[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pengusaha-kawasan-industri-nikomas-gemilang-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-kawasan-industri-nikomas-gemilang-2023-2024":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":288,"content_type_view":289,"extra_breadcrumbs":290,"body":292,"body_blocks":303,"related_pages":307},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":286,"translations":287},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pengusaha-kawasan-industri-nikomas-gemilang-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-kawasan-industri-nikomas-gemilang-2023-2024","751c1990-51e7-11ee-8ed8-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pengusaha-kawasan-industri-nikomas-gemilang-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-kawasan-industri-nikomas-gemilang-2023-2024\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pengusaha-kawasan-industri-nikomas-gemilang-dengan-pimpinan-serikat-pekerja-serikat-pekerja-nasional-kawasan-industri-nikomas-gemilang-2023-2024\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Kawasan Industri Nikomas Gemilang Dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional Kawasan Industri Nikomas Gemilang 2023 - 2024","IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia, IDN PT. Ka Yuen Indonesia - 2023","Indonesia - IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia, IDN PT. Ka Yuen Indonesia - 2023","IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia, IDN PT. Ka Yuen Indonesia - 2023 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"PT Nikomas-Pouchen.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>Nikomas\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA PENGUSAHA KAWASAN INDUSTRI NIKOMAS\nGEMILANG DENGAN PIMPINAN SERIKAT PEKERJA - SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>NASIONAL KAWASAN INDUSTRI NIKOMAS GEMILANG PERIODE 2023 - 2024\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pada dasarnya hubungan antara pengusaha\ndan pekerja, tidak saling bertentangan akan tetapi saling berkepentingan dan\nmembutuhkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan perusahaan adalah menuju kemajuan, perkembangan dan keuntungan lebih\nbaik dengan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sementara pekerja di dalam batas kegiatannya di perusahaan mengharapkan dan\nmenghendaki kesejahteraan dan ketenangan lahir dan batin dalam hidupnya\nbersama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>keluarga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan sarana yang paling penting untuk\nmelaksanakan Hubungan Industrial yang serasi, selaras, seimbang dan berdasarkan\nkeadilan yang bertujuan untuk mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara\nKesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 194S, di dalam pembangunan nasional\nuntuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan\nUndang-Undang Dasar 1945 serta ikut melaksanakan. Ketertiban dunia yang\nberdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan,\nketertiban dan ketentraman kerja serta ketenangan dan Kelancaran' usaha, guna\ntercapainya peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja\nsesuai harkat, derajat dan martabatnya sama bagi manusia Indonesia\nseutuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesuai dan seirama dengan pembangunan jangka panjang pada era reformasi\nmenyeluruh di segala bidang, maka hanya dalam Keadaan era mean itulah peran\nserta dan sumbangs inanetsia daan serta pokerjaang. scracausaha meningkatkan\nsumber daya manusia dan perbaikan ekonomi negara dan menaikkan taraf hidup\nbangsa dapat terwujud.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tujuan Perjanjian Kerja Bersama in adalah untuk mempertegas hak dan\nkewajiban perusahaan, Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) dan para pekerja untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis,\ndinamis dan berkeadilan di dalam perusahaan, mengatur tata cara penyelesaian\nperbedaan pendapat, perbaikan, peningkatan, mempertahankan serta mengembangkan\nhubungan yang kooperatif dengan dilandasi nilai-nilai luhur kemitraan antara\npengusaha dan pekerja serta memberikan kepastian hukum kedua belah pihak yang\nsudah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak melakukan tindakan sepihak\nmaka pihak lainya akan mengambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan\nyang berlaku, kecuali jika hal tersebut disetujui dan disepakati oleh kedua\nbelah pihak yang bersepakat. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN) secara hukum akan bertanggung jawab, mentaati,\nmenjaga dan mempertahankan hak dan kewajiban yang telah disepakati dan\ndisetujui dan disahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja\ndan Transmigrasi RI, secara menyeluruh ataupun yang berhubungan dengan\npelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan berlandaskan pemikiran tersebut diatas dan atas dasar saling\nmenghormati, mempercayai dan menjunjung tinggi Perjanjian Kerja Bersama in,\nmaka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami Pimpinan Perusahaan PT. Nikomas\nGemilang - PT. Pou Chen Indonesia - PT. Changyang Material Plastics - PT. Ka\nYuen Indonesia dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) Kawasan Industri Nikomas Gemilang, telah sepakat dan setuju untuk\nmengadakan Perjanjian Kerja Bersama sekurang-kurangnya sesuai dengan asas dalam\nperaturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus disadari, diyakini dan disetujui,\nbahwa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha mempunyai hak untuk mengelola kegiatan-kegiatan seluruh unit-\nunit usaha maupun pekerjanya, sesuai ketentuan perundang-undangan\nketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha mempunyai hak untuk menuntut kepada pekerja sesuai dengan\nhaknya meliputi: cara kerja, daya kerja dan etos kerja serta kesetiaan sesuai\ndengan norma-norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha mempunyai hak untuk menerima, menempatkan dan mengangkat\npekerja untuk suatu jabatan tertentu, memindahkan ke bagian lain yang\ndiperlukan serta memperlakukan pekerja secara wajar sesuai perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pimpinan Serikat Pekeria - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) adalah\norganisasi pekerja yang berfungsi untuk mewakili anggotanya yang menjadi\npekerja PT. Nikomas Gemilang - PT. Pou Chen Indonesia - PT. Changyang Material\nPlastics - PT. Ka Yuen Indonesia yang berdomisili di Jalan Raya Serang KM. 71,\nTambak Kibin, Serang maupun yang berkantor di Jakarta, baik secara\nsendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap pekerja secara bebas, sukarela berhak untuk memasuki dan menjadi\nanggota Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) Kawasan\nIndustri Nikomas Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Setiap keluh kesah pekerja baik secara perorangan maupun kelompok yang\ndisampaikan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN),\nPengusaha berkewajiban memperhatikan, menanggapi dan menyelesaikan dengan\nberunding secara bipartit secara baik dan benar berdasarkan keadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Setiap pekerja mempunyai kesempatan untuk maju, meningkatkan kemampuan\ndan keterampilan adalah cita-cita setiap pekerja dan menjadikan kewajiban bag\npengusaha untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pekerja berhak untuk dapat bekerja secara tenang, tentram secara lahir\ndan batin tapa adanya kecemasan, keresahan, ketakutan dan tindakan diskriminasi\noleh pengusaha karena keanggotaannya dalam Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pengusaha wajib memberikan upah yang layak dan kesejahteraan yang\nmemadai, untuk mendorong pekerja dapat meningkatkan etos kerja, semangat kerja,\nmotivasi dan dedikasi serta produktivitas yang tinggi, untuk mencapai prestasi\nsesuai dengan kemampuan pekerja masing-masing, tanpa membedakan unsur suku,\nagama, keturunan dan golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pekerja berhak untuk menerima upah dan Kesejahteraan yang adil tanpa\nmembedakan latar belakang dan bebas dari unsur diskriminasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak yaitu Pengusaha dan\nPimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) sepakat bahwa\nselama berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, tidak ada satu pihak manapun\nyang mengajukan permintaan untuk mengubah atau memperbaiki Perjanjian ini atau\nsuatu permintaan yang dapat melampaui atau mengurangi makna ketentuan-ketentuan\nyang sudah disepakati dan disetujui bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 ISTILAH-ISTILAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Kawasan Industriialah kawasan yang mana didalamnya terdapat beberapa\nperusahaan yang menggabungkan diri dalam lingkup yang sama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perusahaanialah Perseroan Terbatas Nikomas Gemilang - Pou Chen Indonesia\n- Suksespermata Indonusa - Ever Tech Plastic - Ka Yuen Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusahaialah Presiden Direktur PT. Nikomas Gemilang - PT. Pou Chen\nIndonesia - PT. Changyang Material Plastics - PT. Ka Yuen Indonesia serta\npejabat yang diberi kuasa hukum untuk bertindak untuk dan atas nama\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Serikat Pekerjaialah Organisasi Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN) Kawasan Industri Nikomas Gemilang yang telah\nterdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja\u002FKaryawanialah orang yang menjalin hubungan kerja dan\nmenandatangani perjanjian kerja dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perseroan Terbatas Nikomas Gemilang - Pou Chen Indonesia - Changyang\nMaterial\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Plastics - Ka Yuen Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Anggota Serikat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja Nasionalialah orang yang dipekerjakan oleh Perseroan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terbatas Nikomas Gemilang - Pou Chen Indonesia - Changyang Material Plastics\n- Ka Yuen Indonesia yang menggabungkan diri dengan Organisasi Serikat Pekerja\nNasional dan membayar iuran COS (Check of System) setiap bulannya sesuai\nAnggaran Dasar dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anggaran Rumah Tangga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengurus PSP - SPNialah Anggota Organisasi Pimpinan Serikat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) yang dipilih dan ditunjuk oleh\nanggota untuk memimpin organisasi Serikat Pekeria Nasional secara kolektif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Keluarga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja\u002FKaryawanialah istri\u002Fsuami, anak, orang tua\u002Fmertua, adik, kakak dari\npekerja berdasarkan Kartu Keluarga yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Anakialah anak pekerja yang lahir dari perkawinan yang sah atau anak yang\ndisahkan menurut hukum yang berlaku, anak tiri, anak angkat (adopsi) yang belum\nberumur 21 tahun yang diakui hukum, belum berpenghasilan sendiri dan belum\nkawin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Suamiialah laki-laki yang telah menikah dan sah menurut hukum yang\nberlaku dan terdaftar pada bagian HR perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Istriialah perempuan yang telah menikah dan sah menurut hukum yang\nberlaku dan terdaftar pada bagian HR perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Ahli Warisialah orang atau keluarga yang memiliki hubungan darah,\nperkawinan, atau adanya wasiat tertentu dari pewaris sesuai hukum yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Tertanggungialah orang yang masuk ke dalam anggota keluarganya yang\ntidak mempunyai penghasilan dan jaminan tunjangan kesehatan, menjadi beban\ntanggung jawab pekerja berdasarkan hubungan darah dari garis keturunan ke atas,\nmenyamping dan ke bawah, anak tiri, anak angkat (adopsi) yang belum berumur 21\ntahun yang diakui hukum, belum berpenghasilan sendiri dan belum kawin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Hari kerjaialah hari-hari kerja pekerja, sesuai dengan jadwal hari kerja\nyang ditentukan oleh perusahaan yaitu dari jam 07.00 WIB sampai jam 07.00 WIB\nberikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Hari Kerja Shiftialah hari kerja pekerja shift yang diatur secara\nbergilir pagi, siang, sore dan malam dan jam istirahatnya tidak harus sama\ndengan jam istirahat pekerja biasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Istirahat Kerjaialah waktu yang tidak dipergunakan untuk bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Jam Kerjaialah waktu yang dipergunakan untuk bekerja atas dasar 7\n(tujuh) 1 (satu) hari apabila 6 (enam) hari kerja dan 8 (delapan) jam 1 (satu)\nhari, apabila 5 (lima) hari kerja atau 40 jam kerja selama 1 (satu) minggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Jam Kerja Shiftialah waktu yang dipergunakan untuk bekerja menurut\njadwal shift yang telah diatur secara bergilir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Jam Kerja Lemburialah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan\n40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)\nminggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam I (satu) minggu\nuntuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari\nistirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.\nWaktu yang diberikan untuk melakukan check roll adalah kurang dari 15 menit\ndari ketentuan jam kerja, yang mana bila mencapai 15 menit harus diperhitungkan\n1\u002F2 jam TUL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Jam Kerja Malam Hariialah jam kerja yang dimulai pukul 18.00 WIB malam\nsampai pukul 06.00 WIB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Hari Libur Nasionalialah hari dimana pekerja menghentikan aktivitas\nkerja sesuai kalender yang ditetapkan pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Lingkungan Kerjaialah seluruh ruangan, halaman, lapangan dan\nsekelilingnya yang berhubungan dengan tempat proses produksi atau yang\nberhubungan langsung dengan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Lingkungan Perusahaanialah keseluruhan tempat usaha dan fasilitas yang\nmenjadi milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Pekerjaanialah tugas yang dijalankan oleh seorang pekerja\u002Fkaryawan untuk\nkepentingan perusahaan dalam hubungan kerja dengan menerima upah\u002Fgaji.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. Upah\u002FGajiialah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada\npekerja\u002Fkaryawan untuk suatu pekerjaan, yang dinyatakan atau dinilai dalam\nbentuk uang dengan mata uang rupiah, yang ditetapkan menurut persetujuan atau\nperaturan perundangan dan dibayarkan dengan dasar perjanjian kerja antara\nperusahaan dan pekerja\u002Fkaryawan termasuk tunjangan tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Tarif Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lembur (TUL)ialah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada\npekerja\u002Fkaryawan untuk suatu pekerjaan diluar jam kerja pokok, yang dinyatakan\natau dinilai dalam bentuk uang dengan mata uang rupiah, berdasarkan perhitungan\n1\u002F173 x (Gaji pokok + Tunjangan Masa kerja + Tunjangan Jabatan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Tunjangan Tetapialah Tunjangan yang diberikan secara tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28. Tunjangan Masa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Keriaialah Tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja\nsekurang - kurangnya 1 (satu) tahun mulai dari golongan upah terendah sampai\ngolongan upah tertinggi dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29. Tunjangan Jabatanialah Tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\nmempunyai jabatan sesuai dengan SK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengangkatan dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30. Tunjangan Tidak Tetapialah Tunjangan yang diberikan secara tidak\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31. Tunjangan shiftialah Tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang\nbekerja menurut jadwal shift yang telah diatur secara bergiliran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32. Tunjangan Kerajinanialah Tunjangan yang diberikan kepada pekerja dimana\nketentuan mengenai pemberiannya harus memenuhi syarat tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33. Insentifialah suatu tambahan pendapatan yang diberikan oleh perusahaan\nsecara langsung kepada pekerja dimana ketentuan mengenai pemberian dan\nkemungkinan penghapusannya harus memenuhi syarat tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34. Bonusialah pendapatan pekerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan\nyang ditetapkan oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35. Sanksiialah hukuman yang bersifat pembinaan, ditetapkan karena adanya\npelanggaran materi PKB, tata tertib ataupun Ketentuan pelaksanaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CBA_MNCOMPA_2\">\u003Cp>1. Perusahaan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. PT Nikomas Gemilang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Akta Notaris:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. 54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal 20 Desember 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120219171441\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alamat JALAN RAYA SERANG KM 71, Kel. Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang,\nProvinsi Banten, Kode Pos: 42186.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. PT Pou Chen Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Akta Notaris:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. 44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal 14 Oktober 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120111041883\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alamat JALAN RAYA SERANG KM 71, Kel. Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang,\nProvinsi Banten, Kode Pos: 42186.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. PT Changyang Material Plastics\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Akta Notaris:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. 72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal 14 September 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120404822597\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alamat JALAN RAYA SERANG KM 71, Kel. Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang,\nProvinsi Banten, Kode Pos: 42186.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. PT Ka Yuen Indonesia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Berdasarkan Akta Notaris:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal 7 November 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120116091471\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alamat JALAN RAYA SERANG KM 71, Kel. Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang,\nProvinsi Banten, Kode Pos: 42186.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dan diwakili oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. NamaJabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Rex WangDirektur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Jennifer ChuangDirektur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Clarence HsuDirektur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Brian LeeManajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Aimee ChangManajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Dadan Endang KurniawanKepala HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Michael LuManajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.SetiyantoSD-ERC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. SupandiAdm dan PA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Yerick WengManajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. JunaidingKepala Legal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Abdul Ghani AprizalLegal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Derek ShihManager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Ade FirdausKepala HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Saipul BahriHR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Mandy LeeManajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. WidiawatiKepala HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Jillian HsiaoManajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Ishak SPL TobingKepala HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.Agustinus Budi PermanaHR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Audrey WangManajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Edi Bambang SumitroKepala HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.AnneManajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Paul LauManajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.Yulia FindaningsihKepala HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Simon HoManajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Anugrah AgungKepala HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1 (satu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) Kawasan\nIndustri Nikomas Gemilang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Domisili: Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prop. Banten Terdaftar di Kantor\nDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor: Kep.21\u002FW.9\u002FK.411998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal: 28 Juli 1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kabupaten Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nomor Bukti Pencatatan : 12\u002FPSP-SPN PT.NG\u002F04.3\u002FXI\u002F2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanggal :11 - November - 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal yang diwakili oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>No. NamaJabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Suprihat, S.H.Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Fitri Maysuri, S.H.Ketua Bidang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Edwar Permana, S.H.Ketua Bidang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.SaripanKetua Bidang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Asep Saepulloh, S.H.,M.M.Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Yanti Hartini.,SMSekretaris Bina Program\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Sri LestariSekretaris Keuangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Yepi Gusmanto, S.H.Urusan Pendidikan & Latihan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Septi ApriliaUrusan Pendidikan & Pelatihan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Heri MaryantoUrusan Advokasi & Pembelaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Nayan Sidex Awalludin Urusan Advokasi & Pembelaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.LukmanUrusan Organisasi & Kaderisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Sukanto WijayaUrusan Olahraga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.MaryantoUrusan Olahraga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Budi Burhanudin, S.E.Urusan Kesra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Tantra RiswantoUrusan Investigasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.RustiyaniUrusan PPPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Hari Dwi Purwantono, S.T.ВРКО\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Andhika PurbantoroPublikasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Surya RiyantoTim Kesehatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Mitha WahyuningsihLaskar Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Intan Indria Dewi, S.M.Anggota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Sugiyanto, S.H.Anggota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.Khujaemi SaputraPublikas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.TonoTim Kesehatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.Titin Ida KusumaUrusan Organisasi & Kaderisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.M. JuhriUrusan K3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk selanjutnya disebut pihak ke-2 (dua)i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 TUJUAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat oleh pengusaha dan pekerja, untuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Menciptakan dan memperkuat hubungan industrial yang harmonis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Menetapkan secara bersama syarat-syarat kerja, hubungan kerja dan kondisi\nkerja yang sesuai aturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang telah\ndisepakati bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 RUANG LINGKUP PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) bersama-sama menyetujui dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab\nbahwa Perjanjian Kerja Bersama in berlaku dan mengikat secara hukum bagi kedua\nbelah pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) apabila mengadakan perubahan nama tau mengadakan penggabungan dengan\norganisasi lain, maka isi pasal-pasal Perjanjian Kerja Bersama ini akan tetap\nberlaku bagi kedua belah pihak, sampai berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama\nini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) apabila mengadakan perubahan, pengurangan atau penambahan isi PKB\ntanpa ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, maka di luar\nhasil perjanjian akan mempunyai akibat batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) tetap memiliki hak-hak lainnya sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS PIMPINAN SERIKAT PEKERJA - SERIKAT\nPEKERJA NASIONAL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 PENGAKUAN HAK-HAK PARA PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) mengakui\nbahwa Pengusaha mempunyai hak untuk mengatur jalannya perusahaan, seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menerima pekerja baru, membina pada masa percobaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menempatkan pekerja sesuai kebutuhan dan mengangkat jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Memutasikan pekerja ke bagian lain sesuai prosedur;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Memberikan pendidikan dan latihan serta keterampilan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Memberikan pengupahan dan kesejahteraan yang adil; f.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Membina, memberikan peringatan dan sanksi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Memutuskan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja\nNasional(PSP-SPN) telah menyetujui dan sepakat serta bertekad untuk bekerja\nsama menciptakan ketenangan kerja dan berusaha sesuai dengan prinsip Hubungan\nIndustrial yang serasi, selaras, seimbang dan berdasarkan keadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) akan menjunjung tinggi sikap saling percaya, menghargai dan\nmenghormati serta tidak mencampuri urusan intern masing-masing pihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekeria Nasional\n(PSP-SPN) akan selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kata sepakat\napabila terjadi perselisihan dan tidak saling memaksakan kehendak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha hanya mengadakan perundingan dengan Pimpinan Serikat Pekerja -\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) yang mempunyai anggota terbanyak mengenai\nketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha mengakui bahwa Pengurus Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN) mempunyai hak untuk mengatur jalannya Pimpinan\nSerikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN), seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Merekrut anggota baru;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Memberikan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan AD\u002FART, UU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketenagakerjaan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pemotongan iuran Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) melalui slip gaji sesuai AD\u002FART yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Memberikan pembinaan, perlindungan, pembelaan dan bantuan hukum kepada\nanggota Serikat Pekerja Nasional yang mempunyai perselisihan hak, PHK,\nKepentingan dan Perselisihan SP\u002FSB dari tingkat bipartit sampai kasasi Mahkamah\nAgung.