[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"page:id-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pabrik-cambric-gkbi-dengan-serikat-pekerja-nasional-periode-tahun-2023-25":3},{"id":4,"slug":5,"title":6,"short_title":7,"intro_text":8,"meta_description":9,"seo_title":9,"path":10,"content_type":11,"locale":12,"go_live_at":7,"first_published_at":13,"page_created_at":14,"published_at":13,"edit_url":15,"breadcrumbs":16,"seo":24,"data":32,"children":281,"content_type_view":282,"extra_breadcrumbs":283,"body":285,"body_blocks":296,"related_pages":300},3679,"perjanjian-kerja-bersama","Perjanjian Kerja Bersama",null,"\u003Cp>Beberapa pilihan Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dipublikasikan di sini. Anda dapat menemukan teks asli dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut, membaca dan menelusuri per bab maupun pasal, menurut topik yang sedang Anda cari.\u003Cbr\u002F>\u003Cbr\u002F>Ketika Anda mengklik pada link Perjanjian Kerja Bersama, halaman akan terbuka: di kolom sebelah kiri pada halaman tersebut berisi teks asli, sedangkan di kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan ringkasan dari ketentuan yang ada di Perjanjian Kerja Bersama tersebut.\u003Cbr\u002F>Serikat Buruh\u002FPekerja dan Asosiasi Pengusaha dari Indonesia memberikan kontribusi terhadap pengumpulan data Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>","","\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama","collective_agreements.collectiveagreementoverview","id_ID","2025-08-15T13:01:11.360625+00:00","2026-04-02T08:44:09.692847+00:00","\u002Fcms\u002Fpages\u002F3679\u002Fedit\u002F",[17,20,23],{"title":18,"slug":19},"Indonesia","id-id",{"title":21,"slug":22},"Bekerja di Indonesia","bekerja-di-indonesia",{"title":6,"slug":5},{"title":6,"description":9,"image":25,"canonical":26,"robots":27,"og_type":28,"twitter_card":29,"locale":19,"created_at":30,"last_modified_at":31},"https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fmedia\u002Fimages\u002FSocial_media_preview_image_-_2025.2e16d0ba.fill-1200x630.png","https:\u002F\u002Fwageindicator.org\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002F","index, follow","website","summary_large_image","2025-08-15T15:01:11.360625+02:00","2026-04-02T10:44:09.828831+02:00",{"cba":33,"clauses":44,"details":279,"translations":280},{"id":34,"uid":35,"url":36,"name":37,"locale":12,"override_title":9,"title":38,"browser_title":39,"browser_description":40,"text":41},"perjanjian-kerja-bersama-antara-pabrik-cambric-gkbi-dengan-serikat-pekerja-nasional-periode-tahun-2023-25","f5469c1c-7350-11f0-b57a-f23c91080f70","https:\u002F\u002Fcobra.wageindicator.org\u002Fcountries\u002Findonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pabrik-cambric-gkbi-dengan-serikat-pekerja-nasional-periode-tahun-2023-2025\u002Fperjanjian-kerja-bersama-antara-pabrik-cambric-gkbi-dengan-serikat-pekerja-nasional-periode-tahun-2023-25\u002F","Perjanjian Kerja Bersama Antara Pabrik Cambric GKBI dengan Serikat Pekerja Nasional Periode Tahun 2023 - 25","IDN PT. GKBI - Medari - 2023","Indonesia - IDN PT. GKBI - Medari - 2023","IDN PT. GKBI - Medari - 2023 - Industri\u002Fpabrik pengolahan",{"name":42,"data":43},"PERJANJIAN KERJA BERSAMA PC GKBI periode 2023-2025 SPN I.html","\n\u003C!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?-->\n\n\n  \u003Cmeta http-equiv=\"content-type\" content=\"text\u002Fhtml; charset=UTF-8\">\n  \u003Ctitle>New\u003C\u002Ftitle>\n  \u003Cmeta name=\"generator\" content=\"Amaya, see http:\u002F\u002Fwww.w3.org\u002FAmaya\u002F\">\n\n\n\n\u003Ch1>PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PABRIK CAMBRIC GKBI DENGAN SERIKAT PEKERJA\nNASIONAL PERIODE 2023-2025\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MUKADIMAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Bismillaahirrahmaanirrahiim,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bahwa, sesungguhnya ketenangan kerja dan ketenangan usaha merupakan syarat\nutama terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis, serasi, selaras dan\nseimbang. Kondisi demikian adalah kondisi dasar yang harus dipenuhi oleh kedua\nbelah pihak di dalam pelaksanaan proses produksi dalam rangka mencapai tujuan\nPerusahaan dan kesejahteraan Karyawan. Bertitik tolak dari tujuan bersama yang\nmencerminkan persatuan dan kesatuan serta sifat kegotong-royongan, toleransi,\ntenggang rasa, keterbukaan, bantu membantu dan mampu mengendalikan diri yang\ndiwujudkan dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama akan dijadikan sebagai pedoman\ndalam melaksanakan Hubungan Industrial yang berkeadilan, harmonis, selaras dan\nseimbang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Kedua belah pihak dengan jujur dan itikad baik untuk mencapai tujuan bersama\nselalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam mengatasi permasalahan yang\ntimbul selama Hubungan Industrial. Pengusaha di samping berusaha mempertahankan\ndan memacu pertumbuhan Perusahaan dengan mengelola seluruh sumber daya yang\nada, tetap pula selalu mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan Karyawan.\nDan Karyawan harus pula menyadari, bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan\nkesejahteraan, harus bekerja lebih baik sehingga mampu meningkatkan mutu dan\nproduktivitas perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Atas dasar prinsip-prinsip di atas dan berdasarkan Pancasila serta UUD’45,\nPerjanjian Kerja Bersama ini disusun untuk dijadikan pedoman dasar yang\nmempertegas serta memperjelas akan adanya hak dan kewajiban pihak-pihak yang\nmembuat perjanjian. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala selalu melimpahkan\nrahmat, taufiq dan hidayah serta perlindungan Nya sehingga kita mampu\nmelaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Amin Ya Rabbal’alamin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB I : PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 1 : PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat dan ditandatangani oleh\npihak-pihak :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pabrik Cambric GKBI yang berkedudukan di Jl Magelang Km 14, Sleman,\nYogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Nama : H. ESUKA HARIS MUHASHIBY\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jabatan : Direktur Utama PC. GKBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Nama : H. SUYONO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jabatan : Direktur Produksi PC. GKBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Yang selanjutnya disebut Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Serikat Pekerja Nasional Pabrik Cambric GKBI yang berkedudukan di Jl\nMagelang Km 14, Sleman, Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Nama : IRWAN WIDIHANTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jabatan : Ketua PSP SPN PC. GKBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Nama : MUFID AMRULLAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jabatan : Sekretaris PSP SPN PC. GKBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Yang selanjutnya disebut Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB II : UMUM\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 2 : ISTILAH-ISTILAH DAN PENGERTIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), ialah Badan Hukum yang\nberbentuk Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1967, yang\nterdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi Nomor : 843.E\u002F12-67\nTanggal 30 November 1982 untuk selanjutnya disebut GKBI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pabrik Cambric GKBI, ialah seluruh ruangan, halaman, lapangan, bangunan\ndan sekelilingnya yang berhubungan dengan tempat kerja serta milik\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha ialah Direksi Pabrik Cambric GKBI yang ditunjuk dan ditetapkan\noleh Pengurus Koperasi Pusat GKBI. Sesuai dengan (Peraturan Pemerintah No. 36\ntahun 2021 tentang : Pengupahan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PC. GKBI (PSP SPN PC.\nGKBI) adalah Serikat Pekerja yang telah tercatat pada Kantor Bidang Tenaga\nKerja & Transmigrasi Kabupaten Sleman Nomor : 560\u002F0059 tanggal 25 Januari\n2022 dan merupakan Organisasi Serikat Pekerja di Perusahaan yang mewakili\naspirasi Karyawan PC. GKBI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengurus Serikat Pekerja ialah Pimpinan yang dipilih dan ditunjuk dalam\nKonferensi Anggota (Konferta) SPN PC. GKBI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Koperasi Karyawan adalah Koperasi Karyawan yang didirikan oleh Karyawan\nPC. GKBI yang berbadan Hukum No. 533.b\u002FBH\u002FXI\u002F12\u002F67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Karyawan, ialah orang yang mengadakan hubungan kerja dan telah\nmenandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Pengusaha dan menerima Upah dari\npadanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Keluarga karyawan, ialah seorang istri\u002Fsuami yang syah menurut hukum,\nanak kandung, anak tiri dan anak angkat yang telah disahkan menurut hukum yang\nberlaku dan didaftarkan di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Upah, ialah penerimaan sebagai imbalan jasa dari Pengusaha kepada\nKaryawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau\ndinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau\nperaturan perundangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara\nPengusaha dan Karyawan, termasuk tunjangan-tunjangan baik untuk Karyawan itu\nsendiri maupun keluarganya.(Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang :\nPengupahan).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Insentif Produksi adalah pemberian berupa uang yang dikaitkan dengan\npencapaian target produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Tunjangan Sosial adalah tunjangan tetap berupa uang yang diberikan\nkepada Karyawan yang besarnya tergantung kepada golongan dan jumlah tanggungan\nkeluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Upah Kerja Lembur adalah Upah yang dibayarkan oleh Pengusaha kepada\nPekerja\u002FBuruh yang melaksanakan pekerjaan dalam Waktu Kerja Lembur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Tunjangan Hari Raya (THR) ialah pemberian tahunan berupa uang yang\ndiberikan Pengusaha kepada karyawan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sesuai\ndengan (Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang : Pengupahan pasal\n9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Masa Persiapan Bebas Tugas (MPBT) ialah saat karyawan melepaskan semua\ntanggung jawab pekerjaan akibat berakhirnya masa kerja atau batas usia, tetapi\nmasih dalam hubungan ikatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Bebas Tugas (BT) ialah saat karyawan melepaskan semua tanggung jawab\npekerjaan akibat berakhirnya batas usia atau masa kerja sebagai karyawan tetap\nyang dihitung sejak tanggal ditanda tanganinya surat perjanjian karyawan tetap,\ndan sudah tidak ada hubungan ikatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Masa Kerja ialah jumlah tahun kerja sejak penandatanganan karyawan\ntetap.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh\nPengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Perjanjian Kerja Bersama adalah bentuk perjanjian antara Pengusaha dan\nSerikat Pekerja sesuai dengan (Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang :\nPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,\ndan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 1 ayat 13).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Jam Kerja ialah jam kerja perusahaan yang telah ditetapkan sesuai\nPeraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang : Perjanjian Kerja Waktu\nTertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan\nKerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Hari Kerja ialah hari-hari kerja Karyawan sesuai dengan jadwal hari dan\njam kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan dengan berpedoman pada\nperaturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 3 : LUASNYA PERJANJIAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan dan Serikat Pekerja menyetujui bahwa perjanjian ini berlaku\nbagi kedua belah pihak dan terbatas hanya untuk hal-hal yang diatur dalam\npasal-pasal Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pedoman dan Perjanjian Kerja yang berlaku serta peraturan-peraturan\ntambahan lainnya yang akan dibuat oleh kedua belah pihak dapat diberlakukan\nsepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)\nmaupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 4 : KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dan Serikat Pekerja berkewajiban untuk memberitahukan dan\nmenjelaskan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut kepada para\nanggotanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha dan Serikat Pekerja berkewajiban untuk mentaati isi PKB dan\nmenertibkan anggota-anggotanya serta dapat saling menegur pihak yang bersepakat\napabila tidak mengindahkan isi PKB ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing, Serikat Pekerja dan Pengusaha\nberusaha menghindarkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan masing-masing\npihak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 5 : PENGAKUAN HAK-HAK PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha mengakui Serikat Pekerja Perusahaan (PSP SPN PC.GKBI) yang sah\ndalam perusahaan dan dengan demikian mewakili seluruh karyawan yang menjadi\nanggota-anggotanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Serikat Pekerja mengakui bahwa Pengusaha mempunyai wewenang penuh dalam\nmengatur dan mengelola jalannya perusahaan dan para karyawannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cp>3. Pengusaha