berhak mendapatkan promosi band secara otomatis, setelah\nmencapai masa kerja pada band tertentu sesuai dengan tabel dibawah ini :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Band\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Masa Kerja di Perusahaan (th)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Promosi Otomatis\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Non Band\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Naik ke Band A\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Naik ke Band B\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>a. Kenaikan band secara otomatis dilakukan Perusahaan dengan tahapan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Non band ke band A \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Masa Kerja 25 tahun ke atas direalisasikan pada bulan Agustus 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Masa kerja 20 sampai 25 tahun direalisasikan pada bulan September\n2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Masa Kerja 15 sampai 20 tahun direalisasikan pada bulan Oktober 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Masa Kerja 10 sampai 15 tahun direalisasikan pada bulan November\n2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii. Band A ke band B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Masa Kerja 25 tahun ke atas direalisasikan pada bulan Agustus 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Masa keria 20 sampai 25 tahun direalisasikan pada bulan September\n2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Masa kerja 15 sampai 20 tahun direalisasikan pada bulan Oktober 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Selanjutnya Pekerja\u002FBuruh yang akan mencapai masa Kerja sebagaimana\ndimaksud pada ketentuan ini akan mengalami kenaikan Band pada periode\nberikutnya sesuai dengan masa kerja Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Masa kerja dihitung seiak Pekerja\u002FBuruh mendapatkan Upah\u002FGaji dan\nperintah kerja dari Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan\nyang berlaku,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Kenaikan Band secara otomatis ini dalam pelaksanaannya tanpa harus\nmengikuti ketentuan yang berlaku dan diatur dalam ketentuan internal Perusahaan\nseperti pengayaan pekerjaan (\u003Cem>job enrichment\u003C\u002Fem>) dan lain - lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Kenaikan Band secara otomatis ini hanya dapat dilakukan sekali selama\nPekerja\u002FBuruh bekerja di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Promosi secara otomatis tidak berlaku bagi Pekerja\u002FBuruh yang telah\nkeluar dari Perusahaan dan bekerja kembali pada Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perusahaan mengumumkan Jabatan yang lowong dalam Perusahaan disertai\ndengan uraian tugas dan tanggung jawab (job description) kepada Pekerja\u002FBuruh\nmelalui media emali, surat edaran atau sarana pemberitahuan lainnya, sehingga\nPekerja.\u002FBuruh dapat mengetahui adanya jabatan yang lowong dalam Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Perusahaan memberikan waktu minimal 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan\nadanya jabatan yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (21.6.) hingga\ndimulainya seleksi Pekerja\u002FBuruh untuk pengisian jabatan yang lowong. Jika\nsampai batas waktu 5 (lima) hari kerja tidak ada Pekerja\u002FBuruh Perusahaan yang\nberminat, maka Perusahaan dapat mengumumkan adanya lowongan jabatan tersebut\nkepada pihak luar Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Jika setelah dilakukan seleksi ternyata tidak ada Pekerja\u002FBuruh yang\nmemenuhi kualifikasi jabatan yang lowong, maka Perusahaan menginfomasikan hal\nini kepada Pekerja\u002FBuruh secara transparan, selanjutnya Perusahaan dapat\nmerekrut Pekeria\u002FBuruh dari luar Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Promosi Pekerja\u002FBuruh harus disertakan Surat Keputusan (SK) dari\nPerusahaan dan langsung diserahkan kepada Pekerja\u002FBuruh tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pekerja\u002FBuruh yang dipromosikan, akan disertai dengan kenaikan Upah\u002FGaji\nefektif sesuai dengan skala Upah\u002FGaji pada peringkat\u002FBand jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Promosi Jabatan harus dilaksanakan berdasarkan :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Penilaian Prestasi Kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Potensi atau kemampuan untuk meningkatkan karir.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Integritas dan loyalitas terhadap Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Latar belakang\u002Fpengalaman Kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>12. Pekerja\u002FBuruh Setiap saat dimungkinkan untuk memperoleh kesempatan\npromosi kenaikan Jabatan dengan mempertimbangkan Prestasi Kerja dan kebutuhan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Dalam hal terjadi Jabatan yang lowong, maka paling lama 1 (satu) bulan\nsejak jabatan tersebut lowong, atasan langsung harus menunjuk pejabat pengganti\natau sekurang - kurangnya pejabat sementara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Pejabat sementara yang dimaksud pada ayat (21.13.) adalah untuk jangka\nwaktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkatnya jabatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Pekerja\u002FBuruh yang telah berhenti dari Perusahaan karena mengundurkan\ndiri dan telah berkarir pada perusahaan lain dalam industri perbankan serta\nmenduduki jabatan tertentu, dapat diterima kembali bekerja pada Perusahaan\ndengan jabatan paling tinggi 1 (satu) tingkat dari jabatan pada perusahaan lain\nsebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Sedangkan bagi Pekerja\u002FBuruh yang telah berhenti karena mengundurkan\ndiri dan tidak berkarir pada industri perbankan, maka Perusahaan dapat\nmenerimanya kembali bekerja pada Perusahaan dengan posisi dan jabatan\u002Fband\npaling tinggi 1 (satu) tingkat dari jabatan\u002Fband terakhirnya di Perusahaan,\ndengan masa tenggang waktu minimal 3 (tiga) tahun sejak berhenti bekerja dari\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : Penghargaan Masa Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Penghargaan masa kerja adalah bentuk apresiasi Perusahaan kepada yang\ndiberikan untuk menghargai loyalitas Pekerja\u002FBuruh terhadap Perusahaan\nditentukan berdasarkan lamanya bekerja dan tidak dikaitkan dengan hal-hal\napapun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan memberikan Surat Penghargaan, Pin Emas yang berkadar min 22\n(dua puluh dua) karat dan uang tunai kepada Pekerja\u002FBuruh yang sudah bekerja\nselama kelipatan 5 lima) tahun yang disampaikan oleh Manajemen pada saat acara\nperingatan ulang tahun Perusahaan dengan ketentuan sebagal berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Untuk masa Kerja 5 tahun : Surat Penghargaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Untuk masa kerja 10 tahun : Surat Penghargaan + Pin Emas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Untuk masa Kerja 15 tahun : Surat Penghargaan + Pin Emas + Uang tunai\ndengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Band\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Uang Tunai\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Non - Band - A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 6.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C - D\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 9.000.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>E\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 11.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>F - G\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 14.000.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Untuk masa kerja 20 tahun : Surat Penghargaan + Pin Emas + Uang Tunai\ndengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Band\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Uang Tunai\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Non Band - A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 4.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 6.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C - D\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 9.000.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>E\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 11.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>F - G\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 14.000.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Untuk masa kerja 25 tahun : Surat Penghargaan + Pin Emas + Uang tunai\ndengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Band\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Uang Tunai\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Non Band - A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 7.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 11.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C - D\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 16.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>E\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 21.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>F - G\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 26.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Untuk masa kerja 30 tahun : Surat Penghargaan + Pin Emas + Uang Tunai\ndengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Band\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Uang Tunai\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Non Band - A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 7.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 11.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C - D\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 16.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>E\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 21.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>F - G\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 26.500.000,-\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan melalui unit kerja dapat menilai dan menetapkan Pekerja\u002FBuruh\nteladan Setiap tahun yang kriteria penilaian dan bentuk penghargaannya akan\nditetapkan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : Usia Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Usia Pensiun Normal ditetapkan pada usia 55 (lima puluh lima) tahun 6\n(enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. 6 (enam) bulan sebelum Pekerja\u002FBuruh memasuki usia 55 (lima puluh lima)\ntahun Perusahaan wajib memberitahukan secara terlulis kepada Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh yang memasuki usia 55 (lima puluh lima) tahun, dibebas\ntugaskan dari pekerjaannya dan tidak diwajibkan untuk masuk bekerja dengan\ntetap menerima upah\u002Fgaji penuh selama 6 (enam) bulan kedepan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Hak-hak Pekerja\u002FBuruh atas pensiunnya tersebut, diterima tepat pada usia\n55 (lima puluh lima) tahun 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Bagi Pekerja\u002FBuruh yang telah Pensiun (yang telah menerima hak-hak\npensiunnya) dan oleh karena keahliannya dibutuhkan oleh Perusahaan, maka\nPekerja\u002FBuruh tersebut dapat dipekerjakan kembali dengan status Pekerja\u002FBuruh\ntidak tetap (kontrak\u002FPKWT).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perusahaan dapat mempekerjakan kembali Pekerja\u002FBuruh yang telah pensiun\ndipercepat atau pensiun normal dari Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja\nWaktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan bahwa jika Pekerja\u002FBuruh dimaksud\nmenduduki jabatan struktural pada Perusahaan, maka jangka waklu dari jabatan\ntersebut paling lama adalah selama 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pelaksanaan ketentuan ayat (23.6.) dalam PKB ini mengacu pada ketentuan\nhukum mengenal PKWT yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pekerja\u002FBuruh berhak mendapatkan Pensiun Dipercepat pada hari pertama\npada bulan manapun apabila telah mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun\nuntuk Pekerja\u002FBuruh pria dan usia 40 (empat puluh) tahun untuk Pekerja\u002FBuruh\nwanita, dan Pekerja\u002FBuruh tersebut telah bekerja di Perusahaan\nsekurang-kurangnya selama 15 (lima beias) tahun tanpa terputus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pengajuan Pensiun Dipercepat sebagaimana tercantum dalam ayat (23.8.)\ndiajukan secara tertulis kepada Perusahaan 6 (enam) bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB V : TATA TERTIB\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : Hari dan Jam Kerja Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cp>1. Hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, yaitu 5\n(lima) hari dalam 1 (satu) minggu, 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan\nmaksimum 40 (empat puluh) dalam 1(satu) minggu,\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Jam kerja Pekerja\u002FBuruh secara umum dimulai pukul 08:00 s\u002Fd 17:00 atau\ndengan kondisi masing-masing daerah dengan persetujuan perusahaan, termasuk 1\n(satu) jam istirahat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh Muslim diberikan kesempatan untuk melakukan Sholat Jumat\ntermasuk istirahat selama 1,5 (satu setengah) jam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>4. Pekerja\u002FBuruh yang bekerja pada hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur\nselain kerja shift atau yang sifat pekerjaannya dianggap bekerja pada hari\nlibur, oleh karenanya diperhitungkan sebagai jam kerja lembur hari libur\u002Fhari\nbesar dan Perusahaan membayarnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Setiap Pekeria\u002FBuruh wajib memenuhi jadwal jam kerja yang berlaku,\nkecuali bagi Pekerja\u002FBuruh unit-unit Kerja tertentu (seperti : IT, Card Center,\nCall Center, ATM, Treasury, Satpam) yang karena sifat pekerjaannya membutuhkan\npergantian tugas (shift), yang giliran kerjanya diatur oleh setiap Pimpinan\nyang bersangkutan dan tetap memperhitungkan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Untuk unit kerja tertentu (seperti: Customer Service (CS), Teller, Back\nOffice dan Pekerja\u002FBuruh bagian operasional) jam istirahatnya harus diatur\nsecara bergantian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib mengisi absensi kehadiran setiap hari\nkerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Jam kerja Pekerja\u002FBuruh diatur oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : Jam Kerja Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pada bagian\u002Funit kerja tertentu, Perusahaan memerlukan adanya pembagian\ntugas kerja dengan cara pembagian shift dan dalam pelaksanaannya dapat\nmenggunakan kebijakan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Jam kerja shift adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Tiap satuan jam kerja shift tidak boleh melebihi 8 (delapan) jam kerja\nsehari atau secara akumulasi 40 (empat puluh) jam seminggu sedangkan pengaturan\nwaktu disesuaikan dengan kebutuhan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Bila jam kerja shift melebihi ketentuan ayat (25.2.1.) maka diberlakukan\nJam Kerja Lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : Jam Kerja Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pada dasarnya jam kerja lembur bersifat sukarela, tetapi dengan\nmemperhatikan kepentingan Perusahaan dan dalam keadaan mendesak, Perusahaan\ndapat meminta seorang Pekerja\u002FBuruh untuk melakukan kerja lembur dengan tetap\nmemperhatikan kondisi Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan, dalam hal :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Kerja lembur dilaksanakan, apabila mutlak dibutuhkan untuk menyelesaikan\npekerjaan yang tidak dapat ditunda demi efisiensi dan efektifitas pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Kerja Lembur hanya dilakukan atas perintah tertulis dan atasan langsung\ndan di bawah pengawasan atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila seorang Pekerja\u002FBuruh dengan alasan yang jelas tidak dapat\nmelakukan kerja lembur terlebih dahulu Pekerja\u002FBuruh tersebut harus\nmemberitahukan kepada Pimpinannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Uang Lembur dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pekerja\u002FBuruh yang jam\nkerja lemburnya tercatat dan disahkan oleh Kepala Bagian Pekerja\u002FBuruh yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Uang Lembur dibayarkan oleh Perusahaan dengan cara diakumulasikan dengan\nupah\u002Fgaji pokok setiap bulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Setiap usaha akan dilakukan untuk memperkecil jam kerja lembur dengan\ntetap mengacu pada peraturan Pemerintah yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Perusahaan wajib membayar seluruh jam kerja lembur Pekerja\u002FBuruh\nberdasarkan dari data yang tercatat dan disahkan pimpinannya dengan tanpa\nmelakukan pengurangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : Hari Libur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>1. Hari libur adalah hari- hari yang ditentukan oleh pemerintah sebagai hari\nlibur resmi atau hari, yang diliburkan oleh Perusahaan\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Apabila Bank Indonesia menyatakan bahwa tidak ada transaksi pelayanan kas\ndan kliring maka Perusahaan dinyatakan libur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : Pakaian Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Tata tertib mengenakan pakaian kerja merupakan wewenang dari Perusahaan\noleh karenanya Pekerja\u002FBuruh Wajlb mengikuti ketentuan berpakaian yang telah\nditetapkan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja\u002FBuruh wajib memakai pakaian seragam yang telah ditentukan dan\ndiberikan oleh Perusahaan bagi Pekerja\u002FBuruh yang tidak diwajibkan mengenakan\npakaian seragam harus tetap mengenakan busana kerja yang rapi dan sopan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi Pekerja\u002FBuruh wanita yang bertugas di garda depan yang menggunakan\njilbab wajib menggunakan seragam muslimah yang disediakan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Khusus pada hari Jumat, Pekerja\u002FBuruh diperkenankan berpakaian bebas\nnamun rapi dan sopan, kecuali Pekerja Pekerja\u002FBuruh yang ditentukan menggunakan\npakaian seragam,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja\u002FBuruh pada jam kerja wajib menggunakan tanda pengenal selama\nberada di lingkungan Perusahaan dan dalam tugas resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : CUTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja\u002FBuruh berhak memperoleh cuti tahunan sebanyak 1 (satu) hari kerja\nuntuk setiap bulannya atau minimal 12 (dua belas) hari Kerja setiap tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cp>2. Berdasarkan masa kerja, Pekerja\u002FBuruh memperoleh hak cuti sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Masa kerja 1 (satu) s\u002Fd kurang dari 5 (lima) tahun : 12 (dua belas) hari\nkerja\u002Ftahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Masa kerja 5 (lima) s\u002Fd kurang dari 10 (sepuluh) tahun : 18 (delapan\nbelas) hari kerja\u002Ftahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Masa Kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih : 21 (dua puluh satu) hari\nkerja\u002Ftahun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Hari libur resmi yang jatuh tempo dalam periode cuti Pekerja\u002FBuruh\nditambahkan ke dalam cuti Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan\nBersama (SKB Menteri) tidak mengurangi hak cuti Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja\u002FBuruh berhak memperoleh Hak Cuti tahunannya dengan ketentuan\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pada dasarnya Pekerja\u002FBuruh berhak mengambil seluruh hak cutinya tanpa\nterputus-putus, kecuali jika mengganggu kegiatan operasional Perusahaan atau\natas permintaan dan mendapat persetujuan dari Perusahaan. Absen yang tidak\nberalasan akan dipotong dari jumlah cuti tahunan yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Kelancaran operasional Perusahaan merupakan faktor utama yang harus\ndiperhatikan dalam penjadwalan cuti, tetapi Perusahaan akan memperhatikan\ndengan sungguh-sungguh keinginan Pekerja\u002FBuruh untuk mengambil hak cutinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Permohonan tertulis untuk mengambil Hak cuti tahunan harus diajukan dan\ndisetujui Bagian Personalia\u002Fpimpinan unit kerjanya minimal 1 (satu) minggu\nsebelum hari pertama cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Hak cuti tahunan harus diambil seluruhnya dalam tahun berjalan dan masih\ndiberikan kesempatan pengambilan sampai dengan akhir bulan Juni tahun\nberikutnya. Hak cuti tahun lalu yang belum diambil akan gugur, kecuali\npenundaan cuti tersebut atas permintaan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Dalam keadaan yang sangat mendesak, Perusahaan dapat meminta seorang\nPekerja\u002FBuruh yang sedang menjalani cuti tahunannya untuk bekerja dan apabila\nPekerja\u002FBuruh tersebut sedang berada di luar kota, Perusahaan akan menanggung\nseluruh biaya kepulangannya sedangkan sisa cuti Pekeria\u002FBuruh yang bersangkutan\nakan diatur kembali oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pekerja\u002FBuruh Tidak diperkenankan memperpanjang cutinya tanpa terlebih\ndahulu mendapat ijin dari atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Pekerja\u002FBuruh yang menderita sakit yang dibuktikan dengan Surat\nketerangan dokter pada saat sedang menjalani cutinya, maka hari sakitnya tidak\ndiperhitungkan sebagai hari cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Hak cuti dalam hal PHK :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Dalam hal PHK Pekerja\u002FBuruh berhak meminta atas ganti rugi terhadap sisa\ncuti tahunannya yang belum diambil dengan perhitungan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uang Ganti Rugi Cuti = (Sisa cuti tahunan : 12) x Upah\u002FGaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Apabila seorang Pekerja\u002FBuruh telah mengambil seluruh hak cuti tahunannya\npada saat Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan tidak\nmemperoleh penggantian pembayaran untuk cutinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : Cuti Khusus\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>1. Setiap Pekerja\u002FBuruh memperoleh cuti Khusus dengan ketentuan sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Perkawinan pertama Pekerja\u002FBuruh : 7 (tujuh) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perkawinan Anak Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>c. Kelahiran Anak Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua) hari kerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d. Kematian istri\u002Fsuami\u002FAnak Pekerja\u002FBuruh :3 (tiga) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareleave\">\u003Cp>e. Sakit keras istri\u002Fsuami\u002Fanak\u002Forangtua kandung Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua)\nhari Kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>f. Kematian orang tua\u002Fmertua\u002Fmenantu\u002Fsaudara kandung laki-laki\u002Fsaudara\nkandung perempuan Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua) hari kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Kematian orang tua\u002Fmertua\u002Fmenantu\u002Fsaudara kandung laki-laki\u002Fsaudara\nkandung perempuan Pekerja\u002FBuruh (luar daerah) : 3 (tiga) hari Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Khitanan\u002Fpembaptisan Anak Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua) hari Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Sakit keras dalam pasal ini adalah sakit yang memerlukan perawatan\nkhusus\u002Fintensif rumah sakit (ICU).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dalam hak cuti khusus seperti pada ketentuan ayat (30.1.a), (30.1.b) dan\n(30.1.h) Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada\nPerusahaan 1 (satu) minggu sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>4. Pekerja\u002Fburuh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan\nmemberitahukan kepada Perusahaan, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan\nkedua pada waktu haid.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : Cuti Melahirkan dan Keguguran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepayperc\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1. Setiap Pekerja\u002FBuruh wanita yang akan melahirkan, akan memperoleh cuti\nkhusus selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan yang yang berlaku (1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah\nmelahirkan). Akan tetapi apabila Pekerja\u002FBuruh wanita yang bersangkutan ingin\nmengambil cuti khusus tersebut selambat - lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum\nmelahirkan, maka Pekerja\u002FBuruh wanita yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan\nsurat keterangan dokter kandungan yang merawatnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>2. Permohonan cuti melahirkan harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1\n(satu) minggu sebelum mulai cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dalam hal terjadi keguguran kandungan atau kelahiran muda yang dianggap\nkelahiran tidak normal, maka Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan akan memperoleh\ncuti khusus selama maksimum 1,5 (satu setengah) bulan setelah peristiwa\nkeguguran dengan disertai surat keterangan dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pemberitahuan mengenai keguguran yang dialami Pekerja\u002FBuruh harus\ndisampaikan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah\nkeguguran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Cuti melahirkan dan cuti keguguran tidak mengurangi hak cuti tahunan\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : Cuti lbadah Keagamaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja\u002FBuruh dengan masa Kerja minimal 2 (dua) tahun berhak memperoleh\ncuti khusus untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci atas biaya Pekerja\u002FBuruh\nsendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Atas dasar pertimbangan Perusahaan, Pekerja.\u002FBuruh dapat menggunakan sisa\nhak cuti tahunannya bersamaan dengan cuti khusus Ibadah Haji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh yang akan menunaikan ibadah Haji harus mengajukan\npermohonan secara tertulis disertai bukti-bukti dokumen kepada Perusahaan\nsegera setelah Pekerja\u002Fburuh mendapatkan kepastian mengenai keberangkatan\nIbadah Hajinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Cuti ibadah Haji diberlakukan hanya untuk Ibadah Haji yang pertama kali\ndengan jangka waktu sesuai ketentuan Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Untuk Setiap Pekerja\u002FBuruh diberikan hak cuti untuk menunaikan Ibadah\nKeagamaan sesuai tuntunan agamanya masing-masing harus dengan mengajukan\npermohonan secara tertulis disertai bukti-bukti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : Cuti Di luar Tanggungan Perusahaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja\u002FBuruh dapat mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan\nPerusahaan tanpa upah\u002Fgaji maksimal 6 (enam) bulan, untuk hal-hal berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Memerlukan istirahat panjang dalam upaya menyesuai anjuran dokter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Akibat kehamilan yang memerlukan perhatian khusus sesuai saran dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Mengikuti program pendidikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Mendampingi suami\u002Fistri yang sedang mengikuti tugas belajar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Mengurus orang tua\u002FAnak yang sakit berkepanjangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Selama cuti di luar tanggungan Perusahaan, masa kerja tidak\ndiperhitungkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Cuti di luar tanggungan Perusahaan hanya dapat diajukan setelah 3 (tiga)\ntahun bekerja dan dapat diajukan kembali setelah 5 (lima) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja\u002FBuruh tidak dibenarkan mengajukan cuti di luar tanggungan\nPerusahaan hanya untuk mencari kesempatan bekerja di tempat lain, apabila\nterbukti, akan dikenakan sanksi PHK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perusahaan tidak menjamin tetap tersedianya posisi\u002FJabatan yang sama pada\nsaat Pekerja\u002FBuruh masuk kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : Cuti Sakit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setiap Pekerja\u002FBuruh yang tidak hadir karena sakit selama 2 (dua) hari\natau lebih harus menyerahkan Surat keterangan dari dokter yang merawatnya dan\nsurat tersebut harus diserahkan pada atasannya pada hari pertama\nkehadirannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal tidak hadir Karena sakit kurang dari 2 (dua) hari,\nPekerja\u002FBuruh tersebut harus memberitahukan kepada atasannya pada hari yang\nsama . Apabila tanpa pemberitahuan ketidak hadiran tersebut akan dipotong hak\ncuti tahunannnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspaytype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh yang karena Sakit Berkepanjangan dan dapat membuktikan\ndengan surat keterangan dokter, bahwa ia menderita sakit\u002Fmengalami kecelakaan\nberhak mendapatkan cuti sakit dengan pembayaran sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Bulan ke 1 (satu) s\u002Fd bulan ke 6 (enam) : 100% (seratus persen) x\nUpah\u002FGaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Bulan ke 7 (tujuh) s\u002Fd bulan ke 12 (duabelas) : 75% (tujuh puluh lima\npersen x Upah\u002FGaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Untuk Bulan selanjutnya dibayar 50% (lima puluh persen) dari Upah\u002FGaji,\nsebelum PHK dilakukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak mengurangi hak cuti\ntahunan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : UPAH\u002FGAJI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : Umum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_trigger\">\u003Cp>Upah\u002FGaji yang dimaksudkan dalam PKB ini adalah Upah\u002FGaji yang dibayarkan\nsecara gross pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan dalam mata uang\nrupiah Apabila tanggal tersebut jatuh pada Hari besar\u002FLibur, pembayaran\nUpah\u002FGaji akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Setiap Pekerja\u002F Buruh akan\nmendapatkan slip upah\u002F Gaji yang berisikan uraian Upah\u002F Gaji pokok dan\npemotongan-pemotongannya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : Sistem Pengupahan\u002FPenggajian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan mengatur struktur pengupahan\u002Fpenggajian atas dasar kondisi\nPerusahaan dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah tentang\npengupahan\u002Fpenggajian, Perjanjian Kerja Bersama Serta senantiasa\nmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pasar kerja pada sektor perbankan\u002Fbank.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Peringkat jabatan, kompetensi, masa kerja dan pengetahuan\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja\u002FBuruh akan tetap menerima Upah\u002FGaji seperti tersebut dalam PKB\nini dalam hal:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja\u002FBuruh mengambil hak cuti tahunan dan cuti khusus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja\u002FBuruh dalam masa pembebasan tugas sementara sesuai dengan\nketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja\u002FBuruh menjalani masa tahanan kurang dari 2 (dua) bulan karena\ntuduhan melakukan pelanggaran menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia,\nUpah\u002FGaji Pekerja\u002FBuruh tersebut dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia dengan pembayaran penuh upah\u002Fgaji\nPekerja\u002FBuruh yang bersangkutan beserta tunjangan-tunjangan lainnya untuk bulan\nberjalan kepada ahli warisnya dan uang pengabdian serta santunan Jamsostek\nsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : Perhitungan Upah\u002FGaji Lembur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp>37.1. Pembayaran upah\u002Fgaji lembur dilakukan pada bulan berikutnya bersamaan\ndengan pembayaran upah\u002Fgaji bulanan dengan perhitungan sesuai ketentuan\nperaturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Hari Kerja :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>1 (Satu) jam pertama = 1,5 x (1\u002F173 x upah\u002Fgaji sebulan).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam berikutnya = 2 x (1\u002F173 X upah\u002Fgaji sebulan).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp>b. Untuk Pekerja yang mempunyai hak lembur, jika bekerja pada hari libur\ndapat diberikan :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>7 (tujuh) jam pertama = 2 x (1\u002F173 x upah\u002Fgaji sebulan).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam ke 8 (delapan) = 3 X (1\u002F173 x upah\u002Fgaji sebulan).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Jam ke 9 (sembilan) dst. = 4 x (1\u002F173 x upah\u002Fgaji sebulan).\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>c. Untuk Pekerja\u002FBuruh yang tidak mempunyai hak lembur, jika bekerja lembur\nminimal 6 (enam) jam atau lebih pada hari libur dapat diberikan insentif\nsebesar Rp.300.000,-, sedangkan untuk libur hari raya keagamaan sebesar Rp.\n350.000,-.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila Pekerja\u002F Buruh dimaksud bekerja kurang dari 6 jam, maka insentif\ntersebut diberikan secara prorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja\u002FBuruh yang bekerja lembur akan diberikan makan lembur dan\ntransportasi pengantar pulang setelah Lembur oleh Perusahaan sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Diberikan makan Iembur dalam bentuk natura sebesar Rp 20.000,- (dua puluh\nribu rupiah) apabila bekerja melebihi 1,5 (satu setengah) jam dari akhir jam\nkerja resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Untuk Pekerja\u002FBuruh yang Iembur melebihi pukul 19.00 mendapat\ntransportasi pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh mulai dari Bab B ke atas tidak berhak mendapatkan upah\u002Fgaji\nlembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja\u002FBuruh yang karena sifat pekerjaannya bekerja minimal 1,5 (satu\nsetengah) jam sebelum pukul 08.00 (Jam Kerja yang berlaku) pada hari kerja akan\nmenerima makan pagi atau tunjangan uang makan pagi dalam bentuk natura sebesar\nRp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : Perhitungan Upah\u002FGaji Shift\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Perhitungan Upah\u002FGaji Shift diatur oleh Perusahaan yang mengacu pada\nketentuan internal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : Struktur Upah\u002FGaji\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan akan melakukan penyempurnaan Sistem Upah\u002FGaji, jenjang\nperingkat\u002FBand, kelompok Jabatan sehingga didapatkan suatu sistem yang lebih\nmencerminkan asas keadilan, transparansi dan berdasarkan kompetensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Atasan langsung Pekerja\u002FBuruh bersama dengan unit kerja yang membidangi\nSDM berkewajiban untuk selalu melakukan evaluasi terhadap jabatan, kelompok\nJabatan, jenjang Peringkat\u002FBand dengan kriteria yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan pasar\ntenaga kerja industri perbankan nasionai, kelompok jabatan, masa kerja,\npendidikan, dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Untuk tiap tingkat peringkat\u002FBand mempunyai Skala\u002FRange Upah\u002FGaji dibayar\nsesuai dengan Pekerjaan\u002FJabatan. Pada tiap Skala Upah\u002FGaji terdapat jumlah\nterendah (minimum), jumiah pertengahan (midpoint) dan jumlah tertinggi\n(maksimum)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perusahaan menginformasikan skala\u002Frange upah\u002Fgaji kepada segenap pimpinan\nunit kerja, dan bagi Pekerja\u002FBuruh yang ingin mengetahui skala\u002Frange upah\u002Fgaji\npada bandnya dapat bertanya langsung kepada pimpinan unit kerjanya. informasi\nmengenai skala\u002Frange upah\u002Fgaji tersebut harus merupakan informasi yang akurat\ndan benar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : Kenaikan Upah\u002FGaji\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Umum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Upah\u002Fgaji Pekerja harus bergerak ke atas di setiap periode kenaikan dengan\nmengikuti prestasi kerja Pekerja\u002FBuruh dengan mempertimbangkan kondisi pasar\nserta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan internal yang wajar. Oleh karena itu\nupah\u002Fgaji dapat berubah\u002Fmengalami kenaikan yang disebabkan karena prestasi\nkerja, kenaikan peringkat\u002Fband dan Cost Of Living Adjustment (C.O.L.A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cp>2. Kenaikan upah\u002Fgaji berdasarkan prestasi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Kenaikan upah\u002Fgaji berdasarkan prestasi kerja merupakan penyesuaian\nupah\u002Fgaji tahunan yang diberikan kepada seorang Pekerja\u002FBuruh yang prestasi\nkerjanya memenuhi standar penilaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tingkat Prestasi Kerja Pekerja\u002FBuruh tercermin pada ukuran penilaian\nPrestasi Kerja (P2K) sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Melampaui indikator kinerja yang diinginkan untuk jabatan masing -\n  masing.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mencapai indikator kinerja yang diinginkan untuk jabatan masing -\n  masing.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak mencapai indikator Kinerja yang diinginkan untuk jabatan\n    masing-masing.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>c. Penyesuaian upah\u002Fgaji secara umum dibayarkan kepada Pekerja\u002FBuruh\nselambat-lambatnya pada pembayaran Upah\u002FGaji bulan April setiap tahunnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kenaikan Upah\u002FGaji Berdasarkan Promosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kenaikan Peringkat\u002FBand atau Promosi menyebabkan perpindahan kedudukan\ndengan upah\u002Fgaji berada di dalam skala upah\u002Fgaji yang lebih tinggi. Kenaikan\nkarena promosi adalah sepenuhnya menjadi wewenang dan kebijakan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Kenaikan upah\u002Fgaji berdasarkan Kenaikan Index Biaya Hidup (Cost Of Living\nAdjustment).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Penyesuaian upah\u002Fgaji akibat perubahan Index Harga Konsumen (IHK) yang\ndiumumkan oleh Biro Pusat Statistik untuk menjamin agar upah\u002Fgaji dapat\nmengimbangi Kenaikan biaya hidup.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perusahaan Setiap tahun berkewajiban untuk mengupayakan penyesuaian\nupah\u002Fgaji berdasarkan C.O.L.A. dengan memperhatikan kondisi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Besaran Kenaikan upah\u002Fgaji setiap Pekerja\u002FBuruh harus memenuhi prosentase\nC.O.L.A. akibat Promosi dan akibat penilaian prestasi kerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : BONUS DAN INSENTIF\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : Bonus\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Atas dasar kebijakan Perusahaan, Perusahaan dapat memberikan bonus kepada\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal Perusahaan memutuskan untuk memberikan bonus, maka pembayaran\nbonus akan diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh yang telah bekerja lebih dari 12 (dua\nbelas) bulan, terhitung sejak tanggal masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Besarnya bonus ditentukan oleh Perusahaan yang didasarkan atas laba\nPerusahaan dan penilaian prestasi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Besarnya bonus yang diberikan kepada masing-masing Pekerja\u002FBuruh akan\nditentukan berdasarkan prestasi kerja dengan memperhatikan masa kerja\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pembayaran bonus dilaksanakan selambat-lambatnya bulan April pada tahun\nberjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : Insentif\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan dapat memberikan insentif kepada Pekerja\u002FBuruh atas kinerja\ntertentu\u002Ftugas khusus dimana besaran\u002Fjumlah dan teknis pelaksanaannya akan\nditentukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX : TUNJANGAN DAN FASILITAS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : Jenis Tunjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,\nPerusahaan memberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tunjangan Cuti Tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Tunjangan Hari Raya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tunjangan Pengganti Kendaraan Dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Tunjangan Penempatan Daerah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Tunjangan Perjalanan Dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Tunjangan Teller.