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha memberikan kesempatan kepada Pengurus Pimpinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) untuk ikut serta atau\nmelaksanakan sendiri kegiatan pendidikan dan latihan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 KEANGGOTAAN PIMPINAN SERIKAT PEKERJA - SERIKAT PEKERJA NASIONAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Berdasarkan Keputusan Undang-undang No. 21 Tahun 2000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tentang Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Setiap Pekerja yang bekerja di Kawasan Industri Nikomas Gemilang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Warga Negara Indonesia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja status masa percobaan tanpa mengurangi wewenang pengusaha dalam\nmelakukan penilaian terhadap status masa percobaan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak berhak menjadi anggota Pimpinan Serikat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja - Serikat Pekeria Nasional (PSP-SPN) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja rekanan pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja anak perusahaan yang tidak tunduk atau melaksanakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama ini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tenaga kerja asing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PIMPINAN SERIKAT\nPEKERJA - SERIKAT PEKERJA NASIONAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang merugikan pekerja disebabkan\noleh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi Pimpinan\nSerikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) di perusahaan baik sebagai\npengurus maupun sebagai anggota Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja\nNasional (PSP-SPN) di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pengurus yang melaksanakan\ntugas organisasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha berkewajiban membantu dan memberi kesempatan seluas-luasnya\nkepada pengurus Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(PSP-SPN) untuk menjalankan tugas organisasi sehari-hari sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Sebagai penyalur aspirasi para anggota dalam masalah-masalah yang\nmenyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja maupun sebagai\nwarga negara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Memberi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>perlindungan serta mendapatkan hak-hak dan kepentingan anggota dalam\nmeningkatkan kesejahteraan pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Meningkatkan keterampilan dan kemampuan para anggota bagi kelangsungan\nperusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab untuk terpeliharanya\nketenangan kerja dan ketenangan berusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 DISPENSASI WAKTU UNTUK KEPENTINGAN DAN URUSAN PIMPINAN SERIKAT\nPEKERJA - SERIKAT PEKERJA NASIONAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja yang\nditunjuk Serikat Pekerja untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nperusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Dispensasi\ntersebut diberikan kepada Pimpinan\u002FWakil Serikat Pekerja yang ditunjuk untuk\nmenghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa\nmengalami pengurangan upah atau tunjangan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada wakil Serikat Pekerja\nberdasarkan surat tugas organisasi untuk menghadiri rapat\u002Fpertemuan dengan\npimpinan perusahaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pimpinan Serikat\nPekerja yang lebih tinggi yang berhubungan dengan kepentingan Serikat Pekerja\ndan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota Serikat\nPekerja atau Pengurus Serikat Pekerja yang diangkat menjadi pengurus Serikat\nPekerja di tingkat yang lebih tinggi seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan\nPimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menghadiri rapat,\nmusyawarah, seminar, konferensi, pendidikan dan kursus lainnya, baik didalam\nnegeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah penuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus Serikat Pekerja\nyang menjadi Ketua, Sekretaris, Urusan Hubungan Industrial, Urusan Advokasi Dan\nPembelaan dan pengurus lainnya untuk melaksanakan tugas organisasi sehari-hari\ndalam jam kerja sesuai jadwal yang telah diketahui oleh Pengusaha, dengan\nmendapatkan upah penuh. Dan pekerja yang menjadi Pengurus Serikat Pekerja harus\nmengutamakan peningkatan produktivitas kerja, disiplin dan bertanggung jawab\nmelaksanakan tugas di masing-masing pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengurus dan\u002Fatau anggota Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekeria\nNasional (PSP-SPN) yang mendapatkan tugas dari Pimpinan Serikat Pekeria\nNasional memberitahukan dan meminta izin kepada atasan yang bersangkutan dan\nHR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) secara\nrutin membuat daftar Pengurus yang melaksanakan piket.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengurus Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP. SPN)\nwajib memakai atribut (PSP-SPN) pada saat melaksanakan piket, monitoring ke\npabrik dan\u002Fatau tugas-tugas organisasi lainnya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 FASILITAS KANTOR PIMPINAN SERIKAT PEKERJA - SERIKAT PEKERJA\nNASIONAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha berkewajiban memberikan fasilitas dan sarana lainnya yang memadai\nkepada organisasi Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ruangan yang layak untuk kantor Sekretariat Pimpinan Serikat Pekerja -\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) sebagai tempat kegiatan sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha akan memberikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretariat Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN),\nantara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Meja & kursi kantor untuk ketua, sekretaris dan bendahara;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Kursi untuk pengurus dan tamu organisasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Lemari filling kabinet dan lemari biasa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Papan tulis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Lampu penerangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.Air Conditioner\u002F AC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Air Phone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 PAPAN PENGUMUMAN PIMPINAN SERIKAT PEKERJA - SERIKAT PEKERJA\nNASIONAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan berkewajiban menyediakan papan pengumuman guna penempatan\npengumuman\u002Fpemberitahuan tentang kegiatan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN) tetapi harus seizin pimpinan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha member izin kepada pengurus Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN) untuk memasang kotak saran\u002Fpengaduan di lokasi\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA\u002FSERIKAT BURUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha melakukan pemotongan iuran anggota Serikat Pekeria Serikat\nBuruh setiap bulannya setelah adanya permohonan dari Serikat Pekerja\u002FSerikat\nBuruh dengan melampirkan surat kuasa pemotongan iuran dari pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besaran pemotongan iuran anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh diatur\nsesuai AD\u002FART Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh yang dipotong dari penerima upah\nsetiap bulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang ingin berhenti menjadi anggota Serikat Pekerja dan tidak\ningin dilakukan pemotongan upah, maka wajib mengikuti aturan sesuai AD\u002FART\nSerikat Pekerja\u002FSerikat Buruh tersebut dan Pengusaha hanya dapat menghentikan\npemotongan iuran anggota Serikat Pekerja\u002F Serikat Buruh berdasarkan permohonan\nsecara tertulis dari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dengan melampirkan surat kuasa pencabutan\njuran dari pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha melakukan transfer iuran anggota Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh\nke rekening organisasi Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh Kawasan Industri Nikomas\nGemilang Paling lambat tanggal 20 dalam setiap bulannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Laporan keuangan Serikat Pekerja\u002FSerikat Buruh dilakukan setiap bulan dan\ndimuat pada Tabloid Gemas Kawasan Industri Nikomas Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 PENERIMAAN CALON PEKERJA BARU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan informasi secara terbuka melalui Papan\nPengumuman, apabila akan melakukan penerimaan pekerja baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Persyaratan calon pekerja baru wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan dilampiri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah\ndilegalisir dan atau menunjukkan Ijazah asli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir dan\nmasih berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>с. Surat keterangan sehat terbaru dari dokter (Asli);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Fotokopi Surat keterangan pencari kerja dari Disnakertrans yang sudah\ndilegalisir;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pas photo terbaru ukuran: 2 x 3, 3 x 4, dan 4 x 6 = masing-masing 2\nLembar;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Fotokopi keterangan lain bila dianggap perlu;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan\u002Fatau surat keterangan dari\nDisdukcapil yang masih berlaku dan Kartu Keluarga masing-masing 5 lembar;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Selain itu, calon pekerja baru wajib memenuhi syarat-syarat di bawah\nini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Berkas lamaran dimasukan ke dalam stop map;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Penerimaan pekerja baru tidak dipungut biaya apapun oleh perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Menandatangani formulir perjanjian kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bagi pekerja baru yang akan ditempatkan yang memerlukan keahlian tertentu\nakan diseleksi dan penilaian ditentukan oleh bagian yang membutuhkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Lulus tes dan lulus interview\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Yang mempunyai masalah salah satu dibawah ini, tidak dapat diterima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Umur belum mencapai 18 tahun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Menjadi buronan aparat keamanan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Sedang dalam masa menjalani hukuman;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Menderita penyakit menular;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Pada waktu mengisi surat perjanjian kerja atau wawancara memberikan\nketerangan palsu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang sudah diterima bekerja ternyata diketahui telah melanggar\nketentuan salah satu peraturan di ayat 4 (empat) tersebut di atas dapat di\nPHK.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha dalam proses penerimaan calon pekerja baru tidak akan meminta\natau menerima segala bentuk imbalan maupun uang. Apabila\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Terbukti melakukan tindakan yang tersebut sebelumnya, dapat melapor ke\nHR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dalam proses penerimaan calon pekerja baru tidak diskriminatif,\ntransparan, objektif serta menghindari praktek-praktek yang berbau nepotisme\ndengan memperhatikan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>1. Setiap pekerja baru wajib menjalankan masa percobaan sebanyak I (satu)\nkali paling lama 3 (tiga) bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Lama masa percobaan terhitung sejak pekerja diterima dan menandatangani\nsurat perjanjian kerja sebagai pekerja baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila pekerja baru telah menjalankan masa percobaan selama 3 (tiga)\nbulan dapat dinyatakan lulus masa percobaan dan diangkat menjadi pekerja\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja baru yang dinyatakan tidak lulus masa percobaan akan diberikan\npenjelasan dengan Surat Keterangan Tidak Lulus dengan melampirkan bukti\npenilaian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\ndiikutsertakan memberikan sosialisasi pembinaan bagi pekerja untuk menjelaskan\ntentang Hubungan Industrial dan pemahaman tentang organisasi Pimpinan Serikat\nPekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEKERJA\u002FKARYAWAN TETAP\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha wajib memberikan surat keputusan pengangkatan pekerja\u002Fkaryawan\ntetap kepada setiap pekerja yang dinyatakan lulus masa percobaan menjadi\npekerja tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib menerbitkan surat keputusan pengangkatan jabatan kepada\nsetiap pekerja yang mempunyai jabatan tersebut seperti berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Jabatan kepada setiap pekerja yang\nmemangku jabatan sesuai ayat 1 di atas setelah memangku jabatan tersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila ada penurunan jabatan, maka tunjangan jabatan disesuaikan dengan\njabatan yang baru dengan komponen upah yang lain tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 KESEMPATAN BERKARIR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan Kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia, yang\nmempunyai kemampuan dan prestasi sehingga dapat menduduki jabatan tertinggi di\nperusahaan tanpa melihat suku, agama, warna kulit dan golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobclassifaction1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tingkat jabatan\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">Managerial Career\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\">Professional Career\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>General\n\n        \u003Cp>Management\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Production\n\n        \u003Cp>Management\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supporting\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Engineering\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Director\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Director\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy\n\n        \u003Cp>Director\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy\n\n        \u003Cp>Director\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Executive\n\n        \u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Executive\n\n        \u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\n\n        \u003Cp>Executive\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Project\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Executive\n\n        \u003Cp>Technical\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>9\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Project\n\n        \u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Technical\n\n        \u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy\n\n        \u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy\n\n        \u003Cp>Manager\u002FPlant\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy Project Manager\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy Technical Manager\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Assistant\n\n        \u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy Plant\n\n        \u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Assistant\n\n        \u003Cp>Project\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Assistant\n\n        \u003Cp>Technical\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Project Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Technical Chief\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Section Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Section Chief\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sr. Principal\n\n        \u003Cp>Administrator\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sr. Principal\n\n        \u003Cp>Engineer\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy\n\n        \u003Cp>Section Chief\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Deputy\n\n        \u003Cp>Section Chief\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Principal\n\n        \u003Cp>Administrator\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Principal\n\n        \u003Cp>Engineer\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Supervisor\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sr.\n\n        \u003Cp>Administrator\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sr. Engineer\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Team Leader\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Team Leader\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Administrator\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Engineer\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi\nselain kenaikan upah minimum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kenaikan upah kepada pekerja yang berprestasi diberikan pada bulan Maret\natau bulan September jika memenuhi persyaratan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 PROSEDUR MUTASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat memindahkan\u002Fmemutasikan pekerja dari satu bagian ke\nbagian lainnya atas dasar kepentingan dan keperluan produksi dengan tidak\nmengurangi atau menurunkan upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Mutasi pekerja dilakukan atas dasar:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Untuk kelancaran dan kepentingan produksi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perubahan jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Perubahan tempat kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Perubahan tugas pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Promosi Jabatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Alasan kesehatan dengan keterangan\u002Frekomendasi medis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha harus mendapatkan persetujuan dari pekerja yang bersangkutan\ndan disetujui oleh bagian\u002Fdepartemen lama dan bagian\u002Fdepartemen baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>4. Pengusaha dilarang memutasikan pekerja apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Adanya unsur SARA atau diskriminasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bertujuan asusila atau pelecehan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Adanya unsur suka atau tidak suka secara pribadi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5. Tata cara mutasi, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengusaha memanggil pekerja dan menjelaskan alasannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pengusaha merundingkan maksud dan tujuan adanya mutasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pengusaha memberikan formulir mutasi kepada pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 TENAGA KERJA ASING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mengacu pada Peratura Pemerintah\ntentang Tenaga Kerja Asing, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat mempekerjakan Tenaga Kerja asing, dengan terlebih dahulu\nmengutamakan Tenaga Kerja Indonesia pada semua jenis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jabatan yang tersedia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga Kerja\nasing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perjanjian Kerja dengan Tenaga Kerja Asing menggunakan Perjanjian Kerja\nWaktu Tertentu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Jabatan Tenaga Kerja Asing merujuk pada ketentuan Perundang-Undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha wajib memberikan penjelasan, penyuluhan dan penataran bagi\ntenaga kerja asing yang akan ditempatkan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Tenaga kerja asing wajib mempelajari, memahami dan mengikuti, sosial\nbudaya dan sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia, agar antara\ntenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia dapat bekerja sama dengan baik,\nharmonis dan komunikatif.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Tenaga kerja asing wajib patuh dan tunduk kepada PKB dan aturan\nperundang-undangan yang berlaku di Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Tenaga Kerja asing wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya\nsehingga terjalin hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Tenaga kerja asing wajib berbahasa Indonesia dengan baik dalam lingkungan\nkerjanya serta menjaga etika dan sopan santun dalam hubungan kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV WAKTU KERJA, CEKROL DAN PERGANTIAN SHIFT\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 WAKTU KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>1. Waktu kerja 1 hari selama ? jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non-shift maupun shift.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Jadwal waktu kerja dan pengaturannya ditentukan oleh pengusaha dengan\npersetujuan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Melaksanakan kerja melebihi dari ketentuan tersebut, diperhitungkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dasar penetapan waktu\u002Fjam kerja pekerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pusat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin - Jumat :07.30 - 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat :11.45 - 13.15 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu :07.30 - 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. 7 jam kerja dalam sehari dan 6 hari kerja dalam seminggu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin - Kamis : 07.00 - 15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 11.30 - 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jumat : 07.00- 15.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu : 07.00 - 12.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. 8 jam kerja dalam sehari dan 5 hari kerja dalam seminggu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin - Kamis:07.00 - 16.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat:11.30 - 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum'at:07.00 - 16.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat:11.30 - 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Jam Kerja Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Shift I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin - Kamis: 06.30 - 14.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 11.30 - 12.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum'at: 06.30 - 15.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 11.30 - 13.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 06.30 - 11.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Shift II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin - Kamis: 14.30 - 22.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 18.00 - 19.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum'at: 15.00 - 22.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 18.00 - 18.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 11.30 - 16.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Shift III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senin - Kamis : 22.30 - 06.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 03.00 - 04.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jum'at: 22.30 - 06.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istirahat: 03.00 - 04.00 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sabtu: 16.30 - 21.30 WIB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang mengikuti rapat dengan pimpinan bagian masing-masing diluar\njam kerja pokok, Pengusaha wajib memperhitungkan dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja Satuan Pengamanan (SATPAM), dan bagian lain yang selama jam\nistirahat tidak diperkenankan meninggalkan tempat kerja, jam istirahat\ndiperhitungkan kerja lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 jam × TUL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Bagi pekerja yang melaksanakan tugas luar atas perintah pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.yang melebihi jam kerja pokok diperhitungkan dengan kerja lembur. Waktu\nkerja lembur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>a. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam\nI (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan waktu\nlembur tersebut diatas, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu\nistirahat mingguan atau hari libur resmi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b. Jika terdapat rencana waktu kerja lembur melebihi 3 (tiga) jam sehari dan\n14 (empat belas) jam seminggu, maka pengusaha meminta persetujuan kepada\nserikat pekerja terlebih dahulu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 ISTIRAHAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>1. Istirahat mingguan diberikan 2 hari yaitu hari sabtu dan minggu bagi yang\n5 hari kerja, dan 1 hari yaitu hari minggu bagi yang memberlakukan 6 hari kerja\ndalam seminggu berturut-turut, bagi pekerja yang shift maupun non-shift wajib\nmendapatkan istirahat minimal 24 jam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pelaksanaan pergantian shift dimulai dari shift 1 ke shift 3 kemudian ke\nshift 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Istirahat kerja minimal 1 jam (60 Menit), apabila terjadi keterlambatan\nwaktu istirahat disebabkan meeting produksi\u002Fpembinaan maka wajib\ndikompensasikan pada waktu mask dan apabila keterlambatan mencapai 15 menit\nwajib diperhitungkan dengan jam kerja lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja diharuskan istirahat dan meninggalkan tempat kerja bila sudah\nwaktunya istirahat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 CEKROLL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang masuk kerja atau pulang kerja wajib mencatatkan diri\ncheckroll\u002Fabsensi pada alat pencatat waktu (time recorder\u002Fmesin cardnetic\u002Fproxy\nminity).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak mencatatkan diri\u002Fcheckroll pada waktu masuk atau\npulang kerja karena lupa atau kartu pengenal pekerja\u002Fkaryawan rusak, wajib\nmengisi formulir tidak checkroll dan setelah diketahui atasan langsung dianggap\nmasuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Terlambat check roll disebabkan karena \"force majeure\" dianggap masuk\nkerja setelah melaporkan kepada atasan langsung, selanjutnya atasan langsung\nmelaporkan kepada staf administrasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tiga menit baru tiba setelah jam kerja dimulai dianggap terlambat, tiga\nmenit pulang lebih awal sebelum jam kerja berakhir dianggap pulang cepat.