tidak akan melakukan tekanan baik langsung maupun tidak\nlangsung, tindakan diskriminasi dan tindakan lainnya terhadap karyawan yang\nterpilih sebagai Pengurus Serikat Pekerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Serikat Pekerja memberikan bantuan terhadap Pengusaha dalam membina,\nmengatur dan menertibkan para karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha mengakui fungsi Serikat Pekerja adalah mewakili, melindungi,\nmengayomi dan membina anggota-anggotanya baik secara individual maupun kelompok\ndalam bidang ketenagakerjaan yang berpedoman Hubungan Industrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 6 : BANTUAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja atau\nanggotanya yang ditunjuk oleh Pengurus Serikat Pekerja untuk mengikuti\ntugas-tugas Serikat Pekerja tanpa mengurangi hak-haknya sebagai karyawan,\nsepanjang tidak mengganggu kelancaran tugas pekerjaannya di\npabrik\u002Fperusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Dalam keadaan tertentu dan memungkinkan, Serikat Pekerja dapat menerima\nsumbangan yang tidak mengikat dari Perusahaan dan hal ini dapat dilakukan\nsecara routine ataupun insidentil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha membantu menyediakan ruangan kantor yang layak untuk Serikat\nPekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha menyediakan papan pengumuman guna penempelan pengumuman\nkegiatan-kegiatan dengan terlebih dahulu harus memperoleh ijin dan persetujuan\ndari Pengusaha dan penempelan dilakukan pada waktu\u002Ftempat yang telah\nditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pengusaha membantu melakukan pemotongan upah anggota Serikat Pekerja\nuntuk iuran anggota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB III : HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 7 : PENERIMAAN KARYAWAN BARU, PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk kelancaran usaha perusahaan, Serikat Pekerja mengakui hak Pengusaha\ndalam penerimaan karyawan baru, penentuan serta pembagian pekerjaan,\npengangkatan dan pemindahan Karyawan sesuai dengan prosedur rekruitmen dan\npenempatan tenaga kerja yang telah ditentukan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 8 : PENERIMAAN KARYAWAN BARU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Penerimaan Karyawan Baru PC. GKBI dilaksanakan dengan seleksi dan\npersyaratannya ditentukan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan dalam seleksi sebagaimana\ndimaksud ayat 1, calon karyawan diterima sebagai Karyawan melalui masa\nPendidikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila telah menjalani masa Pendidikan dan dianggap telah memenuhi\npersyaratan diangkat menjadi karyawan tetap PC. GKBI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Calon Karyawan yang pada saat melamar mempunyai ijasah lebih tinggi dari\nklasifikasi formasi yang dibutuhkan, maka ijasah yang diakui adalah yang\nsetingkat dengan formasi yang ada.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 9 : PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setiap calon karyawan PC. GKBI yang akan mulai bekerja, baik honorer,\nPendidikan maupun penetapan sebagai karyawan harus menanda tangani surat\nPerjanjian Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bentuk dan isi surat Perjanjian Kerja ditentukan oleh Pengusaha dan tidak\nbertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dan atau Peraturan\nperundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Surat Perjanjian Kerja untuk karyawan yang akan mulai bekerja dibuat\nrangkap dua, satu lembar untuk karyawan yang bersangkutan, dan satu lembar\ndisimpan oleh Pengusaha. Sedangkan untuk karyawan tetap di tambah 1 (satu)\nlembar untuk Dinas Tenaga Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 10 : MASA PENDIDIKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Calon karyawan diharuskan\u002Fdiwajibkan mengikuti masa Pendidikan dan masa\ntersebut tidak dihitung masa kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>2. Masa Pendidikan maksimal selama 6 (enam) bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Masa Pendidikan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun, dengan status\nsebagai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Selama masa Pendidikan ke dua belah pihak bebas untuk memutuskan hubungan\nkerjanya sewaktu-waktu tanpa syarat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Selama masa PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) karyawan menerima upah\nminimal sesuai dengan Ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Setelah berakhirnya masa PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) maka\npengusaha memberikan uang kompensasi sesuai dengan PP 35 tahun 2021 (tentang\nPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat,\nDan Pemutusan Hubungan Kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 11 : ALIH TUGAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setiap Karyawan harus bersedia untuk dialih tugaskan kerjanya apabila\nperusahaan memandang perlu untuk kelancaran pekerjaan dengan tidak mengurangi\nupah. Tunjangan jabatan dan insentip produksi diberikan secara proporsional\nsesuai dengan pekerjaannya di Unit\u002FBagian\u002FSeksi yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemindahan tugas atau mutasi dapat terjadi dengan alasan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Promosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Penyesuaian Kecakapan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Reorganisasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tour of duty\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Hukuman Administrasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pelaksanaan mutasi adalah merupakan hak dan wewenang Pengusaha dan\nKaryawan tidak dapat menolak, terkecuali karena sesuatu alasan yang kuat serta\ndibenarkan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pemindahan kedaerah lain yang diikuti oleh perubahan tempat tugasnya\ndimungkinkan mendapat bantuan biaya pemindahan, biaya pengangkutan perabot\nrumah tangga dan biaya pemindahan sekolah anak-anaknya yang besarnya\ndisesuaikan dengan kemampuan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 12 : GOLONGAN\u002FJABATAN KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengaturan syarat-syarat golongan dan jabatan Karyawan merupakan wewenang\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. a. Kenaikan golongan dan jabatan serta percepatan skala merupakan hak dan\nwewenang Pengusaha mengingat pasal 20 ayat 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Kenaikan golongan dengan ketentuan upah dalam golongan baru adalah sesuai\ndengan Skala upah lama di golongan yang baru.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bagi Karyawan yang sambil bekerja melanjutkan pendidikan\u002Fsekolah yang\nlebih tinggi dengan seijin pengusaha sampai lulus\u002Fberijazah, dapat memperoleh\ntambahan masa kerja\u002Fskala upah, jika pendidikan yang ditempuh sesuai\u002Fcocok\ndengan jabatan\u002Fpekerjaan yang dijabatnya dengan menunjukkan bukti tanda\nkelulusan\u002Ffoto copy ijasah yang diterbitkan oleh lembaga\u002Finstitusi yang terkait\nserta memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Bagi Karyawan yang berprestasi, atas wewenang Pengusaha dengan segala\npertimbangannya, dapat memperoleh penghargaan berupa kenaikan golongan satu\ntingkat lebih tinggi tanpa memperhatikan jabatan\u002Fformasi pekerjaannya, setahun\nsebelum Bebas Tugas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB IV : HARI KERJA DAN JAM KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 13 : HARI KERJA DALAM SEMINGGU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Hari Kerja Karyawan adalah 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengaturan hari kerja ditetapkan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 14 : JAM KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Jam Kerja ialah waktu yang telah ditetapkan untuk berada di tempat kerja\ndan melakukan pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>2. Jam Kerja Karyawan adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam\nseminggu sesuai dengan PP 35 tahun 2021 (tentang Perjanjian Kerja Waktu\nTertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan\nKerja).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Jam istirahat kerja diatur dan ditentukan oleh Pengusaha dengan\nmemperhatikan ketentuan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 15 : PENGUPAHAN KERJA LEMBUR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Yang dimaksud kerja lembur ialah pekerjaan yang dilakukan sesudah bekerja\nmelebihi 7 (tujuh) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Cara perhitungan upah lembur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jam kerja lembur pertama harus dibayar upah\nsebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar\nupah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari\nistirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari\nkerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam\npertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga)\nkali upah sejam, dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah\nsejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja\nterpendek, perhitungan upah lembur untuk 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua)\nkali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam, dan jam lembur ketujuh\ndan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari\nistirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari\nkerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur\nuntuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan\ndibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas dibayar 4\n(empat) kali upah sejam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Cara menghitung upah lembur sejam, adalah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Upah sejam bagi karyawan bulanan =1173×Upah\nsebulan dari jumlah komponen sebagaimana dimaksud pada ayat 3.c. pasal ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Upah sejam bagi karyawan harian :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 1173×25×Upah sehari (bagi Karyawan yang bekerja\n6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 1173 × 21 × Upah sehari (bagi Karyawan yang\nbekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Komponen untuk upah lembur adalah Upah Pokok dan\nTunjangan Tetap (sesuai dengan PP 35 tahun 2021 (tentang Perjanjian Kerja Waktu\nTertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan\nKerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Upah lembur dibayar paling lambat tanggal\n1(satu) bulan berikutnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype1\">\u003Cp>4. Bagi Karyawan dengan jabatan tertentu (Asisten Kepala Bagian Keatas dan\natau Golongan VII keatas) tidak berhak mendapatkan upah lembur.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>BAB V : PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 16 : HARI-HARI ISTIRAHAT UNTUK KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>1. Setiap Karyawan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari mendapat istirahat\nmingguan selama tidak kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana diatur\ndalam peraturan perundangan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>2. Hari-hari libur resmi adalah hari-hari besar yang ditetapkan oleh\nPemerintah, dan hari-hari lainnya yang ditetapkan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 17 : CUTI TAHUNAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysweeks\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cp>1. Karyawan yang dengan tidak terputus-putus selama 1 (satu) tahun bekerja\nberhak mendapatkan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Atas dasar kepentingan perusahaan, Pengusaha dapat mengatur mengundurkan\natau menentukan waktu kapan cuti tahunan dapat diambil tanpa mengabaikan\nkepentingan Karyawan bersangkutan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysfixed\">\u003Cp>3. Hari-hari cuti dapat dipergunakan terus-menerus dalam cuti bersama pada\nHari Raya Idul Fitri yang pelaksanaannya diatur oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Hak dinyatakan hilang jika tidak dipergunakan setelah 6 (enam) bulan\nsemenjak timbulnya hak cuti tahunan dan Pengusaha telah memberitahukan secara\nlayak.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Hak cuti dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan setelah habis\nwaktu berlakunya dengan persetujuan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 18 : HAK-HAK KARYAWAN WANITA ATAS CUTI HAMIL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cp>1. Kepada Karyawan wanita yang hamil lanjut\u002Fgugur kandungan mendapatkan cuti\nhamil.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>2. Penetapan mulainya cuti hamil harus dengan surat keterangan dokter\nperusahaan atau yang ditunjuk oleh perusahaan. Lamanya cuti 3 (tiga) bulan\nyaitu : 1,5 (satu setengah) bulan sebelum tiba waktunya melahirkan dan 1,5\n(satu setengah) bulan sesudah melahirkan atau gugur kandungan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>3. Selama cuti hamil\u002Fgugur kandungan tetap mendapat upah.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>4. Yang dimaksud dengan gugur kandungan disini tidak termasuk usaha-usaha\nmenggugurkan kandungan untuk tujuan pembatasan kelahiran (KB) atau tujuan lain\nyang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah dan atau Norma Agama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-menstruationleave\">\u003Cp>5. Karyawan wanita dapat menggunakan hak cuti haid pada hari pertama dan\nkedua waktu haid setiap bulan dengan mendapatkan upah tetap.