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Tunjangan Daerah Khusus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Tunjangan Pindah Tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Tunjangan Komunikasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Tunjangan Akhir Tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : Tunjangan Cuti Tahunan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ANNLEAVE_trigger\">\u003Cp>1. Perusahaan memberikan tunjangan cuti tahunan kepada Pekerja\u002FBuruh sebesar\n1 (satu) bulan upah\u002Fgaji Pokok untuk Pekerja\u002FBuruh yang telah menjalani masa\nkerja 1 (satu) tahun\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Tunjangan ini diberikan dengan syarat cuti tahunan diambil minimal 5\n(lima) hari kerja berturut-turut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh yang telah bekerja minimal 10 (sepuluh) tahun, selain\nmendapatkan hak cuti tahunannya, berhak mendapatkan hak cuti tambahan sejumlah\nhak cuti tahunannya 1 (satu) kali selama Pekerja\u002FBuruh bekerja di Perusahaan.\nBagi Pekerja\u002FBuruh Non Band sampai dengan Band B berhak untuk menukar hak cuti\ntambahan tersebut dengan uang sejumlah 1 (satu) kali upah\u002Fgaji\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : Tunjangan Hari Raya\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>1. Tunjangan Hari Raya (THR) adalah tunjangan yang diberikan oleh Perusahaan\nkepada pekerja\u002FBuruh yang pembayarannya dihubungkan dengan hari raya keagamaan\nsesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdays1\">\u003Cp>2. Perusahaan harus membayar THR sebesar 1 (satu) kali upah\u002Fgaji bulan\nterakhir.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. THR dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pekerja\u002FBuruh 2 (dua) minggu\nsebelum Hari Raya Idul Fitri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja\u002FBuruh yang dengan masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun berhak\nmemperoleh THR keagamaan secara prorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja\u002FBuruh yang putus hubungan kerjanya 30 (tiga puluh) hari sebelum\nHari Raya ldul Fitri berhak atas THR yang besarnya dihitung secara prorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : Tunjangan Pengganti Kendaraan Dinas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh yang karena Jabatan dan sifat pekerjaanya dapat diberikan\ntunjangan pengganti kendaraan dinas dengan mekanisme pemberian yang diatur\ntersendiri oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : Tunjangan Penempatan Daerah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pekerja\u002FBuruh yang dimutasikan karena kepentingan pekerjaan ke suatu\ndaerah lain dengan radius lebih dari 60 (enam puluh) Km (kecuali mutasi dalam\narea Jabodetabek) dari Home Base berhak mendapatkan Tunjangan penempatan daerah\nSetiap bulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal Perusahaan menetapkan kebijakan baru tentang Tunjangan\npenempatan daerah, maka besarannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Bobot Kerja (kompetensi, tanggung jawab dan pengalaman).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Komposisi besaran upah\u002F gaji daerah setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Jarak tempuh dari Home Base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Tingkat kesulitan daerah setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja\u002FBuruh yang dimutasikan atas permintaannya sendiri dan tidak\nberhubungan dengan kepentingan pekerjaan tidak berhak mendapatkan tunjangan\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tunjangan ini bukan bagian dari upah\u002Fgaji bulanan dan pembayaran akan\ndihentikan jika tugas telah selesai dilaksanakan atau kembali ke daerah asal\n(Home Base).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : Tunjangan Perjalanan Dinas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengertian dari perjalanan dinas adalah perjalanan karena tugas atau\npendidikan ke luar kota dengan radius melebihi 60 (enam puluh) km atau ke luar\nnegeri. Ketentuan ini tidak berlaku bagi perjalanan dinas antar kota\nJabodetabek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Seluruh biaya perjalanan dinas yang meliputi biaya penginapan, akomodasi\ndan transportasi ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan sesuai dengan bukti\npengeluaran atau bukti tagihan yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan\ninternal Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja \u002FBuruh yang melakukan perjalanan dinas dan bermalam diberikan\nuang saku dan uang makan sesuai dengan ketentuan internal perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja\u002FBuruh yang melakukan perjalanan dinas tanpa bermalam diberikan\nuang makan saja sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Ketentuan lain yang terkait dengan perjalanan dinas dilaksanakan sesuai\nketentuan internal Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : Tunjangan Teller\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh selisih Kas, serta\nmenambah motivasi teller agar lebih teliti dan bertanggung jawab. Perusahaan\nmemberikan tunjangan teller sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu ruplah)\nperbulan dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan untuk head teller\ndengan ketentuan sebagai berlkut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan teller diberikan Setiap bulan bersamaan dengan pembayaran\nupah\u002Fgaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tunjangan teller digunakan untuk menutupi kerugian yang timbul akibat\nsellsih Kas yang tidak ditemukan permasalahannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pemotongan dan penggunaan Tunjangan teller dilakukan oleh unit kerja yang\nmembidangi SDM berdasarkan laporan kantor cabang dengan melampirkan berita\nacara pemeriksaan yang telah ditandatanganl pimpinan unit Kerja berdasarkan\nketentuan internal Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pemotongan Tunjangan teller dimulai pada bulan berikutnya setelah terjadi\nselisih sampai selisih kas selesai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tunjangan teller dihentikan pembayarannya jika yang bersangkutan tidak\nlagi menjabat sebagai teller atau head teller.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : Tunjangan Daerah Khusus\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan memberikan Tunjangan daerah Khusus kepada Pekerja\u002FBuruh yang\nbekerja tetap di suatu daerah tertentu yang sedang dilanda konflik sosial\ndan\u002Fatau dalam keadaan khusus yang penentuan dan teknis pelaksanaannya akan\ndiatur oleh Perusahaan,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : Tunjangan Pindah Tugas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan akan memberikan tunjangan pindah tugas sebesar 2 (dua) kali\nupah\u002Fgaji pokok bagi pejabat dan Pekerja\u002FBuruh yang dimutasikan tugasnya oleh\nPerusahaan dari satu kota ke kota lain kecuali mutasi antar Kota di Jabodetabek\ndan mutasi dengan radius kurang dari 60 (enam puluh) km.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tunjangan pindah tugas dibayarkan 1 (satu) kali pada saat pindah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : Tunjangan Komunikasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan akan memberikan Tunjangan komunikasi setiap bulannya yang\ndikreditkan ke rekening Pekerja\u002FBuruh bersamaan dengan pembayaran upah\u002Fgaji\nminimal dengan jumlah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>No\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Kategori\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Besaran Tunjangan (Gross)\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>High intensity\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 400.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Medium High intensity\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 300.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Medium intensity\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 200.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Low intensity\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rp. 100.000\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Tunjangan komunikasi ini bukan merupakan tunjangan tetap yang menjadi\nkomponen upah\u002Fgaji. Ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan\ninternal Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : Tunjangan Akhir Tahun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan memberikan Tunjangan akhir tahun kepada Pekerja\u002FBuruh Non Band,\nBand A dan Band B dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun sebesar 1 x\nUpah\u002FGaii, yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan penggajian bulan\nDesember.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : Penggantian Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan akan memberikan penggantian biaya pemeliharaan rumah dinas\nsetiap bulan bagi Pekerja\u002FBuruh yang ditempatkan di luar Home Base dalam bentuk\npenggantian biaya listrik, telepon, air, kebersihan dan Keamanan. maksimum\nsebesar:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Peringkat\u002F Band A - B : Rp. 1.000.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Peringkat \u002F Band C - D : Rp. 1.500.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Peringkat\u002F Band E - G : Rp. 1.750.000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Penggantian biaya pemeliharaan rumah dinas harus disertai bukti berupa\nkwitansi asli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Penggantian biaya pemeliharaan rumah dinas tetap diberikan Perusahaan\nselama Pekerja\u002FBuruh mendapatkan fasilitas rumah dinas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : Fasilitas Pakaian Seragam dan Ruangan Pojok ASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan akan melakukan penggantian pakaian seragam kepada\nPekerja\u002FBuruh minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan seluruh biaya yang\nberkaitan dengan pakaian seragam tersebut menjadi tanggungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>2. Perusahaan dengan memperhatikan kondisi tertentu mengupayakan semaksimal\nmungkin memberikan ruang khusus bagi Pekerja\u002FBuruh wanita yang berfungsi\nsebagai pojok ASI, ruang ganti baju, tempat sholat dan wudhu serta tempat\nistirahat yang mana dapat digunakan untuk keperluan khusus bagi Pekerja\u002FBuruh\nwanita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : Jaminan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Cp>1. Ruang Lingkup Jaminan Sosial meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Jaminan Kesehatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Jaminan Kecelakaan Kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Jaminan Hari Tua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Jaminan Kematian;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Jaminan Pensiun.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Ruang Lingkup Jaminan Kesejahteraan meliputi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Bantuan Perkawinan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Bantuan Musibah Bencana Alam;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bantuan Pemakaman dan Kematian;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bantuan Sosial dan Keagamaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Bantuan Pengelolaan Olahraga dan Rekreasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Cp>1. Pemberian jaminan pemelinaraan kesehatan dari Perusahaan kepada\nkeluarganya adalah berupa benefit dari program asuransi yang dapat rawat jalan\nmaupun rawat inap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>2. Penunjukan perusahaan asuransi diselenggarakan dalam bentuk penawaran\nkompetitif dan diikuti oleh perusahaan asuransi dengan terlebih\nmempresentasikan benefit yang akan diterima Pekerja\u002FBuruh dan keluarganya\nkepada Perusahaan dan Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan asuransi yang ditunjuk harus dapat memberikan program\u002Fbenefit\noptimal (meliputi upaya peningkatan pencegahan, penyembuhan dan pemulihan)\ntermasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan bagi keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Di daerah yang tidak terdapat rumah Sakit rujukan perusahaan asuransi\n(provider) Pekerja\u002FBuruh dapat mengajukan pinjaman kesehatan untuk menalangi\nbiaya sakit yang mekanisme pelaksanaannya akan diatur oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Klaim asuransi harus dibayarkan kepada Pekerja\u002FBuruh selambat-lambatnya\n15 belas) hari kerja sejak pengajuan klaim diterima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perusahaan berkewajiban memberikan jaminan asuransi kesehatan bagi\nkaryawan yang telah memasuki usia pensiun normal dimana tetap mendapatkan\njaminan asuransi kesehatan yang diperuntukkan bagi karyawan dan pasangannya\nsampai dengan usia peserta 65 (enam puluh lima) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Jaminan asuransi kesehatan pada ayat (57.6.) berlaku sesuai dengan plan\ndan benefit pada saat terakhir bekerja di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : Jamsostek dan Asuransi Tenaga Kerja\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) diselenggarakan dengan ketentuan\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>1. Setiap Pekerja\u002FBuruh harus diasuransikan pada PT. JAMSOSTEK yang meliputi\nasuransi kecelakaan Kerja, hari tua dan Kematian sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang- undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pembayaran JAMSOSTEK dilakukan dengan cara memotong Upah\u002FGaji\nPekerja\u002FBuruh setiap bulannya sebesar 2% (dua persen) dari upah\u002Fgajinya,\nselebihnya menjadi beban Perusahaan sesuai yang disyaratkan PT. JAMSOSTEK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan harus menginformasikan dana JAMSOSTEK dari masing-masing\nPekerja\u002FBuruh minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam bentuk salinan (copy)\nstatement.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Apabila terjadi kecelakaan dalam hubungan kerja dan santunan dari\nJAMSOSTEK tidak mencukupi pembayaran klaim rumah sakit, maka sisanya ditanggung\noleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perusahaan wajib mengasuransikan Pekerja\u002FBuruh yang karena sifat\npekerjaannya pada perusahaarn asuransi. Pekerja\u002FBuruh yang dimaksud (karena\nsifat pekerjaannya) akan ditentukan kernudian antara Perusahaan dengan\nOrganisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Selain mendapatkan program asuransi kesehatan dan JAMSOSTEK,\nPekerja\u002FBuruh juga mendapatkan jaminan dan perlindungan asuransi jiwa dan\nkecelakaan dari Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : Dana Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>1. Penyelenggaraan program Dana Pensiun bagi Pekerja\u002FBuruh dilaksanakan\nberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Program Dana Pensiun diselenggarakan oleh suatu badan hukum yang\nmenjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya serta ahli warisnya yang dikaitkan\ndengan pencapaian usia tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan harus memberikan jaminan kepastian dan perlindungan keamanan\nDana Pensiun Pekerja\u002FBuruh yang dikelola oleh lembaga Dana Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pemilihan pengelola Dana Pensiun harus melibatkan organisasi\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Dana Pensiun Pekerja\u002FBuruh bukan merupakan komponen kompensasi dalam hal\nterjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena pensiun dipercepat maupun pensiun\nnormal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Peserta berhak mendapatkan informasf mengenai perkembangan portofolio\ninvestasi dari pengelola lembaga Dana Pensiun setiap bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Perusahaan dapat menyelenggarakan program Dana Pensiun bagi Pekerja\u002FBuruh\nmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB Xl : BANTUAN BAGI PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 : Bantuan Perkawinan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan akan memberikan bantuan dalam hal perkawinan pertama\nPekerja\u002FBuruh yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun, sebesar 1 (satu) bulan\nUpah\u002FGaji Pokok Pekerja\u002FBuruh yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan\npembayaran Upah\u002FGaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bagi Pekerja\u002FBuruh calon suami atau calon istri yang bekerja dalam satu\nperusahaan bantuan perkawinan diberikan kepada kedua Pekerja\u002FBuruh tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 : Bantuan Musibah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan akan memberikan bantuan musibah kepada Pekerja\u002FBuruh yang\nmengalami musibah seperti kebakaran, kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi dan\nbencana alam lainnya yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal Pekerja\u002FBuruh\n(rumah sendiri, tempat kos\u002F kontrak, rumah keluarga) termasuk harta benda yang\nberada di dalamnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bantuan Musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (61.1.) diberikan oleh\nPerusahaan kepada Pekerja\u002FBuruh dalam bentuk dan jumlah yang layak berdasarkan\npemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 : Bantuan Pemakaman dan Kematian\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Jika Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia, maka selain mendapatkan manfaat\nkematian JAMSOSTEK dan manfaat asuransi lainnya, Ahli Waris Pekerja\u002FBuruh\nberhak mendapatkan dan bantuan pemakaman dan kematian sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Dari Perusahaan sebesar 1 (satu) bulan upah\u002Fgaji pokok Pekerja. Bagi\nPekerja\u002FBuruh yang upah\u002Fgaji pokoknya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta\nrupiah) akan diberikan bantuan sebesar Rp. 5.000,000,- (lirna juta rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Dari pihak ekternal perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku yang saat ini adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Dari pihak Perusahaan asuransi berupa santunan duka sebesar\n    Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Dari pihak JAMSOSTEK berupa santunan duka sebesar Rp. 12.000.000,- (dua\n    belas juta rupiah) dan santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus\n    ribu rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>2. Pekerja\u002FBuruh berhak mendapatkan bantuan pemakaman dan kematian sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Dalam hal anggota keluarga Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia, Perusahaan akan\nmemberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari pihak\nperusahaan asuransi, yang sat ini jumlah santunan duka adalah sebesar\nRp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dalam hal anggota keluarga Pekerja\u002FBuruh\nmeninggal dunia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b.Dalam hal orangtua Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia Perusahan akan memberikan\nbantuan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dalam hal terjadi kematian anak Pekerja\u002FBuruh yang berada dalam kandungan\ndengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan ke atas, Pekerja\u002FBuruh akan mendapat\nBantuan yang diberikan oleh Perusahaan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima\nratus ribu rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 : Bantuan Sosial dan Keagamaan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan wajib menyediakan sarana dan atau tempat ibadah yang memenuhi\nsyarat - syarat peribadatan sesuai dengan kondisi Kantor Cabang\u002FKantor\nWilayah\u002FKantor Pusat Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan dapat memberikan bantuan keuangan untuk kegiatan ibadah\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 : Bantuan Pengelolaan Olah Raga dan Rekreasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan wajib mengadakan olah raga dan rekreasi bagi Setiap\nPekerja\u002FBuruh yang dananya dianggarkan dalam anggaran Perusahaan setiap\ntahunnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengelolaan olah raga dan rekreasi untuk seluruh Pekerja\u002FBuruh beserta\nteknis pelaksanaannya akan diatur oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 : Bantuan Beasiswa Pendidikan Anak Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>Perusahaan dapat memberikan bantuan berupa beasiswa kepada Anak\nPekerja\u002FBuruh yang berprestasi yang pelaksanaannya diatur oleh Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : KOPERASI PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 : Koperasi Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Guna menunjang kesejahteraan Pekerja\u002FBuruh melalui koperasi, maka\nPerusahaan akan membantu usaha-usaha koperasi Pekerja\u002FBuruh antara lain dalam\nbentuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Penyediaan fasilitas ruangan kantor dan gudang yang memadai bagi\nkegiatannya di dalam lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pemotongan simpanan dan cicilan pinjaman anggota melalui unit kerja yang\nmembidangi Sumber Daya Manusia (SDM).