\nBerkaitan dengan terlambat, pulang cepat atau kehadiran tidak normal lainnya\nlebih dari tiga menit harus melaporkan kepada atasan untuk memberikan alasan\nketidakhadiran dan mengisi formulir ketidakhadiran (berdasarkan judul formulir)\nyang disetujui oleh atasan tidak lebih dari 2 hari dari tanggal ketidakhadiran\nuntuk pembatalan catatan absensi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Lupa checkroll, datang terlambat, pulang cepat dijelaskan kepada atasan\nlangsung untuk diteruskan kepada HR serta dimasukan dalam daftar masuk lambat\natau pulang cepat, 3 kali lupa checkroll dalam satu bulan insentif kehadiran\ndipotong 50%, 4 kali dipotong 100%. Dalam keadaan tertentu misalkan dinas luar\natau mesin checkroll rusak tidak dianggap lupa checkroll setelah disetujui oleh\natasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 PERGANTIAN KERJA SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Dalam melaksanakan pergantian kerja shift, pekerja yang akan meninggalkan\npekerjaannya harus mengadakan serah terima kepada pekerja shift\nberikutnya\u002Fpenggantinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pergantian kerja shift dilakukan setelah pekerja shift berikutnya berada\ndi lokasi. Serah terima pergantian kerja shift, harus dapat\ndipertanggungjawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Waktu pergantian shift dilakukan satu minggu sekali, kecuali Satpam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BAB V PENCEGAHAN KEKERASAN DAN PELECEHAN DI TEMPAT KERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dan serikat pekerja bersama-sama berkomitmen menolak dan tidak\nmemberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan di tempat\nkerja dan melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan terkait meningkatkan\nkesadaran akan resiko dan bahaya serta penanggulangan kekerasan dan pelecehan\nbagi seluruh pekerja secara berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 KEKERASAN DAN PELECEHAN DI TEMPAT KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja yaitu\ndalam bentuk:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Kekerasan fisik: termasuk mencubit, mencakar, meludahi, menggigit,\nmenjewer, menjambak, memukul, menendang, menampar, mendorong, melempar,\nmencekik dan tindakan-tindakan berupa kekerasan fisik lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Kekerasan dan pelecehan lisan: ancaman, hinaan, teriakan, perkataan\nkasar, ucapan atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi\natau bagian tubuh atau penampilan seseorang, hukuman, dan atau\ntindakan-tindakan mempermalukan lainnya yang merendahkan martabat manusia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Kekerasan dan pelecehan psikis: Perundungan (baik langsung maupun melalui\nelektronik), memanipulasi reputasi seseorang, mendiamkan, mengucilkan, menahan\ninformasi yang seharusnya diterima dengan tujuan tidak baik, mengolok-olok,\nmenghina, memberikan target pekerjaan yang tidak mungkin dicapai, dan tindakan\nlainnya yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya\nkemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan\u002Fatau tekanan mental pada\nseseorang yang dilakukan oleh sesama rekan kerja, atasan kepada bawahan atau\nsebaliknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Kekerasan dan pelecehan seksual: siulan, mencium, mendekatkan posisi\ntubuh, menepuk\u002Fmelirik\u002Fmerangkul\u002Fisyarat\u002Fbahasa tubuh lainnya yang mengandung\nunsur seksual, mengirimkan atau menyebarkan tulisan\u002Fgambar\u002Fvideo pornografi,\nlelucon dan komentar bernada seksual, permintaan dan ajakan kencan yang tidak\ndiharapkan dan dilakukan terus menerus, memperlihatkan alat kelamin, menyentuh\nalat vital, pemerkosaan, dan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi\nseksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh orang lain.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan serikat pekerja bersama sama membentuk tim monitoring\npenanggulangan kekerasan dan pelecehan yang terdiri dari perwakilan pengusaha\ndan serikat pekerja dengan komposisi yang seimbang antara laki-laki dan\nperempuan serta telah dilatih untuk menangani kasus kasus kekerasan dan\npelecehan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pekeria yang mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja berhak\nmelaporkan kejadian tersebut dan mendapatkan pendampingan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekeria yang mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja maupun di\nluar tempat kerja berhak mendapatkan dispensasi waktu untuk menyelesaikan\nmasalahnya hingga pemulihan trauma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam usaha menciptakan keteraturan, ketertiban, ketentraman, kenyamanan dan\nketenangan kerja dilingkungan perusahaan, maka diatur ketentuan-ketentuan yang\nharus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terkait dengan\nproses produksi, maka diatur kewajiban dasar pekerja dan kewajiban dasar\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 KEWAJIBAN DASAR PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh pengusaha, sepanjang\ntidak bertentangan dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wajib sudah berada di tempat kerja sesuai standar jam kerja atau\nsetelah bel berbunyi tanda jam kerja dimulai dan\u002Fatau meninggalkan tempat kerja\nsesuai standar jam kerja atau setelah bel berbunyi tanda waktu istirahat kerja\natau pulang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja wajib mentaati ketentuan yang berlaku di perusahaan dengan baik\nselama melakukan pekerjaannya masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan dan\npengembangan usaha-usaha perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja wajib bekerja secara efektif dan efisien sehingga perusahaan\ndapat berkembang maju.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib menjaga dokumen penting, barang inventaris, surat-surat\nberharga milik perusahaan dengan penuh tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pekerja wajib memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK) yang masih berlaku,\nselama berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pekerja wajib mencatatkan waktu masuk kerja dan waktu pulang atau selesai\nmelakukan kerja pokok atau waktu kerja lembur dengan cara cekroll.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pekerja wajib menjunjung tinggi nama baik pengusaha, keluarganya, nama\nbaik sesama pekerja dan menjaga persatuan dan kesatuan di perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekeria wajib mentaati dan melaksanakan semua aturan kesehatan dan\nkeselamatan kerja (K3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pekerja wajib menjaga kebersihan, kerapihan, kesehatan dan keasrian\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pekerja wajib melaporkan kepada atasan, satuan pengaman, apabila\nmelihat, mendengar dan mengetahui ada pihak-pihak lain tertentu yang akan\nberbuat merugikan pengusaha baik secara materil maupun immaterial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Pekerja bersedia diperiksa barang-barang bawaannya oleh petugas keamanan\n(SATPAM), apabila membawa barang-barang baik kedalam lokasi maupun keluar\nlokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Pekerja wajib melaporkan, dan\u002Fatau memberikan keterangan kepada petugas\nSATPAM yang ditunjuk oleh Pengusaha, apabila di lingkungan kerja dan lingkungan\nperusahaan terjadi dugaan tindak pidana yang merugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Pekerja yang mengalami kerugian tindak pidana wajib melaporkan, dan\u002Fatau\nmemberikan keterangan kepada petugas SATPAM yang diberi tugas oleh Pengusaha,\napabila kejadian tersebut terjadi di lingkungan kerja dan lingkungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Pekerja wajib ikut membela, mempertahankan perusahaan, apabila adanya\nrongrongan, gangguan, pencurian dan pengrusakan serta bencana alam yang\nmerugikan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Pekerja wajib memberitahukan kepada atasannya atau pengusaha apabila\ndatang masuk kerja terlambat atau pulang cepat, dengan memberitahukan alasannya\nsecara benar dan tanggung jawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Pekerja yang berhenti bekerja dan\u002Fatau dimutasikan ke bagian lain wajib\nmembuat laporan dan serah terima pekerjaan serta barang - barang milik\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Pekerja yang tidak bisa masuk kerja karena keperluan pribadi\u002Fijin\nbiasa\u002Fijin resmi wajib memberitahukan kepada atasannya atau kepada\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Pekerja yang akan melaksanakan tugas luar karena tugas dari pengusaha\natau karena melaksanakan tugas organisasi Serikat Pekerja wajib memberitahukan,\nbaik keberangkatan maupun sekembalinya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Pekerja yang tidak masuk kerja karena mengambil cuti haid harus\nmemberitahukan kepada atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Pekerja dimutasi karena kenaikan pangkat, penurunan pangkat atau\ndipindah tugaskan harus menyelesaikan prosedur serah terima tugas dalam waktu\nyang ditentukan setelah menerima surat perintah dart pihak yang mengadakan\nmutasi untuk menempati jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22. Sebelum hubungan kerja putus, pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya\nharus diselesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23. Pekerja yang mengurus keuangan, surat-surat berharga, bukti pembukuan,\ndata hasil produksi, sarana kekayaan, peralatan, stempel! korespondensi, gambar\ndesign, data teknik, arsip dokumen, data management penting dan lain-lain harus\nmenyelesaikan menurut prosedur serah terima tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24. Pekerja yang pindah alamat wajib melaporkan kepada Pengusaha\nselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terhitung sejak mula pindah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25. SATPAM sebagai pekerja karena tugas dan tanggung jawabnya menjaga\nkeamanan, ketertiban dan memeriksa semua pekerja yang berada di wilayah\nperusahaan yang diduga melakukan pelanggaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. Pekerja berkewajiban:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Menjaga lingkungan melalui penghematan penggunaan listrik, air dan bahan\nbakar lainnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Mendukung pengusaha dalam hal kebijakan lingkungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27. Pekerja wajib melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama yang telah\ndisahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 KEWAJIBAN DASAR PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>yang telah disahkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib melaksanakan perundang-undangan ketenagakerjaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib merundingkan dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekeria Nasional (PSP-SPN) apabila akan memberlakukan peraturan baru yang tidak\ndiatur dalam Undang-undang maupun PKB.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk\nalih manajemen.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha wajib mengikutsertakan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN) untuk mendampingi anggotanya dalam proses penanganan\nmasalah, atas permintaan pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha an it memberi tugas kepada anggota SATPAM yang diben wewenang\nuntuk menerima laporan, meminta keterangan dan tentang dugaan memanggil pekerja\nsetiap orang pelanggaran\u002Fkesalahan yang terjadi di lingkungan kerja dan\nlingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha wajib memberikan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kerja yang di cap asli kepada pekerja yang diputus hubungan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pengusaha berkewajiban dan berkomitmen:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Melindungi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran polusi lingkungan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Menghemat penggunaan listrik\u002Fair\u002Fbahan bakar, menggunakan bahan baku\nseefisien mungkin;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Mengurangi jumlah limbah, menggalakkan program daur ulang, dan mengurangi\ndampak emisi terhadap lingkungan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang bersih, sehat, indah dan\nnyaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Menjamin lingkungan kerja yang bebas dan aman dari tindakan pelecehan dan\nkekerasan (fisik, psikis, seksual, dan verbal).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Menjamin pemenuhan hak maternitas bagi pekerja perempuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri yang standar sesuai\ndengan kesehatan, keselamatan kerja dan produktivitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Pengusaha setelah memberikan SP III dan SP Terakhir kepada pekerja\nsebagai sanksi, wajib memberikan tembusan kepada Pimpinan Serikat Pekerja -\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) untuk memberikan pembinaan kepada pekerja\nyang bersangkutan. Dan Pimpinan Serikat Pekeria - Serikat Pekeria Nasional\n(PSP-SPN) wajib memberikan tembusan kembali kepada Pengusaha bahwa\npekerja\u002Fkaryawan yang bersangkutan telah diberikan pembinaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pengusaha yang memberikan sanksi Surat Peringatan (SP) kepada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia serta\nmemberikan tembusan kepada Pimpinan Serikat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Pengusaha mengunjungi pekerja\u002Fkaryawan yang sakit berkepanjangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Pengusaha melarang pekerja yang sedang hamil bekerja pada malam hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Pengusaha wajib memperbaharui data terbaru sejak mulai pekerja\nmelaporkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 JENIS PELANGGARAN, PEMBINAAN DAN SANKSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Jenis pelanggaran, pembinaan dan sanksi yang dilakukan oleh pekerja\ndimaksudkan sebagai tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah\nlaku pekerja. Masa berlaku dari masing-masing jenis pelanggaran, pembinaan dan\nsanksi adalah selama-lamanya 6 (enam) bulan dan apabila masa berlakunya habis\nsanksi dimulai dari awal kembali. Bagi TKA yang melakukan pelanggaran selain\nyang tercantum di bawah ini, dapat merujuk kepada Perjanjian Kerja TKA serta\ntidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Perundang-undangan yang\nberlaku. Pelanggaran, Pembinaan dan Sanksi diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Peringatan Lisan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja diberikan pembinaan dan sanksi peringatan lisan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Tidak mematuhi peraturan di perusahaan dalam bentuk anjuran atau larangan\ndan tidak merugikan siapapun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tidak memakai Kartu Pengenal Karyawan (KPK), selama di lingkungan\nperusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja berpakaian dan berpenampilan tidak rapi dan tidak sopan sehingga\nmengganggu pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Bekerja secara malas-malasan dan santai atau menunda-nunda pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Pekerja melalaikan tugas dan kewajiban lainnya yang bersifat ringan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Tidak membersihkan tempat kerja sehingga berantakan dan kotor;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Membawa tas\u002Fbungkusan besar kedalam lingkungan kerja\u002Flokasi pabrik yang\ntidak ada hubungannya dengan pekerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Membuat kegaduhan (seperti memindahkan perabotan, membuat keributan) yang\nmengganggu waktu istirahat orang lain, merusak perlengkapan yang dipakai\nbersama di area mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-1 (SP. I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP I (satu) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja yang diberikan peringatan lisan kurang dari 6 (enam) bulan dan\nmengulangi kembali perbuatan tersebut;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang ngobrol atau mengajak berbicara pekerja lain yang tidak ada\nhubungannya dengan pekerjaan, bermain telepon seluler, mengganggu ketenangan\nkerja\u002Fmembuat gaduh dan atau menelantarkan pekerjaan pada saat jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Corat-coret di sembarang tempat, meludah didepan orang banyak atau\npimpinan, membuang sampah disembarang tempat atau tidak di kotak sampah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Mengerjakan tugas tidak sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan\n(SOP) yang mengakibatkan kesalahan dalam pekerjaannya (proses kerja) sehingga\nhasil produksi rusak dan merugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Tidak masuk kerja tanpa alasan selama 2 (dua) hari berturut-turut\ndan\u002Fatau 3 (tiga) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan dan tidak\nmemberitahukan kepada atasan\u002Fpengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Menolak untuk diperiksa oleh SATPAM di dalam lingkungan kerja dan lingkungan\nperusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Makan\u002Fjajan sambil bekerja yang mengganggu pekerjaan (proses\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kerja);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Atasan tidak memberikan bimbingan kepada bawahannya sesuai dengan\nnorma-norma yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Terbukti mencari-cari alasan untuk meminta ijin meninggalkan kerja, pada\nwaktu kerja belum selesai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Boros dalam menggunakan bahan baku, sehingga merugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Pekerja menggunakan sarana komunikasi milik perusahaan atau inventaris\nperusahaan untuk kepentingan pribadi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Anggota SATPAM memakai seragam dan perlengkapan tidak sesuai dengan jam\nkerja\u002Fshiftnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Menolak pembinaan atasan atau tidak mematuhi perintah atasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Memelihara atau member makan segala jenis binatang yang dapat\nmempengaruhi ketenangan, keamanan, atau kesehatan lingkungan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Tidak memenuhi tanggung jawab sebagai atasan atau pengawas dan membiarkan\nbawahan (bawahan langsung maupun tidak langsung) melanggar aturan terkait\nkeamanan produk atau rahasia perusahaan\u002Fpabrik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. 2 (dua) level atasan pekerja turut bertanggung jawab terhadap pelanggaran\nkeamanan produk karena tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. Tinggal di mess atau bertukar kamar mess tanpa izin dari Pihak pengelola\nmess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-2 (SP. 11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP. II (dua) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>а. Pekerja yang sudah diberikan sanksi SP. I yang masa berlakunya belum\nhabis, dan mengulangi pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP. I;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mangkir selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau 4 (empat) hari tidak\nberturut-turut dalam I (satu) bulan kalender, tanpa memberikan alasan yang\ndapat dipertanggungjawabkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tidak melaporkan adanya bahaya kepada atasan\u002Fpengusaha yang dapat\nmerugikan pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Petugas SATPAM tidak sungguh-sungguh dalam melakukan tugas pemeriksaan di\nPos jaga\u002Fpintu keluar pabrik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Petugas SATPAM tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, memberikan ijin\ntamu atau kendaraan tamu memasuki kawasan\u002Flokasi pabrik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Petugas SATPAM atau pekerja biasa Terbukti tidur pada jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Terbukti seorang atasan tanpa mengindahkan norma ketenagakerjaan yang\nberlaku, menolak permintaan bawahan untuk menggunakan hak-hak dan\nkepentingannya sesuai aturan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Berpindah pekerjaan\u002Ftugas tidak seijin kepada atasannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Terbukti Petugas SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga tanpa ijin atasan\natau tanpa memberitahukan teman sekerjanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Membuat keributan dan bertengkar mulut di tempat kerja dan tidak mau\nmenuruti setelah dinasehati oleh atasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Pekerja yang melanggar ketentuan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan\nLingkungan (K3L) yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Terbukti melanggar kebijakan keamanan produk perusahaan, dengan melakukan\ntindakan seperti: pemotretan, rekaman, mengaktifkan aplikasi internal dan\ntindakan lainnya yang menggunakan alat-alat yang berfungsi sebagai alat perekam\npada kamera, kamera telepon seluler, dan perangkat perekam lainnya di area yang\ndilarang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.Terbukti dengan sengaja merusak aset perusahaan, mesin, system (seperti:\npengawasan, pintu akses, perangkat keamanan, dan rekaman);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Terbukti secara sengaja memasuki area yang dilarang\u002Fmembiarkan orang lain\nmemasuki area perusahaan tanpa izin Satuan Pengamanan (SATPAM);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Terbukti adanya tindakan menghilangkan aset perusahaan (seperti: sampel,\nmold, produk jadi \u002F setengah jadi, material, kain dan lain-lain) atau kelalaian\nyang menyebabkan aset perusahaan tersebar keluar perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Tidak mematuhi peraturan pintu akses, Termasuk menolak memberikan\nbiometrik (seperti sidik jari, wajah), dan menolak Satuan Pengamanan (SATPAM)\nmemeriksa badan, barang-barang yang dibawa saat keluar masuk pintu akses\nperusahaan serta mengamankan barang yang dianggap mencurigakan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. Tidak ada persetujuan memakai set perusahaan seperti komputer, email,\ninternet, alat komunikasi, termasuk mengubah,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>menyesuaikan atau mengunduh perangkat lunak atau menolak kegiatan\npemeriksaan dan menolak mengembalikan aset perusahaan seperti semula;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r..Terbukti adanya tindakan atasan atau pengawas tidak memenuhi tanggung\njawabnya dengan membiarkan bawahan baik secara langsung atau tidak langsung\nmelanggar aturan perusahaan atau membocorkan keamanan produk tau rahasia\nperusahaan dengan kesalahan yang tingkat keseriusan yang lebih besar dari\nsebelumnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s. Melakukan perubahan atau mengubah hasil produksi, memusnahkan, membuat\ninformasi pengiriman palsu, atau mencoba menggunakan produk tanpa ada\npersetujuan dari perusahaan atau prosedur setiap pabrik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t. Pekerja yang tinggal di mess tidak mematuhi tata tertib mess;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u. Melanggar hal-hal yang dilarang dalam aturan penggunaan internet mess\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pembinaan dan Surat Peringatan ke-3 (SP. III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja yang melakukan salah satu pelanggaran dibawah ini, akan diberikan\npembinaan dan SP. III (tiga) antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP. I (satu), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP. II\n(dua);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP. II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP. II (dua)\natau SP. I (satu);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Terbukti menyuruh, membiarkan, mengizinkan kepada pekerja lain untuk\nmemakai peralatan mesin atau inventaris perusahaan tanpa seijin pimpinan untuk\nkepentingan pribadi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Tidak menjaga nama baik perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Terbukti merokok di lokasi pabrik\u002Flingkungan kerja yang ada stiker\nlarangan merokok;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Terbukti menerima perjamuan dan pemberian hadiah dari konsumen untuk\nmempengaruhi suatu keputusan yang merugikan perusahaan (makan biasa tidak\ntermasuk);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Terbukti berjualan di lokasi kerja\u002Fpabrik pada jam kerja atau bukan jam\nkerja tapa ijin dari pengusaha atau atasan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Terbukti dengan sengaja mencemarkan nama baik atasan dan bawahannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Mangkir 4 (empat) hari berturut-turut atau 5 (lima) hari tidak\nberturut-turut dalam satu bulan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Terbukti anggota SATPAM meninggalkan pos\u002Ftempat jaga sebelum waktunya\nsehingga perusahaan kehilangan barang mengalami kerugian;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mandi\u002Fmencuci\u002Fmancing\u002Fberenang di kolam penampungan air perusahaan tanpa\nseijin atasan,;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi yang dapat\nmengganggu pekerjaannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Terbukti Petugas SATPAM membiarkan orang lain (bukan\npetugas\u002Fpekerja\u002Fkaryawan) keluar masuk lingkungan pabrik tanpa seijin atasan\natau lengah dalam melaksanakan tugas di pos jaga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Atasan yang mempekerjakan ibu hamil yang sudah mendapatkan Surat\nKeterangan cuti hamil dan melahirkan atau tidak memberikan ijin bag pekerja\nwanita yang hamil untuk memeriksa kehamilannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Petugas SATPAM yang sedang jaga tidak mengetahui di daerah pengawasannya\nterjadi pencurian\u002Fada tindak kejahatan terhadap barang milik perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. Tidak mematikan listrik dan mesin produksi atau merapikan barang-barang\npekerjaan setelah selesai jam kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Terbukti seorang atasan menyuruh dan membiarkan bawahannya bekerja\nkembali setelah jam kerja pokok atau jam kerja lemburnya selesai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r. Terbukti setelah cekrol jam kerja pulang melanjutkan pekerjaannya kembali\ndengan segala bentuk alasan apapun;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s. Terbukti seorang atasan mempekerjakan pekerja hamil dengan usia kandungan\nlebih dari 30 minggu dan Karyawan tersebut telah memasuki periode cuti hamil\ndan melahirkan berdasarkan surat keterangan dokter;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t. Terbukti dengan sengaja tidak melaporkan kehamilannya dan\u002Fatau pekerja\nhamil yang sudah mendapatkan surat keterangan cuti hamil dan melahirkan, tetapi\ntidak melaporkan ke HR\u002FSD\u002FHSE\u002FERC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u. Terbukti seorang atasan setelah mendapatkan laporan tidak menempatkan\npekerja hamil pada bagian yang sesuai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v. Mengajak masuk orang yang bukan pekerja\u002Fkaryawan ke lokasi pabrik tanpa\nseijin petugas;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w. Mencheckrolkan atau dicheckrolkan pekerja lainnya yang berada di\nlingkungan kerja dan lingkungan perusahaan, pada waktu masuk kerja dan\u002Fatau\nselesai kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x. Terbukti tanpa jjin dari atasan bekerja di tempat lain, mengakibatkan\ntugas-tugas yang diberikan pengusaha terganggu, sehingga merugikan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y. Kelalaian membocorkan rahasia perusahaan Z.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z. Membocorkan rahasia perusahaan sebelumnya atau melanggar perjanjian\nkontrak dengan perusahaan sebelumnya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aa. Tidak ada persetujuan dari atasan untuk melakukan perubahan \u002F\nmemindahkan \u002F menyesuaikan \u002F merusak aset perusahaan, mesin, sistem (seperti:\npengawasan, pintu akses, perangkat keamanan anti pencuri, dan rekaman).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bb. Di area terkontrol pabrik membawa alat perekam bukan milik perusahaan\natau menggunakan alat perekam yang bukan milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cc. Melanggar aturan pemakaian dan penyimpanan kamera rekaman, penyimpanan\ndata seperti flashdisk, hardisk eksternal milik perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dd. Tidak ada persetujuan dari atasan untuk memasuki area perusahaan atau\nmembawa orang lain memasuki area terkontrol pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ee. Menghilangkan aset perusahaan (seperti: sampel, mold, produk jadi \u002F\nsetengah jadi, material, kain dan lain- lain) ataupun kelalaian dimana aset\nperusahaan tersebar keluar perusahaan \u002F tersebar ke publik serta menimbulkan\ndampak yang cukup serius.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ff. Tidak ada persetujuan dari atasan untuk memakai set perusahaan seperti\nkomputer, email, internet, alat komunikasi, termasuk mengubah, menyesuaikan\natau mengunduh perangkat lunak atau menolak kegiatan pemeriksaan dan menolak\nmengembalikan aset perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gg. Tanpa ada persetujuan perusahaan atau prosedur setiap pabrik, termasuk\nnamun tidak terbatas pada mengubah hasil produksi, memusnahkan, membuat\ninformasi palsu mengenai produksi serta mencoba menggunakan produk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hh. Mengundang orang luar \u002F pihak luar yang bukan pekerja\u002Fkaryawan tinggal\ndi mess tapa izin dari pihak pengelola mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ii. Menggunakan dan menyimpan barang atau zat yang berbahaya di lingkungan\nmess, seperti: bahan mudah terbakar, bahan kimia berbahaya dan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ij. Melanggar tata tertib penggunaan listrik, air, api dan gas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dilingkungan mess.