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Pemberian hak tersebut pada ayat 5 (lima) dapat dibenarkan apabila yang\nbersangkutan memberitahukan kepada atasannya masing-masing dengan menunjukkan\nsurat rekomendasi dari dokter perusahaan\u002Fdokter yang ditunjuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Keragu-raguan terhadap kebenaran penggunaan hak cuti haid, juru rawat\nwanita dapat mengadakan pemeriksaan terhadap Karyawan wanita yang bersangkutan\natas perintah Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 19 : IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleavepay\">\u003Cp>1. Bagi karyawan yang meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat upah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mendapat panggilan dari alat negara atau\nmenjalankan tugas untuk kepentingan negara yang tidak bisa diwakili orang lain\natau yang harus dikerjakan sendiri dan telah mendapatkan persetujuan terlebih\ndahulu dari pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Ada peristiwa-peristiwa seperti kelahiran,\nkhitanan, perkawinan dan kematian, dengan diatur sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriageleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 3 (tiga) hari pada waktu pernikahan karyawan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 2 (dua) hari pada waktu istri melahirkan atau\nkeguguran kandungan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 2 (dua) hari pada waktu mengkhitankan anaknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 2 (dua) hari pada waktu menikahkan anaknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 2 (dua) hari pada waktu suami\u002Fistri, orang\ntua\u002Fmertua atau anak\u002Fmenantu meningggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- 1(satu) hari anggota keluarga dalam satu rumah\nmeninggal dunia 1(satu) hari pada waktu saudara kandung saudara kandung\nistri\u002Fsuami meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Ijin dimaksud pada ayat (1 b) harus minta\nsebelumnya secara tertulis, atau apabila terpaksa karena sesuatu hal,\nmemberitahukan kemudian dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung\njawabkan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Apabila PS Kematian bertepatan dengan hari\nlibur, tidak mengurangi hak libur karyawan dan aturan pelaksanaanya diatur\ndalam peraturan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Pada saat Karyawan yang beragama Islam pergi\nmenunaikan ibadah haji, selama waktu yang diperlukan sesuai ketentuan\nDepartemen Agama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bagi Karyawan yang meninggalkan pekerjaan tanpa mendapatkan upah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Ketentuan diluar ketentuan ayat 1 (satu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VI : PENGUPAHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 20 : SISTIM PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Upah ialah penerimaan sebagai imbalan jasa dari Pengusaha kepada Karyawan\nuntuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan yang dinilai dalam bentuk\nuang dan dibayarkan sesuai Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>2. Tinggi rendahnya upah ditentukan oleh jabatan, golongan, prestasi kerja\ndan masa kerja masing-masing Karyawan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan\noleh Pengusaha dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>3. Komponen Upah :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Upah Pokok, tunjangan-tunjangan dan insentip.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Macam dan besarnya upah pokok serta\ntunjangan-tunjangan ditentukan oleh Pengusaha dengan mengingat\u002Fmemperhatikan\nPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Tunjangan-tunjangan dan insentip\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disamping upah pokok, Pengusaha memberikan kepada Karyawan sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Tunjangan Sosial :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Diberikan kepada Karyawan yang bersangkutan dan\njuga kepada 1 (satu) orang istri yang sah dan atau mempunyai anak maksimum 2\n(dua) orang anak dan telah terdaftar di Perusahaan serta belum berusia 22 (dua\npuluh dua) tahun, belum menikah, belum berpenghasilan sendiri\u002Fbelum bekerja,\ndan sepenuhnya masih menjadi tanggungannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Tunjangan Jabatan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Diberikan kepada Karyawan yang memangku jabatan\ntertentu pada Perusahaan, besarnya Tunjangan Jabatan ditentukan oleh\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Insentip diberikan kepada karyawan didasarkan\natas pencapaian target produksi tiap bulan (insentip produksi). Pengaturan dan\ncara pemberian insentip diatur dengan Surat Keputusan Direksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasefirmperformance\">\u003Cp>5. Kenaikan upah, dapat dilaksanakan secara berkala dan insidentil :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Kenaikan berkala diberikan jika Karyawan sudah\nbermasa kerja 2 (dua) tahun dalam skala upah yang sama memenuhi syarat-syarat :\nkecakapan, kejujuran, disiplin, kerajinan dan prestasi kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Kenaikan insidentil, didasarkan atas\npertimbangan tertentu dari Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>6. Skala masa kerja dan pengajuan masa kerja, untuk menetapkan upah\nditentukan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Selama mendapatkan upah dalam jabatannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Selama mendapat ijin istirahat dengan mendapat\nupah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Selama tugas belajar dan atau tugas lain yang\nditentukan oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pengakuan masa kerja seseorang yang telah\nmempunyai pengalaman kerja dilain perusahaan pada jabatan\u002Fpekerjaan yang sama\natau sejenis serta dapat berfaedah terhadap jabatan yang dipangkunya dalam\npengembangan tugas pekerjaan, maksimal setengah dari masa kerja yang\ndimiliki.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 21 : WAKTU PEMBAYARAN UPAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Upah dibayarkan sebulan sekali yaitu pada tanggal 1 (satu) setiap\nbulannya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu atau hari libur\nresmi, maka pelaksanaan pembayarannya akan diatur dalam kesepakatan bersama\nantara PSP SPN PC. GKBI dengan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pembayaran upah diterimakan langsung kepada Karyawan melalui rekening\nbank yang telah ditunjuk oleh perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila seorang Karyawan mengalami kendala di dalam transaksi pengambilan\ndi ATM maka diselesaikan oleh karyawan yang bersangkutan dibantu oleh\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pembayaran upah diusahakan tepat pada waktunya. Apabila telah terjadi\nketerlambatan pembayaran upah maka berlaku ketentuan perundangan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 22 : UPAH WAKTU SAKIT\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>Karyawan yang karena sakit dan menurut keterangan dokter perusahaan atau\ndokter yang ditunjuk oleh dokter perusahaan, tidak dapat melakukan\nkewajibannya\u002Fmasuk bekerja sampai berbulan-bulan, diberikan upah sebagai\nberikut:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100 %\n(seratus persen) dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh\npuluh lima persen) dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima\npuluh persen) dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh\nlima persen) dari upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dilakukan oleh\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 23 : UPAH WAKTU DITAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Dalam hal karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan\npengusaha, pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan\nkepada keluarga yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut\n:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Untuk 1 ( satu ) orang tanggungan : 25 % dari\nupah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Untuk 2 ( dua ) orang tanggungan : 35 % dari\nupah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Untuk 3 ( tiga ) orang tanggungan : 45 % dari\nupah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Untuk 4 ( empat ) orang tanggungan atau lebih :\n50 % dari upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6\n(enam) bulan takwim terhitung sejak hari pertama Karyawan ditahan yang\nberwajib.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat\nterhadap karyawan yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan\nsebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud\ndalam ayat (1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam)\nbulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan karyawan dinyatakan\ntidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan karyawan kembali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam)\nbulan berakhir dan karyawan dinyatakan bersalah, maka Pengusaha dapat melakukan\nPemutusan Hubungan Kerja kepada Karyawan yang bersangkutan tidak dengan\nhormat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5)\ndilakukan tanpa penetapan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan\nIndustrial.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pengusaha wajib membayar kepada Karyawan yang mengalami Pemutusan\nHubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang\npenggantian hak dan uang pisah sesuai ketentuan PP 35 tahun 2021 (tentang\nPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat,\nDan Pemutusan Hubungan Kerja).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 24 : PEMOTONGAN UPAH KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha dapat melakukan pemotongan upah Karyawan untuk :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Iuran bulanan keanggotaan SPN PC. GKBI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pembayaran ganti rugi dan denda-denda Karyawan\nkepada Perusahaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1981 mengenai\nperlindungan upah. Dan hasil pemotongan tersebut dipergunakan untuk\nmeningkatkan kesejahteraan Karyawan, teknis pelaksanaan dan pengelolaannya\ndiserahkan kepada Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Uang yang diterima atau yang terlanjur terbayar\nkarena salah perhitungan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Pembayaran keperluan koperasi yang telah\ndisetujui bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Sumbangan kematian Karyawan sebesar 1 % (satu\npersen).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Iuran Tunjangan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan\nsebesar 5,7 % upah perbulan. Adapun 3,7% dibayar oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% upah perbulan,\nadapun 4% dibayar oleh pengusaha atau sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Dana Infaq Karyawan dan pemotongan lain yang\ndisepakati pihak Pengusaha dan PSP SPN PC. GKBI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Atas permohonan pihak III dengan Surat kuasa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Jumlah pemotongan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 (satu) tidak boleh\nmelebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah sebulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 25 : TUNJANGAN HARI RAYA IDUL FITRI \u002F KEAGAMAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonustype2\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Cp>1. Pada setiap awal bulan Romadhon Karyawan yang telah mempunyai masa kerja\n1 (satu) tahun atau lebih diberikan tunjangan Hari Raya Idul Fitri sebesar 1\n(satu) kali upah terakhir, dan yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu)\ntahun diberikan secara proporsional dan pelaksanaan pemberian tunjangan\ntersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sesuai\nPeraturan Menteri Nomor 04 Tahun 1994.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Apabila keuangan Perusahaan memungkinkan maka Pengusaha dapat memberikan\ntambahan berupa bingkisan lebaran.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 26 : PERJALANAN DINAS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjalanan dinas Karyawan, ialah perjalanan yang harus dilakukan untuk\nmelaksanakan tugas di luar daerah atas perintah Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Bagi Karyawan yang melakukan tugas di luar daerah berhak memperoleh biaya\nperjalanan yang cukup dan tidak berhak atas uang lembur meskipun tugas yang\ndilaksanakannya sampai melampaui jam kerja atau hari Minggu\u002FBesar.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Biaya\u002Fongkos perjalanan diganti oleh Perusahaan dan diatur dalam Surat\nKeputusan Direksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB VII : PERAWATAN DAN PENGOBATAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 27 : PERAWATAN DAN PENGOBATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Cp>1. Untuk memelihara kesehatan Karyawan dan keluarganya, perusahaan mengikut\nsertakan Karyawan dalam kepersertaan program BPJS Kesehatan, syarat-syarat dan\nketentuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jo. Per Pres No.\n12 Tahun 2013. Jo. Per Pres No. 111 Tahun 2013.