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh koperasi terkait dengan data\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bantuan keuangan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan serta\nkebutuhan pengembangan koperasi yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan\ntersendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Perusahaan menjadikan koperasi Pekerja\u002FBuruh sebagai Mitra Usaha dalam\npemenuhan kebutuhan Perusahaan dengan tetap memperhatikan profesionalisme dan\nkemampuan berkoperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan dapat memberikan ijin kepada Pengurus Koperasi lnduk (Pusat)\nyang berstatus Pekerja\u002FBuruh untuk melakukan aktifitas sebagai pengurus\nkoperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Koperasi Perusahaan bersifat independen dan merupakan subyek hukum\ntersendiri yang teknis dan mekanisme kerjanya tidak terkait dengan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB Xlll : PINJAMAN PEKERJA\u002FBURUH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 : Pinjaman Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Fasilitas Pinjaman Pekerja\u002FBuruh, yang berupa pinjaman rumah, pinjaman\nkendaraan bermotor, pinjaman multi guna, pinjaman khusus dan pinjaman\nsewa\u002Fkontrak rumah sebagaimana dimaksud pasal-pasal pada bab ini, diberikan\ndengan persyaratan yang berlaku mengacu pada prinsip kehati-hatian perbankan\n(prudential banking).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Seluruh Pekerja\u002FBuruh berhak untuk mendapatkan fasilitas Pinjaman\nPekerja\u002FBuruh dari Perusahaan dengan syarat-syarat umum sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja\u002FBuruh telah bekerja minimal 1 (satu) tahun kecuali untuk Pinjaman\nPekerja\u002FBuruh berupa pinjaman rumah dan pinjaman multi guna minimal masa kerja\n3 (tiga) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Penilaian Prestasi Kerja tahunan terakhir minimal “Nl” (Need\nImprovement), dengan nilai minimal 240.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja\u002FBuruh berhak memperoleh lebih dari 1 (satu) jenis Pinjaman\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Total fasilitas Pinjaman yang diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh jumlah\nangsurannya tidak boleh melebihi 1\u002F3 (sepertiga) dari upah\u002Fgaji gross setiap\nbulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Seorang Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri, diberhentikan atau\nmemutuskan hubungan kerja dengan Perusahaan wajib melunasi Pinjaman\nPekerja\u002FBuruh yang diperolehnya sebelum meninggalkan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 : Pinjaman Rumah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pinjaman rumah diberikan oleh Perusah kepada Pekerja\u002FBuruh untuk\npembelian rumah termasuk pengalihan pinjaman, renovasi rumah tinggal sendiri\nyang dihuni pekerja\u002FBuruh atau membangun rumah baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pinjaman rumah tetap mengacu pada ketentuan ayat (67.2.) dengan ketentuan\ntambahan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Plafon Pinjaman maksimal 50 (lima puluh) kali upah\u002Fgaji gross dan tidak\nmelebihi Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan pembayaran\nsebagai berikut ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">\u003Cstrong>Pembiayaan\n        Perusahaan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Rumah baru (dari harga pengembang)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Rumah bekas (dari nilai taksasi)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Pengalihan\u002FTake over(dari nilai Taksasi)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>100 %\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100 %\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100 %\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perusahaan memberikan prioritas dan kemudahan persyaratan pengajuan\npinjaman rumah Pekerja\u002FBuruh maupun proses administrasi dan pencairannya yang\nteknis pelaksanaannya akan diatur oleh perusahaan. Salah Satu kemudahan\ndimaksud diantaranya adalah rumah yang akan dapat dilalui oleh kendaraan\nbermotor roda 2 (dua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Jangka waktu pinjaman maksimal 20 (dua puluh) tahun dan usia\npekerja\u002FBuruh tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat akhir masa\npinjaman rumah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bunga 5 % (lima persen) efektif menurun per tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Rumah dan Pekerja\u002FBuruh harus diasuransikan pada perusahaan asuransi\nrekanan yang ditunjuk Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Dibebas dari biaya provisi dan administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Jaminan harus atas nama Pekerja\u002FBuruh atau istri\u002Fsuami Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Hal-hal yang belum diatur pada pasal ini akan ditentukan kemudian oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 : Pinjaman Kendaraan Bermotor\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pekerja\u002FBuruh. Perusahaan\nmemberikan pinjaman kendaraan berrnotor kepada Pekerja\u002FBuruh pemegang jabatan\nperingkat\u002FNon band sampai dengan band B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pinjaman kencaraan bermotor tetap mengacu pada ketentuan ayat (67.2.)\ndengan ketentuan tambahan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Plafond Pinjaman maksimal 20 (dua puluh) kali Upah\u002FGaji gross.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Usia kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dibiayai tidak lebih dari 12\n(dua belas) tahun sampai dengan pinjaman berakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Khusus kendaran bermotor roda 2 (dua) harus kendaraan baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Jangka waktu Pinjaman maksimai 5 (lima) tahun dan usia Pekerja\u002FBuruh\ntidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat masa pinjaman\nberakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Bunga 5 % (lima persen) efektif menurun per tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pekerja\u002FBuruh dan kendaraan yang dibiayai harus diasuransikan pada\nPerusahaan asuransi rekanan yang ditunjuk Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Dibebaskan dari biaya provisi dan administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Hal –hal yang belum diatur pada pasal ini akan ditentukan kemudian oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 : Pinjaman Multi Guna\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pinjaman Multi Guna yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja\u002FBuruh\ndipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh pinjaman\nkhusus yang tersedia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pinjaman multi guna tetap mengacu Pada ketentuan ayat (67.2) dengan\nketentuan tambahan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Plafond pinjaman disesuaikan dengan masa kerja Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Masa Kerja\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Plafond\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 tahun s\u002Fd 4 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5 x upah\u002Fgaji gross\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4 tahun s\u002Fd 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7 x upah\u002Fgaji gross\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5 tahun s\u002Fd 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9 x upah\u002Fgaji gross\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6 tahun ke atas\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11 x upah\u002Fgaji gross\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>b. Plafond maksimal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Jangka waktu pinjaman maksimal 5 (lima) tahun dan usia Pekerja\u002FBuruh\ntidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat masa pinjaman\nberakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bunga 8 % (delapan persen) efektif menurun per tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Untuk pinjaman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke atas wajib\nditutup dengan asuransi jiwa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Dibebaskan dari biaya provisi dan administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 : Pinjaman Sewa\u002FKontrak Rumah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perusahaan memberikan pinjaman untuk pembayaran sewa atau kontrak rumah,\nmaksimal 5 (lima) kali upah\u002Fgaji gross Pekerja\u002FBuruh, dengan jangka waktu 2\n(dua) tahun dengan bunga 5% (lima persen) efektif menurun per tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Persyaratan pinjaman disesuaikan dengan syarat-syarat umum sebagaimana\ndiatur dalam ketentuan ayat (67.2.) dan pelaksanaannya akan diatur dalam\nketentuan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 : Pinjaman Khusus\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun berhak mendapatkan\npinjaman khusus tanpa bunga dengan tujuan pembayaran seperti tertera di bawah\nini :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Biaya Pendidikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pembayaran uang sekolah Anak\u002FPekerja\u002FBuruh sendiri yang dapat digunakan pada\nawal tahun pelajaran baru\u002FKenaikan semester.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Biaya Rumah sakit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pembayaran uang rumah sakit untuk perawatan Pekerja\u002FBuruh atau keluarga\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Biaya Melahirkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Biaya yang berkaitan dengan kelahiran anak Pekerja\u002FBuruh dengan pembatasan\nsampai anak ke-3 (tiga). Jumlah pinjaman yang dapat diberikan dibatasi sebesar\n3 (tiga) kali upah\u002Fgaji gross yang dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun Kerja\nsecara angsuran bulanan, kecuali untuk biaya rumah sakit dapat diberikan\nmaksimum 5 (lima) kali upah\u002Fgaji gross dengan waktu pengembalian 18 (delpaan\nbelas) bulan. Jumlah pinjaman biaya rumah sakit yang dapat diperoleh\nPekerja\u002FBuruh adalah sebesar selisih antara tagihan biaya rumah sakit dengan\nmaksimal biaya yang dapat ditanggung oleh asuransi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Biaya Selisih Kas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan khusus kepada teller atau head\nteller sebagai akibat terjadinya Selisih kas kurang, yang jumlah angsuran\nperbulannya sebesar tunjangan teller atau head teller.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pinjaman Khusus ini tidak dikaitkan dengan Penilaian Prestasi Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Hal-hal yang belum diatur pada pasal ini akan ditentukan kemudian oleh\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 : Karir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengembangan karir harus diusahakan secara bersama-sama antara Perusahaan\ndan Pekerja\u002FBuruh. Hal ini akan dilaksanakan melalui pola dan perencanaan karir\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pola dan perencanaan karir Pekerja\u002FBuruh disusun oleh unit Kerja yang\nmembidangi SDM bersama dengan atasan Pekerja\u002FBuruh secara rahasia\n(confidential) berdasarkan posisi - posisi \u002F jabatan-jabatan yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pimpinan wajib memperhatikan jenjang karir Pekerja\u002FBuruh yang berada\ndibawah supervisinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja\u002FBuruh yang mengajukan Mutasi Kerja atau Rotasi Kerja dalam rangka\nuntuk pengembangan karir, harus menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan\nminimal 1 (satu) bulan sebelumnya. Pencarian Pekerja\u002FBuruh pengganti terkait\ndengan mutasi kerja atau rotasi kerja tersebut adalah merupakan kewajiban\npimpinan unit kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 : Pengembangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan wajib secara aktif dan berkesinambungan melakukan pengembangan\nSumber Daya Manusia Pekerja\u002FBuruh dalam rangka peningkatan jenjang karir\nseorang Pekerja\u002FBuruh maupun dalam rangka optimalisasi kemampuan Pekerja\u002FBuruh\npada posisinya saat ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Program pengembangan Sumber Daya Manusia dari Pekerja\u002FBuruh adalah\ntanggung jawab atasan dan Pekerja\u002FBuruh sendiri yang merupakan bagian dari\nprogram tahunan seorang atasan, yang dituangkan dalam Perencanaan Operasional\nTahunan (A.O.P) dan diperhitungkan dalam Penilaian Prestasi Kerja (P2K) atasan\nyang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia Pekerja\u002F Buruh dapat\ndilakukan atas inisiatif sendiri atau merupakan bagian dari program tahunan\natasan pada suatu unit kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 : Pelatihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Cp>1. Dalam melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Pekerja\u002FBuruh,\nPerusahaan wajib secara aktif dan berkesinambungan memberikan Pelatihan\ninternal maupun eksternal kepada Pekerja\u002FBuruh minimal 2 (dua) kali dalam satu\ntahun untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Semua Pekerja\u002FBuruh mempunyai hak mengikuti program pelatihan yang\ndiadakan, selama Pekerja\u002FBuruh memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk\npelatihan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>3. Setiap pelatihan harus dapat meningkatkan keahlian, keterampilan,\nkecakapan dan kualitas Pekerja\u002FBuruh agar dalam menyelesaikan pekerjaannya\nlebih efektif dan mencapai prestasi kerja optimal.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pejabat yang berhak untuk mengajar adalah pejabat yang secara resmi\nditunjuk perusahaan, berdasarkan kompetensi yang dimilikinya dan tidak dapat\ndiwakilkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja\u002FBuruh yang diwajibkan mengikuti pelatihan harus dibebastugaskan\ndari tugasnya selama masa pelatihan. Atasan Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan\nbertanggungjawab mendelegasikan tugasnya itu kepada Pekerja\u002FBuruh lainnya agar\ntugas rutin tetap berjalan dengan baik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV : PELANGGARAN PERATURAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 : Pelanggaran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pada dasarnya Setiap Pekerja\u002FBuruh wajib melakukan pekerjaan dengan\nsebaik mungkin sesuai tugas dan tanggung jawab Pekerja\u002FBuruh serta\nketentuan-ketentuan kerja yang berlaku dalam Perusahaan. Apabila seorang\nPekerja\u002FBuruh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut,\nterhadapnya dapat dikenakan sanksi tanpa mengenyampingkan hak Pekerja\u002FBuruh\nuntuk memberikan penjelasan atau melakukan pembelaan diri baik secara pribadi\nmaupun melalui Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>2.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang untuk :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Meninggalkan kantor\u002Fpekerjaan selama Jam Kerja tanpa seijin atasan yang\n    berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyalahgunakan wewenang dan Jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak\n    lain.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan pekerjaan di Perusahaan lain atau terikat dalam suatu usaha\n    dengan pihak lain yang dapat mengganggu kinerjanya selama jam kerja tanpa\n    seijin atasan yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengambil\u002Fmembawa pulang barang-barang inventaris kantor dan aktiva tetap\n    milik Perusahaan tanpa ijin.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyalahgunakan barang-barang inventaris kantor dan aktiva tetap, uang,\n    dokumen (sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal\n    Perusahaan yang berlaku), surat-surat berharga milik Perusahaan dan\u002Fatau\n    yang berada di bawah penguasaan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan tindakan di luar tugas dan tanggung jawab Pekerja\u002FBuruh baik di\n    dalam maupun di luar Perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan\n    pribadi atau pihak lain yang secara langsung dapat merugikan\n  Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menerima uang atau hadiah dari siapapun juga yang diketahui atau patut\n    diduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi baik sebelum maupun sesudah\n    pengambilan keputusan yang terkait dengan wewenang dan Jabatan\n    Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan perbuatan asusila di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membawa dan atau meminum minuman keras obat terlarang yang memabukkan di\n    dalam ;ingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membawa Senjata tajam, senjata api atau senjata lain yang dapat\n    membahayakan orang lain ke dalam Perusahaan kecuali karena tugas dan ijin\n    yang berwenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Berjudi dalam segala macam bentuk perjudian di lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi sesama Pekerja\u002FBuruh\n    atau pejabat\u002Fatasan\u002Fbawahan di lingkungan Perusahaan dan\u002Fatau\n  keluarganya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Merusak sarana dan prasarana milik atau yang dikuasai perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membujuk dan menghasut Pekerja\u002FBuruh, keluarga Pekerja\u002FBuruh untuk\n    berbuat sesuatu yang melanggar hukum.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memberikan keterangan yang tidak benar.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap Pekerja\u002FBuruh dan\n    keluarganya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan hubungan kerja atau bisnis dengan Perusahaan milik\n    Pekerja\u002FBuruh maupun keluarga Pekerja\u002FBuruh yang mengandung unsur Korupsi,\n    Kolusi dan Nepotisme (KKN).