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kk. Terbukti melakukan kekerasan dan pelecehan lisan: ancaman, hinaan,\nteriakan, perkataan kasar, ucapan atau komentar yang tidak diinginkan tentang\nkehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, hukuman, dan\natau tindakan-tindakan mempermalukan lainnya yang merendahkan martabat\nmanusia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Terbukti melakukan Kekerasan dan pelecehan psikis: Perundungan (baik\nlangsung maupun melalui elektronik), memanipulasi reputasi seseorang,\nmendiamkan, mengucilkan, menahan informasi yang seharusnya diterima dengan\ntujuan tidak baik, mengolok-olok, menghina, memberikan target pekerjaan yang\ntidak mungkin dicapai, dan tindakan lainnya yang mengakibatkan ketakutan,\nhilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak\nberdaya dan\u002Fatau tekanan mental pada seseorang yang dilakukan oleh sesama rekan\nkerja, atasan kepada bawahan atau sebaliknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mm. Terbukti melakukan Kekerasan dan pelecehan seksual: siulan, mendekatkan\nposisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tubuh, menepuk\u002Fmelirik\u002Fmerangkul\u002Fisyarat\u002Fbahasa tubuh lainnya yang\nmengandung unsur seksual, mengirimkan atau menyebarkan tulisan\u002F gambar\u002Fvideo\npornografi, lelucon dan komentar bernada seksual, permintaan dan ajakan kencan\nyang tidak diharapkan dan dilakukan terus menerus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pembinaan dan Surat Peringatan Terakhir (SP TERAKHIR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelanggaran yang dilakukan pekerja, yang menyebabkan diberikan Surat\nPeringatan Terakhir atau SP Terakhir, apabila:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP I (satu), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III\n(tiga);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja sudah diberikan sanksi SP II (dua), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP II (dua)\natau SP III (tiga);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekeria sudah diberikan sanksi SP III (tiga), yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembali yang bobot sanksinya SP III (tiga)\natau SP II (dua) atau SP I (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. PHK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja sudah diberikan sanksi SP Terakhir, yang masa berlakunya belum\nhabis tetapi melakukan pelanggaran kembal; yang bobot sanksinya SP I atau SP II\natau SP III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja\u002Fkaryawan yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih\nberturut-turut tapa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti\nyang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan\ntertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan\ndiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. PHK TANPA PESANGON\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tanpa Pesangon dapat dilakukan ole\npengusaha apabila pekerja melakukan pelanggaran sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Penghuni mess baik TKA maupun TKI yang melakukan kegiatan atau perbuatan\nyang melanggar hukum seperti melakukan perbuatan asusila di lingkungan mess;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Penghuni mess baik TKA maupun TKI yang terlibat perkelahian atau hal yang\ndapat melukai orang lain di lingkungan mess;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Penghuni mess baik TKA maupun TKI yang mabuk sehingga mengganggu\nketertiban dan ketentraman penghuni mess yang lain, termasuk merusak fasilitas\ndan ketertiban umum di lingkungan mess;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Terbukti melakukan tindakan penipuan, pencurian, perjudian, dan\npenggelapan di lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Terbukti mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan\u002Fatau\nmengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan\nkerja dan lingkungan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Terbukti baik langsung atau tidak langsung dengan itikad tidak baik\nmeminta atau menerima sejumlah uang atau barang dari calon pekerja\u002Fkaryawan\npada proses penerimaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pekerja\u002Fkaryawan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Terbukti memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga\nmerugikan perusahaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Terbukti dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam\nkeadaan bahaya barang milik perusahaan, teman sekerja yang menimbulkan kerugian\nbagi perusahaan dan menimbulkan cacat total pekerja bahkan sampai menimbulkan\nteman sekerja meninggal dunia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Terbukti melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang\ndiancam pidana minimal 5 (lima) tahun atau lebih;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Terbukti melakukan pemotongan dan pengambilan gaji tapa kuasa dan\nkesepakatan tertulis dari kedua belah pihak;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Terbukti merokok di tempat-tempat yang berbahaya dan\u002Fatau mudah terbakar\nyang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi Perusahaan, seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1. Ruang Laboratorium\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2. Ruang Penyimpan Gas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3. Ruang Laminating\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4. Ruang Packing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.5. Gudang Material\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.6. Gudang Kimia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Terbukti mencari keuntungan pribadi dengan membungakan uang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Petugas satuan pengamanan (SATPAM) memergoki pekerja\u002Fkaryawan atau bukan\npekerja\u002Fkaryawan melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan di atas dengan\nsengaja tidak melakukan penangkapan serta menyerahkan kepada atasan untuk\ndiambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Terbukti melakukan kekerasan dan pelecehan seksual seperti: mencium,\nmemperkosa, menyentuh alat vital, memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain\natau perbuatan asusila lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Terbukti melakukan Kekerasan fisik seperti: berkelahi, menganiaya,\nmencubit, mencakar, meludahi, menggigit, menjewer, menjambak, memukul,\nmenendang, menampar, mendorong, melempar, mencekik dan tindakan-tindakan berupa\nkekerasan fisik lainnya yang menimbulkan rasa sakit, luka atau rasa terhina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. Pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 (satu) harus didukung\ndengan bukti sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja tertangkap tangan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan atau;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang\ndi perusahaan dan didukung oleh sekurang- kurangnya 2 (dua) orang saksi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BAB VII PEMBEBASAN KEWAJIBAN BEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 IZIN RESMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan ijin resmi kepada\npekerja sebagai tanda simpatik dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai\nketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan ijin resmi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>a. Pekerja sendiri menikah : 3 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b. Pekerja menikahkan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>c. Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>d. Pekerja menyunatkan\u002Fmembaptiskan anak: 2 hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>e. Keluarga pekerja (istri\u002Fsuami, anak, orang tua\u002Fmertua, adik, kakak)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>meninggal dunia: 2 hari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1 hari Pekerja yang\nakan meminta jjin resmi kepada pengusaha, wajib mengajukan permohonan\nselambat-lambatnya i (satu) minggu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. sebelumnya kecuali karena keluarga meninggal dunia dan\u002Fatau istri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pekerja melahirkan. pengusaha wajib memberikan ijin resmi kepada pekerja\nsesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya alasan - alasan yang menyebabkan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>keluhan bagi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja wajib melampirkan surat keterangan yang sah sebagai tanda bukti\nkejadian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. pengusaha wajib memberikan jin sesuai dengan berita kejadian dan prosedur\npermohonan ijin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja setelah\nbekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan mendapat upah\npenuh.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja wajib mengajukan permohonan cuti tahunan selambat-lambatnya 1\n(satu) minggu sebelumnya dikecualikan hal-hal yang bersifat\ninsidentil\u002Fmendadak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixeddays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>3. Pengusaha wajib memberikan cuti tahunan yang diambil bersamaan dengan\ncuti masal (Idul Fitri) sebanyak 8 (delapan) hari dan selebihnya adalah hak\nmutlak pekerja sepenuhnya. Penetapan cuti massal lebaran melalui perundingan\nantara Pengusaha dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang sampai batas waktu berakhirnya pengambilan hak cuti tahunan\ntidak mempergunakannya, pengusaha wajib mengkompensasikan dengan uang secara\notomatis pada bulan ke-25 dengan perhitungan proporsional.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas) bulan\nberturut - turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam cuti\nmasal (Idul Fitri) dan apabila sudah lahir masa cutinya maka akan dipotong\nsebanyak cut massal yang telah diambil, adapun selebihnya adalah hak mutlak\npekerja sepenuhnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pengusaha dapat mengijinkan pekerja untuk menggabungkan pengambilan cuti\ntahunan dengan ijin resmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. HR wajib menjawab pertanyaan dari pekerja saat mulai berlaku dan habisnya\nhak cuti tahunannya atas persetujuan pengusaha akan dikompensasikan dengan uang\nsesuai prosedur yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja belum mencapai 12 (dua belas)\nbulan berturut-turut, dan telah memperoleh cuti tahunan yang diambil dalam cuti\nmasal (Idul Fitri) dan pekerja tersebut di PHK atau mengundurkan diri sebelum\nmasa cutinya lahir, maka haknya akan dipotong secara proporsional sesuai jumlah\nhari cuti yang telah diambil dengan cara perhitungan kompensasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Pekeria mendapatkan tambahan cuti tahunan sebagai bentuk penghargaan\npekerja dengan masa kerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. 15 - 20 tahun diberikan 1 hari cuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. 20 - 25 tahun diberikan 2 hari cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. 25 tahun keatas diberikan 3 hari cuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 IZIN SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit, wajib menyerahkan\nsurat keterangan sakit dari dokter atau tim medis yang memeriksa kepada HR\npaling lambat 2 (dua) hari kerja dari tanggal masuk. Apabila melewati batas\nwaktu yang telah ditentukan, pekerja yang bersangkutan tidak memenuhi\nkewajibannya maka akan dianggap sakit tanpa surat dokter\u002Fsakit biasa atau\ndikompensasikan dengan hak cuti tahunan apabila masih mempunyai hak cuti\ntahunan setelah dipotong cuti massal (cuti Idul Fitri).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit dengan bukti surat\nketerangan dokter yang sah berhak atas upah pénuh.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Perusahaan dapat menolak surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh\nBalai Pengobatan atau Yayasan yang tidak mendapat ijin dan diakui oleh instansi\nterkait.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 IZIN MENINGGALKAN KERJA DENGAN MENDAPAT UPAH PENUH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena perintah pimpinan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan tugas Negara.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang tidak melakukan kerja karena menjalankan ibadah yang\ndiwajibkan\u002Fdiperintahkan agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekeria karena menjadi anggota\u002Fpengurus Pimpinan Serikat Pekeria -\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) tidak melakukan kerja, karena melaksanakan\ntugas atas perintah organisasi Pimpinan Serikat Pekeria - Serikat Pekerja\nNasional (PSP-SPN) - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja tidak melakukan kerja atas izin pengusaha dan memberikan\ninformasi kepada atasan dengan mendapat upah diantaranya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>а. Rumah atau jalan yang dilewati kebanjiran\u002Fbencana alam yang lain sesuai\npengumuman pemerintah paling lambat 2 (dua) hari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mengantar keluarga pekerja (istri\u002Fsuami, anak, orang tua\u002Fmertua, adik,\nkakak) karena sakit paling lama 2 (dua) hari dengan surat keterangan dokter\ndari penyelenggara Kesehatan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Terkena musibah pencurian atau perampokan dan dipanggil yang berwajib\nselaku saksi paling lama 1 (satu) hari dan\u002Fatau bilamana diperlukan oleh pihak\nberwenang;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pekerja yang melakukan ibadah umroh diberikan izin dengan mendapat upah\npenuh sebanyak 9 (sembilan) hari dan diberikan 1 (satu) kali selama bekerja di\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 IZIN MENINGGALKAN KERJA DENGAN TIDAK MENDAPAT UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja tidak melakukan pekerjaan untuk kepentingan pribadi dan wajib\nmengajukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja tidak melakukan kerja karena sakit dan tidak ada keterangan\ndokter\u002Ftim medis yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 IZIN BIASA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan pada jam kerja, wajib\nmengajukan permohonan ijin kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang akan meminta ijin biasa wajib memberitahukan secara tertulis\ndan untuk kasus mendesak\u002Finsidentil bisa lewat telpon sendiri kepada atasannya\ndan 2 (dua) hari dari tanggal masuk harus mengisi formulir izin tertulis,\napabila setelah jangka waktu yang ditentukan tidak memenuhi syarat yang\nditentukan maka dianggap alpa (tanpa keterangan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VIII PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 CUTI HAID\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>1. Pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti haid pada hari pertama dan\nkedua waktu haid, dengan tetap mendapatkan upah penuh tanpa dikurangi\nhak-haknya termasuk penilaian prestasi dan kinerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja perempuan yang mengambil cuti haid cukup memberitahukan kepada\natasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Cuti haid tidak dapat dikompensasikan dengan uang ataupun hari lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 CUTI HAMIL DAN CUTI MELAHIRKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>1. Pekerja perempuan berhak atas cuti melahirkan 1½ (satu setengah) bulan\nsebelum melahirkan dan 1½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja perempuan harus mengambil cuti melahirkan 1½ (satu setengah)\nbulan sebelum melahirkan dan 1½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Apabila hak cuti hamil dan melahirkan telah diambil ternyata terjadi\nkelahiran melebihi batas normal (TP), maka selebihnya akan tetap dihitung cuti\nmelahirkan selama 1½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan terhitung dari\ntanggal melahirkan yang dibuktikan dengan surat keterangan lahir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja perempuan dengan usia kehamilan minggu ke-30 (tiga puluh) harus\nmengajukan cuti hamil dan melahirkan ke HR, satu minggu sebelum pelaksanaan\ncuti dengan memberikan surat keterangan cuti hamil dan melahirkan yang\ndiberikan atau telah disetujui dokter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>5. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran\u002Fgugur kandungan\u002FABORTUS\ndiberikan hak cuti selama 1½ (satu setengah) bulan setelah keguguran\u002Fgugur\nkandungan, dengan surat keterangan dari Dokter\u002FBidan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Pekerja perempuan yang melahirkan sebelum mengambil hak cuti\nmelahirkan\u002Fprematur, berhak atas cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan dan\ndibuktikan dengan surat keterangan Dokter\u002FBidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Apabila pekerja perempuan hamil dan melahirkan pada saat sakit\nberkepanjangan, maka hak cuti hamil dan melahirkan diberikan pada saat itu juga\nsesuai dengan surat keterangan Dokter\u002FBidan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 HAMIL DAN MENYUSUI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-riskassessment\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>1. Pekerja perempuan hamil tidak diperbolehkan bekerja di area yang\nberbahaya bagi keselamatan, kesehatan janin dan ibunya, seperti area dengan\nkebisingan tinggi, paparan zat kimia, partikel debu, getaran, ergonomi, sosial\npsikologis, mengangkat beban berat, mobilitas tinggi dan ketinggian.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pekerja perempuan hamil yang sudah melaporkan kehamilannya tidak\ndiwajibkan kerja lembur dan apabila bersedia kerja lembur bagi yang bekeria 7\n(tujuh) jam maksimal 2 (dua) jam lembur dan bagi yang 8 (delapan) jam kerja\nmaksimal 1 (satu) jam lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cp>3. Pekerja perempuan hamil berhak mendapatkan fasilitas, jalur khusus\ncekrol, tempat makan, toilet khusus (closet duduk), prioritas saat jam\nistirahat kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha memberikan tambahan makanan bergizi kepada pekerja perempuan\nhamil dan melakukan penyuluhan pekerja perempuan hamil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja perempuan yang masih dalam masa pemberian ASI eksklusif dapat\nmengajukan permohonan kerja non shift paling lama 6 bulan setelah\nmelahirkan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 RUANG LAKTASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cp>1. Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang disediakan pengusaha bagi\npekerja perempuan untuk menyusui, memompa dan\u002Fatau menyimpan ASI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_duration\">\u003Cp>2. Pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui diberikan keleluasaan waktu\nuntuk menyusui, memompa dan\u002Fatau menyimpan ASI selama jam kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Standar minimum ruang laktasi yang harus dipenuhi adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Ukuran ruangan minimal 3×4 M?.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pintu ruangan tertutup dan dapat dikunci, mudah dibuka dan mudah ditutup,\nterdapat ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup dan tersedia wastafel dengan\nair mengalir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi, lingkungan\ncukup tenang dan jauh dari kebisingan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Penerangan ruangan cukup dan tidak menyilaukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Fasilitas dan kelengkapan ruang laktasi :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Meja, kursi dan bantal untuk memompa ASI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Lemari pendingin (freezer)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Alat pompa dan alat sterilizer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Kantong ASIP (ASI Perah) dan visual label e.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Penyejuk ruangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Lemari penyimpanan peralatan g. Dispenser dingin dan panas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Alat pencuci botol\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Tempat sampah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j. Kain pembatas\u002Ftirai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. Waslap dan kompres payudara Tisu\u002Flap tangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Stop kontak\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Poster edukasi tentang ASI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA MALAM HARI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari berkewajiban\nmenjaga kesusilaan dan keamanan pekerja perempuan dengan cara menyediakan\npetugas keamanan di tempat kerja dan menyediakan kamar mandi\u002Ftoilet yang layak\ndengan penerangan yang memadai serta terpisah antara laki-laki dan\nperempuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IX PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 SISTEM PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Sistem pengupahan merujuk pada ketentuan yang berlaku, Struktur dan Skala\nUpah, dan Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembayaran upah dilakukan I (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 7\n(tujuh) setiap bulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Komponen upah terdiri atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gaji Pokok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. UMK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tunjangan Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan Masa Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tunjangan Jabatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.Tunjangan Tidak Tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Kerajinan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tunjangan Shift\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. Non Upah:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Insentif Kehadiran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Insentif Produksi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Subsidi Luar & Transportasi (SLT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Kompensasi Cuti Tahunan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Bonus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Lain-lain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III. Lembur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Hari Biasa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Hari Minggu\u002FBesar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang sudah mendapatkan gaji pokok lebih tinggi dari UMK, tidak\ndapat dikurangi nilainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. HR akan mengumumkan jadwal pembayaran gaji periode 1 tahun melalui\nkesepakatan dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) dengan mempertimbangkan hari sabtu, minggu dan libur nasional dimana\nBank tidak beroperasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan\nyang harus ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan dan perusahaan sebagai\nwajib pungut, akan menyetorkan kepada instansi yang berwenang dan\nmemberitahukan pemberitahuan pajak tahunan kepada pekerja yang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 PENYESUAIAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_provision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-LOWWAGE_trigger\">\u003Cp>1. Upah terendah pekerja adalah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Serang\n(UMK) dan Struktur Skala Upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi,\nkompetensi, golongan, jabatan, masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan\nPimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) Kawasan Industri\nNikomas Gemilang dan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang\nditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 UPAH LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Dasar perhitungan tarif upah lembur adalah merujuk pada ketentuan yang\nberlaku tentang Tarif Upah Lembur (TUL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tarif Upah Lembur (TUL) yang diberlakukan adalah 1\u002F173 x Upah tetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Perhitungan Tarif Upah Lembur, berdasarkan waktu kerja lembur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Besarnya upah lembur untuk jam kerja diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1 Untuk 6 (enam) hari kerja besarnya upah lembur untuk jam kerja diatur\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>a. Hari kerja biasa: 1.5 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam 1 (pertama): 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam 2 dan seterusnya\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>b. Hari Libur Minggu atau Nasional:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 7: 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 8: 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 seterusnya: 4 x TUL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Hari libur Nasional jatuh pada hari kerja terpendek:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 5: 2 xTUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 6: 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 7 dan 8 seterusnya: 4 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2 Untuk 5 (Lima) hari kerja besarnya upah lembur untuk jam kerja diatur\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Hari kerja biasa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam 1 (pertama) : 1.5 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam 2 dan seterusnya : 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Hari Libur Minggu atau Nasional:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 1 s\u002Fd 8 : 2 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 9 : 3 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jam ke 10 s\u002Fd 12 dan seterusnya : 4 x TUL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Bagi pekerja All-in yang bekerja pada hari Libur Nasional dan istirahat\nmingguan sesuai dengan ketentuan pemberitahuan, akan diberikan insentif sesuai\ndengan SOP\u002Fperaturan pabrik dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja\nBersama serta perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 INSENTIF CUTI MASSAL LEBARAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekeria yang masuk bekerja pada saat Cuti Massal Lebaran tidak mengurangi\nhak cuti tahunannya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Insentif Cuti Massal diberikan pada saat pelaksanaan tugas berdasarkan\nkehadiran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 TUNJANGAN JABATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan Jabatan diberikan kepada pekerja yang memangku suatu\njabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya tunjangan jabatan ditentukan menurut tingkat jabatan yang\nbesarnya menurut uraian jabatan, analisa jabatan, evaluasi jabatan pada setiap\ntingkat jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tunjangan Jabatan besarnya tidak diambil dari gaji pokok pekerja yang\nmemangku jabatan. Apabila pekerja tidak lagi memangku jabatan maka tunjangan\njabatan dihapus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Bagi pekerja yang memangku jabatan harus diberikan SK Jabatan dari\nperusahaan sejak memangku jabatan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 TUNJANGAN SHIFT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Tunjangan shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift Ill\natau pekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp. 13,000,\n-\u002Fhari\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 INSENTIF KEHADIRAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Insentif kehadiran akan diberikan penuh apabila pekerja selama I\n(satu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bulan masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Insentif kehadiran akan dipotong 100% apabila pekerja absen 1 hari tanpa\nketerangan, kecuali dikompensasikan dengan cuti tahunan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Insentif kehadiran tidak akan dipotong jika ijin resmi, cuti tahunan,\nsurat dokter, dan izin meninggalkan kerja dengan mendapatkan upah penuh (Pasal\n30).