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurancerelatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>2. Apabila Karyawan dan keluarganya memerlukan pengobatan\u002Fopname di Rumah\nSakit, diatur sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Pasal 28 : PEMAKAIAN KACA MATA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Bagi Karyawan dan keluarganya yang karena atas advis dokter mata yang\nditunjuk oleh BPJS Kesehatan diharuskan memakai kaca mata maka diberikan kaca\nmata sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 29 : BERSALIN\u002FGUGUR KANDUNGAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Persalinan (melahirkan) bagi Karyawan wanita atau istri Karyawan di Rumah\nSakit\u002FRumah Bersalin sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 30 : PENYAKIT JIWA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Karyawan\u002Fkeluarganya yang menderita penyakit jiwa atau tekanan jiwa sehingga\nmemerlukan pelayanan khusus, berlaku ketentuan pasal 27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 31 : KELUARGA BERENCANA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pelaksanaan program Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan BPJS\nKesehatan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 32 : PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK MENJADI TANGGUNGAN BPJS\nKESEHATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pelayanan atau hal-hal lain yang tidak termasuk jaminan yang ditanggung oleh\nBPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana\ndiatur dalam peraturan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak\nbekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan\nkerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan\nlalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program\njaminan kecelakaan lalu lintas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Gangguan kesehatan\u002Fpenyakit akibat ketergantungan obat dan\u002Fatau\nalcohol.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat\nmelakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur,\nshin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian\nteknologi kesehatan (health technology assessment).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan\n(eksperimen).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Perbekalan kesehatan rumah tangga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian\nluar biasa\u002Fwabah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events)\nyang ditetapkan oleh Menteri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan\nKesehatan yang diberikan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 33 : TUNJANGAN KECELAKAAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>Apabila Karyawan mengalami kecelakaan kerja, akan diberikan ganti kerugian\ndan tunjangan–tunjangan sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang\nBPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Jo Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun\n2013.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>BAB VIII : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 34 : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>1. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja Karyawan. perusahaan\nmenyediakan perlengkapan kerja yang diperlukan sesuai jenis dan sifat\npekerjaanya yang didasarkan pada Undang-undang Nomor : I Tahun 1970 Tentang\nKeselamatan Kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Karyawan wajib mentaati Peraturan dan tata tertib Perusahaan yang\nberhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Karyawan wajib memakai perlengkapan kerja dan memelihara dengan\nsebaik-baiknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Pengusaha membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja\n(P2K3) dengan tugas memberikan saran-saran dan pertimbangan, baik diminta\nmaupun tidak kepada Pengusaha dan bekenan dengan masalah-masalah Keselamatan\ndan Kesehatan Kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>BAB IX : JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 35 : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS\nKetenagakerjaan)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perusahaan mengikut sertakan Karyawan dalam kepersertaan program BPJS\nKetenagakerjaan, syarat-syarat dan ketentuannya sesuai dengan Undang-Undang\nNomor 3 Tahun 1992, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara\nJaminan Sosial) Jo Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 dan PP 37 Tahun 2021\ntentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Perusahaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,75 %\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jaminan Kematian : 0,20 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jaminan Kehilangan Pekerjaan : 0,24 %\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jaminan Hari Tua (JHT) : 3,70 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jaminan Pensiun : 2,00 %\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jaminan kesehatan : 4,00 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh karyawan:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jaminan Hari Tua (JHT) : 2,0 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jaminan Pensiun : 1,0 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Jaminan kesehatan : 1,0 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Prosentase potongan yang tercantum pada ayat 2 dan 3 bisa berubah-ubah\nsesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 36 : SUMBANGAN KEPADA KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sumbangan dari Perusahaan kepada Karyawan berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Kain kafan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Baby Uitset.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpaytype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Uang duka jika istri\u002Fsuami atau anak Karyawan\nyang meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Bantuan Uang karena rumah Karyawan yang ditempati\nterbakar atau dilanda bencana alam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pelaksanaan pemberian dan besarnya sumbangan tersebut, diatur dalam Surat\nKeputusan Direksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 37 : PERIBADATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pengusaha menyediakan sarana untuk beribadat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pengaturan waktu dan tempat beribadat diatur oleh Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha memberikan dispensasi kepada Karyawan yang menunaikan Ibadah\nHaji atau Umroh dengan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai Karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 38 : OLAH RAGA, KESENIAN DAN REKREASI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pengusaha menyediakan dana dalam pembinaan dan pengembangan olah raga,\nkesenian, dan rekreasi bagi Karyawan. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 39 : PEMBERIAN JATAH MAKAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>1. Pengusaha memberikan jatah makan kepada Karyawan yang bekerja dan diatur\ndalam Peraturan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Bagi Karyawan yang melakukan kerja lembur minimal 3 (tiga) jam terus\nmenerus berhak mendapatkan jatah makan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 40 : PAKAIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Pada dasarnya kepada semua Karyawan tetap yang masih aktif bekerja\ndiberi\u002Fdipinjami pakaian kerja berupa :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Celana (satu tahun dua kali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Hem\u002Fblouse (satu tahun dua kali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Baju batik (satu tahun dua kali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Topi (satu tahun dua kali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. over all (satu tahun sekali untuk karyawan\ntertentu).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Sepatu (dua tahun sekali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Mantol (dua tahun sekali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Jaket. (dua tahun sekali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pelaksanaan pemberian\u002Fpinjaman pakaian kerja seperti tersebut dalam ayat\n1 diatas, macam jenis dan jumlahnya diatur dengan Peraturan Perusahaan yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 41 : PERUMAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Untuk mendukung kelancaran operasional, perusahaan menyediakan perumahan\ndinas untuk Karyawan tertentu. Adapun cara penempatan\u002Fpengosongan rumah dinas\ndiatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB X : PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 42 : PENDIDIKAN DAN LATIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>1. Perusahaan mengadakan pendidikan dan latihan kerja bagi Karyawan untuk\nmempertinggi kemampuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang\nbertujuan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kerja.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Pengusaha wajib mengadakan pembinaan Rohani bagi Karyawan untuk\nmeningkatkan disiplin kerja, sikap mental, moral dan watak yang baik dan\nbermanfaat bagi Perusahaan maupun bagi Karyawan itu sendiri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pengusaha sesuai dengan kemampuannya dapat melakukan pendidikan keahlian\ndan kejuruan bagi Karyawan untuk memperoleh serta menambah keahlian ketrampilan\nkerja sehingga prestasi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka\nmempertinggi kecerdasan dan kecekatan kerja sebagai bagian yang tidak dapat\ndipisahkan dari pembinaan bangsa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>4. Pelaksanaan serta biaya pendidikan\u002Flatihan kerja dan pembinaan Rohani\nditanggung Pengusaha.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>BAB XI : TATA TERTIB KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 43 : KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TATA TERTIB\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setiap Karyawan harus mentaati peraturan-peraturan,\npemberitahuan-pemberitahuan, instruksi-instruksi, pengumuman-pengumuman yang\ndibuat oleh Pengusaha guna menjaga disiplin kerja, kelancaran pelaksanaan\nkerja, tata tertib kerja dan lain sebagainya dalam rangka tercapainya tujuan\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap Karyawan harus menjaga dan mengamankan Perusahaan\u002FPabrik bila\nterjadi suatu kecelakaan\u002Fbencana\u002Fbahaya. Karyawan harus bekerjasama semaksimal\nmungkin untuk menghindarkan kerugian dan berusaha agar Perusahaan\u002FPabrik segera\ndapat bekerja\u002Fberjalan dengan seijin Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. a. Karyawan harus selalu memiliki dan membawa\u002Fmemakai kartu Identitas\nKaryawan, serta tidak boleh dipinjamkan dan atau dipindah tangankan kepada\norang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Apabila terjadi kehilangan\u002Fkerusakan kartu\nidentitas harus melaporkan kepada atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 3a &\n3b menjadi tanggungjawab pemiliknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Alat kerja, mesin, hasil produksi, bahan baku, bahan kimia ataupun\nbahan-bahan lain harus dipelihara dan dikerjakan dengan hati-hati supaya\nberdaya guna dan berhasil guna semaksimal mungkin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap Karyawan harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dengan segera\napabila terjadi kehilangan alat kerja atau perlengkapan lainnya kepada\natasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Permintaan ijin atau surat-surat lainnya oleh Karyawan kepada Perusahaan\nharus diajukan kepada Pengusaha melalui atasannya masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Dalam rangka menjaga keamanan dan tata tertib Perusahaan, Satuan Pengaman\n(SATPAM) dapat mengadakan pemeriksaan badan dengan tetap memperhatikan\nnorma-norma kesusilaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Tanpa seijin pengusaha tidak diperkenankan dalam kompleks Pabrik :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Mengadakan rapat-rapat \u002Fpertemuan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Mengadakan kegiatan-kegiatan lain baik untuk\nkepentingan karyawan maupun umum, seperti olah raga, pemutaran film dan lain\nsebagainya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Setiap Karyawan dengan alasan apapun tidak diperkenankan merangkap\nbekerja di Perusahaan\u002FInstansi\u002FBadan lain, kecuali dengan seijin pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 44 : KELUAR \u002F MASUK ABSEN DAN TERLAMBAT DATANG\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Setiap Karyawan yang keluar\u002Fmasuk dari\u002Fke komplek Perusahaan\u002FPabrik harus\nmelalui pintu yang telah ditentukan. Bilamana diminta setiap Karyawan harus\ndapat memperlihatkan Kartu Identitas Karyawan atau surat ijin kepada Satuan\nPengaman.