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menolak atau tidak melaksanakan perintah atasan yang berhubungan dengan\n    pekerjaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengisi absensi untuk Pekerja\u002FBuruh lain atau menyuruh Pekerja\u002FBuruh lain\n    absensi untuk dirinya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melanggar prosedur Kerja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain atau menimbulkan\n    kerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melanggar kerahasiaan bank sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang\n    Perbankan secara sengaja.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilarang oleh ketentuan\n    peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan atau Manajemen dilarang untuk :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Mengancam keselamatan Pekerja\u002FBuruh maupun keluarganya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan tindakan semena-mena\u002Fsewenang-wenang intimidasi dan\n    \u002Fpenganiayaan terhadap Pekerja\u002FBuruh maupun keluarganya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Membujuk dan menghasut Pekerja\u002FBuruh atau Keluarga Pekerja\u002FBuruh untuk\n    berbuat sesuatu yang melanggar hukum.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan penghinaan dan\u002Fatau pelecehan terhad Pekerja\u002FBuruh maupun\n    keluarganya.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memberikan keterangan palsu.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan PHKtanpa melalui prosedur atau ketentuan yang sesuai dengan PKB\n    dan hukum yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tidak membayar atau mengurangi Upah\u002FGaji Pekerja\u002FBuruh tanpa alasan yang\n    jelas.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan hubungan kerja ataupun bisnis dengan usaha milik Pekerja\u002FBuruh\n    maupun Keluarga Pekerja\u002FBuruh yang mengandung unsur Korupsi, Kolusi dan\n    Nepotisme (KKN).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menerima komisi baik secara langsung ataupun tidak langsung atas\n    pembelian\u002Fpenjualan aktiva Perusahaan yang bertentangan dengan peraturan\n    perundang-undangan dan\u002Fatau ketentuan internal Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menerima uang atau hadiah dari siapapun juga yang diketahui atau patut\n    diduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi baik sebelum maupun sesudah\n    pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Jabatan dan wewenang.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Melakukan wan prestasi atas ketentuan PKB dan atau melakukan perbuatan\n    melawan hukum.\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\u003C\u002Ful>\u003C\u002Fdiv>\u003Cul>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>4. Atas pelanggaran ketentuan ayat (76.2.) dan ayat (76.3.) di atas,\nPerusahaan dapat memberikan sanksi terhadap Pekerja\u002FBuruh atau Manajemen\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Peringatan lisan\u002Fteguran.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Teguran secara tertulis.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Surat Peringatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemindahan Jabatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penundaan Kenaikan Jabatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penundaan Kenaikan Upah\u002FGaji.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada Jabatan yang\n  bersangkutan\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penumnan atau Pelepasan Jabatan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan\n    yang berlaku.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>5. Pelaksanaan sanksi tidak perlu mengikuti urutannya satu demi satu dan\ndapat dilaksanakan secara langsung dengan tetap mengacu kepada frekuensi dan\nberat atau ringannya pelanggaran, yang dalam proses pengambilan keputusannya,\nPerusahaan berkoordinasi dengan Organisasi Pekerja\u002FBuruh apabila Pekerja\u002FBuruh\ntersebut adalah anggota Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Ketentuan lebih rinci mengenai pedoman pengenaan sanksi akan diatur dalam\nketentuan Perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini\nyang pembuatannya mengacu pada peraturan terkait dan kebijakan internal\nPerusahaan diantaranya Prosedur Kerja Perusahaan (S.O.P.) dan uraian pekerjaaan\n(Job Description) dari setiap fungsi pekerjaan. Sebelum adanya ketentuan\nPerusahaan tersebut, maka pemberian sanksi terhadap pelanggaran tetap\ndiselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Seluruh kebijakan Perusahaan terkait dengan pemberian sanksi atas\npelanggaran Pekerja\u002FBuruh akan disesuaikan dengan PKB ini melalui koordinasi\nantara Organisasi Pekerja\u002FBuruh dan Perusahaan dalam LKS Bipartit sesuai Pasal\n92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 : Jenis Pelanggaran\u002FKesalahan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pelanggaran\u002FKesalahan Karena Kesengajaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum (illegal act) yang\ndilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu\u002Fkeuntungan pribadi\u002Fkelompok\ntanpa hak, secara langsung\u002Ftidak langsung merugikan pihak lain dalam Hubungan\nindustrial dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pelanggaran\u002FKesalahan Karena Kelalaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Suatu perbuatan yang tidak memenuhi unsur kesengajaan yang seharusnya tidak\ndilakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan baik\noleh Pekerja\u002FBuruh atau beberapa Pekerja\u002FBuruh secara langsung maupun tidak\nlangsung dan tadak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak\nlain dalam Hubungan Industrial dengan Perusahaan, akan tetapi menimbulkan\nterjadinya\u002Fkemungkinan terjadinya kerugian bagi Perusahaan atau pihak lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 : Prosedur Pemberian Sanksi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Teguran lisan, teguran secara tertulis, Surat Peringatan dan\u002Fatau Sanksi\nPHK diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh yang melakukan pelanggaran-pelanggaran\ndengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Teguran Lisan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Teguran lisan diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh yang :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Datang terlambat ke kantor lebih dari 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan\ntanpa seijin tasan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii.Meninggalkan kantor\u002Fpekerjaan selama jam kerja tanpa seijin atasan yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii.Merusak sarana dan prasarana milik atau yang dikuasai Perusahaan karena\nkurang hati-hati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Teguran Secara Tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Teguran secara tertulis diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh yang tetap :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Datang terlambat ke kantor lebih dari 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan\ntanpa seijin atasan yang berwenang setelah mendapatkan teguran lisan dari\natasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii.Meninggalkan kantor\u002Fpekerjaan selama jam kerja tanpa seijin atasan yang\nberwenang setelah mendapatkan teguran lisan dari atasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii.Merusak sarana dan prasarana milik atau yang dikuasai Perusahaan karena\nkurang hati-hati setelah mendapatkan teguran lisan dari atasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Surat Peringatan Pertama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Peringatan Pertama diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh yang :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja berturut-turut tanpa\npemberitahuan kepada atasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii.Selama jam kerja sering meninggalkan tempat kerja tanpa ijin, meskipun\ntelah diberikan teguran secara tertulis sebelumnya oleh atasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii.Terlambat datang 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan tanpa ijin atasan\nyang berwenang, setelah Pekerja\u002FBuruh mendapat teguran secara tertulis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iv.Pulang lebih awal tanpa ijin dari atasan yang bervvenang sebanyak 5\n(lima) kali dalam sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v.Tanpa alasan yang jelas dan wajar menolak atau tidak melaksanakan perintah\ntertulis atasan yang berhubungan dengan Pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vi.Mengisi absensi untuk Pekerja\u002FBuruh lain atau menyuruh Pekerja\u002FBuruh lain\nmengisi absensi untuk dirinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vii.Pelanggaran prosedur kerja perusahaan karena kelalaian Pekerja\u002FBuruh\nyang dapat merugikan bagi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak\nditerbitkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat Peringatan Kedua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Peringatan Kedua diberikan kepada Pekerja\u002FBuruh yang :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Melakukan kembali pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Surat\nPeringatan Pertama yang masih berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii.Memberikan keterangan tidak benar yang berkaitan dengan pekerjaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iii.Menerima uang atau hadiah dari siapapun juga yang diketahui atau patut\ndiduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi baik sebelum maupun sesudah\npengambilan keputusan yang berkaitan dengan wewenang dan jabatan Pekerja\u002FBuruh\nyang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>iv.Melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain atau menimbulkan\nkerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v.Pelanggaran prosedur kerja Perusahaan karena kelalaian Pekerja\u002FBuruh yang\ndapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat Peringatan Kedua berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak\nditerbitkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bagi Pekerja\u002FBuruh yang telah dikenakan Surat Peringatan Ketiga,\nPerusahaan dapat memberikan sanksi lainnya berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Penundaan Promosi dan Kenaikan Upah\u002FGaji berdasarkan Penilaian Prestasi\nKerja (P2K) pada tahun berjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada Jabatan yang\nbersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Penurunan atau pelepasan Jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan dapat,memberikan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada\nPekerja\u002FBuruh, apabila Pekerja\u002FBuruh melakukan perbuatan yang melanggar hukum\nyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan atau ditentukan\nlain oleh Perusahaan yang meringankan Pekerja\u002FBuruh. Pelanggaran hukum dimaksud\npada ayat ini antara lain adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pencurian, penggelapan, dan pemalsuan dokumen (sesuai dengan peraturan\nperundang- undangan dan ketentuan internal Perusahaan yang berlaku), memberikan\nketerangan palsu dan berbagai bentuk perilaku yang tidak jujur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi sesama Pekerja\u002FBuruh\natau pejabat\u002Fatasan di Lingkungan Perusahaan dan\u002Fatau keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Membawa dan atau meminum minuman keras, obat terlarang yang memabukkan di\ndalam Lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Berjudi dalam segala macam bentuk perjudian di Lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Melakukan perbuatan asuslla dl Lingkungan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Melanggar kerahasiaan bank sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang\nPerbankan secara sengaja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya\nbarang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Merusak atau menghilangkan data milik Perusahaan pada Sistem komputer\nmaupun pada arsip\u002Ffile lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.Menerima imbalan dalam bentuk apapun dari para nasabah, pemasok dan atau\npihak lain yang berhubungan bisnis dengan Perusahaan yang dapat merugikan atau\nmempengaruhi kondisi Perusahaan secara signifikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Membawa senjata tajam, senjata api atau senjata lainnya ke dalam\nLingkungan Perusahaan kecuali karena tugas dan atas izin pejabat yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Prosedur Penerbitan Surat Peringatan untuk Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Surat Peringatan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Permintaan\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cstrong>Diterbitkan dan ditandatangani oleh\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Pertama, kedua maupun ketiga\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Atasan langsung\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>• Direksi (untuk tingkat chief, Group head, Division head,Deputy\n        division head atau yang setingkat).\n\n        \u003Cp>• Chief, Group Head, division head atau setingkat (untuk KPNO).\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Regional head atau yang setingkat (untuk tingkat\n        regional\u002FBusiness unit)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>• Area manager atau yang setingkat (untuk tingkat cabang\u002FBusiness\n        unit).\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Catatan : Setiap Surat Peringatan harus ditembuskan ke unit kerja yang\nmembidangi SDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVI : SKORSING DAN PHK\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 : Pemberhentian Sementara\u002FSkorsing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam hal Pekerja\u002FBuruh diduga kuat melakukan pelanggaran sesuai\nketentuan Pasal 76 yang dapat mengakibatkan PHK berdasarkan ketentuan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku harus didahului oleh prosedur Pemberhentian\nSementara\u002FSkorsing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (78.3.) harus didukung dengan\nbukti sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja\u002FBuruh tertangkap tangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Ada pengakuan dari Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Barang bukti yang cukup yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang; dan\u002Fatau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Bukti iain berupa Iaporan kejadian yang dibuat oleh Pejabat yang\nbervvenang di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pemberhentian sementara\u002Fskorsing juga harus dilakukan terhadap\nPekerja\u002FBuruh yang sedang menunggu proses keputusan PHK sesuai yang diatur\ndalam PKB ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pemberhentian sementara\u002Fskorsing harus diberitahukan oleh Perusahaan\nsecara tertulis kepada Pekerja\u002FBuruh, dengan tembusan kepada Organisasi\nPekerja\u002FBuruh apabila Pekerja\u002FBuruh tersebut adalah anggota dari Organisasi\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pemeriksaan atas Pekerja\u002FBuruh yang diduga melakukan pelanggaran\ndiserahkan kepada Satuan Kerja Audit intern (SKAI) sebagai unit Kerja yang\nberhak melakukan pemeriksaan akhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja\u002FBuruh yang terancam Sanksi pemberhentian sementara\u002Fskorsing\nberhak mendapatkan pembelaan atas dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang - undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Hasil pemeriksaan SKAI terhadap Pekerja\u002FBuruh yang patut diduga melakukan\npelanggaran harus memenuhi bukti-bukti sebagaimana tersebut pada ayat (79.2.)\ndan SKAI tidak berwenang untuk menentukan pemberian Sanksi kepada\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Hasil pemeriksaan dimaksud diserahkan kepada Manajemen dengan tembusan\nunit Kerja yang membidangi SDM untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Keputusan akhir mengenai pemberian sanksi wajib diberitahukan secara\ntertulis oleh unit kerja yang membidangi SDM kepada Pekerja\u002FBuruh yang terkena\nsanksi pemberhentian sementara\u002Fskorsing, dengan tembusan kepada Organisasi\nPekerja\u002FBuruh apabila Pekerja\u002FBuruh tersebut adalah anggota dari Organisasi\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Pekerja\u002FBuruh yang terkena Sanksi pemberhentian sementara\u002Fskorsing berhak\nmenerima Upah\u002FGaji dengan tidak mengurangi hak-haknya sebagai Pekerja\u002FBuruh\nsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Apabila ternyata Pekerja\u002FBuruh tersebut tidak terbukti bersalah,\nPerusahaan wajib merehabilitasi nama baik Pekerja\u002FBuruh bersangkutan dengan\nmelakukan pencabutan sanksi pemberhentian sementara\u002Fskorsing secara tertulis\ndan normalisasi hubungan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 : PHK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja antara Perusahaan dengan\nPekerja\u002FBuruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku, yang sebelumnya telah dilakukan langkah-lngkah penyelesaian Bipartit\nbaik secara individu atau melibatkan Organisasi Pekerja\u002FBuruh apabila\nPekerja\u002FBuruh tersebut adalah anggota dari Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaan dapat memutuskan hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja\u002FBuruh Dalam Masa Percobaan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja\u002FBuruh mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis\natas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja\u002FBuruh Sakit Berkepanjangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. PHK Karena Eifisiensi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Pekerja\u002FBuruh telah mencapai Usia Pensiun yang ditetapkan dalam\nPerjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. PHK Karena Pekerja\u002FBuruh Meninggal Dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. PHK Karena Pensiun Dipercepat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. PHK Karena Mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. PHK Karena Pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Berakhimya PKWT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Sebagai akibat adanya PHK maka Perusahaan wajib memenuhi seluruh hak\nPekerja\u002FBuruh sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 : PHK Dalam Masa Percobaan.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hal PHK terjadi dalam masa percobaan, Uang Pesangon, Uang Penghargaan\nMasa Kerja maupun Uang Penggantian Hak tidak akan dibayar kepada Pekerja\u002FBuruh\nbersangkutan, akan tetapi Perusahaan diwajibkan membayar sisa Upah\u002FGaji yang\nbelum dibayarkan pada bulan berjalan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 : PHK Atas Permintaan Pekeria\u002FBuruh\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam hal Pekerja\u002FBuruh memutuskan hubungan kerja atas kehendak sendiri\n(mengundurkan diri), dan bukan merupakan inisiatif Perusahaan, maka surat\npermohonan pengunduran diri Pekerja\u002FBuruh harus diajukan selambablambatnya 1\n(satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (82.1)\nmendapatkan hak- hak sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Manfaat Jaminan Hari Tua dari Jamsostek.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Manfaat Pensiun bagi peserta Dana Pensiun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Cuti yang belum diambil Pekerja\u002FBuruh yang dibayarkan secara\n    prorata.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penggantian sisa cuti yang belum diambil secara prorata.