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Insentif kehadiran akan dikurangi 50% apabila pekerja sakit biasa atau\njjin biasa selama 1 (satu) hari, dan 100% apabila selama 2 (dua) hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>atau lebih.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Bagi pekerja\u002Fkaryawan yang terlambat (TL) dan pulang cepat (PC) 3 kali\ndalam satu bulan maka insentif kehadiran akan dipotong 50% dan untuk 4 kali\nkeatas akan dipotong 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Besarnya Insentif Kehadiran diatur sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Golongan 1 besarnyaRp. 54,000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Golongan 2besarnyaRp. 66,000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Golongan 3besarnyaRp. 74,000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Golongan 4besarnyaRp. 94,000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Golongan ⅚besarnyaRp.114,000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Golongan 7BbesarnyaRp.119,000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Golongan 7AbesarnyaRp.129,000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 TUNJANGAN MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype\">\u003Cp>1.Tunjangan masa kerja diberikan kepada pekerja, mulai dari golongan upah\nterendah sampai golongan upah tertinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Tunjangan masa kerja diberikan kepada semua pekerja setelah paling\nsedikit bekerja selama 1 (satu) tahun dan diberikan terhitung per tanggal masuk\nkerja. Besarnya tunjangan masa kerja sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1-2tahun masa kerja sebesar 19,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2-3tahun masa kerja sebesar 25,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. 3-4tahun masa kerja sebesar 28,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. 4-5tahun masa kerja sebesar 32,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. 5-6 tahun masa kerja sebesar 35,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f 6-7 tahun masa kerja sebesar 38,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. 7-8 tahun masa kerja sebesar 41,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. 8-9 tahun masa keria sebesar 44,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i.9-10 tahun masa kerja sebesar 47,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>J 10-11 tahun masa kerja sebesar 50,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k. 11-12 tahun masa kerja sebesar 53,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. 12-13 tahun masa kerja sebesar 56,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m.13-14 tahun masa kerja sebesar 59,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. 14-15 tahun masa kerja sebesar 62,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. 15-16 tahun masa kerja sebesar 65,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. 16-17 tahun masa kerja sebesar 68,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q. 17-18 tahun masa kerja sebesar 71,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r. 18-19 tahun masa kerja sebesar 74,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s. 19-20 tahun masa kerja sebesar 77,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t. 20-21 tahun masa kerja sebesar 80,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u. 21-22 tahun masa kerja sebesar 83,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v. 22-23 tahun masa kerja sebesar 86,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w. 23-24 tahun masa kerja sebesar 89,000.-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x. 24 tahun keatas sebesar 92,000,-\u002Fbulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 Tunjangan masa kerja komponen upah dimasukkan kedalam gaji etap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 TUNJANGAN HARI RAYA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cp>1. Tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 7\n(tujuh) hari kalender sebelum hari raya keagamaan sesuai ketentuan yang\nberlaku. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>No\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa Kerja\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Presentase\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja kurang dari 1 bulan (masa percobaan)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Sesuai kebijakan\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Proporsional\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>115%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa keria 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>130%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa keria 3 tahun sampai dengan kurang dari 4 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>150%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa keria 4 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>175%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa keria 5 tahun sampai dengan kurang dari 6 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>200%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa keria 6 tahun sampai dengan kurang dari 7 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>203%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 7 tahun sampai dengan kurang dari 8 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>207%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa keria 8 tahun sampai dengan kurang dari 9 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>210%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 9 tahun sampai dengan kurang dari 10 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>213%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 10 tahun sampai dengan kurang dari 11 tahun\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>216%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Masa kerja 11 tahun sampai dengan kurang dari 12 tahun\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n      \u003Ctd>219%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena mengundurkan\ndiri tau karena kasus tertentu setelah memasuki Bulan Ramadhan\u002FPuasa berhak\nmendapatkan THR yang besarnya seperti ayat 1 diatas dan diberikan bersamaan\ndengan uang penggantian hak lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 TUNJANGAN PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tunjangan Perjalanan Dinas diberikan sebagai pengganti biaya makan,\npenginapan dan transportasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas adalah untuk melaksanakan tugas\nperusahaan keluar\u002Fkedalam kota berdasarkan surat dinas dari atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Besarnya tunjangan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dari\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tunjangan transportasi dan penginapan selama melakukan perjalanan dinas\nakan diperhitungkan secara langsung pada nota perjalanan dinas yang\nbersangkutan disertai bukti-bukti atau pertanggungjawaban yang jelas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jaminan sosial tenaga kerja adalah pengganti sebagian dari penghasilan yang\nhilang atau berkurang, sebagai akibat dari peristiwa dan\u002Fatau keadaan yang\ndialami pekerja, yang berupa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Jaminan Hari Tua (JHT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Jaminan Kematian (JKM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Jaminan Pensiun (JP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Asuransi Kecelakaan Diluar Hubungan Kerja (AKDHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 BPJS KETENAGAKERJAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Jaminan Hari Tua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada pekerja yang telah mencapai umur\nsesuai dengan ketentuan BPJS atau cacat total tetap untuk selama-lamanya dan\ndilakukan secara sekaligus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tenaga kerja yang telah mencapai usia sesuai dengan ketentuan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BPJS tetapi masih tetap bekerja, dapat memilih untuk menerima pembayaran\njaminan hari tuanya pada saat usia yang telah ditentukan oleh BPJS atau pada\nsaat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal tenaga kerja memilih untuk menerima pembayaran Jaminan Hari Tua\npada usia yang telah ditentukan oleh BPJS, maka pembayaran Jaminan Hari Tua\ndilakukan sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang cacat total tetap untuk selama-lamanya sebelum mencapai umur\nyang telah ditentukan oleh BPJS, berhak mengajukan pembayaran jaminan hari tua\nkepada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang sebelum mencapai umur yang telah ditentukan oleh BPJS tetapi\nberhenti bekerja dapat mengajukan pembayaran jaminan hari tua kepada BPJS\nKetenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Besarnya premi dan\u002Fatau iuran jaminan hari tua, yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. 3,7% × upah sebulan menjadi kewajiban pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. 2% × upah sebulan menjadi kewajiban pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Tata cara pengajuan pembayaran jaminan hari tua, sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Mengisi formulir pembayaran jaminan hari tua yang tersedia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Melampirkan\u002Fmenyerahkan tanda bukti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>2. Jaminan Kecelakaan Kerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Biaya pengangkutan pekerja ke rumah sakit dan\u002Fatau ke rumah tempat\ntinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada kecelakaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan\u002Fatau perawatan selama di rumah sakit\ntermasuk biaya rawat jalan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan\u002Fatau alat ganti bagi yang\nanggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Besarnya santunan berupa uang, diatur sesuai ketentuan yang ada\nmeliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Santunan sementara tidak mampu bekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Santunan kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Premi asuransi dan iuran sebesar 0.89% per bulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>d. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap\nada pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja, baik terjadi pada waktu perjalanan\nmenuju ke tempat keria, dalam waktu kerja dan pada waktu pulang dari kerja dan\napabila dirujuk ke rumah sakit, pengusaha wajib melakukan pendampingan dan\nmembantu kelengkapan administrasi serta melaporkan kepada kantor Dinas Tenaga\nKerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2\n× 24 jam, terhitung sejak terjadinya kecelakan kerja\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>e. Pengusaha pada waktu melaporkan kejadian kecelakaan kerja, setelah ada\nsurat keterangan dari dokter pemeriksa atau dokter penasehat, wajib melaporkan\nsurat - surat keterangan, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Keterangan sementara tidak mampu bekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Keterangan cacat sebagian untuk selama-lamanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Keterangan cacat total untuk selama-lamanya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pengajuan penggantian pembayaran Jaminan Kecelakaan keria kepada BPJS\nKetenagakerjaan dengan melampirkan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Foto copy kartu peserta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat, yang menerangkan\ntingkat kecacatan yang diderita pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh BPIs\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Hal hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Jaminan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, pihak\nkeluarga (ahli waris yang sah) berhak atas Jaminan Kematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada ahli waris pekerja (janda, duda\natau anak) yang meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Santunan kematian dan biaya pemakaman sesuai dengan ketentuan\nperundang-undangan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dalam hal pekerja tidak mempunyai keturunan sedarah, jaminan kematian\ndibayarkan kepada yang ditunjuk pekerja dalam wasiatnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Selama tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau\npihak lain selama pengurusan pemakaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Premi asuransi dan iuran setiap bulan sebesar 0.30% dari upah sebulan\nmenjadi tanggungan pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pengajuan pembayaran jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan\ndisertai bukti - bukti, antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan foto copy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. KTP ahli waris;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Foto Copy KTP yang meninggal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Sebagai rasa simpati dan belasungkawa dari perusahaan, perusahaan\nmembantu biaya transportasi jenazah dengan ketentuan meninggal pada saat\nberangkat kerja, saat kerja dan pulang kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Jaminan Pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja yang telah mencapai usia pensiun yang telah ditentukan oleh BPJS\ndan telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 15 tahun berhak memperoleh\nmanfaat jaminan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Dalam hal pekerja telah memasuki usia pensiun tetapi masih tetap bekerja,\npekerja dapat memilih untuk menerima manfaat jaminan pensiun pada saat mencapai\nusia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3\n(tiga) tahun setelah usia pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja yang telah memasuki usia pensiun tetapi tetap dipekerjakan dan\nmemilih menerima manfaat jaminan pensiun pada saat mencapai usia pensiun, tidak\ndapat menjadi peserta lagi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pekerja yang mengalami cacat total tetap sebelum usia yang telah\nditentukan ole BPJS berhak memperoleh manfaat jaminan pensiun sesuai dengan\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Dalam hal pekerja mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa kepesertaan\n15 tahun, berhak mendapatkan seluruh akumulasi iuran ditambah hasil\npengembangannya secara sekaligus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp>Besarnya iuran jaminan pensiun, yaitu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2% dari upah sebulan ditanggung oleh pengusaha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1% dari upah sebulan ditanggung oleh pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pengajuan pembayaran jaminan pensiun kepada\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>BPJS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Fotocopy KTP beserta aslinya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Fotocopy Kartu Keluarga beserta aslinya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Dokumen lain yang disyaratkan BPJS Ketenagakerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah Jaminan Sosial yang\ndiselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa manfaat uang tunai, akses\ninformasi pasar kerja dan pelatihan keria yang diberikan kepada pekerja yang\nmengalami Pemutusan Hubungan Kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Manfaat wang tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatur dengan\nketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Uang tunai sebesar 45% dari Upah sebulan untuk 3 (tiga) bulan pertama;\ndan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Uang tunai sebesar 25% dari Upah sebulan untuk 3 (tiga)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>bulan kedua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud\ndalam ayat 1 (satu) diberikan dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan\nseta pelatihan kerja yang berbasis kompetensi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan setelah pekerja\nmemiliki masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh\nempat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan\nberturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadinya Pemutusan Hubungan\nKerja atau pengakhiran hubungan kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerja dalam Program Jaminan\nKehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun\n2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Besaran iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 0,46% dari Upah\nper bulan dibayar oleh Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dengan rincian\nsebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. luran sebesar 0.24% dibayar oleh Pemerintah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. iuran sebesar 0,22% dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui rekomposisi\nJaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>g. Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak diperoleh apabila\npekerja diputus hubungan kerjanya karena :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Mengundurkan diri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Cacat total tetap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pensiun\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Meninggal dunia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Hak atas manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diajukan paling\nbanyak 3 (tiga) kali selama masa usia kerja dengan ketentuan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pertama diajukan paling cepat\nsetelah terpenuhinya masa iur;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kedua diajukan setelah 5\n(Lima) tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ketiga diajukan setelah 5\n(lima) tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Hak atas manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hilang jika :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 3 (tiga) bulan sejak\nterjadi Pemutusan Hubungan Kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Telah mendapatkan pekerjaan baru; atau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 BPJS KESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cp>Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, pengusaha bekerja sama dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BPJS Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cp>1. Jaminan Kesehatan diberikan kepada pekerja dan suami\u002Fistri yang sah dan\nanak - anaknya sebanyak 3 (tiga) orang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja atau suami\u002Fistri yang sah dan 3 (tiga) orang anak yang sah.\nberhak atas Jaminan Kesehatan, sekurang-kurangnya sama dengan paket jaminan\nkesehatan dasar yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Perusahaan membantu pemotongan iuran BPJS Kesehatan bag pekerja yang\nmengajukan penambahan tanggungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pemberian jaminan kesehatan bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan,\npeningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan serta pemulihan kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Penyelenggaraan pelayanan paket jaminan kesehatan meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Perawatan jalan tingkat pertama;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Perawatan jalan tingkat lanjutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Rawat inap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan kelahiran\u002Fpersalinan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Penunjang diagnostik;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Pelayanan khusus;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Gawat darurat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cp>h. Pemeriksaan dan perawatan cuci darah, kanker, tumor, jantung dan\nHIV\u002FAIDS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Pekerja yang putus hubungan kerjanya sesuai dengan Pasal 61, 62, 63, 66,\n67 dan 68 berhak mendapatkan layanan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan\nselama 6 (enam) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Jaminan kesehatan, sebesar 4% dari upah sebulan menjadi tanggungan\npengusaha dan 1% dari upah sebulan menjadi tanggungan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Hal - hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 JAMINAN KECELAKAAN DILUAR HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha wajib mengikutsertakan .seluruh pekerja\u002Fkaryawan dalam Asuransi\nKecelakaan Diluar Hubungan Kerja (AKDHK) sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA)\nNo. 13 Tahun 2003 Kabupaten Serang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Besarnya premi Asuransi Kecelakaan Di Luar Hubungan Kerja sebesar 0.24%\nperbulan menjadi tanggungan pengusaha, dan pengajuan klaim dilakukan oleh\npekerja\u002Fkaryawan yang bersangkutan. kepada penyelenggara asuransi yang\nditunjuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Hal-hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan terbaru yang bersangkutan dan berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 PERLINDUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, pekerja\ndiwajibkan mentaati seluruh standar kerja, keselamatan kerja dan kesehatan\nsesuai dengan UU No.1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tahun 1970 dan aturan pelaksanaannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Teknik dan pelaksanaannya mengacu kepada kebijakan kesehatan dan\nkeselamatan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha wajib menyediakan dokter konsultan K3 untuk melayani seluruh\nKawasan yang tugas dan fungsinya sesuai dengan perundang- undangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 PAKAIAN PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pakaian kerja diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan tempat,\nbahan dan jenis pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pakaian kerja disesuaikan dengan standar keselamatan dan kesehatan\nkerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>1. Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya diwajibkan memakai alat pelindung\nyang memenuhi syarat.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Alat-alat pelindung harus selalu dirawat dan diperiksa secara berkala,\napabila alat-alat pelindung tersebut sudah tidak layak pakai segera diusulkan\nkepada atasannya untuk diadakan penggantian penggantian sesuai standar K3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Alat-alat pelindung harus disimpan pada tempat yang telah ditentukan dan\ntidak diperkenankan dipindahkan ketempat lain kecuali ada persetujuan dari\natasan yang berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja harus mentaati petunjuk-petunjuk, standar-standar dan\nperaturan-peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Tempat kerja harus selalu dijaga dan dipelihara kebersihannya serta tidak\ndiperkenankan meletakkan barang - barang tidak pada tempatnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pemakaian api:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja dilarang merokok atau menggunakan api kecuali tempat yang telah\nditentukan pengusaha dan sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Apabila pekerja memasuki\u002Fmelewati daerah yang telah dilarang keras untuk\nmenggunakan api, tidak diperkenankan membawa korek api (lighter) atau\nbenda-benda lain yang menimbulkan api.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Perlengkapan pemadam kebakaran:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>а. Pekerja harus mengetahui dimana alat-alat pemadam kebakaran (tabung dan\nhydran) ditempatkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Tanpa izin atasan yang berwenang, dilarang memindahkan tabung pemadam api\nyang telah ditentukan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Dilarang keras untuk memainkan alat pemadam api, hydran dan alat-alat\npemadam api lainnya yang tidak sesuai dengan fungsinya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Dilarang meletakkan atau menyusun barang dalam jarak radius 1,5 meter\ndari alat pemadam kebakaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pencegahan kebakaran:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran, pekerja harus\nmengetahui cara- cara menggunakan APK (Alat Pemadam Kebakaran);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Di tempat pemakaian api yang telah ditentukan oleh perusahaan dilarang\nmeletakkan benda\u002Fbarang\u002Fbahan yang berbahaya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Dilarang meletakkan atau menyusun barang di jalan pintas\u002Fdarurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Tingkah laku pekerja harus taat pada peraturan yang telah disepakati.\nvang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerjanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pengusaha wajib membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan\nKerja (P2K3) yang melibatkan unsur Pengusaha dan Serikat Pekerja dan Pengawasan\nmengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan oleh Panitia\nPembina Kesehatan Keselamatan Kerja (P2K3) dan PSP-SPN Kawasan Industri\nNikomas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>12. Perusahaan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai\ndengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau pendapat lain yang\nberkompeten.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>13. Prinsip-prinsip K3:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam\nmelakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi\nserta produktivitas nasional;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Setiap pekerja lainnya yang berada di tempat kerja perlu dijamin pula\nkesehatannya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman\ndan efisien;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala upaya untuk membina\nnorma-norma perlindungan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Pengusaha menyediakan kotak Pertolongan Pertama Pada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kecelakaan (P3K) dan perlengkapan di masing - masing gedung dengan\nkelengkapan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Kotak P3K terdiri dari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Kain kasa steril\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Betadin \u002F obat luka\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Alkohol 70 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Plester\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Mitela \u002F pembalut siku kain putih berbentuk segitiga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Kapas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g.Gunting\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h.Bioplacenton \u002F salep luka bakar Thrombophob \u002F salep untuk memar\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j.Senter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k.Gelas bilas mata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l. Boorwater \u002F cairan steril bilas mata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m. Pinset n.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. Sarung tangan latex\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o. Wadah limbah medis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. Alat Evakuasi yaitu Tandu lipat untuk memindahkan korban ke tempat yang\naman\u002Frujukan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III. Menyediakan pembalut wanita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 WABAH PENYAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Apabila pekerja terkena penyakit\u002Fepidemi, wajib melaporkan kepada\npengusaha guna diambil tindakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena wabah penyakit, wajib mengikuti program medis sesuai\ndengan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja yang terkena penyakit menular, dilarang memasuki lokasi\nperusahaan kecuali seizin pengusaha, gun untuk mencegah penularan penyakit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang diragukan kesehatannya, tidak dapat menolak untuk diperiksa\nkesehatannya oleh dokter perusahaan dan\u002Fatau dokter yang ditunjuk oleh\npengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha wajib memberikan bantuan kepada pekerja yang terkena dampak\nwabah penyakit sesuai kebutuhan pekerja terkait dengan wabah penyakit\ntersebut.