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Setiap Karyawan yang terlambat masuk kerja, diharuskan mencatatkan\nnamanya di Pos penjagaan dalam buku yang telah disediakan dengan membubuhi\ntanda tangan seperlunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Setiap Karyawan yang akan meninggalkan pekerjaan pada waktu jam kerja,\nbaik untuk keperluan dinas maupun untuk keperluan pribadi harus mendapat ijin\nterlebih dahulu dari atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Karyawan yang tidak masuk bekerja\u002Fmeninggalkan tempat bekerja karena\nsakit atau hal-hal lain yang tidak dapat dihindarkan harus memberi informasi\nketidakhadirannya pada hari itu juga kepada atasannya dan selanjutnya\ndilengkapi dengan alasan\u002Fbukti sah yang diperlukan sesuai ketentuan dan\nprosedur yang berlaku. Apabila alasan yang diajukan tidak meyakinkan maka dapat\ndinyatakan mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Karyawan yang absen karena sakit dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua)\nhari harus sudah menyerahkan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Karyawan yang tidak masuk bekerja, tanpa alasan yang sah meninggalkan\npekerjaan dengan tanpa seijin atasannya dikatagorikan sebagai mangkir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 45 : PERATURAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Petunjuk-petunjuk mengenai Pekerjaan :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Dalam hubungan dengan pekerjaan, semua Karyawan\ndiharuskan memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya pedoman dan\nstandard kerja yang diberikan oleh Perusahaan lewat atasannya masing-masing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Setiap Karyawan harus melakukan kewajiban dengan\nmenjalankan pekerjaan sebaik-baiknya dan mentaati\u002Fmematuhi semua\ninstruksi\u002Fperintah atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pokok-pokok Kewajiban Karyawan\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Setiap Karyawan diwajibkan menjunjung tinggi\nnama baik Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Setiap Karyawan diharuskan melakukan\npekerjaannya tidak boleh digantikan\u002Fdiwakilkan oleh orang lain (pihak\nketiga).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Setiap Karyawan diharuskan melakukan juga\npekerjaan lain yang layak dari pekerjaannya sehari-hari sekiranya Pengusaha\nmenganggap perlu.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Setiap Karyawan berkewajiban melaksanakan apel\ndatang 10 menit lebih awal untuk mempersiapkan diri sehingga dapat mulai\nbekerja tepat pada waktunya dan wajib melaksanakan apel pulang tepat pada\nwaktunya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Setiap Karyawan diharuskan mulai bekerja,\nberhenti atau pulang kerja tepat pada waktu yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Setiap Karyawan diharuskan bersikap sopan di\ndalam lingkungan perusahaan, baik kepada teman sekerja, bawahan maupun\natasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Setiap Karyawan diharuskan memperoleh ijin\nterlebih dahulu dari pimpinan\u002Fatasan yang ditunjuk oleh Pengusaha, apabila akan\nmelakukan hal-hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Tidak akan masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Terlambat masuk kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:4em\">- Mendahului pulang sebelum berakhirnya jam\nkerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Setiap Karyawan diharapkan memiliki kepedulian\nterhadap lingkungan dan kepentingan Perusahaan dengan sebaik-baiknya menurut\nkemampuan masing-masing, walaupun untuk itu tidak diberikan tugas kepadanya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Setiap Karyawan diharuskan melaporkan perubahan\nstatus dirinya (bujang, kawin, cerai) atau susunan keluarga kepada Unit\nPersonalia dengan dilengkapi surat-surat keterangan yang sah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">j. Setiap Karyawan yang telah diberi\u002Fdipinjami\npakaian kerja diwajibkan menjaga dan memelihara dengan baik dan harus dipakai\ndengan rapi sebagaimana mestinya pada waktu kerja. sesuai yang telah ditentukan\ndalam surat Keputusan Direksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">k. Setiap Karyawan tetap diwajibkan menjadi anggota\nKoperasi Karyawan PC. GKBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">l. Setiap Karyawan harus mentaati\nketentuan-ketentuan dibawah ini :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Selama jam kerja tidak diperkenankan meninggalkan\npekerjaan dengan tidak seijin atasannya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Selama jam kerja, tidak diperkenankan melakukan\nhal-hal yang tidak patut serta merugikan kepentingan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Selama jam istirahat karyawan tidak diperkenankan\nmeninggalkan Perusahaan tanpa seijin atasan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Karyawan tidak diperkenankan berada diarea kerja\nUnit\u002FBagian lain tanpa seijin atasan dan Pimpinan setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Kecuali ditempat-tempat yang telah ditentukan\ntidak diperkenankan makan, minum ataupun merokok di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Kecuali dengan seijin Pengusaha tidak\ndiperkenankan mengambil gambar atau memotret di dalam Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">m. Setiap Karyawan harus mengindahkan\u002Fmentaati\nperaturan perusahaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 46 : LARANGAN-LARANGAN BAGI KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Demi terciptanya ketenangan kerja dan ketenangan usaha dalam mencapai tujuan\nPerusahaan maka Pengusaha bersama-sama Karyawan perlu mengusahakan terciptanya\nsuasana kerja yang baik dengan tidak melakukan hal-hal yang terlarang sebagai\nberikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">1. a. Memberikan keterangan palsu atau yang\ndipalsukan sehingga merugikan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang\u002Fuang\nmilik perusahaan atau milik orang lain.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Pemerasan dengan segala bentuknya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Penganiayaan, mengancam secara fisik atau\nmental, menghina secara kasar terhadap Pengusaha, teman sekerja ataupun\nkeluarganya.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Membawa atau meminum minuman keras, mabuk serta\nmembawa atau memakai narkotika dan sejenisnya di Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Merusak dengan sengaja atau karena\nkecerobohannya mengakibatkan rusaknya barang-barang milik Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Melakukan segala macam bentuk perjudian di dalam\nPerusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Melakukan penghasutan, penyabotan dan\npengrusakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Melakukan segala macam bentuk tindakan asusila\ndalam lingkungan perusahaan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Setiap Karyawan dilarang keras menyebarkan\u002Fmengedarkan pamflet,\ntulisan-tulisan, dan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas\npekerjaannya atau yang dapat mengganggu ketenangan kerja dan ketenangan usaha\nyang pada akhirnya merugikan kepentingan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Dilarang membawa barang keluar\u002Fmasuk tanpa seijin Pengusaha. Setiap\nbarang milik Perusahaan\u002FPabrik yang dibawa keluar harus ada ijin dari\nPengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Dilarang memasuki komplek Perusahaan\u002FPabrik :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Dalam keadaan mabuk.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Membawa benda-benda tajam\u002Fberbahaya : senjata\napi, senjata tajam, bahan peledak dan sejenisnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Setiap Karyawan dilarang membongkar dan membocorkan rahasia perusahaan\nbaik di dalam maupun di luar perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Setiap Karyawan dilarang melakukan tindakan kejahatan misalnya :\nMenyerang, mengintimidasi, menipu Pengusaha atau teman sekerja dan\nmemperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Setiap Karyawan dilarang membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan\nyang melanggar peraturan yang berlaku, hukum dan Undang-undang yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 47 : PEMBINAAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. PEMBINAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Perusahaan melakukan pembinaan baik lisan maupun tertulis kepada karyawan\nyang melanggar peraturan, tata tertib dan keselamatan kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. SANKSI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. Karyawan yang melanggar peraturan, tata tertib dan keselamatan kerja\ndapat dikenakan sanksi, dengan sanksi sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Peringatan tertulis I, II, III dan atau Pertama\ndan terakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Penundaan kenaikan\u002Fpenurunan skala upah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Penurunan Golongan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. Masa berlakunya peringatan tertulis I, II, III atau Pertama dan terakhir\nselama 6 bulan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. Pemberian sanksi tidak harus berurutan, tetapi didasarkan atas berat\nringannya kesalahan yang dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. Karyawan yang melakukan pelanggaran Tata tertib pasal 43 sampai dengan\npasal 45 dikategorikan sebagai pelanggaran ringan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. Karyawan yang melakukan pelanggaran pasal 46 dikategorikan sebagai\npelanggaran berat, dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. PENGHARGAAN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pengusaha memberikan penghargaan kepada Karyawan, apabila :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Bertingkah laku baik, bersemangat tinggi dan\nmenjadi teladan bagi Karyawan lainnya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Menemukan\u002Fmenciptakan\u002Fmerencanakan sesuatu yang\nberharga bagi Perusahaan sehingga dapat meningkatkan semangat kerja,\nproduktivitas dan mutu produksi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Berjasa mencegah\u002Fmenghindarkan Perusahaan dari\nkecelakaan\u002Fbencana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XII : PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 48 : PENYELESAIAN KELUH KESAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_trigger\">\u003Cp>1. Apabila terjadi keluh kesah atau pengaduan dari Karyawan yang merasa\ndirugikan oleh Pengusaha sehubungan dengan pekerjaan, syarat-syarat kerja dan\nkeadaan ketenagakerjaan, Pengusaha akan melayani dan menyelesaikan menurut\nmekanisme dan prosedur melalui atasannya langsung secara berjenjang, dan\napabila belum dapat diselesaikan diteruskan kepada pimpinan yang lebih\ntinggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Apabila hal tersebut belum dapat diselesaikan, maka Karyawan yang\nbersangkutan dapat menyampaikan permasalahannya kepada perangkat Serikat\nPekerja Perusahaan untuk selanjutnya dimusyawarahkan dengan Pengusaha.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Apabila persoalan tersebut belum dapat diselesaikan secara intern\n(Bipartite), maka upaya penyelesaian melalui prosedur Perundang-undangan yang\nberlaku ( UU No. 2 Tahun 2004 )\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>BAB XIII : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 49 : PEMBERHENTIAN KARYAWAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Pemberhentian Karyawan dilaksanakan dengan hormat, tidak dengan hormat dan\nsementara :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Pemberhentian dengan hormat\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Karena salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Meninggal dunia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Dalam hal Karyawan tidak masuk bekerja dalam\nwaktu 5 (lima) hari kerja terus menerus tanpa keterangan tertulis dengan bukti\nyang sah, dan sudah diadakan pemanggilan sesuai Peraturan Perundang-undangan\nyang berlaku, Karyawan tersebut dianggap mengundurkan diri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Dalam hal Karyawan mengundurkan diri, Karyawan\nharus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Pengusaha\ndalam waktu paling lambat 30 hari sebelum saat pelaksanaan PHK dilakukan,\nkecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh Pengusaha. Dalam masa tenggang\nwaktu, yaitu sejak Karyawan mengajukan permohonan mengundurkan diri sampai saat\npelaksanaan PHK, Karyawan bersangkutan wajib bekerja dengan penuh tanggung\njawab.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Tidak cakap melakukan tugas pekerjaan bukan\nkarena kesalahan dan tidak ada lagi pekerjaan yang sesuai baginya, serta\nPengusaha tidak bersedia mempekerjakan lagi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat\nakibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah\nmelampaui batas 12 (dua belas) bulan.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Menderita penyakit menular dan menurut\nketerangan dokter harus diisolir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Bagi Karyawan yang telah bermasa kerja 30 tahun\ndan atau mencapai umur 55 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja\nRepublik Indonesia No.PER-02\u002FMEN\u002F1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalam hal pemberian Masa Persiapan Bebas Tugas (MPBT) karyawan,\ndiperhitungkan berdasarkan masa kerja sampai dengan tanggal 01 Nopember 2004\ndengan ketentuan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Karyawan yang sampai dengan tanggal 01 Nopember\n2004 belum mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun, tidak berhak memperoleh\nMPBT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Karyawan yang bermasa kerja 6 (enam) sampai\ndengan 10 tahun diberikan MPBT 1 (satu) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Karyawan yang bermasa kerja lebih dari 10\n(sepuluh) sampai dengan 20 tahun diberikan MPBT 2 (dua) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">- Karyawan yang bermasa kerja lebih dari 20 tahun\ndiberikan MPBT 4 (empat) bulan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Pemberhentian tidak dengan hormat :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dilakukan karena salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Melakukan\u002Fmengulangi pelanggaran tata tertib\nkerja setelah mendapat Surat Peringatan III atau Surat Peringatan Pertama dan\nterakhir.