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Hari Raya (hanya berlaku bagi Pekerja\u002FBuruh yang mengundurkan\n    diri maksimal 30 hari sebelum Hari Raya).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Biaya\u002Fongkos pulang untuk Pekerja\u002FBuruh dan keluarganya ke tempat Home\n    Base Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Uang Pisah yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan disetarakan dengan\n    metode perhitungan masa kerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 : PHK Karena Sakit Berkepanjangan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh yang mengalami Sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat\nkecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas\n12 (dua belas) bulan atau pada waktu yang dikehendaki Pekerja\u002FBuruh dapat\nmengajukan PHK dengan mendapatkan hak-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hak sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>1. Manfaat jaminan hari tua dari Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Manfaat Pensiun bagi peserta Dana Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang tetap diperhitungkan sampai\ndengan akhir tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tunjangan cuti yang belum diambil Pekerja\u002FBuruh yang dibayarkan secara\npenuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Penggantian sisa cuti yang belum diambil secara penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan secara prorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Biaya ongkos pulang untuk Pekerja\u002FBuruh dan keluarganya ke tempat Home\nBase Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganiian\nhak dari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 : PHK Karena Efisiensi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hal Perusahaan melakukan program efisiensi ketenagakerjaan, Perusahaan\ndapat menawarkan PHK secara terbuka tanpa ada unsur paksaan yang pelaksanaan\ndan besaran kompensasinya akan dirundingkan antara Perusahaan dengan Organisasi\nPekerja\u002FBuruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 85 : PHK Karena Telah Mencapai Usia Pensiun\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Terhadap Pekerja\u002FBuruh yang terkena PHK Karena telah mencapai usia Pensiun,\nPerusahaan wajib memberikan hak-hak Pekerja\u002FBuruh sebagaimana diatur dalam PKB\nini sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Manfaatjaminan hari tua dari Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Manfaat Pensiun bagi peserta Dana Pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan tetap diperhitungkan sampai dengan\nusia 65 (enam puluh lima) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tunjangan cuti yang belum diambil PekerIaJBuruh yang dibayarkan secara\npenuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Penggantian sisa cuti yang belum diambil secara prorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pembayaran Tunjangan Hari Raya seCara prorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Biaya\u002Fongkos pulang untuk Pekerja\u002FBuruh dan keluarganya ke Tempat Home\nBase Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cp>8. Pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang\npenggantian hal Pekerja\u002FBuruh atas Pensiun Normal diberikan kepada\nPekerja\u002FBuruh sesuai dengan ketentuan perhitungan Pensiun Normal dibawah\nini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>MK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">U.P\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>U.PMK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>U.PH\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Kurang dari 1 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0.30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.30\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 thn s\u002Fd < 2 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0.60\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2 thn s\u002Fd < 3 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.35\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 thn s\u002Fd < 4 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.65\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.65\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4 thn s\u002Fd < 5 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.10\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5 thn s\u002Fd < 6 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.40\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6 thn s\u002Fd < 7 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.85\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21.85\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7 thn s\u002Fd < 8 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24.15\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8 thn s\u002Fd < 9 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.60\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27.60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9 th s\u002Fd < 10 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.60\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27.60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10 th s\u002Fd < 11 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.75\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28.75\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>11 th s\u002Fd < 12 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.75\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28.75\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12 th s\u002Fd < 13 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.90\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>29.90\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>13 th s\u002Fd < 14 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.90\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>29.90\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>14 th s\u002Fd < 15 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>31.05\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>15 th s\u002Fd < 16 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>31.05\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>16 th s\u002Fd < 17 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32.20\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>17 th s\u002Fd < 18 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32.20\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>18 th s\u002Fd < 19 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>33.35\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>19 th s\u002Fd < 20 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>33.35\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>20 thn s\u002Fd < 21 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.50\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>34.50\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>21 thn s\u002Fd < 22 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.50\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>34.50\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>22 thn s\u002Fd < 23 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.65\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35.65\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>23 thn s\u002Fd < 24 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.65\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35.65\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>24 thn atau lebih\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4.80\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36.80\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>MK : Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U.P : Uang Pesangon sesuai UU 13 Tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U.PMK : Uang Penghargaan Masa kerja yang telah diatur lebih baik dari\nketentuan normatif\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U.PH : Uang Penggantian Hak (15% dari total UP & UPMK).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 : PHK Karena Pekerja\u002FBuruh Meninggal Dunia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam hal PHK karena Pekerja\u002FBuruh Meninggal Dunia maka Ahli Warisnya yang\nsah akan diberikan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Bantuan Kematian sesuai dengan ketentuan pada PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Santunan Kematian dari Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Manfaat jaminan hari tua dari Jamsostek.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Manfaat Pensiun dari Dana Pensiun bagi peserta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Manfaat jaminan kesehatan tetap diperhitungkan sampai dengan akhir\ntahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Tunjangan Cuti yang belum diambil Pekerja\u002FBuruh yang dibayarkan secara\npenuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Penggantian sisa cuti yang belum diambil secara penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pembayaran Tunjangan Hari Raya secara prorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Biaya\u002Fongkos pulang untuk Pekerja\u002FBuruh dan keluarganya ke tempat Home\nBase Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang\npenggantian hak ditetapkan oleh Perusahaan Iebih baik dengan ketentuan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.Perusahaan akan menyerahkan seluruh hak-hak Pekerja\u002FBuruh kepada Ahli\nWaris Pekerja\u002FBuruh yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 : PHK Karena Pensiun Dipercepat\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan wajib memberikan hak-hak Pekerja\u002FBuruh sebagaimana diatur\ndalam PKB ini kepada Pekerja\u002FBuruh yang PHK Karena Pensiun Dipercepat sesuai\nketentuan ayat (23.8.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja\u002FBuruh yang mencapai Usia Pensiun mendapatkan hak-hak sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Manfaat jaminan hari tua dari Jamsostek.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Manfaat Pensiun bagi peserta Dana Pensiun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan tetap diperhitungkan sampai dengan\n    akhir tahun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Cuti yang belum diambil Pekerja\u002FBuruh yang dibayarkan secara\n    penuh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penggantian sisa cuti yang belum diambil secara prorata.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pembayaran Tunjangan Hari Raya secara prorata.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Biaya\u002Fongkos pulang untuk Pekerja\u002FBuruh dan keluarganya ke tempat Home\n    Base Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang\n    penggantian hak Pekerja\u002FBuruh atas Pensiun Dipercepat diberikan kepada\n    Pekerja\u002FBuruh sesuai dengan ketentuan perhitungan Pensiun Dipercepat\n    dibawah ini :\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>MK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\">U.P\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>U.PMK\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>U.PH\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>U.KP\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Total\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>15 th s\u002Fd < 16 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.25\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.25\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>16 th s\u002Fd < 17 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.25\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.25\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>17 th s\u002Fd < 18 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>6.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.25\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18.25\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>18 th s\u002Fd < 19 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.40\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>19 th s\u002Fd < 20 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.40\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>20 th s\u002Fd < 21 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.40\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19.40\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>21 thn s\u002Fd < 22 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.55\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.55\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>22 thn s\u002Fd < 23 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.55\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.55\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>23 thn s\u002Fd < 24 thn\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.55\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20.55\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>24 thn atau lebih\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>X\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>=\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.85\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22.85\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>MK : Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U.P : Uang Pesangon sesuai UU No.13 Tahun 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U.PMK : Uang Penghargaan Mesa Kerja yang telah diatur Iebih baik dari\nketentuan normatif\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UPH : Uang Penggantian Hak (15% dari Total UP & UPMK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U. KP : Uang Kebijakan Perusahaan (1 x Upah\u002FGaji)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 88 : PHK Karena Mangkir\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam hal Pekerja\u002FBuruh memutuskan hubungan kerja karena mangkir selama 5\n(lima) hari berturut -turut atau lebih tanpa keterangan secara tertulis yang\ndilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil sesuai alamat\nPekerja\u002FBuruh yang tercatat di Perusahaan sebanyak 2 (dua) kali secara patut\ndan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan\nmengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. PekerjalBuruh Karena mangkir sesuai ketentuan ayat (88.1.) mendapatkan\nhak-hak sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Manfaat jaminan hari tua dari Jamsostek.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Manfaat Pensiun bagi peseeta Dana Pensiun.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan cuti yang belum diambil Pekerja\u002FBuruh yang dibayarkan secara\n    prorata.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Penggantian sisa cuti yang belum diambil secara prorata.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Tunjangan Hari Raya (hanya berlaku bagi Pekerja\u002FBuruh yang mangkir\n    maksimal 30 hari sebelum Hari Raya).\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Biaya\u002Fongkos pulang untuk Pekerja\u002FBuruh dan keluarganya ke tempat Home\n    Base Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Uang pisah yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan disetarakan dengan\n    metode perhitungan masa kerja.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 89 : PHK Karena Pelanggaran\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FBuruh yang diputus hubungan kerjanya Karena pelanggaran sebagaimana\ndimaksud dalam ketentuan ayat (78.3.), mendapatkan hak-hak Sesuai dengan\nketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVII : PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 90 : Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setiap keluhan dan pengaduan Pekerja\u002FBuruh yang menyangkut\nketenagakerjaan pertama-tama diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat\ndengan atasan langsung Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bila penyelesaian belum mencapai hasil yang memuaskan, maka Pekerja\u002FBuruh\ndapat meneruskan keluhan dan pengaduan kepada atasan yang lebih tinggi, tanpa\nharus sepengetahuan atasan langsung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bila prosedur tersebut telah dijalankan Tanpa memberikan hasil yang\nmemuaskan, maka Pekerja\u002FBuruh dapat meneruskan keluhan dan pengaduannya kepada\nOrganisasi Pekerja\u002FBuruh. Dalam tingkatan ini keluhan dan pengaduan tersebut\nakan diselesaikan antara Perusahaan dan Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja\nharus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada Organisasi Pekerja\u002FBuruh\ntentang hasil kesepakatan yang telah dicapai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Dalam hal tidak tercapai kata sepakat antara Perusahaan dengan Organisasi\nPekerja\u002FBuruh, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 91 : Rehabilitasi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan wajib merehabilitasi nama baik, mencabut sanksi, membayar\nkekurangan upah\u002Fgaji dan\u002Fatau hak-hak Pekerja\u002FBuruh lainnya, jika Pekerja\u002FBuruh\nyang dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam PKB ini terbukti tidak\nbersalah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja\u002FBuruh yang ditahan oleh instansi yang berwenang, karena tuduhan\nmelakukan tindak kejahatan menurut perundang-undangan yang berlaku, yang tidak\nberpengaruh terhadap Perusahaan dan kemudian terbukti tidak bersalah, maka\nPerusahaan akan memulihkan hak-haknya sebagai Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVIII : LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 92 : Lembaga Kerja Sama Bipartit\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Lembaga Kerja Sama Bipartit yang selanjutnya disebut LKS Bipartit adalah\nforum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan\nIndustrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Perusahaan dan\nOrganisasi Pekerja\u002FBuruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab\ndi bidang ketenagakerjaan atau unsur Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembentukan LKS Bipartit bertujuan untuk menciptakan Hubungan Industrial\nyang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. LKS Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara\nPerusahaan dengan wakii Organisasi Pekerja\u002FBuruh dan\u002Fatau wakil Pekerja\u002FBuruh\ndalam rangka pengembangan Hubungan Industrial untuk kelangsungan hidup,\npertumbuhan dan perkembangan Perusahaan termasuk kesejahteraan\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Untuk melaksanakan fungsi dimaksud dalam ayat (92.3.) LKS Bipartit\nmempunyai tugas ;\u003C\u002Fp>\n\u003Cul>\n  \u003Cli>Melakukan pertemuan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila\n  diperlukan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan aspirasi Pekerja\u002FBuruh dalam\n    rangka mencegah tenadinya permasalahan Hubungan Industriai di\n  Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Menyampaikan saran, periimbangan dan pendapat kepada Perusahaan,\n    Pekena\u002FBuruh dan\u002Fatau Organisasi Pekeija\u002FBuruh dalam rangka penetapan dan\n    pelaksanaan kebijakan Perusahaan.\u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>Memonitor pelaksanaan PKB ini.