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII PEMBINAAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 PRINSIP - PRINSIP PEMBINAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha, Pekerja dan\u002Fatau Pimpinan Serikat Pekeria - Serikat Pekerja\nNasional (PSP-SPN) dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi\nPHK, apabila pembinaan terhadap pekerja sudah dilaksanakan tetapi PHK tidak\ndapat dihindari, maka pengusaha merundingkan dengan pihak Pimpinan Serikat\nPekerja Serikat Pekeria Nasional (PSP-SPN)\u002FLembaga Kerjasama Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada Pekerja, karena:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Sakit dengan Surat Keterangan Dokter sesuai ketentuan yang berlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>b.Pekerja wanita karena menikah, hamil atau melahirkan;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c.Pekerja aktif sebagai pengurus atau menjalankan Pimpinan Serikat Pekeria -\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dilarang melakukan PHK massal karena alasan efisiensi sebelum\nada upaya penyelamatan melalui usaha peningkatan efisiensi dan penghematan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Apabila PHK tidak bisa dihindari oleh pihak pengusaha, maka maksud PHK\nwajib dirundingkan dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) terlebih dahulu secara Bipartit.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha apabila melakukan PHK wajib meminta izin kepada pejabat yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Selama proses berlangsung pengusaha wajib membayar hak atas upah kepada\npekerja setiap bulannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha apabila melakukan PHK secara sepihak tanpa menjalankan\nketentuan ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas batal demi hukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 KOMPENSASI ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>1. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang\npesangon dan\u002Fatau uang penghargaan masa kerja dan\u002Fatau uang penggantian hak\nyang menjadi hak pekerja;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay1\">\u003Cp>2. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan\nketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cp>b. masa keria 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2\n(dua) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c. masa keria 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3\n(tiga) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun,\n4 (empat) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun,\n5 (lima) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cp>f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun,\n6 (enam) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>g. masa keria 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun,\n7 (tujuh) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan)\ntahun, 8 (delapan) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan\ndengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2\n(dua) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. masa keria 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan)\ntahun, 3 (tiga) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua\nbelas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima\nbelas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua\npuluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24\n(dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan\nUpah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada\nayat (1) meliputi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja sebesar Rp. 250,000,-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TANPA PENETAPAN PEJABAT\nBERWENANG\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa izin\u002Fpenetapan pejabat berwenang\nantara lain;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>а.Pekerja dalam masa percobaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Pekerja mengundurkan diri secara tertulis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Pekerja telah memasuki umur pensiun sesuai UU, atau perjanjian kerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pekerja meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja telah sepakat dengan pengusaha secara Bipartit dan disaksikan\nPimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MASA PERCOBAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Setelah pekerja diberikan tugas tidak dapat melakukan tugas dengan baik\nsetelah dilakukan penilaian yang proporsional dan transparan dalam kurun waktu\n3 (tiga) bulan, maka pekerja dianggap tidak lulus masa percobaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang terkena PHK karena tidak lulus masa percobaan berhak atas\nupah terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ATAS KEHENDAK SENDIRI (MENGUNDURKAN\nDIRI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja karena alasan tertentu berhak mengundurkan diri dari hubungan\nkerja dengan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang mengundurkan diri sendiri, wajib membuat surat pengunduran\ndiri secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pekerja jabatan operator diajukan 1 (satu) minggu sebelumnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pekerja jabatan staf administrasi dan pemegang jabatan diajukan\nselambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri hanya diberikan\nuang pisah seperti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1 Uang pisah hanya diberikan kepada pekerja yang mengundurkan diri atas\nkemauan sendiri sesuai prosedur dan untuk semua golongan gaji;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2 Pekerja yang mendapat uang pisah dengan masa kerja:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. 5 tahun s\u002Fd kurang dari 10 tahun 2 (dua) bulan gaji tetap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. 10 tahun s\u002Fd kurang dari 13 tahun 3 (tiga) bulan gaji tetap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. 13 tahun s\u002Fd kurang dari 16 tahun 4 (empat) bulan gaji tetap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. 16 tahun s\u002Fd kurang dari 19 tahun 5 (lima) bulan gaji tetap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. 19 tahun s\u002Fd kurang dari 22 tahun 6 (enam) bulan gaji tetap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. 22 tahun s\u002Fd kurang dari 24 tahun 7 (tujuh) bulan gaji tetap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. 24 tahun ke atas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 (delapan) bulan gaji tetap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang mengundurkan diri dengan tidak sesuai dengan prosedur yang\ntercantum pada ayat (2) sub a dan b tidak berhak atas uang pisah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 60 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MENINGGAL DUNIA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja karena meninggal dunia biasa\natau akibat kecelakaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja kepada ahli waris yang sah\nsebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang Pesangon: 2 x Ketentuan Pasal 56 ayat (2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan : 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 56 ayat (4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Kompensasi uang cuti jika masih ada;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Gaji terakhir yang belum dibayarkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 61 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA INDISIPLINER\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena Indisipliner setelah\nmemperoleh ijin\u002Fpenempatan dari pejabat berwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerja karena PHK\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indisipliner sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang Pesangon: 0.5 x Ketentuan Pasal 56 ayat (2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan : 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 56 ayat (4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat Keterangan Kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 62 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA SAKIT YANG BERKEPANJANGAN\nDAN CACAT TOTAL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha berhak melakukan PHK kepada pekerja karena sakit berkepanjangan\ndan\u002Fatau cacat total karena kecelakaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan hak kepada pekerja tersebut sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang Pesangon : 2 x Ketentuan Pasal 56 ayat (2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan: 1.5 x Ketentuan Pasal 56 ayat (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 56 ayat (4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat Keterangan Kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja karena sakit berkepanjangan setelah 12 (dua belas) bulan\nberturut-turut berhak mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>kepada pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 63 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KECELAKAAN KERJA DAN\nPENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang telah bekerja dan belum mencapai umur 55 tahun dan caca.\ntotal akibat kecelakaan kerja pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang diberikan pemutusan hubungan kerja karena kecelakaan keria\nberhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Uang Pesangon: 2 x Ketentuan Pasal 56 ayat (2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Uang penghargaan : 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 56 ayat (4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. Santunan cacat akibat kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i. Surat keterangan kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 64 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang telah bekerja dan telah mencapai umur 55 tahun dan tidak\ndipekerjakan lagi berhak atas pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang menerima pensiun dan dipekerjakan kembali atas permintaan\npengusaha maka pekerja berhak untuk negosiasi lagi dengan pengusaha dengan masa\nkerja dihitung nol tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi pekerja yang saat ini bekerja dan telah melampaui masa usia pensiun\nsesuai ketentuan secara tertulis minimal mengajukan permohonan pensiun secara\ntertulis minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena pensiun berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang Pesangon: 2 x Ketentuan Pasal 56 ayat (2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan: 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 56 ayat (4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pekerja yang masuk kerja di atas usia pensiun maka pekeria tersebut tidak\nberhak menerima uang pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perusahaan memberikan souvenir kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan\nyang berakhir hubungan kerjanya karena pensiun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 65 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja yang telah bekerja 25 tahun berturut-turut di 1 (satu) perusahaan\ndapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, permohonan tersebut harus\ndiajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha berhak menerima atau menolak permohonan pekerja dengan\nmempertimbangkan produktifitas pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Jika permohonan disetujui maka pengusaha wajib memberikan kompensasi\nsekurang kurangnya:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang Pesangon: 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan: 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 56 ayat (4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat Keterangan Kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratannya ditentukan oleh SOP\nperusahaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 66 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA EFISIENSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara masal karena\nmelakukan efisiensi dan pekerja berhak mendapat :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang Pesangon: 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan: 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 56 ayat (4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Kompensasi uang cuti jika masih ada;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Gaji terakhir yang belum dibayarkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Surat Keterangan Pengalaman Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Mekanisme pelaksanaan efisiensi dan hak lainya selain yang dimaksud pada\nayat (I) diatur melalui kesepakatan bersama antara Pengusaha dengan Pimpinan\nSerikat Pekeria - Serikat Pekeria Nasional (PSP-SPN) yang merupakan bagian yang\ntidak terpisahkan dari PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kesepakatan bersama yang dimaksud pada ayat (2) berlaku hanya sampai 31\nDesember 2024.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 67 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA ALIH MANAJEMEN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan kerja terhadap pekerja dalam hal\nperusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pau pemisahan perusahaan dan\npekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang Pesangon: 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan: 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 56 ayat (4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat keterangan kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pokerja dalam\nhal perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan dan\npengusaha tidak bersedia menerima pekerja, maka pekerja berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang Pesangon: 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Uang penghargaan: 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 56 ayat (4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Kewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan\nuang penggantian hak sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dibebankan kepada\npengusaha baru, kecuali diperjanjikan lain antara pengusaha lama dan pengusaha\nbaru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 68 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA PERLAKUAN PENGUSAHA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada\nPengusaha dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara\nlangsung dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Membujuk atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan\ndengan peraturan perundang - undangan,;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Tidak membayar upah dengan tepat waktu yang telah ditentukan selama 3\n(tiga) bulan berturut - turut atau lebih;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.Memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang\ndiperjanjikan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan Keselamatan, kesehatan dan\nkesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja yang permohonan pemutusan hubungan kerja sesuai ayat 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>berhak atas:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Uang Pesangon: 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Uang penghargaan: 1 x Ketentuan Pasal 56 ayat (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 56 ayat (4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIII PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 69 BENTUK-BENTUK KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Keluh Kesah Perorangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara perorangan, apabila mengalami perlakuan dari pekerja lain,\natasan lokal atau TKA atau pengusaha, berhak menyampaikan keluh kesah langsung\natau secara tertulis kepada pengurus Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekeria\nNasional (PSP-SPN) dan\u002Fatau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Keluh Kesah Kelompok\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pekerja secara bersama-sama apabila mempunyai permasalahan akibat perlakuan\nyang tidak adil dari atasan orang lokal atau TKA atau manajemen atau pengusaha,\nberhak menyampaikan keluh kesah melalui perwakilan langsung atau dengan surat\ntertulis kepada Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\ndan\u002Fatau Pengusaha untuk segera ditindaklanjuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 70 KETENTUAN PENERIMAAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha dilarang ikut campur tangan atau intervensi pada waktu Pimpinan\nSerikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>atau melalui perwakilan atau kelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>menerima pengaduan atau keluh kesah dari pekerja secara perorangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dilarang ikut campur tangan atau intervensi pada waktu pengusaha atau\nmanajemen menerima pengaduan atau keluh kesah dari pekerja secara perorangan\natau melalui perwakilan atau kelompok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Keluh kesah dapat disampaikan pada pertemuan Face to Face, Hati ke Hati,\nHotline, Extension, Kotak Saran, HR, PSP-SPN, ERC Team.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 71 PROSEDUR PENANGANAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pekerja diberikan kebebasan waktu untuk menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh\nkesah secara perorangan atau bersama-sama tanpa mengurangi upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja berhak menyampaikan pengaduan\u002Fkeluh kesah menggunakan alat\nkomunikasi\u002Ftelepon milik perusahaan apabila hal-hal yang mendesak, agar tidak\nmeninggalkan tempat kerja\u002Fmengganggu kelancaran kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pekerja berhak memperoleh pendamping dari Pimpinan Serikat Pekerja -\nSerikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) setiap menghadapi proses penanganan\nkasus.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 72 LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pimpinan Serikat Pekeria - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) setelah\nmenerima pengaduan\u002Fkeluh kesah, akan melakukan langkah-langkah tindakan sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Mengadakan wawancara dengan pekerja yang bersangkutan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mengadakan wawancara dengan pekerja lainnya, untuk mencari bukti-bukti\nakurat yang dapat dipertanggungjawabkan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Mengadakan penelitian apakah kasus\u002Fpermasalahan tersebut, pernah\nterjadi\u002Fbelum dan\u002Fatau pernah diatur atau belum;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Mengujinya dengan ketentuan yang ada dan peraturan normatif yang ada\u002Fyang\nberlaku;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Membicarakan dalam rapat pengurus Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekeria Nasional (PSP-SPN);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. Menetapkan kebijakan yang diambil serta tahap-tahapnya;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. Mengajukan permohonan secara bipartite kepada perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Menyampaikan penjelasan kepada pengadu\u002Fpenyampai keluh kesah setelah ada\nkeputusan kesepakatan bersama antara PSP-SPN dengan Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV KESEJAHTERAAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Untuk menunjang dedikasi, loyalitas, motivasi dan etos kerja yang tinggi\nsehingga perkembangan dan kemajuan perusahaan dapat tercapai, pekerja sebagai\nmitra pengusaha berkewajiban meningkatkan produktivitas, demi perkembangan dan\nkemajuan perusahaan, maka dengan demikian pengusaha akan sebaliknya\nberkewajiban meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 73 FASILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Mess pekerja mencakup antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengusaha menyediakan mess bagi pekerja, secara cuma-cuma atau tidak\ndikenakan pemotongan upah;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Pengusaha dalam menyediakan fasilitas mess untuk pekerja dengan\ndilengkapi sarana lain seperti: tempat tidur yang layak atau memadai,\npenerangan, teras, air minum dan lingkungan yang bersih serta sehat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pengusaha berkewajiban menempatkan pekerja di mess yang disediakan dengan\ntidak membedakan unsur suku, agama, ras dan\u002Fatau golongan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Pengusaha berkewajiban menempatkan pekerja wanita dan laki-laki tidak\ndalam satu lokasi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pekerja yang tidak tinggal di Mess perusahaan, diberikan Subsidi Luar\nTransportasi (SLT) dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Golongan 1, 2sebesar Rp. 7,000,- \u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Golongan 3 sampai 9sebesar Rp. 7,600,- \u002F hari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Kantin Pekerja\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan kantin yang bersih dan baik sebagai tempat makan bagi\npekerja sehari-hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 74 PEMBERIAN MAKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan makan yang sehat dan halal bagi pekerja secara\ncuma-cuma setiap hari dengan kandungan gizi sekurang kurangnya 1400 kalori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemberian makan kepada pekerja diberikan dalam bentuk makanan yang\ndisediakan dalam kantin perusahaan yang pola menu makannya dipantau oleh ahli\ngizi dan komite kantin dan tidak dapat diganti dengan uang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dapat memberikan penggantian dengan bentuk uang antara lain\ndisebabkan oleh:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan makan di kantin;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Karena pekerja melakukan tugas luar dan pada waktu jam makan pekerja\ntidak berada di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 75 EXTRA FOODING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja\nshift IlI dan kerja long shift malam hari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemberian extra fooding berupa makanan dan tidak dapat diganti dengan\nuang atau bentuk lain, kecuali karena suatu sebab pengusaha tidak menyediakan\nextra fooding.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha memberikan extra fooding bagi pekerja yang melakukan kerja\nShift III dan Long Shift malam hari dan extra fooding berupa susu cair dalam\nkemasan yang diberikan dengan menimbang kadar gizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 76 SUMBANGAN - SUMBANGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>1. Sumbangan Kematian\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Pengusaha memberikan kesempatan atau ijin kepada pekerja yang ingin\nmemberi bantuan secara sukarela dalam bentuk uang atau barang sebagai ungkapan\nturut berduka cita kepada pekerja atau orang tua pekerja yang terkena musibah\nkematian.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Bantuan dari TKA secara sukarela untuk kematian pekerja\u002Fkaryawan, istri\natau suami, anak, orang tua atau mertua dan bagi pekerja yang mengalami sakit\ndi luar jaminan sosial serta mengalami peristiwa operas yang besar dan\nketentuan persyaratannya ditentukan oleh Panitia Bansos.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Sumbangan Bencana Alam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apabila terjadi bencana alam banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami,\nlongsor, atau kebakaran yang ditetapkan bencana oleh pemerintah, maka\nPerusahaan memberikan sumbangan bencana alam melalui tim bansos yang dibentuk\noleh Perusahaan dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) dengan ketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Keanggotaan team bansos terdiri dari perwakilan pekerja\u002Fserikat pekerja\ndan perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Tim Bansos bertugas melakukan survey ke lokasi bencana, penggalangan\ndana, dan penyaluran bantuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Tim bansos dievaluasi setiap 2 tahun sekali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Dana bantuan sosial didapat dari sumbangan sukarela pekerja dan\npengusaha,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Besaran dana bantuan dari perusahaan sekurang - kurangnya sama dengan\nhasil penggalangan dana dari pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Sumbangan bag pekerja yang terkena musibah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bagi Pekerja yang terkena musibah bencana alam banjir, gempa bumi, gunung\nmeletus, longsor, tsunami atau kebakaran yang mengakibatkan rumah milik\npekerja\u002Fkaryawan rusak atau hancur\u002Fhangus, maka perusahaan memberikan bantuan\nsesuai dengan kemampuan dana perusahaan yang ketentuannya diatur sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Melampirkan Surat Keterangan dari desa atau kelurahan setempat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Mengisi formulir bantuan yang disediakan perusahaan dan diketahui oleh\nPimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekeria Nasional (PSP-SPN) atau tim penyalur\nbantuan (Bansos);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.Telah dilakukan survey oleh tim survei dari perusahaan dan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Realisasi Bantuan paling lambat 1 bulan setelah pekerja mengajukan\nbantuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Sumbangan-sumbangan untuk pekerja\u002Fkaryawan selain dari Ayat 1, 2, dan 3\ndiatur melalui persetujuan Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat\nPekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 77 KOPERASI PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk dan\nmenjadi anggota serta pengurus, guna mengelola koperasi dengan tujuan untuk\nmeningkatkan kesejahteraan bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(PSP-SPN) secara bersama- sama mengusahakan akan meningkatkan kesejahteraan\npekerja melalui koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Pengusaha bersama-sama Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) berusaha membentuk tim badan pengawas koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Pengusaha menyediakan fasilitas kantor dan gedung yang memadai untuk\nkegiatan usaha koperasi pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Pengusaha wajib memberi kesempatan kepada pengurus koperasi untuk\nmengembangkan usaha koperasi dan bekerja sama dengan pihak ain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 78 OLAHRAGA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyelenggarakan kegiatan olahraga diluar jam kerja untuk\nmeningkatkan dan pengembangan bakat pekerja dan menunjang produktivitas kerja,\nserta memberikan hadiah perlombaan secara berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha menyediakan tempat kegiatan Olahraga seperti Lapangan Bola,\nBasket, Volly, Bulutangkis, Tenis meja, Futsal dan jenis olahraga lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) bekerja sama membentuk komisi Olahraga yang bertujuan untuk\nmenjalankan kegiatan-kegiatan Olahraga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 79 KESENIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha bersama Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) menyediakan perangkat alat musik seperti band, dangdut dan\nlain-lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha bersama Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN) mengelola program kesenian secara berkala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha memberikan tempat untuk penyimpanan perangkat alat musik yang\nlayak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 80 PENGHARGAAN MASA KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha memberikan penghargaan masa kerja kepada pekerja yang telah\nbekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Penghargaan masa keria berupa: piagam penghargaan, bingkisan, hiburan\nmusik dan doorprize dilakukan setiap satu tahun sekali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 15 tahun maka\npengusaha wajib memberikan bintang penghargaan berupa pin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 81 PEMILIHAN PEKERJA TELADAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha sekurang-kurangnya setahun sekali mengadakan pemilihan pekerja\nteladan, sebagai usaha meningkatkan kesetiaan pekerja pada pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pekerja teladan yang terpilih dapat diberikan penghargaan antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Uang penghargaan sebesar R. 1,000,000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Sertifikat;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Penghargaan lain yang ditentukan oleh pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Ketentuan\u002Fsyarat-syarat menjadi pekerja teladan ditentukan oleh panitia\nyang dibentuk antara pengusaha dan PSP-SPN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pemilihan pekerja teladan sekurang-kurangnya satu pabrik satu orang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 82 TEMPAT IBADAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan tempat peribadatan sesuai agama dan kepercayaan\npekerja antara lain:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Masjid bagi umat Islam;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Ruang kebaktian bagi umat Nasrani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib memberikan bantuan kegiatan hari-hari besar agama dengan\nketentuan sebagai berikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Islam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Hewan Qurban, setiap hari raya Idul Adha;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Setiap kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (Hari Raya Nuzul Qur'an, Hari\nRaya Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Muharram, dan Isra Miraj) Perusahaan\nmemberikan sumbangan dana sebesar Rp. 3,000,000,- kepada masing-masing masjid\nper pabrik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Nasrani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Hari raya natal dan Paskah setahun sekali masing-masing Rp 3,000,000,-\nyang diserahkan kepada Persatuan Umat Nasrani Kawasan Industri Nikomas\nGemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Hindu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Hari Raya Nyepi setahun sekali Rp. 3,000,000,- yang diserahkan kepada\nPaguyuban Umat Hindu Kawasan Industri Nikomas Gemilang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Budha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Hari raya waisak, setahun sekali Rp. 3,000,000,- yang diserahkan kepada\npaguyuban umat Budha Kawasan Industri Nikomas Gemilang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Proposal diajukan melalui induk Organisasi keagamaan masing masing\nsetelah diketahui oleh SPN dan diajukan bersama ke Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengajuan dana dilakukan kepada pimpinan perusahaan bagian HR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Juba bulan sebelum hari perayaan dan dicairkan dua minggu sebelum hari\nperayaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 83 KLINIK PERUSAHAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan klinik perusahaan atau rang emergency untuk\nmelayani kesehatan atau keselamatan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha menyediakan Klinik perusahaan atau rang emergency untuk\npelayanan observasi sebelum dirujuk ke RSUD Serang atau RS lain atas\nrekomendasi dokter.