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Dihukum oleh Pengadilan berhubung dengan\nkejahatan yang telah dilakukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Didalam komplek Pabrik melanggar kesusilaan yang\nbertentangan dengan ajaran agama, tata tertib atau bertentangan dengan\nsyarat-syarat penerimaan Karyawan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Melakukan pelanggaran berat sebagai mana\ndimaksud pasal 46 ayat 1 setelah ada kepastian hukum dari pihak yang\nberwenang.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Pemberhentian sementara (skorsing) dilakukan kepada Karyawan yang sedang\ndalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Peraturan perundang-undangan\nyang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 50 : UPAH DALAM PEMBERHENTIAN SEMENTARA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Kepada Karyawan yang diberhentikan sementara (skorsing) dari pekerjaan dan\njabatannya dikarenakan sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap\nmenerima upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterimakan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 51 : KEMUNGKINAN TUNTUTAN GANTI RUGI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Dalam menggunakan tindakan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya\nsebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (2b), terbuka kemungkinan kepada Karyawan\nyang bersangkutan diajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum yang\nberlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 52 : PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA,PENGGANTIAN HAK DAN UANG\nPISAH\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Cp>I. 1. Besarnya Uang Pesangon ditetapkan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Masa kerja kurang dari 1 tahun , . . . . . . . .\n . . . . . . . . . . . . . .....1 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number_1_tenure\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n2 tahun , . . . . 2 bulan upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n3 tahun , . . . . 3 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n4 tahun , . . . . 4 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n5 tahun , . . . . 5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-severance_number\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n6 tahun , . . . . 6 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n7 tahun , . . . . 7 bulan upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n8 tahun , .... . .8 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">i. Masa kerja 8 tahun atau lebih , . . . . . . . .\n. . . . . . . . . . . . . .. . . . 9 bulan upah\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja ditetapkan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n6 tahun , . . . . 2 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n9 tahun , . . . . 3 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n12 tahun , . . . 4 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang\ndari 15 tahun , . . 5 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang\ndari 18 tahun , . . 6 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang\ndari 21 tahun , . . 7 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang\ndari 24 tahun , . . 8 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">h. Masa kerja 24 tahun atau lebih , . . . . . . . .\n . . . . . . . . . . ..........10 bulan upah\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Besarnya Penggantian hak ditetapkan sebagai berikut :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum\ngugur.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Biaya atau ongkos pulang untuk Karyawan dan\nkeluarganya ketempat dimana Karyawan diterima bekerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian\nKerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Upah sebagai dasar pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja dan\nuang penggantian hak terdiri dari :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Upah pokok.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Segala macam tujangan yang bersifat tetap yang\ndiberikan kepada Karyawan dan keluarganya.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II. 1. Karyawan yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pasal\n49 ayat 1 (a, d, e, f dan g) berhak mendapatkan Uang Pesangon 2 (dua) kali\nketentuan pasal 52 ayat I.1,uang penghargan masa kerja 1 (satu) kali sesuai\nketentuan pasal 52 ayat I . 2, dan penggantian hak sesuai ketentuan pasal 52\nayat I. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Karyawan yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pasal 49\nayat I (b dan c), berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai pasal 52 ayat\nI. 3, dan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaanya diatur dalam peraturan\nperusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Karyawan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2(a\ndan b) memperoleh hak-haknya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku\n(UU RI Nomor 11 tahun 2021).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III. Karyawan yang diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan pasal 49\nayat 2 tetapi karena kebijaksanaan Pengusaha yang bersangkutan diberi\nkesempatan untuk mengundurkan diri secara khusus, maka haknya diberikan sesuai\ndengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XIV : MASA BERLAKUNYA PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 53 : BERLAKUNYA KESEPAKATAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku dan mengikat bagi Pengusaha,\nSerikat Pekerja dan seluruh Karyawan sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerja\nBersama ini pada hari, tanggal dan bulan serta tahun sebagaimana tersebut dalam\nPerjanjian Kerja Bersama ini, dan berakhir 2 tahun setelah kesepakatan ini\nditandatangani, yakni Hari Rabu Tanggal 01 Bulan Februari Tahun 2023.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Setelah periode seperti termaktub dalam ayat 1 (satu) pasal 53,\nPerjanjian Kerja Bersama ini dianggap diperpanjang satu tahun kecuali jika\nsalah satu pihak memberitahukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya\nPerjanjian Kerja Bersama ini secara tertulis kepada pihak lainnya, untuk\nmerundingkan perbaikan pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Setelah masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir dan\nPerjanjian Kerja Bersama yang baru belum disahkan, maka Perjanjian Kerja\nBersama ini masih dianggap berlaku.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini\ndinyatakan tidak berlaku lagi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 54 : PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor :\n11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sah, kecuali jika ternyata di\ndalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang\natau Peraturan baru dari Pemerintah.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 55 : KETENTUAN PERALIHAN\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Apabila dikemudian hari pihak-pihak yang menanda tangani kesepakatan ini\nmengundurkan diri atau meninggal dunia, Perjanjian Kerja Bersama ini tetap\nberlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan\u002Fketentuan\u002Fkeputusan yang\nberlaku dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja\nBersama.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini termasuk\nupaya peningkatan produktivitas kerja yang menimbulkan keuntungan bagi\nPerusahaan, maka kesejahteraan Karyawan akan ditingkatkan dan akan diatur dalam\nperaturan-peraturan\u002Fkeputusan-keputusan yang dibuat oleh Pengusaha dengan\nmengingat situasi perkembangan perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip\nHubungan Industrial yang berkeadilan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XV : KEADAAN DILUAR KEMAMPUAN PERUSAHAAN (FORCE MAJEUR)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 56 : KEADAAN DILUAR KEMAMPUAN PERUSAHAAN (FORCE MAJEUR)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan Perusahaan (Force Majeur) pihak\nPengusaha dan Serikat Pekerja akan merundingkan langkah-langkah yang perlu\ndiambil untuk menyelamatkan Perusahaan.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BAB XVI : PENUTUP\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Pasal 57 : PENYEBARAN \u002F DISTRIBUSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat rangkap 4 (empat) yang isinya\nasli dan disampaikan kepada :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Pihak Perusahaan 1 (satu) buku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Pihak Serikat Pekerja 1 (satu) buku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c. Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten\nSleman 1 (satu) buku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d. Ka. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DIY 1\n(satu) buku\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Salinan naskah dari Perjanjian Kerja Besama ini diumumkan kepada seluruh\nKaryawan PC. GKBI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 58 : NAMA-NAMA DAN JABATAN PENANDA TANGAN : PERJANJIAN KERJA\nBERSAMA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. PIHAK PENGUSAHA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Nama : H. ESUKA HARIS MUHASHIBY\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jabatan : Direktur Utama PC. GKBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Nama : H. SUYONO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jabatan : Direktur Produksi PC. GKBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. SERIKAT PEKERJA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a. Nama : IRWAN WIDIHANTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jabatan : Ketua PSP SPN PC. GKBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b. Nama : MUFID AMRULLAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Jabatan : Sekretaris PSP SPN PC. GKBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Pasal 59 : TANGGAL, BULAN, TAHUN DAN TEMPAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA\nDITANDA TANGANI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>1. Perjanjian Kerja Bersama ini ditanda tangani pada tanggal : 31 Januari\n2023, di Pabrik Cambric GKBI.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2. Perjanjian Kerja Bersama ini terdiri dari 16 Bab, 59 Pasal.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Bila dikemudian hari terjadi salah penafsiran terhadap isi dan makna dari\nPerjanjian Kerja Bersama ini, keduanya bersepakat untuk menyelesaikan secara\nmusyawarah mufakat, dan bila tidak tercapai kesepakatan akan diserahkan kepada\nKepala Bidang Tenaga Kerja setempat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PSP SPN PC. GKBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIREKSI PC. GKBI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. IRWAN WIDIHANTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ketua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. H. ESUKA HARIS M.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur Utama\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. MUFID AMRULLAH\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sekretaris\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. H. SUYONO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direktur Produksi\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":45,"cbadate_start_date":49,"cbadate_end":53,"cbadate_end_date":55,"trainingprogrammes":57,"trainingfund":61,"disabilityfund":65,"pensionfund":68,"unemploymentfund":71,"contracttrial":74,"contracttrialperiod":78,"contractseverancepay":80,"severance_number":84,"severance_number_1_tenure":88,"sicknesspay":92,"maxsicknesspayperc":96,"sicknessmaxdays":98,"sicknessmaxdaysnr":102,"menstruationleave":104,"disabilitypay":108,"healthcareaccess":112,"healthcareaccessrelatives":116,"healthinsurance":120,"healthinsurancerelatives":122,"healthandsafetyext":124,"code_application":128,"funeralpay":131,"funeralpaytype":135,"paidmaternityleave":137,"paidmaternityleaveduration":141,"paidmaternityleavepay":145,"maternityotherclause":149,"paidpaternityleave":151,"paidpaternityleaveduration":155,"paidpaternityleavepay":157,"deathrelatives":161,"marriage":165,"marriageleave":169,"discrimination":171,"violence":175,"sexualhar":179,"hourspday_select":183,"hourspday":187,"hourspweek_select":189,"hourspweek":191,"PAIDLEAV_trigger":193,"holidaysdays":197,"holidaysweeks":199,"bankholidays1":201,"holidaysfixed":205,"SCHEDULE_trigger":209,"schedulesrestpw":213,"TRADEUNLEAV_trigger":215,"PAYSCALES_trigger":219,"STRUCINCR_trigger":223,"wageincreasetype2":227,"wageincreasefirmperformance":229,"oncerise_detail":231,"incidentalbonustype2":235,"incidentalbonusperc1":237,"incidentalbonusdate":239,"overtimeallowanceperc1_general":241,"overtimeallowanceperc1":245,"overtimeallowancetype_general":249,"overtimeallowancetype1":253,"sundayallowancetype":257,"sundayallowanceperc1":261,"sundayallowancetype2":265,"sundayallowancetype1":267,"overtimeallowancetype2":269,"mealvouchers":271,"direct_participation_trigger":275},{"bindId":46,"name":47,"text":48},"cbadate_start","1. Perjanjian Kerja Bersama ini mulai be","1. Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku dan mengikat bagi Pengusaha,\nSerikat Pekerja dan seluruh Karyawan sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerja\nBersama ini pada hari, tanggal dan bulan serta tahun sebagaimana tersebut dalam\nPerjanjian Kerja Bersama ini, dan berakhir 2 tahun setelah kesepakatan ini\nditandatangani, yakni Hari Rabu Tanggal 01 Bulan Februari Tahun 2023.",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"cbadate_start_date","1. Perjanjian Kerja Bersama ini ditanda ","1. Perjanjian Kerja Bersama ini ditanda tangani pada tanggal : 31 Januari\n2023, di Pabrik Cambric GKBI.",{"bindId":54,"name":47,"text":48},"cbadate_end",{"bindId":56,"name":47,"text":48},"cbadate_end_date",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"trainingprogrammes","1. Perusahaan mengadakan pendidikan dan ","1. Perusahaan mengadakan pendidikan dan latihan kerja bagi Karyawan untuk\nmempertinggi kemampuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang\nbertujuan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kerja.",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"trainingfund","4. Pelaksanaan serta biaya pendidikan\u002Fla","4. Pelaksanaan serta biaya pendidikan\u002Flatihan kerja dan pembinaan Rohani\nditanggung Pengusaha.",{"bindId":66,"name":67,"text":67},"disabilityfund","- Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,75 %",{"bindId":69,"name":70,"text":70},"pensionfund","- Jaminan Pensiun : 2,00 %",{"bindId":72,"name":73,"text":73},"unemploymentfund","- Jaminan Kehilangan Pekerjaan : 0,24 %",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contracttrial","2. Masa Pendidikan maksimal selama 6 (en","2. Masa Pendidikan maksimal selama 6 (enam) bulan.",{"bindId":79,"name":76,"text":77},"contracttrialperiod",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"contractseverancepay","I. 1. Besarnya Uang Pesangon ditetapkan ","I. 1. Besarnya Uang Pesangon ditetapkan sebagai berikut :\n\na. Masa kerja kurang dari 1 tahun , . . . . . . . .\n . . . . . . . . . . . . . .....1 bulan upah\n\nb. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n2 tahun , . . . . 2 bulan upah\n\nc. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n3 tahun , . . . . 3 bulan upah\n\nd. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n4 tahun , . . . . 4 bulan upah\n\ne. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n5 tahun , . . . . 5 bulan upah\n\nf. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n6 tahun , . . . . 6 bulan upah\n\ng. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n7 tahun , . . . . 7 bulan upah\n\nh. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n8 tahun , .... . .8 bulan upah\n\ni. Masa kerja 8 tahun atau lebih , . . . . . . . .\n. . . . . . . . . . . . . .. . . . 9 bulan upah",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"severance_number","f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi ","f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n6 tahun , . . . . 6 bulan upah\n\ng. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n7 tahun , . . . . 7 bulan upah",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"severance_number_1_tenure","b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi ","b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari\n2 tahun , . . . . 2 bulan upah",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"sicknesspay","Karyawan yang karena sakit dan menurut k","Karyawan yang karena sakit dan menurut keterangan dokter perusahaan atau\ndokter yang ditunjuk oleh dokter perusahaan, tidak dapat melakukan\nkewajibannya\u002Fmasuk bekerja sampai berbulan-bulan, diberikan upah sebagai\nberikut:\n\na. Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100 %\n(seratus persen) dari upah.\n\nb. Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh\npuluh lima persen) dari upah.\n\nc. Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima\npuluh persen) dari upah.\n\nd. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh\nlima persen) dari upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dilakukan oleh\nPengusaha.",{"bindId":97,"name":94,"text":95},"maxsicknesspayperc",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"sicknessmaxdays","e. Mengalami sakit berkepanjangan, menga","e. Mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat\nakibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah\nmelampaui batas 12 (dua belas) bulan.",{"bindId":103,"name":100,"text":101},"sicknessmaxdaysnr",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"menstruationleave","5. Karyawan wanita dapat menggunakan hak","5. Karyawan wanita dapat menggunakan hak cuti haid pada hari pertama dan\nkedua waktu haid setiap bulan dengan mendapatkan upah tetap.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"disabilitypay","Apabila Karyawan mengalami kecelakaan ke","Apabila Karyawan mengalami kecelakaan kerja, akan diberikan ganti kerugian\ndan tunjangan–tunjangan sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang\nBPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Jo Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun\n2013.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"healthcareaccess","1. Untuk memelihara kesehatan Karyawan d","1. Untuk memelihara kesehatan Karyawan dan keluarganya, perusahaan mengikut\nsertakan Karyawan dalam kepersertaan program BPJS Kesehatan, syarat-syarat dan\nketentuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jo. Per Pres No.\n12 Tahun 2013. Jo. Per Pres No. 111 Tahun 2013.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"healthcareaccessrelatives","2. Apabila Karyawan dan keluarganya meme","2. Apabila Karyawan dan keluarganya memerlukan pengobatan\u002Fopname di Rumah\nSakit, diatur sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan.",{"bindId":121,"name":114,"text":115},"healthinsurance",{"bindId":123,"name":118,"text":119},"healthinsurancerelatives",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"healthandsafetyext","1. Untuk menjamin keselamatan dan keseha","1. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja Karyawan. perusahaan\nmenyediakan perlengkapan kerja yang diperlukan sesuai jenis dan sifat\npekerjaanya yang didasarkan pada Undang-undang Nomor : I Tahun 1970 Tentang\nKeselamatan Kerja.\n\n2. Karyawan wajib mentaati Peraturan dan tata tertib Perusahaan yang\nberhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.\n\n3. Karyawan wajib memakai perlengkapan kerja dan memelihara dengan\nsebaik-baiknya.\n\n4. Pengusaha membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja\n(P2K3) dengan tugas memberikan saran-saran dan pertimbangan, baik diminta\nmaupun tidak kepada Pengusaha dan bekenan dengan masalah-masalah Keselamatan\ndan Kesehatan Kerja.",{"bindId":129,"name":126,"text":130},"code_application","1. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja Karyawan. perusahaan\nmenyediakan perlengkapan kerja yang diperlukan sesuai jenis dan sifat\npekerjaanya yang didasarkan pada Undang-undang Nomor : I Tahun 1970 Tentang\nKeselamatan Kerja.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"funeralpay","- Uang duka jika istri\u002Fsuami atau anak K","- Uang duka jika istri\u002Fsuami atau anak Karyawan\nyang meninggal dunia.",{"bindId":136,"name":133,"text":134},"funeralpaytype",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"paidmaternityleave","1. Kepada Karyawan wanita yang hamil lan","1. Kepada Karyawan wanita yang hamil lanjut\u002Fgugur kandungan mendapatkan cuti\nhamil.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"paidmaternityleaveduration","2. Penetapan mulainya cuti hamil harus d","2. Penetapan mulainya cuti hamil harus dengan surat keterangan dokter\nperusahaan atau yang ditunjuk oleh perusahaan. Lamanya cuti 3 (tiga) bulan\nyaitu : 1,5 (satu setengah) bulan sebelum tiba waktunya melahirkan dan 1,5\n(satu setengah) bulan sesudah melahirkan atau gugur kandungan.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"paidmaternityleavepay","3. Selama cuti hamil\u002Fgugur kandungan tet","3. Selama cuti hamil\u002Fgugur kandungan tetap mendapat upah.",{"bindId":150,"name":139,"text":140},"maternityotherclause",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"paidpaternityleave","- 2 (dua) hari pada waktu istri melahirk","- 2 (dua) hari pada waktu istri melahirkan atau\nkeguguran kandungan.",{"bindId":156,"name":153,"text":154},"paidpaternityleaveduration",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"paidpaternityleavepay","1. Bagi karyawan yang meninggalkan peker","1. Bagi karyawan yang meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat upah :\n\na. Mendapat panggilan dari alat negara atau\nmenjalankan tugas untuk kepentingan negara yang tidak bisa diwakili orang lain\natau yang harus dikerjakan sendiri dan telah mendapatkan persetujuan terlebih\ndahulu dari pengusaha.\n\nb. Ada peristiwa-peristiwa seperti kelahiran,\nkhitanan, perkawinan dan kematian, dengan diatur sebagai berikut :\n\n- 3 (tiga) hari pada waktu pernikahan karyawan.\n\n- 2 (dua) hari pada waktu istri melahirkan atau\nkeguguran kandungan.\n\n- 2 (dua) hari pada waktu mengkhitankan anaknya.\n\n- 2 (dua) hari pada waktu menikahkan anaknya.\n\n- 2 (dua) hari pada waktu suami\u002Fistri, orang\ntua\u002Fmertua atau anak\u002Fmenantu meningggal dunia.\n\n- 1(satu) hari anggota keluarga dalam satu rumah\nmeninggal dunia 1(satu) hari pada waktu saudara kandung saudara kandung\nistri\u002Fsuami meninggal dunia.",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"deathrelatives","- 2 (dua) hari pada waktu suami\u002Fistri, o","- 2 (dua) hari pada waktu suami\u002Fistri, orang\ntua\u002Fmertua atau anak\u002Fmenantu meningggal dunia.\n\n- 1(satu) hari anggota keluarga dalam satu rumah\nmeninggal dunia 1(satu) hari pada waktu saudara kandung saudara kandung\nistri\u002Fsuami meninggal dunia.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"marriage","- 3 (tiga) hari pada waktu pernikahan ka","- 3 (tiga) hari pada waktu pernikahan karyawan.",{"bindId":170,"name":167,"text":168},"marriageleave",{"bindId":172,"name":173,"text":174},"discrimination","3. Pengusaha tidak akan melakukan tekana","3. Pengusaha tidak akan melakukan tekanan baik langsung maupun tidak\nlangsung, tindakan diskriminasi dan tindakan lainnya terhadap karyawan yang\nterpilih sebagai Pengurus Serikat Pekerja.",{"bindId":176,"name":177,"text":178},"violence","d. Penganiayaan, mengancam secara fisik ","d. Penganiayaan, mengancam secara fisik atau\nmental, menghina secara kasar terhadap Pengusaha, teman sekerja ataupun\nkeluarganya.",{"bindId":180,"name":181,"text":182},"sexualhar","i. Melakukan segala macam bentuk tindaka","i. Melakukan segala macam bentuk tindakan asusila\ndalam lingkungan perusahaan.",{"bindId":184,"name":185,"text":186},"hourspday_select","2. Jam Kerja Karyawan adalah 7 (tujuh) j","2. Jam Kerja Karyawan adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam\nseminggu sesuai dengan PP 35 tahun 2021 (tentang Perjanjian Kerja Waktu\nTertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan\nKerja).",{"bindId":188,"name":185,"text":186},"hourspday",{"bindId":190,"name":185,"text":186},"hourspweek_select",{"bindId":192,"name":185,"text":186},"hourspweek",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"PAIDLEAV_trigger","1. Karyawan yang dengan tidak terputus-p","1. Karyawan yang dengan tidak terputus-putus selama 1 (satu) tahun bekerja\nberhak mendapatkan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.",{"bindId":198,"name":195,"text":196},"holidaysdays",{"bindId":200,"name":195,"text":196},"holidaysweeks",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"bankholidays1","2. Hari-hari libur resmi adalah hari-har","2. Hari-hari libur resmi adalah hari-hari besar yang ditetapkan oleh\nPemerintah, dan hari-hari lainnya yang ditetapkan oleh Pengusaha.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"holidaysfixed","3. Hari-hari cuti dapat dipergunakan ter","3. Hari-hari cuti dapat dipergunakan terus-menerus dalam cuti bersama pada\nHari Raya Idul Fitri yang pelaksanaannya diatur oleh Pengusaha.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"SCHEDULE_trigger","1. Setiap Karyawan dalam jangka waktu 7 ","1. Setiap Karyawan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari mendapat istirahat\nmingguan selama tidak kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana diatur\ndalam peraturan perundangan.",{"bindId":214,"name":211,"text":212},"schedulesrestpw",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"TRADEUNLEAV_trigger","1. Pengusaha memberikan dispensasi kepad","1. Pengusaha memberikan dispensasi kepada Pengurus Serikat Pekerja atau\nanggotanya yang ditunjuk oleh Pengurus Serikat Pekerja untuk mengikuti\ntugas-tugas Serikat Pekerja tanpa mengurangi hak-haknya sebagai karyawan,\nsepanjang tidak mengganggu kelancaran tugas pekerjaannya di\npabrik\u002Fperusahaan.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"PAYSCALES_trigger","2. Tinggi rendahnya upah ditentukan oleh","2. Tinggi rendahnya upah ditentukan oleh jabatan, golongan, prestasi kerja\ndan masa kerja masing-masing Karyawan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan\noleh Pengusaha dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang\nberlaku.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"STRUCINCR_trigger","5. Kenaikan upah, dapat dilaksanakan sec","5. Kenaikan upah, dapat dilaksanakan secara berkala dan insidentil :\n\na. Kenaikan berkala diberikan jika Karyawan sudah\nbermasa kerja 2 (dua) tahun dalam skala upah yang sama memenuhi syarat-syarat :\nkecakapan, kejujuran, disiplin, kerajinan dan prestasi kerja.