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\n\u003Cp>5. Tata kerja dan tata cara pembentukan LKS Bipartit sesuai dengan ketentuan\nperaturan dan perundangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Segala biaya dan pelaporan dalam hal pembentukan dan pelaksanaan LKS\nBipartit menjadi tanggung jawab Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Keanggotaan LKS Bipartit sebanyak 6 (enam) orang atau ditentukan lain\nberdasarkan kesepakatan Perusahaan dengan Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. LKS Bipartit dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah PKB ini\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 93 : Lain-Lain\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. PKB ini tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan\nKetenagakerjaan Republik Indonesia yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap ketentuan internal perusanaan yang terkait dengan masalah\nketenagakerjaan tidak boleh bertentangan dengan isi PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ketentuan mengenai ketenaga kerjaan yang belum diatur dalam PKB ini akan\ndiatur dan ditentukan bersama oleh Perusahaan dan Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi PKB ini, yang\nberwenang untuk memberikan penjelasan\u002Fklarifikasi adalah para pihak yang\nmelakukan perundingan PKB ini dimana para pihak diwakili oleh tim perunding\nyang menandatangani PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Seluruh lampiran PKB, Berita Acara dan notulen perundingan PKB ini\nmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Dalam hal terjadinya pembuatan kebijakan Perusahaan terkait dengan\npelaksanaan PKB ini sebelum diimplementasikan harus dikonsultasikan dengan unit\nkerja yang membidangi SDM.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Apabila dalam PKB ini terdapat ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku\noleh pengadilan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan\nyang berlaku, maka PKB ini akan tetap berlaku dan sah kecuali untuk ketentuan\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah PKB ini\nditandatangani oleh kedua belah pihak dan didaftarkan pada instansi yang\nberwenang, maka pihak Perusahaan berkewajiban untuk mencetak dalam bentuk buku\nsaku (sesuai dengan isi aslinya) dan memperbanyak Serta memberikan\nmasing-masing 1 (satu) buah kepada seluruh jajaran Manajemen dan\nPekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. PKB ini harus disosialisasikan sena dipahami oleh segenap jajaran\nManajemen dan Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Dalam hal terjadi penggabungan Perusahaan (merger) dan masing-masing\nPerusahaan mempunyai Perjanjian Kerja Bersama, maka ketentuan PKB yang berlaku\nadalah ketentuan PKB yang lebih menguntungkan Pekerja\u002FBuruh dengan terlebih\ndahulu dibicarakan dengan Organisasi Pekerja\u002FBuruh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 94 : Force Majeur\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam keadaan memaksa (Force Majeur) yang berdampak pada Kesejahteraan\nPekerja\u002FBuruh, maka PKB ini dapat diubah atas dasar persetujuan tertulis dari\nPerusahaan dan Organisasi Pekerja\u002FBuruh yang menyusun PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 95 : Bahasa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. PKB ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam\nBahasa lnggris.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap suatu kata atau kalimat\nantara Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris, maka penafsiran yang benar dan\nsah adalah yang terdapat dalam Bahasa Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bila terjadi perbedaan penafsiran antara Perusahaan dengan pihak\nPekerja\u002FBuruh terhadap suatu kata atau kalimat dalam PKB ini, maka yang menjadi\npedoman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>berikutnya adalah lampiran PKB, Berita Acara dan notulen perundingan PKB\nyang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang berunding.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Jika dalam lampiran PKB, Berita Acara dan notulen perundingan PKB\ntersebut juga masih terjadi perbedaan penafsiran, maka Perusahaan dan\nOrganisasi Pekerja\u002FBuruh terlebih dahulu akan menempuh upaya musyawarah untuk\nmufakat melalui mekanisme LKS Bipartit sebelum dilanjutkan ke Tripartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 96 : Masa Berlaku\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>1. PKB ini mulai berlaku dan mengikat Perusahaan dan Pekerja.\u002FBuruh untuk\njangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oieh kedua belah\npihak.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal masa berlaku PKB ini berakhir sebagaimana ketentuan ayat\n(96.1.), maka PKB ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun\nberikutnya kecuali jika salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada\npihak lainnya untuk merundingkan kembali isi PKB ini paling lambat 90 (sembilan\npuluh) hari sebelum tanggal berakhirnya PKB ini atau 90 (sembilan puluh) hari\nsebelum masa perpanjangan PKB ini berakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Selama tidak ada PKB yang baru setelah masa berlakunya PKB ini berakhir,\nmaka isi PKB ini akan tetap berlaku sampai PKB yang baru dibuat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 97 : Aturan Peralihan\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbaratificationdate\">\u003Cp>Segala peraturan dan ketentuan Perusahaan yang telah ada dan tidak\nbertentangan dengan isi PKB ini, dinyatakan tetap berlaku. Sedangkan peraturan\ndan ketentuan Perusahaan yang telah ada dan tidak sesuai atau bertentangan\ndengan isi PKB ini, maka harus dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 30\n(tiga puluh) hari kerja sejak PKB ini ditandatangani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERIODE TAHUN 2011 –\n2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jakarta, 03 Agustus 2011\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak Organisasi Pekerja\u002FBuruh\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SERIKAT KARYAWAN \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EDDY PURNOMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua Umum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEDI JUHARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekertaris Jenderal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PK.NIKEUBA SBSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>J. FRANS GULTOM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua Umum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DONNY MAY HIMAWAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekertaris Jenderal \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak Manajemen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAHARDJA ALIMHAMZAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RITA MIRASARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I GUSTI MADE MANTERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Menyaksikan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REPUBLIK INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Drs. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            \n            \n            ",{"disabilitypay":46,"sexualhar":50,"paidmaternityleavepayperc":54,"maternitydifferenttrigger":58,"paidmaternityleaveduration":62,"maxsicknesspay":64,"childcareleave":68,"cbadate_end":72,"severance_number":76,"ONCERISE_trigger":80,"maternityexcludedtrigger":84,"dayspweek":86,"childcare":90,"wageincreasetype2":94,"pregnancy":98,"equalitydifferenttrigger":102,"STRUCINCR_trigger":104,"nursingmothers":106,"hourspday":110,"funeralpay":112,"OVERTIME_trigger":116,"contracttrialperiod":120,"maternityotherclause":124,"severance":128,"discrimination":130,"maxsicknesspayperc":132,"pensionfund":134,"TRAINING_trigger":138,"incidentalbonusdays1":142,"nursingdifferenttrigger":146,"holidaysdays":148,"holidaysweeks":152,"nursingexcludedtrigger":154,"severance_number_1_tenure":156,"healthinsurance":158,"paidpaternityleaveduration":162,"SUNDAY_trigger":166,"ANNLEAVE_trigger":170,"sundayallowancetype":174,"MEDICAL_trigger":176,"disabilityfund":180,"overtimeallowanceperc1":182,"WAGES_trigger":184,"breastfeeding_dangerouswork":188,"pregnancyexcludedtrigger":190,"maxsicknesspaytype":192,"hourspweek":194,"schedulesrestpw":196,"pregnancydifferenttrigger":200,"equalityexcludedtrigger":202,"paidmaternityleaveall":204,"contracttrial":206,"paidpaternityleave":208,"educationtuition":211,"incidentalbonustype2":215,"sicknesspay":217,"sicknessmaxdaysnr":219,"NOCTPREM_trigger":223,"menstruationleave":227,"cbaratificationdate":231,"trainingprogrammes":235,"sundayallowanceperc1":239,"contractseverancepay1":241,"bankholidays1":243,"overtimeallowancetype":247,"nursingfacilities":249,"paidmaternityleavepay":251,"sicknessmaxdays":253,"paidmaternityleave":255,"cbadate_start":257,"contractseverancepay":259,"SOCSEC_trigger":262,"violence":266},{"bindId":47,"name":48,"text":49},"disabilitypay","1. Setiap Pekerja\u002FBuruh harus diasuransi","1. Setiap Pekerja\u002FBuruh harus diasuransikan pada PT. JAMSOSTEK yang meliputi\nasuransi kecelakaan Kerja, hari tua dan Kematian sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang- undangan yang berlaku.",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"sexualhar","2.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang untuk : ","2.Setiap Pekerja\u002FBuruh dilarang untuk :\n\n  Meninggalkan kantor\u002Fpekerjaan selama Jam Kerja tanpa seijin atasan yang\n    berwenang.\n  Menyalahgunakan wewenang dan Jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak\n    lain.\n  Melakukan pekerjaan di Perusahaan lain atau terikat dalam suatu usaha\n    dengan pihak lain yang dapat mengganggu kinerjanya selama jam kerja tanpa\n    seijin atasan yang berwenang.\n  Mengambil\u002Fmembawa pulang barang-barang inventaris kantor dan aktiva tetap\n    milik Perusahaan tanpa ijin.\n  Menyalahgunakan barang-barang inventaris kantor dan aktiva tetap, uang,\n    dokumen (sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal\n    Perusahaan yang berlaku), surat-surat berharga milik Perusahaan dan\u002Fatau\n    yang berada di bawah penguasaan Perusahaan.\n  Melakukan tindakan di luar tugas dan tanggung jawab Pekerja\u002FBuruh baik di\n    dalam maupun di luar Perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan\n    pribadi atau pihak lain yang secara langsung dapat merugikan\n  Perusahaan.\n  Menerima uang atau hadiah dari siapapun juga yang diketahui atau patut\n    diduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi baik sebelum maupun sesudah\n    pengambilan keputusan yang terkait dengan wewenang dan Jabatan\n    Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan.\n  Melakukan perbuatan asusila di lingkungan Perusahaan.\n  Membawa dan atau meminum minuman keras obat terlarang yang memabukkan di\n    dalam ;ingkungan Perusahaan.\n  Membawa Senjata tajam, senjata api atau senjata lain yang dapat\n    membahayakan orang lain ke dalam Perusahaan kecuali karena tugas dan ijin\n    yang berwenang.\n  Berjudi dalam segala macam bentuk perjudian di lingkungan Perusahaan.\n  Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi sesama Pekerja\u002FBuruh\n    atau pejabat\u002Fatasan\u002Fbawahan di lingkungan Perusahaan dan\u002Fatau\n  keluarganya.\n  Merusak sarana dan prasarana milik atau yang dikuasai perusahaan.\n  Membujuk dan menghasut Pekerja\u002FBuruh, keluarga Pekerja\u002FBuruh untuk\n    berbuat sesuatu yang melanggar hukum.\n  Memberikan keterangan yang tidak benar.\n  Melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap Pekerja\u002FBuruh dan\n    keluarganya.\n  Melakukan hubungan kerja atau bisnis dengan Perusahaan milik\n    Pekerja\u002FBuruh maupun keluarga Pekerja\u002FBuruh yang mengandung unsur Korupsi,\n    Kolusi dan Nepotisme (KKN).\n  Menolak atau tidak melaksanakan perintah atasan yang berhubungan dengan\n    pekerjaan.\n  Mengisi absensi untuk Pekerja\u002FBuruh lain atau menyuruh Pekerja\u002FBuruh lain\n    absensi untuk dirinya.\n  Melanggar prosedur Kerja.\n  Melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain atau menimbulkan\n    kerugian bagi Perusahaan.\n  Melanggar kerahasiaan bank sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang\n    Perbankan secara sengaja.\n  Melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilarang oleh ketentuan\n    peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\n\n\n\n3. Perusahaan atau Manajemen dilarang untuk :\n\n  Mengancam keselamatan Pekerja\u002FBuruh maupun keluarganya.\n  Melakukan tindakan semena-mena\u002Fsewenang-wenang intimidasi dan\n    \u002Fpenganiayaan terhadap Pekerja\u002FBuruh maupun keluarganya.\n  Membujuk dan menghasut Pekerja\u002FBuruh atau Keluarga Pekerja\u002FBuruh untuk\n    berbuat sesuatu yang melanggar hukum.\n  Melakukan penghinaan dan\u002Fatau pelecehan terhad Pekerja\u002FBuruh maupun\n    keluarganya.\n  Memberikan keterangan palsu.\n  Melakukan PHKtanpa melalui prosedur atau ketentuan yang sesuai dengan PKB\n    dan hukum yang berlaku.\n  Tidak membayar atau mengurangi Upah\u002FGaji Pekerja\u002FBuruh tanpa alasan yang\n    jelas.\n  Melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap Pekerja\u002FBuruh.\n  Melakukan hubungan kerja ataupun bisnis dengan usaha milik Pekerja\u002FBuruh\n    maupun Keluarga Pekerja\u002FBuruh yang mengandung unsur Korupsi, Kolusi dan\n    Nepotisme (KKN).\n  Menerima komisi baik secara langsung ataupun tidak langsung atas\n    pembelian\u002Fpenjualan aktiva Perusahaan yang bertentangan dengan peraturan\n    perundang-undangan dan\u002Fatau ketentuan internal Perusahaan.\n  Menerima uang atau hadiah dari siapapun juga yang diketahui atau patut\n    diduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi baik sebelum maupun sesudah\n    pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Jabatan dan wewenang.\n  Melakukan wan prestasi atas ketentuan PKB dan atau melakukan perbuatan\n    melawan hukum.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"paidmaternityleavepayperc","1. Setiap Pekerja\u002FBuruh wanita yang akan","1. Setiap Pekerja\u002FBuruh wanita yang akan melahirkan, akan memperoleh cuti\nkhusus selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan ketentuan peraturan\nperundang-undangan yang yang berlaku (1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah\nmelahirkan). Akan tetapi apabila Pekerja\u002FBuruh wanita yang bersangkutan ingin\nmengambil cuti khusus tersebut selambat - lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum\nmelahirkan, maka Pekerja\u002FBuruh wanita yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan\nsurat keterangan dokter kandungan yang merawatnya.",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"maternitydifferenttrigger","3. PKB ini mengikat kedua belah pihak ya","3. PKB ini mengikat kedua belah pihak yang membuat berlaku bagi seluruh\nPekerja\u002FBuruh dan Perusahaan.",{"bindId":63,"name":56,"text":57},"paidmaternityleaveduration",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"maxsicknesspay","3. Pekerja\u002FBuruh yang karena Sakit Berke","3. Pekerja\u002FBuruh yang karena Sakit Berkepanjangan dan dapat membuktikan\ndengan surat keterangan dokter, bahwa ia menderita sakit\u002Fmengalami kecelakaan\nberhak mendapatkan cuti sakit dengan pembayaran sebagai berikut :\n\na. Bulan ke 1 (satu) s\u002Fd bulan ke 6 (enam) : 100% (seratus persen) x\nUpah\u002FGaji.\n\nb. Bulan ke 7 (tujuh) s\u002Fd bulan ke 12 (duabelas) : 75% (tujuh puluh lima\npersen x Upah\u002FGaji.\n\nc. Untuk Bulan selanjutnya dibayar 50% (lima puluh persen) dari Upah\u002FGaji,\nsebelum PHK dilakukan oleh Perusahaan.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"childcareleave","e. Sakit keras istri\u002Fsuami\u002Fanak\u002Forangtua","e. Sakit keras istri\u002Fsuami\u002Fanak\u002Forangtua kandung Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua)\nhari Kerja.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"cbadate_end","1. PKB ini mulai berlaku dan mengikat Pe","1. PKB ini mulai berlaku dan mengikat Perusahaan dan Pekerja.\u002FBuruh untuk\njangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oieh kedua belah\npihak.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"severance_number","8. Pembayaran uang pesangon, uang pengha","8. Pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang\npenggantian hal Pekerja\u002FBuruh atas Pensiun Normal diberikan kepada\nPekerja\u002FBuruh sesuai dengan ketentuan perhitungan Pensiun Normal dibawah\nini:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      MK\n      U.P\n      U.PMK\n      U.PH\n      Total\n    \n    \n      Kurang dari 1 thn\n      2\n      X\n      1\n      =\n      2.00\n      0.00\n      0.30\n      2.30\n    \n    \n      1 thn s\u002Fd \u003C 2 thn\n      2\n      X\n      2\n      =\n      4.00\n      0.00\n      0.60\n\n        \n\n        \n      \n      4.60\n    \n    \n      2 thn s\u002Fd \u003C 3 thn\n      2\n      X\n      3\n      =\n      6.00\n      3.00\n      1.35\n      10.35\n    \n    \n      3 thn s\u002Fd \u003C 4 thn\n      2\n      X\n      4\n      =\n      8.00\n      3.00\n      1.65\n      12.65\n    \n    \n      4 thn s\u002Fd \u003C 5 thn\n      2\n      X\n      5\n      =\n      10.00\n      4.00\n      2.10\n      16.10\n    \n    \n      5 thn s\u002Fd \u003C 6 thn\n      2\n      X\n      6\n      =\n      12.00\n      4.00\n      2.40\n      18.40\n    \n    \n      6 thn s\u002Fd \u003C 7 thn\n      2\n      X\n      7\n      =\n      14.00\n      5.00\n      2.85\n      21.85\n    \n    \n      7 thn s\u002Fd \u003C 8 thn\n      2\n      X\n      8\n      =\n      16.00\n      5.00\n      3.15\n      24.15\n    \n    \n      8 thn s\u002Fd \u003C 9 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      6.00\n      3.60\n      27.60\n    \n    \n      9 th s\u002Fd \u003C 10 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      6.00\n      3.60\n      27.60\n    \n    \n      10 th s\u002Fd \u003C 11 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      7.00\n      3.75\n      28.75\n    \n    \n      11 th s\u002Fd \u003C 12 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      7.00\n      3.75\n      28.75\n    \n    \n      12 th s\u002Fd \u003C 13 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      8.00\n      3.90\n      29.90\n    \n    \n      13 th s\u002Fd \u003C 14 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      8.00\n      3.90\n      29.90\n    \n    \n      14 th s\u002Fd \u003C 15 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      9.00\n      4.05\n      31.05\n    \n    \n      15 th s\u002Fd \u003C 16 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      9.00\n      4.05\n      31.05\n    \n    \n      16 th s\u002Fd \u003C 17 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      10.00\n      4.20\n      32.20\n    \n    \n      17 th s\u002Fd \u003C 18 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      10.00\n      4.20\n      32.20\n    \n    \n      18 th s\u002Fd \u003C 19 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      11.00\n      4.35\n      33.35\n    \n    \n      19 th s\u002Fd \u003C 20 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      11.00\n      4.35\n      33.35\n    \n    \n      20 thn s\u002Fd \u003C 21 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      12.00\n      4.50\n      34.50\n    \n    \n      21 thn s\u002Fd \u003C 22 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      12.00\n      4.50\n      34.50\n    \n    \n      22 thn s\u002Fd \u003C 23 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      13.00\n      4.65\n      35.65\n    \n    \n      23 thn s\u002Fd \u003C 24 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      13.00\n      4.65\n      35.65\n    \n    \n      24 thn atau lebih\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      14.00\n      4.80\n      36.80",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"ONCERISE_trigger","1. Tunjangan Hari Raya (THR) adalah tunj","1. Tunjangan Hari Raya (THR) adalah tunjangan yang diberikan oleh Perusahaan\nkepada pekerja\u002FBuruh yang pembayarannya dihubungkan dengan hari raya keagamaan\nsesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.\n\n2. Perusahaan harus membayar THR sebesar 1 (satu) kali upah\u002Fgaji bulan\nterakhir.",{"bindId":85,"name":60,"text":61},"maternityexcludedtrigger",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"dayspweek","1. Hari kerja dimulai dari hari Senin sa","1. Hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, yaitu 5\n(lima) hari dalam 1 (satu) minggu, 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan\nmaksimum 40 (empat puluh) dalam 1(satu) minggu,",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"childcare","1. Setiap Pekerja\u002FBuruh memperoleh cuti ","1. Setiap Pekerja\u002FBuruh memperoleh cuti Khusus dengan ketentuan sebagai\nberikut :\n\n\n\na. Perkawinan pertama Pekerja\u002FBuruh : 7 (tujuh) hari kerja.