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pekerja untuk memperoleh sumber\ndaya manusia yang mempunyai sikap mental, cara berpikir, dedikasi dan disiplin\nyang tinggi. Untuk tercapainya tingkatan itu, perusahaan berusaha melaksanakan\nprogram pendidikan dan latihan, disesuaikan dengan segala tingkatan jabatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 84 KOMISI PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja untuk\nmeningkatkan SDM dan produktivitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyelenggarakan sistem pendidikan tentang ketenagakerjaan dan\nMasa Persiapan Pensiun (MPP) dengan status pekerja\u002Fkaryawan aktif yang\ndiselenggarakan secara rutin dan sistematis yang pengelolaannya dilakukan oleh\nperusahaan dan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\npendidikan dan pelatihan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 85 PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>1. Di lokasi perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha melaksanakan program pendidikan dan pelatihan yang berlokasi di\nlingkungan perusahaan dengan tenaga pengajar yang berasal dari dalam atau luar\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Di luar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 86 BEASISWA UNTUK ANAK PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>1. Perusahaan memberikan bantuan beasiswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati ranking 1, 2 dan 3 dengan keterangan dari kepala sekolah\nyang bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bantuan beasiswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di tingkat\nSD\u002FMI, SMP\u002FMTS, SMU\u002FSMK\u002FALIYAH, dan S1 dan S2 yang berbentuk bantuan biaya\nsekolah per semester.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Jumlah nominal bantuan dan penerima bantuan serta Prosedur pelaksanaan\nditentukan antara pengusaha dan PSP-SPN.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 87 PELAKSANAAN DAN PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini disepakati dan dilaksanakan oleh pengusaha\ndan pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur ketentuan yang sekurang-3.\nkurangnya sama dengan Undang-Undang yang berlaku. Perjanjian Kerja Bersama ini\nberlaku selama 2 (dua) tahun sejak Desember 2024. ditandatangani mulai tanggal\n1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk pekerja dan pengusaha di\nKawasan Industri Nikomas Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 88 PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya\ndan mempunyai kekuatan hukum penuh yang disampaikan kepada pihak Perusahaan,\nPimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) dan Dinas Tenaga\nKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha berkewajiban memperbanyak dan membagikan Perjanjian Kerja\nBersama ini kepada pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 89 PERATURAN PERALIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Perjanjian Kerja Bersama in dibuat dan dicetak dengan menggunakan Bahasa\nIndonesia dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka para pihak wajib\nuntuk melaksanakannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Hal-hal yang dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama, diperlukan\npetunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibuat secara bersama-sama antara\npengusaha dan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) dan\nmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 90 PERNYATAAN HUKUM\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini disepakati dan mengikat bagi kedua belah\npihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka semua\nketentuan-ketentuan yang dibuat sebelumnya dan\u002Fatau peraturan-peraturan lainnya\nyang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama in dinyatakan batal demi\nhukum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila ada perundangan - undangan yang baru atau hal-hal yang belum\ndiatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama dan akan dilaksanakan maka wajib\ndirundingkan terlebih dahulu oleh Pengusaha dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Hal-hal yang belum diatur di dalam isi Perjanjian Kerja Bersama ini akan\ndimusyawarahkan lebih lanjut oleh pengusaha dengan serikat pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Perjanjian Kerja Bersama ini, hanya mempunyai kekuatan hukum dan dapat\nberlaku untuk seluruh pekerja di Kawasan Industri Nikomas Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa\nIndonesia dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mempunyai kekuatan\nhukum yang sama seta didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi\nKabupaten Serang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Apabila di kemudian hari anggota-anggota pengurus Pimpinan Serikat\nPekeria - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) dan pengusaha yang membuat dan\nmenandatangani Perjanjian Kerja Bersama ini mengundurkan diri atau meninggal\ndunia, maka Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku sampai dengan batas\nwaktu yang ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KESEPAKATAN BERSAMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PCI (ACHR - PNG) 2022 (45)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TENTANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) PERIODE, 2023-2024\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANTARA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PENGUSAHA KAWASAN INDUSTRI NIKOMAS GEMILANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DENGAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIMPINAN SERIKAT PEKERJA-SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PSP-SPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KAWASAN INDUSTRI NIKOMAS GEMILANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pada hari Jumat, 30 Desember 2022 (Tanggal Tiga Puluh Desember Tahun Dua\nRibu Sembilan Belas), telah mengadakan Kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama\n(PKB) periode 2023-2024 antara pihak Perusahaan dengan pihak Serikat Pekerja\nNasional Kawasan Industri Nikomas Gemilang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa dengan mengacu kepada peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang\nberlaku, maka para pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Perjanjian Kerja\nBersama (PKB) periode 2023-2024 selama 2 (dua) tahun, berlaku mulai 1 Januari\n2023 sampai dengan 31 Desember 2024.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Demikian kesepakatan bersama in ditandatangani dan untuk dilaksanakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak Serikat Pekerja Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pihak Perusahaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Suprihat, S.H.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rex Wang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saripan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua Bidang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jennifer Chuang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fitri Maysuri, S.H.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua Bidang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clarence Hsu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Edwar Permana, S.H.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua Bidang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Brian Lee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AsepSaepulloh, S.H.,M.M.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aimee Chang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yanti Hartini.,SM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris Bina Program\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dadan Endang Kurniawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kepala HR Pusat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sri Lestari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris Keuangan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Michael Lu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yepi Gusmanto, S.H.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Pendidikan & Latihan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Setiyanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SD-ERC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Septi Aprilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Pendidikan & Pelatihan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Supandi Yusup\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADM dan PA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Heri Maryanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Advokasi & Pembelaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yerick Weng\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nayan Sidex Awalludin\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Advokasi & Pembelaan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Junaiding\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kepala Legal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lukman\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Organisasi & Kaderisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abdul Ghani Aprizal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sukanto Wijaya\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Olahraga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Derek Shih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maryanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Olahraga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ade Firdaus\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kepala HR adidas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Budi Burhanudin, S.E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Kesra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saipul Bahri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HR adidas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tantra Riswanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Investigasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mandy Lee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rustiyani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unusan PPPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Widiawati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kepala HR Nike\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hari Dwi Purwantono, S.T\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ВРКО\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Jillian Hsiao\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Andhika Purbantoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Publikasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ishak SPL Tobing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kepala HR PCMS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Surya Riyanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Komite Kesehatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agustinus Budi Permana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HR PCMS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mitha Wahyuningsih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laskar Nasional\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Audrey Wang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intan Indria Dewi, S.M\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anggota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Edi Bambang Sumitro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kepala HR SPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sugiyanto, S.H.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anggota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Khujaemi Saputra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Publikasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Paul Lau\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Topo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tim Kesehatan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Yulia Findaningsih\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kepala HR Ka Yuen\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titin Ida Kusuma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan Organisasi & Kaderisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Simon Ho\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manajer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>M. Juhri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Urusan K3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anugrah Agung\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kepala HR Changyang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ditetapkan di: Serang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unit Kerja SPNPihak Pengusaha\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kawasan Industri Nikomas Gemilang Kawasan Industri Nikomas Gemilang\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Suprihat, S.H.Rex WangJack Wang Jeremy Tsai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KetuaDirekturPresiden DirekturDirektur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bob Tseng Sean Kuo Kevin Yen Amos Wu\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presiden DirekturPresiden DirekturPresiden DirekturPresiden Direktur\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MENYAKSIKAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Antara\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KAWASAN INDUSTRI NIKOMAS GEMILANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT NIKOMAS GEMILANG - PT POU CHEN INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT KA YUEN INDONESIA - PT CHANGYANG MATERIAL PLASTICS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dengan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SPN KAWASAN INDUSTRI NIKOMAS GEMILANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT NIKOMAS GEMILANG - PT POU CHEN INDONESIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PT KA YUEN INDONESIA - PT CHANGYANG MATERIAL PLASTICS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GERINTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KEPALA DINAS TENAGA KERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>KABUPATEN SERANG\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIANA ARDHTANTY UTAMI, S.H.. M.M.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>0196806281996032001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":45,"cbadate_end":49,"jobclassifaction1":51,"trainingprogrammes":55,"trainingfund":59,"pensionfund":63,"disabilityfund":67,"unemploymentfund":71,"contracttrial":75,"contracttrialperiod":79,"contractseverancepay":81,"contractseverancepay1":85,"severance_number":89,"severance_number_1_tenure":93,"sicknessmaxdays":97,"sicknessmaxdaysnr":101,"menstruationleave":103,"disabilitypay":107,"healthcareaccess":111,"healthinsurance":115,"healthinsurancerelatives":119,"protectiveclothing":123,"hivpolicy":127,"hiv":131,"funeralpay":135,"paidmaternityleave":139,"paidmaternityleaveduration":143,"maternityotherclause":146,"pregnancy":150,"breastfeeding_dangerouswork":154,"riskassessment":157,"alternatives":159,"paidpaternityleave":163,"paidpaternityleavepay":167,"deathrelatives":171,"marriage":175,"nursingfacilities":178,"maternity_nursing_breaks_duration":182,"breastfeeding_workingtime":186,"educationtuition":188,"jobsecuritymothers":192,"discrimination":196,"sexualhar":200,"violence":204,"hourspday_select":207,"hourspday":211,"hourspweek_select":213,"hourspweek":215,"dayspweek_select":217,"MAXHOURS_trigger":219,"hoursovertimemax":223,"PAIDLEAV_trigger":225,"holidaysfixed":229,"holidaysfixeddays":233,"SCHEDULE_trigger":235,"schedulesrestpw":239,"TRADEUNLEAV_trigger":241,"STRUCINCR_trigger":245,"LOWWAGE_trigger":249,"LOWWAGE_provision":252,"incidentalbonustype2":254,"incidentalbonusperc1":258,"NOCTPREM_trigger":262,"overtimeallowancetype_general":266,"overtimeallowancetype":270,"SUNDAY_trigger":272,"sundayallowancetype":276,"longserviceallowancetype":278,"CBA_MNCOMPA_2":282},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_start","2. Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur","2. Perjanjian Kerja Bersama ini mengatur ketentuan yang sekurang-3.\nkurangnya sama dengan Undang-Undang yang berlaku. Perjanjian Kerja Bersama ini\nberlaku selama 2 (dua) tahun sejak Desember 2024. ditandatangani mulai tanggal\n1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024",{"bindId":50,"name":47,"text":48},"cbadate_end",{"bindId":52,"name":53,"text":54},"jobclassifaction1","Tingkat jabatan Managerial Career Profes","Tingkat jabatan\n      Managerial Career\n      Professional Career\n\n        \n      \n    \n    \n      \n      General\n\n        Management\n      \n      Production\n\n        Management\n      \n      Supporting\n      Engineering\n    \n    \n      12\n      Director\n      Director\n      \n      \n    \n    \n      11\n      Deputy\n\n        Director\n      \n      Deputy\n\n        Director\n      \n      \n      \n    \n    \n      10\n      Executive\n\n        Manager\n      \n      Executive\n\n        Manager\n      \n      Manager\n\n        Executive\n\n        Project\n      \n      Executive\n\n        Technical\n\n        Manager\n      \n    \n    \n      9\n      Manager\n      Manager\n      Project\n\n        Manager\n      \n      Technical\n\n        Manager\n\n        \n      \n    \n    \n      8\n      Deputy\n\n        Manager\n\n        \n      \n      Deputy\n\n        Manager\u002FPlant\n\n        Manager\n      \n      Deputy Project Manager\n      Deputy Technical Manager\n    \n    \n      7A\n      Assistant\n\n        Manager\n      \n      Deputy Plant\n\n        Manager\n      \n      Assistant\n\n        Project\n\n        Manager\n      \n      Assistant\n\n        Technical\n\n        Manager\n      \n    \n    \n      7B\n      Chief\n      Chief\n      Project Chief\n      Technical Chief\n    \n    \n      6\n      Section Chief\n      Section Chief\n      Sr. Principal\n\n        Administrator\n      \n      Sr. Principal\n\n        Engineer\n      \n    \n    \n      5\n      Deputy\n\n        Section Chief\n      \n      Deputy\n\n        Section Chief\n      \n      Principal\n\n        Administrator\n      \n      Principal\n\n        Engineer\n      \n    \n    \n      4\n      Supervisor\n      Supervisor\n      Sr.\n\n        Administrator\n      \n      Sr. Engineer\n    \n    \n      3\n      Team Leader\n      Team Leader\n      Administrator\n      Engineer",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"trainingprogrammes","Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidi","Pengusaha wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja untuk\nmeningkatkan SDM dan produktivitas.\n\n1. Pengusaha menyelenggarakan sistem pendidikan tentang ketenagakerjaan dan\nMasa Persiapan Pensiun (MPP) dengan status pekerja\u002Fkaryawan aktif yang\ndiselenggarakan secara rutin dan sistematis yang pengelolaannya dilakukan oleh\nperusahaan dan serikat pekerja.\n\n2. Pengusaha mengangkat pekerja untuk diberi tugas mengelola sistem\npendidikan dan pelatihan.",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"trainingfund","1. Di lokasi perusahaan. Pengusaha melak","1. Di lokasi perusahaan.\n\nPengusaha melaksanakan program pendidikan dan pelatihan yang berlokasi di\nlingkungan perusahaan dengan tenaga pengajar yang berasal dari dalam atau luar\nperusahaan.\n\n2. Di luar perusahaan.\n\nPendidikan dan latihan di luar perusahaan dengan cara mengirimkan peserta\nkeluar dengan tanggungan perusahaan.",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"pensionfund","Besarnya iuran jaminan pensiun, yaitu: 2","Besarnya iuran jaminan pensiun, yaitu:\n\n2% dari upah sebulan ditanggung oleh pengusaha;\n\n1% dari upah sebulan ditanggung oleh pekerja.\n\nf. Pengajuan pembayaran jaminan pensiun kepada",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"disabilityfund","2. Jaminan Kecelakaan Kerja a. Pekerja y","2. Jaminan Kecelakaan Kerja\n\na. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, berhak atas jaminan kecelakaan\nkerja (JKK) yang berupa penggantian biaya meliputi:\n\n1. Biaya pengangkutan pekerja ke rumah sakit dan\u002Fatau ke rumah tempat\ntinggalnya, termasuk biaya pertolongan pada kecelakaan;\n\n2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan\u002Fatau perawatan selama di rumah sakit\ntermasuk biaya rawat jalan;\n\n3. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan\u002Fatau alat ganti bagi yang\nanggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.\n\nb. Besarnya santunan berupa uang, diatur sesuai ketentuan yang ada\nmeliputi:\n\n1. Santunan sementara tidak mampu bekerja;\n\n2. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;\n\n3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;\n\n4. Santunan kematian.\n\nc. Premi asuransi dan iuran sebesar 0.89% per bulan dan menjadi tanggungan\nperusahaan.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"unemploymentfund","5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan a. Jamin","5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan\n\na. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah Jaminan Sosial yang\ndiselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa manfaat uang tunai, akses\ninformasi pasar kerja dan pelatihan keria yang diberikan kepada pekerja yang\nmengalami Pemutusan Hubungan Kerja;\n\nb. Manfaat wang tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatur dengan\nketentuan sebagai berikut :\n\n1. Uang tunai sebesar 45% dari Upah sebulan untuk 3 (tiga) bulan pertama;\ndan\n\n2. Uang tunai sebesar 25% dari Upah sebulan untuk 3 (tiga)\n\nbulan kedua;\n\nc. Akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud\ndalam ayat 1 (satu) diberikan dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan\nseta pelatihan kerja yang berbasis kompetensi;\n\nd. Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan setelah pekerja\nmemiliki masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh\nempat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan\nberturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadinya Pemutusan Hubungan\nKerja atau pengakhiran hubungan kerja;\n\ne. Pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerja dalam Program Jaminan\nKehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun\n2021\n\nf. Besaran iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 0,46% dari Upah\nper bulan dibayar oleh Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dengan rincian\nsebagai berikut :\n\n1. luran sebesar 0.24% dibayar oleh Pemerintah;\n\n2. iuran sebesar 0,22% dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui rekomposisi\nJaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"contracttrial","1. Setiap pekerja baru wajib menjalankan","1. Setiap pekerja baru wajib menjalankan masa percobaan sebanyak I (satu)\nkali paling lama 3 (tiga) bulan.",{"bindId":80,"name":77,"text":78},"contracttrialperiod",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"contractseverancepay","1. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan ","1. Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang\npesangon dan\u002Fatau uang penghargaan masa kerja dan\u002Fatau uang penggantian hak\nyang menjadi hak pekerja;",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"contractseverancepay1","2. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pa","2. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan\nketentuan sebagai berikut:\n\na.masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;\n\nb. masa keria 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2\n(dua) bulan Upah;\n\nc. masa keria 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3\n(tiga) bulan Upah;\n\nd. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun,\n4 (empat) bulan Upah;\n\ne. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun,\n5 (lima) bulan Upah;\n\nf. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun,\n6 (enam) bulan Upah;\n\ng. masa keria 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun,\n7 (tujuh) bulan Upah;\n\nh. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan)\ntahun, 8 (delapan) bulan Upah;\n\ni. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan\n\nUpah.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"severance_number","f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih,","f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun,\n6 (enam) bulan Upah;",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"severance_number_1_tenure","b. masa keria 1 (satu) tahun atau lebih ","b. masa keria 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2\n(dua) bulan Upah;",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"sicknessmaxdays","2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan","2. Pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun,\nsurat keterangan dokter yang memeriksa dapat diserahkan 1 (satu) kali\nseminggu.",{"bindId":102,"name":99,"text":100},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"menstruationleave","1. Pekerja perempuan berhak mendapatkan ","1. Pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti haid pada hari pertama dan\nkedua waktu haid, dengan tetap mendapatkan upah penuh tanpa dikurangi\nhak-haknya termasuk penilaian prestasi dan kinerja.",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"disabilitypay","d. Pengusaha wajib memberikan pertolonga","d. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, setiap\nada pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja, baik terjadi pada waktu perjalanan\nmenuju ke tempat keria, dalam waktu kerja dan pada waktu pulang dari kerja dan\napabila dirujuk ke rumah sakit, pengusaha wajib melakukan pendampingan dan\nmembantu kelengkapan administrasi serta melaporkan kepada kantor Dinas Tenaga\nKerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu tidak lebih dari 2\n× 24 jam, terhitung sejak terjadinya kecelakan kerja",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"healthcareaccess","1. Pengusaha menyediakan klinik perusaha","1. Pengusaha menyediakan klinik perusahaan atau rang emergency untuk\nmelayani kesehatan atau keselamatan pekerja.\n\n2. Pengusaha menyediakan Klinik perusahaan atau rang emergency untuk\npelayanan observasi sebelum dirujuk ke RSUD Serang atau RS lain atas\nrekomendasi dokter.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"healthinsurance","Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, p","Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan, pengusaha bekerja sama dengan\n\nBPJS Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:\n\n1. Jaminan Kesehatan diberikan kepada pekerja dan suami\u002Fistri yang sah dan\nanak - anaknya sebanyak 3 (tiga) orang.\n\n2. Pekerja atau suami\u002Fistri yang sah dan 3 (tiga) orang anak yang sah.\nberhak atas Jaminan Kesehatan, sekurang-kurangnya sama dengan paket jaminan\nkesehatan dasar yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.\n\n3. Perusahaan membantu pemotongan iuran BPJS Kesehatan bag pekerja yang\nmengajukan penambahan tanggungan.\n\n4. Pemberian jaminan kesehatan bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan,\npeningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan serta pemulihan kesehatan.\n\n5. Penyelenggaraan pelayanan paket jaminan kesehatan meliputi:\n\na. Perawatan jalan tingkat pertama;\n\nb. Perawatan jalan tingkat lanjutan;\n\nc.Rawat inap;\n\nd.Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan kelahiran\u002Fpersalinan;\n\ne.Penunjang diagnostik;\n\nf. Pelayanan khusus;\n\ng. Gawat darurat;\n\nh. Pemeriksaan dan perawatan cuci darah, kanker, tumor, jantung dan\nHIV\u002FAIDS.\n\n6. Pekerja yang putus hubungan kerjanya sesuai dengan Pasal 61, 62, 63, 66,\n67 dan 68 berhak mendapatkan layanan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan\nselama 6 (enam) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.\n\n7. Jaminan kesehatan, sebesar 4% dari upah sebulan menjadi tanggungan\npengusaha dan 1% dari upah sebulan menjadi tanggungan pekerja.\n\n8. Hal - hal yang tidak tercakup dalam ketentuan pasal ini diatur sesuai\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"healthinsurancerelatives","1. Jaminan Kesehatan diberikan kepada pe","1. Jaminan Kesehatan diberikan kepada pekerja dan suami\u002Fistri yang sah dan\nanak - anaknya sebanyak 3 (tiga) orang.\n\n2. Pekerja atau suami\u002Fistri yang sah dan 3 (tiga) orang anak yang sah.\nberhak atas Jaminan Kesehatan, sekurang-kurangnya sama dengan paket jaminan\nkesehatan dasar yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"protectiveclothing","1. Dalam melaksanakan kerja yang berbaha","1. Dalam melaksanakan kerja yang berbahaya diwajibkan memakai alat pelindung\nyang memenuhi syarat.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"hivpolicy","12. Perusahaan harus melaksanakan pemeri","12. Perusahaan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai\ndengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau pendapat lain yang\nberkompeten.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"hiv","h. Pemeriksaan dan perawatan cuci darah,","h. Pemeriksaan dan perawatan cuci darah, kanker, tumor, jantung dan\nHIV\u002FAIDS.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"funeralpay","1. Sumbangan Kematian a. Pengusaha membe","1. Sumbangan Kematian\n\na. Pengusaha memberikan kesempatan atau ijin kepada pekerja yang ingin\nmemberi bantuan secara sukarela dalam bentuk uang atau barang sebagai ungkapan\nturut berduka cita kepada pekerja atau orang tua pekerja yang terkena musibah\nkematian.\n\nb. Bantuan dari TKA secara sukarela untuk kematian pekerja\u002Fkaryawan, istri\natau suami, anak, orang tua atau mertua dan bagi pekerja yang mengalami sakit\ndi luar jaminan sosial serta mengalami peristiwa operas yang besar dan\nketentuan persyaratannya ditentukan oleh Panitia Bansos.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"paidmaternityleave","1. Pekerja perempuan berhak atas cuti me","1. Pekerja perempuan berhak atas cuti melahirkan 1½ (satu setengah) bulan\nsebelum melahirkan dan 1½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan.\n\n2. Pekerja perempuan harus mengambil cuti melahirkan 1½ (satu setengah)\nbulan sebelum melahirkan dan 1½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan.",{"bindId":144,"name":141,"text":145},"paidmaternityleaveduration","1. Pekerja perempuan berhak atas cuti melahirkan 1½ (satu setengah) bulan\nsebelum melahirkan dan 1½ (satu setengah) bulan setelah melahirkan.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"maternityotherclause","5. Pekerja perempuan yang mengalami kegu","5. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran\u002Fgugur kandungan\u002FABORTUS\ndiberikan hak cuti selama 1½ (satu setengah) bulan setelah keguguran\u002Fgugur\nkandungan, dengan surat keterangan dari Dokter\u002FBidan.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"pregnancy","1. Pekerja perempuan hamil tidak diperbo","1. Pekerja perempuan hamil tidak diperbolehkan bekerja di area yang\nberbahaya bagi keselamatan, kesehatan janin dan ibunya, seperti area dengan\nkebisingan tinggi, paparan zat kimia, partikel debu, getaran, ergonomi, sosial\npsikologis, mengangkat beban berat, mobilitas tinggi dan ketinggian.\n\n2. Pekerja perempuan hamil yang sudah melaporkan kehamilannya tidak\ndiwajibkan kerja lembur dan apabila bersedia kerja lembur bagi yang bekeria 7\n(tujuh) jam maksimal 2 (dua) jam lembur dan bagi yang 8 (delapan) jam kerja\nmaksimal 1 (satu) jam lembur.\n\n3. Pekerja perempuan hamil berhak mendapatkan fasilitas, jalur khusus\ncekrol, tempat makan, toilet khusus (closet duduk), prioritas saat jam\nistirahat kerja.\n\n4. Pengusaha memberikan tambahan makanan bergizi kepada pekerja perempuan\nhamil dan melakukan penyuluhan pekerja perempuan hamil.\n\n5. Pekerja perempuan yang masih dalam masa pemberian ASI eksklusif dapat\nmengajukan permohonan kerja non shift paling lama 6 bulan setelah\nmelahirkan.",{"bindId":155,"name":152,"text":156},"breastfeeding_dangerouswork","1. Pekerja perempuan hamil tidak diperbolehkan bekerja di area yang\nberbahaya bagi keselamatan, kesehatan janin dan ibunya, seperti area dengan\nkebisingan tinggi, paparan zat kimia, partikel debu, getaran, ergonomi, sosial\npsikologis, mengangkat beban berat, mobilitas tinggi dan ketinggian.",{"bindId":158,"name":152,"text":156},"riskassessment",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"alternatives","3. Pekerja perempuan hamil berhak mendap","3. Pekerja perempuan hamil berhak mendapatkan fasilitas, jalur khusus\ncekrol, tempat makan, toilet khusus (closet duduk), prioritas saat jam\nistirahat kerja.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"paidpaternityleave","c. Istri pekerja melahirkan atau kegugur","c. Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"paidpaternityleavepay","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu waji","1. Pengusaha dalam hal-hal tertentu wajib memberikan ijin resmi kepada\npekerja sebagai tanda simpatik dengan tetap memberikan upah penuh, sesuai\nketentuan yang berlaku.\n\n2. Hari-hari yang wajib bagi pengusaha untuk memberikan ijin resmi,\n\nantara lain:\n\na. Pekerja sendiri menikah : 3 hari\n\nb. Pekerja menikahkan anak: 2 hari\n\nc. Istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan: 2 hari\n\nd. Pekerja menyunatkan\u002Fmembaptiskan anak: 2 hari\n\ne. Keluarga pekerja (istri\u002Fsuami, anak, orang tua\u002Fmertua, adik, kakak)\n\nmeninggal dunia: 2 hari",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"deathrelatives","e. Keluarga pekerja (istri\u002Fsuami, anak, ","e. Keluarga pekerja (istri\u002Fsuami, anak, orang tua\u002Fmertua, adik, kakak)\n\nmeninggal dunia: 2 hari",{"bindId":176,"name":177,"text":177},"marriage","a. Pekerja sendiri menikah : 3 hari",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"nursingfacilities","1. Ruang laktasi adalah ruangan khusus y","1. Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang disediakan pengusaha bagi\npekerja perempuan untuk menyusui, memompa dan\u002Fatau menyimpan ASI.\n\n2. Pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui diberikan keleluasaan waktu\nuntuk menyusui, memompa dan\u002Fatau menyimpan ASI selama jam kerja.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"maternity_nursing_breaks_duration","2. Pekerja perempuan yang anaknya masih ","2. Pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui diberikan keleluasaan waktu\nuntuk menyusui, memompa dan\u002Fatau menyimpan ASI selama jam kerja.",{"bindId":187,"name":184,"text":185},"breastfeeding_workingtime",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"educationtuition","1. Perusahaan memberikan bantuan beasisw","1. Perusahaan memberikan bantuan beasiswa kepada anak pekerja yang\nberprestasi, menempati ranking 1, 2 dan 3 dengan keterangan dari kepala sekolah\nyang bersangkutan.\n\n2. Bantuan beasiswa diberikan kepada anak pekerja yang bersekolah di tingkat\nSD\u002FMI, SMP\u002FMTS, SMU\u002FSMK\u002FALIYAH, dan S1 dan S2 yang berbentuk bantuan biaya\nsekolah per semester.\n\n3. Jumlah nominal bantuan dan penerima bantuan serta Prosedur pelaksanaan\nditentukan antara pengusaha dan PSP-SPN.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"jobsecuritymothers","b.Pekerja wanita karena menikah, hamil a","b.Pekerja wanita karena menikah, hamil atau melahirkan;",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"discrimination","4. Pengusaha dilarang memutasikan pekerj","4. Pengusaha dilarang memutasikan pekerja apabila:\n\na. Merugikan keselamatan dan kesehatan pekerja;\n\nb. Adanya unsur SARA atau diskriminasi;\n\nc. Bertujuan asusila atau pelecehan;\n\nd. Adanya unsur suka atau tidak suka secara pribadi.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"sexualhar","Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dan","Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja yaitu\ndalam bentuk:\n\na. Kekerasan fisik: termasuk mencubit, mencakar, meludahi, menggigit,\nmenjewer, menjambak, memukul, menendang, menampar, mendorong, melempar,\nmencekik dan tindakan-tindakan berupa kekerasan fisik lainnya.\n\nb. Kekerasan dan pelecehan lisan: ancaman, hinaan, teriakan, perkataan\nkasar, ucapan atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi\natau bagian tubuh atau penampilan seseorang, hukuman, dan atau\ntindakan-tindakan mempermalukan lainnya yang merendahkan martabat manusia.\n\nc. Kekerasan dan pelecehan psikis: Perundungan (baik langsung maupun melalui\nelektronik), memanipulasi reputasi seseorang, mendiamkan, mengucilkan, menahan\ninformasi yang seharusnya diterima dengan tujuan tidak baik, mengolok-olok,\nmenghina, memberikan target pekerjaan yang tidak mungkin dicapai, dan tindakan\nlainnya yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya\nkemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan\u002Fatau tekanan mental pada\nseseorang yang dilakukan oleh sesama rekan kerja, atasan kepada bawahan atau\nsebaliknya.\n\nd. Kekerasan dan pelecehan seksual: siulan, mencium, mendekatkan posisi\ntubuh, menepuk\u002Fmelirik\u002Fmerangkul\u002Fisyarat\u002Fbahasa tubuh lainnya yang mengandung\nunsur seksual, mengirimkan atau menyebarkan tulisan\u002Fgambar\u002Fvideo pornografi,\nlelucon dan komentar bernada seksual, permintaan dan ajakan kencan yang tidak\ndiharapkan dan dilakukan terus menerus, memperlihatkan alat kelamin, menyentuh\nalat vital, pemerkosaan, dan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi\nseksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh orang lain.\n\n2. Pengusaha dan serikat pekerja bersama sama membentuk tim monitoring\npenanggulangan kekerasan dan pelecehan yang terdiri dari perwakilan pengusaha\ndan serikat pekerja dengan komposisi yang seimbang antara laki-laki dan\nperempuan serta telah dilatih untuk menangani kasus kasus kekerasan dan\npelecehan.\n\n3.Pekeria yang mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja berhak\nmelaporkan kejadian tersebut dan mendapatkan pendampingan.\n\n4. Pekeria yang mengalami kekerasan dan pelecehan di tempat kerja maupun di\nluar tempat kerja berhak mendapatkan dispensasi waktu untuk menyelesaikan\nmasalahnya hingga pemulihan trauma.",{"bindId":205,"name":202,"text":206},"violence","Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja yaitu\ndalam bentuk:\n\na. Kekerasan fisik: termasuk mencubit, mencakar, meludahi, menggigit,\nmenjewer, menjambak, memukul, menendang, menampar, mendorong, melempar,\nmencekik dan tindakan-tindakan berupa kekerasan fisik lainnya.\n\nb. Kekerasan dan pelecehan lisan: ancaman, hinaan, teriakan, perkataan\nkasar, ucapan atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi\natau bagian tubuh atau penampilan seseorang, hukuman, dan atau\ntindakan-tindakan mempermalukan lainnya yang merendahkan martabat manusia.\n\nc. Kekerasan dan pelecehan psikis: Perundungan (baik langsung maupun melalui\nelektronik), memanipulasi reputasi seseorang, mendiamkan, mengucilkan, menahan\ninformasi yang seharusnya diterima dengan tujuan tidak baik, mengolok-olok,\nmenghina, memberikan target pekerjaan yang tidak mungkin dicapai, dan tindakan\nlainnya yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya\nkemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan\u002Fatau tekanan mental pada\nseseorang yang dilakukan oleh sesama rekan kerja, atasan kepada bawahan atau\nsebaliknya.\n\nd. Kekerasan dan pelecehan seksual: siulan, mencium, mendekatkan posisi\ntubuh, menepuk\u002Fmelirik\u002Fmerangkul\u002Fisyarat\u002Fbahasa tubuh lainnya yang mengandung\nunsur seksual, mengirimkan atau menyebarkan tulisan\u002Fgambar\u002Fvideo pornografi,\nlelucon dan komentar bernada seksual, permintaan dan ajakan kencan yang tidak\ndiharapkan dan dilakukan terus menerus, memperlihatkan alat kelamin, menyentuh\nalat vital, pemerkosaan, dan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi\nseksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh orang lain.",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"hourspday_select","1. Waktu kerja 1 hari selama ? jam atau ","1. Waktu kerja 1 hari selama ? jam atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja\natau waktu kerja 1 hari 8 jam atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, untuk\npekerja non-shift maupun shift.",{"bindId":212,"name":209,"text":210},"hourspday",{"bindId":214,"name":209,"text":210},"hourspweek_select",{"bindId":216,"name":209,"text":210},"hourspweek",{"bindId":218,"name":209,"text":210},"dayspweek_select",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"MAXHOURS_trigger","a. Waktu kerja lembur hanya dapat dilaku","a. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam\nI (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan waktu\nlembur tersebut diatas, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu\nistirahat mingguan atau hari libur resmi.",{"bindId":224,"name":221,"text":222},"hoursovertimemax",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"PAIDLEAV_trigger","1. Pengusaha wajib memberikan waktu cuti","1. Pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja setelah\nbekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus, dengan mendapat upah\npenuh.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"holidaysfixed","3. Pengusaha wajib memberikan cuti tahun","3. Pengusaha wajib memberikan cuti tahunan yang diambil bersamaan dengan\ncuti masal (Idul Fitri) sebanyak 8 (delapan) hari dan selebihnya adalah hak\nmutlak pekerja sepenuhnya. Penetapan cuti massal lebaran melalui perundingan\nantara Pengusaha dengan Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional\n(PSP-SPN).",{"bindId":234,"name":231,"text":232},"holidaysfixeddays",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"SCHEDULE_trigger","1. Istirahat mingguan diberikan 2 hari y","1. Istirahat mingguan diberikan 2 hari yaitu hari sabtu dan minggu bagi yang\n5 hari kerja, dan 1 hari yaitu hari minggu bagi yang memberlakukan 6 hari kerja\ndalam seminggu berturut-turut, bagi pekerja yang shift maupun non-shift wajib\nmendapatkan istirahat minimal 24 jam.",{"bindId":240,"name":237,"text":238},"schedulesrestpw",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"TRADEUNLEAV_trigger","1. Pengusaha memberikan dispensasi kepad","1. Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja yang\nditunjuk Serikat Pekerja untuk menghadiri rapat atau musyawarah dengan\nperusahaan dalam rangka penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Dispensasi\ntersebut diberikan kepada Pimpinan\u002FWakil Serikat Pekerja yang ditunjuk untuk\nmenghadiri rapat dengan pimpinan perusahaan selama jam kerja biasa tanpa\nmengalami pengurangan upah atau tunjangan lainnya.\n\n2. Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada wakil Serikat Pekerja\nberdasarkan surat tugas organisasi untuk menghadiri rapat\u002Fpertemuan dengan\npimpinan perusahaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pimpinan Serikat\nPekerja yang lebih tinggi yang berhubungan dengan kepentingan Serikat Pekerja\ndan pengusaha.\n\n3. Pengusaha memberikan dispensasi waktu kepada setiap anggota Serikat\nPekerja atau Pengurus Serikat Pekerja yang diangkat menjadi pengurus Serikat\nPekerja di tingkat yang lebih tinggi seperti Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan\nPimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menghadiri rapat,\nmusyawarah, seminar, konferensi, pendidikan dan kursus lainnya, baik didalam\nnegeri maupun di luar negeri dengan mendapat upah penuh.\n\n4. Pengusaha memberikan dispensasi penuh kepada pengurus Serikat Pekerja\nyang menjadi Ketua, Sekretaris, Urusan Hubungan Industrial, Urusan Advokasi Dan\nPembelaan dan pengurus lainnya untuk melaksanakan tugas organisasi sehari-hari\ndalam jam kerja sesuai jadwal yang telah diketahui oleh Pengusaha, dengan\nmendapatkan upah penuh. Dan pekerja yang menjadi Pengurus Serikat Pekerja harus\nmengutamakan peningkatan produktivitas kerja, disiplin dan bertanggung jawab\nmelaksanakan tugas di masing-masing pabrik.\n\n5. Pengurus dan\u002Fatau anggota Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekeria\nNasional (PSP-SPN) yang mendapatkan tugas dari Pimpinan Serikat Pekeria\nNasional memberitahukan dan meminta izin kepada atasan yang bersangkutan dan\nHR.\n\n6. Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) secara\nrutin membuat daftar Pengurus yang melaksanakan piket.\n\n7. Pengurus Pimpinan Serikat Pekerja - Serikat Pekerja Nasional (PSP. SPN)\nwajib memakai atribut (PSP-SPN) pada saat melaksanakan piket, monitoring ke\npabrik dan\u002Fatau tugas-tugas organisasi lainnya.",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"STRUCINCR_trigger","1. Upah terendah pekerja adalah berdasar","1. Upah terendah pekerja adalah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Serang\n(UMK) dan Struktur Skala Upah.\n\n2. Penyesuaian upah diberikan kepada pekerja berdasarkan prestasi,\nkompetensi, golongan, jabatan, masa kerja.\n\n3. Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan\nPimpinan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) Kawasan Industri\nNikomas Gemilang dan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang\nditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.",{"bindId":250,"name":247,"text":251},"LOWWAGE_trigger","1. Upah terendah pekerja adalah berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Serang\n(UMK) dan Struktur Skala Upah.",{"bindId":253,"name":247,"text":251},"LOWWAGE_provision",{"bindId":255,"name":256,"text":257},"incidentalbonustype2","1. Tunjangan hari raya diberikan perusah","1. Tunjangan hari raya diberikan perusahaan kepada pekerja agar yang\nbersangkutan dapat merayakan hari raya dan diberikan sekurang-kurangnya 7\n(tujuh) hari kalender sebelum hari raya keagamaan sesuai ketentuan yang\nberlaku. Besarnya tunjangan hari raya keagamaan adalah sebagai berikut:\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      No\n      Masa Kerja\n      Presentase\n    \n    \n      1\n      Masa kerja kurang dari 1 bulan (masa percobaan)\n      Sesuai kebijakan\n    \n    \n      2\n      Masa kerja 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun\n      Proporsional\n    \n    \n      3\n      Masa kerja 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun\n      115%\n    \n    \n      \n      Masa keria 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun\n      130%\n    \n    \n      \n      Masa keria 3 tahun sampai dengan kurang dari 4 tahun\n      150%\n    \n    \n      \n      Masa keria 4 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun\n      175%\n    \n    \n      \n      Masa keria 5 tahun sampai dengan kurang dari 6 tahun\n      200%\n    \n    \n      \n      Masa keria 6 tahun sampai dengan kurang dari 7 tahun\n      203%\n    \n    \n      \n      Masa kerja 7 tahun sampai dengan kurang dari 8 tahun\n      207%\n    \n    \n      \n      Masa keria 8 tahun sampai dengan kurang dari 9 tahun\n      210%\n    \n    \n      \n      Masa kerja 9 tahun sampai dengan kurang dari 10 tahun\n      213%\n    \n    \n      \n      Masa kerja 10 tahun sampai dengan kurang dari 11 tahun\n      216%\n    \n    \n      \n      Masa kerja 11 tahun sampai dengan kurang dari 12 tahun",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"incidentalbonusperc1","Masa kerja 1 tahun sampai dengan kurang ","Masa kerja 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun\n      115%",{"bindId":263,"name":264,"text":265},"NOCTPREM_trigger","Tunjangan shift diberikan kepada pekerja","Tunjangan shift diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan shift Ill\natau pekerja long shift dengan besarnya tunjangan shift sebesar Rp. 13,000,\n-\u002Fhari",{"bindId":267,"name":268,"text":269},"overtimeallowancetype_general","a. Hari kerja biasa: 1.5 x TUL Jam 1 (pe","a. Hari kerja biasa: 1.5 x TUL\n\nJam 1 (pertama): 2 x TUL\n\nJam 2 dan seterusnya",{"bindId":271,"name":268,"text":269},"overtimeallowancetype",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"SUNDAY_trigger","b. Hari Libur Minggu atau Nasional: Jam ","b. Hari Libur Minggu atau Nasional:\n\nJam ke 1 s\u002Fd 7: 2 x TUL\n\nJam ke 8: 3 x TUL\n\nJam ke 9 seterusnya: 4 x TUL",{"bindId":277,"name":274,"text":275},"sundayallowancetype",{"bindId":279,"name":280,"text":281},"longserviceallowancetype","1.Tunjangan masa kerja diberikan kepada ","1.Tunjangan masa kerja diberikan kepada pekerja, mulai dari golongan upah\nterendah sampai golongan upah tertinggi.\n\n2. Tunjangan masa kerja diberikan kepada semua pekerja setelah paling\nsedikit bekerja selama 1 (satu) tahun dan diberikan terhitung per tanggal masuk\nkerja. Besarnya tunjangan masa kerja sebagai berikut:\n\n1-2tahun masa kerja sebesar 19,000,-\u002Fbulan\n\n2-3tahun masa kerja sebesar 25,000,-\u002Fbulan\n\nc. 3-4tahun masa kerja sebesar 28,000,-\u002Fbulan\n\nd. 4-5tahun masa kerja sebesar 32,000,-\u002Fbulan\n\ne. 5-6 tahun masa kerja sebesar 35,000,-\u002Fbulan\n\nf 6-7 tahun masa kerja sebesar 38,000,-\u002Fbulan\n\ng. 7-8 tahun masa kerja sebesar 41,000,-\u002Fbulan\n\nh. 8-9 tahun masa keria sebesar 44,000,-\u002Fbulan\n\ni.9-10 tahun masa kerja sebesar 47,000,-\u002Fbulan\n\nJ 10-11 tahun masa kerja sebesar 50,000,-\u002Fbulan\n\nk. 11-12 tahun masa kerja sebesar 53,000,-\u002Fbulan\n\nl. 12-13 tahun masa kerja sebesar 56,000,-\u002Fbulan\n\nm.13-14 tahun masa kerja sebesar 59,000,-\u002Fbulan\n\nn. 14-15 tahun masa kerja sebesar 62,000,-\u002Fbulan\n\no. 15-16 tahun masa kerja sebesar 65,000,-\u002Fbulan\n\np. 16-17 tahun masa kerja sebesar 68,000,-\u002Fbulan\n\nq. 17-18 tahun masa kerja sebesar 71,000,-\u002Fbulan\n\nr. 18-19 tahun masa kerja sebesar 74,000,-\u002Fbulan\n\ns. 19-20 tahun masa kerja sebesar 77,000,-\u002Fbulan\n\nt. 20-21 tahun masa kerja sebesar 80,000,-\u002Fbulan\n\nu. 21-22 tahun masa kerja sebesar 83,000,-\u002Fbulan\n\nv. 22-23 tahun masa kerja sebesar 86,000,-\u002Fbulan\n\nw. 23-24 tahun masa kerja sebesar 89,000.-\u002Fbulan\n\nx. 24 tahun keatas sebesar 92,000,-\u002Fbulan\n\n\n\n4 Tunjangan masa kerja komponen upah dimasukkan kedalam gaji etap.",{"bindId":283,"name":284,"text":285},"CBA_MNCOMPA_2","1. Perusahaan: a. PT Nikomas Gemilang Be","1. Perusahaan:\n\na. PT Nikomas Gemilang\n\nBerdasarkan Akta Notaris:\n\nNo. 54\n\nTanggal 20 Desember 2022\n\nNomor Induk Berusaha (NIB) 8120219171441\n\nAlamat JALAN RAYA SERANG KM 71, Kel. Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang,\nProvinsi Banten, Kode Pos: 42186.\n\n\n\nb. PT Pou Chen Indonesia\n\nBerdasarkan Akta Notaris:\n\nNo. 44\n\nTanggal 14 Oktober 2022\n\nNomor Induk Berusaha (NIB) 8120111041883\n\nAlamat JALAN RAYA SERANG KM 71, Kel. Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang,\nProvinsi Banten, Kode Pos: 42186.\n\n\n\nc. PT Changyang Material Plastics\n\nBerdasarkan Akta Notaris:\n\nNo. 72\n\nTanggal 14 September 2022\n\n\n\nNomor Induk Berusaha (NIB) 9120404822597\n\nAlamat JALAN RAYA SERANG KM 71, Kel. Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang,\nProvinsi Banten, Kode Pos: 42186.\n\n\n\nd. PT Ka Yuen Indonesia\n\nBerdasarkan Akta Notaris:\n\nNo. 23\n\nTanggal 7 November 2022\n\nNomor Induk Berusaha (NIB) 8120116091471\n\nAlamat JALAN RAYA SERANG KM 71, Kel. Tambak, Kec. Kibin, Kab. Serang,\nProvinsi Banten, Kode Pos: 42186.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. Nikomas Gemilang, IDN PT. Pouchen Indonesia, IDN PT. Ka Yuen Indonesia - 2023\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2023-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2024-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Other\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Sepatu, Produk Kulit dan Karet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_2\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama pengusaha: → \n                        Nikomas Gemilang, Pouchen Indonesia, Ka Yuen Indonesia\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_2_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        SPN - Serikat Pekerja Nasional\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 91 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 180 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 30 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Hari kerja per minggu: → 6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Waktu lembur maksimum: → 14.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: →  minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: → 8.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Ketentuan bahwa upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah harus dihormati: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 115 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Tunjangan shift untuk kerja sore atau malam: → IDR 286000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Tunjangan shift hanya untuk yang kerja malam: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Tunjangan masa kerja\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Tunjangan masa kerja: → IDR 19000.0 per bulan\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Tunjangan masa kerja setelah: → 1 masa kerja\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[291],{"title":38,"slug":34},[293],{"type":294,"data":295},"call_to_action_body_block",{"title":296,"description":297,"variant":298,"link":299},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":296,"url":300,"description":296,"rel":301,"type":302},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[304],{"type":294,"data":305},{"title":296,"description":297,"variant":298,"link":306},{"title":296,"url":300,"description":296,"rel":301,"type":302},[]]