\n\nb. Kenaikan insidentil, didasarkan atas\npertimbangan tertentu dari Pengusaha.",{"bindId":228,"name":225,"text":226},"wageincreasetype2",{"bindId":230,"name":225,"text":226},"wageincreasefirmperformance",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"oncerise_detail","1. Pada setiap awal bulan Romadhon Karya","1. Pada setiap awal bulan Romadhon Karyawan yang telah mempunyai masa kerja\n1 (satu) tahun atau lebih diberikan tunjangan Hari Raya Idul Fitri sebesar 1\n(satu) kali upah terakhir, dan yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu)\ntahun diberikan secara proporsional dan pelaksanaan pemberian tunjangan\ntersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sesuai\nPeraturan Menteri Nomor 04 Tahun 1994.",{"bindId":236,"name":233,"text":234},"incidentalbonustype2",{"bindId":238,"name":233,"text":234},"incidentalbonusperc1",{"bindId":240,"name":233,"text":234},"incidentalbonusdate",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"overtimeallowanceperc1_general","- Jam kerja lembur pertama harus dibayar","- Jam kerja lembur pertama harus dibayar upah\nsebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam.",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"overtimeallowanceperc1","- Setiap jam kerja lembur berikutnya har","- Setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar\nupah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"overtimeallowancetype_general","a. Apabila kerja lembur dilakukan pada h","a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari\nkerja.\n\n- Jam kerja lembur pertama harus dibayar upah\nsebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam.\n\n- Setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar\nupah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"overtimeallowancetype1","4. Bagi Karyawan dengan jabatan tertentu","4. Bagi Karyawan dengan jabatan tertentu (Asisten Kepala Bagian Keatas dan\natau Golongan VII keatas) tidak berhak mendapatkan upah lembur.",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"sundayallowancetype","b. Apabila kerja lembur dilakukan pada h","b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari\nistirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari\nkerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka :\n\n- Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam\npertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga)\nkali upah sejam, dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah\nsejam.\n\n- Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja\nterpendek, perhitungan upah lembur untuk 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua)\nkali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam, dan jam lembur ketujuh\ndan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"sundayallowanceperc1","- Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 ","- Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam\npertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga)\nkali upah sejam, dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah\nsejam.",{"bindId":266,"name":255,"text":256},"sundayallowancetype2",{"bindId":268,"name":255,"text":256},"sundayallowancetype1",{"bindId":270,"name":255,"text":256},"overtimeallowancetype2",{"bindId":272,"name":273,"text":274},"mealvouchers","1. Pengusaha memberikan jatah makan kepa","1. Pengusaha memberikan jatah makan kepada Karyawan yang bekerja dan diatur\ndalam Peraturan Perusahaan.",{"bindId":276,"name":277,"text":278},"direct_participation_trigger","1. Apabila terjadi keluh kesah atau peng","1. Apabila terjadi keluh kesah atau pengaduan dari Karyawan yang merasa\ndirugikan oleh Pengusaha sehubungan dengan pekerjaan, syarat-syarat kerja dan\nkeadaan ketenagakerjaan, Pengusaha akan melayani dan menyelesaikan menurut\nmekanisme dan prosedur melalui atasannya langsung secara berjenjang, dan\napabila belum dapat diselesaikan diteruskan kepada pimpinan yang lebih\ntinggi.\n\n2. Apabila hal tersebut belum dapat diselesaikan, maka Karyawan yang\nbersangkutan dapat menyampaikan permasalahannya kepada perangkat Serikat\nPekerja Perusahaan untuk selanjutnya dimusyawarahkan dengan Pengusaha.\n\n3. Apabila persoalan tersebut belum dapat diselesaikan secara intern\n(Bipartite), maka upaya penyelesaian melalui prosedur Perundang-undangan yang\nberlaku ( UU No. 2 Tahun 2004 )","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>IDN PT. GKBI - Medari - 2023\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Tanggal dimulainya perjanjian: → 2023-02-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Tanggal berakhirnya perjanjian: → 2025-01-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-cbaratified\">Diratifikasi oleh: → Ministry\u003C\u002Fdiv>\n                \n                \n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Nama industri: → Industri\u002Fpabrik pengolahan\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Nama industri: → Pabrik Manufaktur Textil\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Sektor publik\u002Fswasta: → In the private sector\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Disimpulkan oleh:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Nama perusahaan: → \n                        GKBI - Medari\n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Nama serikat pekerja: → \n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        SPN - Serikat Pekerja Nasional\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Nama penandatangan dari pihak pekerja → \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">JAMINAN SOSIAL DAN PENSIUN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pensiun bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan cacat bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk tunjangan pengangguran bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">PELATIHAN\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Program pelatihan: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Magang: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Pengusaha memberikan kontribusi untuk dana pelatihan bagi pekerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KONDISI SAKIT DAN DISABILITAS\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Maximum cuti sakit berbayar (untuk 6 bulan): → 92 %\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Maximum hari untuk cuti sakit berbayar: → 365 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Ketentuan mengenai kembali bekerja setelah menderita penyakit jangka panjang, seperti penyakit kanker: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Cuti haid berbayar: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Pembayaran gaji apabila tidak mampu bekerja dikarenakan kecelakaan kerja: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA BANTUAN MEDIS\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Bantuan medis disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Bantuan medis bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Kontribusi pengusaha untuk asuransi kesehatan disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Asuransi kesehatan bagi keluarga pekerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja disetujui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Pakaian\u002Falat pelindung diri disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Pemeriksaan kesehatan secara berkala disediakan oleh pengusaha: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Pengawasan permintaan musculoskeletal di tempat kerja, resiko professional dan\u002Fatau hubungan antara pekerjaan dan kesehatan: → Musculoskeletal solicitation of workstations, The relationship between work and health, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Bantuan duka\u002Fpemakaman: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">PENGATURAN ANTARA KERJA DAN KELUARGA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Cuti hamil berbayar: → 13 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Jaminan tetap dapat bekerja setelah cuti hamil: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Larangan diskriminasi terkait kehamilan: → No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Larangan mewajibkan pekerja yang sedang hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja yang sedang hamil atau menyusui di tempat kerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Ketersediaan alternatif bagi pekerja hamil atau menyusui untuk tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Cuti untuk melakukan pemeriksaan pranatal: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempekerjakan pekerja: → \u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Larangan untuk melakukan penyaringan terhadap pekerja yang hamil sebelum mempromosikan: → \u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Fasilitas untuk pekerja yang menyusui: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Pengusaha menyediakan fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Pengusaha mensubsidi fasilitas penitipan anak: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Tunjangan\u002Fbantuan pendidikan bagi anak pekerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Cuti ayah berbayar: → 2 hari\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durasi cuti yang diberikan ketika ada anggota keluarga yang meninggal: → 2 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">ISU KESETARAAN GENDER\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya: → No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Klausal mengenai diskriminasi di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat promosi: → No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapat pelatihan: → No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Kesetaraan gender dalam kepengurusan serikat pekerja di tempat kerja: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Klausal mengenai pelecehan seksual di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Klausal mengenai kekerasan di tempat kerja → Yes\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Cuti khusus bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Dukungan bagi pekerja perempuan dengan disabilitas: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Pengawasan kesetaraan gender: → No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">PERJANJIAN KERJA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durasi masa percobaan: → 180 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\u003Cdiv id=\"display-severance_number\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 180 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_number_1_tenure\">\n                Uang pesangon setelah masa kerja 5 tahun (jumlah hari yang digaji): → 60 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">Pekerja paruh waktu tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Ketentuan mengenai pekerja sementara: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Pekerja magang tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Pekerja mahasiswa tidak termasuk dalam semua peraturan: → No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">JAM KERJA, JADWAL DAN LIBUR\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Jam kerja per hari: → 7.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Jam kerja per minggu: → 40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 12.0 hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Cuti tahunan berbayar: → 2.0 minggu\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Hari tetap untuk cuti tahunan: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Periode istrirahat setidaknya satu hari dalam seminggu disetujui: → Yes\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Jumlah maksimum hari minggu\u002Fhari libur nasional dalam setahun dimana pekerja harus\u002Fdapat bekerja: → \n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Cuti berbayar untuk aktivitas serikat pekerja: →  hari\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja yang fleksibel: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">PENGUPAHAN\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Upah ditentukan oleh skala upah: → Yes, but there are only indices (no wages)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Penyesuaian untuk kenaikan biaya kebutuhan hidup: → \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Kenaikan upah\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Pembayaran tambahan yang dilakukan setahun sekali dikarenakan performa perusahaan: → No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Upah lembur hari kerja\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari kerja: → 200 % dari gaji pokok\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Upah lembur hari Minggu\u002Flibur\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Upah lembur hari Minggu\u002Flibur: → 100 %\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Ch4>Kupon makan\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Kupon makan disediakan: → Yes\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Tunjangan makan disediakan: → No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Bantuan hukum gratis: → No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[284],{"title":38,"slug":34},[286],{"type":287,"data":288},"call_to_action_body_block",{"title":289,"description":290,"variant":291,"link":292},"Bandingkan Perjanjian Kerja Bersama","Bandingkan pasal-pasal dan topik dalam Perjanjian Kerja Bersama dari Indonesia dengan Perjanjian Kerja Bersama di semua sektor kerja di Indonesia maupun negara-negara lainnya.","dark",{"title":289,"url":293,"description":289,"rel":294,"type":295},"\u002Fid-id\u002Fbekerja-di-indonesia\u002Fperjanjian-kerja-bersama\u002Fbandingkan-perjanjian-kerja-bersama","follow","internal",[297],{"type":287,"data":298},{"title":289,"description":290,"variant":291,"link":299},{"title":289,"url":293,"description":289,"rel":294,"type":295},[]]