\n\nb. Perkawinan Anak Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua) hari kerja.\n\nc. Kelahiran Anak Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua) hari kerja\n\nd. Kematian istri\u002Fsuami\u002FAnak Pekerja\u002FBuruh :3 (tiga) hari kerja.\n\ne. Sakit keras istri\u002Fsuami\u002Fanak\u002Forangtua kandung Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua)\nhari Kerja.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"wageincreasetype2","2. Kenaikan upah\u002Fgaji berdasarkan presta","2. Kenaikan upah\u002Fgaji berdasarkan prestasi kerja.\n\na. Kenaikan upah\u002Fgaji berdasarkan prestasi kerja merupakan penyesuaian\nupah\u002Fgaji tahunan yang diberikan kepada seorang Pekerja\u002FBuruh yang prestasi\nkerjanya memenuhi standar penilaian.\n\nb. Tingkat Prestasi Kerja Pekerja\u002FBuruh tercermin pada ukuran penilaian\nPrestasi Kerja (P2K) sebagai berikut :\n\n  Melampaui indikator kinerja yang diinginkan untuk jabatan masing -\n  masing.\n  Mencapai indikator kinerja yang diinginkan untuk jabatan masing -\n  masing.\n  Tidak mencapai indikator Kinerja yang diinginkan untuk jabatan\n    masing-masing.\n\n\nc. Penyesuaian upah\u002Fgaji secara umum dibayarkan kepada Pekerja\u002FBuruh\nselambat-lambatnya pada pembayaran Upah\u002FGaji bulan April setiap tahunnya.\n\n\n\n3. Kenaikan Upah\u002FGaji Berdasarkan Promosi.\n\nKenaikan Peringkat\u002FBand atau Promosi menyebabkan perpindahan kedudukan\ndengan upah\u002Fgaji berada di dalam skala upah\u002Fgaji yang lebih tinggi. Kenaikan\nkarena promosi adalah sepenuhnya menjadi wewenang dan kebijakan Perusahaan.\n\n4. Kenaikan upah\u002Fgaji berdasarkan Kenaikan Index Biaya Hidup (Cost Of Living\nAdjustment).\n\na. Penyesuaian upah\u002Fgaji akibat perubahan Index Harga Konsumen (IHK) yang\ndiumumkan oleh Biro Pusat Statistik untuk menjamin agar upah\u002Fgaji dapat\nmengimbangi Kenaikan biaya hidup.\n\nb. Perusahaan Setiap tahun berkewajiban untuk mengupayakan penyesuaian\nupah\u002Fgaji berdasarkan C.O.L.A. dengan memperhatikan kondisi perusahaan.\n\n5. Besaran Kenaikan upah\u002Fgaji setiap Pekerja\u002FBuruh harus memenuhi prosentase\nC.O.L.A. akibat Promosi dan akibat penilaian prestasi kerja",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"pregnancy","i. Bersedia bekerja lembur sebagai akiba","i. Bersedia bekerja lembur sebagai akibat urgensi pekerjaan. Pekeria\u002FBuruh\nwanita yang sedang hamil dan menyusui tidak dianjurkan untuk melakukan kerja\nlembur.",{"bindId":103,"name":60,"text":61},"equalitydifferenttrigger",{"bindId":105,"name":96,"text":97},"STRUCINCR_trigger",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"nursingmothers","2. Perusahaan dengan memperhatikan kondi","2. Perusahaan dengan memperhatikan kondisi tertentu mengupayakan semaksimal\nmungkin memberikan ruang khusus bagi Pekerja\u002FBuruh wanita yang berfungsi\nsebagai pojok ASI, ruang ganti baju, tempat sholat dan wudhu serta tempat\nistirahat yang mana dapat digunakan untuk keperluan khusus bagi Pekerja\u002FBuruh\nwanita.",{"bindId":111,"name":88,"text":89},"hourspday",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"funeralpay","2. Pekerja\u002FBuruh berhak mendapatkan bant","2. Pekerja\u002FBuruh berhak mendapatkan bantuan pemakaman dan kematian sebagai\nberikut:\n\na.Dalam hal anggota keluarga Pekerja\u002FBuruh meninggal dunia, Perusahaan akan\nmemberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari pihak\nperusahaan asuransi, yang sat ini jumlah santunan duka adalah sebesar\nRp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dalam hal anggota keluarga Pekerja\u002FBuruh\nmeninggal dunia.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"OVERTIME_trigger","37.1. Pembayaran upah\u002Fgaji lembur dilaku","37.1. Pembayaran upah\u002Fgaji lembur dilakukan pada bulan berikutnya bersamaan\ndengan pembayaran upah\u002Fgaji bulanan dengan perhitungan sesuai ketentuan\nperaturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu\n\n\n\na. Hari Kerja :\n\n  1 (Satu) jam pertama = 1,5 x (1\u002F173 x upah\u002Fgaji sebulan).\n  Jam berikutnya = 2 x (1\u002F173 X upah\u002Fgaji sebulan).",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"contracttrialperiod","1. Calon Pekerja\u002FBuruh tetap wajib menja","1. Calon Pekerja\u002FBuruh tetap wajib menjalani masa percobaan Kerja untuk\npaling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa terputus dan tidak dapat\ndiperpanjang.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"maternityotherclause","2. Permohonan cuti melahirkan harus suda","2. Permohonan cuti melahirkan harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1\n(satu) minggu sebelum mulai cuti.\n\n3. Dalam hal terjadi keguguran kandungan atau kelahiran muda yang dianggap\nkelahiran tidak normal, maka Pekerja\u002FBuruh yang bersangkutan akan memperoleh\ncuti khusus selama maksimum 1,5 (satu setengah) bulan setelah peristiwa\nkeguguran dengan disertai surat keterangan dokter.\n\n4. Pemberitahuan mengenai keguguran yang dialami Pekerja\u002FBuruh harus\ndisampaikan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah\nkeguguran.\n\n5. Cuti melahirkan dan cuti keguguran tidak mengurangi hak cuti tahunan\nPekerja\u002FBuruh.",{"bindId":129,"name":78,"text":79},"severance",{"bindId":131,"name":52,"text":53},"discrimination",{"bindId":133,"name":66,"text":67},"maxsicknesspayperc",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"pensionfund","1. Penyelenggaraan program Dana Pensiun ","1. Penyelenggaraan program Dana Pensiun bagi Pekerja\u002FBuruh dilaksanakan\nberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"TRAINING_trigger","1. Dalam melaksanakan pengembangan Sumbe","1. Dalam melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Pekerja\u002FBuruh,\nPerusahaan wajib secara aktif dan berkesinambungan memberikan Pelatihan\ninternal maupun eksternal kepada Pekerja\u002FBuruh minimal 2 (dua) kali dalam satu\ntahun untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"incidentalbonusdays1","2. Perusahaan harus membayar THR sebesar","2. Perusahaan harus membayar THR sebesar 1 (satu) kali upah\u002Fgaji bulan\nterakhir.",{"bindId":147,"name":60,"text":61},"nursingdifferenttrigger",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"holidaysdays","2. Berdasarkan masa kerja, Pekerja\u002FBuruh","2. Berdasarkan masa kerja, Pekerja\u002FBuruh memperoleh hak cuti sebagai berikut\n:\n\na. Masa kerja 1 (satu) s\u002Fd kurang dari 5 (lima) tahun : 12 (dua belas) hari\nkerja\u002Ftahun.\n\nb. Masa kerja 5 (lima) s\u002Fd kurang dari 10 (sepuluh) tahun : 18 (delapan\nbelas) hari kerja\u002Ftahun.\n\nc. Masa Kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih : 21 (dua puluh satu) hari\nkerja\u002Ftahun.",{"bindId":153,"name":150,"text":151},"holidaysweeks",{"bindId":155,"name":60,"text":61},"nursingexcludedtrigger",{"bindId":157,"name":78,"text":79},"severance_number_1_tenure",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"healthinsurance","2. Penunjukan perusahaan asuransi disele","2. Penunjukan perusahaan asuransi diselenggarakan dalam bentuk penawaran\nkompetitif dan diikuti oleh perusahaan asuransi dengan terlebih\nmempresentasikan benefit yang akan diterima Pekerja\u002FBuruh dan keluarganya\nkepada Perusahaan dan Organisasi Pekerja\u002FBuruh.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"paidpaternityleaveduration","c. Kelahiran Anak Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua","c. Kelahiran Anak Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua) hari kerja",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"SUNDAY_trigger","b. Untuk Pekerja yang mempunyai hak lemb","b. Untuk Pekerja yang mempunyai hak lembur, jika bekerja pada hari libur\ndapat diberikan :\n\n  7 (tujuh) jam pertama = 2 x (1\u002F173 x upah\u002Fgaji sebulan).\n  Jam ke 8 (delapan) = 3 X (1\u002F173 x upah\u002Fgaji sebulan).\n  Jam ke 9 (sembilan) dst. = 4 x (1\u002F173 x upah\u002Fgaji sebulan).",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"ANNLEAVE_trigger","1. Perusahaan memberikan tunjangan cuti ","1. Perusahaan memberikan tunjangan cuti tahunan kepada Pekerja\u002FBuruh sebesar\n1 (satu) bulan upah\u002Fgaji Pokok untuk Pekerja\u002FBuruh yang telah menjalani masa\nkerja 1 (satu) tahun",{"bindId":175,"name":168,"text":169},"sundayallowancetype",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"MEDICAL_trigger","1. Pemberian jaminan pemelinaraan keseha","1. Pemberian jaminan pemelinaraan kesehatan dari Perusahaan kepada\nkeluarganya adalah berupa benefit dari program asuransi yang dapat rawat jalan\nmaupun rawat inap.",{"bindId":181,"name":48,"text":49},"disabilityfund",{"bindId":183,"name":118,"text":119},"overtimeallowanceperc1",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"WAGES_trigger","Upah\u002FGaji yang dimaksudkan dalam PKB ini","Upah\u002FGaji yang dimaksudkan dalam PKB ini adalah Upah\u002FGaji yang dibayarkan\nsecara gross pada tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan dalam mata uang\nrupiah Apabila tanggal tersebut jatuh pada Hari besar\u002FLibur, pembayaran\nUpah\u002FGaji akan dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Setiap Pekerja\u002F Buruh akan\nmendapatkan slip upah\u002F Gaji yang berisikan uraian Upah\u002F Gaji pokok dan\npemotongan-pemotongannya.",{"bindId":189,"name":100,"text":101},"breastfeeding_dangerouswork",{"bindId":191,"name":60,"text":61},"pregnancyexcludedtrigger",{"bindId":193,"name":66,"text":67},"maxsicknesspaytype",{"bindId":195,"name":88,"text":89},"hourspweek",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"schedulesrestpw","4. Pekerja\u002FBuruh yang bekerja pada hari ","4. Pekerja\u002FBuruh yang bekerja pada hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur\nselain kerja shift atau yang sifat pekerjaannya dianggap bekerja pada hari\nlibur, oleh karenanya diperhitungkan sebagai jam kerja lembur hari libur\u002Fhari\nbesar dan Perusahaan membayarnya.",{"bindId":201,"name":60,"text":61},"pregnancydifferenttrigger",{"bindId":203,"name":60,"text":61},"equalityexcludedtrigger",{"bindId":205,"name":56,"text":57},"paidmaternityleaveall",{"bindId":207,"name":122,"text":123},"contracttrial",{"bindId":209,"name":92,"text":210},"paidpaternityleave","1. Setiap Pekerja\u002FBuruh memperoleh cuti Khusus dengan ketentuan sebagai\nberikut :\n\n\n\na. Perkawinan pertama Pekerja\u002FBuruh : 7 (tujuh) hari kerja.\n\nb. Perkawinan Anak Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua) hari kerja.\n\nc. Kelahiran Anak Pekerja\u002FBuruh : 2 (dua) hari kerja",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"educationtuition","Perusahaan dapat memberikan bantuan beru","Perusahaan dapat memberikan bantuan berupa beasiswa kepada Anak\nPekerja\u002FBuruh yang berprestasi yang pelaksanaannya diatur oleh Perusahaan.",{"bindId":216,"name":82,"text":83},"incidentalbonustype2",{"bindId":218,"name":66,"text":67},"sicknesspay",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"sicknessmaxdaysnr","Pekerja\u002FBuruh yang mengalami Sakit berke","Pekerja\u002FBuruh yang mengalami Sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat\nkecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas\n12 (dua belas) bulan atau pada waktu yang dikehendaki Pekerja\u002FBuruh dapat\nmengajukan PHK dengan mendapatkan hak-\n\nhak sebagai berikut :",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"NOCTPREM_trigger","Perhitungan Upah\u002FGaji Shift diatur oleh ","Perhitungan Upah\u002FGaji Shift diatur oleh Perusahaan yang mengacu pada\nketentuan internal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"menstruationleave","4. Pekerja\u002Fburuh perempuan yang dalam ma","4. Pekerja\u002Fburuh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan\nmemberitahukan kepada Perusahaan, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan\nkedua pada waktu haid.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"cbaratificationdate","Segala peraturan dan ketentuan Perusahaa","Segala peraturan dan ketentuan Perusahaan yang telah ada dan tidak\nbertentangan dengan isi PKB ini, dinyatakan tetap berlaku. Sedangkan peraturan\ndan ketentuan Perusahaan yang telah ada dan tidak sesuai atau bertentangan\ndengan isi PKB ini, maka harus dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 30\n(tiga puluh) hari kerja sejak PKB ini ditandatangani.\n\n\n\n\n\nPIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERIODE TAHUN 2011 –\n2013\n\n\n\nJakarta, 03 Agustus 2011",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"trainingprogrammes","3. Setiap pelatihan harus dapat meningka","3. Setiap pelatihan harus dapat meningkatkan keahlian, keterampilan,\nkecakapan dan kualitas Pekerja\u002FBuruh agar dalam menyelesaikan pekerjaannya\nlebih efektif dan mencapai prestasi kerja optimal.",{"bindId":240,"name":168,"text":169},"sundayallowanceperc1",{"bindId":242,"name":78,"text":79},"contractseverancepay1",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"bankholidays1","1. Hari libur adalah hari- hari yang dit","1. Hari libur adalah hari- hari yang ditentukan oleh pemerintah sebagai hari\nlibur resmi atau hari, yang diliburkan oleh Perusahaan",{"bindId":248,"name":118,"text":119},"overtimeallowancetype",{"bindId":250,"name":108,"text":109},"nursingfacilities",{"bindId":252,"name":56,"text":57},"paidmaternityleavepay",{"bindId":254,"name":221,"text":222},"sicknessmaxdays",{"bindId":256,"name":56,"text":57},"paidmaternityleave",{"bindId":258,"name":74,"text":75},"cbadate_start",{"bindId":260,"name":78,"text":261},"contractseverancepay","8. Pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang\npenggantian hal Pekerja\u002FBuruh atas Pensiun Normal diberikan kepada\nPekerja\u002FBuruh sesuai dengan ketentuan perhitungan Pensiun Normal dibawah\nini:\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      MK\n      U.P\n      U.PMK\n      U.PH\n      Total\n    \n    \n      Kurang dari 1 thn\n      2\n      X\n      1\n      =\n      2.00\n      0.00\n      0.30\n      2.30\n    \n    \n      1 thn s\u002Fd \u003C 2 thn\n      2\n      X\n      2\n      =\n      4.00\n      0.00\n      0.60\n\n        \n\n        \n      \n      4.60\n    \n    \n      2 thn s\u002Fd \u003C 3 thn\n      2\n      X\n      3\n      =\n      6.00\n      3.00\n      1.35\n      10.35\n    \n    \n      3 thn s\u002Fd \u003C 4 thn\n      2\n      X\n      4\n      =\n      8.00\n      3.00\n      1.65\n      12.65\n    \n    \n      4 thn s\u002Fd \u003C 5 thn\n      2\n      X\n      5\n      =\n      10.00\n      4.00\n      2.10\n      16.10\n    \n    \n      5 thn s\u002Fd \u003C 6 thn\n      2\n      X\n      6\n      =\n      12.00\n      4.00\n      2.40\n      18.40\n    \n    \n      6 thn s\u002Fd \u003C 7 thn\n      2\n      X\n      7\n      =\n      14.00\n      5.00\n      2.85\n      21.85\n    \n    \n      7 thn s\u002Fd \u003C 8 thn\n      2\n      X\n      8\n      =\n      16.00\n      5.00\n      3.15\n      24.15\n    \n    \n      8 thn s\u002Fd \u003C 9 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      6.00\n      3.60\n      27.60\n    \n    \n      9 th s\u002Fd \u003C 10 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      6.00\n      3.60\n      27.60\n    \n    \n      10 th s\u002Fd \u003C 11 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      7.00\n      3.75\n      28.75\n    \n    \n      11 th s\u002Fd \u003C 12 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      7.00\n      3.75\n      28.75\n    \n    \n      12 th s\u002Fd \u003C 13 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      8.00\n      3.90\n      29.90\n    \n    \n      13 th s\u002Fd \u003C 14 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      8.00\n      3.90\n      29.90\n    \n    \n      14 th s\u002Fd \u003C 15 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      9.00\n      4.05\n      31.05\n    \n    \n      15 th s\u002Fd \u003C 16 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      9.00\n      4.05\n      31.05\n    \n    \n      16 th s\u002Fd \u003C 17 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      10.00\n      4.20\n      32.20\n    \n    \n      17 th s\u002Fd \u003C 18 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      10.00\n      4.20\n      32.20\n    \n    \n      18 th s\u002Fd \u003C 19 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      11.00\n      4.35\n      33.35\n    \n    \n      19 th s\u002Fd \u003C 20 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      11.00\n      4.35\n      33.35\n    \n    \n      20 thn s\u002Fd \u003C 21 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      12.00\n      4.50\n      34.50\n    \n    \n      21 thn s\u002Fd \u003C 22 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      12.00\n      4.50\n      34.50\n    \n    \n      22 thn s\u002Fd \u003C 23 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      13.00\n      4.65\n      35.65\n    \n    \n      23 thn s\u002Fd \u003C 24 thn\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      13.00\n      4.65\n      35.65\n    \n    \n      24 thn atau lebih\n      2\n      X\n      9\n      =\n      18.00\n      14.00\n      4.80\n      36.80\n    \n  \n\n\nMK : Masa Kerja\n\nU.P : Uang Pesangon sesuai UU 13 Tahun 2003\n\nU.PMK : Uang Penghargaan Masa kerja yang telah diatur lebih baik dari\nketentuan normatif\n\nU.PH : Uang Penggantian Hak (15% dari total UP & UPMK).",{"bindId":263,"name":264,"text":265},"SOCSEC_trigger","1. Ruang Lingkup Jaminan Sosial meliputi","1. Ruang Lingkup Jaminan Sosial meliputi :\n\na. Jaminan Kesehatan;\n\nb. Jaminan Kecelakaan Kerja;\n\nc. Jaminan Hari Tua;\n\nd. Jaminan Kematian;\n\ne. Jaminan Pensiun.",{"bindId":267,"name":52,"text":53},"violence","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Bank lnternasional Indonesia, Tbk. (BII) - 2011\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2011-08-03\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2013-08-02\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaactorratified\">\n                    Diratifikasi pada: → 2011-08-03\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Jasa pelayanan keuangan, perbankan, asuransi\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Perbankan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        Bank lnternasional Indonesia, Tbk. (BII)\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        Serikat Karyawan PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk dan PK NIKEUBA SBSI PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → Eddy Purnomo, J.Frans Gultom\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 100 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Cuti hamil berbayar terbatas untuk: 100 % dari gaji pokok\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Cuti berbayar tiap tahun yang diberikan untuk merawat anggota keluarga: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → \u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 120 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Cuti libur nasional berbayar: → Hari Raya Natal, Hari Raya Idul Fitri\u002FHari Raya Kemenangan, Army Day \u002F Feast of the Sacred Heart\u002F St. Peter & Paul’s Day (30th June), Rwandan Liberation Day (4th July), Umuganura Day (first Friday of August)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → Insufficient data\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ANNLEAVE_trigger\">Tunjangan extra untuk cuti tahunan\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[273],{"title":39,"slug":34},[275],{"type":276,"data":277},"call_to_action_body_block",{"title":278,"description":279,"variant":280,"link":281},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":278,"url":282,"description":278,"rel":283,"type":284},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[286],{"type":276,"data":287},{"title":278,"description":279,"variant":280,"link":288},{"title":278,"url":282,"description":278,"rel":283,"type":284},[]]